PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 12 Tahun 2006 tentang PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN BAR DAN JASA BOGA BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN Ml!!LAWI TAHUN2006 PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAW NOMOR I2 TAHUN 2006 TENTANG PERLZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan fasilitas latan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan kelas restoran, yang an dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 1
cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Kewajiban
inan Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Bar dalam menjalankan usahanya berkewajiban tuk
- memberi perlindungan kepada pengunjung;
- b. mencegah penggunaan usaha untuk perjudian, penyalahgunaan Narkoba, Anti Psycotropika dan Zat Adiktif (NAPA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
- c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama (tiga) bulan;
- d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai denagn peraturan perundang-undangan yang berlakau;
- f. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Bar berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat () huruf b pasal ini.
Pasal I5
am menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) buruf a Peraturan Daerah ini, pimpinan usaha bertanggung jawab kepada;
- Pencegahan penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa dan penjualan minuman keras hanya dilakukan secara eceran yang diminum di lingkungan tempat usaha
- b. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
- c. Menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselaratan um um.
tan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat ( fbdan e pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
la waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat lruf c Peratruran Daerah ini melampaui 3 (tiga) bulan, maka Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan dapat melepaskan tanggung jawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk lesaiannya.
ran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini lah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun tak wim pelaporan.
Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam eputusan Bupati.
pinan Restoran, Rumah Makan dan Bar wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk yelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukkan terbatas, siaran video di dalam unan sendiri, penggunaan antenna parabola untuk penyiaran TV dalam bangunan sendiri.
tuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini akan diatur dalam eputusan Bupati.
Pasal I9
Restoran, Rumah Makan dan Bar menetapkan peraturan yang berlaku di dalam lingkungan ya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang­ yang berlaku.
USAHA JASA BOGA
Bagian Pertama
Pengusahaan
Jasa Boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah lasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya.
Bagian Kedua
Perizinan
menjalankan kegiatan Usaha Jasa Boga harus memiliki lzin Usaha yang diberikan oleh Bupati pejabat yang ditunjuk.
lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali setiap tahunnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk lzin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap
ediaan jasa lainnya di lingkungan Usaha Jasa Boga yang tidak menjadi bagian dari Lzin Usaha, diselenggarakan atas dasar lzin Usaha tersendiri sesuai peraturan perundang­undangan yang ku,
Bagian Ketiga
Tata Cara dan Syarat­syarat Permohonan lzin Usaha
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 2
Bagi Keer pat
Kewajiban
nan Usaha Jasa Boga dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk : Memberikan jaminan makanan dan minuman sesuai dengan standart kesehatan terhadap kesehatan pesanan;
Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pemeliharaan sanitasi dan keschatan lingkungan Usaha Jasa Boga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Paat 26
Dalam memberikan jaminan keschatan scbagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Usaha Jasa Boga bertanggung jawab atas :
- Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan Usaha Jasa Doga;
· Kandungan unsur makanan yang memenuhi ketentuan kesechatan;
k
Kelaikan tcknis alat perlengkapan Usaha Jasa Boga untuk menjamin kepentingan dari keselamatan umum.
ersyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (I) lini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
poran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e Peraturan Daerah ini adalah poran Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari hir tahun Tak wim pelaporan.
ntuk dan isi penyampaian Laporan sebagimana dimaksud ayat (I) Pasal ini ditetapkan dengan eputusan Bupati. ·
PEMINDAHAN USAHA
indahan atas pemilikan Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga wajib dilaporkan secara ulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
am hal terjadi perubahan nama dan atau lokasi usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa a. harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan lokasi Restoran, Rumah Makan, Bar dar Boga diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru
PENCABUTAN IZIN
Paal 29
dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut:
idak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini untuk gusahan restoran, rumah makan, dan bar, dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimna dimaksud am Pasal 25 Peraturan Daerah ini untuk pengusaha jasa boga;
erbukti melakukan tindakan pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
abutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 29 Peraturan Daerah ini setelah berikan peringatan scbanyak 33 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama I S (lima belas) hari kerja;
jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama I 5 (lima belas) hari kerja;
terhitung I5 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.
berian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk.
BA VIL
PEMBATALAN IZIN
Pasat 3l
in Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:
Pengusaha tidak meneruskan usahanya;
Pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar;
Dipindahtangankan oleh pemegang lzin Usaha tanpa lzin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftark:an ulang izin usaha;
Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimasud dalam Pasa 27 ayat (I) Peraturan Daerah n;
Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
Als hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
Pemyataan .•
tidal berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal mr tax pertu putusan pengadilan terlebih dahulu
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
mbinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau penjabat yang itunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait upati atau penjabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu epada pimpinan usaha.
alam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petgas dapat lakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap yaratannya.
ntuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan ibaca oleh umum
BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN
rizinan bagi penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) uai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
lam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di dang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
am menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan utu karyawan secara terus menerus.
KETENTUAN PIDANA
Paa 34
elanggaran terhadap ketentuan Pasal IO dan 22 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana ngan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (D) pasal ini adalah pelanggaran
BAB XIE
PENYIDJKAN
jabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimak sud dalam dang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melks l togas penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud try.at()pl ii berwenag
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai rang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidk pidana;
3. c, meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan mempakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungiawabkan.
12. ) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
KETENTUAN PENUTUP
gan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan gan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. "
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 4
saha restoran, rumah makan dan bar meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum epaaa tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian di dalam gunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
yelenggaraan hiburan atau kesenian dimak sud pada ayat (I) yang mendatangkan artis, baik dari lam negeri maupun dari luar negeri, harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang herlaku.
Bagian Kedua
Pengaturan Usaha
Paragraf l
Penggolongan Usaha Restoran
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 5
t pelayanan restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas restoran
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 6
toran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas restoran
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 8
rumah makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu rumah , sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Usaha Bar
Pasad 9
bar meliputi penyediaan jasa pelayanan berbagai minuman kepada tamu bar, sesuai dengan aratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Perizinan
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 10
menjalank.an kegiatan usaha Restoran, Rumah Makan, dan Bar harus memiliki izin usaha yang oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal IH
lrin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini berlaku sapanjang Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali etiap tahunnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
lzin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 12
iaan jasa lainnya di lingkungan restoran, rumah makan dan bar yang tidak menjadi bagian dari Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar lzin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundangyang berlaku.
Bagian Keempat
Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan lzin Usaha
cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Kewajiban
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 14
inan Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Bar dalam menjalankan usahanya berkewajiban tuk
- memberi perlindungan kepada pengunjung;
- b. mencegah penggunaan usaha untuk perjudian, penyalahgunaan Narkoba, Anti Psycotropika dan Zat Adiktif (NAPA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
- c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama (tiga) bulan;
- d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai denagn peraturan perundang-undangan yang berlakau;
- f. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Bar berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat () huruf b pasal ini.
Pasal I5
am menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) buruf a Peraturan Daerah ini, pimpinan usaha bertanggung jawab kepada;
- Pencegahan penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa dan penjualan minuman keras hanya dilakukan secara eceran yang diminum di lingkungan tempat usaha
- b. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
- c. Menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselaratan um um.
tan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat ( fbdan e pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 16
la waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat lruf c Peratruran Daerah ini melampaui 3 (tiga) bulan, maka Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan dapat melepaskan tanggung jawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk lesaiannya.
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 17
ran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini lah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun tak wim pelaporan.
Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam eputusan Bupati.
pinan Restoran, Rumah Makan dan Bar wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk yelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukkan terbatas, siaran video di dalam unan sendiri, penggunaan antenna parabola untuk penyiaran TV dalam bangunan sendiri.
tuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini akan diatur dalam eputusan Bupati.
Pasal I9
Restoran, Rumah Makan dan Bar menetapkan peraturan yang berlaku di dalam lingkungan ya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang­ yang berlaku.
USAHA JASA BOGA
Bagian Pertama
Pengusahaan
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 20
Jasa Boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah lasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya.
Bagian Kedua
Perizinan
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 21
menjalankan kegiatan Usaha Jasa Boga harus memiliki lzin Usaha yang diberikan oleh Bupati pejabat yang ditunjuk.
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 22
lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali setiap tahunnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk lzin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 23
ediaan jasa lainnya di lingkungan Usaha Jasa Boga yang tidak menjadi bagian dari Lzin Usaha, diselenggarakan atas dasar lzin Usaha tersendiri sesuai peraturan perundang­undangan yang ku,
Bagian Ketiga
Tata Cara dan Syarat­syarat Permohonan lzin Usaha
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 24
ca d syarat­syarat mengajukan permohonan lzin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2L Deerh ini ditetapk.a lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
Bagi Keer pat
Kewajiban
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 25
nan Usaha Jasa Boga dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk : Memberikan jaminan makanan dan minuman sesuai dengan standart kesehatan terhadap kesehatan pesanan;
Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pemeliharaan sanitasi dan keschatan lingkungan Usaha Jasa Boga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Paat 26
Dalam memberikan jaminan keschatan scbagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Usaha Jasa Boga bertanggung jawab atas :
- Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan Usaha Jasa Doga;
· Kandungan unsur makanan yang memenuhi ketentuan kesechatan;
k
Kelaikan tcknis alat perlengkapan Usaha Jasa Boga untuk menjamin kepentingan dari keselamatan umum.
ersyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (I) lini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 27
poran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e Peraturan Daerah ini adalah poran Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari hir tahun Tak wim pelaporan.
ntuk dan isi penyampaian Laporan sebagimana dimaksud ayat (I) Pasal ini ditetapkan dengan eputusan Bupati. ·
PEMINDAHAN USAHA
BAB VI - PEMINDAHAN USAHA
Pasal 28
indahan atas pemilikan Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga wajib dilaporkan secara ulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
am hal terjadi perubahan nama dan atau lokasi usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa a. harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan lokasi Restoran, Rumah Makan, Bar dar Boga diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru
PENCABUTAN IZIN
Paal 29
dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut:
idak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini untuk gusahan restoran, rumah makan, dan bar, dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimna dimaksud am Pasal 25 Peraturan Daerah ini untuk pengusaha jasa boga;
erbukti melakukan tindakan pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
BAB VIL - PENCABUTAN IZIN
Pasal 29
abutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 29 Peraturan Daerah ini setelah berikan peringatan scbanyak 33 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
BAB VIL - PENCABUTAN IZIN
Pasal 30
abutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 29 Peraturan Daerah ini setelah berikan peringatan scbanyak 33 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama I S (lima belas) hari kerja;
jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama I 5 (lima belas) hari kerja;
terhitung I5 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.
berian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk.
BA VIL
PEMBATALAN IZIN
Pasat 3l
in Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:
Pengusaha tidak meneruskan usahanya;
Pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar;
Dipindahtangankan oleh pemegang lzin Usaha tanpa lzin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftark:an ulang izin usaha;
Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimasud dalam Pasa 27 ayat (I) Peraturan Daerah n;
Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
Als hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
Pemyataan .•
tidal berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal mr tax pertu putusan pengadilan terlebih dahulu
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 32
mbinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau penjabat yang itunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait upati atau penjabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu epada pimpinan usaha.
alam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petgas dapat lakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap yaratannya.
ntuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan ibaca oleh umum
BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 33
rizinan bagi penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) uai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
lam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di dang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
am menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan utu karyawan secara terus menerus.
KETENTUAN PIDANA
Paa 34
elanggaran terhadap ketentuan Pasal IO dan 22 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana ngan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (D) pasal ini adalah pelanggaran
BAB XIE
PENYIDJKAN
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
jabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimak sud dalam dang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melks l togas penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud try.at()pl ii berwenag
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai rang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidk pidana;
3. c, meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan mempakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungiawabkan.
12. ) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
gan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan gan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. "
yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
I
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya iap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
'
Ditetpkan di Nanga Pinoh pada tanggal, 27 Joni 2006
di Nanga Pinoh tanggal 29 ktL 2006
·""I""Ev.
MARTIN LUTHER.D
IBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR 20
'
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 1 2 TAHUN 2006
## TENTANG
## PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA
## MUM
rdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noror Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 tentang ewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya izinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga menjadi kewenangan Pemerintah bupaten/Kota.
ntuk melaksanakan kewenangan tersebutperlu diatur dalam suatu Peraturan daerah
## ASAL DEMI PASAL
| asal l | Cukup jelas. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| asal 2 | Cukupjelas, |
| asal 3 ayat(1) | Cukup jelas. |
| ayat (2) | Koperasi yang dapat menyelenggarakan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga adalah Koperasi Primer B yang dinyatakan dengan surat keterangan dari instansi yang membidangi koperasi, di dalam akte pendirian koperasi tujuan koperasi, usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga harus dicantumkan secara jelas disamping usaha lainnya. |
| asal 4 | Cukup jelas. |
| asal 5 ayat(1) ayat (2) | Cukup jelas. Piagam bertanda sendok garpu berwama emas biasa disebut dengan Talam Kencana, piagam sendok garpu berwamna perak disebut Talam Selaka dan piagam sendok garpu berwamna perunggu disebut Talam Gangsa. |
| asal 6 asal 7 | Cukup jelas. Cukup jelas. |
| asal 8 | Cukup jelas. |
| asal 9 | Cukup jelas. |
| asal 11 | Cukup jelas. |
| asal 10 | Cukup jelas. |
| asal 12 | Cukup jelas. |
| asal 13 | Cukup jelas. |
| asal I5 (1) | Cukupjelas Huruf a penjualan dan penyerahan minuman keras hanya |
| asal 14 ayat | boleh dilakukan pada usaha bar dan usaha restoran yang telah mendapat golongan kelas. |
| asal 16 asal 17 | Cukup jelas. Cukup jelas. |
| asal 18 | jelas. |
| | Cukup |
| asal 19 asal 20 | Cukup jelas. Cukup jelas. |
| asal 21 | Cukup jelas. |
| asal | |
| 22 | Cukup jelas. |
| asal 23 | Cukup jelas |
| asal 24 | Cukupjelas. |
|
PENJELASAN
Pasal 25
Pasal 26 Pasal 27 | Cukup jelas. Cukupjelas. Cukup jelas. | |------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pasal 28 Pasal 29 | Cukup jelas. Cukup | | | jelas. | | Pasal 30 ayat (D | Huruf a yang dimaksud pengusaha tidak meneruskan usahanya yaitu apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga tidak ada kegiatannya. | | ayat (2) | Cukup jelas. | | Pasal 31 | Cukup jelas. | | Pasal 32 | Cukup jelas. | | Pasal 33 | Cukup jelas. | | {Pasal 34 | Cukup jelas. | | Pasal 35 | Cukup jelas. | | Paas! 36 | Cukup jelas. | | Pasal 37 | Cukupjelas. | | Pasal 38 | Cukupjelas. | AHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 24