PERATURAN BUPATI KETAPANG Nomor 5 Tahun 2016 tentang SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAMKABUPATEN KETAPANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Direncanakan oleh:
Kabid Perencanaan dan RM,
S. Sapto Pranayatmo, B.Sc
Pembina Tk. I
NIP. 19580302 197807 1 001
Diperiksa oleh:
Kepala RSUD dr.Agoesdjam, dr. Rusdy Effendy
Pembina Tk. I
NIP. 19631216 199103 1 008
Diteliti oleh:
Kepala Bagian Hukum,
Edi Radiansyah, SH.,MH
Pembina
NIP. 19700617 200003 1 001
Disempurnakan oleh:
Asisten Administrasi Umum,
Drs. Heronimus Tanam, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19630719 199603 1 003
Disempurnakan kembali oleh:
Sekretaris Daerah,
Drs.H. M. Mansyur, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580305 199003 1 003
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAMKABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG
- a. bahwa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki peran sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu terus menerus diupayakan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit dan mutu pelayanan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi;
- b. bahwa rumah sakit dalam meningkatkan kinerja dan mutu serta untuk menjadikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berkesinambungan di rumah sakit, perlu dilakukan penyesuaian besaran persentase jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan dalam tarif rumah sakit;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian kembali besaran persentase jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan dalam tarif rumah sakit, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang, perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembagian Jasa pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan DaerahNomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 7);
18. Peraturan BupatiNomor 4 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 4);
19. Peraturan BupatiNomor 27 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 27);
20. Peraturan BupatiNomor 36 Tahun 2007 tentang
Menetapkan :
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 85);
22. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 132);
23. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Surplus Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 133);
24. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 30);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATITENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ketapang.
5. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, yang selanjutnya disebut dengan RSUD dr. Agoesdjam adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik dasar dan spesialistik serta dikelola sebagai badan layanan umum.
7. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut BLU RSUD dr. Agoesdjam adalah Satuan Kerja
8. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, yang selanjutnya disebut PPK-BLU RSUD dr. Agoesdjam adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLU RSUD dr. Agoesdjam pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi ## BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Jasa pelayanan merupakan hasil imbal jasa yang diperoleh rumah sakit dari pengguna jasa layanan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah termasuk dalam komponen tarif rumah sakit dengan besarannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Imbalan kerja berupa insentif langsung dan insentif tidak langsung yang diberikan kepada individu atau kelompok
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pegawai pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten Ketapang, diberikan insentif terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Insentif tidak diberikan kepada pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam, apabila yang bersangkutan:
- a. menjalani tugas belajar;
- b. menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus sebagai pegawai titipan;
- e. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- f. dibebaskan dari jabatan negara;
- g. terbukti membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar;
- h. terbukti menggunakan narkoba;
- i. menjalani masa tahanan atau dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- j. berstatus diperbantukan/dipekerjakan ke instansi lain diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Bagian Kedua Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pembagian Jasa Pelayanan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Jasa pelayananyang diberikan kepada individu atau kelompok yang bertujuan untuk memotivasi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja rumah sakit dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan berkesinambungan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
- (1) BLU RSUD dr. Agoesdjam berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk insentifpegawai, yang dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
- (2) Setiap pegawaiBLU RSUD dr. Agoesdjam berhak mendapatkan insentif dari jasa pelayanan.
- (3) Setiap pegawaipenghasil jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi jasa pelayanan sebagai imbalan kerja berupa insentif tidak langsung kepada seluruh pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
- (4) Setiap pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal dan produktif sesuai Standar Pelayanan Minimal.
Bagian Kesatu Pusat Pendapatan
BAB IV - PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENDANAAN
Pasal 8
Pusat pendapatan ( revenue center ) pada BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang, meliputi:
- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat inap;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU;
- f. Instalasi Farmasi;
- g. Instalasi Radiologi;
- h. Instalasi Laboratorium;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- j. Instalasi Haemodialisa;
- k. Instalasi Gizi;
- l. Instalasi Pendidikan dan Latihan;
- m. Pelayanan Ambulance;
- n. Medical Check Up;
- o. Pengolahan Limbah;
- p. Pemulasaran Jenazah;
- q. Unit Parkir; dan
- r. Usaha-usaha Lainnya.
Bagian Kedua PusatBiaya
BAB IV - PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENDANAAN
Pasal 9
Pusat biaya ( cost center ) pada BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang, meliputi:
- a. Kepala Rumah Sakit;
- b. Satuan Pengawas intern;
- c. Komite Medik/Keperawatan/Komite Farmasi dan Terapi;
- d. Bagian Tata Usaha;
- e. Bidang Keuangan;
- f. Bidang Perencanaan dan Rekam Medik;
- g. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- h. Bidang Penunjang Medik, Mutu dan Pendidikan; dan
- i. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
Bagian Ketiga Sumber Pendanaan
BAB IV - PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENDANAAN
Pasal 10
Dana insentif bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit, meliputi:
- a. jasa layanan;
- b. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT
BAB V - KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT
Pasal 11
- (1) Tarif rumah sakit terdiri dari jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya fasilitas rumah sakit, biaya operasional rumah sakit, dan biaya tetap rumah sakit ## BAB VI
BESARAN JASA SARANA DAN PRASARANA DAN JASA PELAYANAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT
Bagian Kesatu
Jasa Sarana dan Prasarana
BAB V - KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT
Pasal 12
Besaran jasa sarana dan prasarana dalam komponen tarif rumah sakit sebagai pengganti biaya operasional rumah sakit ditetapkan sebesar 58% (lima puluh delapan persen) dari pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Bagian Kedua Jasa Pelayanan
BAB V - KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT
Pasal 13
Besaran jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit sebagai imbalan kerja berupa insentif ditetapkan sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Bagian Ketiga Insentif
BAB V - KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT
Pasal 14
- (1) Insentif pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang terdiri dari:
- a. insentif langsung;
- b. insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebesar 55% (lima puluh lima persen) yang didistribusikan kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan; dan
- (3) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebesar 45% (empat puluh limapersen),yang didistribusikan kepada kelompok struktural dan kepada seluruh pegawai di lingkungan BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang;
BAB V - KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT
Pasal 15
- (1) Distribusi insentif langsung kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditentukan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan, meliputi:
1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 30% (tiga puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara; dan
3. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;
- b. visite, meliputi:
1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 30% (tiga puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara; dan
3. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;
- c. tindakan medis, meliputi:
1. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 30% (tiga puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara;dan
3. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;
- d. tindakan keperawatan, meliputi:
1. 30% (tiga puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 60% (enam puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga keperawatan/setara; dan
3. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;
- (2) Khusus penunjang medik, distribusi insentif langsung kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
- a. pelayanan laboratorium patologi klinik, meliputi:
1. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga analis laboratorium patologi klinik; dan
3. 20% (dua puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;
pelayanan laboratorium patologi anatomi, meliputi:
1. 64% (enam puluh empat persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 22% (dua puluh dua persen) adalah imbalan kerja tenaga analis laboratorium patologi anatomi; dan
3. 14% (empat belas persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;
- c. pelayanan radiologi, meliputi:
1. 45% (empat puluh lima persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga radiografer; dan
3. 15% (lima belas persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;
- d. pelayanan rehabilitasi medik, meliputi:
1. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga medis;
2. 40% (empat puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga fisioteraphis; dan
3. 20% (dua puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;
- e. pelayanan farmasi, meliputi:
1. 50% (lima puluh persen) adalah imbalan kerja tenaga apoteker;
2. 35% (tiga puluh lima persen) adalah imbalan kerja tenaga asisten apoteker; dan
3. 15% (lima belas persen) adalah imbalan kerja tenaga administrasi;
BAB V - KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT
Pasal 16
Distribusi insentif tidak langsung kelompok struktural dan kepada seluruh pegawai di lingkungan BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ditentukan sebagai berikut:
- a. 3% (tiga persen) adalah imbalan kerja kepala rumah sakit;
- b. 10% (sepuluh persen) adalah imbalan kerja kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bidang, dan kepala seksi, yang didistribusikan
BAB V - KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT
Pasal 17
- (1) Jenis pelayanan rawat jalan, terdiri dari:
- a. Umum;
- b. Spesialis; dan
- c. Darurat.
- (2) Proporsi jasa pelayanan rawat jalan, terdiri dari:
- a. jasa pemeriksaan, meliputi:
1. 60% (enam puluh persen) jasa pelayanan medis;
2. 30% (tiga puluhpersen) jasa pelayanan keperawatan;dan
3. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
- b. jasa tindakan dokter, meliputi:
1. 64% (enam puluh empat persen) jasa pelayanan medis;
2. 22% (dua puluh dua persen) jasa pelayanan keperawatan; dan
3. 14% (empat belas persen) jasa pelayanan administrasi;
- c. jasa tindakan keperawatan, meliputi:
1. 22% (dua puluh dua persen) jasa pelayanan medis;
2. 64% (enam puluh empat persen) jasa pelayanan keperawatan; dan
3. 14% (empat belas persen) jasa pelayanan administrasi.
Paragraf 2 Jasa Pelayanan Rawat Inap
BAB V - KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT
Pasal 18
- (1) Jenis pelayanan rawat inap, terdiri dari:
- a. Kelas III;
- b. Kelas II;
- c. Kelas I;
- d. Kelas VIP; dan
- e. Kelas VVIP.
- (2) Proporsi jasa pelayanan rawat inap, terdiri dari:
- a. jasa visite dokter, meliputi:
1. 60% (enam puluh persen) jasa pelayanan medis;
2. 30% (tiga puluh persen) jasa pelayanan keperawatan;dan
3. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
- b. jasa tindakan medis, meliputi:
1. 60% (enam puluh persen) jasa pelayanan medis;
2. 30% (tiga puluh persen) jasa pelayanan keperawatan;dan
3. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
- c. jasa tindakan keperawatan, meliputi:
1. 30% (tiga puluh persen) jasa pelayanan medis;
2. 60% (enam puluh persen) jasa pelayanan keperawatan;dan
3. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
Paragraf 3
Jasa Pelayanan Tindakan Medik
BAB V - KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT
Pasal 19
- (1) Jenis pelayanan tindakan medik terdiri dari:
- a. Tindakan Medik Operatif; dan
- b. Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Proporsi jasa tindakan medik operatif dan nonmedik operatif, meliputi:
- a. 45% (empat puluh limapersen) jasa medis operator;
- b. 15% (lima belas persen) jasa medis operator anestesi;
- c. 9% (sembilan persen) jasa penata anestesi;
- d. 6% (enam persen) jasa kelompok keperawatan;
- e. 15% (lima belas persen) jasa medis pendamping operasi; dan
- f. 10% (sepuluhpersen) jasa pelayanan administrasi.
- (3) Proporsi jasa tindakan medik operatif dan nonmedik operatif tanpa dokter anestesi, meliputi:
- a. 50% (lima puluh persen) jasa medis operator;
- b. 15% (lima belas persen) jasa medis pendamping operasi;
- c. 16% (enam belas persen) jasa penata anestesi;
- d. 9% (sembilan persen) jasa kelompok keperawatan; dan
- e. 10% (sepuluhpersen) jasa pelayanan administrasi.
- (4) Proporsi jasa tindakan medik operatif dan tindakan medik nonoperatif umum, meliputi:
- a. 60% (enam puluh persen) jasa medis operator;
- b. 15% (lima belas persen) jasa medis operator anestesi;
- c. 9% (sembilan persen) jasa penata anestesi;
- d. 6% (enam persen) jasa kelompok keperawatan; dan
- e. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
- (5) Proporsi jasa tindakan medik operatif dan tindakan medik nonoperatif umum tanpa dokter anestesi, meliputi:
- a. 65% (enam puluh lima persen) jasa medis operator;
- b. 16% (enam belas persen) jasa penata anestesi;
- c. 9% (sembilan persen) jasa kelompok keperawatan; dan
- d. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
- (6) Proporsi jasa tindakan medik operatif dan nonmedik operatif untuk kategori bedah minor, meliputi:
- a. 70% (tujuh puluh persen) jasa medis operator;
- b. 20% (dua puluh persen) jasa kelompok keperawatan; dan
- c. 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
Paragraf 4 Jasa Pelayanan Penunjang Medik
BAB V - KOMPONEN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT
Pasal 20
- (1) Proporsi jasa pelayanan laboratorium patologi klinik ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan, yang terdiri dari:
- a. 40% (empat puluh persen) jasa medis;
- b. 40% (empat puluh persen) jasa kelompok analis laboratorium patologi klinik; dan
- c. 20% (dua puluh persen) jasa pelayanan administrasi.
- (2) Proporsi jasa pelayanan laboratorium patologi anatomi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), meliputi:
- a. 64% (enam puluh empat persen) jasa medis;
- b. 22% (dua puluh dua persen) jasa kelompok analis laboratorium patologi anatomi;
8. dan
- c. 14% (empat belas persen) jasa pelayanan administrasi.
- (3) Proporsi jasa pelayanan radiologi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), meliputi:
- a. 45% (empat puluh lima persen) jasa medis;
- b. 40% (empat puluh persen) jasa kelompok radiografer; dan
- c. 15% (lima belas persen) jasa pelayanan administrasi.
- (4) Proporsi jasa pelayanan radiologi tanpa dokter spesialis radiologi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), meliputi:
- a. 80% (delapan puluh persen) jasa kelompok radiografer; dan
- b. 20% (dua puluh persen) jasa pelayanan administrasi;
- (5) Proporsi jasa pelayanan rehabilitasi medik ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), meliputi:
- a. 40% (empat puluh persen) jasa medis;
- b. 40% (empat puluh persen) jasa kelompok fisiotheraphist; dan
- c. 20% (dua puluh persen) jasa pelayanan administrasi.
- (6) Proporsi jasa pelayanan farmasi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari omzet penjualan, meliputi:
- a. 50% (lima puluh persen) jasa Apoteker;
- b. 35% (tiga puluhlima persen) jasa kelompok asisten apoteker;
- (2) Piagam penghargaan sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberikan penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai, tidak diakui dalam sistem pembagian jasa ini.
- (4) Kursus/pelatihan bersertifikat (paling cepat 24 jam) sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberikan penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku sertifikat.
- (5) Kursus/pelatihan bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak 5 (lima) sertifikat keahlian sebagai bentuk penghargaan kepada masing-masing pegawai yang diperhitungkan dalam sistem pembagian jasa ini.
- c. 15% (lima belas persen) jasa pelayanan administrasi.
Bagian Kesatu Indek
BAB VII - INDEK DAN PENILAIAN
Pasal 21
Imbalan kerja berupa insentif bagi pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam, dihitung
BAB VII - INDEK DAN PENILAIAN
Pasal 22
- (1) Pengalaman dan masa kerja ( basic index ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf a, merupakan indek dasar untuk penghargaan sebagai insentif bagi pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjamyang berstatus PNS dan standarnya diadopsi dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp500.000,00 gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai indek.
- (2) Pengalaman dan masa kerja ( basic index ) sebagai dasar penghargaan untuk insentif bagi pegawai non PNSpada BLU RSUD dr. Agoesdjam, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok PNS terendah sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang berstatus PNS, gaji pokok mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
BAB VII - INDEK DAN PENILAIAN
Pasal 23
- (1) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku ( competency index ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf b, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi ( capacity )
BAB VII - INDEK DAN PENILAIAN
Pasal 24
- (1) Resiko tinggi keterpaparan pekerjaan ( risk index ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf c,merupakan nilai untuk resiko yang diterima pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam akibat pekerjaannya.
- (2) Nilai resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tingkatan ( grade ) yaitu:
- a. grade 1 (satu) dengan nilai indek 1 (satu) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik apabila pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap (protap) dan prosedur kerja (SOP) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi perkantoran, petugas klaim jasa, petugas loket, petugas kebun, kasir penerimaan, dan supir;
- b. grade 2 (dua) dengan nilai indek 2 (dua) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawai apabila pegawai bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap dan prosedur kerja (SOP)yaitu pegawai yang bekerja di rawat jalan, Gizi, IPSRS, rehabilitasi medik, diagnostik, cleaning service, ambulance, hemodialisa, dan farmasi;
- c. grade 3 (tiga) dengan nilai indek 4 (empat) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat radiasi apabila pegawai bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap dan prosedur kerja (SOP) yaitu pegawai yang bekerja di rawat inap, poli paru, radiologi, laboratorium, dan bedah sentral;
- d. grade 4 (empat) dengan nilai indek 6 (enam) adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius walaupun pegawai bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur tetap dan prosedur kerja (SOP) yaitu pegawai yang bekerja di IGD, ICU/NICU/PICU, isolasi, laundry, forensik, dan IPAL.
BAB VII - INDEK DAN PENILAIAN
Pasal 25
- (1) Tingkat kegawatdaruratan ( emergency index ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf d, merupakan indek dasar untuk penghargaan sebagai insentif bagi pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.
- (2) Tingkat kegawatdaruratan ( emergency index ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tingkatan ( grade ) yaitu:
- a. grade 1 (satu) dengan nilai indek 1 (satu) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi perkantoran, petugas loket, supir, dan petugas kebun;
- b. grade 2 (dua) dengan nilai indek 2 (dua) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi keuangan, gizi, laundry, farmasi, rawat jalan, cleaning service, hemodialisa, rehabilitasi medik, radiologi non shift, dan laboratorium non shift;
- c. grade 3 (tiga) dengan nilai indek 4 (empat) yaitu pegawai yang bekerja di rawat inap, laboratorium shift, dan radiologi shift; dan
- d. grade 4 (empat) dengan nilai indek 6 (enam) yaitu pegawai yang bekerja di IGD, ICU/NICU/PICU, dan bedah sentral.
BAB VII - INDEK DAN PENILAIAN
Pasal 26
- (1) Jabatan yang disandang ( position index ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf e, merupakan indek dasar untuk penilaian sebagai insentif bagi pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam, yang memiliki beban jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. nilai indek 1 (satu) untuk pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang tidak memilki jabatan;
- b. nilai indek 2 (dua) untuk pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang menduduki jabatan sebagai kepala ruangan;
- c. nilai indek 4 (empat) untuk pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang menduduki jabatan sebagai kepala sub bidang, kepala seksi, dan kepala instalasi;
- d. nilai indek 6 (enam) untuk pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang menduduki jabatan sebagai kepala bidang, kepala bagian, dan ketua komite medik; dan
- e. nilai indek 8 (delapan) untuk kepala rumah sakit.
BAB VII - INDEK DAN PENILAIAN
Pasal 27
- (1) Hasil/capaian kinerja ( performance index ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf f, merupakan indek dasar untuk memberikan penghargaan sebagai insentif bagi pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang memiliki capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- (2) Nilai indekhasil/capaian kinerja ( performance index) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dua kali nilai indek berdasarkan pengalaman dan masa kerja ( basic index ).
- (3) Format indek berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalamPasal 21huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Penilaian

## Pasal 28

- (1) Penilaian ( rating ) berdasarkan nilai indek pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam ditentukan sebagai berikut:
- a. rate 1 (satu) adalah basic index dengan nilai 1 (satu);
- b. rate 2 (dua) adalah competency index dengan nilai 3 (tiga);
- c. rate 3 (tiga) adalah risk index dengan nilai 3 (tiga);
- d. rate 4 (empat) adalah emergency index dengan nilai 3 (tiga);
- e. rate 5 (lima) adalah position index dengan nilai 3 (tiga); dan
- f. rate 6 (enam) adalah performance index dengan nilai 4 (empat).
- (2) Score adalah nilai individu pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang merupakan hasil perkalian antara indek dengan rating .
- (3) Total score individu pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam merupakan hasil penjumlahan score berdasarkan hasil perkalian antara nilai indek dengan penilaian ( rating ).
- (4) Hasil penjumlahan score individusebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi total score BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 29

- (1) Pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan, maka insentif tidak langsung tidak dibayarkan.
- (2) Pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang izin tanpa keterangan yang logis, maka insentif tidak langsung dipotong sebesar 5% (sepuluh persen) per hari.
- (3) Pegawai BLU RSUD dr. Agoesdjam yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka insentif tidak langsung dipotong 10% (sepuluh persen).
- (4) Hasil pemotongan insentif tersebut, dikembalikan/disetorkan ke Kas BLU RSUD dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkandi Ketapang pada tanggal 12 Januari 2016

Pj. BUPATI KETAPANG

KARTIUS

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 12 Januari 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

## M.MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 5