PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan J Pesanggrahan /Villa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Masa Retribusi adalah suatujangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tern.pat pengginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dirniliki dan/atau dikelola oleh Pernerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah tern.pat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dirniliki dan/atau oleh pernerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang rnenggunakan/ rnenikrnati fasilitas tern.pat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dirniliki dan/ atau dikelola oleh Pernerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang rnenurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk rnelakukan pernbayaran Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, terrnasuk pernungut atau pernotong Retribusi Tern.pat Penginapan / Pesanggrahan /Villa.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terrnasuk dalarn Golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
iasa
Petribuci
Temna
--
BABY
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa ditetapkan dengan ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- {1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan berdasarkan kelas dan lamanya waktu menginap.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: pada tanggal 3 / Desember 2015 Sarolangun Ditetapkan di BUP TI SAROLANGUN, CEK ENDRA

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 31 Desember 2015 SEKR~DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THABRONI ROZALI NOMORREGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI: 20 TAHUN 2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 20
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah aset Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berada di Kabupaten Sarolangun dan diluar Kabupaten Sarolangun.

## BAB VIII

## PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN

## Pasal 10

- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain vang dipersamakan

sebagaimana dimaksud pada

avat

(2)

oar

## Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PENAGIHAN

## Pasal 12

- ( 1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

## BABX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

## Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran terse but.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

,,...\_\_

## Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak rnungkin ditagih lagi karena hak untuk rnelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati rnenetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pernberian insentif sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) ditetapkan rnelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XII PENYIDIKAN

## Pasal 16

- (1) Selain pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Ternpat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerirna, rnencari, rnengurnpulkan, dan rneneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Tern pat Penginapan / Pesanggrahan/Villa.
- b. Meneliti, rnencari, dan rnengurnpulkan keterangan rnengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Deca
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang,benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

## Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

pada tanggal 3 / Desember 2015 Sarolangun Ditetapkan di

BUP TI SAROLANGUN,

CEK ENDRA


Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 31 Desember 2015


SEKR~DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THABRONI ROZALI

NOMORREGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI: 20 TAHUN 2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 20

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENT ANG

## RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

## I. PENJELASAN UMUM

Penempatan retribusi sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti retribusi dan lainlain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan bunga dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain adalah pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum retribusi daerah khususnya mengenai Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan /Villa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

PESANGGRAHAN/ VILLA

PENGINAPAN/

TEMPAT

RETRIBUSI

TENTANG

## LAMPI RAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR

20

TAHUN 2015

TANGGAL

31 DESEMBER

2015

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

## A. Tempat Penginapan Mess Sarolangun di Jambi:

| No | KELAS KAMAR/RUANGAN | TARIF |
|------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | EKONOMI | Rp. 75.000 /kamar / malam |
| 2 | STANDAR | Rp.l 00.000/kamar / malam |
| 3 | VIP | Rp.200.000/kamar / malam |

## B. Tempat Penginapan di Batang Asai

-

| No | KELAS KAMAR/RUANGAN | TARIF |
|------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | EKONOMI | Rp. 75.000/kamar/malam |
| 2 | STANDAR | Rp. l 00.000/ kamar/ malam |
| 3 | VIP | Rp.200.000/ kamar/ malam |