PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 6 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN
PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR a TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
- a. bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap lembaga
2. lain daerah dalam .rangka mewujudkan organisasi . perangkat kerja yang ideal secara teoritis dan konseptual, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, -perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
5. 1: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; --
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung .Jabung Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)~
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; · ·
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.
PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nemer 6) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
..
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin nelaksanaan urusan pemerintahan vano meniadi
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. B.adan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun.
6. Ba.El.an perizinan terpadu satu pintu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Sarolangun.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun.
10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.
11. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
12. Kepala Pelaksanan BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Jabatan Struktural Eselon lib.
13. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sarolangun.
14. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. 1 7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Operasional yang melak:sanak:an sebagian tugas Badan.
18. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Satpol PP adalah Unsur Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja. . . . .
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi ## BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah terdiri dari:
- a. Badan Pelaksana Penyuluhan;
- b. Sadan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Indonesia.
Pasal 18
- ( 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari;
1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat terdiri dari:
- a) Subbagian umum dan kepegawaian;
- b) Subbagian keuangan dan aset; dan
- c) Subbagian Program.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari: --
- a) Seksipencegahan;dan
- b) Seksi kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
- a) Seksi Kedaruratan; dan
- b] Seksi Legistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, terdiri dari:
- a) Seksi Rehabilitasi; dan
- b) Seksi Rekontruksi.
6. UPTB, dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercanturn dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal ~1Jl.flr. 2015 1BUPATI SAROLANGUN, CEK ENDRA - A

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal f}1- JU u 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR ;l. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI: 6 TAHUN 2015
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni bagian Keempat A yang sehingga berbunyi sebagai -.L -

## Bagian Keempat A Sekretariat Dewan Pen-gurus KORPRI

## Paragraf 1 A Kedudukan

## Pasal 18 A

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari S.atuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

## Paragraf 2 A Tugas pokok dan fungsi

## Pasal 18 B

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungari · teknis operasional, koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan sekretariat pengurus KORPRI Kabupaten Sarolangun.

## Pasal 18 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi i

- a. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan dilingkungan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sarolangun;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan, umum dan Kerjasama;
- d. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 A

Susunan organisasi

## Pasal 18 D

- (1) Susunan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari: 9
- c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya Mental dan Rohani;
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
- e. Kelompok .Jabatan Fungsional,
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehin1515a berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 22

- ( 1) Kepala BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (3) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- (4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b. ---
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTB merupak.an Jahatan Struktural Eselon IV.a.
- (6) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB merupakan .Jabatan Struktural Eselea IVs.
6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pelaksana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Tata U saha yang berada dilingkungan Badan dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri $ipH y~ng t~lM memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan sesuai usulan dari Sekretaria

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.


Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal ~1Jl.flr. 2015 1BUPATI SAROLANGUN,


CEK ENDRA -

A

Diundangkan di Sarolangun pada tanggal f}1- JU u 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR ;l.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI: 6 TAHUN 2015

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR .;l. TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

## I. PENJELASAN UMUM

mengembangkan Organisasi yang lebih profesional transparansi, hirarki yang pendek dan. terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun. --untuk diarahkan yang Pemerintah birokrasi menyelenggarakan Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan kepada upaya rightsizing yaitu upaya

Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun. Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka den~an terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat Daerah dilakukan Perubahan Organisasi --

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 18A

Cukup Jelas

Pasal 18B

Cukup Jelas

Pasal 18C

Cukup Jelas

Pasal 18D

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR .;2

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor .:

Seri

Nomor 8.

Tahun 2015

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR;}.. TAHUN 2015

## TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

## Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor

;;l.

tahun 2015

Seri

Tanggal

;)..} J CJ(/ 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


Drs. H. THABRONI ROZALI, MM

Pembina Utama Madya Nip. 19591202 198002 1 001




#

1

1


0

## H

8

=

1