PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Nomor 2 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 5 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Kabupaten Bulungan;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Menetapkan:
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bulungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan sehubungan dengan kedudukannnya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam bentuk uang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua,Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota pada Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, atau Alat Kelengkapan lainnya.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota pada panitia khusus yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna yang membahas hal-hal yang bersifat khusus atau tertentu.
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD, meliputi:
1. Uang Representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. Tunjangan Beras;
4. Uang Paket;
5. Tunjangan Jabatan;
6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
7. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3
- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang Representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang Representasi ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi ketua DPRD.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4
- (1) Tunjangan keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan Tunjangan Beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5
Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6
Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7
- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
- d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);
7. dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8
- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan
untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12
- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/wakil bupati di Daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17
- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18
- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.
Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdiansebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 20
- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 21
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 22
- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penganggaran dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; dan
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali.
8. dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; dan
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali.
13. dari Uang Representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum ; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional Pimpinan DPRD lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional Pimpinan DPRD setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 23
- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
- yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRDsesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24
- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 25
- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan
Sekretariat DPRD dengan ## BAB IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 26
- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa Uang Representasi, Uang Paket, tunjangan keluarga, Tunjangan Beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 9), sepanjang mengatur tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Agustus 2017 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Agustus 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 2

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, JOTAM LS, SH. Pembina Tk.I / IVb Nip.196305061992031009 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (27/1/2017)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
## PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.
Tolok ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.
Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan
kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'pajaknya' adalah pajak