PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Nomor 3 Tahun 2015 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (berlaku 20 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
- bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Sintang perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, dimana Administrasi Kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, sehingga perlu dilakukan pengelolaan Administrasi Kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
c. bahwa...
Mengingat :
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Administrasi Kependudukan;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan perundangundangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257) ;
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Administrator Database adalah pengelola penggunaan operasional database dan monitor back up dan recovery dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan setiap hari.
7. Kepala Dinas atau disebut juga Supervisor Perizinan adalah pengelola data Kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Kabupaten atau di bawahnya dan mengusulkan/membatalkan usulan pengguna Hak Akses.
8. Operator adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak dokumen, cetak informasi data statistik dan laporan sesuai dengan persetujuan supervisor.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
10. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Sintang.
11. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas, setelah adanya penetapan pengadilan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 5
Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 6
- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dapat dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 7
- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 8
- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada aktaakta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 9
- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 10
- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilaksanakan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1 Perubahan Alamat
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 11
- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 12
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke wilayah Kabupaten Sintang, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 13
Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Indonesia yang bertransmigrasi.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 14
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Sintang yang pindah keluar wilayah Kabupaten Sintang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 15
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 16
- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 17
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 18
- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 19
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 20
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal di perbatasan antar negara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftar oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 21
- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 22
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 23
- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 24
- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 25
- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran .
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
4. Pencatatan ...
Paragraf 3 Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 26
- (1) Kelahiran Warga Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk di tempat tujuan atau tempat singgah
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 27
- (1) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 28
- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 30
- (1) Perkawinan yang sah
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 31
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku pula bagi:
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 33
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 35
- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Pencatatan Perceraian
Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 36
- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 37
- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 39
- (1) Pembatalan Perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 40
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 41
- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Penduduk di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia untuk mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 43
- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 44
- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 45
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 46
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 48
- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 49
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 50
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 51
- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesebelas Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 52
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesatu Data Kependudukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 53
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
3. aa. tanggal perceraian;
4. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan;
7. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 54
- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 55
Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 56
- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 57
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 58
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya saat berpergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 59
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTPel.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 60
Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 61
- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatn Sipil berlaku selamanya.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 62
- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal Peristiwa Penting;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 63
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Catatan Sipil memuat:
2. a . jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peistiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 64
- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
2. a . KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- e. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan; atau
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Perceraian, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan; atau
- c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 65
- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 66
- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 67
- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 68
Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil oleh pemohon atau pengadilan.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 69
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 70
Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 71
Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 72
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 73
Ketentuan mengenai pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 74
- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada Petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan , ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 75
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 76
- (1) Apabila Negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 77
- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan Pencatatan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil ## BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 78
- (1) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pedoman Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 79
- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin Penyelenggara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 80
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 81
- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 82
- (1) Hak akses Data Pribadi diberikan kepada Petugas Instansi Pelaksana oleh Menteri sebagai penanggung jawab.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 83
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 84
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- a. Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah datang ke wilayah Kabupaten Sintang wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Pindah dari Instansi Pelaksana daerah asal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke wilayah Kabupaten Sintang, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dari Instansi Pelaksana daerah asal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
- c. Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke wilayah Kabupaten Sintang, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sintang wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- e. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Wilayah Kabupaten Sintang, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- f. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten Sintang yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- g. Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);
- h. Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el dan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sejak kawin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
- i. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3);
- (2) Besaran sanksi administratif berupa denda terhadap pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i adalah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015

Penandatangan: BUPATI SINTANG, MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 3

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Pembina NIP. 19750403 200312 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( 3 / 2015)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 85

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- b. Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Sintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);
- c. Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah atau kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah dan pencatatan kelahirannya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Sintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6);
- d. Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- e. Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi berwenang di negara setempat dan Perwakilan Republik Indonesia dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Wilayah Kabupaten Sintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4);
- f. Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- g. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
- h. Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia serta pencatatan perceraiannya dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Sintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4);
- i. pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);

c. Kelahiran ...

- j. setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
- k. pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);
- l. pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh warga negara Iandonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia serta dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4);
- m. pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
- n. setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
- o. pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
- p. perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);

- q. Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 86

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

## Pasal 87

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/ atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen Data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan/atau Pasal 82 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

## Pasal 91

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan kepada Penduduk dalam kepengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

## Pasal 92

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 93

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dilakukan penyesuaian dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Segala ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015

BUPATI SINTANG,


MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Pembina NIP. 19750403 200312 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( 3 / 2015)

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

## NOMOR 3 TAHUN 2015

## TENTANG

## ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependududkan dengan terbangunnya database kependudukan secara Nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengaturan dan pemberian perlindungan serta pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk di wilayah Kabupaten Sintang. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan dimaksud.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hakhak administratif penduduk dan pelayanan publik serta memberikan perlindungan berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah Kabupaten Sintang. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan di Kabupaten Sintang merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di Kabupaten Sintang, Provinsi dan nasional. Dengan penerapan KTP -el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.


Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi berlaku seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik di berbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib administrasi kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, dapat lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Sintang pada khususnya.

II.PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Pasal 4 Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas


Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas. Huruf g Data Kependudukan skala Kabupaten diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desesmber. Huruf h Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem informasi Administrasi Kependudukan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'Dokumen Pendaftaran Penduduk' adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'pindah ke luar negeri' adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'datang dari luar negeri' adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'Surat Keterangan Tempat Tinggal' adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/kota Penduduk tinggal terbatas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'Penduduk Pelintas Batas' adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

## Pasal 21

Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'Penduduk rentan Administrasi Kependudukan' adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. di

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'orang terlantar' adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap.
- 4) miskin.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'komunitas terpencil' adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ciri-cirinya:

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'tempat sementara'adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan' adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa. Pasal 25 Ayat (1) Kewajiban untuk melaporkan kepada 'instansi yang berwenang di negara setempat' berdasarkan asas yang dianut, yaitu asas peristiwa. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Peraturan Daerah ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'tempat singgah' adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannnya mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku universal yakni tempat di mana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

<!-- formula-not-decoded -->

Pasal 27 Cukup jelas.

## Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'lahir mati' adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu, pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir mati, tidak diterbitkan akta catatan sipil. Sipil tetapi pendataannnya diperlukan untuk kepentingan

Meskipun tidak diterbitkan Akta pencatatan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 29 Cukup jelas.

## Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'perkawinan' adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31 Huruf a Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan' adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia. Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'kematian' adalah tidak adanya secara permanen kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi. Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'pihak yang berwenang' adalah kepala rumah sakit, dokter, paramedis, Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

## Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 'pernyataan' adalah keterangan dari pejabat yang berwenang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pengangkatan anak' adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'catatan pinggir' adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pengakuan anak' merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)...

```
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
```

Pasal 46 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'pengesahan anak' merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia. Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'peristiwa penting lainnya' adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas.


Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'cacat fisik dan/atau mental' berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang

```
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k hal tersebut. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Cukup jelas. Huruf u Cukup jelas. Huruf v Cukup jelas. Huruf w Cukup jelas. Huruf x Cukup jelas. Huruf y Cukup jelas.
```

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'data agregat' adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan 'data kuantitatif' adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan data kualitatif' adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Data kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

## Huruf a

yang dimaksud dengan 'pemanfaatan pelayanan publik', antara lain untuk menerbitkan surat izin mengemudi, izin usaha, palayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan 'pemanfaatan perencanaan pembangunan', antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'pemanfaatan alokasi anggaran', antara lain untuk menentukan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'pemanfaatan pembangunan demokrasi' antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).


Huruf e Yang dimaksud dengan 'pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal', antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Pasal 54 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan 'biodata penduduk' adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 55 Kata 'paling sedikit' dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif. Yang dimaksud dengan 'alamat' adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya. Yang dimaksud dengan 'jati diri lainnya'meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai,dan tanggal perceraian.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Kepala Keluarga' adalah:

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan 'perubahan susunan keluarga dalam KK' adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran atau

Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) kematian.

Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTPel untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna. Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Yang dimaksud dengan 'Pejabat yang berwenang' adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 63 Cukup jelas

Pasal 64 Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'kesalahan tulis redaksional' misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahu kepada subjek akta. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 67 Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan catatan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan

Ayat (1) pada keterangan yang tidak benar dan/atau sah. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70 Cukup jelas

Pasal 71 Cukup jelas

Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'pengguna' antara lain lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau badan hukum Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 75 Yang dimaksud dengan 'pengurusan dan penerbitan' meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data. Pasal 76 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'negara atau sebagian dari negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya' adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'Surat Keterangan Pencatatan Sipil' adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini ketika negara dan sebagian negara dalam keadaan luar biasa. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukkannya.

Ayat (2)

Untuk memperoleh data penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan. Data penduduk yang diperoleh hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Data penduduk dapat diperoleh dengan cara:

- a. Pengguna mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data penduduk;
- b. Bupati dapat memberikan izin pemanfaatan data penduduk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyimpanan dan Perlindungan dimaksud meliputi tata cara dan penanggung jawab.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82 Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan 'Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Administrasi Kependudukan' adalah pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan dengan

Penetapan besaran denda adminstratif memperhatikan kondisi masyarakat di Daerah.

Pasal 85 Cukup jelas.

Pasal 86 Cukup jelas.

Pasal 87 Cukup jelas.

Pasal 88 Cuk