PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Nomor 3 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN DESA KALEPADANG KECAMATAN BONTOHARU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah Kecamatan, dinamika dan aspirasi masyarakat Kelurahan Bontobangun, maka perlu melakukan upaya pemekaran Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu menjadi satu Kelurahan dan satu Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2000 Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 05 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan, Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 05).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KALEPADANG KECAMATAN BONTOHARU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
2. Bupati adalah Bupati Selayar;
3. Camat adalah Camat Bontoharu;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
Pasal 2
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam wilayah Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu dibentuk Desa Kalepadang.
PEMBAGIAN WILYAH
BAB III - PEMBAGIAN WILYAH
Pasal 3
- (1) Desa Kalepadang merupkan hasil pemekaran dari Kelurahan Bontobangun yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Palemba;
- b. Dusun Iraja Lebo;
- c. Dusun Kalebonto;
- (2) Wilayah Desa Kalepadang sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Bontobangun.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Kalepadang, maka wilayah Kelurahan Bontobangun meliputi :
- a. Lingkungan Tangnga-Tangnga;
- b. Lingkungan Bitombang;
- c. Lingkungan Bontosaile;
- d. Lingkungan Lurah Gantaran;
- (4) Batas wilayah Desa Kalepadang adalah :
12. -Sebelah Utara : Lingkungan Bontosaile Kelurahan Bontobangun
13. -Sebelah Timur : Lingkungan Bitombang Kelurahan Bontobangun
14. -Sebelah Selatan :
Dusun Baera Desa Bontotangnga
- -Sebelah Barat : Lingkungan Tangnga-Tangnga Kelurahan Bontobangun.
yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ttd H. SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ttd H. ZUBAIR SUYUTHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR 3
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

Ibukota Desa Kalepadang berkedudukan di Palemba.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ttd

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ttd

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR 3

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN DESA KALEPADANG KECAMATAN BONTOHARU

## I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan pembentukan, peghapusan dan penggabungan Desa di Kabupaten Selayar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Namun dalam perkembangannya, ternyata pembentukan Desa tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan yang terjadi. Hal ini sebagai akibat pembentukan Desa yang kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, asal-usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat yang beraneka ragam. Padahal UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18, mengakui Desa mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Untuk memberikan dasar menuju terbentuknya masyarakat dengan pengakuan terhadap otonomi asli, maka Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pembentukan Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu dilakukan dalam rangka pendekatan dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah kecamatan, dinamika dan aspirasi masyarakat yang termasuk dalam wilayah Desa Kalepadang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR 2