Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2016 tentang KENAlKANPANGKATPENYESUAIANIJAZAH DANPENCANTUMANGELAR/ PENINGKATANPENDIDlKANBAGIPEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENTABALONG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan manajemen kepegawaian dan tertib administrasi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar /Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Linglrungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu mengatur ketentuan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 0&lt;2 TAHUN 2016 TENTANG
KENAlKANPANGKATPENYESUAIANIJAZAH DANPENCANTUMANGELAR/ PENINGKATANPENDIDlKANBAGIPEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENTABALONG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan manajemen kepegawaian dan tertib administrasi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar /Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Linglrungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu mengatur ketentuan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
2
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
3
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah
Menetapkan
4
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 48);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELARjPENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. 6.
7. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang memenuhi persyaratan
Pasal 2
Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat diberikan apabila:
- a. diangkat dalarn jabatan / diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 1
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir; 1
- d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- e. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
Pasa13
- (1) Tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dilaksanakan secara berjenjang.
Pasal 3
- a. dari SD ke SLTP;
- b. dari SLTPke SLTA;
- c. dari SLTAke D-II, D-III, D-IV lSI;
- d. dari SI ke S2/Spesialis-I, dan
- e. dari S-2 ke S-3/Spesialis-II.
- (3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah dapat diberikan bagi PNS yang memperoleh I memiliki:
- a. Surat Tanda Tarnat Belajar I ijazah sekolah lanjutan tingkat pertarna atau yang setingkat dan masih berpangkat juru muda tingkat I, golongan ruang lib kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang II c;
1
I
- b. Surat Tanda Tamat Belajar I ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma atau yang setingkat dan masih berpangkat juru tingkat I, golongan ruang lid kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda, golongan ruang II I a;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar I ijazah guru pendidikan luar biasa atau diploma II dan masih berpangkat pengatur muda golongan ruang III a kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat. I, golongan ruang II/b;
- d. Ijazah sarjana muda, ijazah Akademi atau ijazah Diploma III dan masih berpangkat pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur, golongan ruang III c; I
- e. Ijazah sarjana (S1), ijazah Diploma IV dan masih berpangkat pengatur tingkat I golongan ruang III d kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a;
- f. Ijazah dokter, ijazah apoteker dan ijazah lain yang setara, ijazah magister (S2) atau ijazah spesialis I, dan masih berpangkat penata muda, golongan ruang III/a kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I golongan ruang III/b;
- g. Ijazah doktor (S3) atau ijazah spesialis II dan masih berpangkat penata muda tingkat I, golongan ruang IlI/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata, golongan ruang IIIIc.
- (4) Ijazah yang diperoleh z dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar I ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.
- (5) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan I atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang
Pasal 7
- (1) Persyaratan dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah:
- a. berstatus PNSdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan secara berjenjang;
- c. memperoleh STTB/ljazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- d. menduduki jabatan atau diberi tugas /pckcrjaan yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- e. memiliki surat izin belajar dari pejabat yang berwenang;
- f. ijazah yang akan disesuaikan sebagai berikut: f.
1. PNS yang memiliki ijazah SLTP/sederajat tetapi belum berpangkat Juru (II c); 1
2. PNS yang memiliki ijazah SLTA/sederajat tetapi belum berpangkat Pengatur Muda (II I a);
3. PNS yang memiliki ijazah Diploma II tetapi belum berpangkat Pengatur Muda Tk. I (II/b);
4. PNS yang memiliki ijazah Sarjana Muda, Ijazah Diploma III atau Ijazah Akademi tetapi belum berpangkat Pengatur (III c);
5. PNS yang memiliki ijazah Diploma IV atau Sarjana (Sl) tetapi belum berpangkat Penata Muda (IIIIa);
8
6. PNS yang memiliki ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I di bidang kedokteran tetapi belum berpangkat Penata Muda Tk. I (III/b); dan
7. PNS yang memiliki ijazah Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II di bidang kedokteran tetapi belum berpangkat Penata (III/c).
- (2) PNS yang akan mengikuti ujian kenaikan pangkat dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu di usulkan oleh pimpinan SKPD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Kelengkapan administrasi usul mengikuti ujian kenaikan pangkat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. fotokopi sah Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
- b. fotokopi sah Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- c. fotokopi sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- d. fotokopi sah Surat Keputusan Mutasi /Penempatan terakhir;
- e. fotokopi sah Surat Ijin Belajar;
- f. fotokopi sah Ijazah yang diperoleh dan transkrip nilainya;
- g. keterangan Akreditasi Program Study Perguruan Tinggi dan Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPTT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggiyang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi tersebut;
- h. asli Surat Keterangan Uraian Tugas dari pimpinan SKPD;
1. asli Surat Keterangan dari pimpinan SKPDyang menerangkan alasan PNS tidak memiliki Surat Izin Belajar; dan
- J. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 em sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (4) Kelengkapan administrasi berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f ayat (3) Pasal 7 harus telah mendapat pengesahan Zlegalisir oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk pada SKPD/lembaga pendidikan. f
Pasal 8
Pengecualian atas syarat memiliki Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud huruf ayat (1)Pasal 7 adalah untuk PNSyang:
e
- a. telah memperoleh STTB/ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS;
2. "--./ b. telah memperoleh STTB/ ijazah setelah diangkat menjadi Calon PNS namun saat mendaftar / masuk sekolah/ perguruan tinggi belum berstatus sebagai Calon PNS.
Bagian Ketiga
Materi, Sistem dan Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Pasal 9
- (1) Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman pada materi ujian penerimaan Calon PNS sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh;
- (2) Materi ujian meliputi:
- a. Tes Wawasan Kebangsaan;
- b. Tes Intelengensia Umum; dan
- c. Tes Karakteristik Pribadi.
Pasal 10
Ujian kenaikan pangkat penyesuain ijazah dapat dilakukan dengan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK)atau melalui sistem Computer Assisted Test (CAT).
Pasal 11
- (1) Peserta yang dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan masing-rnasing materi ujian yang nilainya ditetapkan oleh Tim.
- (2) Penetapan hasil ujian ditetapkan oleh Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Jjazah dan lebih lanjut diberitahukan kepada seluruh peserta melalui pimpinan SKPDoleh BKD.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPI) oleh Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
BABIII
PENCANTUMAN GELARjPENINGKATAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Ketentuan dan Kelengkapan Administrasi Usul Pencantuman Gelar j Peningkatan Pendidikan
Pasal 12
Pencantuman gelar j peningkatan pendidikan diberikan kepada PNSyang memenuhi ketentuan:
- a. mempunyai pangkat terendah atau lebih sesuai dengan ijazah yang dimilikinya;
- b. setiap un sur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir;
1
- c. ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;dan
- d. memiliki Surat Izin Belajar dari pejabat yang berwenang.
Pasal 13
Kepada PNS yang memiliki ijazah Diploma III dan Diploma IV j S-1 keatas dapat dilakukan ujian pencantuman gelar j peningkatan pendidikan dan atau psikotest.
Pasal 14
- (1) PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatas dapat diusulkan pencantuman gelar j peningkatan pendidikan oleh Pimpinan SKPD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan melampirkan kelengkapan administrasi:
- a. fotokopi sah surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
- b. fotokopi sah surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- c. fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- d. fotokopi sah Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir;
- e. fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan strukturaljfungsional tertentujfungsional umum;
- f. fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai;
- g. fotokopi sah Surat Izin Belajar;
- h. keterangan akreditasi program study Perguruan Tinggi dan profil mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPTT) Direktorat
&lt;:&gt;
- Jenderal Pendidikan Tinggiyang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenangpada perguruan tinggitersebut; dan
1. AsHsurat keterangan uraian tugas. 1
- (2) Kelengkapanadministrasi berupa fotokopisebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g pada ayat (1) harus telah mendapat pengesahan/legalisir oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk pada SKPD /pada lembagapendidikan.
Bagiankedua Penetapan Pencantuman Gelar / PeningkatanPendidikan
Pasal 15
Usul pencantuman gelarj'peningkatan pendidikan yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan, akan di proses secara kolektifdan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 16
Pencantuman gelarZpeningkatan pendidikan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dipergunakan untuk kepentingan kepegawaiannya dan lebih lanjut ditetapkan pada keputusan kenaikan pangkat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala KantorRegional VIII Badan KepegawaianNegara.
BABIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
- (1) Ketentuan harus mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian pencantuman gelar/peningkatan pendidikarr/psikotest tidak berlaku bagi PNSjabatan fungsionaltertentu.
- (2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS jabatan fungsional tertentu diberikan apabila telah memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan dan ijazah yang diperoleh harus relevan / linier dengan jabatannya dan telah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala KantorRegional VIII Badan KepegawaianNegara.
- (3) Pencantuman gelar/ peningkatan pendidikan bagi PNS jabatan fungsional tertentu dapat diberikan apabila sudah berada pada pangkat puncak.
Pasal 18
Bagi PNSyang dikecualikan syarat harus memiliki Surat lzin Belajar untuk usul ujian dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan usul pencantuman gelar/ peningkatan pendidikan harus dibuatkan Surat Keterangan dari pimpinan SKPDyangmenerangkan alasan PNStersebut tidak memilikisurat izinbelajar.
Pasal 19
- (1) Bagi PNSyang tidak lulus pada ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dilaksanakan pada tahun tersebut dapat mengikuti ujian pada tahun berikutnya.
- (2) Bagi PNS yang berhalangan mengikuti atau belum diusulkan pada pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tahun tersebut dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat pada tahun tersebut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah KabupatenjKota lain di Kalimantan Selatan setelah di usulkan oleh Bupati.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka segala ketentuan peraturan yang mengatur tentang ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar/ peningkatan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong. /' H. ANANG SYAKHFIANI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung ~,pada tanggal ~~ Mo{ 2.0"

Penandatangan: \\BUPATITABALONG, ), ~t-

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS llAERAHKABUPATEN TABALONG, , BERITADAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN2016 NOMOR H. ABDULMUTHALIB SANGADJI