PERATURAN BUPATI RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (berlaku 9 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
SALINAN
Menetapkan :
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ugan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 34), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
Pasal 2
PEMBENTUKAN
Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Dihapus.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
PENGEMBANGAN DAERAH
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
BAB III - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
Pasal 4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dan tugas pembantuan.
BAB III - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
Pasal 5
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, edukasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

- (4) Bidang Perekonomian dan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
- c. Sub Bidang Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Sub Bidang PU Penataan Ruang;
- b. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
- c. Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informatika.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
3. Ketentuan BAB IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 diubah, sehingga BAB IV Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## BAB IV BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 8

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

## Pasal 9

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan tugas pembantuan.

## Pasal 10

Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja, Pemberhentian dan Informasi;
- d. Bidang Mutasi dan Promosi;
- e. Bidang Pengembangan Aparatur;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 1 2

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja, Pemberhentian, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
- c. Sub Bidang Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan Fasilitasi Profesi ASN .
- (3) Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Mutasi;
- b. Sub Bidang Kepangkatan; dan
- c. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi.
- (4) Bidang Pengembangan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
- b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; dan
- c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
4. Ketentuan BAB V Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diubah, sehingga BAB V Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

## BAB V BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 13

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan sub urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

## Pasal 14

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan sub urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan.

## Pasal 1 5

Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organiasi

## Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 1 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
- b. Sub Bidang Peningkatan Pendapatan; dan
- c. Sub Bidang Penggalian Pendapatan.
- (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pelayanan;
- b. Sub Bidang Pendaftaran; dan
- c. Sub Bidang Penetapan.
- (4) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan;
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Keberatan; dan
- c. Sub Bidang Penelitian Objek Pajak.
- (5) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
- c. Sub Bidang Pemeliharaan Sistem Informasi.
5. Ketentuan BAB VI Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diubah, sehingga Bab VI Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

## BAB VI

## BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

## Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 18

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

## Pasal 19

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan tugas pembantuan.

## Pasal 20

Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis dibidang keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan dan aset daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah;
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Daerah Wilayah I;
- b. Sub Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Daerah Wilayah II; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Daerah Wilayah III.
- (3) Bidang Perbendaharaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Manajemen Kas Daerah;
- b. Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan Wilayah I; dan
- c. Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan Wilayah II.
- (4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
- b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran; dan
- c. Sub Bidang Pembinaan dan Pelaporan.

- (5) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan, Inventarisasi, Penilaian dan Pemanfaatan;
- b. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan; dan
- c. Sub Bidang Pengelolaan Data.
6. Ketentuan BAB VII Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, 9 Oktober 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU, ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja pada tanggal, 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, ttd.

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2017 NOMOR 34