PP RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP
Pasal 2
- (1) Satpol PP merupakan Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP
Pasal 3
- (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarkan fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Satpol PP; dan
- h. pelayanan administratif.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, membawahi :
1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
3. Seksi Pengawasan;
- d. Bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi :
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kerjasama; dan
3. Seksi Sengketa;
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
1. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
3. Seksi Investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
3. Seksi Bina Keamanan Lingkungan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- h. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kepala Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (7) Bagan Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

## Bagian Kesatu Kepala Satuan

## Pasal 5

- (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Satpol PP; dan
- h. pelayanan administratif.
- (3) Untuk menyelenggrakankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang Satpol PP;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Satpol PP;
- d. menyusun program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- f. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
- g. melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada pemerintah Kecamatan;
- k. mengikuti proses penyususnan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- l. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIV termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- m. melaksanakan pengaman dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- n. membentu pengamanan dan penertiban penyelengaraan pemilihan umum dan pemilihan umum daerah;
- o. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- p. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- r. menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup Satpol PP berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- s. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Sekretariat Satpol PP

## Pasal 6

- (1) Sekretariat Satpol PP mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Satpol PP menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Satpol PP.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Satpol PP mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
- b. menyiapkan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- d. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- e. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan surat administrasi lainnya;
- f. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Satpol PP;
- g. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- h. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- i. menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- j. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat Satpol PP, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- e. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta memelihara peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Satpol PP;
- h. mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja dilingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- i. melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Satpol PP;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja dilingkup dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
- c. pengelolaan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan sekretariat dan di lingkungan dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perencanaan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan;
- d. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
- e. menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
- f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program Satpol PP, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
- g. menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembanggunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta mengolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program Satpol PP;
- k. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

## Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. penyiapkan bahan penyusunan anggaran di lingkungan Satpol PP;
- c. penyusunan laporan keuangan Satpol PP dan pelayanan bidang keuangan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup sub bagian keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang Keuangan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
- e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- f. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
- g. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- h. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- j. melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Keuangan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Satpol PP di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. mengkaji dan menyelenggarakan bahan fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. merumuskan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. menyusun rumusan pembinaan dan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. mengkaji bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- h. menyusun rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- j. menyusun rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. menyusun rumusan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. menyusun rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- m. menyusun rumusan pengawasan Peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- n. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Bupati

- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- p. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11 Seksi Pembinaan, dan Penyuluhan

- (1) Seksi Pembinaan, dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pembinaan, dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, dan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan, dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. menyusun dan pengolahan bahan pembinaan dan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Penyusunan bahan pembinaan dan bahan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. mengelola data pembinaan dan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- h. melaksanakan koordinasi pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pembinaan, dan Penyuluhan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah

- dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi penyelidikan dan penyidikan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

d.

melaksanakan pengelolaan

data hasil

penyelidikan dan

penyidikan pelangaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten;
- h. menganalisa, meneliti data bahan perumusan kebijakan lingkup penanganan pengaduan;
- i. menyusun penyajian data informasi lingkup penanganan pengaduan pengaduan adanya pelanggaran Perda dan Perbub serta ketertiban umum;
- j. melaksanakan fasilitasi penyelesaian pengaduan dari perorangan dan/atau badang hukum berkaitan dengan Pelanggaran Perda dan Perbub serta Ketertiban Umum;
- k. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- l. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
- m. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- n. melaksanakan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- o. melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian PPNS;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- r. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- s. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13 Seksi Pengawasan

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi Pengawasan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengawasan;
- d. menyusun rencana dan program kerja operasional pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. mengelola data pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. menyusun dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;

- i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. melaksanakan tugas petugas tindak internal (PTI) Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
- k. melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. melaksanakan koordinasi pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP;
- m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- n. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Seksi Pengawasan, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan berdasarkan norma, standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## Bagian Keempat Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

## Pasal 14

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Satpol PP di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi tugas dan kewenangannnya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. merumuskan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
12. ' f. menyusun bahan rencana kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, serta hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga lain;
- g. menyusun bahan pelaksanaan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

- h. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta membantu pelaksanaan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- j. melaksanakan tugas pengaturan, pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup;
- k. menangani dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- l. melaksanakan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- m. melaksanakan pengkoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- n. menyajikan data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- p. melaksanakan penanganan sengketa adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- r. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- s. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

## Seksi Operasi dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat`
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Operasi dan Pengendalian;

- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan;
- e. melaksanakan operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. melaksanakan tugas pengaturan, pengamanan, pen-gawalan dan patroli baik secara terbuka dan tertutup;
- g. membantu melaksana kanpengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- h. m