PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2015 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 5 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 tidak sesuai lagi kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, maka Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Seruyan perlu dirinci lebih lanjut ke dalam Peraturan Bupati menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sector dan sebaran bulanan;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
SALINAN
Mengingat :
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 12.Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/SR.140/2/2007 tentang syarat dan tata cara Pendaftaran Pupuk An-organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Pokja Perumusan Kebijakan Pupuk;
9. 17, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
Menetapkan
:
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 53);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 35 Seri A).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan;
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
10. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan peternakan di Kabupaten Seruyan;
11. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan peternakan di Kabupaten Seruyan;
12. Direktur Jenderal adalah Direktur pupuk dan pestisida pada Direktorat Prasaran dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
13. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
14. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
15. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
16. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
17. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi disingkat HET yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di penyalur resmi Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.

Penandatangan: 18. Harga Eceran Tertinggi disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyaluran pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Penandatangan: 19. Harga Pokok Penjualan disingkat HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 20. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk. 21. Kebutuhan pupuk besubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk Bersubsidi per Kabupaten/ Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Dinas yang membidangi sektor Pertanian Kabupaten/ Kota. 22. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang. 23. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 24. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dengan luasan tertentu. 25. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 26. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki ijin usaha. 27. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-Organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri. 28. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.

Penandatangan: 29. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;

Penandatangan: 30. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;

Penandatangan: 31. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 32. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;

Penandatangan: 33. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten; 34. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan disingkat BP3K. ## BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 2 - (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh pelaksana Subsidi Pupuk; - (2) Pupuk an-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK. ## BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 3 - (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banya 1 (satu) hektar tiap musim tanam per keluarga; - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanana budidaya. ## Pasal 4

Penandatangan: - (1) Kebutuhan Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan; - (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Kebutuhan pupuk bersubsidi didasarkan pada pertimbangan rekap RDKK yang disusun oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan diketahui oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan setempat;

## Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah Kecamatan masing-masing.

## Pasal 7

Dinas Pertanian dan Peternakan bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/ atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak, dan/ atau kelompok tani wilayahnya.

## BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 8

- (1) Apabila kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan, maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor, oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
- (2) Perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## BAB V

## PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyaluran Lini IV ke petani atau kelompoktani di atur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah;
- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendataan RDKK di wilayah Kecamatan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);

- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani di lakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kabupaten Seruyan;
- (6) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan yang memperoleh alokasi Dana Dekonsentrasi dan tugas pembinaan kegiatan pendampingan verifikasi dan validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal;
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan;
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimasksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk besubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, penyaluran di Lini III dan penyaluran di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupk bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/ atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksanaan subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET;

- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea

- = Rp. 1.800; per kg;

- Pupuk SP-36

- = Rp. 2.000; per kg;

- Pupuk ZA

- = Rp. 1.400; per kg;

- Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;

- -

- Pupuk Organik

- = Rp. 500; per kg;

- -

- Pupuk Urea

- = 50 kg;

- Pupuk SP-36

- = 50 kg;

- Pupuk ZA

- = 50 kg;

- Pupuk NPK

- = 50 kg;

- -

- Pupuk Organik

- = 40 kg;

## Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus, yang bertuliskan :

## 'Pupuk Bersubsidi Pemerintah'

## Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus Penyedia dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda dan pupuk ZA besubsidi berwarna jingga.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 13

- (1) Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani/ petambak dan atau kelompok tani;
- (2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/ petambak dan atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jendral.

## Pasal 14

- (1) KPPP di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh;
- (3) KPPP dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 15

- (1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk besubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Perdagangan Koperasi Provinsi

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan HET Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 18 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,


SYAMSURIJAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR.13

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 15 April 2015

BUPATI SERUYAN,


SUDARSONO