Unknown Unknown Nomor 03 Tahun 1993 tentang ORGANDANKEPEGAWAIAN PERUSAHAANDAERAHAIRMINUM KABUPATEN TABALONG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI TABALONG, bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kembali atas Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong; - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 1 Tahun 1993 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum dan beberapa ketentuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANDAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN2016
TENTANG
ORGANDANKEPEGAWAIAN PERUSAHAANDAERAHAIRMINUM KABUPATEN TABALONG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI TABALONG,
a.
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kembali atas Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 1 Tahun 1993 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum dan beberapa ketentuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 ten tang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 13Tahun 1990 Seri D Nomor Seri 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TABALONG dan BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAANDAERAHAIRMINUMKABUPATENTABALONG.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong, yang selanjutnya disingkat PDAMadalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Tabalong.
4. Direksi adalah direksi PDAMKabupaten Tabalong.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAMKabupaten Tabalong.
6. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
BABII ORGANPDAM
Bagian Kesatu Umum
Pasa12
- (1) PDAMyang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas: dan
Bagian Kedua Direksi
Paragraf 1 Pengangkatan
Pasal3
- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAMpada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAMpada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enarn puluh) tahun.
Pasal4
- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata l(S-l);
- b. mempunyai pengalarnan kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAMatau mempunyai pengalarnan kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAMyang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalarn atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atauj ijazah atauj surat keterangan lulus;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu:
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan BupatijWakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesarnping terrnasuk menantu dan ipar;
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli dan hasilnya diberitahukan kepada DPRD untuk memperoleh bahan pertimbangan;
- h. tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik; dan
1. tidak pemah dihukum atau tidak sedang dalarn menjalani proses hukum;
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasa15
- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. l(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sarnpai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
- b. paling banyak 3 (tiga)orang Direksi untukjumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas
100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAMdan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
Pasal6
- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni
:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansr/Iembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMDlainnya, BUMN,dan badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
- d. sebagai anggota atau pengurus partai politik; dari/ atau
- e. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
Paragraf2
Tugas dan Wewenang
Pasa17
Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai:
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
Pasal8
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani
bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAMditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
Pasal9
Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mernpunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan Organ dan tata kerja PDAMdengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAMdi dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
Pasal 10
Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara
Pasal 11
- (1) Apabila sampai berakhimya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM atau Pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat semen tara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian,
dan Cuti
Pasal 12
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
- a. tunjangan kesehatan termasuk istrij suami dan anak yang ditanggung sebanyak 2 (dua) orang; dan
- b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAMmemperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian darijasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian darijasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah
Pasal 15
- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; atau
- b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. reOrgan;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 16
Direksi yang berstatus sebagai tersangka dalam Tindak Pidana diberhentikan sementara.
Pasal 17
- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 16 diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Proses pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
Pasal 18
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
Pasal 19
Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Bagian Ketiga Dewan Pengawas
Paragraf 1 Pengangkatan
Pasal 20
- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional danj atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia pengangkatan Dewan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
Pasa121
- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
- a. mengetahui manajemen PDAM;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan BupatijWakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- d. tidak pernah dihukum atau tidak sedang menjalani proses hukum;dan
- e. tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya, dewan pengawas dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpahjjanji.
Pasal 22
- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan
Pasal 24
Dewan Pengawas rnempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta rnenerirna, rnerneriksa dan/ atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAMyang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
Pasal 25
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
Pasal 26
Penilaian kinerja Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi aspek keuangan, operasional dan administrasi.
Pasal 27
- (1) Untuk membantu ke1ancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1)dan ayat (2)
Pasal 51
- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. te1ah mencapai usia pensiun; dan/ atau
- f. reorgarusasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
Pasal 52
- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/ sumpah Jabatan;
- b. dihukum
Pasal 57
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAER~H KABUPATENTABALONG, H. ABDUL MUTHALIBSANGADJI LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2016 NOMOR 03 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (87/2016)