PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 59 Tahun 2009 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU (berlaku 15 November 2009)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 59 TAHUN 2009
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubahn dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Lembaran Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 4 Seri D).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
7. Tata Usaha adalah Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Banjarbaru.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Bagian Pertama Kedudukan
BAB II
Pasal 2
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan unsur pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB II
Pasal 3
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB II
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada 3, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan dalam bidang pendidikan formal sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan menengah kejuruan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan menengah kejuruan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 5
- (1) Unsur - unsur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdiri dari :
- a. Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Tata Usaha
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 6
Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi kesiswaan;
- b. penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan,perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 8
Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 9
- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga Pengajar dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang membidangi Kurikulum yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- (3) jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan ## BAB IV TATA KERJA
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 10
Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 12
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 13
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 14
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 15
Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 16
Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 17
- (1) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) dalam hal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) dalam hal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Kepala Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
- (1) dalam mempersiapkan rencana, program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Pendidikan serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota;
- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah;
- (3) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 15 November 2009

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 15 November 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BUDI YAMIN Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor : 59 TAHUN 2009 SERI D NO SERI 44