Unknown PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO Nomor 2 Tahun 2017 tentang BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN2017 (berlaku 5 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATIBOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURANBUPATIBOJONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBOJONEGORO,
a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bojonegoro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 201 7;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nornor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 18};
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
Menetapkan BOJONEGORO TAHUN 2017.
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini diatur Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017.
Pasal 2
- (1) Besaran Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan
Pasal 3
Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mempertanggungjawabkan Uang Persediaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan paling tinggi sebesar Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan tersebut.
- (2) Pengajuan Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, dengan ketentuan apabila dana Uang Persediaan yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

## Pasal 5

- (1) Dalarn hal suatu kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana Uang Persediaan yang tersedia tidak mencukupi, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tarnbahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATIBOJONEGORO, ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Januari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

## SOEHADI MOEWONO

## BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 36.

~· alinan sesuai dengan aslinya SE · :xARIS-DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

-,


\;.~

...

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR

: 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 JANUARI 2017

## BESARAK UANO PERSEDIM1'1 BAGI SATUAX KBRJA PERANOKAT DAERAH DI LDIGKUNGAN PEIIERDffAH KABUPATD BOJOlfEGORO TAHUlf 2017

-•

| 1'0 | SA11JA1'KERJA PERANGKATDAERAB | SA11JA1'KERJA PERANGKATDAERAB | SA11JA1'KERJA PERANGKATDAERAB | UA1'0 PERSEDIM1'1 | UA1'0 PERSEDIM1'1 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | a | a | a | 3 | 3 |
| 1 | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan | Rp | 1,000,000,000.00 |
| 2 | -• Dines Kesehatan | -• Dines Kesehatan | -• Dines Kesehatan | Rp | - 750,000,000.00 |
| 3 | RSUO Sumberrejo | RSUO Sumberrejo | RSUO Sumberrejo | Rp | 125,000,000.00 |
| 4 | RSUO Padangan | RSUO Padangan | RSUO Padangan | Rp | 125,000,000.00 |
| 5 | Oinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang | Oinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang | Oinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang | Rp | 250,000,000.00 |
| 6 | Oines Pekerjaan Umum$umber Daya Air | Oines Pekerjaan Umum$umber Daya Air | Oines Pekerjaan Umum$umber Daya Air | Rp | 150,000,000.00 |
| 7 | Oines Perumahan, Kawasen Pemukimanden Cipta Karya | Oines Perumahan, Kawasen Pemukimanden Cipta Karya | Oines Perumahan, Kawasen Pemukimanden Cipta Karya | Rp | 200,000,000.00 |
| 8 | Baden Perencanaan Pembangunan Daerah | Baden Perencanaan Pembangunan Daerah | Baden Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp | 300,000,000.00 |
| 9 | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Rp | 300,000,000.00 |
| 10 | Oi.nas L,ingkungan Hidup | Oi.nas L,ingkungan Hidup | Oi.nas L,ingkungan Hidup | Rp | -• 100,000,000.00 |
| 11 - | Oines Kependudukan den Pencatatan Sipil | Oines Kependudukan den Pencatatan Sipil | Oines Kependudukan den Pencatatan Sipil | Rp | 200,000,000.00 |
| 12 | - Dinas Pemberdayaen Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | - Dinas Pemberdayaen Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | - Dinas Pemberdayaen Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Rp | 300,000,000.00 |
| 13 | Dinas Sosial | Dinas Sosial | Dinas Sosial | Rp | 200,000,000.00 |
| 14 | Dines Koperasi dan Usaha Mikro | Dines Koperasi dan Usaha Mikro | Dines Koperasi dan Usaha Mikro | Rp | 100,000,000.00 |
| 15 | Dines Kebudayaan dan Pariwisata | Dines Kebudayaan dan Pariwisata | Dines Kebudayaan dan Pariwisata | Rp | 250,000,000.00 |
| 16 | - Badan Kesatuan Bangsadan Politik | - Badan Kesatuan Bangsadan Politik | - Badan Kesatuan Bangsadan Politik | Rp | 300,000,000.00 |
| 17 | Satuan PolisiPamong Praja | Satuan PolisiPamong Praja | Satuan PolisiPamong Praja | Rp | 250,000,000.00 |
| 18 | Badan Penanggulangan Bencana Oaerah | Badan Penanggulangan Bencana Oaerah | Badan Penanggulangan Bencana Oaerah | Rp | 60,000,000.00 |
| 19 | | | | | |
| | Sekretariat Oaerah t.erdiri dari: | Sekretariat Oaerah t.erdiri dari: | Sekretariat Oaerah t.erdiri dari: | | |
| | ~ agian Organisasi dan Tata l,aksana | Rp | 50,000,000.00 | | |
| | b. Ba.gian Pemerintahan | Rp | 100,000,000.00 | | |
| | c. Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undarigan | Rp | 100,000,000.00 | | |
| | d. Bagian Perlengkapen | Rp | 100,000,000.00 | | |
| | e. Ba.gian Pembangunan - | RP | 50,000,000.00 | | |
| | f. Bagian Perekonomian | RP | 50,000,000.00 | | |
| | g._ B~~ Umu~ ~ n Keuangan | Rp | 300,000,000.00 | | |
| | h. Bagian Humasdan Protokol | Rp | 250,000,000.00 | --- | --- |
| | i. Bagien Kesejahteraan Ralcyat | Rp | 50,000,000.00 | | |
| | Bagian $umber Daya Alam | Rp | 100,000,000.00 | - | - |
| | | - | | Rp | 1,150,000,000.00 |
| 20 | Sekretariat Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Baden Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | | Rp Rp | 2,000,000,000.00 300,000,000.00 |
| 21 22 | Baden Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | | - | Rp | 250,000,000.00 |
| 23 | Inspektorat | | | Rp | 250,000,000.00 |
| 24 | Dines Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | Rp | 40,000,000.00 |
| 25 | Dinas Ketahanan Pangan | | | Rp | 75,000,000.00 |
| 26 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | | | Rp | 300,000,000.00 |
| 27 | Dinas Perpustakaan d~n Kearsipan | | | Rp | 50,000,000.00 |
| 28 | Dinas Komunikasi dan lnformatika | | | Rp | 250,000,000.00 |
| - 29 | Dinas Pertanian | | | Rp | 350,000,000.00 |
| 30 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | | | Rp | 150,000,000.00 |
| 31 | Dinas Petemakan dan Perikanan | | | Rp | 300,000,000.00 |
| 32 | Oines Perdagangan | | | Rp | 75,000,000.00 |
| 33 | Badan Pendapatan Daerah | | | Rp | 250,000,000.00 |
| 34 | -• Dinas Pemadam Kebakaran | | | Rp | 200,000,000.00 |
| 35 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | | | Rp | 150,000,000.00 - |
| 36 | Kecamatan Bojonegoro | | | Rp | 80,000,000.00 |
| 37 | Kecamatan Kapas | | | Rp | 30,000,000.00 |
| 38 39 | Kecamatan Balen Kecamatan Sumberrejo | | | Rp Rp | 30,000,000.00 |
| | | | | Rp | 30,000,000.00 |
| | JUMLAH DIPUfDAHKA1' | | | | U,360,000,000.00 |

| NO | SATUAl'I'KERJA PERAll'GKATDAERAB | UAlfG PERSEDIAAlf | UAlfG PERSEDIAAlf |
|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | | 3 |
| | JUMLAB | Rp | 11,360,000,000.00 |
| 40 | Kecamatan Kanor | Rp | 30,000,000.00 |
| 41 | Kecamatan Baureno | Rp | 30,000,000.00 |
| 42 | Kecamatan Sugihwaras | Rp | 30,000,000.00 |
| 43 | Kecamatan Kepohbaru | Rp | 30,000,000.00 |
| 44 | Kecamatan Kedungadem | Rp | 30,000,000.00 |
| 45 | Kecamatan Sukosewu | Rp | 30,000,000.00 |
| 46 | Kecamatan Trucuk | Rp | 30,000,000.00 |
| 47 | Kecamatan Malo | Rp | 30,000,000.00 |
| 48 | Kecamatan Kalitidu | Rp | 30,000,000.00 |
| 49 | Kecamatan Dander | Rp | 30,000,000.00 |
| 50 | Kecamatan Padangan | Rp | 30,000,000.00 |
| 51 | Kecamatan Punvosari - - | Rp | 30,000,000.00 |
| 52 | Kecamatan Kasiman | Rp | 30,000,000.00 |
| 53 | Kecamatan Kedewan | Rp | 30,000,000.00 |
| 54 | Kecamatan Ngasem | Rp | 30,000,000.00 |
| 55 | Kecamatan Ngambon | Rp | 30,000,000.00 |
| 56 | Kecamatan Tambakrejo | Rp | 30,000,000.00 |
| 57 | Kecamatan Ngraho | Rp | 30,000,000.00 |
| 58 | Kecamatan Margomulyo | Rp | 30,000,000.00 |
| 59 | Kecamatan Temayang | Rp | 30,000,000.00 |
| 60 | Kecamatan Bubulan | Rp | 30,000,000.00 |
| 61 | Kecamatan Gondang | Rp | 30,000,000.00 |
| 62 | Kccamatan Sekar | Rp | 30,000,000.00 |
| 63 | Kecamatan Gayam | Rp | 30,000,000.00 |
| | | Rp | 11,990,000,000.00 |

BUPATJ BOJOlfBGORO, ttd.

H.SUYOTO