KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2003 tentang TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (berlaku 21 Januari 2003)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Tunjangan Jabatan Struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4094);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN INDONESIA.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Eselon jabatan adalah tingkat dalam jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.
Pasal 3
- (1) Jabatan struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun atas beberapa eselon jabatan struktural.
- (2) Eselon jabatan dan besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
- a. Terhitung mulai bulan Juni 2000 sampai dengan bulan Desember 2002 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. Terhitung mulai bulan Januari 2003 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Tunjangan Jabatan Struktural di Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan sejak pelantikan.

## Pasal 5

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang menjabat lebih dari satu jabatan hanya berhak mendapat satu tunjangan jabatan yang tertinggi jumlahnya.

## Pasal 6

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan tentang Tunjangan Jabatan Struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah


- 4 - diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1993 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 5 TAHUN 2003

TANGGAL

: 21 JANUARI 2003

## BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TERHITUNG MULAI BULAN JUNI 2000 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2002

| No | GOLONGAN | BESARNYA TUNJANGAN |
|------|------------|----------------------|
| 1 | I.I | Rp 4.500.000,00 |
| 2 | I.2 | Rp 3.500.000,00 |
| 3 | II | Rp 2.500.000,00 |
| 4 | III | Rp 1.500.000,00 |
| 5 | IV A | Rp 600.000,00 |
| 6 | IV B | Rp 450.000,00 |
| 7 | V A | Rp 240.000,00 |
| 8 | V B | Rp 210.000,00 |
| 9 | VIA | Rp 150.000,00 |
| 10 | VI B | Rp 120.000,00 |
| 11 | VIIA | Rp 96.000,00 |
| 12 | VII B | Rp 93.000,00 |
| 13 | VIIIA | Rp 87.000,00 |
| 14 | VIII B | Rp 81.000,00 |
| 15 | IX | Rp 75.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

:

5 TAHUN 2003

TANGGAL

:

21 JANUARI 2003

## BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHITUNG MULAI BULAN JANUARI 2003

| No | ESELON | BESARNYA TUNJANGAN |
|------|----------|----------------------|
| 1 | I A | Rp 4.500.000,00 |
| 2 | I B | Rp 3.500.000,00 |
| 3 | II A | Rp 2.500.000,00 |
| 4 | II B.1 | Rp 1.250.000,00 |
| 5 | II B.2 | Rp 1.000.000,00 |
| 6 | II B.3 | Rp 600.000,00 |
| 7 | III A | Rp 250.000,00 |
| 8 | III B | Rp 225.000,00 |
| 9 | IV A.1 | Rp 175.000,00 |
| 10 | IV A.2 | Rp 160.000,00 |
| 11 | IV B.1 | Rp 125.000,00 |
| 12 | IV B.2 | Rp 100.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI