PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 66 Tahun 2012 tentang TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN SERTA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pengelolaan, pengawasan dan pemantauan terhadap mahasiswa penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tenteram perlu pengaturan yang jelas dan tegas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 5) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12. Tamabhan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN SERTA PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Asrama adalah sebuah bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemondokan mahasiswa.
5. Mahasiswa / Mahasiswi adalah siswa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berasal dari Daerah Kota Banjarmasin.
6. Asrama mahasiswa Kayuh Baimbai adalah milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang berada diluar daerah Kota Banjarmasin yang dihuni oleh mahasiswa asal dari Kota Banjarmasin.
BAB II - PENGHUNI
Pasal 2
- (1) Untuk menjadi penghuni asrama harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. calon penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Kota Banjarmasin dan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Kota Banjarmasin.
- b. mahasiswa minimal semester 2 dengan menjadikannya sebagai penghuni tamu (uji coba).
- c. mempunyai Surat Izin Pemerintah Kota Banjarmasin.
BAB II - PENGHUNI
Pasal 3
Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c diajukan secara tertulis melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan melampirkan :
- a. Surat Keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
- b. Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan Transkip Nilai (foto copy yang dilegalisir);
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin yang masih berlaku bagi calon Mahasiswa/Mahasiswi dan kedua orang tua/wali;
- d. Membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai/segel berisikan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan /atau pihak yang berwenang;
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI
Bagian Kesatu Hak Penghuni Asrama
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI
Pasal 4
- (1) Menerima/mempergunakan fasilitas asrama yang ada untuk kepentingan bersama.
- (2) Tinggal paling lama maksimal sampai semester 10 (sepuluh).
Bagian Kedua Kewajiban Penghuni Asrama
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI
Pasal 5
- (1) Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang dikeluarkan oleh pengurus asrama.
- (2) Mematuhi ketentuan atau tata tertib dan aturan adat sopan santun didalam dan diluar asrama peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Berakhlak, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong menolong sesama penghuni asrama.
- (4) Menjaga dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan Daerah Kota Banjarmasin.
- (5) Membayar uang pengelolaan yang besarnya sesuai kesepakatan bersama penghuni Asrama.
- (6) Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan asrama.
KETENTUAN MENINGGALKAN ASRAMA
BAB IV - KETENTUAN MENINGGALKAN ASRAMA
Pasal 6
Penghuni Asrama yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyelesaikan masa kuliah sebelum habis 10 (sepuluh) semester diwajibkan keluar dari Asrama selambat-Iambatnya 1 bulan setelah selesai dan tidak diperkenankan lagi menjadi penghuni asrama tanpa alasan apapun, dikecualikan bagi Mahasiswa yang tinggal sebelum Peraturan ini diberlakukan.
Pengelolaan Asrama
BAB IV - KETENTUAN MENINGGALKAN ASRAMA
Pasal 7
- (1) Setiap asrama diurus dan dikelola oleh pengurus asrama.
- (2) Pengelolaan asrama dilaksanakan
BAB IV - KETENTUAN MENINGGALKAN ASRAMA
Pasal 8
- (1) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Pengurus asrama dipilih dari dan oleh penghuni asrama untuk masa kerja 2 (dua) tahun.
- (3) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan kepada Walikota Banjarmasin melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Asrama
BAB IV - KETENTUAN MENINGGALKAN ASRAMA
Pasal 9
Perbaikan Asrama merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
KEUANGAN DAN INVENTARIS
BAB V - KEUANGAN DAN INVENTARIS
Pasal 10
- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan asrama menjadi milik asrama.
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama.
- (3) Daftar inventaris barang ruangan merupakan tanggung jawab pengelola asrama.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
LARANGAN
BAB VII - LARANGAN
Pasal 12
- (1) Membawa keluarga untuk tinggal di asrama sebagai penghuni.
- (2) Melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan Iainnya yang berpusat di asrama tanpa izin tertulis dari Walikota Banjarmasin.
- (3) Menjadikan asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha Iainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama.
- (4) Membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman-minuman keras atau NAFZA (Narkotika dan Zat Adiktif Iainnya).
- (5) Bermain judi.
- (6) Membawa lawan jenis dalam kamar asrama.
Ketentuan Penerimaan Tamu
BAB VIII - Ketentuan Penerimaan Tamu
Pasal 13
- (1) Penguni asrama hanya di izinkan menerima tamu ditempat yang telah ditentukan yaitu ruang tamu.
- (2) Waktu untuk menerima tamu diantara pukul 08.00 s/d 21.00 WIB.
- (3) Tamu berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan asrama.
- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis sebanyak 3x (tiga kali).
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan, kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari asrama.
BAB IX
SANKSI
BAB VIII - Ketentuan Penerimaan Tamu
Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15
- (1) Dalam waktu selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini, penghuni dan pengurus asrama yang ada harus sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pengurus asrama yang sudah ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa sampai terbentuknya pengurus baru ## BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur Iebih lanjut oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 1 Nopember 2012

Penandatangan: lir WALIKOTA BANJARMASIN Z--

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Nopember 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor .66