PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 3 Tahun 2006 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2006 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 3 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WAlIKOTA MAKASSAR Meninbang - a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan berkesinambungan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berorienasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; - bahwa untuk pelaksanaan pendidikan secara terencana dan terpadu dipandang perlu untuk (berlaku 14 Juli 2006)
Pembukaan
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1974 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomro 33 Tahun 2004 tentang Perombangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia TAhun 2004 Nomor 126, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telahj diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan LEmbaran Negara Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA MAKASSAR Dan WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Makassar;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
7. Penyelenggara Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan di sekolah dan pendidikan luar sekolah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Kelembagaan dan Manajemen pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan persekolahan dan pendidikan non formal;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
10. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen ## BAB II DASAR, KAIDAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan pendidikan
Pasal 3
Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan
Pasal 4
Visi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan merata.
Pasal 5
Misi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah :
- a. Menumbuhkan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai dasar untuk berpikir dan bertindak dalam kehidupan setiap peserta didik;
- b. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang mendorong penuntasan wajib belajar Sembilan tahun;
- c. Menumbuhkan semangat keunggulan intelektual dan kesigapan teknis dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi peserta didik;
- d. Menumbuhkan dalam diri peserta didik sikap demokratis, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif;
- e. Membangun wawasan pluralitas dalam kesejagatan dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain tanpa kehilangan jati diri;
- f. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar seumur hidup agar dapat menghadapi setiap tantangan dan perubahan;
- g. Mempertahankan pentingnya revitalisasi pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia.
Pasal 6
Penyelenggaraan pendidikan bertujuan menghasilkan luaran yang mampu untuk :
- a. Menunjukkan kemantapan iman dan moral dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, terbuka, dan modern;
- b. Menunjukkan sikap demokratis dalam kemajemukan agama, budaya, suku, dan bangsa;
- c. Terus-menerus meningkatkan kompetensi dengan belajar secara mandiri;
- d. Mempertahankan sikap intelektualitas dan kemampuan teknis untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- e. Menghadapi dan unggul dalam persaingan regional, nasional, dan global;
- f. Mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam sekitar untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
PESERTA DIDIK
BAB III - PESERTA DIDIK
Pasal 7
- (1) Peserta didik meliputi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- (2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagam;
- b. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- d. Mendapatkan beasiswa dan biaya pendidikan bagi mereka yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang sejenis;
- f. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- g. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban untuk :
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang
12. dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan;
- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Bagian Kesatu Kelembagaan dan Manajemen
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 8
- (1) Pendidikan persekolahan terdiri atas pendidikan prasekolah, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
- (2) Pendidikan prasekolah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah satuan pendidikan TK;
- (3) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas satuan pendidikan SD, MI, SLTP, dan MTs;
- (4) Jenjang pendidikan menengah sebagaimana yang dimaksud ayat (1), pasal ini terdiri atas satuan pendidikan SMA, MA, dan SMK.
Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 9
Penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 10
- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharaannya, dan penyelenggaraan kurikulum nasional adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan atau masyarakat;
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharaannya, pada satuan pendidikan persekolahan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 11
- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 12
- (1) Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan di Daerah melalui Dinas Pendidikan;
- (2) Pejabat yang ditunjuk di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan TK, SD, dan MI dan pelaksanaan peningkatan usaha wajib belajar serta pendidikan luar sekolah.
Bagian Keempat
Pendirian dan Penutupan Sekolah
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 13
- (1) Setiap pendirian dan penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Syarat pendirian dan penutupan sekolah di atas diatus dengan keputusn Walikota.
Bagian Kelima Kurikulum
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 14
- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan di daerah didasarkan atas kurikulum nasional;
- (2) Pengembangan penyempurnaan dan penetapan kurikulum muatan lokal di daerah diatur lebih lanjut oleh pejabat yang ditunjuk;
- (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik;
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan;
- (5) Penyelenggaraan kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Daerah merupakan tanggungjawab Walikota.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 15
- (1) Pengujian dan penilaian hasil belajar merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kurikulum;
- (2) Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan hari belajar efektif sebagai panduan penyelenggaraan kurikulum di sekolah harus berpedomandan mengacu pada kalender
pendidikan dan hari belajar efektif yang ditetapkan secara nasional;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 16
- (1) Isi kurikulum muatan lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan;
- (2) Mata pelajaran wajib dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Bahasa Bugis Makassar yang dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan;
- (3) Mata pelajaran pilihan dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas :
- a. Kelompok kesenian daerah meliputi : seni tari, seni bela diri (pencak silat) dan olahraga tradisional;
- b. Kelompok keterampilan meliputi : elektronika, otomotif, jasa computer, tata boga, tata busana, pertanian, perkebunan, perikanan, pertukangan, dan adat istiadat;
- c. Kelompok bebas meliputi : Bahasa Inggris untuk Sekolah Dasar dan Bahasa Arab, Conversation Club, Bahasa Jerman dan Bahasa Asing lainnya pada SMP, MTs, dan pendidikan menengah lainnya.
- (4) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum muatan lokal diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan
kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 17
- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah Bahasa Indonesia
- (2) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, komunikasi dan pariwisata, perlu
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 18
- (1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Walikota wajib menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru;
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, perkembangan, dan kebutuhan daerah;
- (3) Sosialisasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan sebelum jadwal penerimaan peserta baru dimulai.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 19
- (1) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki latar belakang sebagai tenaga pendidik dan minimal berijazah Magister Kependidikan;
- (2) Jabatan struktural teknis pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan diangkat dari tenaga yang memiliki latar belakang kependidikan yang direkrut secara berjenjang atas usul Kepala Dinas Pendidikan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 20
- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrai, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
- (2) Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (3) Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bengkel, kepala instalasi, kepala bidang keahlian, kepala program keahlian, kepala program studi, wali kelas, kepala tata usaha, dan pegawai tata usaha
serta pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan;
- (4) Pengaturan pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 21
- (1) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan harus memenuhi persyaratan: Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang;
- (2) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan;
- (3) Pengangkatan dan penetapan pendidik yang tidak berstatus pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan menetapkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Tenaga kependidikan yang akan ditugaskan sebagai pengelola satuan pendidikan dengan kedudukan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala bengkel, bidang keahlian, program keahlian, program studi, dipilih dari tenaga pendidik;
- (6) Pengangkatan tenaga pendidik sebagai kepala sekolah dilaksanakan melalui seleksi, setelah itu diberikan pendidikan khusus dan diangkat untuk masa tugas 4 (empat) Tahun;
- (7) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas;
- (8) Tenaga pendidik yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah dua kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau memiliki prestasi yang sangat baik dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain dengan mendapat persetujuan Walikota;
- (9) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau jabatan lain tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik;
- (10) Tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengawas sekolah diangkat dari tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang
11. tugasnya dan pengangkatannya dilaksanakan melalui seleksi dan memiliki pendidikan khusus bagi pengawas sekolah;
- (11) Pejabat struktural yang memiliki latar belakang pendidikan kependidikan dapat diangkat sebagai tenaga pendidik dan pengawas sekolah;
- (12) Kepala sekolah dan pengawas sekolah diangkat
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 22
- (1) Penugasan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan dengan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 23
- (1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional mengenai kompetensi profesi, sesuai dengan kemajuan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional dan daerah;
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada pendidik tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan profesi masing-masing sesuai dengan standar nasional;
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan program pengembangan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai standar professional yang ditetapkan secara nasional
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 24
- (1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan memperoleh gaji dan tunjangan secara berkala;
- (2) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan atau pension sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga pendidik yang bersangkutan dan disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kode etik guru secara konsekuen.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 25
- (1) Kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan perlindungan hukum meliputi:
- a. Rasa aman dalam melaksanakan tugas baik tugas mengajar maupun tugas lain
3. yang berhubungan dengan tugas mengajar;
- b. Perlindungan terhadap keadaan membahayakann yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun karena perbuatan manusia;
- c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan pendidik dan tenaga kependidikan.
Bagian Ketujuh Sumber Daya Pendidikan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 26
- (1) Pemerintah Daerah, Yayasan atau Badan penyelenggara satuan pendidikan persekolahan bersama masyarakat bertanggungjawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan minimal 20 % (dua puluh persen) anggaran pendidikan dalam APBD di luar belanja rutin, yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai kemampuan daerah;
- (3) Komponen yang dibiayai dengan anggaran pendidikan dimaksud ayat (2) pasal ini, meliputi kegiatan yang berhubungan dengan bantuan bagi siswa tidak mampu, sarana, prasarana dan
4. proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan;
- (4) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan ditentukan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah dan pemimpin yayasan penyelenggara satuan pendidikan wajib menjaga aset pendidikan;
- (2) Pelepasan/penghapusan aset pendidikan milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 28
Tanggungjawab dan peranserta masayarakat dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan disalurkan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 29
- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri berperan dalam usaha pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, saran prasarana, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Pengurus Dewan Pendidikan terdiri dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dunia usaha dan industri, komite sekolah, birokrasi dan legislatif yang memiliki kompetensi, komitmen, dan semangat pengabdian terhadap penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- (3) Jumlah pengurus Dewan Pendidikan maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gazal;
- (4) Masa bakti kepengurusan Dewan Pendidikan adalah 3 (tiga) Tahun;
- (5) Pemilihan pengurus dan tata kerja Dewan Pendidikan diatur ## BAB V
PENDIDIKAN NON FORMAL
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 31
- (1) Pendidikan non formal merupakan salah satu jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan;
- (2) Pembinaan pendidikan non formal meliputi pemberian pelayanan, bimbingan dan penyuluhan, dorongan dan memfasilitasi bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan persekolahan;
- (3) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga organisasi kemasyarakatan;
- (4) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga organisasi kemasyarakatan dapat membentuk kelompok belajar yang meliputi keaksaraan fungsional, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan paket A,B dan C dan kelompok belajar usaha serta magang dan kursus;
- (5) Pengelola satuan pendidikan non formal terdiri atas Pemerintah/Lembaga organisasi kemasyarakatan terdiri atas pembina, penanggungjawab, pengarah, tenaga pendidik, dan tenaga administrasi.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 32
Penyelenggara pendidikan non formal sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal 28 dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 33
Persyaratan penilaian dan tata cara perolehan izin operasional pendidikan non formal diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 34
Lingkup program dan garapan pendidikan non formal di Daerah meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Pendidikan masyarakat
- b. Pendidikan generasi muda
- c. Pendidikan olahraga
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 35
Pada lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud Pasal 34 dilaksanakan program unggulan dengan diprioritaskan pada program yang berorientasikan pada pendidikan keterampilan dan kewirausahaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 36
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35, dilakukan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 37
- (1) Manajemen penyelenggaraan pendidikan non formal merupakan upaya peningkatan mutu, baik mutu pelayanan maupun mutu hasil lulusan;
- (2) Penerapan manajemen dimaksud ayat (1) pasal ini, pada dasarnya melibatkan pihak Pembina, penyelenggara, tenaga pendidik, tenaga fungsional, warga belajar dan pihak lain yang terkait.
Bagian Kedua Kurikulum
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 38
- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan pedoman kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk
2. mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal;
- (3) Pengembangan dan penyusunan kurikulum muatan lokal dimaksud ayat (2) pasal ini atas dasar tingkat kebutuhan dan kompetensi peserta didik.
Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 39
- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan non formal terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji;
- (2) Tenaga kependidikan dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan unsur masyarakat;
- (3) Tenaga pendidik dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri atas tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan, baik yang memiliki kualifikasi disahkan sebagai pendidik, dan sejenisnya terdiri atas tutor, fasilitator, sumber belajar, pelatih, pembimbing dan instruktur;
- (4) Tenaga pendidik dan pengelola pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 40
- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah wajib untuk bersama mengembangkan kemampuan profesionalisme sesuai dengan standar kompetensinya;
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional;
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan program pengembangan kemampuan tenaga kependidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 41
- (1) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan yang bersangkutan
2. atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Tenaga kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Sumber Daya Pendidikan Non formal
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 42
- (1) Peningkatan penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- (2) Pengelola sumber daya pendidikan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
Pasal 43
- (1) Penilaian setiap program pendidikan non formal dilakukan baik pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan belajar mengajar;
- (2) Penilaian proses dan penyelenggaraan maupun pada hasil kegiatan kursus melalui akreditasi sedangkan kegiatan lainnya mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) sebagai berikut:
- a. Penilaian hasil belajar mengajar dilaksanakan melalui beberapa jenis penilaian;
- b. Penilaian dilakukan oleh tenaga pendidik yang bersangkutan;
- c. Penilaian juga dilakukan oleh pihak penyelenggara;
- d. Ujian yang dilaksanakan penyelenggara dengan sepengetahuan pejabat yang ditunjuk;
- e. Ujian Akhir Nasional tentang kesetaraan Paket A, B, dan C;
- f. Ujian Nasional untuk penyelenggaraan magang dan kursus.
- (3) Surat keterangan dan/atau sertifikat dari hasil penilaian terdiri atas:
- a. Penilaian tenaga pendidik yang memuat keterangan nilai-nilai perkembangan kemampuan warga belajar;
- b. Penilaian penyelenggaraan kursus memperoleh surat keterangan dari lembaga kursus yang bersangkutan;
- c. Ujian lokal memperoleh surat keterangan dari penyelenggara pendidikan luar sekolah yang diketahui oleh Dinas Pendidikan;
- d. Ujian akhir nasional memperoleh ijasah nasional;
- e. Uji kompetensi memperoleh sertifikat kompetensi.
BAB VI - WAJIB BELAJAR
Pasal 44
- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari tingkat SD atau MI sampai dengan tingkat pendidikan SMP atau sederajat;
- (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dilaksanakan secara merata dan berkeadilan;
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
KETENTUAN PENGAWASAN
BAB VII - KETENTUAN PENGAWASAN
Pasal 45
Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan.
BAB VII - KETENTUAN PENGAWASAN
Pasal 46
Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Penetapan: Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 14 Juli 2006

Penandatangan: WALIKOTA MAKASSAR H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Penetapan: Diundangkan di Makassar Pada Tanggal 20 Juli 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, Drs. H. SUPOMO GUNTUR Pembina Utama Madya NIP : 010 103 877 Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 Seri E Nomor 1