PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor 16 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (berlaku 28 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung dalam memberikan rekomendasi pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak dan rekomendasi pertimbangan teknis bangunan gedung dan memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tim Ahli bangunan Gedung dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Perubahan dimaksud perlu perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
1
SERI : E
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
2
Memperhatikan
:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 15 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2).
Berita Acara Rapat Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor 650/BA.323/Distako, tanggal 23 Maret 2016.
3
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.
Pasal I
Ketentuan Pasal 41 dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 41 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 41
- (1) Bangunan gedung tertentu yang wajib mendapatkan pertimbangan teknis TABG adalah bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
1. Hotel;
- a. Bangunan gedung dengan fungsi antara lain :
2. Apartemen;
4. Sport hall;
3. Mall/shopping center (pusat perbelanjaan);
5. Pabrik; dan
- b. Bangunan gedung dengan fungsi lainnya yang memiliki luas minimal 5000m 2 (lima ribu meter persegi) dan ketinggian minimal 5 (lima) lantai.
6. Rumah sakit.
- (3) Dalam proses penerbitan rekomendasi teknis bangunan untuk bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disertai dengan Berita Acara hasil pertimbangan TABG.
4
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bekasi pada tanggal 28 Maret 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Verifikasi: Ttd/Cap ## RAYENDRA SUKARMADJI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 16 SERI E ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Penetapan: Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 Maret 2016

Penandatangan: WALIKOTA BEKASI,

Verifikasi: Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI 5