Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 -2021 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016 NOMQR &amp; SERI \ ) NOMOR &gt;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 3 TAHUN 2016
A
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 -2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI SIMALUNGUN,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) huruf b, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah. diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubemur Provinsi Sumatera Utara ; b.
y "
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah teritang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 ;
2. Mengingat : 1.
2. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; j
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
* r 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Npmor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor5495);
14. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679); 23 Tahun 2014 tentang
15. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indosia Tahun 2015 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RepublikTndonesia Nomor 5678);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang P ^ doman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Atas
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan i Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
28. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Qtorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba ;
i
*
t
- 29 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 k ' Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri balam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
32.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Provinsi Sumatera Utara ' Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
35. 36.
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ' (RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang pokok-pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran f · Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
i
Hi -
37. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri 'D' Nomor 16); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3Seri 'D' Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 10 seri D Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 1 Seri 'D' Nomor 1).
" i
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN
MEMUTUSKAN:
.
' 1
•
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 -2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
!
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah . oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Simalungun.
5. Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat . DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah. adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalarn bentuk Badan, Kantor dan Rumah Salrit Daerah.
6. V 7. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Kabupaten Simalungun. " r
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Keija Satuan Keija Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun yang memuat visi, misi dan arah
" v £V- ;V ' * ' · v pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana keija dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana keija dalam kerangka pendanaan 3 ^ ang bersifat indikatif.
11. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Simalungun.
12. Rencana Strategis Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Keija Perangkat Daerah periode 5 (lima) Tah un.
13. Rencana KeijaPembangunan Daerah yang selanjutnya disirigkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Keija Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Keija Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode rencana.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
?!
'
' fit
BAB II
KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RPJMD disusun memuat Visi, Misi dan Prioritas Program pembangunan Bupati terpilih, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah periode tahun 2016 - 2021.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RPJPD, RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan daerah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan arahan sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Sistematika RPJMD, terdiri dari :
- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- d. BAB IV Analisis Isu-isu Strategis
- e. BAB V Visi, Misi Tujuan dan Sasaran
- f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
- g. BAB VII Kebijakan umum dan program pembangunan
- h. BAB Vlllindikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
- Kebutuhan Pendanaan h
- i. BAB IX Penetapanlndikator Daerah
- j. BA3 X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- k. BAB XI Penutup
'
- V
Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tcrcantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak ^ ! \ . .11 terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

i

.

## Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi :

- a. Penyusunan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2016 - 2021.

V ,

- b. Satuan Keija Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Keija serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan didaerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016 - 2021.

## BAB IV

## Pengendalian dan Evaluasi

## Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan ha.sil rencana pembangunan daerah,
- b. Konsistensi antara RPJMD dan RPJPD dan RTRW Kabupaten Simalungun.
- c. Konsistensi antara RICPD dengan RPJMD; dan
- d. Kbsesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan Indikatpr -indikator Kineija yang telah ditetapkan.

%

i

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melafcukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi
- a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan pembangunan Daerah; V
- b. Pengendalian dan Evalusi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah;
- c. Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Daerah;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara penilaian dan Evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ( diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten % . Simalungun.

i,

• V.

Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal 2.7 £ egtf§wgifeK 2016 BUPATI SIMALUNGUN, dto.

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya pada tanggal 7 2016

SEKRBTARIS 1UPATEN SIMALUNGUN,


LEMBARAN DAE] NOMOR 3 SERI T ) NOMOR 3 iUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (107 / 2016).