PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 3 Tahun 2016 tentang KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (berlaku 12 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
- a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Timur yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang dan/atau masyarakat, maka perlu dilakukan peraturan dibidang Ketertiban Umum,
2. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur,
3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1 .
4. Mengingat Indonesia Tahun 1945,
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ): 2
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ), 3.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 ): 4
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di 5.
- Propinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350 ):
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ), 7.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 ), 6.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ), 8.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188 ), 9
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ),
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 ),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 ),
Menetapkan :
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 ),
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur, 1.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, 2
- W Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur,
- ? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan 5.
daerah, sebagaimana dimaksud dalam kitab undangundang hukum acara pidana,
6. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatasn Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya,
7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur,
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin,
9. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Tuna Susila,
10. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan imbalan dan/atau upah sebagai balas jasa,
6. l11.Usaha tertentu adalah segala kegiatan usaha masyarakat, Badan Hukum dan Perkumpulan yang menggunakan fasilitas umum.
Bagian Kesatu Tertib Jalan
BAB II - KETERTIBAN
Pasal 2
Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di ruang milik jalan, setiap orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :
- a. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum,
- b. Mengotori dan merusak perkerasan jalan,
- c. Menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalan dan/atau badan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya,
- d. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan yang berwenang,
- e. Mendirikan kios dan berjualan di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar,
- f. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan,
- g. Membuang dan membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lainnya yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan,
- h. Buang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air:
- i. Berdiri, duduk di pagar taman,
- j. Menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam kendaraan rusak, rongsokan, memperhambat kendaraan beberapa lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar,
- k. Memasang portal penghalang jalan dan pita penggaduh jalan,
10. Il. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kendaraan lalu lintas:
- m. Membongkar dan/atau memuat barang-barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar,
- n. Menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan,
13. Oo. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
Bagian Kedua Tertib Lingkungan
BAB II - KETERTIBAN
Pasal 3
Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap Orang, badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :
- a. Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan,
- c. Membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum,
- b. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin,
- d. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya,
- f. Mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya, :
- e. Melakukan kegiatan usaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di taman dan jalur hijau atau melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan atau berubahnya fungsi taman dan jalur hijau,
- g. Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya: membuang dan membakar sampah di jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum,
- h. Melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat barangbarang di taman dan jalur hijau, dan
- i. Melakukan penggalian di jalur hijau dan taman,
BAB II - KETERTIBAN
Pasal 4
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha apapun melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
BAB II - KETERTIBAN
Pasal 5
Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab keindahan lingkungan, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan dilarang :
- a. Menyebarluaskan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum,
- b. Memasang atau menempelkan, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon ataupun bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas social: dan
- c. Menebang, memangkas dan/atau merusak jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial,
Bagian Ketiga
Tertib Usaha Tertentu
BAB II - KETERTIBAN
Pasal 6
- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha tertentu di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan benda dengan maksud melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum. |
BAB II - KETERTIBAN
Pasal 7
- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum dalam melakukan usaha karaoke atau hiburan lainnya harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh Bupati.
Bagian Keempat
Tertib Sosial
BAB II - KETERTIBAN
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan asusila dan amoral di fasilitas umum dan fasilitas social lainnya,
- b. Tuna Susila yang menjajakan diri atau tingkah lakunya patut diduga berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila, dan
- c. Setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan yang menyediakan, menghimpun wanita dan/atau pria Tuna Susila untuk dipekerjakan berbuat asusila.
- (2) Bupati dapat menutup tempat-tempat usaha yang digunakan untuk perbuatan asusila.
BAB II - KETERTIBAN
Pasal 9
- (1) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) a, b, c,d Pasal (3)c, f, h,1 Pasal (5) b dan c dan Pasal 6 dengan izin Bupati.
- (2) Prosedur dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pencabutan izin dan tau pembongkaran.
- (2) Pembagian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Perkumpulan yang dirugikan berhak mengajukan permohonan kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan biaya pemulihan.
BAB IV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 11
- (1) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 serta Pasal 7, selain dikenakan sanksi administrasi juga dapat dikenakan sanksi Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB V - PENYIDIKAN
Pasal 12
- (1) Dalam melaksanakan tugas penyiidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah:
- b. Melakukan tindakan pertama pemeriksaaan di tempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat,
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka,
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau periastiwa tersebut bukan -merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (2) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang dan/atau menempelkan stiker dan/atau papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan atau mengumumkan di media massa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bula pada tanggal 21 Januari 2016 S DAERAH . KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, 23 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 165 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU: 12/4/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2016
## TENTANG
## KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
## l. UMUM
Dengan meningkatkan pembangunan di segala bidang, baik di bidang infrastruktur, Ekonomi, maupun Sosial maka dengan sendirinya pula dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk, sejalan dengan hal itu pula maka semakin meningkatnya mobilitas orang yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Seram bagian Timur, perkembangan perkotaan pasti akan menimbulkan dampak Sosial, yang akan mengakibatkan Gesekan-gesekan di masyarakat, hal ini dapat terjadi karena, adanya perubahan perilaku Masyarakat Homogen menjadi Masyarakat Heterogen.
Maka untuk itulah di Kabupaten Seram Bagian Timur perlunya segala aktivitas masyarakat, baik orang yang menjalankan kegiatankegiatan usaha-usaha tertentu, maupun masyarakat lainnya perlu diatur sehingga dapat menimbulkan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga dapat memberikan arah dan kepastian hukum dalam menata tatakelola keamanan dan ketertiban masyarakat baik itu tertib jalan, tertib lingkungan, tertib usaha dan tertib sosial di Kabupaten Seram Bagian Timur.
## MH. Pasal demi Pasal
PENJELASAN
Pasal 1
s/d 4 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
s/d 10 Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 11
s/d 14 Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 129