PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 18/2016 Tahun 2016 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 28 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 6 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kota Malang 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 10);
Menetapkan
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula sebesar Rp. 1.842.131.271.129,55 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua milIar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah koma lima puluh lima sen) bertambah sebesar Rp. 132.356.290.897,40 (seratus tiga puluh dua milIar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat puluh sen) sehingga menjadi Rp. 1.974.487.562.026,95 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat milIar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu dua puluh enam rupiah koma sembilan puluh lima sen) dengan rincian, sebagai berikut :
| Pendapatan: a. Semula b. Bertambah | | 1.810.269.759.705,03 (74.871.096.855,48) | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 | 1.735.398.662.849,55 |
| Belanja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rp. | 1.842.131.271.129,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Semula | | 132.356.290.897,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Bertambah | Rp. | | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 | Rp. 1.974.487.562.026,95 |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) | Rp. (239.088.899.177,40) |
| Pembiayaan: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Penerimaan: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Semula | | 99.111.511.424,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Bertambah | Rp. | 217.727.387.752,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 | Rp. 316.838.899.177,40 |
| b. Pengeluaran: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Semula | | 67.250.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Bertambah | | 10.500.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| | | | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 | 255.585.750.377,67 |
| | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| | Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Pengeluaran setelah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 | 77.750.000.000,00 |
| | | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pasal 2
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 28 Oktober 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 28 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

IDRUS

. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019