Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2012 tentang PERUBAHANATASPERATURAN BUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR3 TAHUN2014 TENTANGLEMBAGA ADATMARGA DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSIBANYUASIN, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR 8 TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHANATASPERATURAN BUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR3 TAHUN2014 TENTANGLEMBAGA ADATMARGA
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSIBANYUASIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Marga, pembentukan Lembaga Adat Marga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Marga belum mengatur dengan jelas mengenai pembentukan Lembaga Adat Marga, sehingga dipandang perlu untuk diubah;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Marga;
1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah
- Tingkat II tennasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 ten tang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Nomor 6 Daerah Tahun Kabupaten 2012 tentang Musi Banyuasin Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 96 Tahun 2013); Musi Banyuasin
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR3 TAHUN2014 TENTANGLEMBAGAADATMARGA;
Pasal 3
- b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Marga belum mengatur dengan jelas mengenai pembentukan Lembaga Adat Marga, sehingga dipandang perlu untuk diubah;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Marga;
1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah
- Tingkat II tennasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 ten tang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Nomor 6 Daerah Tahun Kabupaten 2012 tentang Musi Banyuasin Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 96 Tahun 2013); Musi Banyuasin
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR3 TAHUN2014 TENTANGLEMBAGAADATMARGA;
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Marga (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 96), diubah sebagai berikut :
- . 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal3
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, membentuk:
- a. Lembaga Adat Marga Mantri Melayu di Kecamatan Sekayu;
- b. Lembaga Adat Marga Sungai Keruh di Kecamatan Sungai Keruh:
- c. Lembaga Adat Marga Epil di Kecamatan Lais;
- d. Lembaga Adat Marga TeIuk Kijing di Kecamatan Lais;
- e. Lembaga Adat Marga LaIan di Kecamatan Bayung Lencir;
- f. Lembaga Adat Marga Bayat di Kecamatan Bayung Lencir;
- g. Lembaga Adat Marga Tungkal UIu di Kecamatan Tungkal Jaya;
- h. Lembaga Adat Marga Supat di Kecamatan Babat Supat;
1. Lembaga Adat Marga Babat Banyuasin di Kecamatan Babat Supat;
- J. Lembaga Adat Marga Sanga Desa di Kecamatan Sanga Desa;
- k. Lembaga Adat Marga Punjung di Kecamatan Babat Toman;
1. Lembaga Adat Marga Batanghari Leko di Kecamatan Batanghari Leko;
- m. Lembaga Adat Marga Pinggap di Kecamatan Batanghari Leko;
- n. Lembaga Adat Marga Lawang Wetan di Kecamatan Lawang Wetan;
- o. Lembaga Adat Marga Dawas di Kecamatan Keluang;
- (2) Lembaga Adat Marga terdiri dari : Pengurus, Penasehat dan Pembina;
- (3) Dihapus
- (4) Lembaga Adat Marga berkedudukan di Ibukota Eks Marga;
- (5) Struktur Organisasi Lembaga Adat Marga, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan dijadikan 8 (delapan) ayat yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal4

- (1) Pengurus Lembaga Adat Marga disebut Pemangku Adat Marga berasal dari tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan Desai Kelurahan yang berada dalam wilayah kerja Lembaga Adat Marga;
- (2) Penasehat Lembaga Adat Marga adalah Camat yang berada dalam wilayah kerja Lembaga Adat Marga;
- (3) Pembina Lembaga Adat Marga adalah Perangkat Kecamatan yang mengurusi bidang pemberdayaan masyarakat;
4. (4)Pengurus Lembaga Adat Marga atau Pemangku Adat Marga membentuk Forum Musyawarah Pemangku Adat di tingkat kabupaten sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar Lembaga Adat Marga;
5. (5)Penasehat Forum Musyawarah Pemangku Adat Marga di tingkat kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. (6)Pembina Forum Musyawarah Pemangku Adat Marga di tingkat kabupaten adalah Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejaliteraan Rakyat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
7. (7)Forum Musyawarah Pemangku Adat Marga sebagaimana dimaksud dalarn ayat (4) berkedudukan di Ibukota Kabupaten;
8. (8)Struktur Organisasi Forum Musyawarah Pemangku Adat Marga di tingkat kabupaten, sebagaimana tercantum dalarn lampiran II Peraturan Bupati ini;
3. Ketentuan Pasal 5 ditambah ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal5

- (I) Pemangku Adat Marga terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota dan Sekretaris merangkap anggota serta beberapa orang anggota;
- (2)Ketua, Wakil Ketua . dan sekretaris Pemangku Adat Marga dipilih oleh dan dari anggota secara musyawarah mufakat;
- (3)Jumlah Pemangku Adat Marga sarna dengan jumlah desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja Lembaga Adat Marga tersebut atau paling sedikit 5 (lima) orang;
- (4)Forum Musyawarah Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal4 ayat (2), terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
- d. 1 (satu) orang wakil sekretaris merangkap anggota; dan
- e. 2 (dua) orang anggota dari perwakilan masing-masing pemangku adat marga.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

Pengesahan Pemangku Adat Marga dan FOrQm Musyawarah Pemangku Adat Marga di tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal8

Pemangku Adat Marga dan Forum Musyawarah Pemangku Adat Marga di tingkat kabupaten diberikan tunjangan oleh Pemerintah Kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu pada tanggal IS FE8wfU .. t 2017 Pj. BUPATIMUSI BANYUASIN,

Diundangkan di Sekayu pada tanggal !~ fEf},fLUA-fl-l

Pit. SEKRETA IS DAERAH

KABUPATEN

USI BANYUASIN,


BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN TAHUN2017 NOMOR 8


2017

Lampiran I :

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 8 Tahun

2017

Tanggal

: /5 fro (ltJA /f-J 2017

Tentang

:

Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Marga

## STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA ADAT MARGA


Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN


\_

...

Lampiran II:

Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor

:

&amp; Tahun 2017

Tanggal

: IS F'ffi,.U~/L! 2017

Tentang

:

Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Marga


Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN I::-