PERATURAN BUPATI MA Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENGAWASAN,PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Mengingat :
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN,PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT,
Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017dan dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, perlupengaturan atas pengawasan, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Pengendalian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinatah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut(Lembaran
Menetapkan :
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
M E M U T U S K A N :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.
8. Pemeriksaan regular adalah proses kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk menilai dan meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya.
9. Pemeriksaan khusus adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengungkapkan suatu permasalahan dengan tujuan mencari kebenaran apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pelaksanaan monitoring adalah bagian dari kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu, memeriksa apakah program yang telah berjalan sesuai dengan sasaran atau tujuan.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga / unit pengawasan yang berada dilingkungan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
16. Inspektur adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
17. Inspektur pembantu adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Inspektur.
18. Jabatan Fungsional Pengawasan adalah Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
19. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
20. Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah Pegawai Ngeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh atau Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan atas kegiatan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri PAN 15/2009).
21. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disebut Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah rencana kerja pemeriksaan / pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu 1 tahun.
22. Perjalanan Dinas pengawasan adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (APIP) dalam rangka melaksanakan pemeriksaan/pengawasan, monitoring dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tidak terikat dengan jarak dari tempat kedudukan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Tim Pengawasan,
Pemeriksaan, Monitoring Evaluasi dan Pengendalian serta Satuan biaya perjalanan dinas Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Pengendalian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut ini adalah agar adanya kepastian/ketetapan mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Pengendalian Tim Pengawasan Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian serta Satuan biaya perjalanan dinas Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (2) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program kerja dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember.
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN TIM PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN
BAB IV
Pasal 5
- (1) Susunan Tim Pengawasan terdiri atas :
- a. Eselon II bertindak sebagai Penanggung Jawab;
- b. Eselon III bertindak sebagai Wakil Penanggung jawab;
- c. Eselon III bertindak sebagai Pengendali Teknis;
- d. Ketua Tim ; dan
- e. Anggota Tim.
- (2) Dalam hal tidak ditetapkannya Pengendali Teknis, maka Wakil Penanggung jawab melaksanakan kegiatan bertindak sebagai Pengendali Teknis.
- (3) Tim Pengawasan bekerja
BAB IV
Pasal 6
- (1) Tugas Pokok Tim Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan adalah :
- a. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) :
- 1) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi :
- a) Pengawasan Administrasi Umum :
- (1) Kebijakan;
- (2) Kelembagaan;
- (3) Kepegawaian;
- (4) Keuangan; dan
- (5) Barang/ Asset.
- b) Pengawasan Urusan Pemerintahan :
- (1) Urusan Wajib; dan
- (2) Urusan Pilihan.
- c) Pengawasan Perencanaan dan Penerapan SPM Urusan Wajib :
- (1) Renstra - SKPD;
- (2) Renja - SKPD; dan
- (3) RKA/DPA-SKPD.
- d) Pengawasan Dana Hibah dan Bantuan Sosial.
- 2) Reviu Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD):
- a) Laporan Realisasi Aggaran (LRA);
- b) Neraca;
- c) Laporan Arus Kas; dan
- d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 3) Reviu Kinerja Pemerintah Daerah;
- 4) Pengawasan Tugas Pembantuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- 5) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Desa Kelurahan;
- 6) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Probity Audit).
- b. NON PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (NON PKPT) :
- 1) Pengawasan dengan tujuan tertentu, meliputi:
- a) Pengawasan Pengaduan Masyarakat; dan
- b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lainnya.
- 2) Pengawasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Pengawasan Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPIP) di SKPD;
- 4) Pengawasan Dana Hibah dan Bantuan Sosial;
- 5) Evaluasi/ monitoring, meliputi :
- a) Monitoring dan evaluasi Penerimaan CPNS;
- b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK); dan
- c) Monitoring dan evaluasi penilaian mandiri Reformasi Birokrasi.
- 6) Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan
- 7) Pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
- (2) Penanggungjawab Tim bertugas :
- a) memberikan arah, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan (manajemen pengawasan) mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil Pemeriksaan;
- b) menelaah dan memberikan persetujuan terhadap Program Kerja Pemeriksaan (PKP) beserta seluruh lampirannya yang diajukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah selaku Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan;
- c) menelaah Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang telah dikompilasi dalam Matrik Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan (MRTHP) oleh
Inspektur Pembantu Wilayah selaku Wakil Penanggungjawab;
- d) menelaah dan menandatangani Surat Tugas Pemeriksaan yang telah dilampirkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) beserta seluruh lampirannya;
- e) menelaah dan memberikan persetujuan terhadap Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang diajukan Inspektur Pembantu selaku Wakil Penanggungjawab;
- f) menelaah dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
- g) menelaah dan menandatangani naskah dinas yang diperlukan :
- 1) Surat pemberitahuan pemeriksaan;
- 2) Undangan menghadiri ekspose;
- 3) Surat pengantar penyampaian laporan hasil pemeriksaan; dan
- 4) Lain-lain yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan.
- (3) Wakil Penanggungjawab Tim bertugas :
- a) membantu Inspektur dalam hal :
- 1) Memberikan arah, melakukan pemantauan dan evaluasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil Pemeriksaan;
- 2) Kendali mutu, teknis dan pelaksanaan pemeriksaan; dan
- 3) Tugas-tugas lain sesuai perintah Inspektur.
- b) bersama Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa menyiapkan bahan-bahan, merumuskan, dan menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dokumen lainnya yang diperlukan;
- c) menelaah dan menandatangani Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
- d) menelaah Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang telah dikompilasi dalam Matrik Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan (MRTHP) oleh Ketua Tim;
- e) memimpin diskusi/konsultasi apabila terjadi permasalahan selama proses pemeriksaan berlangsung. Penyelesaian masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- f) mewakili Inspektur selaku Penanggungjawab Pemeriksaan dalam rangka pembicaraan pendahuluan dengan entitas pemeriksaan;
- g) memaraf dan menandatangani Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan(P2HP), dokumen lain yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan;
- h) memaraf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
- i) bertanggungjawab kepada Inspektur selaku Penanggungjawab Pemeriksaan.
Ketua Tim bertugas :
- a) bertanggung jawab terhadap kendali pelaksanaan pemeriksaan;
- b) memberikan penugasan kepada Auditor/P2UPD sesuai Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
- c) menyusun, memaraf dan menandatangani P2HP, dokumen lain yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan;
- d) menyusun dan memaraf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e) menelaah Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang telah dikompilasi dalam Matrik Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan (MRTHP) oleh Ketua Auditor/P2UPD;
- f) memantau dan evaluasi kinerja Auditor/P2UPD;
- g) menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan; dan
- h) bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah selaku Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan.
Anggota Tim bertugas :
- a) melaksanakan pemeriksaan sesuai program kerja pemeriksaan;
- b) menuangkan temuan hasil pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Matrik Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan (MRTHP);
- c) bertanggungjawab terhadap mutu, kecermatan dan ketelitian temuan yang telah dituangkan dalam dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- d) memaraf dan menandatangani Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan(P2HP), dokumen lain yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan;
- e) memaraf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- f) menyimpan, mengamankan dan mendokumentasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan; dan
- g) bertanggungjawab kepada Ketua Tim.
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMANTAUAN
BAB V - PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMANTAUAN
Pasal 7
- (1) Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan pemantauan pada Satuan Kerja Persangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Inspektur Pembantu ## BAB VI
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PENGAWASAN,PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI DANPEMANTAUAN
BAB V - PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMANTAUAN
Pasal 8
- (1) Inspektur, Sekretaris, Irbanwil, Auditor, P2UPD, Kasubbag dan Staf yang melaksanakan tugas pengawasan, pemeriksaan, monitoring, evaluasi pemantauan dan pengendalian sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan hanya diberikan uang perjalanan dinas yang besarannya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Lamanya pengawasan, pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan pemantauan disesuaikan dengan Rencana Program Kerja Pemeriksaan.

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 6

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI TANAH LAUT,


## H.BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 6 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 Januari 2017

## SUSUNAN DAN PENETAPAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PENGAWASAN, PEMERIKSAAN MONITORING, EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

| No. | Kedudukan Dalam Tim | Tujuan | Satuan Biaya / hari (Rp) |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1. | PenanggungJawab / Eselon II | SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten | 300.000,00 |
| 2. | Wakil PenanggungJawab / Dalnis / Eselon III | Tanah Laut | 275.000,00 |
| 3. | Ketua Tim | | 250.000,00 |
| 4. | Anggota Tim a. Golongan IV/ III Eselon IV/ Auditor/P2UPD | | 225.000,00 |
| | b. Golongan III / Staf | | 175.000,00 |

Keterangan :

Biaya transportasi dibayarkan secara riil/ at cost.

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH