Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2004 tentang P � rbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik l . r4donesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nfgara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Uµdang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang .\ Ptmeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tkun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nomor 4400); 5. l Updang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang PJmbentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi ' Stitlawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara R1publik Indonesia Nomor 4685); 4. i Updang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang P � rimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan i Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik l I � tlonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. U � dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang l Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran j Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, I Tf11-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 � 34); 7. I . U1!11dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang l P9merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In � onesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran N1gara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\_ ,. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangu!dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua l atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ) . P6 erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. U, dang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang A � trasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 5601); &gt;:-: - ' i. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang I I Sitandar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 10. Pbraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang i S � stem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara l Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan } r.kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); l 12. � eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang P � doman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan � emerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T � un 2005 Noll1:or 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang l Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara � epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ! 13. l 1 eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangart dan Kinerja Instansi Pemerintah i (JLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor I 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ! Nomor 4614); j 15. t � eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 i tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah l s � bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan � eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam l Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman I P;engelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik j Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); I 14. � eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 1 Pengelclaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran � egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, ' . iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i � 533); 16. Pieraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 1 t � ntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita ! Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Memperhatikan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Memperhatikan
Menetapkan
'
f
I
I
l
17. I{eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tkntang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ' (herita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ! 5,47); J
I
1. 18. Beraturen Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara j Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan l l qaerah Kabupaten Minahasa 'Tenggara Nomor 3 Tahun i � 010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah t [Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 1 2016 Nomor 95). f
Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 30 Tahun 2016 I . tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara ' 1 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi l Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. t
f
i
I
I
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG i PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA l TENGpARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAPitALISASI HARANG MILIK DAERAll LINGKUP ' PEMltRINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. r . .
j
Pasal 1
- 9Ketentuan dalam Pasal f 6 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi Barang M � Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa l Tenggara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
f
1
Bagian Ketiga Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
I
Pasal 6
I
l
i
r
I
i
i
!
i
i
!
)
f
- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah); dan
- c. Pengeluaran untuk pemeliharaan jalan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- (4) Untuk belanja peralatan kesehatan dan peralatan belajar mengajar masuk pada belanja modal.
Pasal II
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. | NO. | PENGOLAH | _ PARAF | |-------|--------------------------------------------|---------------------------------|

Penandatangan: | 1 | Kepala Sub Bidang Penaamanan | v,,v, |

Penandatangan: | 2 | Kepala Bidang Aset | "' � |

Penandatangan: | 3 | Sekretaris BKD | � / |

Penandatangan: | 4 | Kepala Bagian Hukum dan Perundanz-undanzan | f ' , |

Penandatangan: | 5 | KepalaBKD | | | 6 | Inspektur | � l | | 7 | Asisten Bidang Administrasi Umum | o/ ,,,, | | 8 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra | |

Penandatangan: | 9 | Sekretaris Daerah | � ' I/ |

Penandatangan: | 10 | Wakil Bupati Minahasa Tenggara | '- |

Penandatangan: | 11 | Bupati Minahasa Tenggara | DH. Mohon untuk ditanda tanzani |

Penetapan: Diundangkan di Ratahan Pada tanggal '; Janv«i 201 7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 'f,r.NAHASATENGGARA, � / ## FARRY FREYKE LIWE BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR .. ). � . -- -