Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2016 tentang KEDUDUI{AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAI{AN DAN KESEHATAN HEWAN I(ABUPATEN *SITUBONDO DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAEsA BUPATI SITUBONDO, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudrtkan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas d.an Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi .Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor t9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2QO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LembararT' Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2OL4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 1 e);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 6.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah:un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan l{ama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4D\;
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
3
- Nomor 63 'lahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo r 164);
- L2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl;
- t4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2Ol3 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak danlatau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesja Nomor 5857);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4l;
- L7 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/ Perme ntan I OT.0 LO lO8l2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor t32e);
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43lPermentanloT.OIO lS l2OL6 tentang Pedoman Nomenklatur, T1rgas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah I{abupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSI{AN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAI(AN DAN KESEHATAN HEIIIAN
KABUPATEN SITUBONDO. Menetapkan:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonon:i seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan I{ewan Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
11. 1 1. Ternak adalah hewan peliharaan yang proCuknya diperuntukan sebagai penghasil parigan, bahan baku industri, jasa, danlatau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit danlatau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
14. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi,
medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
15. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, danlatau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
16. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
3. 17 . Ternak Ruminansia Betina Produktif Adalah Ternak Ruminansia Betina Yang Organ Reproduksinya Masih Berfungsi Secara Normal Dan Dapat Beranak.
18. Ternak Ruminansia Indukan Adalah Ternak Betina Bukan Bibit Yang Memiliki Organ Reproduksi Normal Dan Sehat Digunakan Untuk Pengembangbiakan.
19. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, daolatau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
20. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unitunit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
21. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
22. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
23. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat ' diwariskan pada keturunannya.
10. 24.Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
25. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar danlatau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, danlatau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
12. 26.Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
- 27 . TJsa]na di bidang peternakan menghasilkan produk dan jasa budi daya ternak. adalah kegiatan yang yang menunjang usaha
28. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
29. Inseminator adalah petugas yang telah di didik dan telah lulus bersertifikat dalam latihan keterampilan untuk melakukan inseminasi buatan serta memiliki SIM-IB.
30. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
31. Usaha di bidarrg kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
32. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
33. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
34. Kawasan penggembalaan umurn adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
35. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
36. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
37. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
38. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah danlatau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewaa dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah, menelltukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
39. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
40. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya ## BAB II
KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal z
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (1)
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. (2)
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah. (3)
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Biclang peternakan dan Kesehatan Hewan. (4)
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi : (s)
- a. , Penyusunan kebijakan d.aerah di biclang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindu.nga.n serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan ;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan ;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan darr pengeluaran hewan, dan produk hewan ;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian tzrnfrekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
1. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengarr tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan, membawahi:
3. Sub Bagian Penyusunan Program.
1. Seksi Perbibitan dan Kawasan Peternakan;
2. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan; dan
3. Seksi Budidaya dan Produksi Ternak.
- d. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, membawahi :
1. Seksi Pengamatan Penyakit I{ewan ;
2. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan
14. enanggulangan Penyakit Hewan; dan
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan, membawahi :
1. Seksi Sarana Prasarana dan Standarisasi Mutu;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
3. Seksi Investasi Usaha dan Kelembagaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu KEPALA DINAS

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## Bagian Kedua SEKRETARIAT

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan badan;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas serta penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Dinas ;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan u.rusan kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan aset Dinas;
- j. pelaksanaan kcgiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 1

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- c. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- d. pelaksanaan urusan surat - menyLrrat;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;

- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarurn dan kartu asuransi kesehatan;
- i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- j. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bagian Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- f. pembuatan Iaporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Sub Bagian Penyusunan Program

## Pasal 1O

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
2. (2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian PenSrusunan Program menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
- c. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;
- d. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- f. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yapg diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

## Bagian Ketiga

## BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAI(AN

## Pasal 1 1

Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan pedoman dan penyebaran pengembangan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian di bidang perbibitan dan produksi peternakan.

## Pasal 12

Dalam melaksanallan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan pedoman dan penyebaran pengembangan perbibitan dan budidaya peternakan;

- b. pengelolaan Surnber Daya Genetik Flewan (SDGH) ternak yang terdapat pada lebih dari satu wilayah kecamatan dalam satu daerah kabuPaten;
- c. pengawasan benih/bibit ternak pakan dan hijauan pakan ternak;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam satu kabupaten;
- e. pengendalian peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam kabupaten;
- f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah lain;
- g. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak dalam kabupaten;
- h. pelaksanaan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi peternakan;
- i. pelaksanaan pengembangan kawasan perbibitan dan budidaya peternakan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan;
- k. perumusan pembinaan dan pengembangan bioteknologi peternakan;
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 1

## Seksi Perbibitan dan Kawasan Peternakan

## Pasal 13

- (1) Seksi Perbibitan dan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyediaan dan penyusunan kebijakan, pengawasan, pengendalian di bidang perbibitan dan kawasan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan dan Kawasan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan peny.rsunan kebijakan benih/bibit ternak;
- b. penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak;
- c. penyediaan, pelaksanaan, dan pengawasan penerapan biteknologi peternakan;
- d. pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) ternak yang terdapat dalam kabupaten;
- e. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dalam satu kabupaten;

- f. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dalam satu kabupaten;
- g. pelaksanaan penyediaan, pengawasan dan pengendalian benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain;
- h. pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur terna-k dalam satu kabupaten;
- i. pelaksanaan pengembangan kawasan perbibitan dalam kabupaten;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan

## Pasal L4

- (1) Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 , mempLrnyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pcngawasan, pengujian pakan ternak, pengendalian dan pengembangan serta pembinaan di bidang pakan ternak dan teknologi peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan pakan ternak;
- b. penyiapan bahan pengawasan produksi mutu pakan ternak;
- c. penyiapan bahan pengujian Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan pakan ternak;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran hijauan pakan ternak dalam kabupaten;
- e. pelaksanaan pengendalian, penyediaan dan peredaran pakan ternak dalam kabupaten;
- f. pemfasilitasian penyediaan pakan ternak yang sumbernya dari daerah lain;
- g. pelaksanaan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi peternakan;
- h. pelaksanaan identifikasi produksi, pengolahan dan pengembangan pakan hijauan dan hasil samping produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri sebagai bahan baku pakan;

- i. pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu pakan ternak mulai bahan baku, proses produksi, distribusi dan sertifikasi pakan;
- j. pemberian rekomendasi dan melaksanakan pembinaan pengembangan usaha pengolahan pakan ternak;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Seksi Budidaya dan Produksi Ternak

## Pasal 15

- (1) Seksi Budidaya dan Produksi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan p-engindentifikasi, penyebaran dan pengembangan, P€ningkatan aksesibilitas dan bimbingan manajemen budidaya ternak, monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang budidaya dan produksi ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Budidaya dan Produksi Ternak menyelenggaral&lt;an fungsi :
- a. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan wilayah penyebaran dan pengembangan ternak ;
- b. pelaksanaan pembinaan lokasi dan potensi pengembangan peternakan ;
- c. pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak sesuai tata ruang dan penataan kawasan peternakan;
- d. pelaksanaan model pengembangan managemen budidaya peternakan rakyat ;
- e. pelaksanaan pembinaan keterampilan budidaya dan produksi ternak ralryat ;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem budidaya ternak terpadu ;
- g. pelaksanaan peningkatan aksesibilitas dan bimbingan manajemen budidaya ternak dalam peningkatan produktifitas usaha ;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program ;
- i. pelaksanaan ketatausahaan ;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Keempat BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN

## MASYARAI(AT VETERINER

## Pasal 16

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan pedoman dan pengelolaan, pengawasan, identifikasi, pencegahan, pengendalian, dan pembinaan di bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinermenyelenggarakan fungsi :

- a.i pelaksanaan penyusLlnan pedoman kebijakan pengamatan pengendalian, pemberantasan, penolakan, pemetaan dan pembinaan di Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
- b. pelaksanaan pengamatan dan identifikasi serta kewaspadaan dini terhadap penyakit hewan;
- c. pelaksanaaan pencegahan, , pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
- pelaksanaan identifikasi, pemetaan dan peramalan wabah penyakit hewan; d.
- e. pelaksanaan pengawasan peredaran Produk Pangan Asal Hewan (PPAH), Produk Non Pangan AsaI Hewan (PNPAH) dan produk olahan asal hewan lainnya;
- pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; f.
- pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner; o b'
- pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan manusia dan lingkungannya; h.
- pelaksanaan tindak karantina; 1.
- pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan; j.
- pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene dan sanitasi pada usaha di bidang peternakan; k.
- pelaksanaan pengendalian dan larangan terhadap pemotongan hewan ruminansia betina produktif; 1.

- m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dampak residu obat hewan terhadap Produk Pangan Asal Hewan (PPAH);
- n. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pembuatan, peredaran, penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kebijakan terhadap alat kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

## Seksi Pengamatan Penyakit Hewan

## Pasal 18

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan surveilans dan indentifikasi, kewaspadaan dini, pengamatan dan pemantauan penyakit hewan, pembinaan dan pengawasan di bidang pengamatan penyakit hewan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan surveilans dan indentifikasi, kewaspadaan dini, pengamatan dan pemanrauan penyakit hewan.
- b. pelaksanaan surveilans dan identifikasi pengamatan penyakit hewan ;
- c. pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap penyakit hewan;
- d. pelaksanaan pengamatan, pemetaan dan peramalan penyebaran penyakit hewan;
- e. pelaksanaan pemantauan penyakit hewan pada Pasar Hewan, RPH, TPU dan pusat penampungan ternak atau hewan lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
- g. pelaksanaan usulan pemberian status daerah wabah penyakit hewan berdasar kajian epidemiologis dan analisis risiko yang dilakukan otoritas veteriner;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lalu lintas ternak dari dan ke luar kabupaten;

- i. pelaksanaan pemantauan, fasilitasi, notifikasi, rekomendasi dan sertifikasi pada lalu lintas hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar dan hewan konservasi;
- j. pelaksanb.an pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peLayanan Medik dan Paramedik Veteriner, Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Praktek Dokter Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan pelayanan keseliatan hewan lainnya;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Laboratorium Uji Kesehatan Hewan;
1. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksaaan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Penyakit Hewan

## Pasal L9

- (1) Seksi Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular, pembinaan dan pengawasan, pemantauan di bidang Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
2. Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan surveilans dan indentifikasi, kewaspadaan dini, pengamatan dan pemantauan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular dalam Kabupaten;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemasukan dan pengeluaran hewan dari dan ke daerah lain;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar dan hewan konservasi dalam satu wilayah Kabupaten dan dengan daerah lain;

- e. pelaksanaan pengawasan persyaratan teknis lalu lintas ternak dan produk hewan antar Kabupaten dalam Provinsi dalam rangka pengendalian penyakit hewan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan biosecurity kesehatan hewan;
3. o b' pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
4. pelaksanaan penerapan sertifikasi zor'La atau kompartemen bebas penyakit di wilayah kabupaten; h.
5. pelaksanaan pengawasan penyimpanan dan peredaran obat hewan, vaksin dan sediaan biologis di tingkat distributor dan poultry shop; 1
6. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penanggung jawab obat hewan; j.
7. pelaksanaan usulan penutupan dan pembukaan kenrbali status daerah wabah penyakit hewan menular dalam Kabupaten; k.
8. pelaksanaan pengawasan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah di wilayah Kabupaten; 1.
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporarr hasil pelaksaaan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan He\,van dan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sesl-lai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

## Pasal 20

- Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan pengawasan peredaran dan tata niaga produk pangan asal hewan (daging, telur, susu), produk non pangan asal hewan (kulit, bulu, tulang,

tanduk dan darah) dan produk olahan asal hewan lainnya;

- C. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha produk pangan asal hewan (daging, telur, susu), produk non pangan asal hewan (kulit, bulu, tulang, tanduk dan darah) dan produk olahan asal hewan lainnya;
2. pelaksanaan penolakan terhadap produk pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan yang tidak memenuhi standar kesehatan; d.
3. pelaksanaan pemeriksaan ante mortem dan post mortem terhadap ternak dan semua peredaran hasil pemotongan ternak; e.
4. pela.ksanaan pembinaan dan pengawasan tempat penjualan atau kios daging, telur dan susu; f.
5. pelaksanaan pengendalian dan larangan terhadap pemotongan hewan betina produktif di RPH; o b'
6. pelaksanaan pembin aarL, pemantauan terhadap kegiatan pemotongan hewan dan kesejahteraan hewan sebelum dipotong; h.
7. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi pada RPH dan TPU; 1.
8. j pelaksanaan pembin a.an dan pengawasan hygiene sanitasi pada tempat-tempat pengolahan produk pangan asal hewan dar^ tempat penjualan produk pangan asal hewan (pengepul telur, perusahaan susu., tempat penyimpanan bahan asal hewan dan bahan pangan a.sal hewan);
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek kesejatrteraan hewan;
1. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
- m. pelaksanaan pengujian residu obat hewan terhadap PPAH;
- n. pelaksanaan ketata'usahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksaaan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

## BIDANG SARANA PRASARANA DAN

## PEMASARAN HASIL PETERNAI{AN

## Pasal 21

Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi, perencanaan, pemetaan dan pembinaan, penyebarluasan informasi dan promosi komoditas unggulan peternakan di bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemetaan dan pembinaan kawasan usaha peternakan dan kelembagaan peternak;
- b. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia peternakan;
- c. pemberian rekomendasi ijin usaha peternakan;
- d. pelaksanaan pembinaan manajemen usaha, fasilitasi permodalan dan investasi usaha peternakan dalam wilayah kabupaten;
- e. pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas unggulan peternakan;
- f. pelaksanaan dan pemantauan harga pasar komoditi peternakan dan pengembangan agribisnis peternakan;
- g. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas petugas peternakan;
- h. pelaksanaan pembinaan kelembagaan peternak; dan pengembangan
- i. pelaksanaan pembinaan pengembangan pasar hewan dan pengawasan tataniaga produk peternakan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaksarraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

,

## Paragraf 1

## Seksi Sarana Prasarana dan Standarisasi Mutu

## Pasal 23

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Standarisasi Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil

Peternakan di bidang sarana prasarana dan standarisasi mutu.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana dan Standarisasi Mutu menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan identifikasi, inventarisasi sarana prasarana dan standarisasi mutu.
- b. pelaksanaan identifikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil peternakan;
- c. pelaksanaan penerapan teknologi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan;
- e. pelaksanaan kerjasama di bidang teknologi pengolahan hasil peternakan;
- f. pelaksanaan pembinaan standardisasi mutu produk olahan hasrl peternakan;
- g. pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknis pembinaan standardisasi mutu produk olahan;
- h. pelaksanaan promosi produk olahan hasil peternakan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

## Pasal 24

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran l{asil Peternakan di bidang Pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan lahan penyusunan kebijakan pengembangan produk, tataniaga, dan pemasaran produk hasil peternakan;
- b. pelaksanaan pembinaan pengembangan produk hasil peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tataniaga produk peternakan;

0

- d. pelaksanaan pembinaan pelaku usaha produk olahan peternakan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pemasaran produk olahan peternakan;
- f. pelaksanaan pemantauan harga pasar produk peternakan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi komoditas unggulan peternakan;
- h. pela.ksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan sesusi dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Seksi Investasi Usaha dan Kelembagaan

## Pasal 25

- (1) Seksi Investasi Usaha dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angk&amp; 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Peternakan di bidang Investasi Usaha dan Kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Investasi Usaha dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan investasi usaha dan kelembagaan peternakan;
- b. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan rumah tangga peternak dan
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi permodalan dan kemitraan usaha peternakan;
- e. pemberian rekomendasi izin usaha peternakan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi investasi usaha peternakan;
- h. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas petugas peternakan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penra.saran Hasil Peternakan sesusi dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

## Pasal 26

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan latau teknis penunjang tertentu dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu dinas.

## Pasal 27

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian T\.rgas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah terraga dalarn jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan mernberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. (2)
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3)
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (4)
5. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (s)

## BAB VII

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikdn oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. (21 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 31

- .Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap. (1)
- (21 Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, rrraka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## BAts VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20L7.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.



BERITA D"EUNNH I(ABUPATEN sITUBoNDo TAHUN 2oL6 NoMoR bI

LAMPIRAN Peraturan Situbondo

Tanggal :

Nomor :

NOV 2UiO

Tahun 2016 60

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAI{AN DAN'KESEHATAN HE1TIAN I{ABUPATEN SITUBONDO