Unknown Unknown Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peagaturan mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
PEMERINTAH KABUP ATEN TEBO
PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TENT ANG NOMOR 43 TAHUN 2001
LEMBAGA KEMASY ARAKATAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peagaturan mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari pasal 111 Undangundang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 · tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 );
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
i
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEBO
l\1EMUTUSKAN
PERATIJRAN DAERAH KABUP ATEN TEBO TENT ANG LE:r,...mAGA KEMASY ARAKAT AN DI DESA. Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
NAMALEMBAGAKEMASYARAKATAN
Pasal 2
- (1). Di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakat sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat;
- (2). Lembaga-lembaga Kemasyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 2 sebutan nama-namanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Pertama
Susunan Organisaasi
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 3
Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
- a. Ketua sebagai Pimpinan clan Penaggung Jawab;
- b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan clan penyelenggara Administrasi;
- c. Bendahara sebagai Penyelenggaran Adrninstrasi Keuangan;
- d. Ketua Seksi sebagai Pembantu Pimpinan clan Pelaksana;
Bagian Kedua
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 4
Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan clan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Ketiga
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 5
Anggota Pengurus Lernbaga Kernasyarakatan di Desa terdiri dari pernukapernuka masyarakat antara lain Pernuka Adat, Agama, Pendidik/Cemlikiawan, Pernuda clan Wanita serta unsur-unsur lain didalam masyarakat dengan syaratsyarat sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Malta Esa;
- b. Setia clan Taat kepada Pancasila clan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, Jujur, adil, cakap, berwibawa clan penuh pengabdian kepada mayarakat;
- d. Sebagai Penduduk Desa berternpat tinggal tetap;
- e. Mernpunyai kemampuan clan kernauan untuk bekerja clan mernbangun;
Bagian Keernpat
Tata Cara Pernbentukan Pengurus
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 6
- (1). Calon Anggota Pengurus diajukan sebagai basil musyawarah oleh clan dari masing-masing anggota masyarakat;
- (2). Pernilihan Anggota Pengurus Lernbaga Kernasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- (3). Nama-nama Calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD;
- (4). Peraturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus clan masa 'bhakti pengurus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
Bagian Kelima
Kedudukan clan Tugas
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 7
Lernbaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra Kerja Pernerintah Desa dibiclang Perencanaan Pernbangunan, mernggerakkan partisispasi masyarakat secara aktif clan positif untuk melaksanakan clan mengendalikan pernbangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pernerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat clan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat;
Bagian Keenam
Hak, Wewenang dan Kewajiban
BAB ID - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 8
Hale, Wewenang dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Desa diatur da1am Peraturan Desa;
KETEN1UAN PERALIHAN
BAB IV - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 9
- (1). Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LKMD,PKK dan lain-lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;
- (2). Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di Desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa;
BABV
KETENTIJAN PENlITUP
BAB IV - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 10
Denga.n berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Penmdang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa dan ketentuan-ketentua lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
BAB IV - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 11
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih Ian.jut oleh Bupati;
BAB IV - KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, rnemerintahkan. pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo Pada tanggal 9- Nopember 2001 LEI\.IBARAN DAERAH KABUP ATEN TEBO T AHUN 2001 NOMOR 43

Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo Pada tanggal IO Nopember 2001 SE~~KABUPATENTEBO RD~ Pembina Utarna Muda NIP. 430004928