PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 1 Tahun 2014 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 - 2034 (berlaku 21 Mei 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kawasan Perbatasan Negara merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Selain merupakan kawasan yang berfungsi bagi pertahanan kedaulatan negara, berfungsi pula sebagai sarana perwujudan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang sejahtera, dan sekaligus menjaga kelangsungan fungsi perlindungan dan konservasi hutan tropis dunia;
- b. bahwa Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan merupakan kawasan yang memerlukan prioritas dalam percepatan pembangunan;
- c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi daratan, udara, dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan satu kesatuan perlu dikelola secara terpadu antara sektor, daerah dan masyarakat, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3888); sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesi tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4374) menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959):
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956):
13. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. Peratuaran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014- 2034.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
16. Beranda Depan Negara adalah wilayah di perbatasan negara yang dapat berfungsi sebagai penunjuk tentang kondisi dan jati diri bangsa Indonesia yang bermartabat dan berdaulat.
17. Kawasan Konservasi Dunia dan Kawasan Lindung Strategis Nasional adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan berskala internasional dan nasional.
18. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat permukiman kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan luasan minimal 30% dari luas areal kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya.
25. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
26. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
29. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan.
31. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
32. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
33. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
34. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km 2 .
35. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfatan ruang adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
39. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
40. Perizinan adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.
41. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
42. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
43. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
44. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
45. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
46. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
47. Hutan Kelola Desa adalah areal berhutan dalam wilayah administrasi desa yang berada di areal penggunaan lain atau non kawasan hutan.
Bagian Kedua Ruang Lingkup Dan Batas Wilayah Kabupaten
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mencakup :
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur dan pola ruang wilayah;
- c. penetapan kawasan strategis;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) RTRWK mencakup ruang darat, ruang perairan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkup wilayah kabupaten meliputi batas yang ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
RTRWK menjadi pedoman untuk:
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
BAB II - Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
Pasal 5
Penataan ruang Daerah bertujuan untuk 'Mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman,
nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi'.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
BAB II - Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
Pasal 6
Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas:
- a. pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan ekowisata;
- c. pengembangan agropolitan;
- d. pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- e. pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal;
- f. pengembangan kawasan perbatasan;
- g. pengembangan infrastruktur;
- h. penanganan kawasan rawan bencana; dan
- i. peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang
BAB II - Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
Pasal 7
- (1) Strategi pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati, terdiri atas:
- a. mempertahankan luas kawasan hutan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan;
- b. mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan;
- c. merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi (penurunan) dan melestarikan keanekaragaman hayati;
- d. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekosistem kawasan hutan produksi;
- e. menata kembali kampung yang berada di dalam kawasan hutan;
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan;
- g. menetapkan koridor penghubung Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun;
- h. menyusun rencana pengelolaan koridor yang partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- i. mengembangkan infrastruktur yang ## BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu Umum
BAB II - Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
Pasal 8
- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi :
- a. pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat Kegiatan

## Pasal 9

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. PKSN;
- b. PKW;
- c. PKL;

- d. PPK; dan
- e. PPL.
- (2) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kota Badau.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kota Putussibau.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kota Nanga Tepuai dan Semitau.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan perkotaan Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
- b. kawasan perkotaan Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;
- c. kawasan perkotaan jongkong di Kecamatan Jongkong;
- d. kawasan perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah; dan
- e. kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Desa Bika di Kecamatan Bika;
- b. Desa Boyan Tanjung di Kecamatan Boyan Tanjung;
- c. Desa Semangut di Kecamatan Bunut Hulu;
- d. Desa Nanga Suruk di Kecamatan Bunut Hulu;
- e. Desa Nanga Embaloh di Kecamatan Embaloh Hilir;
- f. Desa Banua Martinus di Kecamatan Embaloh Hulu;
- g. Desa Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang;
- h. Desa Nanga Kalis di Kecamatan Kalis;
- i. Desa Martadana di Kecamatan Pengkadan;
- j. Desa Sungai Antu di Kecamatan Puring Kencana;
- k. Desa Sejiram di Kecamatan Seberuang;
- l. Desa Selimbau di Kecamatan Selimbau;
- m. Desa Semalah di Kecamatan Selimbau;
- n. Desa Miau Merah Simpang Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- o. Desa Nanga Dangkan di Kecamatan Silat Hulu; dan
- p. Desa Nanga Suhaid di Kecamatan Suhaid;

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

## Pasal 10

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

Comment [A1]: di lampiran penjelasan perlu penjelasan kota putussibau terdiri dari : Kecamatan putussibau utara dan selatan

Comment [A2]: jongkong berubah dari PPL menjadi PPK

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas jaringan jalan, dan jaringan prasarana lalu lintas; dan
- b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Rencana jaringan jalan arteri primer (PKSN), terdiri atas:
1. batas Kabupaten Kapuas Hulu - Sungai Antu - Nanga Kantuk - Badau - Lanjak - Mataso - Tanjung Kerja Putussibau - Kedamin - Nanga Erak - Batas Kalimantan Timur;
2. Nanga Erak - Batas Kalimantan Tengah;
3. Batas Kota Putussibau - Semangut - Tepuai - Simpang Sejiram - Simpang Nanga Silat - Sintang; dan
4. Batas Kedamin - Kalis - Semangut - Tepuai - Simpang Sejiram - Simpang Nanga Silat - Batas Kabupaten Sintang
- b. Rencana jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas: Simpang Sejiram - Semitau - Nanga Kantuk
- c. Rencana jaringan jalan lokal primer, terdiri dari:
1. Simpang Silat - Nanga Silat;
2. Simpang Sungai Luar - Mangin - Nanga Bunut ;
3. Bongkong - Dangkan - Landau Kumpang - Tepuai;
4. Bongkong - Dangkan - Nanga Lungu - Riam TapangLandau Kumpang;
5. Nanga Danau - Nanga Suruk - Temuyuk;
6. Nanga Embaloh - Nanga Manday - Kedamin;
7. Tekudak - Tanjung - Tekalong;
8. Boyan Tanjung - Nanga Taman - Tepuai;
9. Menendang - Mawan - Nanga Temenang;
10. Simpang Senara - Simpang Sekubah - Jongkong;
11. Simpang Sekubah - Mensusai - Selimbau;
12. Suhaid - Simpang Mensusai;
13. Sejiram - Menapar;
14. Nanga Kantuk - Sungai Antu;
15. Mataso - Ulak Pauk;
16. Semalah - Mangin; dan
17. Simpang Nanga Lot - Nanga Luan.
- d. Rencana jaringan jalan lingkungan primer, terdiri dari:
1. Kenerak - Menapar;
2. Mawan - Tapang Tua - Ujung Said;
3. Semangut - Segita;
4. Simpang Empat Suruk - Nanga Payang - Landau Kaloi;
5. Rantau Kalis - Nanga Lebangan;
6. Apan - Ulak Paok;
7. Mataso - Sadap;
8. Ukit-ukit - Sumpak Sengkuang;
9. Badau - Pesayah;
10. Sungai Tembaga - Empaik;
11. Simpang Nanga Kantuk - Kayu Baong;
12. Simpang Mupa - Datah Diaan;
13. Tanjung Kerja - Nanga Nyabau;
14. Simpang Bati - Gurung;

15. Kalis - Semerantau - Teluk Entudung;
16. Sungai Mawang - Sungai Biru;
17. Melancau - Merakai Panjang;
18. Simpang Kantuk - Kantuk Asam;
19. Simpang Kantuk Aping - Kantuk Aping;
20. Telutuk - Sebangkang;
21. Simpang Geruguk - Geruguk;
22. Sebindang - Semayos;
23. Ensanak - Semirah;
24. Simpang Piam - Piam;
25. Jalan Lingkar Selatan Kota Badau;
26. Jalan Lingkar Utara Kota Badau;
27. Badau - Sempadan;
28. Seriang Hilir - Seriang hulu;
29. Lintas Utara - Tangit I;
30. Lintas Utara - Tangit IV;
31. Jalan Inspeksi Seriang;
32. Simpang Libung - Libung;
33. Kelawik - Bakul;
34. Simpang Entebuluh - Entebuluh;
35. Lanjak - Kedungkang;
36. Pejabang - Peninjau;
37. Peninjau - Ganti;
38. Simpang Sungai Iring - Sungai Iring;
39. Ukit-ukit - Tekapar Tekalong;
40. Simpang Bukung - Bukung;
41. Kerangkang - Ulak Batu;
42. Simpang Saujung Gilingmanik - Saujung Gilingmanik;
43. Simpang Paat - Paat;
44. Banua Martinus - Tamao;
45. Mungguk - Sengkuang Kuning;
46. Tanjung Kerja - Sungai Uluk Palin;
47. Nanga Awin - Landau Ipuh;
48. Nanga Awin - Jangkang;

49.

Jangkang - Ujung Bayur;

50. Sibau Hulu - Tanjung Lasa;
51. Tanjung Lasa - Nanga Potan;
52. Lintas Utara Trans Pala Pulau;
53. Lintas Selatan Kedamin Darat Hulu;
54. Lintas Selatan Kedamin Darat Hilir;
55. Kampung Hulu - Kampung Hilir ( Tanjung Jati );
56. Simpang Sayut - Trans Sayut;
57. Trans Sayut - Nanga Sarai;
58. Nanga Erak - Nanga Raun;
59. Nanga Raun Kerean - Kerean Rantau Bumbung;
60. Peniung - Nanga Sebintang;
61. Simpang Nanga Sotok - Nanga Sotok;
62. Nanga Sebintang - Isong Raya;
63. Nanga Tubuk - Ulu Tubuk;
64. Simpang Lubuk Mantuk - Ulu Tubuk;
65. Meripung Hulu - Meripung Hilir;
66. Suka Maju - Sungai Jelemuk;
67. Mentebah - Semedang;

68. Ampi Mentebah;
69. Nanga Suruk - Berauh Jaya;
70. Simpang Sebilit - Sebilit;
71. Simpang Landau Apus - Landau Apus;
72. Landau Apus - Sungai Kutup;
73. Jakok - Kerantik;
74. Simpang Mening - Mening;
75. Simpang Pemawan - Nanga Boyan;
76. Buak Mau - Riam Mengelai;
77. Sulam - Simpang Lidau;
78. Buak Mau - Trans Buak Mau;
79. Buak Limbang - Trans Buak Sejahtera;
80. Pengkadan Hilir - Tapang Tua;
81. Nanga Lidi - Kerangan Panjang;
82. Simpang Gagak - Gagak;
83. Simpang Mawang - Mawang;
84. Nanga Lot - Puak;
85. Bati - Keladan;
86. Beluis Sepan - Sayur;
87. Simpang Beluis Harum ( Lintas Selatan) - Sejiram;
88. Nanga Dangkan - Panggung;
89. Simpang Riam Tapang - Riam Tapang;
90. Entibak - Lebak Tapang;
91. Seberu - Sauk Atas;
92. Sentabai - Lintas Kantuk;
93. Mekar Jaya - Lintas Kantuk;
94. Mensusai - Rambai;
95. Mensusai - Langsat;
96. Lubuk Rubin - Simpang Entebi;
97. Landau Badai - Tanjung Luar;
98. Landau Badai - Selimu - Tanjung Luar
99. Nanga Ngeri - Bersatu;
100. Entebi - Landau Rantau;
101. Nanga Pengga - Perejuk;
102. Keranjik - Suka Damai;
103. Miau Merah - Margodadi;
104. Lingkar Miau Merah;
105. Jalan Lingkar Nanga Silat (Baru-Perigi);
106. Sungai Kuncit - Penai;
107. Kenerak - Nanga Seberuang;
108. Entik - Nanga Seberuang;
109. Entipan - Selupai;
110. Mantan - Kenebak;
111. Bekuan Dalam - Bekuan Luar;
112. Jerenjang - Simpang Gurung;
113. Jongkong - Tanjung Suli;
114. Saka - Pengubas;
115. Kandung Suli - Piasak;
116. Nanga Tepuai - Pariwisata;
117. Lintas Selatan - Bugang;
118. Bika - Empadik;
119. Ranyai - Nanga Koyan;
120. Simpang Ranyai - Nanga Koyan;

121. Simpang Belimbing - Belimbing;
122. Simpang Sungai Asun - Sungai Asun;
123. Lingkar Puja - Jalan Pelita;
124. Lingkar Puja - Kenebak;
125. Lingkar Bika;
126. Nanga Lungu - Ingut;
127. Nanga Lungu - Merabang;
128. Nanga Ngeri - Plajau;
129. Km 11 - Sungai Ringin - Bongkong;
130. Nanga Kalis - Melapi Manday;
131. Nanga Manday - Jelemuk;
132. Kerangkang -Ulak batu;
133. Tanjung kerja - Nyabau;
134. Nyabau - Ulak pauk; dan
135. Menendang - Tintin Kemantan - Tempiau.
- (3) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Terminal Badau di Kecamatan Badau sebagai terminal tipe B;
- b. Terminal Banua Martinus di Kecamatan Embaloh Hulu sebagai terminal C,
- c. Terminal Nanga Tepuai di Kecamatan Hulu Gurung sebagai terminal C;
- d. Terminal Kedamin di Kecamatan Putussibau Selatan sebagai terminal tipe B;
- e. Terminal Kota di Kecamatan Putussibau Utara sebagai terminal tipe C;
- f. Terminal Pala Kota di Kecamatan Sejiram sebagai terminal C; dan
- g. Terminal Semitau di Kecamatan Semitau sebagai terminal C.
- (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Alur pelayaran sungai, terdiri atas :
- 1) Alur pelayaran Sungai Kapuas;
- 2) Alur pelayaran Sungai Bunut;
- 3) Alur pelayaran Sungai Sibau;
- 4) Alur pelayaran Sungai Mendalam;
- 5) Alur pelayaran Sungai Embaloh;
- 6) Alur pelayaran Danau Sentarum;
- 7) Alur pelayaran Sungai Manday;
- 8) Alur pelayaran Sungai Batang Tawang;
- 9) Alur pelayaran Sungai Boyan;
- 10) Alur pelayaran Sungai Embau;
- 11) Alur Pelayaran Sungai Empanang;
- 12) Alur pelayaran Sungai Pengkadan;
- 13) Alur pelayaran Sungai Silat; dan
- 14) Alur pelayaran Sungai Sebilit.

- b. Pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas :
- 1) Pelabuhan Sungai Empaik di Kecamatan Badau
- 2) Pelabuhan danau Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
- 3) Pelabuhan Sungai Bika di Kecamatan Bika;
- 4) Pelabuhan sungai Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;
- 5) Pelabuhan Sungai Nanga Embaloh di kecamatan Embaloh Hilir;
- 6) Pelabuhan sungai Jongkong di Kecamatan Jongkong;
- 7) Pelabuhan sungai Putussibau Kota di Kecamatan Putussibau Selatan;
- 8) Pelabuhan sungai Selimbau di Kecamatan Selimbau;
- 9) Pelabuhan sungai Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- 10) Pelabuhan sungai Semitau di Kecamatan Semitau; dan
- 11) Pelabuhan sungai Suhaid di Kecamatan Suhaid;
- (6) Pengembangan alur pelayaran sungai yang tidak tercantum pada ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pengembangan pelabuhan darat ( dry port ) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

## Pasal 12

Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu pengembangan sistem jaringan transportasi kereta api jalur lintas Timur yang menghubungkan Pontianak - Ngabang - Sosok - Sanggau - Sekadau - Sintang - Putussibau - Kalimantan Timur - Kalimantan Tengah yang diikuti dengan penyiapan prasarana perkeretaapian berupa stasiun kereta api di Putussibau serta fasilitas pengoperasian kereta api untuk menunjang Rencana Induk ( Master Plan ) jaringan kereta api Provinsi Kalimantan Barat.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Udara

## Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas :

Comment [A3]: di Kecamatan badau

- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pengembangan Bandar Udara Pangsuma di Kecamatan Putussibau Selatan sebagai Bandar Udara Pengumpul Tersier;
- b. pengembangan Bandar Udara Badau di Kecamatan Badau atau Kecamatan Batang Lupar sebagai Bandar Udara yang melayani penerbangan perintis; dan
- c. pengembangan Bandar Udara Khusus, yaitu Lapangan Terbang TNI Angkatan Udara di Desa Nanga Awin di Kecamatan Putussibau Utara.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Bandar Udara.

## Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Pasal 14

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

## Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pulau Majang di Kecamatan Badau;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Embaloh di Kecamatan Embaloh Hilir;
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Ulak Pauk di Kecamatan Embaloh Hulu;

- f. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang;
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nanga Tepuai di Kecamatan Hulu Gurung;
- h. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Ujung Said di Kecamatan Jongkong;
- i. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Jongkong di Kecamatan Jongkong;
- j. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Selimbau di Kecamatan Selimbau;
- k. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nanga Erak di Kecamatan Putussibau Selatan;
- l. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Mendalam di Kecamatan Putussibau Utara;
- m. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Putussibau di Kecamatan Putussibau Utara;
- n. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Sejiram di Kecamatan Seberuang;
- o. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Belikai di Kecamatan Seberuang;
- p. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nibung di Kecamatan Selimbau;
- q. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Piasak di Kecamatan Selimbau;
- r. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Semitau di Kecamatan Semitau;
- s. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Nanga Dangkan di Kecamatan Silat Hulu;
- t. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara di Kecamatan Kalis, Kecamatan Jongkong dan Kecamatan Empanang;
- u. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kecamatan Boyan Tanjung, Bunut Hulu, Batang Lupar, Kalis, Mentebah, Putussibau Selatan, Pengkadan, Silat Hulu, Embaloh Hulu, Puring Kencana, dan Empanang, Hulu Gurung, Putusibau Utara, Selimbau dan Bunut Hilir;
- v. Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kecamatan Kalis, Kecamatan Bunut Hulu, Kecamatan Boyan Tanjung dan Kecamatan Embaloh Hulu; dan
- w. Pembangkit Listrik Tenaga Surya di semua kecamatan.
- (3) Rencana pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan transmisi tenaga listrik Perusahaan Listrik Negara dengan prioritas pengembangan pada kota PKW, PKL, PPK, PPL, dan PKSN yang belum terjangkau listrik dengan pola mengikuti jaringan jalan.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan kabel;
- b. sistem jaringan nirkabel; dan
- c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel ( terestrial) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dikembangkan di kota PKW, PKL, PPK, PPL, dan PKSN.
- (3) Jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan di seluruh kecamatan melalui perluasan jaringan telepon seluler pada wilayah yang telah berkembang dan pengembangan tower bangunan seluler ( building tower seluler ) di setiap kecamatan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dikembangkan di seluruh kecamatan terutama wilayah terpencil.

## Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas:
- a. wilayah sungai;
- b. daerah irigasi;
- c. jaringan air baku; dan
- d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Rencana pengembangan Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu ( integrated ) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kapuas.
- (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Wilayah Sungai Strategis Nasional Kapuas mencakup Daerah Aliran Sungai Kapuas.
- (4) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. daerah irigasi kabupaten mencakup :
- 1) Kecamatan Badau : Daerah Irigasi Telian, Daerah Irigasi Kumbang Janting;
- 2) Kecamatan Batang Lupar : Daerah Irigasi Ukit-Ukit, Daerah Irigasi Tematuk, Daerah Irigasi Sepan Sekalong, Daerah Irigasi Sungai Sedik;
- 3) Kecamatan Bika : Daerah Rawa Teluk Sindur;

- 4) Kecamatan Boyan Tanjung : Daerah Irigasi Belaban, Daerah Irigasi.Usaha Baru, Daerah Irigasi Riam Mengelai, Daerah Irigasi Menin, Daerah Irigasi Junjung, Daerah Irigasi Nanga Sangan;
- 5) Kecamatan Bunut Hulu : Daerah Irigasi Sungai Besar, Daerah Irigasi Muncin I, Daerah Irigasi Muncin II (Karya Baru), Daerah Irigasi Suka Beringin, Daerah Irigasi Semangut;
- 6) Kecamatan Embaloh Hulu : Daerah Irigasi Pinjauan, Daerah Irigasi Apan, Daerah Irigasi Toalang, Daerah Irigasi Sungai Utik;
- 7) Kecamatan Empanang : Daerah Irigasi Ensanak;
- 8) Kecamatan Hulu Gurung : Daerah Irigasi Lubuk Antuk, Daerah Irigasi Landau Kumpang, Daerah Irigasi Nanga Yen, Daerah Irigasi Mubung, Daerah Irigasi Emprejuk, Daerah Irigasi Senai, Daerah Irigasi Bukit Kerai, Daerah Irigasi Keduai, Daerah Irigasi Bugang I, Daerah Irigasi BugangII, Daerah Irigasi Sungai Medang, Daerah Irigasi Tepiau, D.I.Parang, Daerah Irigasi Nanga Taman, Daerah Irigasi Nanga Lidi, Daerah Irigasi Semiran, Daerah Irigasi Semiran Komplek, Daerah Irigasi Mali, Daerah Irigasi Batu Buin, Daerah Irigasi Landau Serawak;
- 9) Kecamatan Jongkong : Daerah Irigasi Karya Baru, Daerah Irigasi Saka;
- 10) Kecamatan Kalis : Daerah Irigasi Tanah Putih, Daerah Irigasi Nanga Danau Bak, Daerah Irigasi Nanga Danau Kauk, Daerah Irigasi Hulu Tubuk, Daerah Irigasi Lubuk Mantuk;
- 11) Kecamatan Mentebah : Daerah Irigasi Tekalong, Daerah Irigasi Suka Maju, Daerah Irigasi Pala Gurung, Daerah Irigasi Tanjung I, Daerah Irigasi Padang Jaya, Daerah Irigasi Mentebah;
- 12) Kecamatan Seberuang : Daerah Irigasi Laung Sejiram, Daerah Irigasi Nanga Lot, Daerah Irigasi Ladau, Daerah Irigasi Gurung, Daerah Irigasi Sungai Rusa, Daerah Irigasi Banyu;
- 13) Kecamatan Putussibau Selatan : Daerah Rawa Raja Bulan, Daerah Rawa Siut, Daerah Irigasi Suka Maju/Lunsara, Daerah Rawa Kedamin Hilir, Daerah Rawa Kedamin Hulu, Daerah Rawa Sungai Uluk, Daerah Irigasi Panangkulan;
- 14) Kecamatan Pengkadan : Daerah Irigasi Riam Panjang, Daerah Irigasi Sukaramai, Daerah Irigasi Menendang, Daerah Irigasi Mawan, Daerah Irigasi Repun, Daerah Irigasi Pedian, Daerah Irigasi Lumpung Makmur;
- 15) Kecamatan Putussibau Utara : Daerah Irigasi Mendalam, Daerah Irigasi Na. Nyabau.
- 16) Kecamatan Puring Kencana : Daerah Irigasi Sungai Mawang, Daerah Irigasi Puring Kencana;
- 17) Kecamatan Selimbau : Daerah Irigasi Gerayau, Daerah Irigasi Benius;
- 18) Kecamatan Semitau : Daerah Irigasi Kenerak;
- 19) Kecamatan Silat Hulu : Daerah Irigasi Nanga Ngeri, Daerah Irigasi Bangan Baru, Daerah Irigasi Landau Rantau, Daerah Irigasi Entibab, Daerah Irigasi Lubuk Rubin, Daerah Irigasi Sei Besai, Daerah Irigasi Seteruk, Daerah Irigasi Riam Tapang; dan

- 20) Kecamatan Suhaid : Daerah Irigasi Kerengas, Daerah Irigasi Mantan.
- b. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
- c. pengembangan Daerah Irigasi pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
- d. membatasi konservasi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya.
- (5) Rencana Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. rencana pengembangan sumber air baku, meliputi:
1. Perusahaan Daerah Air Minum Nanga Tepuai ;
2. Perusahaan Daerah Air Minum Nanga Dangkan;
3. Perusahaan Daerah Air Minum Sejiram;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Semitau;
5. Perusahaan Daerah Air Minum Selimbau;
6. Perusahaan Daerah Air Minum Badau;
7. Perusahaan Daerah Air Minum Putussibau;
8. Perusahaan Daerah Air Minum Jongkong;
9. Perusahaan Daerah Air Minum Mentebah; dan
10. Perusahaan Daerah Air Minum seluruh kecamatan lainnya.
- b. Rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
- c. Sistem penyediaan air minum di daerah dipadukan dengan Sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan
- d. prasarana jaringan air minum meliputi tempat pengambilan ( intake ) air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat permukiman di seluruh kecamatan.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir; dan
- b. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan pembangunan kanal.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. sistem jaringan air minum;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.
- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan sarana pengangkutan sampah dengan menggunakan armroll container terutama untuk melayani lingkungan permukiman, areal komersial seperti kawasan perdagangan dan pasar;
- b. pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah modern melalui mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang ( Reduce, Reuse dan Recycle ) dengan sistem tempat pembuangan akhir sampah ( sanitary landfill );
- c. pengembangan tempat penampungan sampah sementara di setiap kecamatan;
- d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan; dan
- e. pengelolaan persampahan dilakukan dengan sistem 3R ( Reduce, Reuse, Recycle ) atau mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. wilayah yang air bakunya berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. wilayah yang air bakunya berasal dari mata air, air tanah, dan air permukaan (sungai dan danau); dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air minum.
- (4) Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat kegiatan terutama di kota PKSN, PKW, PKL, dan PPK dengan berdasarkan pada Rencana Induk (Master Plan) Drainase.
- (5) Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan sistem setempat dan terpusat, dan terdiri atas:
- a. pengembangan septik tank dengan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan;
- b. pengembangan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah untuk kawasan peruntukan industri dan kawasan permukiman padat;
- c. pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah terpadu skala kabupaten di Kecamatan Badau; dan

- d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air limbah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana lokasi pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan sistem pengelolaan limbah diatur dengan peraturan bupati.

## BAB IV

## RENCANA POLA RUANG WILAYAH

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

Kawasan Lindung

## Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

## Paragraf 1

## Kawasan Hutan Lindung

## Pasal 21

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdapat di :

- a. Kecamatan Badau dengan luas 1.905,78 Ha;
- b. Kecamatan Batang Lupar dengan luas 38.483,66 Ha;
- c. Kecamatan Bika dengan luas 5.668,95 Ha;
- d. Kecamatan Boyan Tanjung dengan luas 26.065,29 Ha;
- e. Kecamatan Bunut Hilir dengan luas 27.417,16 Ha;
- f. Kecamatan Bunut Hulu dengan luas 99.531,60 Ha;
- g. Kecamatan Embaloh Hilir dengan luas 3.090,19 Ha;
- h. Kecamatan Embaloh Hulu dengan luas 62.267,29 Ha;
- i. Kecamatan Empanang dengan luas 9.878,31 Ha;
- j. Kecamatan Hulu Gurung dengan luas 15.733,42 Ha;
- k. Kecamatan Jongkong dengan luas 5.900,68 Ha;

- l. Kecamatan Kalis dengan luas 111.214,99 Ha;
- m. Kecamatan Mentebah dengan luas 7.891,72 Ha;
- n. Kecamatan Pengkadan dengan luas 206,60 Ha;
- o. Kecamatan Puring Kencana dengan luas 7.709,16 Ha;
- p. Kecamatan Putussibau Selatan dengan luas 229.168,63 Ha;
- q. Kecamatan Putussibau Utara dengan luas 105.687,21 Ha;
- r. Kecamatan Seberuang dengan luas 11.365,98 Ha;
- s. Kecamatan Selimbau dengan luas 6.416,37 Ha;
- t. Kecamatan Semitau dengan luas 4.580,07 Ha;
- u. Kecamatan Silat Hilir dengan luas 5.439,83 Ha;
- v. Kecamatan Silat Hulu dengan luas 12.076,46 Ha; dan
- w. Kecamatan Suhaid dengan luas 3.300,62 Ha.

## Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

## Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan bergambut; dan
- b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Badau dengan luas 26.834,46 Ha;
- b. Kecamatan Batang Lupar dengan luas 70.662,75 Ha;
- c. Kecamatan Bika dengan luas 32.310,06 Ha;
- d. Kecamatan Boyan Tanjung dengan luas 2.352,76 Ha;
- e. Kecamatan Bunut Hilir dengan luas 10.878 Ha;
- f. Kecamatan Bunut Hilir dengan luas 65.721,96 Ha;
- g. Kecamatan Bunut Hulu dengan luas 6.810,77 Ha;
- h. Kecamatan Embaloh Hilir dengan luas 44.615,37 Ha;
- i. Kecamatan Embaloh Hulu dengan luas 15.595,03 Ha;
- j. Kecamatan Empanang dengan luas 18.036,49 Ha;
- k. Kecamatan Jongkong dengan luas 34.174,15 Ha;
- l. Kecamatan Kalis dengan luas 12.333,64 Ha;
- m. Kecamatan Mentebah dengan luas 6.895,49 Ha;
- n. Kecamatan Putussibau Selatan dengan luas 4.450,15 Ha;
- o. Kecamatan Putussibau Utara dengan luas 34.818,12 Ha;
- p. Kecamatan Selimbau dengan luas 72.196,25 Ha;
- q. Kecamatan Semitau dengan luas 25.697,86 Ha;
- r. Kecamatan Silat Hilir dengan luas 2.830,22 Ha; dan
- s. Kecamatan Suhaid dengan luas 24.403,89 Ha.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. semua kawasan hutan lindung;
- b. kawasan resapan air Gunung Bahaba -Menukut di Kecamatan Putussibau Selatan di lembah perbatasan antara Pegunungan Kapuas Hulu bagian selatan dengan Pegunungan Muller seluas 25.791 Ha;

- c. kawasan resapan air Gunung Madibelimas, Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu di perbatasan antara Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang seluas 36.415 Ha;
- d. kawasan resapan air yang relatif sempit di kawasan perbatasan Kapuas Hulu-Sintang di sebelah utara Gunung Tunggal Pejabo Desa Jaung Kecamatan Puring Kencana seluas 2.345 Ha.

## Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat

## Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan sempadan sungai;
- b. kawasan sekitar danau; dan
- c. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang sungai besar seperti Sungai Kapuas, Sungai Silat, Sungai Tawang, Sungai Jongkong dan Sungai Bunut, serta sungai-sungai kecil.
- (3) Kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan kawasan di kiri dan kanan sepanjang tepi sungai, yang berjarak 50 - 100 meter dari pinggir sungai untuk kawasan di luar pemukiman dan 10 - 15 meter dari pinggir untuk sungai di kawasan pemukiman.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di 22 Danau lindung, yaitu:
- a. Danau Nanga Empangau di Kecamatan Bunut Hilir;
- b. Danau Pekayu Siawan di Kecamatan Bunut Hilir;
- c. Danau Pulau Begansar/Bagot di Kecamatan Bunut Hilir;
- d. Danau Pilin di Kecamatan Bunut Hilir;
- e. Danau Sentajau di Kecamatan Bunut Hilir;
- f. Danau Aur di Kecamatan Bunut Hilir;
- g. Danau Terduata di Kecamatan Bunut Hilir;
- h. Danau Pulau Danau di Kecamatan Bunut Hilir;
- i. Danau Penemur Bersatu di Kecamatan Bunut Hilir;
- j. Danau Pengelang di Kecamatan Bunut Hilir;
- k. Danau Sabu di Kecamatan Bunut Hilir;
- l. Danau Perantu di Kecamatan Embaloh Hilir;
- m. Danau Selogan di Kecamatan Jongkong;
- n. Danau Basau Darat Nelayan di Kecamatan Jongkong;
- o. Danau Jongkong Kiri Hilir di Kecamatan Jongkong;
- p. Danau Basau Darat di Kecamatan Jongkong;
- q. Danau Tanjung Petak di Kecamatan Jongkong;
- r. Danau Pauh di Kecamatan Jongkong;
- s. Danau Sadong di Kecamatan Putussibau Utara;
- t. Danau Pengulan di Kecamatan Selimbau;
- u. Danau Pega di Kecamatan Selimbau; dan
- v. Danau Lindung Anak di Kecamatan Silat Hilir.

- (5) Kawasan sekitar danau/waduk ditetapkan dengan ketentuan daratan sepanjang tepian danau/waduk antara 50-100 meter dan titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (6) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh wilayah daerah, dimana kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan ketentuan paling sedikit dengan jari-jari 200 meter sekitar mata air.

Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

## Pasal 24

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas :
- a. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun;
- b. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum; dan
- c. Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Putussibau Selatan, Putussibau Utara, Embaloh Hulu dan Batang Lupar dengan luas 800.000 Ha.
- (3) Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Badau, Batang Lupar, Bunut Hilir, Embaloh Hilir, Empanang, Jongkong, Selimbau, Semitau, dan Suhaid dengan luas 132.000 Ha.
- (4) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c) di daerah meliputi 18 (delapan belas) situs, yaitu :
- a. Rumah Betang Sungai Pelaik di Dusun Sungai Pelaik, Desa Meliau, Kecamatan Batang Lupar;
- b. Rumah Betang Meliau di Desa Melembak, Kecamatan Batang Lupar;
- c. Mesjid Baiturrahman Nanga Bunut, Kecamatan Bunut Hilir;
- d. Rumah Betang Panjang Sei Uluk Palindi Desa Nanga Nyabau (Sei Uluk Palin), Kecamatan Embaloh Hilir;
- e. Rumah Adat (Betang) sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu;
- f. Rumah Betang Panjang Bukung di Desa Banua Martinus, Kecamatan Embaloh Hulu;
- g. Rumah Betang Panjang Melapi I di Desa Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan;
- h. Makam Pahlawan Desaan Sariamas Sawang Melapi I di Desa Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan;
- i. Rumah Betang Panjang Semangkok II di Desa Ariung Mendalam, Kecamatan Putussibau Selatan;
- j. Makam/Kulambu/Serambi tempat persemayaman orang meninggal pada jaman dahulu (peti mayat disimpan di atas rumah) di Desa Ariung Mendalam, Kecamatan Putussibau Selatan;

- k. Situs Neolitik Kepurbakalaan Nanga Balang di Desa Nanga Balang, Kecamatan Putussibau Selatan;
- l. Rumah Adat (Betang) Banua Tengah, Kecamatan Putussibau Utara;
- m. Rumah Adat (Betang) Nanga Nyabau, Kecamatan Putussibau Utara;
- n. Gereja Santo Fidelis Sejiram di Desa Sejiram, Kecamatan Seberuang;
- o. Mesjid Jami Selimbau Kecamatan Selimbau;
- p. Makam Tua Kerajaan Selimbau, Kecamatan Selimbau;
- q. Makam Tua Kerajaan Piasak, Kecamatan Selimbau; dan
- r. Makam Tua Kerajaan Silat, Kecamatan Silat Hulu.

## Paragraf 5

## Kawasan Rawan Bencana Alam

## Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimak