Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 2016 tentang PENGENAANPAJAKPENGHASILAN ATASPENGHASILAN TERTENTUBERUPAHARTABERSIH YANGDIPERLAKUKANATAU DIANGGAPSEBAGAIPENGHASILAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, - a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan terten tu beru pa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan terkait pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan terten tu beru pa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan terkait pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final; Menimbang
- b. bahwa penetapan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal13 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; b
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasa14 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Per'ubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Pajak Penghasilan at as Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan; c
.,'
4. Harta Bersih adalah nilai Harta dikurangi nilai Utang. 4
5. 8urat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut 8urat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan. 5 .
6. 8urat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut 8urat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak. 6
7. 8urat Pembetulan atas 8urat Keterangan adalah surat pembetulan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan 8urat Keterangan yang diterbitkan sebelumnya. 7
8. 8urat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut 8PT PPh adalah 8urat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. 8\_
9. 8urat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut 8PT PPh Terakhir adalah: 9
- a. 8PT PPh untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau a. 1
- b. 8PT PPh untuk Tahun Pajak 2014 bagi Waj'ib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015. b
10. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
Pasa12
- (1) Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan meliputi:
a. Harta a.
Bersih
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (3) Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Harta Bersih yang:
2. a.. diperoleh Wajib Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan a
- b. rnasih dimilikipada akhir Tahun Pajak Terakhir. b
- (4) Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Harta yang diperoleh sejak tanggall Januari 1985 sarnpai dengan tanggal 31 Desernber 2015 dengan ketentuan:
- a. masih dimiliki Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
- b. belum dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalarn rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. b
Pasa13
- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penghasilan tertentu yang terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.
Pasal 2
- (2) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.
Pasal4
Pasal 3
- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ditetapkan sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ditetapkan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak badan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan b
- c. Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
Wajib ...
- 7 - sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan di bidang Pajak Penghasilan.
- (4) Penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditentukan:
- a. bagi WajibPajak yang memperoleh Surat Keterangan, berdasarkan: a
1. 8PTPPhTerakhir; 1
2. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang dilampirkan dalam Surat Pernyataan, dalam hal 8PT PPh Terakhir tidak dilampirkan dalam 8urat Pernyataan; atau 2
3. surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir, dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
- b. bagi Wajib Pajak yang tidak &lt; menyampaikan Surat Pernyataan, berdasarkan: b
1. Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas kewajiban Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir yang diterbitkan paling akhir sebelum tanggal penerbitan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan; 1
2. SPTPPh Terakhir, dalam hal belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atas kewajiban Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir; atau 2
3. surat pernyataan mengenai besaran penghasilan brute pada Tahun Pajak Terakhir, dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2. 3
- (5) Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a atau huruf b.
...
c
- (2) NilaiHarta untuk menghitung besarnya nilai Harta Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dan huruf ditentukan sebagai berikut:
- a. Harta berupa kas berdasarkan nilai nominal; atau a
- b. Harta selain kas berdasarkan nilai dari hasil penilaian yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak sesuai kondisi dan keadaan Harta selain kas, b
pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
Pasa16
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terutang pada:
- a. akhir Tahun Pajak 2016, untuk penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1)huruf a; a
- b. saat diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan, untuk penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan Zatau b
- c. saat diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta yang diberikan Pengampunan Pajak, untuk penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf b. C
Pasal 7
## Pasal7
Pasal 18
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasa14 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Per'ubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Pajak Penghasilan at as Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan; c
.,'
4. Harta Bersih adalah nilai Harta dikurangi nilai Utang. 4
5. 8urat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut 8urat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan. 5 .
6. 8urat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut 8urat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak. 6
7. 8urat Pembetulan atas 8urat Keterangan adalah surat pembetulan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan 8urat Keterangan yang diterbitkan sebelumnya. 7
8. 8urat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut 8PT PPh adalah 8urat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. 8\_
9. 8urat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut 8PT PPh Terakhir adalah: 9
- a. 8PT PPh untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau a. 1
- b. 8PT PPh untuk Tahun Pajak 2014 bagi Waj'ib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015. b
10. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
Pasa12
- (1) Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan meliputi:
Harta a.
Bersih
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (3) Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Harta Bersih yang:
2. a.. diperoleh Wajib Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan a
- b. rnasih dimilikipada akhir Tahun Pajak Terakhir. b
- (4) Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Harta yang diperoleh sejak tanggall Januari 1985 sarnpai dengan tanggal 31 Desernber 2015 dengan ketentuan:
- a. masih dimiliki Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
- b. belum dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalarn rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. b
Pasa13
- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penghasilan tertentu yang terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.
Pasal4
- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ditetapkan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak badan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan b
- c. Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
Wajib ...
- 7 - sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan di bidang Pajak Penghasilan.
- (4) Penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditentukan:
- a. bagi WajibPajak yang memperoleh Surat Keterangan, berdasarkan: a
1. 8PTPPhTerakhir; 1
2. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang dilampirkan dalam Surat Pernyataan, dalam hal 8PT PPh Terakhir tidak dilampirkan dalam 8urat Pernyataan; atau 2
3. surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir, dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
- b. bagi Wajib Pajak yang tidak &lt; menyampaikan Surat Pernyataan, berdasarkan: b
1. Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas kewajiban Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir yang diterbitkan paling akhir sebelum tanggal penerbitan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan; 1
2. SPTPPh Terakhir, dalam hal belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atas kewajiban Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir; atau 2
3. surat pernyataan mengenai besaran penghasilan brute pada Tahun Pajak Terakhir, dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2. 3
- (5) Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a atau huruf b.
...
c
- (2) NilaiHarta untuk menghitung besarnya nilai Harta Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dan huruf ditentukan sebagai berikut:
- a. Harta berupa kas berdasarkan nilai nominal; atau a
- b. Harta selain kas berdasarkan nilai dari hasil penilaian yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak sesuai kondisi dan keadaan Harta selain kas, b
pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
Pasa16
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terutang pada:
- a. akhir Tahun Pajak 2016, untuk penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1)huruf a; a
- b. saat diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan, untuk penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan Zatau b
- c. saat diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta yang diberikan Pengampunan Pajak, untuk penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf b. C
Pasal7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
...
PRESIDEN
REPUBLIK II'-IDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA
## NOMOR36 TAHUN2017
## TENTANG
## SEBAGAIPENGHASILAN BERUPAHARTABERSIH YANGDIPERLAKUKAN ATAUDIANGGAP PENGENAANPAJAKPENGHASILAN ATASPENGHASILANTERTENTU
## I. UMUM 1
di
Kebijakan Pengampunan Pajak yang terbatas dalam periode mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 telah memberikan dampak signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun demikian, hasil dari pelaksanaan program Pengampunan Pajak menunjukkan bahwa realisasi atas deklarasi dan repatriasi Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)belurn sesuai dengan data Harta Wajib Pajak yang berada di luar wilayah NKRI. Selain itu, masih terdapat Harta Wajib Pajak yang berada didalam wilayah NKRIyang tidak atau belum sepcnuhnya diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau dilaporkan dalarn SPTPPh. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat warga negara Indonesia yang mempunyai atau menyirnpan Harta baik dalam maupun di luar wilayah NKRI yang kemungkinan kewajiban perpajakannya belum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
di
Dengan memperhatikan kondisi tersebut, setelah program Pengampunan Pajak berakhir perlu diikuti dengan penegakan hukum bidang perpajakan. Penegakan hukum dimaksud dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak narnun tidak memenuhi ketentuan pengungkapan Harta dan Zatau pengalihan dan investasi Harta ke dalam wilayah NKRI, sebagairnana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data danj' atau informasi terkait Harta yang tidak atau kurang dilaporkan dalam SIT PPh.
...
Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi jenis penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final, tarif, dan cara penghitungan serta saat terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
## II. PASALDEMIPASAL
Pasal1
Cukup j elas.
## Pasa12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir dimaksudkan bagi Wajib Pajak yang memiliki setoran modal.
## Hurufb
Surat Pembetulan atas Surat Keterangan dapat terjadi antara lain karena:
- a. kesalahan penerapan tarif Dang Tebusan; atau a
- b. kesalahan penghitungan Dang Tebusan. b
Yang dimaksud dengan "kesalahan penerapan tarif Dang Tebusan" antara lain bagi Wajib Pajak yang mempunyai peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,OO (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah) seharusnya menggunakan tarif Dang Tebusan sebesar 2% (dua persen), namun Wajib Pajak tersebut menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
Yang ...
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan Zperagawati, pemain drama, dan penari; b
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; d.
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan; f
- g. pengawas atau pengelola proyek; g
- h. perantara; h.
1. petugas penjaja barang dagangan; i.
- J. agen asuransi; dan j
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya. k
## Contoh:
Tuan A merupakan pengusaha katering. Pada Tahun Pajak 2015, Tuan Ahanya menerima penghasilan berupa
1. penghasilan usaha katering sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan 1
2. penghasilan sebagai pembawa acara di televisi sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final. 2
Apabila terhadap Tuan A diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka penghasilan bruto Tuan A perlu untuk diuji sebagai berikut:
| Penghasilan bruto dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas | Jumlah |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Dikenai PPh final (a) | Rp 2.000.000.000,00 |
| Dikenai PPh tidak final (b) | Rp 500.000.000,00 |
| Penghasilan bruto (a+b) | Rp 2.500.000.000,00 |
## Hurufc
Contoh:
Tuan C merupakan karyawan yang menerima gaji dari perusahaan tempat bekerja. Selain itu Tuan C merupakan pengusaha jasa pencucian motor. Pada Tahun Pajak 2015, Tuan C menerima penghasilan berupa:
1. gaji sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final;
2. penghasilan usaha pencucian motor sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; 2
3. bunga deposito sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan 3
4. sewa tanah dan bangunan sebesar Rp50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. 4
Apabila terhadap Tuan C diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka penghasilan bruto Tuan C perlu untuk diuji sebagai berikut:
| Penghasilan | Jumlah |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Penghasilan bruto selain dari usaha dan Zatau pekerjaan bebas | |
| Dikenai PPh final (a) | Rp 5.000.000,00 |
| Dikenai PPh tidak final (b) | Rp 120.000.000,00 |
| Dikenai PPh final (c) | Rp 50.000.000,00 |
| Penghasilan bruto selain dati usaha dany atau pekerjaan bebas (d= a+b+c) | Rp 175.000.000,00 |
2. Penghasilan...
PRESIDEN
## REPU8L1f\ INDONESIA
8urat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir.
- Penghasilan bruto yang diterima oleh Wajib Pajak adalah penghasilan yang sesungguhnya diterima oleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak Terakhir.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Data atau informasi lain merupakan data atau informasi yang dimiliki Direktur Jenderal Pajak selain data atau informasi yang diperoleh dari Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.
Dalam hal Direktur Jenderal Pajak tidak memiliki data- darr/ atau informasi lain maka penghasilan bruto setahun adalah sesuai dengan surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto yang dibuat oleh Wajib Pajak.
Contoh kasus:
Tuan D telah memperoleh 8urat Keterangan, namun Direktur Jenderal Pajak menemukan Harta berupa mobil yang belum pernah dilaporkan dalam 8PT PPh dan tidak diungkapkan dalam 8urat Pernyataan. Atas Tuan D diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Tuan D tidak menyampaikan 8PT PPh Terakhir dan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha. Pada saat pemeriksaan, Tuan D membuat surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir dengan komponen penghasilan bruto sebagai berikut:
1. penghasilan usaha bengkel sebesar Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final; dan 1
2. penghasilan deposito sebesar Rp5.000.000,OO (lima juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. 2
Contoh WPtidak memenuhi persyaratan penghasilan bruto:
Direktur Jenderal Pajak memiliki data dan / atau informasi lain yang menyatakan bahwa penghasilan Tuan D adalah sebagai berikut:
...
2. memiliki jumlah penghasilan bruto dari usaha dan I atau pekerjaan bebas dan selain dari usaha dan Zatau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah),
maka tarif yang berlaku bagi Tuan D sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen). Tarif tersebut berlaku karena WP memiliki penghasilan bruto dibawah jumlah tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
## Pasa15
Ayat (1)
Hurufa
Contoh Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban untuk tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI dan I atau tidak melaksanakan pengalihan harta dan investasi ke dalam wilayah NKRI.
1. Tuan Amengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut: 1
| Harta Bersih Tambahan | Nilai |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Berada di dalam NKRI | Rp 12.000.000.000,00 |
| Berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI | Rp 50.000.000,00 |
Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajaksebagai berikut:
| 1 September 2016 | Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 September 2016 | Diterbitkan Surat Keterangan. |
| 1 Desember 2018 | Diketahui Tuan A'membeli apartemen di luar negeri dari Harta tambahan yang berada di dalam NKRI. |
Berdasarkan ...
PRES IDEN
## REPU8L1K INDONESIA
Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:
| Harta Bersih tambahan berada dalam NKRI(a) | di Rp 1.000.000.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Harta Bersih tambahan berada luar wilayah NKRI dan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI(b) | di Rp 5.000.000.000,00 |
| Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (a + b) | Rp 6.000.000.000,00 |
## 3. Tuan C mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut: 3
| Harta Bersih Tambahan | Nilai |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Berada di dalam NKRI | Rp 3.000.000.000,00 |
| Berada di luar wilayah NKRIdan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI· | Rp 10.000.000.000,00 |
Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:
ke
| 9 September 2016 | Penyampaian Surat Pernyataan Kantor Pelayanan Pajak. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 September 2016 | Diterbitkan Surat Keterangan. |
| 31 Desember 2016 | Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) telah dialihkan sepenuhnya dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI. |
| 1 Maret 2018 | Tuan C mengalihkan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). ke luar wilayah NKRI, sehingga tidak memenuhi ketentuan untuk menginvestasikan Harta tersebut selama 3 (tiga) tahun dalam wilayah NKRI. |
Berdasarkan
...
Berdasarkan nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:
| Nilai Barta berupa tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2015 (a) | Rp 20.000.000.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sisa pokok Utang terkait Harta pada tanggal 31 Desernber 2015 (b) | Rp 12.000.000.000,00 |
| Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (a- b) | Rp 8.000.000.000,00 |
## Huruf c
Contoh Wajib Pajak tidak mengikuti Pengampunan Pajak namun Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan / atau informasi terkait dengan Barta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh.
Tuan E tidak mengikuti Pengampunan Pajak dan diketahui informasi sebagai berikut:
| 31 Desember 2015 | Tuan E memiliki rekening tabungan senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) namun belum dilaporkan dalam SPTPPh. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 April 2018 | Direktur Jenderal Pajak menemukan data dari/ atau informasi mengenai Harta berupa rekening tabungan tersebut yang pada tanggal 30 April 2018 memiliki nilai Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). |
| Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan | Sebesar saldo tabungan pada akhir Tahun Pajak Terakhir yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). |
Hurufd ...
| Selisih antara penambahan Harta Bersih 2015 dengan Penghasilan neto 2015 (e)= (c - d) | Rp | 500.000.000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Setoran modal 2015 (f] | Rp | 50.000.000,00 |
| Dasar Pengenaan Pajak (e - f] | Rp | 450.000.000,00 |
## Hurufe
1. Contoh kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan. 1
Tuan F peredaran usahanya dibawah Rp4,8 miliar, mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:
| Harta Bersih tambahan di dalam NKRI - Mobil | Rp 300.000.000,00 |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Dang Tebusan (0,5% x Rp300.000.000,00) | Rp 1.500.000,00 |
## Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:
ke
| 10 Oktober 2016 | Penyampaian Surat Pernyataan Kantor Pelayanan Pajak. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 Oktober 2016 | Diterbitkan Surat Keterangan. |
| 6 Desember 2017 | Direktur Jenderal Pajak menghitung total harta yang dimiliki lebih dari Rp10 miliar, sehingga seharusnya menggunakan tarif 2% (dua persen). |
| 29 Desember 2017 | Diterbitkan surat klarifikasi kepada Tuan F untuk melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran Dang Tebusan tersebut. |
| 11 Januari 2018 | Tuan F tidak me1akukan pelunasan sehingga Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan. |
-~~--
-~------------.--.--.--"---------------'~--~