PERATURAN BUPATI BI Nomor 33 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Hkmsetdawktb 016126
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Wakatobi.
6.7. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Jabatan Struktural di lingkungan Inspektorat Kabupaten Wakatobi. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
2. 7.9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
8.10. Kelompok jabatan Fungsional Auditor adalah pelaksana pemeriksa dan pengawas KeuanganJabatan Fungsional Auditor, yang selanjutnya disebut Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9.11. Kelompok jabatan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah pelaksana pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan diluar
Hkmsetdawktb 016126
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt, English (United States)
Formatted: Font: 12 pt, English (United States)
pengawasan keuangan.Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan, pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Hkmsetdawktb 016126
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. pelaksanan adminstrasi Inspektorat Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Hkmsetdawktb 016126

## Pasal 9

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati membina, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan serta membina hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum perkantoran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program penyusunan kerja pengawasan;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah;
- d. penyusunan bahan data dan pembinaan teknis fungsional Daerah;
- e. penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan data penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
7. f.g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Inspektorat Daerah;
9. g.i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

Hkmsetdawktb 016126

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi penyelenggaraan perencanaan pengawasan, pembinaan, penyusunan pedoman dan standar di bidang pengawasan.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan laporan, memantau tindak lanjut hasil evaluasi pengawasan, memutahirkan data hasil audit aparat pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian perkantoran, koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan.

## Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Wilayah I

## Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap Perangkat Daerah, meliputi :
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;

Hkmsetdawktb 016126

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi;
6. Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi;
7. Sekretariat Kecamatan Wangi-Wangi;
8. Sekretariat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
10. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi;
11. seluruh desa di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
12. UPT Dinas Kesehatan di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
13. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan WangiWangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- b. pengevaluasian dan pengedalian sistem intern pemerintah;
- c. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- d. evaluasi pertangungjawaban keuangan pemerintah ;
- e. pengkoordinasian pengawasan atas pengelolaan dana desa;
- f. pengawasan atas pengelolaan pendapatan asli daerah;
- g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah II

## Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

Hkmsetdawktb 016126

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap Perangkat Daerah, meliputi :
1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
3. Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
6. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi;
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi;
9. Sekretariat Kecamatan Kaledupa;
10. Sekretariat Kecamatan Kaledupa Selatan;
11. seluruh desa di Kecamatan Kaledupa dan Kecamatan Kaledupa Selatan;
12. UPT Dinas Kesehatan di Kecamatan Kaledupa dan Kecamatan Kaledupa Selatan;
13. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Kaledupa dan Kecamatan Kaledupa Selatan.
- b. reviu rencana kerja anggaran;
- c. reviu Rencana Kerja, Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. evaluasi laporan akuntabilitas instansi Pemerintah;
- e. pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan aset Daerah;
- f. pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengwasan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima Inspektur Pembantu Wilayah III

## Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan.

Hkmsetdawktb 016126

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap Perangkat Daerah, meliputi :
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi;
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi;
8. Sekretariat Kecamatan Tomia;
9. Sekretariat Kecamatan Tomia Timur;
10. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Wakatobi;
11. seluruh desa di Kecamatan Tomia dan Kecamatan Tomia Timur;
12. UPT Dinas Kesehatan di Kecamatan Tomia dan Kecamatan Tomia Timur;
13. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Tomia dan Kecamatan Tomia Timur.
- b. evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pemantauan pelaksanan peraturan perundang-undangan;
- d. pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur sipil negara;
- e. pengawasan atas pengelolaan kegiatan, perekonomian dan sumber daya alam;
- f. pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengwasan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hkmsetdawktb 016126

## Bagian Keenam Inspektur Pembantu Wilayah IV

## Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan klarifikasi, pemeriksaan dan pengusutan terhadap kasus pengaduan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan perusahaan daerah dan pendalaman pemeriksaan terhadap hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya yang mengandung unsur korupsi, kolusi dan nepotisme serta melaksanakan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap Perangkat Daerah, meliputi :
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wakatobi;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi;
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi;
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi;
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wakatobi;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wakatobi;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi;
9. Sekretariat Kecamatan Binongko;
10. Sekretariat Kecamatan Togo Binongko;
11. seluruh desa di Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko;
12. UPT Dinas Kesehatan di Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko,

Hkmsetdawktb 016126

13. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko.
- b. evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pemantauan pelaksanan peraturan perundang-undangan;
- d. pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur sipil negara;
- e. pengawasan atas pengelolaan kegiatan, perekonomian dan sumber daya alam;
- f. pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketujuh

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 22

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan, mengkoordinasikan, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- b. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan tugas pengawasan dalan kegiatan reviu;
- g. pelaksanaan tugas pengawasan dalan kegiatan pemantauan;
- h. pelaksanaan tugas pengawasan dalan kegiatan pengawasan lain;
- i. pelaksanaan tugas pengawasan, membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

## Pasal 24

Hkmsetdawktb 016126

Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah;
- b. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembatuan;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

## Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari 7 (tujuh) jenjang Jabatan :
- a. Auditor Ahli Utama;
- b. Auditor Ahli Madya;
- c. Auditor Ahli Muda;
- d. Auditor Ahli Pratama;
- e. Auditor Ahli Penyelia;
- f. Auditor Ahli Lanjutan ;
- g. Auditor Ahli Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari jenjang Jabatan :
- a. Pengawas Pemerintahan Madya;
- b. Pengawas Pemerintahan Muda;
- c. Pengawas Pemerintahan Pertama.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah dapat mengembangkan karier baik dalam Jabatan Fungsional maupun pada Jabatan Struktural di lingkungan organisasi pengawasan dan diluar organisasi pengawasan.

Hkmsetdawktb 016126

- (4) Mutasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah pegawai aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 28

- Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kedalam Inspektur Pembantu dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisas dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Inspektorat Daerah serta dengan instansi lain diluar Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 30

Hkmsetdawktb 016126

Inspektur wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 31

Inspektur, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 32

Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 36

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris melakukan tugastugas Inspektur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Inspektur.

## Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN

Hkmsetdawktb 016126

## PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris dan Inspektur Pembantu lingkup Inspektorat Daerah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian lingkup Inspektorat Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Inspektorat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten wakatobi (Berita daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi

pada tanggal 13-12-2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

Hkmsetdawktb 016126

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR

: 33 TAHUN 2016

TANGGAL : 13-12-2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS

DAN

FUNGSI

SERTA

TATA

KERJA

INSPEKTORAT

DAERAH

KABUPATEN WAKATOBI


Hkmsetdawktb 016126

17

BUPATI WAKATOBI, TTD/CAP ARHAWI