Unknown Unknown Nomor 83 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR :2 ,j TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PER (berlaku 19 Jul 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu diatur mekanisme penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat 1. Utara 1 1 ,
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4685);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruridang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-1,Jndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
·1
. -
�
,I
.
'
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 92);
7. 11.Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAeRAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016.
BABI
K��NTUAN VMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
.
'
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan pem binaan Kesatuan Bangsa dan Politik; unsur pelaksana Tenggara yang Daerah dibidang
6. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
7. DPD/DPC adalah Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditetapkan
Pasal 2
- ( 1) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten, mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan administrasi berupa:
- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP/DPD Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir
Pasal 3
- ( 1) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten.
- (2) · Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sadan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah dan Komisi Pemilihan Umum KabupatenMinahasa Tenggara.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4
- ( l } Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Serita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
;
•
l •.
c
\
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BAB IV - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 5
- ( 1 ) Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) tersebut kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
BABV
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BAB IV - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 6
- ( 1 ) Partai Politik yang berhak menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- (2) Partai Politik yang dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk hasil pemilu Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
- 1 . Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- (8 Kursi) dan ( 2 1 . 7 45 suara)
- (4 Kursi) dan (12.388 suara)
- (4 Kursi) dan
( 1 0 . 8 5 1 suara)
- (3 Kursi) dan
(8.985
- suara)
- (2 Kursi) dan
( 5.419 suara]
- ( 1 Kursi) dan
(2 .854 suara]
( 1
Kursi]
dan
(2.742 suara)
- ( 1 Kursi) dan
(1.954 suara)
( 1
kursi)
dan
( 1 . 784 suara)
2. Partai Golongan Karya
3. Partai Demokrat
4. Partai Amanat Nasional
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Nasional Demokrat
7. Partai Hati Nurani Rakyat
8. Partai Keadilan Persatuan Indonesia
9. Partai Persatuan Pembangunan
•
'·
l
BAB IV - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 7
- ( 1 ) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.673.092.650,- ( Enam Ratus Tujuh Pr.duh TigQ. Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus LimQ. Puluh Rupiah).
- (2) Jumlah perolehan suara sah partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara hasil Pemilu Tahun 2014 berjumlah 68. 725 suara.
- (3) Nilai bantuan per suara adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten periode 2009 yaitu Rp 9.794 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (4) Perolehan bantuan keuangan yang akan diterima oleh masing­ masing partai politik basil pemilu 2014 yang memperoleh kursi di Kabupaten Minahasa Tenggara T.A. 2016 adalah sebagai berikut:
| NO | NAMA PARTAI | JUMLAH SUARA | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL YANG DITERIMA (Rp) |
|-------|---------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | PDIP | 21,745 | 9,794 | 212,970,530 |
| 2 | GOLKAR | 12,388 | 9,794 | 121,328,072 |
| 3 | DEMOKRAT | 10,851 | 9,794 | 106,274,694 |
| 4 | PAN | 8,985 | 9,794 | 87,999,090 |
| 5 | GERINDRA | 5,419 | 9,794 | 53,073,686 |
| 6 | NASOEM | 2,857. | 9,794 | 27,981,458 |
| 7 | HANURA | 2,742 | 9,794 | 26,855,148 |
| 8 | PKPI | 1,954 | 9,794 | 19,137,476 |
| 9 | PPP | 1,784 | 9,794 | 17,472,496 |
| TOTAL | TOTAL | 68,725 | | 673,092,650 |
BABVI
BAB IV - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 8
- ( 1 ) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60 o/ o dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik dilaksankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.
- (4) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk: a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
• I
•
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
3. ( 5) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkaitan dengan kegiatan :
- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal lka dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; serta
- c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanj utan.
- (6) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan ## BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
BAB IV - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 9
- ( 1 ) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (�) terc;liri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan.
- (4) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
I"
-
- (5) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertangguangjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan .
- (6) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Minahasa Tenggara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Dengan berlakunya Peraturan Bupati mt, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada PartaiPolitik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. | ,o. | PEJIIBIIT PENGOLAH | '""" KOORDINASI | KETERANGAN | |-------|----------------------|-------------------|---------------------------------| | r. | KABIO POLITIK | ti | | | ,. | SEKRITIIRIS BAOAN | 'I, | | | , . . | KABAG HUKUM | -: | |

Penandatangan: | ,. | KEPALA BAD/IN | ... | | | ,. | KEPIILA BPK-BMO | | | | s. | INSPEKTUR | 'J\,_... | | | , . | AS�ISTEN I | i | | | a. | SEKRITARIS DAER AH | - | |

Penandatangan: | s. | WAKll BUPATI | | | | io. | BUPAfl | | Oh. Untuk mohon Dttanda tan�anl |

Penetapan: Diundangkan di Ratahan Pada tanggal 18 :iuu 2011,

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MJNAHASA TENGGARA FARRY FREYKE LIWE

Penetapan: Ditetapkan di Ratahan lada tanggal 19 Jul, 2016

Penandatangan: BUPATI MINARASA TENGGARA, .IAMES SUMENDAP