PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 32 Tahun 2004 tentang RETRIBUSI DAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAI\ INFORMASI DENGAIV RAHMAT TUTIAN YANG MAIIA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, - a^ bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 Tentang femUgi\_ Urusan Pemerintah Daerah Antara pemerintahan piovinsi ?an Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Serta Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2007 Tentang pembentukan Daerah iabuput i, noh*g Mongondow Utara di provinsi Sulawesi Utara -Maka Usahi Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Oa" purgrta" Re{b9...9i Atasnya merupakan kewenangan Kabupaten / Kota sekiigus menjadi sumber pendapatan Asli Daeratr dreo) dalam ranlka menunjang pendapatan Asli Daeraht - b. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membennrk p..r.dT* Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara rentang Retribusi dan perizinan di Bidang 'perhu6un!\_, Pariwisata, Komunikasi dan In fbrmasi; - l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah\_ daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negla Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lemb'aran NLgara Republik Indonesia Nomor l g22): 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Linras dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486); 3. Undang-Undang Nomor 21 l.ahun 1992 tentang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 l.iorno.- SA, farnbJ; . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 3493); 5. U-ndang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun t-g9g Nomor l 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gg l ); 4. Urrdang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t997 tiolnoi ZZ, iurnUJ* \_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36g6); 6. ,U:rdang-Undang Nomoi l+ fahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 fih* f eei Lntung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 8. u-ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah llelbgan Negara Republik Indonesia Tah; 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran.Nggara Republik Indonesia No\_o, qCaij sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah f*gg;ti 7. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 1-entang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lemblan Iriegara Repubtik Indonesia Nomor 43g9); li' Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentaag perubahan atas Undang\_ Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah llerybgran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2005 llerybgran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454g) ; 10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3g Tahun 2004 tentane Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 132); 2. ^ 9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentans Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Daerai lfelbgan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, . ^ ITbd!-"mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g): - ll. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2007 Tentans Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di provinsi -S Utara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Pembentukan 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun l9g3 t"n,unglpiuk.*uUndang-Undang Nomor 8 Tahun lggl tentane Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah; lggl tentang Hukum Acara Pidan4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32s8); 13. Peratuan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan llergblan Negara Republik Indonesia Tahun lb93 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 3527); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lemb-aran l.iegara Republik Indonesia Nomor 352g); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembarai Negara [epuUtik Indonesia Nomor 3529); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Repubrit&lt; tnaonesia ianun 1993 Nomor 65, Tambahan Lembaran Nigara Republik Indonesia Nomor:S3O); 9. tu. Peraruran Pemerintah Republik Indonesia Nomor fg Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi, dan pemerintah". O"L*f, Kabupaten / Kota (Lembaran Neeara Republik tnOonesia iahunldoZ Uomor AZ;; 17. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2OOf ilot ng f"p"tubuhanan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia i"rr*-iool, Tambahan . ^ Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomo, 3tit;, - 19. Keputusan presideri Nomor 15 Tahun tlSf tenung Kebijaksanaan -Pengem bangan Kepariwisauan; 21. Perahran Menteri Dalam Negeri nepuUtil Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur penyusunan Froduk Hukum Daerah; 13. -20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonsesia Nomor 15 Tahun ^. 2006 Tentang Jenis dan produk Uukum Du"*h; --Irrjon"sia 14. ^^ 22. Peraturan Menreri Dalam Negeri Republik ;;;;;; N"\_.r l7 Tahun ^- ,?906 Tentang Lembaran Daerah Oan'Berit" il*"lU--' 23. Keputusan Menteri Nomor \_49 Tahur l99g ten-tang Ruang Lingkup Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I A- O*rJ fin'nf."t ll (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR: t6 TAHUN2008
.
TENTANG
RETRIBUSI DAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAI\ INFORMASI
DENGAIV RAHMAT TUTIAN YANG MAIIA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
:
:
- a^ bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 Tentang femUgi\_ Urusan Pemerintah Daerah Antara pemerintahan piovinsi ?an Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Serta Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2007 Tentang pembentukan Daerah iabuput i, noh*g Mongondow Utara di provinsi Sulawesi Utara -Maka Usahi Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Oa" purgrta" Re{b9...9i Atasnya merupakan kewenangan Kabupaten / Kota sekiigus menjadi sumber pendapatan Asli Daeratr dreo) dalam ranlka menunjang pendapatan Asli Daeraht
- b. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membennrk p..r.dT* Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara rentang Retribusi dan perizinan di Bidang 'perhu6un!\_, Pariwisata, Komunikasi dan In fbrmasi;
- l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah\_ daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negla Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lemb'aran NLgara Republik Indonesia Nomor l g22):
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Linras dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 21 l.ahun 1992 tentang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 l.iorno.- SA, farnbJ; . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 3493);
5. U-ndang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun t-g9g Nomor l 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gg l );
4. Urrdang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t997 tiolnoi ZZ, iurnUJ* \_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36g6);
6. ,U:rdang-Undang Nomoi l+ fahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 fih* f eei Lntung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
8. u-ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah llelbgan Negara Republik Indonesia Tah; 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran.Nggara Republik Indonesia No\_o, qCaij sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah f*gg;ti
7. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 1-entang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lemblan Iriegara Repubtik Indonesia Nomor 43g9);
,I
I
li'
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentaag perubahan atas Undang\_ Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah llerybgran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2005 llerybgran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454g) ;
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3g Tahun 2004 tentane Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 132);
2. ^ 9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentans Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Daerai lfelbgan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, . ^ ITbd!-"mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g):
- ll. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2007 Tentans Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di provinsi -S Utara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Pembentukan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun l9g3 t"n,unglpiuk.*uUndang-Undang Nomor 8 Tahun lggl tentane Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah; lggl tentang Hukum Acara Pidan4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32s8);
13. Peratuan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan llergblan Negara Republik Indonesia Tahun lb93 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lemb-aran l.iegara Republik Indonesia Nomor 352g);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembarai Negara [epuUtik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Repubrit&lt; tnaonesia ianun 1993 Nomor 65, Tambahan Lembaran Nigara Republik Indonesia Nomor:S3O);
9. tu. Peraruran Pemerintah Republik Indonesia Nomor fg Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi, dan pemerintah". O"L*f, Kabupaten / Kota (Lembaran Neeara Republik tnOonesia iahunldoZ Uomor AZ;;
17. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2OOf ilot ng f"p"tubuhanan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia i"rr*-iool, Tambahan . ^ Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomo, 3tit;, -
19. Keputusan presideri Nomor 15 Tahun tlSf tenung Kebijaksanaan -Pengem bangan Kepariwisauan;
21. Perahran Menteri Dalam Negeri nepuUtil Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur penyusunan Froduk Hukum Daerah;
13. -20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonsesia Nomor 15 Tahun ^. 2006 Tentang Jenis dan produk Uukum Du"*h; --Irrjon"sia
14. ^^ 22. Peraturan Menreri Dalam Negeri Republik ;;;;;; N"\_.r l7 Tahun ^- ,?906 Tentang Lembaran Daerah Oan'Berit" il*"lU--'
23. Keputusan Menteri Nomor \_49 Tahur l99g ten-tang Ruang Lingkup Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I A- O*rJ fin'nf."t ll
I
Menetapkan :
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
MEMUTUS KAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG RETRIBUSI DAN PERIZINAN OiEiO;NG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMLINIKASI DAN INFORMASI
KETENi$il'MUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denqan :
- 2' Pemerintah Daerah .adarah B"p"ti ii*- p..*gkat Daerah sebagai unsur ^ penyelenggara pemerintahan daeiah;
- I. Daerah adalah Kabupaten Bo-laang M;;g;;;; Ut*"
- ' fr:x?:"?ffi1[ selanjudnra disebut Bupati, Bupati adalah Bupati Bolaang t
- si"i"r"iJ"i;'U;ff ;f,.irHiJ#Tf.fiil"i:iffiil,H*.fl
- ffJhnffiflI*r:::rah seranjutnva d'I::lut DPR. adarah rembaga
- diangkat dengan piraturan O* p.r*O*Eirn-O*!* ran* berlaku. 6. Dinas adalah dinas *''""'
Komunikasi dan Inrormasi
- " o. badar ada.lah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbahs, perseroan Komanditer' perseroan Lainnva'ffiil;#tsaha Milik Negara atau Pfi:f t!;:niq :a t"r;l"ffi"olfiiul,*-.perkumpuran, Firma. bentuk usah4 0..o.-lT:^1',uu organisasi yang sejenisnya t"ruugu o*i
- , 5*"f"g'6;'#r"ril#",ilitiJfl /. repata Dinas adalah Kep^ala,Dinas perhubungan, pariwisata" Komunikasi dan Ftr.*l Bolaang Mongondow Urara.
- s. p",r, ub m-;; #i' '.?H'ff o':H,H1l:,*,r,"; *. ranspo rtas i r au t serta . penyetenggaraan pariwisaL, r..irimi Jl"'ffiirru.,
- I t. Retribusi adalah iasa v g g l;'Jii,i;,.?if"f"ffifi*# :Xil':il:T'emerinrah Daerah unruk pribadi atau bud;. --' r'vrrrqrroar'ur uIIurn sena capat dinikmati oleh orang
- di Daerah. t0. Jasa perhubunean pa alr"aiulun J.fiJu.I*\_,ru,u. Komunikasi dan tnformasi uJJut, 1u.u yung kebutuhan y*rur*ul ,flnyelenggaraalau badan ^tarnya untuk memenuhi r"n,r\_t*ii?,iilil*::,:*Merupakan fasilitas perhubu;r;, #;#,
- 12' Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam raneka pemberian izin kepada opng pribadi il;d* yang dimaksud uniuk B::::1*r, pensaru.n. pengandali; ilim" ;; Pemanfaatan ruang, psnqsrn;;;:;;:. X^'l^" ^ l"ng,u*asan atas kegiatan, ",u, r*1*r'il!Ju-n-q9**n .:Yber Daya Alam oarang prasaran4 saran k.t.d;;;;i;;;.**' melindrurgi kepentingan umum dan menjaga
14. Fasilitas parkir adalah lllT: l*r direnrukan sebagai tempar pemberhenrian flftffi ,#i,utidak $ersi fai s.il;ffi "il"ff., *** Kegiaran pada
- ,r. Iffi#ah kendaraan tidak bergerak suaru kendaraan yang tidak bersifat
- t). Kendaraan umum setiap kentiaraan bermotor yang disediakan untuk orgunakan oleh umum dengan dipungu, b.y;;;.. ,"
- Usaha perfelman adalah kegiatan usaha di bidang perfilman yang meliputi pembuatan/ produk film. Alih rekam. pengedaran film dan penayangan film. 37.
- Fihn seliloid adalah film yang dibuat dengan bahan tatu pita seiitoid melalui proses kimiawi dipernrnjukan dengan sistem proyeksi; 39.
- .Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang - dengan ya g dibuat berdasarkan azas sinematografi dengan direkan pada pita seluloid, pita vidio, dan / hasil penem'annya dulu- ,"gulu bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika atau proses lainny4 dengan atau tanpa suara,yang dapat dipertunjukan, dan/ atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, dan / atau lainnva: 38.
- Rekaman Video adalah film yang dibuat -dengan bahan pita video atau piringan video (laser disc / video disc), dan i atau bahan hasil penemuan hasil teknogologi lainnya, melalui proses elektoronik dan ditayangkan khalayak dengna sistem proyeksi elektronik; 40.
- Izin Usaha Rekaman Video adalah Izin yang diberikan kepaaa orang yang *,?:* dib'-lTe usaha penjualan / penyewiran @alwa TRentat); 42.
- IUP adalah Izin Usaha Perfileman yang diberikan kepada orang atau bahan hukum yang bergerak dibidang usaha pertunjukan film'berupa pemutaran film seliloid, yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukan bagi pertunjukan film atau tempat umum; 4t.
- rzrn Kunan trlm adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang mempunyai rumah film yang digunakan untuk kegitan pembuatan / produksi film yang baik dalam bentuk-film cerit4 non centa maupun film iklan; 43.
- +J' rzm parleran / promosi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang akan mengadak"" kdi;;-;;;; / promosi unhrk tujuan komersil (Ekspo) maupun rujuan sosial;
44. Izin peredaran film adalah izin terhadap kaset VCD, LD, DVD dan Film seliloid yang akan disebarr.askan kepada konsumen (khalayak), baik secara penj ualan maupun penyewahan:
- +o. lzln pemasargan antena. penerima siaran televisi adalah izin pemasangan anrena penerima siaran terevisi vang dipancarkan -a"r"i .""iii "i*ffi;il; sendiri maupun distribusikan t+"ai o,.Lg f ui"i' "'
- .ro. tzln pendlnan studio dan shtion pemancar radio / tele.visi adalah izin yang 9]i:rikan kepada pribadi u,uu p"rr'guruf,u ilffi. station pemancar d-an penerima siaran radio dan ,.r.rjlro,tlt** station penerima
47. Izin Usaha play Station "d.hh:;;;;;i'il;kan kepada orang atau badan hukum dibidang usal seperangkat alar or"y .llrilil"'nan / keterampilan dengan tengggunukao
49. Rekomendasi pendirian k*o, o;-;;" iffio^ll"*n* rekomendasi yans diberikan kepada priba 50;; j.*';r;il",iji,#',11i1,,?i,!':#;n#i:;:'o:T.$'"TlT:JffitiH;
- agen jasa titipan;
- 52' Izin mendirikan bangunan (rMB) manara terekomunikasi (Tower) adalah izin [tf"j*ffi.frf$Lr#*i "t* p"-,"r,**yang .be.gerak ;irn*g
- 5l' Izin Pemasangan Instaratur kaber rumah / gedung (rKR / G) adalah izin yang trHfiil\_ff:,1ra pribadi arau insransi untuf iengaaaran p"rn**gui
53. Izin Galian untuk keperluan fergelaran kabel telekomunikasi adalah izin yane j:l"ll:j:q*a pritadi atau swasra yang bergerak datam bidang komunikasl qan tntormasi;
- kepada pribadi dan swasta*untuk t...r*ni-tuo p".,aua* disekitar bang'nan;
54. Izin Hinder Ordonatie.(Ordonasi Gangguan) adalah Izin yang diberikan
- s5, Izin Insrarasi penanskat. p"ri.
- 56' Izin Instarasi Genseiadarah liin F;fi."d#?li"uo" onu"o, atau kerompok iTi**" instalasi penerangan menggunakan g"n!"t .".uui dengan besamya
- "d;;l;i;;;;'iTt"o\_ kepada pengguna :1.Y"lti penangkal-petir b"ft ;t*;;;"ii,"oJir1""* swasta dan rumah penduduk pada saar Demasirngan instalasi ienanjtJ ietir;
57. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuru peraturan Perundangan-undangan retribusi diwaj ibkan untuk' melakukan p"mlay** retribusi, termasuk pemungut arau pemotong retribusi tertentu.
59. Surat. ketetapan retribusi Daerah. yang ;"h"il;; dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang ditlntrikan d;#t" ;umrarr retiuusi- yang terutang.
- )u. :11!l*q{*an Objek R:fibusj Daerahyang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajii .et iUusi untot ;.6;;i; objek retribusi atau wajibietrilusi sebagai Aur* p..friturrgu" d* p;;;;;; retribusi yang terutang menurut perundang-unaanian retribusi Daerah.
60. Surat serorar retribusi ?1.rd )l-g selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah suat yang digunakan oleh wajib retribusi u"irt \_"f **urip.rUuy** uti, penyetoran retribusi vang. terutang kepada bendahara penerima.
02. Suat Keterapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah. surai k-;;;;.;,;*g menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi k*;;; k Ji, iJt *uri lebih besar yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
61. Surat Keterapan n"t iu,rii oa"rutiiil;;;";;;bahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT "d"l"h ,;; k;;;url' y\_g menentukan atas jumlah retribusi yang ditetapkan. -- '-vr*!eeq
- 63' surat Tagihan Rertribusi bu..uir yirg selanjunya dapat disingkat STRD ffi *ot melakukan tagihan retiibu-si"oil'"r"i, ,*i.i "a-i,i.tr*i ut i
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah dau dan keterangan l"iryu ;;];", ffilil:l$"fn:lban retribusi ;;#-;;;;;JT::Jff#' r5triHil
- 64' surat keputusan keberatan -adalah surat keputusan akan keberatan :,ffiujiJffi ulan' disamaka". s'd{D;6; o*u3rcno' n yan g diaj ukan
- 06' Penyidik tindak pidana dibidan*g retribusi daerah adarah serangkaian tindakan ilHi'jiffi fu"*'"#::l''::i;';ffiG";roifr -rseran jutnvadisebut yi,u*ik",**;;*,il:,i.1.1,.1ff *ff iiltfl.i.n%it.,Hiir# menemukan tersangkanya.
| 16. | Mobil penumpang adalah setrap banyaknya 8 (delapan) tempat pengemudi. kendaraan yang dilengkapi sebanyak- duduk tidak termasuk tempat duduk |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Mobil Bus adalah setiap kendaraan berbermotor yang direngkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk baik dengan mauiun berupa kelengkapan pengangkutan bagasi. |
| 18. | Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat parkir untuk kendaman penumpang dan Bus umum serta fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang |
| 19. | dimiliki dalam / dikelola oleh pemerintah Daerah Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kwalifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat, serta tanda kwalifikasi teknis sesuai dengan jejang kwalifi kasinya. |
| 20. | Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kedaraan tersebut. |
| 21. | Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa.bagian-bangian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, dalam rangka pemenuhan terhadap |
| 22. | persyaratan tehknis dan laik jalan. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dikhususkan mengangkut barang. |
| LJ. | Uji berkala adalah pengujian bukti lulus yang berbentuk buku berisi data dan hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji. |
| aA | legltimasi !3k j4g adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar tedaminnya keselamatan dan mencegah te{adinya p.n"i.-- udara kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijilan. |
| 25. | Roda tiga bentor adalah alat yang dipergunakan urrtui -engurrgkut orang yang di rancang dan didorong oleh kendaraan bermotor. |
| 26. | Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. |
| 27. | Gross tonage (GT) adalah kapal, yakni I GT: 0,25 x volume dimana V (M2[ jumlah volume n*ngan yang berada dibawah geladak atas ditambah volume ruangan yalg tertutup dengan sempuma diatas Geladak atas berukuran tidak kurans 1 Mr . |
| 28. | Kepariwisataan adalah seluruh yang berhubungan dengan kepanwisataan |
| 29. | ; Hotel, Losmen, Wisma, Penginapan dan Cottage adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan_bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan |
| 30. | penginapan; Restoran, Rumah Makan, Kios Makan, Tempat Makan, Gerobak, Makan, dan Catering adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatan pokoinya menyediakan tempat urtuk makan serta hidangan dan minuman untuk umum ditempat |
| 31. | usahanya; Penginapan Remaja adalah sualu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya; |
| | Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dingan perhitun-gan pembayaran harian; |
| JJ. | Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, informasi dan petunjuk kepada Wisatawan mengenal objek dan daya tarik wisata; |
| )+. | Rekeasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersil dan ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan ' |
| 35. | untuk memberikan kesegaran rohani danjimaii; Penjualan minuman beralkohol adalah salah satu usaha pariwisata yang menyediakan pelayanan minuman beralkohol khusus pada tempat tertenti yaitu hotel berbintang dan restoran; |
| | Objek dan daya tarik wisata adalah perwujudan hasil ciptaan manusiq tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa ditempat atau ieadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan; |
BAB II - NAMA DAI\ OB.IEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama retribusi u^,\_0.:Tb"1q. pelayanan jasa dibidang perhubungan, ran*sata, Komunikasi dan Informasi aipungut *itt t"puc" sitiap orang arau ;ffit:ff"m,*i:ff1"1ffi""";;il*;.ilrii,- ;*" perhubungan,
BAB II - NAMA DAI\ OB.IEK RETRIBUSI
Pasal 3
Objek retribus\_i adalah setiap pemberian fasilitas oelavr Perhubungan, pari wisara, Kom*inrri a* l"f"*X..svravdnon j asa pada bidang
BAB II - NAMA DAI\ OB.IEK RETRIBUSI
Pasal 4
Sudek retribusi adalah orang pribadi .arau badan yang mendapat fasiliras petayanan jasa dibidang perhubungan. pari*i."t"l jcTrn,",ilft*i a* Informasi.
BAB II - NAMA DAI\ OB.IEK RETRIBUSI
Pasal 5
Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan, diwajibkan retribusi untuk melakukan pembayaran.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi atas p-emberian pelayanan jasa dibidang perhubungan, pariwisata, Komunikasi dan Informasi digabungkan sebagai retribusi perijinan rertenru.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN
Pasal 7
Prosedur pengurusan izin :
- b. Pip$ melampirkan permohonan serta persyaratan teknis untuk diteliti kelaikanya.
* I*.g . bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis yang 9itj** kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara Cq. fepaa fiinai Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan,
pasal g
Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 adalah :
- Permohonan pengusaha a.
- Alamat pengusaha / pengurus b.
- Foto Copy KTP C.
- Rekomendasi Perusahaan A
- Persetujuan Pengoperasian e.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NpWp) f.
PRJNSIP YANG DIANUT DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
BAB V - PRJNSIP YANG DIANUT DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 9
- r) Prinsip dan sarana dalam menetapkan struktur dan besamya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penanggulangan pemberian izin, pelayanan informasi, komunikasi dan transportasi
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat I diatas termasuk biaya dalam rangka pemeliharaan, penilaian renovasi program pengendalian investasi p.**Lu biaya operasional. 2)
- 3) Struktur tarif digolongkan ## BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRJBUSI
BAB V - PRJNSIP YANG DIANUT DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 10
t!3kt* dan- besamya tarif retribusi dilaksanakan
BAB V - PRJNSIP YANG DIANUT DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 12
Bidang Pariwisata
- Hotel Bintang II
- Hotel Bintang I
- Hotel Melati III
- Hotel Melati II
- Hotel Melati I
- 2) Izin Usaha Losmen
- Losmen Kelas A
- = Losmen Kelas B
- Losmen Kelas C
- 3) Izin Usaha penginapan
- Penginapan Kelas A
- Penginapan Kelas B
- 5) Izin Usaha Cottage
- Cottage Kelas A
- Cottage Kelas B
- 6) Izin Usaha pondok Wisata
- Pondok Wisata Kelas A
- Pondok Wisata Kelas B
- 7) Izin Usaha Restoran
- Restoran Kelas A
- Restoran Kelas B
- 8) Izin usaha Rumah Makan
- Rumah Makan Kelas Al
- Rumah Makan Kelas A2
- Rumah Makan Kelas Bl
- Rumah Makan Kelas 82
- Rumah Makan Kelas Cl
- Rumah Makan Kelas C2
- 9) Izin usaha Kios Makan / Cafetaria
- Kios Makan Kelas A
- Kios Makan Kelas B
- ]9) Izin usaha Cerobak Makan
- I l) Izin Usaha Katrerins '
- Catering Kela, a
- Catering Kelas B
- 12) Izin usaha penginapan Remaja
- Izin usaha penginapan Remaja Kelas A
- Izin usaha penginapan Remaja Kelas B
- 13) Izin usaha (Lisensi)
- Pramuwisata umum
- Pramuwisata Khusus
- 14) Izin Usaha Rekreasi dan hiburan umum
- Taman Rekreasi
- Gelanggang renana -
- 15) Pemandian Alam
- 16) Padang Golf
- 17) Kolam memancins
- 18) Gelanggang permiinan aan
Ketangkasan
- l:] Getanggang Bouling
- zv) Kumah Biliard
- 21) Panti Piiat
Rp 1.500.000/ Thn
Rp 1.000.000/ Thn
Rp 600.000/Thn
Rp 400.000/Thn
Rp 200.000/Thn
Rp 20.000 / Kmr/ Thn
Rp 15.000 / Kmr/ Tlrn
Rp 10.000 / Kmr/ Thn
Rp 10.000 / Kru/Thn
Rp 2.500 / Kff/ Thn
Rp.300.000/ I(mr/Thn
Rp.200.000/ Kmr/Thn
Rp.150.000/Kmr/ Thn
Rp.l00.000Ahri Thn
Rp.600.000/ Thn
Rp.400.000/ Thn
Rp.400.000/ Thn
Rp.350,000/ Thn
Rp.300.000/ Thn
Rp.250.000/ Thn
Rp.200.000/ Thn
Rp.150.000/ Thn
Rp.200.000/ Thn
Rp. 100.000/ Thn
Rp 25.000/Thn
Rp.600.000/ Thn
Rp.400.000/ Thn
Rp.350.000/ Thn
Rp.250.000/ Thn
Rp 150.000/Thn
Rp. 100.000/Thn
Rp. 5.000.000/ Thn
Rp. 2.000.000/Thn
Rp. 2.000.000/Thn
Rp.17.500.000/ Thn
Rp. 500.000/Thn
2.000.000/ Thn Rp.
2.500.000/ Thn Rp.
50.000/ Thn Rp.
1.000.000/ Thn Rp.
37)
| 22) | Panti Mandi Uap | Rp. | 1.500.000/Thn |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| z)) | Discotik | Rp. | 3.000.000/Thn |
| 24) | Pub | Rp. | 1.000.000/Thn |
| 2s) | Karaoke | Rp | 750.000/Thn |
| 26) | Panggung terbuka | Rp. | 1.500.000/ Thn |
| 27) | Panggung tertutup | Rp. | 1.000.000/ Thn |
| 28) 2e) | Salon kecantikan olahrasa | Rp. | 500.000i Thn |
| 30) | Pusat kebugaran / Rekreasi | Rp. | 500.000/Thn |
| 31) | air Pusat seni | Rp. | 500.000/ Thn |
| 32) | dan pameran Pusat Pentas penunjukan | Rp. | s00.000/Thn |
| | satwa Uame machine | Rp. | 1.000.000/ Thn |
| 34) | Izin-usaha Pengelolaan | Rp | 50.000/Thn |
| | Musik hidup - Musik Grup Band tanda daftar - Musik Orgen / | Rp. | 250.000/Thn |
| 35) | Keyboard tanda daftar Pengelolaan promosi pariwisara | Rp. | 200.000/Thn |
| 36) | Daerah Pengelolaan Minuman beralkohol - | Rp. | 500.000/Thn |
| | Untuk usaha perhotelan | Rp. | 2.000.000/Thn |
| | - Usaha restauran lzjn | Rp. | 1.000.000/Thn |
| - | usaha obyek dan daya tarik wlsata alam i bahari / pantai | | |
| - | Kelas B (20 s/d 50 Ha) Kelas C (0 s/d 20 Ha) | Rp. Rp. Rp. | s.000.000/Thn 2.500.000/Thn |
| | ?truktur tanda ditetapkan sebagai berikut : r Objek dan Daya Tarik Wisata Alam - Karcis tanda masuk Dewasa - Karcis tr"d";;;,;;"1i* | p^ f;i: | 1.500.000/Thn |
| | dan besamya bril.Retribusi masuk | | |
| | : l"#"Ti?;i"'dokumenter - parkirKendaral|ofalmnat : lffi[:ffip].o"ouu-. - sewa Kamar {cK Wisata alam r"**ai1ai, a**, - Karcis randa masuk Dewasa - Karcist*du;;;;;"f*" | i.i. | 20.000;- tl.!ll, |
| | Kamar Bilas / MCK | | |
| | | li. ;ii. | |
| | | il | |
| | | | l.ooo,- |
| r | | $ *;:.- | r ooo,_ |
| - | parkir Kendaraan | [i. il | *o,u,lLr,_u2t.000,- ?.lll,: |
| . | dan daya tarik | | 1.000,- |
| | Roda Empat parkir Kendaraan Roda | ;: | 2.500,_ |
| | - Dua obj:I wi*,""ffa"ru - | | |
| | r Karcis tanda masuk l).wasa -', -' : | | |
| | | S"i#' -'r?, | |
| | | ili | |
| | | $ | 2o.ooo,- |
| | fffiffi?ffi*,^""11*"r _ Kamera Foro dokumenter | | ?33&: |
| - | parkir Kendaraan | [l | ri.ll8;: |
| - | 1.1{a lmnat parkir Kendaraan_Roda Dua | | |
| - | | iii. | 1.000,_ |
| | | | r.000._ |
BAB V - PRJNSIP YANG DIANUT DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 13
Bidang Komunikasi dan informasi
- -rzn,usaha perfilman (lUp) untuk bioskop, bioskob kelilins
- Izin usaha penjualan / penyewaan Kaset rekaman video (LD, VCD, DVD)
- Izin pendistribusian siaran televisi Melalui kabel untuk tujuan komersil
- Izin usaha rumah film
- Izin penyelenggiuaan pameran / Promosi
- Izin usaha Play station
- Izin pendirian Radio siaran non Pemerintah
- Pemberian izin Penjualan / penyewaan Kaset Rekaman Video (LD, VCD, DVD) dengan menggunakan stiker
- Pemberiaan Rekomendasi pendirian Kantor Pusat Jasa Titipan Pemberian Izin Jasa 'Iitipan untuk Kantor Agen
- Pemberian Izin terhadap lnstalatur kabel rumah / gedung (KR/G)
- Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi (Tower) sebagai Sarana dan prasarana telekomunikasi
- Pemberian Izin galian untuk kepeduan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Kabupaten / kota
- Pemberian izin Hinder Ordonatie
- (Ordonasi Gangguan) khusus Tower
- Pemberian izin instalasi Penanskal petir
1. Gedung Pemerintah
- 2 . Gedung Swasta / Pengusaha
- 3 . Rumah Penduduk
- Pemberian izin Instalasi Genset
- Pemberian Rekomendasi Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Data Tehnis terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Radio.
- Retribusi / satu tower / menara
100.000,-/ Tbn Rp.
1.500,-/ Blr/SS
75.000,-/ Thn
Rp. 500.000,-/Kgtn
Rp. 150.000,-/ Thn
Rp. 500.000,-/ Thn
Rp.
500,/ Kpg;
Rp. 500.000,-/ Thn
Rp. 150.000,-/Thn;
Rp. 150.000,-/Thn;
Rp. 5.000.000,-
Rp. 5.000.000,-/Thn;
Rp. 1.000.000,-
Rp. s00.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp 250.000,-
Rp. I 50.000,-/1000VA/ Thn
Rp. 75.000,-
Rp. 1.500.000/ Thn
Rp.
Rp.
WILAYAH PEMUNGUTAN
pesal 14
Retribusi yang terhutang dipungut adalah diwilayah hukum kabupaten Bolaang Mongondow Utara
TATACARA PEMUNGUTAN
BAB VIII - TATACARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
- (l) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yaag disamakan
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas perhubungan, pariwisata,
Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16
Pasal 16
Of1n hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya dikenakan sangsi administrasi sebagai berikut :
- (l) Keterlambatan atas kelalaian pengusaha dalam pelaksanaan penguji kendaraan bermotor, dikenakan denda sebesar :
- a. Keterlambatan 1 (satu) hari s/d 15 hari denda 50 % terhutang. dari rehibusi
- b. Keterlarnbatan I (satu) bulan keatas2}} Vo
- (3) Dalam hat wajib retribusi tidak riembayar. tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan\_ sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 "/; 6,; persen) setiap buran dari retribusi terutang utuu k*-g dibayar dan ditalih dengan menggunakan STRDI
- (2) Keterlambatan atas. kelalaian pengusaha dalam perpanjangan kartu pengawasan izin trayek dan izjn.operasi, izin pemanfaatan ,i,^l"fi,' i"rU"i*, izin operasi, izin oper.si kapar dibawah'Gr z ieuawan, dikenakan o*a, ioy" setiap bulan dari retribusi terutans.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin ataudokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retriburi ,efugui\_*uiin'"kruJ t;; pasal 9.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT Rf,TRIBUSI TERHUTANG
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT Rf,TRIBUSI TERHUTANG
Pasal 17
Masa retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya ditetapkan sebagai berikut :
- (1) Izin Usaha diberikan. untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat .^. jipe.nanjang seriap kali habis masa berlaku
- (3) Kartu pengawasan dib".itun untul ,,'*u i.iiutu-r (satu) tahun dan dapat . .. !ip".n*i*g setiap kali habis masa berlaku----
3. \2) tzln trayek dan izin operasi angkutan jalan diberikan untuk masa berlaku 5 .- flima) tahun dan dapat diperpanjang disetiap t uli. \_a.u Ue.f*u
- (4) lztn insidentil diberikan untuk masa berlaku I (satu) kali perjalan pergi pulang
- (5) Izin pemanfaatan ruas jalan terbatas diberikan dalam masa berlaku 1 (satu) tahun untuk kedaraan yang berdomisiti di Daerah dan kederaan dari luar Daerah yang melintasi jalan di Daerah diberikan rnasa berraku 3 (tiga) bulan yaitu besaran nilai nomina.l retribusi-dibagi aengan angta pembagi.5." ,
- (7) Izin opersi kapal (sertifikat kesempumaan masa berlaku 6 (enam) bulan.
- (6) Iril -serta retribusi pengujian kederaai b";;; diberikan untuk masa futakl. 6 (enam) bulai."untuk p."gqf-'"*J dan pengujian berkala (pengujian ulang) dan lain-lain.
- (8) Izin usaha kepariwisataan dengan p"ngop"r*i---berikan masa berlaku 1 .^. lrltul tahun dan dapat diperpanjangietiup f.ufi habis masa berlaku.
- (9) Izin pelayanan komunikasi' d; hf;;;;r;pengoperasian diberikan masa. berlaku I (satu) tahun dan dapat aip..puija"g setiap kali habis masa berlaku.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT Rf,TRIBUSI TERHUTANG
Pasal 18
- (l) laut terhutangnya retribusi adalah saat diterbitkanya sKRD atau dokumen ,lain yang disamakan
- (2) Pembayaran Retribusi adalah pada saat berakhimya surat izin yang di keluarkan oleh Bupati
- (3) Pembayaran retribusi yang sudah melewati masa berlaku di kenakan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada pasal 2l peraturan Bupati.
PENGURUSAN IZIN
BAB XI - PENGURUSAN IZIN
Pasal 19
- Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi wajib memiliki surai izin yang di keluarkan oleh Bupati (1)
- Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan suat izin diatur dengan keputusan Bupati (2)
- Pengurusan surat izin dilakukan secara transpatan sebagaimana dimaksud dalam. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme t,
SURAT PENDAFTARAN
BAB XII - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 20
- (l) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi dan kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian spDoRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ditetapkan oleh Bupati
PENETAPAN RETRIBUSI
- (1) ## BAB XIV
TATACARA PEMBAYARAN
BAB XIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 22
- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilaksanakan melarui pemegang kas pada dinas Perhubungan, pariwisat4 Komunikasi dan Informasi
BAB XIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 23
- (2) Hasil penerimaan dimaksud wajib menyetor pada kas Daerah.
2. (l) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
- (2) Tata cara pembayaran retribusi dimaksud di tetapkan oleh Bupati
BABXV
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) Pengeluaran surat tasihan retribusi dan surat lain yang sejenis dengan sebagaimana awal tindlakan pelakr; t;;eih* .;ausi di keluarkan segera ,^, :",.luh 7 (tuj u) hari sejak jatuh tempotr pemiaya.an.
2. (z, rurat reguran yang dimaksud pada ayat (l) dikeluarkan oleh pejabat yang dirunjuk.
BAB XIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 25
Bentuk-bentuk formulir vang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah di tetapkan oleh Buoatr.
TATA CARA PENGURANGAN KERINGAI{AI\ DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVI - TATA CARA PENGURANGAN KERINGAI{AI\ DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 26
- (l) BulatidaRat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya
- (2) T1q cara. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi ditetapkan oleh Bupati.
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
BAB XVII - TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 27
- (t) yg,l Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan aras KDRD dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Permohonan keberatan harus disampaikan ternrris Kepada Bupati atau pejabat I3!^di!mjt\_.l9lam jangka wakru paling lama I (satu) bulan sejak ianggat SKRD dan STRD atau dokumen lairyang dip".r*uk-.
- (o) P.:,T,::lll.l:l.b?, r*q djtrurjuk &amp;ram jangra watru paling lama 3 (tiga) Dutan seJak tanggal surat keberatan diterima harus memberikantputu.un u:ta" keberatan yang diaj ukan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran
- (5) Keputusan Bupati dapat menerima seluruhny atau sebagian, menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang.
PENGEMBALIAN KILEBIHAN PEMBAYARAN
- (l) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan ,^. germgho\_nan pengembal ian pembayaran.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi rainya kelebihan [",T13,1fr gsung d iperhir ungr.un untuk?r un'^i rerr"ui n dahut u huran g
- (z,t lrupatr dalam jangka waktu paling lama 3 (tisa) bulan sejak diterimanya fToho"T pengembalian t&lt;lteuitan p.ruuyu'rl sebagaimana dimaksud narus memberikan keputusan. Apab'a-jangka *uttu t"TJ drililil; Bupati tidak memberikan suatu. keputusin, permofronan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan aun'sri.ilores harus diterbitkan .^. dalamjangka waktu | 1satu.1 bulan.
- "iil (4) Pengembalian kerebihan pembayaran retribusi d'akukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan se;af. Olt"rUi*annya-S'[nbfO.
KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XIX - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 29
- (l) Hak untuk melakukan oeragihan retribusi kadaluarsa setelah lampau jangka waktu 5 (lima) tahun ti,rr,itilq ,"j.k ;; "-l*i.i,"o*i, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindit piAana AiUii*r'.&amp;rio*i.
- (2) KadallarsauoRenaerhan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
- a. Diterbitkan surat teguran atau,
- o. Ada pengakuan retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
INSTAIISI PEMUNGUT
BAB XX - INSTAIISI PEMUNGUT
Pasal 30
Il:5t r,:l*gut adalah Dinas perhubungan, pariwisata. Komunikasi dan tnlormasi Kabupaten Bolaang Mongondow Ut!r".
SANKSI PIDANA
- (1) Barang. siapa yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kunrngan paling lama 6 d"-"rr) bulan atau denda sebanvak-banyu$fu. nn S.OOO.OIi6, (lima juta rupiah). -"y",
2. tZl ]$al\_ liOana sebajaimana' dimaksud p"A" (t) diatas adatah pelanggaran.
PENYIDIKAN
BAB XXII - PENYIDIKAN
Pasal 32
- (l) Pejabat pegawai Neeel Sinil rerrentu dilingkungan pemerintah daerah diberikan wewenanq k ."niu."ia"".#;;#d;#;fffffi ,tT'J'Ll'l,1fi-rr'"1,?i"li:"oi3 ,^. lSlr* I 981 rentang Hricum Acara pidana.
- (2., wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah :
- a. Menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau i.X.Xr*f;mj"Jty tinaut piau"a ouiiaig retntusi daerah agar 'dr,:::::-bll lengkap -dan jelas'
- c. Memina kereranean *: l* ilru;;fu pribadi atau badan , i?f ubTe*.aengin tindak pid^"; ;ibid*;'[oiiilrl 0""*r,. o. Memeriksa buku-bukr
- b' Meneliti mencari "t:njadi p,iuuai at u'-uua;::t:il1ffiH*il:ilff*fit Tffi# sehubungan dengan tindak pii*" i"-,ril"J a##l
- a*e- tind"kii;#l;ri'ilX?tff.ff.dokumen-dokumen lain berkenan
- grTiTiffiTil,trX?*i::fl#ff*" peraksanaan tugas penyidikan
- ' ffi:*ff t#-tj:P rT|"'ii;!il;kil' bahan.bukti pembuk'an, " igr'"a"pu-"fr ,]i} il::;i:.-*en lain serta melakukari-;;;;il;
- g. Menyuruh berhenti ati ' tempat pada saat ""i:T,l3u sTeorang meninggalkan nxurgan atau ;,S|,*,ffi ,ffi ff ff;Jffi",Tff$"\:ltrf;Hil"1il j:frTH
- t X:*fff1":'Hf.untuk didengar keterangannva dan diperiksa sebagai
- n *ff:" seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
- j. Menghentikan penyidikan.
- K. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak ijf,HofiIo*t daerah menurut hutum r*r?0", diperranssuns
- Penyidik sebagaimana airn{,&lt;1d,naf ayat ( l ) memberirahukan dimulainya lJ# ;:il,,1T*ff.it#:?lT ri*ir p"'n v il ii* ti"puo" o.n*,ut um um. rss' *"dJiiJilTj#r:jftur dalam Undang-Undang nomor : 8 hhun (3)
BAB XXII - PENYIDIKAN
Pasal 33
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap o.Tg mengetahuiny4 mJirerintahkari perundangan dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang tr4ongondiw utara.-
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di : Boroko Pada taneqal : 12 i\4€ I 200g 4+1. runnrr BoLAAnc MoNGoNDow uruR4f I I m^Nu "*-^Ye.,Yy S DAERAH MONGONDOWUTARA Dn. REKY pOSUMAH PEMBINAUTEIVT,IffiA NIP. l3l 843 684

Penetapan: Diundangkan di Boroko 42 MEL 2008 LEMBARAN DAERAH KABUP.ATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAIIUN 2OOE NOMOR : .f[ a ', I
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURANDAERAHKABUP$TEN%o?ffi il"#f; NGoNDowurARA
## TENTAIIG
## RETRIBUSI DAII PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INT,ORMASI
## I. PENJELASAN UMUM
.. sehubungan dengan berum.-ditetrpkannya peraturan Daerah Kabupaten Boraang Mongondow Utara tentans Retribusi d* p".i"in* ai Uia""g perhubunglan, p;;;, Komunikasi dan Informaii atasnya maka, dipandang perlu untuk menetapkan dalam Peraturan Bupati
Dalam Perahran Bupati ini penentuan tarif retribusi dan izin lainnya mengacu pada Perat'ran Daerah Kabuparen Boiaang v-g""..* ii*" Nomor I9 Tahun 2005 tentang Retribusl Perizinan et"lnyu hal ini se'suai a.rg- u"a*g-undang Nomor l0 Tahun 2007 tentan-g Pembentukan Kabupaten Bolaang uo-ngondow r]tu* oi sulawesi Utara Bab vIII
PENJELASAN
Pasal 2
ayat I dan 2 ## U. PENJELASANPASALDEMIPASAL PASAL I Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
l Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jetas
PENJELASAN
Pasal 3
f Cukup Jetas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas PASAL S Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jetas PASAL I0 Cukup Jelas PASAL ll Cukup Jelas PASA.L 12 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas PASAL lg Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jetas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jetas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup Jetas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup Jetas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup Jelas ## TAMBAHAN LTXVIBARAN DAERAII KAB, TJPATEN BOI.AAI\G MONGoI\Dow I.ITARA NOMOR //,