PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 10 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERDAGANGAN (berlaku 28 Juni 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian di sektor perdagangan dan kemajuan teknologi serta tuntutan kepuasan pelayanan oleh masyarakat, perlu dilakukan pembinaan secara profesional oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan iklim perdagangan yang kondusif di Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha PP-rdagangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika usaha bidang perdagangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan;
Mengingat 1. Negara
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan pendaftaran usaha bidang perdagangan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan perdagangan.
6. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan penerbitan perizinan bidang perdagangan.
7. Pelayanan adalah kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Badan Usaha di bidang Perdagangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
10. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ a tau laba.
12. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
15. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan ## BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan usaha bidang perdagangan dilaksanakan
Pasal 3
Penyelenggaraan usaha bidang perdagangan bertujuan untuk:
- a. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan peran badan usaha sebagai pelaku ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- c. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen dan pelaku ekonomi lainnya.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingku p penyelenggaraan usaha bi dang perdagangan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a . Usaha Perdagangan;
- b. Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
- c. Usaha Pusat Perbelanjaan;
- d. Usaha Toko Modem;
- e. Pameran Dagang;
- f. TDP;
- g. TDG; dan
- h . STPW.
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan usaha bidang perdagangan untuk didaftar dalam Daftar Perusahaan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha bidang perdagangan wajib mcmiliki izin dan/atau tanda daftar dari Bupati sesuai dengan jenis kegiatan usahanya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin dan/atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Pejabat Penerbit Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Usaha Perdagangan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7
- (1) Setiap orang atau badan yang rnelakukan kegiatan usaha perdagangan di Daerah wajib rnemiliki SIUP dari Bupati.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Permohonan SIUP diajukan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 8
- (1 ) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikecualikan terhadap :
- a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor per› dagangan;
- b. kantor cabang atau kantor perwakilan;
- c. perusahaan perdagangan tertentu yang telah memiliki izin teknis usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. perusahaan perdagangan mikro.
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria sebagai berikut :
- a. usaha perseorangan atau persekutuan;
- b. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota/kerabat terdekat; dan
- c. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Terhadap perusahaan perdagangan tertentu yang telah memiliki izin teknis usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Terhadap perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki perusahaan yang bersangkutan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 9
SIUP dilarang digunakan u::1.tuk kegiatan :
- a . usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/ atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar ( money game).
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 10
- (1 ) SIUP diterbitkan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 11
Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik/Pengurus /Penanggung jawab perusahaan perdagangan, wajib mengajukan permohonan SIUP perubahan, dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 12
Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati, dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
Bagian Ketiga
Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 13
- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T dari Bupati.
- (2) Permohonan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 14
- ( 1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) dari luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
- c. menyediakan fasilitas untuk menjamin Pasar Tradisional tetap bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 15
- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan wajib memiliki IUPP dari Bupati.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peraturan zonasinya, serta
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 16
- (1) S 1 ~tiap pemegang IUPP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Kepala SKPD setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
- a. jumlah gerai yang dimiliki; dan
3. b.jumlah tenaga kerja yang terserap.
- (2) Setiap perubahan yang terkait dengan usahanya, pemegang IUPP wajib menyampaikan laporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang› Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daern.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/ 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M› DAG/PER/9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 /M› DAG/PER/ 12/2011;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /MDAG/PER/9 /2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M› DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M› DAG/PER/8/ 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DG/PER/ 10/2012 tentang Waralaba Untuk jenis Usaha Toko Modern;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 /M› DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERDAGANGAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan pendaftaran usaha bidang perdagangan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan perdagangan.
6. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan penerbitan perizinan bidang perdagangan.
7. Pelayanan adalah kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Badan Usaha di bidang Perdagangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
10. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ a tau laba.
12. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
15. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan ## BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Penyelenggaraan usaha bidang perdagangan dilaksanakan
Penyelenggaraan usaha bidang perdagangan bertujuan untuk:
- a. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan peran badan usaha sebagai pelaku ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- c. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen dan pelaku ekonomi lainnya.
RUANG LINGKUP
Ruang lingku p penyelenggaraan usaha bi dang perdagangan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a . Usaha Perdagangan;
- b. Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
- c. Usaha Pusat Perbelanjaan;
- d. Usaha Toko Modem;
- e. Pameran Dagang;
- f. TDP;
- g. TDG; dan
- h . STPW.
Bagian Kesatu
Umum
Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan usaha bidang perdagangan untuk didaftar dalam Daftar Perusahaan.
- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha bidang perdagangan wajib mcmiliki izin dan/atau tanda daftar dari Bupati sesuai dengan jenis kegiatan usahanya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin dan/atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Pejabat Penerbit Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Usaha Perdagangan
- (1) Setiap orang atau badan yang rnelakukan kegiatan usaha perdagangan di Daerah wajib rnemiliki SIUP dari Bupati.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Permohonan SIUP diajukan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
- (1 ) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikecualikan terhadap :
- a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor per› dagangan;
- b. kantor cabang atau kantor perwakilan;
- c. perusahaan perdagangan tertentu yang telah memiliki izin teknis usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. perusahaan perdagangan mikro.
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria sebagai berikut :
- a. usaha perseorangan atau persekutuan;
- b. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota/kerabat terdekat; dan
- c. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Terhadap perusahaan perdagangan tertentu yang telah memiliki izin teknis usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Terhadap perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki perusahaan yang bersangkutan.
SIUP dilarang digunakan u::1.tuk kegiatan :
- a . usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/ atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar ( money game).
- (1 ) SIUP diterbitkan
Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik/Pengurus /Penanggung jawab perusahaan perdagangan, wajib mengajukan permohonan SIUP perubahan, dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati, dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
Bagian Ketiga
Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T dari Bupati.
- (2) Permohonan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
- ( 1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) dari luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
- c. menyediakan fasilitas untuk menjamin Pasar Tradisional tetap bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan
- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan wajib memiliki IUPP dari Bupati.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peraturan zonasinya, serta
- (1) S 1 ~tiap pemegang IUPP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Kepala SKPD setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
- a. jumlah gerai yang dimiliki; dan
3. b.jumlah tenaga kerja yang terserap.
- (2) Setiap perubahan yang terkait dengan usahanya, pemegang IUPP wajib menyampaikan laporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (1 ) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, usaha mikro dan kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan termasuk dalam pengaturan jaraknya;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter persegi) dari luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan; dan
- c. menyediakan fasilitas untuk menjamin Pusat Perbelanjaan tetap bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan
- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki IUTM dari Bupati.
- (2) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen :
3. a . analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, usaha mikro dan kecil sekitar, untuk toko modern yang memiliki luas lantai penjualan lebih dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi);
- b. rencana kemitraan usaha dengan usaha mikro dan kecil sekitar; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan rnelaksanakan dan rnernatuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 19
- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut: a. minimarket, kurang dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, 400 m 2 (empat ratus meterpersegi) sampai dengan 5000 m2 (lima ribu meter persegi);
- c. hypermarket, lebih dari 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi);
- d. department store, lebih dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi); dan e. perkulakan lebih dari 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi).
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern dengan modal 100% (seratus persen) dalam negeri adalah :
- a. minimarket, kurang dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, kurang dari 1.200 m 2 (seribu dua ratus meter persegi); dan
- c. department store, kurang dari 2.000 m 2 (dua ribu meter persegi).
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 20
Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
- a . minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan rumah tangga lainnya;
- b. department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 21
- (I) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Toko Modern wajib memenuhi ketentuan :
- a . memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, usaha mikro yang ada di wilayah sekitarnya termasuk dalam pengaturan jaraknya;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m 2 (enam puluh meter persegi) dari luas lantai penjualan Toko Modern; dan
- c. menyediakan fasilitas untuk menjamin Toko Modern tetap bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 22
- ( 1) Setiap pemegang IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Kepala SKPD setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Setiap perubahan yang terkait dengan usahanya, pemegang IUTM wajib menyampaikan laporan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan.
Bagian Keenam
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 23
Setiap penyelenggara Pameran Dagang wajib memperoleh IPD dari Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 24
- (1) Permohonan IPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan dengan persyaratan sesuai ketentuan.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan IPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 25
Setiap pemegang IPD wajib :
- a . menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 7 (tujuh) hari kalender dan berakhirnya kegiatan; dan
- b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Tanda Daftar Perusahaan Paragraf 1 Pendaftaran Perusahaan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 26
- (1) Setiap Perusahaan termasuk perusahaan asing dengan status kantor Pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di Daerah wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan untuk diterbitkan TDP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perseroan;
- b. Koperasi;
- c. CV;
- d. Fa; dan
- e. Perseorangan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (4) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik/Pengurus/ Penanggung-jawab/kuasa perusahaan yang sah dengan mengajukan permohonan dilampiri persyaratan sesuai ketentuan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 27
Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri dari:
- a . Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan;
- b. Perusahaan skala mikro yang tidak merupakan suatu badan hukum/persekutuan yang tidak diwajibkan dan/atau tidak memerlukan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu; dan
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 28
- (1 ) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:
- a . pendidikan formal Ualur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha;
- b. pendidikan non formal Ualur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;
- c. jasa notaris;
- d. jasa Pengacara/ Advokat dan Konsultan Hukum;
- e. praktek perorangan Dokter dan praktek berkelompok dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha;
- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha; dan
- g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha.
- (2) Usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan yang belum tercantum pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf2
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 29
Setiap pemegang TDP yang melakukan perubahan terhadap data perusahaan yang didaftarkan wajib melaporkan kepada Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 30
- (1) Perubahan data Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari :
- a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan Perusahaan;
- b. perubahan nama Perusahaan;
- c. perubahan bentuk dan/ atau status Perusahaan;
- d. perubahan alamat Perusahaan;
- e. perubahan kegiatan usaha pokok; atau
- f. khusus untuk Perseroan termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Terhadap perubahan data Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan penggantian TDP.
- (3) Perubahan data Perusahaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Bupati dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 31
Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila Perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data Perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis usahanya, dengan menerbitkan keputusan pembatalan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 32
Penghapusan Perusahaan dari Daftar Perusahaan dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a . perubahan bentuk perusahaan;
- b. pembubaran Perusahaan;
- c. perusahaan menghentikan segala usahanya;
- d. perusahaan berhenti a.kibat akta pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir; atau
- e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 33
- (1) Setiap Perusahaan atau Perseorangan yang memiliki dan/atau menguasai Gudang wajib memiliki TDG dari Bupati.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
3. a . gudang kecil dengan luas 36 M 2 (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 2.500 M 2 (dua ribu lima ratus meter persegi);
- b. gudang menengah dengan luas di atas 2.500 M 2 (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 M 2 (sepuluh ribu meter persegi); dan
- c. gudang besar dengan luas di atas 10.000 M 2 (sepuluh ribu meter persegi).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Gudang yang berada pada:
7. a . pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
- b. Kawasan Berikat; atau
- c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.
- (4) Pendaftaran Gudang dilakukan dengan mengajukan permohonan.
- (5) Tata cara dan persyaratan pendaftaran gudang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 34
- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di Gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar Gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 .) wajib menyampaikan laporan penyimpanan dan mutasi barang yang disimpan di Gudang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
Bagian Kesembilan
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 35
- (1) Setiap Penerima Waralaba wajib memiliki STPW dari Bupati.
- (2) Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penerima W aralaba berasal dari W aralaba dalam negeri;
- b. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri; clan
- c. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri.
- (3) Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan STPW dengan dilampiri persyaratan sesuai ketentuan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 36
Setiap pemegang STPW sebagai Penerima Wara.laba wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
JANGKA WAKTU DAN MASA BERLAKU
BAB IV - JANGKA WAKTU DAN MASA BERLAKU
Pasal 37
Jangka waktu proses penyelesaian SIUP, IUP2T, IUPP, IUTM, IPD, TDP, TDG dan STPW baik baru, perubahan atau penggantian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
BAB IV - JANGKA WAKTU DAN MASA BERLAKU
Pasal 38
- ( 1) SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang.
- (2) IUP2T, IUPP, IUTM berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan pada 1 (satu) lokasi yang sama dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang.
- (3) IPD berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (4) TDP berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum bcrakhimya masa berlaku.
- (5) TDG berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa berlaku.
- (6) STPW berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang un tuk jangka waktu yang sama bila perjanjian kontrak diperpanjang.
BAB IV - JANGKA WAKTU DAN MASA BERLAKU
Pasal 39
Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan baru, pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP, IUP2T, IUPP, IUTM, IPD, TDP, TDG dan STPW tidak dikenakan retribusi.
BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - JANGKA WAKTU DAN MASA BERLAKU
Pasal 40
- (1 ) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
- a . Pasar Tradisional dengan cara :
1. mengupayakan sumber-sumber altematif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
3. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
4. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan cara :
1. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem dengan ## BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IV - JANGKA WAKTU DAN MASA BERLAKU
Pasal 41
- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. pencabutan izin; dan
- d. penutupan tempat kegiatan usaha.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 42
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
7. h . memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 huruf a , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 huruf b, dipidana
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
- ( 1) Setiap Perusahaan yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Perusahaan yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran sehingga mengakibatkan orang luka dan/atau mengancam kesehatan manusia dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap Perusahaan yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/ atau menyebabkan orang lain mati atau Iuka berat dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
- ( 1) Perizinan di bidang perdagangan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa daftar ulang izin usaha tersebut berakhir harus melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi perizinan yang berlaku selama usaha berjalan dan tidak ada masa daftar ulangnya, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Terhadap Pasar Tradisional yang telah ada atau yang sedang dalam proses pembangunan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, lokasinya dianggap telah memenuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2003 Seri B Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2003 Seri B Nomor 03); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2003 Seri BNomor 04).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 99
- (2) Setiap Perusahaan yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran sehingga mengakibatkan orang luka dan/atau mengancam kesehatan manusia dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap Perusahaan yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/ atau menyebabkan orang lain mati atau Iuka berat dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
KETENTUAN PERALIHAN
- ( 1) Perizinan di bidang perdagangan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa daftar ulang izin usaha tersebut berakhir harus melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi perizinan yang berlaku selama usaha berjalan dan tidak ada masa daftar ulangnya, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Terhadap Pasar Tradisional yang telah ada atau yang sedang dalam proses pembangunan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, lokasinya dianggap telah memenuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2003 Seri B Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2003 Seri B Nomor 03); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2003 Seri BNomor 04).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 28 Juni 2013 BUPATI TUBAN, ttd ## H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Toban pada tanggal 8 Juli 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH HERi SISWORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERIE NOMOR 25 NIP. 19661102 199603 1 003
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG
## PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG PERDAGANGAN
## I. UMUM
Upaya peningkatan perekonomian di Daerah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan secara optimal.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/ M-DAG/PER/12/2011 maka dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang Usaha Perdagangan, Pemerintah Daerah menyusun pedoman dan tata cara pemberian izin di bidang perdagangan.
Bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perdagangan di Kabupaten Tuban perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi daerah Kabupaten Toban sebagai unsur muatan lokal sehingga diharapkan penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah, usaha besar maupun usaha yang dijalankan oleh perusahaan perseroan terbuka.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. • ## Pasal2 ## Hurufa. Yang dimaksud dengan asas "kemanusian" yaitu asas yang mendasari penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi. ## Hurufb. Yang dimaksud dengan asas "keadilan" yaitu asas yang mendasari penyelenggaraan usaha di bi dang perdagangan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya. ## Hurufc. Yang dimaksud dengan asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas yang mendasari penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara. ## Hurufd. Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" yaitu asas yang mendasari penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan. ## Hurufe. Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perdagangan; serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. ## Huruff. Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modem hams memperhatikan aspek kelestarian Iingkungan. ## Hurufg. Yang dimaksud dengan asas "kejujuran usaha" yaitu asas yang mendasari penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya. Huruf h. Yang dimaksud dengan asas "persaingan sehat (fairness)" yaitu asas yang mendasari penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas. Pasal4 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "Pejabat Penerbit Izin" adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerbitan perizinan bidang perdagangan. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Yang dimaksud perusahaan perdagangan tertentu adalah perusahaan perdagangan yang secara teknis telah diatur oleh peraturan perundangan tersendiri, misalnya Izin Usaha Apotik, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perikanan, Izin Usaha Rumah Makan, Izin Usaha Hotel dan lain-lain. Hurufd Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. f ... • ~ Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas . Pasal26 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas. 1 -~ - ~ r • ~ ~
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal33 Cukupjelas Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.