PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor .2.0 Tahun 2015 tentang Pajak Pelaksanaan bah:""a untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan basil guna pemungutan Pajak Hiburan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sintang; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. berdasarkan tentang Pajak Pelaksanaan
bah:""a untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan basil guna pemungutan Pajak Hiburan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 2.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3.
4. Undan Undang Nomor 17 Tahun 20?3 ten � g Keuanfan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben � Negara (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsesia Nornor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalarn Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 � omor 248, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4050};
'
.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma � 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Jnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 168);
MEMUTUSKAN
PERATURAJI BUPATI TERTANG PETURJUK PELAKSANAAl'f Menetapkan
PEIIIURGUTAR PAJAK HIBURAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupate � beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sin tang.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 2
- (1) Setiap Penyelenggara hiburan wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya dengan media SPOPD.
- (2) Pendaftaran Penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak kegiatan usaha dimulai.
- bersifat sebelum (3) �� sus penyelenggaraan hiburan yang 1 � s1denti1/berkala, pendaftaran dilakukan dimulainya kegiatan hiburan.
- ( 4 ) S � PJ:? sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diarnbil sendiri oleh penyelenggara hiburan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waji? diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangam oleh Penyelenggara hiburan dengan melampirkan : .
- a. Fotocopy identitas diri/ penanggung jawab I penenma kuasa (KTP, SIM, Paspor);
- b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penaggung jawab berhalangan deng � disertai fotocopy KTP, SIM, paspor diri pernberi kuasa;
- c. Fotocopy Surat Izin penyelenggaraan hiburan ata � Surat Keterangan penyelenggaraan hiburan dan pejabat yang berwenang.
- (5) SPOPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (6) Penyelenggara hiburan yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Dinas menerbitkan :
- a. Surat Penetapan sebagai Wajib pajak;
- b. Kartu NPWPD; dan
- c. Pemberitahuan pemungutan pajak.
- (7) Apabila Penyelenggara hiburan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan teguran secara tertulis, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan NPWPD secarajabatan.
- (8) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat teguran.
- (9) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang\_ mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu Hiburan atau tempat pembayaran (kasir).
Bagian Kedua Pendataan
Paaal 3
- (l) Pendataan dilakukan apabila wajib pajak . tidak mendaftarkan kegiatan penyelenggaraan h1buran kepada Dinas.
- (2) Pendataan objek pajak dilakukan dengan memberikan SPOPD kepada penyelenggara hiburan.
- (3) SPOPD yang telah diterima wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara hiburan atau kuasanya.
- (4) Apabila penyelenggara hiburan tidak bersedia atau menolak menandatangani SPOPD, maka Dinas dapat melakukan pendataan secara jabatan.
- (5) ## BAB III TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu Tata Cara Perhitungan
Pasal 4
- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada Dinas.
- (2) SPI'PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau dapat disampaikan oleh Dinas kepada wajib pajak.
- (3) SPfPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan j � uang yang dite � atau yang seharusnya ditenma oleh penyelenggara hiburan.
4. ( 4 ) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ... tran dasar untuk melakukan pembayaran pajak merui-s-iak daerah sesuai dengan masa pa) .
- (5) Penyampaian ...
6. (S) Peny � paian SPI'PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), d � akukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) AJ)8;bil � batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada � libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD iatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dokumen berupa:
- b. rekapitulasi penggunaan berikut tindasan tiket, bon penjualan (bill) atau struk: cash register,
- a. rekapitulasi jumlah penerimaan masa pajak yang bersangkutan;
- c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan masa pajak sebelumnya (tindasan SSPD).
- (8) SPf PD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

## Pasal4

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPf PD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPfPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

## Pasal 5

- (1) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan untuk masa pajak atau tahun pajak yang dimaksud.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung \_sejak saat ber\_akhimya penyampaian SPTPD yang dibetulkan sarnpai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD terse but.

## Pual6

- (l) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah � m � ayaran yang diterirna atau yang seharusnya d1tenma oleh penyelenggara hiburan.
- ( 2 ) J � mlah yang seharusnya diterirna oleh penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)\_ antara lam meliputi pernberian potongan harga (discount}, tiket cuma-cuma atau voucher/kupon membeli ro � ok, makanan dan/ atau rninurnan gratis bagi pengunJung atau barang lainnya.
- (3) Perhitu � gan Pajak Hiburan yang terutang dengan c � ra mengahkan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).
- (4) Contoh Perhitungan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan ini.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak rnenarik Pajak Hiburan dari pengunjung Hiburan dan tidak rnencantumkan pada setiap tiket, bon penjualan a tau bill, f aktur, cash register atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak, maka Pajak Hiburan yang terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak dan dianggap sudah termasuk dalam nilai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung tersebut.
- (6) Perhitungan Pajak Hiburan sebagimana dimaksud pada ayat (5) adalah dengan mengurangi jumlah uang yang diterima pada setiap masa pajak dengan tarif Pajak Hiburan yang berkenaan.
- (7) Contoh Perhitungan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kedua Tata Cara Penetapan

## Pasal 7

- ( 1) Penetapan pajak dengan System Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas.

- ( 2 ) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkai:, dan � elaporkan sendiri pajak terutang sebagrumana dtmaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- ( 3 ) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) di � rikan surat teguran paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender.
- ( 4 ) Apabila sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak belum menyampaikan SPTPD, Kepala Dinas menetapkan pajak terutang secarajabatan dengan menerbitkan SKPD.

## Pasal 8

- ( 1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Dinas dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal:
- I) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dan telah ditegur secara tertulis tetapi tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalarn SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen] sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

- ( 3 ) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB s � bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pa � ak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak bayar untuk jangka waktu paling lam � 24 [dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) -Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tid �� dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama, sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

## Pasal 9

- (1) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3), dilakukan oleh Kepala Dinas, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Dinas.
- (2) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila :
- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas omzet usahanya;
- b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/ atau tidak benar;
- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;

- d. Wajib Pajak tidak menggunakan tiket, bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut dan/atau;
- e. Wajib Pajak tidak melegalisasi tiket, hon penjualan atau bill tanpa persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara ja � atan, petugas Dinas telah melakukan prosedur pemenksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jaba � dapat didasarkan pada data yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/ metode pemeriksaan sebagai berikut :
- b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
- a. berdasarkan hasil pembukuan;
- c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Dalam Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan tetap dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

## BABIV TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

## Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Pajak

## Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak terutang dengan media SPTPD harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima Dinas, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhimya masa pajak dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
3. (3J Apabila pembayaran pajak masa terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

- Paaal 11 (l) :aj-� � eru � g dalam SKPDKB, SKPDBT, dan ST � D ajib dllunas1 dalarn jangka waktu paling lama 30 [tiga puluh] hari sejak tanggal diterbitkan.
- ( 2 ) Pajak � erutang dalarn SKPDKB, SKPDBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo P � mbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

## Paaal 12

Penyelenggara Hiburan selaku Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas penyelenggaraan usaha di Hiburan tersebut.

## Bagian Kedua Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

## Paaal 13

- ( 1) Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan W a jib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- b. Pennohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD, SKPDKB, SKPDBT, atau STPD yang diajukan pemohon;
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a c. harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

- d. Permohonan pembayaran secara angsur � m\_aupun penundaan pembayaran yang disetuJ � l Dmas dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran � aupun penundaan pembayaran, baru dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat te � aahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dmas;
- f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- e. Persetujuan terhadap angsuran maupun penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
- g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
1. Pembayaran angsuran a tau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut;
- 1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
- 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besamya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
- 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
- 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- k. T rhadap jumlah angsuran yang harus dibayar � p bulan tidak � apat � i � ayar de � gan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi trap bulan,
- S) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);

- Perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut: I.
- 1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan . dengan seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda;
- 3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- 2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan;
- m. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.
- (3) Format bentuk perjanjian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BABV PENAGIHAN PAJAK TERUTANG

## Pasal 14

- ( 1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. Pajak Hiburan Dalam Tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil penelitian SJYI'PD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang Dalarn STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang � ayar set � lah jatuh tempo pembayaran atau terlambat drbayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

## Pual 15

- (l) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalarn SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- ( 2 ) � ahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
- b. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diberikan kepada wajib pajak paling banyak 3 (tiga) kali selama waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;
- a. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhimya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
- b. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran/peringatan atau sejenisnya yang terakhir;
- c. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha hiburan wajib pajak;

## BABVI PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu Pemeriksaan

## Pasal 16

- ( 1) Bupati a tau Kepala Din. � s berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan dan kewajaran pelaksanaan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- ( 2 ) peJaksanaan pemeriksaan sebagimana dimaksud ayat ( 1) dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan petugas pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaaan.

- ( 3 ) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi deng � surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan dari Kepala Dinas.
- ( 4 ) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasa wajib pajak membantu Petugas Pemeriksa dalam hal :
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki te � pat atau ruangan yang dianggap perlu dan membenkan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen yang berhubungan dengan pajak terutang;
- c. memberikan data dan keterangan yang diperlukan secara benar, Iengkap dan jelas.
- (5) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (6) Hasil Perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (7) Dalam hal pemeriksaan pembukuan, Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau SKPD terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (9) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

## :S-cJ·u Kedua Penpwaaan

## Pual 17

- (1) Bupati melalui Dinas dan satuan kerja perangkat daerah terkait berwenang melaksanakan pengawasan terhad � p pel � sanaan usaha atau penyelenggaraan hiburan baik be �� 1fat rutin atau insidentil yang dilaksanakan oleh wajib pajak.
- (2) !er � ? penyelenggaraan kegia.tan yang bersifat tnsidentn sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka W � ib Pajak wajib melaporkan kepada Kepala Dinas paling 1ambat 2 (dua) hari kerja sebe1um penyelenggaraan.
- (3) Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/ atau peralatan (equipment) baik sistem manual dan/atau sistem on line (komputerisasi) di tempat penyelenggaraan Hiburan.
- (4) Penggunaan peralatan dengan komputerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer Wajib Pajak dengan komputer milik pemerintah daerah melalui sistem jaringan informasi Dinas secara on line.

## Pasal 18

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berfungsi sebagai alat kontrol setiap transaksi, dengan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (equipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data pembayaran dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan, Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila da}am melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan ol � h Wajib Pajak, petugas Pemeriksa melaksanakan penghitungan kembali

a � s Pajak terutang yang disetor terbesar dalam masa P8.Jak berjalan, ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

## PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGURANGAN

## BAB VII KETETAPAN PAJAK

## Pasal 19

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terd � pat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD atas permohonan Wajib Paj � sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
- c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan, maka SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD dapat dibetulkan;
- d. Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau surat Keputusan Pembetulan Surat Tagihan Pajak oleh Kepala Dinas yang disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;

- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak at:iu Surat Keputusan Pembetulan Surat Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lam bat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- g. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
- f. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Surat Tagihan Pajak maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;

## Pasa120

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak, apabila terdapat:
- b. fakta baru (Novum) yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan/ pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak/pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- a. fakta baru (Nouum) yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sementara batas waktu pengajuan keberatan telah terlampaui.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru (novum) yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
- 2) Dokumen pendukung;
- 1) Surat Ketetapan Pajak;
- 3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana climaksud pada ayat (1);

- c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada nuruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Bupati atau kepala Dinas karena jabatan dapat menolak atau menyetujui pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru dalam bentuk Surat Keputusan.
- (5) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak yang baru.
- (6) ApabiJa diterbitkan Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak, maka Surat Ketetapan Pajak yang lama dikukuhkan dengan surat keputusan yang baru.

## Pasal 21

- (1) Bupati atau Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan pembetulan, pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak, sudah harus memberi keputusan.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati atau kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

## BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 22

- ( 1) W a jib Pajak dapat mengajukan pennohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke Kas Daerah atau bendahara Penerimaan Dinas berdasarkan:
- a. .Perhitungan dari Wajib Pajak;
- b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
- d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/ atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- ( 3 ) Pennohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 2 (d � a) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- b. Masa Pajak;
- a. Nama dan alamat wajib pajak;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat pcnnohonan Wajib Pajak yang dimaksud pada ayat ( 1) harus melampirkan dokumen :
- a. Identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- d. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib pajak.
- c. Bukti pembayaran pajak;
- (5) Bupati atau Kepala Dinas harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati atau kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengernbalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.
- (10) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayarannya \_dilaku � an dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemmdahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN

## Paaal 23

Bentuk format NPWPD, SPOPD, SPTPD, SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Teguran, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal ,2...g fv1 ci.re-t 2015

�

TANG

�

v

MILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang pada tanggal

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

.1 �� �

YOSEPHA HASNAH

BBRITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR