PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR l;J I TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR l;J I TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukim.an Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem.erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
\
,
..
..
Menetapkan
- 5." Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. 5; Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.
BAB II - Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal 4
Pasal 2
Perangkat Daerah yang rrielaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman diwadahi dalam bentuk dinas.
BAB II - Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal 4
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
BAB II - Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal 4
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
BAB II - Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal 4
Pasal 5
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal 4
Pasal 6
Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
BAB II - Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal 4
Pasal 7
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal (6), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah umum;
- b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah swadaya;
- c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
-«.
BAB II - Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal 4
Pasal 8
- ( 1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Perumahan;
- b. Sekretariat;
- d. Bidang Kawasan Pennukiman;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III

TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan kegiatan perumahan dan kawasan perumahan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

## Bagian Kedua

## Sekretariat Pasal 10

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas · pelayanan administrasi dan penyusunan pelaporan dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- b. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan dan urusan kerumahtanggaan;
- c. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi program dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- f. penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- ( 1) Sekretariat terdiri atas : a.
- Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1} Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundangundangan.

## Bagian Ketiga Bidang Perumahan Pasal 14

- ( 1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan perumahan, pengembangan dan pem bangunan perumahan serta pemanfaatan dan
- pengendalian perumahan.
- (2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
- b. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum;
- c. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;
- d. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- e. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rum.ah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- g. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- f. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- h. pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;

## Pasal 16

- (1) Bidang Perumahan terdiri atas:
- b. Seksi Pembiayaan Perumahan;
- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

## Pa.sal 17

- ( 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum dan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya.
- (3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah urnum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, serta pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya.
- (2) Seksi Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum dan pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya. ·

## Bagian Keempat Bidang Permukiman Pasal 18

- ( 1) Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- (2) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. penyiapan bahan pelaksanan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

## Pasal 20

- (1) Bidang Permukiman, terdiri atas:
- b. Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
3. Permukiman; Kawasan a. Seksi Pendataan dan Perencanaan
- c. Pengendalian dan Evaluasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman.

## Pasal 21

- ( 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan · permukiman serta menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana., sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat ( 1) huruf c, melaksanakan tugas pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta penyiapan bahan pelaksanan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

## Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yarig terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Din.as.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

'·~

'

.

## .BABV TATA KERJA Pasal 39

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- satuan organisasi dilingkungan wajib melaksanakan pengawasan (3) Setiap pemimpin Pemerintah Daerah melekat.
- masing-masing. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai \_dengan tugas pokok

## Pasal 40

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 41

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk .menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 43

Dalarn menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 45

- ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## -Pasal 46

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 47

- ( 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illa a tau j abatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakanjabatan eselon IVa ataujabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan Administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan Pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Buton Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang :i:nengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


Ditetapkan di Buranga pada tanggal ?-7-N; 2016

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal 9--7 -19- ·2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

-@di&gt;

LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1? I

•.


H. ABU HASAN