PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 23 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLMN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BUPATI LAMONGAN, (berlaku 30 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
[
SALINAN
l
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 354 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Norn or 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 83).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLMN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.
Pasal 1
Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 83), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :
Pasal 15
- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan meneliti data sumber sebagai dasar pencatatan akuntansi;
- b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi laporan keuangan perangkat daerah yang selanjutnya diposting ke buku besar dan buku besar pembantu;
- c. menyusun laporan realisasi anggaran konsolidasi;
- d. menyusun neraca daerah konsolidasi;
- e. menyusun laporan arus kas;
- f. menyusun daftar penyesuaian;
- g. menyusun laporan keuangan dalam rangka perhitungan APBD;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 2 mempunyai tugas :
- a. melakukan rekonsiliasi SPJ fungsional;
- b. melakukan rekonsiliasi laporan tribulanan;
- c. melakukan rekonsiliasi laporan semesteran;
- d. melakukan rekonsiliasi laporan akhir tahun;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Fasilitas dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan akuntansi serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait ;
- b. monitoring penatausahaan akuntansi pada perangkat daerah dan SKPKD;
- c. melakukan pembinaan kepada PPK perangkat daerah dalam rangka pengelolaan data akuntansi perangkat daerah guna penyusunan laporan keuangan perangkat daerah;
- d. monitoring dan evaluasi laporan BUMD dan investasi daerah lainnya;
- e. monitoring dan fasilitasi dana non APBD ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Berita Daerah

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 30 Mei 2017

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 30 Mei 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NO MOR 23

Penandatangan: BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL! :,.