PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor 10 Tahun 2012 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
a.
bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 ayat 4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantr Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah menjadi Undang - undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Pangkajene dan Kepulauan tt'l;rt, menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran .'II I l;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Rancangan Peraturan ll,1t·1,1!1 tentang APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepu!auan Tahun Anggaran 2013;
Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Ncey,11.i U,·p111JII, Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bu111I cl,111 Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor I) Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No111111 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dun Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom01 3851);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - u'dnJ Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daer.ih {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rq111l&gt;l1f Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pernerintuh I 1.11·1.111 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10°111);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Noma, 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana tc-lah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Oalam Negen Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalarn N1·q1·11 Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan K, ·uo111q,111 Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2013
Pasal 1
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: 1. Pendapatan | Rp | 867,847,951,751.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 2. Belanja | Rp | 880,827,686,590.00 |
| Surplus/Defisit Setelah Perubahan | Rp | (12,979,734,839.00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Pener-imaan | Rp | 13,479,734,839.00 |
| b. Pengeluaran | Rp | 500,000,000.00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp | 12,979.734,839.00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp | |
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp
82,512,730,010.00
Rp 683,597,805,221.00
Rp 101,737,416,520.00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di atas terdiri dari jenis pendapatan ;
- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Rp
Rp 21,337,628,315.00
Rp 7,030,000,000.00
Rp
46,950,034, 195.00
7, 195,067,500.00
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas terdiri dari jenis pendapatan ;
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- b, Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus
Rp
Rp 566,929,217,000.00
Rp 78,201,060,000.00
38,467,528,221.00
Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan;
- a. Pendapatan Hibah
- b. Dana Bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah tainnya
- c Dana Pe-nye auaran dan Otonomi khusus
- d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lamnya
Rp
1,595,680,000.00
Rp
20.000.000,000 00
Rp
63.415.779,000.00
Rp
16,725,957,520.00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp | 498,047,261, 172.82 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Belanja Langsung | Rp | 382,780.425.417.18 |
| (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas terdiri dari jenis belanja | (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas terdiri dari jenis belanja | (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas terdiri dari jenis belanja |
| a. Belanja Pegawai | Rp | 476,016,845,401.32 |
| b. Belanja Sunga | Rp | 100,000,000.00 |
| c. Belanja Subsidi | Rp | |
| d. Belanja Hibah | Rp | 1.450,000,000.00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp | 3,882,466,231.50 |
| f. Belanja Bagi hasil | Rp | 345,312,500.00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | Rp | 14,244,345,250.00 |
| h. Belanja Tidak terduga | Rp | 2,008,291,790.00 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja ; | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja ; | (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja ; |
| a. Belanja Pegawai | Rp | 57,079,470,655.00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp | 125,207, 140, 198.76 |
| c. Belanja Modal | Rp | 200,493,814,563.42 |
| Pasal4 | Pasal4 | Pasal4 |
| (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : |
| a Penenmaan | Rp | 13.479.734.839.00 |
| b. Pengeluaran | Rp | 500,000,000.00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah :
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :
- Rp 13,479, 734,839.00
- Rp
- Rp
- Rp
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
- Rp
- b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
- Rp
- c. Pembayaran utang pokok sejumlah
- Rp 500, 000,000.00
- d. Pembayaran utang kepada pihak ketiga
- Rp
PasalS
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampi ran

- I

Ringkasan APBD;

2. Lampi ran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran ill Rindan APBD rnenurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja clan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampi ran v Rexapitulasl Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran

- VI Datta, Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (invetasi) daerah

9. t.arnpiran IX Daftar perkiraan penarnbahan dan pengurangan asset tetap daerah
10. Larnpiran X Daftar perkiraan penarnbahan dan pengurangan asset lain - lain

Datta, Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelurnnya yang belurn diselesaikan dan dianggarkan kernbaf dalarn

11. Larnpiran XI tahun anggaran ini;
12. Larnpiran Xll Datta, dana cadanagan daerah; dan
13. Larnpiran Xlll Daftar Pinjarnan Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal6

Bupati Pangkajene dan Kepulauan menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan;

## Pasal7

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada ranggal diundangkan

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannva dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 28 Desernber 2012

I &gt;lundangkang di Pangkajene pn&lt;ln tanggal 28 Desernber 2012

IIIKRE AP.IS KAO ATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


LIMIIARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR

ANWARRECCA

•. '' ·· � ·· .,,, 1\"lf:' � 'I.Jtl))l l(}/),.,,.

BUPA

PANGKAJENE D EPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID