PERATURAN BUPATI BANYUASIN Nomor 173 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 173 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NE-GERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pasal 15
- perubahan pada huruf c ayat (1) Pasal 15 Badan Perizinan Terpadu dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran VII perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan.

f


.J

Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ·
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Palisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Sadan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063).

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 173 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 173 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 173), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Ys Vd

W\. tJ\p s

3

~z2. (~J'O. ~'-"f

Bagian Ketujuh Pakaian Dina.s Pegawai Tertentu Pasal 15, ayat (1) huruf e dan ayat (2) lampiran VII diubah sehingga berbunyi :

## Pasal 15

- (1) Selain jenis pakaian pengaturan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang rnempunyai ciri khusus terdiri dari: e. pakaian dinas untuk Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
2. (2 Jenis pengaturan PDH tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pan~an Balai pada tanggal lO ef 201 7 W AKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS --tBUPATI BANYUASIN, ~-

Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal t~ ....~I2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 4/