PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN Nomor 152 Tahun 2006 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
a
bahwa kendaraan dinas yang terdiri dari kendaraan Perorangan dinas dan kendaraan Operasional Dinas adalah merupakan bagian dari barang milik daerah:
- b. bahwa barang milik daerah jenis kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 yang telah berumur lebih 5 (lima) tahun atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui penghapusan:
Mengingat :
- Cc. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958:
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000:
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tehtang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53): 5
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125): 6
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 teritang Penjualan Kendaraan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1971 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke 9
10. Pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005,
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004:
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah:
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- |. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan,
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, 2
3. Kepala daerah adalah Bupati Pesisir Selatan:
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur Penyelengara Pemerintah Daerah, 4.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan,
- Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara, 6.
- Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran adalah Kendaraan Dinas yang digunakan untuk kelancaran tugas-tugas Perkantoran, 7
- Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Dinas yang penggunaannya khusus untuk Pelayanan Masyarakat, 8
9. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penghapusan pencatatannya dari daftar infentaris barang daerah g r a n F
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual:
11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah pada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang:
12. Kas Dacrah adalah tempat penyimpan uang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah:
BAB B II
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2
- (1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kendraan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) Kepala Daerah bertindak sebagai pemegang kekuasaan kendaraan dinas milik pemerintah
- (3) Bupati selaku pengelola barang daerah sebagimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh:
4. Sekretaris Daerah: a.
5. Bagian Perlengkapan b
6. Kepala unit kerja
7. Pengurus Barang e.
8. Pemegang Barang d.
- (4) Sekretaris Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkrinisasi antar para pejabat atau unsur pembantu pemegang kuasa barang daerah:
10. (S5) Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b sebagai Pembantu Kuasa Barang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah,
- (6) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksu ayat (3) huruf c sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang, berwenang atas tertib administrasi barang daerah dilingkungan unit kerja masing-masing:
- (7) Pemegang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Penyelenggara Pembantu Kuasa barang:
- (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus pemakaian barang dacrah dalam lingkungan unit kerja:
BAB III - PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN DINAS Bagian Pertama
Pasal 3
- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Kendaraan dinas operasional perkantoran
- b. Kendaraan dinas operasional khusus
- (3) Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang telah dijual,dihapus dari daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,setelah harga penjualan kendaraan tersebut dilunasi.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dijual :
- a. Kendaraan operasional perkantoran
- b. Kendaraan operasional khusus seperti truck.ambulance,mobil pemadam kebakaran.alat berat.kendaraan diatas air yagn telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah ada penggantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi kepeluan dinas dapat dihapuskan.
Bagian Kedua
SYARAT-SYARAT PENJUALAN KENDARAAN DINAS
BAB III - PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN DINAS Bagian Pertama
Pasal 4
- (1) Kendaraan perorangan dinas yang diperuntukan pemakaiannya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dijual 1 (satu) buah kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir atau setelah umur kendaraan mencapai 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan digunakan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua beserta Anggota dapat dilelang atau dijual pada yang bersangkutan yang mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (3) Yang dapat membeli kendaraan adalah adalah orang yang memegang kendaraan yang melekat pada jabatannya dan tidak dibolehkan memakai nama orang lain sebagai pembeli.
2. (4 Penghapusan atau penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas perorangan dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
3. (S5) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya 1 (satu) kali kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
HARGAJUAL KENDARAAN DINAS
BAB IV - HARGAJUAL KENDARAAN DINAS
Pasal 5
Harga jual kendaraan dinas dan kendaraan dinas operasional ditentukan sebagai berikut :
- a. Kendaraan yang telah berumur 5 sampai 7 tahun harga jualnya adalah 40 Ya (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- b. Kendaraan yang telah berumur 8 tahun atau lebih harga jualnya 20 Yo (dua puluh persen) dari hargajual umum/pasaran yang berlaku.
PEMINDAHTANGANAN
BAB V - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 6
- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa penghapusan/penjualan kendaraan dinas yang bernilai lebih Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diajukan oleh Kepala Daerah.
BAB V - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 7
Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000.,(lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
PENYETORAN
BAB VI - PENYETORAN
Pasal 8
- (!) Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan yang dijual tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani.
- (2) Pembayaran harga pembelian kendaraan dilakukan dengan mencicil, selama 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pendapatan dari penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang dihapus'/dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah oleh si pembeli kendaraan tersebut melalui Kantor Pendapatan Daerah.
BAB VI - PENYETORAN
Pasal 9
Selama kendaraan perorangan dinas milik daerah yang dijual kepada Pegawai Negeri/Pejabat-pejabat Negara bukan Pegawai Negeri dengan cara termaksud dalam pasal 8 (delapan) diatas belum dibayar lunas, maka berlaku ketentuanketentuan sebagai berikut :
- a. Pemerintah masih tetap menjadi pemilik kendaraan tersebut.
- b. Kendaraan tersebut tetap dipergunakan oleh pegawai yang bersangkutan untuk keperluan dinas, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pegawai yagn bersangkutan kecuali untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan.
- c. Pegawai yang bersangkutan dilarang menjual,memindahtangankan, menvewakan,menggadaikan atau meminjamkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.
BAB VI - PENYETORAN
Pasal 10
Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 8 dan pasal 9 terscbut diatas,dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas milik daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 11
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pedoman Penghapusan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Peraturan Bupati ini tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada tanggal : 11 Desember 2006

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN dto NASRUL ABIT

Penetapan: Diundangkan di : Pairian Pada tanggal : 11 Desember 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto Drs.H.ADRIL NIP. 010087271 BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR : 19

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 20 TAHUN 2006

Penandatangan: ## TENTANG DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA « BUPATI PESISIR SELATAN ' bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C, maka perlu ditetapkan Nilai Pasar Bahan Galian - Menimbang : a. Golongan C:

Penandatangan: - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati: Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958: - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), 2 - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 3 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 4 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah: 5 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom: 7 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 8. tentang Pajak Daerah : 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Ol Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C: ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN TARIF PAJAK BAHAN ## Menetapkan : GALIAN GOLONGAN C ## Pasal 1 - Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan 4 - Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan b.

Penandatangan: - Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan. - Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah Pesisir Selatan. e. - 29 Pejabat yang berwenang adalah Pegawai yang diberi tugas tentang Pajak Daerah sesuai Perundang-undangan yang berlaku. - Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. £ - Dinas Koperasi.Pertambangan,Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Pertambangan, Perindusrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan. h. - Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Pesisir Selatan. 0 - i. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah. 2. Exploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya. k. 3. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. j 4. Peningkatan mutu adalah proses pengolahan Bahan Galian Golongan C sehingga mutu dan nilai jualnya meningkat. 5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Perundang-undangan Perpajakan Daerah. n. 6. . Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan m. Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Komngsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yagn sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya. 7. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Perhitungan dan Pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. o. 8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang. p 9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran Pajak kc Kas Daerah. r. 10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat yang untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 9 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. s. - t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumiah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. - Y. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD,SKPKB,SKPDLB,SKPDKBT,Surat Ketetapan Pajakpajak Daerah Nihil atau terhadap Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. - u. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak 'atas banding terhadap surat -surat keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. - w. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. - y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak daerah yang nilai pajaknya nol atau nihil. - x. Penyidik Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari surat mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ## Pasal 2 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas pengambilan atau Permakaiaan Bahan Galian Golongan C. ## Pasal 3 Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan exploitasi / penambangan, pemakaian atau pengolahan Bahan Galian Golongan C. ## Pasal 4 Subjek Pajak adalah perseorangan atau badan yang melakukan usaha exploitasi / penambangan,pemakaian dan peningkatan mutu Bahan Galian Golongan C. ## Pasal 5 Yang bcrtangguuy jawab atas pembayaran Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah : - -Untuk badan hukum adalah pengurus atau kuasanya. - -Pemilik pertambangan atau pemilik pengolahan,kuasanya atau ahli warisnya. - -Para pemakai ## Pasal 6 Nilai pasar Bahan Galian Golongan C yang dikenakan Pajak Galian Golongan C sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Peraturan Daerah No.01 Tahun 2002 meliputi : | l. | Batu Kali | 27.500,- | /M3 | |-----------------------------------|-------------|------------|-------| | 2. Batu Gunung | Rp. Rp. | 27.500,- | /M3 | | 3. Batu Pecah Tangan 5-7 | Rp. | 30.000,- | /M3 | | 4. Batu Pecah Tangan 3-4 | Rp. | 35.000,- | /M3 | | 5. Batu Pecah Tangan 2-3 | Rp. | 40.000,- | /M3 | | 6. Batu Pecah Tangan 1-2 | Rp. | 55.500,- | /M3 | | 7. Abu Batu / Filler | Rp. | 30.000.- | /M3 | | 8. Batu Pecah Mesin (Spilit34) | Rp. | 60.000.- | /M3 | | 9. Batu Pecah Mesin (Spilit2-3) | Rp. | 60.000,- | /M3 | | 10 Batu Pecah Mesin (Spilit 1-2) | Rp. | 60.000,- | /M3 | | 11 Batu Pecah Mesin (Spilit1'2-1) | Rp. | 60.000.- | /M3 | | 12 Kerckel Cor | Rp. | 25.000,- | /M3 | | 13 Pasir Pasangan | Rp. | 17.500,- | /M3 | | 14 Kerekel Timbunan (Sirtu) | Rp. | 15.000.- | /M3 | 190 | 15 | Kerekel Timbunan Laut | Rp. | 10.000,- | /M3 | |------|------------------------------|-------|------------|-------| | 16 | Pasir Urug/Pasir Laut | Rp. | 12.500,- | /M3 | | 17 | Tanah Cadas/Timbunan Pilihan | Rp. | 12.500,- | /M3 | | 18 | Tanah Urug | Rp. | 10.000,- | /M3 | | 19 | Batu Bata | Rp. | 100,- | /bh | | 20 | Hoolow Brik | Rp. | 150,- | /bh | ## Pasal 7 ## Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perda Nomor 01 Tahun 2002 sebagai berikut : | Il. | Batu Kali | Rp. | M3 | |-----------------------------------|-------------|-----------------|------| | 2. Batu Gunung | Rp. | 5.500,- 5.000.- | /M3 | | 3. Batu Pecah Tangan 5-7 | Rp. | 6.000,- | /M3 | | 4. Batu Pecah Tangan 3-44 | Rp. | 7.000,- | M3 | | 5. Batu Pecah Tangan 2-3 | Rp. | 8.000,- | /M3 | | 6. Batu Pecah Tangan 1-2 | Rp. | 11.000.- | /M3 | | 7. Abu Batu / Filler / | Rp. | 6.000,- | /M3 | | 8. Batu Pecah Mesin (Spilit 3-4) | Rp. | 12.000,- | /M3 | | 9. Batu Pecah Mesin (Spilit2-3) | Rp. | 12.000,- | /M3 | | 10 BatuPecah Mesin (Spilit 1-2) | Rp. | 12.000,- | /M3 | | 11 Batu Pecah Mesin (Spilit1/2-1) | Rp. | 12.000.- | /M3 | | 12 Kerekel Cor | Rp. | 5.000.- | /M3 | | 13 Pasir Pasangan | Rp. | 3.500,- | /M3 | | 14 Kerekel Timbunan (Sirtu) | Rp. | 3.000.- | /M3 | | 15 Kerekel Timbunan Laut | Rp. | 2.000.- | /M3 | | 16 Pasir Urug/Pasir Laut | Rp. | 2.500,- | /M3 | | 17 Tanah Cadas/Timbunan Pilihan | Rp. | 2.500,- | IM3 | | 18 Tanah Urug | Rp. | 2.000,- | /M3 | | 19 Batu Bata | Rp. | 20.- | bh | | 20 Hoolow Brik | Rp. | 150,- | 'bh | - . ## Pasal 8 Pengambilan Bahan Galian Golongan C oleh perusahaan yang dipakai langsung untuk kebutuhan perusahaan tersebut dasar perhitungan Pajak tetap sama mempedomani pasal 6 dan 7 Peraturan ini. ## Pasal 9 Hasil pemungutan Pajak Galian Golongan C disetorkan ke Kas Daerah. ## Pasal 10

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada tanggal :15 Desember 2006

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN dto NASRUL ABIT

Penetapan: Diundangkan di : Painan Pada tanggal : 18 Desember 2006

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto DrsH.ADRIL NIP. 010087271 BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR :20