UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat :
- Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Pasal 1
Bagian III, bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Dalam Negeri ditetapkan sebagai berikut:
BAGIAN III KEMENTERIAN DALAM NEGERI. BAB I (Pengeluaran).
- 3.1
- Kementerian dan pengeluaran umum... 44 338 900
- 3.2
- Pendidikan pegawai... 10 023 000
- 3.3 Pengeluaran khusus berhubung dengan
- penyelenggaraan tatapraja...
12 422 600
- 3.4
- Pamong Praja...
275 518 700
- 3.5 Polisi Pamong Praja...
54 145 800
- 3.6 Daerah Otonom...
1 700 000 000
- 3.7
- Daerah Swapraja...
75 000 000
- 3.8
- Desa dan daerah setingkat...
62 000 000
- 3.9 Pemilihan Dewan-dewan Perwakilan
Rakyat...
50 123 400
- 3.10Urusan Rekonstruksi Nasional...
47 000 000
- 3.11Pengeluaran yang tak tersangka
Memori
Jumlah...
2 330 572 400
(Dua milyard tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
Pasal 2
Bagian III, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Dalam Negeri ditetapkan sebagai berikut:
- 3.1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.
- 3.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum.
- 3.1. 1. 1 Pembayaran kembali persekot gaji.
- 3.2 PAMONG PRAJA.
- 3.2. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk tatapraja.
- 3.2. 1.1 Pembayaran kembali oleh fihak ketiga untuk pemakaian kapal dan perahu yang disewa atau diurus oleh Pamong Praja.
- 3.2. 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran khusus berhubung dengan penyelenggaraan tatapraja.
- 3.2. 2. 1 Penerimaan dari telepon Pamong Praja.
- 2 Penerimaan dari setasiun-setasiun radio Pamong Praja dalam daerah-daerah yang langsung berada dalam pimpinan Pemerintah Pusat.
- 3 Penerimaan dari Panitia Sewa-menyewa Rumah dan Bangunan.
3.3 DAERAH OTONOM.
- 3.3. 1 Biaya menggunakan tenaga Walikota.
- 3.3. 1. 1 Pembayaran kembali oleh Kotapraja biaya-biaya karena menggunakan tenaga Walikota.
- 3.3. 2 Biaya menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
- 3.3. 2. 1 Pembayaran kembali oleh Kabupaten separuh dari biayabiaya karena menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
- 3.3. 3 Biaya-biaya untuk pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonom.
- 3.3. 3. 1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonom.
3.4 DAERAH SWAPRAJA.
- 3.4. 1 Daerah Swapraja.
- 3.4. 1. 1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah Swapraja.
- 3.5 URUSAN REKONSTRUKSI NASIONAL.
- 3.5. 1 Penerimaan berhubung dengan Urusan Rekonstruksi Nasional.
- 3.5. 1. 1 Pembayaran angsuran-angsuran dari pinjaman yang diberikan kepada organisasi-organisasi ex pejuang.
- 2 Pembayaran angsuran-angsuran berhubung dengan penjualan perusahaan-perusahaan rekonstruksi (proef-bedrijven).
- 3 Penerimaan-penerimaan dari perusahaan-perusahaan rekonstruksi.
- 3.6 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 3.6. 1 Penerimaan lain-lain.
- 3.6. 1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pegawai.
- 2 Penjualan barang-barang yang masih dapat digunakan untuk keperluan badan-badan Pemerintah.
- 3 Penjualan barang-barang yang tak dapat digunakan lagi dan yang berkelebihan.
- 4 Persewaan tambak-tambak ikan. 5 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO, Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Penandatangan: Menteri Kehakiman. G.A. MAENGKOM.

Penandatangan: Menteri Dalam Negeri. SANOESI HARDJADINATA. CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956