Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENJABARAN PER.TANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARP,.N PE1,-DAPATAN DAN BELANJA DAERi\H TAHUNANGGARAN2016 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI MUSI BANYUASIN, a. - bahwa unr.ik melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURl1,.N BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR ~ TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN PER.TANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARP,.N PE1,-DAPATAN DAN BELANJA DAERi\H TAHUNANGGARAN2016
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI MUSI BANYUASIN, a.
- bahwa unr.ik melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggur:gjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Cndang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Cndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan (Lembaran dan Tanggung Negara Republik Jawab Keuangan Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44(0);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOIYlor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahrn 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Uridang-Unda ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layarian Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan (Lembaran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedcman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. 1l. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor l. Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten IvIusi Banyuasin Tahun 2017 Nomor .~);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINTENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATANDANBELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2016.
Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri dari :
Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
169.012.416.526,06
- b. Dana Perimbangan
Rp.
2.327.685.024.463,00
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang 8ah
Rp.
143.557.756.415,53
- Jumlah Pendapatan
Rp. 2.640.255.197.404,59
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- (1) Belanja Pegawai
- (2) Belanja Bunga
- (3) Belanja 8ubsidi
- (4) Belanja Hibah
Rp.
878.801.833.556,00
Rp.
0,00
Rp.
17.121.942.000,00
Rp.
92.058.668.825,00
4
- (5) Belanja Bantuan Sosial Rp.
893.500.000,00
- (6) Belanja Bagi Hasil
Rp.
'0,00
- (7) Belanja Bantuan Keuangan
Rp.
345.117.727.178,00
- (8) Bela.:--\_ja Tidak Terduga
Rp.
0,00
Jurr..lah Belanja Tidak Langsung Rp.
1.333.993.671.559,00
Belanja Langsung
- (1) Belanja Pegawai
Rp.
61.956.688.544,00
- (2) Belanja Barar..g dan Jasa
Rp.
659.4 74.455.534,35
- 1&lt;=1) Belanja Modal
Rp.
569.702.257.606,54
.Iurnlah Belanja Langsung Rp.
1.291.133.401.684,89
Jumlah Belanja Rp.
2.625.127.073.243,89
Surplus Rp.
15.128.124.160,70
3. Pernbiayaan :
| a. | Penerimaan | Rp. 30.399.429.018,77 |
|-------------------------|--------------|-------------------------|
| b. Pengeluaran | Rp. | 16.175.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. | 14.224.429.018,77 |
| SILPA | Rp. | 29.352.553.179,47 |
Pasa12
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Larnpiran I Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.
Pasa13
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
Pasa14
Pasal 3
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

## Pasa15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

## Pasa16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 'l.9 A~u~

2017


PIt. SEKRE ARIS DAERAH KABUPATEN USI BANYUASIN,


BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR 32