PERATURAN BUPATI EUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI EUTON UTARA NOMOR ~DTAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUG AS DAN FUNGSI, SER.TA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI EUTON UTARA NOMOR ~DTAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUG AS DAN FUNGSI, SER.TA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.
bahwa untuk melaksariakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Euton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Euton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Euton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA D[NAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN EUTON UTARA
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Euton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Euton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Euton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Euton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Euton Utara.
6. Kepala Dinas adalah · Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Euton Utara.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup diwadahi dalam bentuk Dinas.
Bagian Kedua
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Lingkungan Hidup.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ## BAB III
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam , 1 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan Hidup sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- a. pengumpulan bahan, · pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup;
- e. pengawasan menilai dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hid up;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup terhadap instansi dan lembaga lainnya yang terkait;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Daerah;
1. pemantauan pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hid up;
- J. penginventarisasian permasalahan yang diperoleh dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah;
- k. penyampaian saran kepada Kepala Daerah tentang kebijakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bu pati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
1. pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup;
Bagian Kedua
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. · Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUG.AS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan lingkungan hidup serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat Pasal 10

- ( 1) Sekretariat mempuriyai tugas melaksanakan penyusunan program pembinaan administrasi, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana, keuangan, kepegawaian, data dan informasi serta pengelolaan barang milik negara.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pada Dinas dan kementerian terkait;
- b. penyusunan rencana kerja Dinas;
- c. pe:ngelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan data dan informasi;
- e. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian serta hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- ( 1) Sekretariat, terdiri atas : a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan,kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan kerumahtanggaan.

## Bagian Kedua

Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan

## Pasal 14

- ( 1) Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas membantu merumuskan kebijakan di bidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan (Kebijakan Wilayah Sektor) dan penataan lingkungan (Pengaduan Pengawasan dan Penegakan Hukum).
- (2) Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

Dal.am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan m.enyelenggarakan fungsi : .

- a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hid up;
- f. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- J. penyusunan status lingkungan hidup Daerah;
1. penyusunan NSDA dan lingkungan hidup;
- k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
1. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- o. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. S; penilaian terhadap -dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- r. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan hid up (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- w. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
- x. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- z. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- y. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
27. aa. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
28. bb. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up;
30. ee. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izm lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lin.gkungan;
- dd. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang merniliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
32. ff. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dim pengelolaan lingkungan;
33. hh. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
34. gg. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
11. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
36. jj. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hid up;
- ll. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
38. kk. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- mm. pengidentifikasian, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
40. oo. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
41. nn. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
42. pp. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
43. rr. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
44. qq. penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
45. ss. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
46. tt. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
47. uu. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- vv. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
49. terkait PPLH; ww. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan
50. hid up;
- xx. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
52. yy. pelaksanaan diklat clan penyuluhan lingkungan hidup;
53. zz. peningkatan kapasi.tas instruktur dan penyuluh
54. lingkungan hidup;
55. aaa. pengernbangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
56. bbb. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ccc. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hid up;
- ddd. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hid up;
59. eee. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
60. fff. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
61. ggg. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
62. hhh. pelaksanaan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
111. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

- ( 1) Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan, terdiri atas :
- a. Seksi Kebijakan Wilayah Sektor;
- b. · Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
- c. Seksi Penataan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan.

## Pasal 17

- (1) Seksi Kebijakan Wilayah Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. menyusun dokumen RPPLH;
- c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. memantau dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. menentukan daya dukung dan daya tampung · lingkungan hidup;
- f. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hid up;
8. Nasional, RLPLH h. melaksanakan sinkronisasi Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidu p);
- i. menyusun NSDA dan LH;
- k. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- J. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
1. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- n. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- m. menyusun kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
- o. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS; .
- q. memantau dan eva.luasi KLHS;
- p. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
19. instrumen kerusakan lingkungan, r. mengkoordinasikan penyusunan pencegahan pencemaran dan/atau lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin Audit LH, Analisis :resiko LH);
- t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- s. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- u. melaksanakan proses izin lingkungan.
- a. menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- (2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- b. menyusun dokumen RPPLH;
- d. memantau dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;·
- e. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hid up;
- g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. mengsinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; ·
- i. menyusun NSDA dan LH;
- k. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- j. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
1. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;·
- p. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. memantau dan evaluasi KLHS;
41. instrumen kerusakan lingkungan, r. mengkoordinasikari penyusunan pencegahan pencemaran dan/ a tau lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. melakukan penil'aian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang
44. transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
45. v .. melaksanakan proses izin lingkungan.
- (3) Seksi Penataan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlind ungan dan pengelolaan lingkungan hidu p;
- b. mengidentifikasi,: verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingku:ngan hidup;
- d. melaksanakan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat; ·
- e. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. menyusun data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
54. pelatihan, terhadap lokal atau h. menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan dan pendampingan masyarakat · hukum adat, kearifan pengetahuan tradisional terkait PPLH;
1. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

,,

.Y

- J. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
3. mengembangkan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; 1.
4. melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hid up; n.
5. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; m.
6. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup; o.
7. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; q.
8. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat ped uli lingkungan hid up; p.
9. menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; r.
10. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup; t.
11. mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup; s.
12. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan; u.
13. melaksanakan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional. w.
14. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten; v.

## Bagian Ketiga Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pasal 18

- ( 1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan penyediaan penetapan, pengembangan teknologi dan investasi terhadap bidang pengelolaan sampah dan limbah berbau, berbahaya, beracun serta peningkatan kapasitas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), di pirnpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- j. pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan,
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
11. pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah;
12. L pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat tempat pembungan sarnpah, tempat pembuangan sampah terpadu, dan tempat pernbuangan akhir sampah;
- o. penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemprosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;
- p. pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemprosesan akhir sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizman pengolahan sampah, pengangku tan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oeh pjhak lain (badan usaha]:
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpangan sementara limbah berbau berbahaya beracun (pengajuan, perpanjang, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. pelaksanaan perizinan penyimpangan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpangan sementara limbah berbau berbahaya beracun (pengajuan, perpanjang, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
27. aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah berbau berbahaya beracun;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah berbau berbahaya beracun (pengajuan, perpanjang, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
29. bb. pelaksanaan penzman pengangkutan limbah berbau berbahaya beracun rrienggunaka alat angkut roda 3 (tiga) d:llakukan dalam satu daerah;
- cc. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
32. ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
33. ff. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradsional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

hh.

- gg. pengidentifikasian verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan li:ngkungan hidu p;
- u. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ii. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
11. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tardisional terkait PPLH; mm. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; nn. pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tardisional terkait PPLH;
- kk. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- oo. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tardisional terkait PPLH;
- qq. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- pp. penyiapan sarpras peningkatan kapsitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- rr. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- tt. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH; ·
- ss. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- uu. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli L;E-I;
- ww. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- vv, pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- xx. pengembanganjenis
- penghargaan LH;
- yy. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

zz. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

aaa. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; bbb. pelaksanaan fungsi 'lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## · Pasal 20

- ( 1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran;
- c. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

## Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas: .
- a. menyusun informasi pengelolaan sampah;
- b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas . jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- d. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- e. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang marnpu diurai oleh proses alam;
- g. · menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- f. membina pendaurulangan sampah;
- h. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; ·
- J. mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
1. merumuskan kebijakan penanganan sampah;
- k. menyiapkan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- m. menetapkan lokasi tempat · TPS, TPST dan TPA sampah;
1. . melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuatan open dumping;
- p. memberikan kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- o. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaam sampah;
- q. melaksanakan kerjasama dengan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan . pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. memberikan perizman pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
22. u .. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dilaksanakan oleh badan usaha lainnya;
- v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah sert:a pesisir dan lau t;
- c. menentukan baku mutu lingkungan;
- d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil · evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; , ,.
- i. menentukan baku mutu sumber pencemar;
- j. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. menyediakan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
1. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan \_ lingkungan;
- o. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- w. melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- (3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam; b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber .dayaalam;
- d. melaksanakan peneadangan sumber daya alam;
- e. · melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi G RK
- g. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. menerapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. memantau dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- J. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
1. melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- k. mengembangkan sistern informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;

## Bagian Ketujuh

## Kelompok .Jabatan Fungsional Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~2 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara
2. dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) .Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV TATA KERJA Pasal 24

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpman unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- masing-masing. (2) Dalam melaksanakan -tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang ~;mcnerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainriya sesuai dengan tugas pokok
- organisasi dilingkungan melaksanakan pengawasan (3) Setiap pemimpin satuan Pe:inerintah Kabupaten wajib melekat.

## Pasal 25

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 26

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 27

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya .

## . Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untukmenyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

<!-- formula-not-decoded -->

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas · instansi terse but untuk mewakili Kepala Dinas.

Atas d.asar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat · mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 33

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang Iingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan administrator
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas,
- (8) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon Va atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Togas Pokok clan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

·

I

Diundangkan di Buranga pada tanggal P-7 -If}. -2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

LAQDE BAHARUDDIN

BERITA DM~RAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

'Pasal 35

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.


Ditetapkan di Buranga pada tanggal ?..7 I{}.. -2016

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

r:r··

-.-

-·

LAMPIRAN

- PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR

:

40 TAHUN 20 r6

TANGGAL

:

P.7\_ - /{). ~ Oet6

-

TENTANG

: KEDUDUKAN, SUS\_UNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGrKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA



BUPATI BUTON UTARA,

H.ABU HASAN