PERATURAN DAERAH KOTA WALIKOTA Nomor 5 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan invenstasi daerah,perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada PDAM Intan Banjar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat H Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan
WALIKOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 11) , diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Intan Banjar pada Tahun Anggaran 2014, 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.500.000.000,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- b. Tahun 2015 sebesar Rp. 11.500.000.000,00 ( sebelas milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun 2016 sebesar Rp. 11.000.000.000,00 ( sebelas milyar rupiah);
- d. Tahun 2017 sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada PDAM Intan Banjar sampai dengan Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp. 72.677.142.444,00 (tujuh puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 7 Sept ember 2015

Penandatangan: Pj.WALIKOTA BANJARBARU, H.MAR NUS

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 7 Sept ember 2015 Plt.SE ET S-DAERAH, H. S D ABDULLAH LEMBA N DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR.5... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 111 /2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2015
## TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
## I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kota Banjarbaru dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanaan Air Minum kepada Masyarakat diperlukan Penambahan Modal melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar.
Sesuai dengan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 71
Berdasarkan hal tersebut,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 21