PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN Nomor 30 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI TERMINAL (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABANAN,
- a. bahwa Retribusi Terminal salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan .
5. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pemberian atas paslitas dan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum , tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan,dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan bermotor yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan ) tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan retribusi. Termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian fasilitas dan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,tempat kegiatan usaha,dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum , tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan,dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Terminal adalah Terminal yang disediakan,dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas dan pelayanan terminal
- (2) Setiap orang atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas dan pelayanan terminal wajib membayar retribusi.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Terminal termasuk golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa, diukur ## BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak .
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Struktur dan besaran tarif Retribusi adalah sebagai berikut :
- a. mobil penumpang
1. antar kota dalam propinsi ( AKDP ) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk
2. dalam kota dalam kabupaten sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah rupiah) sekali masuk.
mobil bus
1. bus cepat antar kota antar propinsi (AKAP) sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) s sekali masuk.
2. bus lambat antar kota antar propinsi (AKAP) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk.
3. bus lambat antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sekali masuk.
4. microbus antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sekali masuk.
mobil barang
1. pick up sebesar Rp. 1500,- (seribu lima ratus) sekali masuk
2. truk sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk
- d. sepeda motor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sekali masuk
- e. mobil beroda 4 (empat) pribadi (plat hitam) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk
- f. penggunaan kios toko sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) m2 / bulan
- g. penggunaan kamar mandi WC ditentuikan sebagai berikut
1. setiap buang air kecil Rp.500,- (lima ratus rupiah)/orang
2. setiap buang air besar Rp.1000,-(seribu rupiah)/ orang
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga ) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan.
BAB VII - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcisdan /atau kwitansi.
BAB VII - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12
- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi
BABI VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VII - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13
Dalam hal Wajib Retribusi Terminal tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dengan peringatan/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB X - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan surat teguran; dan
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi
BAB X - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati
BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;.
- c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubugan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang , benda, dan/ atau dokumen yang dibawa ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan;dan/atau.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2), Pasal 12 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tabanan Tahun 2008 Nomor10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tabanan Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Penetapan: Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 30 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Penetapan: Diundangkan di Tabanan pada tanggal 29 Pebruari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NENGAH JUDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 12
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 30 TAHUN 2011
## TENTANG
## RETRIBUSI TERMINAL
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan di bidang perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah.
Bahwa dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan meningkatnya pemilikan kendaraan bermotor maka permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas, tempat kegiatan usaha di terminal semakin bertambah.Demikian juga penyediaan tempat -tempat parkir diareal terminal semakin perlu diatur agar dapat berjalan efektif.Atas upaya tersebut Pemerintah kabupaten perlu pendapatan dalam bentuk retribusi terminal sebagai bentuk partisipasi masyarakat atas sebagian biaya yang dikeluarkan untuk penataan fasilitas yang ada..
Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap retribusi Terminal di Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
## II. PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 12