UNDANG-UNDANG RI Nomor 2 Tahun 1960 tentang PERGUDANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka ekonomi terpimpin dan dalam melaksanakan pasal pertama dari Program Kabinet Kerja untuk memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dianggap perlu mengadakan peraturan tentang pendaftaran dan pengawasan pekerjaan pergudangan dengan maksud untuk dapat mengawasi secara lebih efisien persediaan barang-barang kebutuhan rakyat dan dapat lebih menjamin lancarnya penyaluran barang-barang tersebut;
- b. bahwa karena keadaan yang mendesak dipandang perlu menetapkan peraturan tersebut diatas sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959;
3. Pasal pertama Program Kabinet Kerja untuk memperlengkapi sandangpangan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
4. "Prijsbenheersing-ordonnantie 1948" (Staatsblad 1948 No. 295); 5.Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 (LembaranNegara tahun 1953 No. 4);
6. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) sejak ditambah dan diubah tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 Januari 1960,
Memutuskan :
Menetapkan
:
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pergudangan.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
- a. "gudang", ialah segala ruangan tidak bergerak, yang dapat ditutup dan tidak dikunjungi oleh umum serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Menteri (Muda) Perdagangan dan yang diperuntukkan atau dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang perusahaan;
- b. "penguasa gudang", ialah setiap orang yang mempunyai gudang atau, jika hak mempergunakan gudang itu diserahkan kepada orang lain, sepenerima hak itu;
- c. "barang-barang perusahaan", ialah barang-barang bergerak, yang tidak diperuntukkan pemakaian pemiliknya sendiri.
Pasal 2
Untuk mencegah penimbunan barang-barang, maka semua barang perusahaan didalam gudang berada dalam pengawasan Pemerintah.
Pasal 3
Penguasa gudang diwajibkan :
- a. mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri (Muda) Perdagangan;
- b. mengadakan administrasi yang rapih dari keluar-masuknya barang-barang digudangnya, dalam administrasi mana dapat dilihat asal dan harga pembelian serta tujuan dan harga penjualan barang-barang, agar dapat. mudah diikuti jalannya peredaran barang-barang tersebut;
- c. memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang-barang perusahaan yang diminta oleh Menteri (Muda) Perdagangan dan/atau instansi-instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini.
Pasal 4
- (1) Siapapun dilarang menyimpan barang-barang perusahaan didalam suatu gudang yang tidak didaftarkan dengan cara yang dimaksud pada pasal 1 huruf a;
- (2) Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal yang tersebut pada ayat (1) pasal ini, barangbarang yang bersangkutan disita dan selanjutnya diperlakukan menurut peraturan yang berlaku.
Pasal 5
Menteri (Muda) Perdagangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari pada ketentuanketentuan dalam peraturan ini dan mengadakan peraturan-peraturan khusus mengenai halhal yang dianggap perlu.
Pasal 6
Untuk membiayai pelaksanaan dari pada Peraturan ini, penguasa gudang yang bersangkutan diwajibkan membayar sejumlah uang biaya administrasi tiap tahun yang bersarnya dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri (Muda) Perdagangan.
Pasal 7
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 6 Peraturan ini adalah kejahatan dan merupakan tindak pidana ekonomi.
Pasal 8
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinamakan "Peraturan Pergudangan 1960", yang mulai berlaku pada hari diundangkannya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1960. Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1960.

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia. SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
## NOMOR 2 TAHUN 1960
## TENTANG
## PERGUDANGAN
## UMUM.
Sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959, maka dalam rangka ekonomi terpimpin sekarang ini Pemerintah harus dapat menguasai, setidak-tidaknya mengawasi aparat-aparat distribusi.
Hal ini sangat penting dan perlu sekali agar dapat dilaksanakan sebaik-sebaiknya pasal pertama Program Kabinet Kerja untuk memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Untuk dapat menghilangkan tindakan-tindakan yang mengacau jalannya peredaran barangbarang yang dibutuhkan untuk keperluan rakyat, terutama yang termasuk sandang-pangan, dan dapat dicegah tindakan-tindakan spekulasi dengan menimbun barang-barang kebutuhan rakyat tersebut diatas, maka perlu sekali Pemerintah dapat mengawasi gudang-gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang tadi, khusus barang-barang perusahaan dan setiap waktu dapat diikuti jalannya peredaran barang. Dalam Peraturan ini diatur pendaftaran dari semua gudang yang memenuhi syarat-syarat yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dengan ukuran minimum enam meter persegi. Pendaftaran dipakai sebagai salah satu cara untuk mengawasi dan mengikuti jalannya peredaran barang-barang kebutuhan rakyat.
Dalam hubungan ini perlu kiranya diketahui, bahwa berdasarkan Bedrijf reglementeringsOrdonnantie 1934 oleh Pemerintah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut, yang mengatur pula pergudangan yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pergudangan dalam lingkungan pelabuhan. Khusus mengenai persoalan ini sudah barang tentu Menteri (Muda) Perdagangan akan mengambil suatu kebijaksanaan yang akan ditetapkan dalam peraturan khusus nanti.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Gudang yang harus didaftarkan itu, sesuai dengan pendirian dan maksud tersebut di