PERATURAN BUPATI MA Nomor MOR Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELA YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BIMA
PERATURAN BUPATI BIMA NO MOR &lt;J01.j TAHUN 2017 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELA YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima.
1.
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang perizinan kepada masyarakat.
BAB III - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala DPM &amp; PTSP Kabupaten Bima dengan jenis pelayanan yaitu :
- a. Pelayanan perizinan;
- b. Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dan penandatanganan perizinan yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- (3) Penandatanganan izm sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala DPM dan PTSP atas nama Bupati.
Paaal s
Dalam hal penerbitan izin yang bersifat strategis, Kepala DPM dan PTSP harus melaporkan dan memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati.
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BAB III - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN Pasal 4
Pasal 6
- ( 1) Pelayanan perizinan meliputi :
- a. Penanaman Modal sebanyak 7 (tujuh) izin yaitu :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (merger).
- b. Pekerjaan Umum sebanyak 2 (dua) izin yaitu ;
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK};
- c. Lingkungan Hidup sebanyak 2 {dua) izin yaitu :
1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Tempat Usaha (ITU)
- d. Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 7 (tujuh) izin yaitu:
1. Tanda Daftar Industri;
2. Tanda Daftar Perusahaan;
3. Tanda Daftar Gudang;
4. Izin U saha Perdagangan;
5. Izin Usaha Industri;
6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
7. Izin Usaha Toko Modem.
- e. Pariwisata sebanyak 7 (tujuh} izin yaitu :
1. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
2. Izin Usaha Rumah Makan;
3. Izin Usah Salon Kecantikan;
4. Izin Usaha Hotel;
5. Izin U saha Biro/ Agen Perjalanan Wisata;
6. lzin Usaha Pondok Wisata;
7. Izin Usaha Wisata Tirta.
- f. Pendidikan sebanyak 1 (satu) izm yaitu Izin Lembaga Pelatihan Kerja/ Kursus.
- g. Kesehatan sebanyak 14 (Empat belas) izin yaitu :
1. Izin Mendirikan K.linik;
2. Izin Operasional Klinik;
3. Izin Praktek Bidan;
4. Izin Kerja Bidan;
5. Izin Praktek Perawat;
6. Izin Kerja Perawat;
7. Izin Kerja Perawat Anastesi;
8. Izin Tukang gigi;
9. Izin Apotek;
10. Izin Toko Obat;
11. Izin Optik;
12. Izin Pengobatan Tradisional;
13. Izin Air Minum Dalam Kemasan;
14. Izin Air Minum Isi Ulang.
- h. Perhubungan sebanyak 3 (tiga) izin yaitu :
1. Izin Usaha Angkutan Darat clan Laut;
2. Izin Trayek Angkutan Darat;
3. Izin Operasi Angkutan Darat.
1. Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan sebanyak 5 (lima) izin yaitu:
1. Izin Praktek Dokter Hewan;
2. Izin Pemotongan Hewan;
3. Izin Usaha Perkebunan;
4. Izin Usaha Petemakan;
5. Izin Pendirian Keramba Apung.
- (2) Pelayanan Non Perizinan meliputi :
- a. Pembatalan / Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
- b. Layanan Infonnasi dan Penanganan Pengaduan;
- c. Penjaringan dan perhitungan pajak mineral non logam dan batuan;
- d. Penjaringan dan perhitungan pajak air tanah.
BABV
TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS
Paaal 7
- (1) Perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
BAB III - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN Pasal 4
Pasal 7
- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada basil kajian normatif dan/atau basil pemeriksaan lapangan; --.
BAB III - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN Pasal 4
Pasal 8
- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada basil kajian normatif dan/atau basil pemeriksaan lapangan; --.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis;
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/ a tau pemeriksaan lapangan disertai berita acara basil pemerikasaan lapangan.
BABVI KOORDINASI DAN PELAPORAN
Paaal 9
- (1) Kepala DPM dan PTSP melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Kepala DPM dan PTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
KETENTUANPERALIHAN
BAB VII - KETENTUANPERALIHAN
Pasal 10
Dengan ditetapkannya peraturan ini maka seluruh perizman yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.
BAB VII - KETENTUANPERALIHAN
Pasal 11
Standard Operating Procedure ( SOP ) dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPM dan PTSP ## BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6};
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 41) ;-
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 43); e
7. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
8. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Birna Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
9. 14.Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Birna Tahun 2016 Nomor 358).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIMA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.ksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bima;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
5. Perangkat daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bima, terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, lnspektorat, dinas, badan dan kecamatan;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu i:,ntu, yang selanjutnya disebut DPM dan PTSP adalah perangkat daerah Kabupaten Bima dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Kepala DPM dan PTSP adalah Kepala DPM dan PTSP Kabupaten Bima;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pernanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala DPM dan PTSP ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPM dan PTSP Kabupaten Bima dalam pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang perizinan kepada masyarakat.
- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala DPM &amp; PTSP Kabupaten Bima dengan jenis pelayanan yaitu :
- a. Pelayanan perizinan;
- b. Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dan penandatanganan perizinan yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- (3) Penandatanganan izm sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala DPM dan PTSP atas nama Bupati.
Paaal s
Dalam hal penerbitan izin yang bersifat strategis, Kepala DPM dan PTSP harus melaporkan dan memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati.
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BABIV Pasal 6
- ( 1) Pelayanan perizinan meliputi :
- a. Penanaman Modal sebanyak 7 (tujuh) izin yaitu :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (merger).
- b. Pekerjaan Umum sebanyak 2 (dua) izin yaitu ;
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK};
- c. Lingkungan Hidup sebanyak 2 {dua) izin yaitu :
1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Tempat Usaha (ITU)
- d. Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 7 (tujuh) izin yaitu:
1. Tanda Daftar Industri;
2. Tanda Daftar Perusahaan;
3. Tanda Daftar Gudang;
4. Izin U saha Perdagangan;
5. Izin Usaha Industri;
6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
7. Izin Usaha Toko Modem.
- e. Pariwisata sebanyak 7 (tujuh} izin yaitu :
1. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
2. Izin Usaha Rumah Makan;
3. Izin Usah Salon Kecantikan;
4. Izin Usaha Hotel;
5. Izin U saha Biro/ Agen Perjalanan Wisata;
6. lzin Usaha Pondok Wisata;
7. Izin Usaha Wisata Tirta.
- f. Pendidikan sebanyak 1 (satu) izm yaitu Izin Lembaga Pelatihan Kerja/ Kursus.
- g. Kesehatan sebanyak 14 (Empat belas) izin yaitu :
1. Izin Mendirikan K.linik;
2. Izin Operasional Klinik;
3. Izin Praktek Bidan;
4. Izin Kerja Bidan;
5. Izin Praktek Perawat;
6. Izin Kerja Perawat;
7. Izin Kerja Perawat Anastesi;
8. Izin Tukang gigi;
9. Izin Apotek;
10. Izin Toko Obat;
11. Izin Optik;
12. Izin Pengobatan Tradisional;
13. Izin Air Minum Dalam Kemasan;
14. Izin Air Minum Isi Ulang.
- h. Perhubungan sebanyak 3 (tiga) izin yaitu :
1. Izin Usaha Angkutan Darat clan Laut;
2. Izin Trayek Angkutan Darat;
3. Izin Operasi Angkutan Darat.
1. Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan sebanyak 5 (lima) izin yaitu:
1. Izin Praktek Dokter Hewan;
2. Izin Pemotongan Hewan;
3. Izin Usaha Perkebunan;
4. Izin Usaha Petemakan;
5. Izin Pendirian Keramba Apung.
- (2) Pelayanan Non Perizinan meliputi :
- a. Pembatalan / Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
- b. Layanan Infonnasi dan Penanganan Pengaduan;
- c. Penjaringan dan perhitungan pajak mineral non logam dan batuan;
- d. Penjaringan dan perhitungan pajak air tanah.
BABV
TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS
Paaal 7
- (1) Perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada basil kajian normatif dan/atau basil pemeriksaan lapangan; --.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis;
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/ a tau pemeriksaan lapangan disertai berita acara basil pemerikasaan lapangan.
BABVI KOORDINASI DAN PELAPORAN
Paaal 9
- (1) Kepala DPM dan PTSP melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Kepala DPM dan PTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
KETENTUANPERALIHAN
Dengan ditetapkannya peraturan ini maka seluruh perizman yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.
Standard Operating Procedure ( SOP ) dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPM dan PTSP ## BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bima Nomor 002 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 14
&gt;
A Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Pual 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita · Daerah Kabupaten Bima. Diundangkan pada tanggal : Bima : 8 F..rchrutt--,-;2017 BRITA DABRAII KABUPATBII BDIA TAIIUII :J017 BOKOR ... 1ti ,.