PERATURAN BUPATI MA Nomor 35 Tahun 2015 tentang URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (berlaku 6 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar maka guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1267/ MENKES/ SK/ XII/ 2004 tentang Standart Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 537);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 411/ MENKES/ PER/ III/ 2010 tentang Laboratorium Klinik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 22);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang secara teknis operasional berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
8. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar.
11. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kabupaten Banjar.
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 2
- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan teknis administrasi dan operasional, melakukan pendataan, pemeriksaan, pemungutan/penagihan dan penyetoran retribusi daerah diwilayah kerjanya masing-masing
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 3
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. membuat rencana kerja
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 4
Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan dilingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah diwilayah kerjanya.
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 5
Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. membuat rencana kerja
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 7
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ## BAB III
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur oleh Kepala Dinas.
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 6 Agustus 2015

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 6 Agustus 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 35