PERATURAN BUPATI MA Nomor TAHUN Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Dan Pelajar Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun. 1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn or 1092); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor '125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun mempunyai komitmen untuk meningkatkan Pendidikan dan Pengetahuan masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Simalungun dalam rangka penguatan di bidang Sumber Daya Manusia;
b.
- bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan melalui pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang berprestasi di bidang pendidikan;
·
- c. bahwa dana untuk pemberian beasiswa tersebut sudah ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c. perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Dan Pelajar Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn or 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor '125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,
Mengingat
--·r--- ~
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangut1dfilng N(jmor 12 ii!ihUN :2008 tsntaf1~ Perubahtit1 K~auii ettas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
-~
- Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3707); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 41 );
Menetapkan
10. Peraturan Pemerintah Norn or 48 Tahun 2008 T entang Pendanan Pandidikan (Lernbaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 );
11. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar:
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerag Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 3 seri D Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 11 Seri D Nomor 11);
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Simalungun (Serita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 40 Tahun 2009).
17. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Serita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 166 Tahun 2012).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA DAN PELAJAR PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
7. Mahasiswa dan pelajar adalah warga masyarakat Kabupaten Simalungun yang mengikuti pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi, tingkat SL T A/sederajat, tingkat SMP/sederajat dan tingkat SD/sederajat.
-
- ": pendidikan yang bersangkutan. : 8. Bantuan Beasiswa adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Simalungun berupa materi bagi mahasiswa dan pelajar untuk membantu biaya
:
:
.
1-
Pasal 2
- (1) Galon penenma beasiswa adalah mahasiswa dan pelajar yang berasal/berdomisili di wilayah Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- (2) Mahasiswa penerima beasiswa adalah mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta;
- (3) Pelajar penerima beasiswa adalah pelajar yang mengikuti pendidikan tingkat SLTA/sederajat, SMP/sederajat dan SD/sederajat baik swasta maupun negeri di sekolah pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (4) Kriteria dasar bagi mahasiswa dan pelajar yang berhak mendapatkan bantuan beasiswa adalah sebagai berikut :
·-··-·
·~
.
-.·
. -,
·""'- -
.
-
"'
- a. Mahasiswa dan pelajar yang memiliki prestasi di bidang pandldlkan;
- b. Tidak sedang mendapat beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun lembaga/organisaasi sosial lainnya pada tahun yang bersamaan.
- (5) Bantuan beasiswa tersebut pada prinsipnya diberikan untuk masa 1 (satu) tahun ajaran dan dapat diperpanjang selama yang bersangkutan masih dianggap layak untuk menerima bantuan beasiswa;
- (1) Penyelenggaraan pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Bantuan Beasiswa Kabupaten Simalungun;
2. (2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) bertugas untuk :
- a. menyusun dan menetapkan kriteria penerima beasiswa dan besaran beasiswa yang diterima.
- b. menyusun tatacara seleksi calon penerima bantuan beasiswa.
- c. menyusun tatacara penyalurannya bagi mahasiswa dan pelajar yang telah lolos seleksi;
- d. besaran beasiswa disesuaikan dengan standar biaya yang dibutuhkan sesuai dengan klasifikasi sekolah yang diikuti oleh calon penerima bantuan beasiswa.
- (3) Nama-nama mahasiswa dan pelajar calon penerima bantuan beasiswa ditetapkan melalui Keputusan Bupati Simalungun sesuai usulan Tim Pelaksana Bantuan Beasiswa Kabupaten Simalungun;
- (4) Tim Pelaksana Bantuan Beasiswa Kabupaten Simalungun terdiri dari :
9. a.
: Asisten Administrasi dan Umum.
- Ketua
- b. Wakil Ketua
: Kepala Dinas Pendidikan.
- c. Sekretaris
: Kepala Dinas Sosial.
- Kabag Organisasi dan Tatalaksana. d. Wakil Sekretaris
- e. Anggota
1. Kabag Hukum dan Perudang-undangan ..
2. Kabid Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
3. Kabid Fisik, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Daerah.
4. Kabid Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan.
5. Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di ; Pamatang Raya Padatanggal : 6 Mei2013

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, ~ -· ~- JOHN SABIDEN PURBA ## BAB IV PENOAWASAN ## Pasal4

Penandatangan: - Simalungun wajib memberikan laporan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Beasiswa Kabupaten Simalungun, Tim Pelaksana Bantuan (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten - (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah laporan yang memuat jumlah mahasiswa dan pelajar serta besaran beasiswa yang diterima oleh masing-masing penerima beasiswa. ## Pasai5 BABV KETENTUAN PENUTUP

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Simalungun. ## Pasal6 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Simalungun.

Penetapan: Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal 1. Me.i 2013

Penandatangan: BUPATI SIMALUNGUN, dto J.R. SARAGIH