Unknown BUPATI ROTE NDAO Nomor 54 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAX BUPATI ROTE NDAO NOMOR 54 TAHUN 2016 TENT ANG TATA CARA PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2016 BUPATI ROTE NDAO, (berlaku 9 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, mengamanatkan bahwa penggunaan dan tata. cara pemberian dan pemanfaatan pajak bumi dan bangunan bagian daerah diatur oleh masing-masing daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Mengingat
Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang ~ Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan · \.. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara{ Republik Indonesia Nomor 4262); '1'
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun\t 2011 Nomor 310); -..J'
~
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Burm dan Bangunan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor075);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 004 Seri D Nornor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 041, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 126);
18. Peraturan Oaerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 052);
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 0353);
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0408);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN BIAYA ~ PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMl DAN GAS KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2016 J
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. lnstansi Pemungut adalah lnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya d.isingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Menghimpun Data Objek dan Subjek Pajak kepada Wajib Pajak serta penyetorannya.
8. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada aparat Direktorat Jendera1 Pajak, aparat Pemerintah Daerah, dan untuk pembiayaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
BABU IMBANGAN PEMBAGIANBIAYA PEMUNGUTAN PBB
Pasal 2
- (1) Besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :
- a. Objek pajak sektor Pedesaan : 90 % x 9% biaya pemungutan x 900Ai bagi basil bagian Daerah;
- b. Objek pajak sektor Perkotaan : 80 % x 9% biaya pemungutan x 90% bagi basil bagian Daerah;
- c. Objek pajak sektor Pertambangan : 70% bagian Direktorat Jendera1 Pajak dan 30% bagian Daerab.
- (2) Pembagian Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan umum, minyak bumi dan gas diberikan kepada Tim Intensifikasi Tingkat Kabupaten untuk melak:ukan kegiatan operasional pemungutan PBB.
Pasal 3
- (1) Besamya pembagian biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan Umum Minyak Bumi dan Gas dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada Tim intensiflkasi tingkat Kabupaten.
- (2) Besaran biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BupatiJ
J
;...\
Pasal 4
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao diberikan tanggungjawab untuk melakukan penatausahaan atas penggunaan biaya pemungutan dimaksud.
BAB Ill - PEMBAYARAN
Pasal 5
Dalam hal pelaksanaan pembayaran dilakukan secara bertahap tiap triwulan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB IV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 6
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. Diundangkan Ba'a padatanggal, 9 Desember 2016 AH ~S AERAH KABUPATEN ROTE NDAO, .:«: ________________ ~ - OlfAS MATHEOS SELLY ~ BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR 0412 \ ~