PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 12 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (berlaku 28 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 58 Tahun 2015, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Menetapkan
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 60),diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) pada bulan Maret pada tahun anggaran berjalan; dan
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan Agustus pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja setelah diterima di rekening kas umum Daerah.
Pasal 45
- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan kepada Bupati;
- b. kepala Desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Dana Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. kepala Desa telah menyampaikan LPPD tahun anggaran sebelumnya dan/atau LPPD akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi Dana Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi APBDesa tahap I;
- b. realisasi keuangan yang bersumber dari Dana Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang telah ditransfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa;dan
- c. tahun anggaran berjalan belum berakhir.
Pasal 46
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 47

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
- a. kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan laporan realisai penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b.
- b. terdapat sisa Dana Desa di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (6) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

5. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 47A dan Pasal 47B, yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 47A

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. Kepala Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- b. realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pencairan tahap I tahun anggaran berjalan;
- c. realisasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk pencairan tahap II tahun anggaran berjalan;dan
- d. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 47B

- (1) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Peerubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.

- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan ke Rekening Kas Desa sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan.
6. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 48

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) paling lambat bulan Maret pada tahun anggaran berjalan;dan
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan Agustus pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk belanja:
- a. bidang pelaksanaan pembangunan;
- b. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- c. bidang pemberdayaan masyarakat;dan
- d. bidang tak terduga.
- (4) Khusus belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan, dapat disalurkan setiap bulan sebelum tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan.
7. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 49

- (1) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. APBDesa tahun anggaran berkenaan telah diundangkan;
- b. kepala Desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan ADD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya;dan
- c. kepala Desa telah menyampaikan LPPD tahun anggaran sebelumnya dan/atau LPPD akhir masa jabatan kepada Bupati.

- (2) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi ADD tahap I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi APBDesa semester I;
- b. realisasi keuangan yang bersumber dari ADD tahap I paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD yang telah ditransfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa;dan
- c. tahun anggaran berkenaan belum berakhir.
8. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA, serta disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 55A dan Pasal 55B, yang berbunyi sebagai berikut:

## BAB VIA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 55A

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengecekan Rekening Giro Kas Desa pada Bank.

## Pasal 55B

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ditemukan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati:
- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan

memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 28 April 2016

BUPATI KAYONG UTARA, ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, ttd

## HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12