PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA Nomor 26 Tahun 2015 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014 - 2034 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
a.
bfihwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kcbijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Nias Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan Kabupaten Nias Utara dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dcilam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruahg Wilayah Kabupaten Nias Utara Tahun 2014-2034;
Mengingat ; 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
]
,
i
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent ing Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Bentuk Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
11. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
i
4
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5217);
- 17.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- 19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 / PRT / M / 2009 tentang Pedoman Pcnyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- 20.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang;
- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014-2034.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah ad; ilah Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
Menetapkan
l
i
i
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Nias Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II MUATAN, PERAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Muatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Rencana Tata Ruang Wilayah memuat :
- a. tujuan, kebijakan dan strate .gi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah;
- b. rencana pola ruang wilayah meliputi:
1. sistem pusat kegiatan; dan
2. sistem jaringan prasarana kawasan.
- c. rencana pola ruang wilayah yang meliputi:
1. kawasan lindung; dan
2. kawasan budidaya.
- d. penetapan kawasan strategis yang merupakan bagian wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup terhadap ekonomi, sosial budaya, atau lingkungan.
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah, yang terdiri dari:
1. indikasi program utama;
2. indikasi sumber pendanaan;
3. indikasi pelaksanaan kegiatan; dan
4. waktu pelaksanaan;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, yang berisi:
1. arahan peraturan zonasi kawasan;
2. arahan ketentuan perizinan;
3. arahan ketentuan insentif;
4. arahan ketentuan disinsentif; dan
5. arahan sanksi.
Bagian Kedua
Peran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Rencana Tata Ruang Wilayah disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi pedoman untuk :
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Wilayah Kabupaten Nias Utara;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Wilayah Kabupaten Nias Utara;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam Wilayah Kabupaten Nias Utara;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten, serta keserasian antarsektor;
- f. penataan ruang wilayah Provinsi.
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah Perencanaan
BAB III - LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 5
- (1) RTRW berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Nias Utara. Dengan luas 124.148 (seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh delapan) Ha;
- (2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrate meliputi wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi;
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias; dan
6. d.sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kota Gunungsitoli;
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. kecamatan Lotu;
- b. kecamatan Sawo;
- c. kecamatan Tuhemberua;
- d. kecamatan Sitolu Ori;
&amp;
- e. kecamatan Namohalu Esiwa;
- f. kecamatan Alasa Talumuzoi;
- g. kecamatan Alasa;
- h. kecamatan Tugala Oyo;
- i. kecamatan Afulu;
- j. kecamatan Lahewa; dan
- k. kecamatan Lahewa Timur;
- (4) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di Wilayah Kabupaten Nias Utara meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi, rawan bencana tsunami dan rawtn bencana tanah longsor. - (3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: - a. kawasan rawan bencana gempa sangat tinggi yang terdapat pada Kecamatan Lahewa, Lotu dan Kecamatan Lahewa Timur. - b. kawasan rawan bencana gempa tinggi, terdapat di Kecamatan Alasa Talumuzoi, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori, Sawo, bagian barat Kecamatan Afulu dan sebagian Kecamatan Alasa dan Tugala Oyo. - (4) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada bagian utara Kecamatan Afulu, Lahewa, Lotu, Lahewa Timur, Alasa, dan Tugala Oyo. - (5) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Kecamatan Tuhemberua, yaitu bagian barat dan memanjang arah barat laut-tenggara, dibagian tengah Kecamatan Alasa, dibagian timur Kecamatan Afulu serta di bagian tenggara Kecamatan Tugala Oyo dengan luas keseluruhan lebih kurang 632 (enam ratus tiga puluh dua) Ha. ## Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budi Daya ## Paragraf 1 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi ## Pasal 37 - (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf a terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. - (3) Kawasan hutan produksi tetap diarahkan di Kecamatan Lotu, Sawo, Sitolu Ori dan Tuhemberua dengan luas keseluruhan lebih kurang 4.695(empat ribu enam ratus sembilan puluh lima) Ha. - (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada Kecamatan Alasa, Alasa Talumuzoi, Lotu, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori dan Tugala Oyo dengan luas keseluruhan lebih kurang 10.128 (sepuluh ribu seratus dua puluh delapan) Ha. - (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi diarahkan di Kecamatan Afulu, Alasa dan Lahewa Timur dengan luas lebih kurang 4.194 (empat ribu seratus sembilan puluh empat) Ha. i 1 ## Paragraf 2 Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian ## Pasal 38 - (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b terdiri dari pertanian lahan basah dar pertanian lahan kering. - (3) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas lebih kurang 38.561 (tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu) Ha, diarahkan di Kecamatan Afulu, Alasa, Alasa Talumuzoi, Lahewa, Lahewa Timur, Lotu, Namohalu Esiwa, Sawo, Sitolu Ori, Tugala Oyo dan Tuhemberua. - (2) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluas lebih kurang 5.478 (lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan) Ha, diarahkan pada Kectimatan Afulu, Alasa, Alasa Talumuzoi, Lahewa, Lahewa Timur, Lotu, Namohalu Esiwa, Sawo, Sitolu Ori, Tugala Oyo dan Tuhemberua. ## Paragraf 3 Rencana Pengembangan Kawasan Perkebunan ## Pasal 39 - (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf c ditetapkan seluas lebih kurang 15.798 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) Ha. - (2) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan berada di Kecamatan Afulu, Alasa, Alasa Talumuzoi, Lahewa, Lahewa Timur, Lotu, Namohalu Esiwa, Sawo dan Sitolu Ori. Paragraf 4 Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan dan Kelautan ## Pasal 40 - (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf e terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya air tawjir .

Distribusi: - (3) Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada. ayat (1), diarahkan di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, Alasa, Alasa Talu Muzoi, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori , Sawo dan Tugala Oyo.

Distribusi: - (2) Pengembangan kawasan sentra perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan di Kecamatan Afulu, Lahewa, Lahewa Timur, Tuhemberua dan Sawo. ## Paragraf 5 Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan ## Pasal 41 - (1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf d meliputi kawasan budidaya khusus peternakan yang terintegrasi dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan. I I I - (2) Pengembangan kawasan budidaya petemakan Hewan Besar, hewan kecil dan unggas dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan petemakan hewan besar, hewan kecil dan unggas. - (3) Lokasi pengembangan kawasan peruntukan petemakan diarahkan di Kecamatan Lahewa (Tanjung Toyolawa), Lahewa Timur, Sawo, Tuhemberua dan Afulu. ## Paragraf 6 Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan ## Pasal 42 - (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf f meliputi pertambangan rakyat dan pertambangan besar. - (2) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan Kabupaten Nias Utara meliputi : - a. tambang minyak dan gas bumi; - b. tambang batu bara; - c. tambang-tambang mineral bukan logam dan batuan yaitu bentonit, batu gamping / batu kapur, zeolit, dolomite, manner, travertine, diatomea, trass, andesit, granit, feldvspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, phospat, pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar diseluruh kabupaten; - d. pengembangan potensi bahan tambang yang belum teridentifikasi diseluruh kabupaten Nias Utara. ## Paragraf 7 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri ## Pasal 43 - (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) huruf g meliputi industri kecil dan kerajinan yang tersebar di berbagai kecamatan serta industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian dan perikanan. - (2) Rencana pengembangan kawasan industri dan / atau agroindustri di Kabupaten Nias Utara diarahkan pada Kecamatan Alasa, Lotu, Lahewa, Lahewa Timur, Tugala Oyo, Sawo dan Tuhemberua. - (3) Pengembangan industri perikanan diarahkan di Kecamatan Afulu, Lahewa, Sawo dan Tuhemberua. ## Paragraf 8 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata ## Pasal 44 - (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) huruf h bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata,dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. - (3) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata. - (2) Usaha pariwisata digolongkan ke dalam usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata. l \ I - (4) Pengusahaan objek dan daya tank wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiabm mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. - (5) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata. - (6) Kawasan peruntukan pariwisata alam di Kabupaten Nias Utara terdiri dari: a. Kecamatan Lahewa (Pantai Turegaloko / Tureloto, Pantai Toyolawa, Pantai Lafau); - b. Kecamatan Afulu (Pantai Pasir Merah, Pantai Walo); - c. Kecamatan Lahewa Timur (Objek Wisata Ture Zo'uliho); - d. Kecamatan Sawo (Pantai Teluk Bengkuang, Pantai Gawu Sifakiki / Pasir Berbunyi, Pantai Sisarahili Teluk Siabang); - e. Kecamatan Alasa (Objek Wisata Luaha Ndroi, Objek Wisata Sungai Simangani, Objek Wisata Danau Megoto); - f. Kecamatan Tuhemberua (Pantai La'aya, Pantai Botogawu); - g. Kecamatan Lotu (Objek Wisata Puncak Gunung Hilimaziaya); ## Paragraf 9 Rencana Pengembangtin Kawasan Peruntukan Permukiman ## Pasal 45 - (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) huruf j, meliputi peruntukan permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan. - (2) Luas peruntukan permukiman yang ditetapkan adalah lebih kurang 914 (sembilan ratus empat belas) Ha. - (3) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan di kawasan yang berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan. - (4) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan. ## Paragraf 10 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Budi Daya Lainnya ## Pasal 46 Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf j, meliputi: - b. Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar diseluruh wilayah ibukota kecamatan; - a. markas Komando Militer diarahkan di Kecamatan Lotu; - c. markas Kepolisian Resort diarahkan di Kecamatan Lotu; - e. pangkalan TNI AL di Kecamatan Lahewa. - d. kantor Polisi Sektor tersebar diseluruh wilayah ibukota kecamatan; dan I ## BAB VII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS ## Bagian Kesatu Umum ## Pasal 47 - (1) Penetapan kawasan strategis di Kabupat.cn Nias Utara dilakukan berdasarkan kepentingan: - a. Pertumbuhan ekonomi; - b. Sosial dan budaya. - (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kabupaten Nias Utara sebsigaimana tercantum daJam Larnpiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ## Pasal 48 - (1) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya ditetapkan dengan kriteria: - a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; - b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; - c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; - d. tempat perlindungan peninggalan budaya; - e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau - f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial. ## Pasal 49 Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria: - a. potensi ekonomi cepat tumbuh; - b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; - c. potensi ekspor; - e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; - d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; - f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; - h. kawasan yang dapat mempercepat: pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. - g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan kehihanan energi; atau I I ## Bagian Kedua Fungsi Kawasan Strategis ## Pasal 50 - (1) Kawasan strategis kabupaten berfungsi: 2. melestarikan, mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mcnciukung penataan ruang wilayah kabupaten; a. mengembangkan, melindungi, dan / atau - b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan; - c. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; - d. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan - e. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. ## Bagian Ketiga Penetapan Kawasan Strategis ## Pasal 51 - (1) Kawasan Strategis meliputi Kawasan Strategis Provinsi dan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten. - (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Nias Utara, meliputi sebaran Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias. - (3) Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Nias Utara, meliputi : - a. kawasan ekonomi terpadu dengan pengembangan Lotu sebagai Ibukota Kabupaten Nias Utara; - b. kawasan perkotaan atau Pusat Kegiatan Lokal promosi sebagai kawasan ysmg cepat tumbuh di Kecamatan Lahewa; - c. kawasan Pulau Nias atau kawasan tertinggal dengan penekanan ekonomi; - e. pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Afulu, Lahewa, Sawo dan Tuhemberua; - d. pengembangan kawasfin pariwisata dengan penekanan ekonomi yang dapat dikembangkan pada kecamatan yang memiliki potensi wisata; - f. pengembangan dan pembuatan pelabuhan laut baru yang berada dan direncanakan di Kecamatan Lahewa, Afulu dan Sawo; - g. sektor unggulan (pertanian, perkebunan, perikanan) dengan penekanan ekonomi. ## BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG ## Pasal 52 - (1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan. l I 1 - ( 2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis - (3) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat. - (4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten , swasta dan masyarakat. - (5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: - a. tahap pertama, yaitu tahun 2014-2019, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; - b. tahap kedua, yaitu tahun 2020-2024, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan; - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2025-2029, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan - d. tahap keempat, yaitu tahun 2030-2034, diprioritaskan pada pemantapan. - (6) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ## BAB IX ## KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ## Bagian Kesatu Umum ## Pasal 53 - (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara. - (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: - a. ketentuan umum peraturan zonasi; - b. arahan perizinan;

Distribusi: - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan - d. arahan sanksi. ## Pasal 54 - (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a terdiri dari: - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l),diatur dengan Peraturan Daerah. i k I ## Bagian Kedua ## Arahan Peraturan Zonasi ## Paragraf 1 Umum ## Pasal 55 - ( 1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf a berfungsi: - a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan; - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; - c. menjamin - agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang; - d. meminimalkan penggunaan Iahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan - e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan. ## Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang ## Pasal 56 - (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf a terdiri dari: - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi; - c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi; - d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; - e. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; - f. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya. - (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan meliputi: - a. memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan; - b. tidak diperbolehkan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem perkotaan nasional dan provinsi kecuali atas usulan pemerintah daerah dan disepakati bersama; - c. menetapkan peraturan zonasi sistem perkotaan dengan luas dan batas perkotaan yang jelas; - d. pembatasan intensistas peruntukan ruang yang menggangu fungsi sitem perkotaan dan jaringan prasana; - e. pembangunan jaringan prasarana dan sarana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; - f. pemerintah daerah wajib memelihara dan mengamankan seluruh perkotaan yang ada di wilayah administrasi pemerintahannya; dan - g. pemanfaatan peruntukan ruang di kawasan perkotaan harus menyediakan ruang terbuka hijau publik sekurang-kurangnya 20% dan ruang terbuka hijau privat sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayah perkotaan. - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi meliputi: mengikuti syarat teknis bidang transportasi, pembangunan jaringan jalan pada kawasan lindung harus melalui izin departemen terkait; - (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi meliputi: mengikuti syarat teknis bidang energi seperti, disepanjang SUTET tidak diperbolehkan adanya permukiman; - (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air meliputi: mengikuti syarat teknis bidang sumberdaya air; 1 l - (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi meliputi: pemasangan tower telekomunikasi harus mendapat persetujuan masyarakat setempat dan harus mengikuti peraturan terkait bidang telekomunikasi; dan - (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya disesuaikan dengan jenis prasana wilayah dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang ## Pasal 57 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf b meliputi: - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya. ## Pasal 58 - (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi: - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya; - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat; - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam. - (2) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan hutan lindung meliputi: - a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; - b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; dan - c. pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan dengan pola HKM (Hutan Kemasyarakatan) dengan ketentuan yang berlaku; - d. pemanfaatan hutan lindung untuk dapat berupa pemanfaatan kawasan (dapat berupa budidaya tanaman obat dan tanaman hias), budidaya jamur dan lebah dan penangkaran satwa, pemanfaatan jasa lingkungan (dapat dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air, serta pariwisata alam) dan pemungutan hasil hutan bukan kaiju ( berupa pemungutan biji, buah, getah, rotan, madu dan lain-lain);

Distribusi: - e. pemanfaaatan hutan lindung untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik, jaringan telekomunikasi, stasiun radio dan relai tv, jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api, prasarana transportasi, sarana dan prasarana sumber daya air, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampung sementara korban bencana alam. - a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; - (3) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi: - b. pemanfaatan tanah dan tanaman diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi I \ serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam; - c. pemanfaatan hutan lindung untuk dapat berupa Pemanfaatan kawasan (dapat berupa budidaya tanaman obat dan tanaman hias), budidaya jamur dan lebah dan penangkaran satwa, Pemanfaatan jasa lingkungan (dapat dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air, serta pariwisata alam) dan Pemungutan hasil hutan bukan kayu (berupa pemungutan biji, buah, getah, rotan, madu dan lain-Iain); - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya pemukiman dan industri besar yang menghasilakn limbah mengandung zat kimia. - (4) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan perlindungan setempat meliputi: - a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam. - b. boleh diperuntukan sebagai kawasan ruang terbuka hijau; - c. dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan / pemanfaatan air; - d. dilarang semua jenis kegiatan budidaya yang dapat mengkibatkan perusakan, pengambilan, dan penangkapan ikan pada zona inti konservasi laut dan terumbu karang; - e. penetapan lebar sempadan pantai, sungai, waduk / danau dan mata air sesuai dengan peraturari perundang-undangan yang berlaku; - f. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; - g. dilarang kegiatan yang merusak sumber mata air dan atau sampai dengan menututp sumber mata air; - (5) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: - h. pemanfaatan sempadan sungai dan sempadan pantai di kawasan perkotaaan untuk kawasan pemukiman di izinkan dengan syarat rumah menghadap ke sungai atau pantai tentu dengan kajian analisis dampak lingkungan. - a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; - c. pemanfaatan tanah dan tanaman diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam; - b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; - (6) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan rawan bencana alam meliputi: - b. dilarang semua jenis kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi daya penahan gerekan tanah; - a. boleh untuk kegiatan wisata t .api bukan merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang besar dan tidak diperolehkan membangun bangunan permanen dan mengubah bentang alam; - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. ## Pasal 59 - (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi: - b. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pertanian; - a. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan hutan produksi; - c. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan perkebunan; l \ - d. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan perikanan dan kelautan; - e. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan peternakan; - g. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan industri; - f. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pertambangan; - h. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pariwisata; - j. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya. - i. ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pemukiman; - (2) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan hutan produksi meliputi: - a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;

Penandatangan: - b. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan / lingkungan; - c. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan selektif; dan - (3) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pertanian meliputi: - d. kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan. - a. kawasan pertanian lahan basah dengan irigasi tidak boleh dialihfungsikan; - b. kawasan pertanian lahan kering produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh Departemen Pertanian; - c. wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang; - d. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan; - e. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal; - f. penanganan limbah pertanian tanaman ( kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udarabau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKLyang disertakan dalam dokumen Amdal; - g. penanganan limbah peternakan (kotoran temak, bangkai ternak, kulit temak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal; - h. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan / udang / kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal; 22. j . pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan; dan - i. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan) harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat; - k. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat. - (4) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan perkebunan meliputi: - a. diizinkan kegiatan budidaya tumpang sari dengan perikanan dan peternakan; l i \ - b. pemanfaatan budidaya pemukiman dan industri diperbolehkan dengan memperhatikan dampak lingungan; - c. ] ) embangunan sarana dan prasana yang mendukung pengembangan dan peningkatan produksi perkebunan. - (5) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan perikanan dan kelautan melipuli: - a. boleh untuk pengembangan kawasan wisata dengan intensitas rendah; - c. pembangunan kolam ikan; - b. diizikan berdampingan dengan kawasan pertanian, perkebunan, dan pemukiman dengan syarat tidak banyak menyerap air; - d. pemanfaatan kawasan perikanan budidaya diarahkan di kawasan yang berhubungan dengan perairan sungai, danau dan jaringan irigasi. - (6) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan petemakan meliputi: - a. boleh untuk pengembangan kawasan wisata dengan intensitas rendah; - b. boleh dilakukan secara tumpang sari dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan; - c. pemanfaatan kawasan petemakan skala besar tidak berdampingkan dengan kawasan pemukinan, fasilitas umum; diizinkan - (7) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pertambangan meliputi: - d. pengolahan limbah yang dihasilkan peternakakan harus pemantauan secara ketat dan dilakukan analisis AMDAL. melalui - a. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL; - b. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap ekplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dem atau persengketaan dengan masyarakat setempat; - c. pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; - d. kegiatan pertambangan yang berlokasi pada kawasan hutan lindung harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan; - e. kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal; - f. memiliki sistem pengelolaari limbah; dan - g. lokasinya jauh dari permukiman. - (8) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan industri meliputi: - a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis; - b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman; - c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; - d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau [ greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah; - f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; I \ \ - g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengolahan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL. - (9) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pariwisata meliputi: - a. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; - b. kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat; dan

Penandatangan: - c. pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut, pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan; - (10) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan permukiman meliputi: - a. pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air minum, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial ( kesehatan, pendidikan, agama); - b. tidak mengganggu fungsi lindung yang ada; - c. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; dan - d. membatasi kegiatan komersil di kawasan perumahan. - (11) Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan lainya meliputi : - a. diizinkan pengembangan aktivitas komersil, jasa dan pertokoan; - b. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skala pelayanan; - c. penetapan syarat, jenis dan kelengkapan bangunan yang diizinkan; - d. pengembagan kawasan tidak boleh dilakukan pada kawasan lindung kecuali bangunan yang dimaksud merupakan upaya perlindungan kawasan lindung. ## Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Strategis ## Pasal 60 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf c meliputi: - a. diperbolehkan peruntukan lahan dengan memperhatikan Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; - b. diperbolehkan peruntukan lahan sesuai dengan nilai strategis kawasan yaitu strategis ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam / teknologi, dan lingkungan hidup; - c. memperhatikan indikasi peraturan zonasi kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi; - d. diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya sesuai nilai strategisnya dengan syarat tidak mengurangi keutuhan kawasan lindung. 4 I ## Bagian Ketiga ## Ketentuan Umum Perizinan ## Paragraf 1 Umum ## Pasal 61 - ( 1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang dite1:apkan dalam Peraturan Daerab ini. - (2) Arahan perizinan ini bertujuan untuk: - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan; - b. menghindari ekstemalitas negatif; dan - c. melindungi kepentingan umum. - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Daerah.

Penandatangan: - (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan hutan diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan. ## Pasal 62 - (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) terdiri atas: - a. izin lokasi; - b. surat izin penambangan daerah (SIPD); - c. izin peruntukan penggunaan lahan / Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); - d. izin mendirikan bangunan (IMB); - e. izin lain sesuai peraturan perundang-undangan. ## Pasal 63 - ( 1 ) Izin lokasi di
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

Jangka Waktu

## Pasal 6

- ( 1 ) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah diatur dengan Peraturan Daerah.

## BAB IV

## TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

## Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

## Pasal 7

Penataan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara bertujuan untuk:

'Menciptakan kawasan yang baik dalam pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata berbasis agribisnis serta produktif dan berdaya saing tinggi yang nyaman dan berwawasan lingkungan'

## Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Ruang Wilayah

## Pasal 8

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Nias Utara meliputi kebijakankebijakan pengembangan yang terdiri atas :

- a. peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhierarki;
- b. pengembangan jaringan prasarana Kabupaten;
- c. pelestarian Lingkungan dan Pengembalian keseimbangan Ekosistem;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- e. peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi;
6. f . peningkatan luas dan produksi pertanian dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian;
- g. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;

1

\

1

- h. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukimg dan daya tampung lingkungan.

## Pasal 9

- ( 1 ) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan Lokal;
- c. mengendalikan pertumbuhan kawasan perkotaan pada kawasan yang berfungsi lindung (kawassm konservasi);
- b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitamya;
- d. penetapan fungsi kegiatan pada tiap-tiap pusat pelayanan sesuai dengan potensi dan permasalahan wilayahnya;
- e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada setiap pusat-pusat pelayanan,
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat serta keterpaduan intra dan antar moda;
- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
- c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi secara optimal;
- d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air.
- (3) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas kawasan lindung;
- b. mengelola kawasan lindung untuk mendukung terwujudnya konsep / misi pembangumm berkelanjutan yang memuat antara lain:
1. mengembalikan ekosistem kawasan lindung;
2. memantapkan kawasan berfungsi lindung;
3. merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami degradasi kualitas.
- (4) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sungai, danau / waduk dan mata air;
- b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan / atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan / atau komponen lain yang dibuang kedalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

I

\

\

- f. mengelola sumber claya alam tak terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- (5) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. mengembangkan kawasan-kawasan agropolitan;
- b. mengembangkan dan mendorong pemanfaatan potensi wisata yang ada di Kabupaten Nias Utara;
- c. mendorong pengolahan komoditi sektor-sektor unggulan pada pusatpusat produksi sektor unggulan;
- d. meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat produksi sektor unggulan ke pusat pemasaran;
- e. menyediakan sarana. dan prasarana pendukung produksi untuk meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan.
- (6) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. mempertahankan luasan lahan pertanian dan perkebunan serta mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang baru pada lahan yang kurang produktif;
- b. meningkatkan produktifitas pertanian lahan basah menuju swasembada pangan;
- c. memanfaatkan ruang daratan dan udara untuk semua aktifitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi pengembangan pertanian dan perkebunan;
- d. memfasilitasi tumbuhkembangnya usaha kecil dan menengah untuk mengolah hasil-hasil pertanian.
- (7) Kebyakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam wilayah beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitamya;
- c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknoldgi;
- d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- (8) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. membatasi perkembarigan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan yang berfungsi lindung dan pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- b. menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya;
- c. mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan;
- d. memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya;
- e. melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi.

l

4

## BAB V

## RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

## Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Nias Utara meliputi:
- a. sistem perkotaan;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi;
- d. sistem jaringan sumber daya air;
- e. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

## Pasal 11

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memiliki 4 (empat) tingkatan tata jenjang pusat permukiman / pusat-pusat pelayanan, yaitu:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan;
- b. PKLp, yaitu pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL (Ihisat Kegiatan Lokal);
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- (2) Sistem pusat pelayanan adalah sebagai berikut:
- b. PPK meliputi kawasan perkotaan Umbu Balodano, Hilimbowo Kare dan Pasar Lahewa dengan fungsi pelayanan yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan dan Kawasan Perdagangan.
- a. PKL mencakup kawasan perkotaan Lotu; dengan fungsi pelayanan yaitu Pusat Pemerintahan Kabupaten, Industri Pengelolaan Hasil Pertanian, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pertanian dan Kawasan Perdagangan.
- c. PPL meliputi kawasan perkotaan Ombolata, Silirr.a Banua, Sawo, Namohalu, Lukhulase, Afulu dan Te'olo dengan fungsi pelayanan yaitu Pusat Pemerintahan Kecamatan, Pusat Permukiman, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, dan Kawasan Industri.
- d. PPK Kecamatan Pasar Lahewa di arahkan untuk ditingkatkan menjadi PKLp.

I

## Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

## Paragraf 1 Umum

## Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan barang dan jasa serta memfungsikannya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Paragraf 2

Transportasi Darat

## Pasal 13

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan; dan

- b. terminal.

## Pasal 14

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas :

- a. jaringan jalan strategis nasional;
- b. jaringan jalan kolektor -2;
- c. jaringan jalan kolektor -3; dan
- d. jaringan jalan lokal.

## Pasal 15

Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dikembangkan pada jalan lingkar Pulau Nias sebelah Utara, yakni: jalan dsiri Kecamatan Sitolu On - Tuhemberua - Sawo - Lotu - Lahewa Timur Lahewa- Afulu - Alasa- Tugala Oyo.

## Pasal 16

Jaringan jalan kolektor - 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dikembangkan meliputi :

- a. Afia - Tuhemberua;
- b. Tuhemberua - Lotu;
- c. Lotu - Lahewa;
- d. Lahewa- Afulu;
- e. Afulu - Batas Nias Barat.

l

I

1

Jaringan jalan Kolektor - 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dikemb;mgkan meliputi :

- a. jalan Lotu - Namohalu Esiwa - Alasa Talumuzoi - Alasa;
- b. jalan Lotu - Lahewa Timur - Afulu;
- c. jalan Lahewa - Afulu; dan
- d. jalan Lahewa Timur - Alasa.

## Pasal 18

Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dikembangkan meliputi:

- a. jalan produktif
- b. jalan antar kecamatan
- c. jalan antar desa
- d. jalan desa, seperti :
- 1) jalan Lawira Satua;
- 2) jalan Lawira Satu;
- 3) jalan Lawira Satu - Lawira II;
- 4) jalan Lolofauso;
- 5) jalan Lotu - Lawira II;
- 6) jalan Desa Dahadano;
- 7) jalan Desa Lolomboli;
- 8) jalan Desa Hiligeoafia;
- 9) jalan Lawira II Lolofaose ;
- 10) jalan Lotu - Lasara;
- 11) jalan Hiligodu - Lombuzaua - Ombolata vSawo - Sawo;
- 12) jalan Lolofaoso - Lawira II - Lombuzaua;
- 13) jalan Terminal Lotu;
- 14) jalan Lotu - Bogali - Awa'ai;
- 15) jalan Fadoro Fulolo ~ Botombawo- Bogali;
- 16) jalan Silimabanua - Sogawu -Botolakha;
- 17) jalan SilimabanuaSanawuyu;
- 18) jalan hiliduruwa - Teluk Bengkuang;
- 19) jalan Hiliduruwa - Onozitoli Sawo;
- 20) jalan Hiligawolo;
- 21) jalan Sp. To'i - Sisarahili;
- 22) jalan Onozitoli Sawo Sanawuyu;
- 23) jalan Banugea;
- 24) jalan So' oro;
- 25) jalan Keluaha;
- 26) jalan Pelabuhan;
- 27) jalan Desa Lasara Sawo;
- 28) jalan Onozalukhu - Fadoro Hilimbowo;
- 1) jalan kota Sitolu Ori;
- 2) jalan Desa Ombolata;
- 3) jalan Desa Fulolo Salo'o;
- 4) jalan Hiligawoni - Hilisebua Siwalubanua;
- 5) jalan Hiligawoni - Bitaya;
- 6) jalan Hiliati - Delamawo;
- 7) jalan Harefanaese - Loloana'a;
- 8) jalan kota Alasa;
- 9) jalan Desa Siwawo - batas kabupaten;
- 10) jalan Desa Sisobahili;
- 11) jalan Desa Sihene'asi;
- 12) jalan Roi-roi - Hiligawoni;
- 13) jalan Ombolata Afulu Harewakhe;
- 14) jalan Ombolata - Mazingo;
- 15) jalan Desa Ombolata;
- 16) jalan Molewuo - Harefanaese;
- 17) jalan Meafu - Laowowaga;
- 18) jalan Lukhulase - Sp. Lasara Namohalu;
- 19) jalan Kelurahan Pasar Lahewa;

20) jalan Lauru 1 - Lolo' ana' a

-Togigana'a - Lasara;

- 21) jalan Lauru Lahewa Sifaoro ' asi;
- 22) jalan Desa Lauru Lahewa;
- 23) jalan Desa Lauru I;
- 24) jalan Lauru Fadoro - Roi-roi - Lasara;
- 25) jalan Dahana Alasa - Banua Sibohou I;
- 26) jalan Lasara - Hiligoduhoya;
- 27) jalan Afia - Sihene' asi;
- 28) jalan Desa Laowowaga;
- 29) jalan Desa Botolakha;

1

l

\

- 29) jalan Lasara Sawo - Torowa -Sanawuyu;
- 30) jalan Sawo;
- 31) jalan Onozitoli;
- 32) jalan Fulolo Salo'o Sanawuyu;
- 33) jalan Botolakha;
- 34) jalan SiOfabanua;
- 35) jalan Desa Alo' oa;
- 36) jalan Desa Tefa' o;
- 37) jalan Hilisaluo - Fulolo Salo' o - Banuagea;
- 38) jalan Silimabanua;
- 39) jalan Tuhemberua;
- 40) jalan Tetehosi - Terming Alasa;
- 41) jalan Silimabanua Hilimbowo;
- 42) jalan Desa Fino;
- 43) jalan Te' olo -- Harefa Botona' ai;
- 44) jalan Umbubalodano - Betieli - Onowaembo;
- 45) jalan Zari-zari Hiligeomazingo;
- 46) jalan Toyolawa;
- 47) jalan Sp. Desa Tefa'o Transmigrasi;
- 48) jalan Desa Tuhenakhe;
- 49) jalan simpang Manggis - Mua - batas kabupaten;
- 50) jalan Lasara - Miafu - Mazingo -Hilina ' a;
- 51) jalan Namohalo Esiwa Hilibanua- Sisobahili;
- 52) jalan Desa Botombawo;
- 53) jalan Botombawo- Fulolo Salo' o;
- 54) jalan Botombawo - Ombolata Sawo;
- 55) jalan Awa ' ai - Hiligeomazingo Onowaembo;
- 56) jalan Hilindruria- Namohalu Esiwa-Sisobahili - Laehua;
- 57) jalan Desa Hilina ' a Fadoro;
- 58) jalan Hiligoduhoya - Hilina'a;
- 59) jalan Anaoma - Sisobalauru (batas kabupaten);
- 61) jalan Fulolo - Ombolata;
- 60) jalan Afia - Onozalukhu Afulu -
- 62) jalan Sitolu Banua- Afia;
35. 3 jS BSSS3U

.

| 30) | jalan Desa Ombolata- Banua Sibohou I; |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 31) | jalan Desa Omasido Alasa; |
| 32) | jalan Desa Banua I; |
| 33) | jalan Desa Balefadoro Toho; |
| 34) | jalan Desa Banua Sibouho III; |
| 35) | jalan Desa Sisobahili; |
| 36) | jalan Pasar Lahewa- Marafala; |
| 37) | jalan Gari - Siforo' asi Marafala; |
| 38) | jalan Desa Tefao; |
| 39) | jalan Desa Hilisalo' o; |
| 40) | jalan Desa Afulu I; |
| 41) | jalan Desa Afulu II; |
| 42) | jalan Desa Afulu; |
| 43) | jalan Desa Afia; |
| 44) | jalan kota Alasa; |
| 45) | jalan Iraonolase- |
| 46) | Hiligoduhoya; jalan Iraonolase- |
| 47) | Afia; jalan Iraonolase - Hilihambawa - Onozalukhu; |
| 48) | jalan Hilisebua - Bitaya; jalan Hilimbowo Kare- |
| | Banuasibohou III- batas kabupaten; |
| 49) 50) | jalan Hilibobokare - |
| 51) | Harefanaese; jalan Hiliati - Kare; |
| 52) | jalan Hilitai- Dalamawo- |
| 53) | Marafala; jalan Hilisebua - Lahemboho; jalan Harefanaese- Hilisebua |
| 54) | -Gunung Tua; jalan Harefanaese- Fadoro; |
| 55) 56) | jalan Desa Umbubalodano - |
| 57) | Fulolo Salo' o; jalan Desa GunungTua- Harefa; |
| 58) | jalan Desa Hilisebua Siwalubanua - Fulolo; |
| 59) | jalan Faekuna'a- Hiligawono- Roi - roi; |
| | jalan Desa Fadoro Sitolu Hili; |
| 50) 61) | jalan Desa Fadoro Hilina'a 1; - |
| 52) | jalan Fabaliwa Oyo - Siwawo |
| | Sihene' asi; 53) jalan Tefao- Fadoro Hilimbowo; |
| 54) | jalan Desa Dahadano; |
| 65) 66) | J 31311 Dahana - Berua - Maefu; jalan Dahana - Ombolata; |
| 67) | 5» - » |
| | jalan Balefadoro Toho - |
| m | |

- m -" » *

1

\

- 65) jalan Ononazara - Humene Sihene' asi;
- 66) jalan Desa Ombolata Ulu;
- 67) jalan Desa Ombolata Ulu - Hiligawolo;
- 68) jalan Ombolata - Toyolawa;
- 69) jalan Desa Tugala Lauru - Dahana Alasa;
- 70) jalan Muzoi - Banua Sibohou HI;
- 71) jalan Mida - Namohalu Esiwa;
- 72) jalan Loloana' a - Harefanaese -Ononazara-Tugala Oyo;
- 73) jalan Laeuwa- Ombolata
- 74) jalan kota Lahewa Timur;
- Tumula - Faekhuna'a;
- 75) jalan Dahana Tugala Oyo;

## Pasal 19

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari :

- b. rencana pembangunan terminal baru di kecamatan Lahewa dan kecamatan Alasa. 1
- a. rencana pembangunan terminal baru di kecamatan Lotu; dan

## Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

## Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, yaitu kepelabuhan.
- a. rencana Pelabuhan Lahewa sebagai Pengumpan Regional;
- (2) Pengembangan tatanan kepelabuhanan yang ada dalam wilayah Kabupaten Nias Utara melipiiti:
- b. rencana Peningkatan Pelabuhan Afulu sebagai Pengumpan Regional;
- d. rencana pelabuhan Pengumpan Lokal di Pulau Wunga.
- c. pelabuhan Tuhemberua dan Lehelewau sebagai Pengumpan Lokal;
- (3) Pengembangan fasilitas pendukung tatanan ke Pelabuhan meliputi :
- b. mengembangkan moda transport sesuai dengan karakter alur pelayaran laut;
- a. menentukan rute pelayaran sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan;
- c. mengembangkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
- d. pengembangan terminal khusus dalam mendukung potensi pengembangan SDA / komoditi tertentu.

## Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

## Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c adalah jaringan energi listrik.
- 69) jalan kota Tuhemberua;

70) jalan Desa Onozitoli.

i

t

- (2) Sistem jaringan energi listrik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi bagi segala lapisan masyarakat.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Kabupaten Nias Utara dan sekitamya diupayakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Lahewa; Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Afulu dan Alasa; Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTGB); dan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Massa.
- (3) Rencana. kebutuhan energi listrik di daerah sampai dengan tahun 2031 mencapai ± 35.249 (tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan) KVA.

## Bagian Kelima

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1 Umum

## Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. jaringan sumber daya air; dan
- (2) Pengembangan sumber daya air dan prasarana sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, bertujuan untuk:
- b. prasarana sumber daya air.
- a. mendukung ketahanan pangan;
- b. ketersediaan air baku;
- c. pengendalian banjir;
- d. pengamanan pantai.

## Paragraf 2

Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 23

- (1) Jaringan sumber daya air sebagiamana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. air permukaan sungai yang meliputi induk sungai, anak sungai yang bermuara ke pantai serta menuju danau;
- b. badan air danau;
- c. kawasan rawa.;
- d. cekungan air tanah; dan
- (2) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan jaringan sumber daya air permukaan melalui pengelolaan wilayah sungai Pulau Nias j ' aitu sungai Oyo.
- e. sumber mata air lainnya.

## Pasal 24

- ( 1) Pengembangan jaringan Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d meliputi: a. Cekungan air tanah Lahewa;

b.Cekungan air tanah Sirombu; dan c. Cekungan air tanah Onolimbu.

Paragraf 3 Prasarana Sumber Daya Air

## Pasal 25

Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) huruf b, meliputi :

- a. Prasarana irigasi;
- b. Prasarana air minum; dan
- c. Prasarana pengendalian daya rusak air.

## Pasal 26

Prasarana sumber daya { dr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- b. Melakukan penyesuaian daerah irigasi dengan lokasi pertanian lahan basah.

a. Pengembangan jaringan irigasi baru yang terdapat di Kecamtan Afulu, Alasa, Alasa Talumuzoi, Lahewa, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori, dan Tugala Oyo;

## Pasal 27

Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

b. prasarana air minum yang dikembangkan meliputi fasilitas air minum dan

- a. pengembangan diprioritaskan di pusat ibu kota kabupaten sedangkan di pusat kecamatan lainnya dilakukan di kota kota yang memnuhi skala ekonomi dengan terlebih dahulu menganalisis tingkat permintaan yang ada;

sumber air

yang akan

dimanfaatkan guna

meningkatkan pelayanan

air

- minum yang memenuhi standart kesehatan; c. peningkatan Sistem Penyecliaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Nias Utara;
- e. pengembangan SPAM bukan jaringan pada kawasan terpencil pesisir;
- d. pengembangan SPAM dengan system jaringan perpipaan melayani kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan, kawasan pariwasata dan kawasan industri dan kawasan kegiatan budidaya lainnya;
- f. konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas air baku melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana sarana sumber daya air dan sanitasi; dan
- g. pengembangan kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU) SPAM.

## Pasal 28

- (1) Pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pada alur sungai, danau, waduk dan pantai, meliputi:
- a. sistem drainase dan pengendalian banjir dengan normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolarn retensi, dan pembuatan tanggul yang telah
3. b.sistem penanganan erosi dan longsor di aliran sungai; dan c. sistem penanganan abrasi pantai.
4. ( 2 ) a. sistem jaringan drainase makro diarahkan untuk melayani suatu kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan sumber daya air
5. Pengembangan system drainase dan pengendalian banjir meliputi:

l

i

- dan jaringan sumber daya air dan jaringan drainase mikro diarahkan untuk melayani kawasan permukiman bagian dari kawasan perkotaan;
- b. sistem jaringan drainase dikembangkan dengan prinsip menahan sebanyak mungkin resapan air hujan ke dalam tanah secara alami dan / atau buatan;
- c. penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi ditetapkan pada kawasan perkotaan dengan ruang terbuka hijau kurang dari 30% (tiga puluh persen).

## Bagian Keenam

## Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 29

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jaringan teresterial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
- b. jaringan satelit.
- a. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan
- (2) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
6. pelayanan telekomunikasi di seluruh daerah;
- c. pemanfaatan jaringan teresterial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.
- b. menata lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama sama antar operator; dan
- (3) Pengembangan jaringan telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan sarana komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung aspek politik dan pertahanan Negara.
- a. pengembangan system teresterial yang terdiri dari sistem kabel, sistem seluler dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat kegiatan dan atau dengan pusat pelayanan;
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi :
- b. pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke perdesaan yang belum teijangkau sarana prasarana telekomunikasi;
- c. pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi wilayah seperti kegiatan pemerintahan, p; ariwisata, industry, agropolitan, minapolitan, kawasan pesisir dan kawasan wisata.

## Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Lainnya

## Pasal 30

Sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, meliputi prasarana pengelolaan lingkungan yaitu :

- b. sistem persampahan terdiri dari Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir;
- a. sistem persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- c. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah tempat
4. diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan / atau

i

1

1

- pengolahan sampah teipadu, dengan lokasi pada setiap unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten;
- d. TempEit Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- e. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah adalah tempat untuk memproses dim mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang direncanakan berlokasi di Kecamatan Sitolu Ori (Desa Botombowoj dengan luas lokasi lebih kurang 5 Ha (lima hektar) dan menggunakan sistem Sanitery Landfille ;
- f. Sistem jaringan drainase bertujuan untuk mengurangi banjir dan genangan air bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, persawahan, dan jalan;
- g. Pengembangan jaringan drainase dilakukan dengan memanfaatkan kjirakter topografi dan pola jaringan jalan;
- h. Berdasarkan dari gambaran kawasan rawan bencana di daerah, maka direncanakan jalur dan ruang evakuasi bencana.

## BAB VI

## RENCANA POLA RUANG WILAYAH

## Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 31

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :
- a. kawasan lindung; dan
- (2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional.
- b. kawasan budi daya.
- (3) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan pola ruang kawasan budidaya Provinsi dan Kabupaten
- a. kawasan hutan lindung;
- (4) Kawasan lindung Kabupaten Nias Utara meliputi:
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana; dan
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- (5) Kawasan budi daya Kabupaten Nias Utara meliputi:
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan peternakan;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- j. kawasan peruntukan lainnya.
- i. kawasan peruntukan permukiman; dan

I

l

\

- (6) Dalam penyusunan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Nias Utara, tetap menjunjung tinggi hak keperdataan yang ada, baik perseorangan maupun badan hukum.
- (7) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Nias Utara digambarkan dalam peta skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung

Psiragraf 1

Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung

## Pasal 32

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam Rencana Kawasan Lindung Wilayah Kabupaten Nias Utara sebagaimana teramtum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada Kecamatan Afulu, Alasa, Alasa Talumuzoi, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori, Tugala Oyo dan Lahewa, dengan total luas keseluruhan lebih kurang 25.332,22 (dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua koma dua puluh dua) Ha.

## Paragraf 2

Rencana Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

## Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4) huruf b meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut di Kabupaten Nias Utara diarahkan pada hampir seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Sawo.
- (3) Luas kawasan bergambut yang ditetapkan adalah lebih kurang 9.645 (sembilan ribu enam ratus empat puluh lima) Ha.
- (4) Kawasan resapan air di Kabupaten Nias Utara pada umumnya terdapat pada kawasan hutan lindung.

## Paragraf 3

Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat

## Pasal 34

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air kcseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; serta meningkatkan ekosistem daratan, baku,

1

1

keserasian lingkungan wilayah sebagai sarana pengaman lingkungan wilayah yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau / waduk;
- d. kawasan sekitar mata air.
- (3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan pada Kecamatan Lahewa., Afulu, Alasa, Tugala Oyo, Lahewa Timur, Lotu, Sawo, Tuhemberua dan Sitolu Ori, dengan ketentuan 100 (seratus) m dari pasang tertinggi ke arah darat dengan luas lebih kurang 2.216 (dua ribu dua ratus enam belas) Ha.
- (4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 100 (seratus) meter dikiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter dikiri kanan anak sungai di luar kawasan permukiman.
- (5) Rencana sempadan sungai diarahkan pada seluruh kecamatan, dengan luas keseluruhan 10.871 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu) Ha.
- (6) Kawasan sempadan sungai yang ditetapkan / diarahkan sebagai kawasan lindung dapat digunakan untuk kegiatan budidaya sejauh tidak mengganggu fungsi lindungnya.
- (7) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi daratan sepanjang tepian danau yang lebamya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50 - 100 (lima puluh hingga seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan ini berada di Kecamatan Alasa (Danau Megoto).
- (8) Kawasan sekitar mata. air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kawasan yang memiliki radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air. Kawasan ini berada di sekitar mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (9) Kawasan konservasi perainin direncanakan di lokasi tertentu mulai dari Sawo hingga Lahewa -kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 4 Rencana Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

## Pasal 35

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf d meliputi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya serta kawasan pantai berhutan bakau.
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau diarahkan Kecamatan Lahewa, Sawo, Lahewa Timur, Lotu dan Afulu dengan luas keseluruhan lebih kurang 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) Ha.
- (2) Kawasan suaka { dam laut dan perairan lainnya diarahkan pada Kecamatan Lahewa.

i

## Paragraf 5

## Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

## Pasal 36

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) hunif e bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditetapkan di Wilayah Kabupaten Nias Utara meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi, rawan bencana tsunami dan rawtn bencana tanah longsor.
- (3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. kawasan rawan bencana gempa sangat tinggi yang terdapat pada Kecamatan Lahewa, Lotu dan Kecamatan Lahewa Timur.
- b. kawasan rawan bencana gempa tinggi, terdapat di Kecamatan Alasa Talumuzoi, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori, Sawo, bagian barat Kecamatan Afulu dan sebagian Kecamatan Alasa dan Tugala Oyo.
- (4) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada bagian ut