PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 153 Tahun 2000 tentang PENETAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA (berlaku 26 Desember 2000)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 2000 TENTANG
PENETAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa peningkatan daya saing nasional memerlukan Perguruan Tinggi sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam proses pembangunan masyarakat yang demokratis, dan mampu bersaing serta bekerja sama secara global;
- b. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional serta kemampuan bersaing di tingkat internasional, Perguruan Tinggi harus memiliki kemandirian;
- c. bahwa Universitas Gadjah Mada telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
- d. bahwa Universitas Gadjah Mada perlu ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. : 1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 123 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
Memperhatikan
:
Status Universitas Gadjah Mada 1992, (SK Mendikbud 0440/0/1992;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada sebagai universitas Badan Hukum Milik Negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi;
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas Gadjah Mada yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat;
5. Dewan audit adalah organ Universitas Gadjah Mada secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
6. Senat Akademik adalah badan normative tertinggi Universitas Gadjah Mada di bidang akademik yang terdiri dari Rektor, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar, Wakil Dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Universitas Gadjah Mada dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat akademik;
7. Majelis Guru Besar adalah unsur Universitas Gadjah Mada yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan civitas akademika Universitas Gadjah Mada;
8. Rektor adalah Pimpinan Universitas Gadjah Mada yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada;
9. Dekan adalah Pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;
10. Strategi adalah strategi yang direncanakan untuk mencapai tujuan, beserta program-programnya yang berjangka waktu 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja dan anggaran adalah penjabaran Rencana strategi dalam rencana kerja tahunan dan anggaran pengeluaran dan pendapatan tahunan;
BAB I ...
12. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
13. Masyarakat Universitas adalah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada.
BAB II - PENETAPAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Universitas Gadjah Mada sebagai badan hukum milik negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai universitas;
- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
BAB III
JATI DIRI
BAB II - PENETAPAN
Pasal 3
- (1) Universitas bersifat nirlaba, bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, dan berhak memberikan gelas akademi kepada peserta pendidikan yang telah memenuhi persyaratan;
- (2) Universitas Negeri Gadjah Mada yang berdiri sejak tanggal 19 Desember 1949 ditetapkan menjadi Universitas Badan Hukum Milik Negara sampai waktu yang tak terbatas;
- (3) Universitas berkedudukan di Yogyakarta;
- (4) Universitas mempunyai lambang, himne, bendera, dan cap sebagai atribut jati dirinya.
BAB II - PENETAPAN
Pasal 4
- (1) Universitas mempunyai lambang sebagai berikut :
- a. Pusat lambang berupa surya atau matahari yang berlubang dan memancarkan sinar dalam bentuk lima kesatuan kumpulan sinar. Setiap kesatuan kumpulan sinar terdiri atas sembilan belas sorot sinar, warna surya, dan sinar kuning emas;
- b. Di sekitar lubang, di tengah surya, terdapat dua bentuk lingkaran, Lingkaran yang di dalam
-4 - terdiri atas huruf-huruf menyembul yang berbunyi GADJAH MADA. Lingkaran yang di luar, di bagian atas terdapat tulisan UNIVERSITAS, dan di bagian bawah, terdapat tulisan JOGJAKARTA. Kedua bentuk lingkaran tersusun berupa surya kembar, sedang lima kesatuan kumpulan sinar surya berbentuk kartika atau bintang bersegi lima;
- c. Pusat lambang dilindungi oleh lima songkok, ialah topi kebesaran panglima. Di antara songkok-songkok terdapat lima tombak. Songkok berwarna putih dan tombak berwarna kuning;
- (2)
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai makna lambang Universitas selanjutnya diatur dalam anggaran Rumah Tangga.
##
PENJELASAN
Pasal 5
Himne Universitas adalah lagu resmi Universitas yang berjudul Himne Gadjah Mada.
PENJELASAN
Pasal 6
Bentuk dan penggunaan atribut Universitas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ## BAB IV ASAS DAN TUJUAN
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) Universitas diselenggarakan berdasarkan