PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 2004 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PER (berlaku 28 Agustus 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Tahun 1945 dan perubahannya;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang- ...
Menetapkan
:
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Wakil Walikota.
5. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota.
6. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan etika prilaku sebagai acuan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
BAB II - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 2
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih
BAB II - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 3
- (1) Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
BAB II - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 4
- (1) Anggota DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (3) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (4) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa.
BAB II - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 5
Tatacara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB II - SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 6
Masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
PEMBENTUKAN FRAKSI
BAB III - PEMBENTUKAN FRAKSI
Pasal 7
- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelompokan anggota DPRD
BAB III - PEMBENTUKAN FRAKSI
Pasal 8
- (1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya lima orang untuk setiap Fraksi.
- (2) Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau dapat membentuk Fraksi Gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya lima orang.
- (3) Apabila di DPRD tidak terdapat partai politik yang memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik yang memperoleh kursi dengan jumlah anggota terbanyak pertama dapat membentuk Fraksi.
- (4) Apabila di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sama, partai politik yang bersangkutan masing-masing dapat membentuk Fraksi.
- (5) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (6) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi, dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
PIMPINAN DPRD
BAB IV - PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9
Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas :
- a. seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua untuk DPRD Provinsi yang jumlah anggotanya lebih dari 45 orang; dan
- b. seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua untuk DPRD Provinsi yang jumlah anggotanya tidak lebih dari 45 orang.
- (2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (4) Hasil pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh berasal dari Fraksi yang sama kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB IV - PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10
- (1) Selama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum dipilih, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, menyusun rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan memproses pemilihan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Apabila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Apabila partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Sementara, Sekretaris DPRD menetapkan seorang yang tertua dan termuda usianya dari partai politik yang bersangkutan.
BAB IV - PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11
- (1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
BAB IV - PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12
- (1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.
BAB IV - PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13
- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila anggota DPRD yang hadir belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan, dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah seluruh anggota DPRD.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
BAB IV - PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14
- (1) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah unsur Pimpinan DPRD, ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan Ketua DPRD dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Apabila pada urutan terakhir calon Pimpinan DPRD terdapat perolehan suara yang sama sehingga melebihi jumlah calon Wakil Ketua DPRD yang diperlukan, calon Pimpinan DPRD pada urutan terakhir yang memperoleh suara sama dilakukan pemilihan ulang, calon yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD sesuai jumlah Wakil Ketua DPRD.
- (4) Calon Pimpinan DPRD terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan oleh Gubernur atas nama Presiden untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Pimpinan DPRD Provinsi dan dengan Keputusan Gubernur untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji, yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (7) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.
BAB IV - PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 15
Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD;
- d. melanggar kode etik
BAB IV - PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 16
- (1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD.
BAB IV - PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 17
- (1) Keputusan DPRD Provinsi tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk peresmian pemberhentiannya.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan oleh Gubernur atas nama Presiden untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Pimpinan DPRD Provinsi, dan dengan Keputusan Gubernur untuk Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
BAB IV - PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 18
- (1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipilih dari dua orang calon yang diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
Pemilihan ...
-14 -
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (3) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD.
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
BAB V - FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 19
DPRD mempunyai fungsi :
- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- (4) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB V - FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 20
DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kabupaten/Kota;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- g. tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undangundang.
- (2) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 21
DPRD mempunyai hak :
- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 22
- (1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan
PENJELASAN
Pembukaan
lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
- a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
- b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah.
##
PENJELASAN
Pasal 23
- (1) Kepala Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis