PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor I3 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
a
PEMERINT AH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR I3 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
a.
bahwa dalam usaha penertiban, pem binaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, sarana dan prasarana daerah guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah semua kegiatan usaha dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib dikenakan Restribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa untuk pemungutan Retribusi Sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu cliatur dengan Peraturan Daerah .
1. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Gangguan Umum yang telah diubah disempurnakan terahir dengan Stbl Nomor 450 Tahun 1940;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor lTahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
'
J
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 8.
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11.
12. Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 13.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338); 14
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Menetapkan t•
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4579);
2. 17 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP A TEN MELA WI,
I
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN:
f
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RESTRIBUSI IZIN GANGGUAN. MELAWI TENTANG l · '
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdangan dan Koperasi Kabupaten Melawi;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; "
7. Retribusi perizinan tertentu adalah restribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Retribusi Izin gangguan yang selanjutnya disebut restribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut Peraturan Perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib restribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib restribusi untuk melaporkan data objek restribusidan wajib restribusi sebagai perhitungan dan pembayaran restribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan restribusi daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain Yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah Pemberian Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. '
- (2) Dikecualikan dari objek restribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha. '
d
4
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya tranportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (1).
0
WILAYAH PEMUNGUTAN
l
.
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
st
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tern pat izin usaha berikan.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RESTRIBUSI TERUTANG
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RESTRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Massa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RESTRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD a tau dokumen lain yang dipersamakan.
BABX
SURAT PENDAFIARAN
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RESTRIBUSI TERUTANG
Pasal 13
- () Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib restribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
PENETAPAN RESTRIBUSI
BAB XI - PENETAPAN RESTRIBUSI
Pasal 14
i
- (1)
BAB XI - PENETAPAN RESTRIBUSI
Pasal 15
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
e
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen . lain yang dipersamakan.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.
KEBERATAN
BAB XV - KEBERATAN
Pasal 18
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan restribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar restribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
r
�
- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau kebertan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya restribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan surat Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGAMBILAH KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XVI - PENGAMBILAH KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengambilan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila waji retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditebitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
BAB XVI - PENGAMBILAH KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retibusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
4
- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. +
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dengan bukti pemindah bukuan juga sebagai bukti pembayaran.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan peenghapusan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dengan ## BAB XVIII
PENYIDIKAN
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas; . a.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; C
- d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
7
I
4
t
- g. menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e; f
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; ''
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BABXIX
KETENTUAN PIDANA
BAB XVII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (em pat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. ;
KETENTUANPENUTUP
BAB XX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 26
. . Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 27
i'
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
J.
t
..
t
'
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 3 Dsmbec 2008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR /3. i
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 13 TAHUN 2008
## TENTANG
## RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
## I. PENJELASAN UMUM
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan daerah.
Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari restribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu semakin meningkatkan pertumbuhan pembangunan didaerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efesiensi yang berkaitan dengan restribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan pada masyarakat
Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah restribusi Izin Gangguan karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Restribusi Izin Gangguan dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.
Dengan ditetapkan Peraturan Dareah ini diharapkan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dibidang Retribusi Daerah.
## IL. PENJELASAN P ASAL DEMI P ASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/ d pasal 6 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Dimaksudkan dengan luas ruang tempat usaha adalah luas ruang tempat usaha termasuk ruang tempat penyimpanan barang yang berkaitan langsung dengan usaha. yang dimaksud dengan indeks lokasi adalah kawasan peruntukan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten Melawi. I, Indeks gangguan adalah tingkat gangguan yang ditimbulkan karena keberadaan usaha tersebut. Gangguan Berat adalah segala usaha yang mempunyai I ¢ 0 resiko dan Gangguan mudah meledak, mudah terbakar, menimbulkan limbah bau/ aroma yang sangat tajam seperti penjualan a tau. pembuatan bahan mesiu, penjualan gas (elpiji), SPBU, kios BBM, peternakan ayam/babi, pengeringan karet dan lain-lain. Gangguan sedang adalah segala usaha yang mempunyai resiko dan gangguan sedang seperti bengkel mobil/motor, bengkel las, pedagang saprodi, karaoke, permainan game station dan lain-lain. Gangguan ringan adalah gangguan diluar gangguan berat dan gangguan sedang seperti pedagang pakaian, pedagang sembako, tukang jahit, salon, rental VCD/CD, rental komputer, pedagang ikan asin, penginapan/hotel dan lain-lain.
PENJELASAN
Pasal 7
s/ d Pasal 28 Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NO MOR 7 3. • l f '