PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA Nomor 18 Tahun 2017 tentang PERIJBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
I
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PERIJBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- a. bahwa rincian Hibah Daerah untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2017 untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, telah ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S337 / MK.7 / 2017 tentang Penetapan Pemberian Hibah bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2017 dan Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2016 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara nomor PHD-23 / RR / PK / 2017;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 903 / 1043 / SJ tentang petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 109 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undangundang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
t
&lt;
•
Menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
1. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 109 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagaimana yang tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran ini, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

## 1. PENDAPATAN

Semula

Rp. 3.556.372.800.000,-

Bertambah

Rp. 10.645.500.000,-

Menjadi

Rp. 3.567.018.300.000,-

## c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Semula

Rp.

50.839.733.000,-

Bertambah

Rp,

10.645.500.000,-

Menjadi

Rp.

61.485.233.000,-

## 2. BELANJA

Semula Bertambah

Menjadi

Rp. 3.572.342.500.000,-

Rp.

73.712.718.398.-

Rp. 3.646.055.218.398,-

## a. Belanja Tidak Langsung

Semula

Rp. 2.120.843.037.274,-

Berkurang

Rp.

Menjadi

Rp. 2.011.500.237.274,-

3. Belanja Hibah

Semula

Rp. 522.738.500.000,-

Berkurang

REL

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 413.395.700.000,-

109.342.800.000.-

109.342.800.000.-

## b. Belanja Langsung

Semula

Rp. 1.451.499.462.726,-

Bertambah

Rp.

183.055.518.398,-

Menjadi

Rp. 1.634.554.981.124,-

1. Belanja Pegawai

Semula

Rp.

28.732.880.000,-

Bertambah

RP.

709.910.000,-

Jumlah Setelah Perubahan Rp.

29.442.790.000,-

2. Belanja Barang dan Jasa

Semula

Rp.

725.701.873.306,-

Bertambah

Rp.

94.760.257.751,-

Jumlah Setelah Perubahan Rp

820.462.131.057,-

3. Belanja Modal

Semula

Rp.

697.064.709.420,-

Bertambah

Rp

87.585.350.647,-

Jumlah Setelah Perubahan Rp.

784.650.060.067,-

## PEMBIAYAAN DAERAH 3.

Semula

Rp.

15.969.700.000,-

Bertambah

Rp.

63.067.218.398,-

Menjadi

Rp.

79.036.918.398,-

## a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula

Rp.

45.969.700.000,-

Bertambah

Rp -

63.067.218.398,-

Menjadi

Rp.

109.036.918.398, -

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.


Ditetapkan di Manado

pada tanggal

9

2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA

^ ^

OLLY DONDOKAMBEY

lei