PERATURAN BUPATI MA Nomor - Tahun 1959 tentang T.A^TA KEARSIPAN DI LIi{GKU}IGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT DE}IGAIq P.AHIVIAT TUI{AI'I YAI{G I\'4AI{A ESA BUPATI LAHAT, - a.bahwadalamrangkameningkatkandanmemperlancar penyelen ggaraan tita kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupateri Lahat perlu dilakukan penataan kearsipan dengan perkembangan dan teknologi: - "."rr"i b. bahwa Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2ol3 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah KabupatenLahat,sudahtidaksesuaidengan perkembangan' sehingga perlu diganti; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali PeraturanBupatiLahattentangTataKearsipandi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
2. Undang-undahg Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan (Lembaran Negla Republik Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor lS2. Tambahln Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O71);
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan baerah Tingkat II dan Kota Praja drll* Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Peirrerint aTtan Daerah (Leirrbai'an Negar-a Repubiik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor2STahun2oL4tentang PemerintahanDaerah(I,embaranNegaraRepublik Ind.onesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia lrlcmcr 5679\,;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2ol2tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor'43 Tahun 2OOg t-entang Kearsipan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun zotz Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286):
'pkan
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2Ot2 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2Ol2 dan Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
9. Peraturan Bupati Lahat Nomor 3O Tahun 2OIO Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat. 2.
3. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat. 4.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Lahat Daerah Kabupaten 3.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorang€rn dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggr dan/atau terrs menerus. 7.
7. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 6.
8. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 8.
9. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan I atau lembaga kearsipan. 9.
10. arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembal atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penJrusutan dan penyelamatan arsip.
12. !3tr* Keda Perangkat Daerah seranjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daeiah ai ungkur]g"r, Pemerintah Kabupaten Lahat
11. Komponen adalah unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat.
13. Naskah dinas penting adalah naskah dinas yang isinya mengikat, memerlukan tindak lanjut, memuat inrormasi penting, mengandung konsepsi kebijaksanaan mempunyai nilai arsip.
14. Naskah dinas biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat.
15. Lembaga Kearsipan Daerah adarah Dinas perpustakaan Kabupaten Lihat.
16. t7. unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungiawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
16. Unit kearsipan adalah satuan kerja pad.a pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
18. Klasilikasi adalah penggolongan naskah dinas
Pasal 2
- Bupati melalui sekretaris Daerah bertanggungiawab terharlap penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten. (1)
- Kepala SKPD melalui sekretaris sKpD atau pejabat yang menangani tata usaha bertanggung jawab ternaaaf penyelenggaraan tata kearsipan di'lingkungan sKpD yang dipimpinnya. (2t
Pasal 3
Penyelenggaraan tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:
- b. menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- a. menjamin tercipt€urya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan;
- e. mendinamis\_kan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya;
- f. mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu; dan
- g. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup penyelenggaraan tata kearsipan pemerintah Kabupaten meliputi:
- b. pemberkasan arsip; dan
- a. pengurusan surat;
- c. penJrusutan arsip.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Arsip terdiri dari arsip dinamis dan arsip statis.
2. (21 Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari arsip dinamis aktif dan arsip dinamis in aktif
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Penyelenggaraan tata kearsipan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Bagran Umum.
- (2) Penyelenggaraan taLtz- kearsipan di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Sekretaris SKpD atau pejabat yang menangani ketatausahaan
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 7
- (u Pelaksanaan tata kearsipan sebagaimana dimaksud daram Pasal 6, menggunakan sarana dan peralatan kearsipan.
- (2t Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. pola klasifikasi untuk pemberkasan arsip; dan
- a. karhl kendali untuk pengurusan surat;
- c. jadwal retensi arsip untuk penSrusutan arsip.
- Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: {3)
- b. lemari arsip;
- a. lemari kartu kendali;
- c. rak arsip;
- e. meja sortir.
- d. rak arsip bergerak; dan
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 8
- (1) Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b disusun
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 9
Jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memuat daftar yang berisi sekurang-kurangnya:
- b. jenis arsip; dan
- a. jangka waktu penyimpanan atau retensi;
- c. keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.
BAB III - PENGURUSAN SURAT
Pasal 10
- (1) Pengurusan surat dilakukan dengan menggunakan kartu kendali.
2. (2\ Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- b. pengurusan naskah dinas keluar;
- a. pengurusan naskah dinas masuk;
- c. penyimpanan arsiP; dan
- d. penemuan kembali arsiP.
BAB III - PENGURUSAN SURAT
Pasal 11
Pengurusan naskah dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (21 huruf a dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagtap Umum.
BAB III - PENGURUSAN SURAT
Pasal 12
- (1) Kepala Bagran umum menentukan klasifikasi naskah dinas penting dan naskah dinas biasa.
2. (21 Kepala Bagian umum menyampaikan kepada Bupati naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan kepada BuPati.
- (3) Kepala Bagian umum menyampaikan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Kepala SKPD sebagai unit pengolah naskah dinas sesuai dengan bidang tugas.
BAB III - PENGURUSAN SURAT
Pasal 13
- pengurusan naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala SKPD. (1)
- Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Bupati disampaikan kepada Kepala Bagian Umum untuk mendapatkan penomoran. (21
BAB III - PENGURUSAN SURAT
Pasal 14
- (1) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasar 10 ayat {21 huruf c. di lingkungan pemerintah Kabupaten dilakukan oleh unit p"ngohh pla" sKpD ,rrrtrrt arsip aktif.
- (2) Penyimpan€rn arsip sebagaimana dimaksud daram pasar 1o ayat (21 huruf c .di ringkungan pemerintah Kabupaten dilakukan oleh unit pengolah pada sKpD dan sekretaris Daerah untuk arsip inaktif.
3. Penyimp€rnan arsip sebagaimana dimaksud daram pasal 10 ayat (2) huruf c di. lingkungan pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Kepala ninas"perpustakaan untuk arsip statis. (3)
BAB III - PENGURUSAN SURAT
Pasal 15
Unit pengolah dan unit kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten melakukan dimaksud dalam pasal penemuan kembali arsip sebagaimana 10 ayat (2) huruf d, melalui:
- indeks; a.
- kode klasilikasi; b.
- nomor urut; dan c.
- d. asal surat, tanggal dan nomor surat.
BAB IV - PEMBERKASAN pasal 16
Pasal 16
- (1) unit pengolah dan.unit kearsipan pemerintah Kabupaten melakukan pemberkasan arsip.
2. (21 Pemberkasan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem:
- b. subjek atau masalah- untuk *"rr"t"-. iemberkasan arsip dengan menggunakan subjek -"t"., pokok masalah;
- a. abjad a sampai dengan z sebagai indeks untuk menata pemberkasan arsip yang disusun secara berurut
- (1) Folder/map sebagaimana dimaksud dalam pasar 16 ayat (3) huruf a m.-p..lihatkan ;-"ft* masalah.
2. Indeks sebagaimana dimaksud datam pasal 16 ayat huruf c kata tangkap yang io--in* dalam surat. (3) (3)
3. (2t Guide/sekat sebagaimana dimaksud dalam pasar 16 ayat (3) huruf b sebagai pembatas tsdah.
4. Br9^.p-"tunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (3) huruf d sebagai inventaris masalah. --.*^ I6 (4t
5. Kode klasifikasi ^sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf e untuk pemberkasan surat-surat BAB V
unit kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten melakukan pemeliharaan, pengam.rr.r, a", p.\_i":"*an arsip.
BAB IV - PEMBERKASAN pasal 16
Pasal 19
Peminjam* T"1p sebagaimana dimaksud dalam pasar 1g dapat dilakukan terhad-ap cop; arsip i" "kti;;s permohonan terturis dari pihak yang *.*i"j;"r"ip.
BAB VI - PEI{YUSUTAN pasal 20
Pasal 20
- (l) unit pengorah dan unit kearsipan merakukan penyusutan arsip.
- a. pemindahan;
- (21 pen,rusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan c-ara:
- b. pemusnahan; dan
i
- c. penyerahan.
BAB VI - PEI{YUSUTAN pasal 20
Pasal 21
- (21 pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 (21
- (1) pemindahan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasar 2o ayat (21huruf a dilakukan terhadap-arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsrpan.
BAB VI - PEI{YUSUTAN pasal 20
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut tentang tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten tercanhrm dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peratuian Bupati ini.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten.
2. (21 Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Kepala Dinas Perpustakaan.

## BAB VIII PENDANAAN Pasal24

Pendanaan penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Perahrran Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2o13 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tiaat berlaku.

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.


Diundangkan di Lahat padatanggal 7t ^o3 - 2017

SEKRETARIS D KABUPATEN LAHAT,


## RAN I PERATURAN BUPATI LAHAT NoMoR p rnHun zon TETANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

## PENGURUSAN SURAT

## Pengurusan naskah dinas masuk

Pengurusan naskah dinas masuk meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan tata usaha pengolah. Pada unit kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan penerimaan, pengarahan, pencatatan. oengendalian dan penyimpanan.

- a) penerima mempunyai tugas:
- (1) meneliti kebene,ran aJanat naskah dinas tersebut.
- (2) memlubuhkan paraf pada bukti penerimaan.
- (3) mensortir naskah dinas.
- (4) membuka sampui dan mengeiuarkan naskah ciinas dari sampui.
- (5) dalam hal alamat pengirim tidak tercantum didalam naskah dinas, sampul diikutsertakan bersama naskah dinasnya.
7. meneliti kelengkapan lampiran naskah dinas. (6)
8. menyampaikan naskah dinas kepada pengarah. (71

## b) pengarah mempunyai tugas:

- (1) membaca naskah dinas dan menentrrkan naskah penting dinas atau naskah dinas biasa.
2. mencantumkan diposisi pengarahan pada bagran kanan atas naskah dinas. (2)
3. menentukan kode klasilikasi dan indeks pada naskah dinas pentine. (3)
4. menyampaikan penting atau biasa kepada pencatat. (4)

## c) pencatat mempunyzu tugas:

- (1) mencantumkan nomor urut pada naskah dinas.
- (2) mencatat naskah dinas penting dalam kartu kendali.
- (3) mencatat naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup datam lembar pengantar.
4. menyampaikan naskah dinas penting beserta 4 (empat) lembar karhl kendali kepada pengendali. i (4)
5. menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dinas terhrtup besrta 2 (dua rangkap lembar pengantar kepada pengendali). (5)

## d) pengendali mempunyai tugas:

- (1) menerima naskah dinas'beserta 4 naskah dinas tertutup beserta. 2 dari pencatat. (empat) lembar karhr kendali dan (dua) rangkap lembar pensantar
- (2) meneliti kebenaran nomor kode dan meneliti kelengkapan lampiran. pengisian karhr kendali serta
3. beserta karhr kendali III merah kepada Tata Usaha (3) menyampaikan naskah dinas penting berwana kuning dan lembar [V bewarna Pengoiah,
- (4) menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup 2 (dua)

- e) PenSdmpan mempunyai tugas berwarna kuning yang diterima disimpan ke dalam file sebagai beracia di unit pengoiah. menyimpan kartu kendali lembar III kembali dari tatausaha pengolah dan pengganti arsip selama naskah dinas

Pengurusan naskah dinas masuk kegiatan-kegiatan : pada tata usaha pengolah meliputi

- a) menerima naskah dinas , dan karhr kendali lembar III dan rv berwarna lnrning dan merah dari pengendali.
- b) membubuhkan paraf pada karhl kendali lembar III berwarna kuning sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima
- c) mengembalikan kartu kendali lembar III berwarna kuning kepada pengendali.
- d) menyimpan karhr kendali lembar IV berwarna merah dalam lemari katalog berdasarkan urutan nornor kcde.
- e) menerima naskah dinas beserta 2 (dua) rangkap lembar pengantar dari pengendali.
6. 0 membubuhFan paraf pada lembar pengantar sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima.
- g) mengembalikan 1 (satu) limbar pengantar kepada pengendali.
- h) mengisi lembar disposisi rangkap 2 (dua).
- j) menyimpan 1 (sahr) lembar disposisi sebagai pengganti arsip yang ada pada pengolah.
- i) menyampaikan naskah dinas yang diterima dari unit Kearsipan kepada pengolah untuk diselesaikan, disertai lembar disposisi.
11. Pengurusan naskah dinas keluar meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh tata usaha pengolah dan unit kearsipan
- a) tata usaha pengolah mempunyai tugas:
13. (i) mencatat naskah &lt;iinas keluar daiam karhr kenciaii rangkap 3 (tiga) berwarna putih, kuning dan merah
14. (2)' menyampaikan konsep dan net beserta 3 (tiga) kartu kendali kepada pengendali pada unit Kearsipan.
- (3) menyimpan karhr kendali berwarna merah menumt unrtan nomor kode.
- (4) mengendalikan naskah dinas yang belum selesai pengolahanya dan menyampaikan naskah dinas yang sudah seresai pengolahanya kepada penyrmpan.

## b) unit kearsipan

- unit kearsipan melaksanakan kegiatan pengendalian, penyimpanan.
- (1) pengendalian mempuny-ai ftrgas :
- (a) pemberian nomdr kode klasifikasi pada kartu kendali dan mengembalikan kepada tatausaha pengolah.
- (b) penyimpanan kartu kendali berwarna putih menurut umtan nomor kode.
- (c) Penyrmpanan kartu kendali berwarna kuning berdasarkan nomor urut pada kartu kendali.
- (d) pengembalian kartu kendali berwarna merah kepada Tata Usaha Pengolah.
- (21 penyirnpanan mempunyai tugas penyimpanan karhr kendali berwarna kuning menurut nomor pengganti

'

## penyimpanan arsip

- a) cara penyimpanan arsip aktif dilakukan sebagai berikut:
- (1) tata usaha pengolah menyimpan arsip aktif menurut urutan kode klasifikasi.
- (2) arsip disusun dalam folder atau map gantung menurut urutan kode klasifikasi.
- b) penyimpanan arsip inaktif dipusatkan pada unit kearsipan.
- (1) cara menyimpan arsip in aktif dilkukan sebagai berikut :
- (2) memasukan arsip dalam folder disusun menurut urutan kode klasilikasi.
- (3) memasukan folder kedalam box arsip dan disusun secara vertikal.
8. (a) box arsip ditempatkan didalam rak arsip.
- (5) penyrmpanan dan pemeliharaan arsip statis dilakukan oleh unit kearsipan.
10. penyimpanan kartu kendali arsip in aktif dilakukan sebagai berikut : 4
11. a)tata Usaha Pengolah menyampaikan arsip in aktif kepada penyimpan berikut kartu kendali benvarna merah.
12. b)Penyimpan menyampaikan kartu kendali ber.warna kuning kepada tata usaha pengolah sebagai bukti bahwa arsip-arsip in aktif beserta kartu kendali berwarna merah telah diterima.
13. penemu€rn kembali arsip

cara penemuan kembali arsip dapat dilakukan indeks, kode klasifikasi, nomor urutrasal surat. tanggal dan nomor surat.

RIVAl H.


I"AMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LAI{AT

NOMOR 12 TAHUN 2OL7

TENTANG

TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN I.,AHAT

## SARANA PENGURUSAN SURAT

KARTU KENDALI

Karhr Kendali Naskah Dinas Masuk

Contoh Format :

## KARTU KENDALI NASKAH DINAS MASUK

Indeks :

Nomor Urrrt :

Isi Ringkas :

Dari :

## V a F fr p a A u 5c z o m z o

Tanggal Surat :

Pengolah :

Nomor Surat :

Tgl. Diteruskan :

la"mpiran :

Tanda Terima :

Catatan :

Karhr Kendali Naskah Dinas Keluar

Contoh Format:

## KARTU KENDALI NASKAH DINAS KELUAR

## &amp; 4 D J a v F il D a ) F o n a

Nomor Urut :

Tgl. Surat:

Kode

Index

Kode

Isi Ringkas

Kepada

Pengolah

Lampiran

## u D J F] V F v a D F o n a

I.AMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LAHAT

NoMOR 12 rAHUN 2Or7 TENTANG

TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH LAHAT KABUPATEN

## SARANA PENGURUSAN SURAT

## KARTU KENDALI

Karhr Kendali Naskah Dinas Masuk

Contoh Format :

## KARTU KENDALI NASKAH DINAS MASUK

Indeks :

Isi Ringkas :

Dari :

Tanggal Surat :

Pengolah :

Nomor Surat :

Tg1. Diteruskan :

Nomor Urut :

Lampiran :

Tanda Terima :

## v D : F M a F\ A u, s z n o z o

Catatan :

Kode

## Karhr Kendali Naskah Dinas Keluar

Contoh Format:

## KARTU KENDALI NASKAH DINAS KELUAR

Index

Kode

Nomor Urut :

Isi Ringkas

Kepada

Pengolah

Tgl. Surat

Lampiran

DAFTAR PENGENDALI Contoh Formai :

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS/ BADAN

## DAFTAR PENGENDALI

29.

31.

32.

33.

34

| 0 rut | Kode | pengolah | No. Urut | Kode | pengolah | No. Urut | kode | pengolah |
|---------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| 01 | | | 34. | | | 67 | | |
| 02 | | | 35. | | | 68. | | |
| | | | 36 | | | 69. | | |
| 03 | | | 37 . | | | 70. | | |
| | | | 38. | | | 71 | | |
| 05 | | | 39. | | | 72 | | |
| 06 | | | 40- | | | 73. | | |
| 07 | | | 41. | | | 74. | | |
| 08 | | | | | | 75. | | |
| 09 | | | 43 | | | 76. | | |
| 10. | | | 44. | | | | | |
| | | | 45. | | | 77 . 78 | | |
| 12. | | | 46 | | | 79. | | |
| 13. | | | 47. | | | | | |
| 14. | | | 48 | | | 80. 81 | | |
| 15. | | | 49. | | | 82. | | |
| 16. | | | 50 | | | 83. | | |
| 17. | | | 51 | | | 84. | | |
| 18. | | | 52 | | | | | |
| 19. | | | | | | 85. | | |
| | | | 53. | | | 86. | | |
| 20. | | | 54 . | | | 87 | | |
| 21 | | | 55. | | | 88. | | |
| 22. | | | 56 | | | | | |
| 23. | | | 57 . | | | 90 | | |
| 24 | | | 58. | | | 91. | | |
| 25. | | | 59. | | | 92 | | |
| 26. | | | 60. | | | 93. | | |
| 27 . | | | 61. | | | 94. | | |
| 28. | | | 62. | | | | | |
| | | | 63. | | | 96. | | |
| 30. | | | 64. | | | 97 | | |
| | | | 65. | | | 98. | | |
| | | | 66. | | | | | |
| | | | | | | 99. | | |
| | | | | | | 100 | | |

## PENGANTAR

Format:

## KABUPATEN LAHAT DrNAS/BADAN...

Kepada

## LEMBAR PENGANTAR

| | Asal Surat | Tanggal Surat | Nomor Surat | Keterangan |
|-----|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 2 | | | | |
| 3. | | | | |
| 4 | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10 | | | | |
| 1L | | | | |
| 12 | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |

Diterima tanggal :

Dikirim tanggal :

Yang menerima :

ffi:

Y*g mengirim :

NIP .

)

## TANDA BUKTI PINJAMAN

Contoh Format :

PEI\{ERINTAI{ KJ,BUPATEN I,AHAT SKPD

## TANDA BUKTI PINJAMAN


bertanda tangan dibawah ini

Nama

NIP

Unit

Telepon Nomor

Telah meminjam arsiP

Kode Nomor

Perihal

dan akan mengembalikan pada tanggal :

Lahat,

Petugas yang melayani :

Yang meminjam,

(...)

NIP.

Mengetahui/ Menyetujui :

Kepala Unit Kearsipan,

(...)

NIP.

DIN ASWARI zuVAT

NIP .

BUPATVLAHAT ,

I.AMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LAHAT

NoMoR l?

rAHUN 2oL7

TENTANG

TATA KEA,RSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

LAHAT

## rt RF ]tt l Athtlt ^ Al ltulJlt l(LAtitt' ll{}\51

## kmberkasan Surat Berdasarkan Kode Klasifikasi :

- Klasilikasi kearsipan Pemerintah Kabupaten Lahat merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencertninkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan trrgas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah yaitu menyelenggarakan sebagian " trrgas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, ideologi, politik, pembangunan desa dan agraria, diberi kode angka arab, diperinci secara DECIMAL, dengan mempergunakan TIGA ANGI{A DASAR, dilengkapi dengan kode pembanhr, kode wilayah dan singkatan nama komponen. 1.

..:

- Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifrkasi. 2.
- Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam L0 pokok masalah, 3.
- diberi kode 000 s/d 9OO. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas subtantif
- (pokok) dan hrgas fasilitatif (penunjang).Angka 1OO s/d 600 mempakan kode hrgas-hrgas substantif, sedangkan angka OOO, 7OO, 8OO, dan 9OO merupakan kode tugas-ttrgas fasilitatif.Kode OOO menampu.ng masalahdan

4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah daerah Kabupaten Lahat termasuk instansi-insiansi daiam iingicungannya.

Sepuluh masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- 000 Umum
- 100 Pemerintahan
- 200 Politik
- 300 Keamanan dan Ketertiban
- 400 Kesejahteraan
- 500 Perekonomian
- 600 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 700 Pengawasan
- 800 Kepegawaian
- 900 Keuangan
5. Kode alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan.

Kode ini juga menunjukkan adanya umtan sistimatis dari masalahmasalah arsip dan kartu kendali dalam file.

Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambah tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud tersebut adalah :

- 0l Perenc€u1aan
- 02 Penelitian
- 03 Pendidikan
- -04 Laporan
- 05 Panitia
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- OT Statistik
- 08 Peraturan perundang-undangan
- Tidak dinakai

Kode wilayah kode untuk *"1r1t"rrrU"t pembagian wilayah. Dengan memperhatikan prinsip, kode wilayah dimaksud disusun sebagai berikut :

- -01 LAHAT

-02

-03

-o4

-05

-06

-07

-08

-09

-10

-11

-t2

-13

-L4

-15

-16

-t7

-18

-19

-20

-2t

-22

6. Unhrk mengetahui komponen yang menangani masalah diperlukan singkatan narna Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## A"Itomcalletur dea Kode Kompoaen Bqglan- Baglan Dflfngkungan Sekretartat

## Ihenh

| l.Bagian Pernerintahan | I |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 2.Ba$an Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah | il |
| 3.Bagian Kesejahteraan Ralryat | ilI |
| 4.Bagian Protokol | rV |
| S.Bagian Perekonomian | V |

i

| Organisasi | Organisasi | x |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 10, Bagian Hukum | 10, Bagian Hukum | X |
| 11. Bagian Umum | 11. Bagian Umum | XI |
| 12. Bagian Keuangan | 12. Bagian Keuangan | XII |
| Ilomenklatur Dlnas-Dlnas | | |
| l. Dinas Pendidikan dan KebudYaan | P&K | P&K |
| 2. Dinas Kesehatan | Kes | Kes |
| 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PUPR | PUPR |
| 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman | PRKPP | PRKPP |
| 5. Sattran Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | POL PP & Damkar | POL PP & Damkar |
| 6. Dinas Sosial | Sos | Sos |
| 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Nakertrans | Nakertrans |
| 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan | | |
| Perlindungan Anak | PP&PA | PP&PA |
| 9. Dinas Ketahanan Pangan | KP | KP |
| 10. Dinas Linglmngan HiduP | LH | LH |
| 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dukcapil | Dukcapil |
| 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | PMD | PMD |
| 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelusga | | |
| Berencana | Dalduk & KB | Dalduk & KB |
| 14. Dinas Perhubungan | Hub | Hub |
| 15. Dinas Komunikasi dan Informatika | Kominfo | Kominfo |
| 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | KUKM | KUKM |
| 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan | | |
| Terpadu Satu Pintu | PM & PTSP | |

| Dinas perikanan Dinas pariwisata | Perik |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| pertanian | Par |
| Dinas | Perta |
| Dinas Perdagangan | Perdag |
| Badan-Badan Badan Perencanaan pembangunan Badan Keuangan Daerah | BAPPEDA BKD |
| Badan Penelitian dan pengembangan Unrur pendukung | BKPSDM Balitbang |
| 1. Sekretariat DpRD 2. Inspektorat | |
| Kecarnatan | SETWAN Inspektorat |
| Kecamatan la.hat | LHT |
| Kecamatan Merapi Timur Kecamatan Merapi Selatan pulau | MT |
| Kecamatan pinang Kecamatan pagar .Gunung | MS |
| | PP |
| | PG |
| Kecamatan Gumay Ulu | GMU |
| Kecamatan Tanjung Tebat | TT |
| Kecamatan | |
| Kota Agung | KA |
| . Kecamatan Mulak Ulu | MU |
| .Kecamatan Jarai | JR |
| Kecamatan pajar | |
| Bulan | |

| 4. Kecamatan Sukar Merindu | KSM |
|---------------------------------------------------|---------|
| Kecamatan Tar{ung Sakti PUMU Kecamatan | TSPUMU |
| Tanjung Sakti PUMI 7. Kecamatan | TSPUMI |
| Gumay Talang | GT |
| Kecamatan Kikim Barat | KB |
| Kecamatan Kikim Timur | KT |
| Kecamatan Kikim Tengah | K.TENG |
| Kecamatan Kikim Selatan | KKS |
| Kecamatan PSEKSU | PSEKSU |
| Kelurahan | |
| Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat | Lht.TGH |
| Kelurahan Gunung Gajah Kecarnatan Lahat | GG |
| Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat | PGA |
| Kelurahan Bandar Agung Kecamatan la.hat | BA |
| Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat | BJ |
| Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat | TJU |
| Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan lahat | TJS |
| Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat | PB |
| Kelurahan pasar Lama Kecamatan Lahat | PL |
| . Kelurahan pasar Bawah Kecamatan lahat | SW |
| l. Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat | KJ |
| Kelurahan Kota Negara Kecamatan Lahat | KN |
| Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat | KTB |
| . Kelurahan RD PJKA Kecamatan tahat | RD PJKA |
| Kelurahan RD PJKA Bandar Agung Kecamatan Lahat | BDA |
| Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat | SBM |
| . Kelurahan Iebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur | LB |

## 7. Pola klasifikasi

## OOO UMUM

## 001 L,ambang

- .1 Garuda
- .3 Lagu Kebangsaan
- .2 Bendera Kebangsaan
- .4 Daerah
- .31 Provinsi

## .32 Kabupaten/Kota

## 0o2 Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai lihat g61.1

- .2 Satyalencana
- .1 Bintang
- .3 Samkarya Nugraha
- .5 Penghargaan Secara Adat
- .4 Monumen
- .6 Penghargaan lainnya

## 003 Hari Raya/Besar

- .2 Hari Raya Keagamaan
- .1 Nasional 17 Agustus, Hari pahlawan, dan sebagainya
- .3 Hari Ulang Tahun
- .4 Hari-hari Besar Internasional

## nn4 f Tnar.ran vv r vvqy4l

- .2 Ucapan Selamat
- .1 Ucapan Terima Kasih
- .3 Ucapan Belasungkawa
- .4 Ucapan Lainnya

## 005 Undangan

## 006 Tanda Jabatan

- .2 Tanda Pengenal
- .1 Pamong Praja
- .3 Pejabat lainnva
- o07
- 008
- 009

## OIO URUSAN DALAM

- I Rumah Dinas

.,

- .1 Tanah Untuk Rumah Dinas
- .3 Rumah Dinas Golongan ,1
- .2 Perabot Rumah Dinas
- ,4 Rumah Dinas Golongan 2
- .5 Rumah Dinas Golongan 3
- ,6 Iu*+pangunan Lainnya
- .7 Rumah Pejabat Negara
- 012 Mess/Guest House
- 013 Rumah Susun/Apartemen
- 014 Penerh.ngan Listrik/Jasa Listrik
- 91! Telepon/Faximile/Internet
- 017 Kebersihan Kantor
- 916 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Protokol
- .2 Tata Tempat
- .1 Upacara Bendera
- .2r Pemasangan Gambar presiden/Wakii Presiden
- .3 Audiensi / Mengfiadap pimpin;
- ,4 Alamat-Alamat Kantoi pejabat
- .5 Bandir/ Umbul- Umbul/ Spanduk
- 020 PEMLATAN
- .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angln:tan
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata
- 027 Pengadaan
- 028 Inventaris
- 029
- O3O KEKAYAAN DAERAH
- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah

033

034

035

036

## O4O PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI KEARSIPAN / SANDI

- 041 Perpustakaan
- .i Umum
- .2 Khusus
- .3 Perguruan Tinggr
- .4 Sekolah
- .5 Keliling
- 042 Dolrrmentasi
- 043
- 044
- 045 Kearsipan
- .1 Pola Klasifikasi
- .2 Penataan Berkas
- .3 Penyu.sutan Arsip
- .31 Jadwal Retensi Arsip
- .32 Pemindahan Arsip
- .33 Penilaian Arsip
- .34 Pemusnahan Arsip
- .35 Pehyerahan Arsip
- .36 Berita Acara Pen5rusutan Arsip
- .37 Daftar Pencarian Arsip
- .4 Pembinaan Kearsipan
- .4L Bimbingan Teknis
- .5 Pemeliharaan /perawatan Arsip
- .6 Pengawetan/Fumigasi
- 046 Sandi
- 047 Website
- 048 Pengelolaan Data
- 049 Jaringan Komunikasi Data
- O5O PERENCANAAN
- .1 Repelita/8 Sukses
- .11 Pelita Daerah
- ,t2 Bantuan Pembangunan Daerah
- .13 Bappeda
- 051 Proyek Bidang pemerintahan, Klasifikasikan Disini :
- ,T,a*l^^1^r-^Provek Prasaran Fisik Pemerintahan

| 052 | Bidang potitik Bidang Keamanan Dan Ketertiban Tambhkan perincian 300 Pada 0S3 i, |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 054 | Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahkan peincian 400 pada 054 Contoh: proyek Resettlement |
| 055 | Desa 054.6TI Bidang perekonomian Tambahkan perincian 500 pada o55 Contoh: proyek pasar OSS.112 |
| 056 | Bidang pekerjaan Umum Tambahkan perincian 6o0 pada os6 Contoh: proyek Jembatan 056.3 |
| 057 | Bidang pengawasan |
| 058 | Bidang Kepegawaian |
| 059 | Bidang Keuangan |
| 060 | oRGANTSASI / KETATALAKSANAAN |
| .1 | Program Kerja |
| 061 | organisasi Instansi pemerintah (struktur organisasi) |
| .1 | Susunan dan Tata Kerja |
| .2 | Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan hrasa |
| 062 | Organisasi Badan Non pemerintah |
| 063 | Organisasi Badan Internasional |
| 064 | Organisasi Semi pemerintah, BKS_AKSI |
| 065 | KetatalaksErnaan / TataNaskah / Sistem |
| 066 | Stempel Dinas |
| 067 | Pelayanan Umum / pelayana.n Fublik / Analisis |
| 068 | Komputerisasi / Siskomdagri |
| 069 | Standar pelayanan Minimal |
| O7O | PENELITIAN |
| 071 | Riset |
| 072 | Survey |
| 073 | K4iian |
| 074 | Kerjasama penelitian Dengan perguruan Tinggl |
| 075 | Kementerian lainnya |
| 076 | Non Kementerian |

| 479 | Kecamatan /Desa |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 080 | KoNFERENSI / RAPAT / SEMTNAR |
| 08i | Gubernur |
| 082 | Bupati / Walikota |
| 083 | Komponen, Eselon Lainnya |
| 084 | Instansi Lainnya |
| 085 | Internasional Di Dalam Negeri |
| 086 | Internasional Di Luar Negeri |
| 087 | |
| 088 | |
| 089 | |
| O9O | PERJAI,ANAN DINAS |
| 091 | Perjalanan Presiden/Wakil Presiden Ke Daerah |
| 092 | Perjalanan Menteri Ke Daerah |
| 093 | Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon 1) |
| 094 | Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggrlan pegawai |
| 095 | Perjalanan Tamu Asing Ke Daerah |
| 096 | Pedalanan Presiden/Wakil Presiden Ke Luar Negeri |
| 097 | Perjalanan Menteri Ke Luar Negeri |
| 09S | Pedalanan Pejabat Tinggl Ke Luar Negeri |
| 099 | Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri |
| 1OO | PEMERINTAHAN |
| 101 | negeri |
| IO2 | GDN |
| 103 | |
| 104 | |
| 105 | |
| I lO | PEMERINTAHAN PUSAT |
| 111 | Presiden |
| | Meliputi: pencalona.n, pengangkatan, pelantikan, sumpah, |
| | dan serah jabatan |
| .1 | Pertanggung jawaban presiden kpd MpR |
| .2 | Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/pidato |

| . 1 | Pertanggung jawaban wakil presiden kepada MpR |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| .2 | Amanat Wakil Presiden/Amanat Kenegaraan/pidato |
| ii3 | Susunan Kabinet |
| .1 | Reshuffle |
| .2 | Penunjukan Menteri ad inteim |
| .3 | Sidang Kabinet |
| ll4 | Kementerian Dalam Negeri |
| .1 | Amanat Menteri Dalam Negeri/Sambutan |
| 115 | Kementerian lainnya |
| 116 | kmbaga Tinggr Negara |
| tL7 | Leribaga Non Kementerian |
| 1 18 | Otonomi/Desentralisasi/ Dekonsentrasi |
| 119 | Kerjasama Antar Kementerian |
| I2O | PEMERINTAH PROVINSI |
| 04 | Laporan daerah |
| .042 | Monografi tambahkan kode wilayah |
| .1 | Koordinasi |
| .2 | Instansi Tingkat Provinsi |
| .2I | Dinas Otonomi |
| .22 | Instansi Vertikal |
| .23 | Kerjasama antar Provinsi/Daerah |
| tzl | Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: pencalonan, |
| | Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah |
| | Terima Jabatan dan sebagainya. |
| I22 | Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, |
| | Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, pemberhentian, Serah |
| | Terima Jabatan dan sebagainya. |
| 123 | Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: |
| | Pencalonan, |
| | Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya. |

## Pembentukan / pemekaran Wilayah 24

Pembinaan/Perubahan Nama kepada: Daerah, Kota,Benda Geografis, Gunung, Sungai, Rrlau, Selat, Batas laut, dan sebagainya

- ,2 Pemekaran Wilayah
- .3 Forum Koordinasi lainnya
- 25 Pembentukan pemekaran Wilayah

Pembinaan/Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya.

Pembentukan Wialayah

## Pemindahan Ibukota

## Pembahan batas Wilayah

Pemekaran Wialayah

- Pembagian Wilayah
- Penyerahan Urusan
- Swapar4ja/ Penataan Wilayah/ Daerah 28

129

## PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA 30

Bupati /Walikota, Tanrbahkan Kode Wilayah, Meliputi:

- Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, pelantikan,
- Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb 31
- Sambutan / Pengarahan / Amanat
- wakil Bupati /walikota, Tambahkan Kode wilayah, Meliputi:
- Pencalonan, Pengangkatan, Meninggat, pelantikan,
- Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, 32
- sekretaris Daerah Kabupatenf Kota, Tambahkan Kode
- wilayah, Meliputi: pencalonan, pengangkatan, Meninggar,
- Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, . 33

- Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah
- Muspida 1
- ,2 Forum PAN (Paniiian Anggaran Nasionai)
- .3 Forum Koordinasi L,ainnya
- ,4 Kedasama antar Kabupaten/Kota
- Pembentukut / Pemekaran Wilayah 35
- .l Pemindahan Ibukota
- ,2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
- .3 Pemabagian Wilayah Kabupaten/ Kota
- .4 Perubahan Batas Wilayah
- .5 Pemekaran Wilayah
- .6 Permasalahan Batas Wilayah
- .7 Pembenhrkan Ibukota Kabupaten/Kota
- Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/Kota, Daerah,
- Jalan 8
- Pembagian Wilayah 36
- Penyerahan Urusan 37
- Pemerintah Wilayah Kecamatan 38
- Sambutan / Pengarahan / Amanat .1
- Pembentukan Kecamatan .2
- Pemekaran Kecamatan .3
- Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan .4
- Pembentukan Perwakilan Kecamatan/ Kemantren .5
- .6
- . .7
- 139

## PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN 140

Pamong Desa, Meliputi: Fencalonan, Pemilihan, Meninggal,

- Pengangkatan, Pemberhenian, dan sebagainya 14r
- Penghasilan Pamong Desa '142
- Kekayaan Desa 143
- Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa 144
- Administrasi Desa 145

| 146 | Kew{la3'ahan |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| .1 | Pembentukan Desa/Kelurahan |
| .2 | Pemekaran Desa/Keiurahan |
| .3 | Perubahan Batas wilayah / perluasan Desa / Kelurahan |
| .4 | Perubahan Nama Desa / Kelurahan |
| .5 | Kerjasama Antar Desa / Kelurahan |
| L47 | Iembaga-lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifrkasikan Disini, Lihat 4lo Dengan perinciannya |
| 148 | Perangkat Kelurahan |
| .1 | Kepala Kelurahan |
| .2 | Sekretaris Kelurahan |
| .3 | Staf Kelurahan |
| I49 | Dewan Kelurahan |
| .1 | Rukun Tetangga |
| .2 | Rukun Warga |
| .3 | Rukun Kampung |
| 150 | LEGISLATTF MPR / DPR / DPD |
| 151 | Keanggotaan MPR |
| .1 | Pencalonan |
| .2 | Pemberhentian |
| .3 | Recall i |
| .4 | Pelanggaran |
| 152 | Persidangan |
| 153 | Kesejahteraan |
| .1 | Keuangan |
| .2 | Penghargaan |
| 154 | Hak |
| 155 | Keanggotaan DPR Pencalonan pengangkatan |
| | Persidangan Sidang pleno Dengar pendapat/Rapat Komisi |
| 156 | Reses |
| 157 | Kesejahteraan |
| .1 | Keuangan |
| .2 | Penghargaan |

- 158 Jawaban pemenntah
- 159 Hak
- 160 DPRD PROVINSi TAMBAHKAN KODE WII,A-YAi{
- 161 Keanggotaan
- .1 Pencalonan
- .2 Pengangkatan
- .3 Pemberhentian
- .4 Recall
- .5 Meninggal
- .6 Pelanggaran
- 162 Persidangan
- .1 Reses
- 163 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
- .2 Penghargaan
- 164 Hak
- 165 Sekretaris DPRD provinsi
- 166
- 167 -.
- 168
- 170 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 171 Keanggotaan
- .1 Pencalonan
- .2 Pengangkatan
- .3 Pemberhentian
- .4 Recall
- .5 Pelanggaran
- 172 Persidangan
- t73 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
- .2 Penghargaan
- 174 Hak
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 176
- 177

| 180 | HUKUM |
|--------|---------------------------------------|
| .1 | Kontitusi |
| .11 | Dasar Hukum |
| .12 | Undang-Undang Dasar |
| .2 | GBHN |
| .3 | Amnesti, Abolisi dan Grasi |
| 181 | Perdata |
| .1 | Tanah |
| .2 | Rumah |
| .3 | Utang/Piutang |
| .31 | Gadai |
| .32 | Hipotik |
| .4 | Notariat |
| 182 | Pidana |
| .1 | nenyiait Pegawai Negeri Sipil (ppNS) |
| 183 | Peradilan Peradilan Agama Islam 451.6 |
| .1 | Banhran Hulmm |
| 184 | Hulmm Internasional |
| 185 .1 | Imigrasi |
| .2 | Visa Pasport |
| .3 | Exit |
| .4 | Reentry |
| .5 | |
| | Lintas Batas/Batas Antar Negara |
| I87 | Kejaksaan |
| 188 | Peraturan Perundang-Undangan |
| .1 | |
| .2 | TAP MPR |
| .3 | Undang-Undang Dasar |
| | Peraturan |
| .31 | Peraturan Pemerintah |
| .32 | Peraturan Menteri |
| .34 | Peraturan Daerah |

| .34L | Peraturan Provinsi |
|--------|------------------------------------|
| .342 | Peraturan Kabupaten/ Kota. |
| .4 | Keputusan |
| .4I | Presiden |
| .42 | Menteri |
| .43 | Lembaga Non Departemen |
| .44 | Gubernur |
| .45 | Bupati/Walikota |
| .5 | Instmksi |
| .51 | Presiden |
| .52 | Menteri |
| .53 | Lembaga Non Departemen |
| .54 | Gubernur |
| .55 | Bupati/Walikota |
| 189 | Hukum Adat |
| .1 | Tokoh Adat/Masyarakat |
| 190 | HUBUNGAN LUAR NEGERI |
| 191 | Perwakilan Asing |
| L92 | Tamu Negara |
| 193 | Kerjasama Dengan Negara Asing |
| .1 | Asean |
| .2 | Bantuan Luar Negeri/Hibah |
| L94 | Perwakilan RI Di Luar Negeri/Hibah |
| 195 | PBB |
| 196 | Laporan Luar Negeri |
| I97 | Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN |
| 198 | |
| 199 | |
| 2OO | POLITIK |
| 2OI | Kebijaksanaan umum |
| 2O2 | Orde barr |
| 203 | Reformasi |
| 204 | |
| 205 | |

- 206

| 2LO | KEPARTAIAN |
|-------|--------------------------------------------|
| 2LI | Lambang partai |
| 2t2 | Kartu tanda anggota |
| 2L3 | Banhran keuangan parpol |
| 214 | |
| 2t5 | |
| 216 | |
| 220 | ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| 221 | Berdasarkan perjuangan |
| .1 | Perintis kemerdekaan |
| .2 | angkatan 45 |
| .3 | Veteran |
| 222 | Berdasarkan Kekaryaan |
| .1 | PEPABRI |
| .2 | Wredatama |
| 223 | Berdasarkan kerohanian |
| 224 | kmbaga adat |
| 225 | Lembaga SwadaYa MasYarakat |
| 226 | |
| 230 | ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL |
| 23I | Ikatan Dokter Indonesia |
| 2g2 | Persatuan Gur-ur Republik Indonesia |
| 233 | PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA |
| 234 | Persatuan Advokat Indonesia |
| 235 | kmbaga Bantuan Hukurn Indonesia |
| 236 | Korps Pegawai Republik Indonesia |
| 237 | Persatuan Wartawan Indonesia |
| 238 | Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia |
| 239 | Organisasi Profesi Dan Ftrngsional Lainnya |
| 24O | ORGANISASI PEMUDA |
| 241 | Komite Nasional Pemuda Indonesia |
| 242 | Organisasi Mahasiswa |
| 243 | Organisasi Pelajar |
| 244 | Gerakan Pemuda Ansor |

- 247
- 248

## 25O ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN

- 25I Federasi Bunrh Selumh Indonesia
- 252 Organisasi Buruh Internasional
- 253 Himpunan Kemkunan Tani
- 254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
- 255 Keluarga Sopir Proporsional Indonesia
- 256
- 257
- 258
- 260 ORGANISASI WANITA
- 26L Dharma Wanita
- 262 Persatrran Wanita Indonesia
- 269 Pemberdayaan Perempuan (wanita)
- 264 Kongres Wanita
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 27O PEMILIHAN UMUM
- 27L Pencalonan
- 272 Nomor Urut Partai / Tanda Gambar
- 273 KampanYe
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilih / Daltar Pemilih
- 276 Sarana
- .1 TPS
- .2 Kendaraan
- .3 Surat Suara
- .4 Kotak Suara
- .5 Dana
- 277 Pemungutan Suara / Perhihrngan Suara
- 278 PenetaPan Hasil Pemilu

Inmlah Kurci Dan Calon Terpilih

| 281 | |
|-------|--------------------------------------|
| 282 | |
| 283 | |
| 284 | |
| 3OO | KEAMANAN / KETERTIBAN |
| 301 | Kerrmanan |
| 302 | Ketertiban |
| 303 | |
| 310 | PERTAHANAN |
| 311 | Dirrat |
| 3L2 | Laut |
| 313 | Udara |
| 314 | Perbatasan |
| 315 | |
| 316 | |
| 317 | |
| 320 | KEMILITERAN |
| 32L | tr,atihan Militer |
| 322 | Wajib Militer |
| 323 | Operasi Militer |
| 324 | Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI |
| .1 | TMD |
| 325 | |
| 326 | |
| 327 | |
| 328-' | |
| 330 | KEAMANAN |
| 331 | Kepolisian |
| .1 | Polisi Pamong Prqia |
| .2 | Knmra |
| .3 | Kamling |
| .4 | Jaga Wana |
| 332 | Huru-Hara / Demonstrasi |
| 333 | Senjata Api Tajam |
| 334 | Bahan Peledak |

| 336 | Surat-Surat Kaleng |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 337 | Pengaduan |
| 338 | Himbauan / Larartgart |
| 339 | Teroris |
| 340 | PERTAHANAN SIPIL |
| 341 | Perlindungan Sipil |
| 342 | |
| 343 | |
| 344 | |
| .35O | KE"IAHATAN |
| 351 | Makar / Pemberontak |
| 352 | Pembunuhan |
| 353 | Penganiayaan, Pencurian |
| 354 | Subversi / Penyelundupan / Narkotika |
| 355 | Pemalsuan |
| 356 | Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan I KKN |
| 357 | Pemerkosaan I Perbuatan Cabul |
| 358 | Kenakalan |
| 359 | Kejahatan Lainnya |
| 360 | BENCANA |
| 361 | Gunung Berapi / Gempa |
| 3,62 | Banjir / Tanah l,ongsor |
| 363 | Angtn Topan |
| 364 | Kebakaran |
| .1 | Pemadam Kebakaran |
| 365 | Kekeringan |
| 366 | Tsunami |
| 367 | |
| 368- | I |
| 37O | KECELA.KAAI{ / SAR |
| 371 | Darat |
| 372 | Udara |
| 373 | la.ut |
| 374 | Sungai / Danau |
| 375 | |

- 377
- 380
- ffiz
- 383
- 390
- 391
- 392
- 393
- 4OO KESF^IAHTERAAN RAIffAT
- 401 Keluarga Miskin
- 402 PNPM Mandiri Pedesaan
- 403
- 404
- PEMBANGUNAN DESA 410
- Pernbinaan Usaha Gotong RoYong 4Lt
- Swadaya Gotong Royong .1
- Penataan Gotong Ro5r&lt;lng