Unknown PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1999 tentang LAPORANHARTAKEKAYAAN PENYELENGGARANEGARA DANLAPORANHARTAKEKAYAAN APARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENTABALONG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku 01 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 23 TAHUN2017
TENTANG
LAPORANHARTAKEKAYAAN PENYELENGGARANEGARA DANLAPORANHARTAKEKAYAAN APARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENTABALONG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. bah wa dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tabun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-08/ 01/ 10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelab diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tabun 2016 ten tang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintab Kabupaten Tabalong;
1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ten tang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nemer 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
PERATURA.NBUPATI TENTANGLAPORANHARTAKEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARADANLAPORANHARTAKEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.
BABI KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Pusat yang se1anjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pernerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penye1enggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
- (1) Penyampaian LHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Secara online melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
- b. mengisi Formulir LHKPNformat excel macro ke dalam media penyimpanan data dan mengirim soft file-nya melalui surat elektronik/ e-mail elhkpn@kpk.go.id atau melalui Pos/jasa ekspedisi atau diserahkan langsung kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Kantor KPK.
- (2) Forrnulir LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (3) Penyampaian LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diserahkan langsung di Kantor KPKatau melalui Pos/jasa ekspedisi, wajib menyerahkan copy bukti penyampaian LHKPNkepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKASNDaerah
Bagian Kedua Penyampaian LHKASN
Pasal8
Pasal 4
- (1) LHKASNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib disampaikan kepada Kepala SKPD masing-masing melalui Pengelola LHKASN dengan format pelaporan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam
Pasal 5
- (1) Penyampaian LHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Penyampaian LHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Secara online melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
- b. mengisi Formulir LHKPNformat excel macro ke dalam media penyimpanan data dan mengirim soft file-nya melalui surat elektronik/ e-mail elhkpn@kpk.go.id atau melalui Pos/jasa ekspedisi atau diserahkan langsung kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Kantor KPK.
- (2) Forrnulir LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (3) Penyampaian LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diserahkan langsung di Kantor KPKatau melalui Pos/jasa ekspedisi, wajib menyerahkan copy bukti penyampaian LHKPNkepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKASNDaerah
Bagian Kedua Penyampaian LHKASN
Pasal 8
- (1) LHKASNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib disampaikan kepada Kepala SKPD masing-masing melalui Pengelola LHKASN dengan format pelaporan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) LHKASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala SKPDmelalui Pengelola LHKASNdan 1 (satu) rangkap disimpan oleh ASNyang bersangkutan.
- (3) Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepatuhan LHKASNkepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKPNdan LHKASN.
4. ( 4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKASNpaling lambat :
- a. 3 (tiga) bulan sete1ah kebijakan LHKASNditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat dalamjabatan, mutasi atau promosi;
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan z pensiun.

## BABV

## UNITPENGELOLALHKPNDANLHKASN

## Pasal9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan, pengoordinasian dan monitoring kepatuhan LHKPNdan LHKi\SN, dibentuk Unit Pengelola LHKPNdan LHKASNyang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKPNdan LHKASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
- (3) Setiap SKPD wajib membentuk Pengelola LHKASNpaling banyak 2 (dua) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

- (4) Unit Pengelola LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. melakukan pendataan, pemutakhiran data penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Peraturan perundangundangan;
- b. melakukan koordinasi dengan KPKdalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPNdalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN;
- c. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPNkepada KPKpaling lambat tanggal 20 Desember setiap tahun;
- d. memantau penyampaian LHKPNoleh Wajib LHKPNke KPK;
- e. mendistribusikan dokumen LHKPN yang telah diregistrasi dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh KPK kepada wajib LHKPNuntuk diumumkan ditempat wajib LHKPNbekerja;
- f. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- g. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN;dan
- h. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- (5) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. melakukan pendataan penyelenggara negara yang diwajibkan LHKASN;
- b. menyampaikan dan mendistribusikan formulir LHKASN kepada wajib LHKASN;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASNyang disampaikan kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKASN;
- d. memonitor kepatuhan LHKASNoleh wajib lapor; dan
- e. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas terkait dengan LHKASN kepada Bupati dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (6) Pengelola LHKASNsebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk

:

- a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan Wajib LHKASN di SKPDkepada Unit Pengelola LHKPNdan LHKASNmelalui Kepala SKPD;
- b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan Wajib LHKASNkepada Unit Pengelola LHKPNdan LHKASN;
- c. menyampaikan formulir LHKASNdari Unit Pengelola LHKPNdan LHKASN kepada Wajib LHKASN;
- d. menyampaikan laporan rekapitulasi LHKASNyang telah diisi oleh Wajib LHKASNkepada Unit Pengelola LHKPNdan LHKASN;
- e. menyampaikan tanda terima LHKASN dari Pengelola LHKASN kepada Wajib LHKASN;dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASNkepada Kepala SKPD.

## BABVI PEMBINAANDANPENGAWASAN

## Pasall0

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPNdan LHKASNdi Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan penyampaian LHKPNdan LHKASNdi lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala SKPD masing-masing satuan kerjanya memiliki kewajiban untuk mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, agar segera menyampaikan LHKPNdan LHKASN.

## BABVII SANKSI

## Pasal 11

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal4 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABVIII TATACARAPENJATUHANSANKSI

## Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasa111 terlebih dahulu harus melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masingmasing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPNdan LHKASN, maka kepada Penyelenggara Negara terse but diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BABIX PEMBIAYAAN

## Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN dan LHKASNdan Pengelola LHKASNdibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

.4 H. ANANG SYAKHFIANI

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal j 0 Ag ust us 20 17

BUPATI TABALONG,


Diundangkan di Tanjung pada tanggal 10 Agus t us 20 17

/1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 23