KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 116 Tahun 1999 tentang BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL (berlaku 29 September 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Badan Koordinasi yang menangani masalah narkotika yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan/atau Instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah pelanggaran terutama yang berkenaan dengan masalah penanggulangan narkotika, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan tugas dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika khususnya Pasal 54 ayat (1), dipandang perlu menetapkan pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Nasional dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Againts Illict Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL.
Pasal 1
Badan Koordinasi Narkotika Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BKNN, adalah suatu lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Pasal 2
BKNN bertugas membantu Presiden melaksanakan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKNN menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijaksanaan nasional yang berkenaan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk rehabilitasi;
- b. pemantauan ketersediaan narkotika baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri;
- c. pemaduan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang;
- d. penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, serta penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan kerjasama bilateral, regional dan multilateral dengan negara lain dan/atau badan internasional yang berkaitan dengan masalah narkotika.
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAB II - ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 4
- (1) BKNN dipimpin oleh seorang Ketua yang dijabat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Susunan keanggotaan BKNN terdiri atas pejabat dari instansi Pemerintah sebagai berikut:
- a. Departemen Dalam Negeri;
- b. Departemen Luar Negeri;
- c. Departemen Pertahanan dan Keamanan;
- d. Departemen Kehakiman;
- e. Departemen Penerangan;
- f. Departemen Keuangan;
- g. Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- h. Departemen Pertanian;
- i. Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- j. Departemen Perhubungan;
- k. Departemen Tenaga Kerja;
- l. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Departemen Kesehatan;
- n. Departemen Agama;
- o. Departemen Sosial;
- p. Kantor Menteri Negara Peranan Wanita;
- q. Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
- r. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- s. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- t. Bank Indonesia.
BAB II - ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 5
- (1) BKNN mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dukungan administrasi dan penyelenggaraan tugas BKNN sehari-hari dilakukan oleh Pelaksana Harian yang merupakan unit ekstra struktural di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketua BKNN melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB II - ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 6
Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Ketua BKNN.
Apabila dipandang perlu, di daerah dapat dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND).
PEMBIAYAAN
BAB III - PEMBIAYAAN
Pasal 8
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas BKNN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan harian tugas BKNN serta pembentukan, rincian tugas dan tata kerja Pelaksana Harian dan BKND diatur oleh Ketua BKNN.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan/atau Instansi yang bersangkutan dalam
- 7 - usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah pelanggaran yang berkenaan dengan masalah penanggulangan narkotika, dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: V ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE