PERATURAN BUPATI MA Nomor 24 Tahun 2015 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANJAR (berlaku 23 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat maka pelimpahan sebagian kewenangan penandatangan tanda daftar usaha pariwisata kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 352) sebagai Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 215 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Kepariwisataan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
Menertapkan : PERATURAN BUPATI TENTENG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANJAR
Pasal 1
Melimpahkan kewenangan penandatangan perizinan usaha pariwisata kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
Pasal 2
Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa penerbitan tanda daftar usaha pariwisata di tandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 23 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 23 Juni 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 24