Unknown Unknown Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pe ne ra pan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah; - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan peningkatan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Merangin tentang Sis tern dan Prosed ur Pengelolaan Keuangan Dae rah Kabupaten Merangin. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan D aerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia . o or 3688); 3. dang- · ·:: ________________ ar;z . io .. or 28 Tahun 1999 ten tang Pe .. \_ ·e.e::~-a.~2.c.:: . : 52.:-a. :.·a:,g Bersih dan Be bas dari Kor: ________________ ?s: · .,,; ::s:-:-:.e (Lembaran Negara ~"'?-:J .·. · 5, Tambahan 4. Undang-Undang .omor ::::~ :a.-:-:: : 999 ten tang Pembentukan Kab pa en Saro.angun, Kabupaten Tebo, Kabupaten M aro .Jarnbi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 13. 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Undang-undarig . .ornor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintanan ...,ae=-a:-: Lernbaran Negara Republik ndonesia .a.. . .:. . 'omor 244, Tambahan Lernbaran .:-g::-=. ::&gt;e::\_:: - , .ndone sia Nomor 5587 ) se::: aga:::: a..::a : 0 = -derigan Peraturan 2012 Pernerintah Periggar.ti -· \_\_ !:.--=-=-~-5 . .ornor Tahun 20 4 entang ?e:--=:.:=~:-2.: ________________:::c:a1.g'ndang Nomor 23 Tahun 2 :~ :e:::ar.; ?e:::e:::::ahan Daerah (Lembaran Negara Rep-::.:.. :::c ne sia Tahn 2014 Nomor 246, Tarnbahar; egara Republik Indonesia Nomor 5589 ; 2 - 58 Tahun 2005 Daerah (Lembaran Tahun 2005 Nomor Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Negara Republik Indonesia 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578); 12 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertangunggajawaban Bendahara serta Penyampaiannya; - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 ten tang Penerapan Standar Akuntansi Pemerin tah Berbasis Akrual Pad a Pemerin tah Dae rah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1425); - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 tahun 2008 entang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekriis Daerah Kabupaten Merangin (Lernbaran Daerar; Ka ouoaten Merangin Tahun 2014 Xomor MEM .,... ·sK .. ~ ... · (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Merangin tentang Sis tern dan Prosed ur Pengelolaan Keuangan Dae rah Kabupaten Merangin.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan D aerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia . o or 3688);
3. dang- · ·:: ________________ ar;z . io .. or 28 Tahun 1999 ten tang Pe .. \_ ·e.e::~-a.~2.c.:: . : 52.:-a. :.·a:,g Bersih dan Be bas dari Kor: ________________ ?s: · .,,; ::s:-:-:.e (Lembaran Negara ~"'?-:J .·. · 5, Tambahan
4. Undang-Undang .omor ::::~ :a.-:-:: : 999 ten tang Pembentukan Kab pa en Saro.angun, Kabupaten Tebo, Kabupaten M aro .Jarnbi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-undarig . .ornor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintanan ...,ae=-a:-: Lernbaran Negara Republik ndonesia .a.. . .:. . 'omor 244, Tambahan Lernbaran .:-g::-=. ::&gt;e::\_:: - , .ndone sia Nomor 5587 ) se::: aga:::: a..::a : 0 = -derigan Peraturan 2012
·
Pernerintah Periggar.ti -· \_\_ !:.--=-=-~-5 . .ornor Tahun 20 4 entang ?e:--=:.:=~:-2.: ________________:::c:a1.g'ndang Nomor 23 Tahun 2 :~ :e:::ar.; ?e:::e:::::ahan Daerah (Lembaran Negara Rep-::.:.. :::c ne sia Tahn 2014 Nomor 246, Tarnbahar; egara Republik Indonesia Nomor 5589 ; 2
- 58 Tahun 2005 Daerah (Lembaran Tahun 2005 Nomor Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Negara Republik Indonesia 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578); 12
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertangunggajawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 ten tang Penerapan Standar Akuntansi Pemerin tah Berbasis Akrual Pad a Pemerin tah Dae rah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1425);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 tahun 2008 entang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekriis Daerah Kabupaten Merangin (Lernbaran Daerar; Ka ouoaten Merangin Tahun 2014 Xomor
MEM .,... ·sK .. ~ ... ·:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI . ER~ ·G:.. 7~.' A~G SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAA KE "A. 'GA.' DAERAH KABUPATEN MERANGIN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2
- Perr..erintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bupati adalah Bupati Merangin.
- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 5
- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. ::.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, bab lainnya yang sah.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24. \_\_ .nvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royal ti, manfaat sosial dan/ atau :nanfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pernerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
25. . Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat :::&gt;PA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran o.eh pengguna anggaran.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro ke a: gar bagian keuangan selaku 3endahara Umum Daerah.
52. Dokumen Pe aksanaan Perubaha: Angga: c.: :::::--=: ________________, :· c.:-.5 se.a: u ·a disingkat DPPA-SKPD adalah doki mer. yarig ::-~:::~a: perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan \_;ang .g-...:::a:&lt;a.. sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
53. Fakta integritas adalah surat pemyataan yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen/ panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (Procurement Unit) penyedia barang/ jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
29. --Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
30. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 26
32. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
33. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
34. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.
35. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 0
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
37. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya =-:s.:.. gkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna :: ________________--:s:garan/kuasa pengguna anggaran un uk penerbitan SP20 atas
38. beban beban perigel ara DPA-SKPD yang ipergi , akan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
73. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
74. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
41. "S. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPMLS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban perigeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
42. -6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD ## BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2
- \_ Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pernegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- -Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- :, Kepala Sadan Penge o aar Keuangar. car; .- se; Daerah (BPKAD) selaku ?PKO; dan
- -Kepala SKPD se aku pe aoac pe::55"""":-::: :..:-
Pasa, 2
- ekretaris Dae rah selaku koorc \_.::c..:::: ; \_:-.5-e.::.c..a:: xe angan daerah zerkaitan dengan peran dar; : ________________:.gs.:.\_.a c.a.arr; mernbantu Bupati --:enyusun kebijakan dan merigx orc.nasixar; pen ·elenggaraan urusan ; ... merintahan daerah terrnasuk perige.o.aan xeuangan daerah.
- ="?KD adalah Kepala Sadan Penge o a Keuangan dan Aset Daerah .:abupaten Merangin.
- ~laksana Fungsi BUD dilaksanakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten . erangin selaku pelaksana fungsi pengelolaan keuangan daerah.
Pasal 4
\_=-ati atas usu! Kepala BPKAD
Pasal 5
:=s:=. dan Prosedur Pengelolaaan Keuangan Daerah yang meliputi tata cara ---~:-nan APBD/perubahan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan --.mtansi, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan -... - ... -Kabupaten Merangin tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan ---~-a, X.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

## BAB III

## KRTENTUAN PERALIHAN

-.-,-----=' yang belum diatur dalarn Peraturan Bupati mi sepanjang mengenai ----· - er aksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

.:=..:: berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Merangin z : : 4 Tahun 2012 ten tang Sistern dan Prosedur Pengelolaan Keuangan ~-: Ka bu paten Merangin (Serita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 ::r :4) dinyatakan tidak berlaku lagi.

--~ ran Bupati ini rnulai berlaku sejak tanggal Januari 2015.

.: ________________gar setiap orang mengetahuinya, !TICr.:~::-::.a.xar; pengundangan oeraruran Bupati ini dengan penernpatannya a.arn Serita Daerah :abupaten Merangin.

Ditetapkan di

Bangko

Pada ta..nggal

4 - 1 "2.. 2014

BUPATI MERANGIN


H. AL HARIS

- ~~ARIS DAERAH =-·ATEN MERANGIN

- :angkan

di Bangko

- anggal

&gt; - I ~ - 20 14

d

-.:·3AWAIHI

A DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR

- an sesuai dengan aslinya -.:. .. :.A BAGIAN HUKUM


1 006