PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 6 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAN PADA KECAMATAN BUPATI TRENGGALEK, (berlaku 21 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. kinerja dalam menyelenggarakan ketentraman bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan personil satuan polisi pamong praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan pada Kecamatan serta memotivasi dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Personil Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan pada Kecamatan;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
PARAF KOORDINASI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
ULANG SETYADI, S.H., M.Si
PRAJA DAN KEBAKARAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PARAF KOORDINASI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
ULANG SETYADI, S.H., M.Si
PRAJA DAN KEBAKARAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAN PADA KECAMATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.
5. Kecamatan adalah kecamatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
PARAF KOORDINASI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
ULANG SETYADI, S.H., M.Si
PRAJA DAN KEBAKARAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
6. Personil Satuan Polisi Pamong Praja adalah pejabat dan anggota satuan polisi pamong praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek dan pada Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan kepada Personil Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum bagi Personil Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
PARAF KOORDINASI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
ULANG SETYADI, S.H., M.Si
PRAJA DAN KEBAKARAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. pemberian dan pembayaran Tambahan Penghasilan;
- b. pemotongan Tambahan Penghasilan; dan
- c. pembiayaan.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Tambahan Penghasilan
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 4
Pasal 5
Tambahan Penghasilan diberikan kepada Personil Satuan Polisi Pamong Praja terhitung mulai sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Personil Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 4
Pasal 6
Tambahan Penghasilan kepada Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dengan besaran setiap bulan sebagai berikut:
PARAF KOORDINASI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
ULANG SETYADI, S.H., M.Si
PRAJA DAN KEBAKARAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- a. Personil Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran:
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
3. Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Rupiah);
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Golongan III Rp.550.000,(Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Golongan II Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Personil Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Sebagai berikut:
1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Golongan III Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
3. Anggota Golongan II Rp.350.000,(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
BAB V - PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 7
Pasal 7
Jenis pemotongan Tambahan Penghasilan yang dikenakan adalah sebagai berikut:
- a. TL;
- b. PSW;
PARAF KOORDINASI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
ULANG SETYADI, S.H., M.Si
PRAJA DAN KEBAKARAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- c. tidak masuk kerja; dan
- d. cuti.
BAB V - PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 7
Pasal 8
- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan toleransi waktu sebagai berikut:
| NO | KATEGORI | KETERANGAN/ KETERLAMBATAN HADIR DI TEMPAT TUGAS | PEMOTONGAN |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|
| (2) P e m o 1. 2. 3. 4. | TL 1 | 1 - 30 menit | 0,50% |
| | TL 2 | 31- 60 menit | 1% |
| | TL 3 | 61-90 menit | 1,25% |
| | TL 4 | >91 dan/atau tidak | 1,50% |
| | | mengisi daftar hadir | |
t
ongan Tambahan Penghasilan dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan toleransi waktu sebagai berikut:
| (3) P NO | KATEGORI | KETERANGAN/ MENINGGALKAN TEMPAT TUGAS LEBIH AWAL | PEMOTONGAN |
|------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|
| e 1. | PSW 1 | 1 - 30 menit | 0,50% |
| m 2. | PSW 2 | 31- 60 menit | 1% |
| o 3. | PSW 3 | 61- 90 menit | 1,25% |
| t 4. | PSW 4 | >90 menit | 1,50% |
o
ngan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c sebagai berikut
| NO | KATEGORI | KETERANGAN | PEMOTONGAN |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Izin dengan alasan | tidak dibuktikan dengan surat | 2,50% |
| 2 | Meninggalkan Pekerjaan Tidak hadir keterangan | keterangan. meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa izin | 2% |
| 3 | tanpa | | 3% |
PARAF KOORDINASI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
ULANG SETYADI, S.H., M.Si
PRAJA DAN KEBAKARAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- (4) Pemotongan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebagai berikut:
| NO | KATEGORI | KETERANGAN | PEMOTONGAN |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. 2. | Cuti Tahunan Cuti karena alasan penting | Menjalani cuti tahunan. Paling lama 3 hari kerja karena ortu, istri/suami, anak, dan/atau saudara kandung | 0% |
| 3. | Cuti Sakit | meninggal dunia. | 0% |
| | | Paling lama 2 hari kerja karena mertua dan/atau menantu meninggal dunia. | 0% |
| | | Diluar alasan tersebut diatas dikenakan pengurangan tunjangan kinerja per hari. | 2,5% |
| | | Menjalani rawat inap di Rumah Sakit/Puskesmas dibuktikan dengan surat keterangan inap selama maksimal 20 hari kerja. | 0% |
| | | Lebih dari 20 hari kerja s/d 40 hari kerja baik rawat inap/tidak rawat inap. | 1,5% |
| | | Lebih dari 40 hari kerja . | 100% |
| 4 | Cuti Besar | Menjalani cuti besar. | 2,5% |
BAB V - PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 7
Pasal 9
Format pendukung pemotongan Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.
PARAF KOORDINASI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
ULANG SETYADI, S.H., M.Si
PRAJA DAN KEBAKARAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
SAID MAKSUM, S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB V - PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 7
Pasal 10
Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:
- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang pindah tugas;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan bebas tugas;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang cuti diluar tanggungan negara; dan
- f. Pegawai Negeri Sipil Golongan I.
BAB V - PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 7
Pasal 11
Dalam hal Pejabat definitif diangkat sebagai Pelaksana Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, maka kepada Pejabat yang bersangkutan harus memilih salah satu Tunjangan Tambahan Penghasilan/Tunjangan Khusus.
BAB VI - PEMBIAYAAN Pasal 12
Pasal 12
Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan
PARAF KOORDINASI
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
ULANG SETYADI, S.H., M.Si
PRAJA DAN KEBAKARAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Penghasilan kepada Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pejabat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 21 Februari 2017 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 21 Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 6

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA SATUAN POLISI PAMONG ULANG SETYADI, S.H., M.Si PRAJA DAN KEBAKARAN

Penandatangan: KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SAID MAKSUM, S.H. ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.