PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO Nomor 9 Tahun 2012 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 - 2032 (berlaku 17 Desember 2012)
Pembukaan
Mengingat:
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 - 2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,
Menimbang: a.
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Palopo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan negara, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b . bahwa dalam rangkamewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c . bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarankan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029;
Menetapkan :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 - 2032.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kota Palopo.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Palopo.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palopo.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Palopo.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Pulau Sulawesi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat RTRKSK adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kota terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur ruang wilayah kota, pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis.
| 17. | Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya; |
| 19 | Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. |
| 20 | Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. |
| 21 | Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. |
| 22 | Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. |
| 23 | Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. |
| 24 | Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. |
| 25 | Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. |
| 26 | Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. ketentuan umum;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- c. rencana struktur ruang wilayah kota;
- d. rencana pola ruang wilayah kota;
- e. penetapan kawasan strategis;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. penyidikan;
- j. sanksi;
- k. kelembagaan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.
Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Perencanaan
Pasal 3
- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas:
- a. Kecamatan Wara Selatan dengan luasan 1.511 (seribu lima ratus sebelas) hektar;
- b. Kecamatan Sendana dengan luasan 3.505 (tiga ribu lima ratus lima) hektar;
- c. Kecamatan Wara dengan luasan 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- d. Kecamatan Wara Timur dengan luasan 534 (lima ratus tiga puluh empat) hektar;
- e. Kecamatan Mungkajang dengan luasan 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) hektar;
- f. Kecamatan Wara Utara dengan luasan 569 (lima ratus enam puluh sembilan) hektar;
- g. Kecamatan Bara dengan luasan 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar;
- h. Kecamatan Telluwanua dengan luasan 3.575 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) hektar; dan
- i. Kecamatan Wara Barat dengan luasan 9.772 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 2 0 53'15'-3 0 14'08' Lintang Selatan dan 120 0 03'10'-120 0 14'34'Bujur Timur dengan luasan 25.817 (dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas) hektar; dan
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu
Pasal 4
Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan kota pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Timur Indonesia dalam harmonisasi tata ruang yang aman, nyaman, produktif,dan berkelanjutan.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kota
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu
Pasal 5
Perwujudan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi :
- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
- b. peningkatan aksesibilitas yang dapat mendorong pemerataan pembangunan untuk mendukung peran kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan;
- d. peningkatan kualitas kawasan lindung dalam upaya mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- e. pengembangan kawasan budidaya dengan
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) Strategi Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
- a. menetapkan pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan secara berhirarki;
- b. meningkatkan interkoneksi pusat pelayanan kota melalui pembangunan infrastruktur secara terpadu;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru sebagai penyangga kota; dan
- d. Mendorong Pengembangan pusat-pusat kawasan pertumbuhan ekonomi dalam kawasan perkotaan yang produktif, kompetitif dan efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas yang dapat mendorong pemerataan pembangunan untuk mendukung peran kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terpadu;
- b. mengembangkan jaringan jalan lingkar;
- c. meningkatkan efektivitas jaringan jalan kolektor dan lokal; dan
- d. menata kembali sistem angkutan umum kota.
- (3) Strategi Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
- a. mengembangkan sistem jaringan energi listrik;
- b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. meningkatkan jaringan sumber daya air kota; dan
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.
- (4) Strategi peningkatan kualitas kawasan lindung dalam upaya mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :
- a. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang beralih fungsi;
- b. meningkatkan kualitas kawasan lindung dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem wilayah;
- c. mengembangkan ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota;
- d. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan;
- e. melestarikan daerah resapan air dan daerah irigasi teknis;
- f. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya; dan
- g. mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan fungsi lindung.
- (5) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan ## BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota terdiri atas:
- a. sistem pusat pelayanan kota; dan
- b. sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua seluas lebih kurang 10 (sepuluh) Ha dengan menggunkan metode Sanitary Landfill; - (6) Pengelolaan persampahan di Kota Palopo diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ## Sistem Jaringan Drainase Pasal 26 - (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas: - a. Saluran drainase primer; - b. Saluran drainase sekunder; dan - c. Saluran drainase tersier. - (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - a. Sungai Latuppa yang melintasi wilayah Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Timur; - b. Sungai Boting yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Utara; - c. Sungai Takkalala yang melintasi Kecamatan Wara Selatan; - d. Sungai Amassangan yang melintasi Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur; - e. Sungai Pikun yang melintasi Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara; - f. Sungai Salu Battang yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua; - g. Sungai Batu yang melintasi wilayah Kecamatan Telluwanua; dan - h. Sungai Andoli yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara. - (3) Saluran drainase sekundersebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmelintasi wilayah Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur.

Penetapan: - (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di saluran-saluran berskala pelayanan lokal yang menyebar di seluruh wilayah kota. - (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir; - (6) Rencana pengembangan sistem drainase meliputi : - a. peningkatan dimensi dan rehabilitasi saluran drainase sekunder; - b. normalisasi jaringan drainase yang ada; - c. pengembangan sumur-sumur resapan di kawasan permukiman padat di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan; - d. pengerukan sungai Amassangan, Sungai Salubattang dan Sungai Boting; dan - e. melakukan perawatan saluran secara berkala terutama pada daerahdaerah rawan genangan di Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur. ## Jaringan Jalan Pejalan Kaki ## Pasal 27 - (1) Jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas: - a. ruas jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Djemma-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Sultan Hasanuddin-Jalan DR. Sam Ratulangi; - b. ruas jalan sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Andi Ahmad (eks Jalan Veteran); - c. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Imam Bonjol-Jalan Patang; - d. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Tandipau-Jalan M. Kasim; - e. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Opu Tosappaile-Jalan Samiun; - f. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Andi Kambo-Jalan A. Tendriajeng; - g. ruas jalan lokal sepanjang Jalan K.H. Ahmad Dahlan-Jalan RambutanJalan Mangga-Jalan Durian; dan - h. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Lagaligo dan Jalan Latamacelling. - (2) Penataan fasilitas jalur pejalan kaki diarahkan sebagai berikut: - a. pemeliharaan jaringan pedestrian meliputi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Andi Djemma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Balai Kota, dan Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Veteran; - b. rencana penyediaan sarana jalur pejalan kaki berupa furnitur jalan; - c. pembangunan jembatan penyeberangan pada kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan Jasa di Jalan Andi Djemma dan Jalan Dr. Sam Ratulangi; - d. mengintegrasikan jaringan jalur pejalan kaki di kawasan pusat kota; dan - e. penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat di kawasan pusat kota, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan wisata serta kawasan perkantoran. - (3) Pengembangan jaringan jalan pejalan kaki diarahkan untuk dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang cacat. - (4) Rencana penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## JalurEvakuasi Bencana ## Pasal 28 - (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f terdiri atas: - a. jalur evakuasi bencana banjir; - b. jalur evakuasi bencana tanah longsor; - c. jalur evakuasi bencana gelombang pasang; - d. jalur evakuasi bencana abrasi; dan - e. jalur evakuasi bencana kebakaran. - (2) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: - a. ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila; - b. ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa ; - c. ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo ; - d. ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim ; dan - e. ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre. - (3) Jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: - a. ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat; - b. ruas Jalan Poros Latuppa-Kantor Kecamatan Mungkajang; dan - c. ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman- Jalan Pantai II-Kantor Kecamatan Wara Selatan. - (4) Jalur evakuasi gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: - a. ruas Jalan A. Tendriajeng - Jalan Andi Tadda - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa; - b. ruas Jalan Yos Sudarso-Jalan Landau-Jalan Sawerigading-Jalan Diponegoro - Lapangan Gaspa ; - c. ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malaja-Jalan Andi Djemma-Lapangan Pancasila ; dan - d. ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre. - (5) Jalur evakuasi abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: - a. ruas Jalan A. Tendriajeng - Jalan Andi Tadda - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa; - b. ruas Jalan Yos Sudarso-Jalan Landau-Jalan Sawerigading-Jalan Diponegoro - Lapangan Gaspa ; - c. ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malaja-Jalan Andi Djemma-Lapangan Pancasila ; dan - d. ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre. - (6) Jalur evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas: - a. ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila; - b. ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa ; - c. ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo ; - d. ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim ; dan - e. ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre. ## Prasarana dan Sarana Perkotaan Lainnya ## Pasal 29 - (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g adalah Jalur sepeda beserta kelengkapannya; - (2) Jalur sepeda beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dikembangkan pada: - a. ruas Jalan Balai Kota-Jalan Opu Tosappaile-Jalan Pongsimpin-Dusun Kambo-Jalan Andi Ahmad -Lapangan Gaspa; dan

Distribusi: - b. ruas Jalan Andi Baso Rahim-Jalan Andi Kambo- Jalan Andi TendriajengJalan Yos Sudarso-Jalan Sungai Rongkong-Jalan Imam Bonjol-Jalan Patang-Jalan Tandi Pau-Jalan Kelapa-Jalan Latamacceling-Lapangan Pancasila. - (3) Rencana pengembangan jaringan jalur sepeda meliputi: - a. menyediakan marka jalan di jalur sepeda; dan - b. menyediakan lahan parkir khusus sepeda pada perkantoran dan pusat perdagangan di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur. ## BAB IV ## RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA ## Bagian Kesatu ## Umum ## Pasal 30 - (1) Rencana pola ruang wilayah kota meliputi: - a. kawasan lindung; dan - b. kawasan budidaya. - (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ## Bagian Kedua ## Kawasan Lindung ## Pasal 31 Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (1) huruf a, meliputi: - a. kawasan hutan lindung; - b. kawasan hutan konservasi; - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; - d. kawasan perlindungan setempat; - e. ruang terbuka hijau (RTH) kota; - f. kawasan cagar budaya; - g. kawasan rawan bencana alam; dan - h. kawasan lindung lainnya. ## Kawasan Hutan Lindung ## Parafgram 1 Pasal 32 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf a dengan luas lebih kurang 8.297,58 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh delapan) hektar terletak di Kelurahan Latuppa, dan Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, dan Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat. ## Paragraf 2 ## Kawasan Hutan Konservasi ## Pasal 33 Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf b dengan luas lebih kurang 968,21 (sembilan ratus enam puluh delapan koma dua puluh satu) hektar terletak di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat. ## Paragraf 3 ## Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya ## Pasal 34 Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf c seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektarmerupakan kawasan resapan air di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang. ## Paragraf 4 ## Kawasan Perlindungan Setempat ## Pasal 35 - (1) Kawasan perlindungan setempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf d, meliputi: - a. kawasan sempadan pantai; - b. kawasan sempadan sungai; - c. kawasan sempadan SUTT dan SUTET; dan - d. kawasan sempadan Rel Keretaapi. - (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sempadan pantai yang terletak di Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan.

Penetapan: - (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sepanjang Sungai Amassangan dan Sungai Boting ditetapkan sekurangkurangnya 5(lima) meter di sebelah luar kaki tanggul.

Penetapan: - (4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sepanjang Sungai Latuppa dan Sungai Boting tidak bertanggul ditetapkan sekurang-kurangnya 10(sepuluh) meter. - (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan : - a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan - b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. - (6) Kawasan Sempadan SUTT dan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmelintasi Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Mungkajang, dan Kecamatan Sendana. - (7) Kawasan Sempadan Rel Keretaapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dmeliputi Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Telluwanua menuju Kabupaten Luwu. ## Paragraf 5 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota ## Pasal 36 - (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf eseluas 5.079,6 (lima ribu delapan puluh koma sebelas) atau sama dengan 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) %, terdiri atas: - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;dan - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat. - (2) Pemenuhan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aseluas lebih kurang 3.313,21(tiga ribu tiga ratus tiga belas koma dua puluh satu) hektar atau sebesar 20,02 (dua puluh koma nol dua) %: - (3) Pemenuhan RTH publik terdiri atas: - a. Kawasan hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 620 (enam ratus dua puluh) hektar di Kelurahan Mancani dan Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua; - b. Hutan kota Bukit Lewadang seluas lebih kurang 10(sepuluh) hektar terdapat di Kecamatan Sendana; - c. Hutan kota Sampoddo seluas lebih kurang 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Wara Selatan; - d. Hutan Mangrove seluas kurang lebih 302,1 (tiga ratus dua koma satu) hektar terdapat di Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara Utara;

Penetapan: - e. Lapangan Olah Raga seluas lebih kurang23 (dua puluh tiga) hektar ditetapkan di Lapangan Islamic Center seluas lebih kurang 10(sepuluh) hektar, Lapangan Salobulo seluas lebih kurang 2 (dua) hektar, Lapangan Gaspa seluas lebih kurang 2 (dua)hektar, Lapangan Pancasila seluas lebih kurang 2 (dua) hektar, Lapangan Rampoang seluas lebih kurang 3(tiga) hektar dan Lapangan Lagaligo seluas lebih kurang 4 (empat) hektar.

Penetapan: - f. Taman Pemakaman Umum (TPU) seluas lebih kurang28,08(dua puluh delapan koma nol delapan) hektar ditetapkan di Makam Lokoe seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, Makam Pahlawan Palopo lebih kurang 2,5 (dua koma lima) hektar, Makam Salobulo seluas lebih kurang 2 (dua) hektar, Makam Kristen Belanda seluas lebih kurang 1,5 (satu koma lima)hektar, Makam Batu Palangerang seluas lebih kurang 1,5 (satu koma lima) hektar, Makam Surutanga seluas lebih kurang 1,5 (satu koma lima)hektar, Makam Islam Purangi seluas lebih kurang 6 (enam)hektar, Makam Libukang seluas lebih kurang 2.500(dua ribu lima ratus) meter persegi, Makam samping SMP 5 seluas lebih kurang 5.000(lima ribu) meter persegi; Makam Islam Lemo-lemo seluas lebih kurang 3.300 (tiga ribu tiga ratus)meter persegi, Makam Kuburan Cina seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar, Makam Jarrae seluas lebih kurang 1 (satu)hektar;Makam Islam Lebang seluas lebih kurang 2 (dua) hektar, Makam TallettuE seluas lebih kurang 1 (satu)hektar, Makam Kristen Bara seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar, danMakam Kristen Lebang Kecamatan Wara Barat seluas lebih kurang 1 (satu) hektar.

Penetapan: - g. taman kota seluas lebih kurang27.931 (Dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegiatau 2,79 hektar ditetapkan di Taman Labombo seluas lebih kurang 1,5 (satu koma lima)hektar, Taman Binturu / Adipura seluas lebih kurang 1.572(seribu lima ratus tujuh puluh dua) meter persegi, Taman Segitiga Mas seluas lebih kurang 648 (enam ratus empat puluh delapan) meter persegi,Taman Baca seluas lebih kurang2.899 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan)meter persegi, Taman Andi Tadda seluas lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) meter persegi, Taman Nonci Adipura II seluas lebih kurang 42 (empat puluh dua) meter persegi, Taman Kirab Remaja seluas lebih kurang 320(Tiga ratus dua puluh) meter persegi, Taman Irigasi seluas lebih kurang 120 (seratus dua puluh)meter persegi, Taman Tugo/Pokja III PKK seluas lebih kurang 159 (seratus lima puluh sembilan) meter persegi, Taman Yos Sudarso seluas lebih kurang 1.551 (seribu lima ratus lima puluh satu)meter persegi, Taman Terminal seluas lebih kurang 90 (Sembilan puluh)meter persegi, Taman Sampoddo seluas lebih kurang 350(tiga ratus lima puluh) meter persegi, Taman BTN Merdeka seluas lebih kurang 1.600 (seribu enam ratus)meter persegi, Taman BTN Nyiur Permai seluas lebih kurang 600(enam ratus) meter persegi, dan Taman Perumnas seluas lebih kurang 2.800 (dua ribu delapan ratus)meter persegi; - h. jalur hijau jaringan jalan seluas lebih kurang 64,7 (enam puluh empat koma tujuh) hektar. - i. jalur hijau jaringan jalan lingkar timur seluas lebih kurang 24,39 (dua puluh empat koma tiga puluh sembilan) hektar. - j. kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 285 (dua ratus delapan puluh lima) hektar di Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara,Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan; - k. kawasan sempadan sungai seluas kurang lebih 414,23 (empat ratus empat belas koma dua puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua; - l. kawasan resapan air seluas kurang lebih 448,77 (empat ratus empat puluh delapan koma tujuh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Bara, Kecamatan Telluwanua dan Kecamatan Wara Utara; dan - m. taman RT, taman RW, dan taman kota seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar terdapat di setiap kecamatan. - (4) Rencana pengembangan RTH publik dilaksanakan melalui: - a. hutan kota Sendana seluas kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Sendana; - b. hutan kota Telluwanua seluas kurang lebih 56,58 (lima puluh enam koma lima puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Sendana; - c. hutan kota Bara seluas kurang lebih 138 (seratus tiga puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Bara; - d. Kawasan bupperzone kawasan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampahdi Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua seluas lebih kurang 11,78 (sebelas koma tujuh puluh delapan) hektar di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua; - e. Kawasan bupperzone kawasan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) diKelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua seluas lebih kurang 4 (empat) hektar di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua; - f. Kawasan bupperzone kawasan industry Palopo (KIPA)seluas lebih kurang 65 (enam puluh lima) hektar di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua; - g. Jalur hijau jaringan jalan lingkar barat seluas lebih kurang 37,35 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh lima) hektar; - h. Jalur hijau jaringan jalan lingkar timur seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar; - i. Taman Kota dan Lapangan seluas lebih kurang 26.13 (dua puluh enam koma tiga belas) hektar terdapat di setiap kecamatan; - j. Taman RT, taman RW, dan taman kota seluas lebih kurang 10,40 (sepuluh koma empat puluh) hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Wara Timur; - k. RTH berupajalur sempadan rel kereta api seluas kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh satu) hektar sepanjang di Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua; dan - l. RTH berupajalur sempadan SUTT dan SUTET seluas kurang lebih 216 (dua ratus enam belas) hektar di sepanjang Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua. - (5) Pemenuhan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 1.766,39 (seribu tujuh ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan) hektar atau sebesar 10,67 (sepuluh koma enam puluh tujuh) % yang terdiri atas:

Penetapan: - a. Permukiman seluas lebih kurang 1.299,31 (Seribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh satu) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;;

Penetapan: - b. Perdagangan dan Jasa seluas lebih kurang 132,61 (Seratus tigapuluh dua koma enam puluh satu) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;

Penetapan: - c. Kawasan Efektif Pariwisata seluas lebih kurang 69,94 (Enam puluh sembilan koma sembilan puluh empat) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;; - d. Industri dan Pergudangan seluas lebih kurang 89,44 (delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) hektar yang tersebar di Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Wara Selatan; - e. Pertahanan dan Keamanan seluas lebih kurang 31,55 (tiga puluh satu koma lima puluh lima) hektar yang tersebar di setiap wilayah kecamatan;

Penetapan: - f. Pendidikan seluas lebih kurang 65,16 (enam puluh lima koma enam belas) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;

Penetapan: - g. Perkantoran seluas lebih kurang 37,75 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;

Penetapan: - h. Kesehatan seluas lebih kurang 8,60 (delapan koma enam puluh) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;

Penetapan: - i. Peribadatan seluas lebih kurang 26,98 (dua puluh enam koma sembilan puluh delapan) hektar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sendana, sebagian wilayah Kecamatan Wara, sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, sebagian wilayah Kecamatan Bara, sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat; dan

Penetapan: - j. Terminal seluas lebih kurang 5,05 (lima koma nol lima) hektar yang ditetapkan di Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan. - (6) Rencana pengembangan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengembangan halaman permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, industry dan pergudangan, pendidikan, perkantoran dan tempat usaha yang tersebar di wilayah kota. ## Paragraf 6 ## Kawasan Cagar Budaya ## Pasal 37 - (1) Kawasan cagar budayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf f, yaitu cagar budaya provinsi berupa Masjid Djami Tua di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara. - (2) Peninggalan Cagar Budaya berupa Bangunan Bersejarah terdiri atas: - a. Istana Datu Luwu di Kecamatan Wara; - b. Kantor Pos dan Giro di Kecamatan Wara Utara;

Penandatangan: - c. Rumah Jabatan Wakil Walikota di Kecamatan Wara; - d. Rumah Jabatan Komandan Kodim di Kecamatan Wara; - e. Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Wara Utara; - f. Kantor KODIM di Kecamatan Wara; - g. Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya di Kecamatan Wara; - h. Kantor Bea Cukai Palopo di Kecamatan Wara Timur; - i. RSU ibu dan anak Sawerigading Kecamatan Wara; - j. RSU Tentara Kecamatan Wara; - k. Makam Raja-Raja Luwu Lokkoe di Kecamatan Wara Utara; - l. Makam Belanda di Kecamatan Wara Utara; - m. Kantor Veteran RI di Kecamatan Wara; - n. Makam TallettuE di Kecamatan Wara Timur; - o. Makam JarraE di Kecamatan Wara Timur; - p. Gereja Pniel di Kecamatan Wara; - q. Kampus STISIPOL di Kecamatan Wara Utara; - r. Mess Belanda di Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat;dan - s. Benteng Portugis di Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur. - (3) Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya meliputi: - a. revitalisasi cagar budaya; dan - b. pelestarian dan pemeliharaan bangunan bersejarah. ## Paragraf 7 ## Kawasan Rawan Bencana Alam ## Pasal 38 Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf g, terdiri atas: - a. kawasan rawan banjir; - b. kawasan rawan tanah longsor; - c. kawasan rawan gelombang pasang; - d. kawasan rawan abrasi; dan - e. kawasan rawan kebakaran. ## Kawasan Rawan Banjir ## Pasal 39 - (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf a, terdiri atas: - a. Kawasan rawan banjir; dan - b. Rencana pengendali banjir. - (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berada di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Jaya, Kelurahan pentojangan Kecamatan Telluwanua, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara, Kelurahan Pontap, Kelurahan PonjalaE, Kelurahan SalotelluE Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat, dan Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara. - (3) Rencana pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf bdilaksanakan melalui kegiatan: - a. relokasi permukiman di sepanjang garis sempadan sungai; - b. normalisasi Sungai Amassangan, Sungai Latuppa, Sungai Boting dan Sungai Salu Battang; - c. mengalihkan sebagian aliran Sungai Latuppa ke Sungai Mawa: - d. pengerukan di daearah hilir Sungai Amassangan dan Sungai Boting dan; - e. pembersihan dan pengerukan saluran. ## Kawasan Rawan Tanah Longsor Pasal 40 - (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf b, terdiri atas: - a. Kawasan rawan tanah longsor; dan - b. Rencana pengendalian tanah longsor. - (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dikawasan Battang Kecamatan Wara Barat, Kawasan LatuppaKecamatan Mungkajang dan Kecamatan Sendana, Kawasan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan. - (3) Rencana pengendalian tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: - a. Penghijauan kawasan sempadan rawan bencana yang berada di sekitar kawasan budidaya; - b. Pembuatan bangunan konservasi tanah berupa terasering mekanik dan vegetative; - c. Pembuatan sumur resapan; - d. Pembuatan DAM pengendali dan DAM penahan; dan - e. Pembuatan embung. ## Kawasan Rawan Gelombang Pasang ## Pasal 41 - (1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf c terdiri atas: - a. Kawasan rawan gelombang pasang; dan - b. Rencana pengendalian gelombang pasang. - (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang kawasan pesisir kota lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilometer di sebagian Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Selatan. - (3) Rencana pengendalian gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan : - a. Pemasangan pemecah gelombang ( breakwater ) di kawasan pesisir pantai teluk bone; dan - b. pengembangan vegetasi mangrove yang terletak di sepanjang kawasan pesisir kota lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilometer. ## Kawasan Rawan Abrasi ## Pasal 42 - (1) kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf d terdiri atas: - a. kawasan rawan abrasi; dan - b. rencana rawan abrasi. - (2) kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang kawasan pesisir kota lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilometer di sebagian Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Selatan. - (3) rencana pengendalian kawasan rawan abrasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan : - a. pengembangan bangunan tanggul laut ( sea dike ) sepanjang teluk bone; dan - b. pengembangan vegetasi mangrove yang terletak di sepanjang kawasan pesisir kota lebih kurang 21 (dua puluh satu) kilometer. ## Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Pasal 43 - (1) Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf e terdiri atas: - a. Kawasan rawan bencana kebakaran; dan - b. Rencana pengendalian bencana kebakaran - (2) Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri atas; - a. perumahan kepadatan tinggi di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara; dan - b. rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Telluwanua dan Kecamatan Wara Barat. - (3) Rencana pengendalian bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;: - a. pencegahan bencana kebakaran berupa sosialisasi kepada masyarakat; - b. menetapkan pos pemadam kebakaran di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur, Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara, Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Sekatan; Kelurahan Salubulo Kecamatan Wara Utara, dan Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara. - c. membangun hidran air yang bersumber dari perusahaan daerah air minum (PDAM) tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri primer, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan permukiman; - d. menyediakan tanden di Kelurahan Luminda Kecamatan WaraUtara, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan, Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara, Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang, Kelurahan SalekoE Kecamatan Wara Timur sebagai sumber penyedia air untuk pemadam kebakaran; - e. Pembangunan pos pengawasan hutan di Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Barat. - (4) Pelaksanaan ketentuan manajemen proteksi kebakaran perkotaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - (5) Penyelenggaraan manajemen proteksi kebakaran perkotaan akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ## Paragraf 8 ## Kawasan Lindung Lainnya ## Pasal 44 - (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf h, terdiri atas: - a. kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; - b. kawasan konservasi perairan; - c. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir; dan - d. kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan.

Penetapan: - (2) Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pulau Libukang Kecamatan Bara;

Penetapan: - (3) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di KawasanTerumbu Karang Pasi Maloang dengan luas lebih kurang 2 Ha;

Penetapan: - (4) Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan; dan

Penetapan: - (5) Kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan. ## Bagian Ketiga ## Kawasan Budidaya ## Pasal 45 Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi: - a. kawasan peruntukan perumahan dan permukiman; - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; - c. kawasan peruntukan perkantoran; - d. kawasan peruntukan industri dan pergudangan; - e. kawasan peruntukan pariwisata; - f. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau (RTNH); - g. kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana; - h. kawasan peruntukan ruang kegiatan sektor informal; dan - i. kawasan peruntukan lainnya. ## Paragraf 1 ## Kawasan Peruntukan Perumahan dan Permukiman ## Pasal 46 - (1) Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi: - a. kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi; - b. kawasan perumahan dengan kepadatan sedang; dan - c. kawasan perumahan dengan kepadatan rendah.

Penetapan: - (2) Kawasan perumahan kepadatan tinggi seluas lebih kurang 1.024(seribu dua puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di: - a. Kecamatan Wara; - b. Kecamatan Wara Utara; dan - c. Kecamatan Wara Timur.

Penetapan: - (3) Kawasan perumahan kepadatan sedang seluas lebih kurang680(enam ratus delapan puluh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di: - a. Kecamatan Wara Selatan; dan - b. Kecamatan Bara.

Penetapan: - (4) Kawasan perumahan kepadatan rendah seluas lebih kurang 1.794(seribu tujuh ratus sembilan puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di: - a. Kecamatan Wara Barat; - b. Kecamatan Sendana; - c. Kecamatan Mungkajang; dan - d. Kecamatan Telluwanua. - (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan meliputi: - a. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana lingkungan perumahan; - b. peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh; - c. menetapkan koefisien dasar bangunan paling sedikit 70 (tujuh puluh) persen dalam setiap pembangunan kawasan perumahan; - d. mendorong pembuatan sumur resapan komunal dan biopori: dan - e. pengembangan perumahan secara vertikal pada pusat kota. ## Paragraf 2 ## Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa ## Pas
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II system perkotaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

## Pasal 8

Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Kota;
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
- c. Pusat Lingkungan.

## Pusat Pelayanan Kota Pasal 9

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara dan Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur dengan fungsi sebagai pusatpemerintahan, perdagangandan jasa.

## Sub Pusat Pelayanan Kota Pasal 10

SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. SPPK I berada di Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua dengan fungsi meliputi perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan kesehatan, perumahan kepadatan rendah, dan pendidikan menengah;
- b. SPPK II berada di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, dengan fungsi meliputi pelayanan kesehatan skala regional, perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan kepadatan sedang, dan pendidikan menengah;
- c. SPPK III berada di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan dengan fungsi meliputi perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan kepadatan sedang, pendidikan tinggi, simpul transportasi regional, dan pelayanan kesehatan skala lokal;
- d. SPPK IV berada di Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana dengan fungsi meliputi perumahan kepadatan rendah, perkantoran, pelayanan kesehatan skala lokal, pusat budaya dan olah raga; dan
- e. SPPK V berada di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat dengan fungsi meliputi perumahan kepadatan rendah, perkantoran, dan pelayanan kesehatan skala lokal.

## Pusat Lingkungan Pasal 11

PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf cmeliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan, perdagangan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.

## Bagian Ketiga

## Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota Pasal 12

Sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sistem prasarana utama; dan
- b. Sistem prasarana lainnya.

## Paragraf Kesatu

## Sistem Prasarana Utama Pasal 13

Sistem prasarana utama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan trasportasi darat; dan
- b. Sistem jaringan transportasi laut.

## Sistem Jaringan Transportasi Darat

## Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jaringan jalan;
- b. jaringan pelayananlalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api;
- b. stasiun kereta api; dan
- c. fasilitas operasi keretaapi.

## Sistem Jaringan Jalan

## Pasal 15

- (1) jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan jalan arteri primer;
- b. Jaringan jalan kolektor primer;
- c. Jaringan jalan lokal; dan
- d. Jaringan jalan bebas hambatan
- (2) jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ruas Jalan Dr. Sam Ratulangi sepanjang 1,342 (satu koma tiga empat dua) kilometer;
- a. Ruas Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 7,165 (tujuh koma satu enam lima) kilometer;
- b. Ruas Jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) kilometer;
- c. Rencana pengembangan ruas Jalan Lingkar Timur sepanjang 20 (dua puluh) kilometer; dan
- d. Rencana pengembangan ruas Jalan Lingkar Barat sepanjang 27 (dua puluh tujuh) kilometer.
- (3) jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalan kolektor primer K4;
- (4) jaringan jalan kolektor primer K1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Ruas jalan Jenderal Ahmad Yani sepanjang 0,591 (nol koma lima sembilan satu) kilometer;
- b. Ruas jalan Veteran sepanjang 0,624 (nol koma enam dua empat);
- c. Ruas jalan ke Toraja Utara sepanjang 0,534 (nol koma lima tiga empat);
- d. Rencana perubahan fungsi jalan arteri primer menjadi jalan kolektor primer yang terdiri dari:
1. Ruas Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 7,165 (tujuh koma satu enam lima) kilometer; dan

2. Ruas Jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) kilometer.
- (5) jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaringan jalan bebas hambatan antarkota meliputi:
- a. jalan Tindantana - Palopo; dan
- b. jalan Palopo - Parepare.
- (6) jaringan pelayanan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. trayek angkutan barang terdiri atas:
1. Kota Palopo - Belopa-Pangkajene-Parepare-Makassar;
2. Kota Palopo - Sengkang - Watampone - Watansoppeng;
3. Kota Palopo - Masamba-Malili-Soroako;
4. Kota Palopo - Rantepao-Makale-Enrekang;
5. Kota Palopo - Palu-Gorontalo-Manado;
6. Kota Palopo - Mamuju; dan
7. Kota Palopo - Kolaka Utara-Kolaka-Kendari.
- b. trayek Angkutan Penumpang angkutan dalam kota terdiri atas:
1. terminal - Perumnas - Rampoang - Pepabri;
2. terminal - Latuppa-Sendana;
3. terminal - Binturu - Songka;
4. terminal - Jembatan Miring;
5. terminal - Nyiur - Hartaco;
6. terminal - Lebang; dan
7. terminal - Pelabuhan Tanjung Ringgit.
- c. Trayek angkutan penumpang angkutan antar kota dalam provinsi terdiri atas:
1. Kota Palopo - Belopa - Pangkajene Sidrap - Parepare - Barru Pangkajene Pangkep - Maros - Makassar;
2. Kota Palopo - Sengkang - Watampone - Watansoppeng;
3. Kota Palopo - Masamba - Mangkutana -Malili - Soroako;
4. Kota Palopo - Rantepao - Makale - Enrekang - Sidrap - Pinrang Pare-pare; dan
5. Kota Palopo - Belopa - Pangkajene Sidrap- Pinrang.
- d. Trayek angkutan penumpang angkutan antar kota antar provinsi terdiri atas:
1. Kota Palopo - Palu - Gorontalo - Manado;
2. Kota Palopo - Mamuju; dan
3. Kota Palopo - Kendari.
- (7) Jaringan prasarana lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan terminal penumpang terdiri atas :
- a. terminal type B Dangerakko di Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara;
- b. pengembangan terminal type A di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan; dan
- c. pengembangan terminal type C Telluwanua di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;

## Sistem Jaringan Perkeretaapian Pasal 16

- (1) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan yang menghubungkan Malili Masamba - Palopo - Belopa - Parepare;

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) melintasi wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua;
- (3) Pengembangan Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berlokasi di Kecamatan Wara Selatan; dan
- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelabuhan utama Tanjung Ringgit terdapat di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Alur pelayaran barang terdiri atas:
1. Palopo - Kolaka - Kendari.
2. Palopo - Maluku - Ternate.
3. Palopo - Surabaya - Semarang - Jakarta.
4. Palopo - Mamuju - Balikpapan - Batulicin.
5. Palopo- Majene -Balipapan - Batulicin.
6. Palopo - Luar Negeri.
- b. Alur pelayaran penumpang dengan rute terdiri atas :
1. Palopo - Kolaka Utara - Kendari.
2. Palopo-Siwa - Kolaka Utara - Kendari.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Paragraf Kedua

## Sistem Prasarana Lainnya Pasal 18

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

## Sistem Jaringan Energi

## Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. jaringan energi listrik;dan

- c. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Palopo dengan kapasitas 2 (dua) mega wattterdapat di Kecamatan Bara;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dengan kapasitas 320 (tiga ratus dua puluh) kilo wattberlokasi di Bambalu Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat; dan
- c. Pengembangan energy listrik dengan memanfaatkan energy terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir.
- (3) Jaringan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. saluran udara tegangan rendah sebesar 231/380 (dua ratus tiga puluh satu per tiga ratus delapan puluh) Voll yang melalui semua wilayah kota:
- b. saluran udara tegangan menengah sebesar 20 (dua puluh) Kilo Voll yang melalui semua kecamatan:
- c. saluran Udara Tegangan Tinggi sebesar 300 (tiga ratus) Kilo Voll yang melalui Kecamatan Sendana.
- d. rencana Saluran Udara Tegangan Eksra Tinggi sebesar 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh lima) Mega Watt yang melalui Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Sendana.
- e. Rencana pembangunan jaringan transmisi 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima)Kilo Voll dari Wotu ke Palopo;
- f. Rencana pembangunan jaringan transmisi 150 (seratus lima puluh) Kilo Voll dari Siwa/Keera ke Palopo;
- g. Gardu Induk Palopo tegangan 150 (Seratus Limah Puluh) Kilo Voll dengan kapasitas trafo terpasang 2 X 20 (dua kali dua puluh ) MVA;
- h. Rencana penambahan daya GI Palopo sebesar 30 (Tiga Puluh) MVA; dan
- i. Rencana penambahan daya GI Bukaka PLTA Poso sebesar 2 X 65 (Dua Kali Enam Puluh Lima) MW.
- (4) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang Parepare - Makassar - Makale - Palopo - Malili - Donggi - Pomalayang melintasi Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Barat, dan Kecamatan Mungkajang;
- b. Fasilitas penyimpanan gas bumi berupa depo gas bumi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;
- c. Fasilitas Tangki Timbun CPO di Pelabuhan Utama Tanjung Ringgit Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur; dan
- d. Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumiKawasan Andalan LautTeluk Bone di Kecamatan Wara Timur.

## Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
- a. Jaringan kabel; dan
- b. Jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf aberupa Stasiun Telepon Otomat Palopo dengan kapasitas 8.954 SST.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan menara Base Transceiver Station yang digunakan secara bersama menjangkau seluruh wilayah kota; dan
- b. penyebaran jaringan internet hotspot pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis.
- (4) Pengaturan terkait menara telekomunikasi bersama akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 21

- (1) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:
- a. Daerah Aliran Sungai;
- b. Daerah Irigasi;
- c. Cekungan Air Tanah; dan
- d. Jaringan air baku untuk air minum.
- (2) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu DASSaddang merupakan DAS Strategis Nasional, meliputi:
- a. DAS Purangi dengan luas cakupan area lebih kurang 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) hektar;
- b. DAS Bua dengan luas cakupan area lebih kurang 1.168,04 (seribu seratus enam puluh delapan koma nol empat) hektar;
- c. DAS Songkamati dengan luas cakupan area lebih kurang 136,20 (seratus tiga puluh enam koma dua puluh) hektar;
- d. DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area lebih kurang 6.412,80 (enam ribu empat ratus dua belas koma delapan puluh) hektar;
- e. DAS Boting dengan luas cakupan area lebih kurang 3.087,25 (tiga ribu delapan puluh tujuh koma dua puluh lima) hektar; dan
- f. DAS Salubattang dengan luas cakupan area lebih kurang 13.760,59 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh koma lima puluh sembilan) hektar.
- (3) Daerah Irigasi(DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. DI Mawa;
- b. DI Murante;
- c. DI Tomarundung I;
- d. DI Padanglambe;
- e. DI Padang Lipan;
- f. DI Tong Sumei; dan
- g. DI Sumarumbu Kabupaten Luwu.
- (4) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cterletak di Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua dengan luas area lebih kurang 2.634,71 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh satu) hektar.
- (5) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Rencana pengembangan sumber air baku meliputi:
1. Sungai Latuppa di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
2. Sungai Babak di Kelurahan Latuppa Kecamtan Mungkajang;
3. Sungai Mangkaluku Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang; dan

4. Sungai Bambalu Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.
- b. Upaya pemenuhan kebutuhan air baku alternatif dengan pengembangan sistem pompanisasi dan sumur bor.

## Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan Pasal 22

Pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan persampahan;
- d. sistem jaringan drainase;
- e. jaringan jalan pejalan kaki;
- f. jalurevakuasi bencana; dan
- g. prasarana dan sarana perkotaan lainnya.

## Sistem Penyediaan Air Minum

## Pasal 23

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
- b. jaringan bukan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a meliputi :
- a. unit air baku yang bersumber dari:
1. Sungai Mangkaluku,dengan potensi debit air baku lebih kurang 4.800(empat ribu delapan ratus) liter per detik;
2. Sungai Latuppa, dengan potensi debit air baku lebih kurang 6.600 (enam ribu enam ratus) liter per detik;
3. Sungai Magandang, dengan potensi debit air baku lebih kurang 60 (enam puluh) liter per detik;
4. Sungai Buludatu dengan potensi debit air baku lebih kurang 5 (lima) liter per detik; dan
5. Sungai Bambalu dengan potensi debit air baku lebih kurang 8.200 (delapan ribu dua ratus)liter per detik.
- b. unit produksi air minum terdiri atas:
1. IPA Latuppa di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang, dengan kapasitas lebih kurang390 (tiga ratus sembilan puluh) liter per detik melayani Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Barat, dan Kecamatan Sendana;
2. IPA Sungai Magandang di Kecamatan Bara, dengan kapasitas terpasang lebih kurang30 (tiga puluh) liter per detik melayani seluruh wilayah Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua; dan
3. IPA Bronceptering di Kelurahan Buntudatu Kecamatan Bara dengan kapasitas lebih kurang 2,5 (dua koma lima) liter per detik melayani seluruh wilayah Kecamatan Bara.

- c. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 5, IPA 6 di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;
2. IPA 4 di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara: dan
3. IPA di Kilometer 6 Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat.
- d. Unit distribusi dan pelayanan meliputi:
1. Pipa jaringan distribusi utama, jaringan distribusi pembagi dan jaringan pipa tersier; dan
2. Sambungan rumah.
- e. Pengembangan Intake Sungai Bambalu terletak di kilometer 19 Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.
- (3) Jaringan bukan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, terminal air, yang berlokasi di Kelurahan Pentojangan dan Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Pontap, Kelurahan Malatunrung Kecamatan Wara Timur dan Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana.
- (4) Rencana pengembangan system penyedian air minum meliputi:
- a. kebutuhan air minum lebih kurang 61.704 (enam puluh satu ribu tujuh ratus empat) m 3 /hari;
- b. kerjasama perlindungan dan pemeliharaan sumber air baku dan kawasan resapan air di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya di Kecamatan Mungkajang antara pemerintah kota dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Kabupaten Luwu yang meliputi:
1. kawasan sekitar sumber air baku;
2. kawasan resapan air; dan
3. kawasan hutan lindung.
- c. rehabilitasi prasarana-sarana pengaliran untuk mengurangi tingkat kehilangan air hingga 23 (dua puluh tiga) persen meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi diKecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan;
- d. pembatasan dan pengawasan pengambilan air tanah dalam oleh masyarakat di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Selatan; dan
- e. pengembangan jaringan ke kawasan permukiman baru di Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Sendana, Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara Barat dan pengembangan jaringan ke kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit Kecamatan Wara Timur.

## Sistem Pengelolaan Limbah

## Pasal 24

- (1) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. sistem pengelolaan air limbah industri; dan
- c. sistem pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbahbahan berbahaya dan beracun (B3).

- (2) Sistem air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem setempat komunal di perumahan kepadatan tinggi;
- b. sistem perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
- c. sistem setempat individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat dan dikembangkan di kawasan yang belum memiliki sistem terpusat;
- d. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.
- (3) Sistem pengolahan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;
- (4) Sistem pengelolaan B3 dan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3; dan
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahayaberacun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dikembangkandi Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.
- (6) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Sistem Pengelolaan Persampahan

## Pasal 25

- (1) Prinsif pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3R ( reduce, reuse and recycle );
- (2) Sistem pengelolaan persampahan, terdiri atas:
- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;
- b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
- c. Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi TPS sampah organic dan TPS sampah an organic direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan kawasan PPK, SPPK dan PPL;
- (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan akan dikembangkan di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua;
- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua seluas lebih kurang 10 (sepuluh) Ha dengan menggunkan metode Sanitary Landfill;
- (6) Pengelolaan persampahan di Kota Palopo diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

## Sistem Jaringan Drainase Pasal 26

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas:

- a. Saluran drainase primer;
- b. Saluran drainase sekunder; dan
- c. Saluran drainase tersier.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sungai Latuppa yang melintasi wilayah Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Timur;
- b. Sungai Boting yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Utara;
- c. Sungai Takkalala yang melintasi Kecamatan Wara Selatan;
- d. Sungai Amassangan yang melintasi Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur;
- e. Sungai Pikun yang melintasi Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara;
- f. Sungai Salu Battang yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua;
- g. Sungai Batu yang melintasi wilayah Kecamatan Telluwanua; dan
- h. Sungai Andoli yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara.
- (3) Saluran drainase sekundersebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmelintasi wilayah Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur.
- (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di saluran-saluran berskala pelayanan lokal yang menyebar di seluruh wilayah kota.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir;
- (6) Rencana pengembangan sistem drainase meliputi :
- a. peningkatan dimensi dan rehabilitasi saluran drainase sekunder;
- b. normalisasi jaringan drainase yang ada;
- c. pengembangan sumur-sumur resapan di kawasan permukiman padat di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan;
- d. pengerukan sungai Amassangan, Sungai Salubattang dan Sungai Boting; dan
- e. melakukan perawatan saluran secara berkala terutama pada daerahdaerah rawan genangan di Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur.

## Jaringan Jalan Pejalan Kaki

## Pasal 27

- (1) Jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas:
- a. ruas jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Djemma-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Sultan Hasanuddin-Jalan DR. Sam Ratulangi;

- b. ruas jalan sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Andi Ahmad (eks Jalan Veteran);
- c. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Imam Bonjol-Jalan Patang;
- d. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Tandipau-Jalan M. Kasim;
- e. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Opu Tosappaile-Jalan Samiun;
- f. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Andi Kambo-Jalan A. Tendriajeng;
- g. ruas jalan lokal sepanjang Jalan K.H. Ahmad Dahlan-Jalan RambutanJalan Mangga-Jalan Durian; dan
- h. ruas jalan lokal sepanjang Jalan Lagaligo dan Jalan Latamacelling.
- (2) Penataan fasilitas jalur pejalan kaki diarahkan sebagai berikut:
- a. pemeliharaan jaringan pedestrian meliputi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Andi Djemma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Balai Kota, dan Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Veteran;
- b. rencana penyediaan sarana jalur pejalan kaki berupa furnitur jalan;
- c. pembangunan jembatan penyeberangan pada kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan Jasa di Jalan Andi Djemma dan Jalan Dr. Sam Ratulangi;
- d. mengintegrasikan jaringan jalur pejalan kaki di kawasan pusat kota; dan
- e. penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat di kawasan pusat kota, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan wisata serta kawasan perkantoran.
- (3) Pengembangan jaringan jalan pejalan kaki diarahkan untuk dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang cacat.
- (4) Rencana penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## JalurEvakuasi Bencana

## Pasal 28

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana banjir;
- b. jalur evakuasi bencana tanah longsor;
- c. jalur evakuasi bencana gelombang pasang;
- d. jalur evakuasi bencana abrasi; dan
- e. jalur evakuasi bencana kebakaran.
- (2) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;
- b. ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa ;
- c. ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo ;
- d. ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim ; dan
- e. ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.

- (3) Jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- b. ruas Jalan Poros Latuppa-Kantor Kecamatan Mungkajang; dan
- c. ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman- Jalan Pantai II-Kantor Kecamatan Wara Selatan.
- (4) Jalur evakuasi gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ruas Jalan A. Tendriajeng - Jalan Andi Tadda - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa;
- b. ruas Jalan Yos Sudarso-Jalan Landau-Jalan Sawerigading-Jalan Diponegoro - Lapangan Gaspa ;
- c. ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malaja-Jalan Andi Djemma-Lapangan Pancasila ; dan
- d. ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.
- (5) Jalur evakuasi abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ruas Jalan A. Tendriajeng - Jalan Andi Tadda - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa;
- b. ruas Jalan Yos Sudarso-Jalan Landau-Jalan Sawerigading-Jalan Diponegoro - Lapangan Gaspa ;
- c. ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malaja-Jalan Andi Djemma-Lapangan Pancasila ; dan
- d. ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.
- (6) Jalur evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;
- b. ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa ;
- c. ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo ;
- d. ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim ; dan
- e. ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.

## Prasarana dan Sarana Perkotaan Lainnya

## Pasal 29

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g adalah Jalur sepeda beserta kelengkapannya;
- (2) Jalur sepeda beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dikembangkan pada:

- a. ruas Jalan Balai Kota-Jalan Opu Tosappaile-Jalan Pongsimpin-Dusun Kambo-Jalan Andi Ahmad -Lapangan Gaspa; dan
- b. ruas Jalan Andi Baso Rahim-Jalan Andi Kambo- Jalan Andi TendriajengJalan Yos Sudarso-Jalan Sungai Rongkong-Jalan Imam Bonjol-Jalan Patang-Jalan Tandi Pau-Jalan Kelapa-Jalan Latamacceling-Lapangan Pancasila.
- (3) Rencana pengembangan jaringan jalur sepeda meliputi:
- a. menyediakan marka jalan di jalur sepeda; dan
- b. menyediakan lahan parkir khusus sepeda pada perkantoran dan pusat perdagangan di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur.

## BAB IV

## RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Kawasan Lindung

## Pasal 31

Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan hutan konservasi;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- d. kawasan perlindungan setempat;
- e. ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- f. kawasan cagar budaya;
- g. kawasan rawan bencana alam; dan
- h. kawasan lindung lainnya.

## Kawasan Hutan Lindung

## Parafgram 1 Pasal 32

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf a dengan luas lebih kurang 8.297,58 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh delapan) hektar terletak di Kelurahan Latuppa, dan Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, dan Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat.

## Paragraf 2

## Kawasan Hutan Konservasi

## Pasal 33

Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf b dengan luas lebih kurang 968,21 (sembilan ratus enam puluh delapan koma dua puluh satu) hektar terletak di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

## Paragraf 3

## Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

## Pasal 34

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf c seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektarmerupakan kawasan resapan air di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang.

## Paragraf 4

## Kawasan Perlindungan Setempat

## Pasal 35

- (1) Kawasan perlindungan setempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf d, meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sempadan SUTT dan SUTET; dan
- d. kawasan sempadan Rel Keretaapi.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sempadan pantai yang terletak di Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Selatan.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sepanjang Sungai Amassangan dan Sungai Boting ditetapkan sekurangkurangnya 5(lima) meter di sebelah luar kaki tanggul.
- (4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sepanjang Sungai Latuppa dan Sungai Boting tidak bertanggul ditetapkan sekurang-kurangnya 10(sepuluh) meter.
- (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan :
- a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (6) Kawasan Sempadan SUTT dan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmelintasi Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Mungkajang, dan Kecamatan Sendana.
- (7) Kawasan Sempadan Rel Keretaapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dmeliputi Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Telluwanua menuju Kabupaten Luwu.

## Paragraf 5 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

## Pasal 36

- (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 31huruf eseluas 5.079,6 (lima ribu delapan puluh koma sebelas) atau sama dengan 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) %, terdiri atas:
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;dan
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.
- (2) Pemenuhan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aseluas lebih kurang 3.313,21(tiga ribu tiga ratus tiga belas koma dua puluh satu) hektar atau sebesar 20,02 (dua puluh koma nol dua) %:
- (3) Pemenuhan RTH publik terdiri atas:
- a. Kawasan hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 620 (enam ratus dua puluh) hektar di Kelurahan Mancani dan Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua;
- b. Hutan kota Bukit Lewadang seluas lebih kurang 10(sepuluh) hektar terdapat di Kecamatan Sendana;
- c. Hutan kota Sampoddo seluas lebih kurang 13,91 (tiga belas koma sembilan puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Wara Selatan;
- d. Hutan Mangrove seluas kurang lebih 302,1 (tiga ratus dua koma satu) hektar terdapat di Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara Utara;
- e. Lapangan Olah Raga seluas lebih kurang23 (dua puluh tiga) hektar ditetapkan di Lapangan Islamic Center se