PERATURAN DAERAH MA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan Kelembagaan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo; - b. bahwa Pcnataan Kelembagaan Dinas-dinas dimaksud didasarkan pada kebutuhan dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efcktifitas sert.a raeional; - c. bahwa bcrdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo; - l. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3903); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegnwaian (Lernbaran Negara Tahun 1974 Nomor SS, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. ·L Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun' 1999 Nomor 7.\ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Pcraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewcnangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Nomor 3952); 6. Pcraturan Pcmerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pcrnng~.,1 Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1000 Nomor 165); !££ tEJ 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 1 'residen (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); Dengan Penetujuan DEW Al~ PERW AIGLAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN TEBO MEMtITUSKAN : -. .. ···-. · ·-·-· ·-----·----·-.---· ··-· -· -. ---PERATURAN DAERAH TENf ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO (berlaku Unknown)
Pembukaan
memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efcktifitas sert.a raeional;
- c. bahwa bcrdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo;
- l. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegnwaian (Lernbaran Negara Tahun 1974 Nomor SS, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. ·L Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun' 1999 Nomor 7.\ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Pcraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewcnangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Nomor 3952);
6. Pcraturan Pcmerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pcrnng~.,1 Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1000 Nomor 165);
!££
tEJ
I
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 1 'residen (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Penetujuan
DEW Al~ PERW AIGLAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN TEBO
MEMtITUSKAN :
-. .. ···-. · ·-·-· ·-----·----·-.---· ··-· -· -. ---PERATURAN DAERAH TENf ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagsi Badan Eksckutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. \Vakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- c. Dinas Dacrah adalah Dines yang berada dilingkungan unsur Pelaksnn.i Pcrncrintah Daerah;
6. f Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Tebo;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang sebagian tugas-tugns Dinas Dacrah Kabupaten Tebo yang disebut UPID;
- h. Cabang Dinas Kecarnatan adalah un.sur pelaksana scbagian tugas-tugas Dims Daerah Kabupaten di wilayah kerja Kecamatan atau beberapa Kecamatan;
1. Kelornpok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka rnenunjang tugas pokok Dinas Daerah Kabupaten Tebo;
KEDUDUKAN
P!Wtl l
- ( 1) Dinas-Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pcmerintah Daerah untuk mcnyelenggarakan kewenangan Pemerlntahan Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan tugas desentralisasi pada bida.ng-bidnag tertentu yang terdiri dari Dinas Pertanian, Dinas Kcsehatan, Dinas Pekerjaan Umwn, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Dinas Pernberdayaan Masyarakat Des a;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dines yang berada dibawah dan bertanggung jnwnb kepada Dupati metatui Sekretaris Dncrnh;
-··--
-.--.~
I
j
I
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Baglan Pertama
DINAS PERTANIAN
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Baglan Pertama
Pasal 3
Dinas Pertanian Kabupatcn rnernpunyai tugas melaksanakan urusan rurnah tangga Daerah dalam bidang Pertanlan yang rnertjadi tanggung jawabnya meliputi I'ertanian Tanarnan Pangan, Perikanan clan Peternakan.
Pn.sal 4
Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagalmana dirnaksud dalarn Pasal 3 Peraturan n:1cr:1h ini, Dinas Pertanian mernpunyai fung.si :
- 1. \knyiapkan balun pernbinaan umum dibidang pertanian tanarnan pang.in, pcrikanan dan peternakan;
- b. Mcnyiapkan bahan-bahan birnbingan teknis dibidang pertanian tanarnan pangan, pcrikanan dan petemakan; ·
- c Mclaksanakan pengkajian penerapan tehnologi anjuran ditingkat usaha tani:
- d. Mcnyiapkan bahan pengarnanan tehnis dibidang pcrtanian, Pcrikanan clan Pcternakan;
- c. Mcnyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan;
- r. Mcnyiapkan bahan pcmbcrian iz.in usaha dibidang pcrtanian tanaman pang.in, pcrikanan dan pctcrnakan.
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Baglan Pertama
Pasal 5
- ( 1) Susunan Organisasi Dinas Pcrtanian Kabupaten terdiri dari : . . -
- a. Kepaia Dinas;
- h. Bagian Tnta Usaha; membawahl :
- 1) Sub Bagian Perencanaan:
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Umum clan Kepegawaian
- c. Sub Dlnas Tanarnan Pangan dan Hortikultura; rncmbawahi :
- 1) Seksi Produksi Tanarnan Pangan dan Hortikultura;
- 2) Seksi Proteksi dan Karnntina;
- d. Sub Dinae Perikanan; mernbawahi :
- 1) Seksi Produksi Perinanan:
- 2) Scksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
- c. Sub Dinas Peternakan; rncrnbawahi :
- 1) Seksi Produksi Peternakan;
- 2) Scksi Kcschatan Hcwan;
- f. Cabang Dinas Pertanian Kecarnatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas tcrdiri dari :
- I3alai Benih TPH;
- D:tlai Ikan;
- B alai Hew an
- h. Kelornpok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalarn 1 .arnpirnn 1 Peraturan Dacrah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
Baglan Ked ua
DINAS KESEHATAN
BAB III - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Baglan Pertama
Pasal 6
Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalarn bidang Kesehatan.
Pasal 68
- b. bahwa Pcnataan Kelembagaan Dinas-dinas dimaksud didasarkan pada kebutuhan dengan ## BAB I
KETENTUAN UMtJM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagsi Badan Eksckutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. \Vakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- c. Dinas Dacrah adalah Dines yang berada dilingkungan unsur Pelaksnn.i Pcrncrintah Daerah;
6. f Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Tebo;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang sebagian tugas-tugns Dinas Dacrah Kabupaten Tebo yang disebut UPID;
- h. Cabang Dinas Kecarnatan adalah un.sur pelaksana scbagian tugas-tugas Dims Daerah Kabupaten di wilayah kerja Kecamatan atau beberapa Kecamatan;
1. Kelornpok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka rnenunjang tugas pokok Dinas Daerah Kabupaten Tebo;
KEDUDUKAN
P!Wtl l
- ( 1) Dinas-Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pcmerintah Daerah untuk mcnyelenggarakan kewenangan Pemerlntahan Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan tugas desentralisasi pada bida.ng-bidnag tertentu yang terdiri dari Dinas Pertanian, Dinas Kcsehatan, Dinas Pekerjaan Umwn, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Dinas Pernberdayaan Masyarakat Des a;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dines yang berada dibawah dan bertanggung jnwnb kepada Dupati metatui Sekretaris Dncrnh;
-··--
-.--.~
I
j
I
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Baglan Pertama
DINAS PERTANIAN
Dinas Pertanian Kabupatcn rnernpunyai tugas melaksanakan urusan rurnah tangga Daerah dalam bidang Pertanlan yang rnertjadi tanggung jawabnya meliputi I'ertanian Tanarnan Pangan, Perikanan clan Peternakan.
Pn.sal 4
Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagalmana dirnaksud dalarn Pasal 3 Peraturan n:1cr:1h ini, Dinas Pertanian mernpunyai fung.si :
- 1. \knyiapkan balun pernbinaan umum dibidang pertanian tanarnan pang.in, pcrikanan dan peternakan;
- b. Mcnyiapkan bahan-bahan birnbingan teknis dibidang pertanian tanarnan pangan, pcrikanan dan petemakan; ·
- c Mclaksanakan pengkajian penerapan tehnologi anjuran ditingkat usaha tani:
- d. Mcnyiapkan bahan pengarnanan tehnis dibidang pcrtanian, Pcrikanan clan Pcternakan;
- c. Mcnyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan;
- r. Mcnyiapkan bahan pcmbcrian iz.in usaha dibidang pcrtanian tanaman pang.in, pcrikanan dan pctcrnakan.
- ( 1) Susunan Organisasi Dinas Pcrtanian Kabupaten terdiri dari : . . -
- a. Kepaia Dinas;
- h. Bagian Tnta Usaha; membawahl :
- 1) Sub Bagian Perencanaan:
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Umum clan Kepegawaian
- c. Sub Dlnas Tanarnan Pangan dan Hortikultura; rncmbawahi :
- 1) Seksi Produksi Tanarnan Pangan dan Hortikultura;
- 2) Seksi Proteksi dan Karnntina;
- d. Sub Dinae Perikanan; mernbawahi :
- 1) Seksi Produksi Perinanan:
- 2) Scksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
- c. Sub Dinas Peternakan; rncrnbawahi :
- 1) Seksi Produksi Peternakan;
- 2) Scksi Kcschatan Hcwan;
- f. Cabang Dinas Pertanian Kecarnatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas tcrdiri dari :
- I3alai Benih TPH;
- D:tlai Ikan;
- B alai Hew an
- h. Kelornpok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalarn 1 .arnpirnn 1 Peraturan Dacrah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
Baglan Ked ua
DINAS KESEHATAN
Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalarn bidang Kesehatan.
Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 Pcraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mcrnpunyai fungsi :
- a. Pcmbinaan umum dibidang kesehatan yang meliputi pcndekatan, pengikatan (promoti.f), pencegahan (preventif), pengobatan (kurati.f), pernulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pcmbinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasnr dan upaya pelayanan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkari oleh Menteri Kcsehatan;
- c. Pcmbinaan opcrasional scsual dcngan kcbijabanaan yang ditctapkan Daerah;
- d. Pclaksanaan dan pengendalian, pengclolaan kepegawaian.
Pessl 8
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
- (1) Sub Bagian Umurn dan Perlengkapan;
- (2) Sub Bagian Keuangan;
- (3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Bina Program; mernbawahi :
- 1) Scksi Rencana Program;
- 2) Scksi Data clan Evaluasi;
- 3) Scksi Pengembangan SDM;
- 4) Sek.11 Penelitian dim Pengernbangan.
- cl. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farniasi; mcmbawahi :
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
- 2) Seksi Pclayanan Kesehatan Rujukan/RS;
- 3) Scksi Farmasi dan NAPZA;
- 4) Scksi Perizinan.
- c. Sub Dinas P2M dan Penyehatan Lingkungan; rnembawahi :
- 1) Seksi Pemberantasan Penyakit Menul.ar;
- 2) Seksi Pengamatan Penyakit;
- 3) Sck~i Pcnyehatan Air, Makanan dan Minurnan;
10. ,i) Scksi P.L.P. dan T.T. Umum,
- f. Sub Dinas Keschatan Keluarga dan Prornosi Kcsehatan; rnembawahi :
- 1) Scksi Ibu clan Anak;
- 2) Scksi G i z i;
- 3) Seksi Promosi Keschatan clan PSM;
- 4) Sck.si JPKM dan Kesehatan Lanjut Usia.
16. g, Kelornpok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- Gudang Farmasi.
- Puskesmas,
- Laboratorium.
- Rurnah Sakit.
- (2) Dagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercanturn dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Il Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak tcrpisah kan;

## Baglan Ketlga

## DINAS PEKERJAAN UMUM

## Pasal 9

Dinas Pckerjaan Umurn mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum clan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pernerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jam.bi di bidang Pekcrjaan Urnum.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan umum mempunyai fungsi :

- a. Perurnusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pernbangunan dan pengelolaan, pcrnbinaan, pernberian bimbingan serta perlzinan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pcngawasan clan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuia dengan kcbijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Pcngelolaan Tata Usaha Dinas;
- d. Pengclolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

I

!

I

l

## Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum K.abupaten terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha; mernbawahi :
- 1) Sub Bagian Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum;
- 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Pengairan .dan Drainase; membawahi:
- 1) Scksi Pernbangunan;
- 2) Seksi Pemeliharaan;
- 3) Seksi Bina Manfaat;
- d. Sub Dinas Bina Marga; mernbawahi :
- 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jcmebatan;
- 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 3) Scksi Alkal;
- e. Sub Dinas Cipta Karya; membawahi:
- 1) Seksi Perencanaan;
- 2) Seksi Bangunan;
- 3) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:
- Unit Pengolah Cairan Aspal;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantui n dalam Larnpiran ID Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## Baglan Keempat

## DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

## Pasal 12

Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas mcnyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan scrta tugas pernbantuan yang dibcrikan oleh Pemerintah clan Pemerintah Propinsi Jarnbi;

## Pasal 13

Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam l 'asal 12 Pcraturan Daerah ini, Dinas Penclidikan Nasional mernpunyai fungsi :

- a. Perurnusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan pelaksanaan pcndidikan nasional sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati dan Pcraturan Perundangundangan yang berlaku;

'

- b. Mcnetapkan kebijakan dalam mcnyelenggarakan otonomi dalarn rangka mcnyukseskan pembangunan di daerah;
- c. Pclayanan pcndidikan nasional kepada masyarakat;

I

- d, Pernantauan terhadap lembaga pendidikan nasional yang dikclola oleh Pernerintah dan rnasyarakat dibidang pelayanan pcndidikan nasional;
- e. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Dinas Pendidikan nasional Kabupaten Tebo;
- f. Mernpersiapkan rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengurusan TK, SD, Wajib Belajar, SLB, SL'IP, SMUdan SMK, tenaga gum dan tenaga tcknis, Pendidikan Luar Sekolah, Pernuda dan Olahraga dan Pengernbangan kebudayaan;
- g. Mengurus dan membina TK, SD, SI..B, SL TP, SMU dan SMK;
- h. Membina dan mengurus kegiatan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga dan kebudayaan;
1. Mcmbina clan rncngurus kcgiatan tenaga guru dan tcnaga tcknis;
- J. ~ temhinn dan mengnrus seru melak!anru&lt;an pengadaar, clan pendistribusian sarana pcndidikan TI&lt;, SD, SLB, SLTP, SMU clan S:MK;
- k. Mcrnbina dan rncngurus scrta rnelaksanakan pengadaan tanah, gedung, RBK, Rehab, Perabot TK, SD, SLB, SLTP, SMU dan S:MK;
- I. Mclaksanakan urusan rumah tangga surat-menyurat dan kearsipan kantor;
- m. Melakukan urusan rumah tangga kantor tneliputi perneliharaan, ketertiban dan kcamanan, kebersihan dan keindahan kantor serta penerimaan tamu dan keprotokolan;
- n. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian dilingkungan Dinas Pcndidikan Nasional Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Pcrundang-undangan yang bcrlaku.
- o. Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo berdasarkan Peraruran Perundang-undangan yang bcrlaku;
- p. Mclnksanakan urusan pcrlengkapan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- q, Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.

## Pasal 14

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas Pendiclikan Nasional Kabupaten terdiri dari :
- a. Kepala Duw;
- b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
- ( 4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (5) Sub Bagian Keuangan;
- (6) Sub Bagian Perencacaan dan valuael;
- c. Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah; mernbawahi :
- 1) Seksi TK, SD;
- 2) Seksi SL TP;
- 3) Seksi SLTA;
- 3) Scksi Sckolah Swasta.

-

-

.

I

I

I

i

!

- d. Sub Dinas Pcndidikan Masyarakat; mernbawahi :
- 1) Seksi Tenaga Teknis;
- 2) Seksi Bina Program;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Sub Dinas Pemuda/Olah Rng~ Seni dan Kehudayaan: rnehawahi :
- 1) Seksi Tenaga Teknls;
- 2) Seksi Bina Program;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana;
9. '1 ). Seksi Seni Budaya dan Olah P.:iG3; membawab! ;
- h. Unit Pelaksana Tcknis Dinas adalah:
- Perpustakaan Umurn;
1. Cabang Dinas adalah :
- Dikbud Kecamatan;
- (2) Bagan Org~asi Dinas Pendidikan Nasional adal.ah sebagaimana tercanturn dalarn. Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## Bagfan Kellma

## DINAS PENDAPATAN DAERAH

## Paul 15

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tuga.s menyelenggarakan urusan rumah 1.1ngga Daerah di bidang Pendapatan Daerah yang merupakan kewenangan Kabupaten;

## PasaJ 16

Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagalmana dimaksud dalam Pasal 15 Pcraruran Dacrah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- .1. Melakukan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan koordinasi teknis dibidang Pcndapatan Daerah;
- b. Mclakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajuk dan wajib rctribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Melakukan rencana penetapan besamya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melakukan pernbukuan, pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- -c. Melakukan penagihan. atas tunggaka.n Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya yang dikelola o1eh Dinas Pendapatan Daerah;
- f. Melakukan tugas perenca.naan dan pengendalian operasional dibidang pendat.1an,. pcnetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

!

!

l

i

I

1

I

!

1

## Pasal 17

- ( 1) S usunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten terdiri dari :
- a. Kcpala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha; rnernbawahi :
- 1) Sub Bagian Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum;
- 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Pendataan; membawahi :
- 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- 2) Seksi Dokumen;
- d. Sub Dinas Penetapan dan Penagihan; rnernbawahi :
- 1) Seksi Pcrhitungan;
- 2) Seksi Penagihan;
- 3) Seksi Keberatan dan Angsuran;
- c. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan; membawahi :
- 1) Seksi Pernbukuan, Penerimaan dan Verifikasi; ·
- 2) Seksi Pelaporan;
- 3) Seksi Pembukuan Pcrsediaan Benda Berharga;
- f. Sub Dinns Pengendalian dan Penyuluhan :
- 1) Seksi Pengendalian dan Peningkatan PAD;
- 2) Seksi Pengendalian PBB;
- 3) Sek.cii Penyuluhan;
- (3) Bagan Organisasi Dina! Pcndapatan Daerah adalah sebagairnana tcrcantum dalam Larnpiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak tcrpisah kan;

## Baglan Keenam

## DINAS KEHUTANAN

## Pasal 18

Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dacrah &lt;Warn bidang Kehutanan yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pcmerintah Propinsi,

## Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pas:11 18 Pcraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaskanaan perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan mulai dari pcrcncanaan, pengelolaan hutan, dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan pcrnberian pcrizinan dan pclayanan umurn dibidang kchutanan;
- c. Pclaksanaan kcrjasama antar Kabupaten dibidang kehutanan;

- d. Pcnyelenggaraan terhadap pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dilingkungan Pernerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan Penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang kehutanan;
- f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dilingkungan Pernerintah Kabupaten; ·
- g. Pelaksanaan urusan pengolahan hutan milik/hutan rakyat;
- h. Pelaksanaan urusan pengelolaan hasil hutan non kayu.

## Pasal 20

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha; membawahi:
- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Umum;
- c. Sub Dinas Pernbinaan Hutan dan Rehabilitasi Laban; mernbawahi :
- 1) Seksi Pengernbangan Hutan dan Hutan Kemasyarakatan;
- 2) Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah;
- 3) Seksi Rehabilitasi Hutan;
- 4) Scksi Pengernbangan Hutan Rakyat dan Aneka Usaha.
- d. Sub Dinas Pengusahaan Hutan; membawahi :
- 1) Seksi Eksploitasi dan Pemanfaatan Hutan;
- 2) Scksi Peredaran clan Pengujian Hasil Hutan;
- 3) Scksi Pengolahan Hasil Hutan;
- 4) Seksi Pungutan Iuran,
- c. Sub Dinas Pcrlindungan Hutan; mernbawahi :
- 1) Seksi Pengamanan Hut.an;
- 2) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
- 3) Seksi Pcnyuluhan,
- f. Kclornpok Jabatan Fungsional;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Baglan Ketujuh

## DJNAS PERKEBUNAN

## Pnsnl 21

Dinas Pcrkebunnn Kabupatcn Tebo rnempunyai tugas mcnyclcnggarakan nrusan rumah tangga Dacrah dalam bidang Perkcbunan yang rncnjadi tanggung jawnbnya, sorta tugas pcmbantuan yang diberikan oleh Pcrncrintah clan Pcmcrintah Propinsi.

## Pasal 22

Untuk rnclaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan rnern.punyai fungsi :

- a. Perumusan kebijak.an teknis dibidang perkebunan;
- b. Pernberian perizinan, pengawasan dan pelaksanaan pelayanan umurn; ·
- c. Pelaksanaan dan pernbinaan teknis dibidang perkebunan dan Hortikultura;
- d. Pernbinaan usaha dibidang perkebunan dan hortikuttura;
- c. Penyiapan sarana dan prasarana serta bahan perlindungan;
- f. Pernbinaan tcrhadap Unit Pelaksana Tekni! Dinae Perkebunan;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pcndidikan dan latihan penerapan teknologi dan penyuluhan perkebunan.

## Pasal 23

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha; mernbawahi :
- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Urn.urn dan Kepegawaian
- c. Sub Dinas Pembenihan dan Bina Produksi; membawahi :
- 1) Scksi Tanaman Perkebunan;
- 2) Scksi Tanaman Holtikultura;
- 3) Scksi Perlindungan Tanaman;
- d. Sub Dinas Penyuluhan; membawahi :
- 1) Seksi Tata Penyuluhan;
- 2) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana;
- c. Sub Dinas Bina Usaha Tani; rnembawahi :
- 1) Seksi Surnber Daya dan Pengendalian Lahan;
- 2) Seksi Pcngawasan dan Perizinan Usaha;
- 3) Seksi Pcngolahan dart Pemasaran.
- f. Kelornpok Jabatan Fungsional;
- g. Cabang Dinas;
11. Unit Pclaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan adalah scbagaimana tercanturn dalam Larnpiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## Baglan Kedelapan

## DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

## Pasal 24

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperaai rnempunyai tugas melaksanakan urusan rurnah tangga daerah dalam bidang pelayanan industri, perdagangan dan koperasi serta tugas pernbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi.

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 24 Pcraturan Dacrah ini, Dinas Perindustrian, Pcrdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perurnusan kebijakan teknis dibidang petayanan industri, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kcbijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan otonorni daerah dalam rnngka rnenyukseskan pernbangunan ell daerah;
- c. Pelayanan lndustri, Perdagangan dan Koperasi kepada masyarakat;
- d. Pernantauan terhadap Lernbaga Pemerintah dan masyarakat;
- e. Mcngadakan konsultasi dengan instansi terk.ait dan instansi lainnya yang terdapat dalam wilayah yang menjadi tanggung jawab scsuai dcngan kebijakan Pemerintah di daerah.
- f. Pcngernbangan jaringan industri, perdagangan dan koperasi antara propinsi dan dacrah dcngan dacrah sccara timbal balik dalam rangka rnendt ikung pcm bangunan di daerah;
- g. Peningkatan kualitas terhadap tuntutan dan kepentingan masyarakat melalui pcngrajin, pengusaha dan perkoperasian sejalan dengan pcningkatan kualitas dan kcscjahtcraan yang profcsional;
- h. Peningkatans kualitas industri clan pemberdayaan ekonomi khususnya masyarakat · industri, dagang dan koperasi;
1. Pengernbangan industri, perdagangan dan koperasi secara sehat sebagai pcrwujudan pemerintah dalam mcningkatkan nilai tarnbah dan taraf hidup rnasyarakat.

## Pasal 26

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan clan Koperas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha; rncmbawahi :
- 1) Sub I3 agian Um urn dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi,
- c. Sub Dinas IKKH clan ILMEA; mernbawahi :
- 1) Seksi Kirnia, Pulp, dan Kertas;
- 2) Seksi Agro dan Hasil Hutan;
- 3) Seksi Logam, Mesin, Perekayasaan Alat Angkut.
- 4) Scksi Tckstil, elektronika dan Aneka.

- d. Sub Dinas Usaha Perdagangan; membawahi :
- 1) Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan.
- 2) Scksi Ekspor dan Imper;
- 3) Seksi Pendaftaran Perusahaan;
- 4) Seksi Penyaluran dan Promosi.
- c. Sub Dinas Koperasi; mernbawahi :
- 1) Seksi Koperasi;
- 2) Seksi S.P. Permodalan dart Jasa Keuangan
- 3) Scksi Penilaian dan Pengawasan Simpan Pinjam.
- f. Suh Dinas Pendaftaran, Penyuluhan dan Kemitraan.
- l) Scksi Pendaftaran dan Hukum
- 2) Scksi Kernitraan
- 3) Pcnyuluhan dan Pengawasan
- g. Kclornpok Jabatan Fungsional;
- h. Cabang Dinas;
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagairnana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan rncrupakan bagian yang tidak tcrpisahkan.

## Baglan Kesembllan

## DINAS PEMBERDAY AAN MASY ARA.KAT DESA

## Pa.sal 27

Dinas Pcrnberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mcnyelenggarakan urusan rurnah tangga Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang rncnjadi ranggung jawabnya, meliputi Pengembangan Desa, Ketahanan Masyarakat Dcsa, Usaha Ekonomi Desa, Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan tugas pcmbantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi.

## Pasal 28

Untuk rnclaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pcraturan Dacrah ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pcnyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pcrtirnbangan, pernberian perizinan dan pembinaan teknis dibidang Pcrnbcrdayaan Masyarakat Desa;
- b. Koordinasi pelaksanaan pernbangunan masuk desa dan pengembangan Prakarsa dan Swadaya gotong royong rnasyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pcnilaian dan penyusunan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Pclaksanaan urusan kesekretariaatan pemberdayaan rnasyarakat desa;
- e. Ketahanan Masyarakat Dcsa,

## Pasal 29

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas Pernberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha; membawahi :
- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian:
- 3) Sub Bagian Keuangan;
- 4) Sub bagian T.U. dan Rumah Tangga.
- c. Sub Dinas Pengernbangan Dcsa; membawahi:
- 1) Scksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
- 1) Scksi Unit Dacrnh Kerja Pernbangunan;
- 3) Scksi Tata Desa;
- 4) Scksi Pengembangan Kawasan Terpadu;
- 5) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- d. Sub Dinas Ketahanan Masyarakat; mernbawahi ;
- 1) Scksi Bimbingan Lembaga Desa;
- 2) Seksi Birnbingan Motivasi clan Swadaya Masyarakat;
- 3) Scks: Peningkatan Kcterarnpilan Masyarakat,
- e. Sub Dinas Usaha Ekonomi dan Mukim Desa; rnembawahi :
- 1) Seksi Bantuan Pernbangunan Desa;
- 2) Scksi Perkrcditan dan Produksi;
- 3) Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal;
- 4) Scksi Prasarana dan Sarana Desa;
- 5) Tata Pernukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Des a.
- f. Kclornpok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaa.n Masyarakat Desa adalah sebagairnana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan;

## Baglan Kesepuluh

## Kelompok Jabatan Fungslonal

## Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h Peraturan Daerah ini mempunyai tugas teknls sesual dengan bidang keahliannya.

## Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dirnaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini terdirid dari sejumlah Pegawai Negcrl Sipil dalam Jcnjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalarn berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud ayat (1) l'asal ini jurnlahnya dapat dikernbangkan berdasarkan Analisis bcban kcrja dan jenisnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

## BAB IV

## PENGANGKA TAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Paul 3.2

- (I) Kcpala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati atas Usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kcpala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepata Dinas melalui Sekrctarb Daerah;
- (3) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas di Kecamatan dan Kcpala UPTD dapat diangkat dan dibcrhcntikan oleh Sekreuris Daerah atas pclimpahan kcwenangan Bupati;
- (4) Kelornpok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Pcrundang-undangan yang berlaku,

## BAB V

## ESELON DINAS DAERAH

## Pasal 33

Eselon jabatan strukrural di lingkungan Sekretariat Daerah terdi.ri dari :

- Eselon IV.a c. Kasubbag dan Kasi, Kacab Dinas di Kccamatan dan Kcpala UPm

- a. Kepala Dinas

: Eselon II.b

- b. Kepala Bagian TU, Kasubdin

: Eselon ID.a

BAB VI

## TATAKERJA

Piisnl 34

Dalarn mclaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan pnnsip-pnnsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dilingkungan maupun antas satuan Unit Kerja scsuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## Pruial 35

- ( 1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (:.) Kcpala Dinas bcrkcwajiban mcmbcrikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan mengawasi tugas-tugas para unsur pernbantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya;
- (3) Setiap Pejabat harus meningkatkan profcsionalisme dan dalam rnenjalankan tugasnya wajib mernpelajari dan rnemahami dan rnelaksanakan uraian tugas masing-rnasing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugasnya;
- (·l) Sctiap pcjabat wajib melaporkan tugasnya secara hira.rki kepada atasnnnya mnsing-masing sctiap akhir tahun dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugasnya;

## BAB vu

## l'&gt;'.1':TE;\'.TUAN PEH,\LJH,\i\'.

## Pusul 36

- ( I l u :1::111 tugas dari maxing-maxing jabatan struktural pada dinas-clin.«, 1,;;i\·,:111~; &lt;li11:1s tl.111 unit pclaksana tcknis dinas akan disusun dan di1i.:tapb11 k,;1111:di:111 ilrng.,n Kcputusan Bupati;
- ( ~ ·1 : ::il-11.11 y.111g bclum diatur dalam Pernturan Dacrah ini, scpanjan;\_~ 111~11~:1.:11:11 pclaks.uiaannya akan diatur lcbih lanjut dcngan Kcputusan Bupnti;
- (3) l),.\_.ng:111 bcrlakunya Pcraluran Daerah ini, mnka Keputusan Buptui Tc: ,o tc11ta11g 01g:mis.1si U:l!1 Tatnkerja Dinas-dinas Daerah dicabut d.111 di11)·at:il;;rn !idak h::1:i~ll J:1gi :
1. :~::putusan Bupati Tebo Nornor 03 Tahun 1999 tcntang Org:111i :1::1 I :,::is i'·~:H!:1p;1t:111 Daerah Kabupatcn Tebo;
- r: L"p11111~a11 Bupati Tebo Nomor 0,1 Tahun J 999 tc111a11g 011·.:111i :i:,i 1 ·.;11:1:; I 'ckcija.m Um um Kabupatcn Tebo;
- ; Kcputusan Bupati Tebo Nomor 35 Tahun 1999 tc111a11g Org:111:~:,~;i J ),11:1s J\:11didikan Dasar d.111 Kcbudayaan Knbupatcn Tebo;
- Kcputusan Du pa Li 'l\:bu Nomor 36 Tahun 1999 lc111:111g Oru:111i.,:1si ))111:1, Pcrlnnian Kabupatcn Tebo; ·I.
- Kcputusan Bupati Tt.:bo Nomor 37 Ta!i1111 1999 tent.mg Oq}111is:1si l):11::~ Kchutanan Kabupatcn Tebo;
- '). i&lt;-:;'tltll'i:11\ Bupati Tebo Nomor 38 Tahun 1999 tc11ta11g Or!:\_'.a1;is.1.·;i ]): ·1:1, P c mbcrdayann Mnsyarakat Dcsa Kabupatcn Tebo;
- ~l'.;H1tus.1n Bupati Tebo Nomor 39 Tahun 1999 tcnlang Or~:.:111is.1.';i I) 1:!, : 'crkcbunan Kabupatcn Tebo;
- 1) i&lt;i..:puttLS.11\ Bupati Tebo Nomor 49 Tahun 19~9 tent:iiig Organis.isi l)i:1:1s !~c,:\_'i\.1t:1n Kabupatcn Tebo;

## !!All VIII

## I, l·:T l&lt;:NTllt\N I' l·:NlJTU P

## Pasal 37

I'cr.uuran Dacrah i11i mulai bcrlaku pada tang.gal diundangkan.

:\g:1r sctinp orang dapat mcngetahuinya, memerintahkan pt:11g1111danga11 l \ r.uur.m I ):1cr:d1 ini dcngan pcnempatnnnva dalam Lcmbaran Dacr:111 Kabupntcn Tebo

Ditclapkan di Muara Tebo Puda trn11.1,ga/ 7 .Juli 2001

• '.'.II '11• ,,·' f I• I 11•!11


Diundangkan di Muara Tebo Pada tanggal 9 Juli 2001


T,E\fBARJ\N DAER.All KABUPATEN reno TAfftJN 2001 NOMOR 4

C IMf'\,.-,,111, C&gt;0C RTO 01

,',

I

,


c ·R~\(;o1,,,,.,..,a~1oc,

I


DRS. H. A MADJIO MU'AZ. MM

j