PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 3 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 15 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan dan telah disepakati tanggal 11 September 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
- Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5232);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
- Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20137 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 690);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2014 Nomor 32);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3820 Tahun 2014 tentang Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur maluku Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014; ;
Menetapkan :
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a.
- Pendapatan Jumlah Pendapatan
Rp. 1.737.758.776.000,00
Rp. 1.737.758.776.000,00
2. Belanja
- a. Belanja Jumlah Belanja
Rp. 1.759.308.000.000,00
Rp.
1.759.308.000.000,00
Surplus/Defisit
Rp. (21.549.224.000,00)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Penerimaan Jumlah Penerimaan
Rp. 24.049.224.000,00
Rp. 24.049.224.000,00
- b. Pengeluaran
- 1)
- Pengeluaran Jumlah Pengeluaran
Rp.
2.500.000.000,00
Rp. 13.109.410.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 21.549.224.000,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
. Anggaran Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Rp. 255.097.840.000,00
Rp. 255.097.840.000,00
- b. Dana Perimbangan
- 1). Anggaran
Rp. 1.187.210.406.000,00
Jumlah Dana Perimbangan
Rp. .187.210.406.000,00
- c. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 1). Anggaran
Rp 295.450.530.000,00
Jumlah Lain - Lain
Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
Rp. 295.450.530.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Hasil Pajak Daerah
- 1). Anggaran
Rp. 188.637.523.000,00
Jumlah Pajak Daerah
Rp. 188.637.523.000,00
- b. Hasil Retribusi Daerah
- 1). Anggaran Jumlah Retribusi Daerah
Rp. 43.414.368.000,00
Rp. 43.414.368.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1). Anggaran
Rp. 718.380.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan Rp. 718.380.000,00
- d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1). Anggaran
Rp. 22.327.569.000,00
Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
Rp. 22.327.569.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari
- Jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1). Anggaran
Rp. 205.963.766.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil
Rp. 205.963.766.000,00
- b. Dana Alokasi Umum
- 1). Anggaran
Rp. 906.623.550.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum
Rp. 906.623.550.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1). Anggaran
Rp 74.623.090.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. 74.623.090.000,00
- (4) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Hibah
0,00
- 1). Anggaran
Rp. 140.260.810.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah
Rp. 140.260.810.000,00
- b. Dana Darurat
- 1). Anggaran Jumlah Dana Dana Darurat
Rp
0,00
Rp.
- c. Dana Bagi Hasil
- 1).
- Anggaran Jumlah Dana Bagi Hasil
Rp.
0,00
Rp. 0,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1).
- Anggaran Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp. 155.189.720.000,00
Rp. 155.189.720.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2. 1). Anggaran
Rp.
0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
Rp. 0,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
. Anggaran Rp. 616.036.795.000,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 616.036.795.000,00
- b. Belanja Langsung
2. 1). Anggaran
Rp. 1.143.271.205.000,00
Jumlah Belanja Langsung
Rp. 1.143.271.205.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
3. 1). Anggaran Jumlah Belanja Pegawai
- b. Belanja Bunga
5. 1).
6. Anggaran Jumlah Belanja Bunga
Rp. 298.250.974.000,00
Rp. 298.250.974.000,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
- c.
- Belanja Subsidi 1). Anggaran Jumlah Belanja Subsidi
- d. Belanja Hibah
- 1). Anggaran Jumlah Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial
- 1). Anggaran Jumlah Belanja Bantuan Sosial
- f . Belanja Bagi Hasil
- 1). Anggaran
Jumlah Belanja Bagi Hasil
- g. Belanja Bantuan Keuangan
2. 1). Anggaran Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
- h. Belanja Tidak Terduga
4. 1). Anggaran Jumlah Belanja Tidak Terduga
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp. 212.315.726.000,00
Rp. 212.315.726.000,00
Rp. 17.060.000.000,00
Rp. 17.060.000.000,00
Rp. 85.010.095.000,00
Rp. 85.010.095.000,00
Rp.
900.000.000,00
Rp. 900.000.000,00
Rp. 2.500.000.000,00
Rp. 2.500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- 1). Anggaran Jumlah Belanja Pegawai
Rp. 91.858.177.000,00
Rp. 91.858.177.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1). Anggaran Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Rp. 501.787.183.000,00
Rp. 501.787.183.000,00
- c. Belanja Modal
- 1).
- Anggaran
Rp. 549.625.845.000,00
Jumlah Belanja Modal
Rp. 549.625.845.000,00
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
2. 1). Anggaran Jumlah Penerimaan
- b. Pengeluaran
4. 1). Anggaran
Rp. 24.049.224.000,00
Rp. 24.049.224.000,00
Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran
Rp. 2.500.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya
- 1). Anggaran Jumlah SILPA
Rp. 24.049.224.000,00
Rp. 24.049.224.000,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
- 1).
- Anggaran Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
Rp.
-
Rp.
-
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1). Anggaran
Rp.
-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
Rp.
-
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- 1). Anggaran
Rp.
-
Jumlah Penerimaan
Pinjaman Daerah
Rp.
-
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- 1).
- Anggaran
Rp.
-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Rp.
-
- f. Penerimaan Piutang Daerah
- 1). Anggaran Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
Rp.
-
Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- 1). Anggaran Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
Rp.
-
Rp.
-
- b. Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah
- 1).
- Anggaran Jumlah Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Setelah Perubahan
Rp. 2.500.000.000,00
Rp. 2.500.000.000,00
- c. Pembayaran Pokok utang
- 1).
- Anggaran Jumlah Pembayaran Pokok Utang
Rp.
-
Rp.
-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1). Anggaran
Rp.
-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
Dan Obligasi Daerah
Rp.
-
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Investasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah;

## Pasal 6

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Diundangkan di Sofifi Pada Tanggal 15 Oktober 2014

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Ttd.

## H. A. MADJID HUSEN

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 Nomor ...)

## Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi Pada Tanggal 15 Oktober 2014

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd.

ABD GANI KASUBA