PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 41 Tahun 2016 tentang POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa pola tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan Rumah Sakit saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hun.if a, maka dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan, perlu menyusun kembali Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Nomor 61 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK. 02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 970/ MenKes/SK/X/2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan, Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
Menetapkan
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Togas dan Fungsi Rumah Sak.it Umum Daerah Dr Soegiri Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 53).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Pola Tata Kelola adalah peraturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, Komite Medik dan Staf Medik Rumah Sakit beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak masing-masing.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. Soegiri adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan.
6. Direktur adalah dokter yang diangkat Bupati untuk menjabat posisi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dalam hal yang bersangkutan tidak ada, maka pengertian ini juga meliputi orang-orang yang akan ditunjuk oleh Bupati untuk bertindak dalam jabatan tersebut untuk sementara waktu.
7. Dewan Pengawas adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh Bupati untuk membina dan mengawasi RSUD Dr. Soegiri, baik teknis maupun keuangan.
8. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medik di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya dan merupakan organisasi non struktural serta wadah perwakilan staf medik di RSUD Dr. Soegiri.
9. Subkomite adalah kelompok kerja dibawah Komite Medik yang dibentuk untuk menanggulangi masalah keprofesian medis tertentu.
10. Kelompok Staf Medik adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional di RSUD Dr. Soegiri.
11. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang telah terikat perjanjian dengan Rumah Sakit maupun yang ditetapkan ## BAB II
PRINSIP POLA TATA KELOLA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal RSUD Dr. Soegiri yang didalamnya memuat :
- a. stuktur organisasi;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
- d. pengelompokan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsi sebagai berikut :
- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. resposibilitas;dan
- d. independen.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mengambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mengambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mengambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pengelompokan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengena1 sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- {1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkembangkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD Dr. Soegiri agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sis tern pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat sesuai dengan peraturan perundang~undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan clan prinsip bisnis yang sehat.
BAB III
POLA TATA KELOLA KORPORASI (CORPORATE BY LAWS)
Bagian Kesatu ldentitas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- ( 1) RSUD Dr. Soegiri adalah Rumah Sakit Um urn Milik Pemerintah Daerah, berkedudukan di Jl. Kusuma Bangsa Nomor 7 Lamongan, Telp. 0322- 321718 dan faksimili: 0322-322582.
- (2) RSUD Dr. Soegiri merupakan Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Visi RSUD Dr. Soegiri adalah "Tenvujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri sebagai pilihan utama pelayanan kesehatan dan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan".
Paragraf 2 Misi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- ( 1) Misi RSUD Dr. Soegiri adalah :
- a. meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit;
- b. meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sumber daya Rumah Sakit baik medis, paramedis maupun non medis;
- c. meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit baik medis maupun non medis.
- (2) Misi RSUD Dr. Soegiri akan direview secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.
- {3) RSUD Dr. Soegiri mengumumkan misi Rumah Sakit ke publik.
Paragraf 3
Nilai-Nilai
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Nilai-nilai yang disepakati RSUD Dr. Soegiri adalah :
- a. profesionalisme dalam tugas kedinasan;
- b. bekerja dalam kemitraan dan kebersamaan (teamwork);
- c. disiplin kerja yang tinggi.
Paragraf 4 Motto
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Motto RSUD Dr. Soegiri adalah : "Senyum, Salam, Sapa, Sentuh dan Do'akan Semoga Lekas Sembuh".
Bagian Ketiga Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
RSUD Dr. Soegiri merupakan salah satu perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Keempat Tujuan, Tugas dan Fungsi
Paragraf 1 Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Tujuan RSUD Dr. Soegiri adalah melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat melalui peningkatan kesehatan perorangan, meliputi upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.
- (2) Tujuan RSUD Dr. Soegiri-BLUD adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan, meliputi upaya penyembuhan dan rehabilitasi, peningkatan derajat kesehatan serta upaya pencegahan penyakit kepada masyarakat untuk mewujudkan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Paragraf 2 Togas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
RSUD Dr. Soegiri mempunya1 tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
RSUD Dr. Soegiri mempunyai fungsi :
- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. pengelolaan administrasi dan keuangan;
- h. pengelolaan administrasi dan keuangan;
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Pemerintah Daerah
Paragraf 1 Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Bupati adalah pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD Dr. Soegiri.
Paragraf 2 Kewajiban
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Bupati memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan kepada Rumah Sakit dengan memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- b. menjaga agar tujuan pendirian Rumah Sakit tetap terlaksana dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi negara dan daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- c. memiliki mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola.
- d. memiliki mekanisme penilaian kinerja Rumah Sakit dan penilaian kinerja masing-masing Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola.
- e. memiliki mekanisme untuk mengesahkan RSB, RBA dan Laporan pertanggungjawaban, dengan tepat waktu.
- f. memiliki mekanisme baku dan transparan menyangkut pemberian persetujuan atas semua kegiatan Rumah Sakit yang memerlukan persetujuan Bupati.
Paragraf 3 Hak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Bupati memiliki hak sebagai berikut :
- a. melaksanaan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas dan/ atau Pejabat Pengelola.
- b. memperoleh informasi material mengenai Rumah Sakit secara tepat waktu dan teratur.
Paragraf 4
Wewenang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Bupati memiliki wewenang sebagai berikut :
- a. mengangkat dan memberhentikan :
1. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit;
2. Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural;
3. Tim Penilai dalam rangka menilai usulan penetapan atau pencabutan PPK-BLUD dan penilaian kinerja Rumah Sakit.
- b. menetapkan atau mencabut status PPK - BLUD pada Rumah Sakit;
- c. menetapkan Struktur Organisasi Tata Kelola RSUD Dr. Soegiri;
- d. melakukan evaluasi kinerja dari Pejabat Pengelola Rumah Sakit paling sedikit setahun sekali;
- e. menetapkan tarif layanan Rumah Sakit;
- f. menyetujui investasi jangka panjang;
- g. menyetujui alas modal (capitaij Rumah Sakit;
- h. menerima dan menindaklanjuti laporan tentang program mutu dan keselamatan pasien, keuangan dan Standar Pelayanan Minimal secara berkala setiap tribulan;
1. menetapkan remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit;
- J. menyetujui pemindahtanganan barang milik Rumah Sakit selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- k. menetapkan penghapusan barang milik Rumah Sakit yang masuk kriteria : tidak berada dalam penguasaan Rumah Sakit, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. menetapkan penghapusan piutang Rumah Sakit secara mutlak dan bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- m. mengalihgunakan tanah dan bangunan yang tidak digunakan Rumah Sakit untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit;
- n. mengesahkan Visi dan Misi Rumah Sakit dan mengumumkan ke publik;
- o. mendelegasikan kepada Dewan Pengawas untuk mereview Visi dan Misi Rumah Sakit;
- p. mendelegasikan kepada Direktur RSUD Dr. Soegiri untuk :
1. menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
2. menyetujui Rencana Strategis Rumah Sak.it;
3. menyetujui strategi Rumah Sakit dan program yang terkait dengan pendidikan para profesional kesehatan serta penelitian, selanjutnya memberikan pengawasan terhadap mutu program;
4. menyetujui rencana Rumah Sakit untuk mutu dan keselamatan pasien;
5. menyetujui kebijakan dan prosedur tentang tata kelola.
- q. mendelegasikan persetujuan RBA Rumah Sakit kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
BABIV
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu Pembentukan Dewan Pengawas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Dewan pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang sesuai dengan besaran pendapatan dan/ atau nilai aset RSUD Dr. Soegiri.
- (3) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang ketua untuk memimpin kegiatan Dewan Pengawas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun hingga ditetapkan ketua berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua di tengah suatu masa kepengurusan, maka Bupati mengangkat salah satu anggota Dewan Pengawas sebagai ketua untuk sisa masa jabatan hingga ditetapkannya ketua berikutnya.
- (5) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
Bagian Kedua Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Dewan Pengawas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLVD;
- c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh manajemen BLUD; dan
- f. memonitor tindak lanjut evaluasi dan penilaian kinerja BLUD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Dewan Pengawas berhak memperoleh akses atas informasi tentang Rumah Sakit secara tepat waktu dan lengkap.
- (2) Dewan Pengawas berhak memiliki Sekretaris Dewan Pengawas yang dapat menjalankan fungsi kesekretariatan secara memadai.
- (3) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Rumah Sakit dan secara jelas dimuat dalam Rencana Be bas dan Anggaran (RBA) Rum ah Saki t.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk :
- a. melihat buku-buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Rumah Sakit;
- b. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dan Pejabat Pengelola atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Rumah Saki!;
- c. meminta pejabat pengelola atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- d. menghindari rapat pejabat pengelola dan memberikan pandangan› pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- e. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pejabat Pengelola dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
##
PENJELASAN
Pasal 21
- {l) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang berkewajiban untuk : - a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas; - b. bersama anggota memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara setiap rapat Dewan Pengawas yang tidak diatur dalam Tata Kelola ini atau dalarn Peraturan Rumah Sakit; - c. bekerja sama dengan Direktur untuk menangani berbagai hal mendesak; - d. melaporkan setiap tugas yang telah ditetapkan kepada Bupati. - (2) Anggota berkewajiban untuk : - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya; - b. mewakili ketua dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan; - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas. ## Bagian Ketiga Keanggotaan Dewan Pengawas
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur: - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLVD; - b. pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. - (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLVD. - (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas : - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manaJemen sumber daya manusia mempunyai komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik. keuangan,