PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun I 994 (Lernbaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3C,85) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor I O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Tahun ·2004 Nomor 53, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tumbahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. 1 1 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor I 08, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548); 9. 1 3 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcrnerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahau Lembaran Negara Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4 J , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 15. Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor4l38); 16. Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4139); ft - 17 . Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENT ANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA
BUP A TI W AJO,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kcbijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalarn Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun I 994 (Lernbaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3C,85) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor I O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Tahun ·2004 Nomor 53, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tumbahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. 1 1 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor I 08, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
9. 1 3 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcrnerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahau Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4 J , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor4l38);
16. Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4139); ft
- 17 . Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Tahun 2004 Nomor 90, ;Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Dacrah (Lembaran , Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nomor 4629); Negara tentang Rakyat Negera Negara
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nomor 4502); tentang Negara
19. Peraturan Pemerintah Nomnor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nomor 4503); Negara
20. Peraturan Pemerintah Nomor '54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); Negara
- 21 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor 4575); Negara
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah: Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 24 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Talun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 25 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah/Iberkurang)
Rp.
614.752.970.121,00
Rp. 84.054.216.496,00
Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus/(Defisit) seteiah Perubahan
Rp.698.807.186.617,00 v
Rp.(I 81.994.049.624,42)
3. Pembiayaan
- a. Pencrimaan
- I) Semula
- 2) Bertarnbah/tberkurang)
Rp.
1 32.811.488.012,00
Rp.
56.449.636.484,42
Sisa lebih pernbiayaan auggaran setelah perubahan
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
J umlah Pembiayaan neto setelah perubahan
Rp.189.261.124.496,42 •·
4.172.183.035,00
3.094.891.837.,00
Rp. 7.267.074.872,00 •
Rp.181 .. 994.049.624,42
Rp. 0,00
Rp.
- Rp. I ) Semula
- 2) Bertam bah/(berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran
Pasal 1
## (1) Belanja Daeral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
Pasal 2
10.624.091.591,58
24.313.750.000,00 Rp.
Rp.
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- I ) Sernula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
453.932.631.896,00
J urnlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
- b. Dana Perimbangan
- I ) Semula
Rp. 34.937.841.591,58
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
5.503.482.357,00
Jurnlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp.459.436.114.253,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- I ) Sernula
Rp.
7.867.283.248,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
14.571.897.900,00
3.269.372. 900,00 Rp.
25.000.000,00
Rp .
Jurnlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 22.439.181.148,00
(2) Pendapatan as! i daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- I ) Sernula
- 1) Bertambah/(berkurang)
. 1 umlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp. 3.294.372.900,00
- b. Retribusi daerah
| | l) | Semula | Rp. | 7.901.277.100,00 | 7.901.277.100,00 | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 49.754.000,00 | 49.754.000,00 | |
| | Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | 7.951.031. l 00,00 |
| c. | Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan | Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan | Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan | Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan | Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan | Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan |
| | !). | Semula | Rp. | 5.200.000.000,00 | 5.200.000.000,00 | |
| | 2) | Bertarn bah/(berkurang) | Rp. | 623 .686.000,00 | 623 .686.000,00 | |
| | Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 5.823.686.000,00 |
| | Setelah perubahan | Setelah perubahan | Setelah perubahan | Setelah perubahan | Setelah perubahan | Setelah perubahan |
| cl. | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah |
| | I) | Semula | Rp. | 7.943.100.000,00 | 7.943.100.000,00 | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 9.925.6.51.591,58 | 9.925.6.51.591,58 | |
| | Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. | 17.868.751.591,58 |
| | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf b terdiri | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf b terdiri | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf b terdiri | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf b terdiri | dari | jenis pendapatan : |
| a. | Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak |
| | l) | Semula | Rp. | 62.213.632.896,00 | 62.213.632.896,00 | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.503 .482.357,00 | 5.503 .482.357,00 | |
| | Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 67.717.115.253,00 |
| b. | Dana alokasi umum | Dana alokasi umum | Dana alokasi umum | Dana alokasi umum | Dana alokasi umum | Dana alokasi umum |
| | l) | Semula | Rp. | 336.187.999.000,00 | 336.187.999.000,00 | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | 0,00 | |
| | Jumlah dana alokasi urnum setelah perubahan | Jumlah dana alokasi urnum setelah perubahan | Jumlah dana alokasi urnum setelah perubahan | Jumlah dana alokasi urnum setelah perubahan | Rp.336.187.999.000,00 | Rp.336.187.999.000,00 |
| c. | Dana alokasi khusus | Dana alokasi khusus | Dana alokasi khusus | Dana alokasi khusus | Dana alokasi khusus | Dana alokasi khusus |
| | l) | Semula | Rp. | 55.531.000.000,00 | 55.531.000.000,00 | |
| | 2) | Bertambah/iberkurang) | Rp. | 0,00 | 0,00 | |
| | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada | ayat | (I) huruf c terdiri |
| | jenis pendapatan : | jenis pendapatan : | jenis pendapatan : | jenis pendapatan : | | |
| a. | | | | | | |
| | l) | Sernula | Rp. | | 0,00 | |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | | 0,00 | |
| b. | Jumlah | pendapatan hibah setelah | perubahan | | Rp. | 0,00 |
| | Dana Darurat | Dana Darurat | Dana Darurat | Dana Darurat | | |
| | 1) | Semula | Rp. | | 0,00 | |
| | 2) | Bertambah/tberkurang) | Rp. | | 0,00 | |
| | Jumlah dana darurat setelah perubahan | Jumlah dana darurat setelah perubahan | Jumlah dana darurat setelah perubahan | Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- C Dana Bagi Hasil Pajak
- 1) Semula
Rp.
6.075.062.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlal dana bagi hasil pajak setelah perubahan
6,075.062.000,00
- d Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) Senula
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang
Rp.
2.751.540.000,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 2.751.540.000,00
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- 1 ) Semula
1.601.221.248,00
- 2) Bertambaly(berkurang)
Rp.
11.820.357.900,00
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah
Rp. 13.421.579.148,00
Daerah lainnya setelah perubahan
f. Sumbangan dari OrganisasilLembaga tertentu/Peorangan atau ketiga pihak
- 1) Semula
Rp.
191.000.000,00
- 2) Berlambah/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah Sumbangan dari Organisasi/Lembaga tertentulperorangan
Atau ketiga setelal perubahan pihak
191.000.000,00
Pasal 3
Belanja Daeral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a Belanja Tidak Langsung
- 1) Senula
Rp. 273,404.456.389,00
- 2) Bertambaly (berkurang)
Rp.
48.595.186.603,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
Rp.321.999.642.992,00
- b Belanja Langsung
- 1) Semula
341.348.513.732,00
- 2) Bertambaly(berkurang)
Rp.
35.459.029.893,00
Jumlal belanja langsung setelah perubahan
Rp.376.807.543.625,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja pada
- Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp
- Bertambah/(berkurang)
Rp
23.431.630.277,00
Jumlal belanja pegawai setelah perubahan
Rp.254.296.109.002,00
- b Belanja bunga
- Semula
500.000.000,00
- 2) Bertambal/(berkurang)
Rp.
(200.000.000,00)
Jumlah belanja bunga setelah perubahan
300.000.000,00
Rp.
Rp.
Rp.
- c Belanja subsidi
- 1) Semula
Rp
0,00
- 2) Bertambal/(berkurang) Rp
0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
Rp. 0,00
- d. Belanja hibah
- 1 )
- Semula Rp.
11.944.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp
9.037.971.250,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp. 20.981.971.250,00
- e Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
Rp
6.159.059.165,00
- 2) Bertambal (berkurang)
Rp
16.637.197.900,00
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp. 22.796.257.065,00
- f Belanja bagi hasil
- Semula Rp.
0,00
- 2) Bertambaly (berkurang) Rp.
0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp.
0,00
- Belanja bantuan keuangan
- 1) Semula
Rp.
22.609.042.496,00
- 2) Bertambal/(berkurang) Rp.
0,00
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
22.609,042.496,00 Rp.
- h Belanja tidak terduga
- 1 ) Semula
Rp 1.327.876.003,00
- 2) Bertambal/(berkurang)
Rp.
(311.612.824,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
1.016.263.179,00 Rp.
- Belanja langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja (3) pada
- a Belanja pegawai
- Semula 1 )
26.728.022.467,00
- 2)
- Bertanbal/(berkurang) Rp
3.778.647.375,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 30.506.669.842,00
- b Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
Rp.
79.800.703.018,00
- 2) Bertambal/(berkurang)
Rp.
18.327.133.443,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp 98.127.836.461,00
- Belanja Modal
- 1) Semula
234.819.788.247,00
- 2) Bertambal/(berkurang)
Rp.
13.353.249.075,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp.248.173.037.322,00
Rp.
Rp.
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari
| | Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 1 ) | Semula | Rp Rp. | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.189.261.124.496,42 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.189.261.124.496,42 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.189.261.124.496,42 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.189.261.124.496,42 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.189.261.124.496,42 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.189.261.124.496,42 |
| b | Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00 | Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00 | Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00 | Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00 | Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00 | Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00 |
| | 1) | Semula | Rp. | 4.172.183.035,00 | 4.172.183.035,00 | 4.172.183.035,00 |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.094.891.837,00 | 3.094.891.837,00 | 3.094.891.837,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 7.267.074.872,00 | |
| | Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan pada | Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan pada | Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan pada | Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan pada | Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan pada | Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan pada |
| 2 _ | SiLPA talun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 | SiLPA talun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 | SiLPA talun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 | SiLPA talun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 | SiLPA talun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 | SiLPA talun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 |
| | 1) | Semula | Rp. | 132.811.488.012,00 | 132.811.488.012,00 | 132.811.488.012,00 |
| | 2) | Bertambal(berkurang) | Rp. | 56.449.636.484,42 | 56.449.636.484,42 | 56.449.636.484,42 |
| | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp.189.261.124.496,42 | Rp.189.261.124.496,42 |
| b | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. |
| | 1 ) | Semula | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) | Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlal pencairan dana cadangan setelah perubahan | Jumlal pencairan dana cadangan setelah perubahan | Jumlal pencairan dana cadangan setelah perubahan | Jumlal pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 |
| | 1) | Semula | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | 0,83 |
| d | Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 |
| | | Semula | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| e | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 |
| | 1 ) | Semula | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp | 0,0o |
| f. | Setelah perubahan | Setelah perubahan | Setelah perubahan | Setelah perubahan | Setelah perubahan | Setelah perubahan |
| f. | Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 | Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 |
| f. | 1 ) | Semula | Rp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f. | | Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f. | Jumlah penerimaan piutang daerali setelah perubalan | Jumlah penerimaan piutang daerali setelah perubalan | Jumlah penerimaan piutang daerali setelah perubalan | Jumlah penerimaan piutang daerali setelah perubalan | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaiman dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan pada
- a Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- 1 ) Senula
Rp.
0,00
- 2) Bertanbah/(berkurang) Rp.
0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah
Rp. 0,00
- b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00
- 1)
- Semula Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang) 0,00 Rp.
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
Rp.
0,00
- Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 500.000.000,00
- 1)
- Semula Rp. 500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(300.000.000,00)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Rp.
200.000.000,00
Setelah perubahan
- d
- Pemberian pinjaman daeral sejumlah Rp. 500.000.000,00
- 1)
- Semula Rp. 500.000.000,00
- 2) Bertambal/(berkurang)
Rp.
0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah
Rp.
500.000.000,00
Setelah perubahan
- Pembayaran Utang Pihak Ketiga sejumlah Rp. 6.567.074.872,00
- 1 ) Semula
Rp.
3.172.183,035,00
- 2) Bertambal/(berkurang)
Rp.
3.394,891.837,00
Jumlah Pembayaran Utang Pihak Ketiga setelah perubahan
6.567.074.872,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari pasal

- 1 Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;

- 2 Lampiran Il

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

- 3 Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Organisasi SKPD; Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;

- 4 Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- 5 Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;


- 8 Lampiran VIII

- '6. VI Lampiran

- VII 7 Lampiran

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;

## Pasal 6

Wajo menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Bupati daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan:

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Agar setiap orang penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

Diundangkan di Sengkang


SEKRETARIS DAERAH KAB.

Pada tanggal

23 Oktober 2008

WAJO €

Drs\_H M\_NATSRIAUEIK MSi

Pangkat

Pembina Tingkat I

NIP

010 086 176

DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2008 NOMOR 9 LEMBARAN

IANGG/IL


Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;