PERATURAN BUPATI BI Nomor I Tahun 2015 tentang PENGHASILAN TE'l'AP? TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUN,.JANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA DENGAN RAHlVIAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARO JAMBI, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MUARO JAMBI
PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR I !J TAHUN 2015
TENTANG
PENGHASILAN TE'l'AP? TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUN,.JANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA
DENGAN RAHlVIAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Penghasilan Tetap, Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permu.syawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupa.ten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangu.n, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
J
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tcntang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
I
1
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupa.ten Muaro Jambi.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muaro .Jambi.
4. Desa. adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 2
- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan gaji sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap dibebankan pada APB Desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 70 %, (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap kepala desa 45 o/o (empat puluh lima perseratus) dari besaran rata-rata pagu ADD masing-rnasing desa.
- (5) Penghasilan tetap kepala urusa.n dan bendahara desa paling sedikit 50 0/o (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- (6) Penghasilan tetap kepala dusun paling sedikit :?5 °/o (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa p-rbulan.
- (7) Penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB De sa.
•
\_,,/
'
Pasal 3
Kepala desa dan perangkat desa diberikan tunjangan setiap bulannya sesuai kernampuan keuangan desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa .
Pasal 4
Bagi kepala desa dan sekretari.s desa yang berstatus PNS berhak menerima tunjangan dari APB Desa, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## ' fUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYA VfARATAN DESA

## Pasal 5

- ( l) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan adalah besaran minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang selanjutnya besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

## BAB IV INSENTIF RUKUN TETANGGA

## Pasal 6

- (1) Rukun tetangga diberikan insentif sebagai operasional Rukun Tetangga.
- (3) Besaran insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan adalah besaran minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang selanjutnya besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Insentif rukun tetangga diberikan setiap bulan.

## Pasal 7

Insentif rukun tetangga diberikan kepada ketua rukun tetangga yang berkcdudukan di desa.

•

•

Ditetapkan di Sengeti padatanggal

2015

## BABV

## SUl\1:BER PENGHASILAN TETAP , TUNJANGAN DAN INSENTIF

## Pasal 8

Penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD clan insentif rukun tetan.gga di desa bersumber dari Alokasi Dana Desa clan termasuk dalam belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## BAB VI ICETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 9

Penghasilan tetap kepala desa clan perangkat desa dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini clengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jam bi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 2015

BUPATI MUARO JAMBI ,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMB! TAHUN 2015 NOMOR

•

•

Lampiran :

PERATURAN BUPATI MUARO '"JAMBI

NOMOR

TAHUN 2015

TANGGAL :

2015

## BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BAD.AN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA

## A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa :

| No. | JAB.ATAN | BESARAN | BESARAN | KETERANGAN |
|---------|-------------------------|-----------|-------------|--------------|
| | l~t-KEPALA DESA ·- | ~ Rp. | 2.100.000,- | Perbulan |
| 2. | SEKRETARIS DESA NON PNS | Rp. | 1.470.000,- | Perbulan |
| 3. | KEPALA URUSAN | Rp. | 1.050.000,- | Perbulan |
| 4. ,___ | BENDAHARA | Rp | 1.050.000,- | Perbulan |
| 5. | KEPALA DUSUN | Rp. | 525.000,- | Perbulan |

µ·-·---

- B.

- Besaran Tunjangan Kepala Desa PNS : Rp. 1.000.000 Perbulan

- C. Besaran Tunjangan Sekretaris Desa PNS:

- Rp. 500.000 Perbulan

- D. Besaran Minimal Tunjangan BPD.

| No. | JABATAN' | BESARAN | KETERANGAN |
|-------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | KETUABPD - | Rp. 500.000,- | Perbulan |
| 2 | WAKILKF~TUABPD | Rp. 450.000,- | Perbulan |
| 3 | SEKRETARIS BPD ---· | Rp. 400.000,- | Perbulan |
| 4 | ANGGOTA BPD | Rp. 300.000,- | Perbulan |

-

- E. Besaran Minimal Insentif rukun tetangga: Rp. 300.000 Perbulan.

BUPATI MUARO JAMBI,

BURHANUDDIN MAHIR