PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; - b. bahwadengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu diganti; ·.,,1 1 1. (berlaku 4 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR ? TAHUN 2012
TENT ANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- b. bahwadengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu diganti; ·.,,1 1
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Palma (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966); 9.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 10.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 1 1.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlind ungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid up (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 12.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 13.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 1'¥µn 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); 14.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 15.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 16.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin tahan Daerah Provinsi dan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 17.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859); 18.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 19.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ten tang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan · -----Tr--~1~ n,..,,,. ... ,..,l-, ,:,t,:,11 nih~v~r ~f'n&lt;iiri Oleh 20.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 4 Tahun 2009 ten tang Peru bahan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
Dengan Persetuju an Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud pengan
1. Daerah adalah Kata Tomohon.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kata Tomohon.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kata Tomohon.
6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang ... .. · '1
- mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Official- Assessment adalah sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh pejabat pajak.
9. Self- Assessment adalah sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- ii. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), cotage dan melati.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/food court, toko roti/bakery, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
16. Hiburan adalah semua jenis tontqnfl.Il, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungu t bayaran.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hi bu ran. ·
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat semen tara.
23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah --1~ L-----l------... 1 ... --..., +----1...
pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau · permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
3. 2?. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
33. Pajak yang teru tang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek: pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3. 4'i. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat T8g\hp-n Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II JENIS PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
J enis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Pajak Hotel;
- c. Pajak Hiburan;
- b. Pajak Restoran;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- g. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Parkir;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 3
- (1) Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
,.,.,
1
- a. hotel;
- c. losmen;
- b. motel;
- d. gubug pariwisata;
- f. pesanggrahan;
- e. wisma pariwisata;
- g. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
1. Cotage;
- h. rumah penginapan;
- j. Melati.
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah;
- (5) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis,
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 4
- ( 1) Subjek pajak Hotel adalah Orang 'Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
Bagian Kedua
Dasar Pengen aan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 5
Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
Pasa l 6
Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), dan rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 6
Be saran pokok pajak hotel yang teru tang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5./
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 7
Be saran pokok pajak hotel yang teru tang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5./
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 8
- (1) Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Hotel.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mencantumkan Pajak Hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel '
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 9
- ( 1) Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat teru tangnya pajak hotel terjadi pad a saat dilakukan pembayaran dan/ atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel a tau pada saat disampaikan SPTPD.
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek P~jak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 10
- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tern pat lain.
- a. restoran;
- (4) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- b. rumah makan;
- c. kafetaria;
- e. warung;
- d. kantin;
- f. depot;
- g. bar;
- h. pujasera/food court;
- j. jasa boga/katering.
- i. toko roti/bakery; dan
- (5) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan~
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 11
- ( 1) Su bjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.
Bagian Kedua . Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghft.ungan Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 12
Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 13
Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 14
Besaran pokok pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 15
···,·,
1
- (1) Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 16
- (1) Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat teru tangnya pajak restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/ atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat disampaikan SPTPD./
BABV PAJAK HIBURAN
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasa l 17
- ( 1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (3) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- (2) Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- a. tontonan film;
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana;
- d. pameran;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- e. diskotik, karaoke dan klab malam;
- g. permainan billyard, golf dan bowling;
1. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- j. pertandingan olahraga.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 18
1··
11
,
- ( 1) Su bjek pajak hi bu ran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
Bagian Ked ua
Dasar Pengenaan , Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 19
- ( 1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) termasuk potongan harga dan tiket curna-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 20
Tarif pajak untuk hi bu ran sebagai beriku t :
- a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh) persen;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- d. kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. pameran seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- g. pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, dan property ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. diskotik, karaoke dewasa, kelab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- i. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. permainan billyard, golf dan bowling ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. pacuan kuda dan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
1. panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
0. karaoke keluarga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen); ···1 ,
- p. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 21
Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 22
- ( 1) Wajib Pajak Hiburan wajib mencantumkan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Hiburan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hiburan tidak mencantumkan Pajak Hiburan dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hiburan.
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasa l 23
- ( 1) Masa pajak hiburan sebagai berikut: . . .. . ...
- b. pajak hiburan (yang bersifat insidentil) ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Saat terutangnya pajak hiburan terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/ atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau pada saat disampaikan SPTPD.
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 24
- ( 1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melipu ti :
- (2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- a. reklame pa pan/ billboard/ videotron / megatron /LED/ SignN et
- b. reklame kain;
- dan sejenisnya;
- c. reklame melekat, stiker;
- e. reklame berjalan, termasuk pada 'kendaraan;
- d. reklame selebaran;
- f. reklame udara;
- h. reklame suara;
- g. reklame apung;
- i. reklame film/ slide, dan
- (4) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:
- j. reklame peragaan.
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan keten tuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi terse but,
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupemerintah daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 25
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (3) Dalarn hal reklarne diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklarne adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalarn hal Reklarne diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklarne.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan , Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 26
- ( 1) Dasar pengenaan Pajak Reklarne adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalarn hal Reklarne diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 27
Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 28
- ( 1) Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagairhana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6).
- (2) Apabila
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 29
- (1) Masa pajak reklame sebagai berikut:
- b. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan j angka waktu pen yelenggaraan.
- a. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 1 (satu) bulan kalender
- (2) Saat terutangnya pajak reklame terjadi pada saat diselenggarakan reklame atau melakukan pemasangan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 30
- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (4) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (5) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerin tah / pemerin tah provinsi / pemerin tah daerah dan ternpat-tempat ibadah;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait.
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 31
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik
Bagian Kedua Dasar Pengenaan , Tar if da n Car a Pengh itungan Pajak
Pasa l 32
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual tenaga Listrik.
- a. dalam hal tenaga listrik berasa., dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: '
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain:
2. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).,,P
1. Oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen);
- a. penggunaan tenaga listrik . oleh instansi pemerin tah / pemerin tah provinsi / pemerin tah daerah dan tempat-tempat ibadah;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait . ·
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
·
- ( 1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 33
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain:
2. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).,,P
1. Oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen);
- a. penggunaan tenaga listrik . oleh instansi pemerin tah / pemerin tah provinsi / pemerin tah daerah dan tempat-tempat ibadah;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait . ·
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
·
- ( 1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual tenaga Listrik.
- a. dalam hal tenaga listrik bera~~ 1ctari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan. sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain:
2. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) . .f7
1. Oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen);
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 34
Be saran pokok Pajak Penerangan J alan yang teru tang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
'
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 35
- (1) Masa pajak penerangan jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak penerangan jalan pada saat digunakan tenaga listrik atau pada saat disampaikan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 36
- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di Iuartbadan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- (2) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerin tah / Pemerin tah Provinsi / Pemerin tah Daerah;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dan
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 37
- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tern pat parkir. p
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 38
- ( 1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, vallet dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima j asa par kir.
- (4) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dengan
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 39
Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :
- b. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- a. penyelenggara tempat parkir yan'g1 memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- c. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- d. penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jurnlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 40
Besaran pokok Pajak Parkir yang teru tang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 9. /
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 41
- (1) Masa pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:
- b. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetapprogresif, vallet dan khusus, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang menggunakan karcis porporasi dan penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- a. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, progresif, vallet dan khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan 1 (satu) bulan kalender;
- (2) Saat teru tangnya pajak parkir pada saat dilakukan pembayaran dan/ atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi a tau bad an yang menyelenggarakan tempat parkir atau pada saat disampaikan SPTPD.
Bagian Kesatu , Nama, Objek dan Subjek Pajak
I
1··,1
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 42
- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah :
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b. pengambilan, dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 43
- ( 1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.~
Bagian Kedua Dasar Pengenaan , Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 44
- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- a. jenis sumber air;
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- b. lokasi sumber air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- e. kualitas air;
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 45
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 46
Besaran pokok pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 47
- ( 1) Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak air tanah pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.
BABX PAJAK SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 48
- ( 1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan sarang burung wallet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (4) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 49
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan , Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 50
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah N ilai J ual Sarang Bu rung W alet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dihi tung
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 52
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 53
- ( 1) Masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak sarang burung walet pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau pada saat disampaikan SPTPD.p
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB XI - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 54
- ( 1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam , dan Batuandipungut pajak atas kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : (2)
1. Asbes;
2. Batu Tulis;
3. Batu Setengah Permata;
4. Batu Kapur;
5. Batu Apung;
6. Batu Permata;
7. Bentonit;
8. Dolomit;
9. Feldspar;
10. Garam Batu;
11. Grafit;
12. Granit/ Andesit;
13. Gips;
14. Kalsif;
15. Kaolin;
16. Leusit;
17. Magnesif;
18. Mika;
19. Marmer;
20. Nitrat;
21. Opsiden;
22.
Oker;
23. Pasir dan kerikil;
24. Pasir kuarsa;
25. Perlit;
26. Phosphate;
27. Talk;
28. Tanah serap (Fullers Earth) ;
29. Tanah diatome;
30. Tanah liat;
31. Tawas (Alum) ;
32. Tras;
33. Yarosif;
34. Zeolit;
35. Bazal;
36. Traktit; dan
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB XI - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 55
Dikecualikan dari
objek
Pajak
Mineral
Bukan
Logam dan
1
···1
1
- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon dan penanaman pita air/ gas;
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB XI - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 56
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan , Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB XI - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 57
- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. ·
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah Kota Tomohon.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume/Tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB XI - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 58
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
BAB XI - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 59
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.p.
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
BAB XI - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 60
- ( 1) Masa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya pajak Mineral Bukan Logam ' dan Batuan pada saat dilakukan pengambilan dan/ atau pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau pada saat disampaikan SKPD.
BAB XI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 61
Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah.
Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 62
- ( 1) Setiap Wajib Pajak kecuali Wajib Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk guna diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan pada saat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyampaikan data.
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 63
- ( 1) Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan data kepada Kepala Daerah atau pejabat, kecuali Wajib Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Penyampaian data kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Jangka waktu penyampaian data sebagaimana
bersifat insidentil;
- c. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil.
- b. pajak parkir bagi penyelenggaraan tempat parkir yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang bersifat insidentil;
- (5) Penyampaian data untuk Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan,
- (7) Penyampaian data untuk Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemasangan reklame.
- (6) Penyampaian data untuk Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 64
- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan dasar bagi Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan SKPD untuk jenis pajak yang
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 65
- ( 1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 66
- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 67
- ·mana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri (2) SPTPD sebagai . al bill berporporasi atau dengan laporan penju .an, akan sebagai bukti dokumen lain yang dipersam
- pen~ual~-ak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (3) .lenis paJ d' · d · · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter in an.
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- c. Pajak Hiburan;
- e. Pajak Parkir;
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- f. Pajak Sarang Burung Walet;
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 68
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal :
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegunull.
1. jika
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 69
- (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPQKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Ketiga Sura t Tagihan Pajak
Pasa l 70
- ( 1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ····1 1
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.
Bagian Keempat Tata Cara Pemba yaran dan Penagihan
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 71
- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan sebagai berikut :
- b. pajak air tanah ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak;
- a. pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
- c. pajak reklame sebagai berikut:
'1'"'\.o...-- ...
1. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame terbatas ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak; ? n~l~l..r rPlrlarntP 1,nt1,l, ,.'3 1,... ... ,...,.,...-- ... --\_.,...,\_, -
3. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.
1. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
- d. pajak hiburan sebagai berikut :
2. pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidentil ditetapkan 1 (satu) hari kerja pada saat berakhirnya masa pajak;
1. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap, progresif,vallet dan khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak;
- e. pajak parkir sebagai berikut :
2. bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap, progresif,vallet dan khusus yang tidak menggunakan mesin parkir atau menggunakan karcis porporasi ditetapkan 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- g. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- f. pajak sarang burung walet ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka wJ1.k1tu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 72
- (1) Pajak yang terutang
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 73
- ( 1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
- c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 1tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
- b. Dasar hukum penagihan pajak;
- d. Perintah untuk membayar pajak.
- c. Besarnya utang pajak;
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 74
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu:
- b. SKPDKB;
- a. SKPD;
- c. SKPDKBT;
- e. SKPDN.
- d. SKPDLB, dan
- (2) Ke beratandiajukansecaratertulisdalambahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal suratsebagaimana dimaksud pada ~v~t 11 \ lrPf"&gt;H&gt;H ;;1,,... u,,...;;h o,...;,...1~ ...l,...-,... ... ---··-:··'-'--·-
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat atau tanda pengmrnan Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
3. ( 5) Ke beratan yang tidak me men uhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Pasa l 75
- ( 1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 76
···,·1
1
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada PengadilanPajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 77
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh nPr~Pn) rlari i,,,...,ll"l h ""''"'1"1 , h.o.-.ri--... -1 .. --, ... ~--
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 78
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hi tung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat :
- (2) Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud, kecual! 'jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- f. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 79
- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Apabila Wajib Pajak mernpunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.n 1
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 80
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh apabila : 1·, ... ·.· --
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mernpunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XII - Bagian Kesatu .ndaftaran , Pendataan
Pasal 81
- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan,Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
;·,1
1
&amp;" PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB XV - &amp;" PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 82
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XV - &amp;" PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 83
- ( 1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang teru tang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secarajabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
~ INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XVI - ~ INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 84
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XVII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 85
- ' (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui 'a'ltau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- b. pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis 1------1-;\_, ·
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang dimin ta.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 86
- ( 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan! dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \_\_\_ ,.\_...,. \_\_ !.£...-1
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 87
- ( 1.) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 88
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat teru tangnya pajak atau berakhirnya 'Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangku tan.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 89
- ( 1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat ( 1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2)
- Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. (3)
- Tun tu tan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangku t kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Waiib (4) n ... : ________________ 1-,\_ -
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 90
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 90 ayat ( 1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak terutang yang belum dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak tetap harus dibayar oleh wajib pajak dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah yang bersangkutan sesuai dengan jenis objek pajaknya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru ## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP '
t·
•1
I
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 92
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 93
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 16 Tahun 2005 beserta peru bahannyaPeraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kata Tomohon Tahun 2009 Nomor 7)
- b. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 15 Tahun 2005 beserta peru bahannyaPeraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kata Tomohon Tahun 2009 Nomor 2)
- c. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 11 Tahun 2005 beserta peru bahannya Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kata Tomohon Tahun 2009 Nomor 9)
- d. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Penganbilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 Nomor ll ~-
- e. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2005 beserta perubahannya Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2009 Nomor 8)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94
. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dae rah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.1/i ~ ## PARAF KOORDINASI Inspektur Kota

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kabag Adm. Hukum dan HAM Asisten Administrasi Um urn Kadis PPKAD

Penetapan: Ditetapkan di Tomohon padatanggal 14 Maret 2012

Penandatangan: Plt. WALIKOTA TOMOHON WAKIL WALIKOTA, . / ID 1 it kMAN

Penetapan: Diundangkan di Tomohon pada tanggal 1 r:; lfart&gt; t 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19630815 198803 1 019 LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR 7
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR TAHUN 2012
## TENT ANG PAJAK DAERAH
## I. UMUM
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 2
Pajak .Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang teru tang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Selain daripada itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum. Bahwa selama ini pemungutan beberapa jenis pajak daerah antara lain Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel,Pajak Reklame dan Pajak Galian Golongan C yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kata Tomohon didasarkan padal'eraturan Daerah Kata Tomohon Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kata Tornohon't'Nomor 8 Tahun 2009tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 2 Tahun 2009tentang Pajak Hotel, dan Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 9 Tahun 2009Tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Penganbilan Bahan Galian Golongan C,yang penetapannya didasarkan pada UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ten tang Pajak Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan beberapa jenis Pajak Daerah, yakni Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan .sesuai dengan kpm:::1mn11~nn"" Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kata Tomohon yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sa.rang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta dalam rangka penyesuaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pajak daerah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Daerah dimaksud dalam Peraturan Daerah. ## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 2
Pasa13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Huruf a Huruf b Huruf c Huruf d Huruf e Huruf f Huruf g Huruf h Ayat (5) Cukup jelas. Huruf a Huruf b Huruf c Huruf d Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan fasilitas olahraga dan Hiburan antara lain tenis, golf, swimming pool, fitness centre, karaoke, pub, bar, diskotik, yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) adalah rumah kos dalam satu lokasi maupun beberapa lokasi yang terpisah yang dimiliki oleh satu pemilik yang sama dalam satu keluarga. Cukup jelas. Cukup jelas. Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan