Unknown BUPATI NIAS SELATAN Nomor 02 Tahun 2003 tentang PENETAPAN BESARANUANG PERSEDIAAN MENDAHULUIPENETAPAN APBD TAHUN, ANGGARAN 2011KABUPATEN NIASSELATAN i DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI NIASSELATAN, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran; - b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Nias Selatan dengan DPRD Kabupaten Nias Selatgn Nomor:900/0156/BUP/2011 dan 170/46/DPRD NS/2011 tentang Penyediaan Uang Persediaan (UP) mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Nias Selatan, diperlukan penetapan besaran Uang Persediaan (UP) masing - masing SKPD; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu (berlaku 9 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
Jr ,
PERATURANBUPATI NIAS SELATAN NOMOR 02 TAHUN2011
TENTANG
PENETAPAN BESARANUANG PERSEDIAAN MENDAHULUIPENETAPAN APBD TAHUN, ANGGARAN 2011KABUPATEN NIASSELATAN i
DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHAESA
%
BUPATI NIASSELATAN,
a.
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Nias Selatan dengan DPRD Kabupaten Nias Selatgn Nomor:900/0156/BUP/2011 dan 170/46/DPRD NS/2011 tentang Penyediaan Uang Persediaan (UP) mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Nias Selatan, diperlukan penetapan besaran Uang Persediaan (UP) masing - masing SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Nias Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang , Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4
-
.
j
»
i
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 - 66 Tahun 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12 - 67 Tahun 2006 tentang Pengesahan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
MEMUTUSKAN:
yienetapkan
: PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN NIAS SELATAN
Pasal 1
-lenetapkan besaran uang persediaan masing-masing SKPD sebagaimana tertera pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran peraturan ini.

## Pasal 2

enggunaan dana uang persediaan (UP) oleh masing - masing Satuan Keija Perangkat Daerah tetap lengacu pada peraturan perundang - undangan yarig berlaku.

" I

Uang Persediaan (UP) masing - masing SKPD disalurkan apabila pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 telah disampaikan kepada Bupati Nias Selatan melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Keuangan Daerah.

## Pasal 4

Setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, maka Uang Persediaan yang telah diterima oleh masing masing SKPD, dapat dilakukan Ganti Uang Persediaan (GUP).

## Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATINIAS SELATAN, ttd.

## FAHTJWUSA LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 21 Januari 2011

i (SEKRETARIS DAERAH j ( KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd

SOLISTIS P.O DACHI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN2011 NOMOR 02

SAL1NAN INI SESUA1 DENGAN ASL1NYA Pit. KABAG HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN


FIRMAN 1 GIAWA, SH PENATATk. I NIP. 19720222 200112 1 004

V

•

v

•

•'J

-i ]

Uang Persediaan (UP) masing - masing SKPD disalurkan apabila pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuii Anggaran 2010 telah disampaikan kepada Bupati : Nias Selatan melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Keuangan Daerah.

## Pasal 4

Setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, maka Uang Persediaan yang telah diterima oleh masing ; masing SKPD, dapat dilakukan Ganti Uang Persediaan (GUP).

## Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.

v ) ;

[ Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan Ipenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI NIAS SELATAN, ttd.

## FAHUWUSALAIA

[

ii piundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 21 Januari 2011

iSEKRETARIS DAERAH [ KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd

SOLISTIS P.O DACHI

BERITA DAERAHKABUPATENNIAS SELATAN TAHUN2011 NOMOR 02

SAL1NAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA gfi | . KABAG HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN

'

DAI

IAWA, SH

l &amp;ATATk. I 19720222 200112 1004

J

- V -

'

Uang Persediaan (UP) masing - masing SKPD disalurkan apabila pertanggungjawaban pelaksanaan ^ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 telah disampaikan kepada Bupati Nias Selatan melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Keuangan Daerah.

## Pasal 4

Setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, maka Uang Persediaan yang telah diterima oleh masing masing SKPD, dapat dilakukan Ganti Uang Persediaan (GUP).

## Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI NIAS SELATAN, ttd.

FAHUWUSALAIA

?A

5

j

Diundangkan di Teluk Dalam : , pada tanggal 21 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd

SOLIST1 S P.O DACHI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIASSELATAN TAHUN2011NOMOR 02

SulNAN INI SESUAI DENGAN ASL1NYA fitTRABAG HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN

rDAKABj fl

^

A TlRMAN ' GIAWA, SH |PENATATk. I INIP. 19720222 200112 1 004