PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Nomor 8 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR I'{ TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHABA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR I'{ TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan Pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribuai ditinjau kembali paling lama 3 {tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- l. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
· ·
•
. .
'
.
@
c
- 9 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Nomor Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
7. Peratu.ran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 62).
Dengan Penetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TE.NGGARA
. ,
t
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAM DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAM DAERAB NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIJIMAN TERTENTU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 62) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 16 point 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
ParagrafVI Penghitungan Beaamya Retribuai Izin Menc:Urikan Bangunan Gedwig
Pual 16
Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi hal:
- a. Komponen Retribusi IMB :
1. Biaya pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran:
- a) Retribusi peninjauan desain sesuai pasal 2 ayat ( 1) huruf f point 1 yang meliputi pemeriksaan gambar bangunan, pengukuran lokasi, transportasi dan gambar situasi tata letak bangunan agar tetap sesuai dengan GSB dan atau GSS dan atau GSP.
- b) Retribusi pemantauan pelaksanaan pembangunan sesuai pasal 2 ayat ( 1) huruf f point 2 agar tetap sesuai dengan RDTR, KDB, KLB, KKB.
2. Biaya pengawasan penggunaan bangunan sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf f point 3 yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
- b. Dasar Penghitungan Besarnya Tarif Retribusi.
7. 1 . Besamya retribusi dihitung dengan penetapan:
- a) Harga Satuan Bangunan adalah luas bangunan dikali dengan harga standar
bangunan yang berlaku setiap tahun.
Harga standar bangunan gedung ... Rp. 3.021.000,- / M2
Harga standar bangunan prasarana gedung terdiri dari:
• '
r&gt;
\lw'
- 1) Konstruksi pembatas/penahan/pengaman seperti : Pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap = Rp 1.358.000,I M'
- 2) Konstruksi penanda masuk lokasi seperti: Gapura = Rp 990.000,­ /M'
- 3) Konstuksi perkerasan seperti : Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya = Rp 310.000,I M2
- 4) Konstruksi penghubung seperti : Jembatan penyeberangan orang, jembatanjalan perumahan = Rp 3.450.000,- / M2
- 5) Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah seperti : Kolam renang, kolam ikan air deras = Rp 600.000,- / M2
- 6) Konstruksi menara = unit dan pertambahannya.
- 7) Konstruksi monumen, patung = unit dan pertambahannya.
- 8) Konstruksi instalasi/ gardu seperti : Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, tiang listrik/telepon = Rp. 3.021.000,- / M2
- 9) Konstruksi reklame dan papan nama = unit dan pertambahannya
- b) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan atau Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan = harga bangunan x 1,5% (satu koma lima persen).
2. Komponen Perhitungan besarnya retribusi IMB:
| lfo | ObJek Retribusi | Pe... •h"' Besamya Retribusi |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 . | Pembinaan penyelenggaraan bangunan zedunz : | |
| | a. B..- Oechuut: | |
| | 1) Pembangunan bangunan gedung barn | Luas BG x It* x 1,00 x HSbg |
| | 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, oerluasan/pemrurangan : | |
| | al Rusak Sedans | Luas BG x It * x O 45 x HSbe: |
| | bl Rusak Berat | Luas BG x It * x 0,65 x HSbe: |
| | 3) Pelestariarr/oemuearan | |
| | a) Prata.ma | Luas BG x I t * x 0,65 x HSbaz |
| | bl Madva | Luas BG x It* x 0.45 x HSba |
| | c} Utama | Luas BG x It* x 0,30 x HSbe: |
| | b. Praaarana --- ·- Gedllll£ | |
| | Volume x Indeks x 1 00 x HS b |
|----|----------------------------------------------|
| | 15% dari biaya retribusi IMB yang diteta kan |
| 2. | |
Keterangan :
1,00
= lndeks pembangunan baru
L
- Luas lantai bangunan gedung
V
= Volume/besaran (dalam satuan m2, m', unit)
I
- Indcks Indeks terintegrasi basil perkalian dari indeks-indeks parameter (terlampir)
It
Tk
- Tingkat kerusakan;
-
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
- 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg
- = Harga satuan retribusi bangunan gedung =
HSpbg
Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
(hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)
Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m- dan/atau rupiah per-satuan volume
3. Indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagai berikut:
| 11111081 | 11111081 | KLA8D'IKASI | KLA8D'IKASI | KLA8D'IKASI | KLA8D'IKASI | WAKTU PDGGURAAR | WAKTU PDGGURAAR |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| Parameter | lndeks | Parameter | Bobot | Parameter | lndeks | Parameter | lndeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| l. Hunian | o,3 I 0.5 ., | 1. Komoleksitas | 0,25 | a. Scdcrhana | 0,40 | 1. Scmcntara ianaka oendek | 0,40 |
| 2. Keagamaan | 0,00 | | | b. Tidak sederhana | 0,70 | 2. Sementara ianzka menenzah | 0,70 |
| 3. Ueaha | 3.00 | | | c. Khusus | 1,00 | 3. Tetao | 1 00 |
| 4. Sosial dan Budava | 1,00 | 2. Pennanensi | 0,20 | a. Darurat | 0,40 | | |
| 5. Khusus | 2,00 | | | b. Semi oermanen | 0,70 | | |
| 6. Ganda/Campu1 an | 4,00 | | | c. Permanen | 1,00 | | |
| | | 3. Risiko kebakaran | 0,15 | a.Rendah | 0,40 | | |
| | | 3. Risiko kebakaran | 0,15 | b. Sedanz | 0 70 | | |
| � | | 3. Risiko kebakaran | 0,15 | c. Tinem | 1,00 | | |
| | | 4. Zonasi gempa | 0,15 | a. Zona I / minor | 0,10 | | |
| | | 4. Zonasi gempa | | b. Zona I I / minor | 0,20 | | |
| | | 4. Zonasi gempa | | c. Zona III/ sedanz | 0,40 | | |
| | | 4. Zonasi gempa | | d. Zona JV / sedana | 0,50 | | |
| | | 4. Zonasi gempa | | e. Zona V / kuat | 0,70 | | |
| | | 4. Zonasi gempa | | r. Zona VI / kuat | 1,00 | | |
| | | 5. Lokasi (kepadatan bangunan 2edunR) 6. Ketinggian bangunan | 0,10 | a.RenllllanR: | 0,40 | | |
| | | 5. Lokasi (kepadatan bangunan 2edunR) 6. Ketinggian bangunan | 0,10 | b. Sedang | 0,70 | | |
| | | 5. Lokasi (kepadatan bangunan 2edunR) 6. Ketinggian bangunan | 0,10 | c. Padat | 1.00 | | |
| | | 5. Lokasi (kepadatan bangunan 2edunR) 6. Ketinggian bangunan | 0.10 | a. Rendah | 0.40 | | |
| | | 5. Lokasi (kepadatan bangunan 2edunR) 6. Ketinggian bangunan | 0.10 | b.Sedang | 0,70 | | |
| | | gedung | 0.10 | c, Tini,ai | 1.00 | | |
7. Kepemilikan
0.05
a.Yavasan
040
b. PeroranOAn
0 70
- c. Badan
1,00
usaha swasta
Catatan :
- a) · Indeks 0,3 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, clan rumah deret sederhana;
- c) Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/ bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
- b) · lndeks 0,00 untuk bangunan gedung kantot milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untk pelayanan Perizinan tertentu den jasa usaha;
4. Tabel penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung sebagai berikut JENIS BANOUNAN .,
Catatan :
| NO | JENIS BANOUNAN | BANGUNAN | PEMBANOUNAN BARU | RUSAK BERAT | RUSAK SEDANO | |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------|
| | | | lndeks | lndeks | lndeks | lndeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Konstruksi pembatas /penahan /penahan | a. Pazar b. Tanggul/ retaining | 1 00 | 065 | 045 | 0 00 |
| 1 | | wall | | | | |
| 1 | | c. Turap batas kavling/ oersil | | | | |
| 2 | Konstruksi penanda masuk lokasi | a. Oaoura | 1 00 | 065 | 045 | 0 00 |
| 2 | | b. Ocrbang | | | | |
| 3 | Konstruksi | a. Jalan | l 00 | 065 | 0 45 | 0,00 |
| 3 | perkeraaan | b. Laoanzan uoacara | | | | |
| 3 | | c. Lapangan olah raga terbuka | | | | |
| 4 | Konstruksi | a. Jembatan | l 00 | 0.65 | 0 45 | 000 |
| 4 | | b, Box Culvert | | | | |
| 5 | Konstruksikolam/ reservoir bawah | a. Kolam Renamz: b. Kolam Pemz:olahan | 1 00 | 065 | 045 | 000 |
| 5 | tanah | Air c. Reservoir di Bawah Tanah | | | | |
| 6 | Konstruksi Menara | a. Menara Antena | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 6 | | b. Menara Reservoir | | | | |
| 6 | | c. Cerobomz: | | | | |
| 7 | Konstruksi monumen | a. Tugu | 1,00 | 0,65 | 0,45 | 0,00 |
| 7 | | b. Panmz | | | | |
| 8 | Konstruksi lnstalasi/ gardu | a. lnstalasi Listrik | 1.00 | 0.65 | 045 | 0,00 |
| 8 | | b. lnstalasi Telepon/ Komunilcasi | | | | |
| 8 | | c. lnstalasi Penaolahan | | | | |
| 9 | | a. Bilboard b. | l 00 | 065 | 0.45 | 000 |
| 9 | | Papan lklan c. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tcmbuk ca.Rarl | | | | |
- ( 1 ) · lndeks 0,00 untuk prasarana bangunan gcdung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negara;
- (3) RS = Rusak Sedang ;
- (2) RB .. Rusak Berat ;
- (4) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan olch pemcrintah.
5. Besarnya tarif Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
| NO | JENIS BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI (Ro.) | HARGA SATUAN RETRIBUSI (Ro.) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| l | Banzunan Geduna *l | M2 | Ro. | 45.315 - |
| 2 | Prasarana banaunan a:eduna: : | | | |
| | a. Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman seperti : Pagar tembok/ besi dan tanmrul/ turap | M. | Rp. | 20.370,- |
| | b. Konstruksi penanda masuk lokasi senerti : Gaoura | M' | Rp. | 14.850,- |
| | c. Konstuksi perkerasan seperti: Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain selenienva | M2 | Rp. | 4.650,- |
| | d. Konstruksi penghubung seperti: Jembatan penyeberangan orang, iembatan ialan perumahan | M2 | Rp. | 51.750,- |
| | e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah seperti : Kolam renang, kolam ikan air deras | M2 | Rp. | 90.000,- |
| | f. Konstruksi menara | unit dan oertambahannva. | 1,75% | X RAB |
| | g. Konstruksi monumen, patung | unit dan nertambahannva. | 1,75% | X RAB |
| | h. Konstruksi instalasi/gardu seperti : Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, aardu telepon, tlana listrik/telepon | M2 | Rp. | 45.315,- |
| | i. Konstruksi reklame dan papan nama | unitdan nertambahannya. | 1,75% | X RAB |
- *) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/ kolom
Catatan:
1. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
3. Luas overstek/ leufel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
2. Luas bagum bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
2. Ketentuan Pasal 25 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 25
- ( 1) Struktur tarif di golongkan
Pasal 47
Dengan nama Retribusi Izin usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
Pasal 48
Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang atau pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
Pasal 49
- ( 1 ) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
Pasal 51
4. Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 dihapus.
Pasal 53
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas tempat pembudidayaan.
Pasal 55
- A. Dihapus
- B. P,mptan Peagmsaba PerUaman di Blclaug Pemhucllda:,aaa Oma kententwua perhltungannya PPP = ( Tadf Rp x 'ba/thn atau Tadf Rp x un!t/thn)
| Jema komoclltas | Jema komoclltas | Satuan | |
|-------------------|--------------------------|----------|------------|
| l . | Udang windu a. Sederhana | Per ha | 140.000,00 |
•
c
Q
· mtJJ
| | b, Madya | Per ha | Rp | 250.000,00 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| 2. | c. Maju | Per ha | Rp | 750.000,00 |
| windu system tertutup | Udang | | | |
| | a. Sederhana | Per ha | Rp | 150.000,00 |
| | b. madya | Per ha | Rp | 650.000,00 |
| | c. maju | Per ha | Rp | 1.000.000,00 |
| 3. sistem terbuka biofilter | Udang windu dengan petak | | | |
| | a. Sederhana | Per ha | Rp | 300.000,00 |
| | b. Madya | Per ha | Rp | 350.000,00 |
| 4. | c. Maju | Per ha | Rp | 600.000,00 |
| | Udangputih | | | |
| | a. Madya | Per ha | Rp | 250.000,00 |
| | b. Maju | Per ha | Rp | 350.000,00 |
| 5. | Udang rostris | | | |
| | a. Madya | Per ha | Rp | 350.000,00 |
| | b. Maju | Per ha | Rp | 600.000,00 |
| 6. | Udang vaname | | | |
| | a. Madya | Per ha | Rp | 350.000,00 |
| | b. Maju | Per ha | Rp | 750.000,00 |
| 7. | Jenis Udang Lainya | | | |
| | a.Air Payau (Tambak) | Per ha | Rp | 300.000,00 |
| | b.Karamba Jaring Apung | Per Unit | Rp | 450.000,00 |
| 8. | Jenis Ilcan bandeng di Tamb | Per ha | Rp | 300.000,00 |
| 9. | Jenis Teripang Laut kurungan | | | |
| | Pagar (penculture) | Per unit | Rp | 350.000,00 |
| 10. | Kerapu macan di Keramba Jaring Apung | Per unit | Rp | 200.000,00 |
| 1 1 . | Kerapu tikus di Keramba | | | |
| | Jaring Apung | Per unit | Rp | 200.000,00 |
| 12. | Kerapu macan di tambak | Per ha | Rp | 350.000,00 |
| 13. | Kerapu tikus di tambak | Per ha | Rp | 500.000,00 |
| 14. | Kakap Putih dan Baronang | | | |
| | Jaring Apung | Per unit | Rp | 200.000,00 |
| 15. | Kakap Putih dan Baronang Di | Per ha | Rp | 400.000,00 |
| | Tambak | | | |
| 16. 17. Jenis llcan Air | Jenis lkan Air Laut La.innya Jaring Apung Laut Lainnya Di | Per Unit | Rp | 200.000,00 |
| | Tambak | Per ha | Rp | 350.000,00 |
| 18. 19. Jenis lkan Air | Jenis lkan Air Laut Lainnya Di Jaring tancap Payau lainya Di | Per unit | Rp | 250.000,00 |
| | Tambak Di | Per ha | Rp | 400.000,00 |
| 20. | Jenis lkan Air Payau La.inya Karamba | Per unit | Rp | 200.000,00 |
| 2 1 . | Rumput | | | |
| | a. Metode apung | Per unit | Rp | 100.000,00 |
| | laut | | | |
| | b. Metode lepas dasar | Per unit | Rp | 100.000,00 |
| | c. Metode long line | Per ha | Rp | 150.000,00 |
| | d. Di tambak | Per ha | Rp | 200. 000,00 |
| 22. | lkan nila | | | |
| | a. Kolam air tenang | Per ha | Rp | 450.000,00 |
| | b.Keramba | Per unit | Rp | 150.000,00 |
| | c. Keramba Jaring Apung | Per unit | Rp | 200.000,00 |
| 23. | lkan mas | | | |
| | a.Keramba Jaring Apung | Per unit | Rp | 250.000,00 |
| | b.Keramba | Per unit | Rp | 300.000,00 |
| | c.Kolam Air Tenang | Per ha | Rp | 500.000,00 |
| 24. | Jenis lkan Air Tawar Lainya | Per unit | | 250.000,00 |
| | a.Keramba Jaring Apung | | Rp Rp | 300.000,00 |
| | b.Keramba c.Kolam Air Tenang | Per unit Per ha | Rp | 400.000,00 |
•
d.Jaring Tancap 25. Mu tiara
Per unit
Rp
Per titik
Rp 5.000.000,00
200.000,00
Koordinat
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlalru sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. O�tMtJV' 2016

Penetapan: Diundangkan di Ratahan pada tanggal '7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABIJP A T.ABABA TEJIGGARA, FARRY FREYKE LIWE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN 2016 NOMOR ,oe, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UATARA U1&gt; ho1lc.)