PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 43 Tahun 1950 tentang RUMUSAN ALOI(ASI DANA DESA DI I(ABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHITN YANG MAHA ESA RU:'ATI SITUBONDO bahwa sebageri pclaksanaan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TTMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NoMoR 5l TAHUN zotl
TENTANG
RUMUSAN ALOI(ASI DANA DESA DI I(ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHITN YANG MAHA ESA
RU:'ATI SITUBONDO
bahwa sebageri pclaksanaan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) Peraturan l)cmcrintah Republik lndonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentarrrg [)csa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumusan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo.
1. Undan6;-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembcntr-rl&lt;an l)aerah-daerah Kabupaten dalam Linglcr-rng:.rn Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republil&lt; lnr]orresia Tahun 1950 Nomor 19 , Tambahan Lembarrarr Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Nc5;ara ltepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaim;ina telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2'lahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indoncsia '['ahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negarer llc'publik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Underng"Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pemba ngLrnr-rn Nasional (Lembaran Negara Republik Indonr;siz.r 'l'ahu.n 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negam licpr-rbiik Indonesia Nomor 4421 );
3. Undang-t,)ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuariga.n Negara (Lembaran Negara Repubtik Indoncsia 'l:ihun 2003 Nomor 47, 'lambahan l-embaran Negara I?cpublik Indonesia Nomor 4286)l;
A
n
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor aa2\;
6. Undang-Undang Nomor 33 'lahun 2OO4 tentang Perimbangarl Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OOl;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a09 );
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun lg72 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38 dan 'lambahan Lembaran Negara Itepublik Indonesia Nomor 2e8e);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); L2.
A
n
Menetapkan
3
13. Peraturan Perrrerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20L4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2t Tattun 201 1;
16. Peraturan Dererah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OOT , Nomor Oa\
5. L7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan l(epala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbonclo Tah un 2OO7, Nomor OB);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbonclo Tahun 2OO7, Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7, Nomor l7l;
20. Peraturan Daerah l(abupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kaburpaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2OlO tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP.rMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2}lt2OLS (I,embaran Daerah Kabupaten Situbclndo Tahun 20 10 Nomor 85).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUIU\TI TI}NTANG RUMUSAN ALOI(ASI DANA DESA DI I(ABUI}fi,i.'}}i; $ITUBONDO.
n
4
'';
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. :
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pleh pernerintah daerah dan DPRD menurut asas otonorri dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintal-^ran' Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemberian ADD bertujuan untuk :
- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan pembangunan rli tingkat .clesa masyarakat; dan penganggaran dan pemberdayaan
3. meningkatkan pembarrgunan infrastruktur pedesaan; c.
4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujuclkan peningkatan sosial; d.
5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; e.
6. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; f.
7. mendorong pqnii".gkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakai., cian; o b'
8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui l3adan Usaha Milik Desa (BUMDesa). h.
n
n
SUNflBAlR ALOI{ASI DANA DESA
BAB III - SUNflBAlR ALOI{ASI DANA DESA
Pasal 4
Sumber ADD paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
:t.,;j. iii,ii)il .r, ;BAB IV RUMUSAH FENENTUAN BESARNYA
ALOI(ASI DANA DESA
BAB III - SUNflBAlR ALOI{ASI DANA DESA
Pasal 5
Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
BAB III - SUNflBAlR ALOI{ASI DANA DESA
Pasal 6
.
Rumus dasar penetapan ADD :
:,,-.'i1'
ADDx= PTKPD+ADDM + ADDPx
ADDx - Alokasi Dana Desa x.
PTKPD = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- ADDM == ;\ioka"si Dana Desa Minimal yang diterima
- '.1e sa.
- ADDPx = Alokasi Dana Desa Proposional untuk desa x.
ADDPx= BDx(ADD-IADDM)
ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
.. .j.:.. -:* liila.i Bobot Desa untuk Desa x
BDx
ADD
- 'loi.a.l r\iokasi Darla Desa untuk Kabupaten
IADDM -= Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
a
n
n
(21 Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)
BDx = a1 KV 1 + a2KV 2 +... an KV n
BDx
- = Nilai Robot Desa untuk Desa x.
- al, a2...an = adalah angka bobot dari masing-masing variabel.
KVl , KV2 ... :
- KVn, adalah koefisien masing-masing variabel
Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa
- a. KV Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk di Desa Jumlah Penduduk se-Kabupaten
- b. KV Angka Kemiskinan Desa .Jumlah rumah t\_angga sangat miskin di Desa Jumlah rurmah tangga sangat miskin se-Kabupaten
3. c.
4. KV Luas Wilayah Desa Luas wilayah DC\_Alkm2l Jumlah Luas wilayah Kabupaten (km2)
- d. KV Tingkat Kesulitan Geografis Desa (km) Jarak Desa ke ibukota Kecamatan Jumlah Jarak seluruh Desa ke ibukota Kecamatan
Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel
| 1. | Jumlah Perrdurduk Desa | V1 | a1 | 0.30 |
|------|----------------------------------|------|------|--------|
| 2 | Angka l(emiskinan Desa | v2 | a2 | 0.5 |
| 3 | Luas Wilayah Desa | V3 | a3 | 0.1 |
| 4 | Tingkat Kesulitan Geografis Desa | v4 | a4 | 0.1 |
Definisi Variabel
- a. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berde.rsu.rkan data ydng bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;
- b. Variabel Angl,ka l(emiskinan Desa adalah Jumlah Rumatr 'iangga. Miskin Desa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;
- c. Variatlel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa
BAB III - SUNflBAlR ALOI{ASI DANA DESA
Pasal 7
- (1) Besar ADD dibagi secara adil dan merata dengan perbandingan :
- a. ADDM sebesar 60 oh darijumlah ADD. b. ADDP dan PTKPD sebesar 40 oh dari jumlah ADD.
3. (21 Yang dimaksud azas merata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM ).
- (3) Yang dimaksud azas adil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap Desa ## BAB V
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - SUNflBAlR ALOI{ASI DANA DESA
Pasal 8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 llahun 2Ol4 tentang Rumusan Dan Pedoman Alokasi Dana f)e::ir lienicr-intah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OI4 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidrai&lt; berlal&lt;u.
n
n
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal tr 0 }'l0V 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO, w BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBC}$DO TAHUN 2OL4 NOMOR $I ## Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Bupati irri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or"ang nrengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat uran Rupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daere&amp;. Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal tr 0 l.lOV 2014

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, DADANG WIGIARTO