PERATURAN BUPATI MA Nomor 27 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri C);
MEMUTUSKAN:
BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BADAN
Menetapkan : PERATURAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada Badan.
9. Kesejahteraan Rakyat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
10. Penanganan Kemiskinan adalah setiap usaha atau intervensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan/atau program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terpadu, serta bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada Badan.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pelayanan data guna penanganan kemiskinan pada Badan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 5

UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pelayanan data perencanaan pada unsur pelaksanaan kegiatan teknis, pengolahan data, pemantauan dan monitoring terhadap program-program pembangunan kesejahteraan rakyat dalam penanggulangan kemiskinan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya dalam lingkup administratif dan fungsional penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan penyusunan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. pelaksanaan pelayanan data perencanaan dan pembangunan kesejahteraan rakyat kepada masyarakat, lembaga, pemerintah dan swasta;

## Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT selaku unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan data perencanaan dan pembangunan kesejahteraan rakyat; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala UPT dalam mengendalikan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## Bagian Kelima Pelaksana Urusan

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Badan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan menunjuk personil yang berada di UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Pembiayaan UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Kepanjen

Pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 27 Seri C

## Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pusat Data Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 4 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen Pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Keterangan:

:

:

GarisKomando

GarisKoordinasi

## BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA