PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 15 Tahun 2014 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN DI KOTA PONTIANAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN DI KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a.
bahwa untuk menjamin percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan pembangunan bidang Kesenian di Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kota Pontianak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
6. 4 . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN DI KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Barat.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Daerah adalah Kota Pontianak.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Pontianak.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pontianak.
10. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesenian selanjutnya disebut SPM Kesenian adalah tolak ukur kinerja pelayanan Kesenian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
12. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
13. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat mnenimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
14. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilainilai yang terkandung didalamnya.
15. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan,agama,sosial,ekonomi,ilmu pengetahuan,teknologi,dan seni itu sendiri.
16. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta,karya cipta,dan lingkungan penciptaan.
17. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan /atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BIDANG KESENIAN
BAB II - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 2
- (1) Pemerintah Kota Pontianak menyelenggarakan pelayanan di Bidang Kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian di Kota Pontianak.
- (2) SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target Tahun 2015 - 2019 terdiri dari :
- a. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian dengan indikator:
1. Cakupan Kajian Seni sebesar 50 % sampai tahun 2019;
2. Cakupan Fasilitasi Seni sebesar 30 % sampai tahun 2019;
3. Cakupan Gelar Seni sebesar 75% sampai tahun 2019;
4. Cakupan Misi Kesenian; sebesar 100 % sampai tahun 2019;
- b. Sarana dan Prasarana dengan indikator
5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian sebesar 25% sampai tahun 2019;
6. Cakupan Tempat sebesar 100% sampai tahun 2019;
7. Cakupan Organisasi sebesar 34% sampai tahun 2019;
- (3) Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaan dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis SPM Bidang Kesenian di Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Kota Pontianak wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki.

## BAB III

## PENGORGANISASIAN

## Pasal 4

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Kesenian sesuai SPM Kesenian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Pontianak dan masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Kesenian sesuai SPM Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesenian Kota Pontianak;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Kesenian sesuai SPM Kesenian dilakukan oleh tenaga Kesenian sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## BAB IV PELAKSANAAN

## Pasal 5

- (1) SPM Kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target penyelenggaraan layanan Kesenian di Kota Pontianak.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian.

## BAB V

## PELAPORAN

## Pasal 6

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan laporan perkembangan capaian SPM Kesenian setiap 6 bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Walikota menyampaikan laporan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesenian kepada Gubernur ditembuskan kepada Menteri Kesenian, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

## BAB VI

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 7

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesenian dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah Kota Pontianak dalam pencapaian SPM Kesenian;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesenian, termasuk pemberian penghargaan;
- c. bahan pertimbangan dalam pengalokasian anggaran kegiatan SKPD.

## BAB VII

## PENGEMBANGAN KAPASITAS

## Pasal 9

- (1) Walikota melalui BAPPEDA memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesenian, termasuk kesenjangan pembiayaan;
- b. penyusunan rencana pencapaian SPM Kesenian dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesenian;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesenian; dan
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesenian.
- (3) Walikota melalui Sekretaris Daerah memfasilitasi penilaian dan pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesenian.
- (4) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

## BAB VIII

## PENDANAAN

## Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 11

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesenian.
- (2) Walikota melalui Inspektorat melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian dibantu Inspektorat Kota dalam penyelenggaraan layanan Kesenian sesuai SPM Kesenian.
- (3) Walikota melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian di Kota Pontianak.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pemerintah Kota sekurang-kurangnya satu kali (1x) dalam 1 Tahun wajib menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugrah seni di Tingkat Provinsi.

## Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR