PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor - Tahun 2016 tentang PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR '10 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa agar pe:rjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 30 Tahun 2004 Seri E Nomor Seri 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
- riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Biaya
26. Tempat kedudukan adalah Kantor dimana SKPD /UPTD tersebut berada:
25. Plafon Tarif yang ditetapkan adalah Tarif yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tabalong:
- Tempat bertolak adalah tempat/kota dimana pelaksana perjalanan dinas berada saat akan melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan dengan alasan tugas kedinasan dan/ atau di luar tugas kedinasan.
29. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
28. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini
30. Visum adalah tanda bukti kehadiran (cap stempel, tanda tangan, nama dan nip jabatan) pejabat ditempat tujuan dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
32. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Tabalong:
31. Luar daerah adalah luar Kabupaten Tabalong:
33. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPPD.
35. Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada Bupati; Wakil Bupati; Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
34. Detasering adalah penempatan /penugasan pegawai tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. pada
- 36 Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
38. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. pada
- 37 . Pendidikan dan pelatihan yang\_selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/II/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
- 39 Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, ASN,
dan Pihak Lain yang dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong. pada
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: pada
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah-
3. a Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perjalanan dinas untuk keperluan pada
5. b Detasering di luar tempat kerja kedudukan;
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat Pejabat, PNS dan PTT; pada
- C. konsultasi /koordinasi/ Rapat dan pertemuan lainnya serta peningkatan kapasitas wawasan;
8. e ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
9. d promosi pembangunan/ produksi daerah;
10. f diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
11. h harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan,
Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan ## BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 4
- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
- b. biaya transport
3. uang harian;
4. biaya penginapan;
5. e sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
- d. uang representasi;
- f. biaya menjemput /mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara / Pimpinan DPRD / Anggota DPRD / Pegawai Aparatur Sipil Negara / Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. pada
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada ayat
- (4) transport sebagaimana dimaksud (1) huruf b, terdiri atas: pada ayat Biaya
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun /bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
12. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun /bandara / pelabuhan keberangkatan;
13. C biaya penitipan mobil dibandara maksimal 5 (lima) hari bagi pejabat yang berhak memegang kendaraan dinas dan rombongan yang membawa kendaraan dinas.
- (5) penginapan sebagaimana dimaksud (1) huruf C merupakan yang diperlukan untuk menginap: pada ayat Biaya biaya
- b. di tempat menginap lainnya.
16. a di hotel; atau
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut: biaya
18. b biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf a dibayarkan secara lumpsum pada
19. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel provinsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati. pada
- (7) Refresentasi sebagaimana dimaksud (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II/ Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah selama melakukan Perjalanan Dinas. pada ayat Uang
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan. ayat
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak. pada
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/ pengantar, pemetian dan biaya angkutan jenazah. pada biaya
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud (1) dicantumkan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ayat pada pada
- (12) perjalanan dinas dibebankan anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD\_ pada Biaya

## Pasal 5

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan /hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD / ASN dan pihak lain dapat menginap hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD /ASN dan pihak lain. pada
- (2) Dalam hal anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah mengikuti kegiatan Bupati maka penginapan dapat disetarakan dengan Bupati.
- (3) Dalam hal ada kegiatan skala nasional suatu daerah ternyata kesulitan dalam hal penginapan atau kelas penerbangan tidak diperoleh sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati maka dapat menggunakan kelas penerbangan / penginapan dengan tarif yang lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati pada
- (4) Khusus untuk ajudan/ASN yang ditugaskan menjadi ajudan / pengawal pribadi dan ASN yang mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

## Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut
- b. Wakil Ketua DPRD;
3. Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
4. C Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
5. e Pejabat Administrator / Eselon III atau PNS Golongan IV, Ketua Organisasi dan Pejabat lainnya yang setara;
- d. Pejabat Eselon II dan/atau Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
7. f Pejabat Pengawas Eselon IV, atau PNS Golongan III/Tokoh Masyarakat;
8. 8 PNS Golongan IIlyang setara ke bawah dan masyarakat lainnya.
- (2) perjalanan dinas bagi Aparat Desa, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut: Biaya
- b. Aparat Pemerintah Desa lainnya diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan II kebawah.
11. a Kepala Desa diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Pengawas / Eselon IV;
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dipersamakan dengan PNS Golongan II kebawah.

## BAB IV

## PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

## Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

## Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud (1) dibayarkan secara lumpsum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada ayat

## Pasal 8

Perjalanan dinas dalam kabupaten baik yang dilakukan secara bersama sama / rombongan / perseorangan yang menggunakan kendaraan dinas; maka selain uang harian juga diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

Khusus perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kabupaten dari kecamatan ke desa diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya bahan bakar minyak.

## Pasal 10

Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu kecamatan/desa dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali dari nilai yang tertinggi.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

## Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan dalam provinsi; diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari
2. b penginapan; Biaya
3. a Uang Harian;
- C. Biaya transport; apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum
- d. Uang Representasi (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama /Eselon II/Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah).
- (2) Besarnya uang harian dibayar secara lumpsum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada
- (3) dimaksud ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel dalam provinsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati. pada

- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah atau surat pernyataan yang bersangkutan. pada
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud huruf d dibayar secara lumpsum ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada

## Pasal 12

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan penginapan, diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh atau dapat diberikan pengganti Pembelian Bahan Bakar Minyak biaya
- (2) Ketentuan tentang besaran pemberian / pengantian Bahan Bakar Minyak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya transport menggunakan kendaraan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Keluar Provinsi

## Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari
8. Uang Harian
3. C Biaya penginapan;
4. b Fasilitas dan biaya transport
- d. Biaya airport Tax;
6. f Sewa kendaraan dalam kota (Bupati/Wakil Bupati).
7. e representatif (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD , Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II/ Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah) Uang
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada
- (3) Fasilitas Transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada
- (4) Biaya transport dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud (1) huruf b, akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas. pada ayat
- (5) Besarnya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Uang
- (6) Biaya Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan tarif Airport Tax yang berlaku Bandara keberangkatan dan Bandara kepulangan. pada
13. Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada Uang
- (8) Sewa kendaraan dalam kota bagi Bupati / Wakil Bupati sebagaimana dimaksud (1) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada ayat

- (9) Biaya pemetian dan angkutan jenazah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 14

- (1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan huruf e, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
- (2) Besarnya biaya transport; airport tax dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah. biaya
- (3) penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya rill dengan standar besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel provinsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati. Biaya pada

## Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas ke luar provinsi menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transportasi diberikan Bahan Bakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas ke luar kabupaten dapat menggunakan pesawat udara dari Bandara Warukin Tanjung ke Bandara Syamsudinnor atau ke bandara lainnya, begitu juga sebaliknya.
- (3) Biaya transport menggunakan kendaraan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perjalanan dinas ke luar provinsi untuk penerbangan berangkat hari acara diselenggarakan di bawah pukul 10.00 wita, maka jumlah perjalanan dinas dihitung satu hari dengan uang harian dan penginapan di wilayah Banjarmasin atau Banjarbaru. pada biaya

## Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi bagi Pejabat pemegang kendaraan dinas dan rombongan yang menggunakan kendaraan dinas maka dapat dititipkan tempat penitipan resmi mobil yang ada dilingkungan Bandar Udara. pada
- (2) Biaya penitipan dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayarkan sesuai dengan biaya rill.
- (3) Kuitansi pembayaran biaya penitipan wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawabkan perjalanan dinas yang ber-sangkutan.

## Bagian Keempat

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan

## Pasal 17

Perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat Struktural atau Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Bimbingan Teknis, Pelatihan atau sejenisnya yang kegiatannya dilaksanakan di luar kabupaten dengan kewajiban setor biaya kepada panitia penyelenggara atau tidak wajib setor, diberikan biaya sebagai berikut:

- b. hari keenam dan seterusnya diberikan sebesar 30% (tiga persen) dari uang harian sesuai dengan Keputusan Bupati; puluh
2. hari kesatu hingga hari kelima diberikan uang harian secara penuh sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Keputusan Bupati; pada
3. dalam hal dilaksanakan dalam kabupaten dapat diberikan uang saku sebesar Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah) per hari. puluh

kecuali ditentukan lain.

## BAB V

## PERJALANAN DINAS PINDAH DAN PEMULANGAN JENAZAH

## Bagian kesatu Perjalanan Dinas Pindah dan Perjalanan Purna Tugas

## Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas dalam Pasal 2 (3) huruf j dapat dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas beserta keluarga yang sah. ayat
- (2) Perjalanan Dinas pindah dilakukan dalam rangka
- b. pemulangan Pejabat/ ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap; dan
- a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru;
5. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat/ ASN yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: pada
- b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; pada
8. a isteri/ suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
9. C anak kandung, anak tiri, dan anak yang sah menurut hukum yang berumur lebih 25 (dua lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan angkat puluh
10. d anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. angkat
- (4) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan uang perjalanan sesuai Keputusan Bupati. ayat

## Pasal 19

- (1) Perjalanan pindah karena purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2 ayat (3) huruf k dapat dilakukan oleh Pejabat/ ASN beserta keluarga yang sah
- (2) Perjalanan pindah karena purna tugas dilakukan dalam rangka:
3. b Perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat/ ASN yang telah menjalani masa purna tugas tidak lebih dari 1 tugas sampai dengan waktu pelaksanaan perjalanan. pada
- a. Pindah tempat tinggalpmenetap dari daerah tempat kedudukan terakhir ke daerah tempat kelahiran dan/atau daerah lain yang menjadi tempat menetap setelah purna tugas;
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud (1) terdiri dari: pada ayat
6. b anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua lima) tahun waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; pada puluh
- a. isteri/ suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
8. c anak kandung, anak tiri; dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
- d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. angkat
- (4) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan uang perjalanan sesuai Keputusan Bupati. pada

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Pindah dan Purna Tugas

## Pasal 20

- 1) Rincian biaya perjalanan pindah dan/atau purna tugas dibayarkan sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tanpa biaya penginapan) dengan besaran sebagaimana ditetapkan dan dibayarkan secara lumpsum
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah dan/atau purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan paling lama untuk 3 (tiga) hari perjalanan dinas.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas pindah dan/atau purna tugas juga diberikan biaya pengepakan dan pengangkutan barang yang dibayarkan secara lumpsum, sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

## Bagian Ketiga Pemulangan Jenazah Biaya

## Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar dan/atau menjemput jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (3) huruf 1 dan huruf m dapat diberikan kepada 3 (tiga) orang pelaksana perjalanan dinas. ayat
- (2) 3 (tiga) orang pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud (1) terdiri dari: pada ayat
3. b 2 (dua) orang dari keluarga almarhum/ almarhumah Pejabat/ PNS akan dijemput dan/atau diantar jenazahnya.
- a. 1 (satu) orang Pejabat / Pegawai dari SKPD dimana jenazah dari Pejabat / PNS tersebut terakhir bertugas; dan
- (3) Tarif biaya yang dibayarkan kepada keluarga jenazah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disamakan dengan Golongan II ke bawah. pada
- (4) Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan peng-urusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
- (5) Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan peng-urusan jenazah dibayarkan sesuai dengan riil dan tidak melebihi tarif yang ditetapkan. plafon biaya

## BAB VI KETENTUAN BAHAN BAKAR MINYAK

## Pasal 22

Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan Mobil Dinas / Kendaraan Dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) , yang ketentuannya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 23

- (1) Pembayaran perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. biaya
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah seluruh persyaratan administrasi lengkap dan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

## PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABANNYA

## Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dilaksanakan mendapat persetujuan: apabila
2. dan Asisten dengan persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
3. a Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dengan persetujuan Bupati;
- C. Pejabat Administrator / Eselon III, Pejabat Pengawas /Eselon IV kebawah dan Pejabat Fungsional serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan persetujuan Kepala SKPD yang bersangkutan;
5. e Pihak lain dengan persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- d. Seluruh pejabat dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Sekretariat Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah pada
- (2) Untuk semua perjalanan dinas luar daerah keluar provinsi harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Khusus untuk DPRD harus mendapat persetujuan Ketua / Wakil Ketua DPRD , sedangkan Sekretariat DPRD harus mendapat Persetujuan Sekretaris Dewan, kecuali untuk Sekretaris Dewan harus mendapat persetujuan Ketua /Wakil Ketua DPRD
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan atas disposisi/ perintah / persetujuan /arahan Bupati [Wakil Bupati ISekretaris Daerah atas nama Bupati maka persetujuannya tidak memerlukan lagi nota dinas.
- (5) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang telah mendapat persetujuan / perintah dari pejabat yang berwenang.
- (7) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (8) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: pada
14. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
16. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
17. e Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- d. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
19. f Kepala SKPD, Staf Ahli, Asisten dan Kepala Bagian ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- g. Sekretaris Dewan ditandatangani oleh Ketua/ Wakil Ketua DPRD;

- h. Pejabat Administrator / Eselon III kebawah dan Non ASN diluar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris atas nama Kepala SKPD;
2. j Kepala Sub Bagian dan Pejabat lainnya Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah; pada
3. 1 Pejabat Administrator / Eselon III kebawah dan Non ASN di lingkungan Sekretariat Dewan ditandatangani oleh Sekretaris Dewan;
- k. Khusus untuk Sopir dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah; pada
5. 1 Pihak lain ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (9) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah:
7. b Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
9. C Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
10. e Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- d. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- f. Sekretaris Dewan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- h. Pihak lain ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
14. g Pejabat lainnya dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

## Pasal 25

- (1) Visum SPPD dilakukan oleh salah satu Pejabat dari instansi yang dituju;
- (2) Visum SPPD bagi Sopir yang mengantar atau menjemput Pejabat kebandara Syamsudin Noor ditandatangani oleh pejabat yang diantar;
- (3) Visum SPPD bagi Sopir yang mengantar bukan pejabat ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah pada
- (4) Untuk sopir yang mengantar atau menjemput pejabat ke bandara Syamsudin Noor lama perjalanan dinasnya dihitung masing-masing satu hari
- (5) Khusus yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Bupati / Wakil Bupati yang dibayar penuh hanya keberangkatan / pergi dan kepulangan 2 (dua) hari, selebihnya hanya mendapat uang saku sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan penginapan. sopir biaya

## Pasal 26

Kelengkapan Administratif pertanggungjawaban perjalanan dinas:

- Surat, telex, faximail, email, undangan dan lainnya yang telah didisposisi oleh Pejabat yang Berwenang dan/atau memo dari Pejabat yang Berwenang; atau
- a Dasar penugasan
- Nota Dinas yang telah disetujui oleh Pejabat yang Berwenang;
- C. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- b Surat Perintah Tugas (SPT);

- d. Bukti Pengeluaran riil;
2. f Khusus untuk perjalanan dinas dalam kabupaten dilampirkan foto di lokasi tujuan perjalanan dinas.
3. e Laporan Perjalanan Dinas ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh yang menugaskan /atasannya; dan

## Pasal 27

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II dan Pejabat Administrator / Eselon III a dapat menggunakan Sopir;
- (2) Pejabat lainnya dapat menggunakan Sopir apabila melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama diatas 2 (dua) orang:

## Pasal 28

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi dari pejabat yang berwenang. paraf
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD\_
- 4) Pembayaran perjalanan dinas dicatat kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran 'SKPD bersangkutan serta Pejabat Negara 'Pimpinan dan Anggota DPRD / ASN dan pihak lain yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima. pada biaya
- (5) Pada SPPD dicatat:
- b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak / pejabat di tempat yang didatangi; dan
8. tanggal berangkat dari tempat kedudukan / tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk;
- C. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk. Yang
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (7) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan /kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan\_

## Pasal 29

- (1) Pejabat Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini. Yang
- (2) Pejabat Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan. Yang

## Pasal 30

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representasi dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuaidengan lamanya penugasan pada Surat Perintah Tugas.
- (2) Biaya transport; Pejabat Negara/ Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD / Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai terdiri dari: dari terminal
4. b tiket transport dari terminal bus / stasiun /bandara / pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
5. tiket transport tempat kedudukan ke bus / stasiun / bandara / pelabuhan pergi pulang;
6. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket. tax,
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus / stasiun /bandara / pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus / stasiun/ bandara / pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar pengeluaran\_ riil yang dibutuhkan tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (5) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 31

- (1) Fasilitas transportasi udara untuk luar provinsi bagi Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) dan Ketua DPRD dapat menggunakan kelas bisnis.
- (2) Fasilitas transportasi udara untuk tujuan Warukin ke Banjarmasin dan Warukin ke Balikpapan dan/atau sebaliknya dapat digunakan oleh Pejabat Administrator / Eselon III dan Golongan Pejabat lainnya yang setara dan Forum Koordinasi Pimpinan di daerah keatas kecuali bagi pejabat / pihak lainnya yang mendampingi Bupati/ Wakil Bupati diperbolehkan menggunakan pesawat udara. IV ,

## Pasal 32

- (1) Bupati / Wakil Bupati, Ketua DPRD /Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD / Pejabat ASN dan Pihak Lain yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD /Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD / Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. biaya
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Bupati / Wakil Bupati/ Ketua DPRD /Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD / Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD / Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang telah melakukan perjalanan dinas.

## Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan DPA satuan kerja berkenaan. pada
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud (1) meliputi: pada ayat
3. b Surat Peryataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari Bupati/ Kepala SKPD, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- C. Pernyataan /tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan DPA SKPD sebagai-mana dimaksud (1) sebagai berikut: pada pada ayat
7. b sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.
8. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

## Pasal 34

Untuk Perjalanan Dinas tujuan ke Luar Negeri; ketentuan mengenai tarif biaya perjalanan dinas mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 35

## Ketentuan tarif Perjalanan Dinas khusus:

- a Pejabat / ASN di lingkungan Inspektorat dalam rangka tugas pemeriksaan sesuai tupoksinya seperti pemeriksaan reguler , khusus dan reviu;

- b. Pejabat ASN Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka survey / pemetaan bidang kehutanan; pada
2. d Pejabat ASN Bagian Pemerintahan dalam rangka survey /pemetaan tapal batas; pada
3. C Pejabat ASN Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam rangka konservasi sumber daya alam atau pengawasan; pada
4. e Tim Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) , Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Darma Wanita Persatuan (DPW);

dapat ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL

## Pasal 36

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pada

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 37

Pemberian biaya perjalanan dinas untuk narasumber , supervisor, tim ahli/ pendamping teknis yang berasal dari instansi pemerintah, seperti BPK, BPKP , Pemerintah Provinsi, Kementerian dan /atau instansi pemerintah non kementerian maka tarif perjalanan dinas yang diberikan dapat mengikuti tarif yang berlaku instansi yang bersangkutan pada

## Pasal 38

- (1) Untuk kegiatan teknis, pelatihan dan latau kegiatan lainnya yang pesertanya masyarakat umum /non dilaksanakan oleh SKPD maka pemberian saku sebagai pengganti transportasi kepada peserta besarannya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia DPA SKPD masing-masing: biaya uang pada
- (2) Pertanggungjawaban pemberian uang saku sebagai pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat hanya dengan tanda terima uang oleh peserta, absensi kehadiran peserta dan undangan peserta. pada

## Pasal 39

Khusus Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain Puskesmas yang melakukan Perjalanan Dinas ke desa cukup dengan surat tugas yang diketahui oleh Aparat Desa / Kelurahan / pihak-pihak yang didatangi pada wilayah setempat. pada

## Pasal 40

Perjalanan dinas yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan ini tidak dapat dibayar.

## Pasal 41

Perjalanan dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersifat konsultatif dan untuk ke luar provinsi, dan minimal Pejabat Pengawas /eselon IV untuk dalam provinsi, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang yang dibatasi serta waktu pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) hari untuk ke luar provinsi dan 2 (dua) hari untuk dalam provinsi.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam rangka perjalanan dinas mengacu peraturan per-undangan-undangan yang berlaku pada

## Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan\_ pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung September 2016 pada

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI


Diundangkan di tanggal Tanjunger pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 30