PERATURAN BUPATI MA Nomor G Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PENOELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN (berlaku 3 Maret 1945)
Pembukaan
Menimbang | a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tenteng Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Kabupaten Banyuasin perlu menyusun Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi {PPID) Dalam Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •~-. <.'..,;. _; | Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); |
| | | 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); |
| | | 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); |
- 4 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Banyuasin Nomor 063);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 163 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta 8tandar Onerrl!';iorn= d Prnge01ir f90°' DDff) rii Lin r:i:1.~·':7'.''flTI Banyuasin Tahun '.201!::&gt; Nomor XX).
MEMUTUSKAN . ~
,,
L
.
j'
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 3 . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. 6 . Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda-Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.
er
4
11. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenrunya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi.
13. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/ atau karakteristik obyek alam, dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Data Aspasial/Dokumen adalah data tabular, statistik, grafik, gambar dan dokumen yang tidak memiliki referensi geografis.
15. Standar Pengelolaan Data adalah standar yang mendasari data tertentudalam hal metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda› tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fal&lt;ta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkem bangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
7. 1 7. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
18. Informasi Geospasial adalah data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
19. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
20. Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, verifikasi dan validasi,.penyimpanan, dan diseminasi data untuk mendukung tersedianya data dan informasi pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, akuntabel, sahih, lengkap, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan.
21. Diseminasi Data adalah penyebarluasan data, yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh PPID atau pihak terkait dengan data yang bersangkutan, melalui publikasi cetak, elektronik dan/ a tau Portal Data.
Sistem .K
er•
22. Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang mendukung Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah dalam rangka menyajikan informasi yang sahib kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.
23. Forum Data adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan koordinasi mengenai data dan informasi pembangunan Daerah, · termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan Daerah.
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 2
Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah menjunjung tinggi asas:
- a. kepastian hukum;
- b. keterpad uan;
- C. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. keterbukaan.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 3
Maksud Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, pengendalian pembangunan yang efektif dan peningkatan peran serta masyarakat melalui pengelolaan data dan pelayanan informasi pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, akuntabel, sahih, lengkap, terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 4
Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
- a. menyediakan satu basis data pembangunan yang akurat, terbuka, terpusat dan terin tegrasi;
- b. meningkatkan pengelolaan data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- c. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
mewujudkan . K
(T
,
'" , 1
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; dan
- f. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik.
RUANG LlNGKUP DAN KEDUDUKAN Bagian KeAatu
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 5
- fl' I Ruang lingkup peneclolann atu data
- a. pengelolaan satu data pembangunan Daerah;
- h . kebiiA.k!'l.n ctf'ln R.,T'"'l1°~"i :
- d. sistem pengelolaan satu data pembangunan Daerah;
- ' I
1. h.C1C:ll1Ui::lgi::lc:1.ll,
- g. koordinasi;
- i. kerjasama dan kemitraan.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 6
Kedudukan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman bagi ·OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :
- a. pengelolaan data dan inforrnasi pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- c. koordinasi untuk perencanaan pembangunan dengan berbagai pihak.
BAB-~
KEWENANGAN
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 7
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, meliputi:
- a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah;
2. b . kerja sama dalarn pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah;
- c. penetapan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah; dan
- d. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data dan informasi di OPD/UKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
BABV
KEBlJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu Kebijakan
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 8
- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dib.ksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Bagian Kedua Strategi
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 9
Strategi Pengelolaan Satu Data Pembangunan adalah :
- a. pengelolaan data dan informasi sesuai dengan standar pengelolaan data dan informasi yang digunakan di tingkat nasional maupun internasional;
- b. pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian sistem pengelolaan satu data pembangunan daerah secara mandiri, efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki;
- c. penyebarluasan data dan informasi pembangunan melalui sistem pengelolaan satu data pembangunan daerah;
- d. peningkatan sumber daya manusia sebagai pengelola data pembangunan agar dapat terlibat aktif dalam proses pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. pembentukan forum data; dan
- f. penguatan kelembagaan PPID sebagai pelaksana Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.
BAB.a.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Bagian Kesatu Penetapan PPID
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 10
- (1) Untuk melaksanakan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- (2) Penetapan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PPID Kabupaten;
- b. PPID Pembantu; dan
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Data dan Informasi Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua PPID Kabupaten
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 11
- (1) PPID Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) PPID Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, PPID Kabupaten bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu dan Tim Pertimbangan Pelayanan Data dan Informasi Kabupaten.
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 12
- ( 1) PPID Kabupaten mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi data dan informasi strategis yang berkaitan dengan pembangunan Daerah;
- b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan data, informasi dan dokumentasi bersama PPID Pembantu;
- c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi kepada publik;
- d . melakukan verifikasi data dan informasi pembangunan Daerah;
- e. melal&lt;:ukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. melakukan dokumen tasi; pemutakhiran data, informasi dan
memastikan ~
(L
- g. memastikan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah secara lengkap di dalam sistem pengelolaan satu data pembangunan Daerah;
- h. mengelola sistem pengelolaan satu data pembangunan Daerah; dan
- i. memberikan pembina?.n dalam mengelola data dan informasi di dalam sistem pengelolaan satu data pembangunan Daerah kepada PPID Pembantu dan Publik.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Kabupaten mempunyai\_ wewenang:
- a. menolak memberikan data dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan data dan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu data dan informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara data, informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), PPID Kabupaten dibantu oleh lima (5) Bidang PPID, meliputi:
- a. Bidang Pengelola Data dan Informasi;
- b. Bidang Pengelola Dokumentasi dan Arsip;
- C. Bidang Pengelola Sistem Satu Data Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pelayanan Data dan Informasi; dan
- e. Bidang Pengad uan dan Penyelesaian Sengketa.
Bagian Ketiga PPID Pembantu
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 14
- (1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri dari PPID OPD /UKPD, PPID Kecamatan dan PPID Kelurahan/Desa, dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di masing-masing satuan kerja dan melekat pada jabatan Sekretaris atau Pejabat Fungsional yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi.
~
- (3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu PPID Kabupaten melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. menyampaikan data, informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten secara berkala dan sesuai kebutuhan melalui sistem pengelolaan satu data pembangunan Daerah, website milik pemerintah Daerah, dan media informasi lain sesuai arahan dari PPID Kabupaten; dan
- c. menjawab dan menyediakan data, informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi sesuai dengan bidang tugas OPD /UKPD, Kecamatan dan Kelurahan / Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPID Pembantu dibantu oleh Tim Teknis PPID.
Bagian Keempat
Tim Pertimbangan Pel2yanan Data dan lnformasi
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Pasal 15
- (1) Tim Pertimbangan Pelayanan Data dan Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
- a. Inspektur Kabupaten; dan
- b. Kepala 0PD /UKPD.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Data dan Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14;
- b. membahas dan mengusulkan jenis data dan informasi yang dikecualikan; dan
- c. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi.
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu Data dan Informasi
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Data pembangunan Daerah, terdiri dari:
- a. data Geospasial, meliputi:
1. lnformasi Geospasial Dasar (IGD); dan
2. Informasi Geospasial Tematik (IGT).
data -~
- b. data Statistik meliputi :
1. statistik dasar;
2. statistik sektoral; dan
3. statistik khusus;
- (2) Data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diklasifikasikan dalam :
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
- b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data pembangunan daerah yang dapat dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik pengguna data pembangunan daerah.
- (4) Data pembangunan daerah yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah data dan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu data dan informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup data pembangunan Daerah dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Bagian Kedua Sumber Data
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17
- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari 0PD/UKPD dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, diperoleh dari OPD/UKPD dan sumber lainnya.
Bagian Ketiga Pengelola
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 18
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah dengan melakukan pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah .
Penyelenggaraan .
r
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PPID Kabupaten, meliputi :
- a. pembangunan Portal Data;
- b. pemeliharaan dan pengembangan Portal Data;
- c. pengintegrasian sistem informasi penunjang data dan informasi ke dalam Portal Data;
- d. penyimpanan data secara digital pada Portal Data;
- e. penyebarluasan (diseminasi) data dan informasi;
- f. pengamanan data dan informasi; dan
- g. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan.
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 19
- (1) Setiap OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa wajib mengelola data dan informasi pembangunan dalam rangka membangun dan mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.
- (2) Setiap OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa wajib mengelola data dan informasi pembangunan secara lengkap, aktual, sahih dan akuntabel, serta disampaikan kepada PPID Kabupaten melalui PPID Pembantu di masing-masing OPD/UKPD, Kecamatan atau Kelurahan/Desa.
- (3) Setiap OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa wajib mendasarkan struktur dan format penyajian data, serta metadata pada standar yang digunakan di dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.
Bagian Keempat Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Analisis dan Diseminasi Data
Paragraf 1 Pengumpulan Data
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Pengumpulan data pembangunan Daerah dilakukan oleh OPD/UKPD, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, yang dilaksanakan oleh Tim Teknis PPID yang bersangkutan.
- (2) Pengumpulan data pembangunan daerah dilakukan dengan cara:
- a. la ngsung dari sumber data; dan
- b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pengumpulan .~
- (4) Pengumpulan data pembangunan daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain, meliputi:
- a. instansi vertikal;
- b. perguruan tinggi;
- c. lembaga penelitian;
- d. badan usaha;
- e. lembaga non pemerintah; dan
- f. lembaga atau pihak lainnya.
- (5) Data pembangunan Daerah yang dihasilkan wajib dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan dan diarsipkan.
Paragraf 2 Pengolahan Data
BAB VII - SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 21
- (1) Pengolahan data pembangunan Daerah dilakukan secara manual oleh Tim Teknis PPID dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan tahapan :
- a. penerimaan;
- b. pengelompokan;
- C. penyuntingan;
- d. penyandian; dan
- e. penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan Daerah yang diterima oleh Tim Teknis PPID dan/ atau sis tern yang telah ditetapkan, wajib dilengkapi dengan metadata sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengelompokkan data pembangunan Daerah dilakukan oleh Tim Teknis PPID dan/ a tau sistem sesuai dengan jenis data dan/ atau tematik pembangunan Daerah.
- (5) Data pembangunan Daerah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan oleh Tim Teknis PPID dengan mendasarkan pada struktur dan format penyajian data yang digunakan di dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penyandian data dan direkam ke dalam katalog data oleh Tim Teknis PPID.

(7) Berdasarkan . \_1(-

r

C

.. J

- (7) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , dilakukan penyimpanan data, baik secara manual maupun digital ke dalam Portal Data Daerah secara berkala.

## 3

## Paragraf

## Verifikasi dan Validasi Data

## Pasal22

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sahih dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan, proses pengolahan, dan hasil.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap jenjang/tingkatan penanggung jawab data, meliputi :
- a. tingkat OPD /UKPD, Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa; dan b. tingkat Kabupaten;
- (3) Verifikasi dan validasi data di tingkat SKPD /UKPD, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada Rvat (?,) hnruf R. rlil Ak~::\n0lrnn oleh PPF"' Perribantn rl r&gt;no-an
- (4) Verifikasi dan validasi data di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh PPID

## Pa rae:raf 4

## .l-'asal 23

- (1) Analisis data pembangunan dilakukan oleh Bappeda-Litbang dalam· rangka menghasilkan rekomendasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melakukan analisis data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda-Litbang melibatkan OPD/UKPD, PPID, dan/atau pakar/ahli perencanaan pembangunan.

## Paragraf 5 Diseminasi Data

## Pasal 24

- ( 1) Diseminasi data dilakukan oleh oleh Tim Teknis PPID dan/ atau sistem yang telah ditetapkan dalam rangka menyebarluaskan data dan informasi serta rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah yang bersifat publik.
- (2) Diseminasi data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.

(3) Diseminasi .

r.

([1

- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (short message service), radio, televisi, laman (website), dan bentuk lainnya.

## Paragraf 6

Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Analisis dan Diseminasi Data

## Pasal 25

Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Analisis dan Diseminasi Data tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Portal Data Daerah

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah yang terintegrasi ke dalam satu Portal Data Daerah.
- (2) Portal Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi berbagai sistem inforrnasi yang dapat terkoneksi di tingkat:
- a. OPD /UKPD;
- b. instansi vertikal;
- c. perguruan tinggi;
- d. badan usaha milik negara;
- e. lembaga penelitian;
- f. lembaga non pemerintah; dan
- g. pemangku kepentingan lainnya.

## BAB VII

## SUMBER DAYA MANUSIA

## Pasal 27

- ( 1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah.


## BAB VIII

## KELEMBAGAAN

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pembentukan Tim Tekn.is PPID dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPID Pembantu di tingkat OPD/UKPD, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Tim Teknis PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan masing-masing Kepala OPD/UKPD, Camat, atau Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Teknis PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan tugas:
- a. mengumpulkan data dari unit kerja OPD /UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang bersangkutan;
- b. memastikan penyajian data beserta metadata sesuai dengan struktur dan format yang digunakan di dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah;
- c. menyampaikan data kepada unit lain di OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk digunakan sebagai data rujukan pertama dan utama bagi penyusunan rencana, anggaran dan evaluasi rencana pembangunan;
- d. menyediakan data untuk pemerintah dan masyarakat sesuai lingkup tugas dan fungsi OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang bersangkutan;
- e. meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan data dan pelayanan informasi yang akurat, mutakhir, akuntabel, sahih, lengkap, terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan;
- f. memberikan masukan dalam Forum Data tentang pengembangan standar untuk pengelolaan clan penyajian data dan inforrnasi;
- g. melakukan Pengumuman/Penyebarluasan Data sesuai lingkup tugas dan fungsi OPD /UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang bersangkutan;
- h. melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu dan PPID Kabupaten mengenai penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah;

:

,

,

!

~

..


I

I

--~•-• 1.

w••.

u

-

••••v ••• •••••••

.

. . ... ... - rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 16 ayat (3);

8ektbral ctan lnformasi Geospasial ' i 'ematik kepada pemerintah dan masyarakat.

Pasal .K

## Pasal 29

- (1) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan di Daerah, diselenggarakan Forum Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas Tim Teknis PPID, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat.
- (3) Pakar, praktisi dan tokoh masyarakat yang menjadi anggota Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari :
- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. pemerintah;
- d. lembaga penelitian;
- e. badan usaha;
- g. lembaga atau pihak lainnya.
10. -. t f · ' I I
- (5) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfonf7si sebap::ii ·
12. ;. ... ' " ,1. .. l dari data yang sudah ada;
13. wadah
- c. sarana untuk mendorong pengembangan Sistem Statistik Daerah;
- e. media untuk mengembangkan isi dan metodologi data;
16. penuniano 2
- g. sarana untuk mendorong pendayagunaan data untuk pembangunan.

## BAB IX

## KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah sesuai ketentuan Peraturan
2. . . \ 4 j ; .. ,.,,...,JJ l.i. .. ! ... \_ .. : ________________ ·-""O ... t:. ... J,..\_\. ... · !--~6-i... -l 1 \_ i .I. -l·.!\,,,, \..,l.J .. l dengan: . ' ; 1 ' ~ 1 J ... L ... . (..L t .. d 1~ ... u 1
- a. pemerintah;

b. masyarakat .C

- b. masyarakat, dan
- c. para pemangku kepentingan lainnya.

## BABX

## KERJ A SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

## Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemerintah;
- b. lembaga penelitian;
- c. badan usaha;
- d. lembaga non pemerintah; dan
- e. lembaga atau pihak lainnya.

## Bagian Ked ua Kemitraan

## Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-un\_dangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/ atau perjanjian antara Pemerintah Daerah clan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) clan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI

## PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA Pasal 33

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.

(3) Peran

&lt;



- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Forum Data dan/atau Portal Data Daerah.

## BAB XII

## LARANGAN DAN SANKS!

## Bagian Kesatu Larangan

Pasal 34

Penyelenggara Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 16 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Sanksi

## Pasal 35

- (1) Penyelenggara Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. sanksi kepegawaian; dan/ atau
- b. sanksi pidana.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang› undangan.

## BAB XIII

## INSENTIF

## Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada OPD/UKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan khusus, infrastruktur, program dan/ atau penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.


## BAB XIV

## PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah di OPD/UKPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan Daerah;
- b. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam mengelola data pembangunan Daerah;
- c. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah; dan
- d. pembangunan clan pengembangan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah berbasis teknologi informasi.

## Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi

## Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan lembaga lain, melakukan pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan data pembangunan Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan bersama oleh PPID Kabupaten., dan Tim Pertimbangan Pelayanan Data dan lnformasi.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

## BAB XV

## PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



## BAB XVI

KETENTU AN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.


Ditetapkan di Pangkalan Balai pad a tanggal ~ / l'\1tif r, 11 201 7

WAKIL BUPATI.BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS ~ BUPATI BANYUASIN,t,,

S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal 31 Mc;ir,1, 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR fol

~.Q'O&gt;~

...10,()'fl) ,W~b