PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 70/2016 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MALANG COMMAND CENTER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (berlaku 22 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MALANG COMMAND CENTER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Unit Pelaksana Teknis Malang Command Center yang selanjutnya disebut UPT Malang Command Center adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Malang Command Center .
9. Command C enter adalah fasilitas pusat kendali informasi untuk memudahkan Walikota dalam pengambilan keputusan, menugaskan, mengoordinasi, memonitor, mengontrol dan mengendalikan seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap problematika kota.
10. Sistem Informasi Eksekutif adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi.
11. Pelayanan informasi eksekutif adalah penyajian berbagai informasi yang terintegrasi melalui sistem informasi eksekutif.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Malang Command Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3
- (1) UPT Malang Command Center merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) UPT Malang Command Center dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 7
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Unit Pelaksana Teknis Malang Command Center yang selanjutnya disebut UPT Malang Command Center adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Malang Command Center .
9. Command C enter adalah fasilitas pusat kendali informasi untuk memudahkan Walikota dalam pengambilan keputusan, menugaskan, mengoordinasi, memonitor, mengontrol dan mengendalikan seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap problematika kota.
10. Sistem Informasi Eksekutif adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi.
11. Pelayanan informasi eksekutif adalah penyajian berbagai informasi yang terintegrasi melalui sistem informasi eksekutif.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
PEMBENTUKAN
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Malang Command Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Bagian Kesatu Kedudukan
- (1) UPT Malang Command Center merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) UPT Malang Command Center dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi UPT Malang Command Center , terdiri dari:
- a. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Malang Command Center sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Malang Command Center dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Besarnya struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

## Pasal 5

- (1) UPT Malang Command Center mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pusat kendali informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT Malang Command Center berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Eksekutif;
- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pengelolaan pusat pengendali operasi;
- d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan atau pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan program Malang Command Center ;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengelolaan teknologi informatika UPT Malang Command Center ;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Malang Command Center ;
- g. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam penguasaannya;
- h. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- j. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;

- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan yang berada dalam lingkungannya.

- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Malang Command Center secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 70

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 70 TAHUN 2016 TENTANG INFORMATIKA

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MALANG COMMAND CENTER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT MALANG COMMAND CENTER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG, ttd.

MOCH. ANTON

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019