PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor I Tahun 2000 tentang PAJAKRESTORAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
I
i
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahur 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Neeara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Nigara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Nesara Republik Indonesia Nomor 4686):
13. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah'n 2001 Nomor I l g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4l3g):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 19g1 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik rndonesia rahun tsg3 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325g):
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo, ig rahwr 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Daeraf, Provinsi, dan Pemerintahal Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82i:
16. Peraluran Pemerintah Repubrik Indonesia Nomor 4r rahun 2007 tentary -qrganisasi Perangkat Daerah (rmbaran Negara Repubrik Indonesia Tahrm 2007 Nomor 89, Tambahan t€mbamn Negara nepubtik lndonesia Nomor 474 I );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi 15 Tahun 2006 tentang fenis aan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur Penyusunan produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang .l.eknik penyusunan Peraturan perundang-undang*. d3n Aenruk nancaigan Undang\_undan!, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Kepitusan presiden;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utu.u No-o, 1 Tahun 2008 tentang Bentuk Lambang, Vlotto, fufis, Hy-n", Hari Ulang Tahun dan Nama Panggilan Kesayangan putra putri Daerah Kabupaten "nof*rg llonSondgw Utara (Lembaran Daerah Kabupat* Sofu*g tutongondoi Utara Tahun 2008 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Ka;upate; Bolaang Mongondow Utara Nomor 1):
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor +:iJ*iiqss tentang Sisdur ^^ Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain;
14. 23' Peran'an Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tah'n 200g tentang Urusan Pemerintah TJrl d- pilihan yang menjadi kewenangan f-T*i"t"h ?Td qUrp"t* Bolaang Mongondow fitu.u gr.Uu.\_ Our*f, flypu*n^*,Tg.Mongondow Utara Tahm 200g Nomor 2, Tambahan ::T:1:1t :*rah Kabupaten Bolaang Mongondow Uram Nomor 2);
I
- ", zz+. rerrturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nornor 4 Tahun 3191^::t1n.* tlsunan Organivd dan-Tata i"riu Oin* Daerah Kabupaten bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Boiaang Mongondow Utara Tahun 200g Nomor a, Tambahan f.rnU"*" fi"*"i| Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4); -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWA}{ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGOI{DOW UTARA
MEMTITUSKAN
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PAJAK RESTORAN.
Pasal 2
- b. bihwa ## BAB I
KETENTUAI\UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Republik Indonesi4 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara; J.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; +.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 5.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danan pensiun, persekutuan, perkumpilan, yayasan! organisasi mass4 organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembag4 bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 6.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 7.
8. Pajak restoran dalah Pajak atas Pelayanaa restoran ; 8.
9. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disedikan dengan di punggut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering; 9.
10. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran dan atas n:rmanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yaag menjadi tanggungannya;
11. Surat Pemberitahuan Tagihan pajak Daerah yang dapat disingkat SpTpD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundangundangan perpajakan Daerah;
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digrmakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamyajumlah pokok pajak;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok, pajak, besarnya sangsi administrasi, dan jumtah yang masih harus dibayarrf
I
15. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SPKDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit paj ak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- (l) Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atau setiap pelayanan di restoran;
- (2) objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3
Tidak termasuk pajak sebagaimana dimaksud pada p ar;at 2 ayat (2) addah :
- b. Pelayanan yang disediakan oleh rJstoran atau dirumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan de;g; Peraturan Bupati.
- a. Pelayanan usaha jasa boga atau katringan:
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran ;
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.
BAB III - DASAR PENGENAAIY' TARIF.PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAI{
Pasal 5
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoftm.
BAB III - DASAR PENGENAAIY' TARIF.PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAI{
Pasal 6
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar l0 o/o (sepuluh persen).
BAB III - DASAR PENGENAAIY' TARIF.PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAI{
Pasal 7
Besamya Pokok Pajak terulang dihitung dengan cara mengalikan tarif ::*:1i11,.1T*'yd ga$a fasal e aenga; dasar pengenaan pajak seDagatmana dlmaksud pada pasal 5.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAI{
Pasal 8
Pajak Terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utar*rf,
I
MASA PAJAK. TAHUN PAJAKDAI{ PAJAKTERUTA}TG
BAB V
Pasal 9
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan I (satu) bulan takwin.
Pasal l0
Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya I (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
Pajak Terutang dalam masa Pajak tet'adi pada saat pelayanan di restoran.
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 12
- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak dan atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD di tetapkan oleh Bupati.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalarn jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB;
- c. SKPDN.
- b. SKPDKBT;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hurufa diterbitkan :
- a. Apabila
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang qtqry* oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan aaUm SirfpO, StipO] SKPDKB, dan STpD:
- (2) Apabila pembayaran afpkukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah sehmLat\_lambatny a I x 24 jam dan atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud aau.'uyut (l) dan ayat (2) dilakukan SSpD.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 16
- !]l lemtlfaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (r, Angsuran pembayaran oajak\_ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukan secara terarur d; U".*"r:i\_,"-ia""gil jftinakan bunga sebesar \r#rSY persen) sebulan sesuai jumlah p":ir. y""g berum atau kurang
- (2) Bupati dapat memberikan, persetujuai trpuju'-*u;lU pajak untuk mengangsur pajak terutama dalam kurun walctu tertentu setelah memenuhi ,-. persyaratan yang ditenfukan;
- (4) Bupati dapat memberikq ry^.ruj*, kepada wajib pajak untuk menunda llmbafaran pajak lampaj baras waktu Vi"g ait#ptl setelah memenuhi persyaratan yang direntukan dengan kenailkan o*rl , t"iil;.*"; sebutan dari jumlah oaiak yang b"il; il;;il;;;"r*,
- (5) P\_ersyaratan untuk dapat mengangsur dan menrurda iembayaran serta tata cara .pe.mbayaran angs*ur,, dun penundaan ;il;H; dimaksud dalam ayat (2) dan ayar ( I ) ditetapkan oleh Buoati.
Pasal l Z
- (2) Bentuk jenis, isi, **i qg. bukti pemuavarln' jan u"k" penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam "y" ilffiGil;l"teh Bupati.
2. (l) Setiap pembayaran oaiak seba,gaimana-dimaksud pada pasar l6 diberikan ^, tanda bukti pembayaran yang dicatat a"f". UJ"'#"#nlr\_,
rara c*.f#x,SlLNpArAK
Pasal I 8
- (1) Surat Teguran dan atau Surat peringatan dan atau surat lain sejenis awal tindakan pelaksanaan o"r:glh* d?k il; iji."r"*i", 7 (tujuh) hari sejak saar jatuh t"mpo p.'nolyu*nfJ*rb vr^lru'ur
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan atau surat lain yang sejenis wajib pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dikeluarkan oleh pejabat.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 19
- (l) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar harus di tagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan surat segera setelah lewat 2l (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran dan atau surat peringatan dan atau surat lain yang sejenis.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 20
Apabila pajak yang harus didayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanaan penyitaan.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 21
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat l0 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat pelaksanaan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 22
Kantor Lelang Negara segera menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan secara tertulis kepada wajib pajak.
Pasp,l23
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanakan penagihan pajak daerah di tetapkan oleh Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN DAN KERINGAI\AI\ PAJAK
Pasal 24
- (l) Bupati ## BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBANTALAN, PENGURANGAI\ KETETAPAI{ DAN PENGHAPUS$I ATAU PENGURANGAN SAI\KSI ADMINISTRASI
BAB IX - PENGURANGAN DAN KERINGAI\AI\ PAJAK
Pasal 25
- (l) Kepala Daerah karena j abatan dan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
- a. Membentulkan SKPD dan atau SKPDKB dan atau SKPDKBT dan atau STPD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan perpajakan daerah; 0
- b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;f
I
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak dan atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembennrlan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD' SKPD' 'sfFnfie, SKPDKBT dan atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada kepala daerah, atau peia'bat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Sri'o, Sfpn, SKPDKB, SKPDKBT dan atau STPD dengan memberikan alasan Yang jelas;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ''uyut (f) kepala daerah dan atau pejabat tidak memberikan keputusan' r;;;it'"nan pembehrlan, pernbatalan' p:ngYanagan keletapan' penghapusan dan atau penguftmgan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (3) Kepala Daerah dan atau pejabat paling lama 3--(tiga) bulan sejak surat ' ' p"rrnohon* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima' sudah harus memberikan kePutusan;
BAB XI - KEBERATAI\ DAI{ BANDING
Pasal 26
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah dan atau pejabat atas suatu :
- a. SKPD;
- c. SKPDKBT;
- b. SKPDKB;
- d. SKPDLB;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksucl .pada ayat (1) harus disampaikan .""*u t"ttoti'*aiu* Suh*u r"ao1;19 paling lama 3 (tiga) ;d""G.k tanegal srpo, SKPDKB' SYDKIT: SKPDLB dan atau SKPDN diterima or"h *u.iiu p"j"ft' kecuali lnlpila wajib pajak dapat menunjuk bahwa jangtta iJfiu itu tiaat dapat dipenuhi karena keadaan
- e. SKPDN'
8. diluar kekuasaannYa; (3) Kepala Daerah dan atau pejabat datam jangka wakru paling lama 12 (dua belast bulan ,":"t a"Jgi t*ut p"t'notto* keberatan sebagaimana ii-"it"Jo"at"vat (2) dlrima' sudah memberikan k€putusan;
9. i".toiton* (5) Pensajuan keberatan tJ;gff#; ;;Gud pada avat ( I ) tidak menunda kewajiban membayar PaJaK'
- (4) Apabila setelah lewat #;'iiA;io** sebagaimana dimaksud *' ;#;;;i3trepata oaJoan atau pejabat tidak memberikan keputusan' t"Ueratan dianggap dikabulkanl
BAB XI - KEBERATAI\ DAI{ BANDING
Pasal 27
- (l) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak datam:tt"git *tftt' 3 (t'iga) bulan setelah diterimanya
- ,r, [""tJ#ffiTffi?ff'sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak rnenunda kewaj iban membayar PaJ aK'
BAB XI - KEBERATAI\ DAI{ BANDING
Pasal 28
Apabila mengajukan keberatan sebagaimandlT{::d' pada Pasal 26 atau banding sebagaimana ot*tIJ"O-p-uA? Pa;al 27 dikabulkan sebagian atau seluruhny4 kelebihan p"ti"vii*-p":tt .0t5"-l*F dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2l"iol'" p"*ttil sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh emPat) bulan'ft
PNNGEMBALIAN KELEBIHAI! PEMBAYARAN PAJAK
BAB XII - PNNGEMBALIAN KELEBIHAI! PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29
- (l) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebut sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat wajib pajak;
- c. Besamya kelebihan pembayaran pajak;
- b. Masa Pajak;
- d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah dan atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya p€rmohoftul pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh kepala daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SIQDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama I (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, ketebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitnya SKPDLB dengan menerbitkan Surai Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SpMKp);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkanya SKpDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XII - PNNGEMBALIAN KELEBIHAI! PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 30
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainny4 sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (4), pembaya.an dilak-ukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembavaran.
BAB XIII - KADALTIWARSA
Pasal 31
- (l) Hak. untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali , apa bila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa dan atau;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagimana dimatsua 'pua" ayat 1iy tertangguh apabila :
- b. 191 pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV - KETENTUAI! PIDAI{A
Pasal 32
- (l) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam piadana kurungan paling lam 61enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (ima juta rupiatr)f
I
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas daerah.
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 33
- (l) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerim4 mencari, mengumpulkan dan rneneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidan4 dibidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buk-u-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
- g. Men)'uruh berhenti dan atau melarang seseofimg meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- f. Meminta bantuan tenaga atrli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- h. Memotret ses€omng yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- j. Menghentikanpenyelidikan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan urtuk tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum dan bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 1 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatu lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.,,.f
ll
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Bolaang Mongondow Utara. Peraturan Kabupaten *r"u*n , urARA'/ : Boroko HAMDAN DATTJNSOLANG

Penetapan: Disahkan di Pada tanggal 2008 Diundanekan di : Boroko Padatarriea : ,2 &amp;*ngec zooe

Penandatangan: SEKRETARISAERAH KABUPATEN BOLAANF MgNGONDOW UTARA ,// (/- Drs. REKY POSUMAH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 131 843 684 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2OO8 NOMOR 54 ## PENJELA'AT\ ## ATAS ## PERATIJRAN DAERAH KABUPATNN BOLAAIIG MONGONDOW UTARA NOMOR: 3Z| tanUnZOOA ## TENTAI\G ## PAJAK RESTORAN ## I. UMUM. Sebagaimana yang diarnanatkan Undang-undang Nonor 32 Tahun 2004 entang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari pajak Daerah dimana diharapkan Sumber Pendapatan tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai pelaksanaan dari pada Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun I 997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur tentang Pajak Restoran dalam suatu Peraturan Daerah. ## il. PASAL DEMI PASAL. Pasal I s/d Pasal 35 Cukup jelas. I TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA-I NOMOR: 34 r