Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) (berlaku 15 Juni 2004)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 Nopember 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat China;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARANEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA).
Pasal 1
Mengesahkan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 Nopember 2002, sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat China yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATISOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 122 Tahun 2000 tentang PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL (berlaku 1 September 2000)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Kabinet Periode 1999-2004 dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, dipandang perlu untuk membubarkan Dewan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL
Pasal 1
Membubarkan Dewan Ekonomi Nasional dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional.
Pasal 2
Dengan pembubaran Dewan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, sebagai berikut:
Ketua
merangkap anggota
:
Emil Salim;
Wakil Ketua
merangkap Anggota :
Subiakto Tjakrawerdaya;
Sekretaris
merangkap anggota
:
Sri Mulyani Indrawati;
Anggota
:
1. Boediono;
2. Bambang Subianto;
3. Kuntoro Mangkusubroto;
4. Moh. Arsyad Anwar;
5. Hadi Susastro;
6. H.S. Dillon;
7. Anggito Abimanyu;
8. Gunarni Soeworo;
9. Hasan Zein A. Mahmud;
10. Theodore Permadi Rahmat.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL
Membubarkan Dewan Ekonomi Nasional dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional.
Dengan pembubaran Dewan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, sebagai berikut:
Ketua
merangkap anggota
:
Emil Salim;
Wakil Ketua
merangkap Anggota :
Subiakto Tjakrawerdaya;
Sekretaris
merangkap anggota
:
Sri Mulyani Indrawati;
Anggota
:
1. Boediono;
2. Bambang Subianto;
3. Kuntoro Mangkusubroto;
4. Moh. Arsyad Anwar;
5. Hadi Susastro;
6. H.S. Dillon;
7. Anggito Abimanyu;
8. Gunarni Soeworo;
9. Hasan Zein A. Mahmud;
10. Theodore Permadi Rahmat.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2000 tentang PEMBUBARAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH UTANG-UTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi gejolak moneter yang terjadi di Indonesia, pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan telah dibentuk Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1998;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional serta telah semakin efektifnya pelaksanaan tugas pemerintahan negara, dipandang perlu untuk meninjau kembali keberadaan Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk membubarkan Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia tersebut;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH UTANG-UTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA.
Pasal 1
Membubarkan Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia yang dibentuk
Pasal 2
Semua dokumen dari Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH UTANG-UTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA.
Membubarkan Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia yang dibentuk
Semua dokumen dari Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.
Dengan pembubaran Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 139 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (berlaku 30 September 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; - b. bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah lain sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditetapkan dengan Keputusan Presiden; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, eprlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia; 4. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah 5. dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomro 3889); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005); ## MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. ## Pasal 1 Membentuk Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi di wilayah negara Republik Indonesia. ## Pasal 2 Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan. ## Pasal 4 Dengan dibentuknya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk masing-masing propinsi dialihkan menjadi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Propinsi yang bersangkutan. Pasal 5 Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai melakukan penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan. Pasal 6 Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pasal 7 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 2004 tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri sebagai pengganti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2000;
- b. bahwa atas permintaan Kamar Dagang dan Industri, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dipandang perlu untuk mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang baru tersebut dengan Keputusan Presiden;
3. : 1.
4. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2000 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.
Pasal 1
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Nomor: Skep/005/Munassus/XII/2003, tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 169 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PERJANJIAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP BARANG-BARANG TRANSIT) (berlaku 20 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 16 Desember 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-barang Transit), sebagai hasil perundingan antara negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PERJANJIAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP BARANG-BARANG TRANSIT).
Pasal 1
Mengesahkan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in transit (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-barang Transit), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 16 Desember 1998, sebagai hasil perundingan antara negara-negara anggota ASEAN, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap oroang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## ABDURRAHMAN WAHID

Penandatangan: pada tanggal 20 Desember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. ## ALIRAHMAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1993 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1992 (berlaku 8 Maret 1993)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1992, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diperbaiki;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2636);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 20);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1992.
Pasal I
1. Mengubah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1992, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1
Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/-Kemerdekaan diberikan tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebulan.
Pasal 3
- (1) Apabila Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan meninggal dunia kepada janda/dudanya yang sah diberikan penghargaan/tunjangan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda yang sah, maka tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi rata untuk masing-masing janda.
- (3) Pembayaran penghargaan/tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihentikan apabila janda/duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia; atau
- b. kawin lagi."
2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1993.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1993 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO
Unknown Unknown Nomor NOMOR75TAHUN2004 Tahun 2004 tentang PENETAPANHARIPEMUNGUTANSUARAPEMILIHANUMUM PRESIDEN DAN (berlaku 17 September 2004)
Pembukaan
Mengingat
Menetapkan
Pasal 3
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaa dimaksud pada huruf a. dan huruf b di atas, dipandang perlu. untuk menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahap Kedua Tahun 2004 sebagai hari yang diliburkan dengan Keputusan Presiden;
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 43 11 ) ;
MEMUTUSKAN :
- KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHAP KEDUA TAHUN 2004 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN.
PERTAMA
:
KEDUA :
- HarI Senin, tanggal 20 September 2004 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai hari dan tanggal pernungutan suara bagi Pemilihan Umum Presider dan Wakil Presiden Tahap Kedua., ataupun hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Kornisi Pemilihan Umum bagi pernilihan lanjutan dan atau susulan sebagaimana dimaksud dalaxn Undang-undang Nomor 23 'Tahun 2003, dinyatakan sebagai hari yang diliburkan.
- Keputusan Presiden ini mu1ai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presidcn ini denga.n penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATT SOEKARNOPUTRI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O04 NOMOR 94 .
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2005 tentang PENUGASAN (berlaku 11 Desember 2005)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/Kenegaraan Presiden ke Malaysia dan Thailand mulai tanggal 11 Desember 2005 sampai dengan 17 Desember 2005, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
- Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Malaysia dan Thailand mulai tanggal 11 Desember 2005 sampai dengan tanggal 17 Desember 2005 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 142 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1998 (berlaku 14 September 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas para Menteri yang memimpin Departemen dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat di segala bidang, dipandang perlu menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998.
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1998.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 71 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998, sehingga Pasal 71 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 71
Departemen Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;
5. 5 Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka;
6. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil;
7. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
8. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
9. Direktorat Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan;
11. Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
12. Badan Pelaksana Bursa Komoditi;
13. Pusat;
14. Instansi Vertikal di Wilayah."
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 161 Tahun 2000 tentang PENUGASAN (berlaku 23 November 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Penandatangan: bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 23 Nopember 2000, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Penandatangan: 2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;

Penandatangan: 3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri; ## MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1998 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Tim Ahli yang diperbantukan pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu menambah keanggotaan Tim Ahli tersebut;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998;
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1998.
Pasal I
Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Tim Ahli dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggota yang terdiri dari :
1. Sdr. Dr. Djunaedi Hadisumarto,
Asisten III Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
2. Sdr. Ir. Drs. Aidil Yuzar,
Sekrretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- 3.
- Sdr. Dr.Ir. Bambang Subianto,
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
4. Sdr. Dr. Boediono
Direktur Bank Indonesia.
5. Sdr. Bambang Kesowo, SH, LL.M.,
Wakil Sekretaris Kabinet.
6. Sdr.Dr. Soekarno Wirokartono,
Deputi Bidang Fiskal dan Moneter, Bappenas."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 21 Januari 1998.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2011 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ASOSIASI PENGUJIAN BENIH INTERNASIONAL) (berlaku 11 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing perdagangan benih di tingkat Internasional, Indonesia perlu menjadi anggota International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasiorganisasi Internasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGO- TAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ASOSIASI PENGUJIAN BENIH INTERNASIONAL).
PERTAMA
:
Menetapkan keanggotaan Indonesia pada International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional).
KEDUA
:
Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan konstitusi International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional).
KETIGA
- Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 45 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 19 Mei 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa di Havana, Kuba, pada tanggal 19 September 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Peningakatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Havana, Kuba, pada tanggal 19 September 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Peningakatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Havana, Kuba, pada tanggal 19 September 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. PROF. DR. H. MULADI, S.H.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA (berlaku 20 Mei 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta proses integrasi antara ilmu agama dengan ilmu lain, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
Pasal 1
- (1) Mengubah status Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (2) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (3) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta secara teknis akademis bidang ilmu umum dibina oleh Menteri Pendidikan Nasional dan secara teknis fungsional dibina oleh Menteri Agama.
Pasal 2
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai tugas utama menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang agama Islam dan program pendamping non agama Islam.
Pasal 3
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini masih tetap berlaku sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Mei 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 193 Tahun 1998 tentang JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa krisis moneter yang melanda perekonomian nasional telah mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, termasuk terhadap Bank Prekreditan Rakyat;
- b. bahwa keadaan tersebut perlu segera diatasi, karena akan berdampak negatif khususnya terhadap perekonomian masyarakat pedesaan, pengusaha kecil dan koperasi;
- c. bahwa karena itu perlu diupayakan untuk secepatnya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perkreditan Rakyat;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.
Pasal 1
Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.
Pasal 2
- (1) Pemerintah memberi jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas pada dana pihak ketiga bukan bank yang berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Pasal 3
Syarat, tata cara dan ketentuan lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.
Pasal 4
Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Bank Indonesia.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Januari 1998.
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
pada tanggal 13 Nopember 1998 REPUBLIK INDONESIA
AKBAR TANDJUNG
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 140 Tahun 1998 tentang PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999 (berlaku 11 September 1998)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1998 TENTANG
PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam program, kegiatan departemen/lembaga bersangkutan dan jenis pengeluaran.
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750);
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999.
Pasal 1
- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998, diperinci ke dalam program departemen/lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
Pasal 5
- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998, diperinci ke dalam program departemen/lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari program-program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam kegiatan dan jenis pengeluaran menurut masing-masing departemen/lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Pergeseran jumlah biaya dalam dan/atau antar kegiatan serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (10) Keputusan Presiden ini Nomor 16 Tahun 1994.

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.


## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 1991 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1985 (berlaku 14 Juni 1991)
Pembukaan
Menimbang :
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 tentang Perubahaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3869);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara


Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1985.

## Pasal I

Mengubah daftar gaji pokok Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1991.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO



Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1991

## MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA


MOERDIONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 119 Tahun 1998 tentang Mengubah ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam pelayanan penyelenggaraan urusan haji, khususnya dalam penyelenggaraan angkutan jamaah haji Indonesia, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995; Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1995. Pasal I PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Pasal 15
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- (1) Menteri Perhubungan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan jamaah haji.
- (2) Angkutan jamaah haji ke/dari Arab Saudi dilaksanakan oleh perusahaan angkutan udara yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan biaya yang paling rendah dengan tidak mengurangi aspek keselamatan dan keamanan".
- 2 - pada tanggal 11 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE PDF Create! 4 Trial
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 98 Tahun 2000 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LISABON, PORTUGAL (berlaku 26 Juli 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LISABON, PORTUGAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka pemulihan hubungan diplomatik dan untuk meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama antara Indonesia dan Portugal, dipandang perlu untuk membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon, Portugal.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 97 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LISABON, PORTUGAL.
Pasal 1
- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon, Portugal.
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon, Portugal meliputi wilayah negara Portugal.
Pasal 3
Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon, Portugal ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri
Pasal 4
Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon, Portugal dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.
Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon, Portugal ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 6
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendirian Kantor Seksi Kepentingan (Interest Section) Republik Indonesia di Lisabon, Portugal, dinyatakan dicabut.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID