PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT KEGIATAN USTADZUSTADZAH KOTA BANJARMASIN DENGAN RAHMAT 'THAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, - a. bahwa sesuai rencana kegiatan bagian Kesra Setdako Banjarmasin untuk mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai Kota Religius telah dianggarkan kegiatan Pemberian Uang Transport Kegiatan Ustadz-Ustadzah - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagimana huruf a maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberiar Uang Transport Kegiatan Ustadz-Ustadzah Kota Banjarmasin 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1053 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44..)0); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun · 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang beragama Islam (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 4); 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3) 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan. Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 17) (berlaku 20 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT KEGIATAN USTADZUSTADZAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT 'THAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa sesuai rencana kegiatan bagian Kesra Setdako Banjarmasin untuk mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai Kota Religius telah dianggarkan kegiatan Pemberian Uang Transport Kegiatan Ustadz-Ustadzah
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagimana huruf a maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberiar Uang Transport Kegiatan Ustadz-Ustadzah Kota Banjarmasin
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1053 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44..)0);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun · 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang beragama Islam (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan. Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 17)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan · PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT KEGIATAN USTADZ-USTADZAH KOTA BANJARMASIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- I. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
2. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu
4. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia di singkat dengan BKPRMI
5. Forum Silaturahmi Ustadz-Ustadzah disingkat dengan FSU
6. Keluarga Besar Ustadz-Ustadzah disingkat dengan KBU
7. Ustadz adalah seorang Guru laki-laki yang menguasi ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Agama lainnya dan bertugas mengajar di TPA/TPQ
8. Ustadzah adalah seorang Guru perempuan yang menguasai ilmu AlQur'an dan Ilmu Agama lainnya dan bertugas mengajar di TPA/TPQ
9. Interval adalah jarak antara nomor unit guna menetapkan TPA/TPQ yang akan di monitoring
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pemerian Uang Transport Kegiatan Ustadz-Ustadzah meliputi :
- a. Ustadz-Ustadzah
- b. Monitoring
- c. Laporan Kegiatan
- d. Penetapan Penerima Uang Transport Kegiatan
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemberian uang transport kegiatan Ustadz-Ustadzah bertujuan untuk membentuk ustadz-ustadzah dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan baca tulis Al-Qur'an dan menunjang kegiatan Magrib Mengaji di Kota Banjarmasin
UANG TRANSPORT USTADZ-USTADZAH
BAB III - UANG TRANSPORT USTADZ-USTADZAH
Pasal 4
- (1) Setiap Ustadz-Ustadzah yang mengikuti kegiatan peningkatan kualitas pengetahuan baca tulis Al-Qur'an dapat di berikan uang Transport Kegiatan.
- (2) Setiap Ustadz-Ustadzah yang membimbing dan mengajarkan (Al-Qur'an) pada kegiatan Magrib mengaji dapat di berikan uang Transport Kegiatan.
- (3) Kegiatan yang dimaksud ayat (1) adalah kegiatan berupa pertemuan Forum Silaturahmi Ustadz-Ustadzah (FSU) dan Keluarga Besar Ustadz-Ustadzah (KBU) Kota Banjarmasin
- (4) Kegiatan yang dimaksud ayat (2) adalah kegiatan berupa pembimbingan atau pengajaran Al-Qur'an kepada Anak-anak dan Masyarakat di beberapa Mesjid di Kota Banjarmasin yang di laksanakan setiap malam sesudah sholat Magrib.
- (5) Pemberian Uang Transport pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan atas dasar Rekomendasi dan BKPRMI dan FSU masing-masing Kecamatan dengan melengkapi :
- a. Surat keputusan pengangkatan sebagai pengajar Al-Qur'an
- b. Berpengalaman mengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) minimal 1 Tahun
- c. Rasio Mengajar 1 Ustadz-Ustadzah 7 santri.
MONITORING
BAB IV - MONITORING
Pasal 5
- (1) Monitoring wajib dilaksanakan oleh OPD terkait, setelah pemberian uang transport
- (2) Monitoring sebagaimana ayat (1) di lakukan untuk mengetahui aktifitas penerima bantuan yang meliputi :
- a. Tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas;
- b. Jumlah Ustadz-Ustadzah sesuai dengan jumlah rasio yang ditetapkan
- (3) Monitoring Sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) di laksanakan secara Sampling (40%) dengan menggunakan interval.
- (4) Monitoring sebagaimana pada ayat (2) angka 1 dan 2 akan menjadi bahan pertimbangan pemberian transport berikutnya.
LAPORAN KEGIATAN
BAB V - LAPORAN KEGIATAN
Pasal 6
- (1) Setiap Ustadz-Ustadzah wajib membuat laporan Kegiatan Sebelum Menerima uang Tranport
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) harus diketahui oleh Pimpinan TPA/TPQ yang bersangkuatan disampaikan kepada OPD terkait
- (3) Bagi Ustadz-Ustadzah yang tidak membuat laporan akan di hentikan sementara.
PENETAPAN PENERIMA UANG TRANSPORT
BAB VI - PENETAPAN PENERIMA UANG TRANSPORT
Pasal 7
Uang transport akan diterima setelah adanya surat keputusan Walikota dengan mempertimbangkan ;
- a. Tingkat kehadiran
- b. Usulan / Rekomendasi dari lembaga BKPRMI, FSU masing-masing Kecamatan beserta kelengkapannya.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8
Dalam hal meninggal dunia atau uzur Ustadz-Ustadzah tidak bisa digantikan dengan ustadz-Ustadzah lain.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Januari 2017

Penandatangan: WALIKOTA BANJARMASIN IBN i SINA

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 23 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN H.HAMLI KURSANI BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 8