Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2012 tentang PE\_~TURAN DAERAH KABUPATEN TAPA..'IWLI TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENT.ANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN DENGAN R..4.!IMAT TUHAN Y.A\_?iG :r.f-Al-lA ESA BUPATITAPANULITENGAH, - yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah; pertokoan merupak .. an salah satu sumber pendapatan daerah (berlaku 17 September 2012)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf b UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi · Daerah, mengatur retribusi pasar grosir dan/ atau
- huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalar
Mengingat
- Indonesia Nomor 1092); Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten i Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentuk .. an
- Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); TJndang Hukum Acara Pid.ana (Lernbaran Negara Republik 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
- Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
2009 Namor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa.t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
- Republik Indonesia Nomor 5234); Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 7. Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2011 tenffi!1-g Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
- Tahun 2000 Nomor 65, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Peran Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 4593); 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
- T embaran NFa&lt;:e.ro Republik Indonesia Nornor 4737\· -··· uct.J. ... - ·~b.\_...\_ -v; ... -·· 1.,=a, -'~--· ,, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemaanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5161);
2. Kabupaten Tapanuli Tengah. 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah 12. Peraturan Daerah Ka.bupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun
Dengan Persetujuan Bersama
I
dan DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dima.ksud dengan:
1. Daerah adalah Ka.bupaten Tapanuli Tengah.
2. Dasar "' gara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud d!'.lJ~ 1 11 Undang-Undang Pemerintah Daerah dan DPRD menurut a.zas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh
3. penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemeri.i.ah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli tengah.
- lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Peraturan Bupati adal::.h Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
- politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial usaha rnilik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kom.anditer, perseroan lainnya, badan
- Daerah. 10.Penelirnaan Daerah adalah Seluruh Hasil Penempatan Dana Pemerintah
- disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. sebagai pembeyaran 11.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
- yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 12.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
- menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 13.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan
14. Pasar Grosir dan/ at.au Pertokoan adalah penyed..iaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediaka.n/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi .Jasa Usaha. 15. Wajib Retribusi Perizinan Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara ];::;in ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.
- yang teru tang. surat ketetapan retribusi yang menentuk .. an besarnya juml.ah pokok retribusi 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
- kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
- 19.Surat Tagihan Retribus.i Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- terhadap SK.RD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi. 20.Surat Keputusan Keberatan adalah, Surat Keputusan atas Keberatan atas
- rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. remenuhan 1 ~=,;ai1'b;::;11 retribusi daerah dan/atau 11,-1hr1E ti11;;;::;n 11 R:in dalam t'-... .1..l.VJ..i.. 1.!...,. ... .t' .. :·-v\ ~ -... ... .\_.\_ ... \_\_ ..:,... -\.;.l · \_ ... / ~~-\..t..1 ... -. ... -.. ... -.J-...u... -----21. Pemeriksaan adalah serangk . .aian kegi.atan menghimpun dan mengol.ah data, keterangan, d.an/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3
- (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ atau clikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
Pasal 4
Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan, dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - GOLONG.A .. ?ll RETRIBUSI Pasal 5
Pasal 5
Retribusi Pasar dan/ a tau Pertokoan termasuk golongan Retribusi J asa U saha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB IV
BAB III - GOLONG.A .. ?ll RETRIBUSI Pasal 5
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur dengan didasarkan jurnlah dan ukuran luas
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
- Pasar Grosir darr/ atau Pertokoan didasarkan pad a tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
- dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar. (2) Keuntungan yang la yak se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha terse but
- (3) Besarnya tarif Retribusi pemanfaatan penggunaa.n fasilitas pasar grosir dan pertokoan ditetapkan sebesar Rp. 2.500.-/M2.
PERIZINAN
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 8
- pemanfaatan pasar grosir dan/atau pertokoan yang diatur melalui Peraturan Bupati. Kabupaten Tapanuli Tengah wajib memiliki Izin pemakaian/penggunaan/ (1) Setiap orang, kelompok atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pemakaian/ penggunaan / pemanfaatan pasar grosir dan/ a tau pertokoan di
- usaha perdagangan antara. lain: ( 'J) Setiao keziatan US!::&lt; ha pasar zrosir f pertokoan modern haru '-' rr,,=.r,,ili"lr-i l-7in -w-.r· ~o·...\_\_...\_\_. ... "' '-'-o· ~· 1 ~· -~ -··· -· ·-· -~ ... u ···· ~ -···
- punya pernerintah dan swasta; a. izin usaha pengelola pasar tradisionil (IUPPI) untuk pasar tradisionil
- b. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, grosir, mall, plaza dan pust perdagangan;
- perkulakan. c. izin u saha toko modern (IUTM) untuk minimarket, departemen
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Izin u saha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9
- ( 1) Pem ungu tan retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga / diborongkan.
- I (2) Pemunguta.n retribusi dengan menggunakan SKRD atau.dokumen lain yang dipersamakan.
- dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
B.A.B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11
tidak atau kurang dibayar. sebesar 2 ~,'o (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditagih dengan menggunakan STRD.
2. dengan surat teguran. (3) Penagi.han retribusi terutang sebagaimana ctirnaksud pada ayat (2), didahului
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMANFAATAN
BAB XIl - PEMANFAATAN
Pasal 14
- pelayanan yang bersangkutan, (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
- (2) Ketentuan. mengenai alokasi pemanfaatan penerirnaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
KEBERATAN DAN BANDING
BAB XIlI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 15
- di persamakan, (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk atas SKRD a.tau dokumen lain yang
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
- sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
~
- di luar kekuasaannya. menunjukkarr bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasa .. n '.Va.jib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIlI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 16
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusa.n Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi. Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusa.n oleh Bupati.
- (3) Keputusa.n Bupat:i atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagia.n, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
4. dianggap dikabulkan. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusa.n, keberatan yang diajukan tersebut
BAB XIlI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 17
- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau ~elu~ 1 1111ya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. (2) ImbaJ:::111 bunga sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dihitung sejak bulan
B/l.B XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIlI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 18
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.
BAB XV - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.
Pasal 19
- ( 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang -undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau I penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi at:au bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kekurangan a.tau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3} harus d.isampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati a.tau Pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal d.iterima SKRD clan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- sejak surat permohonan di terima. dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- keputusan, maka permohonan tersebut dianggap d.ikabulkan. (2) clan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberik .. an (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
BAB XV - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.
Pasal 20
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
2. disampaikan secara tertulis kepada bupati atau pejabat Y;ang dihunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD clan STRD haus {1\ \ +t» setagaimane dimaksud eyat
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk dalam jangka wa.ktu
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
- ( 1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan Hutang
- 1· ... t-i-ih11,:,1 ,:,;,,.J,:;,-,-i11h-.u&lt;:1 A ...\_ ---AJ--,,,,.J- · (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran
22
BAB XV - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.
Pasal 21
/
'-'
- dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SJKRDLB. {2} Kelebihan retribuei setegaiamane dimeksud pede
- waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembeyaran kelebihan retribusi.
23
- (1) Pengembalian sebagaimana dirnaksud pasa.122 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SMPKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasa.1 22 ayat (3) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XV - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.
Pasal 24
- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tadak langsung.
- huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (3) ~11 h0 1 diterbitkan
- Daerah. ' huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah ayat {2}
'-="
- pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran clan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. (5} Pengakuen uteng Retribusi tidek lengsung sebegeimene diraksud
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa seba.gaimana dimaksud pada ayat (1).
3. yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati. {2} Ketentuan lebih lenjut mengenai tete
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasa1 26
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. {2} {1} ditetapkan melalui
3. dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
B.t\'R 2(X,
PENYIDIKAN
BAB XV - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.
Pasal 27
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
Undang Hukum Acara Pidana. r1lr1on ar11 1--tir t~nr, Rit:1i mh11 C'1 ·},,Q~C, h C·iP-ho.n~ 1-r~,c,r,c. rlirr r~ 1rc:n 11'1 /"1,;:; 1~rn T Tn/"1Qnrtl:' ... --... --... -·-... o ... \_ ... ... , ----o--·-·-- ... -·-----... - ... 0
- yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c,, nil +.,.,-;..i:,,-,t,, rli 1;,., nln ,,., ,-,,:,,-, p,..,.,.,.,..;,-,+,:, h n,:,.:,r,:, h u,:,,-, rr rli-:.nnlr,:,t ("\,.,.,.. ,...,.;,:, l,,:,t -1:" ... --... \_ ... --... t:r'" .. .. c--· ... - ... \_ ... \_ ... ---... -· J... 1::, ---... ... ;c::,.a..- .. - ... -... t'-..,--- ... (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaJah pejabat pega.wai negeri
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaJah:
- laporan berkenaan denga.n tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; dan meneliti keterangsn atau 2 mencari, mergurpulken,
- pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan t:indak pidana Retribusi Daerah; b. meneliti, mencari, menzgumpulken menzgenei cr2ng
- sehubungan dengan t:indak pidana di bidang Retribusi Daerah; memintaketerangan dan Badan
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan denga.n tindak pidana di bidang Retribusi Daeral?;
- pencatatan, clan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, I bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa; 8
- Daerah; Retribusi nemctret sesecrang y2g
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya clan diperiksa sebagai tersangie atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- perundang-undangan. k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan t:indak
- melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.
Pasal 28
- atau kurang dibayar. (1) Wajib retribusi yan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
- . (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), merupakan
- (3) Denda sebagairnan dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN PERALlliAN
Pasa1 29
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang
BAB XV - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ..
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penetapan: Ditetapkan di Pandan pada tanggal 17 September 2012

Penandatangan: BUPATI TAPANULI TENGAH , dto RAJA BONARAN SITUMEANG
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2012
## TENTP.-~G
## RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN
## L PEN1.JELAS..4.N UMUM
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat teIWUjud. dalam hal pembiayaan pemerintah dan pembagunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu mewujutkan otononomi daerah yang luas, nyata, n,011 Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai sa1ah satu upaya untuk bertenggug jawab, ditingkatkan sehingge kenandirian
## TI. 'P F.N' .TF.T.A~AN 'P A~AT. 'n F.MT l&gt;Afa..AT.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Tengah. Yang dima.ksud dengan " Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan " adalah retribusi yang diperoleh