PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Praturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, yang berakibat kepada berubahnya nomenkelatur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang menjadi Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu mengatur kembali pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Sintang di Bidang perizinan Jasa Usaha dan perizinan Tertentu kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang; - b. bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 1013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, sudah tidak relevan dengan perkembangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 2) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959. Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. � ndang-U\_ndang Nom � r 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 1 ; � gawruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik ;dones1a Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan ndan � -Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele\_nggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. U d -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman M � :f � Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , Nomor 4724); 10. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Und � g-Undan � Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Publik (Lem � bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, am Nomor 5038); 11. � nd:g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nem ntuJcan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran T egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 5 ��� an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang P � d&lt;;&gt;man Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 18. Peraturan Presiden No � or � 7 . Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu D1 Bidang Penanaman Modal; 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; 20. Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan urusan Pemerintah Kabupaten Sintang tentang D rah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l, (Lembaran Leae baran Daearah Kabupaten Sintang Nomor 1); Tambahan m 21. � eraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 S � ntang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten N mtang (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2008 N omor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang omor 2 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan gaerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran T aearah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); 22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanaman � odal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sm tang (Berita Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2014 Nomor61). (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 1 &lt;;;" TAHUN 2015 TENT ANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG DIBIDANG PERIZINAN JASA USAHA DAN PERIZINAN JASA TERTENTU KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- Menimbang a. Dan'
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Praturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, yang berakibat kepada berubahnya nomenkelatur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang menjadi Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu mengatur kembali pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Sintang di Bidang perizinan Jasa Usaha dan perizinan Tertentu kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 13 Tahun 1013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, sudah tidak relevan dengan perkembangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 2) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959. Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. � ndang-U\_ndang Nom � r 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 1 ; � gawruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik ;dones1a Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan ndan � -Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele\_nggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. U d -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman M � :f � Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , Nomor 4724);
10. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Und � g-Undan � Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Publik (Lem � bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, am Nomor 5038);
11. � nd:g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nem ntuJcan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran T egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 5 ��� an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang P � d&lt;;&gt;man Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Presiden No � or � 7 . Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu D1 Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
20. Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan urusan Pemerintah Kabupaten Sintang tentang D rah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l, (Lembaran Leae baran Daearah Kabupaten Sintang Nomor 1); Tambahan m
21. � eraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 S � ntang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten N mtang (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2008 N omor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang omor 2 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan gaerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran T aearah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanaman � odal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sm tang (Berita Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2014 Nomor61).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG DI BIDANG PERIZINAN JASA USAHA PERIZINAN TERTENTU KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Menetapkan KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang .
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Badan adalah Sadan Penan � an Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Smtang.
6. p gkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala 6 · 0;:;ah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. B dan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Dan 7. Kepala aT rpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Pelayanan e
8. . dokUJnen yang dikeluarkan oleh pemerintah 8. Izin adalah kan peraturan daerah dan peraturan daerah berdasar pakan bukti Iegalitas, menyatakan sah atau lainnya yang rneru seseorang atau Badan Usaha untuk diperbolehkann � a atau kegiatan tertentu di wilayah melakukan u Kabupaten SintanS·
.
- 9 · Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada � antuk g �� u pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam n izm maupun tanda daftar usaha.
- lO. ::irizinan Jasa Usaha adalah kegiatan Pemerintah Daerah b dam rangka pemberian izin usaha kepada orang pribadi atau 8: ru:1 yang melakukan kegiatan usaha dengan menganut pnnsip-prinsip komersial.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam r � gka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dtmaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian linkungan.
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU
BAB 11 - BIDANG PERIZINAN JASA USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2
Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
BAB 11 - BIDANG PERIZINAN JASA USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU
Pasal 3
Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jenis perizinan sebagai berikut:
- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Izin Usaha Perdagangan;
- d. Izin Perluasan Industri;
- c. Izin Usaha Industri;
- e. Tanda Daftar Industri;
- f. Izin Reklame;
- g. Izin Bengkel;
- i. Pendaftaran Penanaman Modal;
- h. Izin Kursus;
- j. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- l. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Mo ;
- k. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Mod ��
- l. Izin Usaha Penanaman Modal;
14. . m. 1 · Usaha Penggabungan Penanaman Modal,
15. M dal Izin Usaha Perluasan Penanaman o ;
16. � .· 1:: Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- p. Tanda Daftar Perusahaan
- q. Tanda Daftar Gudang
BAB 11 - BIDANG PERIZINAN JASA USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU
Pasal 4
. an an penandatanganan perizinan tertentu Pendel � gastan \_, �� inud g dalam Pasal 2 meliputi jenis perizinan sebagaimana au1 � s sebagai berikllt :
- a. Izin Mend;,..;1,.\_\_ b G � =1
·
- I · zm angguan .
- c. Izin Ternpat U&amp;ilia· '
- Bangunan (IMB)· ·
KETENTUAN PERALIHAN
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5
�� Jai � lOblC:lakuny:3Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5 2013 � tan sebagaunana Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun t tan e � g Peru?ahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 en g endelegas1an Sebaaian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan P · · .,,. enzman dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan 1:erpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6
Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2015.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang'."-n peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang . pada tanggal ?3. fe � /(M.,\_, 2015 1f Dit1ndang1can di Sintang , Pads. tangga1 )?,, f � I') � 2015 SP; � ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, ��� � Os ;, E:1&gt;1i.4. liASNAH � t � 'l' G TAHUN 2015 NOMOR tc: · A. DAERAH KABUPATEN SJNTAN · · .. .