Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan apa.bila Dewan Perwaki)ap Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang d.itetapkan tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Pera.turan Kepa]a Daerah tentang Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah; - b. bahwa sehubungan sampai saat ini Rancangan Peraturan Daera.h tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 belum ditetapkan, maka untuk memperoleh persetujuan Gubemur Jawa Timur guna melak:sanakan pengeluaran setinggi› tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa pa.sat 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan apa.bila Dewan Perwaki)ap Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang d.itetapkan tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Pera.turan Kepa]a Daerah tentang Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sehubungan sampai saat ini Rancangan Peraturan Daera.h tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 belum ditetapkan, maka untuk memperoleh persetujuan Gubemur Jawa Timur guna melak:sanakan pengeluaran setinggi› tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Pasal 1
Pual3
- ( 1} Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
67.497 .522.177,08
- b. Dana perimbangan
Rp.
828.754.495.500,00
- c. Iain-Jainpeodapatandeemhyangsah Rp.
165.518.044.739~00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
Rp.
- b. Retribusi daerah Rp.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapa.tan asli daerah yang sah
Rp.
12.883.333. 949, 70
18.195.690.355,00
5.385.420.127 ,00
Rp.
31.033.077.745,38
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
- b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/ Bagi basil bukan pajak
Rp. 54.778.179.500,00
9
- b. Dana alokasi umum
Rp.
692.549.026.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.
81.427 .290.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- Rp. 0,00
- b. Dana darurat
Rp.
0,00
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi
dan
Pemerintah
Daerah Lainnya
Rp.
36.934.209.739,00
- d. Dana
- penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp.
85.557.770.000,00
- e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari lttue1iutah Daerah lainnya Rp
43.026.065.000,00
Pua14
- ( 1) Be1anja Daerah sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak:Langsung
- sejumlah Rp.
651.278.280.933,16
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp.
469.656.388.927,42
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis belanja ;
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp.
- b. Belanja bunga sejumlah Rp.
- c. Belanja subsidi sejumlah
Rp.
- d. Belanja hibah sejumlah
Rp.
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah
- Rp. 6. 742.400.000,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
Rp.
- g. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sejumlah Rp.
575.717.480.156, 16
0,00
0,00
26.808.958.100,00
0,00
39.509.442.677,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.
2.500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
- b. Belanja belanja barang dan jasa sejwnlah
- c. Belanja modal sejumlah
Rp.
Rp.
Rp.
46.032.961.540,00
167.522.234.221,97
256.101.193.165,45
Pual5
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimans dimaksud dalain Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp 108.192.963.609,50
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
5.400.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimak~ud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan ;
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.
106.973.484.337,50
,,..,.,
- b. Fu...:ailaudana.cadangm.stjum)eh
- Rp. 0,00
- C. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkansejumlah
Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
Rp.
0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp.
1.219.479.272,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
Rp.
0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
Rp.
5.000.000.000,00
- b. Penyertaa.n modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
Rp.
0,00
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
Rp. 400.000.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
Rp. 0,00
Paal6
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantwn dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunit Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. La.mpiran

- IV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

6. La.mpiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

- 10.Lampiran X

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusa.n Pemerint.ahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan KeuanganNegara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Daftar piutang Daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar pengurangan Aset Tet.ap Daerah;

perk:iraan penambahan dan

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;


11.La.mpiran XI

12.Lampiran XII

13.Lampiran XIII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan clianggarkan kemba.li dalam ta.bun anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah ; dan

Daft.ar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## PuaJ.7

Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah yang ditetapkan da1ain peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang·undangan.

## PuaJ.8

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 diprioritaskan u.ntuk :

1. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus clan harus dialokasikan dalarn jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bu.Ian dalam Tahun Anggaran 2013 seperti belanja pegawai serta belanja barang danjasa;
2. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsu.ngan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## Pual9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Diundangkan di Situbondo pad.a tanggal f'\ , ~- ';'~ 1

Pit.

A~9t,n • .

if!

i----,~-

- - ---+--.ir-+-...-:

', .

\&lt;a.

OP¥-0 •

----

--.a..~-...

\&lt;.

\&gt;9

. \1 U\"UM

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal

0 ;

344

IPIt:sekda

Ksb. Bonkum

BERITA DAERAH KABUPATEN BITUBONDO TAHUA 281