Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 5 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan
Mengingat
Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan ekuitas;
- f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:
- a. pendapatan
- b. belanja surplus/defisit
Rp.707.134.635.517,20
Rp.742.446.518.614,76
Rp. (35.311.883.097,56)
- c.
- pembiayaan - penerimaan - pengeluaran pembiyaan netto
Rp. 99.144.859.063,91
Rp. 5.000.000.000,00
Rp. 94.144.859.063,91
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.20.009.794.052,98 dengan rincian sebagai berikut :
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.75.563.729.657,96 dengan rincian sebagai berikut :
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(55.553.935.604,98) dengan rincian sebagai berikut :
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaraan pembiayaan sejumlah Rp.3.279.040.361,37 dengan rincian sebagai berikut :
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(3.279.040.361,37) dengan rincian sebagai berikut :
- a. anggaran
- b. realisasi
- Selisih lebih/kurang
Rp. 727.144.429.570,18
Rp. 707.134.635.517,20
Rp. 20.009.794.052,98
- a. anggaran
- b. realisasi
- Selisih lebih/kurang
Rp. 818.010.248.272,72
Rp. 742.446.518.614,76
Rp. 75.563.729.657,96
- a. anggaran
- b. realisasi
- Selisih lebih/kurang
Rp. (90.865.818.702,54)
Rp. (35.311.883.097,56)
Rp. (55.553.935.604,98)
- a. anggaran
- b. realisasi
Selisih lebih/kurang
Rp. 99.144.859.063,91
Rp. 99.144.859.063,91
Rp. 0,00
- a. anggaran b. realisasi
- Selisih lebih/kurang
Rp. 8.279.040.361,37
Rp. 5.000.000.000,00
Rp. 3.279.040.361,37
- a. anggaran
- b. realisasi
Selisih lebih/kurang
Rp. 90.865.818.702,54
Rp. 94.144.859.063,91
Rp. (3.279.040.361,37)
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut :
- a. jumlah aset
- b. jumlah kewajiban
- c. ekuitas dana
Rp.1.201.533.843.754,06
Rp. 3.373.587.194,53
Rp.1.198.160.256.559,53
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :
- a. saldo kas awal kas per 1 Januari 2016 Rp. 99.615.215.390,91
- b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 176.092.739.165,44
- c. arus kas dari aktivitas investasi Rp (216.404.622.263,00)
- d. arus kas dan aktivitas pendanaan Rp. 0,00
- e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp. (310.631.694,00)
- f. saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp. 63.028.229.030,35
Pasal 6
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:
pendapatan LO
- pendapatan asli daerah (PAD) - LO Rp 36.790.501.099,33
- pendapatan transfer - LO Rp 686.647.270.982,78
- lain-lain pendapatan yang sah - LO Rp 52.565.617.585,00
- surplus non operasional - LO Rp 13.735.000,00
- pendapatan luar biasa - LO
Rp 0,00
Jumlah Pendapatan-LO
Rp 776.017.124.667,11
beban
- -
- beban operasi Rp 579.230.232.685,73
- beban transfer
Rp 52.873.597.656,00
- defisit non operasional
Rp (6.201.000,00)
- beban luar biasa Jumlah Beban
Rp (131.325.048,00) Rp 632.103.830.341,73
- c. surplus/ defisit - LO
Rp 143.775.768.277,38
Pasal 7
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :
- a. ekuitas awal Rp1.053.960.906.666,05
- b.
- surplus/ defisit - LO Rp 143.775.768.277,38
- c. dampak
kumulatif
perubahan
kebijakan/kesalahan
mendasar
- koreksi
- nilai persediaan
- Rp 0,00
- selisih revaluasi aset tetap
- -
- koreksi ekuitas lainnya
Rp 0,00
Rp 423.581.616,10
- d. ekuitas akhir
Rp 1.198.160.256.559,53
Pasal 8
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :
- saldo anggaran lebih awal Rp 99.144.859.063,91
- penggunaan sal sebagai penerima pembiyaan tahun berjalan sub total
Rp 99.144.859.063,91
Rp 0,00
- sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)
sub total
Rp 58.832.975.966,35
Rp 58.832.975.966,35 Rp 0,00
- koreksi
- kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- lain-lain
Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp 58.832.975.966,35
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a.

- Lampiran I :

Lampiran I.I :

Lampiran I.2 :

Lampiran I.3 :

b. Lampiran II :

- c. Lampiran III :

- d. Lampiran IV :

- e. Lampiran V :

- f. Lampiran VI :

- g. Lampiran VII :

Laporan realisasi anggaran.

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.

Neraca

Laporan arus kas

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Catatan Atas Laporan keuangan

## Pasal 11

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 5 September 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

## ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

## PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 4;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 4,4/2017;