PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 08 Tahun 2016 tentang /Judul Naskah Dinas 1. Peraturan Walikota Bima tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bima. 2. Peraturan Walikota Sima tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2016 Kota Sima, | NO | JABATAN | PARAF | TANGGAL | |------|-----------------------------|---------|-----------| | 1 | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
-
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 135);
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 63);
MEMUTUSKAN :
- PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA BIMA. PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT
~,
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (ltjen) atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
4. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
7. lnspektorat Provinsi NTB adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur NTB. 7.
8. Inspektorat Kota Bima adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada W alikota Bima. 8.
9. Pemerintah daerah adalah gubemur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 9.
10. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10.
Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah
1. Memberikan arahan tentang bentuk ikhtisar laporan hasil pengawasan yang seragam bagi seluruh APIP.
2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP.
3. Menjadi bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan intern pemerintah kepada Presiden.
v
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB;
2. Inspektorat Provinsi NTB;
3. Inspektorat Kota Bima;
BAB III - PENYUSUNAN IK.HTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN Pasal 4
Pasal 4
Format dan cara pengisian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP yang merupakan rekapitulasi hasil pengawasan APIP pada suatu periode, baik yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun yang di luar PKPT sebagaimana diatur pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal ;tS f(5tw vuY-.\ 2016 .v WALIKOTA k. / . .-&lt;M. QURAIS H. ABIDIN

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ~ fefov-va-v-·, 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR .. .'~.~ ...

Penandatangan: LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR oB TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARATPENGAWASANINTERN PEMERINTAH KOTA BIMA ## PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA BIMA ## BAB I PENDAHULUAN ## A. La.tar Belakang Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, diperlukan koordinasi pengawasan yahg bersifat menyeluruh. Pengertian koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh adalah koordinasi yang meliputi tahap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Koordinasi pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting, karena melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang menyeluruh akan diperoleh gambaran tentang kinerja hasil pengawasan APIP pada tingkat nasional yang belum terwujud sampai dengan saat ini. Koordinasi pengawasan intern pemerintah di pusat dan daerah baru terwujud dalam bentuk penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Informasi tentang kinerja pengawasan tingkat nasional sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan umpan balik untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Penandatangan: Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lnspektorat Jenderal (ltjen) atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, lnspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota. PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 54 mengatur bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu, APIP wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan dengan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut yaitu secara

Penandatangan: berkala oleh karena itu Inspektorat Kota Sima sebagai APIP yang ada dipemerintah Kota Sima, mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada walikota Sima sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya dengan tembusan kepada MenPAN &amp; RB. Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antar basil pengawasan APIP Pusat dan Daerah, maka perlu disusun suatu Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Sima. Dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam PP nomor 60 tahun 2008, maka petunjuk pelaksanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan W alikota Sima. ## B. Tujuan Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Sima: 1. Memberikan arah tentang bentuk ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP Kota Sima. 2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi nasional tentang basil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP Kota Sima

Penandatangan: 3. Menjadi bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan intern pemerintah Kota Sima kepada Walikota Bima dan pihak yang berkepentingan. ## C. Sasaran Sasaran Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Bima ini adalah: 1. Terwujudnya koordinasi pengawasan APIP yang efektif dan efisien; 2. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP Kota Bima dasar untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi;

Penandatangan: 3. Terwujudnya laporan pengawasan APIP Kota Sima kepada Walikota Bima. ## D. Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Bima ini berlaku untuk Inspektorat Kota Sima. ## BAB II ## FORMAT DAN CARA PENGISIAN IKHTISAR LAPORAN Format dan cara pengisian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Bima yang merupakan rekapitulasi hasil pengawasan APIP Kota Bima pada suatu periode, baik yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun yang di luar PKPT adalah sebagal berikut: ## A. Format Ikhtisar Laporan Format Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISi ## RINGKASAN UNTUK PIMPINAN ## BAB I INFORMASI UMUM - A. Dasar Hukum - B. Struktur Organisasi - C. Tujuan Penyusunan lkhtisar Pelaporan 0. Program Pengawasan dan Realisasinya ## BAB II HASIL PENGAWASAN ## A. Audit 1. Audit Kinerja 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu - B. Reviu - C. Evaluasi - D. Pemantauan - E. Kegiatan Pengawasan Lainnya ## BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT - A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI - B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP ## BAB N HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ## BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI - A. Simpulan - B. Hambatan - C. Rekomendasi ## LAMPIRAN-LAMPIRAN ## B. Cara Pengisian ## 1. RINGKASAN UNTUK PIMPINAN Diisi dengan hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP Kota Bima selama satu semester (semester I dan semester II) termasuk hasil pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan masyarakat. Untuk semester II merupakan akumulasi dari semester I atau sama dengan laporan tahunan. - Untuk audit kinerja dan audit investigatif diisi dengan rincian 3 (tiga) besar kelompok temuan dan 14 (empat belas) jenis rekomendasi yang paling dominan.

Distribusi: - -Untuk audit dengan tujuan tertentu yang bersifat investigatif diuraikan mengenai jumlah yang diaudit dan persentase hasil audit investigatif yang terbukti.

Distribusi: - -Untuk reviu atas laporan keuangan diuraikan mengenai jumlah laporan keuangan objek reviu dan persentase hasil reviu yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas. - -Untuk evaluasi diberikan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

## BAB IV KETENTUANPENUTUP Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal ;tS f(5tw vuY-.\ 2016 .v WALIKOTA k. /

. .-&lt;M. QURAIS H. ABIDIN


Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal ~ fefov-va-v-·, 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR .. .'~.~ ...



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR oB TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARATPENGAWASANINTERN PEMERINTAH KOTA BIMA

## PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA BIMA

## BAB I PENDAHULUAN

## A. La.tar Belakang

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, diperlukan koordinasi pengawasan yahg bersifat menyeluruh. Pengertian koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh adalah koordinasi yang meliputi tahap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Koordinasi pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting, karena melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang menyeluruh akan diperoleh gambaran tentang kinerja hasil pengawasan APIP pada tingkat nasional yang belum terwujud sampai dengan saat ini. Koordinasi pengawasan intern pemerintah di pusat dan daerah baru terwujud dalam bentuk penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Informasi tentang kinerja pengawasan tingkat nasional sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan umpan balik untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Pengawasan intern tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lnspektorat Jenderal (ltjen) atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, lnspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.

PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 54 mengatur bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu, APIP wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan dengan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut yaitu secara



berkala oleh karena itu Inspektorat Kota Sima sebagai APIP yang ada dipemerintah Kota Sima, mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada walikota Sima sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya dengan tembusan kepada MenPAN &amp; RB.

Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antar basil pengawasan APIP Pusat dan Daerah, maka perlu disusun suatu Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Sima. Dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam PP nomor 60 tahun 2008, maka petunjuk pelaksanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan W alikota Sima.

## B. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Sima:

1. Memberikan arah tentang bentuk ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP Kota Sima.
2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi nasional tentang basil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP Kota Sima
3. Menjadi bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan intern pemerintah Kota Sima kepada Walikota Bima dan pihak yang berkepentingan.

## C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Bima ini adalah:

1. Terwujudnya koordinasi pengawasan APIP yang efektif dan efisien;
2. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP Kota Bima dasar untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi;
3. Terwujudnya laporan pengawasan APIP Kota Sima kepada Walikota Bima.

## D. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Bima ini berlaku untuk Inspektorat Kota Sima.




## BAB II

## FORMAT DAN CARA PENGISIAN IKHTISAR LAPORAN

Format dan cara pengisian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Bima yang merupakan rekapitulasi hasil pengawasan APIP Kota Bima pada suatu periode, baik yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun yang di luar PKPT adalah sebagal berikut:

## A. Format Ikhtisar Laporan

Format Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISi

## RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

## BAB I INFORMASI UMUM

- A. Dasar Hukum
- B. Struktur Organisasi
- C. Tujuan Penyusunan lkhtisar Pelaporan
0. Program Pengawasan dan Realisasinya

## BAB II HASIL PENGAWASAN

## A. Audit

1. Audit Kinerja
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu
- B. Reviu
- C. Evaluasi
- D. Pemantauan
- E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

## BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

- A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
- B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

## BAB N HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

## BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

- A. Simpulan
- B. Hambatan
- C. Rekomendasi

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## B. Cara Pengisian

## 1. RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Diisi dengan hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP Kota Bima selama satu semester (semester I dan semester II) termasuk hasil pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan masyarakat. Untuk semester II merupakan akumulasi dari semester I atau sama dengan laporan tahunan.

- Untuk audit kinerja dan audit investigatif diisi dengan rincian 3 (tiga) besar kelompok temuan dan 14 (empat belas) jenis rekomendasi yang paling dominan.
- -Untuk audit dengan tujuan tertentu yang bersifat investigatif diuraikan mengenai jumlah yang diaudit dan persentase hasil audit investigatif yang terbukti.
- -Untuk reviu atas laporan keuangan diuraikan mengenai jumlah laporan keuangan objek reviu dan persentase hasil reviu yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas.
- -Untuk evaluasi diberikan penjelasan jumlah objek yang dievaluasi serta hasil evaluasi.
- -Untuk pemantauan diberikan penjelasan jumlah objek yang dipantau serta hasil pemantauannya.
- Untuk kegiatan pengawasan lainnya diuraikan ber dasarkan jenis-jenis kegiatan pengawasan lainnya dan hasilnya.
- -Untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, dijelaskan mengenai jumlah temuan serta persentase temuan yang sudah ditindaklanjuti, dalam proses, belum ditindaklanjuti.
- -Untuk pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP, dijelaskan mengenai jumlah temuan serta persentase temuan yang sudah ditindaklanjuti, dalam proses, belum ditindaklanjuti.
- -Untuk penanganan pengaduan masyarakat, dijelaskan berapa jumlah pengaduan yang masuk dan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan status tindak lanjut selesai benar, tidak benar dan masih dalam proses.


## 2. BAB I : INFORMASI UMUM

Diisi dengan informasi-informasi yang relevan sesuai dengan kondisi APIP Kota Bima, meliputi:

Diisi dengan landasan hukum pelaksanaan tugas pengawasan oleh APIP

- a. Dasar Hukum Kota Bima.
- b. Struktur Organisasi Diisi dengan bagan organisasi APIP Kota Bima, dengan menyebutkan nama jabatan dan nama pejabatnya.
- c. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan
4. Diisi dengan tujuan penyusunan ikhtisar laporan ini.
- d. Program Pengawasan dan Realisasinya

Diisi dengan program kerja pengawasan semesteran serta realisasinya pada semester yang bersangkutan, baik yang berdasarkan PKPT maupun non PKPT serta dijabarkan untuk setiap jenis kegiatan pengawasan yang dibuat dalam Tabel 1.

Tabel 1

Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester ... Tahun ...

| NO | KEGIATAN PENGAWASAN | PKPf | PKPf | PKPf | PKPf | NON PKPf | NON PKPf |
|------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| NO | KEGIATAN PENGAWASAN | TARGET PENGAWASAN | TARGET PENGAWASAN | REALISASI PENGAWASAN | REALISASI PENGAWASAN | REALISASI PENGAWASAN | REALISASI PENGAWASAN |
| NO | KEGIATAN PENGAWASAN | Jumlah OP | Jumlah danaOP yang diawasi (Rp) | Jumlah OP | Jumlah dana OP yang diawasi CRol | Jumlah OP | Jumlah danaOP yang diawasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 |
| A. | Audit - Kinerja -ADTT | | | | | | |
| B. | Reviu | | | | | | |
| c. | Evaluasi | | | | | | |
| D. | Pemantauan | | | | | | |
| E. | Kegiatan pengawasan lainnva | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | |


## Keterangan:

- a. OP = Objek Pengawasan
- b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan basil pengawasan yang diterbitkan.
- c. ADIT = Audit Dengan Tujuan Tertentu

Petunjuk pengisian Tabel 1.

Kolom diatas terdiri dari target pengawasan dan realisasi pengawasan masing masing diisi dengan jumlah objek pengawasan dan jumlah dana yang diawasi.

Yang dimaksud dengan jumlah objek pengawasan (kolom 3) adalah jumlah objek pengawasan yang dilakukan untuk semester 1 yang bersangkutan yang tercermin dalam laporan pengawasan individual yang dilakukan. Untuk semester 2 jumlah objek pengawasan harus diisi dengan jumlah secara akumulasi untuk semester 1 dan semester 2.

Yang dimaksud dengan jumlah dana OP yang diawasi (kolom 4) adalah jumlah anggaran yang tertera untuk objek yang menjadi target pengawasan. Jika objek pengawasan adalah kegiatan SKPD rnakajurnlah dana OP adalah jurnlah anggaran untuk kegiatan tersebut untuk tahun yang bersangkutan. Jika objek pengawasan yang rnenjadi target adalah Satker rnaka jurnlah dana OP adalah jumlah anggaran untuk Satker tersebut untuk tahun yang bersangkutan.

Untuk kolorn (5), (6), (7), dan (8) berisi realisasi jumlah objek pengawasan dan dana yang diawasi sarnpai dengan semester yang bersangkutan.

## 3. BAB II: HASIL PENGAWASAN

Bab ini rnenginformasikan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan baik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) rnaupun Non PKPT. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaporkan meliputi:

a. Audit

## 1) Audit Kinerja

- Untuk kegiatan audit kinerja dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atributatribut temuan hasil audit kinerja yang meliputi kondisi ternuan dan rekomendasi, sebagaimana terlihat dalam larnpiran 2, Petunjuk Pelaksanaan ini.
- Laporan hasil audit kinerja harus mencantumkan kode etik dan standar yang digunakan.

Data dan informasi yang disarnpaikan rneliputi:

- a) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan disajikan sesuai Tabel 2.

Temuan Hasil Audit Kinerja APIP

Tabel 2 Semester ... Tahun ...

| NO | SUB KELOMPOK TEMUAN*) | KODE | JUMLAH KEJADIAN | % | NILAI |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan | 1.00.00 | | | |
| 1. | Kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/ daerah yang terjadi pada perusahaan milik nezara/ daerah | 1.01.00 | | | |


| NO | SUBKELOMPOK TEMUAN*) | KODE | JUMLAH KEJADIAN | % | NI LAI |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----|----------|
| 2. | Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan miliknezara/ daerah | 1.02.00 | | | |
| 3. | Kekuranganpenerimaannegara/daerah atau nerusahaan milik nezara/ daerah | 1.03.00 | | | |
| 4. | Administrasi | 1.04.00 | | | |
| 5. | Indikasitindak pidana | 1.05.00 | | | |
| | Subtotal Keiadian | | | | |
| | Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | 2.00.00 | | | |
| 1. | Kelemahan sistem pengendalian alruntansi dan pelaporan | 2.01.00 | | | |
| 2. | Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anzzaran pendapatan dan belania | 2.02.00 | | | |
| 3. | Kelemahan struktur pengendalian intern | 2.03.00 | | | |
| | Subtotal Keiadian | | | | |
| | Temuan 3 E | 3.00.00 | | | |
| | Ketidakhematan/pemborosan/ketidak ekonomisan | 3.01.00 | | | |
| | Ketidakefisienan | 3.02.00 | | | |
| | Ketidakefektifan | 3.03.00 | | | |
| | Subtotal Kejadian | | | | |
| | Jumlah Kejadian | | | | |

- *) Rincian kode sub kelompok temuan dapat dilihat pada Lampiran
- 2.1 Kode Atribut Temuan

Petunjuk pengisian Tabel 2.

Tabel 2 khusus untuk temuan audit kinerja APIP tiap semester. Untuk semester 2, semua data merupakan alrumulasi dari semester 1 dan 2. Jumlah kejadian (kolom4) diisi secara kuantitatif kejadian sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit kinerja. Satu laporan hasil audit kinerja dapat menghasilkan beberapa temuan sekaligus. Nilai rupiah (kolom 6) diisi jika terdapat nilai rupiah yang muncul dalam temuan di laporan hasil audit kinerja.

- b) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan sesuai Tabel 3.

Tabel 3

Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Semester ... Tahun ...

| NO | SUBKELOMPOKREKOMENDASI | JUMLAH KEJADIAN | % | NILAI TEMUAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyetoran ke kas negara/ daerah, Kas BUMN / D. dan masvararakat | | | |
| 2 | Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D,dan masvarakat | | | |
| 3 | Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan | | | |
| 4 | Penghapusan baranz milik nezara/ daerah | | | |
| 5 | Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian | | | |


v

| NO | SUB KELOMPOK REKOMENDASI | JUMLAH KEJADIAN | % | NI LAI TEMUAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------|
| 6. | Perbaikan laporan dan penertiban administrasi I kelenzkanan administrasi | | | |
| 7. | Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan | | | |
| 8. | Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem nenzendalian | | | |
| 9. | Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebiiakan | | | |
| 10. | Perubahan atau perbaikan struktur orzanisasi | | | |
| 11. | Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi vanz berwenanz | | | |
| 12. | Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern | | | |
| 13. | Pelaksanaansosialisasi | | | |
| 14. | Lain-lain | | | |
| | Jumlah | | | |

Petunjuk pengisian Tabel 3.

Tabel 3 khusus untuk rekomendasi temuan audit kinerja APIP tiap semester. Untuk semester 2, semua data merupakan akumulasi dari semester 1 dan 2. Jumlah kejadian (kolom 4) diisi secara kuantitatif kejadian yang menjadi rekomendasi sebagaimana tercantum dalam laporan basil audit kinerja. Dalam satu laporan basil audit kinerja dapat menghasilkan beberapa rekomendasi sekaligus. Persentase rekomendasi (kolom 5) diisi sesuai dengan proporsi jumlah kejadian dari total kejadian. nilai rupiah (kolom 6) diisi jika terdapat nilai rupiah yang muncul dalam rekomendasi di laporan basil audit kinerja.

## 2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit.

Data yang disampaikan adalah jumlah pengawasan melalui audit dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada semester yang bersangkutan dan dirinci sesuai jenis auditnya, misalnya:

- Audit investigatif;
- Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan;
- Audit atas hal-hal lain di bidang kepegawaian.

Laporan menjelaskan target dan realisasi audit sesuai dengan tabel 4 dan harus tencantumkan kode etik dan standar audit yang digunakan.

| | | PKPT | PKPT | PKPT | PKPT | NON PKPT | NON PKPT |
|----|------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | KEGIATAN AUDIT | TARGET AUDIT | TARGET AUDIT | REALISASI AUDIT | REALISASI AUDIT | REALISASI AUDIT | REALISASI AUDIT |
| NO | DENGAN TUJUAN TERTENTU | JUMLAH QA | JUMLAH DANA OAYANG DIAUDIT (Rp) | JUMLAH OA | JUMLAH DANAOA YANG DIAUDIT (Rol | JUMLAH OA | JUMLAH DANAOA YANG DIAUDIT IRp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Audit | | | | | | |

Tabel 4 Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit Semester ... Tahun ...


| | | PKPT | PKPT | PKPT | PKPT | NON PKPT | NON PKPT |
|----|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | KEGIATAN AUDIT | TARGET AUDIT | TARGET AUDIT | REALISASI AUDIT | REALISASI AUDIT | REALISASI AUDIT | REALISASI AUDIT |
| NO | DENGAN TUJUAN TERTENTU | JUMLAH OA | JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp) | JUMLAH OA | JUMLAH DANAOA YANG DIAUDIT (Rp) | JUMLAH OA | JUMLAH DANAOA YANG DIAUDIT (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Investigatif | | | | | | |
| B | Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan | | | | | | |
| c | Audit atas hal-hal lain di bidang kenezawaian | | | | | | |
| D | Audit ... | | | | | | |

Keterangan:

- a. OA = Objek Audit
- b. Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan basil audit yang diterbitkan.

Petunjuk pengisian Tabel 4.

Kolom (3) dan (4) terdiri dari target audit dengan tujuan tertentu dan realisasi audit dengan tujuan tertentu masing masing diisi dengan jumlah objek audit dengan tujuan tertentu dan jumlah dana yang diaudit.

Yang dimaksud dengan jumlah objek audit (kolom 3) adalah jumlah audit yang dilakukan untuk semester 1 yang bersangkutan yang tercermin dalam laporan basil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan. Untuk semester 2 jumlah objek audit dengan tujuan tertentu barns diisi dengan jumlah secara akumulasi untuk semester 1 dan semester 2.

Yang dimaksud dengan jumlah dana OA yang diaudit (kolom 4) adalah jumlah anggaran yang tertera untuk objek yang menjadi target audit dengan tujuan tertentu. Jika objek audit dengan tujuan tertentu adalah kegiatan SKPD maka jumlah dana OA adalah jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut untuk tahun yang bersangkutan. Ji.ka objek audit dengan tujuan tertentu yang menjadi

target adalah Satker maka jumlah dana OA adalah jumlah anggaran untuk Satker tersebut untuk tahun yang bersangkutan.

Jika objek audit dengan tujuan tertentu tidak memiliki anggaran dana, maka angka tersebut diisi dengan angka 0.

Untuk kolom (5), (6), (7), dan (8) berisi realisasi jumlah objek audit dengan tujuan tertentu dan dana yang diaudit sampai dengan semester yang bersangkutan.

- Untuk audit investigatif dapat dilaporkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam tabel 5.


## Tabel 5 Jumlah Objek Audit Investigatif

Semester ... Tahun ...

| Keterangan | Jumlah |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | 2 |
| J umlah obiek audit investigatif | |
| Jumlah audit investigatif berindikasiTindak Pidana Korupsi (TPK) | |
| % audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korunsi (TPK) | |

- Hasil audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik dilaporkan sebagaimana tabel 6.

## Tabel 6

Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik Semester ... Tahun ...

| Instansi Penyidik | Kasus | % | Potensi Keruzian NeE ara*l | Potensi Keruzian NeE ara*l |
|---------------------|---------|-----|------------------------------|------------------------------|
| Instansi Penyidik | Kasus | % | Rupiah | Valas**) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kepolisian | | | | |
| Keiaksaan | | | | |
| KPK | | | | |
| Jumlah | | | | |

- *) yang dimaksud dengan potensi kerugian negara adalah nilai kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan.

Untuk kasus (kolom 2) diisi dengan jumlah kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik. Satu laporan hasil audit investigatif dapat menghasilkan beberapa kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik. Nilai potensi kerugian negara (kolom 4 dan 5) diisi dengan jumlah kerugian negara yang mungkin akan

- **) diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas) Petunjuk pengisian Tabel 6. ditimbulkan.
- Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana Tabel 7.

| Status | Kasus | O/o | Potensi Keruzian Negara"] | Potensi Keruzian Negara"] | Keterangan |
|---------------------------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Status | Kasus | O/o | Rupiah | Valas**l | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Penyelidikan | | | | | |
| Penyidikan | | | | | |
| Dihentikan | | | | | |
| Dilimpahkan ke pengadilan | | | | | |
| Penuntutan | | | | | |

Tabel7 Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Semester ... Tahun ...


v

| | | | Potensi Keruzian Negara") | Potensi Keruzian Negara") | Keterangan |
|-----------|-------|----|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Status | Kasus | % | Rupiah | Valas**) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Diputus*) | | | | | |
| Jumlah | | | | | |

- *) jika sudah diputuskan oleh pengadilan maka potensi kerugian diisi dengan nilai putusan final pengadilan
- *) diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)

## Petunjuk pengisian Tabel 7

Untuk kasus (kolom 2) diisi dengan jumlah kasus yang telah ditindaklanjuti oleh instansi penyidik. Nilai potensi kerugian negara (kolom 4 dan 5) diisi dengan jumlah kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan. Untuk keterangan (kolom 6) diisi dengan hambatan yang terjadi, dan dinyatakan pula dalam bah V huruf B tentang Hambatan.

Tabel 8 Kode etik dan Standar audit yang digunakan

| Kade etik dan standar audit | Dasar peraturan perundang-undangan |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 |

Petunjuk pengisian Tabel 8

Untuk Kode etik dan standar audit (kolom 1) diisi dengan kode etik dan standar audit yang digunakan. Dasar peraturan perundangundangan (kolom 2) diisi dengan peraturan yang melandasi kode etik dan standar audit yang digunakan.

## b.Reviu

- Reviu atas laporan keuangan hasilnya berupa Pernyataan Telah Direviu Tanpa Paragraf Penjelas dan Pernyataan Telah Direviu Dengan Paragraf Penjelas
- Data yang disampaikan adalah jumlah objek reviu dan jumlah pernyataan reviu untuk masing-masing objek sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9.
- Jumlah objek yang direviu merupakan jumlah seluruh entitas akuntansi yang ada di institusi yang menjadi kewajiban APIP.

| Keterangan | Jumlah |
|--------------------------------------------------------|----------|
| 1 | 2 |
| Jumlah obiekyang seharusnya direviu | |
| Jumlah objekyang direviu | |
| Objekyang mendapat pemyataan tanpa paragraf penjelas | |
| Objekyang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas | |

Tabel 9 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Semester ... Tahun ...


v

- Untuk reviu selain reviu atas laporan keuangan dilaporkan basil reviu yang dilakukan oleh APIP.
- lnformasi yang disampaikan bersifat naratif, deskriptif dan dapat juga disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin.

## c. Evaluasi

- Evaluasi dilakukan secara berkala antara lain terhadap:
- -Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- -Struktur organisasi sehubungan dengan perubahan strategis
- -Akuntabilitas kinerja organisasi
- Data yang disampaikan adalah evaluasi yang dilakukan oleh APIP
- Informasi yang disampaikan bersifat naratif, deskriptif dan dapat juga disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin.

## d. Pemantauan

- Data yang disampaikan adalah basil pemantauan yang dilakukan oleh APIP.
- lnformasi yang disampaikan bersifat naratif, deskriptif dan dapat juga disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin.

## e. Kegiatan Pengawasan Lainnya

- Data yang disampaikan adalah basil kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh APIP, meliputi: Sosialisasi mengenai pengawasan, Pendidikan dan pelatihan pengawasan, Pembimbingan dan konsultansi, Pengelolaan hasil pengawasan, Pemaparan basil pengawasan.
- Hasil kegiatan pengawasan lainnya dilaporkan sebagaimana tabel 10.
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya mungkin saja berdasarkan PKPT atau non PKPT misalnya asistensi atas permintaan objek pengawasan. Jika pelaksanaannya berdasarkan PK.PT, maka perbandingan antara target dan realisasi perlu dicantumkan dalam laporan.
- Informasi yang disampaikan bersifat naratif, deskriptif dan dapat juga disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin.

Tabel 10 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya

Semester ... Tahun ...

| | | Belanja (Rp) | Belanja (Rp) | Keluaran | Keluaran | Keluaran | Ket |
|----|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|-------|
| No | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Rencana | Realisasi | Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sosialisasi mengenai pengawasan, | | | | | | |
| 2. | Pendidikan dan pelatihan pengawasan, | | | | | | |
| 3. | Pembimbingan dan konsultasi, | | | | | | |
| 4. | Pengelolaan basil | | | | | | |

v

| | | Belanja (Rp) | Belanja (Rp) | Keluaran | Keluaran | Keluaran | Ket |
|----|----------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|-------|
| No | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Rencana | Realisasi | Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | pengawasan, | | | | | | |
| 5. | Pemaparan hasil pengawasan | | | | | | |
| 6. | . ... | | | | | | |

Petunjuk pengisian Tabel 10.

Untuk kolom (3) dan (4) diisi dengan anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing kegiatan pengawasan lainnya. Untuk kolom (5) dan (6) diisi dengan rencana dan realisasi keluaran (output) yang diinginkan, sedangkan kolom (7) diisi dengan satuan keluaran.

Dalam melaksanakan audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern, auditor harus memahami dan menguji serta mengungkapkan dalam laporan hasil audit dan evaluasi. lnformasi yang dilaporkan tersebut, sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11 Jumlah Objek Audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan SPI

## Semester ... Tahun ...

| Keterangan | Jumlah |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 1 | 2 |
| Jumlah obiekyang di audit/ evaluasi | |
| Jumlah objekyang telah menerapkan SPIsesuai ketentuan | |
| Jumlah objekyang belum menerapkan SPIsesuai ketentuan | |

## 4. BAB III : HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

## A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

- Pada prinsipnya, pelaporan mengikuti Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 kecuali lampiran.
- Format pelaporan seperti pada lampiran 3.
- B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP
- Pada prinsipnya, pelaporan mengikuti Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 kecuali lampiran.
- Format pelaporan seperti pada lampiran 3.

## 5. BAB N : HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

- Bab ini melaporkan hasil penanganan atas pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung oleh instansi pemerintah/ APIP Kota Bima atau yang diserahkan oleh instansi lainnya.
- Format pelaporan seperti pada Lampiran 4. Dan Petunjuk pengisian Lampiran.
- Dalam Lampiran status tindak lanjut yang berjudul dalam proses (kolom 5), meliputi pengaduan yang belum ditindaklanjuti dan pengaduan yang


v

masih dalam proses tindak lanjut.

- Yang climaksud dengan sanksi (kolom 8, 9, 10, dan 11) dalam Lampiran adalah rekomendasi dan saran.

## 6. BAB V: SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

Bab ini terdiri dari:

## A. Si.mpulan

Simpulan berisi ringkasan kondisi APIP Kota Bi.ma yang meliputi hasilhasil yang dicapai sebagaimana dilaporkan dalam BAB II sampai dengan BAB IV. Dapat juga dilengkapi dengan penilaian sendiri (self assesment) terhadap k:inerja APIP Kota Bi.ma.

## B.Hambatan

Diisi dengan masalah dan hambatan yang ditemui selama pelaksanaan pengawasan, pemantauan tindak lanjut serta penanganan pengaduan masyarakat.

## C. Rekomendasi

Sesuai dengan materi simpulan, maka rekomendasi dapat disusun dengan maksud memberikan umpan balik untuk peningkatan k:inerja APIP maupun kinerja objek pengawasan. Rekomendasi agar lebih ditekankan pada upayaupaya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan masalah dalam pelaksanaan tugas APIP Kota Bi.ma.


v

## BAB III PELAPORAN

Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur format ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP Kota Birna yang harus disusun secara berkala. Akan tetapi untuk menghasil.kan suatu ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP Kota Birna yang bersifat menyeluruh, maka petunjuk pelaksanaan ini mengatur juga distribusi ikhtisar laporan hasil pengawasan dan waktu penyampaian ikhtisar laporan basil pengawasan APIP Kota Birna sebagai berikut:

- A. Distribusi Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan lnspektorat Kota Bima menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Walikota Bima dengan tembusan kepada MenPAN &amp; RB.
- B. Waktu Penyampaian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Bima menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan semester I selambat-Iambatnya tanggal 1 September tahun yang sama, sedangkan untuk semester II, yang merupakan akumulasi dari semester I, diserahkan selambatlambatnya tanggal 1 Maret tahun berikutnya.


## BABN PENUTUP

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Bima ini diharapkan kinerja APIP Kota Bima dapat dipantau dan dievaluasi secara intensif. Dalam pelaporan ini sangat diharapkan kerja sama dan kedisiplinan APIP Kota Bima. tanpa adanya kerja sama dan kedisiplinan tersebut, tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Bima akan sulit dicapai. Melalui penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Kota Bima maka tingkat kinerja, masalah, dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah dapat diketahui secara terinci. lnformasi ini diharapkan berguna untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah Kota Bima dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik.


/&lt;M. QURAIS H. ABIDIN


LAMPIRAN II

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH KOTA BIMA

IKHTISAR

PENYUSUNAN

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR

68

TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK

PELAKSANAAN

## A. KODE ATRIBUT TEMUAN

| Kel | Sub Kel | Jenis | Deskripsi | Alternatif Rekomendasi |
|-------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | KODETEMUAN | |
| 1 | | | Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan | |
| | 01 | | Kerugian negara/daerah atau keru~ negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah | |
| | | 01 | Belanja dan/ atau pengadaan barang/jasa fiktif | 1, 5, 9, 11, 12 |
| | | 02 | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menvelesaikan pekerjaan | 1, 3, 11, 12 |
| | | 03 | Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang | 1,3, 5, 9, 11, 12 |
| | | 04 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 1, 3, 5, 9, 11, 12 |
| | | 05 | Pemahalan harga (Mark up) | 1, 5, 9, 11, 12 |
| | | 06 | Penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi | 1,2, 5, 9, 11, 12 |
| | | 07 | Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan | 1, 5, 9, 11, 12 |
| | | 08 | Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak | 1, 3, 5, 11, 12 |
| | | 09 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 1, 5, 9, 11, 12 |
| | | 10 | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | 1, 5, 9, 11, 12 |
| | | 11 | Kelebihan penetapan dan pe