UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional di bidang hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa dengan berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988
Mengingat
-2 - tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan, peranan, dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pembimbing masyarakat yang melaksanakan fungsi kepolisian dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia dan oleh karena itu perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu dibentuk undang-undang yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara;
3. : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG
TENTANG
KEPOLISIAN
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif;
3. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
5. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan nasional;
6. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
8. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
9. Penyidik pegawai negeri sipil yang dapat disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- a. alat-alat kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil;
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi kepolisian.
BAB II - SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 6
- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II - SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 7
Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut oleh Panglima atas usul Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
BAB II - SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 8
- (1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam penyelenggaraaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dibantu oleh Menteri dan Panglima.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
BAB II - SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 9
- (1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan, serta pengendaliannya.
- (2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
- a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada :
- a. ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Menteri;
- b. ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada Panglima.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut oleh Menteri dan ayat (3) huruf b oleh Panglima.
BAB II - SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 10
- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki.
- (2) Tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
BAB II - SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 11
- (1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang masih aktif.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima, atas usul Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
BAB II - SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 12
- (1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional, dan pejabatnya diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Jabatan tertentu lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dan diusulkan sebagai jabatan fungsional oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
TUGAS DAN WEWENANG
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 13
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
- a. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam
-10 - wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 14
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :
- a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang
berwenang;
- g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
- i. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
- j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 15
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14:
- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. menerima laporan dan pengaduan;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- d. mencari keterangan dan barang bukti;
- e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
- g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
10. m.mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- c. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- d. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- f. memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- g. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 16
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 17
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 18
- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnnya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 19
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak ## BAB IV PEMBINAAN PROFESI
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 20
Pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Panglima.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 21
Pembinaan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 22
Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 23
- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (1) Pelanggaran terhadap kode etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Negara Republik Indonesia.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 25
- (1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
- (2) Bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
BAB V
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 26
- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta BAB VI...
KETENTUAN LAIN
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 27
- (1) Dalam keadaan sangat mendesak dan terpaksa untuk kepentingan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan dan menggunakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 28
Dalam keadaan bahaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 29
Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru ## BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 30
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289) dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 31
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Kepolisian" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

Verifikasi: pada tanggal 7 Oktober 1997 REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR28 TAHUN 1997
## TENTANG
## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UMUM
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).
Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) semakin dirasakan perlunya pemantapan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga akan lebih menegaskan keterkaitannya secara filosofis dengan Pancasila sebagai falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, secara konstitutional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perkembangan hukum serta secara sosiologis keterkaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa dan perkembangan ketatanegaraan.
Meskipun Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 telah memuat pokok-pokok mengenai kedudukan, peranan, dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, materi ketentuan yang tercantum di dalamnya masih berkaitan dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga dengan sendirinya diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur secara rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khususu oleh Undang-undang.
Namun demikian, sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara ternyata fungsi kepolisian mempunyai tataran luas, tidak sekedar aspek represif dalam kaitannta dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula aspek preventif berupa tugas-tugas yang melekat pada fungsi utama administratif negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.
Dalam kaitannya dengan aspek preventif ini, terlihat peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat ke arah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selaku pengayom, peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dikembangkan melalui pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Sehubungan dengan itu, maka praktek kepolisian selama ini yang tidak melakukan penyidikan perkara yang serba ringan sifatnya demi kepentingan umum, dapat dipandang sebagai upaya pengayoman, sehingga dapat terus berlangsung.
Termasuk pula dalam hal ini peranan membina pengemban fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis dalam tata kehidupan masyarakat.
Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tataran tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama aspek preventif telah lebih tegas dinyatakan dalam kaitan kedudukannya sebagai komponen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai Kekuatan Pertahanan Keamanan Negara dan sebagai Kekuatan Sosial Politik,
Namun demikian, karena tugas dan wewenang kepolisian bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, perlu dirumuskan secara tegas dan terinci penyusunan undang-undang tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukan dan fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan landasan dan dasar hukum yang lebih mantap bagi pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982. Disisi lain Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu memberikan jaminan yang lebih besar bagi terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.
Disamping itu, Undang-undang ini diharapkan pula dapat lebih menjamin tercapainya tujuan kepolisian, yaitu "terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjamin tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat, dalam rangka terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, guna tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945", melalui upaya pembinaan profesi kepolisian dan pengembangan asas-asas kepolisian yang bersumber dari Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sesuai dengan sifat tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi dan menuntut pembinaan kemampuan profesional kepolisian yang berbeda dari Prajurit Angkatan Bersejata Republik Indonesia lainnya. Tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu dan tempat dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya serta selalu berdasarkan pada makna yang terkandung dalam
PENJELASAN
Pasal 27
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Dengan demikian, dapat diwujudkan jati diri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih profesional, mahir, terampil, bersih, dan berwibawa sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak semata-mata mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tetapi sekaligus mampu membuktikan keberadaannya sebagai aset nasional yang dicintai masyarakat; Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan pembaharuan