Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dipendang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan kebijakan yang ditetapka.n bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kecamstan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang bcJWCnang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul clan adat istiadat setempat yang diakui dan clihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintshan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dia1rui dan dihormati dalaJn sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republilc Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Oesa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, ada(ah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, st.andar pP.)aksanaan, perencanasn, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyclenggaraan pemerint.ahan desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah daJarn desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
4
15. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerint.ah Desa yang membantu Kepala Desa. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
16. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan (Modin dan Ulu-ulu Air).
17. Penjabat Kepala. Oesa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa daJam kwun waktu tertentu.
18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan Penga.ngkat.an dan Pemberhentian Kepala Desa.
19. Penghasilan Tetap Kepala Dcsa dan Perangkat Dess. yang selanjutnya disingkat Pl'KPD adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara t.eratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
BABD IIAKSUD, TUJUAll' D.Alf SA8ARA1'
Balf·a Keaatu Malra~d clan T1Q1UU1
Pual 2
- (1) Pemberian PrKPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah climaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupa.ten Situbondo.
- (2) Pemberian Pl'KPD sebagaimana dimaksud ayat ( 1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.
Bllll·D Kedaa 8uaraD
Pual 3
- (1) Sass.ran Pemberian PfKPD oleh Pemerintah Daerah adalah:
- a. Kepala Desa;
- b. Kcpala Urusan;
- c. Kepala Dusun;
- d. Modin; clan
- e. Ulu-ulu Air.
5
- (2} Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima PTKPD harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (3} Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan tidak berhak menerima Pl'KPD bulan berjalan.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang meninggal dunia, berhenti atau berakhir masa jabatannya masih berhak menerima PTKPD sesuai bulan pada saat mereka meninggal dunia, berhenti atau berakhir masa jabatannya.
BABm
BWRAJII P1'KPD
Pual 4
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh PTKPD setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran P'fKPD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 5 ... J 13. SSKRSTARIS DABRAH KABUPATEII SITUBOIIDO, BBRlTA DABRAH lCABVPATD 8lTUB01'fDO TABUlf M13 110.IIOR I~ ## BABY KE'IUflJAR ·pinBJl-,ORT..,0-P ## Pua17

Penandatangan: Peratu.ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 1 5 r; 'G ?013