PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 21 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaran kesehatan
- yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Pedoman Pelaksanan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
- Mengingat : Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneliti, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219 ;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Kontribusi Jasa Umum Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 7);
18. Permenkes 001 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan Kesehatan perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Memperhatikan :
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
21. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.
Tujuan ditetapkannya peraturan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.
BAB III - JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPESIMEN
Pasal 4
- a. Kader dan dukun bayi; dan
- (1) Pelayanan Kesehatan bersumber masyarakat.
- b. Posyandu.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 1 (PPK 1) merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh:
- b. Puskesmas non Perawatan;
- a. Puskesmas Perawatan;
- c. Praktek Perorangan;
- e. Klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan.
- d. Klinik Pratama; dan
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 2 (PPK 2) adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Daud Arif dan Rumah Sakit Tipe C (Swasta dan Pemerintah) di Kota Madya Jambi yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialistik sebagai pelaksanan pelayanan kesehatan tingkat 3 (PPK 3) adalah Rumah sakit provinsi:
- b. Jiwa;
- a. Raden Mataher;
- c. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi; dan
- d. Palang Merah Indonesia.
BAB IV - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 5
- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada Pelayanan Kesehatan yang bermutu Daerah dan Kabupaten mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan ## BAB V ALUR RUJUKAN
BAB IV - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 6
- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjejang,sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (4) Bidan dan perawatan hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau Dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan Permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.
BAB VI - SYARAT RUJUKAN
Pasal 7
- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2) Kompentensi dan wewenang yang dimaksud Ayat (1) adalah, untuk kasus umum dan kebidanan dibuat dan ditanda tangani oleh dokter puskesmas dan Untuk kasus gigi ditanda tangani oleh dokter gigi puskesmas.
- (3) Format rujukan di Stempel oleh puskesmas.
- (4) Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan Kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Agar rujukan dapat diselesaikan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
- a. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
- 2) Kartu jamkesmas, jamkesda dan Assuransi lain; dan
- b. adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan.
- 3) Pencatatan dandokumen hasil pemeriksaan penunjang.
- c. adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.
- d. rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim Kearah fasilitas pelayanan kesehatan yan lebih mampu dan lengkap.
- (6) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama Perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
- b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat darurat; dan
- a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi dengan obat, alat dan Perbekalan kesehatan untuk stabilisasi pasien sehingga menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
- c. sebelum melakukan rujukan, perujuk harus menghubungi tujuan rujukan dan memberitahu keadaan pasien.
- (7) Rujukan pasien/spesimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
- b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
- a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
- c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
- e. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuan medis atau penunjang medis sesuai denah rujukan kewilayahan;
- d. pasien atau keluarganya diberi
PENJELASAN
Pembukaan
bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
- f. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
- h. fasilitas pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. khusus untuk pasien jamkesda dan pemegang Assuransi kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan; dan
## BAB VII KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
##
PENJELASAN
Pasal 8
- a. setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien apabila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan : - b. alasan yang sah sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien tidak dapat ditransportasikan