PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 05 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan perubahan;
Mengingat
:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan LN Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (LNRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (LNRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 123);
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
Pasal 5
'Pasal 5
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah Retribusi Perizinan Tertentu.
Pasal 6
'Pasal 6
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
c. Koefisien Guna Bangunan
| No | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|-----------------------------|-------------|
| 1 | BANGUNAN SOSIAL | 0,50 |
| 2 | BANGUNAN PERUMAHAN | 1,00 |
| 3 | BANGUNAN FASILITASUMUM | 1,00 |
| 4 | BANGUNAN PENDIDIKAN | 1,50 |
| 5 | BANGUNAN KELEMBAGAAN/KANTOR | 2,00 |
| 6 | BANGUNAN PERDAGANGAN &JASA | 3,00 |
| 7 | BANGUNAN INDUSTRI | 5,00 |
| 8 | BANGUNAN KHUSUS | 5,50 |
| 9 | BANGUNAN CAMPURAN | 5,50 |
| 10 | BANGUNAN LAIN-LAIN | 6,00 |
Pasal 8
- c. Ketentuan Pasal 8 diganti dengan ketentuan yang berbunyi :
Pasal 10
Mengingat
:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan LN Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (LNRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (LNRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 123);
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
Pasal I
1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah, sebagai berikut :
- a. Ketentuan Pasal 5 diganti dengan ketentuan yang berbunyi :
'Pasal 5
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) huruf c diganti dengan ketentuan yang berbunyi:
'Pasal 6
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
Koefisien Guna Bangunan
| No | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|-----------------------------|-------------|
| 1 | BANGUNAN SOSIAL | 0,50 |
| 2 | BANGUNAN PERUMAHAN | 1,00 |
| 3 | BANGUNAN FASILITASUMUM | 1,00 |
| 4 | BANGUNAN PENDIDIKAN | 1,50 |
| 5 | BANGUNAN KELEMBAGAAN/KANTOR | 2,00 |
| 6 | BANGUNAN PERDAGANGAN &JASA | 3,00 |
| 7 | BANGUNAN INDUSTRI | 5,00 |
| 8 | BANGUNAN KHUSUS | 5,50 |
| 9 | BANGUNAN CAMPURAN | 5,50 |
| 10 | BANGUNAN LAIN-LAIN | 6,00 |
- c. Ketentuan Pasal 8 diganti dengan ketentuan yang berbunyi :
'Pasal 8
- (1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan seragam untuk setiap bangunan permanen;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 625.000,- / izin;
2. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ditambah ketentuan baru yang dijadikan ketentuan Pasal 8A dan Pasal 8B, yang berbunyi :
'Pasal 8A
- (1) Dalam melakukan perubahan bentuk bangunan meliputi penambahan dan pemeliharaan bangunan serta pembagunan gardu dan pagar, dikenakan biaya retribusi;
- (2) Biaya retribusi perubahan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan 2,5 % (dua koma lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB);
'Pasal 8B
- (1) Rumah Kayu/Rumah Panggung dikenakan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kayu Kelas I Satu Petak (silasa') sebesar Rp. 50.000.-
- b. Kayu Kelas II Satu Petak (silasa') sebesar Rp. 40.000.-
- c. Kayu Kelas III Satu Petak (silasa') sebesar Rp. 30.000.-
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada Tanggal : Juli 2005

Penandatangan: ## BUPATI JENEPONTO ## Drs. H. RADJAMILO. MP

Penetapan: Diundangkan di : Jeneponto Pada Tanggal : Juli 2005

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## H. BULU PAWA. SH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2005 NOMOR 139