Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWJ PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 7 T AHUN 2009 TENT ANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang | a. | bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan propinsi yang semakin berkembang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah , maka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian bidang tersebut perlu dipungut |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. | retribusi; |
| | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Pelayanan Kesehatan Swasta Dan Sertifikasi Bidang Kesehatan. |
| Mengingat | | Undang-Undang Nomor 8 Tahun l 981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); |
| | 2 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun l 992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); |
| | 3 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ); |
| | 4 | Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); |
| | 5 | Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); |
| 6 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Undang--Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik lndoensia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); |
| 8 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); |
| 9 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
| IO | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609); |
| 11 | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); |
| 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 14 | Pcraturan Pcmcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tcmang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 15 | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| 16 | Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21 Tambahan Lembaran Dae rah Kabupaten Melawi Nomor 4 7). |
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TENTANG RETRIBUSI !ZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN
Pasal 2
Dengan nama Retribusi lzin pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan.
Pasal 3
Objek retribusi adalah setiap pemberian izin pclayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan.
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan.
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA TAN PENGGUNAAN JASA
BAB lII - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA TAN PENGGUNAAN JASA
Pasal 5
Retribusi izin pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
BAB lII - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA TAN PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BES ARNY AT ARIF RETRIBUSI
BAB lII - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA TAN PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin pelayanan kesehatan swasta dan senifikasi bidang kesehatan untuk jasa pengaturan, pembinaan, pengawasan, perlindungan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BABY STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB lII - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA TAN PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
BABY STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB lII - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA TAN PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
- (I) Besarnya tarif izin pelayanan kesehatan swasta adalah sebagai berikut:
- a. Izin pemberian pelayanan medis dasar
1. Praktek dokter atau dokter gigi
2. Praktek dokter spesialis atau dokter gigi spesialis
3. Praktek bidan
4. Praktek asuhan keperawatan
5. Surat izin tenaga kesehatan
- b. lzin sarana pelayanan kesehatan
- I. Rumah sakit urnum
2. Rumah bersalin
3. Klinik spesialistik
4. Balai pengobatan dan sarana pelayanan medis dasar lainnya
- C. Izin pelayanan kesehatan penunjang medis
- I. lzin operasional apotik
- 2 lzin operasional toko obat
3. lzin operasional optik
4. lzin operasional battra
5. lzin operasional klinik radiologi
6. lzin operasional klinik CT scan
7. Izin operasional klinik fisioterapi
8. Izin perpanjang operasional tukang gigi
9. lzin operasional laboratorium klinik
- a. Klinik pratama
- b. Klinik utama dan khusus
- d. Sertifikasi bidang kesehatan
- I. Sertifikasi industri rumah tangga (P­IRT)
2. Sertifikasi laik sehat hotel
4. Sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga/catering
- ' Sertifikasi laik sehat kolam renang ·
5. Sertifikasi laik hygiene sanitasi rumah makan
6. Sertifikasi laik hygiene sanitasi restoran
7. Sertifikasi laik hygiene sanitasi depot air minum isi ulang
- Rp. 100.000,­
- Rp. 300.000,­
- Rp. 50.000,­
- Rp. 25.000,­
- = Rp. 5.000.000,­
- 2 Rp 1.200.000,­ ­ Rp. 1. 500.000,­
- ­ Rp. 700.000,­
- Rp. 350.000,­
- 2 Rp. 150.000,­
- = Rp. 150.000,­
- ze Rp. 50.000,­ ­ Rp. 1.000.000,­
- z= Rp. 1.000.000,­
- = Rp. 300.000,­
- Rp. 150.000,­
- = Rp. 750.000,­
- Rp. 1.200.000,­
- Rp. 25.000,­ ­ Rp. 50.000,­
- ­ Rp. 35.000,­ ­ Rp. 50.000,­
8. Biaya Pengujian labolaterium kesehatan
- z Rp. 50.000,­ ­ Rp. 25.000,­
- (2) Biaya menguji laboratorium kesehatan untuk mendapatkan sertifikasi dibebankan kepada pemilik usaha dimana tarifnya ## BAB VI
\VILA YAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SM T RETRIBUSI TERUT ANG
BAB lII - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA TAN PENGGUNAAN JASA
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan dan jasa diberikan.
BAB lII - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA TAN PENGGUNAAN JASA
Pasal 11
Masa retribusi berlaku selama masa izin tersebut masih berlaku.
BAB lII - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA TAN PENGGUNAAN JASA
Pasal 12
- Rp. 50.000,­ ­ Rp. 50.000,­
Pasal l3
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SP-ORD.
- (2) SP-ORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SP-ORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
- (I) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan dikarenakan sanksi administrasi berupa 2 % (dua persen) setiap bulannya, maksimal 24 bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 16
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan penagihan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KEBERATAN
Pasal 17
- (I) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukaan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
BAB XI - KEBERATAN
Pasal 18
- (1) Bupati da\_pat memberikan pengurangan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan yang dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak rnemberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ## BAB Xlll PENYIDIKAN
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Melawi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang yang berkaitan dengan peraturan daerah ini, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengwnpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ah.Ji dalarn rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan daerah ini;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan daerah ini menurut hukum yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
- (1) Penyelenggaraan terhadap ketentuan peraturan daerah ini, diancam pidana kurung paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi sebagai instansi teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-ha! yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Melawi sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. /

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal o ecnar 2009
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2009
## TENTANG
## RETRIBUSI !ZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN SERTIFIKASI BID ANG KESEHA TAN
## I. PENJELASAN UMUM. I
Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat, maka Kabupaten Melawi telah diakui keberadaannya.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah diatur bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan, merupakan Restribusi Daerah, dan sekaligus Merupakan Kewenangan Daerah Kabupaten.
Memperhatikan Kabupaten Melawi sebagai Kabupaten yang baru terbentuk, maka perlu pengaturan terhadap pelayanan kesehatan swasta dan sertifikasi bidang kesehatan di Kabupaten Melawi, sekaligus pengaturan terhadap Pemungutan/Penarikan Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksud, oleh karenanya dipandang perlu diatur melalui Peraturan Daerah, dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Penjelasan Pasal demi Pasal tidak Perlu karena dianggap sudah cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 32