PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor RAPPANG Tahun 2014 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas dan;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp.745.706.400.450,20
- b. Belanja
Rp.738.651.821.492,00
- Surplus
Rp.7.054.578.958,20
- c. Pembiayaan
Penerimaan
Rp.198.699.077,28
Pengeluaran
Rp. 6.128.266.689,00
Surplus/defisit
Rp. ( 5.929.567.611,72)
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (62.852.643.549,80) dengan rincian sebagai berikut :
2. 1.
3. Anggaran pendapatan setelah perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 808.559.044.000,00 Rp. 745.706.400.450,20 Rp. ( 62.852.643.549,80)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. ( 87.222.539.508,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja setelah perubahan
Rp. 825.874.361.000,00
2. Realisasi
Rp. 738.651.821.492,00
Selisih lebih/(kurang)
Rp. ( 87.222.539.508,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 24.369.895.958,20 dengan rincian sebagai berikut :
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (29.999.999.999,72) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran penerimaan pembiayaan
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (6.755.115.388,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
1. Surplus/(defisit) setelah perubahan
Rp. (17.315.317.000,00)
2. Realisasi
Rp. 7.054.578.958,20
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 24.369.895.958,20
setelah perubahan
Rp. 30.198.699.077,00
2. Realisasi
Rp. 198.699.077,28
Selisih lebih / (kurang)
Rp. (29.999.999.999,72)
Rp. 12.883.382.077,00
2. Realisasi
Rp. 6.128.266.689,00
Selisih lebih / (kurang)
Rp. ( 6.755.115.388,00)
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (23.244.884.611,72) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
Rp. 17.315.317.000,00
- b. Realisasi
Rp. ( 5.929.567.611,72)
Selisih lebih / (kurang)
Rp. (23.244.884.611,72)
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun
2013 sebagai berikut :
Jumlah Aset
Rp. 2.283.631.773.296,56
Jumlah Kewajiban
Rp
81.746.401.509,08
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 2.201.885.371.787,48
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013, sebagai berikut :
- a. Saldo Kas 1 Januari 2013
Rp 136.642.512,28
- b. Arus kas dari aktiva operasi
Rp 133.997.416.859,20
- c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan
Rp
(126.942.837.901,00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp (6.128.266.689,00)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp
48.843.875,00
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2013
Rp
1.111.798.656,48
Pasal 6
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I

: Laporan realisasi anggaran.

Lampiran I.1

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

Lampiran I.2

- Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Lampiran I.3

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.

Lampiran I.4

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Lampiran I.5

: Daftar piutang daerah.

Lampiran I.6

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.

Lampiran I.7

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.

Lampiran I.8

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya.

Lampiran I.9

: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Lampiran I.10

: Daftar dana cadangan daerah.

Lampiran I.11

: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Lampiran I.12

: Daftar jumlah pegawai pergolongan perjabatan

b.

- Lampiran II

: Neraca

- c. Lampiran III

: Laporan arus kas

- d. Lampiran IV

: Catatan atas Laporan Keuangan

## Pasal 8

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene, pada tanggal

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

## RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene, pada tanggal

## SEKRETARIS KABUPATEN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

## RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN : TAHUN 2014