PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 20 Tahun 2007 tentang PENDIRIAN PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku 5 Oktober 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI
PERATURAN DAERAHI KABUPATEN MELA WI NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI
DENGAN RAHHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih diperlukan prasarana dan sarana produksi yang menadai, maka dipandang didirikan Perusahaan [Jacrah Air Minum; perlu
- b bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas diletapkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi. perlu
- 1 . Undang Undang Momor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Kcuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4286 );
- 4 Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupalcn Mclawi dan Kabupaten Sckadau di Provinsi Kalimantan Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4344 ); Undang
5. Undang Undang Nomor 7 Talun 2004 tentang Sumber Air Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477 ); Daya
- 6 Undang Undang Nomor 10 Talun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nanor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
- 8 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemcrintahan Daerah menjadi Undang undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
- 9 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 ); Negara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pckerjaan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353 );
- 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perencanaan Air ( Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 4490 );
13. Peraturan Pemerintah Nonor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcrimbangan ( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
14. Peraluran Pemcrinlah Nomor 58 'Tahun 2005 Icnlang Pcngclolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 4578 );
- 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4593 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pcmcrintahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 4737 )
Dengan
DEWAV PERWAKILAY RAKYAT DAERAH KIBUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI
BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- Bupati adalah Bupati Melawi ;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjulnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah Kabupalcn Mclawi
- Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi;
6. Direksi adalah Dircksi Perusahaan Dacrah Air Minum Kabupalcn Melawi ;
- Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi
- 8 Air adalah Air Minum; Air Bersih; Air Kolam Panas dan Air Permandian Umum
- 9 Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan schari hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak .
PENIIRIAN
BAB II - PENIIRIAN
Pasal 2
- (1) Dcngan Pcraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Dacrah Air Minum Kabupaten Melawi
- (2) Asel Perusahaan Dacrah Air Minum Kabupatcn Sinlang yang bcrada di Kabupalen Melawi dialihkan menjadi aset Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) ini. pasal
BAB II - PENIIRIAN
Pasal 3
Dcngan diberlakukan kctentuan Peraluran Dacrah ini, maka terhadap Pcrusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III
Mnctapkan
BABII
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Bagian Kesatu
Nama dan tempat kedudukan
BAB II - PENIIRIAN
Pasal 4
- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mclawi.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Pinoh Kabupaten Melawi. Nanga
Bagian Kedua
Tujuan Perusahaan
BAB II - PENIIRIAN
Pasal 5
Tujuan Perusahaan ialah turut scrta mclaksanakan
- pembangunan Kabupaten Melawi;
- b memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Melawi.
Bagian Ketiga
Lapangan Usaha Perusahaan
Pasa] 6
Perusahaan mengusahakan penyediaan Air Minum yang schat dan memenuhi syarat syarat bagi masyarakat di Kabupaten Melawi.
MODAL
BAB IV - MODAL
Pasal 7
- Neraca permulaan pcrusahaan terdiri dari atas semua aktiva dan pasiva dari Pemerintah
- Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Modal perusahaan tersebut ayat (1) dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dengan Persetujuan DPRD; penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman. pada
- Semua alat likuide disimpan dalam Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat dan atau Bank Bank Pemerintah lainnya.
BAB V
BAB IV - MODAL
Pasal 8
- Jumlah Direksi ditetapkan
BAB IV - MODAL
Pasal 9
- (1).Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena
- a permintaan sendiri
- € tidak jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya ; cakap
- b. bcrakhirnya masa jabalan sebagaimana dimksud Pasal 8 huruf f ;
- nelakukan tindakan merugikan Perusahaan ;
- melakukan tindakan kriminal
- d dan € Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri yang harus dilakukan dalan waktu 1 bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu kepada Bupati oleh Dewan Pengawas.
- (3). Dewan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri Direksi yang akan diberhentikan dimaksud ayat (2) diatas dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak
- (4).Selama persoalan mengenai pemberhentian Direksi tersebut ayat (3) belum ada keputusan; maka Bupati termasuk ayat (1) dapat memberhentikan untuk sementara Direksi yang dua ) bulan setelah pemberhentian itu menjadi batal dan Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. pada pada
- (5). Apabila ternyala Dewan Pengawas dapat menerima pembelaan dari Direksi yang bersangkutan; kehendak pemberhentian tersebut harus dibatalkan:.
Pal 10
- perkumpulan pcrusahaan yang pada
BAB IV - MODAL
Pasal 11
- eeksi mewakili Perusahaan diluar dan di dalam Pengadilan
- huruf a kepada seorang atau sama alau kepada Badan lain pada
- bilamana Direksi berhalangan; maka tugasnya dilakukan oleh Kepala Bagian yang terlua dalam jabatannya atau penunjukan oleh Direksi.
BAB IV - MODAL
Pasal 12
Iata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Dircksi dengan pcrsctujuan Dcwan Pengawas di sesuaikan dengan kewajiban umum Pemerintah Daerah.
BAB IV - MODAL
Pasal 13
Direksi memerlukan persetujuan Bupati dalam hal
- menimjam uang alas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang
- b mengikat Perusahaan sebagai peminjam ;
- milik Perusahaan .
DEWAN PENGAWAS
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 14
- Dewan Pergawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati
- 2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 enam lima ) tahun. puluh
Fal 10
terjadi perkara pidana maupun perdata yang terkait dengan perusahaan
- direksi mewakili Perusahaan diluar dan di dalam Pengadilan
- direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut huruf kepada seorang atau beberapa orang pegawai pcrusahaan; baik sendiri maupun bcrsama sama alau kepada orang Badan lain pada
- bilamana Dircksi berhalangan; maka tugasnya dilakukan oleh Kepala Bagian yang tcrtua dalam jabatannya atau penunjukan oleh Direksi .
ditetapkan oleh Dircksi dengan kewajiban umum Pemerintah Duerah.
Direksi memerlukan persetujuan Bupati dalam hal
- menimjam uang atas nama Pcrusahaan dan mengadakan perjanjian hutang ;
- b mengikat Perusahaan sebagai peminjam
- Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan / atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati
- Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 enam puluh lima ) tahun.
- perusahaan
- cukup
- Bupati Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar . garis
- Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati . pada
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 16
- ketentuan
- paling banyak 3 tiga ) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 ; dan
- paling banyak 5 lima ) orang untuk jumlah pelanggan dialas 30.000.
-
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 17
- Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 tiga ) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu ) kali masa jabatan
- ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalan meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat. puda
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 18
Dewan Pengawas mempunyai tugas
- 4 melaksanakan pengawasan; pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM ;
- b memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi; Program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ; dan
- business plan corporate' plan)
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 19
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, nempunyai wewenang
- menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
- menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati
- meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
- d mengusulkan pengangkatan; pemberhentian sementara; rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 20
- Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini beranggotakan paling banyak 3 tiga ) orang dan dibebankan Anggaran PDAM. pasal pada
- Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 21
Dewan Pcngawas diberikan penghasilan bcrupa uang jasa
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 22
- Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % empal lima per seratus ) dari gaji Direksi. puluh
- Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% empat puluh per seratus ) dari gaji Direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% tiga puluh lima per seratus ) dari gaji Direksi.
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 23
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan; Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara profosional dengan berpedoman ketentuan Pasal 22 pada
dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 25
- Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 26
- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena
2. 4 masa jabatannya berakhir dan
3. b meninggal dunia.
- (2) Anggota Dcwan Pengawas diberhentikan karena
5. permintaan sendiri
- b. rcorganisasi
7. kedudukan sebagai pejahat daerah telah berakhir ;
- d. mcncapai balas usia 65 enam puluh lima ) lahun
9. tidak dapat melaksanakan tugas
10. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; dan
11. 2 melakukan tindakan atau yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Ncgara. sikap
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) diletapkan oleh Bupati. pada
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 27
- Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada
- dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1 ) pemberhentian sementara batal demi hukum. pada
- Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapal. pada
- Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana tclah mcmpcroleh kekualan hukum yang yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BJAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PECAWAI
BAB VI - DEWAN PENGAWAS
Pasal 29
- yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat sural berharga dan barang barang perscdiaan; yang kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung alau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Pcrusahaan tcrsebut diwajibkan mengganti kerugian tersebut,
- (2) Ketentuan ketentuan tentang tuntutan rugi berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan ganti
- Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas pembayaran atau penyerahan uang, sural sural bcrharga milik Perusahaan dan barang barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semala mala digunakan untuk keperluan ilu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati.
- Pegawai tidak diperlukan mengirimkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila tuntutan terhadap pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Daerah
Semua sural
- ditunjuk Bupati kecuali jika untuk dipindahkan ke Badan dimaksud ayat (3) dalam hal ini dianggap untuk kepentingan suatu Pemeriksaan. perlu
- Untuk keperluan pemeriksaan Jang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan umumnya; surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara: pada
- Dengan Peraturan Dacrah dapat ditclapkan penyimpangan dari kctcntuan mengenai lala cara rugi yang Perusahaan dimaksud ayat (3) yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan. ganti
BAB VIII - TAHUN BUKU
Pasal 30
Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.
ANGGARAN PERUSAHAAN
BAB IX - ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 31
- Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Bupati melalui Dewan Pegawas.
- (2) Buputi mengesahkan Anggaran Perusahaan.
- Apabila dalam 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada Keputusan mengenai pengesahan alau penolakan sebagaimana dimaksud ayal (2) maka Anggaran Perusahaan dimaksud dianggap dilaksanakan untuk Tahun Takwln yang bersangkutan.
- Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak yang dimuat dalan Anggaran maka Perusahaan tersebut berpedoman Anggaran Tahun lalu. pada
- (5) Anggaran Tambahan atau Pcrubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (6) Bupati mengesahkan Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan.
BAB IX - ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 32
dan jika dipandang perlu untuk waktu yang tidak ditcntukan.
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
BAB XI
Pasal 33
- Untuk setiap Tahun Buku oleh Direksi disampaikan perhitungan laba rugi kepadà Bupati sclambal lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku.
- (2) secara terperinci.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mengajukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh Bupati melalui Dewan Pengawas tidak ada keberatan tertulis; maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
BAB XII - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 34
- Cadangan díam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- Penggunaan Laba Bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai
bcrikut
- 4, untuk Anggaran Belanja Pembangunan Daerah 30% (tiga perseratus) puluh
- b untuk Anggaran Belanja Rutin 25% dua lima perseratus) puluh
- untuk Cadangan Umum 20% (dua puluh perseratus)
- d. untuk Sosial dan Pendidikan 10% sepuluh perseratus)
- untuk jasa Produksi Direksi dan Karyawan ) 10% ( sepuluh perseratus )
- f. untuk Dana Pensiun dan Sokongan 5% lima perseratus )
- Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas
BAB MIII
Pasal 35
- Penyusunan skala gaji pcgawai PDAM dapat mcngacu prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebuluhan dan kemampuan PDAM. pada
- Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. pada
BAB XIV - PENGAWASAN
Pasal 36
- Dengan tidak mengurangi hak Instansi alasan / Badan lain menurut pcraturan perundan undangan yang berlaku, Bupati melalui Dewan Pengawas berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga PDAM Kabupaten Melawi.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupalen Melawi serta pcrlanggungjawaban dan hasil pengawasan dilaporkan kcpada Bupati.
- (3) Bupati dapat meminta Akuntan Publik (BPKP); Badan Hukum maupun Lembaga lembaga pengurus lainnya untuk melakukan pcmeriksaan atas kinerja PDAM Kabupatcn Mclawi.
BAB XV - PEMBUBARAN
Pasal 37
- (1) Pcmbubaran Perusahaan Daerah Air Minum dan penunjukan Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Semua karyawan Perusahaan Daerah Air Minum setelah diadakan likuidasi menjadi kckayaan milik Pcmcrintah Dacrah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Mclawi yang memberikan pembebasan langgungjawab alas kerugian yang diderita oleh pihak disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya. ketiga
BAB XVI
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 3 Oktober 2007 pada

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh langgal 5 Oktober 2007 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELA WI, MARTIN LUTHER. D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 20 ## ATAS ## PERATURAY DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 20 TAHUN 2007 ## TENTANG ## PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik diperlukan Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat diserahi tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pengurusan dan penguasaan air bersih berdasarkan keadilan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
jelas cukup
PENJELASAN
Pasal 3
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum dipisahkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan tetapi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Modal Perusahaan dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat ( 1 )
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
jabatannya; anggota Direksi yang bersangkutan harus boleh merangkap jabatan lain; kecuali dengan izin Bupati. dimaksud mewakili Perusahaan diluar dan didalam pengadilan;, Dircksi karena jabatannya dan tupasnya mengadakan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan pihak luar
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN Il :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR

20 TAHUN 2007

TANGGAL

3 OKTOBER

2007

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR

MINUM

KABUPATEN MELA WI

## ALTERNATIF TIPE B ( 30.000 -100.000 )



Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 5 Oktober 2007


MARTIN LUTHER. D

LAMPIRAY

OMOR

20 TAHUN 2007

TANGGAL

3 Oktober

2007

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI

## SIRUKIUR QRGANISASIPDAM ALTERNATIF TIPE C ( Lebih 100,000 )



Diundangkan di Nanga Pinoh tanggal 5 Oktober 2007 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


MARTIN LUTHER D