KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG (berlaku 11 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
4. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. : 1. Indonesia Tahun 1945;
6. 2.
7. Undang-Undang ...
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN
PRESIDEN
TENTANG
PEMBENTUKAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG.
Pasal 1
- (1) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berkedudukan di Tanjung Pinang.
- (2) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkedudukan di Serang.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Banten.
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Pasal 4
- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Pasal 5
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Pasal 6
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang pada saat Keputusan Presiden
-5 - ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
Pasal 7
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
Pasal 8
Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2011

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bistok Simbolon