PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor MOR Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG (berlaku 15 September 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NO MOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menetapkan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan Pera turan W alikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota ten tang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kata Singkawang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dae rah Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa unit PTSP sebagaimana dimaksud dalam huruf a diselenggarakan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 ten tang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu.ran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 292,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601); tentang Negara Nomor Republik
11. Peratu.ran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
10. Peratu.ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangka t Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peratu.ran Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penananam Modal
Menetapkan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan;
17. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penananam Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG.
UMUM
BAB I - KETENTUAN Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Singkawang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
7. Dinas Penanaman Modal clan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang mendapatkan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari W alikota
BAB I - KETENTUAN Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan W alikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam mengelola perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan Peraturan W alikota ini adalah :
- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan; clan
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,murah, transparan, pasti dan terjangkau.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Walikota melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan clan non perizinan kepada Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang­undangan.
- (2) Jenis dan bentuk pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) terdiri dari layanan informasi dan layanan pengaduan.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (4) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah atau diubah sesuai dengan perkem bangan dan regulasi terkait perizinan dan non perizinan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.
- a. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non penzman;
- c. menetapkan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin dan non perizinan kepada pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang­undangan;
- b. mengkoorclinasikan penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan kelancaran proses perizinan dan non perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- e. menetapkan Standar Operasional Prosedur tentang penyelenggaraan penzman dan non penzman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- g. menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan termasuk perubahan dan perpanjangan izinnya;
- i. apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka penerbitan dokumen atau penolakan perizinan dan non perizinan dapat ditanda tangani oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota mewakili Kepala Dinas; dan
- h. menolak atau menyetujui permohonan perizinan dan non per1z1nan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada W alikota secara berkala.

## BAB IV

## TIM TEKNIS

Pasal 4

- ( 1) Dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Dinas bekerjasama dengan Tim Teknis.
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur Dinas dan Perangkat Daerah teknis yang ditetapkan dengan Keputusan W alikota.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Dinas.
- (3) Unsur Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Eselon III yang membidangi perizinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5

- ( 1) Pembinaan penyelenggaraan perizinan dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan dan non perizinan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pem binaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

## KETENTUAN PERALIHAN

## BAB VII Pasal 7

- ( 1} Semua perizinan yang telah diberikan se belum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan masih berlaku sampai batas waktu berakhirnya izin.
- (2) Hal-hal mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan dengan Peraturan W alikota.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang ( Serita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 15 September 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,


AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 15 September 2017

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG


BUJANG SYUKRIE

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 20


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALIZAR, SH

NIP. 19681016 199803 1 004

## PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

25 TAHUN 2017

TANGGAL: 15 SEPTEMBER 2017

## JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

## I. Bidang Penanaman Modal

1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
7. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal.
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
9. Izin Gangguan.

## II. Bidang Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pennukiman

1. Izin Mendirikan Bangunan (1MB).
2. Izin Lokasi.
3. Izin Membuka Tanah.
4. Ill. Bidang Perindustrian
1. Izin Usaha Industri, Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).
- IV. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Izin Reklame dan Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame.
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).

## V. Bidang Perdagangan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
3. Tanda Daftar Gudang.
4. Izin Penyelenggaraan Pameran Dagang (Promosi).
5. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
6. lzin Usaha Toko Modem (IUTM).

## VI. Bidang Pertanian

1. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
2. Izin Usaha Petemakan.
3. Izin Usaha Obat Hewan.
4. Izin Usaha Pemotongan Hewan.
5. Izin Rumah Sakit Hewan.
6. Izin Praktek Kedokteran Hewan.
7. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vateriner.
8. Izin Perluasan Usaha Peternakan.

## VII. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan Budi Daya (SIUPBD).

## VIII.Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Izin Usaha Simpan Pinjam.

## IX. Bidang Kesehatan

1. Surat Izin Praktek (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis).
2. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB).
3. Surat Izin Kerja Bidang (SIKB).
4. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP).
5. Surat Izin Kerja Perawat (SIK Perawat).
6. Izin Praktek Fisioterapi.
7. Izin Kerja Fisioterapi.
8. Izin Praktek Perawat Gigi.
9. Izin Kerja Perawat Gigi.
10. Izin Kerja Tenaga Gigi.
11. Izin Kerja Tenaga Sanitarian.
12. Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
13. Izin Kerja Refrasionis Optisien.
14. Izin Kerja Radiografer (SIKR).
15. Izin Praktek Apoteker.
16. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian.
17. Izin Praktek Penata Anastesi (SIPPA).
18. Izin Tukang Gigi.
19. Izin Optik.
20. Surat Izin Operasional Klinik Pratama/Utama.
21. Surat Izin Rumah Sakit Tipe C dan D.
22. Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik.
23. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medik.
24. Surat Izin Apotik (SIA).
25. Surat Izin Toko Obat (SITO).
26. Surat Izin Pangan lndustri Rumah Tangga (PIRT).

## X. Bidang Pendidikan

1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat.
3. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat ( Izin Operasional Sekolah Dasar ) .
4. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat ( Izin Operasional Sekolah Menengah Tingkat Pertama ) .

## XI. Bidang Perhubungan

1. Izin Trayek.
2. Izin Usaha Angkutan.

## XII. Bidang Lingkungan Hidup

1. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.
2. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah.
3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
4. Izin Pengumpulan Limbah B3.
5. Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkatan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANGISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALI AR, SH NIP. 19681016 199803 1 004