Unknown Unknown Nomor - Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa Dan Kelurahan Untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji Dan Guru Minggu Di Kabupa.ten Situbondo. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bmtang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonelria Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerint.ahan Daerah Daerah Propinsi, clan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); llenetaplma 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah diubah bcbera:pa kali, tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540); 15. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 16. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ .11/606/2011 tentang Pembinaan Pengajian Tradisional Anak Anak; IIBIIUTUSKAII : PBRATURAII BUPATI TBIITAIIO PBTUIIJ1JK PBLAKSAllAAlf PBIIBBRIAll BAIITUAII KBUAllGAll KBUSVS DB8A DAIi KBL1JRAIIA!f ON tuK PBiliNdKATAB ■O'tU GURU RGAJI DAIi GURU IIIIIGGU DI KABUPATBII BITUBOIIDO. BABI KBTBllfTUAII UIIUII Puall Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo. 2. Bupati adalah Dupe.ti Situbondo. 3. Begum Kesejahteraan Rakyat eda1ah BapJsn Kesejahteman ~t Sekretariat Daerah Kaupaten Situbondo. 4. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Situbondo. 5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupatcn Situbondo. 6. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ProvinsiJawa Timur. 7. Badan Pemeriksa Keuangan yang seJanjutn;ya disingkat BPK adaJah Badan Pemeriksa Keuangan Prorinsi Jawa Timur. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD), yang selama belum terbentuknya DPKD dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, yang bertugas melaksanakan pengclolaan APBD dan bertindak sebagai BUD. 9. Tim Verifikasi Data dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi adalah Verifikasi Data dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pcmberian Bantu.an Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo 10. Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo adalah Bantu.an Keuangan kepada Desa dan Kelurahean yang peruntukax}. dan penggunaannya dalain rangka peningkatan mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Desa dan Kelurahan tersebut dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kesga:maan bagi Anak-anak di Kabupaten Situbondo. 11. Pcngajian tradisional anak-anak (Pf A) adalah suatu bentuk kegiatan pendidikan non formal khusus bagi anak-anak (putra dan atau putri) antara umur 5 Tahun sampai dengan 15 tahun dalaJn mempelajari agama Islam yang wujudnya belajar Al Qur'an, teori clan praktek ibadah,. belajar mengenai Allah clan Rasul melalui cerita dan lain-lain biasa dilakukan di "id ~... .. .. . .. 7 ... . . . ~ ' musholla, langgar, rumah pribadi clan lain-lain di bawah bimbingan seorang Guru/Ustadz atau lazim disebut Guru Ngaji. 12. Pcndalaman Al-Kitab adalah bentuk Pendidikan khusus bagi Anak anak Kristen antara umur 5 15 Tahun dalem mencet.ak generasi muda Gereja yang berkepribadian peka terhadap lingkungan, berwawasan kebangsaan berdasarkan nilai nilai Kristiani dibawah bimbingan seorang Guru Minggu. BABU IIAKSUD, TUJUAR, 8A8ARA1I DAIi BB8ARAII Pep,Kwatu TvJmm clan Tu.jaaD Pual2 Maksud pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo adalah untuk memberikan bantuan biay\_a ope,rasional penyelenggwaan pendidikan keagarnaan sesuai dengan kebutuban mendasar dan pokok bagi Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo. PuaJ•3 Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo, adalah sebagai berikut : - a. .meningkatkan kesejahtcraan Guru Ngaji dan 01.ll"U Minggu; - b. meningkatkan motivasi mengajar dan kinerja Guru Ngaji dan Guru Minggu. Baglaa·Kedaa 8asaran Pual3 Sasaran pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo adalah : - a. Guru Ngaji ~da pengajiali trac:lisional; - b. Guru Minggu pada Pendalaman Al-Kitab. B'lpenKedaa Besuan Pual4 Besaran Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keput:\.l~ Bupati. BABm SYARAT PENERIIIA IIAIITUAII Pesal 8 Persyaratan sebagai penerima dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji clan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo adatah -~~ berikut; 1. bagi Guru Ngaji, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - a. tempat -mengajar bukan TPA/TPQ, Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Diniyah, dan Majelis Ta'lim; - b. tidak m~makai ~istem klasikal; - c. memiliki jumlsh santri minimal 10 (sepuluh} santri; - d. memilik:i metode pernbelajaran Al Qur'an sendiri; - e. memiliki tempat penyelenggaraan pengajian; - f. tidak sedang menerima dana bantuan yang serupa clari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten; dan - g. BerdomitM di Desa/I&lt;elwahan tempat menerinia bantuan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen yang clisetarakan. 2. bagi Guru Minggu, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - a. tempat mengajar bukan sekolah formal Kristen; - b. diselenggarakan oleh Gereja masing masing; - c. memiliki anak didik minimal 10 (sepuluh) anak didik; - d. memmlri Surat Keputusan Penugasan dari Gereja masing-masing; - e. tidak sedang menerima dana bantuan yang serupa dari PemeriI.l~ Pusat/Provinsi/Kabupaten; dan - r. Berdomisili di Desa/Kelurahan tempat menerima bantuan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen yang disetarakan. BABIV IIBKAIOSIIB PBIIBBRL\lf BAlffUAII KBUAIIGA1' BagJaa ·KNata Tabap Peniapan Pual6 - ( 1) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di ,1'ab.JJ.paten Situbondo .Peinerint.ah Dacrah ~~tuk Tim Veri.tikasi Data dan Tim Pendat.aan, Monitoring clan Evaluasi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. - (2) Tim Verifikasi Data bersama-sama Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi melaksanakan sosialisasi dan pembinaan adiministrasi kepada calon penerima bantuan untuk kepentingan pengumpulan data penerima yang akan diusulkan. - (3) Kepala Desa/Lurah melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima bantuan yang akan diusulkan dmgan &lt;lik.etaliui oleh Cp[l)Qt. setempat. - (4) Validasi dan verifikasi data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut : - a. persyaratan calon penerima sebagaimana dimak!llud dalarn (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa daJam rangka menunjang penyelenggaraan pengajian tradisional anak-anak dan pendalaman Al Kitab yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kahupaten Situbondo yang ilrut andil terhadap pembengunan mental kerohanian bagi masyarakat Kabupaten Situbondo yang religus, diperlukan suatu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa bantuan stimulan da]srn bentuk bantuan keuangan khusus Desa kepads Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sehegaiman.a dimakud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupe.ti tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa Dan Kelurahan Untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji Dan Guru Minggu Di Kabupa.ten Situbondo.
1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bmtang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonelria Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerint.ahan Daerah Daerah Propinsi, clan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
J
llenetaplma
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah diubah bcbera:pa kali, tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ .11/606/2011 tentang Pembinaan Pengajian Tradisional Anak Anak;
IIBIIUTUSKAII :
PBRATURAII BUPATI TBIITAIIO PBTUIIJ1JK PBLAKSAllAAlf PBIIBBRIAll BAIITUAII KBUAllGAll KBUSVS DB8A DAIi KBL1JRAIIA!f ON tuK PBiliNdKATAB ■O'tU GURU RGAJI DAIi GURU IIIIIGGU DI KABUPATBII BITUBOIIDO.
Pasal 5
- b. eksistensi calon penerima manfaat;
- c. tenggat waktu validasi sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan;
- d. apabila tenggat (batas akhir) waktu validasi yang clitctapkan terlampaui, maka sistem alcan nrelakukan ua1id .(,,l}J. .{c:lianggap benar -~ua) terhadap data yang telah diserahkan untuk divalidasi.
- (5) Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi melakukan verifikasi data sekunder berdasarkan input data yang cliusulkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menghasilkan dat.a eligible/benar dan bisa diproses lebih lanjut .
... Tata Cara Penpjaan clan Pea.cainm Bantaan
Paaal7
Tata cara pengajuan dan pencairan bantuan adalah sebagai berikut:
Pasal 6
•
2. Tim Verifikasi Data melalrukan pencocokan clan penelitian serta verifi.kasi data sekunder untuk selanjutnya dilakuka.n entry data eligible sebagai referensi untuk diproses lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
3. Tim Verifikasi Data merekomendasi data Guru Ngaji clan Gum Minggu yang eligible/benar sebagai penerima bantuan yang clituangkan dalaJn Berita Acara;
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat menfasilitasi penyaluran Bantuan berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo.
5. Proses Akscs Anggaran untuk penerima manfaat, diawali dengan pengajukan Nota Dinas kepada Bupati Situbondo tentang permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa clan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo;
6. selanjutnya terhadap Nota Dinas sebagairnana dimaksud pada angka 5, Bupati Situbondo mendisposisikan tu.gas kepada Kepa1a DPKD untuk menindaklanjuti sesuai dengan sistem dan prosedur pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kepala DPKD, sesuai alokasi dana yang telah ditctapkan dengan Keputusan Bupati, menindaklanjuti proses pencairan melalui distribusi tugas kepada Pejaba.t yang berkompeten.
8. Khusus Dana Kegiatan Penunjang, dilaksanakan secara swakelola dicairkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiat.an (PPI'IQ pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
9. PPKD melakukan transfer dana bantuan dimaksud kepada rekening Pemerintahan Desa dan rekening Kantor Kclurahan melalui BPD Jatim Cabang Situbondo untuk selanjutnya diberikan seca.ra tunai kepada Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat program.
BABV
PELAPORAII DAR PBRTAlfGGUlfGJAWABAR
Pua18
- ( 1) Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untulc Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo, ditetapkan dengan Mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Desa. dan Lurah sebagai penerima transfer rekening berkewajiban membuat catatan penatausahaan penerimaan ban tu.an dan pendistribusiannya kepada para Guru Ngaji dan Guru Minggu scbagai penerima manfaat.
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat menghimpun dan menyampaikan kelengkapan administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Lurah serta tanda terirna kolektif dari para Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat melalui mekanisme SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebagaimana peraturan yang berlaku, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
- c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penunjang untuk kegiat.an Administ.rasi, Sosialisasi, Verifikasi, Pendataan dan Monitoring dan Evaluasi melekat pa.da fungsi organisatoris yang ada di Bsgian Kesejahteraan.
- (2) Pertanggungjawaban dana Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Dana yang telah ditransfer ke rekening Pemerintahan Desa dan Kelurahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan Lurah serta para Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat dan digunakan guna mendukung proses penyelenggaraan pengajian tradisional anak-anak dan Pendalaman Al Kitab untuk anak anak.
- b. Kepala Desa dan Lurah serta para Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat mempunyai kewajiban untuk menandatangani t.anda terima belanja bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupa.ten Situbondo dalam bentuk kuitansi, besaran dan tanda terima kolektif penerima. manfaat program di masing-masing Desa dan Kelurahan, sebagaimana diatur melalui mekanisme SPJ sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kepala Desa dan Lurah sebagai penerima Bantuan Keuangan, wajib menyimpan seluruh bukti buku rekening tabungan bank pemerintah dan tanda bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai penerima manfaat untuk keperluan pemeriksaan keuangan oleh pihak terkait.
- d. Buku catatan dan/atau dokumen penggunaan dana, terbuka bagi pemeriksa/ pengawas dari instansi terkait yang mempunyai relevansi dengan Bantuan Keuangan Khusus Desa. dan Kelurahan untulc Peningkatan Mutu Guru Ngaji clan Guru Minggu di Kabupa.ten Situbondo.
BABVI PBll'GAWASAII, MOIOTORIRG DAIi EVALUASI
Bagiaa &amp;eaatu PENGAWASAII
Pual9
- (1) Pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, perm.asalahan, penyelewengan atau kesalahan lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian Negara akibat dari pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untulc Peningkatan Mutu Gum Ngaji clan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan secara :
- a. pengawasan melekat, dilakukan oleh Kepala Desa, Lurah dan Camat;
- b. pengawasan internal, clilakukan oleh Tim Verifikasi Data dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi serta lnspektorat;
- c. pengawasan ekstemal, dilakukan oleh BPKP, BPK clan/ at.au masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungiawab yang menjadi wewenang dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa dan Kelurahan untuk Peningkatan Mutu Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo.
- (3) Apabila masyarakat menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya agar segera melaporkan kepa.da :
- a. Kepala Desa dan Lurah serta Camat setempat;
- b. Tim Verifikasi Data;
- c. Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi;
- d. Inspektorat.
BagiaaKedaa
MONJTORIBG DAIi EVALUASI
PaMllO
- (I) Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara internal dan ekstemal.
- (2) Monitoring clan evaluasi secera internal sebagaimana diroak$ud pada Ayat ( 1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Data dan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi serta lnspektorat.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sifatnya lebih kepada pembinaan atau difokuskan pada aspek-aspek:
- a. ketepa.tan anggaran, sass.ran, waktu dan penggunaan dana;
- b. mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana;
- c. Evaluasi dampalc dan manfaat bantuan;
C
- c. Evaluasi dampak dan manfaat bantuan;
- d. Permasalahan yang timbul dan melakukan upaya pemecahan clan penyelesaian pennasalahan.
3. {4) Monitoring dan evaluasi secara ekstemal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten, BPKP dan BPK, Media serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
4. (5} Monitoring dan evaluasi secara ekstemal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sifatnya lebih kepada pembinaan atau difokuskan pada aspek-aspek :
- a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan;
- b. melalrukan analisis atas dampak dan manfaat Banruan di masyarakat;
- c. memberikan rekomendasi atau saran apabila ditemukan adanya permasalahan atau kelemahan dalrun pelaksanaan Bantuan.
BABVD -KS-r-g-11-T-oAII PBKUTUP
Pual 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di -~itu~ndQ , 1 \_ 3 Pad.a tanggal •v 11 - • LU 1

Penandatangan: ## BUPATI SITUBOKDO, ~ il

Penetapan: Diundangkan di Situbondo ~ c1a tanggal n : ,., .,,· ... ·-11 a ,., I -·-· J , SBKRETARIS DABRAII KABUPATBII aITUBOIIDO, ~ BBRITA DABRAII KABUPATBII SITUBOIIDO TAIIUII ~13 RO■OR IS