PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2014 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (berlaku 7 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
:
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian karena adanya perubahan nomenklatur dan objek Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu diadakan perubahan penggunaan dan penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah:
16. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-15/A/2000, Nomor Kep/87/Pj/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 32 Seri A).
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
Pasal 2
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 penggunaanya diatur sebagai berikut, yaitu :
Pasal 3
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 penggunaanya diatur sebagai berikut, yaitu :
- a. 60 % (Enam Puluh Persen) insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dan Pejabat/Instansi terkait dalam mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan;
- b. 40 % (Empat Puluh Persen) dipergunakan untuk kegiatan operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang terdiri dari :
1. Sosialisasi;
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.
Pasal 4
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan bagian Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a penyalurannya dan besarnya presentase diberikan kepada :
1. Kepala Daerah, sebagai Penasehat/Pelindung Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 14%;
2. Wakil Kepala Daerah, sebagai PenanggungJawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 11%;
3. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10%;
4. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, selaku anggota tim sebesar 3%;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, selaku Anggota Tim dan Koordinator Pendapatan sebesar 8%;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Seruyan, selaku Anggota Tim sebesar 1%;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan, selaku Anggota Tim sebesar 2%;
8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Seruyan, selaku Anggota Tim sebesar 2%;
9. Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Ekonomi Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, selaku Anggota Tim sebesar 1%;
10. Camat Se-Kabupaten Seruyan yang membantu Pelaksanaan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10%;
11. Semua Staf Dinas Pendapatan Daerah selaku Pengelola Teknis dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik P3 atau pun P2 sebesar 38%.
Pasal II
PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Penetapan: Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 7 Juli 2014

Penandatangan: BUPATI SERUYAN, SUDARSONO

Penetapan: Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 9 Juli 2014

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, Ir. H. SYAMSURIJAL, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620724 199103 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 19