Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 1950 tentang harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum; - b. bahwa guna melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak-hak penduduk miskin di Kabupaten Situbondo yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien, dan efektif, serta terkoordinasi dan terpadu; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu meneta-pkan Peraturan Bupati ten tang Penanggulangan Kemiskinan; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran daerah Kabupaten Situbondo tahun 2016 Nomor 12); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6); (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu meneta-pkan Peraturan Bupati ten tang Penanggulangan Kemiskinan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran daerah Kabupaten Situbondo tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
Menetapkan
4
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
MEMUTUSKAN' :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (lack oJ capabilities) seseorang, atau keluarga, a tau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartarbat,
Pasal 2
- (1) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat.
Pasal 3
- (1) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Asas transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap ## BAB Ill
Pasal 5
- ( 1) Pengukuran dan pendataan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun secara partisipatif.
- (3) lndikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
- a. perumahan;
- b. sanitasi;
- c. kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak;
- d. kepersertaan program perlindungan sosial;
- e. pangan;
- f. kesehatan;
- g. pendidikan;
- h. lapangan usaha; dan
- i. disabilitas dan penyakit kronis.
- (4) lndikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi secara berkala.
TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal6
- (1) Pemerintah Daerah melalui TKPKD dan TKPK Kecamatan melakukan pendataan penduduk miskin secara periodik dan berjenjang berbasis partisipatif yang dilakukan oleh TKPK Desa dengan indikator dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB IV - TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal6
Pasal 6
Hasil pendataan Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
BAB IV - TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal6
Pasal 7
Hasil pendataan Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
STRATEGIDANPROGRAMPENANGGULA1'GAN
BAB IV - TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal6
Pasal 8
Penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan melalui:
strategi; dan
- b. program.
BAB IV - TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal6
Pasal 9
Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan:
- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro;dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
BAB IV - TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal6
Pasal 10
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro.
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
BAB IV - TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal6
Pasal 11
Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
- a. program penguatan kualitas hidup penduduk miskin;
- b. program pelayanan jaminan ketersediaan pangan;
- c. program obat dan perbekalan kesehatan;
- d. program upaya kesehatan masyarakat;
- e. program perbaikan gizi masyarakat;
- f. program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
- g. program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- h. program manajemen pelayanan pendidikan;
- i. program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- J. program Indonesia Pintar (PIP);
- k. program pengembangan perumahan;
1. program lingkungan sehat perumahan dan permukiman;
- m. program pelayanan jaminan dan perlindungan sosial;
- n. program fasilitasi penanggulangan kemiskinan desa;
- o. program pengendalian laju pertumbuban penduduk;
- p. program penataan administrasi kependudukan;
- q. program penataan administrasi pencatatan sipil;
- r. program subsidi beras sejahtera (RASTRA);
- s. program peningkatan kesejahteraan petani;
- t. program pelayanan dan rebabilitasi kesejahteraan sosial;
- u. program keluarga berencana;
- v. program pengendalian penduduk;
- w. program penggerakan dan pemantapan kesertaan ber› KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- x. program Keluarga Harapan (PKH).
Bagian Kedua
BAB IV - TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal6
Pasal 12
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 buruf b meliputi:
- a. program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- b. program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- c. program pengembangan budidaya perikanan;
- d. program pengembangan perikanan tangkap;
- e. program peningkatan pengolahan dan pemasaran basil perikanan;
- f. program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- g. program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- b. program peningkatan produksi basil peternakan;
- i. program peningkatan penerapan teknologi petemakan;
- j. program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan);
- k. program peningkatan diversifikasi pangan;
1. program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- m. program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- n. program peningkatan produksi hasil peternakan;
- o. program peningkatan pemasaran basil produksi pertanian/perkebunan;
- p. program peningkatan kesempatan kerja;
- q. program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- r. program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- s. program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial {PMKS);dan
- t. program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
Bagian Ketiga
BAB IV - TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal6
Pasal 13
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro;
- b. program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro;
- c. program pembinaan lingkungan sosial;
- d. program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
- e. program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
BAB VI - Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14
Pasal 14
- ( 1) Seluruh program penanggulangan kemiskinan daerah diintegrasikan ke dalam program kegiatan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 secara rinci dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah yang disusun secara periodik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB VI - Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14
Pasal 15
- ( 1) Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan diupayakan untuk mengurangi jumlah keluarga miskin.
- (2) Keberlangsungan program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan kegiatan pendampingan pemberdayaan keluarga miskin oleh masyarakat dan dunia usaha dibawah koordinasi TKPKD.
- (3) Keluarga miskin diberdayakan menjadi keluarga tidak miskin sampai kondisi keluarga yang bersangkutan benar-benar terentaskan dari kemiskinan.
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Bagian Kesatu TKPKD
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 16
- ( 1) Dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Daerah, Bupati membentuk TKPKD.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan secara terkoordinasi oleh TKPKD dalam wadah forum koordinasi berjenjang.
- (3) Rapat koordinasi TKPKD dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Paragraf2
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 17
TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, TKPKD menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan sebagai dasar penyusunan penanggulangan kemiskinan; perangkat RPJMD di daerah bidang
- b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Dae rah bi dang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bi dang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, TKPKD menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/ atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.
Paragraf 3
Kelompok Program
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Untuk membantu tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibentuk Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro.
- (3) Pembentukan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 21
- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;dan
- b. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program perlindungan dan bantuan sosial.
Pasa122
- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;dan
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan masyarakat.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 23
- ( 1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan usaha mikro.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 24
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertanggungjawab kepada Ketua TKPKD.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 25
- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD dibentuk Sekretariat TKPKD.
- (2) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD.
- (3) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Sekretariat TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPKD.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 26
- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 27
- ( 1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengelola data dan informasi kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPKD dalam mengelola data dan sistem informasi kemiskinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
- c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
- d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 28
- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dibidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam mengelola dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
- b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 29
- (1) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok di bi dang pemberdayaan sosial/ ekonomi masyarakat.
- (2) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penangulangan kemiskinan;
- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 30
- (1) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, serta masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
- a Penanggungjawab
- b
- Ketua
- c
- W akil Ketua
- d Sekretaris
- e WakilSekretaris
Bupati
Wakil Bupati
Sekretaris Daerah
Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kepala Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Sekretariat
Kepala
W akil Kepala
Anggota
g Kelompok Kerja:
Sekretaris
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Sekretaris
Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Pendataan dan lnformasi
Ketua
Kepala Bidang di Bappeda
Wakil Ketua
Kepala Bidang di BPS
Anggota
Unsur dari Kependudukan Dinas dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan lnformatika, dan
Perguruan Tinggi setempat
2. Pengembangan Kemitraan
Ketua
Kepala Bidang di Bappeda
W akil Ketua
Kepala Bagian
Perekonomian
Anggota
Unsur dari BUMN, unsur dari Perusahaan Daerah dan Perusahaan swasta setempat
3. Pengaduan Masyarakat
Ketua
Kepala Bidang di BPMD
W akil Ketua
Sekretaris lnspektorat
Anggota
UPM Program-Program
Penanggulangan Kemiskimu
h Kelompok Program :
1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Dinas Sosial
Kepala Perangkat Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Ketua
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
W akil Ketua
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Anggota
Kepala Perangkat Daerah , masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Dinas Koperasi dan UsahaMikro
Kepala Perangkat Daerah , masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
- (3) Pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua TKPK Kecamatan
Paragraf 1 Keanggotaan Pasal31
- ( 1) Keanggotaan TKPK Kecamatan dapat melibatkan berbagai unsur/pemangku kepentingan diantaranya, unsur Perangkat Daerah, Kecamatan, dunia usaha, Organisasi Non Pemerintah, serta masyarakat, yang mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan dan kelompok marginal lainnya.
- (2) Keanggotaan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
Pasal32
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 31
- (1) Keanggotaan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipilih melalui musyawarah tingkat Kecamatan secara partisipasif.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 32
- (1) Keanggotaan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipilih melalui musyawarah tingkat Kecamatan secara partisipasif.
- (2) Pembentukan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Paragraf2 Kepengurusan
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 33
Kepengurusan TKPK Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota TKPK Kecamatan melalui musyawarah internal TKPK Kecamatan dan dituangkan dalam berita acara.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 34
- (1) Susunan kepengurusan TKPK Kecamatan terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Kelompok Kerja Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Warga Miskin;
- d. Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Kemitraan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Camat.
Paragraf 3 Tugas TKPK Kecamatan
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 35
TKPK Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- c. mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kecamatan;
- d. melaporkan basil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati dengan tembusan Ketua TKPKD.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 36
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, TKPK Kecamatan dibantu oleh Sekretariat sebagai pelaksana teknis administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Camat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat;
- b. Bidang Informasi dan Data;
- c. Bidang Perencanaan; dan
- d. Bidang Pengaduan Masyarakat.
Paragraf4
Tugas Kelompok Kerja
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 37
- (1) Kelompok Kerja Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan perempuan dan warga miskin.
- (3) Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi dan pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- d. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- e. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang Pemberdayaan Ekonomi dan pengembangan kemitraan.
Paragraf5 Tugas Bidang Pasal38
- ( 1) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b melaksanakan tugas:
- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- b. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
- c. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c melaksanakan tugas:
- a. pengelolaan dan perencanaan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan ta.bun n-1;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan ta.bun berjalan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan ke TKPKD setiap triwulan.
- (3) Bidang Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d melaksanakan tugas:
- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penangulangan kemiskinan;
- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. perumusan dan penyiapan bah.an sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Bagian Ketiga TKPK Desa/Kelurahan
Paragraf 1 Kean.ggotaan Pasal39
- (1) Keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan dapat melibatkan berbagai unsur / pemangku kepentingan diantaranya, dunia usaha, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat, yang mengakomodir paling sedikit 300/o (tiga puluh per seratus) keteiwakilan perempuan dan kelompok marginal lainnya.
- (2) Keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang.
Pasa.l40
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 39
- (2) Pembentukan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
Paragraf2 Kepengurusan Pasa141
Kepengurusan TKPK Desa/Kelurahan dipilih dari dan oleh anggota TKPK Desa/Kelurahan melalui musyawarah internal TKPK Desa/Kelurahan dan dituangkan dalam berita acara.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 42
- (1) Susunan kepengurusan TKPK Desa/Kelurahan terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Kelompok Kerja Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Warga Miskin;
- d. Kelompok Kerja Pemberdayan Ekonomi dan Pengembangan Kemitraan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
Paragraf 3 Tugas TKPK Desa/Kelurahan Pasal43
TKPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Pemerintah Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan fasilitasi pelayanan bagi penduduk miskin di wilayah desa;
- b. mengoordinasikan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Kecamatan untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan;
- c. melakukan koordinasi penyusunan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan secara partisipatif; program wilayah
- d. mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah desa/kelurahan;
- e. melakukan program pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan desa/kelurahan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan;
- g. melaporkan basil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan kepada Ketua TKPK Kecamatan, Ketua TKPKD dan Bupati.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 43
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, TKPK Desa/Kelurahan dibantu oleh Sekretariat sebagai pelaksana teknis administratif.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 44
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, TKPK Desa/Kelurahan dibantu oleh Sekretariat sebagai pelaksana teknis administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat;
- b. Bidang Informasi dan Data;
- c. Bidang Perencanaan; dan
- d. Bidang Pengaduan Masyarakat.
Paragraf4
Tugas Kelompok Kerja
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 45
- ( 1) Kelompok Kerja Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan perempuan dan warga miskin.
- (3) Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kemitraan.
Paragraf 5 Tugas Bidang
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 46
- ( 1) Bidang Informasi dan dimaksud dalam Pasal menyelenggarakan fungsi: Data 44 (SID) ayat sebagaimana (3) huruf b
- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- b. pengembangan sistem informasi kemiskinan;
- c. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (2) Bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan dan perencanaan penanggulangan kemiskinan tingkat desa/kelurahan;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat desa/kelurahan tahun n-1;
- c. melakukan monitoring penanggulangan kemiskinan desa/kelurahan tahun berjalan; dan pelaksanaan tingkat
- d. melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat desa/kelurahan ke TKPKD Kabupaten setiap triwulan dengan tembusan kepada Ketua TKPK Kecamatan.
- (3) Bidang pengaduan masyarakat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penangulangan kemiskinan;
- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 47
- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang partisipatif.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 48
Dalam hal peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dilakukan harus diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah, serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan TKPKD.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 49
Dunia usaha wajib berperan serta menyediakan bantuan dana, barang dan/ atau jasa, dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah sebagai wujud tanggungjawab sosialnya.
PasalSO
Lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat turut berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pendampingan dan kemitraan.
BABIX
PEMBIAYAAN
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 51
Pembiayaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diintegrasikan ke dalam anggaran kegiatan dari perangkat daerah terkait.
BABX
PENGAWASAN
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 52
- ( 1) Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (3) TKPKD melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan TKPK Provinsi paling sedikit 2 ( dua) kali dalam 1 ( satu) tahun.
- (4) TKPK Kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada TKPD paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) TKPK Desa/Kelurahan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah dan TKPKD melalui TKPK Kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 53
Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh TKPKD dibantu oleh masyarakat.
BABXI
LARANGAN
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 54
- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang:
- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;dan
- b. menghalangi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas pendata, pengurus RT, dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. melakukan pemalsuan data; dan
- c. menghalangi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
PENGBARGAAN
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 55
Desa akan mendapat penghargaan berupa tambahan Alokasi Dana Desa sesuai kemampuan keuangan daerah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. mengalokasikan program penanggulangan kemiskinan dalam APBDesa;
•
- b. ketepatan sasaran program;dan
- c. persentase penuru.nan angka kemiskinan yang signifikan.
BABXIII PENUTUP Pasal56
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 3 0 DEC 2016

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO,

Penetapan: Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 3 0 DEC 2016 SEKRETARIS DAERAB KABUPATEN SITUBONDO, SERITA DAERAB KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 100