PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 22 Tahun 2015 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 3 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN),setiap Aparatur Sipil Negara harus melaporkan dan menyampaikan harta kekayaannya kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) /Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaporkan kekayaannya;
- c. Bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan hartakekayaan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Memperhatikan :
Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) ;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) ;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan ;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidak patuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian/Lembagadan Pemerintah Negara ;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjalankaan fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta Pasangan dan Anak yang menjadi tanggungan , yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan baikberupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum dan setelah menjadi Aparatur Sipil Negara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsure pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
PENYAMPAIAN LHKASN
BAB II - PENYAMPAIAN LHKASN
Pasal 2
- (1) Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari seluruh Aparatur Sipil Negara selain yang berkewajiban LHKPN.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKASN
Pasal 3
- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pengelola LHKASN pada Inspektorat.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikankepada :
- a. Bupati;
- b. Inspektorat selaku Tim Pengelola LHKASN;
- c. Tim LHKASN-SKPD Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan; dan
- d. Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKASN
Pasal 4
Tanda terima penyampaian LHKASN disampaikankepada :
- a. Asli untuk Aparatur Sipil Negara;
- b. Fotocopy untuk Inspektorat; dan
- c. Fotocopy untuk Pengelola LHKASN masing-masing SKPD.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKASN
Pasal 5
Kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan setelah :
- a. Diangkat dalam jabatan untuk pertamakalinya;
- b. Berhenti dari jabatan.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKASN
Pasal 6
- (1) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model PANRB-A.
- (2) AparaturSipil Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKASN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKASN Model PANRB-B apabila :
- a. selama 2 (dua) tahunberturut-turut menduduki jabatan yang sama;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
TIM PENGELOLA LHKASN
BAB II - PENYAMPAIAN LHKASN
Pasal 7
- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKASN sebegaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- (3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. menyampaikan LHKASN bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Bupati; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKASN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat.
- (5) Tim Pengelola LHKASN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- a.
- PenanggungJawab : Sekretaris Daerah;
- b. Ketua : Inspektur Kabupaten;
- c.
- Sekretaris :
Sekretaris Inspektorat;
- d. Anggota :
- a. Asisten Pemerintahan;
- b. Asisten Administrasi Umum;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- d. Sekretaris DPRD;
- e. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
- f. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- e.
- AdministrasiAplikasi :
Inspektorat;
- f.
- User Aplikasi
- Inspektorat.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKASN
Pasal 8
- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKASN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKASN pada masingmasing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN.
- (3) Tim Pengelola LHKASN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9
- (1) Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
- b. Pembebasan dari Jabatan.
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
BAB V - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 10
- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagaiberikut :
- a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
- b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN, maka kepada Aparatur Sipil Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 3 Juni 2015 BUPATI KAPUAS HULU, ttd A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 4 Juni 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd ## MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 22