PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2000 tentang PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
4. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
5. Menteri adalah Menteri yang bertangggung jawab dalam bidang konstruksi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Lingkup pengaturan pembinaan jasa konstruksi meliputi bentuk pembinaan, pihak yang dibina, penyelenggara pembinaan serta pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan.
Bagian Pertama
Umum
BAB II - PENYELENGGARA PEMBINAAN
Pasal 3
Bentuk pembinaan jasa, kontruksi meliputi :
- a. pengaturan
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan
BAB II - PENYELENGGARA PEMBINAAN
Pasal 4
- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggara pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. usaha orang perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
- a. intitusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. orang perseorangan
- c. badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
Bagian Kedua
Pembinaan terhadap Penyedia Jasa
BAB II - PENYELENGGARA PEMBINAAN
Pasal 5
- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
BAB II - PENYELENGGARA PEMBINAAN
Pasal 6
- (1) Pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan :
1. menetapkan kebijakan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi.
2. menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan meliputi :
1. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
2. pengembangan usaha termasuk upaya mendorong kemitraan funsional yang sinergis;
3. dukungan lembaga keuangan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan;
4. dukungan lembaga pertanggungan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh jaminan pertanggunganjawaban risiko;
5. peningkatan kemampuan teknologi sistem informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jasa konstruksi mengenai :
1. persyaratan perizinan;
2. ketentuan ketehnikan pekerjaan konstruksi;
3. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
4. ketentuan keselamatan umum;
5. ketentuan ketenagakerjaan;
6. ketentuan lingkungan;
7. ketentuan tata ruang;
8. ketentuan tata bangunan;
9. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat didekonsentrasikan atau ditugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB II - PENYELENGGARA PEMBINAAN
Pasal 7
- (1) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai :
- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Propinsi dilakukan dengan cara :
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi.
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyusunan;
- d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Kota menyelenggrakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.
- d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
Bagian Ketiga Pembinaan terhadap Pengguna Jasa
5. ketentuan ...
- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Pembinaan ...
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
BAB II - PENYELENGGARA PEMBINAAN
Pasal 9
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:
- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan ketehnikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
Bagian Keempat Pembinaan terhadap Masyarakat
BAB II - PENYELENGGARA PEMBINAAN
Pasal 10
Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuh kembangkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.
BAB II - PENYELENGGARA PEMBINAAN
Pasal 11
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :
- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan ketehnikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat.
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untk turut serta mencegah terjadninya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan kesehatan umum.
Bagian Kelima Tata Laksana Pembinaan
BAB II - PENYELENGGARA PEMBINAAN
Pasal 12
- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 dapat dilakukan bersama-sama dengan Lembaga.
- (2) dalam hal Lembaga Daerah belum berbentuk, maka pembinaan jasa konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama Lembaga Nasional.
BAB II - PENYELENGGARA PEMBINAAN
Pasal 13
- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri, unit kerja yang ditunjuk oleh Gubernur, unit kerja yang ditunuuk oleh Bupati/Walikota dan Lembaga bertugas :
- a. menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan;
- b. melaksanakan pembinaan;
- c. melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban
- (2) Rencana dan program pembinaan jasa konstruksi disusun dengan ## BAB III PEMBIAYAAN
BAB II - PENYELENGGARA PEMBINAAN
Pasal 14
Bagian Kelima ...
-7 - dilakukan oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi diatur sebagai berikut :
Pembinaan ...
- a. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan otonimi daerah dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Kota diatur sebagai berikut :
- a. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksana tugas pembantuan dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas otonomi daerah dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur oleh Lembaga yang bersangkutan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan jasa konstruksi yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diubah atau diatur kembali ## BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lemabaran Negara Republik Indonesia. pada tanggal : 30 Mei 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Penetapan: Diundangkan di : Jakarta Pada tanggal : 30 Mei 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. ## BONDAN GUNAWAN ABDURRAHMAN WAHID
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 30 TAHUN 2000
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
## UMUM
Pembangunan Nasional di bidang jasa konstruksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Agar keikutsertaan masyarakat pada umumnya. masyarakat jasa konstruksi pada khususnya tersebut dilakuakn dengan penuh kesadaran, keterbukaan, sukarela, efektif serta efisien , tertib dan tidak menimbulkan konflik, perlu adanya kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya, masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelengaraan pekerjaan konstruksi.
Untuk itu sesuai dengan
PENJELASAN
Pasal 33
Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperlukan upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan