Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 2017 tentang HAKKEUANGAN DANADMINISTRATIF PIMPINAN DANANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Mengingat...
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERING ILIR NOMOR 11 TAHUN2017
TENTANG
HAKKEUANGANDANADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTADEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR,
Menimbang:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali; 1
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Mengingat ...
2
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat:
2. Indonesia Tahun 1945;
3. Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 1959 tentang 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
4. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1 2004 tentang Tahun 3. Undang-Undang Nomor
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang ...
3
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri...
--,------
-\_---\_.
Menetapkan
:
4
(
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENOGANKOMERINGILIR
dan
BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 2
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka dan angka 3.
Pasal 4
- (1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 huruf a angka l.
- (2)Dang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
Pasa15
- (1)Dang representasi Ketua DPRDsetara dengan gajipokok Bupati.
- (2)Dang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3)Dang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
Pasa16
2
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka dan angka 3.
2. (2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
3. (3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan.
Bagian Keempat
Dang Paket
Pasa17
- (1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a angka 4.
- (2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setiap bulan.
- (3)Dang peket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan,
Bagian ...
--\_--------------\_-\_-\_---------------\_-\_--
-\_-------\_-----\_---
-------\_--------------\_----
7
Bagian Kelima Tunjangan Jabatan Pasa18
- (1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 huruf a angka 5.
- (2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Keenam Tunjangan Alat Kelengkapan Pasa19
- (1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 6.
- (2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksudp ada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjanganjabatan Ketua DPRD;
- b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;dan
- d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen )dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
Bagian Ketujuh Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Pasal 10
- (1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alatkelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 7.
Besaran...
--------\_.\_-
---
.--\_.\_.
\_\_.\_-----
8
Pasal 9
- (2)Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
Pasal 10
- (1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alatkelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 7.
Besaran...
--------\_.\_-
---
.--\_.\_.
\_\_.\_-----
8
- (2)Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Pasal 11
Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1.
Pasal 12
- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
Pasal 13
- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)terdiri atas 3 (tiga)kelompok, yaitu:
- a. tinggi;
- b. sedang;dan
- c. rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf a.paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b,paling banyak 5 (lima)kali dari uang representasi Ketua DPRD;dan
- c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c,paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD. C
Pasal 15
- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan data realisasi APBD2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses
Pasal 16
Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRDdiberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 huruf 1 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 2 1
Pasa117 ...
-----~-
Pasal 17
Ketentuan mengenai besaran pemberian tunjangan kumunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan reses.
BABIII
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DANANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18
- (1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRDterdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga; C
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
Bagain Kedua
Jaminan Kesehatan
Pasal 19
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. a
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) juga termasuk suamiJ istri dan anak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasa120 ...
..
---~-~--
Pasa120
- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksanaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak terrnasuk suamij istri dan anak. 1
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Bupati,
Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Pasa121
Jaminan Kecelakan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Keempat Pakaian Dinas dan Atribut Pasal22
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)huruf d.
- (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. e
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
Ketentuan ...
12
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakain dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta
Kendaraan Dinas Jabatan
Pasa123
- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat huruf adan huruf b sesuai standar
Pasal 26
- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus
Pasal 27
- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus
Pasal 30
- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRDdisediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Belanja...
-------.----\_
...
\_-
-------
15
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud padaayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRDyang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRDtidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)huruf c.
Pasal 31
Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang - undangan.
BABIV
UANGJASAPENGABDIAN PIMPINAN DANANGGOTA DPRD
Pasal 32
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRDyang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan l(satu} tahun, diberikan uangjasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; 2
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga)bulan uang representasi; 3
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun,diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan 4
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima)bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi. e 5
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang- undangan.
Pasal 33
--\_.\_----\_-------
------
Pasa133
- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uangjasa pengabdian.
BABV
BELANJAPENUNJANGKEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasa134
- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:
- a. program;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi. e
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disusun ## BAB VIn KETENTUAN PENUTUP Pasa146
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 21) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif dan Anggota DPRDdicabut dan dinyatakan tidak. berlaku. 1
Pasal 47
-~
~-~--~--~.~--~~---------~----.
.~-, ~~~~
~~
22
Pasa147
- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lamb at 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah lUI diundangkan.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
Pasa148
Peraturan Daerah ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering llir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal, 11 2,eptember 2017

Penetapan: 2017 Diundangkan di Kayuagung pada t~gga: 11 Septe:rrb:~r \_.,""'~:". - ,- PATENOGANKOMERINGILIR, LEMBARAN DAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR..1.1 NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGIT' SUMATERASELATANTAHUN2017 NOMOR..1{J,l "--\_"------\_-\_-\_.\_\_.\_-\_-------\_--