PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2003 tentang TUGAS POKOK' FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM I{ABUPATEN SELUMA DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SELUMA, : a. bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas merupakan pedoman satuan kerja perangkat daerah/unit kerja dalam melaksanakan peran dan kedudukan sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Seluma; - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATISELUMA
PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR '16 TATIUN 2014
TENTANG
TUGAS POKOK' FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM I{ABUPATEN SELUMA
DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
: a. bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas merupakan pedoman satuan kerja perangkat daerah/unit kerja dalam melaksanakan peran dan kedudukan sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2OIO tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma, Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;
2. c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Seluma;
1. Undang-undang Nomor B Tahun r974 tentang pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang\_Undang Nomor 43 Tahun rggg (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun Lggg Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S9O);
2. Undang-Undang Nomor g Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a\aa);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47al);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2OO7 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2OO7 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2Ql3 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2OO7 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2OI3 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAI'[ TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SELUMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
3. Bupati adalah Bupati Seluma;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
7. Jabatan struktural adalah satuan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Kelompok jabatan fungsional lainnya adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan terhadap aset irigasi;
- e. perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan umum bina marga;
- f. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan gedung Negara/daerah dan sarana fasilitas umum;
- i. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis permukiman dan perumahan;
- j. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis perijinan dan pengendalian bangunan;
- k. perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air;
1. perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan pengembangan kelembagaan dan kemitraan;
- m. perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. kepala;
- b. sekretariat;
- c. bidang bina marga;
- d. bidang pengairan;
- e. bidang cipta karya dan tata kota;
- f. bidang permukiman dan perumahan;
- g. upt dinas; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.
10. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi : (2)
- a. sub bagian umum dan kePegawaian;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan dan monev;
14. Bidang Bina Marga terdiri dari : (3)
- a. seksi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- b. seksi pengawasan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- (4) Bidang Pengairan terdiri dari :
- a. seksi pembangunan dan peningkatan; dan
- b. seksi pengawasan dan pemeliharaan;
- (5) Bidang Cipta Karya dan Tata Kota terdiri dari : a. seksi tata kota dan pengawasan bangunan; dan b. seksi penyehatan lingkungan dan air bersih;
- (6) Bidang Permukiman dan Perumahan terdiri dari :
- a. seksi permukiman; dan
- b. seksi perumahan;
- Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (1)
- Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang; (2)
Bagian Kesatu
Kepala Dinas Pasal 7
- Kepala Dinas mempunyai tugas pokok meiaksanakan urusan pemerintahan daerah di pekerjaan umum
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tlmtlm, rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. kepala;
- b. sekretariat;
- c. bidang bina marga;
- d. bidang pengairan;
- e. bidang cipta karya dan tata kota;
- f. bidang permukiman dan perumahan;
- g. upt dinas; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.
10. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi : (2)
- a. sub bagian umum dan kePegawaian;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian perencanaan dan monev;
14. Bidang Bina Marga terdiri dari : (3)
- a. seksi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- b. seksi pengawasan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- (4) Bidang Pengairan terdiri dari :
- a. seksi pembangunan dan peningkatan; dan
- b. seksi pengawasan dan pemeliharaan;
- (5) Bidang Cipta Karya dan Tata Kota terdiri dari : a. seksi tata kota dan pengawasan bangunan; dan b. seksi penyehatan lingkungan dan air bersih;
- (6) Bidang Permukiman dan Perumahan terdiri dari :
- a. seksi permukiman; dan
- b. seksi perumahan;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (1)
- Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang; (2)
Bagian Kesatu
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
- Kepala Dinas mempunyai tugas pokok meiaksanakan urusan pemerintahan daerah di pekerjaan umum
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tlmtlm, rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan.
2. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: (2)
- a. menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan rumah tangga dinas;
- c. menyediakan, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan dan kebutuhan dinas;
- d. membuat daftar inventaris barang dan pemeliharaan perlengkapan dinas;
- e. melakukan pencatatan, pengagendaan, pengekspedisian surat masuk dan surat keluar;
- f. melakukan koordinasi dalam mengagendakan konsep nota dinas dan/atau konsep surat/keputusan beserta verbal dan berkas pendukung yang disampaikan oleh Sub Bagian atau Bidang guna penataan dan kerapian proses penyelesaian surat;
- g. melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada dinas;
- h. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaanf tanda jasa;
- i. menyiapkan dan memproses permohonan tzin dan cuti, tugas belajar, perpindahan (mutasi), perkawinan dan perceraian;
12. j mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan (Askes);
- k. melakukan koordinasi pembuatan dan penatausahaan konsep surat, nota dinas dan persuratan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha;
1. melakukan urusan kepegawaian dilingkungan dinas;
15. m.membuat laporan dan analisis kepegawaian;
- n. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- o. meiaksanakan'tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas kepala sub bagian keuangan:
- a. menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. menyusun RKA, DPA, Pergeseran dan DPPA kegiatan tahunan;
- c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- e. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- f. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungj awaban keuangan ;
- g. menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran dan verifikasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran;
- i. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- j. melaksanakan tugas yang diberikan oieh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
13. k.melaporkanhasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Subbagian Perencanaan dan Monev sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok melakukan urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan dinas.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Monev:
- a. menyusun rencana kerja sekretariat;
- b. menghimpun Program dan Rencana Kerja bidang untuk selanjutnya disusun menjadi program dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dinas;
- d. menyusun TAPKIN, LAKIP, LPPD dan LKPJ dinas;
- e. menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dari bidang untuk dibuat laporan dinas secara keseluruhan dan disampaikan ke Bupati Seluma;
- f. menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. menganalisa laporan bulanan baik keuangan maupun fisik;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- j. menilai prestasi ker.ya bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12
- Bidang bina marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (1)
- Kepala Bidang bina marga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, koordinasi dibidang teknis pengembangan prasarana transportasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. (2)
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang bina marga mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana teknis dan program di bidang pengembangan prasarana transportasi;
- b. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana transportasi ;
- c. Pengembangan kemampuan teknis di bidang bina marga
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan prasarana transportasi;
- Pengelolaan data dan penyusunan laporan bidang pengembangan prasarana transportasi; e"
- f. Penyelengaraan penanggulangan dan penanganan keadaan darurat baik akibat bencana alam maupun akibat lainnya;
- Penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana transportasi ; o b'
- Pembinaan jalan dan jembatan kabupaten; h.
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan i.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. J.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala bidang bina marga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang bina marga dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpufl, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis bidang bina marga dengan mempelajari bahan dan data, melakukan kajian permasalahan dan koordinasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d.. melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan, jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengernbangan karier; dan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13
- Bidang bina marga terdiri dari: (1)
- a. seksi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- b. seksi pengawasan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (2\
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14
Seksi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan mempunyai tugas membantu kepala bidang bina marga dalam melaksanakan urusan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten dengan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15
Seksi pengawasan dan pemeliharaan jaian dan jembatan mempunyai tugas membantu kepala bidang bina marga dalam melaksanakan urusan pengawasan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- b. menyusun estimasi biaya pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
3. c, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharan jalan dan jembatan;
- d. melakukan pengawasan dan perizinan pemanfatan jalan dan jembatan;
- e. melakukan rehabilitasi/perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam dengan koordinasi dan sinkronisasi bersama satuan/unit kerja yang membidangi penanggulangan bencana alam;
- f. menginventaris jalan dan jembatan (Legher);
7. o b' menguji kualitas pelayanan jalan dan jembatan;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan 1
- J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16
- Bidang pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (1)
- Kepala bidang pengairan mempunyai tugas pokok pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, evaluasi dan pelaporan. (2)
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang pengairan mempunyai fungsi: (3)
- a. penyusunan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya perairan;
- b. pengaturan, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaan sumber daya air;
- c. pengaturan, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusaan air tanah pada cekungan air tanah;
- d. pembentukan dewan sumber daya air atau dengan nama lain tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai;
f
I
or *i**i.!lso-stttru'a-
I'
- fasilitasi penyelesaian sengketa antar kecamatan dan desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Seluma dalam pengelolaan sumber daya air; e.
- f. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kecamatan agar efektif, tertib dan berkualitas;
- pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten; dan o b'
- h. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17
- Bidang pengairan terdiri dari: (1)
- a. seksi pembangunan dan peningkatan; dan
- b. seksi pengawasan dan pemeliharaan;
- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksandkan tugas dan fungsinya. (21
- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. (3)
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18
Seksi pembangunan dan peningkatan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengairan dalam melaksanakan urusan pembangunan, pengelolaan, pengembangan dan peningkatan sumber daya air dan irigasi, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- b. membangun kontruksi untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat;
- a. menyiapkan dan membangun kontruksi irigasi meliputi irigasi pembukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
- c. membangun kontruksi dalam rangka memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas meliputi sanitasi lingkungan, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olaraga, rekreasi dan pariwisata, estetika, serta kebutuhan lain;
- d. membangun kontruksi penanggulangan daya rusak air yang dilakukan dengan mitinasi bencana pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
- A melakukan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilaYahh sungai;
- f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; g.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. h,
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19
Seksi pengawasan dan pemeliharaan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengairan dalam melaksanakan urusan pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi, rehabilitasi dan Pemeliharan air;
- b. Melaksanakan inventarisasi kondisi bangunan pengairan dan Pengumpulan data;
- c. Melaksanakan penelitian efisiansi pengguanaan air permukaan dan sumber air;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan rehabilitasi irigasi dan rawa;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan pengelolaan air permukaan dan sumber air;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- g. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima
Bidang CiPta KarYa Dan Tata Kota
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 20
- Bidang cipta karya dan tata kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (1)
- Kepala bidang cipta karya dan tata kota mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian pengawasan' pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya, tata ruang, dan pengembangan permukiman perkotaan serta kawasan strategis. (2)
q"'
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang cipta karya dan tata kota mempunyai fungsi:
- b. pembinaan teknis dalam bidang pengembangan pemukiman dan pengaturan tata ruang;
- a. penyusunan rencana teknis dan program di bidang pengembangan pemukiman dan tata ruang serta kawasan strategis;
- c. penyelenggaran pembinaan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- d. penyelenggaraan penyusunan pengembangan prasarana lingkungan dan kawasan permukiman;
- f. fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten;
- e. penetepan kebijakan dan strategi wilayah kabupaten dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan (mengacu kepada kebijakan nasional);
- g. fasilitas pemberdayaan masyarakat dan usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten;
- h. fasilitas kerjasama/kemitraan antar pemerintah/daerah dalam penelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan kabupaten; dan
- j. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. fasilitasi kerjasama dalam pengelolaan kebersihan, persampahan, serta sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan kabupaten; dan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 21
- (1)
- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (2)
- Bidang Cipta Karya dan Tata Kota terdiri dari: a. seksi tata kota dan pengawasan bangunan; dan b" seksi penyehatan lingkungan dan air bersih;
- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. (3)
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22
Seksi tata kota dan pengawasan bangunan mempunyai tugas membantu kepala bidang cipta karya dan tata kota dalam melaksanakan urusan pembangunan, or-
pengelolaan, pengembangan dan peningkatan penataan kota dan penataan bangunan, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan bidang tata kota dan pengawasan bangunan;
- b. mengelola rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- d. melakukan survey, pemetaan dalam rangka menghimpun data-data dan potensi kota untuk di jadikan bahan guna penataan ruang kota;
- c. memantau menghimpufl, mengelola dan mendokumentasikan data /informasi perumahan, bangunan dan melakukan pemetaan dalam rangka pertzinan bangunan serta perkembangan bangunan ;
- e. menyebarluaskan informasi mengenai proses penataan ruang dan rencana tata ruang kota kepada masyarakat secara terbuka muda cepat melalui cetak dan media elektronika atau forum pertemuan;
- f. menyiapkan rencana teknis pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan kabupaten;
- h. melaksanakan program pembangunan sarana prasarana perkotaan dan pedesaan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- g. melakukan pengelolaan pengendalian penataan ruang kawasan strategis kabupaten;
- i. melaksanakan pengawasan penataan ruang wilayahh kabupaten;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- k. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 23
Seksi penyehatan lingkungan dan air bersih mempunyai tugas membantu kepala bidang cipta karya dan tata kota dalam melaksanakan urusan penyehatan lingkungan dan air bersih, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;
- b. melaksanakan penyusunan pengembangan pemanfaatan air minum dan sanitasi;
- c. mengelola data penyehatan lingkungan permukiman;
- d. menyiapkan bahan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
5. 6 mengelola pelayanan pelaksanaan penataan prasarana pemukiman wilayahh kabupaten;
- f. melaksanakan penyuluhan dibidang perumahan serta prasarana dan fasilitas lingkungan;
- g. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam
Bidang Permukiman dan Perumahan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 24
- Bidang permukiman dan perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas meialui sekretaris. (1)
- Kepala bidang permukiman dan perumahan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang permukiman dan perumahan. (21
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang permukiman dan perumahan mempunyai fungsi: (3)
- a. pengaturan pelaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan, perumahan massal beserta prasarana lingkungan dan permukiman;
- b. pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan perumahan dan prasarana permukiman;
- d. pelaksanaan penyuluhan dalam bidang perumahan, dan prasarana permukiman;
- c. pelaksanaan pembinaan perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan perumahan dan prasarana permukiman;
- e. pelaksanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan permukiman dan perumahan pada wilayah perkotaan, hinterland, daerah perbatasan dan daerah lainnya;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. pengelolaan dan manajerial rumah susun yang dibangun melalui dana APBN maupun APBD;
- h. Penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba);
- j. pengelolaan perumahan dan prasarana permukiman
- i. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh;
- k. pengaturan penghunian rumah Dinas dan/atau rumah milik Pemerintah Kabupaten Seluma ; dan
1. pelaksanaan rehabilitasi pemeliharaan dan perawatan bangunan milik pemerintah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 25
Seksi permukiman mempunyai tugas membantu kepala bidang permukiman dan perumahan dalam melaksanakan urusan pembangunan, pengelolaan, pengembangan permukiman, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pengaturan pelaksanaan teknis, pengawasan dan pengendalian bangunan massal, prasarana lingkungan dan permukiman serta pengelolaan izin layak huni serta pengaturan penghuni rumah Dinas;
- c. penyusunan rencana teknis pengawasam dan pengendalian pembangunan rehabilitasi pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan;
- b. pen)rusunan rencana teknis pengawasan dan pengendalian pembangunan rehabilitasi dan pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan limbah dan sampah;
- d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 26
Seksi perumahan mempunyai tugas membantu kepala bidang permukiman dan perumahan dalam melaksanakan urusan pembangunan, pengeloiaan, pengembangan perumahan, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengelolah dan menganalisa data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusunan program kegiatan;
- b. menyusun rencana strategis dan program bidang perumahan;
- c. memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta;
- d. melaksanakan pendataan tanah/rumah, pemerintah, penghunian persewaan dan pemeliharaan rumah milik pemerintah kabupaten;
- e. melaksanakan pembangltnan, pengelolaan, pengembangan dan penataan perumahan;
- f. merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan;
- g. melaksanakan dan mengawasi standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan;
- h. menyusun Norma Standar Pedoman Dan Manual (NSPM) bidang perumahan;
- i. melaksakan fasilitasi teknis bidang perumahan;
10. j melakukan pemberdayaan pelaku usaha bidang perumahan;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan;
- l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- m. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 27
- (1) UPT Dinas adalah merupakan unsur penunjang Dinas yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.
2. (2\ UFrI Dinas di wilayah Kecamatan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang pekerjaan umum.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 28
- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas
:.
I
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 29
- Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsipprinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan dinas/ badan I lembaga/instansi lainnya. (1)
- Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 30
- Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dinas. (1)
- Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya. (2)
- Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing. (3)
KETENTUAN LAIN.LAIN
BAB V - KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 31
Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
BAB VI - PENUTUP Pasal 32
Pasal 32
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2OIO tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah fiabupaten Seluma. bupati

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tan[gd ...7...Knt... 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH 3*"uPATEN sELUMA, H. SYAFRUDIN, DA BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 20t4 NOMOR 16 Pt M[ RINT-! k / . t t llt;.