PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang PERWILAYAHAN KOMODITAS UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KOTA KENDARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sektor pertanian mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan dan kehidupan , oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa beberapa produk pertanian di Kota Kendari merupakan sumber daya unggulan, yang berpotensi untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perwilayahan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian di wilayah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Peruntukan Pertanian;
- 7 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 /permnetan/CT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- 9 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- 10\_ Peraturan Daeran Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan kelima Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015, Nomor 9);
- 1l. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012, Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERWILAYAHAN KOMODITAS UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN II WILAYAH KOTA KENDARI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kota Kendari;
- 2 Pemerintah Daerah adalal Pemerintall Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
- 4 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya di singkat BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Kendari;
5. Masyarakat adalah orang dan atau perseorangan, kelompok orang komponen sosial perorangan atau lembaga yang bermukim di wilayah Kota Kendari;
- 7 Gabungan kelompok Tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
- 6 Kelompok Tani yang selanjutnya disebut poktan adaleh kumpulan petari / peternak / pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
8. Asosiasi Pertanian adalah kunpulan dari gabungan kelompok pertanian yang mempunyai tujuan bersama dengan jeruis usaha yang sama.
- 9 Korporasi Pertanian adalah gabungan perusahan pertanian yang memiliki badan hukum dan bertindak bersama yang di kelola dan di jalankan sebagai suatu perusahaan besar.
10. Pertanian adalah pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan;
11. Kegiatan Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem;
- 12 Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumbezdaya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan surnberdaya lainnya menghasilkan barang/produk guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;
13. Produk unggulan adalah produk yang potensia' untuk dikembangkan di Kota Kendari dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber manusia teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang mengladapi persaingan global; daya dan siap
14. Keananan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
15. Perwilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, sosial ekonomi dan pemasaran serta ketersediaan sarana prasarana, den teknologi;
16. Komoditas unggulan adalah jenis komoditas pertanian yang prioritas dikembangkan disuatu wilayah;
17. Komoditas pendukung adalah jenis komoditas pertanian selain komoditas prioritas yang dapat dikembangkan disuatu wilayah;
18. Sentra produksi, pengolahan, danJatau pemasaran adalah kumpulan unit produksi pengolahan, dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu.
BAB I - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2
Pasal 2
Pengaturan Komoditas unggulan sektor pertanian ini berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan kebutuhan pangan, keamanan dan kesehatan produk keterpaduan dan kemitraan; serta kerakyatan dan keadilan.
BAB I - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2
Pasal 3
- (1) Pengaturan Komoditas unggulan sektor pertanian bertujuan:
2. Penyelarasan hubungan antara produsen, pedagang, dan konsumen demi terwujudnya pasar prospektif;
3. b Peningkatan mutu dan keamanan produk;
4. Pencapaian tingkat unggulan bersaing setiap' produk di pasar domestik maupun pasar global;
- d. Meningkatkan kinerja, produktivitas dan pendapatan petani;
6. e Penguatan kelembagaan petani;
- f. Optimalisasi distribusi agar tercipta harga yang berdaya saing;
8. g Memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan bahan baku industri olahan;
9. h Meningkatkan pendapatan daerah;
10. i Menciptakan lapangan kerja sektor pertanian; dan
11. Mempertahankan lahan pertanian produktif di kawasan perkotaan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada (1) dirumuskan ## BAB III
BAB I - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2
Pasal 5
Baglan Kesatu Wilayah Komoditas
Wilayah Komoditas unggulan sektor pertanian terdiri atas
- a Kecamatan Baruga
- b Kecamatan Mandonga;
- C Kecamatan Puuwatu;
- d. Kecamatan Poasia;
- e. Kecamatan Kambu;
- f. Kecamatan Abeli;
- g. Kecamatar Wua ~ Wua;
- h Kecamatan Kadia;
- i. Kecamatan Kendari Barat;dan
- j. Kecamatan Kendari.
Bagian Kedua Jenle Komoditas Unggulan
- (1) Jenis komoditas unggulan sektor pertanian ini, yaitu:
BAB I - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2
Pasal 6
- Tanaman pangan
- 1 sawah; padi
- 2 jagung;dan
- b. Tanaman hortikultura
3. kacang tanah.
- 1 rambutan;
2. durian;
3. jeruk;
- 4 mangga;dan
5. sayur sajuran.
- Tanaman Perkebunan:
- 2.kelapa.
1. sagu;dan
- d. Peternakan:
- 1 sapi potong; dan
2. ayam
- (2) Jenis Komoditas unggulan sektor pertanian sebagaimana dimnaksud ayat pada
- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sesuai dengan kondisi kondisi sosial budaya dan permintaan pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergembangan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (1) SKPD terkait menyusun rencana pengembangen komoditas unggulan sektor pertanian.
- (2) Perercaraan pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain: pada
3. peningkatan kualitas produk unggulan sektor pertanian;
4. b.peningkaten kualitas infrastruktur;
- C. peningkatan peran serta masyarakat, lembaga pemerintah, non pemerintah, dan/atau swasta;dan
- d. peningkatan industri pengolahan hasil, promosi dan investasi.
BAB IV - TATA KELOLA Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 6
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimalsud ayat (1), Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi, dan/atau Korporasi di bidang pertanian berperan aktif dalam pengembangan produk unggulan melalui SKPD terkait.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan secara terencana dan berkesinambungan. pada
BAB IV - TATA KELOLA Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 6
Pasal 8
- '1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan komoditas unggulan sektor pertanian, menetapkan perwilayahan atau kawasan komoditas produk unggulan yang karakteristik agroekologi, luas lahan, jumlah produksi, mutu produksi dan kontinuitas produksi.
- (2) Membina sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui SKPD terkait membina tumbuh kembangnya produk unggulan sektor pertanian di masing-masing wilayah atau kawasan komoditas. pada
BAB IV - TATA KELOLA Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 6
Pasal 9
- (1) Perwilayahan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara geografis dapat berlokasi dalam satu kecamatan atau lebih dari satu kecamatan.
- (2) Perwilayahan komoditas sebagaimana aimaksud ayat (I) pengembangan wilayah administrasinya berada dalam dua atau lebih kecamatan, pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara sinergis dengan kerjasama antar kecamatan yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pertanian. pada
BAB V - IERJASAMA Pasal 10
Pasal 10
- 1) Pemerintah Kota Kendari menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten / Kota lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani untuk pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Kota Kendari dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kendari 7 I Pada tanggal,

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI ALAMSYAH LOTUNANI BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR ## BAB VI PENGAWASAN Pasal 11

Penandatangan: - (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola produk unggulan sektor pertanian dan pelaksanaan kerjà sama. - (2) Pengawasan sebagaimana dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ## BAB VII KETENTUAW PENUTUP Pasal 12

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal dindangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Feraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Penetapan: Ditetapkan di Kendari

Penandatangan: WALIKOTA KENDARI, H. ASRUN