PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 4 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang .....
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5434);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 784);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 785), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten, PT.Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN :
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Menetapkan : PERATURAN TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Laporan Kinerja.
- i. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
Pasal 2
- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- (2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (5.566.640.650,00) dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.310.404.382.159,00
- 2) Realisasi pendapatan
6. Rp.
- a. Pendapatan Rp. 2.304.837.741.509,00
- b. Belanja Rp. 2.342.220.890.626,00 Surplus/(Defisit) Rp. (37.383.149.117,00)
- c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 490.142.993.655,00
- Pengeluaran
- Rp. 6.948.507.000,00
Pembiayaan Neto
Rp. 483.194.486.655,00
2.304.837.741.509,00
- Selisih lebih Rp.
(5.566.640.650,00)
- b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (451.377.978.448,00) dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Anggaran belanja setelah perubahan
Rp.
2.793.598.869.074,00
- 2)
- Realisasi belanja Rp. 2.342.220.890.626,00
- Selisih kurang Rp.
(451.377.978.448,00)
- c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 445.811.337.798,00 dengan rincian sebagai berikut :
- d. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (260,00) dengan rincian sebagai berikut :
3. 1). Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
- 1). Anggaran defisit setelah perubahan
Rp.
(483.194.486.915,00)
- 2). Realisasi surplus
Rp.
(37.383.149.117,00)
- Selisih lebih Rp.
445.811.337.798,00
Rp.
490.142.993.915,00
- 2).
- Realisasi penerimaan pembiayaan Rp. 490.142.993.655,00
- Selisih kurang Rp.
(260,00)
- e. selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
2. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp.
3. 1). setelah perubahan
6.948.507.000,00
- 2). Realisasi pengeluaran pembiayaan
6.948.507.000,00
0,00
- Rp. Selisih Rp.
- f. selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (260,00) dengan rincian sebagai berikut :
2. 1). Anggaran pembiayaan neto setelah
perubahan
Rp.
- 2). Realisasi pembiayaan neto
Rp..
Selisih kurang Rp.
483.194.486.915,00
483.194.486.655,00
(260,00)
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah :
- 1). Surplus Pendapatan-Belanja
Rp
(37.383.149.117,00)
- 2). Pembiayaan Neto
Rp
483.194.486.655,00
- Jumlah Rp
445.811.337.538,00
Pasal 3
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Jumlah
Rp. 490.142.993.655,00
Rp. 490.142.993.655,00
Rp. 0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. Saldo Anggaran lebih Akhir
445.811.337.538,00
Rp. 445.811.337.538,00
0,00
Rp. 445.811.337.538,00
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a. Jumlah Aset
Rp.3.575.215.400.732,97
- b. Jumlah Kewajiban
Rp. 14.341.524.116,00
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp.3.560.873.876.616,97
Pasal 5
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :
- a. Jumlah Pendapatan - LO
Rp 2.531.851.248.520,00
- b. Jumlah Beban - LO
Rp 2.131.244.073.206,41
- c. Surplus/Defisit - LO
Rp 400.607.175.313.59
Pasal 6
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Per 31 Desember 2015 sebagai berikut :
- a. Saldo kas per 1 Januari tahun 2015
Rp. 483.847.508.328,00
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp. 376.878.228.916,00
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
Rp. (414.261.378.033,00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp.
(653.021.673,00)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp.
(15.750.000,00)
- f. Saldo kas di Bendaharan Pengeluaran
Rp.
15.750.000,00
- g. Saldo kas di Bendahara Penerimaan
Rp.
0,00
- h. Saldo kas per 31 Desember tahun 2015
Rp 445.811.337.538,00
Pasal 7
Laporan Perubahan Equitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :
Ekuitas Awal
Rp. 4.240.097.924.305,75
Surplus/Defisit - LO
Rp. 400.607.175.313.59
Koreksi Ekuitas Lainnya
Rp. (1.079.831.223.002,37)
Ekuitas Akhir
Rp.
3.560.873.876.616,97
Pasal 8
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pasal 9
- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri :
- a.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I
3. : Laporan Realisasi Anggaran;
1. Lampiran I.1
2. Lampiran I.2
3. Lampiran I.3
4. Lampiran I.4
8. : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
9. : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
11. : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Lampiran I.5
13. : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan Per Jabatan;
6. Lampiran I.6 :

Daftar Piutang Daerah;

7. Lampiran I.7 :
8. Lampiran I.8
3. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
4. :
9. Lampiran I.9
6. Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
7. : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
10. Lampiran I.10
9. : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
11. Lampiran I.11 :
11. Daftar Dana Cadangan Daerah;
12. Lampiran I.12 :
- b. Lampiran II :
- c. Lampiran III :

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Neraca

- d.
- Lampiran IV ...

- d. Lampiran IV

- Laporan Operasional

- e. Lampiran V

- Laporan Arus Kas

- f. Lampiran VI

- Laporan Perubahan Ekuitas

- g. Lampiran VII

- Catatan atas Laporan Keuangan

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 10

- (1) Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 4 Agustus 2016 BUPATI SERANG, ttd

## RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang pada tanggal 4 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd

LALU ATHARUSSALAM R.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN: (6,21/2016)