PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG Nomor 4 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG (berlaku 21 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015 NOMOR 4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG,
- a. bahwa Perusahaan Daerah diharapkan dapat menciptakan kegiatan yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan serta mendorong perkembangan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng dan pengembangan Kawasan Industri Bantaeng dalam hubungannya dengan peningkatan pelayanan kepada penanam modal guna menunjang peningkatan pendapatan asli daerah, dipandang perlu melakukan perubahan ruang lingkup usaha Perusahaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1565, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan
BUPATI BANTAENG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Pasal I
Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
Perusahaan ini bergerak dalam lapangan perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa, industri dan teknologi.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Penetapan: Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal, 21 April 2015

Penandatangan: BUPATI BANTAENG,

Verifikasi: CAP/TTD ## H. M. NURDIN ABDULLAH

Penetapan: Diundangkan di Bantaeng pada tanggal 21 April 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG Drs. H. ABD. GANI, MBA Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19550712 197903 1 007 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN : ( 4 / 2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
## I. Penjelasan Umum
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah istilah perusahaan daerah diganti dengan istilah BUMD yang diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Tujuan dibentuknya Perusda/BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Secara juridis perusahaan daerah telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tingkat II Bantaeng. Namun untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kegiatan usaha perusahaan daerah saat ini, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan ruang lingkup usaha yang diharapkan nantinya dapat menciptakan perusahaan daerah yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan serta mendorong perkembangan pembangunan daerah.
## II. Penjelasan Pasal
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2014 NOMOR 5