PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 60 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DANA BERGULIR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI (berlaku 7 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA KENDARI
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
y
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DANA BERGULIR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI
I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
; " %
! ) 1
WALIKOTA KENDARI,
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan operasional layanan dana berguiir kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dana Berguiir pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 214 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Reublik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomo 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O2/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Yang
- 14 .Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 11)
2. 16.Peraturan Walikota Kendari Nomor Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 11).
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DANA BERGULIR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- 2 Pemerintah Daerah pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 1 Daérah adalah Kota Kendari;
- 3\_ Walikota adalah Walikota Kendari;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Kota Kendari;
- 6 Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;
- 7 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dana bergulir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
9. Devisi adalah unit atau bagian dalam suatu organisasi untuk menjalankan kegiatan lebih spesifik dalam mencapai tujuan organisasi;
- Direktur UPT Dana Bergulir adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
10. Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Pemeriksaan Intern lingkup UPT dana bergulir yang merupakan unit kerja dan berkedudukan langsung di bawah Direktur;
- 11.Dana bergulir adalah dana Pemerintah Kota Kendari yang ditempatkan pada BPKAD dengan persyaratan yang ditentukan, dan dipinjamkan langsung kepada kelompok masyarakat.
PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis pengelola dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan simpan pinjam kepada masyarakat.
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Tujuan
BAB III - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis Badan dibentuk dengan tujuan
- b Memberikan layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan praktik bisnis yang sehat; dengan
- à Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Mewujudkan usaha mikro dan pedagang eceran kecil yang mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB III - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup pelaksanaan tugas UPT m eliputi pelaksanaan pengelolaan pembidyaan bersumber sebagian atau seluruhnya dari yang dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB IV - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) UPT dana bergulir merupakan unit kerja BPKAD non struktural bersifat permanen di Pemerintah Kota Kendari; yang
- (2) UPT dana bergulir dipimpin oleh seorang Direktur dan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Badan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB IV - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- Susunan Organisasi UPT Dana Bergulir , terdiri atas
- b. Divisi Keuangan;
- a. Direktur;
- c. Divisi Pembinaan dan Pengembangan Usaha; dan d. Satuan Pemeriksa Intern;
- (3) Devisi dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Direktur UPT Dana Bergulir; langsung
- (2) Direktur UPT Dana Bergulir adalah jabatan non eselon/struktural, dapat berasal dari PNS dan atau Non PNS yang profesional dibidangnya;
- (4) Satuan Pemeriksa Intern dipimpin oleh seorang Ketua unit kerja dan berkedudukan yang merupakan langsung di bawah Direktur UPT Dana Bergulir;
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Dana Bergulir tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## TUGAS DAN FUNGSI

## Paragraf 1 Kepala UPT Dana Bergulir

## Pasal 7

- teknis pelayanan dana bergulir berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Badan;
- Penyelenggaraan atas seluruh kegiatan dan pengelolaan dana bergulir;
- (2) Direktur UPT Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
- b Pelaksanaan dan atau merencanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana;
- d. Penyiapan rencana strategis bisnis;
- Penyusunan anggaran operasional dana bergulir;
- e Penyeleksi dan menganalisa permohonan dana bergulir serta mengambil keputusan realisasi penyaluran dana bergulir;
- g Pelaksanaan layanan program pendamping kelompok usaha, pelatihan teknis dan manajerial;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap staf dan nasabah;
- h Pelaporan hasil secara berkala mengenai perkembangan nasabah dan pengelolaan keuangan;
- i. oleh pimpinan baik di dalam maupun di organisasi sesuai tugas dan fungsinya. luar

## Paragraf 2 Divisi Keuangan

## Pasal 8

- (1) Devisi Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Dana Bergulir yang meliputi pengelolaan keuangan;
- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran belanja usaha dana bergulir;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), Divisi Keuangan menyelenggarakan fungsi ayat
4. b Penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset dan investasi; tetap
- d. Pemegang kas dan administrasi keuangan serta surat berharga secara tertib dan teratur;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi pendapatan; utang piutang dan gaji pegawai; biaya,
7. e Penerima setoran angsuran dan menampungnya dalam rekening pengembalian pinjaman;
8. g Pelaksanaan urusan aset; perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan.
11. 1 Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTB;

## Paregraf 3 Divisi Pembinaan dan Pengembangan Usaba

## Pasal 9

- (1) Urusan Pembinaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB yang meliputi pendampingan; menyeleksi dan bimbingan teknis kelompok usaha mikro dan pedagang eceran penerima dana bergulir
- a. 'Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 'urusan pembinaan dan pengembangan usaha;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Pembinaan dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi
- b. 'Pelaksanaan administrasi pemohon, seleksi dan wawancara calon 'penerima kredit;
- d. 'Pemeriksa kelengkapan surat perintah pencairan dana pinjaman;
6. C Pemberiai pembinaan dan konsultasi tentang manajemen pengelolaan usaha bagi penerima dana begulir;
7. e 'Penyelenggaraan urusan tata usaha, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
8. g (Pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan penyusunan program 'usaha
- f. 'Penyelenggaraan urusan tata usaha, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
10. h {Penyelenggaraan rapat, merancang peraturan dan menyampaikan informasi;
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Dana Bergulir;
- i. {Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan ikegiatan\_

## Paragraf 4

## Satuan Pemeriksa Intern

## Pasal 10

- (1) Satuan Pemeriksa Intern mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan- pengelolaan operasional dana bergulir lingkup UPT Dana Bergulir;
- a. Penyusunan rencana kegiatan perumusan program pemeriksaan intern;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksa Intern menyelenggarakan fungsi
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data atau bahan kegiatan untuk pemeriksaan
- d. Pelaksanaan pemeriksaan dana bergulir dengan meneliti catatan, berkas, pembukuan; mendapatkan keterangan yang diperlukan dan barang serta bukti-bukti lainnya;
- c. Penyelenggaraan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan dana bergulir;
7. e Pemberian koreksi; saran, dan peringatan kepada pengurus;
8. pemanfaatan, pengembalian, pangaliran dan perkembangan kemajuan dana bergulir;
- f. Pelaksanaan monitoring terhadap penyaluran,
10. g: Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Dana Bergulir;

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 11

Satuan Pemeriksa Intern menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara |vertikal dan horizontal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing

## Pasal 12

- (1) Direktur UPT Dana Bergulir melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Badan;
- (3) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, Direktur UPT Dana Bergulir dapat menunjuk Ketua Divisi dan/atau Pejabat Senior sebagai Pelaksana Sementara.
- (2) Direktur UPT Dana Bergulir berkewajiban mengarahkan, membina, mengawasi; mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pekerjaan yang berada dalam lingkup kerjanya;

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 13

- (1) Direktur UPT Dana Bergulir /Ketua Divisi /Ketua Satuan Pemeriksa Intern diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (3) Pejabat dan karyawan dana bergulir yang berasal dari non PNS dapat dipekerjakan secara atau berdasarkan kontrak; tetap
- (2) Ketua Divisi Keuangan dan Bendahara wajib berasal dari pegawai pada SKPD induknya;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan karyawan yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Penempatan dan pemindahan karyawan lingkup UPT Dana Bergulir dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. Agar

Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 37 12 2015

## WALIKOTA KENDARI



Diundangkan di Kendari Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI


ALAMSYAH LOTUNANI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 60