KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH LIMA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1995 (berlaku 2 Januari 1996)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan dibentuknya Departemen Perindustrian dan Perdagangan, maka dipandang perlu untuk menyusun organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan mengubah ketentuan
Pasal 1
Mengubah ketentuan BAB VI dan BAB VIII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995, sebagai berikut :
1. Mengubah ketentuan BAB VI, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
"BAB VI DAN PERDAGANGAN
Pasal 62
Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DEPPERINDAG sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Pasal 63
Tugas pokok Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 64
Departemen Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;
5. Direktorat Jenderal Industri Aneka;
6. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, dan Kimia;
7. Direktorat Jenderal Industri Perdagangan Dalam Negeri;
8. Direktorat Jenderal Industri Perdagangan Internasional;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan;
10. Badan Pengembangan Industri Kecil;
11. Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
12. Pusat;
13. Instansi Vertikal di Wilayah.
Pasal 65
Sekretariat Jenderal terdiri dari:
1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Hubungan Masyarakat;
6. Biro Umum.
7. Biro Tata Usaha BUMN.
Pasal 66
Inspektorat Jenderal terdiri dari:
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Wilayah I;
3. Inspektur Wilayah II;
4. Inspektur Wilayah III;
5. Inspektur Wilayah IV.
Pasal 67
Direktorat Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan terdiri dari:
1. Direktorat Bina Program;
2. Direktorat Industri Makanan;
3. Direktorat Industri Minuman dan Tembakau;
4. Direktorat Industri Kayu dan Rotan;
5. Direktorat Industri Pulp dan Kertas;
6. Direktorat Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kehutanan.
Pasal 68
Direktorat Jenderal Industri Aneka terdiri dari:
1. Direktorat Bina Program;
2. Direktorat Industri Tekstil;
3. Direktorat Industri Kulit;
4. Direktorat Industri Elektonika;
5. Direktorat Industri Alat Pendidikan, Olah Raga, dan Aneka;
6. Direktorat Industri Kecil Aneka.
Pasal 69
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, dan Kimia terdiri dari:
1. Direktorat Bina Program;
2. Direktorat Industri Kimia;
3. Direktorat Industri Bahan Galian Non Logam;
4. Direktorat Industri Logam;
5. Direktorat Industri Mesin dan Perekayasaan;
6. Direktorat Industri Alat Angkut;
7. Direktorat Industri Kecil Logam, Mesin, dan Kimia;
Pasal 70
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :
1. Direktorat Bina Program;
2. Direktorat Pendaftaran Perusahaan;
3. Direktorat Metrologi;
4. Direktorat Bina Usaha Dalam Negeri;
5. Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri.
Pasal 71
Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional terdiri dari :
1. Direktorat Bina Program;
2. Direktorat Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional;
3. Direktorat Hubungan Perdagangan Bilateral;
4. Direktorat Ekspor;
5. Direktorat Impor.
Pasal 72
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan terdiri dari :
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha dan Deregulasi;
3. Pusat Penelitian dan Pengkajian IPTEK;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber daya, Wilayah Industri, dan Lingkungan Hidup;
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hubungan Perdagangan Internasional;
6. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
Badan Pengembangan Industri Kecil terdiri dari :
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Industri Kecil;
3. Pusat Penelitian dan Pengkajian IPTEK;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber daya, dan Lingkungan Industri Kecil;
5. Pusat Pengembangan Pemasaran dan Keterkaitan Industri Kecil;
Badan Pengembangan Ekspor Nasional terdiri dari :
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Informasi Ekspor;
3. Pusat Promosi Ekspor;
4. Pusat Pengembangan Produk Ekspor;
5. Pusat Pengembangan Wilayah Pasar;
Pusat terdiri dari:
1. Pusat Pembinaan Pelatihan Keterampilan dan Kejuruan;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
3. Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen;
4. Pusat Metrologi;
5. Pusat Pendaftaran Perusahaan;
6. Pusat Data dan Informasi.
7. Pusat Standarisasi.
Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Wilayah."
Pasal 86
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO