PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 12 Tahun 2013 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 GUBERNUR MALUKU UTARA, (berlaku 25 Oktober 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 201 Nomor Tahun 2013 2012, perlu ditetapkan 2;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi d (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); an Bangunan -
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang -undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012
Pasal 1
Laporan Realisasi anggaran tahun anggaran 2012 terdiri atas :
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
115,905,322,981.68
- b. Dana Perimbangan
Rp.
858,295,010,138.00
- c. Lain - lain Pendapatan yang Asli
Rp.
222,546,022,676.00
Jumlah Pendapatan
Rp. 1,196,746,355,795.68
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1). Belanja Pegawai
Rp. 200,362,803,901.00
- 2). Belanja Bunga
Rp.
-
- 3). Belanja Subsidi
Rp.
-
- 4). Belanja Hibah
Rp.
196,693,350,000.00
- 5). Belanja Bantuan Sosial
Rp.
30,979,063,566.00
- 6). Belanja Bagi Hasil
Rp.
43,144,196,873.00
- 7). Belanja Bantuan Keuangan
Rp
739,548,954.00
- 8). Belanja Tidak Terduga
Rp.
5,954,009,937.00
- 9). Belanja Non Anggaran
Rp.
-
Rp. 450,872,973,231.00
- b. Belanja Langsung
- 1). Belanja Pegawai
Rp.
51,649,027,210.00
- 2). Belanja Barang dan Jasa
Rp.
338,549,684,763.00
- 3). Belanja Modal
Rp. 418,588,332,555.00
Rp. 808,787,044,528.00
Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)
Rp.
1,259,660,017,759.00
Rp.
(62,913,661,963.32)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Rp.
199,701,141,883.43
- b. Pengeluaran
Rp.
12,545,392,000.00
Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Rp.
187,155,749,883.43
Rp.
124,242,087,920.11
1. Bank Mandiri I
Rp
3,910,678,056.85
2. Bank Mandiri II
Rp.
63,676,628,146.00
3. Bank BNI 46
Rp.
21,458,809,120.00
4. Bank Pembangunan Daerah Malut
Rp.
223,063,557.79
5. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp. 34,985,376,310.00
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Berkenan Rp. 124,242,087,920.11
Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Gubernur Maluku Utara ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Maluku Utara ini.

## Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Maluku Utara ini.

## Pasal 6

Peraturan Gubernur Maluku Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 25 Oktober 2013

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA

## A. TANRIBALI LAMO

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 13)