PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 9/E Tahun 2011 tentang HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku 3 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembar Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (HSPK) PEMERINTAH KOTA
Menetapkan : MALANG TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi adalah harga pekerjaan konstruksi yang ditetapkan ## BAB II
HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Pasal 2
- (1) Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- b. Harga Dasar Satuan Upah;
- c. Harga Dasar Satuan Bahan.
- (3) Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya;
- b. Daftar Upah;
- c. Daftar Harga Bahan Bangunan.

## Pasal 3

Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan :

- a. Harga tertinggi dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan Daerah;
- b. Pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2011.

## Pasal 4

Apabila terdapat perbedaan harga sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2011, maka harga yang digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 3 Januari 2011

## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

## BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai aslinya Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003