Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2017 tentang GARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2017 TEWTANG PELAKSANAAN HAK KEUANOAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s%al; 7A 3
●
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahantD""."h (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Deuan Perwakilan Ralryat Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36;
Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAIT PERWAIqLAN RAITYAT DAERAH PROVIISI NUSA TENGGARA TIMT'R dan GT'BERIN'R ITUSA TEI{GGARA TIMUR MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAII TENTANG PELAI(SANAAN HAI(
KEUANGAIT DAI{ ADMINISTRATIF PIMPII{AN DAI{ AI{GGOTA DEWAN PERtrIAKILAtr RAKYAT DAERAH PROVINSI ITUSA TEITGiGARA TIMI'R.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
3. Gubemur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggar aTimur,./
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Frovinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Bagian l(esatu
Pengharllan Pimplnan dan Anggota DPRI)
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 2
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD, meliputi:
1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses.
13. {21 Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paral 3
- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. (21 Uang representasi Ketua DPRD Provinsi setara dengan gaji pokok Gubernur.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD Provinsi sebesar 8O% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD Provinsi.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD Provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD Provrnsi. 1
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 4
- Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (1)
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 5
Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (i) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 107" (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Paral 6
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145olo (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 7
- Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain. (1)
- T\rnjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: (2)
- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. Sekretaris, sebesar 4o/o (empat persen); dan
- d. Anggota, sebesar 3o/o ltiga persen);
dari tunjanganjabatan Ketua DPRD.
- Ttrnjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan (3) melaksanakan tugas. /v
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 8
- Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kineq'a kepada Fimpinan dan Anggota DPRD. (1)
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 9
- Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: (1)
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan keda;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: (2)
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga. y'v
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
- Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (1)
- Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)
- Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (3)
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 11
Jaminan kecelakaan ke{a dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 12
- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam I (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan I (satu) pasang dalam I (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang da-lam 1 (satu) tahun. //
7. (21 Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efi siensi, efektifi tas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
Pa:al 13
- Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 13
- Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya. (1)
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 14
- Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya. (1)
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dapat diubah.
Pasl 15
- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. (1)
- (2) Da1am hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung muLai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) flagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagr Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur pada Daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (71 Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Pasel 16
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara ber*maan. r/
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 15
- Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 17
- Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 18
- Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. (1)
- Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (2)
- Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD. (3)
- Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur. (4)
- Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah nega.ra dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana (5) dimaksud dalam Pasa1 9等 at p)huruf c./ン
Baglan Ketlga
Uang Jasa Pengabdlan Pimplnan dan Anggota DPRD
BAB II - PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Pasal 19
- (U Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (21 Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun' diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampar dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang rePresentasi.
- (3)DalamhalPimpinanatauAnggotaDPRDmeninggaldunia,uangjasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengaMian.
BEI"AN.'A PEI{T'N.IAITG KEGIATAI{ DPru)
- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, Yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kefa;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perd'a; V
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kemasyarakatan; dan kegiatan pemerintahan dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli Fraksi; dan
- e. belanja Sekretariat Fraksi.
13. (21 Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun
BAB III - BEI"AN.'A PEI{T'N.IAITG KEGIATAI{ DPru)
Pasal 20
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - BEI"AN.'A PEI{T'N.IAITG KEGIATAI{ DPru)
Pasal 21
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pec€.l22
- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representa.si, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, sebanyak 6 (enam) kali;
2. sedang, sebanyak 4 (empat) kali;
3. rendah, sebanyak 2 (dua) kali;
8. dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, sebanyak 4 (empat) kali;
2. sedang, sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali;
13. dari uang representasi Wakil Ketua DPRD. tP
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 8U/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 2Oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun uurggErran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus
BAB III - BEI"AN.'A PEI{T'N.IAITG KEGIATAI{ DPru)
Pasal 23
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD. (1)
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. (2)
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (41 Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilalukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Gubernur dengan
Pasal 28
- b. bahwa ## BAB I KEf,EI{TUAN TIMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
3. Gubemur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggar aTimur,./
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Frovinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
PENGIIASII,AN, TT'NJAI{GA.IT KES&amp;IAIITERAAN DAN UAI{G JASA PENGABDIAIT PIMPIITAIT DAIT AITGGOTA DPRD
Bagian l(esatu
Pengharllan Pimplnan dan Anggota DPRI)
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD, meliputi:
1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses.
13. {21 Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paral 3
- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. (21 Uang representasi Ketua DPRD Provinsi setara dengan gaji pokok Gubernur.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD Provinsi sebesar 8O% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD Provinsi.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD Provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD Provrnsi. 1
- Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (1)
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (i) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 107" (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Paral 6
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145olo (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain. (1)
- T\rnjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: (2)
- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. Sekretaris, sebesar 4o/o (empat persen); dan
- d. Anggota, sebesar 3o/o ltiga persen);
dari tunjanganjabatan Ketua DPRD.
- Ttrnjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan (3) melaksanakan tugas. /v
- Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kineq'a kepada Fimpinan dan Anggota DPRD. (1)
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan
- Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: (1)
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan keda;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: (2)
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga. y'v
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
- Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (1)
- Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)
- Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (3)
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
Jaminan kecelakaan ke{a dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam I (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan I (satu) pasang dalam I (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang da-lam 1 (satu) tahun. //
7. (21 Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efi siensi, efektifi tas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
Pa:al 13
- Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar
- Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya. (1)
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dapat diubah.
Pasl 15
- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. (1)
- (2) Da1am hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung muLai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) flagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagr Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur pada Daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (71 Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Pasel 16
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara ber*maan. r/
- Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus
- Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. (1)
- Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (2)
- Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD. (3)
- Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur. (4)
- Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah nega.ra dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana (5) dimaksud dalam Pasa1 9等 at p)huruf c./ン
Baglan Ketlga
Uang Jasa Pengabdlan Pimplnan dan Anggota DPRD
- (U Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (21 Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun' diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampar dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang rePresentasi.
- (3)DalamhalPimpinanatauAnggotaDPRDmeninggaldunia,uangjasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengaMian.
BEI"AN.'A PEI{T'N.IAITG KEGIATAI{ DPru)
- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, Yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kefa;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perd'a; V
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kemasyarakatan; dan kegiatan pemerintahan dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli Fraksi; dan
- e. belanja Sekretariat Fraksi.
13. (21 Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pec€.l22
- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representa.si, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, sebanyak 6 (enam) kali;
2. sedang, sebanyak 4 (empat) kali;
3. rendah, sebanyak 2 (dua) kali;
8. dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, sebanyak 4 (empat) kali;
2. sedang, sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali;
13. dari uang representasi Wakil Ketua DPRD. tP
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 8U/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 2Oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun uurggErran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD. (1)
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. (2)
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (41 Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilalukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Gubernur dengan
- (l) Belanja Sekretariat pl2ksi sgfagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (l) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (21 Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan angga-ran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan ## BAB IV
PEITGELOLIIAJT HAK XEUANGAN DAN ADMIMSTRATIF PIMPTI{AI{ I'AJT ANGGOTA DPRI'
Pa:al 26
- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengaMian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformuiasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;an. /
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
KETENTUAN I,AII{.LAIN
Paral 27
- Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1)
- Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. (2)
Pa:al 28
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 327 Seri A Nomor 006), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 0O8 Seri A Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0008) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlakw. y'U
BAB VI - KETEITTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Kupang pada tanggal I Agustus 2017 ,(oueBnNun NUSA TENGGARA TIMUR.P

Penetapan: Diundangkan di Kupang pada tanggal l Agustus 2017 PEN」ABAT SEKRETARIS DAERAH I ppovtusl NUSA TENGGARA TIMUR, f, TIMUR TAHUN 2017 LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA NOMOR 002 TENGGARA TIMUR : NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA (3/120/2017) NUSA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATI'RAI{ DAERAII PROVIISI NUSA TENGGARA TIMT'R I{OMOR 2 TAIII'N 2017 TEI{TA}IG
## PELAI(SA.ITAAN IIAI( KEUAITGAI5 PIMPIITAN DAN AI{GGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DA,ERAII PROVII|SI ITUSA TEIYGG}ARA TIMUR
## T'MUM I
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan mempeq'uangkan aspirasi rakyat dan Daerah.
Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat' tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan keda sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas Pemerintahan Daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah tersebut.
Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab kmbaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produkti{itas, kine{a DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ' 7iz
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata Sekretariat Fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli Fraksi oleh Sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
## II. PASALDEUIPASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Paeal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. T\rnjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukupjelas. 1 Pasa1 8 Cukupjelas. Pasa1 9 Cukup Jelas. Pasa1 10 Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjehs. Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas. Ayat (3) Cukup jelas. Yang d鵡 ud dengan  g pemeHksaan kesehatan yang be■可uan untuk mengetahui status kesehatan"adalah medお α I c陸oた ● ρ . Ayat(41 Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas AJrat(3) Cukupjelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukupjelas. 対 at(5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. CukupJelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cwkwp jelas. Pasa1 14 Cukup jelas. Pasa1 15 Cukup Jelas. Pasa1 16 Yang dimaksud dengan g ddak dapat dibe五kan kepada Pilnpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bah■ L7a」lka telah disediakan dan telah ditempati,dihuni,atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendarann dinas jabatan maka ddak dapat dibe五 kan tunJangan perumahan dan tunJangan transportasl, begitu pula sebaliknya.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup」elas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas. Pasa1 19 Cukupjelas Pasa1 20 Ayat (1) Cukup jelas. Belatta penuttang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pemba17aran uang lelah/inSendf/uang kehO.iム latan/uang saku atau seJenisnya dalaFn men」 kud kegiatan- kegiatan DPRD Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas. Pasa1 21 Cukupjelas Pasa1 22 Ayat(1} Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR OO85 r