PERATURAN GUBERNUR PAPUA Nomor 29 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (berlaku 19 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
GUBERNUR PAPUA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah, perlu diatur tata cara penyempurnaan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Pajak Daerah dengan memanfaatkan sarana elektronik;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan penerimaan Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien perlu dilakukan layanan penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
Memperhatikan : 1.
- Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/290/Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Papua;
2. Instruksi bersama MENHANKAM / Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999 ; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
3. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor : SKEP/06/X/1999 ; Nomor : 9731228/1999 dan Nomor : SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
5. Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mengatur layanan penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik yang meliputi :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pelaksana penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari unsur :
- a. Badan;
- b. Bank RKUD;
- c. Bank Penerima; dan
- d. Non Bank Penerima.
BAB III - BANK PENERIMA ATAU NON BANK PENERIMA Pasal 4
Pasal 4
- (1) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan Bank Penerima atau Non Bank Penerima.
- (2) Bank Penerima atau Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan Republik Indonesia;
- b. sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki :
1. sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah secara elektronik;
2. fasilitas Cash Management dan/atau sejenisnya;
3. data center;
4. disaster recovery center ;
5. jaringan backup ; dan
6. call center.
- d. menyediakan kode-kode berupa data yang diperlukan Badan dalam rangka mengidentifikasi jenis penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik; dan
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan penerimaan pajak daerah secara elektronik.
BAB III - BANK PENERIMA ATAU NON BANK PENERIMA Pasal 4
Pasal 5
- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Bank Penerima atau Non Bank Penerima.
- (2) Penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan atas nama Pemerintah Provinsi Papua setelah mendapat persetujuan Gubernur, dengan Bank Penerima atau Non Bank Penerima.
BAB IV - TATA CARA PENERIMAAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) Dalam melakukan pembayaran pajak daerah secara elektronik melalui Bank Penerima atau Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wajib Pajak dapat menggunakan:
- a. Kode Bayar; atau
- b. Non Kode Bayar.
- (2) Pembayaran menggunakan Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada layanan e-Samsat Papua.
- (3) Pembayaran menggunakan Non Kode Bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan pada layanan e-channel.
BAB IV - TATA CARA PENERIMAAN Pasal 6
Pasal 7
- (1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diterbitkan oleh sistem komputerisasi Badan.
- (2) Bank Penerima dapat memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak baik nasabah maupun bukan nasabah Bank Penerima.
- (3) Layanan pembayaran Pajak Daerah melalui e-Channel dianggap sah apabila telah diterbitkan bukti bayar.
BAB IV - TATA CARA PENERIMAAN Pasal 6
Pasal 8
- (1) Pembayaran Pajak Daerah melalui e-Channel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank Penerima atau Non Bank Penerima.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan dari Bank Penerima atau Non Bank Penerima.
BAB IV - TATA CARA PENERIMAAN Pasal 6
Pasal 9
- (1) Untuk menampung pembayaran pajak daerah melalui e-Channel , Kepala Badan mengajukan izin membuka Rekening Pembayaran Non Tunai kepada Gubernur.
- (2) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Bendahara Penerimaan Pembantu Badan.
- (3) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada masing-masing Bank Penerima.
BAB IV - TATA CARA PENERIMAAN Pasal 6
Pasal 10
- (1) Pembayaran pajak daerah secara elektronik yang dilakukan oleh Non Bank Penerima harus bekerjasama dengan Bank Penerima.
- (2) Bank Penerima atau Non Bank Penerima mengkredit setiap transaksi penerimaan pajak daerah ke Rekening Pembayaran Non Tunai pada Bank Penerima.
- (3) Bank penerima harus memberikan akses cash management system atas Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Badan.
- (4) Bank Penerima atau Non Bank Penerima harus memberikan keterangan yang jelas mengenai jenis dan rincian setoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Badan.
BAB V - REKONSILIASI Pasal 11
Pasal 11
- (1) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik, harus dilakukan rekonsiliasi pada hari yang sama atau paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Bank Penerima atau Non Bank Penerima pembayaran pajak daerah secara elektronik melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran pajak daerah ke Bank RKUD.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bank Penerima atau Non Bank Penerima dalam melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran pajak daerah secara elektronik ke Bank RKUD.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada hari libur atau bukan hari kerja, pelaksanaan rekonsiliasi dan pelimpahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pada akhir bulan dan akhir tahun waktu rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disepakati bersama antara Bank Penerima atau Non Bank Penerima dengan Badan.
BAB VI - TATA CARA PENYETORAN Pasal 12
Pasal 12
- (1) Dalam rangka penyetoran pajak daerah secara elektronik, Bank Penerima atau Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) melakukan transfer ke Rekening Penampungan Sementara (RPS) pajak daerah pada Bank Papua.
- (2) Pelaksanaan transfer ke Rekening Penampungan Sementara (RPS) pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Badan.
BAB VI - TATA CARA PENYETORAN Pasal 12
Pasal 13
- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib menyetorkan seluruh penerimaannya pada hari yang sama ke RKUD pada Bank Papua.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran dan dilampiri Slip Setoran Bank yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek sesuai dengan kode rekening.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui transfer bank yang diakui sah setelah divalidasi oleh Bank RKUD.
BAB VII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 14
Pasal 14
- (1) Penerimaan dan penyetoran pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KEADAAN KAHAR Pasal 15
Pasal 15
- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar ( force majeure ) Bank Penerima atau Non Bank Penerima dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bank Penerima atau Non Bank Penerima harus memberitahukan keadaan kahar ( force majeure ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar ( force majeure ).
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 19 Oktober 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 20 Oktober 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 29

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002