PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu di pandang perlu membuat Peraturan Bupati Sintang tentang ketentuan pemberian izin belajar Bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang yang baru; - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2008, tanggal 5 Februari 2008 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, maka untuk itu dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati Sintang dimaksud; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan 'Bebas -Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun "2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan pan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tah � n 2007 ten � g Pemi:t: Urusan Pemerintahan Antara Pemenntah, Pemenntahan Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 17. Peraturan Pernerintah Nornor '41 Tahun 2007 ten tang � rganisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4741); 18. Peraturan Pernerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang Peratur9:11 Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indones � a Tahun 2010 Nornor 74, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 5135); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan Lern?aran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3 Tahun 2013 (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nornor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Kabupaten Sintang (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nornor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nornor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 2. Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalarn Negeri Nomor: 892/303/SJ tanggal 9 Januari 1990 hal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil. 2. Surat E � ar � Me?teri Pe?dayagunaan Apara.tur Negara Dan Reformasi Birokrasi Repubhk Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan I � Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil. 3. Surat Edaran Gubernur 420/ 1809/Kessos-C tanggal 21 Perkuliahan Kelas Jauh. Kalimantan Barat Nornor Juni 2012 Tentang Larangan 4. Peraturan Bupati Sintang Nomo � 1 Ta\_hun 2008, tanggal 5 Februari 28?0il8dt � nL � gku g Ketentpuan P � mbenan Izm Belajar Bagi Pegawai Negeri ip 1 in ngan emenntah Kabupaten Sintang. 5. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 892/2329/BKD-B tanggal 24 September 2012 tentang Larangan Perkuliahan Kelas Jauh. 6. Sur � t Edaran Bupati Sintang ,Nomot 892/ 1570/BKD-B tanggal 18 e: � 08 � 3iltentang Ketentuart Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai egen 1p . (berlaku 27 Januari 2014)
Pembukaan
Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalarn Negeri Nomor: 892/303/SJ tanggal 9 Januari 1990 hal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat E � ar � Me?teri Pe?dayagunaan Apara.tur Negara Dan Reformasi Birokrasi Repubhk Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan I � Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Edaran Gubernur 420/ 1809/Kessos-C tanggal 21 Perkuliahan Kelas Jauh. Kalimantan Barat Nornor Juni 2012 Tentang Larangan
4. Peraturan Bupati Sintang Nomo � 1 Ta\_hun 2008, tanggal 5 Februari 28?0il8dt � nL � gku g Ketentpuan P � mbenan Izm Belajar Bagi Pegawai Negeri ip 1 in ngan emenntah Kabupaten Sintang.
5. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 892/2329/BKD-B tanggal 24 September 2012 tentang Larangan Perkuliahan Kelas Jauh.
6. Sur � t Edaran Bupati Sintang ,Nomot 892/ 1570/BKD-B tanggal 18 e: � 08 � 3iltentang Ketentuart Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai egen 1p .
Menetapkan
..
MEMUTUSKAN :
KETENTUAN PEMBERIAN : PERATURAN BUPATI SINTANG TENNTEAGNEGRI SIPIL DI LINGKUNGAN !ZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SNTANG
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- a. Bupati adalah Bupati Sintang;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten adalah Bupati;
- c. Sadan Kepegawaian Daerah yang disingkat BKD adalah l ak Bad: Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang sebagai unit pe s � a h atau pengolah teknis Izin Belajar di Lingkungan Pemertr.ta Kabupaten Sintang;
- d. Pimpinan Unit Kerja adalah Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. Atasan Langsung adalah Pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Kerjanya;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- g. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dapat di singkat DP-3/Sasaran Kerja Pegawai dapat di singkat SKP adalah Daftar Penilaian atas Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan setiap tahun oleh Pimpinan Satuan Kerja atas dasar penilaian dalam 1 (satu) tahun;
- h. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal di luar jam kerja;
- i. Jam Kerja adalah Jam Kerja yang berlaku secara umum maupun secara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Jenjangan Pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dimulai dari tingkat Sekolah Lanjutan Pertama, Paket B, Sekolah Lanjutan Atas, Paket C, Diploma (I, II, III dan IV), Akta Mengajar, Strata I, II, dan III serta Spesialis I dan II;
- k. Status Sekolah Atau Perguruan Tinggi Tempat Belajar adalah sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN); ·
1. Perk � liahan Kelas Ja � h. adal � � en\_tuk penyelenggaraan program studi oleh satuan pendidikan tinggi di luar domisili perguruan tinggi terse but;
- m. Domi\_si � i Pe\_rgu � uan Tinggi adalah wilayah penyelenggaraan pendidikan tmggi oleh suatu satuan pendidikan tinggi sebagai dicantumkan dalam izin pend � rian perguruan tinggi dan/ata:: � penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh departemen;
- n. Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili d lah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan ti'na ':" di 1 d · ·1· · · . gg1 I uard' � m1s11 perguru � tu � gg1 sebagaimana dicantumkan dalarn izin ptend\_1nan pde.rguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program s u 1 yang itetapkan oleh Departemen;
000096
- o. Bantuan Biaya Izin Belajar adalah Bantuan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses penyusunan Tugas Akhir / Skripsi/Tesis.
BABII TUJUAN Paaal 2
Pemberian Izin Belajar Pagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan :
- a. Guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi;
- b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian professional PNS sebagai bagian pengembangan karier seorang PNS.
PERSYARATAN
Paaal 3
Persyaratan untuk mendapatkan izin Belajar, sebagai berikut:
- a. Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (aatuJ tahun terhitung sejak di angkat sebagai PNS;
- c. Diusulkan dan/atau direkomendasikan oleh Pimpinan Unit Organisasi PNS yang bersangkutan;
- d. Setiap unsur penilaian DP-3/SKP sekurang-kurangnya Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang di tempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. Pendidikan yang akan diikuti dilaksanakan ell luar Jam kerja serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. Tidak menuntut kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah;
- k. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- I. Program studi di dalam negeri yang akan di ikuti telah mendapatkan persetujuan/akreclltui minimal "B" dari Badan Akreditasi Nasional (BAN);
- m. Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili (Perkuliahan Kelas Jauh) dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas publik perguruan tinggi dengan mutu setara dengan program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut dan telah memperoleh alueclltaai "A" serta telah memllild Izln Penyelenggaraan Penclidilran Di Luar DomiaW oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia;
- n. Pendidikan yang akan diikuti terbit dengan tugu pokok dan dibutuhkan pada unit kerja yang bersangkutan;
- o. Pendidikan yang akan diikuti linier dengan pendidikan yang sudah ditempuh sebelumnya dan tidak menuntut Penempatan Dalam Jabatan Struktural atau Plnclah ke Fungsional Umum;
- p. Lulus seleksi atau lulus ujian di sekolah atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan.
BABIV
PROSEDUR DAN TATA CARA
Paal4
- (1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada sekolah atau perguruan tinggi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
- a. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS, yang dilegalisir oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
- b. Fotocopy Suat Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir, yang dilegalisir oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
- c. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan, yan � dilegalisir oleh pimpinan Satuan Kerja bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural.
- d. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Satuan Kerja dengan ketentuan:
6. 1). Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
7. 2). Bagi PNS di Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat rekomendasi izin belajar di tanda tangani .oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sin tang;
8. 3). Bagi PNS di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sin tang;
9. 4). Bagi PNS di Lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
10. 5). Bagi PNS di Lingkungan Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Kepala Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sin tang;
11. 6). Bagi Guru dan Pegawai Tata Usaha Sekolah, rekomendasi izin belajar di tanda tangani· oleh Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sin tang;
12. 7). Bagi PNS di Lingkungan Kantor Camat, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Camat, sementara untuk Camat rekomendasi di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
13. 8). Bagi PNS di Lingkungan Kantor Lurah, rekomendasi izin belajar di tanda tangani oleh Lurah dan Camat.
- e. Fotocopy DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
..
Surat Pemyataan:
1. Tidak Menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah dari PNS bersangkutan;
2. Kesanggupan Untuk Menanggung Sendiri Biaya Pendidikan dari PNS bersangkutan;
3. Tidak menuntut Penempatan Dalam Jabatan Struktural atau Pindah ke Fungsional Umum dari PNS bersangkutan;
- g. Surat Keterangan Kelulusan ujian masuk atau diterima sebagai pelajar I mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan;
- h. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis tangan oleh PNS bersangkutan;
6. i, Jadwal perkuliahan atau belajar dari lembaga pendidikan tempat PNS yang bersangkutan menempuh pendidikan;
- j. Berkas persyaratan izin belajar lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Permohonan sebagaimana diatur ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Satuan kerja yang bersangkutan disampaikan dengan Surat Pengantar/Usulan dari Pimpinan Satuan Kerja kepada Bupati Sintang melalui BKD Kabupaten Sintang;
- (3) BKD meneliti Usulan/Permohonan Izin Belajar yang bersangkutan beserta lampirannya;
- (4) Apabila Usulan/Permohonan beserta lampirannya memenuhi persyaratan, maka BKD menyampaikan Surat Izin Belajar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau ditandatangani.
BABV PEMBERIAN, PENOLAKAN DAN BANTUAN IZIN BELAJAR
Pemberian lzin Belajar Pasal 5
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 4
- (l) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pasal 4 dapat diberikan izin belajar;
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 5
- (l) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pasal 4 dapat diberikan izin belajar;
- (2) Pemberian tzm belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.
PenoJakau lzln Belajar Paaa16
PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 4, dapat ditolak permohonan izin belajamya.
Pua17
Penolakan terhadap permohonan izin belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.
BAB Ill - PERSYARATAN
Pasal 8
Untuk mendukung penyelesaian pendidikan, bagi PNS yang telah memperoleh surat izin belajar dan akan melaksanakan penelitian maka kepada yang bersangkutan dapat memperoleh bantuan izin belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PNS yang memperoleh izin belajar berkewajiban mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya.
Paul 10
PNS yang memperoleh izin belajar, apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan di luar jam kerja, berkewajiban mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan tersebut.
Paul •11
- ( 1) Apabila terjadi pergeseran kegiatan proses belajar mengajar di lembaga mengajar di Iembaga pendidikan tempat PNS belajar Wajib melapor secara tertulis kepada Pimpinan Satuan Kerjanya � an Tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawruan Kabupaten;
- (2) Pimpinan Satuan Kerja memberikan Pertimbangan keberatan a tau tidak keberatan atas pergeseran proses belajar mengajar tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten;
- (3) Apabila ## BAB VII PENCABUTAN IZIN BELAJAR Paul 13
BAB VI - KEWAJIBAN Paaal 9
Pasal 9
- (2) Pencabutan Izin Belajar sebaga'imana dimaksud ayat ( 1) pasal ini didasarkan pada surat usulan pencabutan izin belajar dari Pimpinan Unit Kerja tempat PNS yang mendapatkan izin belajar bertugas setelah sebelumnya memberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali kepada PNS yang bersangkutan. ,
Paul 14
BAB VI - KEWAJIBAN Paaal 9
Pasal 13
I
•
'
-,
Hal-ha! yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUANPENUTUP
BAB VI - KEWAJIBAN Paaal 9
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 27 Januari 2014 ...

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal, d T '(}14-J.v,.f'-,· � 't'-f ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG( ZULKIFLI HAJI AHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR g