PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG Nomor 3 Tahun 2015 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 - 2035 (berlaku 14 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
- Mengingat :
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 - 2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Ketapang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu diselenggarakan penataan ruang;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Ketapang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
- Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomo 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2011-2015;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015-2035.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RTRWK mencakup ruang darat, ruang perairan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Kecamatan Matan Hilir Utara;
- (2) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah administratif:
- b. Kecamatan Muara Pawan;
- d. Kecamatan Benua Kayong;
- c. Kecamatan Delta Pawan;
- e. Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- g. Kecamatan Manismata;
- f. Kecamatan Kendawangan;
- h. Kecamatan Air Upas;
- i. Kecamatan Singkup;
- j. Kecamatan Marau;
- l. Kecamatan Tumbang Titi;
- k. Kecamatan Jelai Hulu;
- m. Kecamatan Pemahan;
- o. Kecamatan Nanga Tayap;
- n. Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- p. Kecamatan Sandai;
- r. Kecamatan Sungai Laur;
- q. Kecamatan Hulu Sungai;
- s. Kecamatan Simpang Dua; dan
- (3) Batas wilayah perencanaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- t. Kecamatan Simpang Hulu.
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Selat Karimata; dan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :
- b. kebijakan ;
- a. tujuan ;
- c. strategi;
- e. rencana pola ruang ;
- d. rencana struktur ruang ;
- f. penetapan kawasan strategis;
- h. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
- g. arahan pemanfaatan ruang ; dan
Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 4
Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasiskan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata di daerah bagian selatan provinsi.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 5
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
- b. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agropolitan, minapolitan, dan agroindustri;
- a. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata;
- c. penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata;
- e. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 6
- (1) Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang.
- a. mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata; dan
- (2) Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agropolitan, minapolitan, dan agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan, minapolitan, dan agroindustri; dan
- a. menetapkan wilayah agropolitan, minapolitan dan agroindustri kabupaten;
- c. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan agropolitan, minapolitan, dan agroindustri.
8. perkebunan, dan a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (3) Strategi penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;
- c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterland nya;
- e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- d. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
- f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
- h. meningkatkan aksesibilitas antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan kawasan strategis yang memerlukan aksesibilitas untuk percepatan perkebangannya terutama kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis (baik KSN, KSP, ataupun KSK) dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- g. menetapkan pola pengembangan sistem pusat pertumbuhan wilayah sebagai dasar untuk mendistribusikan berbagai sarana dan prasarana pengembangan wilayah secara proporsional dan merata;
- i. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani atau relatif jauh dari pusat pertumbuhan yang telah ada dalam rangka mempercepat upaya pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal; dan
- (4) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- j. mendorong perkembangan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan lainnya untuk peningkatan keefektifan dan efisiensi pelayanan terhadap wilayah di sekitarnya yang lebih lanjut dapat mendorong perkembangan wilayah perdesaan.
- a. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
- c. mengembangkan akses jaringan transportasi menuju kawasan pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata serta kawasan terisolir;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- d. mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan lingkar utara-selatan wilayah kabupaten;
- f. meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.
- e. mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir; dan
- (5) Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan ## BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu Umum
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 7
- (1) Struktur ruang wilayah kabupaten meliputi: a. pusat kegiatan;
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- (2) Struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Pusat Kegiatan

## Pasal 8

Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

- b. PKL yaitu Kota Balai Berkuak, Sandai, Tumbang Titi, Manismata, dan Kendawangan;
- a. PKW yaitu Kota Ketapang;
- c. PPK yaitu Simpang Dua, Aur Kuning, Menyumbung, Nanga Tayap, Pebihingan, Sungai Melayu, Riam, Marau, Air Upas, Sukaraja, Pesaguan, Sei Awan Kiri, dan Kuala Tolak; dan
- d. PPL yaitu Pangkalan Teluk, Sungai Kelik, Betenung, Tanjungpura, Pelang, Riam Danau, Tanjung, Serengkah, Nanga Kelampai, Sukaramai, Terusan, Air Hitam Besar, Sepotong, Semandang Hulu, Meraban dan Cinta Manis.

## Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

## Paragraf 1 Umum

## Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- a. sistem jaringan transportasi darat;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang keterpaduan antarmoda.

## Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Darat

## Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- b. jaringan angkutan sungai dan penyeberangan.
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

## Pasal 11

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- a. jaringan jalan dan jembatan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. ruas Jalan Bts. Kabupaten Sanggau - Bts. Balai Berkuak;
- a. jaringan jalan arteri primer meliputi:
2. ruas Jalan Bts. Balai Berkuak - Aur Kuning;
4. ruas Jalan Sandai - Nanga Tayap; dan
3. ruas Jalan Aur Kuning - Sandai;
5. ruas Jalan Nanga Tayap -Bts. Provinsi Kalimantan Tengah (ke PKN Palangkaraya);
- b. jaringan jalan kolektor primer K2 atau strategis nasional rencana yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan PKN dengan PKW, meliputi:
2. ruas jalan Sungai Kelik - Bts. Kabupaten Kayong Utara (ke Siduk);
1. ruas jalan Nanga Tayap - Sungai Kelik;
3. ruas jalan Ketapang - Bts. Kabupaten Kayong Utara (ke Siduk);
5. ruas jalan DI Panjaitan;
4. ruas jalan Brigjen Katamso; dan
- c. jaringan jalan kolektor primer K2, meliputi:
2. ruas jalan Simpang Dua - Selantak - Merangin - Perawas;
1. ruas jalan Baram - Tanjung Maju - Sp. Tanjung Rambut - Setabu - Mungguk Meranang - Merabu - Bts. Kabupaten Sekadau;
3. ruas jalan Nanga Tayap - Tumbang Titi - Tanjung - Marau;
5. ruas jalan Suprapto;
4. ruas jalan Marau - Sedawak - Sengkuang - Air Upas - Asam Besar - Beriam (Manis Mata) - Paku Juang - Sp. Danau Buntar Sp. Jambi - Sukaramai (Bts. Kalimantan Tengah, ke Sukamara);
6. ruas jalan Sisingamangaraja;
8. ruas Jalan Pawan I;
7. ruas jalan Gajahmada;
9. ruas Jalan W.R. Supratman;
11. ruas Jalan Rahadi Ismail;
10. ruas Jalan A.R. Hakim;
12. ruas jalan Bts. Kota Ketapang (PKW)-Pesaguan; dan
13. ruas jalan Pesaguan - Kendawangan;
- d. jaringan jalan kolektor primer K3, meliputi:
1. ruas jalan Sungai Gantang - Sp. Kelampai - Air Putih - Pinang Sp. Teluk Bayur - Teluk Batu - Belaban - Sp. Jemayas (Marau);

2. ruas jalan Batu Tajam II (Tumbang Titi) - Sungai Melayu - Pelang; dan
- e. jalan lokal primer dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. ruas jalan Nipah Malang -Darussalam -Tembiluk (Pelabuhan Penumpang ke Bangka Belitung).
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- b. terminal angkutan penumpang tipe C yang dapat dikembangkan menjadi tipe B di Kecamatan Sandai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, dan Kendawangan;
- a. terminal angkutan penumpang tipe B di Kota Ketapang yang dapat dikembangkan menjadi tipe A;
- c. terminal angkutan penumpang tipe C yang akan dikembangkan di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Hulu Sungai, Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Marau, Singkup, Sungai Melayu Rayak, Air Upas, Pemahan, Jelai Hulu, dan Manis Mata;
- e. unit pengujian kendaraan bermotor di Kota Ketapang.
- d. jembatan timbang di Kecamatan Matan Hilir Utara dan direncanakan di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tumbang Titi, dan Kendawangan; dan
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jaringan trayek angkutan orang dan barang meliputi:
- a. Ketapang-Batas Kabupaten Kayong Utara;
- c. Ketapang-Sandai-Balai Berkuak-Batas Kabupaten Sanggau;
- b. Perawas (Batas Kabupaten Kayong Utara)-Simpang Dua;
- d. Balai Berkuak-Batas Kabupaten Sekadau;
- f. Ketapang-Hulu Sungai-Batas Kabupaten Melawi;
- e. Ketapang-Nanga Tayap;
- g. Nanga Tayap-Batas Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Tumbang Titi-Manis Mata;
- h. Ketapang-Tumbang Titi;
- j. Ketapang-Manis Mata;
- l. Ketapang-Kendawangan;
- k. Manis Mata-batas Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Kendawangan-Marau;
- (5) Untuk menunjang keterpaduan antarmoda, maka dalam penentuan lokasi terminal angkutan penumpang diupayakan mendekati atau berakses tinggi terhadap prasarana untuk moda transportasi lainnya.

## Pasal 12

- (1) Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas simpul jaringan transportasi sungai dan lintas penyeberangan.
- (2) Simpul jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas simpul jaringan transportasi sungai di DAS Pawan yaitu:
- a. Pelabuhan Sungai Saunan di Mulia Baru Kota Ketapang; dan
- b. Pelabuhan Sungai Sandai di Kota Sandai.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. Ketapang - Manggar (Provinsi Bangka Belitung); dan
- a. lintas penyeberangan antar provinsi yaitu:

2. Ketapang Semarang (Provinsi Jawa Tengah);
- b. lintas penyeberangan antarkabupaten yaitu Ketapang -Pulau Karimata (Kabupaten Kayong Utara).

## Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

## Pasal 13

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- b. stasiun kereta api di Kecamatan Nanga Tayap.
- a. jaringan kereta api umum dengan lintasan Batas Kabupaten Sanggau -Nanga Tayap - Batas Kalimantan Tengah; dan

## Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

## Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- b. alur pelayaran.
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
- (2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- b. pelabuhan pengumpan yang merupakan pelabuhan regional yaitu Pelabuhan Pelang, Kuala Satong, dan Air Hitam.
- a. pelabuhan pengumpul yang merupakan pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan Ketapang dan Kendawangan; dan
- (3) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alur pelayaran:
- b. Pelabuhan Kendawangan -muara Sungai Kendawangan -Selat Karimata;
- a. Pelabuhan Ketapang - muara Sungai Pawan - Selat Karimata;
- c. Pelabuhan Air Hitam - muara Sungai Air Hitam - Laut Jawa;
- e. Pelabuhan Pelang - Selat Karimata.
- d. Pelabuhan Kuala Satong - Selat Karimata; dan
- (4) Terminal khusus untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Manis Mata, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Sandai, Nanga Tayap, Simpang Dua, dan Simpang Hulu.
- (6) Pengembangan sarana prasarana transportasi laut di wilayah Kabupaten Ketapang mendukung kegiatan pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang melintasi Selat Laut Natuna dan Selat Karimata.
- (5) Pengembangan lebih lanjut terminal khusus di Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Rencana Rinci/Detail Tata Ruang.
- (7) Tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.

## Paragraf 5 Sistem Jaringan Transportasi Udara

## Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- b. bandar udara pengumpan yang direncanakan pengembangannya untuk pemindahan Bandar Udara Rahadi Oesman dengan alternatif lokasi di Kecamatan Muara Pawan, Delta Pawan, Matan Hilir Selatan, Benua Kayong, dan Kendawangan; dan
- a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu Bandar Udara Rahadi Oesman di Kota Ketapang;
- c. bandar udara yang dikembangkan untuk melayani penerbangan perintis / khusus berada di Kecamatan Sandai, Simpang Hulu, Simpang Dua, Hulu Sungai, Sungai Melayu Rayak, Jelai Hulu, Singkup, Marau, dan Kecamatan Manis Mata.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat-pesawat TNI AU beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.
- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
- c. ruang udara untuk penerbangan meliputi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan jalur penerbangan yang diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan

Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Paragraf 1 Umum

## Pasal 16

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- e. sistem prasarana dan sarana lainnya.
- d. sistem prasarana dan sarana persampahan; dan

## Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan

## Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik; dan
- c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pembangunan depo bahan bakar minyak dan gas di Kota Ketapang, serta pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Batas Kabupaten Sanggau (dari Pontianak) - Kecamatan Simpang Hulu-Kecamatan Simpang Dua-Kecamatan Sungai LaurKecamatan Sandai-Kecamatan Hulu Sungai-Batas Kalimantan Tengah (ke Palangkaraya)
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Kecamatan Delta Pawan, Kendawangan, Manis Mata, Marau, Tumbang Titi, Nanga Tayap, Sandai, Sungai Laur, dan Simpang Hulu;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat di Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan Muara Pawan;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terdapat di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Sungai Laur, Tumbang Titi, Jelai Hulu, dan Marau;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, terdapat di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Jelai Hulu, Singkup, Manis Mata, Kendawangan, Matan Hilir Selatan, dan Muara Pawan;
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) hybrid solar cell terdapat di Kecamatan Kendawangan;
- f. Pembangkit Listrik Bio Massa dengan cangkang sawit, terdapat di Kecamatan Sandai, Singkup, Air Upas Marau, dan Manis Mata;
- g. Pengembangan Solar Home System (SHS) menyebar di Daerah; dan
- h. Pengembangan listrik biogas menyebar di Daerah.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Gardu induk terdapat di seluruh kecamatan; dan
- b. Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kota Ketapang ke Sukadana dan Nanga Pinoh.

## Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 18

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan mikro digital antar provinsi di Kota Ketapang;
- c. jaringan saluran tetap, yang berpusat di Sentral Telepon Otomat (STO) dan menjangkau daerah dengan kabel udara yang ditopang tiang telepon atau menggunakan kabel bawah tanah;
- b. sistem jaringan serat optik di Kota Ketapang;
- d. jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke perangkat seluler dengan menggunakan sistem frekuensi dan/atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru di setiap kecamatan;
- f. jaringan telekomunikasi khusus meliputi:
- e. jaringan satelit yang dipancarkan dari telepon genggam satelit langsung ke satelit dan ke telepon genggam satelit lainnya tanpa menggunakan BTS;
1. jaringan multimedia terpusat di Kota Ketapang;
3. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan
2. pusat penyebaran masing-masing ibukota kecamatan;
4. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat lainnya;
- h. jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.
- g. jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah kabupaten; dan

## Paragraf 4 Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

## Pasal 19

Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- b. sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten; dan
- a. sistem jaringan prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten;
- c. sistem jaringan prasarana sumber daya air kabupaten.

## Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi WS strategis nasional, WS lintas provinsi, CAT lintas provinsi, dan DIR nasional.
- (3) WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah WS JelaiKendawangan.
- (2) WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah WS Kapuas dan WS Pawan.
- (4) CAT lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAT Palangkaraya-Banjarmasin.
- (5) DIR nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak 6 (enam) DIR dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 21

Sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa DIR provinsi yang berjumlah sebanyak 6 (enam) DIR dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
- b. DI kabupaten;
- a. DIR kabupaten;
- c. sistem pengendalian banjir; dan
- (2) DIR kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) DIR dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. sistem jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku, instalasi pengolahan air minum, dan jaringan perpipaan distribusi.
- (3) DI kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) DI dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- a. normalisasi sungai;
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan pada daerah rawan banjir dengan:
- b. pembangunan kanal pengendali banjir apabila sungai yang ada tidak memungkinkan untuk diperbesar dimensi salurannya;
- d. pembangunan pintu pengatur air;
- c. pembangunan tanggul dan bendungan pengendali;
- e. pengadaan pompa air; dan/atau
- f. pengembangan sistem peringatan dini.
- (5) Intake air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan air minum bersumber dari sungai dan air tanah baik yang berada di kawasan budi daya maupun di kawasan lindung.
- (7) Instalasi pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
- (6) Jaringan perpipaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan untuk mengalirkan air baku dari intake air baku ke instalasi pengolahan air minum.
- (8) Jaringan perpipaan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan dengan sistem pompa dan gravitasi.
- (9) Dalam pengelolaan air tanah harus berbasis pada CAT.

## Paragraf 5

Sistem Prasarana dan Sarana Persampahan

## Pasal 23

Sistem prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:

- b. pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPS berbasis sistem pengurangan, pemanfaatan kembali, pengolahan, dan penggunaan
- a. tempat penampungan sementara (TPS) sampah tersebar pada tempat tertentu yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi pesampahan;

hasil pengolahan ( reduce, reuse, recycle, and recovery atau 4R) ;

- d. Pengaturan lebih lanjut tentang persampahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan sistim pengurugan berlapis bersih ( sanitary landfill ) di Kecamatan Muara Pawan; dan

## Paragraf 6 Sistem Prasarana dan Sarana Lainnya

## Pasal 24

- (1) Sistem prasarana dan sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi pengelolaan limbah serta pengelolaan konservasi tanah dan air tanah.
- (3) Dalam pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sistim pengolahan setempat ( on site ) atau pengolahan terpusat ( off site ) dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (2) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas yang bersumber dari prasarana umum, kegiatan permukiman, perkantoran, industri dan kegiatan ekonomi lainnya.
- (4) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbasis sistem pengurangan, pemanfaatan kembali, pengolahan, dan penggunaan hasil pengolahan ( reduce, reuse, recycle, and recovery atau 4R) dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.
- (6) Pengelolaan konservasi tanah dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan pada kawasan yang di dalamnya telah berlangsung kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
- (5) Dalam penanganan sistem pengelolaan limbah bahan kimia, bahan berbahaya dan beracun akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
- b. rencana pola ruang wilayah kabupaten.
- a. rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP yang terkait dengan wilayah kabupaten; dan
- (2) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (4) Rencana zonasi wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kawasan Lindung

## Paragraf 1 Umum

## Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), terdiri atas:

- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- a. kawasan hutan lindung;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

## Paragraf 2 Kawasan Hutan Lindung

## Pasal 27

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a tersebar di Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Marau, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan, Nanga Tayap, Sandai, Hulu Sungai, Sungai Laur, Simpang Dua, dan Simpang Hulu.
- (3) Di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan hutan desa untuk pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Sebaran dan luasan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan hutan desa untuk pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- b. Hutan desa Tanjung Beulang di Kecamatan Tumbang Titi.
- a. Hutan desa Beringin Rayo di Kecamatan Tumbang Titi; dan

## Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

## Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:
- b. kawasan resapan air.
- a. kawasan bergambut; dan
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan bergambut yang berada di kawasan hutan yang terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Manis Mata, Jelai Hulu, Marau, Sungai Melayu Rayak, Nanga Tayap, Sandai, Simpang Dua, dan Simpang Hulu.

- b. Kawasan bergambut yang berada di luar kawasan hutan yang terdapat di kecamatan Matan Hilir Utara, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, dan Kendawangan.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di kawasan hutan yang terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Marau, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan, Nanga Tayap, Sandai, Hulu Sungai, Sungai Laur, Simpang Dua, dan Simpang Hulu.

## Paragraf 4 Kawasan Perlindungan Setempat

## Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas :
- b. kawasan sempadan sungai;
- a. kawasan sempadan pantai;
- c. kawasan sekitar danau/waduk;
- e. kawasan dengan nilai konservasi tinggi; dan
- d. kawasan kearifan lokal;
- f. ruang terbuka hijau kota.
- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua kayong, Matan Hilir Selatan, dan Kendawangan dengan lebar jalur paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat dengan penetapan batas sempadan pantai berdasarkan fungsi:
- b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
- d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
- c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- e. pengaturan akses publik; dan
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- a. Sempadan Sungai Besar yang terdapat di:
2. WS Pawan, yaitu Sungai Semandang, Matan, Tolak, Pawan, Kayung, Tayap, Laur, Jekah, Keriyau, Kerabai, Biya, dan Sungai Pesaguan;
1. WS Kapuas, yaitu Sungai Mendawak, Labai, Lida, dan Kualan;
3. WS Kendawangan-Jelai, yaitu Sungai Kendawangan, Membuluh, Air Hitam Besar, Berais, Jelai, dan Sungai Kawah; dan
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kecamatan Benua Kayong, Kendawangan, dan Manis Mata.
- b. Sempadan Sungai Kecil yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Kawasan Pelestarian Tanaman Kerbau Jalang di Kecamatan Kendawangan.
- (6) Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (KNKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. KNKT Sungai Tembiluk -Sungai Air Mata di Kecamatan Muara Pawan;
- c. KNKT Gambut Tebal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
- b. KNKT Sungai Tengar -Danau Buaya di kecamatan Matan Hilir Selatan; dan
- (7) Ruang terbuka hijau (RTH) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi seluruh RTH Kota yang ada di kawasan perkotaan Ketapang dan di seluruh ibukota kecamatan yang berada di luar kawasan perkotaan Ketapang.

## Paragraf 5

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

## Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas :
- b. kawasan pantai berhutan bakau;
- a. kawasan cagar alam;
- c. kawasan taman nasional; dan
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa CA Muara Kendawangan.
- d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau di sepanjang wilayah pesisir Daerah.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdapat di seluruh kecamatan dengan sebaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TN Gunung Palung.

## Paragraf 6

## Kawasan Rawan Bencana Alam

## Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas :
2. b.kawasan rawan gelombang pasang; dan
3. a.kawasan rawan tanah longsor;
- c. kawasan rawan banjir : dan
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Hulu Sungai, Sandai, Nanga Tayap, Pebihingan, Sungai Melayu Rayak, Tumbang Titi, Marau, Jelai Hulu, Air Upas, Singkup, dan Kendawangan terutama pada daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan-pegunungan.
6. d.kawasan rawan abrasi.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan dan Kendawangan.

- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di wilayah pesisir dan di sekitar bantaran sungai besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a.
- (5) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, dan Kendawangan.

## Paragraf 7 Kawasan Lindung Geologi

## Pasal 32

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri atas:
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- a. kawasan cagar alam geologi; dan
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kawasan yang memiliki keunikan batuan dan keunikan bentang alam yang terdapat di Kecamatan Kendawangan, Pebihingan, Tumbang Titi, Manismata, Sungai Laur, Simpang Dua, dan Simpang Hulu.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air.
- (4) Penetapan kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 8 Kawasan Lindung Lainnya

## Pasal 33

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, berupa kawasan terumbu karang yang terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan dan Kendawangan.

## Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Paragraf 1 Umum

## Pasal 34

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), terdiri atas:

- b. kawasan peruntukan pertanian;
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;

- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

## Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

## Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
- b. kawasan hutan produksi tetap; dan
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan Simpang Hulu, Sungai Laur, Hulu Sungai, Sandai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Jelai Hulu, Manis Mata, Kendawangan, dan Matan Hilir Selatan.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan selain dari Kecamatan Delta Pawan dan Benua Kayong.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, dan Simpang Hulu.
- (5) Di dalam kawasan hutan produksi terdapat hutan desa, meliputi:
- a. Hutan Desa Laman Satong di Kecamatan Matan Hilir Utara;
- c. Hutan Desa Sungai Besar di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- b. Hutan Desa Sungai Pelang di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- d. Hutan Desa Pematang Gadung di Kecamatan Matan Hilir Selatan; dan
- e. Hutan Desa Sebadak Raya di Kecamatan Nanga Tayap.

## Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian

## Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas :
- b. kawasan pertanian hortikultura;
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
- c. kawasan perkebunan; dan
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- d. kawasan peternakan.
- a. kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh Kecamatan;dan
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- b. kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh Kecamatan;
- a. kawasan perlindungan lahan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh Kecamatan;dan

- b. kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh Kecamatan;
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat diseluruh kecamatan dengan tanaman komoditi unggulan daerah yang terdiri dari kelapa sawit, karet, kelapa, lada, kakao, tebu, kopi dan aren serta komoditi perkebunan lain sesuai dengan agroklimat di Daerah.
- a. ternak besar terdapat di seluruh kecamatan dengan ternak unggulan sapi dan kerbau;
- c. ternak unggas terdapat di seluruh kecamatan dengan ternak unggulan ayam dan itik.
6. b.ternak kecil terdapat di seluruh kecamatan dengan ternak unggulan kambing dan babi; dan

## Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan

## Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri atas : a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua kayong, Matan Hilir Selatan dan Kendawangan.
- b. kawasan peruntukan budi daya perikanan.
- (3) Kawasan peruntukan budi daya perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Manis Mata, Singkup, Air Upas, Marau, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Melayu Rayak, Pemahan, Nanga Tayap, Hulu Sungai, Sandai, Sungai Laur, Simpang Dua dan Simpang Hulu.

## Paragraf 5

## Kawasan Peruntukan Pertambangan

## Pasal 38

- (1) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan bagian RTRWK adalah kawasan yang diperuntukan untuk usaha pertambangan.
- (3) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- (2) Kawasan Peruntukan Pertambangan tersebar di seluruh Kecamatan.
- a. Wilayah Usaha Pertam