PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 49 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO (berlaku 30 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MenhutII/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 26);
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Tahura R. Soerjo yang selanjutnya disebut UPT Tahura R. Soerjo adalah Unit Pelaksana Teknis Tahura R. Soerjo pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT P2T adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
7. Taman Hutan Raya R. Soerjo selanjutnya disebut Tahura R. Soerjo adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi dalam Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan koma tiga nol) Hektare yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur.
8. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
9. Izin pengusahaan wisata alam adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai upaya untuk mengendalikan pengusahaan wisata alam yang dilaksanakan di dalam blok pemanfaatan Taman Hutan Raya R. Soerjo.
10. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan wisata alam di dalam blok pemanfaatan Taman Hutan Raya R. Soerjo.
11. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan sarana wisata alam pada kegiatan wisata alam di dalam blok pemanfaatan Taman Hutan Raya R. Soerjo.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Air yang selanjutnya disebut IUPA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air pada Taman Hutan Raya R. Soerjo secara komersial.
13. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air yang selanjutnya disebut IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan energi air pada Taman Hutan Raya R. Soerjo secara komersial.
14. Izin Pemanfaatan Air yang selanjutnya disebut IPA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan air pada Taman Hutan Raya R. Soerjo secara non komersial.
15. Izin Pemanfaatan Energi Air yang selanjutnya disebut IPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan energi air pada Taman Hutan Raya R. Soerjo secara non komersial.
16. Blok pemanfaatan adalah bagian dari Taman Hutan Raya R. Soerjo yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
- a. perizinan pengusahaan jasa pariwisata alam;
- b. perizinan pemanfaatan sumber daya air; dan
- c. tata cara pemberian sanksi administratif pemegang izin dalam pengelolaan Tahura R. Soerjo
PERIZINAN PENGUSAHAAN JASA PARIWISATA ALAM Bagian Kesatu Umum
BAB III
Pasal 3
- (1) Izin pengusahaan pariwisata alam hanya dapat dilakukan dalam blok pemanfaatan.
- (2) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. IUPJWA; dan b. IUPSWA.
BAB III
Pasal 4
- (1) IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. jasa informasi pariwisata;
- b. jasa pramuwisata;
- c. jasa transportasi;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa cinderamata; dan
- f. jasa makanan dan minuman.
8. IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf
- (2) b, meliputi:
- a. wisata tirta;
- b. akomodasi;
- c. transportasi;
- d. sarana wisata petualangan; dan
- e. olahraga minat khusus.
Bagian Kedua IUPJWA Paragraf 1 Prosedur Perizinan
BAB III
Pasal 5
- (1) IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperoleh melalui permohonan.
- (2) Permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui UPT P2T oleh:
- a. perorangan;
- b. badan usaha milik negara;
- c. badan usaha milik daerah;
- d. badan usaha milik swasta
- e. koperasi; dan/atau
- f. yayasan.
BAB III
Pasal 6
Permohonan IUPJWA yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
BAB III
Pasal 7
- (1) Persyaratan administratif untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mengisi formulir dengan dilengkapi:
- a. copy kartu tanda penduduk;
- b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. copy izin lingkungan apabila diperlukan;
- d. copy sertifikasi keahlian jasa yang akan diusahakan apabila diperlukan;
- e. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.
- (2) Persyaratan administratif selain perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, mengisi formulir dengan dilengkapi:
- a. copy akta pendirian badan usaha, koperasi atau yayasan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. copy surat izin usaha perdagangan bagi badan usaha dan koperasi;
- c. copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. surat keterangan domisili kantor pusat atau kantor cabang/perwakilan di Provinsi Jawa Timur;
- e. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
- f. profil perusahaan, koperasi atau yayasan; dan
- g. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.
BAB III
Pasal 8
- (1) Persyaratan teknis sebagai dimaksud dalam Pasal 6 berupa pertimbangan teknis.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
BAB III
Pasal 9
- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari UPT P2T.
- (2) Dalam hal pertimbangan teknis tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan IUPJWA dapat dilanjutkan tanpa pertimbangan teknis.
Paragraf 2 Jangka Waktu Izin
BAB III
Pasal 10
Masa berlaku IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi:
- a. perorangan diberikan selama 2 (dua) tahun; dan
- b. badan usaha, koperasi atau yayasan diberikan selama 5 (lima) tahun.
Paragraf 3 Perpanjangan Izin
BAB III
Pasal 11
IUPJWA yang telah habis jangka waktunya dapat dimintakan perpanjangan kepada Gubernur melalui UPT P2T.
BAB III
Pasal 12
- (1) IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan berikutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berikutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan oleh UPT P2T
BAB III
Pasal 13
- (1) Permohonan perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan paling lambat:
- a. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk perorangan; dan
- b. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk badan usaha, koperasi atau yayasan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui UPT P2T.
- (3) Permohonan perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, juga harus dilengkapi dengan persyaratan tambahan berupa:
- a. hasil evaluasi dari pengelolaan kawasan dan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan; dan
- b. rencana kegiatan usaha lanjutan.
Bagian Ketiga IUPSWA Paragraf 1 Prosedur Perizinan
BAB III
Pasal 14
- (1) IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperoleh melalui permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Administrator oleh:
- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik swasta;
- d. koperasi; atau
- e. yayasan.
BAB III
Pasal 15
Permohonan IUPSWA yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
BAB III
Pasal 16
- (1) Persyaratan administratif untuk pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), mengisi formulir dengan dilengkapi:
- a. copy akta pendirian badan usaha, koperasi atau yayasan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. copy surat izin usaha perdagangan bagi badan usaha dan koperasi;
- c. copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. surat keterangan domisili kantor pusat atau kantor cabang/perwakilan di Provinsi Jawa Timur;
- e. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
- f. profil perusahaan, koperasi atau yayasan; dan
- g. rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.
BAB III
Pasal 17
- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa pertimbangan teknis.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
BAB III
Pasal 18
- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari UPT P2T.
- (2) Dalam hal pertimbangan teknis tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan IUPSWA dapat dilanjutkan tanpa pertimbangan teknis.
Paragraf 2 Jangka Waktu Izin
BAB III
Pasal 19
Masa berlaku IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
Paragraf 3 Perpanjangan Izin
BAB III
Pasal 20
IUPSWA yang telah habis jangka waktunya dapat dimintakan perpanjangan kepada Gubernur melalui UPT P2T.
BAB III
Pasal 21
- (1) IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan berikutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
BAB III
Pasal 22
- (1) Permohonan perpanjangan IUPSWA dapat diajukan oleh pemohon paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui UPT P2T.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, juga harus dilengkapi dengan persyaratan tambahan berupa:
- a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana pariwisata alam;
- b. rencana pengusahaan pariwisata alam lanjutan;
- c. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam; dan
- d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya izin.
Bagian Keempat Berakhirnya Izin
BAB III
Pasal 23
IUPJWA dan IUPSWA berakhir dalam hal:
- a. habis masa berlakunya izin dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dicabut oleh pemberi izin;
- c. dikembalikan oleh pemegang izin;
- d. badan usaha atau koperasi atau yayasan pemegang izin bubar;
- e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; dan/atau
- f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.
PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 24
- (1) Pemanfaatan sumber daya air yang berada pada blok pemanfaatan harus mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan non komersial terdiri atas:
IPA; dan b. IPEA.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan komersial terdiri atas:
- a. IUPA; dan
IUPEA.
Bagian Kedua IPA
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 25
- (1) IPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diperoleh melalui permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan melalui UPT Tahura R. Soerjo.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh instansi pemerintah, kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang berada di sekitar kawasan Tahura R. Soerjo.
- (4) Kepala Dinas Kehutanan memberikan IPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- (5) Kepala Dinas Kehutanan dalam memberikan IPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 26
- (1) IPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan terhadap pemanfaatan air secara non komersial yang meliputi pemanfaatan untuk:
- a. keperluan rumah tangga meliputi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat desa, dusun atau dengan sebutan lainnya, di sekitar lokasi pemanfaatan;
- b. kepentingan sosial meliputi pengambilan air untuk kebutuhan balai pengobatan masyarakat, rumah ibadah, sekolah, panti asuhan yang berada di sekitar lokasi pemanfaatan;
- c. pengairan tradisional; dan/atau
- d. penanggulangan kebakaran.
IPA
- (2) IPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. tidak menghambat aliran air dengan ketentuan hanya menggunakan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari debit air minimal di areal pemanfaatan sesuai hasil inventarisasi sumber daya air;
- b. tidak mengubah sifat air;
- c. tidak menimbulkan kerusakan sumber-sumber air;
- d. tidak mengubah kondisi alami sumber air;
- e. prioritas bagi masyarakat sekitar kawasan Tahura R. Soerjo tanpa dikenakan pembayaran iuran dan pungutan;
- f. tidak mengubah kawasan dan lingkungan Tahura R. Soerjo; dan
- g. tidak merusak sarana dan prasarana pengairan yang ada.
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 27
Masa berlaku IPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a bagi:
- a. kelompok masyarakat diberikan selama 3 (tiga) tahun; dan
- b. lembaga sosial dan instansi masyarakat diberikan selama 5 tahun.
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 28
- (1) IPA yang telah diberikan kepada pemohon dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (tahun).
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala UPT Tahura R. Soerjo.
- (3) Dalam hal pemegang IPA menyalahgunakan IPA, Kepala UPT Tahura R. Soerjo memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kehutanan untuk mencabut IPA yang bersangkutan.
Bagian Ketiga IPEA
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 29
- (1) IPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diperoleh melalui permohonan.
Permohonan
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan melalui UPT Tahura R. Soerjo.
- (3) IPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
- a. pembangunan mikrohidro bagi rumah tangga dan sosial;
- b. salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. prioritas masyarakat sekitar kawasan Tahura R. Soerjo tanpa dikenakan pembayaran iuran dan pungutan; dan
- d. sumber daya air terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 30
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diajukan oleh instansi pemerintah, kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang berada di sekitar kawasan Tahura R. Soerjo.
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 31
- (1) Permohonan IPEA yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang dilengkapi:
- a. dokumen kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit; dan
- b. dokumen peta situasi dan lokasi sumber air yang dimohon dengan skala 1: 25.000.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan teknis dari Kepala UPT Tahura R. Soerjo.
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 32
IPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:
- a. tidak menghambat aliran air;
- b. tidak mengubah sifat air;
- c. tidak menimbulkan kerusakan sumber-sumber air;
- d. tidak mengubah kondisi alami sumber air;
- e. tidak mengubah kawasan dan lingkungan Tahura R. Soerjo; dan
- f. tidak merusak sarana dan prasarana pengairan yang ada.
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 33
- f. tidak merusak sarana dan prasarana pengairan yang ada.
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 34
Masa berlaku IPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b bagi:
- a. kelompok masyarakat diberikan selama 3 (tiga) tahun; dan
- b. lembaga sosial dan instansi masyarakat diberikan selama 5 tahun.
Bagian Keempat IUPA dan IUPEA
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 35
- (1) IUPA atau IUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dan huruf b diperoleh melalui permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui UPT P2T.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
- a. badan usaha; dan
- b. koperasi.
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 36
- (1) IUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan terhadap pemanfaatan air secara komersial antara lain meliputi pemanfaatan untuk:
- a. air minum dalam kemasan;
- b. perusahaan daerah air minum; atau
- c. menunjang kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata, pemukiman dan industri lainnya.
- (2) IUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan terhadap pemanfaatan energi air secara komersial untuk pemenuhan listrik industri seperti hotel, restoran, pabrik, rumah sakit, sekolah serta perkantoran.
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 37
Permohonan IUPA atau IUPEA yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 38
- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
- a. proposal usaha pemanfaatan air atau usaha pemanfaatan energi air;
- b. peta lokasi sumber air dan lokasi sarana prasarana yang dimohon dengan skala 1 : 25.000 yang telah disahkan oleh UPT Tahura R. Soerjo; dan
- c. profil perusahaan, meliputi:
- 1) copy akta pendirian perusahaan;
- 2) copy surat izin usaha perdagangan;
- 3) jenis dan skala usaha pemanfaatan air atau energi air yang akan dilakukan;
- 4) copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5) surat keterangan kepemilikan modal; dan
- 6) referensi bank.
- (2) Selain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan:
- a. pernyataan kesanggupan untuk memasang meter air atau alat pengukur debit; dan
- b. pernyataan kesanggupan membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air dan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari UPT P2T.
- (5) Dalam hal pertimbangan teknis tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan IUPA atau IUPEA dapat dilanjutkan tanpa pertimbangan teknis.
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 39
- (1) Masa berlaku IUPA dan IUPEA diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPA dan IUPEA disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya IUPA dan IUPEA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui UPT P2T .
- (4) Permohonan perpanjangan IUPA atau IUPEA dilengkapi:
- a. hasil evaluasi kegiatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan; dan
- b. IUPA dan IUPEA yang lama.
Bagian Kelima
Berakhirnya Izin
BAB IV - PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 40
IPA, IPEA, IUPA dan IUPEA berakhir dalam hal:
- a. habis masa berlakunya izin dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dicabut oleh pemberi izin;
- c. dikembalikan oleh pemegang izin;
- d. badan usaha atau koperasi atau yayasan pemegang izin bubar;
- e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; dan/atau
- f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41
- (1) Setiap pemegang IUPJWA atau IUPSWA wajib:
- a. melaksanakan secara nyata kegiatannya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
- b. mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya;
- c. mempekerjakan tenaga ahli khusus untuk jenis usaha tertentu;
- d. menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung;
- e. menjaga kelestarian fungsi kawasan Tahura R. Soerjo; dan
- f. menjaga kelestarian sumber daya air.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta atau Yayasan pemegang IUPJWA, IUPSWA, IUPA atau IUPEA yang melakukan pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo harus memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan Tahura R. Soerjo.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian penyuluhan dan/atau pelatihan serta pembimbingan tentang pemanfaatan kawasan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
- b. mengutamakan masyarakat sekitar kawasan Tahura R. Soerjo dalam perekrutan tenaga kerja; dan
- c. pembangunan infrastruktur dan/atau fasilitas publik bagi masyarakat sekitar kawasan Tahura R. Soerjo.
- (4) Setiap pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA dilarang untuk:
- a. menggunakan kawasan di luar blok pengusahaan;
- b. memindahtangankan izin pengusahaan tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
- c. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 42
- (1) Setiap pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan
- c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
- a. Gubernur
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43
- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. peringatan tertulis kesatu;
- b. peringatan tertulis kedua; dan
- c. peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 44
- (1) Dalam hal pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA telah mematuhi peringatan tertulis kesatu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan tidak menerbitkan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
Dalam hal
- (3) Dalam hal pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA telah mematuhi peringatan tertulis kedua sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2), Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan tidak menerbitkan surat peringatan ketiga.
- (4) Dalam hal pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.
- (5) Dalam hal pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA telah mematuhi surat peringatan ketiga sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan tidak melakukan tindakan penghentian sementara kegiatan.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 45
- (1) Dalam hal pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali atas pelanggaran yang sama, Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan langsung menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (2) Dalam hal pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali atas pelanggaran yang sama, Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan langsung menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46
Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dijatuhkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan dalam hal pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 47
- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA dapat melakukan klarifikasi kepada Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Dalam hal Gubernur menerima klarifikasi yang disampaikan oleh pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA, maka Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (3) Dalam hal pemegang IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur atau Kepala Dinas Kehutanan menetapkan sanksi pencabutan izin.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48
Sanksi pencabutan IUPJWA, IUPSWA, IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis dan/atau penghentian sementara kegiatan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup kawasan Tahura R. Soerjo;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas terhadap kawasan Tahura R. Soerjo jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup kawasan Tahura R. Soerjo jika tidak dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
BAB V - TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 49
- (1) Selain pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, bagi pemegang izin yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada kawasan Tahura R. Soerjo dapat dikenakan kewajiban melakukan rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.
- (2) Tata cara pengenaan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ganti rugi
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan sanksi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50
- (1) Segala perizinan pada kawasan Tahura R. Soerjo yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin yang telah diberikan.
- (2) Perpanjangan perizinan pada kawasan Tahura R. Soerjo yang jangka waktu izinnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan prosedur perpanjangan izin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 30 Agustus 20175 Mei an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd ## Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 49 SERI E.