Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2017 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 6¢ TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 6¢ TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monotoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan maka dipandang perlu dilakukan penggantian dan pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monotoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan I Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- tentang Republik Lembaran 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
/
$/
/
- -Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); 10.
- 1 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 1 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Undang-Undang Nomor 23 .Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Menetapkan
-4­
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 · Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 f tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUANN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANA BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.
KETENTUAN
BAB I - UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. ' 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya:disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mauku Tengah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat BAPPLITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah
9. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selanjutnya disingkat BAKESBANGPOL adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Maluku Tengah
10. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah
11. 1 1 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hala ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dalam hala ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang melipui Sekretaria, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan.
. c, � ; 1 l / l'
,
,
-
,,
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya»terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA­ PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA­ SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/Barang dari pemerintah daerah kepada Individu, Keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus daan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan dari terjadinya resiko sosial
23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. ·
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
25. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah.
BAB I - UMUM
Pasal 3
- ( 1 ) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, ataujasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang
- ( 1 ) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan BAB III HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - UMUM
Pasal 4
s
,,&gt; " '
.
·
.
.
/,;f:
Hibah dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
s»
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
BAB I - UMUM
Pasal 5
- ( 1 ) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Maluku Tengah.
BAB I - UMUM
Pasal 6
- ( 1 ) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 4) Hi bah kepada Badan Us.aha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
BAB I - UMUM
Pasal 7
- ( 1 ) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangk&amp;tan;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: · ·
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Bagian Kedua
Penganggaran
BAB I - UMUM
Pasal 8
- ( 1 ) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dilengkapi dengan rencana penggunaan.
- (2) rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta­ fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang yang akan dibiyai oleh dana hibah.
- c. susunan kepengurusan (Badan, Lembaga, Organisasi kemayarakatan yang berbadan hukum) dari calon penerima hibah;
- d. domisili sekretariat (Badan, Lembaga, Organisasi kemayarakatan), berisi uraian tentang keberadaan/alamat calon penerima hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan
- e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah.
- f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah.
- g. rincian kebutuhan anggaran/ rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan pelaksanaan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan kebutuhan lainnya.
[ ; r •
E :
E :
t
o
"
- h . Tanda tangan dan nama lengkap (pimpinan/ketua) yang disertai stempel ' c al o n penerima hibah yang diketahui oleh kepala pemrintahan setempat.
- (3) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gharus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
- (4) rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk permohonan berupa barang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta­ fa kta dan permasalahan-permasalahan . y an g melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan. hibah oleh calon penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang yang akan dibiyai oleh dana hibah.
- c. susunan kepengurusan (Badan, Lembaga, Organisasi kemayarakatan yang berbadan hukum) dari calon penerima hibah;
- d. domisili sekretariat (Badan, Lembaga, Organisasi kemayarakatan), berisi uraian tentang keberadaan/alamat calon penerima hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan
- e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dann t ­ jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah.
- f. Tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga.
BAB I - UMUM
Pasal 9
- (1) Bupati menunjuk Tim untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) khusus hibah berupa Uang yang dianggarkan ke dalam kelompok belanja tidak langsung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang beranggotakan unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, BAPPLITBANGDA, BPKAD, BAKESBANGPOL dan SKPD terkait.
BAB I - UMUM
Pasal 10
- ( 1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) khusus hibah berupa barang dan/atau jasa yang dianggarkan ke dalam belanja langsung.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat ( 1 ) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam usulan bantuan hibah
- (1) Evaluasi usulan hibah yang dilakukakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat ( 1) dan Pasal 10 ayat ( 1) bertujuan untuk:
- a. Mengetahui kesesuaian antara harga dalam rencana penggunaan dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
25#
- b. Mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
- c. memastikan keberadaan usulan hibah yang mengajukan esulan hibah (tidak fiktif);
- d. memastikan domisili/alamat sekretariat sebagaimana tercantum d a la m rencana penggunaan yang diajukan oleh calon penerima hibah;
- e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
- f. meminta dokumen-dokumen . pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
6. 1 . Foto copy Kartu Tanda Penduduk Calon penerima hibah;
2. Foto copy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
4. Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan;
5. Foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
6. Foto copy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya surat tanda tamat belajar sekolah menengah kejuruan jurusan bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani rencana anggaran biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
7. Foto copy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang yang specimennya Pimpinan/ketua dan bendahara.
- (2) Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1 huruf f angka 3, dinyatakan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Pertauran Bupati ini

## Pasal 12

Tim dan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada 9 ayat ( 1) dan Pasal 10 ayat ( 1 ) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

## Pasal 13

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1 ayat ( 1 ) dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui;

## Pasal 14

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

E

s

## Pasal 15

1 .

s38jg!

- (1) Rekomendasi Tim dan/atau SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 menjadi dasar pencantuman alokasi · '$$ anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

s,

~

i

;r: ________________

F r t · '

(

.

- 2 ) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/ataujasa.

## Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- ( 1 ) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1 ) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis helanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 18

- ( 1 ) Pelaksanaan anggaran hibah berupa. uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA­ SKPD.

## Pasal 19

- ( 1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;

,\_.,\_-..·•,:·

-

£


..

- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi menandatangani NPHD. wewenang untuk

## Pasal 20

- (1) Daftar penerima hibah, alamat penerima hibah dan besaran hibah dicantumkan dalam lampiran III peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pas@l 21

- ( 1 ) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang ataujenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- () Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah terima barang
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencairan hibah berupa uang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekaligus atau secara bertahap sebagaimana diatur dalam NPHD.
- (7) Kepala BPKAD memproses permintaan pembayaran dan pencairan hibah berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Proses permintaan pembayaran dan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (7) dilakukan setelah penerima hibah menyampaikan surat permohonan pencairan dana hibah.

## Pasal 22

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 23

- ( 1 ) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

- (3) Laporan Penggunaan. Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat:
- a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima kibah;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
- c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan NPHD dan rencana penggunaan hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah
5. d.realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan NPHD dan rencana penggunaan hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
- e. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f. Nama lengkap dan tanda tangan pimpinan/ketua penerima hibah serta stempel/cap;
- g. Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan

## Pasal 24

- ( 1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan j a s a dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal 25

l

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- (2) Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

## Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

..

'

- pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. c. bukti-bukti
- (3) Format Surat Pernyataan tanggungijawab sebagaimana dimaksbd pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundanig-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

## Pasal 27

- ( 1 ) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 28

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan / atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

## Pasal 29

- ( 1 ) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan · belanja urusan wajib dan urusan -pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 30

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat ( 1 ) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

}f- r, '.

5%°

g r kg,,~ga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain ja g berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat {d~ikemungkinan terjadinya resiko sosial. " . . ' · 6

## Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang.sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

## Pasal 32

- ( 1 ) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan ·kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial;

- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

## Pasal 33

- ( 1 ) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. ·
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Pasal 34

- ( 1 ) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berta dan tunjangan kesehatan putra-putri yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

## Bagian Kedua Penganggaran

## Pasal 35

$$

- ( 1 ) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi dengan rencana penggunaan.
- (2) Rencana Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk permohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit memuat:
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta­ fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan. hib~h oleh calon penerima bantuan sosial.
- c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari calon penerima bantuan sosial
- e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial.
- d. domisili kelompok masyarakat, berisi uraian ten tang keberadaan/alamat calon penerima bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan
- f. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya peleksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial
- g. nama lengkap (pimpinan/ketua) yang disertai tanda tangan dan stempel calon penerima bantuan sosial yang diketahui kepala pemrintahan setempat
- (3) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk permohonan bantuan sosial berupa barang paling sedikit memuat :
- fakta dan permasalahan - permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima bantuan sosial.
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta ­
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah
- d. domisili kelompok, berisi uraian tentang keberadaan/alamat calon penerima hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan
- c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari calon penerima bantuan sosial
- e. jenis dan jumlah barang barang yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial.
- f. nama lengkap (pimpinan/ketua) yang disertai tanda tangan dan stempel calon penerima hibah yang diketahui kepala pemrintahan setempat ,

## Pasal 36

- ( 1 ) Bupati menunjuk Tim untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) khusus hibah berupa Uang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang beranggotakan unsur sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, BPKAD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan SKPD terkait.

## Pasal 37

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) khusus bantuan sosial bergpa barang
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (7) adalah SKPD yang meiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam usulan bantuan sosial

## Pasal 38

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat ( 1 ) dan Pasal 37 ayat (1) bertujuan untuk: . . .
- a. Mengetahui kesesuaian antara harga dalam rencana penggunaan dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabial komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
- b. Mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalama pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
- c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan / kelompok orang yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif);
- d. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam rencana penggunaan yang diajukan oleh calon penerima bantua sosial;
- e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial;
- f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
8. 1 . Foto copy Kartu Tanda Penduduk Calon penerima bantuan sosial;
2. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
3. Fotot copy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang yang specimennya Pimpinan/ketua dan bendahara.
- (2) Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf f angka 2, dinyatakan dalam lampiran IV Pertauran Bupati ini.

## Pasal 39

Tim dan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ( 1 ) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

## Pasal 40

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaiman dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui;

## Pasal 41

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

•

## Pasal 42

- ( 1 ) Rekomendasi Tim dan kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 menjadi dasar pencantman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

## Pasal 43

t

- ( 1 ) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- . ( 2 ) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. ?

## Pasal 44

- ( 1 ) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

## Pasal 45

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. .

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 46

- ( 1 ) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA­ PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA­ SKPD.

'

.

.

• .

:

;/

r

. .

V

-·

, ,

?

## Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
3. ·( 3 ) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima bantuan sosial dituangkan dalama berita acara serah terima barang
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (8) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sekaligus.
- (9) Kepala BPKAD memproses permintaan pembayaran dan pencairan bantuan sosial berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan.
10. (10)Proses permintaan pembayaran dan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (8) dilakukan setelah penerima hibah menyampaikan surat permohonan pencairan dana bantuan sosial.

## Pasal 48

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 49

- ( 1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Laporan Penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

.

.

.

/ j/'

.

/ ·' .

- a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan oleh penerima bantuan sosial;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
- d. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan:· kegiatan yang telah dilaksanakan;
- c. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiyai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana penggunaan bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
- e. Nama lengkap dan tanda tangan serta stempel penerima hibah;
- f. Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebgaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan rencana penggunaan bantuan sosial yang telah diajukan kepada pemerintah daerah serta ditandatangani oleh penerima.

## Pasal 50

- ( 1 ) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal 51

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
2. pada ayat ( 1) memuat nama sosial yang diterima oleh masing­ (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud penerima, alamat dan besaran bantuan masing individu dan/atau keluarga.

## Pasal 52

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, dinyatakan dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial b a gi individu dam/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Pasal 53

- ( 1 ) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam lampiran VI Peratutan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keunagan Daerah (PPKD) denagn tembusan SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lam bat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

## Pasal 54

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 55

- ( 1 ) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. .
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang­ undangan.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 56

- ( 1 ) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

"

//

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

## Pasal 57

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang­ undangan. '

BAB VI SANKSI

## Pasal 58

- ( 1 ) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban.hibah atau bantuan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4), penerima hibah yang bersangkutan diberikan sanksi sebagai berikut;
- a. tidak menyalurkan dana hibah kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- b. Perintah pengembalian dana hibah ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebesar yang belum dipertanggungjawabkan; atau
- c. dalam hal penerima hibah terkait akan menerima bantuan hibah pada tahun-tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memperhitungkan/melakukan pemotongan dana sebesar dana hibah yang belum dipertanggungiawabkan;
- (2) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan pertanggungjawaban hibah atau bantuan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4), penerima bantuan sosial yang bersangkutan diberikan sanksi berupa perintah pengembalian dana bantuan sosial sebesar ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebesar yang belum dipertanggungiawabkan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 59

- ( 1 ) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

$$

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggugjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; · . . .. . .. . · ·-1" ' · ·

## 'Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.


BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR..527...

2'


Lampiran I :

Peraturan Bupati Maluku Tengah

Nomor

Tanggal :

3$

## SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL HIBAH --. . . . ···-----· . --·-. -··.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No. Identitas KTP :

Jabatan

Alamat

Bertindak untuk

Dan atas nama

Dalam rangka Pemberian hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan Badan, Lembaga dan atau organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Masohi,

.

Penerima Hibah

Materai/ttd

(Na.ma lengk