PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 42 Tahun 2014 tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG (berlaku 31 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan .Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang;
Mengingat
..
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 ten tang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
1
::.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 . Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 13 Tahun 2006 tentang Pedaman Pengelalaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 21 Tahun 2011 tentang Perubahan · Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 13 Tahun 2011 tentang Pedaman Pengelalaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2011Namor310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Namar 1425);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pakok-Pakok Pengelalaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2008 Namar 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kata Singkawang Nomar 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kata Singkawang Namar 14);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikata ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang .
2. Walikota adalah Walikota Singkawang
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Singkawang
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang , termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut
8. Sistem adalah suatu susunan secara teratur dari kegiatan kegiatan yang saling bergantung pada prosedur-prosedur yang berhubungan dan saling melengkapai serta memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari suatu kegiatan organisasi yang penting
9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. SAP berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui, pendapatan, beban aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
12. Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal Efektif.
13. Sistem Akuntansi Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian Sistemetik dan prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja tranfer surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
16. Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih yang selanj~tnya dissingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal SiLPA/SiKPA koreksi dan SAL akhir.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisis keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
18. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
19. Laporan Arus Kas selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
20. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal surplus/defisit LO koreksi dan ekuitas akhir.
21. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan tentang
PENJELASAN
Pembukaan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan memadai.
22. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntasi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
23. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan · bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Bendaraha umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
26. Kuasa bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas sebagaian tugas BUD.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /barang.
28. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
29. Pejabat Penatausahan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
31. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
32. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
33. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
34. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pada SKPD.
35. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum daerah yang menambah saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak penmerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
36. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
37. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar/nilai kekayaan\_ bersih dalam tahun anggaran bersangkutan
38. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
39. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
40. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh · pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi clan/ atau sosial di masa akan depan diharapkan akan diperoleh, baik oleh pemerintah daerah atau masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
41. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah
42. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
43. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsulidasi.
44. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan SKPD sehingga tersaji sebagai laporan keuangan pemerintah Kota Singkawang.
45. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
46. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
47. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara Sistematis sebagai pedomen dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
## BAB II
## TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
##
PENJELASAN
Pasal 2
• - (1) Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman bagi SKPKD dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka penerapan SAP berbasis Akrual. - (2) Ruang lingkup Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat(l) meliputi: ## a. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan - b. Bagan Akun Standar (BAS). ## BAB III ## SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PENJELASAN
Pasal 3
- (1). Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. - (2). Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BAB IV

## BAGAN AKUN STANDAR

## Pasal 4

- (1) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pedoman bagi pemerintah Kota Singkawang dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan.
- (3) Rincian bagan akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5 •

- ( 1). Penerapan Peraturan W alikota Singkawang yang mengatur ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang berlaku mulai tahun anggaran 2015.
- (2). Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Singkawang .

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 31 Desember 2014 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang psada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Pembina


NIP. 19681016 199803 1 004