PERATURAN DAERAH MA Nomor 1 Tahun 1995 tentang PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAEARAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN UNIT KERJA LAINNYA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 1995 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 8 TAHUN 1991 SERI D NOMOR 11 WALIKOTA MAKASSAR PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR : 13 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAEARAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN UNIT KERJA LAINNYA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG. (berlaku 9 Agustus 1995)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Untuk mencapai hasil guna dan daya guna pengeloaaan Pendapatan Asli Daerah,perlu dukungan secara optimal dari aparat pengelola.
bahwa dalam rangka pembinaan aparatur pengelola pendapatan asli Daerah agar dapat lebih giat dan lebih bergairah serta lebih berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka uang perangsang yang diberiakn selama ini perlu tingkatkan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf b diatas ,maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepala Dinas Pendapatan Daerah Dan Unit Kerja Lainnya Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan suatu Peraturan Daerah Perubahan.
.
1. Undang-undang Nomor 11 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287)Jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 11 Drt.Tahun 1957 sebagai Undangundang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124):
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957,Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);Jo peraturan
Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya makassar dan Kabupaten kabupaten Gowa,Maros,dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkupngan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
6. Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahu 1975 tentang Pengurusan .Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Menterii Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik Berat pada Daeah pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang tanggal 23 Juli 1979 tentang Pemberian Uang Peransang Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan,Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Perturan daerah dan Peraturan daerah Perubahan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Lainnya Dalam Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1984,Seri D Nomor 5 );
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 7 Tahun 1990 tenbtang Pembentukan Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingakt II jung Pandang Nomor 7 Tahun 1991 Seri D Nomor 5 tanggal 23 April 1991).
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya daerah Tingkat II ujung Pandang.
M EMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKLAT II UJUNG PANDANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DIANS PENDAPATAN DAERAH DAN UNIT KERJA LAINNYA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
Pasal 1
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja
Lainnya Dalam Kotamadyia Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 260/111/1984 tanggal 28 Maret 1984,diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1984 Seri D Nomor 5 Tanggal 11 April 1984,
Pasal 2
Besarnya uang Perangsang sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus)dari realisasi penrimaan yang dikelaola/disetor kepada Kas Daerah.
Pasal 3
Besarnya uang Perangsang sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus)dari realisasi penrimaan yang dikelaola/disetor kepada Kas Daerah.
Pasal II
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinnya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denagn penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Penetapan: Ditetapkan di Ujung Pandang Pada tanggal 29 Agustus 1995

Penandatangan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHWAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DAERAH TK II UJUNG PANDANG

Verifikasi: UJUNG PANDANG Ketua, ttd ttd H.M.YAHYA PATU H.M.RIDWAN.AR

Penandatangan: Disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 1130/XI/1995 Tanggal : 24 Nopember 1995 Diundangkan dalam Lembaran daerah. Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 22 Tahun 1995 Seri D Nomor 11 Tanggal : 27 Nopember 1995

Penandatangan: ## SEKRETARIS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG ## H.SYAMSUL RIDJAL,SH Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 010 055 499
PENJELASAN
Pembukaan
A T A S
## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
NOMOR : 13 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 1 TAHUN 1984
TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA
DINAS
PENDAPATAN DAERAH DAN UNIT KERJA
LAINNYA
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG
PANDANG
## 1. PENJELASAN UMUM.
Salah satu kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Pendapatan Daerah.
Pememrintah Daerah diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki daerah sehingga setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah dapat lebih ditingkatkan minimal 10 % dari realisasi penrimaan Tahun Anggaran sebelumnya.
Bahwa unutk menunjang upaya peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah ,kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah bersama unit kerja lainnya dapat diberikan uang perangsang maksimal 5% dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelolanya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
Selama ini kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pengelola Pendapatan Asli Daerah lainnya diberikan 4 % dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelolanya sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkta II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit kerja lainnya dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
Untuk meningkatkan pembinaan aparatur pengelola Pendapatan Asli Daerah agar lebih mendukung dan lebih meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.maka perlu memberikan dorongfan berupa peningkatan prosentase Pemberian Uang Perangsang yang selama ini diberikan KEPADA Dinas Pendapatan Daerah dan Unit-unit kerja lainnya sebagai aparat pelaksana yang turut serat menunjang peningkatan Pendapatan Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal I : Unit kerja lainnya dimaksud
PENJELASAN
Pasal 2
adalah Kantor/Dinas/Bagian/badan/Instansi diluar Dinas Pendapatan Daerah yang mengelola atau menunjang secara langsung peningkatan dan realisasi Pendapatan Daerah. Unit kerja lain dimaksud di