Unknown Unknown Nomor 33 Tahun 2016 tentang PERATURAN INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG (berlaku 15 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang merupakan lembaga teknis milik Pemerintah Kabupaten Ketapang yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan pertama/rujukan tingkat pertama;
- b. bahwa agar penyelenggaraan rumah sakit dapat berjalan secara efektif, efisien, berkualitas dan memiliki pedoman dalam pelaksanaannya diperlukan aturan dasar yang mengatur internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ MENKES/ PER / IV / 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/ /III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ Menkes/ SK/ VI/ 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital By Laws );
Menetapkan:
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Ketapang Tahun 2006 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang uraian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Ketapang Tahun 2007 Nomor 27);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Internal/Pola Tata Kelola ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ketapang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Ketapang;
4. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar spesialistik, dan subspesialistik;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan Layanan Umum;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang yang disebut dengan RSUD dr. Agoesdjam adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik dasar dan spesialistik serta dikelola sebagai Badan Layanan Umum;
8. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang;
9. Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
10. Tata Kelola Korporasi (Corporate Bylaws) adalah peraturan internal dasar di rumah sakit yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing;
11. Tata Kelola Staf Medis ( Medical Staff Bylaws ) adalah peraturan internal yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari staf medis di rumah sakit;
12. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Kepala Rumah Sakit yang anggotanya harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
13. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Kepala Rumah Sakit, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sun Bidang;
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
15. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
17. Staf medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit;
18. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis, Hemodialisa dan lain-lain;
19. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain;
20. Komite Medis adalah adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tatakelola klinis (clininal governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis;
21. Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis yang diberikan oleh Direktur untuk melakukan sederetan pelayanan medis tertentu dalam rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan ## BAB II
PRINSIP PERATURAN INTERNAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit merupakan peraturan dasar rumah sakit, yang didalamnya memuat:
- a. struktur organisasi;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Peraturan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.
P asal 3
- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
Pa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL Bagian Kesatu Identitas
Pasal 6
- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum
- (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C
- (4) Alamat rumah sakit adalah di jalan Mayjen. D.I. Panjaitan No. 51 Ketapang
Bagian Kedua Visi, Misi, dan Nilai-nilai Dasar
BAB III - PERATURAN INTERNAL Bagian Kesatu Identitas
Pasal 7
- (1) Visi RSUD dr. Agoesdjam adalah Pelayanan Medik Prima untuk mewujudkan Ketapang Maju, Mandiri, dan Sejahtera;
- (2) Misi RSUD dr. Agoesdjam adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional dengan dilandasi sentuhan manusiawi serta terjangkau bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal ;
- (3) Nilai-nilai dasar RSUD dr. Agoesdjam adalah:
- a. integritas;
- b. komitmen;
- c. kebersamaan;
- d. kerjasama;
- e. profesionalisme;
- f. keterbukaan; dan
- g. kepekaan sosial.
Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit
BAB III - PERATURAN INTERNAL Bagian Kesatu Identitas
Pasal 8
- (1) RSUD dr. Agoesdjam berkedudukan sebagai lembaga Teknis Daerah, yang berbentuk Badan Layanan Umum;
- (2) RSUD dr. Agoesdjam mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peneyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (3) , RSUD Dr. Agoesdjam mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
Bagian Keempat
Kedudukan Pemerintah Daerah
BAB III - PERATURAN INTERNAL Bagian Kesatu Identitas
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelestarian, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan peraturan Internal dan SPM beserta perubahannya;
- b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas; dan
- c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya dibolehkan untuk diberhentikan;
- d. menyetujui dan mensahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); dan
- e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran rumah sakit, yang setelah diaudit secara independen, bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggunggugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/ atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.
Bagian Kelima Dewan Pengawas Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas
BAB III - PERATURAN INTERNAL Bagian Kesatu Identitas
Pasal 10
- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Kepala Rumah Sakit.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
Paragraf 2
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Pengawas
BAB III - PERATURAN INTERNAL Bagian Kesatu Identitas
Pasal 11
- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
- b. mengontrol dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggara;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD dr. Agoesdjam; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang - undangan.
- (2) Dewan Pengawas mempuyai wewenang :
- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Kepala Rumah Sakit;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Kepala Bidang dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance) ;
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstructural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance) ;
- e. berkoordinasi dengan Kepala Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance) , untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- (3) f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.
Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Kepala Rumah Sakit;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan rumah sakit;
- c. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang kinerja rumah sakit;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan rumah sakit;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.
## Paragraf 3
## Keanggotaan Dewan Pengawas
##
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat. - (2) Unsur pemilik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pemilik Rumah Sakit. - (3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan. - (4) Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakitan. - (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli di bidang perumahsakitan. - (6) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. - (7) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan Tim Ad-hoc .
PENJELASAN
Pasal 13
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan pengawas harus memehui persyaratan : - a. memiliki intergritas, dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum; - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; - e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit; dan - f. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit. ## Paragraf 4 Masa Jabatan Dewan Pengawas
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan. - (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh pemilik rumah sakit; - (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti : - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; - b. tidak melaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; - d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; atau - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. ## Paragraf 5 Sekretaris Dewan Pengawas
PENJELASAN
Pasal 15
- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Kepala Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas. - (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas. - (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas. - (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memehui persyaratan. ## Paragraf 6 Biaya Dewan Pengawas Pasal 16 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran RSUD dr. Agoesdjam dan dimuat dalam RBA sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit. Bagian Keenam Pejabat Pengelola Paragraf 1 Komposisi Pejabat Pengelola
PENJELASAN
Pasal 17
Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan rumah sakit yang bertanggungjawab