PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 29 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa Pelimpahan kewenangan Penandatangan perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten seluma Kepada Kepara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten seluma telah ditetakan dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 2g Tahun 20113.,
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang perizinan dan non perizinan Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten seluma perlu menambah bidang-bidang perizinan dan non perizinan yang di limpahkan kepada Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati seluma Nomor 2g rahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten seluma Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma; c.
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repubrik lndonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No 4266):
2. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang\_ Undang Nomolt2 Tahun 200g tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200g Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4g44);
2. 4' undang-Undang Nomor 4 Tahun 2o0g tentang pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubrik lndonesia Nomor 4g5g);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2oo4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a3zr);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 50s2);
5. 7 . Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2o1o tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O.,2 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 200g Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 5282);
6. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 200g tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 2o0g Nomor g3, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor agSg);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor g rahun 2013 tentang Tata Laksana penilaian dan pemeriksaan Lingkungan Hidup serta Penerbitan lzin Lingkungan;
9. Keputusan Menteri Nomor sss.k/26lM.pE/1ggs tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pertambangan Umum;
MEMUTUSI(AN :
MCNCTAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NoMoR 29
TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran langka IBIDANG ENERGT DAN suMBER DAYA MTNERAL (ESDM) di ubah, sehingga Lampiran I angka I BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) berbunyi sebagai berikut:

## I. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

1. lzin Kantor penvakilan perusahaan Asing;
2. lzin Usaha pertambangan Eksplorasi;
3. lzin Usaha pertambangan Operasi produksi;
4. lzin Usaha pertambangan Operasi Khusus;

5. lzin Usaha Jasa pertambangan;

6. lzin Pengambilan Air Tanah;
7. lzin Perpanjangan pemakaian Air Tanah;
8. lzin Pengusahaan Air Tanah;

9. lzin Operasi penyediaan Tenaga Listrik;

10. lzin Operasi pembangkit Tenaga Listrik;
11. lzin Penyedia Tanaga Listrik;
12. lzin Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan;
13. lzin Usaha pertambangan Khusus (rUpK) Minerar dan Batu Bara;
14. lzin Tanki Timbun;
15. lzin Pengambiran Mata Airipenyerapan Mata Air;
16. lzin Juru Bor Air Bawah Tanah;
17. lzin Pengambilan Air permukaan.
9. 1'!' Ketentuan Lampiran I angka vlll BIDANG LTNGKUNGAN HIDUP di ubah, sehingga Lampiran I angka vlll BIDANG LINGKUNGAN HIDUp berbunyi sebagai berikut:

## VIII. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. lzin pengumpulan Limbah 83;
2. lzin Lokasi pengolahan Limbah 83;
3. lzin penyimpanan Sementara Limbah 83;
5. lzin pembuangan Air Limbah ke Air atau sumber Air;
5. 4' Penerbitan Rekomendasi UKL/UPL dan Penerbitan lzin Lingkungan;
6. lzin pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah;
7. 7 ' Keputusan Kerayakan Lingkungan Hidup dan rzin Lingkungan;
8. Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

## Pasal ll

Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya daram Berita Daerah Kabupaten seruma

Diundangkan di Tais

pada tanggal q.O )^rw* i

ZO14


, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA -


H. SYAFRUDIN. D.A,SH. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2O14NOMOR ...3

t