PERATURAN BUPATI MA Nomor 15 Tahun 2016 tentang PIAGAM AUDIT INTERNAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA (berlaku 25 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU UTARA,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju Utara tentang Piagam Audit Internal.
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Memperhatikan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah.
8. : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Piagam Audit ( Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;
6. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Mamuju Utara.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP
BAB III - PIAGAM AUDIT INTERNAL
Pasal 3
- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Kode Etik Dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.
- (2) Piagam Audit Internal dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran ditandatangani oleh Bupati Mamuju Utara.
- (3) Bentuk,isi dan penjelasan piagam audit internal diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 25 April 2016

BUPATI MAMUJU UTARA, TTD H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA,


H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 15

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 2015

SEKRETARIS DA

H

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR

:

15 TAHUN 2016

TAHUN :

25 APRIL 2016

TENTANG :

PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

## PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

## 1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern ( Internal Audit Charter ) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kabupaten, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA
- a. Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara adalah sebagai berikut :
- i. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
- ii. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
- iii. Inspektur Kabupaten Mamuju Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Mamuju Utara sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
- iv. Inspektur Kabupaten Mamuju Utara bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- v. Auditor Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Inspektur Kabupaten Mamuju Utara.

## 3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA

## a. Visi :

Visi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara adalah :

'Terwujudnya Pengawasan dan Pembinaan uang Berkualitas dan Akuntabel Menuju Mamuju Utara yang Bermartabat'.

Visi ini diharapkan dapat mendukung satu dari 3 (tiga) visi Kepala Daerah yaitu 'Bermartabat' yang diartikan sebagai keinginan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Sejatinya, kemartabatan pemerintahan hanya dapat diwujudkan jika pemerintah daerah mampu melepaskan diri dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat, dan menjadi pengayom bagi seluruh kelompok dan golongan tanpa diskriminasi

## b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pengawasan;
- 2) Melakukan pencegahan secara dini terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dan kekayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.

Penerapan misi lebih diarahkan kepada penguatan seluruh aktifitas organisasi guna melakukan pengawasan dalam upaya mendorong tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara baik dan stabil yang sesuai dengan peraturan perundangundangan. Wujud dari penerapan misi menunjukkan tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara di amsa mendatang dalam kurun waktu tertentu, dengan segala hambatan dan tantangan yang dihadapi termasuk factor penunjang.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- b. Penyusunan perencanaan strategis jangka panjang pengembangan kapasitas Inspektorat dan profesionalisme sumber daya aparat pengawasan;
- c. Perencanaan, pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan

manajemen pengawasan;

- d. Perencanaan program pengawasan;
- e. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dengan instansi terkait;
- h. Penyelenggaraan kesejahteraan dan bina mental aparat pengawas
- i. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pemutakhiran dan penyajian data hasil pemeriksaan; dan
- j. Penyelengaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan

h. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

## 5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

- Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara memiliki kewenangan untuk :
- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern

## 6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Mamuju Utara.
7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA
7. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten

Mamuju Utara adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara; dan
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara meliputi :

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah

## 8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA
- a. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus

## 10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor; dan
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural

## 11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

## A. INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- B. INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
- a. Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan
- C. INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN
- a. Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- D. INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
- a. Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi
1. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. sosialisasi SPIP;
3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah
- b. Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- c. Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang

dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor

## 12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati

BUPATI MAMUJU UTARA,