PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 115 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH (berlaku 22 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peratuan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
I SALINAN I
9. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kota Administrasi.
7. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kota Administrasi.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang berada satu tingkat di bawah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih hams dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dan i pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang berwenang mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak.
21. Sanksi Administrasi berupa Bunga, Kenaikan dan/ atau Denda adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalarn Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai hasil penelitian keberatan dan i tim peneliti keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan terkait proses pengajuan dan penyelesaian Keberatan Pajak Daerah. - (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: - a. memberikan kepastian hukum; - b. mewujudkan tertib administrasi; dan - c. meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. ## BAB III ## RUANG LINGKUP
PENJELASAN
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, yaitu persyaratan pengajuan dan proses penyelesaian pengajuan Keberatan Pajak Daerah. ## BAB IV ## TATA CARA Bagian Kesatu Umum
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang berwenang
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur mi.

•

## Bagian Keempat

## Tindak Lanjut Surat Keberatan

## Pasal 8

- (1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dianggap bukan merupakan Surat Keberatan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang berwenang, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang pengajuan keberatanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan disertai alasan pertimbangan.
3. ( 3 ) Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), ditindaklanjuti ke proses penyelesaian keberatan.
- (4) Format Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatannya Tidak Memenuhi PerS -yaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## Bagian Kelima

## Pencabutan Surat Keberatan

## Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan yang telah disampaikan sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (2) Format Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini. -
- (3) Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. mencantum -kan alasan pencabutan Surat Keberatan; dan
- c. ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak hams dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup.
- (4) Pencabutan ·Surat Keberatan disampaikan kepada Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
8. ( 5 ) Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah wajib memberikan jawaban atas pencabutan Surat Keberatan. Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pencabutan Surat Keberatan.
- (6) Format Surat -Jawaban atas Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur mi.
10. ( 7 ) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menerima atau menolak dengan didasarkan atas pertimbangan tertentu.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah belum memberikan jawaban, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

## Pasal 10

Dalam hal permohonan pencabutan Surat Keberatan diterima, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g.

## Bagian Keenam

## Proses Penyelesaian Keberatan

## Pasal 11

- (1) Dalam hal Surat Keberatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditindaklanjuti dengan menguji data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- (2) Petugas pajak dalam menguji data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan, sebagai berikut :
- a. mengajukan peminjaman dokumen yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan kepada Wajib Pajak;
- b. meminta keterangan kepada Wajib Pajak;
- c. melakukan penelitian lapangan; dan/atau
- d. meminta data dan informasi kepada pihak lain.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dibutuhkan data atau informasi, petugas pajak dapat melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## Pasal 12

- (1) Kewenangan mengajukan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman dokumen.
- (2) Format Surat Permintaan Peminjaman Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Wajib Pajak hams memenuhi permintaan peminjaman dokumen, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan pengujian data tetap dilanjutkan dan menjadi bahan\_pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## Pasal 13

- (1) Kewenangan meminta keterangan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penyampaian undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka memperoleh keterangan tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak tidak memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan.

## Pasal 14

- (1) Kewenangan melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila petugas pajak membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kondisi objek pajak yang diajukan keberatan.
- (2) Sebelum melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada-ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja petugas pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- (3) Format Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## Pasal 15

- (1) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan Surat Keberatan diterima Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah belum menerbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan Wajib Pajak, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (2) Surat Keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan sebelumnya tetap dibuatkannya Laporan Penelitian Keberatan.
- (3) Format Laporan Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## Bagian Ketujuh

Tindak Lanjut Proses Penyelesaian Keberatan

## Pasal 16

- (1) Hasil proses penyelesaian keberatan ditindaklanjuti dengan disusunnya Laporan Penelitian Keberatan.

- (2) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan :
- a. pemberitahuan hasil penelitian keberatan; dan
- b. surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (3) Pemberitahuan hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Tanggapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak.
- (5) Format Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada- ayat (4), sesuai Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur mi.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pemberitahuan pajak tetap membuatkan Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan proses penyelesaian Keberatan tetap dilanjutkan. Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas
- (7) Format Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur mi.
- (8) Format Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan dan Format Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai Format 10 dan Format 11 Lampiran Peraturan Gubernur

## Pasal 17

- (1) Berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilanjutkan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. mengabulkan seluruhnya;
- b. mengabulkan sebagian;
- c. menolak; atau
- d. menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- (3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Keberatan.
- (4) Format Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Format 12 Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal Keputusan Keberatan menolak, mengabulkan sebagian atau menambahkan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dan i jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- b. Ketentuan mengenai Tata Cara Pengajuan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 21030

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 115 TAHUN 2017

Tanggal 22 Agustus 2017

## CONTOH FORMAT

| ,, : . | iF" MAT . _ { . • | . . . . ,14.{TERANGAll , . . |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Format 1 | Bukti Penerimaan Surat |
| 2. | Format 2 | Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatannya Tidak Memenuhi Persyaratan |
| 3. | Format 3 | Surat Pemberitahuan Untuk Hadir |
| 4. | Format 4 | Surat Jawaban atas Pencabutan Surat Keberatan |
| 5. | Format 5 | Surat Permintaan Peminjaman Dokumen |
| 6. | Format 6 | Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan |
| 7. | Format 7 | Laporan Penelitian Keberatan |
| 8. | Format 8 | Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak |
| 9. | Format 9 | Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak |
| 10. | Format 10 | Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan |
| 1 1 . | Format 11 | Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan |
| 12. | Format 12 | Keputusan Keberatan |

## · GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT

cu

c

c)-

## ce &lt; &lt; w o &lt;A DLLI M&lt; CI ) - on w\_m · Wfv..eLL iWZ &lt; W&lt;C 4 Fr,z 0n &lt; a w 0 &lt; g 0 c7&lt;&lt;I-1 5cLzz O z &lt; w&lt;00 mo&lt; &lt; m&lt;m &lt; co &lt;

## z w 2

5


&lt;

8

BUKTI PENERIMAAN SURAT

ž

Masa Pajak

Tahun Pajak

E GLYPH&lt;9&gt;

Jenis Permohonan

Jenis Pajak co co

E 7 t -

Petugas Penerima,

2


FORMAT 2

## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Telepon , Faksimile

VVebsite E-mail

JAKARTA

Kode Pos •

Nomor Sifat Lam piran

Hal : Surat Pemberitahuan Pengajuan Kepada Keberatannya Tidak Memenuhi Yth. Persyaratan di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal

hal

yang kami terima pada tanggal

, dengan ini

disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, surat yang Saudara sampaikan tersebut tidak memenuhi ketentuan

2. Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubemur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelasaian Keberatan Pajak Daerah, surat yang Saudara sampaikan tersebut bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dapat\_dipertimbangkan.

3. Pemberitahuan ini bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga sesuai dengan ketentuan pajak daerah, atas pemberitahuan ini tidak dapat diajukan banding ke badan peradilan pajak.

kasih. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta

NIP

Ternbusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah

FORMAT 3


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

JI.

Telepon , Faksimile

Website E-mail

JAKARTA

Kode Pos •

JAKARTA

Kode Pos •

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Surat Pemberitahuan

Kepada

Untuk Nadir

Yth

di

Jakarta

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal bersama ini disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hash l penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada :

hari/tanggal •

waktu

tempat

untuk menemui

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta

NIP

Ternbusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah

FORMAT 4


## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

JI.

Telepon , Faksimile

Website E-mail

JAKARTA

Kode Pos •

Nomor

Sifat

Lam piran

Hal : Surat Jawaban atas Pencabutan Surat Keberatan

Kepada

Yth.

di

Jakarta

Sehubungan clengan surat Saudara tanggal hal Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan Nomor , yang kami terima pada tanggal , dengan

ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1

2

3.

4. dst,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Saudara tersebut disetujui/ditolak *).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah - Kota Administrasi Jakarta

NIP

Tembusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT 5


## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

JI.

Telepon , Faksimile

Website E-mail

JAKARTA

Kode Pos •

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Surat Permintaan Peminjaman Dokumen

Kepada

Yth

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal Nomor hal Pengajuan Keberatan atas Nomor tanggal , dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi :

1 2

3.

4. dst,

Buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut wajib disampaikan kepada :

Nama

Jabatan

Tem pat

Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan ini, Saudara tidak meminjamkan buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, Surat Keberatan Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta

NIP

Ternbusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah

FORMAT 6


## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

JI.

Telepon , Faksimile

Website E-mail

JAKARTA

Kode Pos •

Nomor

Sifat

Lam piran

Hal : Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan

Kepada

Yth.

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal Nomor hal yang pada intinya Saudara keberatan atas Nomor tanggal dengan ini diberitahukan akan dilakukan penelitian lapangan pada :

Hari

Tanggal

Lokasi

Demi kelancaran- jalannya penelitian lapangan, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi Tim Peneliti Keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Administrasi Jakarta

NIP

Tembusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah

FORMAT 7


## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

JI.

Telepon , Faksimile

Website

E-mail

JAKARTA

Kode Pos •

LAPORAN

NOMOR

TENTANG

LAPORAN PENELITIAN KEBERATAN

## I. UMUM

- A. Identitas Wajib Pajak:

1. Nama

2. NPWPD

3. NIK

4. Alamat

- B. Keberatan Wajib Pajak:

1. Nomor Surat Keberatan

2. Tanggal Surat Keberatan

3. Tanggal diterima UPPRD

4. Nomor SKPD

5. Tanggal SKPD

6. Jenis Pajak

7. Masa/Tahun Pajak

- C. Surat Tugas Penelitian Lapangan :

1. Nomor

2. Tanggal

- II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN DIAJUKAN PENELITIAN LAPANGAN

- III. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DATA/FAKTA YANG DIPEROLEH DALAM PENINJAUAN

LAPANGAN:

1.

2.

3. dst.,

Mengetahui, Kepala Subbidang

Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan,

Pelaksana Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan,

NIP

NIP

Menyetujui, Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta

NIP


FORMAT 8

## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

JI.

Telepon , Faksimile

Website

E-mail

JAKARTA

## BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK

NOMOR

Pada hari ini tanggal , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal , telah melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak:

Nama

NPWPD/NOPD

atas:

Jenis Ketetapan Nomor Ketetapan Tanggal Ketetapan Masa Pajak/Tahun Pajak serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

Wajib Pajak

Kuasa Wajib Pajak

Nama NPWP Jabatan Alamat yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Nadir Nomor tanggal dan Wajib Pajak memberikan keterangan tertulis dalam suratnya nomor tanggal

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Jakarta,

Wajib Pajak/Kuasa*)

Mengetahui,

NIP

Keterangan *) Coret yang tidak perlu

Tim Peneliti

NIP

NIP

Kode Pos •


FORMAT 9

## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

JI.

Telepon , Faksimile

Website

E-mail

JAKARTA

Kode Pos •

## BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK NOMOR

Pada hari ini tanggal , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal , telah melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak:

Nama

NPWPD/NOPD

atas:

Jenis Ketetapan

Nomor Ketetapan

Tanggal Ketetapan

Masa Pajakfrahun Pajak serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

Wajib Pajak

Kuasa Wajib Pajak

Nama NPWP Jabatan Alamat telah mengirinnkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor tanggal terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan tidak memberikan keterangan tertulis.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,

Wajib Pajak/Kuasa*)

Mengetahui,

NIP

Keterangan *) Coret yang tidak perlu

Tim Peneliti

NIP

NIP

FORMAT 10


## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

JI.

Telepon , Faksimile

Website E-mail

JAKARTA

Kode Pos :

Website E-mail

JAKARTA

Kode Pos :

Nomor Sifat

Lampiran

Hal . Pemberitahuan Hash l Kepada Penelitian Keberatan Yth

di

Jakarta

Sehubungan dengan Penelitian Keberatan yang telah kami lakukan atas surat Saudara tanggal Nomor hal ... yang pada intinya Saudara keberatan atas Nomor tanggal , dengan ini disampaikan beberapa hal terkait hasil penelitian keberatan tersebut, antara lain:

1

2.

3.

4. dst,

Apabila masih ada hal yang yang ingin disampaikan atas Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, Saudara dapat mengajukan Surat Tanggapan atas pemberitahuan mi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta

NIP

Tembusan

Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah

FORMAT 11

Nomor Sifat Lampiran

Hal : Surat Tanggapan Hash l Penelitian Keberatan

Kepada

Yth. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hash l Penelitian Keberatan Nomor tanggal dengan ini saya :

Narna

NPWPD

NIK

Alamat

dalam hal ini bertindak sebagai :

Wajib Pajak

dan i Wajib Pajak:

Kuasa Wajib Pajak

Nama

NIK

Alamat

dengan ini memberikan tanggapan atas hash l penelitian keberatan kami dengan uraian sebagai berikut :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta,

Hormat Kami,

FORMAT 12


## SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

## KEPUTUSAN KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

## NOMOR

## TENTANG

KEBERATAN PAJAK DAERAH ATAS SPPT/ SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN*) NOMOR TAHUN ATAS NAMA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan atas pengajuan keberatan pajak daerah yang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dan i Wajib Pajak*) atas nama Nomor tanggal yang diterima Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor tanggal atas SPPT/ SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*) Nomor Tahun , perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan pajak daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta tentang Keberatan Pajak Daerah Atas SPPT/ SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*) Nomor Tahun Atas Nama
2. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruridang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TENTANG KEBERATAN PAJAK DAERAH ATAS SPPT/ SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) NOMOR TAHUN ATAS NAMA

KESATU Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/ menolak/ menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar*) atas pengajuan keberatan Pajak dengan data sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak

Nama NIK NPWPD/NOPD Alamat

- b. SPPT/ SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)

Nomor Tanggal Masa Pajak/Tahun Pajak Jumlah Pajak Terutang

- c. Objek Pajak

Alamat

Kelurahan

Kecamatan

Kota Adm./Kab

## KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum

- KESATU jumlah pajak yang harus diba ar m
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| | POKOK | SANKSI ADMINISTRASI | SANKSI ADMINISTRASI | SANKSI ADMINISTRASI | JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| URAIAN | PAJAK | KENAIK AN | B UN GA 2% | D ENDA BILL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SEMULA PEMBAYARAN | | | | | |
| DIKURANGI MENJADI | | | | | |
| JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR | | | | | |

Terbilang •

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

Tembusan :

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu