PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 6 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN DESA PATENG, DESA BOBO JIKO, DESA ULO, DESA KURIPASAI DAN DESA BUKU MAADU DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku 21 September 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Desa Pateng, Desa Bobo Jiko, Desa Ulo, Desa Kuripasai dan Desa Buku Maadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Desa Pateng, Desa Bobo Jiko, Desa Ulo, Desa Kuripasai dan Desa Buku Maadu perlu dimekarkan;
- b. bahwa dengan memperhatikan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, kondisi sosial budaya, potensi desa, dan batas desa serta sarana prasarana yang tersedia dan pertimbangan lainnya, maka perlu dibentuk Desa Pateng, Desa Bobo Jiko, Desa Ulo, Desa Kuripasai dan Desa Buku Maadu di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa dengan pembentukan desa-desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Desa Pateng, Desa Bobo Jiko, Desa Ulo, Desa Kuripasai dan Desa Buku Maadu di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
Mengingat : 1.
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undangundang (Lembaran Nagara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. 11.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
MENETAPKAN
:
MEMUTUSKAN :
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN DESA PATENG, DESA BOBO JIKO, DESA ULO, DESA KURIPASAI DAN DESA BUKU MAADU DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA
Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 2
Desa dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua Pembentukan
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Pateng, Desa Bobo Jiko, Desa Ulo, Desa Kuripasai, dan Desa Buku Maadu di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
Bagian Kesatu Mekanisme
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 4
Mekanisme pembentukan desa adalah
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 5
Desa Pateng berasal dari sebagian wilayah Desa Payo yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 6
Desa Bobo Jiko berasal dari sebagian wilayah Desa Bobo yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 7
Desa Ulo berasal dari sebagian wilayah Desa Buku Bualawa yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 8
Desa Kuripasai berasal dari sebagian wilayah Desa Akediri yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 9
Desa Buku Maadu berasal dari sebagian wilayah Desa Buku Bualawa yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
Bagian Ketiga Batas Desa
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 10
- (1) Pembentukan Desa Pateng berasal dari sebagian wilayah Desa Payo (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Idamdehe
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Payo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bobo Jiko
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pateng, maka sebagian wilayah Desa Payo (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 11
- (1) Pembentukan Desa Bobo Jiko berasal dari sebagian wilayah Desa Bobo (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Idamdehe
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Saria
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pateng
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bobo
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bobo Jiko, maka sebagian wilayah Desa Bobo (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 12
- (1) Pembentukan Desa Ulo berasal dari sebagian wilayah Desa Buku Bualawa(Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tauro
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tataleka
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Lindung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buku Bualawa
- (2) Dengan dibentuknya Desa Ulo, maka sebagian wilayah Desa Buku Bualawa (Desa induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 13
- (1) Pembentukan Desa Kuripasai berasal dari sebagian wilayah Desa Akediri (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Akelamo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Akediri
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Kuripasai
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Akelamo
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kuripasai, maka sebagian wilayah Desa Akediri (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 14
- (1) Pembentukan Desa Buku Maadu berasal dari sebagian wilayah Desa Buku Bualawa (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tauro
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tataleka
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Lindung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pesisir Pantai
- (2) Dengan dibentuknya Desa Buku Maadu, maka sebagian wilayah Desa Buku Bualawa (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
LUAS DESA PEMEKARAN
BAB IV - LUAS DESA PEMEKARAN
Pasal 15
- (1) Luas wilayah Desa Pateng sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah 252 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Pateng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 16

- (1) Luas wilayah Desa Bobo Jiko sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah 241 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Bobo Jiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 2 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 17

- (1) Luas wilayah Desa Ulo sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah 391 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Ulo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 3 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 18

- (1) Luas wilayah Desa Kuripasai sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah 160 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Kuripasai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 4 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

- (1) Luas wilayah Desa Buku Maadu sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah 61 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Buku Maadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 5 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## JUMLAH PENDUDUK

## Pasal 20

Jumlah penduduk Desa Pateng sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebanyak 764 Jiwa atau 184 Kepala Keluarga

## Pasal 21

Jumlah penduduk Desa Bobo Jiko sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebanyak 418 Jiwa atau 100 Kepala Keluarga

## Pasal 22

Jumlah penduduk Desa Ulo sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah sebanyak 297 Jiwa atau 76 Kepala Keluarga

## Pasal 23

Jumlah penduduk Desa Kuripasai sebagaimana dimaksud 8 adalah sebanyak 716 Jiwa atau 178 Kepala Keluarga

## Pasal 24

Jumlah penduduk Desa Buku Maadu sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah sebanyak 433 Jiwa atau 101 Kepala Keluarga

## BAB VI KEWENANGAN

Pasal 25

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas pembantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Mengelola Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan Desa;

## Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dibentuk organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. (2). Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Induk dan/atau Desa yang baru dibentuk, maka barang milik dan/atau potensi kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemerintah Desa yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah DesaDesa masing-masing.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan/atau Keputusan/Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo 21 September 2012

pada tanggal

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum | |
| Sekretaris DPRD | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Diundangkan di Jailolo pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dr. Ir. ABJAN SOFYAN, M.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 47 SERI E

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PATENG DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA PATENG

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG :

PEMBENTUKAN DESA BOBO JIKO DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA BOBO JIKO

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA ULO DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA ULO

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG :

PEMBENTUKAN DESA KURIPASAI DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA KURIPASAI

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 5 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BUKU MAADU DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA BUKU MAADU

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA