PERATURAN BUPATI MA Nomor 42 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN PASAR DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 15 Oktober 2014)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN BANJAR,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar maka perlu untuk menetapkan pola Pengelolaan Area Pasar di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.
6. Direksi adalah unsur perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.
8. Direktur Operasional dan Umum adalah Direktur Operasional dan Umum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.
9. Direktur Keuangan adalah Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.
10. Pasar adalah pasar yang dibangun, dimiliki, atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta berupa Pasar Eceran, Pasar Grosir maupun Pasar Induk.
11. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang atau jasa secara eceran.
12. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar.
13. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan kepada pasar-pasar lain.
14. Fasilitas pasar adalah seluruh prasarana dan sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah.
15. Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar adalah layanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah kepada pengguna jasafasilitas pasar dan tempat usaha lainnya di area pasar.
16. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di area pasar.
17. Tempat Usaha adalah bagian dari banguan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk kegiatan jasa dan/atau berdagang yang berupa Toko, Kios, Meja, Meja Peragaan, Los, Tenda dan Lapak.
18. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen.
19. Kios adalah tempat berjualan yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup dan dibuka.
20. Bak adalah tempat dagang beratap dan petak berjualan sekaligus penyimpanan barang.
21. Meja adalah tempat dagang terbuka baik beratap maupun terbuka.
22. Meja Peragaan adalah tempat terbuka atau tertutup untuk sarana memperagakan suatu produk.
23. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjajakan barang barang dagangan.
24. Tenda adalah suatu tempat yang dibangun secara tidak pemanen dan bisa dipindah-pindah untuk tujuan promosi yang ditempatkan di area pasar.
25. Lapak adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk kegiatan jasa dan/atau barang dagangan dengan menggunakan manajemen waktu.
26. Area Pasar adalah lahan/tempat milik Perusahaan Daerah yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
27. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SIPTU adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direksi bagi para pedagang atau pengguna jasa yang menempati tempat usaha yang berada di area pasar milik Perusahaan Daerah.
28. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SHPTU adalah bukti kepemilikan atas hak pemakaian tempat usaha yang dapat dijadikan agunan.
29. Tempat mandi, cuci dan kakus disingkat MCK adalah fasilitas sanitasi umum yang berada di area pasar.
30. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di area pasar oleh kendaraan jenis truck, pick up, gerobak dan sejenisnya.
31. Anjungan Tunai Mandiri disingkat ATM adalah fasilitas elektronik yang mengijinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan yang berada di area pasar.
WEWENANG DAN OBJEK PENGELOLAAN PASAR
BAB II - WEWENANG DAN OBJEK PENGELOLAAN PASAR
Pasal 2
- (1) Kewenangan Pengelolaan Pasar milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah.
- (2) Pengelolaan Pasar oleh Perusahaan Daerah dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. merencanakan/membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar milik Pemerintah Kabupaten Banjar;
2. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
3. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional.
- (3) Dalam pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Direksi dapat mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati.
BAB II - WEWENANG DAN OBJEK PENGELOLAAN PASAR
Pasal 3
Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah seluruh tanah, bangunan dan fasilitas pasar yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga atau dimiliki/dikuasai Perusahaan Daerah.
DIKELOLA DAN DIKUASAI PERUSAHAAN DAERAH
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR YANG
Pasal 4
- (1) Pasar yang dikelola/dikuasai Perusahaan Daerah dibagi menurut jenis dan nama pasar;
- (2) Penggolongan pasar menurut jenis terdiri atas :
- a. pasar Eceran;
- b. pasar Grosir; dan
- c. pasar Induk.
- (3) Penggolongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB IV
PENUNJUKAN DAN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA
Bagian Kesatu
Jenis Hak Pemakaian Tempat Usaha
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR YANG
Pasal 5
- (1) Penunjukan dan pemakaian tempat usaha di pasar ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Pemakaian tempat usaha di lingkungan pasar meliputi :
- a. toko;
- b. kios;
- c. bak;
- d. meja;
- e. los;
- f. lapak; dan
- g. tempat terbuka.
- (3) Status pemakaian tempat usaha di dalam pasar adalah Hak Pemakaian Tempat Usaha.
- (4) Jenis Hak Pemakaian Tempat Usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Hak Pemakaian Tempat Usaha dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis Direksi atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Direksi berwenang mencabut kembali Hak Pemakaian Tempat Usaha, apabila:
- a. Pemegang Hak Pemakaian Tempat Usaha tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Direksi tentang penetapan pemegang hak pemakaian tempat usaha; dan
- b. Tempat usaha dimaksud dibutuhkan untuk kepentingan Perusahaan Daerah/ Pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Pemakaian Tempat Usaha diatur melalui Peraturan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
Bagian Kedua
Syarat Pemakaian Tempat Usaha
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR YANG
Pasal 6
- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU).
- (3) Direksi secara sepihak dapat membatalkan SIPTU apabila Pemakai Tempat Usaha:
- a. tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya ketentuan yang telah disepakati dalam SIPTU; dan
- b. tidak mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Direksi melakukan pembinaan terhadap Pedagang Tidak Tetap yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
SUMBER PENDAPATAN PERUSAHAAN
BAB V - SUMBER PENDAPATAN PERUSAHAAN
Pasal 7
- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat atau fasilitas pasar wajib membayar jasa pelayanan fasilitas pasar
BAB V - SUMBER PENDAPATAN PERUSAHAAN
Pasal 8
- (1) Sumber pendapatan dari pemanfaatan area, sarana, prasarana, dan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a antara lain meliputi :
- a. Jasa Pelayanan Fasilitas Tempat Usaha;
- b. Jasa Pelayanan Fasilitas Harian Umum Toko;
- c. Jasa Pelayanan Fasilitas Harian Umum Areal Parkir;
- d. Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan;
- e. Jasa Pelayanan Fasilitas Ketertiban;
- f. Jasa Pelayanan Fasilitas Listrik;
- g. Jasa Pelayanan Fasilitas Air;
- h. Jasa Pelayanan Fasilitas MCK;
- i. Jasa Pelayanan Fasilitas Parkir dan Bongkar Muat;
- j. Jasa Pelayanan Fasilitas ATM Center;
- k. Jasa Pelayanan Fasilitas Reklame;
- l. Jasa Pelayanan Fasilitas Ruang Terbuka (Open Space) ;
- m. Jasa Pelayanan Fasilitas Sewa Tanah;
- n. Pengelolaan Pedagang Tidak Tetap;
- o. Penjualan Hak Pemakaian Tempat Usaha;
- p. Biaya Balik Nama Hak Pemakaian Tempat Usaha;
- q. Unit Usaha dan Simpan Pinjam; dan
- r. Pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan fasilitas area, sarana, prasarana, dan fasilitas pasar sebagaimana diatur ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Pendapatan dari jasa administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b antara lain meliputi :
- a. surat izin pemakaian tempat usaha (SIPTU);
- b. pengalihan hak;
- c. penggunaan fasilitas pasar;
- d. sertifikat hak pemakaian tempat usaha (SHKTU);
- e. pembuatan kartu pedagang tidak tetap;
- f. denda; dan
- g. pendapatan lain-lain jasa administrasi yang sah.
- (4) Penyelenggaraan jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
BAB V - SUMBER PENDAPATAN PERUSAHAAN
Pasal 9
Terhadap pengguna jasa pelayanan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dikenakan tarif jasa pelayanan yang besarannya diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 10
Setiap orang dan badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam area pasar wajib :
- a. menjaga keamanan dan kertertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barangdagangan berserta inventarisnya dengan teratur sesuai dengan fungsi dan zonasi yang ditetapkan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah dan pot beserta tanamannya;
- c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu
BAB VI - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11
Setiap orang dan badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam bangunan pasar dilarang :
- a. menyimpan dan atau memperdagangkan semua jenis dagangan yang dilarang pemerintah;
- b. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
- c. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- d. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
- e. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam buka pasar;
- f. menyalahgunakan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenis, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
- g. melakukan perbuatan asusila di dalam area pasar;
- h. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris;
- i. menyimpan atau meletakkan sementara atau memperdagangkan barang dagangan di luar toko selain dari fungsi sebenarnya; dan
- j. memasang tenda/terpal dan hal-hal lain yang membuat pasar menjadi kumuh.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
- (1) Hak Sewa sebagaimana tercantum dalam SSTU yang telah ada masih tetap berlaku sampai masa Hak SSTU tersebut habis.
- (2) Untuk Hak Sewa yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan Hak Pemakaian
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pengelolaan Pasar di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 15 Oktober 2014

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 15 Oktober 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 42