UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 1951 tentang PENILAIAN DARI BAGIAN-BAGIAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN, BAIK YANG DIPEROLEH MAUPUN YANG BERADA DALAM UANG ASING, UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH, PAJAK PERSEROAN DAN PAJAK KEKAYAAN DAN TENTANG PERUBAHAN PAJAK PERALIHAN 1944 (berlaku 17 September 1951)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
- bahwa ternyata perlu, untuk pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan, mengadakan peraturan tentang penilaian dalam satuan-hitung uang Indonesia dari bagianbagian pendapatan, upah, laba maupun kekayaan, baik yang diperoleh maupun yang berada dalam uang asing;
bahwa berhubung dengan itu untuk Pajak Peralihan harus ditetapkan tarip tersendiri untuk pendapatan yang terikat pada jabatan atau pekerjaan dan juga untuk sokongan dan pensiun yang diperoleh oleh mereka yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia yang dibebankan pada Keuangan Umum Indonesia;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan itu perlu segera diadakan;
Pasal 8
- I. Pasal 8 dibubuhi ayat ketujuh, yang bunyinya :
Pasal 96
MEMUTUSKAN :
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENILAIAN DARI BAGIANBAGIAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN BAIK YANG DIPEROLEH, MAUPUN YANG BERADA DALAM UANG ASING, UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH, PAJAK PERSEROAN DAN PAJAK KEKAYAAN DAN PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944.
Pasal I.
Untuk pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan, oleh Menteri Keuangan dapat diadakan aturan tentang penilaian dalam satuan-hitung uang Indonesia dari bagian-bagian pendapatan, upah, laba maupun kekayaan, baik yang diperoleh, maupun yang berada dalam uang asing.
Pasal II.
Ordonansi Pajak Peralihan 1944, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 15), diubah lagi sebagai berikut :
- I. Pasal 8 dibubuhi ayat ketujuh, yang bunyinya :
2. "(7) Untuk mereka, yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia, maka besarnya pajak yang terutang, dengan memperhatikan apa yang ditentukan pada ayat 1 dan 1a, sedikitnya 3 % dari pendapatan yang dibulatkan ke bawah hingga R. 100,penuh".
- II. Sesudah pasal 8 disisipkan pasal baru, yang bunyinya :
"Pasal 8a.
- (1) Dalam menjalankan pasal 8 tidak diperhatikan apa yang diperoleh oleh orang yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia sebagai hasil bersih dari hak-hak atas gajih, gajih-perlop, uang-tunggu, sokongan, pensiun dan lain-lain pendapatan yang terikat pada pelakuan suatu jabatan atau pekerjaan yang dibebankan pada Keuangan Umum Indonesia. Dari pendapatan itu pajak dihitung menurut tarip, yang dimuat dalam ruangan I dan II dari tabel yang mengikutinya.
- (2) Untuk tiap orang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, yang berada penuh dalam tanggungan wajib-pajak, juga untuk tiap orang anakangkat, kesemuanya hingga paling banyak sepuluh orang, maka pajak dikurangkan sebagai berikut :
- a. Dari pendapatan maka ditetapkan pendapatan-sisa; arti pendapatan-sisa ialah pendapatan dipotong dengan R. 600,- untuk tiap orang yang berhak untuk diberikan pengurangan.
- b. Jumlah pajak menurut ruangan II dari tabel atas pendapatan yang sama dengan pendapatan-sisa sebagaimana dimuat dalam ruangan, dikurangkan dengan banyaknya hasil-kali bilangan orang yang berhak untuk diberikan pengurangan, dan dengan jumlah potongan-keluarga tambahan menurut ruangan III, yang mengikuti pendapatan-sisa.
- c. Jumlah yang diperoleh dengan pelakuan yang ditentukan pada hurufhuruf a dan b merupakan pajak yang terutang, dengan tidak mengurangi yang ditentukan pada huruf d.
- d. Pajak yang terutang besarnya paling sedikit 3% dari pendapatan yang dibulatkan ke bawah hingga R. 100,- penuh.
- (3) Untuk menjalankan yang ditentukan pada pasal 8c maka pendapatan yang bersangkutan dianggap menerbitkan kewajiban pajak tersendiri".
- III. Dalam pasal 8c, ayat ke lima, maka kata-kata : "pasal 8" diganti dengan "pasalpasal 8 dan 8a".
Pasal III.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai kekuatan surut hingga 1 Januari 1951.
MENTERI KEUANGAN,
JOESOEF WIBISONO
Diundangkan pada tanggal 17 September 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A PELLAUPESSY
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September. 1951. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD HATTA
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 15 TAHUN 1951 TENTANG
PENILAIAN DARI BAGIAN-BAGIAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN, BAIK YANG DIPEROLEH MAUPUN YANG BERADA DALAM UANG ASING, UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH, PAJAK PERSEROAN DAN PAJAK KEKAYAAN DAN TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944.
## UMUM
Dengan keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Oktober 1950 No.Pum. 1-4-19 berhubung dengan dijalankannya peraturan-peraturan devisen baru pada 11 Maret yang lalu maka antara lain ditentukan, bahwa untuk pemungutan pajak-pajak atas pendapatan, upah dan kekayaan, bagian-bagian pendapatan, upah dan kekayaan yang diperoleh di luar negeri maupun yang berada di luar negeri, akan dinilai menurut koers resmi harga uang dari satuan-hitung luar negeri yang bersangkutan pada 1 Januari 1950 (
PENJELASAN
Pasal 1
). Keputusan itu dimaksudkan sebagai suatu pengupasan sementara dari kesulitankesulitan dan ketidak-pastian yang tertentu, yang terbit pada pelaksanaan peraturanperaturan pajak yang bersangkutan, sebagai akibat dari pada corak yang istimewa dari pada peraturan-peraturan devisen tersebut. Kesulitan-kesulitan dan ketidak-pastian itu sebagian besar minta keputusan dalam jangka pendek, sedang sebaliknya, waktu yang telah liwat semenjak dijalankannya peraturan devisen baru, adalah terlalu singkat untuk memberikan pandangan yang bulat dan baik tentang arti dan akibat dari peraturan itu