PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 6/E Tahun 2011 tentang KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (berlaku 3 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang :
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG
,
- a. bahwa Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas yang diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 05 Tahun 1993 tentang Penetapan Kawasan Percontohan Tertib Lalu Lintas di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran dan menekan angka kecelakaan yang cukup tinggi, perlu menyesuaikan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kewenangan Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Isyarat Lalu Lintas;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pramong Praja Kota Malang.
7. Kepolisian Resort Malang Kota yang selanjutnya disebut Polres Malang Kota adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang Kota.
8. Polisi Militer adalah Detasemen Polisi Militer V/3 Malang.
9. Polisi Militer Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Pomal adalah Detasemen Pomal Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang.
10. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang.
11. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Sat Lantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Malang Kota.
12. Kepala Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Kasat Lantas adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Resort Malang Kota.
13. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang.
14. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut FLLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
18. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
20. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
21. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
22. Kawasan adalah ruas jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas sebagai proyek percontohan dalam penanaman disiplin nasional.
23. Tertib Lalu Lintas adalah situasi lalu lintas yang memungkinkan setiap pengguna jalan bergerak secara tertata dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang lalu lintas sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman dan efisien.
24. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah suatu ruas jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas sebagai proyek percontohan ketertiban baik bagi aparat terkait dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing secara terpadu maupun bagi pengguan jalan dalam memanfaatkan jalan sesuai dengan peruntukannya sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman dan efisien.
25. Perlengkapan Jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan perintah dan penunjuk bagi pemakai jalan yang dapat berupa rambu-rambu, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas.
26. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
27. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/ menaikkan penumpang.
28. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
29. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
30. Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.
31. Sepeda Motor adalah Kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumahrumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
32. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi.
33. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
34. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud diselenggarakan KTL, sebagai berikut :
1. sebagai tindakan offensive operasional di bidang lalu lintas dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran dan menekan kecelakaan menonjol;
2. sebagai Wahana Pendidikan Lalu Lintas di Lapangan melalui penetapan kawasan/koridor/wilayah proyek percontohan tertib lalu lintas, secara terprogram dan berkesinambungan dengan sasaran :
- a. Aparatur lintas sektoral yang terkait dalam penyelenggaraan sistem lalu lintas jalan untuk belajar tertib melakukan tugas proporsional secara terpadu/terintegrasi;
- b. Aparatur penegak hukum untuk belajar tertib dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian lalu lintas dan penegakan hukum
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
KTL diselenggarakan dengan tujuan :
1. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat;
4. mengurangi atau menekan seminimal mungkin kemacetan/kesemerawutan pada KTL;
5. mengoptimalkan fungsi jalan;
6. turunnya jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas terutama kecelakaan menonjol;
7. dapat memberikan nuansa positif sehingga manfaat KTL dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui :
1. kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan;
2. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
Bagian Kesatu
Lokasi Kawasan Tertib Lalu lintas
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 5
Lokasi kawasan yang dinyatakan sebagai KTL, sebagai berikut :
1. Kawasan Jalan Besar Ijen;
2. Kawasan Jalan Kawi;
3. Kawasan Jalan Arif Rahman Hakim;
4. Kawasan Jalan Merdeka Timur;
5. Kawasan Jalan Merdeka Utara;
6. Kawasan Jalan Basuki Rahmad;
7. Kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto;
8. Kawasan Jalan Letnan Jenderal Sutoyo;
9. Kawasan Jalan Letnan Jenderal S. Parman;
10. Kawasan Jalan Ahmad Yani (Simpang Tiga Borobudur).
Bagian Kedua Petugas Pelaksana KTL
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 6
- (1) Dalam suatu KTL, instansi yang dilibatkan yaitu :
- a. Dinas Perhubungan;
- b. Satpol PP;
- c. Polres Malang Kota;
- d. Polisi Militer;
- e. Pomal;
- f. Kodim.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan sehari-hari oleh Kasat Lantas dan Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga Kegiatan Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 7
Kegiatan Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas dilakukan dengan cara :
1. melengkapi kelengkapan jalan (rambu-rambu, marka dan isyarat lalu lintas) dan bagian jalan (trotoar, bahu jalan, lokasi parkir, tempat penyeberangan, pemberhentian angkutan umum) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menginventarisasi kebutuhan kelengkapan jalan dan bagian jalan yang belum ada di lokasi KTL;
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui FLLAJ dalam rangka merumuskan Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas di lokasi KTL.
Bagian Keempat Sosialisasi KTL
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 8
- (1) Program KTL disosialisasikan kepada :
- a. Masyarakat umum;
- b. Pengguna jalan di KTL.
- (2) Sosialisasi dilaksanakan oleh FFLAJ.
Bagian Kelima Pengaturan Pengendalian Lalu Lintas
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 9
- (1) Pengaturan pengendalian lalu lintas dilakukan dengan cara mengintensifkan kegiatan patroli terutama penjagaan di titik-titik rawan kemacetan lalu lintas baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki sesuai dengan situasi dan kondisi KTL.
- (2) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
- a. Penertiban pengguna jalan;
- b. Pengawasan terhadap berfungsinya sarana/prasarana atau kelengkapan jalan beserta bagian jalan;
- c. Deteksi dini dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
- d. Pelayanan masyarakat;
- e. Penindakan pelanggaran secara proaktif.
Bagian Keenam Penegakan Hukum
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 10
- (1) Kegiatan penegakan hukum di KTL dilakukan dengan cara :
- a. Teguran tertulis;
- b. Penindakan.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tindakan petugas yang bersifat mengatur, menegur, memberi peringatan dan petunjuk dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tindakan petugas ## BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 11
- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini secara teknis dan operasional dilaksanakan Kepala Dinas Perhubungan dan Kasat Lantas.
- (2) Petugas KTL wajib menyampaikan laporan mingguan dan laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan masing-masing instansi.
- (3) Materi laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas KTL secara harian.
- (4) Materi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan rekapitulasi hasil kegiatan mingguan yang disertai analisa bulanan.
BAB VI - ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 12
- (1) Kegiatan analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh FLLAJ dalam acara rapat koordinasi bulanan traffic board .
- (2) Materi analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hasil pelaksanaan KTL dan Hasil Capaian KTL dalam bentuk laporan pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan ketertiban/kelancaran lalu lintas.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Kewajiban
BAB VII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13
Setiap orang yang melintas di KTL wajib :
1. mematuhi aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu-rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Marka Jalan, Gerakan Lalu Lintas;
2. bagi pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda dua mengenakan helm Standar Nasional Indonesia;
3. bagi pengemudi dan penumpang yang duduk disamping pengemudi kendaraan bermotor roda empat mengenakan sabuk keselamatan;
4. bagi kendaraan bermotor roda dua menyalakan lampu utama pada pagi hari, siang hari dan malam hari;
5. bagi kendaraan bermotor roda empat menyalakan lampu pada malam hari dan pada kondisi tertentu;
6. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;
7. bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
8. bagi pengemudi kendaraan bermotor membawa perlengkapan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. mengemudikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban;
10. mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor , bumper , penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
11. bagi pengemudi yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan dengan dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;
12. bagi pengemudi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum berhenti pada tempat yang telah ditentukan;
13. bagi pejalan kaki berjalan dan menyeberang menggunakan jalur pejalan kaki contoh trotoar atau non trotoar, jembatan penyeberang orang dan zebra cross ;
14. mematuhi ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Larangan
BAB VII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 14
Setiap orang yang melintas di KTL dilarang :
- a. mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara berbalapan;
- b. mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan;
- c. mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah;
- d. bagi pengemudi kendaraan bermotor umum menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, mengetem atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek;
- e. mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan bagi nyawa atau barang.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 05 Tahun 1995 tentang Penetapan Kawasan Percontohan Tertib Lalu Lintas di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 3 Januari 2011

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 3 Januari 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI E

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003