PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 9 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017 (berlaku 17 Juni 2016)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif, dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah/madrasah dalam memperoleh layanan pendidikan melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Malang Tahun Pelajaran 2016/2017;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
4. Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian hasil Belajar oleh Pendidik Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Jenjang Dikdasmen;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MALANG TAHUN
WALIKOTA TENTANG PELAJARAN 2016/2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
5. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
6. Satuan pendidikan adalah satuan PAUD yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK/RA/BA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengan Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menangah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Whusta, Program paket C/Ulya dan Program Paket C Kejuruan.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan ## BAB II
TUJUAN DAN ASAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penerimaan peserta didik baru berasaskan :
- a. Obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan; dan
- e. Kompetitif, artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.
BAB III - PERSYARATAN
Pasal 4
- (1) Persyaratan calon perserta didik baru kelas 1 SD/SDLB, sebagai berikut :
- a. usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, apabila pagu masih belum terpenuhi maka anak usia 5,5 (lima koma lima) tahun dapat diterima dengan rekomendasi konselor satuan pendidikan dan jika pendaftar melebihi pagu, maka dilakukan seleksi umur; dan
- c. melampirkan Fotokopi dan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir asli, Fotokopi Kartu Keluarga, dan Fotokopi Surat Keterangan Lulus TK/RA/BA bagi yang mempunyai.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB, sebagai berikut :
- a. telah lulus SD/MI/SDLB atau Program Paket A/Ula, memiliki ijasah dan Surat Hasil Ujian Sekolah/Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
- b. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
- c. melampirkan Fotokopi ijasah/Surat Tanda Lulus/Surat Tanda Kelulusan, Fotokopi Surat Hasil Ujian Sekolah Propinsi, dan Fotokopi Kartu Keluarga, semuanya telah dilegalisir.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA/SMALB, sebagai berikut :
- a. telah lulus SMP/MTs/SMPLB atau Program Paket B/Wustho, memiliki ijasah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional/ Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
- b. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
- c. melampirkan Fotokopi ijasah/Surat Tanda Lulus/Surat Tanda Kelulusan, Fotokopi Surat Hasil Ujian Nasional, dan Fotokopi Kartu Keluarga, semuanya telah dilegalisir.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK/SMKLB, sebagai berikut :
- a. Telah lulus SMP/MTs/SMPLB atau Program Paket B/Wustho, memiliki ijasah dan Surat hasil Ujian Nasional/Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
- b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan bidang dan program keahlihan di satuan pendidikan yang dituju;
- d. Melampirkan Fotokopi ijasah/Surat Tanda lulus/Surat Tanda Kelulusan, Fotokopi Surat Hasil Ujian Nasional, dan Fotokopi Kartu Keluarga, semuanya telah dilegalisir.
BAB III - PERSYARATAN
Pasal 5
Sekolah penyelenggara inklusi :
- a. Kriteria sekolah penyelenggara inklusi sama dengan kriteria sekolah penyelenggara reguler menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah;
- b. Bagi calon peserta didik yang mengalami hambatan berat, yang tidak dilayani di sekolah reguler diharapkan mendaftar ke Sekolah Luar Biasa;
- c. Calon peserta didik melampirkan asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi yang terakreditasi;
- d. Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1(satu) rombongan belajar sebanyak 2 (dua) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan;
- e. Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tingggalnya paling dekat dengan penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya.
BAB III - PERSYARATAN
Pasal 6
- (1) Jumlah maksimum peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 anak.
- (2) Jumlah maksimum peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 anak.
- (3) Jumlah maksimum peserta didik baru pada SMA dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 anak.
- (4) Jumlah maksimum peserta didik baru pada SMK dalam setiap rombongan belajar maksimal 36 anak.
- (5) Jumlah peserta didik baru pada SDLB, SMPLB dan SMALB dalam setiap rombongan belajar maksimal 5 anak.
BAB III - PERSYARATAN
Pasal 7
Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Akademik dan Non Akedemik yang diperoleh melalui kompetisi secara bertingkat/berjenjang, diperhitungkan dalam Penerimaan peserta didik baru on line dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Prestasi akademik dan non-akademik yang sifat kejuaraannya berjenjang meliputi:
1. Bidang Akademik, yaitu Olimpiade Sains Nasional , Internasional Mathematics and Science Olympiad , Lomba Penelitian Ilmiah Remaja/Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, International Junior Science Olymiade dan Lomba Bidang Studi berskala Internasional yang lain.
2. Bidang Olah Raga, yaitu Kejuaraan yang diselenggarakan secara resmi oleh Pemerintah, meliputi: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga SD,Pekan Olah Raga Pelajar Daerah, Kejuaraan Provinsi, Pekan Olahraga Nasional, dan SEA Games;
3. Bidang Seni Budaya dan Keagamaan, yaitu Festival Lomba Seni Siswa Nasional , Pekan Seni Pelajar, MTQ yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
4. Pramuka, yang meliputi sebagai wakil kota di tingkat provinsi, wakil provinsi di tingkat nasional, atau wakil negara di tingkat internasional.
5. Lomba siswa prestasi bidang akademik dan non akademik (siswa teladan).
- b. Jenjang dan Tingkat Kejuaraan meliputi:
1. Juara ITingkat Kota Malang ( Luar Kota Malang tidak berlaku );
2. Juara I, II, III Tingkat Provinsi;
3. Juara I, II, III Tingkat Nasional;
4. Juara I, II, III Tingkat Internasional.
BAB IV - JADWAL DAN KEGIATAN
Pasal 8
- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan
BAB IV - JADWAL DAN KEGIATAN
Pasal 9
Dalam hal calon peserta didik yang sudah diterima pada Jalur Online Wilayah sekolah, apabila mengundurkan diri atau tidak mendaftar ulang, tidak bisa mendaftar pada Jalur Online Reguler.
BAB IV - JADWAL DAN KEGIATAN
Pasal 10
- (1) Kuota calon peserta didik dari luar kota Malang untuk jenjang SDN, SMPN, dan SMAN dibatasi maksimal 5% dari Pagu Jalur Online Reguler.
- (2) Kuota calon peserta didik dari luar kota Malang untuk jenjang SMKN dibatasi maksimal 25% dari Pagu Jalur Online Reguler.
- (3) Batasan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah dalam hal kuota 75% untuk jalur online reguler belum terpenuhi.
BAB IV - JADWAL DAN KEGIATAN
Pasal 11
- (1) Calon peserta didik baru dapat memilih salah satu atau seluruh sekolah dalam 1 (satu) rayon melalui Penerimaan Jalur Online Reguler Tahun Pelajaran 2016/2017.
- (2) Pembagian rayon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
BAB IV - JADWAL DAN KEGIATAN
Pasal 12
- (1) Calon peserta didik baru hanya dapat melakukan pendaftaran di jenjang SMP, SMK dan SMA sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar di SMA, tidak dapat mendaftar lagi di SMK melalui Jalur Online, kecuali peserta didik baru mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di SMK atau sebaliknya.
- (3) Calon peserta didik baru yang telah mencabut berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat untuk mendaftar kembali ke SMA atau sebaliknya.
BAB IV - JADWAL DAN KEGIATAN
Pasal 13
- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri dilakukan
BAB IV - JADWAL DAN KEGIATAN
Pasal 14
Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP Negeri menggunakan rata-rata nilai dari rapor kelas IV (semester 1 dan 2), kelas V (semester 1 dan 2), kelas VI (semester 1), dan nilai Ujian Sekolah Propinsi dengan rumus Nilai Akhir (NA) = 20% x Rerata Nilai Rapor + 80% Rerata NUS.
BAB IV - JADWAL DAN KEGIATAN
Pasal 15
Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMAN/SMKN menggunakan rata-rata nilai dari rapor kelas VII (tujuh) semester 1 dan semester 2, kelas VIII (delapan) semester 1 dan semester 2, kelas IX (sembilan) semester 1, dan nilai Ujian Nasional dengan rumus Nilai Akhir (NA) = 20% x Rerata Nilai Rapor + 80% Rerata NUN.
BAB IV - JADWAL DAN KEGIATAN
Pasal 16
- (1) Seleksi khusus kompetensi keahlian calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMKN dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang keahlian dan program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis/komite sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (2) Seleksi khusus kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jadwal di tempat SMKN pilihan pertama.
BAB IV - JADWAL DAN KEGIATAN
Pasal 17
Calon Peserta Didik Baru yang mendaftarkan ke SMK, boleh memilih paling banyak 5 (lima) kompetensi keahlian pada 1 (satu) SMK dan/atau SMK yang berbeda pada PPDB Jalur Online Reguler.
BAB V
MUTASI
BAB IV - JADWAL DAN KEGIATAN
Pasal 18
- (1) Perpindahan/mutasi peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi atau antar propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, jenjang, kelas, bidang keahlian, serta akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan tersebut diatas.
- (3) Perpindahan/mutasi paserta didik kelas VII (tujuh) dan X (sepuluh), hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1(satu).
- (4) Perpindahan/mutasi peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi sesuai kewenangannya, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 19
Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/ SMK/SMALB tidak dipungut biaya.
MONITORING DAN EVALUASI
BAB VII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 20
- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru, Satuan Pendidikan mengikutsertakan Majelis/Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 17 - 6 - 2016

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, td. MOCH. ANTON

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 17 - 6 - 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. CIPTO WIYONO BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 9

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019