PERATURAN BUPATI MA Nomor 67 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2006 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA BUPATI MALANG, - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 2014 Daerah, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut (berlaku 29 Desember 2016)
Pembukaan
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 2014 Daerah, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut
- Menimbang : a. telah diubah beberapa kali, terakhir Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 10 Seri E);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 29 Desember 2016

Penandatangan: ## BUPATI MALANG,

Verifikasi: ttd. ## H. RENDRA KRESNA

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 29 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd. ABDUL MALIK Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 22 Seri D ## A. Latar Belakang ## 1. Umum Perusahaan Daerah Jasa Yasa, yang selanjutnya disebut Perusahaan, merupakan Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang, dengan modal dasar yang seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang yang dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk: - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola Perusahaan yang baik; dan - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. ## 2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) didefinisikan sebagai mekanisme administrasi yang mengatur hubungan-hubungan di antara

Penandatangan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2006 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penandatangan: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG DAERAH JASA YASA ## PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA ## BAB I ## PENDAHULUAN

Penandatangan: Kepala Daerah, Badan Pengawas, Direksi, Manajemen Perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan. Hubungan tersebut dimanifestasikan dalam berbagai bentuk aturan dan sistem insentif, sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan Perusahaan serta memantau kinerja yang dihasilkan.

Penandatangan: Keberhasilan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh organ utama Perusahaan, yaitu Direksi, Badan Pengawas dan Kepala Daerah.

Penandatangan: ## a. Kepala Daerah

Penandatangan: Kepala Daerah adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Badan Pengawas. Kepala Daerah bertindak selaku pemilik Perusahaan, merupakan organ yang menentukan kebijakan dan keputusan atas persoalan-persoalan dasar dalam Perusahaan. Kepala Daerah berfungsi melaksanakan pengendalian utama secara menyeluruh terhadap setiap pemenuhan kewajiban oleh Direksi dan Badan Pengawas sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. ## b. Badan Pengawas

Penandatangan: Badan Pengawas merupakan representasi dari Kepala Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap Perusahaan, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan. Badan Pengawas merupakan organ Perusahaan yang memberikan keseimbangan positif yang dapat membatasi pengaruh berlebihan dari Direksi dalam kepengurusan Perusahaan, namun hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengimbangi ataupun memberatkannya. ## c. - Direksi Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan dengan cara yang sebaik mungkin untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta bertindak untuk dan atas nama Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perusahaan, serta memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

Penandatangan: Selama masing-masing organ Perusahaan berperan sesuai dengan mekanisme yang disetujui, maka kepengurusan Perusahaan akan dapat berjalan dengan baik, dan Kepala Daerah selaku Pemilik Perusahaan akan terjamin kepentingannya dalam jangka panjang.

Penandatangan: Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) menekankan pentingnya Kepala Daerah yang bertindak sebagai Pemilik Perusahaan menyerahkan pengelolaan Perusahaannya kepada tenaga-tenaga profesional kompeten dan lebih memahami manajemen bisnis sehari-hari.

Distribusi: Tenaga-tenaga profesional tersebut menerima kepercayaan dan memiliki kemandirian untuk menjalankan tugas kepengurusan atau manajemen agar Perusahaan secara berkesinambungan mampu mengoptimalkan pelayanannya kepada para pengguna jasa dan/atau produknya, meningkatkan hasil (laba) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta lebih mengefektifkan pemanfaatan aset-aset Perusahaan bagi segenap kemanfaatan masyarakat. Dalam hal ini para profesional berperan sebagai Agent , sedangkan pemilik Perusahaan merupakan Principal yang bertugas mengawasi dan memonitor jalannya pengelolaan Perusahaan, serta mengembangkan sistem insentif bagi Direksi dan Manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan dan tujuan Perusahaan. Tata Kelola Perusahaan yang baik akan berperan dalam mencegah kemungkinan timbulnya moral hazards akibat keleluasaan pihak Direksi maupun Manajemen dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan, meningkatkan transparansi penggunaan dana Perusahaan, serta mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan keadilan/kewajaran di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan (stakeholders). Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) , seluruh kegiatan pengelolaan atau pengurusan Perusahaan akan selalu dilandasi prinsip-prinsip berikut: - a. Transparansi , yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan akan menyediakan informasi yang cukup, akurat, relevan, dan tepat waktu kepada seluruh stakeholders , sehingga berbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Perusahaan, termasuk pelanggan, konsumen, pemasok, maupun stakeholders lainnya akan mengetahui serta memahami resiko-resiko yang mungkin dialami ataupun keuntungan yang dapat diperoleh akibat melakukan transaksi dengan Perusahaan, dan sekaligus terlibat aktif dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya Perusahaan. - b. Kemandirian , yaitu suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan/atau pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusan maupun Badan Pengawas yang melaksanakan pengawasan atas jalannya Perusahaan terbebas dari tekanan atau intervensi dari pihak luar.

Penandatangan: - c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ-organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Akuntabilitas mampu menciptakan sarana pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan di antara Kepala Daerah yang bertindak selaku Pemilik Perusahaan, Badan Pengawas, maupun Direksi. Akuntabilitas juga mencerminkan aplikasi mekanisme sistem internal check and balance dan mencakup praktek-praktek kepengurusan yang sehat. Direksi bertanggung jawab atas kegiatan operasional sehari-hari, sedangkan Badan Pengawas mewakili Kepala Daerah melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan. - d. Pertanggungjawaban , yaitu kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus memenuhi dan mematuhi hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya pemeliharaan lingkungan hidup, pemenuhan hak-hak pelanggan dan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai dan karyawan, serta penghindaran praktek-praktek bisnis yang tidak sehat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada mereka yang berhubungan secara langsung dengan Perusahaan, akan tetapi juga pihak-pihak lain yang berhubungan tidak secara langsung. - e. Kewajaran/Keadilan (fairness) , yaitu kesetaraan serta keadilan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak stakeholders , termasuk masyarakat sekitar tempat usaha Perusahaan, pegawai/karyawan, pelanggan, pemasok, dan stakeholders lainnya, harus dilindungi dan diberikan perangkat yang layak untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka oleh Perusahaan. ## B. Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Penandatangan: Pedoman Tata Kelola Perusahaan, yang selanjutnya disebut Pedoman, merupakan suatu kumpulan aturan-aturan dalam menjalankan proses pengurusan maupun pengawasan terhadap Perusahaan dengan cara yang terbaik untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, termasuk di dalamnya pembagian tugas, tanggung jawab, kekuasaan atau wewenang organ Perusahaan, terutama Kepala Daerah selaku pemilik Perusahaan, Badan Pengawas, dan Direksi, dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan/kewajaran serta tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penandatangan: Pedoman ini merupakan wujud nyata komitmen dari Kepala Daerah selaku Pemilik Perusahaan, Badan Pengawas dan Direksi untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten dan berkelanjutan. Pedoman ini disusun dengan tujuan: 1. memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil, agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat; 2. mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional dan transparan serta meningkatkan kemandirian organ Perusahaan; 3. mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik, menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders dan kelestarian lingkungan di sekitar tempat usaha Perusahaan. Penyusunan Pedoman ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan, yang antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber referensi penyusunan Pedoman juga diperoleh dari praktek-praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). ## BAB II

Penandatangan: ## KEPALA DAERAH ## A. Hak-hak Pemilik

Penandatangan: Kepala Daerah selaku pemilik Perusahaan, memiliki hak-hak untuk: 1. memperoleh informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap; 2. menerima bagian dari laba Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemilik/Daerah.

Penandatangan: ## B. Wewenang Kepala Daerah

Penandatangan: Kepala Daerah sebagai pemilik Perusahaan berwenang menentukan arah dan tujuan Perusahaan. Kepala Daerah memiliki wewenang tertinggi atas Perusahaan yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Badan Pengawas.

Penandatangan: Wewenang Kepala Daerah meliputi: 1. menetapkan pendirian atau pembubaran atas Perusahaan dengan persetujuan DPRD; 2. mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengawas maupun anggota Direksi; 3. melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap anggota Badan Pengawas maupun anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. menetapkan honorarium bagi Badan Pengawas sesuai kemampuan Perusahaan, serta menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Direksi berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan, sesuai kemampuan Perusahaan dan menurut prinsip-prinsip yang berlaku; 5. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan; 6. menetapkan peraturan tentang penggunaan dana cadangan setelah mendengar pertimbangan/pendapat dari Badan Pengawas; 7. memberikan persetujuan terhadap rencana penerimaan pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang dan/atau pengeluaran obligasi Perusahaan setelah mendengar pertimbangan/pendapat dari Badan Pengawas; 8. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dalam bentuk kerjasama operasi, kerjasama lisensi, kontrak manajemen dan/atau perjanjian lainnya yang memiliki sifat-sifat yang sama untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, setelah mendengar pertimbangan/pendapat dari Badan Pengawas; 9. memberikan persetujuan terhadap rencana pembelian, penjualan, atau dengan cara lain untuk perolehan dan/atau pelepasan barang-barang milik Perusahaan; 10. memberikan persetujuan terhadap penggadaian/penjaminan barang-barang milik Perusahaan; 11. memberikan persetujuan terhadap investasi baru; 12. memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal pada Perusahaan lain; 13. memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang-barang mati; 14. mengesahkan Rencana Korporat (Rencana Jangka Panjang Perusahaan/RJPP); 15. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selambat-lambatnya sebelum tahun buku baru berjalan setelah mendengar pertimbangan/pendapat dari Badan Pengawas; 16. mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan, termasuk Laporan Keuangan Tahunan yang diajukan oleh Direksi setelah tahun buku berakhir dengan mendengar pertimbangan/pendapat dari Badan Pengawas. ## C. Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan merupakan pengesahan terhadap Laporan Keuangan Tahunan dan persetujuan atas Laporan Kinerja Tahunan.

Penandatangan: Paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya, Kepala Daerah telah memberikan pengesahan terhadap Laporan Tahunan Perusahaan dari tahun buku sebelumnya, setelah mempertimbangkan 'Pernyataan Pendapat dan Saran' dari Badan Pengawas. Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Penandatangan: Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan memuat sekurang-kurangnya: 1. pengesahan atas Laporan Tahunan Perusahaan, serta pembebasan Direksi dan Badan Pengawas dari tanggung jawab atas tindakantindakan mereka sesuai bidang tugas masing-masing selama tahun buku yang bersangkutan, sepanjang hal-hal yang dilaporkan oleh Direksi dan Badan Pengawas tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. penetapan pembagian laba; 3. pemberian wewenang kepada Badan Pengawas untuk menunjuk dan menetapkan auditor eksternal yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku mendatang, dengan syarat-syarat penunjukan dan penetapannya mengikuti ketentuan yang berlaku;

Penandatangan: 4. pembinaan atau arahan Kepala Daerah kepada Direksi dan Badan Pengawas berkenaan dengan kepengurusan Perusahaan.

Penandatangan: Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan oleh Kepala Daerah berarti memberikan pembebasan kepada Direksi dan Badan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penandatangan: Apabila dipandang perlu menurut keadaan, Kepala Daerah dapat mengajukan permintaan kepada Direksi melalui Badan Pengawas untuk menyelenggarakan 'Rapat Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan'. Dalam rapat tersebut dibahas Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Tahunan yang diajukan Direksi, serta mendengarkan tanggapan yang disampaikan oleh Badan Pengawas atas Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Tahunan. ## D. Pengesahan Rencana Korporat (Rencana Jangka Panjang Perusahaan/RJPP)

Penandatangan: Rancangan Rencana Korporat yang telah ditandatangani oleh Direksi serta dikaji oleh Badan Pengawas, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan rancangan Rencana Korporat dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan Rencana Korporat secara lengkap dan sebelum periode baru Rencana Korporat mulai berjalan. Jika dalam waktu tersebut rancangan Rencana Korporat belum disahkan, maka rancangan Rencana Korporat dianggap telah disahkan.

Penandatangan: Pengesahan rancangan Rencana Korporat oleh Kepala Daerah dilakukan setelah mempertimbangkan 'Pernyataan Pendapat dan Saran' dari Badan Pengawas terhadap rancangan Rencana Korporat. Pengesahan Rencana Korporat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Penandatangan: Apabila dipandang perlu menurut keadaan, Kepala Daerah dapat mengajukan permintaan kepada Direksi melalui Badan Pengawas untuk menyelenggarakan 'Rapat Pengesahan Rencana Korporat' yang membahas rancangan Rencana Korporat yang diajukan Direksi berikut tanggapan atas rancangan Rencana Korporat yang disampaikan Badan Pengawas. ## E. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Penandatangan: Permohonan pengesahan rancangan RKAP diajukan oleh Direksi melalui Badan Pengawas, untuk disampaikan kepada Kepala Daerah selambatlambatnya dalam waktu 60 (enampuluh) hari sebelum memasuki tahun buku baru Perusahaan. Pengesahan rancangan RKAP diberikan selambatlambatnya sebelum tahun buku baru berjalan.

Penetapan: Dalam hal rancangan RKAP belum disahkan Kepala Daerah sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka rancangan RKAP tersebut dianggap telah disahkan dan disetujui untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tentang bentuk, isi, dan tata cara penyusunannya.

Penandatangan: Pengesahan atas rancangan RKAP dilakukan setelah mempertimbangkan 'Pernyataan Pendapat dan Saran' dari Badan Pengawas terhadap rancangan RKAP tersebut. Pengesahan RKAP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Penandatangan: Apabila dipandang perlu menurut keadaan, Kepala Daerah dapat mengajukan permintaan kepada Direksi melalui Badan Pengawas untuk menyelenggarakan 'Rapat Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan' yang membahas rancangan RKAP yang diajukan Direksi berikut tanggapan terhadap rancangan RKAP tersebut yang disampaikan oleh Badan Pengawas. Pengesahan Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Penandatangan: ## F. Persetujuan atas Usulan Tindakan Direksi berkaitan dengan Kewenangan Kepala Daerah

Penandatangan: Usulan tindakan-tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah disampaikan dalam bentuk proposal. Direksi mengajukan proposal tersebut melalui Badan Pengawas, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan. Badan Pengawas menyampaikan 'Pernyataan Pendapat dan Saran' kepada Kepala Daerah, yang berisi kajian dan tanggapan Badan Pengawas terhadap usulan tindakan-tindakan yang diajukan Direksi.

Penandatangan: Kepala Daerah berwenang menolak atau menyetujui usulan tindakan yang diajukan oleh Direksi setelah mempertimbangkan 'Pernyataan Pendapat dan Saran' dari Badan Pengawas. Usulan tindakan Direksi tersebut dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan rancangan RKAP, baik sebagai bagian dari rancangan RKAP seperti rencana investasi, atau sebagai lampiran RKAP. ## G. Kebijakan Pembagian Laba

Penandatangan: Laba bersih satu tahun buku setelah dipotong pajak sebagaimana tercantum dalam laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan Kepala Daerah, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Laba bersih tersebut dibagikan untuk Bagian Laba Pemerintah Kabupaten Malang dan cadangan-cadangan yang telah ditentukan, dengan persentase masing-masing ditetapkan sebagai berikut : 1. Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten Malang sebesar 55% (limapuluh lima persen) yang terdiri dari: - a. Dana Pembangunan Daerah sebesar 30% (tigapuluh persen); - b. Anggaran Belanja Daerah sebesar 25% (duapuluh lima persen). 2. Cadangan Umum sebesar 30% (tigapuluh persen); 3. Cadangan Kesejahteraan Pegawai sebesar 10% (sepuluh persen) yang terdiri dari: - a. Cadangan Sosial dan Pendidikan sebesar 5% (lima persen); - b. Cadangan Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan sebesar 5% (lima persen). 4. Cadangan Jasa Produksi sebesar 5% (lima persen).

Penandatangan: Perusahaan wajib menyetorkan Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten Malang setelah Laporan Tahunan Perusahaan disahkan oleh Kepala Daerah. Apabila dalam tahun buku yang termaksud dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah disetorkan terlebih dahulu Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten Malang sehingga terdapat kelebihan setoran, maka Perusahaan harus mengajukan permintaan restitusi kepada Pemerintah Kabupaten Malang atas kelebihan setoran Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten Malang dimaksud. ## H. Kebijakan Penggunaan Dana Cadangan ## 1. Cadangan Umum Penyisihan dana untuk Cadangan Umum dilakukan sampai dengan cadangan tersebut mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari ekuitas. Cadangan Umum yang belum mencapai jumlah tersebut hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami Perusahaan. Jika Laporan Perhitungan Laba/Rugi dari suatu tahun buku menunjukkan saldo rugi yang tidak dapat ditutupi dengan Cadangan Umum, maka kerugian tersebut akan tetap tercatat dalam pembukuan Perusahaan, dan dalam tahun-tahun buku yang akan datang selama kerugian tercatat itu masih belum dapat tertutupi, Perusahaan dianggap belum memperoleh laba, dengan tanpa mengurangi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Penandatangan: Apabila jumlah Cadangan Umum telah melebihi 20% (duapuluh persen) dari ekuitas, maka Kepala Daerah dapat memutuskan agar kelebihan dana Cadangan Umum digunakan untuk keperluan Perusahaan. Direksi mengusulkan penggunaan kelebihan dana Cadangan Umum kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. Direksi harus mengelola dana Cadangan Umum agar cadangan tersebut mampu menghasilkan laba, dengan cara yang dianggap terbaik dan dengan sepersetujuan Kepala Daerah, serta tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laba yang diperoleh dari dana Cadangan Umum harus dimasukkan ke dalam Laporan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan pada tahun diperolehnya laba yang bersangkutan.

Penandatangan: Tata cara penggunaan dana Cadangan Umum ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan/pendapat Badan Pengawas. ## 2. Cadangan Kesejahteraan Pegawai ## a. Cadangan Sosial dan Pendidikan Cadangan Sosial dan Pendidikan dialokasikan untuk tujuan dalam bidang sosial dan pendidikan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat, yaitu dalam bentuk: - 1) Bantuan korban bencana alam; - 2) Bea siswa pendidikan dan/atau pelatihan; - 3) Peningkatan kesehatan; - 4) Pengembangan sarana dan prasarana umum maupun sarana ibadah; - 5) Peningkatan kemampuan usaha kecil dalam baik bentuk pinjaman modal kerja dan/atau investasi, maupun hibah.

Penandatangan: Tata cara penggunaan Cadangan Sosial dan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Badan Pengawas. ## b. Cadangan Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan

Penandatangan: Cadangan Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan antara lain dialokasikan untuk pembayaran dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan. Tata cara penggunaan Dana Cadangan Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Badan Pengawas. ## 3. Cadangan Jasa Produksi

Penandatangan: Cadangan Jasa Produksi dialokasikan untuk jasa produksi bagi Badan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perusahaan. Tata cara penggunaan Cadangan Jasa Produksi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Badan Pengawas. ## I. Akuntabilitas Pemilik

Penandatangan: Kepala Daerah selaku pemilik Perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga kesinambungan dan kelangsungan usaha Perusahaan sehingga tujuan pendirian Perusahaan tetap dapat tercapai dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi daerah serta kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penandatangan: Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan di luar tugas-tugas usaha pokok yang menimbulkan akibat keuangan baik terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penandatangan: Kepala Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengurusan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Perusahaan melalui arahan-arahan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah maupun melalui konsultasi yang diadakan atas permintaan Badan Pengawas. Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap Perusahaan melalui penilaian terhadap pemenuhan tugas, kewajiban, serta pelaksanaan wewenang dan keputusan Kepala Daerah berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi dan Badan Pengawas.

Penandatangan: Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perusahaan tidak dibenarkan membebani Anggaran Perusahaan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. ## A. Tugas dan Wewenang ## 1. Tugas Badan Pengawas mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut: - a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi, termasuk di dalamnya pengawasan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

Penandatangan: - b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah secara tertulis mengenai hal-hal sebagai berikut: - 1) Visi dan misi Perusahaan; - 2) Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi; - 3) Rencana Korporat (Corporate Plan) yang diajukan oleh Direksi; - 4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diajukan oleh Direksi; - 5) Laporan Keuangan Perusahaan, yaitu Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang diajukan oleh Direksi; - 6) Laporan Kinerja Perusahaan;

Penandatangan: - 7) Kepengurusan Perusahaan dalam aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan dan Keputusan-Keputusan Kepala Daerah. - c. meneliti dan menelaah Laporan Berkala, Laporan Insidentil dan informasi-informasi lainnya yang disiapkan oleh Direksi. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengawas wajib memperhatikan:

Penandatangan: - a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan; - b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; - c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi. ## 2. Wewenang Badan Pengawas berwenang untuk:

Penandatangan: - a. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis tentang usulan Direksi sebelum diajukan kepada Kepala Daerah, berkaitan dengan tindakan-tindakan: ## BAB III ## BADAN PENGAWAS - 1) mengadakan kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang memiliki sifat yang sama, yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun; - 2) mengadakan pinjaman-pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang dan/atau mengeluarkan obligasi Perusahaan; - 3) membeli, menjual dan/atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang milik Perusahaan; - 4) menggadaikan atau menjaminkan barang-barang milik Perusahaan; - 5) mengadakan investasi baru; - 6) mengadakan penyertaan modal dalam Perusahaan lain; - 7) menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati. - b. memberikan penilaian tentang kinerja Direksi berkenaan dengan pencapaian: - 1) kinerja aspek keuangan; - 2) kinerja aspek operasional; - 3) kinerja aspek administrasi. - c. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan/atau Rencana Korporat; - d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;

Penandatangan: - e. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada Kepala Daerah; - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu;

Penandatangan: - g. menunjuk auditor eksternal yang ditugaskan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan berdasarkan pemberian wewenang dari Kepala Daerah;

Penandatangan: - h. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, apabila Kepala Daerah mengalihkan kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan secara tertulis kepada Badan Pengawas;

Penandatangan: - i. menerima atau menolak Laporan Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun berjalan, yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah. ## B. Hak dan Kewajiban ## 1. Hak Badan Pengawas berhak untuk : - a. memperoleh akses informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, akurat dan lengkap, serta hak-hak untuk: - 1) melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan; - 2) memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan; - 3) meminta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 10 Seri E) diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 29 Desember 2016

## BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang pada tanggal 29 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

ABDUL MALIK Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 22 Seri D

## A. Latar Belakang

## 1. Umum

Perusahaan Daerah Jasa Yasa, yang selanjutnya disebut Perusahaan, merupakan Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang, dengan modal dasar yang seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang yang dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola Perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## 2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) didefinisikan sebagai mekanisme administrasi yang mengatur hubungan-hubungan di antara

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2006 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG DAERAH JASA YASA

## PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA

## BAB I

## PENDAHULUAN

Kepala Daerah, Badan Pengawas, Direksi, Manajemen Perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan. Hubungan tersebut dimanifestasikan dalam berbagai bentuk aturan dan sistem insentif, sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan Perusahaan serta memantau kinerja yang dihasilkan.

Keberhasilan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh organ utama Perusahaan, yaitu Direksi, Badan Pengawas dan Kepala Daerah.

## a. Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Badan Pengawas. Kepala Daerah bertindak selaku pemilik Perusahaan, merupakan organ yang menentukan kebijakan dan keputusan atas persoalan-persoalan dasar dalam Perusahaan. Kepala Daerah berfungsi melaksanakan pengendalian utama secara menyeluruh terhadap setiap pemenuhan kewajiban oleh Direksi dan Badan Pengawas sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan.

## b. Badan Pengawas

Badan Pengawas merupakan representasi dari Kepala Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap Perusahaan, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan. Badan Pengawas merupakan organ Perusahaan yang memberikan keseimbangan positif yang dapat membatasi pengaruh berlebihan dari Direksi dalam kepengurusan Perusahaan, namun hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengimbangi ataupun memberatkannya.

## c.

- Direksi Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan dengan cara yang sebaik mungkin untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta bertindak untuk dan atas nama Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perusahaan,

serta memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

Selama masing-masing organ Perusahaan berperan sesuai dengan mekanisme yang disetujui, maka kepengurusan Perusahaan akan dapat berjalan dengan baik, dan Kepala Daerah selaku Pemilik Perusahaan akan terjamin kepentingannya dalam jangka panjang.

Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) menekankan pentingnya Kepala Daerah yang bertindak sebagai Pemilik Perusahaan menyerahkan pengelolaan Perusahaannya kepada tenaga-tenaga profesional kompeten dan lebih memahami manajemen bisnis sehari-hari.

Tenaga-tenaga profesional tersebut menerima kepercayaan dan memiliki kemandirian untuk menjalankan tugas kepengurusan atau manajemen agar Perusahaan secara berkesinambungan mampu mengoptimalkan pelayanannya kepada para pengguna jasa dan/atau produknya, meningkatkan hasil (laba) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta lebih mengefektifkan pemanfaatan aset-aset Perusahaan bagi segenap kemanfaatan masyarakat. Dalam hal ini para profesional berperan sebagai Agent , sedangkan pemilik Perusahaan merupakan Principal yang bertugas mengawasi dan memonitor jalannya pengelolaan Perusahaan, serta mengembangkan sistem insentif bagi Direksi dan Manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan yang baik akan berperan dalam mencegah kemungkinan timbulnya moral hazards akibat keleluasaan pihak Direksi maupun Manajemen dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan, meningkatkan transparansi penggunaan dana Perusahaan, serta mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan keadilan/kewajaran di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan (stakeholders).

Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) , seluruh kegiatan pengelolaan atau pengurusan Perusahaan akan selalu dilandasi prinsip-prinsip berikut:

- a. Transparansi , yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan akan menyediakan informasi yang cukup, akurat, relevan, dan tepat waktu kepada seluruh stakeholders , sehingga berbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Perusahaan, termasuk pelanggan, konsumen, pemasok, maupun stakeholders lainnya akan mengetahui serta memahami resiko-resiko yang mungkin dialami ataupun keuntungan yang dapat diperoleh akibat melakukan transaksi dengan Perusahaan, dan sekaligus terlibat aktif dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya Perusahaan.

- b. Kemandirian , yaitu suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan/atau pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusan maupun Badan Pengawas yang melaksanakan pengawasan atas jalannya Perusahaan terbebas dari tekanan atau intervensi dari pihak luar.
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ-organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Akuntabilitas mampu menciptakan sarana pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan di antara Kepala Daerah yang bertindak selaku Pemilik Perusahaan, Badan Pengawas, maupun Direksi. Akuntabilitas juga mencerminkan aplikasi mekanisme sistem internal check and balance dan mencakup praktek-praktek kepengurusan yang sehat. Direksi bertanggung jawab atas kegiatan operasional sehari-hari, sedangkan Badan Pengawas mewakili Kepala Daerah melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan.
- d. Pertanggungjawaban , yaitu kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus memenuhi dan mematuhi hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya pemeliharaan lingkungan hidup, pemenuhan hak-hak pelanggan dan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai dan karyawan, serta penghindaran praktek-praktek bisnis yang tidak sehat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada mereka yang berhubungan secara langsung dengan Perusahaan, akan tetapi juga pihak-pihak lain yang berhubungan tidak secara langsung.
- e. Kewajaran/Keadilan (fairness) , yaitu kesetaraan serta keadilan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak stakeholders , termasuk masyarakat sekitar tempat usaha Perusahaan, pegawai/karyawan, pelanggan, pemasok, dan stakeholders lainnya, harus dilindungi dan diberikan perangkat yang layak untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka oleh Perusahaan.

## B. Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan, yang selanjutnya disebut Pedoman, merupakan suatu kumpulan aturan-aturan dalam menjalankan proses pengurusan maupun pengawasan terhadap Perusahaan dengan cara yang terbaik untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, termasuk di dalamnya pembagian tugas, tanggung jawab, kekuasaan atau wewenang organ Perusahaan, terutama Kepala Daerah selaku pemilik Perusahaan, Badan Pengawas, dan Direksi, dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan/kewajaran serta tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini merupakan wujud nyata komitmen dari Kepala Daerah selaku Pemilik Perusahaan, Badan Pengawas dan Direksi untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten dan berkelanjutan.

Pedoman ini disusun dengan tujuan:

1. memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil, agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
2. mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional dan transparan serta meningkatkan kemandirian organ Perusahaan;
3. mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik, menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders dan kelestarian lingkungan di sekitar tempat usaha Perusahaan.

Penyusunan Pedoman ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan, yang antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber referensi penyusunan Pedoman juga diperoleh dari praktek-praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

## BAB II

## KEPALA DAERAH

## A. Hak-hak Pemilik

Kepala Daerah selaku pemilik Perusahaan, memiliki hak-hak untuk:

1. memperoleh informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap;
2. menerima bagian dari laba Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemilik/Daerah.

## B. Wewenang Kepala Daerah

Kepala Daerah sebagai pemilik Perusahaan berwenang menentukan arah dan tujuan Perusahaan. Kepala Daerah memiliki wewenang tertinggi atas Perusahaan yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Badan Pengawas.

Wewenang Kepala Daerah meliputi:

1. menetapkan pendirian atau pembubaran atas Perusahaan dengan persetujuan DPRD;
2. mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengawas maupun anggota Direksi;
3. melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap anggota Badan Pengawas maupun anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. menetapkan honorarium bagi Badan Pengawas sesuai kemampuan Perusahaan, serta menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Direksi berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan, sesuai kemampuan Perusahaan dan menurut prinsip-prinsip yang berlaku;
5. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan;
6. menetapkan peraturan tentang penggunaan dana cadangan setelah mendengar pertimbangan/pendapat dari Badan Pengawas;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana penerimaan pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang dan/atau pengeluaran obligasi Perusahaan setelah mendengar pertimbangan/pendapat dari Badan Pengawas;
8. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dalam bentuk kerjasama operasi, kerjasama lisensi, kontrak manajemen dan/atau perjanjian lainnya yang memiliki sifat-sifat yang sama untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, setelah mendengar pertimbangan/pendapat dari Badan Pengawas;

9. memberikan persetujuan terhadap rencana pembelian, penjualan, atau dengan cara lain untuk perolehan dan/atau pelepasan barang-barang milik Perusahaan;
10. memberikan persetujuan terhadap penggadaian/penjaminan barang-barang milik Perusahaan;
11. memberikan persetujuan terhadap investasi baru;
12. memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal pada Perusahaan lain;
13. memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang-barang mati;
14. mengesahkan Rencana Korporat (Rencana Jangka Panjang Perusahaan/RJPP);
15. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selambat-lambatnya sebelum tahun buku baru berjalan setelah mendengar pertimbangan/pendapat dari Badan Pengawas;
16. mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan, termasuk Laporan Keuangan Tahunan yang diajukan oleh Direksi setelah tahun buku berakhir dengan mendengar pertimbangan/pendapat dari Badan Pengawas.

## C. Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan

Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan merupakan pengesahan terhadap Laporan Keuangan Tahunan dan persetujuan atas Laporan Kinerja Tahunan.

Paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya, Kepala Daerah telah memberikan pengesahan terhadap Laporan Tahunan Perusahaan dari tahun buku sebelumnya, setelah mempertimbangkan 'Pernyataan Pendapat dan Saran' dari Badan Pengawas. Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan memuat sekurang-kurangnya:

1. pengesahan atas Laporan Tahunan Perusahaan, serta pembebasan Direksi dan Badan Pengawas dari tanggung jawab atas tindakantindakan mereka sesuai bidang tugas masing-masing selama tahun buku yang bersangkutan, sepanjang hal-hal yang dilaporkan oleh Direksi dan Badan Pengawas tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. penetapan pembagian laba;

3. pemberian wewenang kepada Badan Pengawas untuk menunjuk dan menetapkan auditor eksternal yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku mendatang, dengan syarat-syarat penunjukan dan penetapannya mengikuti ketentuan yang berlaku;
4. pembinaan atau arahan Kepala Daerah kepada Direksi dan Badan Pengawas berkenaan dengan kepengurusan Perusahaan.

Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan oleh Kepala Daerah berarti memberikan pembebasan kepada Direksi dan Badan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dipandang perlu menurut keadaan, Kepala Daerah dapat mengajukan permintaan kepada Direksi melalui Badan Pengawas untuk menyelenggarakan 'Rapat Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan'. Dalam rapat tersebut dibahas Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Tahunan yang diajukan Direksi, serta mendengarkan tanggapan yang disampaikan oleh Badan Pengawas atas Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kinerja Tahunan.

## D. Pengesahan Rencana Korporat (Rencana Jangka Panjang Perusahaan/RJPP)

Rancangan Rencana Korporat yang telah ditandatangani oleh Direksi serta dikaji oleh Badan Pengawas, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan rancangan Rencana Korporat dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan Rencana Korporat secara lengkap dan sebelum periode baru Rencana Korporat mulai berjalan. Jika dalam waktu tersebut rancangan Rencana Korporat belum disahkan, maka rancangan Rencana Korporat dianggap telah disahkan.

Pengesahan rancangan Rencana Korporat oleh Kepala Daerah dilakukan setelah mempertimbangkan 'Pernyataan Pendapat dan Saran' dari Badan Pengawas terhadap rancangan Rencana Korporat. Pengesahan Rencana Korporat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Apabila dipandang perlu menurut keadaan, Kepala Daerah dapat mengajukan permintaan kepada Direksi melalui Badan Pengawas untuk menyelenggarakan 'Rapat Pengesahan Rencana Korporat' yang membahas rancangan Rencana Korporat yang diajukan Direksi berikut tanggapan atas rancangan Rencana Korporat yang disampaikan Badan Pengawas.

## E. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Permohonan pengesahan rancangan RKAP diajukan oleh Direksi melalui Badan Pengawas, untuk disampaikan kepada Kepala Daerah selambatlambatnya dalam waktu 60 (enampuluh) hari sebelum memasuki tahun buku baru Perusahaan. Pengesahan rancangan RKAP diberikan selambatlambatnya sebelum tahun buku baru berjalan.

Dalam hal rancangan RKAP belum disahkan Kepala Daerah sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka rancangan RKAP tersebut dianggap telah disahkan dan disetujui untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tentang bentuk, isi, dan tata cara penyusunannya.

Pengesahan atas rancangan RKAP dilakukan setelah mempertimbangkan 'Pernyataan Pendapat dan Saran' dari Badan Pengawas terhadap rancangan RKAP tersebut. Pengesahan RKAP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Apabila dipandang perlu menurut keadaan, Kepala Daerah dapat mengajukan permintaan kepada Direksi melalui Badan Pengawas untuk menyelenggarakan 'Rapat Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan' yang membahas rancangan RKAP yang diajukan Direksi berikut tanggapan terhadap rancangan RKAP tersebut yang disampaikan oleh Badan Pengawas.

Pengesahan Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

## F. Persetujuan atas Usulan Tindakan Direksi berkaitan dengan Kewenangan Kepala Daerah

Usulan tindakan-tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah disampaikan dalam bentuk proposal. Direksi mengajukan proposal tersebut melalui Badan Pengawas, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan. Badan Pengawas menyampaikan 'Pernyataan Pendapat dan Saran' kepada Kepala Daerah, yang berisi kajian dan tanggapan Badan Pengawas terhadap usulan tindakan-tindakan yang diajukan Direksi.

Kepala Daerah berwenang menolak atau menyetujui usulan tindakan yang diajukan oleh Direksi setelah mempertimbangkan 'Pernyataan Pendapat dan Saran' dari Badan Pengawas.

Usulan tindakan Direksi tersebut dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan rancangan RKAP, baik sebagai bagian dari rancangan RKAP seperti rencana investasi, atau sebagai lampiran RKAP.

## G. Kebijakan Pembagian Laba

Laba bersih satu tahun buku setelah dipotong pajak sebagaimana tercantum dalam laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan Kepala Daerah, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Laba bersih tersebut dibagikan untuk Bagian Laba Pemerintah Kabupaten Malang dan cadangan-cadangan yang telah ditentukan, dengan persentase masing-masing ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten Malang sebesar 55% (limapuluh lima persen) yang terdiri dari:
- a. Dana Pembangunan Daerah sebesar 30% (tigapuluh persen);
- b. Anggaran Belanja Daerah sebesar 25% (duapuluh lima persen).
2. Cadangan Umum sebesar 30% (tigapuluh persen);
3. Cadangan Kesejahteraan Pegawai sebesar 10% (sepuluh persen) yang terdiri dari:
- a. Cadangan Sosial dan Pendidikan sebesar 5% (lima persen);
- b. Cadangan Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan sebesar 5% (lima persen).
4. Cadangan Jasa Produksi sebesar 5% (lima persen).

Perusahaan wajib menyetorkan Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten Malang setelah Laporan Tahunan Perusahaan disahkan oleh Kepala Daerah. Apabila dalam tahun buku yang termaksud dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah disetorkan terlebih dahulu Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten Malang sehingga terdapat kelebihan setoran, maka Perusahaan harus mengajukan permintaan restitusi kepada Pemerintah Kabupaten Malang atas kelebihan setoran Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten Malang dimaksud.

## H. Kebijakan Penggunaan Dana Cadangan

## 1. Cadangan Umum

Penyisihan dana untuk Cadangan Umum dilakukan sampai dengan cadangan tersebut mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari ekuitas. Cadangan Umum yang belum mencapai jumlah tersebut hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami Perusahaan. Jika Laporan Perhitungan Laba/Rugi dari suatu tahun buku menunjukkan saldo rugi yang tidak dapat ditutupi dengan Cadangan Umum, maka kerugian tersebut akan tetap tercatat dalam pembukuan

Perusahaan, dan dalam tahun-tahun buku yang akan datang selama kerugian tercatat itu masih belum dapat tertutupi, Perusahaan dianggap belum memperoleh laba, dengan tanpa mengurangi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Apabila jumlah Cadangan Umum telah melebihi 20% (duapuluh persen) dari ekuitas, maka Kepala Daerah dapat memutuskan agar kelebihan dana Cadangan Umum digunakan untuk keperluan Perusahaan. Direksi mengusulkan penggunaan kelebihan dana Cadangan Umum kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. Direksi harus mengelola dana Cadangan Umum agar cadangan tersebut mampu menghasilkan laba, dengan cara yang dianggap terbaik dan dengan sepersetujuan Kepala Daerah, serta tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laba yang diperoleh dari dana Cadangan Umum harus dimasukkan ke dalam Laporan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan pada tahun diperolehnya laba yang bersangkutan.

Tata cara penggunaan dana Cadangan Umum ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan/pendapat Badan Pengawas.

## 2. Cadangan Kesejahteraan Pegawai

## a. Cadangan Sosial dan Pendidikan

Cadangan Sosial dan Pendidikan dialokasikan untuk tujuan dalam bidang sosial dan pendidikan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat, yaitu dalam bentuk:

- 1) Bantuan korban bencana alam;
- 2) Bea siswa pendidikan dan/atau pelatihan;
- 3) Peningkatan kesehatan;
- 4) Pengembangan sarana dan prasarana umum maupun sarana ibadah;
- 5) Peningkatan kemampuan usaha kecil dalam baik bentuk pinjaman modal kerja dan/atau investasi, maupun hibah.

Tata cara penggunaan Cadangan Sosial dan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Badan Pengawas.

## b. Cadangan Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan

Cadangan Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan antara lain dialokasikan untuk pembayaran dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan. Tata cara penggunaan Dana Cadangan Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Badan Pengawas.

## 3. Cadangan Jasa Produksi

Cadangan Jasa Produksi dialokasikan untuk jasa produksi bagi Badan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perusahaan. Tata cara penggunaan Cadangan Jasa Produksi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Badan Pengawas.

## I. Akuntabilitas Pemilik

Kepala Daerah selaku pemilik Perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga kesinambungan dan kelangsungan usaha Perusahaan sehingga tujuan pendirian Perusahaan tetap dapat tercapai dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi daerah serta kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan di luar tugas-tugas usaha pokok yang menimbulkan akibat keuangan baik terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kepala Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengurusan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Perusahaan melalui arahan-arahan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah maupun melalui konsultasi yang diadakan atas permintaan Badan Pengawas. Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap Perusahaan melalui penilaian terhadap pemenuhan tugas, kewajiban, serta pelaksanaan wewenang dan keputusan Kepala Daerah berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi dan Badan Pengawas.

Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perusahaan tidak dibenarkan membebani Anggaran Perusahaan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## A. Tugas dan Wewenang

## 1. Tugas

Badan Pengawas mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi, termasuk di dalamnya pengawasan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah secara tertulis mengenai hal-hal sebagai berikut:
- 1) Visi dan misi Perusahaan;
- 2) Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi;
- 3) Rencana Korporat (Corporate Plan) yang diajukan oleh Direksi;
- 4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diajukan oleh Direksi;
- 5) Laporan Keuangan Perusahaan, yaitu Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang diajukan oleh Direksi;
- 6) Laporan Kinerja Perusahaan;
- 7) Kepengurusan Perusahaan dalam aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan dan Keputusan-Keputusan Kepala Daerah.
- c. meneliti dan menelaah Laporan Berkala, Laporan Insidentil dan informasi-informasi lainnya yang disiapkan oleh Direksi.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

## 2. Wewenang

Badan Pengawas berwenang untuk:

- a. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis tentang usulan Direksi sebelum diajukan kepada Kepala Daerah, berkaitan dengan tindakan-tindakan:

## BAB III

## BADAN PENGAWAS

- 1) mengadakan kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang memiliki sifat yang sama, yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- 2) mengadakan pinjaman-pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang dan/atau mengeluarkan obligasi Perusahaan;
- 3) membeli, menjual dan/atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang milik Perusahaan;
- 4) menggadaikan atau menjaminkan barang-barang milik Perusahaan;
- 5) mengadakan investasi baru;
- 6) mengadakan penyertaan modal dalam Perusahaan lain;
- 7) menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
- b. memberikan penilaian tentang kinerja Direksi berkenaan dengan pencapaian:
- 1) kinerja aspek keuangan;
- 2) kinerja aspek operasional;
- 3) kinerja aspek administrasi.
- c. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan/atau Rencana Korporat;
- d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada Kepala Daerah;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu;
- g. menunjuk auditor eksternal yang ditugaskan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan berdasarkan pemberian wewenang dari Kepala Daerah;
- h. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, apabila Kepala Daerah mengalihkan kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan secara tertulis kepada Badan Pengawas;
- i. menerima atau menolak Laporan Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun berjalan, yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.

## B. Hak dan Kewajiban

## 1. Hak

Badan Pengawas berhak untuk :

- a. memperoleh akses informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, akurat dan lengkap, serta hak-hak untuk:
- 1) melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- 2) memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- 3) meminta penjelasan-penjelasan dari direksi Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- 4) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas;
- 5) menghadiri Rapat Unsur Pimpinan dan memberikan pandangan-pendangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- 6) hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan, serta Keputusan Kepala Daerah berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan.
- b. menerima honorarium atau imbalan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah;
- c. menerima jasa produksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2. Kewajiban

Berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, Badan Pengawas berkewajiban untuk:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) berikut perubahan/tambahannya (bila ada), dan laporan-laporan lainnya yang disiapkan oleh Direksi;
- b. menyampaikan hasil penilaian terhadap pelaksanaan RKAP kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
- e. melakukan kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- f. memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (tengah tahunan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas;
- g. mengajukan calon Direksi kepada Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir;
- h. menyiapkan Rencana Kerja Tahunan bagi Badan Pengawas, yang memuat rencana kegiatan Badan Pengawas selama satu tahun buku;
- i. melaporkan kepada Kepala Daerah mengenai hasil pemeriksaan terhadap Direksi yang terbukti merugikan Perusahaan;
- j. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada Kepala Daerah.

## C. Tanggung Jawab

1. Badan Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki Direksi dan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi (tim manajemen) yang terbaik. Untuk itu, Badan Pengawas harus:
- a. mengusulkan calon Direksi yang memiliki integritas, kompetensi teknis dan pengalaman di bidang pengelolaan Perusahaan yang dibutuhkan Perusahaan, yang akan membantu yang bersangkutan menjalankan Perusahaan secara efisien dan efektif;
- b. mengawasi proses uji kepatutan dan kelayakan dan memastikan Direksi yang dinominasikan patut dan layak mengelola Perusahaan dan mengawasi secara efektif fungsi-fungsi dan usaha Perusahaan;
- c. menyetujui kebijakan suksesi pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
- d. mengawasi kinerja Direksi secara efektif dan berkelanjutan.
2. Badan Pengawas bertanggung jawab atas pengkajian relevansi, aplikabilitas, dan konsistensi Rencana Korporat yang disiapkan oleh Direksi, seperti visi, misi dan strategi Perusahaan serta rencana untuk pencapaiannya. Badan Pengawas harus menguji dan membahas rancangan Rencana Korporat, dengan memperhatikan isu-isu penting yang relevan sebelum memberikan pendapat dan saran untuk mengefektifkan Rencana Korporat sebagai pedoman bagi seluruh jajaran

manajemen Peru