PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang› Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Alokasi Sementara Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa guna pelaksanan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang› Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Alokasi Sementara Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peratw-an Bupati tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013.
- ■enginpt 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Noroor 22, Tambahan Lembaran .Negara Republlk Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 {Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 &gt; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
0
Menetaplran
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 ten tang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07 /2009;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141 /PMK.07 / 20 I 2 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 201 0;
13. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Temba.kau di Jawa Timur;
14. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.
IIEMUTUSKA.N :
PERATURAII BUPATI SITUBOIIDO TUT.ARO PEIIBAGIAII ALOKASI SEIIERTARA DARA BAGI HA8JL CUKAI IIA8IL TEIIBAKAU KEPADA SATUAlf KERJA PERARGKAT DABARAII DI LllfOKUIIGA PEIIBRIIITAII KABUPATU SITUBOIIDO TAIIUII AIIGGARAll 2013.
1
3
BAB I - BAGI IIASIL CUKAJ DAIi PERGGUl'IAAlfNYA
Pasal 1
Penyaluran dana bagi basil cukai basil tembakau sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara k.e Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pasal 66
- ■enginpt 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Noroor 22, Tambahan Lembaran .Negara Republlk Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 {Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 &gt; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
0
Menetaplran
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 ten tang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07 /2009;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141 /PMK.07 / 20 I 2 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 201 0;
13. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Temba.kau di Jawa Timur;
14. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.
IIEMUTUSKA.N :
PERATURAII BUPATI SITUBOIIDO TUT.ARO PEIIBAGIAII ALOKASI SEIIERTARA DARA BAGI HA8JL CUKAI IIA8IL TEIIBAKAU KEPADA SATUAlf KERJA PERARGKAT DABARAII DI LllfOKUIIGA PEIIBRIIITAII KABUPATU SITUBOIIDO TAIIUII AIIGGARAll 2013.
1
3
BAGI IIASIL CUKAJ DAIi PERGGUl'IAAlfNYA
Puall
Penerimaan Daerah dari Alokasi Sementera Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kabupaten Situbondo pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 11.212.658.784,(sebelas milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
Pual2
Bagian penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana di maksud dalam Pasal I merupakan Pendapatan Daerah dan di cantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 dan Peruhahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013.
Pual3
Penyaluran dana bagi basil cukai basil tembakau sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara k.e Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pual4
- (1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk mendanai kegiatan :
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan Iingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;dan/atau
- e. pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PEIIBAGIAlf ALOKASI SEVERTARA DARA BAGI BASIL CUKAJ BASIL TEIIBAKAU
PualS
Pembagian Alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disalurkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni sebesar Rp. 6.572.576.138,(enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


,,...

Diundangkan di s~~bo~~ Pada tanggal 1 3 h, .. , \_J • .J

Pit. SBKRBTARIS DABRAB BABUPATBII 81TUB01Q)(),

~

SYAD'ULLAII


BBRITA DABRAB KABUPATBII BITUBOIO&gt;O TAIIUJI 2013 ROIIOR

4

## BAB m

## PBLAPORAII, IIOIOTORDIG DAIi BVALUASI

## Pua16

- {l) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebapimana dimaksud dalam 1?asal 5 kepada Gw-bemur Jawa Timur setiap 6 (enam) bu1an sekali.
- (2) Laporan Pelaksanaan Kegi.at.an sebagaiman di maksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format scbagaimana di tetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpiasahkan dengan Peraturan Bupati ini .

## Pua17

- ( 1) Penyampaian laporan sebagaunana dimaksud Pasal 6 ayat ( 1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk semester pertama paling lambat tan@gal 10Juli2013. b. untuk semester kedua paling lam bat tanggal 10 Desember 2013.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo jatuh pe.da hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

## PMal8

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan aecara partisipa.tif oleh Pengelola pada masing-masing Satuan Kerja Pcrangkat Daerah (SKPD) penerima.

## BAB IV PBIIUTUP

## Pual 9

Peraturan Bupati iili mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya.. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempat.annya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tangga1 1 ? t- P.D '°'\,...~3 . · 1 -~ .; ~ . . , &lt;.-. ~) ,

BUPAfl a'l'UBOJIDO,


DADAJIO WIGIARTO



• • -

## LAIIPIRAll I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal

: 1 3 M f ~ 2 G 13

Nomor

:

\l'J

Tahun 2013

## PBIIBAGIAII .ALOKA818BIIBIITARA DANA BAGI BASIL CUKAI BASIL TBIIBAKAU KBP.ADA MTUAII B'JCPJA PBRAIIGKAT DAB.&amp;JtAB DI LIIIGK1JIIGAII PBIIBRDITAII KABUPATBlf SITUIIOMJO TAIIUII AlfGGARAII 2013

| RO. | BATUAII KBRJAPBRAIIGKATDABRAB (BKPD, PBIIBRNA DAIi PBIIGBLOLA. | ALOKA81 DA1IA ... |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| l. | Dinas Perindustrian clan Perdagangan Kabuoaten Situbondo. | 1.334.069.000,- |
| 2. | Dinas Pertanian Kabuoat.en Situbondo. | 200.000.000,- |
| 3. | Oinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo. | 500.000.000,- |
| 4. | Dinas Koperasi clan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo. | 106.000.000,- |
| 5. | Dinas Sosial Kabuoaten Situbondo. | 832.811.000,- |
| 6. | Dinas Kesehatan KabuDe.ten Situbondo. | 1.149.950.000.- |
| 7. | Rumah SakitUmum Daerah Abdoer Rahem Situbondo. | 2.384.146.138,- |
| 8. | Bagian Humas Sekretariat Daerah KabuDe.ten Situbondo. | 65.600.000,- |
| | JUIILAII SBLURu1111YA | 6.572.576.138,- |

## BUPATI 8J.TuBOIIDO,

DADAIIG WIGIARTO



Keterangan:

·) diisi dengan kegiatan yang dilaksaoakan

## LAIIPIRAII D Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal:

1 3 t1~R 2C 13

Nomor :

\0

Tahun 2013

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *)

## KABUPATENSITUBONDO

Pcriocle:

••.•...••...

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI KEUANGAN | PENCAPAIAN KINERJA ("/4) | KETERANGAN |
|-------|---------------------|------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | ' |

## BUPATI SITUBONDO,

Ttd.