PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku 11 April 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Ketapang;
2. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Ketapang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang;
Pasal 2
Jenis Pemilihan Kepala desa meliputi :
- a. pemilihan kepala desa serentak.
- b. pemilihan Kepala desa antar waktu.
Pasal 3
Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
Pasal 4
- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala desa di daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS di daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar gelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun dimulai pada tahun 2015.
Pasal 5
Bupati menetapkan waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan Keputusan Bupati.
Pasal 6
Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa Jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
Pasal 7
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis
Pasal 8
- (1) Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari panitia pemilihan Kepala Desa dan panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (2) Selain penyelenggara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di tingkat Kecamatan dibentuk tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 9
- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
Pasal 10
- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memenuhi persyaratan antara lain:
- a. warga negara indonesia;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- d. tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik dengan surat pernyataan yang sah;
- e. berdomisili di desa yang menyelenggarakan pemilihan;
- f. sehat secara jasmani dan rohani;
- g. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
- h. berusia paling rendah 20 (dua puluh) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
Pasal 11
- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia Pemilihan Kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 12
Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. menindak lanjuti pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana kepada pihak yang berwenang; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Pasal 13
- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD yang membidangi urusan Inspektorat, Hukum, Pemerintahan, Keuangan, Pemerintahan Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
Pasal 14
Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- h. melaksanakan tes kompetensi terhadap bakal calon Kepala Desa;
- i. melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon Kepala Desa yang melebihi 5 (lima) orang;dan
- J. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 15
Pemilih adalah Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
Pasal 16
- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih dapat menggunakan hak memilih dengan syarat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagai penduduk desa setempat.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya
Pasal 17
Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.
Pasal 18
- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3)
Pasal 19
- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari.
Pasal 20
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
Pasal 21
- (1) Pemilih yang belum terdaftar atau anggota keluarga, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
Pasal 22
- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempattempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
Pasal 23
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
Pasal 24
- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
Pasal 25
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
Pasal 26
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
Pasal 27
Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang pindah penduduk atau meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan 'pindah' atau "meninggal dunia".
Bagian ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Calon
Pasal 28
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah menikah pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
Pasal 30
- (1) Dalam hal bakal calon Kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 31
Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh ) hari.
Pasal 32
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 ( dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal batas waktu pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) sudah berakhir dan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang panitia pemilihan memperpanjang kembali waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menetapkan pemilihan Kepala Desa diselenggarakan dengan pemilihan calon tunggal dengan menggunakan 'kolom setuju' dan 'kolom tidak setuju'.
- (4) Apabila yang memilih 'kolom setuju' lebih banyak, maka calon tunggal tersebut di tetapkan sebagai Kepala Desa, namun apabila lebih banyak yang memilih 'kolom tidak setuju', maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditunda hingga pemilihan Kepala Desa serentak periode selanjutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa dengan calon tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 33
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, panitia tingkat desa mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan tes akademik.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten secara serentak.
Pasal 34
- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Dalam hal satu atau lebih calon tidak hadir, hasil undian nomor urut dianggap sah.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. - (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. - (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Penandatangan: - (7) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi.

Penandatangan: - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi calon Kepala Desa yang mengundurkan diri karena cacat tetap. ## Pasal 35

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (7), maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda sebesar biaya pemilihan Kepala Desa yang diterima panitia pemilihan dari APBD dan APBDes.

Penandatangan: - (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Calon Kepala Desa yang menderita sakit secara tiba-tiba yang bersifat kronis dan permanen dibuktikan dengan keterangan dari pihak medis. - (3) Perolehan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan Kas Desa. ## Pasal 36

Penandatangan: - (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang ditetapkan meninggal dunia, maka proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan. - (2) Hasil perolehan suara dari calon yang meninggal dunia dianggap tidak sah. ## Paragraf 3 Kampanye Pasal 37

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta bertanggung jawab. - (4) Pelaksanaan kampanye mengikuti jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Penandatangan: - (5) Pembiayaan kampanye ditanggung oleh masing-masing calon Kepala Desa. ## Pasal 38

Penandatangan: - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa. - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. ## Pasal 39 - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka; - c. dialog; - d. debat publik/debat terbuka antar calon; - e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; - f. penyiaran melalui media massa dan/atau media elektronik; - g. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. - (2) Panitia Pemilihan menetapkan bentuk dan tata tertib kampanye. ## Pasal 40 - (1) Pelaksana Kampanye dilarang: - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon yang lain; - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. melakukan pawai atau arak-arakan baik berjalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan; - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. - (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:

Penandatangan: - a. kepala desa; - b. perangkat desa; - c. anggota BPD; dan - d. pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI. ## Pasal 41 Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi oleh panitia pemilihan tingkat desa: - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. Paragraf 4 Masa Tenang Pasal 42 - (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. - (2) Selama masa tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentukbentuk kampanye.

Penandatangan: - (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menginstruksikan kepada para calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang.

Penandatangan: - (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, panitia pemilihan Kepala Desa berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye. ## Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 43

Penandatangan: - (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati. - (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. - (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wib dan berakhir pukul 12.00 wib. - (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. - (5) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos gambar salah satu calon dalam surat suara. - (6) Pemungutan suara dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ditempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. - (7) Penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari. - (8) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia tingkat desa setelah sebelumnya berkonsultasi dengan panitia tingkat kabupaten dan mendapatkan persetujuan Badan Permusyarawaratan Desa. ## Pasal 44

Penandatangan: Pengadaan bahan, jumlah,bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. ## Pasal 45 - (1) Jumlah TPS danpemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan. - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. - (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan. ## Pasal 46 - (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih. - (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. ## Pasal 47 Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempattempat lain memberikan suara di TPS khusus. ## Pasal 48 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan: - a. pembukaan kotak suara; - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. - (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Verifikasi: - (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. ## Pasal 49 - (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), panitia memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
##
PENJELASAN
Pasal 50
Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: - a. surat suara telah ditandatangani oleh ketua panitia; - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
PENJELASAN
Pasal 51
- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir. - (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai pukul 13.00 waktu setempat. - (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung: - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; - b. jumlah pemilih dari TPS lain; - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. - (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. - (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. - (6) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. - (7) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum. - (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. - (9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. - (10) Dalam hal saksi calon tidak hadir dalam proses penghitungan suara, maka hasil penghitungan suara dianggap sah.
PENJELASAN
Pasal 52
- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. - (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. - (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar. - (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dalam tes akademik. - (5) Tes akademik yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan penghitungan suara.
PENJELASAN
Pasal 53
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya. Bagian kelima Penetapan Pasal 54 - (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. - (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. - (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD. - (4) Apabila sebelum dilantik calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia atau terbukti memalsukan dokumen yang menjadi persyaratan pencalonan, maka diadakan pemilihan ulang. - (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) calon dari pemilihan sebelumnya. - (6) Dalam hal calon dari pemilihan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang dari 2 (dua) orang, pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui tahapan atau mekanisme pemilihan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini. ## BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 55 - (1) Bupati dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa. - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari SKPD yang menangani bidang pengawasan, pemerintahan, hukum, kemasyarakatan, dan instansi terkait yang menangani Desa. - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 56
Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
PENJELASAN
Pasal 57
- (1) Keberatan