PERATURAN BUPATI RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL - a bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu memberikan hibah dan bantuan sosial. - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu (berlaku 19 Januari 2012)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR
12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
- a bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu memberikan hibah dan bantuan sosial.
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan sosial.
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
- 3 Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor 4844);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Perimbangan Daerah Tambahan Lembaran 2004 Nomor 126, Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Keuangan Daerah (Lembaran tentang Pengelolaan 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578); Lembaran Negara Republik Indonesia
3. 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam terakhir 2010 tentang Perubahan Negeri Nomor 21 Tahun kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
4. 9 Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan tentang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan BeatjaaDaesosial Yang
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG DAN BANTUAN SOSIAL DI PEMBERIAN HIBAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
Pasal 1
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penganggaran, Pelaporan ,dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Utara.
Pasal 2
Hibah Sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah pemberian barang atau jasa dari Pemerintah uang dan Kabupaten Minahasa Utara.
Pasal 3
Kriteria Pemberian Hibah
- (1) Peruntukannya secara Spesiflk telah ditetapkan:
- (3) Memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (2) Tidak wajib, Tidak Mengikat dan tidak terus menerus tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangsetiap undangan.
Pasal 4
Hibah dapat diberikan kepada
- (1) Satuan kerja dari Kementerian /Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya di Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Daerah Otonom baru hasil Pemekaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- (3) Pemerintah desa.
- (4) Kelompok yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Kesenian, Adat istiadat, dan Olahraga non Profesional yang memiliki kepengurusan Yang jelas serta berkedudukan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Orang
- (5) Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk
Pasal 5
Tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan
Pasal 6
Setiap pemberian hibah di tuangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPFID) Yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima hibah yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai
- A) Pemberi dan penerima hibah;
- B) Tujuan, besaran dan rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- C) Hak dan kewajiban;
4. E)
- D) Tatacara penyaluran/penyerahan hibah; dan
Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
Pasal 8
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dapat berupa barang/uang diberikan kepada individu; keluarga; dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi; politik,bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
Pasal 9
Bantuan sosial juga dapat diberikan kepada ahli waris anggota masyarakat Yang meninggal dunia dan atau masyarakat yang mengalami musibah /bencana dan atau masyarakat miskin yang sakit.
Pasal 10
Berhubung bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak dapat diprediksi Yang akan menerima dan kapan diberikan, maka syarat-syarat dan tatacara pemberian diatur sebagai berikut = siapa
- 1 Bantuan sosial kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia
- Foto copy kutipan akta kematian yang dilegalisir.
- a Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Minahasa Utara melalui PPKD dengan diketahui oleh Pemerintah Desa /Kelurahan setempat dengan melampirkan
- Foto copy KTP atau surat keterangan penduduk yang meninggal dunia.
- Foto copy KTP ahli waris yang dilegalisir.
- Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir.
- Bupati Minahasa Utara menetapkan penerima bantuan sosial kepada ahli Keputusan Bupati.
- d Bantuan sosial kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- C Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b dijadikan dasar pembayaran.
- 2 Bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami muslbah /bencana
- a Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Minahasa Utara melalui PPKD dengan diketahui pemerintah Desa/Kelurahan setempat dengan melampirkan
- Surat keterangan tentang terjadinya musibah /bencana dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat
- Foto copy KTP yang dilegalisir atau surat penduduk masyarakat yang mengalami keterangan musibah/bencana
- Daftar rincian kerusakan /kerugian akibat dari musibah Ibencana Yang terjadi yang diketahui pemerintah /Kelurahan setempat Desa
- b Bupati Minahasa Utara menetapkan nominal bantuan dan penerima bantuan sosial kepada masyarakat musibah /bencana Yang mengalami dengan Keputusan Bupati.
- 3 Bantuan sosial kepada masyarakat miskin Yang sakit
- Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b dasar pembayaran. dijadikan
- a Mengajukan permohonan tertulis kepada Utara melalui Bupati Minahasa PPKD dengan diketahui pemerintah Desa/Kelurahan setempat melampirkan dengan
- Surat keterangan miskin dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat
- Surat keterangan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas
- Rincian pengobatan biaya
- Foto copy KTP yang dilegalisir atau surat penduduk keterangan
- b Bupati Minahasa Utara menetapkan nominal bantuan dan penerima bantuan sosial kepada masyarakat miskin Yang sakit dengan Keputusan Bupati:
- c Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b dasar pembayaran. dijadikan
Pasal 11
Bantuan sosial uang diberikan secara penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, langsung kepada piatu, yayasan pengelola yatim masyarakat miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, berat dan tunjangan kesehatan cacat putra-putri pahlawan yang tidak korban bencana. berupa mampu,
Pasal 12
Bantuan sosial adalah Yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan untuk sekolah luar biasa operasional swasta dan alat bantu kesehatan untuk masyarakat miskin; bantuan perahu/peralatan untuk dan berupa barang barang nelayan
petani miskin, bantuan makanan /pakaian kepada yatim piatu sosial, ternak/bibit tuna kelompok masyarakat bagi kurang mampu.
Pasal 13
Kriteria Pemberian bantuan sosial
- 1) Selektif dalam arti bantuan sosial diberikan kepada calon penerimayang ditujukan untuk melindungi dari resiko sosial. kemungkinan hanya
- 2) Memiliki identitas yang jelas dan berdomosili dalam administratif Pemerintahan Dearah wilayah Kabupaten Minahasa Utara.
- 4) Tidak mendapatkan alokasi dana lain yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Utara:
- 3) Tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun kecuali dalam keadaan tertentu anggaran sampai penerima bantuan sosial dari resiko sosial. lepas
- 5) Tidak untuk membiayai
- b) 'lomba atau pertandingan /kompetisi;
- a) . Kegiatan yang bersifat perayaan;
c)
- d) Tunjangan hari raya.
Pemberian hadiah/cinderamata dan karangan
- e) Perawatan kecantikan dan memperoleh anak
Pasal 14
Bantuan sosial diberikan kepada dapat
- 1) Individu /keluarga dan masyarakat miskin.
- 3) Ahli waris keluarga miskin yang meninggal dunia: (dana duka)
- 2) Individu/keluarga miskin yang sakit.
- 4) Korban bencana/musibah
- 6) Sekolah luar biasa swasta
- 5) Putra putri pahlawan yang miskin.
- 7) Yayasan pengelola anak-anak yatim piatu /panti sosial.
- 8) Lembaga non pemerintahan pendidikan; keagamaan dan lain yang berperan untuk melindungi individu,kelompok dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. bidang bidang
Pasal 15
Tujuan penggunaan pemberian bantuan sosial
- Rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara
bunga;
- b) Perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c) Pemberdayaan sosial untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat Yang mengalami masalah sosial mempunyai sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. daya,
- d) Jaminan sosial untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak. hidupnya
- f) Penanggulangan bencana yang merupakan rangkaian upaya untuk tanggap darurat dan rehabilitasi.
- e) Penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap orang keluarga kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 16
Pemerintah pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan permohonan /usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut
- 1) Proposal yang memuat minimal antara lain
- b) Rincian biaya;
- a) Tujuan penggunaan dana hibah;
- c) Susunan pengurus.
- 3) Foto copy KTP pemohon/ pengurus organisasi.
- 2) Surat keterangan dari hukum tua/lurah tentang domisili masyarakat/organisasi yang bersangkutan:
- 4) Surat keterangan /rekomendasi dari badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat bahwa organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan telah terdaftar minimal 3 (tiga) tahun
Pasal 17
Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada kepala daerah dengan melampirkan
- 1) Keterangan
2. penggunaan dana bantuan;
C
- 2) Rincian biaya;
- 4) Surat keterangan dari hukum tua/lurah tentang domisili masyarakat/organisasi yang bersangkutan; lembaga
- 3) Susunan pengurus kelompok masyarakat yang di ketahui oleh kepala desa/lurah;
- 5) Surat keterangan tidak mampu miskin bagi anggota masyarakat miskin dari hukum tua/lurah;
- 6) Foto copy KTP pemohon/ pengurus organisasi/ lembaga.
Pasal 18
Pemberian bantuan sosial sebesar Rp. 50.000.000,- (lima uang setinggi-tingginya puluh juta rupiah). berupa
Pasal 19
Tata cara penganggaran hibah dan bantuan sosial adalah sebagai berikut
- 1) Pemohon hibah dan bantuan sosial permohonan tertulis kepada kepala daerah meyampaikan
- 3) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD. berupa
- 2) Kepala daerah menunjuk SKPD yang terkait untuk melakukan evaluasi permohonan:
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat memuat daftar nama penerima serta besaran dana atau jenis yang akan diberikan. (3) barang
- 5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dari kepala SKPD sesuai dengan prioritas dan keuangan daerah untuk menjadi dasar kemampuan pencantuman alokasi anggaran hibah dan anggaran bantuan sosial dalam
- 6) Anggaran yang di maksud dalam ayat (4) meliputi untuk hibah anggaran barang dan atau jasa serta bantuan sosial uang dân atau berupa uang berupa barang
- 7) Khusus untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin Yang sakit,meninggal dunia atau mengalami musibah/bencana diatur tersendiri keputusan Bupati. dengan
8. pencairan dana hibah dan atau bantuan sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
9. memerintahkan kepada PPKD untuk mencairkan dana;
- c) PPKD meinerintahkan KPA-PPKD untuk menindaklanjuti perintah Sekretaris Daerah;
- d) KPA-PPKD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk memproses pembayaran;
- e) Penerima hibah atau bantuan sosial menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa dana Yang diterima akan digunakan sesuai permohonan yang diusulkan.
Pasal 24
Proses pemberian hibah atau bantuan sosial berupa barang adalah sebagai berikut
- a) Penerima hibah dan atau bantuan sosial berupa barang yang namanya dan jenis barangnya sudah tercantum dalam Keputusan Bupati mengajukan permohonan realisasi hibah barang atau bantuan sosial berupa barang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada SKPD terkait untuk menyerahkan barang hibah atau barang bantuan kepada pemohon;
- c) menyatakan bahwa barang yang diterima tersebut akan digunakan sesuai dengan permohonan yang diusulkan.
Pasal 25
Penerima hibah dan atau bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaannya kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
Pasal 26
Penerima hibah dan atau bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaannya kepada Kepala Daerah melalui SKPD Terkait.
Pasal 27
- 1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
0
- 2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- b) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;dan
- a) Laporan Penggunaan hibah;
- c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- 4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- 3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
- 1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial Yang diterimanya
- 2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- e) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
- d) Laporan Penggunaan bantuan sosial;
- f) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barang/jasa.
- 3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai
- 4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.
Pasal 29
- 1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampalkan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
Pasal 30
Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Airmadidi Pada tanggal 19 Januari 2012

Penetapan: Diundangkan di Airmadidi Pada tanggal 19 Januari 2012 Sekretaris Daerah KabupatenMinahasa Utara Drs JohannesA Rumambi Pembina Utama Muda Nip. 195411101976 03 1 011 Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012 Nomor 12