PERATURAN DAERAH PROVINSI BI Nomor 5 Tahun 2015 tentang PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF (berlaku 30 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan sumber daya utama dalam upaya percepatan pertumbuhan populasi dan produksi yang berkelanjutan, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
Mengingat
- b. bahwa dalam rangka peningkatan populasi guna mencukupi ketersediaan daging ternak sapi dan kerbau serta mencegah berkurangnya ternak sapi dan kerbau betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 338 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 4. Bupati adalah Bupati dalam Provinsi Jambi. 5. Walikota adalah Walikota dalam Provinsi Jambi. 6. Dinas Provinsi adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.
2. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
8. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan populasi dan produksi komoditas sapi potong dan kerbau dalam rangka pemenuhan kebutuhan daging sapi dan kerbau Provinsi Jambi secara mandiri dan berkelanjutan.
- (2) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif bertujuan untuk mempertahankan perbandingan yang seimbang ternak sapi dan kerbau betina produktif terhadap populasi ternak sapi dan kerbau, serta percepatan peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah inimeliputi : a. Penjaringan dan Identifikasi Status Reproduksi; b. Pengendalian Pemotongan; Pengendalian Lalu Lintas Ternak; Pengendalian di Pasar Ternak;
- Peran Serta Masyarakat;
- Pendayagunaan Hasil Penjaringan;
- Penanganan Hasil Penjaringan;
- Pembinaan dan Pengawasan;
- Pembiayaan;
- Koordinasi dan Kerjasama;
- Penyidikan;
- Ketentuan lain-lain; dan
- Sanksi;
- Penutup.
PENJARINGAN DAN IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
BAB III - PENJARINGAN DAN IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 4
- Pasal 4 (1) Penjaringan dilakukan dalam rangka mencegah pengurasan dalam bentuk pemotongan dan mengatur pengeluaran ternak sapi dan kerbau betina produktif keluar wilayah administrasi Provinsi Jambi.
BAB III - PENJARINGAN DAN IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 5
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas berwenang dimulai dengan identifikasi status reproduksi sampai dengan penyitaan dengan kompensasi di UPT, RPH, kelompok tani, pasar hewan dan Pos Pemeriksaan Ternak.
- (2) Identifikasi ternak sapi dan kerbau betina produktif dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
- a. ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun; b. ternak sapi dan kerbau bunting c. tidak cacat fisik; fungsi organ reproduksi normal; dan memenuhi persyaratan kesehatan hewan
BAB III - PENJARINGAN DAN IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 6
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) diperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif dan tidak produktif.
- (4) Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif hasil dari identifikasi dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemotongan atau dibawa keluar daerah.
- (3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ternak hasil penjaringan untuk dijadikan ternak bakalan.
BAB IV - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 7
- (3) Terhadap hasil pemeriksaan, wajib diberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina kepada pemilik ternak.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dikandang penampungan RPH atau tempat lainnya, minimal 1 (satu) hari sebelum dipotong.
- (4) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta membahayakan keselamatan manusia.
- (2) Pengendalian pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) baik milik pemerintah maupun swasta.
BAB IV - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 8
PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK
BAB V - PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK
Pasal 9
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pos pemeriksaan ternak atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi pada :
- a. Jalur perdagangan darat yaitu pada pos pemeriksaan ternak yang terletak pada wilayah perbatasan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
- b. Jalur perdagangan air (sungai dan laut) yaitu pada pelabuhanpelabuhan yang ada di wilayah adminstrasi Provinsi Jambi.
BAB V - PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK
Pasal 10
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibawa keluar Provinsi Jambi jika ternak sapi dan kerbau betina produktif tersebut tidak memiliki dokumen izin dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
PENGENDALIAN DI PASAR TERNAK/HEWAN
- (2) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik ternak dan pemeriksaan dokumen ternak yang mencakup surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal ternak.
BAB VI - PENGENDALIAN DI PASAR TERNAK/HEWAN
Pasal 11
2. Pasal 11 (1) Pengendalian di pasar ternak/hewan dilakukan untuk mengatur perdagangan ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam wilayah Provinsi Jambi.
BAB VI - PENGENDALIAN DI PASAR TERNAK/HEWAN
Pasal 12
- (2) Petugas yang berwenang dan Pengelola pasar ternak/hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Jual Beli untuk sapi dan kerbau betina produktif yang dilengkapi dengan pernyataan bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif dari dalam wilayah Provinsi Jambi hanya dapat diperdagangkan atau dibudidayakan dalam wilayah Provinsi Jambi dan tidak untuk dipotong.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13
- a. Peran serta masyarakat secara langsung dilakukan melalui pemberdayaan kelompok tani dalam penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat berupa :
- b. Peran serta masyarakat secara tidak langsung dilakukan dengan cara berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi terkait ternak sapi dan kerbau betina produktif.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut;
- (2) Penetapan kelompok tani Penjaringan Betina Produktif (PBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- a. Melakukan pendataan perkembangan ternak sapi dan kerbau betina produktif pada wilayah operasionalnya.
- c. Menyediakan dana talangan dan ternak sapi pengganti bagi peternak yang akan memotong atau menjual ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- b. Menjaring ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dipotong atau dijual oleh anggota kelompok dan peternak lain diwilayah operasionalnya.
- d. Melaporkan kejadian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif pada wilayah operasional kelompok.
- a. Melakukan penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif pada pasar ternak/hewan dan rumah potong hewan yang berada pada wilayah operasional.
- e. Menyediakan tenaga dan/atau tim penilai harga dalam proses kompensasi penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (4) Kelompok Tani Penjaringan Betina Produktif (PBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan wewenang sebagai berikut.
- b. Memanfaatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan oleh kelompok untuk budidaya, perguliran dan penjualan dalam wilayah operasional.
- d. Memberikan sanksi kepada anggota kelompok penjaringan betina produktif yang tidak melaporkan penjualan dan pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai mekanisme yang disepakati.
- c. Menerima ternak pengganti dari pemerintah dan memperoleh keuntungan yang wajar dalam proses penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
BAB VIII - PENANGANAN HASIL PENJARINGAN Pasal 15
Pasal 15
- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan ditampung pada UPT pembibitan ternak atau di kelompok penjaringan betina produktif.
- (2) Untuk kepentingan kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan penanganan berupa pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, serta perlakuan yang wajar terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif.
BAB VIII - PENANGANAN HASIL PENJARINGAN Pasal 15
Pasal 16
- b. Pemeliharaan dan perawatan dilakukan dengan sebaik baiknya sehingga ternak bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- a. Pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak dapat mengekspresikan perilaku alaminya.
- c. Pengangkutan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari kelelahan yang berat;
BAB VIII - PENANGANAN HASIL PENJARINGAN Pasal 15
Pasal 17
- d. Perlakuan yang wajar dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- (2) Hasil operasi pengendalian lalu-lintas ternak sapi dan kerbau betina produktif di Pos Pemeriksaan Ternak akan diganti dengan kompensasi kepada pemilik ternak tersebut.
- (4) Hasil operasi pengendalian di kelompok tani penjaringan betina produktif akan diganti dengan kompensasi kepada pemilik ternak tersebut.
- (3) Hasil operasi pengendalian sapi dan kerbau betina produktif di pasar ternak akan diganti dengan kompensasi kepada pemilik ternak tersebut.
BAB IX - PENDAYAGUNAAN HASIL PENJARINGAN Pasal 18
Pasal 18
Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan peternakan dan peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau di Provinsi Jambi.
BAB IX - PENDAYAGUNAAN HASIL PENJARINGAN Pasal 18
Pasal 19
Pendayagunaan hasil penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan melalui kegiatan program pengembangan ternak sapi dan kerbau di kelompok dan UPT pembibitan ternak.
BAB IX - PENDAYAGUNAAN HASIL PENJARINGAN Pasal 18
Pasal 20
- (2) Ketentuan tentang mekanisme pengembangan kartu identitas ternak hasil penjaringan akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB X - PEMBINAAN DANPENGAWASAN
Pasal 21
Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan meningkatkan peran serta masyarakat.
BAB X - PEMBINAAN DANPENGAWASAN
Pasal 22
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi dilakukan secara berkala.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif juga dilakukan melalui pelaporan.
- (4) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati/ Walikota secara berkala dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.
BAB XI - KOORDINASI DAN KERJASAMA Pasal 23
Pasal 23
- a. Koordinasi pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Gubernur dengan seluruh Bupati/Walikota di lingkungan wilayah administrasi Provinsi Jambi.
- (1) Koordinasi pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Gubernur bersama dengan Bupati/Walikota di lingkungan wilayah administrasi Provinsi Jambi, dapat dilakukan minimal 2 (dua) kali setahun meliputi :
- b. Koordinasi pengendalian lalu lintas darat ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Gubernur dengan Bupati/Walikota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan provinsi lain.
- c. Koordinasi pengendalian lalu lintas perairan (sungai dan laut) ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Gubernur dengan Bupati/Walikota yang wilayahnya terdapat pelabuhan.
BAB XI - KOORDINASI DAN KERJASAMA Pasal 23
Pasal 24
- (2) Koordinasi pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif juga dapat dilaksanakan antara Gubernur Jambi dengan Gubernur lainnya.
- a. Kerjasama pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dan Satpol PP di Daerah wilayah operasional.
- b. Kerjasama pengendalian lalulintas ternak sapi dan kerbau betina produktif oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan SKPD yang membidangi fungsi perhubungan di Daerah wilayah operasional.
PEMBIAYAAN
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 25
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan dana pendamping untuk pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 26
Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dilakukan ## BAB XIII
PENYIDIKAN
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 27
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 28
Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - SANKSI
Pasal 29
- b. Melakukan dan memerintahkan pengangkutan ternak sapi dan kerbau betina produktif keluar wilayah Provinsi Jambi tanpa adanya dokumen izin dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- a. Melakukan dan menyuruh melakukan pemotongan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang tidak sesuai peruntukkan dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi :
- b. Sanksi Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- a. Sanksi Administrasi dalam bentuk peringatan secara tertulis, penghentian sementara izin usaha pemotongan dan penjualan hasil ternak dan pencabutan izin usaha pemotongan dan penjualan hasil ternak.
BAB XV - PENUTUP
Pasal 30
Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan di lokasi dan waktu yang ditetapkan oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
BAB XV - PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XV - PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 30 Juli 2015

Penandatangan: GUBERNUR JAMBI dto HASAN BASRI AGUS

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 3 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI dto RIDHAM PRISKAP