PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (berlaku 1 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
SnS7\·
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Huk:um Dan Penyaluran Dana Bantuan Huk:um {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci {Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASY ARAKAT MISKIN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjad.i kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilanrakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bagian Huk:um adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kerinci.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Kerinci, dan berdomisili di Kabupaten Kerinci.
7. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan a tau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
8. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah huk:um dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
9. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
10. Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum yang merupakan masyarakat mi skin.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
12. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13. Dana bantuan hukurn adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh calon Penerima Bantuan Hukum.
ASAS DAN TUJUAN
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Bantuan hukum dilaksanakan ## BAB III
RUANG LINGKUP
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendarnpingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 5
- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6
- (1) Dalarn penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan,
- (2) Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 7
- (1) Bupati mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalarn melakukan bantuan hukum litigasi di daerah.
- (2) Dalarn rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasarna dengan Perguruan Tinggi, dan instansi terkait
·
BABV
PEMBER! BANTUAN HUKUM
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 8
- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 9
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 10
Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 12
Penerima bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 13
Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum harus :
- a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA
Bagian Pertama
Syarat Permohonan Bantuan Hukum
BAB VI - Bagian Pertama
Pasal 14
- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana Pemohon bantuan hukum berdomisili; dan
- c. uraian atau
PENJELASAN
Pembukaan
yang sebenar-benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi.
## Bagian Kedua
## Tata Cara Pegajuan Permohonan Bantuan Hukum
##
PENJELASAN
Pasal 15
- (1) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima bantuan hukum atau di wakili oleh keluarganya. - (2) Kepala Bagian Hukum dapat meminta Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap. ' - Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (4) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan dapat ditolak. - (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dengan mencantumkan alasan penolakan. ## Bagian Ketiga Tata Kerja
PENJELASAN
Pasal 16
Apabila permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Kepala Bagian Hukum wajib menyampaikan jawaban kepada Pemohon.
PENJELASAN
Pasal 17
- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Pemberi Bantuan Hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum