PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 17 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 9 Mei 2015)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,
Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah
Nomor 700/4339/OTDA, tanggal 25 Juni 2012 Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibutuhkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas termasuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Begara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trnsaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemeritah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Aparat Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan seluruh Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik adalah SKPD yang dibentuk untuk menangani kegiatan Pelayanan Publik.
10. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Informasi adalah Keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidak sesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
13. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Pengelolaan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan dan tindak lanjut.
15. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.
16. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang terindikasi, baik bersifat perorangan, kelompok, maupun institusional apabila mungkin termasuk masalah yang dilaporkan.
17. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait;
18. Pelapor adalah individu, atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada instansi pemerintah tertentu.
19. Terlapor adalah aparatur negara atau lembaga tertentu di luar pemerintah yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
20. Tindak lanjut adalah suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang atas rekomendasi atau saran aparat pengawasan berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang diadukan oleh masyarakat.
21. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
22. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah yang menimbulkan kerugian materiel dan/atau nonmateriel bagi masyarakat dan orang perorangan.
23. Etika dalam penanganan pengaduan dan informasi masyarakat adalah norma dan asas yang dipedomani dalam menjalankan tugas yang mengatur tentang sikap, tindakan, ucapan dan perilaku bagi aparatur pemerintah yang menangani pengaduan dan informasi masyarakat.
24. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Lembaga/Unit kerja dilingkungan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan BUMD.
25. Unit Pengelola Pengaduan dan Informasi yang selanjutnya disingkat UPPI adalah unit pengelola pengaduan dan informasi masyarakat yang dibentuk pada SKPD penyelenggara pelayanan publik.
26. Tim adalah Tim Penanganan Pengaduan dan Informasi Masyarakat yang bertugas sebagai pengelola pengaduan dan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
##
PENJELASAN
Pasal 2
Pengelolaan pengaduan dan informasi masyarakat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PELAPORAN PENANGANAN PENGADUAN DAN INFORMASI

## Pasal 21

- (1) Laporan penyelesaian pengaduan dan informasi masyarakat dilaporkan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah pada minggu ke 2 (dua) setiap bulannya dan juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Ketua Ombudsmen Republik Indonesia minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, Pemerintah Daerah juga wajib menyampaikan laporan penyelesaian pengaduan dan informasi masyarakat kepada ke 2 (dua) instansi tersebut apabila diminta.
- (3) hasil penanganan pengaduan dan informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dalam bentuk tertulis yang memuat :
- a. sumber pengaduan.
- b. materi pengaduan.
- c. fakta yang ditemukan.
- d. analisis.
- e. kesimpulan dan.
- f. saran.
- (4) Sistematika laporan hasil penanganan pengaduan dan informasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 22

Pimpinan Daerah melalui SKPD yang ditunjuk mengkoordinasikan penanganan pengaduan, secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi serta secara bertahap melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengelolaan serta penanganan pengaduan dan informasi masyarakat yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB VIII PENUTUP

## Pasal 23

Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di pada tanggal Putussibau 19 Mei 2015

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd

## MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 17