PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 17 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 26 November 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa setiap warga negara dan penduduk berhak atas pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya oleh negara dalam bentuk pelayanan publik sebagai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa untuk memperjelas hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, penyelenggara pelayanan berkewajiban menyusun dan menetapkan aspekaspek pelayanan publik yang mendasar bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2059 tentang Penetapan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2053 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembara n Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan RakyatDaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara danPenduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelenyelenggara pelayanan publik.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk ## BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi:
- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. kersamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. konsistensi
- k. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- l. efisiensi;
- m. ketepatan waktu;
- n. kecermatan; dan
- o. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tujuan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pelayanan publik adalah:
- a. terwujudnya prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik;
- b. terwujudnya kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. terwujudnya kepastian hukum dan pemenuhan hak dalam melindungi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan; dan
- d. terpenuhinya penyeleggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik mencakup:
- a. pelayanan barang publik;
- b. pelayanan jasa publik; dan
- c. pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan barang publik dan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pelayanan dasar berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, perizinan, lingkungan hidup, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, perhubungan, perbankan, serta pelayanan publik strategis lainnya.
- (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh BUMD dan badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. pengadaan dan penyaluran barang publik oleh lembaga swasta tetapi ketersediaannya menjadimisi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. penyediaan jasa publik yang dilakukanoleh BUMD dan badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. penyediaan jasa publik oleh lembaga swasta tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan
- b. tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan ## BAB III
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu Pembina dan Penanggung Jawab
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Bupati sebagai pembina melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penyelenggara.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Menteri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Sekretaris Daerah merupakan penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
- b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- c. melaporkan kepada Pembina pelaksana penyelengaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.
Bagian Kedua Penyelenggara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Bupati menunjuk Kepala SKPD dan direksi BUMD sebagai penyelenggara.
- (2) Penyelenggara mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayananpublik di lingkungan SKPD dan BUMD sesuai standar pelayanan;
- b. melakukan evaluasi penyelenggaaan pelayanan publik; dan
- c. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan SKPD dan BUMD yang bersangkutan kepada pembina.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Penyelenggara wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan informasi;
- c. pengawasan internal;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Setiap Penyelenggara wajib mempertanggungjawabkan keputusan yang dikeluarkan kepada Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana di lingkungan SKPD dan BUMD yang bersangkutan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja.
- (2) Penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internal penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pelaksana
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Pelaksana berwenang:
- a. menerima dan memproses pelayanan yang diajukan sesuai standar pelayanan;
- b. menolak permohonan yang tidak memenuhi standar pelayanan;
- c. mengajukan penandatangan dokumen perizinan dan non perizinan kepada pimpinan instansi sesuai standar pelayanan;
- d. menyampaikan produk pelayanan berupa perizinan dan/atau non perizinan kepada pemohon; dan
- e. mengadministrasikan biaya jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggara
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 14
Penyelenggara memiliki hak:
- a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak berwenang;
- b. melakukan kerjasama;
- c. mengelola anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 15
Penyelenggara memiliki kewajiban:
- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
- c. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan;
- d. menempatkan Pelaksana yang berkompeten;
- e. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya suasana pelayanan yang baik;
- f. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;
- h. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- j. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan;
- k. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
- m. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan Pelaksana
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 16
Pelaksana berkewajiban:
- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara;
- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- d. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan;
- e. melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala;
- f. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
- g. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 17
Pelaksana dilarang:
- a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi Pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara;
- d. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara;
- e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- f. menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang terkait langsung atau tidak dengan penyelenggaraan pelayanan.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 18
Masyarakat berhak:
- a. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- b. mengetahui kebenaran substansi standar pelayanan;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan;
- d. mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan;
- e. mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- f. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- g. menyarankan kepada Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk memperbaiki dan/atau mengembangkan pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- h. mengadukan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak
memperbaiki pelayanan kepada Pembina Penyelenggara dan Komisi Ombudsman;
- i. menerima informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
- j. menggugat Penyelenggara dan Pelaksana yang dianggap merugikan, melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 19
Masyarakat berkewajiban:
- a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
- b. menjaga prasarana,sarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan
- c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu Pola Pelayanan
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 20
- (1) Pola penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:
- a. fungsional, yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. terpusat, yaitu pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 21
- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarkat.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip non diskrimanatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi, dan mengutamakan musyawarah, serta
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 22
Komponen standar pelayanan paling kurang meliputi:
1. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yakni:
- a. Persyaratan;
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur;
- c. Jangka waktu pelayanan;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk layanan; dan
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi.
2. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan meliputi:
- a. Dasar hukum;
- b. Prasarana, sarana, dan/atau fasilitas;
- c. Kompetensi pelaksana;
- d. Pengawasan internal;
- e. Jumlah pelaksana;
- f. Jaminan pelayanan;
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
- h. Evaluasi kinerja pelaksana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 23
- (1) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib dipublikasikan sebagai jaminan kepastian hukum bagi penerima pelayanan.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan masyarakat.
Bagian Ketiga Inovasi Pelayanan Publik
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 24
- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat mengembangan inovasi pelayanan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penemuan baru dan/atau merupakan suatu pendekatan baru yang harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Bagian Keempat Indeks Kepuasan Masyarakat
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 25
- (1) Untuk mencapai kualitas pelayanan publik, diperlukan penilaian dari masyarakat untuk penyusunan Indeks Kepuasan Masyakarat.
- (2) Dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Persyaratan;
- b. Prosedur;
- c. Waktu pelayanan;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan; dan
- f. Kompetensi pelaksana;
- g. Perilaku pelaksana;
- h. Maklumat pelayanan; dan
- i. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Maklumat Pelayanan
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 26
- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan.
Bagian Keenam Sistem Informasi Pelayanan Publik
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 27
- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan caracepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, minimal meliputi:
- a. Profil Penyelenggara;
- b. Profil Pelaksana;
- c. Standar pelayanan;
- d. Maklumat pelayanan;
- e. Pengelolaan pengaduan; dan
- f. Penilaian kinerja.
Bagian Ketujuh
Penyediaan, Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 28
- (1) Penyelenggara dan Pelaksana wajib menyediakan, mengelola, dan memelihara prasarana, sarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan prasarana, sarana, dan/atau fasilitas pelayaan publik, sesuai standar pelayanan.
Bagian Kedelapan Pelayanan Akses Khusus
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 29
- (1) Penyelenggara wajib mengupayakan prasaranadan sarana yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, meliputi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita serta korban bencana.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin aksesibilitas pengguna layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesembilan Pelayanan Khusus
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 30
Penyelenggaraan jenis pelayanan publik tertentu dimungkinkan untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan khusus dengan ketentuan seimbang dengan biaya yang dikeluarkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesepuluh Penanganan Pengaduan
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 31
- (1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam penanganan pengaduan.
- (2) Penyelenggara wajib menangani dan menindaklanjuti pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas dan waktu tertentu.
- (3) Penyelenggara berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, Komisi Ombudsman dan/atau DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
BAB V - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 32
- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, penyelenggara dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat bantu dalam melaksanakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan elektronik atau electronic government (e-government ).
- (3) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33
- (1) Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik;
- b. Penyusunan standar pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- d. Pemberian penghargaan.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 34
Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mengacu pada prinsip sebagai berikut:
- a. terkait langsung dengan masyarakat pengguna layanan;
- b. memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; dan
- c. mengedepankan musyawarah, mufakat dan keberagaman masyarakat.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERORIENTASI KABUPATEN KONSERVASI
Bagian Kesatu Penetapan dan Ruang Lingkup
BAB VIII - Bagian Kesatu Penetapan dan Ruang Lingkup
Pasal 35
- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di daerah Kabupaten Konservasi, Pemerintah Daerah menetapkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersinergi dengan kebijakan daerah sebagai kabupaten konservasi.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
- a. upaya peningkatan pelayanan publik yang berbasis kabupaten konservasi;
- b. harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kebijakan kabupaten konservasi; dan
- c. upaya memelihara dan melindungi aset Kabupaten Konservasi.
Bagian Kedua Pelaksanaan
BAB VIII - Bagian Kesatu Penetapan dan Ruang Lingkup
Pasal 36
- (1) Penyelenggaran Pelayanan Publik yang berorientasi Kabupaten Konservasi harus didukung dan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan BUMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit satuan organisasi.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berorientasi Kabupaten Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikusertakan dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan sebagai upaya percepatan tercapainya peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Konservasi.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 37
- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. Pengawasan oleh Penyelenggara; dan
- b. Pengawasan oleh Instansi Pengawas Fungsional.
- (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. Pengawasan oleh Masyarakat;
- b. Pengawasan oleh DPRD; dan
- c. Pengawasan oleh Komisi Ombudsman.
BAB X - PELANGGARAN DAN SANKSI
Pasal 38
Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dan substansi penyelenggaraan pelayanan publik, merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 26 November 2015

Penandatangan: PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, MARIUS MARCELLUS TJ.

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 27 November 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 19 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (18)/(2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG
## PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU
## I. UMUM
Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termaktuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Amanat tersebut mengandung makna Negara berkewajiban memenuhi kebtuhan setiap warga Negara melalui suatu sisstem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa pubik dan pelayanan administratif.
Pemerintah merupakan penyelenggara utama pelayanan publik yang memiliki kewajiban untuk memerikan pelayanan publik yang lebih baik dan demokratis.Kegiatan pelayanan publik sebagai pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara berskesinambungan dan seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance).
Pengaturan hukum yang mendukung diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemrintahan serta memberi perlindungan bagi masyarakat dari berbagai penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan hal-hal tersebut perlu adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima pelayanan serta pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
Peraturan Daerah merupakan landasan hukum bagi setiap penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun Standar Operasional Prosedur serta bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan kementerian tertentu juga menyusun Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, Peraturan Daerah memberikan kejelasan mengenai pelayanan publik dan memudahkan kontrol masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap Penyelenggara guna memperbaiki kinerjanya.
II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan misi Negara adalah kebijakan untuk meng