PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 12 Tahun 1950 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFII{ASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang i a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yarrg baik,
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, diperlukan upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten situbondo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten situbondo;
Mengingat : 1.
- undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 4L) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari I(orupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara llepublik Indonesia Nomor 3851); 2.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2OOL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor L34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a150);
2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a25Ol; 4.
3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 5.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9il; 6.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 7.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor L27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8e0); 10.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2OL2 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 20 l2-2OL4; 12.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 13.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerranflembaga dan Pemerintah Daerah; L4.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 20361; 15.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 9); 16.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2OL4 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL4 Nomor 18); L7.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organsisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2Ot4 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL4 Nomor 15); 18.
4
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2OL3 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ra}ryat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL3 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL3 Nomor L4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL4 Nomor 16).
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFII(ASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Situbondo.
7. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. (21 Peraturan Bupati ini bertujuan:
- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/ Pegawai tentang gratifikasi;
- b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Prinsip
Pasal 3
Prinsip-prinsip utama pengendalian gratifikasi, yaitu :
- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. kemanfaatan;
- e. kepentingan umum;
- f. independensi; dan
- g. perlindungan bagi pelapor.
Pasal 4
- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi bentLlran kepentingan dengan Pejabat f Pegawai, dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, dengan pengecualian yaitu:
- a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- b. tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
- c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
- d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri lkatier penerim a I ada ancaman lain.
5. (21 Gratifikasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaporkan kepada KPK melalui UPG.
Pasal 5
- (1) Setiap Pejabat/ Pegawai dilarang menawarkan atau memberikan gratilikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap Pejabat/ Pegawai dilarang meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dari perseorangan atau lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. (2)
3. Setiap Pejabat/Pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan latau pemberian Gratifikasi. (3)
PENGENDALIAN GRATIFII{ASI
Bagian Kesatu Kategori Gratifikasi
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFII{ASI
Pasal 6
Gratifikasi terdiri atas:
- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan;
- c. Gratilikasi yang terkait kedinasan.
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dan
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFII{ASI
Pasal 7
Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
- d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Daerah;
- e. dalam proses penerim aan f promosi/mutasi pegawai;
- f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. o b' sebagai akibat dari perjanjian kerjasamal kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;
- j. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban I tugasnya.
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFII{ASI
Pasal 8
- Karakteristik secara umum terhadap gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah: (1)
- a. berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
- b. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau
- d. merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
- Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi: (2)
- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/ nenek, bapaklibu/mertua, srlamilistri, anak/ menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adikl ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqieah, baptis, dan khitanan, atau upacara adatlagama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); c.
3. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek bilyet, giro, saham, deposito, voucher pulsa dan lain-lain) yang paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; d.
4. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; e.
- f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
6. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan; o b.
7. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; h.
8. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFII{ASI
Pasal 9
- (1) Gratifikasi yang terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
- a. diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
- b. diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan. Pengertian terbuka di sini dapat dimaknai cara pemberian yang terbuka, yaitu disaksikan atau diberikan di hadapan para peserta yang lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan;
- c. berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai (mengacu pada standar harga regional), untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
- (2) Gratifikasi yang terkait kedinasan meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh pegawai/ pejabat dari instansi atau lembaga lain
BAB III - PENGENDALIAN GRATIFII{ASI
Pasal 10
- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (3) kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari keda terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh pejabat I pegawai.
- (2) UPG wajib menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Laporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan tanpa penyerahan uang danlatau barang dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh KPK.
4. $l Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data sebagai berikut:
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
- b. nomor KTP Pejabat lpegawai penerima gratifikasi;
- c. jabatan pejabat/pegawai;
- d. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
- e. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
- f. nilai gratifikasi yang diterima; dan
- g. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan gratifikasi diatur oleh Inspektur selaku Ketua UPG Kabupaten.
- (1) Setiap Pejabat/pegawai wajib memenuhi undangan UPG danlatau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan gratifikasi.
- (2) Pejabatlpegawai wajib mematuhi Keputusan UPG danlatau KPK atas kepemilikan gratifikasi.
UNIT PENGENDALIAN GRATIFII(ASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
- (1) Susunan UPG Kabupaten terdiri dari:
- a. Pengarah
- b. Penanggung jawab
- c. Ketua
- d. Sekretaris
Bupati/Wakil Bupati
Sekretaris Daerah
Inspektur
- a. Sekretaris Inspektorat;
- b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Situbondo;
- b. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Situbondo;
- c. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- e. Anggota
- d. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- e. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Pejabat Fungsional Auditor;
- g. Unsur Staf pada Inspektorat Kabupaten Situbondo.
- Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG Kabupaten dibentuk Sekretariat UPG yang berkedudukan di Inspektorat dan dipimpin oleh Sekretaris UPG. (2t
- Susunan keaanggotaan UPG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3)
- Susunan keanggotaan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat selaku Ketua UPG Kabupaten. (4t
Bagian Kedua Kewajiban Dan Tugas
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFII(ASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
Pasal 11
UPG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkewajiban:
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFII(ASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
Pasal 12
- (1) Susunan UPG Kabupaten terdiri dari:
- a. Pengarah
- b. Penanggung jawab
- c. Ketua
- d. Sekretaris
Bupati/Wakil Bupati
Sekretaris Daerah
Inspektur
- a. Sekretaris Inspektorat;
- b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Situbondo;
- b. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Situbondo;
- c. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- e. Anggota
- d. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- e. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Pejabat Fungsional Auditor;
- g. Unsur Staf pada Inspektorat Kabupaten Situbondo.
- Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG Kabupaten dibentuk Sekretariat UPG yang berkedudukan di Inspektorat dan dipimpin oleh Sekretaris UPG. (2t
- Susunan keaanggotaan UPG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3)
- Susunan keanggotaan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat selaku Ketua UPG Kabupaten. (4t
Bagian Kedua Kewajiban Dan Tugas
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFII(ASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
Pasal 13
UPG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkewajiban:
- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG Kabupaten;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
- d. merahasiakan Pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFII(ASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
Pasal 14
Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPG Kabapten mempunyai tugas:
- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi dari pegawai/pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyalurkan laporan penerimaart, penolakan dan pemberian Gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratilikasi kepada pimpinan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi serta mengkoordinasikan kegiatan diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah.
- e. meminta data dan informasi kepada SKPD terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- f. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima;
- o b' memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh pejabat/pegawai dengan pertimbangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya terkait mekanisme penjantuhan sanksi;
- melakukan kajian titik rawan potensi terjadinya Gratifkasi di lingkungan Pemerintah Daerah. h.
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFII(ASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
Pasal 15
Ketentuan tentang tata cara akan diatur lebih lanjut dalam penyimpanan barang gratilikasi ketentuan tersendiri.
Bagian Ketiga Pemanfaatan gratifikasi
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFII(ASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
Pasal 16
- (1) Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, ditentukan pemanfaatannya dengan menitikberatkan pada tujuan:
- a. memutus benturan kepentingan, pilih kasih lfauoritisme) maupun korupsi inuerusif antara individu pegawai /pejabat yang secara fisik menerima gratifikasi terkait kedinasan dengan pihak pemberi;
- b. mengedepankan pemanfaatan atas gratifikasi terkait kedinasan yang diterima untuk kepentingan instansi, seperti menjadi aset instansi (dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku) atau disumbangkan kepada lembaga sosial;
- c. membangun persepsi positif dan kepercayaan masyarakat bahwa penerimaan yang terjadi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pegawai lpejabat dan tidak menempatkan pegawai/pejabat sebagai pihak yang tersandera dengan kepentingan si pemberi.
5. (21 Contoh pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menjadi asset Pemerintah Daerah yang dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dengan dokumentasi berita acara serah terima dan foto serah terima barang gratifikasi;
- c. dimanfaatkan oleh pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi yang pemanfaatannya bukan untuk kepentingan pribadi dan tidak menempatkan pejabat/pegawai sebagai pihak yang tersandera dengan kepentingan si pemberi.
SOSIALISASI
BAB V - SOSIALISASI
Pasal 17
- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi kepada pejabat/pegawai dan pemangku kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan, gratifikasi pada setiap SKPD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
- b. pemberian informasi kepada seluruh Pejabat/pegawai dan pihak ketiga oleh UPG;
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.
PERLINDUNGAN PELAPORAN GRATIFIKASI
BAB VI - PERLINDUNGAN PELAPORAN GRATIFIKASI
Pasal 18
- (1) Pelapor gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
- a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
- b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
- c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. kerahasiaan identitas.
3. (21 Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
- a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazirn lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal;
- b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG Kabupaten dengan ditembuskan kepada KPK.
PENGAWASAN
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 19
- Inspektorat melaksanakan pengawasan atas penerapan aturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah. (1)
- Inspektorat mendukung penegakan aturan pengendalian gratifikasi dengan turut serta melaporkan kepada KpK melalui situs www.kws.kpk.go.id terhadap tindak pidana gratifikasi yang masuk dalam kategori wajib dilaporkan atau dianggap suap namun tidak dilaporkan oleh penerima gratifikasi dan telah melewati 30 (tiga puluj) hari kerja. (21
- Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati. (3)
Pejabat/Pegawai terhadap yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
I
!
'r.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 0 AUG 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO, BERITA DAERATI I{ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR E2 ## BAB IX PEMBIAYAAN ## Pasal 21

Penandatangan: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo. ## BAB X KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 22

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. pada tanggal

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan dalam Berita Daerah. memerintahkan penempatannya

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggar [ 0 AUG 2016

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, --DADANG IIIIGIARTO