Unknown Unknown Nomor - Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis clan Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Llntas di Kabupaten Situbondo. llenginpi: : 1. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 · Nomor 41) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pennukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461); 3. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu.ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 10. Peratuaran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 11. Peratuaran Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 12. Peratuaran Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 14. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 15. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupa.ten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susanan Organisasi dan Tata Verja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3); 17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 7 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Perhubungan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 47). (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada haruf a clan huruf b konsideran ini, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis clan Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Llntas di Kabupaten Situbondo.
llenginpi: : 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 · Nomor 41) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pennukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
3. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu.ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peratuaran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peratuaran Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3
12. Peratuaran Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
14. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupa.ten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susanan Organisasi dan Tata Verja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 7 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Perhubungan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 47).
MEMUTUSKAN :
Kenetaplran : PBRATURAN BUPATI TEIITAJfG PETUJUK TEKNIS DAN PBLAKSAlfAAR PENYEJ'...DOOARAAII ANALISIS DAIIPAK LALU LDn'AS DI KABUPATEK SITUBOIO&gt;O.
BAB VD - SANKSI ADIIIIIISTRASI
Pasal 2
- ( 1) Bupati berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ), Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (4).
Pasal 3
- (2) Hasil ANDALALIN yang dibuat, disusun dalam bentuk dokumen basil ANDALALIN paling sedikit memuat :
- a. analisis bangkitan clan tarikan Lalu Lintas dan Anglrutan Jalan akibat pembangunan;
- b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang/Pengusaha dalam penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran um.um lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Selain persyaratan yang haru.s dimuat sebagaimana dimaksud ayat (2) Hasil Dokumen haru.s dilengkapi dengan:
- a. Gambar desain bangunan;
- b. Peta lokasi detail tanah bangunan;
- c. Data-data lokasi bangunan, meliputi:
13. -Luas t.anah;
14. -Luas bangunan;
15. -Luas pelataran parkir;
16. -Jumlah personil pegawai dan penghuni;
17. -Jumlah pengunjung yang ditampung;
18. -Fasilit.as pendukung.
- d. Rencana Pengembangan;
- e. Surat ljin Tempat Usaha;
- f. Surat Ijin pemilikan hak.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dalam lokasi pusa.t kegiatan, permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
- -
BABV
PElULAIAll DAIi BVALU.ASI
Pual7
- (1) Hasil ANDALAIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) haru.s mendapat keputusan bernpa persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), pihak pengembang atau pembangun harus menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infonnatika untuk dilalrukan penilaian.
- (3) Kcputusan berupa persetujuan dari Bupati sebagaimana ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen basil ANDALALIN secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
Pual8
- (1) Penilaian dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sekurang› kurangnya beranggotakan :
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika;
- b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- d. Dinas Cipta Karya;
- e. Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
- a. melakulcan peniJaian terhadap basil ANDALALIN yang sudah dibuat oleh pengembang atau pembangun;
- b. menilai kelayakan dan memberikan rekomendasi terhadap dokumen basil ANDALALIN.
- (3) Sela.in tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati dapat memberikan tugas lainnya ## BAB VI
PBIIBIILUII DAIi PBIIGAWASAII
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan ANDALALIN oleh Bupati.
2. (2} Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. (3} Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADIIIIIISTRASI
Bupati betwenang memberikan sanksi adrninistratsi kepada
- pengembang atau pembangun berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan um.um;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izi.n.
- ( 1) Bupati berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ), Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (4).
- (2) Bupati bcrwenang membcrikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan ANDALALIN dalam hal pengembang atau pembangun yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (3) Setiap Pengembang atau pembangun yang mela.kukan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
TATA CARA PBIIBBRIAlf 8A1IK8I ADIIIIUSTRASI
Pual 17
- ( 1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15 dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/ atau penghentian sementara kegi.atan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalain hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu sebagaim~ dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi den da administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya. izin sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 12 ayat (1) dibatalkan. atau dicabut.
Pual 18
Kewenangan sebagairoana dimaksud dalam Pasal 15 dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infonnatika.
Pua119
BAB VID - TATA CARA PBIIBBRIAlf 8A1IK8I ADIIIIUSTRASI
Pasal 5
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5, dikenakan saksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Pasal 7
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika;
- b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- d. Dinas Cipta Karya;
- e. Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
- a. melakulcan peniJaian terhadap basil ANDALALIN yang sudah dibuat oleh pengembang atau pembangun;
- b. menilai kelayakan dan memberikan rekomendasi terhadap dokumen basil ANDALALIN.
- (3) Sela.in tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati dapat memberikan tugas lainnya ## BAB VI
PBIIBIILUII DAIi PBIIGAWASAII
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan ANDALALIN oleh Bupati.
2. (2} Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. (3} Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADIIIIIISTRASI
Bupati betwenang memberikan sanksi adrninistratsi kepada
- pengembang atau pembangun berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan um.um;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izi.n.
- ( 1) Bupati berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ), Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (4).
- (2) Bupati bcrwenang membcrikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan ANDALALIN dalam hal pengembang atau pembangun yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (3) Setiap Pengembang atau pembangun yang mela.kukan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
TATA CARA PBIIBBRIAlf 8A1IK8I ADIIIIUSTRASI
Pual 17
- ( 1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15 dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/ atau penghentian sementara kegi.atan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
BAB VID - TATA CARA PBIIBBRIAlf 8A1IK8I ADIIIIUSTRASI
Pasal 9
- (3) Dalain hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu sebagaim~ dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
BAB VID - TATA CARA PBIIBBRIAlf 8A1IK8I ADIIIIUSTRASI
Pasal 12
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi den da administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya. izin sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 12 ayat (1) dibatalkan. atau dicabut.
BAB VD - SANKSI ADIIIIIISTRASI
Pasal 13
- (2) Bupati bcrwenang membcrikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan ANDALALIN dalam hal pengembang atau pembangun yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
Pasal 14
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan ANDALALIN oleh Bupati.
2. (2} Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. (3} Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADIIIIIISTRASI
BAB VD - SANKSI ADIIIIIISTRASI
Pasal 15
Bupati betwenang memberikan sanksi adrninistratsi kepada
- pengembang atau pembangun berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan um.um;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izi.n.
BAB VD - SANKSI ADIIIIIISTRASI
Pasal 16
- ( 1) Bupati berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ), Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (4).
- (2) Bupati bcrwenang membcrikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan ANDALALIN dalam hal pengembang atau pembangun yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (3) Setiap Pengembang atau pembangun yang mela.kukan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
TATA CARA PBIIBBRIAlf 8A1IK8I ADIIIIUSTRASI
Pual 17
- ( 1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15 dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/ atau penghentian sementara kegi.atan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalain hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu sebagaim~ dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi den da administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya. izin sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 12 ayat (1) dibatalkan. atau dicabut.
Pual 18
Kewenangan sebagairoana dimaksud dalam Pasal 15 dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infonnatika.
Pua119
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5, dikenakan saksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
KBTBIITUAll PBRALIIIAII
Pual 20
Setiap pengembang atau pembangun pusat kegiatan usaha, pennukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sudah mendapatkan Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan site plan, pengembang atau pernbangun pusat kegiatan usaha, permukiman dan infrastruktur harus membuat dan mendapatkan persetujuan dokumen ANDALALIN.
BAB .X
KETBNTUAR PBIIUT1JP
Pual.21
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka. semua Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau keputusan pejabat lainnya yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
Pual22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Situbondo. BBRITA DAERAB KABUPATBII SITUBOKDO TAIIUll 2012 1'0MOR olO