PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 074 Tahun 2012 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN LAINNYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 23 November 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 074 TAHUN 2012
TENTANG
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN LAINNYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan lainnya, perlu dibentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/Menko/Kesra/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Exsploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014, sebagai arahan, pedoman dan rujukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenaiu Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of the Elimination of all Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elemination of The Worth Forms of Child Labour (Konvensi Nomor 183 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segara Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) ;
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720) ;
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protokol Palermu tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990) ;
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
21. Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
26. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ;
27. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Ekploitasi Seksual Komersial Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
29. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
32. Peraturan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Ekspoloitasi Seksual Anak ;
Menetapkan
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 175);
34. Pertaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN LAINNYA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan lainnya, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga konvensional yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Lainnya di Tingkat Daerah.
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas
BAB II - GUGUS TUGAS PROVINSI
Pasal 2
- (1) Untuk menjamin terlaksananya Rencana Aksi Provinsi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAP-PTPPO) dan Kekerasan Lainnya tersebut, dibentuk Gugus Tugas Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Gugus Tugas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan/atau peran dan tanggung jawab masing-masing;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama, baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. melaporkan dan melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan lainnya kepada Gubernur.
Bagian Kedua
Organisasi
BAB II - GUGUS TUGAS PROVINSI
Pasal 3
- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud terdiri dari Pembina, Pimpinan, dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua adalah Sekretaris Daerah Provinsi, Ketua Harian adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungn Anak, dan Anggota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lintas sektor terkait.
BAB II - GUGUS TUGAS PROVINSI
Pasal 4
- (1) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat diwakili dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.
- (2) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara ex officio oleh pejabat stuktural atau fungsional pada masing-masing unsure Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
BAB II - GUGUS TUGAS PROVINSI
Pasal 5
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas Provinsi sesuai kebutuhan.
- (2) Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang beranggotakan dari unsur Anggota Gugus Tugas Provinsi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Harian.
Bagian Ketiga
Sekretariat
BAB II - GUGUS TUGAS PROVINSI
Pasal 6
- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Provinsi dibantu oleh Tim Sekretariat.
- (2) Tim Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertugas, antara lain :
- a. menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan Umum;
- b. menyelenggarakan dokumentasi data dan photo tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. membuat Laporan secara periodik tentang keadaan dan pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d. melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Program Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- e. menyiapkan bahan rapat Gugus Tugas.
GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 7
- (1) Di Kabupaten/Kota dibentuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten /Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 8
Pengaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan anggaran Gugus Tugas Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan ## BAB IV
MEKANISME KERJA
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 9
Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan lainnya secara terpadu, Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 10
Untuk menjamin efektifitas langkah-langkah pencegahan dan penaganan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan lainnya, Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik.
Bagian Kedua
Koordinasi
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 11
Koordinasi Gugus Tugas Provinsi meliputi koordinasi provinsi, koordinasi sub Gugus Tugas, dan koordinasi khusus.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 12
- (1) Koordinasi Provinsi dilaksakan oleh Gugus Tugas Provinsi yang diikuti Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penaganan tindak pidana perdagangan orang di provinsi.
- (4) Dalam koordinasi provinsi, wakil-wakil unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, organisasi profesi, dan peneliti/akademi selalu berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga masingmasing.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 13
- (1) Koordinasi sub Gugus Tugas diikuti seluruh anggota sub Gugus Tugas pada Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Koordinasi sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 14
- (1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan lainnya, Gugus Tugas Provinsi dapat melaksanakan koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi dan dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Kabupaten / Kota.
- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 15
Hasil Koordinasi Gugus Tugas Provinsi menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 16
Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dilakukan secara Koordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 17
Hasil Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 oleh masing-masing anggota Gugus Tugas Provinsi disampaikan kepada istansi masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 18
Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Provinsi dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi provinsi, koordinasi sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 19
- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga;.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Gugus Tugas Provinsi.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 20
Sub Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 21
Ketua Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
BAB III - GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 22
Ketentuan mengenai mekanisme kerja Gugus Tugas Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku bagi Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
ANGGARAN
BAB V - ANGGARAN
Pasal 23
- (1) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran masing-masing Instansi atau Lembaga yang bersangkutan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Gugus Tugas atau satuan tugas lain yang memiliki tugas yang sama dengan tugas Gugus Tugas yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 23 November 2012

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 23 November 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELTAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 74