Unknown Unknown Nomor 22 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN TABALONG DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, (berlaku 3 November 2010)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERA TURAN BUPATI T ABALONG
22
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah meningkatkan ekonorni Desa
- a. desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha masyarakat perdesaan, dapat didirikan Badan Usaha Milik (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaba Milik Desa perlu d!buatkan pedomannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BU:MDes);
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nom or 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMDes) DI KABUPATEN TABALONG.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usu1 dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengara pemerintahan desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPR bersama kepala desa.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebutkan BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
BABII
KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal2
(1) BUMDes berkedudukan di desa.
f
f.
- (2) BUMDes dapat dibentuk pada tiap-tiap desa.
Pasal3
- (1) Syarat pembentukan BUMDes:
- a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan yang didirikan unsur pemerintah desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
- b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sekurang-kurangnya berisi:
- 1) Anggaran Dasar memuat Nama organisasi dan tata kerja, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kepengurusan, jenis usaha, kepemilikan modal, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- 2) Anggaran Rumah Tangga memuat Hak dan Kewajiban Pengurus, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus, Masa Bakti Kepengurusan, Penetapan Operasinal Jenis Usaha dan Sumber Permodalan serta Penetapan Jasa I Jasa Pinjaman.
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes termasuk AD/ART, Keputusan Kepala Desa agar disampaikan kepada Camat, dan Bupati Tabalong melalui Kepala BPMKB, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
Pasal4
Sebagai usaha desa, pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong I menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadatlbudaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah, pemerintah provinsi dan I atau pemerintah Kabupaten.
Pasal5
Tujuan dibentuknya BUMDes yaitu :
- a mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa dalam pengentasan kemiskinan;
- b. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informasi untuk penyerapan tenaga keija bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Desa (P ADes );
- f. meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- g. meningkatnya kualitas pelayanan yang berkelanjutan dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat serta terlindunginya kepcntingan masyarakat perdesaan melalui pengaturan dan pengawasan usaha diperdesaan;
- h. tersedianya berbagai macam jasa keuangan dan usaha ekonomi masyarakat dalam mengatasi ketidak seimbangan antara besarnya permintaan dengan ketersediaan layanan usaha mikro;
1. terciptanya kesempatan berusaha yang setara antara Bank, Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam masyarakat dalam pelayanan permodalan usaha mikro diperdesaan.
BABIII
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA
Pasa16
- (1) Jenis-jenis usaha :
- a. Jasa;
- b. penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. perdagangan hasil pertanian dan perkebunan;dan/atau
- d. industri kecil dan rumah tangga;
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Pasal 6
- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain:
Pasal 7
- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. jasa Keuangan mikro;
- b. jasa tranportasi;
- c. jasa komonikasi;
- d. jasa kontruksi; dan
- e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, an tara lain :
- a. beras;
- b. gula;
- c. ~aram;
- d. minyak goreng/minyak tanah;
- e. kacang kedelai; dan
- f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung de sa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. Jagung;
- b. buah-buahan;
- c. sayuran;
- d. karet;
- e. kelapa sawit; dll
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, an tara lain :
...\_\_\_
'
- a. makanan;
- b. minuman, kerajinan rakyat;
- c. bahan bakar alternatif; dan
- d. bahan bangunan.
BABIV
PERMODALAN
Pasal 8
Modal BUMDes dapat berasal dari :
- a. pemerintah desa yaitu yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan;
- b. tabungan masyarakat yaitu merupakan simpanan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat berupa dana tugas pembantuan atau hibah;
- d. pinjaman dari lembaga keuangan atau pcmcrintah kabupatcn;
- e. kerjasama usaha dengan pihak lain yaitu dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.
Pasal 9
Modal BUMDes selain sebagiamana dimaksud dalam pasal 8, dapat berasal dari dana bcrgulir program pcmerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.
BABY ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN
PasallO
Organisasi B UMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa.
Pasalll
Pasal 10
- a. komisaris atau penasehat;
- b. direksi atau pelaksana operasional dibantu oleh sekretaris atau staf administrasi umum, bendahara atau staf administrasi kcuangan dan kcpala unit;
Pasal 12
Kewajiban Komisaris (Penasehat):
- a. memberikan nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting h· .· ni nPnlfPJ 1 0J 1 a BUMDes· ... o..4b' \_..., ... ... t:)'·" '
- c. mcng/~Wasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terdapat gejala menurunnya kinerja Direksi;
- d. melakukan pengawasan tcrhadap kine1ja direksi dalan1 menjalankan roda usaha;
- e. melaksanakan pemeriksaan organisasi dan keuangan BUMDes tanpa pemberitahuan kepada Direksi BUMDes;
- f. memberikan masukan atau saran kcpadn dircksi dnlmn mclnksanaknn dan pengembangan BUMDes:
- g. memegang teguh kerahasiaan atas hasil-hasil pemeriksaan dan menggunakannya secara bertanggung jawab;
- h. mengadakan Rapat Umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala hal ikwal yang terkait dengan kineija BUMDes;
Pasall3
Wewenag Komisaris (Penasehat)
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Direksi mengenei segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDes;
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes;
- c. bertindak sebagai pemberi tugas kepada Direksi untuk menyusun rencana kerj a dan us aha;
- d. melakukan pemeriksaan organisasi maupun keuangan BUMDes yang dikelola oleh Direksi maupun Kepala Unit Usaha BUMDes;
- e. memberikan saran-saran perbaikan dalam pengelolaan organisasi dan keuangan usaha-usaha BUMDes kepada Direksi berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan;
- f. meminta laporan kegiatan, basil pemeriksaan dan saran-saran perbaikannya yang telah diberikan kepada Direksi didalam musyawarah desa;
## Pasall4
## Tugas Direksi (Pelaksana Operasional) :
- a. sebagai pelaksana operasional kegiatan BUMDes;
- b. mengembangkan usaha agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi wrga masyarakat;
- c. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- d. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainya yang ada di desa;
- e. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. bertanggungjawab kepada pemerintah desa;
## Pasal15
## Kewajiban Direksi (Pelaksana Operasional)
- a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
- b. menyampaikan laporan dan membuat progres dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali;
- c. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa secara formal atau informasi;
## Pasal16
## Tugas Sekretaris BUMDes atau administrasi umum :
- a. membantu Direksi dalam pengadministrasian umum;
- b. membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;
- c. melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas yang harus didokumentasikan;
- d. menyimpan file-file yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha;
- e. menyediakan laporan-laporan yang harus diinformasikan kcpada pihak› pihak yang berkepentingan;
- f. melaksanakan tugas-tugas Direksi, apabila Direksi berhalangan;
## Tugas Bendahara BUMDes :
- a. membantu direksi dalarn pengadministrasian keuangan;
- b. mernbuat buku adrninistrasian keuangan terdiri dari : buku kas urnurn, buku kas pernbantu, buku inventaris, buku jurnal, buku besar, neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas;
- c. rnencatat segala transaksi kedalan1 buku seperti point a diatas;
- d. rnernbuat laporan rugi laba sctiap 3 (tiga) bulan;
- e. rnernbuat neraca setiap 3 (tiga) bulan;
- f. sebagai juru bayar transaksi-transaksi keuangan;
- g. sebagai kasir yang rnenerirna pernbayaran transaksi unit usaha;
##
PENJELASAN
Pasal 18
## Tugas Kepala Unit Usaha: - a. rnernbantu Direksi dalarn pengelolaan usaha; - b. rnembuat buku adrninistrasi yang berhubungan dengan pengelolaan usaha; - c. rnerancanakan keperluan sarana yang berhubungan dengan kebutuhan usaha; - d. rnernbuat rencana perhitungan antara biaya operasional dan pendapatan us aha; - e. rnenjalankan usaha Jangsung berkaitan dengan proses dari awal san1pai tercapainya tujuan; - f. bertanggung jawab kepada Direksi.
PENJELASAN
Pasal 19
- (1) Kornisaris (Penasehat) dijabat oleh kepala desa; - (2) Direksi (Pelaksana Operasional), seketaris (staf administrasi urnurn), bendahara (staf administrasi keuangan) dan kepada unit usaha dipilih dan ditunj uk oleh rnasyarakat berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalarn Berita Acara Rapat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. ## Pasal20 - (1) Biaya Operasional BUMDcs tcrdiri