Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2014 tentang TAN(X}UNCn AWAB SOSIAL PERUSAIIAAN (berlaku 6 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang: a.
- bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik jika terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberikan kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya; c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurrrf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungiawab Sosial Pemsahaan; d.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun L962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23871; 3.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a91); 4.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971; 5.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOZ tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6751; 7.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OAT tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7561; 8.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a866); 9.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a967); 10.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOLt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523$; 12.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO 1 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ao9o); 13.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Unrsan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; L4.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Al2 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53O3); 15.
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor SOIHUK/2OOS tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha; 16.
12. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-OS/MBU l2OO7 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 17.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2oll tentang Tanggungiawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2oll Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN.
BAB I - KETEIYTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETEIYTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :
- b. memberikan arahan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.
- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP; dan
BAB I - KETEIYTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan penrndangundangan;
- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta para pihak yang menjadi pelaku;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagt pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar;
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah dalam memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSP, berupa penghargaan dan kemudahan dalam pelayanan administrasi.
Asas
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 4
Penyelenggaraan TSP
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 5
- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip sebagai berikut :
- b. kepedulian;
- a. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- e. kemandirian;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- f. keberpihakan;
- h. inisiasi;
- g. kemitraan:
- i. mutualistis, dan non diskriminasi;
- k. sensitivitas.
- j. koordinatif; dan
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- b. profesional,
- a. manajemen yang sehat;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas:
9. kreatif dan inovatif; e.
10. terukur; f.
11. program perbaikan berkelanjutan; dan o D'
12. kebijakan dan keadilan. h.
Bagian Ketiga Ruang Ltngkup
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 6
- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis keralryatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas aktifitas perusahaan.
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 7
- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 8
- (1) Kecamatan dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan atau forum pelaksana TSP melalui Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.
BAB TV
PELI\KSANAAN TSP
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 9
- Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum. (1)
- Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Kabupaten Pamekasan. (21
- Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa. (3)
Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :
- a. men5rusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan ## BAB V
PROGRAM TSP
- (1) Program TSP meliputi :
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- a. bina lingkungan dan sosial;
- c. program langsung kepada masyarakat.
- (2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 11
Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan social, dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 12
Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan social, dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 13
- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran,
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa aspek kegiatan :
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat:
- d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- g. dorongan tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 14
Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasat 11 ayat (1) huruf c dapat berupa :
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada panti sosial/jompo, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para aflet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 15
- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TSP agar program TSP terencana secara terpadu, harmonis, dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TSP.
- (3) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 16
- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada Fortrm Pelaksana TSP.
- (2) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi TSP dari masingmasing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LII{GKUP Baglan Kesatu
Pasal 17
Dalam menJrusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
PEITGHARGAAN
BAB VI - PEITGHARGAAN
Pasal 18
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TSP sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian, dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 13 November 2OL4

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH K'IEUPATT PAMEKASAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2AL4 NOMOR 15 ## BAB VII ## PEIYYELESAIAN SEITGKBTA Pasal 19 - (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat - (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi). ## BAB VIII ## SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 20 - (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Penandatangan: - (2) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## BAB VIII KBTEilTUAN PEITUTUP Pasal 21 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 {enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pasal22

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga.n Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN,