Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2010 tentang PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (berlaku 16 Desember 2010)
Pembukaan
Mengingat :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 17 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Menimbang : a. bahwa partisipasi merupakan hak masyarakat yang menjadi salah satu ciri negara hukum yang demokratis dan menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih;
- b. bahwa pembangunan daerah merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakat secara setara dan berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Dearah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat baik secara individual maupun berkelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan Daerah.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas pokok secara teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun rencana dan anggaran daerah.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan prioritas dengan meperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Pembangunan Daerah adalah pemaanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Penganggaran adalah suatu proses penyusunan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam
- pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, keadilan, dan efesiensi anggaran.
13. Pagu indikatif adalah batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
14. Pagu anggaran defenitif adalah pagu anggaran yang dialokasikan pada setiap Desa dan Kelurahan.
15. Pagu anggaran konsultatif adalah pagu anggaran sementara yang direncanakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan.
16. Musrenbang Desa dan Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan (Stakeholder) Desa dan Kelurahan untuk mengatasi permasalahan atau pihak yang terkena dampak untuk menyepakati rencana kegiatan tahun berikutnya.
17. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa dan Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa dan Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana kerja SKPD pada tahun berikutnya.
18. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan (Stakeholder) Kabupaten untuk mematangkan rangcangan RKPD Kabupaten ## BAB II AZAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Azas-azas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, meliputi :
- a. Transparansi.
- b. Partisipatif.
- c. Akuntabilitas.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan koordinasi antar Pelaku Pembangunan.
- b. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan.
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik
- e. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pembangunan pemerintahan sebagai tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah daerah.
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJP-D
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disingkat RPJM-D
- c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat Renstra - SKPD
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disingkat RKPD
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat Renja - SKPD
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
- (1) RPJPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD wajib meminta masukan dari berbagai kelompok kepentingan melalui forum konsultasi publik atau musrenbang.
- (3) Konsultasi publik atau musrenbang rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.
- (4) RPJPD yang telah dilakukan konsultasi publik atau musrenbang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
- (1) RPJMD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP-D, dan
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6
- (1) Renstra-SKPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM-D.
- (2) Rancangan Renstra-SKPD yang telah dibuat disampaikan kepada Bappeda untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD.
- (3) Renstra-SKPD yang telah dilakukan konsultasi publik atau musrenbang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7
- (1) RKPD merupakan dokumen pembangunan daerah yang berlaku selama 1 (Satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM-D.
- (2) RKPD memuat rencana kerja Pemerintah Daerah yang pendanaannya mempertimbangkan kemampuan daerah baik bersumber dari APBD maupun sumber lain.
- (3) Penyusunan RKPD disiapkan oleh Bappeda.
- (4) Penyempurnaan RKPD dilaksanakan melalui Musrenbang.
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8
- (1) Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk priode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD.
- (2) Renja-SKPD memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun melalui partisipasi masyarakat.
- (3) Renja-SKPD dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- (4) Renja-SKPD dibuat oleh Kepala SKPD dengan
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9
Musyawarah perencanaan tahunan meliputi :
- a. Musrenbang Desa dan Kelurahan.
- b. Musrenbang Kecamatan.
- c. Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD.
- d. Musrenbang Kabupaten.
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10
- (1) Musrenbang desa dan kelurahan menghasilkan prioritas usulan masyarakat yang dianggarkan melalui pagu defenitif desa baik dari APBD maupun Non APBD.
- (2) Besaran pagu defenitif ditetapkan oleh Bupati setiap tahun.
- (3) Peserta musrenbang desa dan Kelurahan memilih 5 (lima) orang masyarakat yang akan menjadi delegasi dalam musrenbang Kecamatan .
- (4) Prioritas usulan masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dihasilkan melalui musyawarah mufakat dengan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan pembangunan.
- (5) Pokok-pokok kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Musrenbang desa dan kelurahan difasilitasi oleh Bappeda, yang dilaksanakan di Desa dan kelurahan, paling lambat bulan Maret.
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11
- (1) Musrenbang Kecamatan menghasilkan prioritas usulan masyarakat yang dianggarkan melalui pagu konsultatif baik dari APBD maupun Non APBD.
- (2) Musrenbang Kecamatan memilih 2 (dua) orang masyarakat yang akan menjadi delegasi dalam musrembang Kabupaten.
- (3) Prioritas usulan masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dihasilkan melalui musyawarah mufakat dengan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan pembangunan.
- (4) Pokok-pokok kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Musrenbang Kecamatan difasilitasi oleh Bappeda, yang dilaksanakan di Kecamatan paling lambat bulan April.
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12
- (1) Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD menghasilkan Renja-SKPD dengan
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 13
- (1) Musrenbang Kabupaten menghasilkan prioritas program/kegiatan pembangunan daerah tahun berikutnya.
- (2) Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh SKPD, DPRD, Camat, Kepala Desa dan Lurah, Organisasi profesi, Organisasi Masyarakat/Kepemudaan, LSM dan Delegasi Musrenbang Kecamatan.
- (3) Musrenbang Kabupaten difasilitasi oleh Bappeda yang dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
- (4) Prioritas program / kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihasilkan melalui musyawarah mufakat dengan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan pembangunan.
- (5) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Kedua Prosedur Penganggaran Daerah
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Proses penganggaran pembangunan daerah, menghasilkan :
- (2) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, disingkat KUA/PPAS
- (3) Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, disingkat RKA-SKPD.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat APBD
- (5) Penjabaran APBD; dan
- (6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, disingkat DPA-SKPD.
- (7) Proses penganggaran daerah dilaksanakan setelah proses perencanaan selesai.
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15
- (1) KUA/PPAS merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk priode 1 (Satu) tahun, yang disusun
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16
- (1) RKA-SKPD disusun oleh setiap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan berpedoman pada surat ederan Bupati mengenai Pedoman penyusunan RKA- SPKD.
- (2) RKA-SKPD merupakan dokumen yang dipergunakan oleh PPKD dan TAPD untuk menyusun Rancangan APBD.
- (3) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17
- (1) APBD merupakan perwujudan pengeolaan keuangan Daerah untuk masa 1 (Satu) tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 januari sampai tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RAPBD berpedoman pada program dan kegiatan yang termuat di dalam dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Sebelum RAPBD diserahkan Bupati kepada DPRD, TAPD terlebih dahulu dapat melakukan konsultasi publik.
Bagian Ketiga APBD Perubahan
BAB III - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 18
- (1) Pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUA/PPAS perubahan APBD kepada DPRD, paling lambat minggu pertama bulan agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Sebelum Pemerintah Daerah menyampikan rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD kepada DPRD, terlebih dahulu dapat dilakukan konsultasi antara TPAD dengan delegasi musrenbang.
- (3) Hasil konsultasi TAPD dengan delegasi musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD.

## Pasal 19

- (1) Pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tatacara sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Ranperda tentang APBD Perubahan memuat kegiatan-kegiatan pembangunan yang mengalami perubahan.
- (3) Pengajuan Ranperda APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan september.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah hanya dapat merealisasikan rencana perubahan APBD yang mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Apabila rencana perubahan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah Daerah menjalankan APBD pokok tahun berjalan.

## BAB IV PAGU INDIKATIF

## Pasal 21

- (1) Pagu indikatif terdiri dari pagu defenitif desa dan kelurahan serta pagu konsultatif kecamatan.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pagu defenitif desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam merumuskan program / kegiatan pada musrenbang Musrenbang desa dan kelurahan.
- (4) Pagu konsultatif kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam merumuskan program / kegiatan pada Musrenbang Kecamatan.

## BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

## Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pembangunan oleh Pemerintahan Daerah dan BUMD.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan melalui sumbangan pemikiran, ide, gagasan, tenaga dan/atau dana.

- (3) Tahapan partisipasi masyarakat meliputi perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik.

## Pasal 23

Pemerintah daerah dan DPRD wajib melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses :

- a. Penyusunan dan perumusan perencanaan daerah mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan serta Kabupaten
- b. Penyusunan dan perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- c. Pembahasan dan penetapan APBD serta Perda yang sifatnya strategis.

## Pasal 24

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok dapat berinisiatif membiayai seluruh atau sebagian anggaran kegiatan pembangunan di daerah secara swadaya.
- (2) Pembiayaan pembangunan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampikan kepada unsur Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Pembiayaan pembangunan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk anggaran maupun berupa barang dan/atau harta tidak bergerak.

## Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara pemerintahan daerah.
- (4) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

## Pasal 26

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan tata ruang daerah, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

## PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH

## Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak mengakses informasi dari badan publik dalam rangka berpartisipasi mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan/atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada badan publik yang berkaitan dengan :
- a. Tidak disetujuinya proses partisipasi masyarakat.
- b. Tidak diberinya kesempatan berpartisipasi.
- c. Tidak adanya tanggapan terhadap usulan dan /atau pendapat yang disampaikan kepada badan publik.
- d. Tidak adanya ruang partisipasi masyarakat.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat tanggapan dari badan publik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, maka pemohon keberatan dapat melaporkannya kepada pimpinan DPRD.

## BAB VII PENGENDALIAN DAN

## EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

## Pasal 29

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan untuk menjamin konsistensi antara rencana dan realisasinya.
- (2) Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh setiap kepala SKPD.

## Pasal 30

- (1) Setiap kepala SKPD yang akan mengajukan proposal/usulan kegiatan ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau ke pihak lain, terlebih dahulu mengkoordinasikannya dengan TAPD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai pemberitahuan.
- (3) Koordinasi dengan TAPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penciptaan keselarasan antara kegiatan SKPD dengan RPJMD.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 16 Desember 2010

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Cap/Ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 16 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 17