PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 7 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2Ol1 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OLl tentang P4iak Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- l. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun f983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9262lr sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat
SALIIYAIT
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendahara€rn Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5Oa9);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah 7.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a652);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OLt tenta.ng Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 29ll Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 1); 9.
MEMUTUSI(AN:
CARA Menetapkan : PERA?URAN GUBERNUR TENTANG TATA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Didalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Pqjak dan Retribusi Daerah;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bab lain; 14.
- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pqiak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pqiak dan/atau bukan objek pajak, dar:-/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 15.
- Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pqiak yang temtang; 16.
- t7. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga;
- t8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pqiak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pqiak yang masih hams dibayar;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan paiak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak-pajak yang telah ditetapkan. t9.
BAB II - PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Piutang Pqiak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagrhan sudah kadaluarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
2. (21 Hak untuk melakukan penagrhan pajak meqjadi kadaluarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pdak, kecuali wqiib pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah
- (3) Identifikasi dan Registrasi Kendaraan Bermotor untuk piutang pajak tahun berikutnya yang tidak dapat ditagih lagi sama dengan Identifikasi dan Registrasi Kendaraan Bermotor piutang pajak yang sudah kadaluarsa dapat dihapuskan
4. {41 Piutang Pajak Daerah yang dapat diqiukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan yang tercantrrm dalam : a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. STPD;
- e. Surat KePutusan Pembetulan;
- f. Surat KePutusan Keberatan;
- g. Surat KePutusan Banding; atau
- h. Surat KePutusan Pengurangan
BAB II - PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN Pasal 2
Pasal 3
- (U Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) meskipun belum kadaluarsa dapat diajukan PenghaPusan aPabila :
- b. Objek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
- a. Objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembati;
- c. Subjek Pajak menutuP usaha;
- e. Objek pajak telah dicabut registrasinya berwenang' oleh instansi
- d. Subjek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris / Penan ggungi awabnYa;
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dibuatkan Berita Acara pemeriksaan oleh petrrgas dan diketahui Kepala Desa/ Kelurahan setemPat'
BAB III - PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH Pasal 4
Pasal 4
- (U Kepala Badan menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Gubernur selambatlambatnya minggu keempat bulan Januari;
- (21 Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U sebelum disampaikan kepada Gubernur dilakukan verifikasi faktual terhadap objek pajak;
- (3) Daftar Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:
- a. Nama wqiib pdak/pen€rnggung pajak;
- b. Alamat wajib peiak/penanggung pajak;
- c. Jenis Pajak Daerah;
- d. Tahun Pajak;
- e. Tanggal dan penetapan pqiak;
- f. Jumlah Pokok Pqiak yang akan dihapuskan;
- g. Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan;
- h. Alasan dihapuskan.
BAB III - PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH Pasal 4
Pasal 5
- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kepala Badan menghapuskan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U dari pembukuan piutang pqiak daerah.
Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah mendapatkan keputusan penghapusan piutang dihapus dari daftar piutang pajak daerah dan objek pajak dipindahkan ke dalam data objek tidak aktif.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH Pasal 4
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Pembina Utama Muda (IV/c) NrP.r9590227 198003 1 004
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Medan pada tanggal 7 Maret 2Ol7 GUBERNUR SUMATERA UTARA, TENGKU ERRY NURADI

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, SULAIMAN

Penetapan: Diundangkan di Medan pada tanggal 10 Maret 2Ol7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL7 NOMOR 7