KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 2015 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015 (berlaku 29 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 26
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015.
PERTAMA :
Menetapkan 151 (seratus lima puluh satu) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana terlampir sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.
KEDUA :
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
KETIGA
- Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan HAM.
KEEMPAT
:
Menteri melakukan verifikasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Pemerintah dari Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Presiden.
KELIMA
- Perubahan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan atas persetujuan Presiden.
KEENAM : ________________
KEENAM
KEDELAPAN :
- Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berdasarkan:
- a. kebutuhan Undang-Undang; atau
- b. Putusan Mahkamah Agung.
KETUJUH
- Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah berdasarkan kebutuhan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf a Diktum KEENAM berkaitan dengan:
- a. keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya Peraturan Pemerintah;
- b. kebutuhan Peraturan Pemerintah tertentu yang selalu dibentuk setiap tahun; atau
- c. pengajuan Peraturan Pemerintah yang didasarkan pada fleksibilitas pembentukannya yang terdiri atas:
1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara; dan
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pengajuan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah kepada Menteri Hukum dan HAM dilakukan setelah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden.
KESEMBILAN : ________________
KESEMBILAN :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 29 April 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Verifikasi: ttd. Bistok Simbolon