Unknown Unknown Nomor TIRTA Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LIHOU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka menindaklanjuti maksud dari pasal 41 ayat (5 )/ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembehdaharaan Negara, bahwa penyertaan modal P ^ nierintah Daerah pada Pemsahaan Negara / Daerah / Swasta '^ ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun Memiliki r ^ IiKAH INI TELAH DlEKSAlHlsfcaahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah OL ^ KABAG,HUKUM SETK ^ a ^ upaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001 tentang SI&amp;flAtUNGUN Perasahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou; \_
NOMOR: ft. / TANGGAL '.'ra berdasarkan. pertimbangan sebagaimana dimaksud -dakin huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada - Peolisahaan Daerah Air Minum Tirta Lihou. PARAF 207 5 Ifak
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
i
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
.
.
.
..
•
• 3
TlASKAH !NI TELAH DlEKSAllf &amp;WBfc " aturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang OLEHKABAG,HUKUM SETKAI ^ e igelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara SIMALUNGUN -- w ^ tternihlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan " NOMOR : P-/ nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
TANGGAL
j
PARAF
- A
|
11. Pei aturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem * Pemvediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 5 ~
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
5. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Simaiungun Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simaiungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simaiungun Tahun 2008 Nomor 43 Seri D Nomor 43);
Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN dan
BUPATI SIMALUNGUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NASKAHINI DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR 0LE SIMALU ^ OUW LIHOU ; NOMOR:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Daiam Peraturan DaefaH ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Simalungun oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya daiam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daiam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Simalungun;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah daiam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD;
8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui cara hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM;
10. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Penganggaran pendapatan hibah dan penyertaan modal;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan hibah dan penyertaan modal;
- c. Penyelesaian hutang; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PDAM TIRTA LIHOU
BAB III - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PDAM TIRTA LIHOU
Pasal 4
- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berjumlah antara Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk PDAM Tirta Lihou yang memerlukan Penyertaan Modal.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Lihou sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat berupa modal dasar (investasi awal) dan penambahan modal (investasi) dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Lihou.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6
Bagian laba dan hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran daerah.
\
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
SIMALUNGUN
IKET BAB VI ENTUAN PENUTUP
NOMOR :
-
S L c r f .
PARAF
TANGGAL
|
- 2oi 7 ar - «
4
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Penetapan: Ditetapkan di Pamatang Raya pada Tanggal 9 JANIMR ' 2017

Penandatangan: BUPATI SIMALUNGUN, dto J.R. SARAGIH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI 0 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA (254 / 2016)