PERATURAN BUPATI MA Nomor 31 Tahun 2017 tentang PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN PENGOBATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (berlaku 13 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan untuk pasien kurang mampu, penghuni panti panti sosial serta penghuni rutan/lapas yang miskin, yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan harus mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis maka perlu adanya pedoman dalam melaksanakan pelayanan tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan kesehatan Nasional dimana pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, orang terlantar dan lain lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia 5063 );
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah dua kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5679 );
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/ Menkes/Per/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN PENGOBATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Bupati ini bertujuan :
1. Menjadi pedoman dalam pelayanan pengobatan pasien kurang mampu;
2. Menjamin ketersediaan pembiayaan terhadap pelayanan pasien kurang mampu yang terkait kasus gizi buruk, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kasus terkait program Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), penghuni rutan/ lapas dan masyarakat yang tidak bisa difasilitasi untuk mendapatkan jaminan kesehatan
karena ketidak lengkapan syarat administrasi di RSUD Dr. Achmad Darwis; dan
3. Meningkatkan peran pemerintah Daerah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup dari peraturan Bupati ini meliputi :
1. Pengobatan pasien kasus terkait program Dinas Kesehatan antara lain kasus gizi buruk,TBC dan lain-lain;
2. Pengobatan pasien kasus terkait Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) korban kekerasan terhadap anak, korban kekerasan terhadap perempuan;
3. Pengobatan pasien kasus terkait Dinas Sosial /Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu gelandangan, pengemis, orang terlantar, penghuni panti - panti sosial dan penghuni rutan/lapas; dan
4. Pengobatan masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
BAB III - PENERIMA BIAYA PENGOBATAN PASIEN KURANG MAMPU
Pasal 4
- (1) Penerima Biaya Pengobatan Pasien Kurang Mampu adalah :
1. Pasien kurang mampu kasus terkait program Dinas Kesehatan antara lain kasus gizi buruk,TBC dan lain-lain;
2. Pasien kurang mampu kasus terkait Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) korban kekerasan terhadap anak, korban kekerasan terhadap perempuan;
3. Pasien kurang mampu kasus terkait Dinas Sosial /Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu gelandangan, pengemis, orang terlantar, penghuni panti - panti sosial;
4. Pasien kurang mampu penghuni rutan/lapas; dan
5. Masyarakat kurang mampu yang tidak bisa memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Penerima biaya pelayanan pengobatan pasien kurang mampu harus mendapat rekomendasi dari perangkat daerah terkait.
- (3) Penerima biaya pelayanan pengobatan selain dari ayat (2) harus memiliki surat keterangan kurang mampu dari wali nagari yang diketahui oleh camat.
Bagian Kesatu Prosedur
BAB IV - PROSEDUR DAN PENDANAAN
Pasal 5
- (1) Prosedur pelayanan pengobatan pasien kurang mampu meliputi :
- a. Pelayanan pengobatan pasien kurang mampu harus mendapat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama kecuali untuk kasus gawat darurat dan atau rekomendasi dari Dinas terkait; dan atau surat keterangan tidak mampu yang dari Walinagari diketahui Camat dan atausurat keterangan domilsili.
- b. Pengguna surat keterangan tidak mampu hanya berlaku untuk satu kali episode pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya.
- (2) Pembiayaan pelayanan pengobatan pasien kurang mampu hanya berlaku di RSUD dr.Achmad Darwis.
- (3) Penerima biaya pelayanan pengobatan pasien kurang mampu diberi waktu 3x24 jam untuk melengkapi persyaratan administrasi.
Bagian Kedua Pendanaan
BAB IV - PROSEDUR DAN PENDANAAN
Pasal 6
- (1) Peruntukan dana pelayanan pengobatan pasien kurang mampu digunakan untuk pembiayaan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap seperti :
- a. Biaya pengobatan rawat inap kelas III;
- b. Biaya pemeriksaan dokter;
- c. Biaya bahan habis pakai;
- d. Biaya pemeriksaan penunjang;
- e. Biaya tindakan;
- f. Biaya obat-obatan;
- g. Biaya ambulan dari RSUD Dr. Achmad Darwis ke rumah pasien atau ke tempat rujukan; dan
- h. Biaya lainnya yang dikeluarkan sehubungan perawatan pasien selama dirawat di RSUD dr Achmad Darwis yang mengacu kepada pola tarif yang berlaku di RSUD Dr. Achmad Darwis.
- (2) Pendanaan pelayanan pengobatan pasien kurang mampu bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Kabupaten Lima Puluh Kota.
PEMBAYARAN BIAYA PENGOBATAN
BAB V - PEMBAYARAN BIAYA PENGOBATAN
Pasal 7
- (1) Pembayaran biaya pelayanan pengobatan pasien kurang mampu dilakukan setelah semua persyaratan administrasi lengkap dan disahkan bagian keuangan
- (2) Penghitungan biaya pelayanan pengobatan pasien kurang mampu dihitung ## BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - PEMBAYARAN BIAYA PENGOBATAN
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal 13 Juli 2017 BUPATI LIMA PULUH KOTA, IRFENDI ARBI