PERATURAN BUPATI MA Nomor 25 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH (berlaku 15 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa
- salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga di Kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, dilaksanakan Pasar Murah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene;
- c. bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pelaksanaan program Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati Majene tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 .tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12).
6. Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 44).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PASAR MURAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Majene.
6. Kepala Dinas adalah kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majene.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
8. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh dinas kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
9. Masyarakat Beresiko sosial adalah rumah tangga sasaran/masyarakat miskin yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam Jamkesda atau terdaftar dalam Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.
10. Kebutuhan pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
11. Penyaluran kebutuhan Pokok Masyarakat adalah Proses pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat dari
PEDOMAN
Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat melalui pelaksanaan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas.
12. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dan tujuan penetapan pedoman pelaksanaan Pasar Murah adalah sebagai acuan pelaksanaan pasar murah adalah sebagai acuan pelaksanaan pasar murah bagi kebutuhan pokok masyarakat guna membantu rumah tangga masyarakat beresiko sosial dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Dinas, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup pedoman pelaksanaan Pasar Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan, yang dilakukan oleh dinas, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene.
BAB II - JENIS KOMODITAS
Pasal 4
Jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pelaksanaan Pasar Murah, meliputi:
- a. Beras;
- b. Gula Pasir;
- c. Minyak goreng;
- d. Kebutuhan Pokok Lainnya.
BAB III - SUMBER DANA PELAKSANAAN PASAR MURAH
Pasal 5
- (1) Belanja pelaksanaan Pasar Murah bersumber dari APBD tahun berjalan;
- (2) Belanja pelaksanaan Pasar Murah dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4;
- (3) Alokasi besaran harga komoditi untuk pelaksanaan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENETAPAN BESARAN HARGA DAN KUPON
Bagian Kesatu Penetapan Harga
BAB IV - PENETAPAN BESARAN HARGA DAN KUPON
Pasal 6
Harga pelaksanaan Pasar Murah untuk komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
BAB IV - PENETAPAN BESARAN HARGA DAN KUPON
Pasal 7
- (1) Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Pasar Murah berbentuk Kupon sesuai Jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kupon pelaksanaan Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
- a. Perbedaan warna; dan
- b. Nilai tukar atas barang kebutuhan pokok.
TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PASAR MURAH
Bagian Kesatu Dinas
Paragraf 1
Tugas
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PASAR MURAH
Pasal 8
Dinas mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan pasar Murah di Kabupaten.
Paragraf 2 Fungsi
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PASAR MURAH
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dinas mempunyai fungsi:
- a. Sosialisasi pelaksanaan Pasar Murah;
- b. Penyiapan tempat/lokasi petugas pelaksana/tim penjualan, dan waktu pelaksanaan Pasar Murah;
- c. Pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi Pasar Murah kepada penyedia komoditi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- d. Menerima dan menyetorkan hasil penjualan komoditi Pasar Murah ke Kas Daerah;
- e. Pembentukan tim pelaksana Pasar Murah;
- f. Penyediaan dan pembagian kupon kepada calon penerima pelaksanaan Pasar Murah;
- g. Penetapan lokasi pelaksanaan Pasar Murah;
- h. Penyimpanan dokumen pelaksanaan Pasar Murah, meliputi:
1. Keputusan Tim Pelaksanaan;
2. Berita Acara hasil pelaksanaan Pasar Murah;
3. Kupon bukti pelaksanaan Pasar Murah;
4. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasar Murah;
5. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pasar Murah.
Bagian Kedua
Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok Masyarakat
Paragraf 1 Persyaratan
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PASAR MURAH
Pasal 10
Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Untuk nilai di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui penunjukan langsung.
Paragraf 2 Tugas
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PASAR MURAH
Pasal 11
Penyedia Komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas menyiapkan komoditi kebutuhan pelaksanaan Pasar Murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 3 Fungsi
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PASAR MURAH
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Pembuatan surat jalan dan Berita Acara serah terima komoditi Pasar Murah kepada Dinas;
- b. Pengantaran komoditi Pasar Murah.
BAB VI - MASYARAKAT PENERIMA KUPON PASAR MURAH
Pasal 13
- (1) Masyarakat penerima kupon Pasar Murah adalah masyarakat beresiko sosial;
- (2) Dalam pelaksanaan Pasar Murah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ## BAB VII
PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH
BAB VI - MASYARAKAT PENERIMA KUPON PASAR MURAH
Pasal 14
- (1) Kegiatan pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hari besar keagamaan; dan/atau
- b. Hari besar nasional/daerah.
- (2) Dinas melaksanakan Pasar Murah, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 15
Dinas menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah, meliputi:
- a. waktu pelaksanaan Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- b. jumlah masyarakat penerima kupon; dan
- c. jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan beserta nilainya.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Penetapan: Ditetapkan di Majene pada tanggal 15 Mei 2017 BUPATI MAJENE CAP/TTD H. FAHMI MASSIARA

Penetapan: Diundangkan di Majene pada tanggal 15 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

Verifikasi: CAP/TTD ## H. SYAMSIAR MUCHTAR M BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 25.