PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 14 Tahun 2002 tentang ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2002 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 60 SERI C NOMOR 6 TAHUN 2002 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSA NOMOR : 14 Tahun 2002 180.05/2008 TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR (berlaku 3 Desember 2002)
Pembukaan
Menimbang :
a. bahwa dengan mengantisipasi percepatan pembangunan Kota Makassar khususnya pembangunan dibidang transportasi dibutuhkan berbagai perangkat hukum yang diharapkan dapat mengatur sekaligus untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terutama yang bergerak dibidang usaha angkutan umum dalam wilayah Kota Makassar;
- b. bahwa salah satu instrument pembinaan dibidang perhubungan yang perlu diintensifkan pada era otonomi daerah dewasa ini adalah penyempurnaan terhadap pemberian jasa pelayanan perizinan usaha angkutan dengan pengenaan retribusi daerah agar dapat
mendukung peningkatan Pendapatn Asli Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan dalam Wilayah Kota Makassar.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik
3. Mengingat : Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1977 tentang Perubahan Batas-Batas daerah Kotamdya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar
- dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Pearturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotatamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang Tahun 1988 Seri D Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2000 Seri D Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas perhubungan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2000 Seri D Nomor 26);
Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar.
4. Kantor Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Makassar.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan dan atau di atas permukaan air, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.
13. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang diberi tanda khusus dan diperlengkapi dengan Argometer.
14. Perusahaan Angkutan Umum adalah perubasahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaran umum di jalan..
15. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang daan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaran umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
16. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang bermaksud mengoperasikan kendaraan umum angkutan kota pada trayek yang telah ditentukan.
17. Izin Operasi Angkutan adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang bermaksud mengoperasikan kendaraan umum atau mobil barang tidak dalam trayek dalam daerah.
18. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
19. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
20. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
21. Retribusi Perizinan Angkutan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengawasan dan pemberian perizinan-perizinan angkutan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang teritang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakuan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat terang serta menemukan tersangkanya.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumalh retribusi yang terutang.
Bagian Pertama
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum
BAB II - ANGKUTAN ORANG
Pasal 2
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang, sepeda motor dan sejenisnya yang digerakkan dengan motor penggerak.
BAB II - ANGKUTAN ORANG
Pasal 3
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilayani dengan : :
- a. Trayek tetap dan teratur; atau
- b. Tidak dalam trayek
Bagian Kedua
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur
BAB II - ANGKUTAN ORANG
Pasal 4
- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, diatur dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah terlebih dahulu mendengar pertimbaangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
BAB II - ANGKUTAN ORANG
Pasal 5
Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah trayek kota yang terdiri :
- a. Trayek Utama yang diselenggarakan dengan cirri-ciri pelayanan :
- 1) Mempunyai jadwal tetap;
- 2) Melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung dengan cirri melakukan perjalanan ulang alik secara tetap dengan pengangkutan yang bersifat missal;
- 3) Dilayani oleh mobil bus umum;
- 4) Pelayanan cepat daan atau lambat;
- 5) Jarak pendek;
- 6) Melalui tempat-tempat (shelter) yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- b. Trayek Cabang yang diselenggarakan dengan cirri-ciri
pelayanan :
- 1) Mempunyai jadwal tetap;
- 2) Melayani angkutan antas kawasan pendukung, antara kawasan pendukung dan kawasan pemukiman;
- 3) Dilayanai dengan mobil bus umum;
- 4) Pelayanan cepat dan atau lambat;
- 5) Jarak pendek;
- 6) Melalui tempat-tempat (shelter) yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- c. Trayek Ranting yang diselenggarakan dengan cirri-ciri pelayanan :
- 1) Melayani angkutan dalam kawasan pemukiman;
- 2) Dilayani dengan mobil bus umum dan atau mobil penumpang;
- 3) Pelayanan lambat;
- 4) Jarak pendek;
- 5) Melalui tempat-tempat (shelter) yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- d. Trayek Langsung yang diselenggarakan dengan cirri-ciri
pelayanan :
- 1) Mempunyai jadwal tetap;
- 2) Melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat missal dan langsung;
- 3) Dilayani oleh mobil bus umum;
- 4) Pelayanan cepat;
- 5) Jarak pendek;
- 6) Melalui tempat-tempat (shelter) yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- e. Trayek Angkutan Pinggiran Kota yang diselenggarakan dengan cirri-ciri pelayanan :
- 1) Mempunyai jadwal tetap dan atau tidak terjadwal;
- 2) Pelayanan lambat;
- 3) Dilayani oleh mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum;
- 4) Tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe C pada awal pemberangkatan dan terminal tujuan;
- 5) Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kealas jalan.
- f. Trayek Khusus yang diselenggarakan dengan cirri-ciri pelayanan sebagai berikut:
- 1) Mempunyai jadwal tetap dan atau tidak terjadwal;
- 2) Melayani angkutan antar kawasan yang tidak dilalui dan atau sebagai pendukung mobilitas penumpang angkutan umum pada masing-masing trayek a, b, c, dan trayek d diatas;
- 3) Pelayanan lambat;
- 4) Dilayani oleh Sepeda Motor Sewa (Ojek), Motor Roda Tiga (Bajay), Motor Becak, dan lain-lain kendaraan sejenis yang digerakkan dengan motor penggerak (mesin) sepeda motor.
Bagian Ketiga
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
BAB II - ANGKUTAN ORANG
Pasal 6
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari :
- a. Pengangkutan dengan menggunakan Taksi;
- b. Pengangkutan dengan cara sewa dan mobil belajar;
- c. Pengangkutan untuk keperluan parawisata;
- d. Pengangkutan khusus penumpang.
BAB II - ANGKUTAN ORANG
Pasal 7
- (1) Pengangkutan orang dengan menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pelayanan angkutan dai pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah wilayah administratif Kota Makassar.
BAB II - ANGKUTAN ORANG
Pasal 8
- (1) Pengangkutan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hruf b merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi tidak terbatas.
- (2) Pengoperasian pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mobil penumpang umum.
BAB II - ANGKUTAN ORANG
Pasal 9
- (1) Pengangkutan untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pelayanan angkutan ke dan dari daerah tujuan wisata.
- (2) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - ANGKUTAN ORANG
Pasal 10
- (1) Pengankutan khusus penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi angkutan antar jemput kepada karyawan, penghuni kawasan pemukiman, dan antar jemput anak seklah, serta antar jemput tamu hotel yang bukan kendaraan milik perusahaan biro perjalanan umum.
- (2) Pengoperasian pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mobil bus dan atau mobil penumpang.
BAB III - ANGKUTAN BARANG
Pasal 11
- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang.
- (2) Pengangkutan barang dalam kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mobil truck, pick up dan sejenisnya dengan ketentuan jumlah barang yang dapat diangkut tidak melebihi daya
angkut tipe kendaraannya setelah memperoleh Izin Operasi Khusus dari Walikota.
- (3) Teknis pengaturan mengenai jalur/ruas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pengangkutan barang dimaksud dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Makassar.
BAB III - ANGKUTAN BARANG
Pasal 12
- (1) Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas.
- (2) Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
3. 2.a. Melalui lintas yang ditetapkan untuk angkutan peti kemas;
4. 2.b.
BAB III - ANGKUTAN BARANG
Pasal 13
- (1) Pengangkutan alat berat dklasifikasikan atas :
- 1.a. Alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecahpecah sehingga beban melampaui muatan sumbu terberat;
- 1.b. Alat berat yang karena dimensinya melabihi ukuran maksimun yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkutan alat belat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- 2.a. Cara pemuatan dimasukkan dengan baik agar alat berat yang diangkut tidak jatuh dari kendaraan bermotor selama pengangkutan;
- 2.b. Pemuatan dan pembongkaran dilakukan dengan alat tertentu;
- 2.c. Menyalakan lampu isyarat berwarna kuning selama perjalanan;
- 2.d. Waktu pengoperasian kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengangkutan alat berat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
BAB IV - TATA CARA PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
Pasal 14
- (1) Awak kendaraan umum angkutan penumpang harus mematuhi ketentuan mengenai :
2. 1.a. Tatacara menaikkan dan menurunkan penumpang;
3. 1.b. Tatacara berhenti;
- 1.c. Penggunaan karcis atau pembayaran biaya angkutan;
- 1.d. Kelengkapan teknis kendaraan bermotor umum angkutan penumpang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
BAB IV - TATA CARA PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
Pasal 15
- (1) Pengangkutan barang dengan mobil barang harus memenuhi ketentuan mengenai :
2. 1.a. Tatacara menaikkan dan menurunkan barang;
3. 1.b. Tatacara mengepak atau mengikat barang yang dimuat dalam mobil;
4. 1.c. Pemberian tanda-tanda pada muatan yang menonjol pada mobil barang;
5. 1.d. Tatacara penyusunan muatan pada mobil barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA CARA PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
Pasal 16
- (1) Setiap pengusaha angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus bagi penderita cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Pertama
Izin Usaha Angkutan
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 17
- (1) Kegiatan usaha angkutan dengan kendaraan umum dilakukan oleh :
2. 1.a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. 1.b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan Daerah;
4. 1.c. Koperasi;
5. 1.d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (3) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Izin Usaha Angkutan tidak dapat dialihkan dan atau dipindah tangankan tanpa seizing Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undaangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku untuk :.
10. 5.a. Perusahaan Biro Perjalanan Umum menunjang kegiatan usahanya;
- 5.b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans;
- 5.c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
- 5.d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 18
Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari :
- a. Usaha angkutan orang dalam Trayek Tetap dan Teratur;
- b. Usaha angkutan orang tidak dalam Trayek;
- c. Usaha angkutan barang.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 19
Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dipenuhi persyaratan :
- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dan tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d;
- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit kendaraan bermotor;
- f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dari kendaraan bermotor;
- g. Pernyataan kesanggupan untuk taat mematuhi segala ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 20
- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diajukan kepada Walikota;
- (2) Izin Usaha Angkutan diberikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
3. 2.a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
4. 2.b. Trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan..
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 21
Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan diwajibkan untuk :
- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. Melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan diterbitkan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- d. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Walikota melaui Dinas.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 22
- (1) Izin Usaha Angkutan dicabut apabila :
2. 1.a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21;
3. 1.b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masingmasing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha Angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka Izin Usaha Angkutan dicabut dengan Keputusan Walikota.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 23
Izin Usaha Angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :
- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara dan atau Daerah;
- b. Memperoleh Izin Usaha Angkutan dengan cara tidak sah;
- c. Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Izin Usaha Angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha Angkutan, tatacara laporan usaha angkutan serta penatausahaan informasi perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kedua
Izin Trayek
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 25
- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota dan atau pejabat yang ditunjuknya, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Selama jangka waktu berlakunya izin dimaksud ayat (2) pasal ini diadakan pendaftaran ulang registrasi setiap tahun.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 26
Pelaksanaan pemberian Izin Trayek dapat diberikan dengan cara :
- a. Penunjukan langsung;
- b. Ditenderkan secara terbatas ataupun terbuka.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 27
- (1) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan :
2. 1.a. Memiliki Izin Usaha Angkutan;
3. 1.b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
4. 1.c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
5. 1.d. Memiliki atau menguasai faslitas perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk kepentingan tertentu, kepada perusahaan angkutan dapat diberikan izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 28
- (1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan ketentuan :
- 1.a. Adanya permintaaan angkutan yang potensial, dengan perkiraan factor muatan diatas 70 % (tujuh puluh persen);
- 1.b. Tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.
- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- 2.a. Faktor muatan rata-rata diatas 70 % (tujuh puluh persen);
- 2.b. Tersedianya fasilitas terminal yang sesuai
- (3) Walikota melalui Dinas melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor pada tiap-tiap trayej dan wajib mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 29
- (1) Perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek dapat diizinkan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor dengan ketentuan :
2. 1.a. Trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan bermotor;
3. 1.b. Fasilitas penyimpanan serta perawatan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan tetap
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 30
- (1) Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diajukan kepada Walikota.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Izin Trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 31
Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Trayek diwajibkan untuk :
- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan danam Izin Trayek;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. Meminta pengesahan dari Walikota apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan;
- e. Melaporkan setiaap bulan kegiatan operasi angkutan;
- f. Melaporkan bila terjadi mutasi perpindahan trayek.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 32
- (1) Izin Trayek dicabut apabila :
2. 1.a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- 1.b. Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak meemnuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- 1.c. Pihak-pihak atau namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
- 1.d. Beroperasi diluar Izin Trayek yang dimiliki;
- 1.e. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkutan;
- 1.f. Tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagai pengemudi;
- 1.g. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
- 1.h. Pemegang Izin Trayek tidak/belum melakukan kegiatan selama 3 (tiga) bulan sejak Izin Trayek dikeluarkan atau pemegang Izin Trayek tidak memperpanjang Izin Trayek tersebut berikut pengawasan yang telah berakhir masaa berlakunya selama 3 (tiga) bulan tanpa ada pemberitahuan.
- (2) Pencabutan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dialnjutkan dengan pembekuan Izin Trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin Trayek dicabut.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 33
Izin Trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :
- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara/Daerah;
- b. Memperoleh Izin Trayek dengan cara tidak sah;
- c. Pemegang Izin Trayek Kartu pengawasan tidak mengperasionalkan lagi kendaraannya atau mobil tersebut sudah dipindahtangankan, pindah operasi atau diplathitamkan.
Bagian Ketiga
Pengawasan Izin Trayek
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 34
- (1) Sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Izin Trayek yang telah diberikan kepada pengusaha angkutan serta sebagai akuntabilitas administrasi daerah kepada masyarakat, dilakukan pengawasan secara langsung maupun administratif atas pelaksanaan operasional setiap Izin Trayek.
- (2) Pengawasan dimaksud dalam ayat (1) merupakan jasa umum dan satu kesatuan administarsi yang tidak terpisahkan dengan Izin Trayek yang dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun berjalan kepada setiap Izin Trayek.
- (3) Jasa Umum Pengawasan tersebut dalam ayat (2) dikenakan retribusi.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 35
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan model Izin Trayek berikut teknis administratif pelaksanaan pengawasan setiap tahun sebagai obyek pengenaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dimaksud ayat (1) melampirkan :
- a. Fotocopy Izin Usaha Angkutan;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- d. Buku Asli Pengujian Kendaraan (Keur).
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 36
- (1) Untuk kepentingan pengawasan, setiap kendaraan angkutan umum diharuskan menggunakan pewarnaan dan kode trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Batas maksimun penyebaran kendaraan angkutan pada seluruh trayek dalam daerah, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penambahan terhadap batas maksimun dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan apabila tersedia peluang pemberian pelayanan (supply),
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 37
- (1) Untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki Izin Operasional Angkutan.
- (2) Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota dan atau pejabat yang ditunjuknya berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 38
Untuk memperoleh Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki Izin Usaha Angkutan;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- d. Memiliki dan menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 39
Penambahan jumlah kendaran bermotor dilakukan apabila tingkat penggunaan kendaraan bermotor diatas 60 % (enam puluh persen) dan atau
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 40
- (1) Permohonan Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan kepada Walikota.
- (2) Persetujuan atau penolakan Izin Operasi diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 41
Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin pearsi wajib :
- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Operasi.
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan.
- d. Meminta pengesahan dari pejabat izin apabila terjadi perubahan penanggungjawab.
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 42
- (1) Izin Operasi dicabut apabila :
2. 1.a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
3. 1.b. Tidak ammpu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
4. 1.c. Pihak-pihak atau namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
5. 1.d. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
6. 1.e. Tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
7. 1.f. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan Izin Operasi dicabut
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 43
Izin Operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :
- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara/Daerah;
- b. Memperoleh Izin Operasi Angkutan dengan cara tidak sah.
BAB V - PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan Izin Usaha Angkutan, tatacara pelaporan dan penatausahaan informasi perizinan diatur dengan Keputusan Walikota.
PERIZINAN TRAYEK KHUSUS
Bagian Pertama
Sepeda Motor Sewa dan Motor Roda Tiga
BAB VI - PERIZINAN TRAYEK KHUSUS
Pasal 45
- (1) Menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan bidang angkutan jalan dan
BAB VI - PERIZINAN TRAYEK KHUSUS
Pasal 46
- (1) Terhadap setiap kendaraan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur yang akan melakukan kegiatan angkutan orang secara sementara diluar trayeknya, wajib memiliki izin khusus (insidentil).
- (2) Izin Khusus (izin insidentil) dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - PERIZINAN TRAYEK KHUSUS
Pasal 47
- (1) Setiap kendaraan angkutan barang yang akan melewati ruas jalan tertentu pada waktu tertentu yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , maka dengan pertimbangan sosial ekonomi dan atau distribusi kebutuhan pokok dapat diberikan dispensasi perizinan khusus.
- (2) Izin khusus dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuknya setelah memperoleh pertimbangan teknis dari pejabat fungsional terkait dengan lalu lintas lingkungan jalan.
Bagian Pertama
Obyek, Subyek, dan wajib Retribusi
BAB VII - RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
Pasal 48
Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perizinan angkutan yang meliputi :
- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek;
- c. Pengawasan Izin Trayek;
- d. Izin Operasi;
- e. Pengawasan Izin Operasi.
BAB VII - RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
Pasal 49
Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa penerbitan perizinan dan pengawasan angkutan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VII - RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
Pasal 50
Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi membayar retribusi perizinan dan pengawasan angkutan yang diberikan Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Tata cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VII - RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
Pasal 51
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :
- a. Biaya administrasi dan penggantian Biaya Cetak;
- b. Tingkat Kesulitan Pengawasan;
- c. Aktivitas Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Penyediaan dan Penataan Rambu Lalu Lintas.
Bagian Ketiga
Golongan Retribusi dan Daerah Pemungutan
BAB VII - RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
Pasal 52
- (1) Retribusi Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum .
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di dalam Daerah.
BAB VII - RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
Pasal 53
- (1) Retribusi dimaksud Pasal 52 ayat (1), disetor langsung oleh wajib retribusi pada Kas Daerah dan atau Banhk-Bank penerima yang ditunjuk
BAB VII - RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
Pasal 54
- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi atas Pengawasan dan Penerbitan Izin Trayek Angkutan Dalam Daerah meliputi jasa pelayanan administrasi, tingkat kesulitan pengawas, aktivitas pengawasan dan pngendalian, penyiapan dan penataan rambu lalu lintas dengan ## BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII - RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
Pasal 55
Besarnya Tarif Retribusi Perizinan Angkutan ditetapkan :
- a.
- Izin Usaha Angkutan ... sebesar Rp. 250.000,-
- b. Izin Trayek (Utama, Cabang, Ranting, Langsung) untuk setiap kendaraan meliputi :
- 1) Adminstrasi......sebesar Rp. 10.000,-
- 2) Penerbitan Izin Trayek ...sebesar Rp. 100.000,-/
- 5 tahun
- 3) Registrasi Izin Trayek ...sebesar Rp. 50.000,-/ 1 Tahun
- 4) Sticker Trayek (muka belakang) .....
- sebesar Rp. 25.000,-
- 5) Pindah Trayek ... sebesar Rp. 125.000,-
- 6) Penggantian Kendaraan Balaik Nama ...
- sebesar Rp. 150.000,-
- c. Trayek Angkutan Pinggiran Kota untuk setiap kendaraan meliputi :
- 1) Adminstrasi......sebesar Rp. 6.000,-
- 2) Penerbitan Izin Trayek.. sebesar Rp. 50.000,-/ 5 tahun
- 3) Registrasi Izin Trayek ...sebesar Rp. 25.000,-/ 1 Tahun
- 4) Pindah Trayek ... sebesar Rp. 100.000,-
- 5) Penggantian Kendaraan Balaik Nama ...
sebesar Rp. 100.000,-
- d. Izin Operasi Taksi, Mobil Belajar dan Pengangkutan Khusus Penumpang untuk setiap kendaraan meliputi :
- 1) Adminstrasi......sebesar Rp. 10.000,-
- 2) Penerbitan Izin Trayek ...sebesar Rp. 75.000,-/ 1 tahun
- e. Izin Khusus Angkutan Orang untuk setiap kendaraan meliputi :
- 1) Izin Insidentil Keluar Trayek..sebesar Rp. 5.000,-
- 2) Izin Keluar Trayek Tujuan Tetap ... sebesar Rp. 100.000,-/ 1 tahun
- 3) Izin Mobil Servis Angkutan Terminal ... sebesar Rp. 100.000,-/ 1 Tahun
- f. Izin Trayek Khusus (SEpeda Motor Sewa dan Motor Roda Tiga untuk setiap kendaraan... sebesar Rp. 35.000,-
- g. Izin Operasi Angkutan Barang untuk setiap kendaraan meliputi :
- 1) 0 s/d 1.000 kg Muatan Sumbu Terberat (MTS) Rp. 120.000,-/ 1 tahun
- 2) 1.001 s/d 3.500 kg Muatan Sumbu Terberat (MTS)
12. Rp. 150.000,-/1 Tahun
- 3) 3.501 s/d 10.000 kg Muatan Sumbu Terberat (MTS)
Rp. 180.000,-/1 Tahun
- 4)
- 10.001 kg Muatan Sumbu Terberat (MTS) ketas Rp. 240.000,-/1 Tahun
Izin Dispensasi Angkutan Barang untuk setiap kendaraan Rp. 15.000,-/I bulan
BAB VII - RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
Pasal 56
Setiap keterlambatan daftar ulang pemegang retribusi perizinan dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) setiap keterlambatan.
BAB VII - RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
Pasal 57
Retribusi yang dipungut ## BAB IX MASA RETRIBUSI
BAB VII - RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN
Pasal 58
Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 59
- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 58 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila ## BAB XI
TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 60
Tatacara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 61
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 62
- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, sis, tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 63
- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan ## BAB XIII KADALUARSA
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 64
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsasetelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
2. 2.a. Diterbitkan Surat Tagihan; atau
3. 2.b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV - TATACARA PEMERIKSAAN
Pasal 65
- (1) Pemeriksan lapangan, dialkukan dengan cara :
2. 1.a. Memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran retribusi;
3. 1.b. Memeriksa masa berlaku Izin Trayek dan bukti pengawasannya, Plat Trayek, Pewarnaan Kendaraan (Blizt Samping Kode Trayek), Plat Sticker Trayek;
4. 1.c. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dengan suatu Surat Perintah Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
5. 1.d. Pegawai Non -Organik dilarang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, tetapi hanya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan;
6. 1.e. Terhadap hasil pemeriksaan yang ternyata mengandung pelanggaran Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyelidikan oleh Penyidik ## BAB XV KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - TATACARA PEMERIKSAAN
Pasal 66
- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, 6, dan 16 diancam denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam denda paling baanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang, atau pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan (2) dalam pasal ini, disetor ke Kas Daerah.
BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 67
- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, adalah :
2. 2.a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
3. 2.b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan/Retribusi Daerah tersebut;
4. 2.c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
5. 2.d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
6. 2.e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
7. 2.f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
8. 2.g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
9. 2.h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan/Retribusi Daerah;
- 2.i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 2.j. Menghentikan penyidikan;
- 2.k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68
- (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku surut dan Izin Trayek, Izin Operasi dan segala bentuk izin telah dikeluarkan dn atau yang telah terproses dengan sah sebelum tanggal diundangkannya Peraaturan Daerah ini, dinyatakan masik berlaku paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Perturaan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pasal-pasal yang mengatur mengenai Izin Trayek dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Retribusi Terminal dan Pemberian Izin Trayek Angkutan Umum, Bis, daan non-Bis, serta Penggunan Fasilitas Penunjang Terminal Kotamadya Daerah Tingkat II
Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 1992, Seri B Nomor 1), dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan Walikota.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Penetapan: Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 3 Desember 2002

Penandatangan: WALIKOTA MAKASSAR, ttd H. B. AMIRUDDIN MAULA

Penetapan: ## Diundangkan di Makassar ## Pada tanggal 12 Desember 2002

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, ## Drs. SUPOMO GUNTUR Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 010 103 877 ## LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR Nomor : 60 Tahun 2002 Seri C Nomor : 6
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 14 TAHUN 2002 TENTANG
## ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI ANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR
## I. PENJELASAN UMUM.
Peraturan Daerah tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan dalam Wilayah Kota Makassar dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan angkutan jalan maupun efektifitas pemungutan retribusi perizinan angkutan yang telah berkembang dinamis agar mampu memberi kontribusi yang optimal terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan dibidang transportasi yang berlangsung dewasa ini.
Dalam sistem transportasi jalan terdapat tiga komponen utama yang saling berinteraksi dan terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen tersebut mutlak harus ada. Jika salah satu dari komponen itu tidak ada maka tidak ada transportasi. Ketiga komponen itu adalah manusia, kendaran, dan prasarana jalan. Manusia sebagai operator kendaraan dan jalan sebagai media yang digunakan kendaraan beroperasi.
Disamping ketiga komponen tersebut membentuk suatu sistem transportasi jalan, ketiga komponen ini juga merupakan penyebab terjadinya permasalahan di jalan raya, misalnya kecelakaan lalulintas, baik secara langsung
maupun tidak langsung, sehingga perlu adanya suatu tatanan yang jelas mengatur agar dapat memberikan ketertiban, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan itu sendiri.
Untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur maka pengawasan terhadap faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan angkutan jalan maupun dalam kaitan Pendapatan Asli Daerah dibidang retribusi perizinan dan senantiasa menjadi sasaran pembinaan yang lebih intensif mengingat misi transportasi jalan adalah urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/d Pasal 4 : Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
: Pembagian Trayek Kota dimaksud dalam pasal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara konsisten dengan pertimbangan pola tataguna tanah, pola pergerakan penumpang angkutan umum, kepadatan penduduk, daerah pelayanan dan karateristik jaringan sehingga masih memerlukan pengaturan lebih lanjut terutama - Pasal 6 huruf a pengaturan khusus yang berkaitan dengan pemberlakuan kelas jalan yang dapat dilayani oleh kendaraan angkutan umum sesuai klasifikasi kendaraan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. - Penyelenggaraan angkutan Taksi dilakukan dengan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus serta dilengkapi dengan Argometer dan beroperasi dalam wilayah operasi terb