PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 35 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG MILIK DAERAH (berlaku 9 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang:a.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan perlu dilakukan sensus setiap lima tahun sekali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG MILIK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek selaku pengelola barang milik daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek selaku pembantu pengelola barang milik daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek selaku pengguna barang milik daerah.
9. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah, menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengurus barang dalam pemakaian.
10. Penyimpan barang adalah pegawai yang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna.
11. Tim Sensus Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Sensus BMD, adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati yang bertugas sebagai pelaksana dan koordinator dalam kegiatan sensus barang milik daerah dengan diketuai oleh sekertaris daerah sebagai pengelola barang.
12. Tim Sensus Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Sensus BMD SKPD, adalah Tim yang dibentuk oleh kepala SKPD dengan tugas melaksanakan sensus barang milik daerah di tingkat lingkungan SKPD masing - masing.
13. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat Jwalita, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
14. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Sensus Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Sensus BMD, adalah pelaksanaan pencatatan semua barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
17. Kartu Inventaris Barang, yang selanjutnya disingkat KIB, adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
18. Kartu Inventaris Ruangan, yang selanjutnya disingkat KIR, adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan.
19. Buku Inventaris, yang selanjutnya disingkat BI, adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu inventaris barang sebagai hasil sensus di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
20. Buku Induk Inventaris, yang selanjutnya disingkat BII, adalah gabungan/kompilasi dari buku inventaris.
21. Rekapitulasi Buku Inventaris adalah rekapitulasi barang inventaris menurut golongan, kode bidang barang, nama bidang barang, jumlah dan harga/nilai.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sensus BMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Sensus BMD;
- b. mendukung perencanaan kebutuhan BMD;
- c. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD;
- d. memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menghasilkan BII.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. asas pelaksanaan Sensus BMD;
- b. sasaran Sensus BMD;
- c. pelaksana Sensus BMD;
- d. tata cara pelaksanaan Sensus BMD;
- e. pelaksanaan sensus BMD;
- f. pembiayaan; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban.
BAB IV - ASAS PELAKSANAAN SENSUS BMD
Pasal 4
Sensus BMD dilaksanakan sesuai dengan asas:
- a. keseragaman yaitu adanya kesamaan seluruh SKPD dan unit kerja dalam melaksanakan Sensus BMD;
- b. fleksibilitas yaitu dilaksanakan terhadap seluruh barang dan menampung semua data barang yang diperlukan serta dilaksanakan dengan mudah oleh semua petugas;
- c. efisiensi dan efektifitas yaitu menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang diharapkan;
- d. kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemanfaatan, serta pengamanan BMD; dan
- e. kepercayaan yaitu data dan informasi hasil Sensus BMD oleh SKPD/unit kerja yang telah diyakini kebenarannya, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB V - SASARAN SENSUS BMD Pasal 5
Pasal 5
- (1) Sasaran Sensus BMD meliputi:
- a. BMD pada SKPD;
- b. BMD pada BUMD; dan
- c. Barang Milik Negara yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.
BAB VI - PELAKSANA SENSUS BMD Pasal 6
Pasal 6
- (1 ) P elaksana Sensus BMD terdiri dari :
- a. Pengelola Barang dengan dibantu oleh Tim Sensus BMD; dan
- b. Pengguna Barang dengan dibantu oleh Tim Sensus BMD SKPD.
- (2) Pengelola Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus BMD.
- (3) Pembentukan Tim Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan pembentukan Tim Sensus BMD SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
- (4) Pembentukan Tim Sensus BMD SKPD oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan susunan terdiri dari:
- penanggung jawab/ : Kepala SKPD;
- a. pengarah
- b. ketua :
Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah dan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah /Sekretaris pada Badan, Dinas, Kecamatan, Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit/Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor dan Satuan;
- c.
sekretaris : atasan langsung Pengurus Barang dan Penyimpan Barang;
- d. anggota
- 1. Pengurus Barang;
2. Penyimpan Barang;
3. pembantu Pengurus Barang;
4. pembantu Penyimpan Barang; dan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Sekretaris Kelurahan.
- (5) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan dapat membentuk Tim Sensus BMD pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan.
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS BMD Pasal 7
Pasal 7
- (1) Tata cara pelaksanaan Sensus BMD tahun 2015 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang wajib melaksanakan Sensus BMD di lingkungannya masingmasing.
- (3) Pelaksanaan Sensus BMD meliputi seluruh barang inventaris baik tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dikelola oleh Daerah.
- (4) Pelaksanaan Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mencermati dan mengoreksi KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F;
- b. mengisi KIR;
- c. menyusun BI;
- d. menyusun RBI; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Sensus BMD kepada Pembantu Pengelola Barang.
- (5) Penggolongan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Contoh formulir blangko KIB dan KIR serta tata cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PELAKSANAAN SENSUS BMD

## Pasal 8

- (1) Sensus BMD dilaksanakan dengan metode pencacahan seluruh barang inventaris sesuai kondisi yang sebenarnya dan pencocokan dengan data inventaris barang SKPD per 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 sebagai data pembanding.
- (2) Pengguna Barang wajib menyampaikan hasil Sensus BMD kepada Pengelola Barang cq. Pembantu Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan, kecuali untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan paling lambat 4 (empat) bulan.
- (3) Pengguna Barang selaku penanggung jawab pelaksana Sensus BMD di lingkungannya wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Sensus BMD secara periodik tiap akhir bulan kepada Pengelola Barang cq. Pembantu Pengelola Barang.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sensus BMD Tahun 2015 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015.

## BAB X

## PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 10

- (1) Pengelola Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus BMD pada tingkat kabupaten dan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus BMD pada SKPD masing-masing.
- (2) Tim Sensus BMD tingkat kabupaten bersama Tim Sensus BMD tingkat SKPD melakukan kompilasi BI SKPD menjadi BII Pemerintah Daerah.
- (3) Atas dasar hasil kompilasi BI SKPD menjadi BII Pemerintah Daerah, Tim Sensus BMD tingkat Kabupaten menyusun laporan hasil Sensus BMD kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan atas BMD melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (4) Terhadap permasalahan dan/atau kesalahan yang harus diselesaikan berdasarkan kebijakan dan/atau ketentuan hukum serta mempunyai nilai material yang penyelesaiannya memerlukan pentahapan dan waktu yang cukup lama (lebih dari 3 bulan), dibuat laporan tersendiri disampaikan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan atas BMD melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (5) Sensus BMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 9 Juli 2015

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001