Unknown WALIKOTA MANADO TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Nomor 3 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku 9 September 2011)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA MANADO
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO
- naJT;L dal?? ran9ka melaksanakan Otonomi la a?a dan mewujudkan kemandirian daerah setai rr'Ukan SUmber P^biayaan daerah yang sesuai dengan potensi daerah' 9 a
- seabhaWqai ^t mempakan Pun9ut^ daerah seoagai pembayaran atas pelayanan atan ssr ,zi^u yan9 ^""L'SanftSi aiDeriKan oleh pemenntah daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badanb
- c. SSlai49?v2 nan/ao me,aks^akan ketentuan 11. I k, yat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Undana Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentanq PaS Daerah dan Retribusi na0r^ , 9 rajaK Retribusi Daerah ' perl" menelaPKan
- SsUdberurrhuTurbbasnhusreuf?ais d Jasa Umum;
- 1.
MmTusr9Dasar Negara
- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor-32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
- 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana; 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daearah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado;
Menetapkan :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO
dan
WALIKOTA MANADO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kota Manado. 1.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado sebagai unsur pemerintahan daerah. 3.
- Walikota adalah Walikota Manado. 4.
- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5.
- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. 6.
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, oganisasi massa, organisasi sosiai politik, atau 7.
8
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
9
- Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado, kecuali pelayanan pendaftaran.
15. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
17. Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
18. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
19. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.
22. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
23. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
24. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Manado.
27. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tehnis dan layak jalan.
28. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal ## BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; b.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; c.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; d.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalam Umum; e.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f.
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; g-
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h.
9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; i.
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; J-
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; k.
Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Objek pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempa pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelols oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanar pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah. BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
Paragraf II
Golongan Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Paragraf
ill
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan* dalam bentuk rawat jalan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat pelayanan kesehatan lainnya sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan umum yaitu observasi, diagnosa, therapi dan pemberian obat.
- (2) Apabila diperlukan tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan Iain-Iain, maka biaya dibayar terpisah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Paragraf
I
Nama, Objekdan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Manado meliputi: yang
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
3. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuanqan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan b.
- (2) Dikecual.kan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan jalan umum, taman tempa ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
5. penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah ' C
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Oranq S?pimlaU ?KdSn/a»19 mendaPatkan P^ayanan persampahan/kebersihan dan Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Orang Pribadi p!Lr^JT9^men,dapatkan PelaVanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kota Manado.
Paragraf II
Golongan Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan disusun dan diperhitungkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan ditetapkan sebagai berikut: Persampahan/Kebersihan
- a. Rumah Tinggal :
1. bangunan semi permanen
2. bangunan semi permanen bertingkat
3. bangunan permanen
4. bangunan permanen bertingkat
- b. Rumah Kost / Asrama :
1. hunians/d 10 orang
2. hunian lebih dari 11 - 25 orang
3. hunian lebih dari 25 - 50 orang
4. hunian lebih dari 51 orang
- c. Penginapan/hotel
1. penginapan wisma, losmen, cottage dan sejenisnya
2. hotel melati
3. hotel bintang I
4. hotel bintang II
5. hotel bintang III
6. hotel bintang IV
7. hotel bintang V
- d. Restoran
- e. Rumah Makan
- f. Kios makan
- g- Rumah makan tidak tetap dan/atau penjua
- makanan lainnya (kaki lima) tiap hari Rp.
Rp
Rp.
Rp.
Rp. 25.000,- perbulan
Rp. 50.000,-
Rp. 75.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 150.000,- perbulan
5.000,-
perbulan
10.000,- perbulan
20.000,-
perbulan
perbulan
perbulan
perbulan
Rp. 40.000,-
Rp. 50.000,- per bulan
Rp. 150.000,- per bulan
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 900.000,-
Rp. 300.000,-
Rp. 150.000,-
Rp.
200.000,-
300.000,-
600.000,-
100.000,- per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
5.000,- per hari
- h. Rumah Sakit / Pelayanan Kesehatan :
- k. Kantor Perusahaan Swasta :
3. 1 bangunan semi permanen'tlan sejenisnya dengan luas 75 M2 Rp. 30.000,per bulan
2. bangunan semi permanen dan sejenisnya dengan luas diatas 75 M2 Rp. 40.000,-
1. rumah sakit umum swasta Type A Rp.
400.000,-
per bulan
2. rumah sakit umum swasfsiType B
Rp.
250.000,-
per bulan
3. rumah sakit umum swasta Type C
Rp.
200.000,-
per bulan
4. rumah sakit umum bersalin swasta Rp.
300.000,-
per bulan
5. apotik
Rp.
75.000,-
per bulan
- 6 tempat praktek dokter
Rp.
50.000,-
per bulan
7. laboratorium klinik
Rp.
300.000,-
per bulan
8. kios penjual di rumah sakit
Rp. 50.000,- per bulan
- i. Gudang:
1. gudang besar lebih dari 500 M2
Rp.
500.000,-
per bulan
2. gudang sedang 101 s/d 500 M2
Rp.
300.000,-
per bulan
3. gudang kecil s/d 100M2
Rp.
100.000,-
per bulan
- j. Bioskop
Rp.
200.000,-
per bulan
per bulan
3. bangunan bertingkat luas s/d 75 M2
2. Rp. 60.000,per bulan
4. bangunan bertingkat luas diatas 75 M2 Rp.75.000,per bulan
Toko :
1. luas bangunan sampai dengan 25 M2
2. luas bangunan 26 M2-50 M2
3. luas bangunan diatas 50 M2- 100 M2
4. luas bangunan diatas 100 M2- 400 M2
Rp.40.000,- perbulan
Rp.50.000,perbulan
Rp.70.000,- perbulan
Rp.250.000,-per bulan
Swalayan :
1. luas bangunan diatas 400 M2-1.000 M2 Rp.500.000,-per bulan
2. luas bangunan diatas 1.000 M2
Rp. 800.000,- perbulan
- Salon : n
1. salon kecantikan dan/atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja s/d 3 orang Rp. 30.000,-per bulan
2. salon kecantikan dan/atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja lebih dari 3 Orang Rp.50.000,per bulan
I
3. tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja s/d 3 Orang Rp. 30.000,-perbulan
4. tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja lebih dari 3 Orang Rp. 50.000,-per bulan
- o. Pub, Karaoke dan Diskotik Rp. 300.000,-per bulan
- p. Bengkel / Tempat Reparasi dan service :
1. bengkel/tempat reparasi kendaraan bermotor roda dua
Rp. 50.000,per bulan
2. bengkel/tempat reparasi kendaraan bermotor roda empat
3. bengkel radio, TV dan elektronik lainnya
Rp.
80.000,- per bulan
Rp.
20.000,-
4. tempat cuci/service/salon mobil
Rp.
150.000,-
- q.
- Lapangan perusahaan, pertukangan, pengeringan, pengolahan bahan-bahan dagangan Rp. 70.000,-
- r. Pabrik / Industri:
1. pabrik besar
2. pabrik sedang
3. pabrik kecil
- s. Warung:
1. warung sedang
Rp.
Rp. 1.000.000,-
Rp.
750.000,- rp.
500.000,-
25.000,- perbulan
perbulan per bulan
perbulan perbulan
perbulan perbulan
2. warung kecil Rp.
10.000,- perbulan
- t. Setiap pemakai ruangan/kios tetap dipasar Rp.50.000,-per bulan
- u. setiap pemakai pelataran di pasar :
1. pelataran tertutup ukuran /1 (satu) M2
2. pelataran terbuka ukuran /1 (satu) M2
Rp. 5.000,- per hari
Rp. 3.000,- per hari
3. pedagang buah buahan / sayuran
Rp. 10.000,-per hari
- v. pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dikenakan retribusi TPA setiap 1M3 sampah atau kurang Rp. 25.000,-
- w. pengangkutan khusus armada sampah setiap 1 truck sampah Rp. 150.000,-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
iRetribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas persampahan / kebersihan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Paragraf II Golongan Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
Tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung jumlah Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang dibuat.
Paragraf IV
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
Prinsip penetapan tarif retribusi pengantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya percetakan dan pengadministrasian.
Paragraf V Struktur dan Besarnya Tarif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:
| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF RBTRIBOSI | TARIF RBTRIBOSI |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | WNI | WNA |
| | 2 | 3 | 4 |
| 2. 3. 4. | Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk(KTP) Kartu Penduduk Sementara Akta Kematian : a. Pencatatan dan Penerbitan Akta b. Kutipan Kedua Akta Perkawinan : a. Pencatatan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Pencatatan di luar Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil c. Pencatatan perkawinan beda agama didalam kantor d. Pencatatan perkawinan beda agama diluar kantor e. Pembatalan Perkawinan f. Kutipan Kedua Akta Perceraian : a. Kutipan Akta perceraian b. Kutipan Kedua Pengangkatan Anak Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak a. Pencatatan Pengakuan Anak b. Pengesahan Anak dalam Perkawinan | Rp. 20.000.- Rp. 30.000.- Rp. 50.000.- Rp. 50.000,- Rp. 50.000.- Rp. 50.000.- Rp. 100.000.- Rp. 250.000.- Rp. 500.000.- Rp. 1.000.000,- Rp. 100.000,- Rp.l.DOO.000,- Rp.2.000.000,- Rp. ID0.000,- Rp. 100.000,- | Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000, Rp. Rp. 50D.OOO, 1.500.000, Rp. 2.000.0DQ, Rp. 3.000.000, Rp. Rp. Rp. 2.000.000.- 2.000.000, 1.000.000, Rp. 2.500.000, Rp. 2.000.000, Rp. 3.000.000, Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000, |
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk danAkta Catatan Sipil diberikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
- pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat; dan a
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yanq dimiliki atau dikelola Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 36
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh/mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2. j(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh/mendapatkan pelayanan pemakaman dan atau Tempat Pengabuan Jenazah.
I
Paragraf II
Golongan Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 39
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 40
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan atau Tempat Pengabuan Mayat ditetapkan sebagai berikut:
- a. Penggunaan tanah untuk 1 (satu) makam berukuran 2.5 x 1,5 meter (3,75 meter) pada blok A dan/atau blok B sebagai berikut:
- b. Pemeliharaan untuk 1 (satu) makam selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jenazah dimakamkan : Rp. 250.000,-
- c. Sewa Tempat Pengabuan Jenazah : Rp.1.000.000,-
- (2) Pada pemakaman dan/atau tempat pengabuan jenazah dari keluarga dan/atau ahli waris yang tidak mampu, maka retribusi pelayanan pemakaman dan atau tempat pengabuan jenazah dibebaskan dari pembayaran.
VIP Utama
VIP
Standar
Rp.3.000.000,-/kavling
Rp.1.500.000,-/kavling
Rp. 700.000,-/kavling
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 41
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan pemakaman dan atau tempat pengabuan jenazah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 42
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman dan atau tempat pengabuan jenazah dari Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 43
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 44
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Jalan Umum dipungut
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 45
Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyedian pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Manado sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 46
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Manado.
Paragraf II Golongan Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 47
Retribusi Pelayanan Parkir di Jasa Umum. fepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi
'Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 48
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 49
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 50
Struktur dan besarnya tarif Retribusi terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalai Umum adalah sebagai berikut:
Rp. 1.000,-/sekali parkir
Rp. 2.000,-/sekali parkir
Rp. 3.000,-/sekali parkir
Rp. 4.000,-/sekali parkir
- a. kendaraan roda dua
- b. kendaraan roda empat
- c. kendaraan roda enam
- d. kendaraan lebih dari roda enam
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 51
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah penyediaan parkir diberikan. Daerah tempat pelayanar
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 52
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bag wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umurr dari Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 53
Waktu Retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 54
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 55
Obyek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 56
- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
Paragraf II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 57
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
..Paragraf
III
Cara MengukurTingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 58
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 60
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari kendaraan bermotor di darat dan kendaraan bermotor di air ditetapkan sebaqai berikut:
- a. Kendaraan bermotor di darat
- b. Kendaraan bermotor di air
1. Mobil Penumpang
2. Mobil Bus s/d 10 tempat duduk
3. Mobil Bus 11 s/d 18 tempat duduk
4. Mobil Bus 19 tempat duduk atau lebih
5. Mobil Barang GVW s/d 2.500 kg
6. Mobil Barang GVW 2.501 kg s/d 5.000 kg
7. Mobil Barang 5.001 kg atau lebih
8. Kereta Gandengan
9. Kereta Tempelan
- 10 Surat Tanda Uji Kendaraan / Buku Uji
Rp.
Rp.
Rp.
Rp .
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp
Rp.
1. Kapal dengan konstruksi motor dalam per GT
2. Kapal dengan konstruksi motor luar/tempel per GT
55.000.-per 6 bulan
65.000.-per 6 bulan
65.000.-per 6 bulan
75.000.-per 6 bulan
65.000.-per 6 bulan
80.000.-per6bulan
100.000.-per 6 bulan
85.000.-per 6 bulan
100.000.-per 6 bulan
12.500.-
Rp.15.000.-/tahun
Rp.10.000.-/tahun
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 61
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 62
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 63
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Paragraf I Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 64
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 65
- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota Manado terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau diperqunakan oleh masyarakat.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 66
- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
Paragraf II
Golongan Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 67
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebaqai Retribusi Jasa Umum. y
Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 68
Tingkat penggunaan jasa dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 69
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 70
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan ditetapkan sebagai berikut:
Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 paling rendah dari luas 200 (dua ratus) M2 :
1. Hidran kebakaran paling sedikit 2 (dua) titik Rp. 80.000,-/titik
2. Alat pemadam api ringan (berlaku juga untuk pemeriksaan berkala dan persetujuan pada pelaksanaan pembangunan):
- a) Jenis busa/foam
- 1) sampai dengan 9 kg
Rp. 30.000,- /buah
- 2) lebih besar dari 9 kg
Rp. 40.000,- /buah
- b) Jenis dry chemical:
- 1) sampai dengan 9 kg
Rp. 30.000,- /buah
- 2) lebih besar dari 9 kg
Rp. 40.000,- /buah
- c) Jenis halon/alternatif pengganti halon:
- 1) sampai dengan 14 lbs
- 2) lebih besar 14 lbs
- d) Jenis C02 (karbondioxida):
- 1) sampai dengan 7 kg
- 2) lebih besar dari 7 kg
- e) Jenis Spinkler:
- 1) sampai dengan 50 titik
- 2) lebih dari 50 titik
Rp.
30.000,- /buah
Rp. 40.000,- /buah
Rp. 30.000,-
/buah
Rp. 40.000,- /buah
Rp. 200.000,- /tahun
Rp. 5.000,- /titik/tahun
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 71
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah pemeriksaan alat pemadam kebakaran diberikan. daerah tempat pelayanan
... Paragraf VI
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 72
™?k Rf^ibusi adalah suatu Jan9ka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribus. untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 73
Saat Retnbusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Ketnbusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 74
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi jasa pelayanan pembuatan dan cetak peta oleh Pemerintah Kota Manado. atas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 75
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yanj dibuat oleh Pemerintah Kota Manado, seperti peta dasar (garis), peta foto, pet; digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur), yang meliputi:
- Peta Kota a
- Peta RUTRK b
- Peta Jalan/Sungai C
- Peta Perumahan Id
- Peta Gangguan Umum e
- Peta Pariwisata
- Peta lokasi bangunan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 76
- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang Pribadi atai Badan yang mendapatkan jasa pelayanan pembuatan dan cetak peta dar Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan pembuatan dan cetak peta dari Pemerintah Kota Manado.
Paragraf II Golongan Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 77
IRetribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa iUmum.
i
!
i
Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
]
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 78
JTingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta, diukur
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan jenggantian biaya cetak peta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 81
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan jenggantian biaya cetak peta.
sebagai blrikufSamya tanf Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan ^asa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 82
| No | ' Ukuran | Besarnya tarif |
|------|-------------------------|------------------|
| 1 | (Rp) | (Rp) |
| | UkuranA0 (1 x 1.2M) | 250.000/lembar |
| | Ukuran A1"(Tx 0,6 M) | |
| | Ukuran A2 (0,5 x0.5M) | 220.000/lembar |
| | | 190.000/lembar |
| | Ukuran A3 (0,5 x0.3M) | 160.000/lembar |
| | Ukuran A4 (0,25 x 0,3M) | |
| | | 100.000/lembar |
a. Pennna'^0'/Mu,. o^. rJL\_\_Penggand3an/cetak Peta
b^Prgses Digitasi Peta
| Ukuran | Besarnya tarif |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Pete topogTafi/rupa bumi"(60x60 cm) minHaTT | 400.000/file |
| Tambahan per layer | |
| Editing peta yang sudah ada_ | 50.000/file 50.000/file |
retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi ^'lb retnbusi untuk memanfaatkan jasa penggantian biaya cetak peta dari Vajib Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 83
l/Vaktu retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 84
pengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut etribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 85
- (1) Objek Retribusi Penyedian dan/atau Penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 86
- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado.
Paragraf II Golongan Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 87
Retribusi Penyediaan Retribusi Jasa Umum. dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai
Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 88
Tingkat pengunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 89
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 90
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 91
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 92
Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dari Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 93
Waktu retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya Surat Ketetapan Retnbusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 94
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 95
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai denqan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang menjadi objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: &gt; w
- a. ukuran panjang;
6. takaran (untuk barang kering dan cair); b.
7. anak timbangan; c.
8. timbangan untuk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 96
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang Pribadi atai Badan yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang pada alat ukur, ala takar, alat timbang dan perlengkapannya.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang Pribadi atai Badan yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang pada alat ukur, ala takar, alat timbang dan perlengkapannya.
Paragraf II
Golongan Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 97
!Retribusi lUmum. Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasj
Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 98
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 99
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Ters Ulang ditetapkan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 101
Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan tera/tera ulang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 102
il/lasa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 103
Waktu retribusi terutang adaiah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Sebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 104
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 105
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 106
- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang telekomunikasi dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 107
D'.., . \_, ... ,, T , , Ketnbusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 108
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 109
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 110
Struktur dan besarnya Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi per :ahun ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 3BB Bangunan Menara Telekomunikasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 111
Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengendalian nenara telekomunikasi diberikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 112
!/lasa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi vajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian menara lelekomunikasi dari Pemerintah Kota Manado.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 113
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB III - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 114
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yana dipersamakan. '
Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali'daerah &lt;3&gt; yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender (4)
4. a(2) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi hams melunasi retribusi terutang.
6. Wajib retribusi yang tidal* menfrbayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. (5)
7. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan denqan Peraturan Walikota. (6)
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
BAB III - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 116
- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali'daerah &lt;3&gt; yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender (4)
4. a(2) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi hams melunasi retribusi terutang.
6. Wajib retribusi yang tidal* menfrbayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. (5)
7. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan denqan Peraturan Walikota. (6)
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
- d) Pembayaran Retribusi yang terhutang hams dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan rekening kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk
BAB III - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 117
- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaran pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IV - KEBERATAN
Pasal 118
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB IV - KEBERATAN
Pasal 119
- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima hams memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan hams diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menoiak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB IV - KEBERATAN
Pasal 120
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhny kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbal; bunga sebesar 2% (dua persen) untuk jangka waktu paling lama 12 (di betas) bulan.
- (2) imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak buU pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BABV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB IV - KEBERATAN
Pasal 121
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajuk? permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sej; diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teU dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonj pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDL hams diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihj pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsur diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksi pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) buls sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (du; bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) p&lt; bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimar dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI
Pasal 122
- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan (3)
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pen*9/^£an-'. kerin9anan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ## BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB VI
Pasal 123
- d) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuah jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. '
- (2) Kedaluwarsa penagihan73etribJsi sebagaimana dimaksud pada ayat M) tertangguh jika: y ' ;
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota .
INSENTIF PEMUNGUTAN
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota ## BAB IX
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik lanqsunq maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. 3 ;1)
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota Manado. 2)
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan ?A?9fiuU!^n ?aU- Penundaan Pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retnbusi.
BAB VIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 125
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota ## BAB IX
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik lanqsunq maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. 3 ;1)
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota Manado. 2)
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan ?A?9fiuU!^n ?aU- Penundaan Pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retnbusi.
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapatdihapuskan.
PENYIDIKAN
BAB VIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 126
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; c.
4. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi. d
5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. e. bahan lain, bukti serta
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksana tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi. 1.
- g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentflas Orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 2. 3.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi; 4.
- i. memanggil Orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 5.
- j. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
6.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 127
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 128
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribus Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribus Pasar;
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pelayanar Kesehatan;
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribus Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribus tentang Retribusi Izin Pemntukan Penggunaan Tanah dan Retribus Pemakaian Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribus Izin Berjualan Keliling Dalam Kota Manado;
7.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribus Izin Pemasukan dan Peredaran Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Manado;
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribus Pengamanan dan Pengawasan serta Pembinaan Agribisnis;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribus Jasa Atas Pemberian Pekerjaan.
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribus Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribus Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Pembinaan Koperasi;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Penempatan dan Perlindungan Hubungan Kerja Tenaga Kerja;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan khusus menyangkut retribusi;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 129
Peratuaran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal 9 September 2011 WALIKOTA MANADO, ## G. S. VICKY LUMENTUT

Penetapan: Diundangkan di Manado pada tanggal 9 September 2011

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH, Drs. ARNOLD A. A. KEWAS LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2011 NOMOR 3
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 3 TAHUN 2011
## TENTANG
## RETRIBUSI JASA UMUM
## I. UMUM
Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumb pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksanas penyelanggaraan pemerintahan daerah.
Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa tertent Sebagaimana diketahui bahwa jasa umum adalah jasa yang disediakz atau diberikan oleh Pemerintah Kota Manado untuk tujuan dan kepentingt dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi ate Badan. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakc berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran ser masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada daerah.
Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ds kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancara penyelangaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinas kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adany kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daera bagi masyarakat atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa umum.
Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasa dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu olah masyarakat dalam h; pelayanan jasa umu, perlu adanya dasar hokum sebagai pedoman dalai pelaksanaannya.
Sebagaimana diketahui bahwa selama ini retribusi daerah berdasarka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribu Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unadang Nomor 3 Tahun 2000. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentan Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerinta
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam
PENJELASAN
Pasal 2
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 2. 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil; 3. 4. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum; 4. 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 5. 6. Retribusi PemeriksaanAlat Pemadam Kebakaran; 6. 7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 7. 8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 8. 9. Retribusi Pengujian Menara Telekomunikasi. 9. Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat 4 (empat) j'emis retribusi Jasa Umum dan 1 (satu) jenis Retribusi yaitu Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dihapus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) Retribusi Jasa Umum menjadi 14 (empat belas) jenis yaitu : 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 9. Retribusi Pengujian Menara Telekomunikasi. Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) san Pasal 156 ayat (1), UndangUndang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di