PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 4 Tahun 2013 tentang PEDOMAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN ANAK USIA SEKOLAH PUTUS SEKOLAH (berlaku 7 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan kebutuhan primer dan memegang peranan penting, akan tetapi masih terdapat sejumlah anak usia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun yang tidak dapat mengikuti pendidikan baik dasar maupun menengah secara layak atau sudah dapat mengenyam pendidikan dasar tapi putus sekolah yang dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya adalah faktor kemiskinan, kondisi psikologis, kesehatan jasmani, kondisi lingkungan dan sosial budaya serta ketidaktersediaan akses ke satuan pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa untuk menanggulangi anak yang masih berusia sekolah tapi telah putus sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah;
- c. bahwa Deklarasi Millenium Development Goals (MDGS) yang turut ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, telah menjadi komitmen bersama untuk mencapai 8 (delapan) tujuan pembangunan Millenium termasuk mencapai Pendidikan untuk semua ( Education for All ) pada Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya dan ketentuan dalam Pasal 49 menyebutkan negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
18. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 7);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN ANAK USIA SEKOLAH PUTUS SEKOLAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat BPMPK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bitung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bitung.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Bitung.
9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BKKBD adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bitung.
10. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bitung.
11. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah, yang selanjutnya disebut Program Penanggulangan adalah Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah di Kota Bitung.
15. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
16. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
17. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
18. Biaya Pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
20. Keluarga Miskin adalah keluarga yang ## BAB II
PROGRAM PENANGGULANGAN ANAK USIA SEKOLAH PUTUS SEKOLAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah adalah salah satu bentuk upaya pemenuhan pendidikan dan ketrampilan bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang terkait, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan orang, kelompok atau lembaga masyarakat.
- (2) Penanggung Jawab Teknis Program Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Penanggung Jawab Operasional Program Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM dan BKKBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sasaran Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah anak usia sekolah 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun yang belum atau tidak bersekolah, beserta Orang Tua atau Wali/Pengampu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Orang Tua atau Wali/Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertanggung jawab agar anak asuhannya yang belum atau tidak bersekolah dapat memperoleh pendidikan dasar atau menengah sesuai dengan usia, kebutuhan anak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Dalam hal terjadi ketidakpatuhan oleh Orang Tua atau Wali/Pengampu atas tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Penanggung Jawab Operasional dapat memberikan pembinaan atau teguran lisan/tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan yang melekat pada masing-masing Instansi tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Program Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan Pedoman Umum Program sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

Pedoman Umum Program Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Unit Pelaksana dan Kelompok Masyarakat dalam Pelaksanaan Program secara terpadu.

## Pasal 8

Biaya Pelaksanaan Program Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibebankan pada APBD ataupun diintegrasikan ke dalam program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disesuaikan dengan petunjuk teknis pada masing-masing program serta sumber-sumber dana lainnya yang diperoleh secara sah yang sifatnya tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Juli dan Desember pada tahun anggaran berjalan kepada Walikota.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

PARAF HIERARKHI

Wakil Walikota

Sekretaris Daerah Kota

Asisten Administrasi Umum

Kabag. Hukum

Kasubag. Perundang-undangan

Staf pengelola

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 59

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 7 Januari 2013

WALIKOTA BITUNG, ttd

HANNY SONDAKH

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

: 4 TAHUN 2013

TANGGAL

: 7 Januari 2013

TENTANG : PEDOMAN UMUM PROGRAM

PENANGGULANGAN

ANAK

USIA SEKOLAH

PUTUS

SEKOLAH

## PEDOMAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN ANAK USIA SEKOLAH PUTUS SEKOLAH

## A. PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat dan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Khusus mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 11 pada ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan pada ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 melaksanakan Program Wajib Belajar yang mewajibkan anak-anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk memperoleh pendidikan dasar. Dalam Pasal 7 ayat (4) juga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai jenjang pendidikan menengah, yaitu hingga usia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan usia sekolah.

Saat ini ada sejumlah Anak Usia Sekolah yang tidak dapat mengikuti Program Wajib Belajar, yang diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya adalah faktor kemiskinan, kondisi psikologis, kesehatan jasmani, kondisi lingkungan dan sosial budaya serta ketidaktersediaan akses ke satuan pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah perlu dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral agar bisa mengatasi faktor-faktor penyebab putus sekolah secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

## 2. PENGERTIAN

- a) Anak Usia Sekolah Putus Sekolah adalah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, yang putus sekolah atau tidak bersekolah, yang meliputi anak normal maupun anak dengan kebutuhan khusus yaitu yang diakibatkan karena kelainan fisik, kesehatan jasmani, mental, emosional dan sosial.

- b) Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah adalah salah satu bentuk upaya pemenuhan pendidikan dan ketrampilan bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah yang terkait, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan orang atau kelompok masyarakat.
- c) Penanggung Jawab Teknis adalah SKPD yang membidangi pendidikan yang bertanggung jawab untuk menghimpun, mengolah dan membagi informasi yang berkaitan dengan anak usia sekolah putus sekolah dengan SKPD atau pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
- d) Penanggung Jawab Operasional adalah para pelaksana program dan kegiatan yang berkaitan erat dengan upaya penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah, yaitu instansi atau orang/kelompok/lembaga yang ditetapkan.

## 3. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- i) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- j) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- k) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- l) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 7).

## 4. TUJUAN

Tujuan Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah meliputi :

- a) memberikan pedoman kepada aparat terkait dan instansi atau orang/kelompok/lembaga pelaksana Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah;
- b) memberikan acuan kepada masyarakat dalam upaya-upaya pemenuhan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada Anak Usia Sekolah Putus Sekolah; dan
- c) menyediakan pendidikan dan ketrampilan yang layak bagi anak usia sekolah putus sekolah.

## 5. KEBIJAKAN

Berdasarkan latar belakang, pengertian dan tujuan tersebut, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di lapangan, maka program dan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi atau orang/kelompok/lembaga yang berkaitan dengan anak putus sekolah, dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

## 6. STRATEGI

Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, digunakan strategi meliputi :

- a) optimalisasi peran Instansi atau orang/kelompok/lembaga dalam penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah;
- b) sosialisasi Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah kepada seluruh komponen masyarakat dalam setiap kesempatan;
- c) peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah;
- d) pembinaan dan pelatihan keterampilan/kemampuan kepada pelaksana Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah;
- e) penyediaan dan pemutakhiran data Anak Usia Sekolah Putus Sekolah secara berkala yaitu pada setiap bulan September dalam tahun anggaran yang sedang berjalan;
- f) Pengembangan dan penerapan sanksi yang bersifat mendidik bagi orang tua atau wali/pengampu Anak Usia Sekolah Putus Sekolah; dan
- g) penyediaan anggaran yang memadai bagi pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## 7. SASARAN

Sasaran langsung Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah adalah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang putus sekolah atau tidak bersekolah.

Anak yang dimaksud meliputi anak dalam kondisi normal dan anak dengan kebutuhan khusus, yaitu yang diakibatkan karena kelainan fisik, kesehatan jasmani, emosional, mental dan sosial.

Anak dalam kondisi normal adalah anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar atau menengah secara layak karena sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja atau melakukan kegiatan lain, baik secara sukarela maupun karena dipaksa.

Orang tua atau wali/pengampu dari anak usia sekolah yang putus sekolah, menjadi sasaran tidak langsung dari program ini, yaitu orang tua atau wali/pengampu yang karena satu dan lain hal tidak dapat memberikan pendidikan dasar yang layak kepada anaknya sesuai dengan kewajibannya.

## B. PRINSIP DASAR PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN ANAK USIA SEKOLAH PUTUS SEKOLAH DI MASING-MASING DINAS/SKPD

Prinsip dasar Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah adalah pengintegrasian upaya-upaya penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah ke dalam progam dan kegiatan yang telah ada pada masing-masing instansi atau orang/kelompok/lembaga, penetapan anak putus sekolah dan keluarganya sebagai prioritas utama dan pelibatan warga masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam semua tahapan implementasi program dan kegiatan.

1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA melaksanakan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang berkaitan erat dengan penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah, yaitu program pendidikan formal, non formal dan informal yang meliputi programprogram: Wajib Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Paket A, Paket B, Paket C dan program yang dibiayai dengan APBD maupun program-program yang dibiayai oleh APBN, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis masingmasing program dan kegiatan.
2. DINAS SOSIAL melaksanakan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dengan cara memprioritaskan anak/orang tua atau wali/pengampu anak usia sekolah putus sekolah di dalam program atau kegiatan yang relevan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program atau kegiatan.
3. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI melaksanakan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dengan cara memprioritaskan anak/orang tua atau wali/pengampu anak usia sekolah putus sekolah, di dalam program atau kegiatan yang relevan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program atau kegiatan.
4. DINAS KESEHATAN melaksanakan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dengan cara memprioritaskan anak/orang tua atau wali/pengampu anak usia sekolah putus sekolah, di dalam program atau kegiatan yang relevan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program atau kegiatan
5. DINAS KOPERASI DAN UKM melaksanakan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dengan cara memprioritaskan anak/orang tua atau wali/pengampu anak usia sekolah putus sekolah, di dalam program atau kegiatan yang relevan yang di biayai oleh APBD maupun APBN, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program atau kegiatan.

6. BPMPK melaksanakan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dengan cara memprioritaskan anak/orang tua atau wali/pengampu anak usia sekolah putus sekolah, di dalam program atau kegiatan yang relevan yang di biayai oleh APBD maupun APBN, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing program atau kegiatan.
7. BKKBD melaksanakan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dengan cara memprioritaskan anak/orang tua atau wali/pengampu anak usia sekolah putus sekolah, di dalam program atau kegiatan yang relevan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis dari masing-masing program atau kegiatan.

## C. MEKANISME OPERASIONAL

## 1. MEKANISME INTEGRASI

Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dilaksanakan secara terpadu yaitu melalui penanganan secara menyeluruh di semua tingkat Pemerintah Kota Bitung yang meliputi tingkat Kota Bitung, Kecamatan dan Kelurahan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan terhadap berbagai aspek yang menjadi penyebab utama terjadinya putus sekolah.

Penanganan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada di masing-masing instansi atau orang/kelompok/lembaga sehingga Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah merupakan bagian integral dari program-program yang relevan di berbagai instansi atau orang/kelompok/lembaga.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Penanggung Jawab Teknis akan menyediakan dan mengumpulkan informasi dari Penanggung Jawab Operasional, sehingga dapat dicapai keterpaduan sesuai dengan tingkat kewenangan di masing-masing instansi atau orang/kelompok/lembaga.

## 2. MEKANISME PENGELOLAAN DATA

Data Anak Usia Sekolah Putus Sekolah yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan dan pelaksanakan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Pengelolaan data anak usia sekolah putus sekolah dilakukan pada bidang atau bagian yang relevan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Keputusan Kepala Dinas.

Sebagai acuan awal, data Anak Usia Sekolah Putus Sekolah yang digunakan adalah data yang telah dikumpulkan oleh Tim Pengembang Pendidikan Kecamatan dan telah divalidasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Sebagai tambahan referensi adalah data-data yang telah dikumpulkan oleh instansi atau orang/kelompok/lembaga lainnya.

Data anak usia sekolah putus sekolah wajib untuk dimutakhirkan setiap tahun. Pemutakhiran data anak usia sekolah putus sekolah dilakukan setiap bulan September tahun anggaran berjalan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perencanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pemutakhiran data dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Teknis dan dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Penanggung Jawab Operasional, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Validasi data hasil pemutakhiran disesuaikan dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Daerah.

Data anak usia sekolah putus sekolah sebagai acuan awal, sekurangkurangnya memuat informasi mengenai nama, alamat tempat tinggal, nama orang tua atau wali/pengampu, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan alasan utama tidak dapat mengikuti/melanjutkan pendidikan. Informasi lain dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya informasi tentang jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan keluarga atau bantuan yang pernah diterima. Data anak putus sekolah yang telah divalidasi akan dibagikan ( shared) oleh Penanggung Jawab Teknis kepada instansi atau orang/kelompok/lembaga pelaksana Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah. Data tersebut akan digunakan sebagai acuan dasar/utama. Untuk acuan tambahan, bisa digunakan data yang dikumpulkan oleh instansi atau orang/kelompok/lembaga lainnya.

Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pendataan dan pemberian bantuan maka setiap anak usia sekolah akan memperoleh Kartu Wajib Sekolah dari Dinas Pendidikan selaku Penanggung Jawab Teknis dengan memberikan nomor yang berbeda untuk setiap kartu. Ketentuan mengenai Tata Cara pemberian kartu dan pemanfaatannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

## 3. MEKANISME KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah, maka perlu ada suatu kesepakatan diantara para Penanggung Jawab Operasional. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi lintas sektoral secara berkala yang melibatkan seluruh Penanggung Jawab Operasional dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Koordinasi lintas sektoral dilaksanakan dengan memanfaatkan forum koordinasi yang telah ada pada lingkungan Pemerintah Daerah. Pertemuan koordinasi dapat juga dilakukan atas inisiatif dari Penanggung Jawab Operasional atau pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Koordinasi Lintas Sektoral dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun yaitu pada bulan Februari dan November tahun anggaran berjalan.

Koordinasi lintas sektoral dilakukan untuk membuat kesepakatan, merencanakan program dan kegiatan serta melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai.

## D. POLA OPERASIONAL PADA MASING-MASING TINGKATAN

## 1. TINGKAT KOTA BITUNG

Pola Operasional Program penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah tingkat Kota diarahkan meliputi :

- a) membentuk forum koordinasi tingkat kota, dengan melibatkan instansi atau orang/kelompok/lembaga sebagai pemangku kepentingan pendidikan;
- b) pembentukan jaringan kerja pengelolaan dan pelaksanaan Program Penangulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah; dan

- c) pembinaan ke tingkat pelayanan yang lebih rendah dalam rangka pelaksanaan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah.

## Pokok kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a) membangun suatu kesepakatan antara instasi atau orang/kelompok/lembaga dalam rangka pelaksanaan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dengan membentuk jaringan kerja yang terpadu dalam program tersebut;
- b) menginventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh masingmasing instansi atau orang/kelompok/lembaga pelaksana Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah;
- c) berbagi informasi antara pemangku kepentingan pendidikan;
- d) membina, mengembangkan dan memfasilitasi program dan kegiatan terkait dengan penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah kepada unit layanan di tingkat yang lebih rendah;
- e) menyusun ketentuan-ketentuan yang mendukung pelaksanaan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah; dan
- f) melakukan monitoring dan eveluasi terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah hingga ke tingkat kelurahan.

## 2. TINGKAT KECAMATAN

Pola Operasional Program penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah di tingkat kecamatan diarahkan antara lain untuk:

- a) pembentukan jaringan kerja pengelolaan dan pelaksanaan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah hingga ke tingkat kelurahan; dan
- b) pembinaan ke tingkat pelayanan yang lebih rendah dalam rangka pelaksanaan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah.

## Pokok kegiatan yang dilakukan meliputi :

- c) membangun suatu kesepakatan antara instansi atau orang/kelompok/lembaga melibatkan pemangku kepentingan pendidikan hingga ke tingkat kelurahan;
- d) memberikan pembinaan, kepada unit layanan di tingkat yang lebih rendah; dan
- e) melakukan sosialisasi ketentuan dan program kegiatan kepada pemangku kepentingan di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

## E. TAHAPAN KEGIATAN

## 1. Persiapan

- a) melakukan kajian kebijakan dan peraturan yang mendukung Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah;
- b) membangun komitmen dan menyamakan persepsi tentang Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah diantara para pemangku kepentingan pendidikan; dan
- c) inventarisasi program, potensi dan sasaran terkait dengan Program Penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah yang ada pada pemangku kepentingan pendidikan, meliputi informasi-informasi tentang Nama Program dan Kegiatan, Jumlah Sasaran, Lokasi, Waktu Pelaksanaan dan Sumber Dana.

## 2. Pelaksanaan

- a) membentuk Sekretariat bersama bagi pemangku kepentingan pendidikan khususnya Penanggung Jawab Operasional Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah;
- b) menyiapkan data yang telah divalidasi terkait dengan anak usia sekolah putus sekolah oleh Penanggung Jawab Teknis untuk dijadikan sebagai acuan dasar bagi Penanggung Jawab Operasional dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya;
- c) melaksanakan pelatihan atau orientasi kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka penanganan anak-anak yang akan kembali bersekolah;
- d) membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah oleh masing-masing Penanggung Jawab Operasional disesuaikan dengan kebutuhan;
- e) melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah sesuai dengan petunjuk teknis pada masing-masing program dan kegiatan yang ada di masing-masing Penanggung Jawab Operasional; dan
- f) menyebarkan Informasi terkait Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah melalui berbagai media.

## 3. Monitoring dan Evaluasi

- a) pencatatan dan pelaporan;
- b) pertemuan berkala;
- c) review ;
- d) analisis kegiatan dan hasil kegiatan; dan
- e) survei.

## F. FASILITAS, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

## 1. FASILITAS

Disesuaikan dengan fasilitas yang ada di masing-masing instansi atau orang/kelompok/ lembaga pelaksana program penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah. Apabila fasilitas yang dibutuhkan belum tersedia, maka diadakan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

## 2. PELAPORAN

## a) Bentuk Laporan

Dalam rangka pengendalian dan pengembangan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus sekolah, laporan yang harus dilaksanakan adalah :

- 1) laporan berkala yaitu laporan semester dan laporan tahunan yang meliputi:
2.  laporan semester adalah laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama enam bulan; dan
3.  laporan tahunan adalah laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- 2) laporan khusus/insidentil yang dibuat menurut keperluan yaitu laporan kegiatan-kegiatan atau peristiwa tertentu sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan.

## b) Mekanisme Pelaporan

Laporan disampaikan oleh masing-masing tingkatan. Tingkat kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada Penanggung Jawab Teknis dan Operasional Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah. Laporan dari Penanggung Jawab Teknis dan Penanggung Jawab Operasional disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada intansi terkait.

## 3. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah bersumber dari APBD ataupun diintegrasikan pada program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis masing-masing program dan kegiatan, serta Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## G. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah untuk dijadikan sebagai acuan oleh seluruh instansi, orang/kelompok/lembaga dalam pelaksanaan Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah.

## WALIKOTA BITUNG,


HANNY SONDAKH