PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT (berlaku 5 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, serta untuk menggali sumber-sumber potensi penerimaan daerah diperlukan kemitraan usaha dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kota Palopo ke dalam PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
- 1. tentang Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentu-kan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta-han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Menetapkan
:
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palopo.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal ke dalam modal Bank hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitung-kan sebagai modal/saham daerah pada Bank.
8. Saham Seri A adalah saham yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Kota yang mempunyai hak suara khusus, menerima deviden dan sisa likuiditas lebih dahulu.
9. Deviden adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham dengan jumlah ## BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyertaan Modal bertujuan :
- (1) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank sebagai salah satu mitra kerja Pemerintah Kota, sehingga Bank dapat :
- a. Menjaga stabilitas permodalan agar tetap sehat dengan CAR di atas 15 %;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perbankan kepada masyarakat; dan
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan asset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo yang berasal dari Deviden Bank.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal dilaksanakan ## BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penyertaan Modal pada Bank dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
2. -Tahun 2003 : Rp. 21.524.542,-
3. -Tahun 2004 : Rp. 258.475.458,-
4. -Tahun 2005 : Rp. 720.000.000,-
5. -Tahun 2006 : Rp.1.177.098.600,-
6. -Tahun 2007 : Rp. 500.000.000,-
7. -Tahun 2008 : Rp. 500.000.000,-
8. -Tahun 2009 : Rp. 822.901.400,-
9. -Tahun 2010 : Rp.1.000.000.000,-
10. -Tahun 2011 : Rp.1.500.000.000,-
11. -Tahun 2012 : Rp.1.500.000.000,-
- (2) Penyertaan Modal untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) atau dapat ditambah sesuai kemampuan keuangan daerah.(sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan lain)
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penambahan nilai penyertaan modal pemerintah Kota Pada Bank yang telah disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyertaan modal pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jenis saham seri A.

## Pasal 4

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari APBD dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Pemerintah Kota.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan Daerah

## Pasal 5

Nilai Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan dasar penyusunan Neraca Bank tahun berjalan.

## BAB IV

## PELAKSANAAN Pasal 6

Tata cara mengenai penyertaan modal pada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB V

## KEUNTUNGAN

## Pasal 7

- (1) Bagian keuntungan usaha yang menjadi hak Pemerintah Kota berupa bagian keuntungan untuk Pemerintah Kota.
- (2) Seluruh keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah sebagai komponen pendapatan Pemerintah Kota.
- (3) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai pos pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Tata cara penyetoran keuntungan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pembinaan atas pelaksanaan penyertaan modal pada Bank.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana di- maksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh SKPD yang membidangi pembinaan BUMD.

## Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal pada Bank.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di-maksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Diundangkan di Palopo pada tanggal 5 Agustus 2013


LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2013 NOMOR 07

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota dan/atau keputusan walikota.

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe-ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo pada tanggal 5 Agustus 2013

WALIKOTA,

ttd M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2013

## BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KE DALAM BANK SULAWESI SELATAN

| NO | NAMA PERUSAHAAN DAERAH | TAHUN 2012 (Rp) | TAHUN 2013 (Rp) | TAHUN 2014 (Rp) | TAHUN 2015 (Rp) | TAHUN 2016 (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Bank Sulawesi Selatan Cabang Palopo | 1.500.000.000 | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |

WALIKOTA ,


M. JUDAS AMIR