PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor SD Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 PEMERINTAH IKOTA SINGKAWANG 2016 DAFTAR ISI | | | Halaman | |---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------| | DAFTAR ISI ...••...•...•... | DAFTAR ISI ...••...•...•... | i | | BABI | PENDAHULLAN ...·.ss.·»»rs.=..ass. ·»»sos·.+.++«····»··.ass..· | 1 | | | 1.1 Latar Belakang . | | | | 1.2 Dasar Hukurn Penyusunan . | | | | 1.3 Hubungan Antar Dokumen . | 5 | | | 1.4 Sistematika Dokumen RKPD . | 7 | | | 1.5 Maksud dan Tujuan . | 8 | | BAB II | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RIKPD TAHUN LALU DAN CAP?AIAN KINER.JA PENYELENGGARAAN PEME'R"INTAHAN | 9 | | | 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . | 9 | | | 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD... . . . . . . . . . . . . ... . . .. ... ... | 63 | | | 2.3 Permasalahan Pembangunan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · | 65 | | BAB III | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANKEUANGANDAERAH ...a...a...a... | 66 | | | 3.1 Arab Kebijakan Ekonomi Daerah . | 66 | | | 3.2 Arab Kebijakan Keuangan Daerah . | 71 | | BABIV | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | 79 | | | 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan... | 79 | | | 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah . | 83 | | BABV | RENCANA PROGRAMDAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAB ·-·--··· | | | BABVI | _... PENlTTUP ...•... M...•••••••••••• | 156 274 | Lampiran Nomor Tanggal Tentang : Peraturan Walikota Singkawang Tahun 2016 2016 : Perubahan atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Reneana Kerja Pemerintah Daerab Kota Singkawaog Tahun Anggaran 2017 (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

Nomor

Tanggal

Tentang

: Peraturan Walikota Singkawang

Tahun 2016

2016

: Perubahan atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Reneana Kerja Pemerintah Daerab Kota Singkawaog Tahun Anggaran 2017

## BAB I PENDA HULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Permasalahan besar yang dihadapi dalam pembangunan adalah jumlah anggaran yang tersedia terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk memperoleh hasil maksimal maka pembangunan harus direncanakan dengan matang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan hidup.

Umumnya, daerah-daerah otonom memiliki karakteristik wilayah serta potensi somber daya alam yang berbeda-beda. Faktor tersebut dapat saja menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan cara pandang terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk menghindari hal tersebut pemerintah pusat mengupayakan adanya persamaan persepsi antara semua daerah otonom sehingga perencanaan pembangunan daerah selaras dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka keselarasan pembangunan nasional maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RP.TM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Agar penyusunan dokumen perencanaan pada masing-masing daerah otonom mempunyai pandangan yang sama maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan tahapan tersebut semua daerah otonom memiliki tah.apan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang sama

Berdasarkan amanat dari peraturan-peraturan tersebut di atas, Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 dan RPilvlD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 10 Tahun 2013. Sedangkan rencana tahunan disusun sesuai tahapan dan tata caranya setiap tahun yang menghasilkan dokumen RKPD.

Proses penyusunan RKP D pada dasarnya adalah memadukan materi pokok kebijakan Pemerintah. Kota Singkawang dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana Hal ini dapat diartikan bahwa dalam penyusunan kebijakan pembangunannya, pemerintah Kota Singkawang wajib melakukan proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritasnya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Dengan kondisi tersebut jeJas bahwa dokumen RKPD Kota Singkawang merupakan bagian dari RKPD Provinsi Kalimantan Barat maupun RKP Nasional.

Untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan daerah tahun 2017 maka Pemerintah Kota Singkawang menyusun dokumen RKPD tahun 2017. Proses penyusunannya telah dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan penyusunan draft rancangan awal, konsultasi publ ik, koordinasi dengan DPRD Kota Singkawang, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kota. Adapun pendekatan yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni melalui

pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up. Dengan demikian dapat diyakini bahwa dokumen RKPD yang telah disusun merupakan interpretasi kebutuhan utama masyarakat Kota Singkawang untuk tahun 2017.

## 1.2. Dasar Hokum Pcnyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Singkawang Tahun 2017 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang;
2. Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian clan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M. P AN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kincrja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
23. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
24. Instruksi Menteri Dalam Ncgeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemenintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

5

Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

26. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor lO Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2013-2017;
28. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032.

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka hams ada keselarasan antar dokumen perencanaan pernbangunan. Antar RPJMD Kota Singkawang dengan RPJMD Provmsi Kalimantan Barat, RPJM Nasional dan Dokumen Perencanaan lainnya memiliki saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Penyusunan RPJMD Kota Singkawang wajib berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan Kota Singkawang.

Penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 telah dilakukan dengan berpedoman pada RPIPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan tahapan kebijakan RPJPD dengan kebijakan RPJMD. Berdasarkan RPJPD Kota Singkawang, maka RPJMD saat ini merupakan tahapan perwujudan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Untuk mewujudkaan Visi dan Misi RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 maka pelaksanaannya tiap tahun direncanakan melalui dokumen RKPD. Dari rencana tahunan yang disusun maka RKPD tahun 2017 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 yang berpedoman pada RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 mempertimbangkaan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. Untuk lebih memahami keterkaitan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional.


Sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat, perencanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2017 rnasih difokuskan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur dalarn rangka pengembangan investasi dan akses ekonomi rnasyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa kelancaran akses transportasi masih menjadi prioritas utama yang diharapkan akan mampu rnendukung rnobilitas masyarakat, pergerakan barang serta menjadi pendorong investor untuk berinvestasi di Kota Singkawang.

Untuk mendorong terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 maka penyusunan dokumen RencanaKerja (Renja) Tahun 2017 oleh masing-masing SKPD harus mengacu pada RKPD Tahun 2017. Dalam hal ini SKPD menyusun program kegiatan, anggaran serta target kinerja harus sesuai yang telah tertuang dalarn RKPD dalam kerangka pencapaian indikator kinerja RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017.

Untuk menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntuk:annya, penyusunan RKPD Kota Singkawang Tahun 2017 telah memperhatikan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2013-2032. Hal ini penting artinya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup maupun koordinasi lintas sektoral dalam pemanfatan ruang.

## 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Secara substansial, RKPD tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

## BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

## BAB m RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3 .1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

## BAB IV TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Terna Pembangunan Daerah
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP

## 1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk:

- 1) Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- 2) Menjabarkan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD 2013-2017) yang memuat rencana program dan kegiatan operasional;
- 3) Menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umurn APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017;
- 4) Menjadi pedoman bagi SKPD Kota Singkawang untuk menyusun Renja 2017;
- 5) Mempersiapkan dokumen acuan dalarn rangka evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Pemerintah Kota Singkawang tahun 2017.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Singkawang tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi perencanaan pembangunan antar stakeholder sehingga dokumen perencanaan tahun 2017 memuat kebijakan publik untuk dapat dijadikan acuan seluruh komponen masyarakat Kota Singkawang dalam melaksanakan perannya,
- 2) Menyediakan dokumen kebijakan pemerintah daerah dan menginformasikan arah pelaksanaan pembangunan tahun 2017;
- 3) Mewujudkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan untuk mewujudkan efesiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

## BAB II

## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINER.JA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

Pada Bab II berikut ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Singkawang Tahun 2016 dengan memperhatikan dokumen RP JMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017 dan dokumen RKPD Kota Singkawang Tahun 2016 sebagai bahan acuan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah yang menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan

## 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kota Singkawang merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Terletak diantara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/kota seKalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan yang terkecil luas wilayahnya setelah Kota Pontianak. Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nornor 12 Tahun 200 l dengan lbukota Singkawang rnerupakan pecahan dari Kabupaten Bengkayang. Secara umum Kota Singkawang merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terns berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya sehingga berbagai perkernbangan terjadi pad.a hampir semua sektor.

## 2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

## 1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Singkawang terletak pada 0"" 44'55,85"-01001'21,51" Lintang Utara dan 108" 5147, 6" -1090 10' 19" Bujur Timur di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Luas wilayah Kota Singk:awang 504 Km (50.400 Ha) atau sekitar 0,43 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Batas-batas wilayah selengkapnya untuk Kota Singkawang adalah:

- Utara

Kabupaten Sambas

- o Timur

Kabupaten Bengkayang

- Selatan

Kabupaten Bengkayang

- o Barat

Laut Natuna

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Singkawang


Secara administratif, Kota Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Kecamatan Singkawang Selatan merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 22.448 Ha atau 44,54 persen dari wilayah Kota Singkawang sedangkan Kecamatan Singkawang Barat merupakan wilayah terkecil vaitu 1.806 Ha atau 3,58 persen dari wilayah Kota Singkawang.

Grafik 2.1 Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam Ha)


- igkawar g Sela:an
- 3ingkavzng Timur
- ingkavrat.g Uta1a
- 5ingkavwai.g Ten ah
- 3ingkav;ng Barat

## 2. Jenis Tanah

Dari Lima jenis tanah yang terdapat di Kota Singk:awang sebagian besar merupakan tanah Aluvial (25.338 Ha) sedangkan yang terkecil adalah tanah Lasotol (2.988 Ha). Beberapa jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

- Organosol yaitu tanah yang tersusun dari bahan organik/campuran bahan mineral dan bahan organik. Jenis tanah ini mudah mengeruttak balik dan bila kering pekat terhadap erosi serta mudah terbakar. Terdapat seluas 3.752 ha atau sekitar 7,44 persen dari total wilayah kota.
- Alluvial yaitu jens tanah yang berwama kelabu, coklat sampai hitam, mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi clan cocok digunakan untuk usaha budidaya pertanian, dan terbentuk dari endapan laut, sungai dan danau terdapat seluas 25.338 ha atau 50,27 persen dari total wilayah kota.
- Podsol yaitu tanah yang bersifat basa dengan tingkat kejenuhan yang rendah, berwarna kuning putih, pada umumnya bertekstur kasar karena terbentuk dari batuan endapan serta tennasuk miskin unsur hara.Terdapat 14.276 ha atau 28,33 persen dari total wilayah kota.
- Latasol yaitu jenis tanah yang memiliki solusi tanah yang tebal antara 130200 cm, berwarna coklat, merah sampai kekuning-kuningan. Tanah ini sangat peka terhadap erosi tetapi sangat potensial dikembangkan sebagai usaha pertanian. Terdapat seluas 2.988 ha atau 5,93 persen dari total wilayah kota.
- V PMK (Podsolid Merah Kuning) yaitu jenis tanah ini berwarna kuning merah, bereaksi masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah, sebagian telah dibudidayakan untuk perkebunan karet dan ladang dengan luas 4.046 ha atau 8,03 persen dari total luas wilayah kota.

Tabel 2.1

## Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Tahun 2014

,

c...d

| z | | r7 -+pEE77 ! Luas Area ... | r7 -+pEE77 ! Luas Area ... | 7 'ii-'·:,'' 7 Jenls Tanah _., | 7 | 7 'ii-'·:,'' 7 Jenls Tanah _., | 7 'ii-'·:,'' 7 Jenls Tanah _., | 7 'ii-'·:,'' 7 Jenls Tanah _., |
|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| No. | Kecamatan | (Ha) .. | (%) | Organosol ,_ ____ | . Alluvial | -----·- Podsol | Latasol | ' PMK |
| 1 | - 2 -- | 3 -'----·-- | a 4 a. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Singkawang Selatan | 22.448 | 44,54 | 1.052 | 11.784 | 2.880 | 2.988 '--- | 3.744 |
| 2. | Singkawang Timur | 16.626 | 32,99 | 2.200 | 3.926 | 10.500 | - | - |
| 3. | Singkawang Utara | 6.665 | 13,22 | 500 | 6.165 | - | - | . |
| 4. | Singkawang Barat | 1.504 | 2,98 ----- � | . | 904 | 600 | - | . - |
| 5. | Singkawang Tengah - | 3.157 ------ | 6,26 . | . | 2.559 | 296 | - | 302 |
| Jumlah | Jumlah | 50.400 | 100,00 •. | 3.752 .•. | 25.338 | 14.276 ··---- | 2.988 - | ""I': 4.046 ..; |
| Persentase (%) 'ks | Persentase (%) 'ks | 100,00 ' . � :' ,, | | 7,44 | 50,27 | 28,33 | 5,93 . | 8,03 ii |

Sumber: KDA Kota Singkawang 2015

..­

Grafik 2.2 Luas (Ha) Menurut Jenis Tanah Tahun 2014


da'

Sumber: KDA Kota Singkawang 2015

## 3. Topografi

Berdasarkan topografi, wilayah kota di Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dataran dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 3 I. 904 hektar tersebar di 5 kecamatan, sedang bukit dan

gunung seluas 18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah pegunungan dan perbukitan. Luas wilayah tergenang mencapai 14.147 hektar (28,07 persen dari total luas wilayah) tersebar diseluruh kecamatan. Untuk daerah tergenang, Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan yang paling luas tergenang (6.126 hektar), sedangkan Kecamatan Singkawang Barat wilayahnya paling sedikit tergenang (1.206 hektar). Luas wilayah yang tidak tergenang mencapai 36.253 hektar (71,93 persen dari total wilayah), dani 36.253 hektar yang tidak tergenang 8,32 persen jenis porous dan sisanya 91,68 persen bukan porous.

Dilihat dari tekstur tanah. maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang terdiri dari jenis tanah halus yang meliputi areal 24.238 hektar ( 48,09 persen), berikutnya jenis tanah sedang 18.496 hektar (36,70 persen), jenis tanah kasar 3.168 hektar (6,29 persen), jenis tanah gambut 3.940 hektar (7,82 persen), jenis tanah rawa 256 (0,51 persen) dan jenis tanah lainnya 302 (0,60 persen). Jika berdasarkan kelas lereng, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang berada pada kelas kurang dari 2 persen (37.236 hektar atau 73,88 persen), dan luas wilayah paling kecil berada pada kelas diatas 40 persen (812 hektar atau 1,61 persen). Berdasarkan penggunaan tanah, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen).

## 4. Penggunaan Tanah

Berdasarkan penggunaan tanah, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen). Dari 50.400 hektar luas wilayah Kota Singkawang, areal untuk pemukiman hanya 358,0 hektar (0,71 persen), sementara areal untuk industri merupakan yang areal yang paling kecil yaitu hanya sekitar 10 hektar (0,02 persen). Areal-areal yang lain adalah berupa padang/semak ( 10,73 persen), hutan belukar (6,51 persen), kebun campuran ( 5,22 persen), pertambangan (2,61 persen), dan lain-lain (0,50 persen).

Tabel 2.2 Penggunaan Tanah Kota Singkawang Tahun 2014

.

----·------------·-·· Sumber : KDA Kota Singkawang 2015

| No | Uraian | Luas Areal (Ha) | Persentase (%) |
|--------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | Permukiman | 358,00 | 0,71 |
| 2 | Industri | 10,00 | 0,02 |
| 3 | Pertamnbangan | 1.317,00 | 2,61 |
| 4 | Sawah Irigasi Non Teknis | 6.512,00 | 12,92 |
| 5 | Hutan Belukar | 3.280,00 | 6,51 |
| 6 | Kebun Carnpuran | 2.629,00 | 5,22 |
| 7 | Perkebunan | 22.980,00 | 45,60 |
| 8 | Hutan | 7.656,00 | 15,19 |
| 9 | Padang/Semak | 5.408,00 | 10,73 |
| 10 | Perairan Darat | | |
| 11 | Tanah Terbuka | | |
| 12 | Lain-lain | 250,00 | 0,50 |
| JUMLAH/TOTAL | JUMLAH/TOTAL | 50.400,00 | 100,00 |

## 5. Demografi

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah berpenduduk multi etnis, dengan keragaman corak budayanya. Kemajemukan penduduk ini berdampak pada terjadinya pembauran (asimilasi) budaya dan sosial. Asimilasi terjadi diantaranya melalui perkawinan, hubungan kerja, dan interaksi hubungan bertetangga yang kemudian melahirkan model kehidupan berkeluarga dan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Jumlah penduduk Kota Singkawang tahun 2014 adalah sebanyak 202.196 iwa, dimana 102.718 jiwa adalah laki-laki dan 99.478 jiwa perempuan, dengan kata lain perbandingan antara penduduk laki laki dan perempuan (sexratio) sebesar 103,26.

Dengan luas wilayah Kota Singkawang sebesar 504 Km, maka kepadatan penduduk Kota Singkawang sebesar 40l jiwa per kilometer persegi. Penyebaran penduduk di Kota Singkawang tidak merata antar kecamatan. Kecamatan Singkawang Barat dan Singkawang Tengah kepadatannya masing - masing sebesar 3.392 jiwa per Km 2 dan l.954 jiwa per Km, sedangkan di Kecamatan Singkawang Selatan, Singkawang Timur, dan Singkawang Utara kepadatannya

dimasing - masing kecamatan berturut-turut hanya sebesar 199, 125. dan 357 jiwa per Km 2. Dilihat dari kepadatan penduduk per kelurahan, kepadatan tertinggi juga terjadi di Kecamatan Singkawang Barat dengan kepadatan 12.757 jiwa per kelurahan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Pasiran, Roban dan Sedau dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 31.360 jiwa, 29.074 jiwa clan 28.982 jiwa Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.3 Komposisi Penduduk Tahun 2014


a Fere mptar Le i-laki

Sumber: KDA Kota Singkawang 2015

Jurnlah kepaclatan penduduk di Kota Singkawang Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Singkawang Tahun 2014

| No | Kecamatan | Kelurahan | Luas (Km) | Penduduk (Jiwa) | Kepadatan Penduduk Per Kelurahan | Kepadatan Penduduk Per Km |
|------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Singkawang Selatan | 4 | 224.48 | 44.837 | 11.209,25 | 199,74 |
| 2 | Singkawang Timur | 5 | 166.26 | 20.833 | 4.166,60 | 125,30 |
| 3 | Singkawang Utara | 7 | 66,65 | 23.798 | 3.399,71 | 357,06 |
| 4 | Singkawang Barat | 4 | 15,04 | 51.028 | 12.757.00 | 3.392,82 |
| 5 | Singkawang Tengah | 6 | 31,57 | 61.7 | 10.283.33 | 1.954,39 |
| | Jumlah/ Total | 26 | 504,00 | 202.196 | 7.776,77 | 401,18 |

Sumber: KDA Kota Singkawang 2015

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

## 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Singkawang dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan angka kriminalitas yang tertangani. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencakup urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Perkembangan kinerja pembangunan dari fokus ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## a. Pertumbuhan PDRB

Kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan menjadi dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan perubahan-perubahan positif bagi Kota Singkawang. Dari sisi ekonomi, secara makro dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sebesar 6,43 persen pada tahun 2014 (BPS Kota Singkawang, 2015). Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2015 dan 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang berturut-turut sebesar 5,13 persen dan 5,26 persen.

Proyeksi PDRB Kota Singkawang atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 yaitu 7,88 trilyun rupiah atau mengalami peningkatan 8,81 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada periode yang sama meningkat sebesar 5,26 persen menjadi sebesar 5,876 trilyun rupiah.

Tabet 2.4. dan Kontribusi Sektor Dalam Kota Singkawang

## Nilai PDRB ADHB Tahun 2012-2016

­

·­­­­­­·

Sumber: KDA Kota Singkawang 2015 )y) Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

| No. | Lapangan Uszha | 2012 | 2012 | 2013 .- | 2013 .- | 2014 | 2014 | 2015° --- | 2015° --- | 2016" | 2016" |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|----------|-----------|
| No. | Lapangan Uszha | Miliar Rp | % | MiliarRp ·--...- | % | --- Milier Rp --- | % | Milar Rp | % | Miar Rp | % -- |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 700,34 | 13,41 | 769,11 | 12,97 | 823,03 | 12,29 | 884,15 | 12,21 | 943,75 | 11,98 |
| 2 | Pertambangan dan Penqaalan | 229,83 | 4,40 | 260,66 -- | 440 | 305,61 | 4,56 | 330,31 | 4,56 | 362,26 | 4,60 |
| 3 | lndustri Penqolahan | 710.61 | 13,61 | 797,05 -- | . 13,45 | 920,78 | 13,75 | 987,67 - | 13,64 | 1074,60 | 13,64 -- |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 5.30 | 0,10 | 5,2 | 1------ 0,09 | >--· 5,85 | 0,09 | 5,38 | 0,07 | 5,35 | 0,07 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulanq | 21.02 | 0,40 | 22,02 | 0,37 | 24,74 | 0,37 | 25,81 | 0,36 | 27,40 | 0,35 |
| 6 | Konstruksi | 75489 | 14,45 | 901,09 -- | -- 15.20 � | . 1.065,18 | 15,91 | 1.173,96 | 16,21 | 1304,97 | 16,56 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.076.74 | 20,62 | 1.211,51 | 20,44 | 1.368,70 | 20,44 | 1 483,35 | 20,55 | 1.621,55 | 20,58 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 142.23 | 2,72 | 159,58 | 2,69 | 178,40 | 2,66 | 191,90 | 2,65 | 207,64 | 2,63 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Min.um | 166,11 | 3,18 | 188,49 | 3,18 | 213,55 | 3,19 | 229,63 | 3,17 | 249,26 | 3,16 |
| 10 | lnformasi dan Komunikasi | 149,41 | 2,86 | 161,33 | 2,72 | 177,62 | 2,65 | - 191,17 | 2,64 | 205,43 | 2,61 .- |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2035.02 | 4,50 | 27275 | 4,60 | 304,17 | 4,54 | 334,81 | 4,62 | 367,05 | 4,66 |
| 12 | Real Estat | 156 32 | 2,99 | 181 03 | 3,05 | 203,20 | 3,03 | - 222,6 | 3,07 | 243,62 | 3,09 - |
| 13 | Jasa Perusahaan | 39,49 | 0,76 | 43.81 | 0,74 | 48,16 | 0,72 | 51,87 ­ | 0,72 | 55,85 | 0,71 ···­ |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajb | 295,66 | 5,68 | 366 56 | 6,18 | 404,27 | 6,04 | 435,33 | 6,01 | 475,00 | 6,03 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 362,69 | 6,94 | -- 394.36 ----+ | 6,35 | 436,85 | 6,52 | -- 463,55 | 6,40 | 495,87 | -- 6,29 - |
| 16 | Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial | 80,01 | 1,53 | 90.32 | 1,52 | 104,50 | 1,56 | 109,79 | 1,52 | 118,47 | 1,50 |
| 17 | Jasa Lainnya | - 95,68 | � - 1,83 | - 103.17 | 1,74 --- | 111,44 | 1,66 | -- 116,00 -- | 1,60 | 122,05 | 1,55 -- |
| | PDRB | 5.222,35 | 100,00 | 5.927,96 | 100,00 | 6.696,05 | 100,00 | 7242,28 | 100,00 | 7.880,11 | 100,00 |

---

--

--

.-

-

···­

--

-

--

Tabel 2.5. Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK 2010 Kota Singkawang Tahun 2012-2016

..

PDRB .-Sumber: KDA Kota Singkawang 2015

| No. | Lapangan Useha | 2012 | 2012 | 2013 . | 2013 . | 2014 | 2014 | 2015° | 2015° | 2016° - | 2016° - |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------|--------|------------------|-----------|------------|------------|
| No. | Lapangan Useha | Miliar Rp. | % | Milar Rp. | % | � ---- Milter Rp. | % | --- Miliar Rp. - | % | Miliar Rp. | % -- |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 649,66 | 13,89 | 687,97 | 13,79 | 711,98 | 13,41 | 747,43 | 13,39 | 779,53 | 13,27 |
| 2 | Pertambangan dan Penaqalia | 198,86 | 4,25 | 213,78 � -----L..._ | 429 | 229,01 | 4,31 | 240,95 | 4,32 | 254,45 | - 4,33 |
| 3 | lndustri Pengolahan | 641,51 | 13,71 | 682,10 ------ | 13 67 | 739,80 | 13,93 | 775,46 | 13,89 | 818,55 | - 13,93 -- |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 6,91 | 0,15 | 6,86 --· | 0,14 | 7,41 | 0,14 | 7,69 | 0,14 | 8,02 | 0,14 -- |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 19.69 | 0,42 | 20,44 | 0,41 | 21,57 | 0,41 | 22,26 | 0,40 | 23,09 | 0,39 |
| 6 | Konstruksi | 646 55 | 13,82 | 711,69 | 14,27 | 784,14 | 14,77 | 838,53 ---- | 15,02 | 900,16 | 15,32 - |
| 7 | Perdagangan Besardan Eceran; Reparasi Mobil dan Seoeda Motor | 981.34 | 20,97 | 1.053,63 | 21,12 | 1.115,21 | 21,00 | 1 193,28 | 21,38 | 1.265,73 | 21,54 |
| 8 | Transportesi dan Pergudangan | 129.31 | 2,76 | 137,34 | 2,75 | 145,51 | 2,74 | 152,38 | 2,73 | 159,82 | ·- 2,72 - |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 151,56 | 3,24 | 162,36 | 3,25 | ' 173,63 | 3,27 | 182,46 | 3,27 | 192,24 | 3,27 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 148,29 | 3,17 | � -·--- 166.77 | -·- 3,34 | 189,13 | 3,56 | 203,03 � | 3,64 ---- | 220,30 � | - 3,75 -- |
| 1f | Jasa Keuangan dan Asuransi | 21953 | 4,69 | 241,21 | 4,84 | 258,32 | 4,87 | - 280,12 | 5,02 | 300,88 | 5,12 |
| 12 | Real Estat | 140.87 | 3,0 | 150 .03 | 3,01 | 160,23 | 3,02 | 170,36 | 3,05 | 180,41 | 3,07 - |
| 13 | Jasa Perusahaan | ·- 35,9 | -- 0,77 | 38.09 | 0,76 | 39,85 | 0,75 | 41,85 | 0,75 | 43,80 | 0,75 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 227,70 | 4,87 | 223.56 | 4,48 | 218,03 | 4,1f | 202,35 | 3,63 | 191,76 | 3,26 |
| 15 | Jasa Pendidkan | 319,67 | 6,83 | 325,97 | 6,53 | 340,64 | 6,42 | 345,37 | 6,20 | 354,20, | I- 6,03 |
| 16 | Jasa Kesenatan dan kegiatan Sosial | 70,08 | 1,50 | 73,74 | 148 | 78,66 | 1,48 | 79,39 | 1,42 | 81,79 | 1,39 |
| � 17 | Jasa Lainnya | 91,42 -- | 1,95 | 93.23 ..__- � -- | 187 | 96,58 | 1,82 | 98,58 ---- | 1,77 | 100,97 | 1,72 ,- |
| PDRB | PDRB | 4.678,85 | 1---- -- 100,00 | 4.988,77 | 1--- 100,00 | 5.309,75 | 100,00 | 5.581,99 | 100,00 | 5.875,70 | 100,00 ,_ |

-

-

--

-

-

--

--

-

·-

-

-

--

-

I -

,-

,\_

)) Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

## Grafik 2.4 PDRB ADHB &amp; ADHK 2010 Kota Singkawang Tahun 2012 --2016

.,,

ADHB ADHK


Sumber: KDA Kota Singkawang 2015

y) Proyeksi Bappeda Kota Singkawang

Grafik2.5

Kontribusi Sektoral PDRB ADHK 2010 Kota Singkawang Tahun 2016 (%)

Sumber: Proyeksi Bappeda Kota Singkawang


Secara umum terdapat 4 (empat) sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total PDRB Kota Singkawang, yaitu a) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; b) Konstruksi; c) Industn Pengolahan; dan d) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Berdasarkan proyeksi pada tahun 2016 keempat sektor te