Unknown BUPATI TANJUNGJABUNGTIMUR Nomor TAHUN2017 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATASPERATURAN BUPATI TANJUNGJABUNGTIMUR NOMOR11TAHUN2011 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNGTIMUR BUPATI TANJUNGJABUNGTIMUR, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat a.
babwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Tim Nomor 11 Tabun 2011 tentang Tunjangan Kesejahtera Daerab di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabun Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun 2016 belum menampung Organisasi Perangkat Daer yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjun Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan da Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu melakuk Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabu~ Timur Nomor 11 Tabun 2011 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupate Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentuk Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Mu 0 Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nom r 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangu , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupat Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indones a Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20d4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
Menetapkan:
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20141 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tel diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedu Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomo 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timu Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahu 2011 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkung Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daer Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deng Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabun Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tunjang Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupate Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjun Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATl PERATURANBUPATITANJUNGJABUNG TIMURNOMOR 11 TAHU 2011 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH I LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNq7 TIMUR.
~
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :
Pasal 7
- (1) PNS yang mengalami mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I ditetapkan, TKDtidak dibayarkan dan pembayarannya dapat dilakukan setelah APBDtahun berikutnya ditetapkan.
2. (2)PNS yang mengalami mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian menduduki jabatan struktural dan I atau Pegawai Pusat yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebelumnya menerima TKDkemudian mengalami mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timu setelah APBDditetapkan, TKDtetap dibayarkan.
3. (3)PNS yang mengalami mutasi antar SKPD di lingkung Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ataupu Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, T tetap dibayarkan.
4. (4)CPNS yang diangkat dan resmi melaksanakan tugas d' lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timu setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapa Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, TKDtidak dibayarkan d -f~embayarannya dapat dilakukan setelah APBD tahu
...
~.
DITEUTIKEBENARANNv)ge ikutnya ditetapkan.
bag Hukum dan Perundang-undan~an
It
Drs. MAROLOP SIMANJUN1AK
- (5)P S yang diperbantukanjdipekeIjakan pada Instansi lain yan te mendapat remunerasi atau tunjangan kinerja, TKDtid di ayarkan.
Pembina Tk. 1(IV/b)
Pasal II
NIP. 196310011985031 OOb
L..--------~'T.:ImmtJ Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daer Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Distribusi: ## Tembusan KepadaYth:

Penandatangan: - 1.Gubemur Jambi Cq. Kepala BKDProvinsiJambi di Jambi. 2. Ketua DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak. 3. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak. 4. Yangbersangkutan.