UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTRIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut-
BAGIAN VB
KEMENTERIAN PEREKONOMIAN
- 5B.1
- Kementerian dan pengeluaran umum ... 8 075 900
- 5B.2 Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri ...
16 563 200
- 5B.3 Direktorat Perekonomian Rakyat ...
357 000
- 5B.4 Jawatan Perekonomian Umum...
11 622 300
- 5B.5 Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat (Ya
yasan Kredit) ...
1 350 500
| 5B.6 | Jawatan Koperasi ... | 24 743 800 |
|--------|---------------------------------------------|--------------|
| 5B.7 | Direktorat Perdagangan dan Perindustrian .. | 450 100 |
| 5B.8 | Jawatan Perdagangan ... | 15 330 600 |
| 5B.9 | Jawatan Perindustrian ... | 34 304 500 |
| 5B.10 | Perkembangan Perindustrian ... | 104 500 000 |
| 5B.11 | Kantor Pusat Pembelian ... | 6 142 500 |
| 5B.12 | Kantor Pusat Statistik ... | 9 419 300 |
| 5B.13 | Jawatan Tera ... | 4 646 600 |
| 5B.14 | Kantor Pengendalian Harga ... | 3 735 200 |
| 5B.15 | Direktorat Pertambangan ... | 2 039 500 |
| 5B.16 | Kantor Penjualan Hasil Tambang ... | 1 563 000 |
| 5B.17 | Jawatan Pertambangan ... | 5 815 600 |
| 5B.18 | Jawatan Geologi ... | 22 203 600 |
| 5B 19 | Bank Rakyat Indonesia ... | 533 500 |
| 5B 20 | Yayasan Urusan Bahan Makanan ... | 500 586 100 |
| 5B.21 | Yayasan Kopra ... | 91 300 |
| 5B.22 | Pengeluaran tak tersangka ... | 1 426 900 |
Jumlah ... 775 501 000
(Tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah).
5B.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 5B.1.1 Kementerian dan Penerimaan umum.
- 5B.I.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
- 2 Penerimaan uang langganan "Tbe Economic Review" dan "Warta Ekonomi".
- 3 Penerimaan berhubung dengan pemasangan advertensiadvertensi.
- 4 Penghasilan berhubung dengan penjualan surat-surat pemberitahuan.
- 5 Pembayaran kembali persekot-persekot tak berbunga berhubung dengan pembelian kendaraan bermotor.
5B.2 DIREKTORAT HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI.
- 5B.2.1 Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
- 5B.2.1.1 Penerimaan dari penjualan buku "Handelsadresboek" dan advertensi-advertensi yang dimuatnya.
- 2 Penerimaan dari penjualan buku-buku.
- 5B.2A DIREKTORAT PEREKONOMIAN RAKYAT.
- 5B.2A.1 Direktorat Perekonomian Rakyat.
- 5B.2A.1.1 Pembayaran kembali kredit kepada NV. Central Trading Company.
5B.3 YAYASAN PEMUSATAN JAMINAN KREDIT RAKYAT (YAYASAN KREDIT)
- 5B.3.1. Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat (Yayasan Kredit).
- 5B.3.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para Pegawai Negeri pada Yayasan Kredit.
5B.4 JAWATAN KOPERASI.
5B.4.1 Jawatan Koperasi.
- 5B.4.1.1 Pendapatan dari penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Koperasi.
- 2 Pembayaran kembali kredit-kredit dan bunganya yang diberikan kepada koperasi-koperasi desa.
- 3 Pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan untuk mendirikan kembali bank-bank desa.
5B.5 JAWATAN PERDAGANGAN.
- 5B.5.1 Jawatan Perdagangan.
- 5B.5.1.1 Pendapatan penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Perdagangan.
- 2 Penghasilan yang didapat dari pemberian-pemberian izin ekspor.
- 3 Retribusi mengenai pemberian izin penimbunan barangbarang.
5B.6 JAWATAN PERINDUSTRIAN.
- 5B.6.1 Jawatan Perindustrian.
- 5B.6.1.1 Penjualan perihal cat glasir (pernis) dan barang-barang penghasilan Lembaga Keramik.
- 2 Penjualan barang-barang tekstil, alat-alat penenun dan lainlain alat keluaran Yayasan Tekstil dan pembayaran berhubung dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan itu.
- 3 Penghasilan (antaranya juga penjualan barang-barang cetak) dari Kantor-kantor untuk Pembangunan Perindustrian.
- 4 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (Kimia) di Bogor berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 5 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (Kimia) di Makasar dan Surabaya berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 6 Penghasilan Pusat Balai Penyelidikan Teknik berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 7 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Bahan-bahan berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 8 Penghasilan berhubung dengan adanya pembatasan perusahaan perindustrian.
- 9 Penghasilan pengajaran-perindustrian yang diselenggarakan oleh Penyelidikan Kimia, Teknologi, Kulit dan Batik.
- 10 Penghasilan Balai Penyelidikan Kulit di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga
- 11 Penghasilan Balai Penyelidikan Batik di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 12 Penerimaan berhubung dengan obyek-obyek perindustrian.
5B.7 PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN
- 5B.7.1 Perkembangan Perindustrian.
- 5B.7.1.1 Pembayaran kembali oleh fihak ketiga berhubung dengan persediaan modal bagi perusahaan-perusahaan besar.
- 2 Pembayaran kembali oleh fihak ketiga berhubung dengan persediaan modal bagi perindustrian-perindustrian kecil.
- 3 Pembayaran kembali oleh fihak ketiga berhubung dengan pemberian kredit bagi perindustrian.
- 4 Penerimaan kembali biaya eksploitasi pertama untuk keperluan perindustrian kecil.
- 5B.8.1 Kantor Pusat Pembelian.
- 5B.8.1.1 Penerimaan berhubung dengan langganan-langganan atas pengumuman dalam "Warta KAPP".
- 2 Penerimaan berhubung dengan pemasangan-pemasangan advertensi.
5B.9 KANTOR PUSAT STATISTIK.
- 5B.9.1 Kantor Pusat Statistik.
- 5B.9.1.1 Pendapatan penjualan penerbitan Kantor Pusat Statistik.
5B.10 JAWATAN TERA.
- 5B.10.1Jawatan Tera.
- 5B.10.1.1 Menera dan menera ulang ukuran dan timbangan, alat ukuran dan alat timbangan.
- 2 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan digunakannya alat-alat pengangkutan jawatan.
5B.11 KANTOR PENGENDALIAN HARGA.
- 5B.11.1Kantor Pengendalian Harga.
- 5B.11.1.1 Penyetoran-penyetoran kelebihan harga yang tidak dapat dikembalikan kepada pembeli.
5B.11ADIREKTORAT PERTAMBANGAN.
- 5B.11A.1 Direktorat Pertambangan.
- 5B.11A.1.1 Pembayaran kembali kredit yang diberikan untuk usaha menyelamatkan produksi Tambang Minyak Sumatera Utara.
5B.12 KANTOR PENJUALAN HASIL TAMBANG.
- 5B.12.1Kantor Penjualan Hasil Tambang.
- 5B.12.1.1 Perhitungan dengan Perusahaan Tambang Negara dan pihak lain tentang ongkos-ongkos dari Kantor Penjualan.
- 2 Hasil penjualan batubara Amerika yang dibeli dan dibayar dalam tahun 1947.
5B.13 JAWATAN PERTAMBANGAN.
- 5B.13.1Jawatan Pertambangan.
- 5B.13.1.1 Bea tetap dan pajak konsesi tambang dan pajak izin penyelidikan tambang, begitu pula retribusi-retribusi izin lainlain mengenai penggalian batu pelikan, jenis-jenis tanah dan sebagainya.
- 2 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Pertambangan.
5B.14 JAWATAN GEOLOGI.
- 5B.14.1Jawatan Geologi.
- 5B.14.1.1 Penggantian atas pertimbangan teknik/geologi.
- 2 Penggantian atas pekerjaan yang dilakukan oleh urusan penjuluk tanah.
- 3 Penerimaan lain-lain.
5B.15 BANK RAKYAT INDONESIA.
- 5B.15.1Bank Rakyat Indonesia.
- 5B.15.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para Pegawai Negeri pada Bank Rakyat Indonesia.
5B.16 YAYASAN URUSAN BAHAN MAKANAN.
- 5B.16.1Yayasan Urusan Bahan Makanan.
- 5B.16.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para Pegawai Negeri pada Yayasan Urusan Bahan Makanan.
- 2 Penerimaan kembali dari Yayasan Urusan Bahan Makanan berhubung dengan ikut-sertanya dalam pembelian bahanbahan makanan di Indonesia oleh Yayasan tersebut.
- 3 Penerimaan mengenai penyusutan yang dilakukan oleh Yayasan Urusan Bahan Makanan atas barang-barang modal yang lebih dahulu dibayar oleh Negara.
- 4 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk pembelian lain-lain bahan makanan.
5B.17 YAYASAN KOPRA.
- 5B.17.1Yayasan Kopra.
- 5B.17.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang dilakukan guna keperluan para Pegawai Negeri pada Yayasan Kopra.
- 5B.18 PENGGANTIAN BERHUBUNG DENGAN PEKERJAANPEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN GUNA YAYASAN-YAYASAN SIPIL.
- 5B.18.1Penggantian berhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian guna Yayasan Sipil.
- 5B.18.1.1 Penggantian berhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian guna Yayasan-yayasan Sipil.
- 5B.19 ANDIL RETRIBUSI-RETRIBUSI UNTUK IZIN-IZIN DEVISEN.
- 5B.19.1 Andil retribusip-retribusi untuk izin-izin devisen.
- 5B.19.1.1 Andil retribusi-retribusi untuk izin-izin devisen.
5B.20 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 5B.20.1Penerimaan Lain-lain.
- 5B.20.1.1 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai yang diperuntukkan jabatan-jabatan Negeri.
- 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan yang berkelebihan.
- 3 Penerimaan lain-lain sepanjang tidak termasuk penerimaanpenerimaan lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman ttd G.A. MAENGKOM
Menteri Perindustrian, ttd
FJ. INKIRIWANG
Menteri Perdagangan ai., ttd
F.J.INKIRIWANG
LEMBARAN NEGARA NOMOR 113 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO