PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 10 Tahun 2017 tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANMN KEGIATAN PENGELOLMN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 30 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINSIJAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANMN KEGIATAN PENGELOLMN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Pedornan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
ISALINANI
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Menetapkan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dcsa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANMN KEGIATAN PENGELOLMN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan clan Asct Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pcdoman dan dasar dalam pengelolaan Dana Desa di Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan tujuan untuk:
- a. mempermudah Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa;
- b. tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
BAB III - PENGALOKASIAN DANA DE:SA
Pasal 3
- (I) Dana Desa ditetapkan sebesar Rp363.423.524.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa, yang dialokasikan secara berkeadilan bcrdasarkan :
- a. alokasi dasar sebesar Rp332.844.204.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh em pat juta dua ratus empat ribu rupiah);
- b. alokasi formula yakni senilai Rp30.579.320.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dihitung dengan ## BAB IV PENGELOLMN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu Pengelolaan Dana Desa
BAB III - PENGALOKASIAN DANA DE:SA
Pasal 4
Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efcktif, transparan, dan bertanggungjawab dengan
BAB III - PENGALOKASIAN DANA DE:SA
Pasal 6
- ( 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan Kewenangan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Dcsa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis Sumber Daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pcndayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta pcrubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f disusun
BAB III - PENGALOKASIAN DANA DE:SA
Pasal 7
- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
- a. bidang Pernbangunan Desa;
- b. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; clan
- c. bidang Pembangunan Desa clan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan prioritas Daerah.
- (2) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi prioritas kegiatan harus disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa serta dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APBDes.
- (4) RKP Desa dan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagai dasar proses pencairan Dana Desa.
Bagian Keempat Bidang Pembangunan Dcsa
BAB III - PENGALOKASIAN DANA DE:SA
Pasal 8
- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pclaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
- 1) lingkungan pemukiman;
- 2) transportasi;
- 3) energi; dan
- 4) informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, clan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1) kesehatan masyarakat; clan
- 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengcmbangan, clan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mcwujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
- 1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
- 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; clan
- 3) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana abm;
- 2) penanganan bencana alam;
- 3) penanganan kejadian luar biasa lainnya; clan
- 4) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Deso..
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten, Camat selaku Tim Pengendali Dana Desa, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif, Tenaga Ahli Pengembangan Tehnologi Tepat Guna, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, dan Pendamping Desa melakukan pcndampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB III - PENGALOKASIAN DANA DE:SA
Pasal 9
Perencanaan program dan kegiatan Pembangunan mempertimbangkan Tipologi Desa
BAB III - PENGALOKASIAN DANA DE:SA
Pasal 10
Prioritas pengunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa, sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan ini.

## Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarnkat Desa

## Pasal 11

- {1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, antara lain :
- proses
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat dcsa;
- d. pengembangan sistem informasi desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pem berdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiap siagaan menghada pi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kcjadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Dcsa dan/ atau BUM Desa Bersama;
1. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/ atau lembaga ckonomi masyarakat desa lainnya;
- J. pengembangan kerjasama antar Dcsa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Dcsa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuru Daftar Kewenangan Hak A~al Usul dan Kewcnangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten, Carnal selaku Tim Pengendali Dana Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Ahli Pemberdayaan ekonomi Desa, Tenaga Ahli Pcngcmbangan Pelayanan Dasar dan Pendamping Desa melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimnksud pada ayat (1) berdasarkan daftar Kewenangan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

## Pasal 12

Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan mempertimbangkan clan menyesuaikan dengan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkcm bangan kemajuan Desa, yaitu:

- a. Desa Tertinggal clan/ atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanianberskala produktif clan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa salu produk unggulan; dan
2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kcgiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. penguatan usaha ekonomi warga/kclompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akscs modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tcnaga kerja terampildan pembentukan wirausahawan di Desa; clan
3. pengembangan lapangan kerja untuk pcmenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri mcmprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa un tuk mcnegakkan Lum bung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi \VJ.rga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pcmberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pcmasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskalap roduktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ckonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Dcsa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kcrja ahli di Desa
4. perluasan/ekspansi lapangan kcrjn untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat dcsa;

- d. Desa Tertinggal dan/ atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pcmbcrdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pclestarian lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan bmenghadapi penanganan bencana alam, serta pcnanganan lainnya; bencana alam, kejadian luar biasa
4. pengembangan kapasitas masyarakat dcsa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilon sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/ atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang mdiputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

## Pasal 13

Prioritas pengunaan Dana Desa Bidang Pembcrdayaan Masyarakat, sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan ini.

## Bagian Keenam Bidang Prioritas Daerah

## Pasal 14

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk bidang yang diprioritaskan oleh Daerah, dialokasikan untuk mendanai kcgiatan yang bertujuan pengentasan kemiskinan, berupa :

- a. bedah rumah bagi Rumah Tangga Miskin;
- b. plesterisasi bagi Rumah Tangga Miskin;
- c. pembangunan sarana Open Defecation Free bagi Rumah Tangga Miskin;
- d. biaya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Desa;

- e. biaya operasional mobil sehat;
- f. pemeliharaan jalan Desa;
- g. perpustakaan Desa;
- h. penghijauan dan tanaman holtikultura;
1. fasilitasi kegiatan Sistem Tata Kelola Keuangan desa;
- J. penyertaan modal bagi BUM Desa;
- k. pembelian traktor mini;
1. pembersihan sungai dari tumbuhan enceng gondok untuk kelancaran aliran air; dan
- m. insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bagian Ketujuh Biaya Umum

## Pasal 15

- (1) Setiap program kegiatan di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Tim Pelaksana Dana Desa dapat mengalokasikan Biaya Umum setinggi› tingginya 4% (empat per seratus) dari besarnya alokasi dana dari masing-masing program kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Biaya Umum setiap program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan untuk:
- a. biaya Musyawarah Desa, antara lain untuk penyusunan perencanaan/persiapan pelaksanaan kegiatan pembang~man dan Pemberdayaan Masyarakat Desa clan cvaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. biaya pembuatan Gambar bidang Masyarakat Desa; Rencana Anggaran Bia ya (RAB) dan/ a tau Pembangunan Desa clan Pemberdayaan
- c. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pert.anggungjawaban (SPJ), dan pembuatan pelaporan;
- cl. biaya dokumentasi dan pembuatan papan nama kegiatan;
- e. honorarium Tim Pelaksana Dana Desa;
- f. honorarium Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa Tingkat Desa.
- (3) Honorarium Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dialokasikan senilai 0,5% (nol koma lima per seratus) yang diambil dari Biaya Umum Dana Desa sebesar 4% (empat per scratus) setiap program kegiatan.

BABY MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

Mekanisme penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan Pembangunan Desa.

## Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati clan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus menjadi acuan bagi pcnyusunan RKP Desa dan APB Des.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana penyusunan RKP Desa. Desa dilaksanakan dalarn
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan indikatif Dana Desa sebagai informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). informasi tentang pagu penyusunan RKP Desa
- (5) RKP Desa dan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal pemetaan Tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data IDM yang ditctapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Tim Pembina Dana Desa Kabupaten.
- (3) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) kepada seluruh Dcsa bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Dcsa, alokasi Dana Desa dan informasi lain terkait, sebclum pelaksanaan Musyawarah Desa perencanaan.
- (4) Dalam hal pemutakhiran data lDM sebagaimana ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey dcsa membangun yang dilaksanakan secara berkala.

## BAB Vl PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu Penyaluran Dana Dcsa

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. setelah APBDes ditetapkan dan dikirim ke Bupati; dan
- b. setelah menyelesaikan secara administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) tahun sebelumnya.

## Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (cmpat belas) hari kcrja setelah diterima di kas Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dcngan ketcntuan :
- a. Kepala Desa mengajukan surat pcrmohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
- 1) fotokopi Peraturan Desa tcntang RPJM Dcsa;
- 2) fotokopi Peraturan Dcsa tentang RKP Dcsa dan Peraturan Desa ten tang APB Des Tah un Anggaran 2017;
- 3) kuitansi tanda terima Dana Dcsa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- 4) fotokopi Rekening Kas Desa;
- 5) berita acara dari tim pengawas tingkat Dcsa yang menyatakan bahwa tingkat penyclcsaian pckerjaan scsuai dengan pagu RAB dan/atau gambar Tahun Anggaran scbelumnya;
- 6) pakta Integritas dari Kcpala Dcsa yang menyatakan bahwa Kepala Desa akan mengelola Dana Desa yang diterima sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan;
- 7) Surat Pertanggungjawaban (SPj) tahap II Tahun Anggaran se belumnya;
- 8) fotokopi Keputusan Bupati tentang Bcsaran Dana Desa tahun 2017.

masing-masing rangkap 3 (tiga), dan lembar ke tiga sebagai dokumen arsip Camat.

- b. Camat mengajukan surat perrnohonan penyaluran Dana Desa tahap I untuk desa-desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
1. rekapitulasi nomor Rekening Kas Desa dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa untuk tahap I;
2. seluruh lampiran permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa ;
3. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari Camat;
4. fotokopi rekening Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
5. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat.
7. masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar ke empat sebagai dokumen arsip Camat.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan :
- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Carnal di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
1. Surat Pertanggungjawaban (SPj) tahap I dan/ atau tahap II yang telah dibelanjakan;
2. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
3. berita acara pemeriksaan dari Tim Pengawas tingkat Desa yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan sesuai dengan progres RAB dan/atau gambar;
4. fotokopi Rekening Kas Desa;
5. fotokopi Keputusan Bupati ten tang Besaran Dana Desa. masing-masing rangkap 3 (tiga), dan lembar ketiga sebagai dokumen arsip Camat.
- b. Camat mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II untuk desa-desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
1. rekapitulasi nomor Rekening Kas Desa dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa untuk tahap II;
2. seluruh lampiran permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa;
3. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari Camat;
4. fotokopi rekening Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;

5. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Diretur Utama Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat.

masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar ke empat sebagai dokumen arsip Camat.

## Bagian Kedua Pencairan Dana Desa

## Pasal 21

- ( 1) Proses pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Desa dapat dilakukan jika TIMLAK mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas.
- (2) Dalam proses pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan/atau Gambar.
- (3) RAB dan/ atau Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) T!MLAK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. dengan sebagai

## Pasal22

- (1) Berdasarkan RAB dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), TIMLAK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. SPP;
- b. pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
- c. lampiran bukti transaksi.

## Pasal23

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 ), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran clan Bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

## Pasal24

Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII MEKANISME PENGELOLMN DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

## Pasal25

Mekanisme pengelolaan Dana Desa terbagi dalam 5 (lima) tahap, yakni :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

## Bagian Kedua Tahap Perencanaan

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disusun melalui Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (1) Setiap program kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersumber dari Dana Desa dan yang telah ditetapkan dalam APBDes, Kepala Desa harus membagi habis dan menyerahkan pelaksanaannya kepada masing-masing Kepala Seksi atau Kepala Dusun atau Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Masing-masing Kepala Seksi atau Kepala Dusun atau Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai Ketua TIMLAK.
- (3) Masing-masing Ketua TIMLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan RAB dan/ atau Gambar detail setiap kegiatan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya APBDes.
- (4) RAB dan/ atau Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh masing-masing Ketua TIMLAK dan Kepala Desa, yang diketahui Camat selaku Ketua Tim Pengendali Dana Desa.

## Bagian Ketiga Tahap Pelaksanaan

## Pasal 28

- (1) Program kegiatan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa sudah menetapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Ketua Tim Pelaksana Dana Desa.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
- a. nama kegiatan/pekerjaan;
- b. besaran Dana Desa yang dikelola;
- c. tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak;
- d. konektivitas pekerjaan;
- e. pekerjaan tidak dapat dialihkan;
- f. force majeure;
- g. standar kebutuhan dan syarat umum.
- (3) Pelaksana dari program kegiatan Dana Desa adalah Tim Pelaksana Dana Desa di bidang :
- a. Pembangunan Desa; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta besaran honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
- (6) Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di danai Dana Desa secara terbuka, meliputi :
1. pembuatan RAB dan Gambar dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
2. penyiapan dokumen administrasi;
3. pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
4. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari desa setempat dan diutamakan dari Rumah Tangga Miskin (RTM);
5. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (S~);
6. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;
7. pembuatan laporan bulanan.
- b. menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
- c. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan Musyawarah Desa dan menempelkan data di papan informasi;
- d. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
- e. membuat dan/ atau menandatangani SPK dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) kepada Kepala Desa;
- f. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Dana Desa kepada Kepala Desa.

- a. Penanggungjawab

- Kepala Desa;

- b.

- Koordinator

- c. Ketua

- d. Bendahara Pembantu

- e.

- Anggota

- Sekretaris Desa;

- Kepala Seksi atau Kepala Dusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- Perangkat Desa dan/ atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- Perangkat Desa dan/ atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (7) Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di &lt;lanai Dana Desa secara terbuka, meliputi:
1. pembuatan proposal kegiatan dilengkapi RAB dan RPD untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
2. penyiapan dokumen administrasi;
3. pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan clan alat;
4. memastikan bahwa yang menjadi sasaran berasal dari Desa setempat dan diutamakan dari RTM;
5. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;
6. pembuatan laporan bulanan.
- b. menyelenggarakan Musyawarah Desa yang di perlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi peru bahan pekerjaan;
- c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dw\_a Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
- d. membuat dan/ atau menandatangani SPK dan SP3K kepada Kepala Desa;
- e. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Dana Desa kepada Kepala Desa.

## Pasal 29

- (1) Dana yang telah dialokasikan dalam RAB dan/atau Gambar, tidak boleh dikurangi atau ditambah dari dan/ atau untuk alokasi lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan dana, dapat dilakukan revisi RAB dan/ atau Garn bar atau ditambah dengan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam hal terjadi sisa dana, dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penambahan kegiatan dan harus dimusyawarahkan.
- (4) Dalam hal terjadi s1sa dana yang tidak dapat dialokasikan sebagaimana ayat (3), maka sisa dana tersebut harus dicatat sebagai SiLPA pada tahun berikutnya.
- (5) Dana Desa untuk Pembangunan Desa, tidak dapat digunakan untuk membayar ganti rugi.

## Pasal 30

- { 1) Proses penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) dilakukan secara bertahap.

- (2) Penggunaan dana dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai RAB dan/ atau Gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam RAB dan/ atau Gambar.

## Pasal 31

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

## Pasal32

Pengadaan Barang/ Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

## Bagian Ketiga Tahap Penatausahaan

## Pasal 33

- ( 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan :
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu pajak; dan
- c. buku bank.
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## Pasal 34

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dibantu oleh Bendahara Pembantu Kegiatan Dana Desa.
- (2) Bendahara Pembantu Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan Dana Desa dalam Buku Kas Pembantu untuk masing-masing kegiatan.

## Pasal35

- ( 1) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Penyimpanan uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa saldo kas tunai.

Bagian Keempat Tahap Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 36

- ( 1) Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Dana Desa setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I clan tahap II.
- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali Dana Desa Tingkat Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunan Dana Desa kepada Bupati malalui Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimna dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. semester I, paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berj alan;
- b. semester 11, paling lambat minggu ke dua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 38

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

## Bagian Kelima Tahap Pertanggungjawaban

## Pasal 39

- ( 1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penggunaan dana sesuai dengan RAB dan/ atau Gambar;
- b. realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesua1 dengan RAB dan/atau Gambar;
- c. penatausahaan keuangan Dana Desa;
- d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
- e. penyam paian la po ran penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

## BAB VIII PENDAMPINGAN DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal40

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi :

- a. Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
- b. Pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
- c. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

## Pasal 41

Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh DPMD dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

## Pasal42

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas :

- a. tenaga pendamping lokal desa;
- b. tenaga Pendamping Desa; dan
- c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

## Pasal43

- (1) Tenaga pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a berkedudukan di Desa.
- (2) Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c berkedudukan di Kabupaten.

## Pasal44

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

## Bagian Kedua Pendamping Lokal Desa

## Pasal 45

- (1) Tenaga pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama Desa dan pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
- (2) Tenaga pendamping lokal Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan pemberdayan masyarakat desa;
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader Pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga Pendamping Desa

## Pasal 46

- (I) Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama Desa dan pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
- (2) Tenaga Pendamping Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pemantauan terhadap Pembangunan Desa masyarakat desa; pelaksanaan dan dan pemberdayan
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam ha! pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader Pembangunan Desa yang barn;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

## Bagian Keempat Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal47

- ( 1) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c bertugas untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kernasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan kapasitas dan kaderisasi masyarakat desa;
- b. tenaga ahli pembangunan partisipatif, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam Pembangunan Desa;
- c. tenaga ahli pemberdayaan ekonomi Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangk.a pengembangan ekonomi Desa berskala produktif;
- d. tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. tenaga ahli infrastruktur Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; dan
- f. tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal48

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa, dengan membentuk :

- a. Tim Pembina Dana Desa Kabupaten;
- b. Tim Pe