PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH (berlaku 5 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka menjamin administrasi perjalanan dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota/PNSD/ Pimpinan dan Anggota DPRD / Non PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel;
2. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286\ ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434OOl;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tah.un 2OO7 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
\,
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 1 Tahun 2O 1 1 tentang pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilayah Provinsi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 13/PMK.05/ 2Ol2 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65lPMK.O2l2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2076 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang
Menetapkan
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 1893);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 13 tahun 20 13 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
4. 2 1 . Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 18);
MEMUTUSKAN;
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Walikota Payakumbuh ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungiawaban Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, PPPK dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh serta non PNSD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengaturan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :
- a. prinsip perjalanan dinas;
- b. tingkat dan golongan perjalanan dinas;
- c. kegiatan perjalanan dinas:
- d. dokumen perjalananan dinas;
- e. jadwal perjalananan dinas;
- f. biaya perjalananan dinas;
- g. tatacara pembayaran perjalanan dinas;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- i. pengendalian internal.
Bagian Kesatu
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- ( 1). Tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah terbagi atas:
V
- a. Untuk penetapan uang harian perjalanan dinas terdiri dari :
1. Walikota, Wakil Walikota, dan Ketua DPRD.
2. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD.
3. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD.
4. Pejabat Eselon III, Eselon IV, eselon V dan fungsional umum Gol. IV serta pejabat fungsional ahli go1. IV.
5. Fungsional umum Gol. III, II, I, fungsional ahli go1. III dan fungsional terampil go1. II dan PPPK.
- b. Untuk penetapan tarif penginapan perjaianan dinas tediri dari:
1. Walikota, Wakil Walikota, dan Ketua DPRD.
2. Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
3. Pejabat eselon III, fungsional umum gol. IV dan pejabat fungsional ahli go1. IV.
4. Pejabat eselon IV, eselon V, fungsional umum go1. III dan pejabat fungsional ahli gol. III
5. Fungsional umum go1. II, I dan fungsional terampil gol. II dan PPPK.
- (2) Tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah terbagi atas: a. Untuk penetapan uang harian perjalanan dinas yaitu :
1. Walikota, Wakii Walikota, dan Ketua DPRD.
2. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD.
3. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD.
4. Pejabat Eselon III, Eselon IV, eselon V dan fungsional umum Gol. IV serta pejabat fungsional ahli go1. IV.
5. Fungsional umum Gol. III, II, I, fungsional ahli go1. III dan pejabat fungsional terampil go1. II dan PPPK.
- b. Untuk penetapan tarif penginapan perjalanan dinas terdiri dari:
1. Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sekretaris Daerah, pejabat eselon II, pimpinan dan anggota DPRD.
3. Pejabat eselon III, fungsional umum go1. IV dan pejabat fungsional ahli go1. IV.
4. Pejabat eselon IV, eselon V, fungsional umum go1. III dan pejabat fungsional ahli gol. III.
5. Fungsional umum gol. II, I, pejabat fungsional terampil gol. II, dan PPPK.
- c. Untuk penetapan tarif transportasi perjalanan dinas terdiri dari:
1. Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD.
2. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD
3. Pejabat eselon II dan anggota DPRD.
4. Pejabat eselon III, eselon IV, eselon V, fungsional umum gol. IV dan pejabat fungsional ahli gol. IV.
5. Fungsional umum gol. III, II, I, pejabat fungsional ahli go1. III, pejabat fungsional terampil gol. II dan PPPK.
31. (3). Golongan kepangkatan bagi Non PNSD, disamakan dengan :
- a. Dandim, Kapolres, Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, , Ketua Pengadilan Agama, Komandan Bataliyon infrantri 13 1 Brajasakti dan DanDenzipur, disamakan golongannya dengan pejabat eselon ll.
- b. Istri Walikota dan istri Wakil Walikota yang melaksanakan tugas dengan SKPD terkait berkenaan dengan program dan kegiatan SKPD disamakan dengan eselon II.
- c. Tenaga ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain sesuai dengan golongan kepangkatannya di perguruan tinggi negeri dan atau instansi pemerintah lain disamakan dengan fungsional umum sesuai dengan golongan kepangkatan.
- d. Guru dan Dosen Negeri sesuai dengan golongan kepangkatannya pada sekolah atau perguruan tinggi negeri disamakan dengan fungsional umum sesuai dengan golongan kepangkatan.
- e. Kelompok Ahli DPRD/Tenaga Ahli Fraksi/Ketua dan Anggota KPU/Ketua dan Anggota Panwaslu/ Ketua Dharma Wanita disamakan dengan fungsional umum golongan IV.
- f. Non PNSD lain selain tersebut pada huruf a, b, c, d dan e, disamakan dengan fungsional umum gol. III.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
- a. Perjalanan dinas dalam daerah Propinsi Sumatera Barat;
- b. Perjalanan dinas luar daerah Propinsi Sumatera Barat;
- c. Perjalanan dinas Luar Negeri.
5. (21 Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Ditugaskan menghadiri rapat kerja atau rapat koordinasi dinas di
luar tempat kedudukan;
- c. Ditugaskan mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan diluar tempat kedudukan;
- d. Detasering (penugasan sementara waktu) di luar tempat kedudukan;
- e. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- f. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. Mendapatkan pengobatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Walikota/Waki1 Walikota/PNSD/PPPK/Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas, bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Penugasan perjalanan dinas untuk konsultasi atau pembinaan dan sejenis lainnya yang tidak terkait dengan undangan, dimulai pada hari kerja, kecuali kegiatan tersebut telah dijadwalkan oleh instansi penerima yang mengharuskan keberangkatan dilakukan pada hari libur.
- (4) Perjalanan dinas bagi penugasan Non PNSD melekat pada kegiatan SKPD masing-masing.
- (5) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD /PPPK yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas;
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Persetujuan untuk melakukan perjalanan dinas;
- b. Surat Perintah Tugas (SPT); dan
- c. Surat Perjalanan Dinas (SPD).
- (3) Persetujuon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk perjalanan dinas luar daerah propinsi diberikan oleh :
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota diberikan oleh Walikota;
- b. Untuk perjalanan dinas Wakil Walikota diberikan oleh Walikota;
- c. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
- d. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten/Kepala SKPD harus mendapat persetujuan Walikota atau Wakil Walikota apabila Walikota berhalangan dan apabila Walikota dan Wakil Walikota berhalangan, persetujuannya diberikan oieh Sekretaris Daerah;
- e. Perjalanan dinas yang diikuti oleh eselon III, eselon IV, eselon V dan pejabat fungsional ahli dan terampil golongan IV, III dan II harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka persetujuannya diberikan oleh Asisten;
- f. Khusus perjalanan dinas yang dilakukan oleh Fungsional Umum dan PPPK harus mendapat persetujuan Walikota atau Wakil Waiikota;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk perjalanan dinas dalam daerah propinsl diberikan oleh :
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota diberikan oleh Walikota;
- b. Untuk perjalanan dinas Wakil Walikota diberikan oleh Walikota;
- c. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
- d. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris daerah/Staf Ahli/Asisten/ Kepala SKPD harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
- e. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Ah1i, terampil dan fungsional umum harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
- f. Khusus untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh PPPK harus mendapat persetujuan Walikota atau Wakil Walikota;
- (5) Penandatanganan Surat Perintah Tugas perjalanan dinas dalam daeroh, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
- b. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten dan Kcpala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah;
- d. Perjalanan dinas yang diikuti oleh eselon III, eselon IV, eselon V dan Pejabat Fungsional Ahli, Terampil dan fungsional umum ditandatangani oleh Asisten ;
- e. Khusus untuk PPPK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- (6) Penandatanganan Surat Peintah Tugas perjalanan dinas luar daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oieh Walikota;
- b. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- d. Perjalanan dinas yang diikuti oleh eselon III, eselon IV, eselon V, Pejabat Fungsional Ahli dan Terampil ditandatangani oleh Asisten;
- e. Khusus untuk Fungsional Umum, PPPK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- (7) Penandatanganan SPD perjalanan dinas dalam daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan hurufc adalah sebagai berikut :
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
- b. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris daerah/ Staf Ahli/Asisten dan Kepala SKPD ditandatangani Sekretaris Daerah;
- d. Perjalanan dinas yang diikuti oleh eselon III, eselon IV, eselon V, Pejabat Fungsional Ahli, Terampil dan fungsional umum Golongan IV, III, II dan I ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- e. Khusus untuk Perjalanan dinas yang diikuti oleh PPPK, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- f. Dalam pelaksanaan SPD yang diikuti lebih dari satu orang sesuai dengan format terlampir:
- (8) Penandatanganan SPD perjalanan luor daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Untuk perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
- b. Untuk perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan
\
dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. Untuk perjalanan dinas yang diikuti oleh Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Asisten dan Kepala SKPD ditandatangani Sekretaris Daerah;
- d. Perjalanan dinas yang diikuti oleh eselon III, IV, V, Pejabat Fungsional Ahli, Terampil, fungsional umum Golongan IV, III, II dan I ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- e. Khusus untuk perjalanan dinas yang diikuti PPPK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- f. Dalam pelaksanaan SPD yang diikuti lebih dari satu orang sesuai dengan format terlampir;
- (9) Bagi Non PNSD yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas, maka untuk persetujuan perjalanan dinas , SPT dan SPD melekat pada SKPD yang mengikutsertakan;
Bagian Kelima
Jadwal Perjalanan Dinas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Jadwal yang diberikan untuk melakukan perjalanan dinas, adalah sebagai berikut :
- (1) Untuk perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan dengan agenda perjalanan Walikota dan Wakil Walikota;
- (2) Untuk perjalanan dinas Pejabat dan PNSD yang mendampingi DPRD dalam melaksanakan tugas, disesuaikan dengan jadwal perjalanan DPRD;
- (3) Untuk perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (21 huruf c yang diiaksanakan :
- a. Didalam daerah Propinsi Sumatera Barat, dimana akomodasi dan/atau konsumsi ditanggung oleh panitia, maka waktu penugasan diberikan sesuai dengan jadwal undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan;
- b. Didalam daerah Propinsi Sumatcra Barat, dimana akomodasi dan / atau konsumsi tidak ditanggung oleh panitia, maka waktu penugasan diberikan sesuai dengan jadwal undangan;
- c. Diluar daerah Propinsi Sumatcra Barat, dimana akomodasi dan/atau konsumsi ditanggung oleh panitia, maka waktu penugasan diberikan sesuai jadwal undangan ditambah I (satu) hari sebelum dan sesudah kegiatan;
- d. Diluar daerah Propinsi Sumatera Barat, dimana akomodasi dan/ atau konsumsi tidak ditanggung oleh panitia, maka waktu
\
penugasan diberikan sesuai jadwal undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan sesudah kegiatan.
- (4) Untuk perjalanan dinas sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (2\ huruf i ditugaskan selama - lamanya 3 (tiga) hari di daerah tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari didaerah tempat pemakaman dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang.
- (5) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf j ditugaskan selama-lamanya 3 (tiga) hari di daerah tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD /PPPK yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
- (6) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m ditugaskan maksimal selama mengikuti promosi dan lomba bagi yang ikut peserta/ penjaga stand pameran;
- (7) Untuk perjalanan dinas di dalam daerah Propinsi Sumatera Barat dalam rangka :
- a. Melakukan konsuitasi dan koordinasi dilakukan oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional teknis dengan pertimbangan urgensi dan efisiensi ;
- b. Mengantarkan laporan dilakukan oleh Fungsional Umum maksimal 1 (satu) kali 1 (satu) bulan diberikan 1 (satu) orang;
- c. Perjalanan Dinas yang melebihi jarak tempuh lebih 150 km, dapat diberikan selama 2 hari menginap 1 (satu) malam;
- (8) Untuk perjalanan dinas keluar daerah Propinsi Sumatera Barat dalam rangka :
- a. konsultasi dan koordinasi/ studi banding guna meningkatkan wawasan aparatur daerah ditakukan 1 (satu) lokus selama maksimal 3 (tiga) hari dan 2 (dua) lokus maksimal 4 (empat) hari.
- b. Mengantarkan laporan diberikan maksimal 3 (tiga) hari sesuai kebutuhan dengan jumlah anggota 1 (satu) orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- c. Rapat/ sosialisasi/ bimtek/ rekonsliasi data dan sejenisnya untuk memenuhi undangan diberikan sesuai dengan pelaksanaan undangan dengan jumlah anggota sesuai undangan;
- (9) Perjalanan dinas pada hari libur berturut-turut tidak dibolehkan, kecuali ada undangan khusus pclaksanaannya di hari libur.
Bagian Keenam
Biaya Perjalanan Dinas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (l) Biaya perjalanan dinas dalam dae rah propinsi Sumatera Barat terdrrr dari :
- a. Uang harian perjalanan dinas;
- b. Biaya Transportasi;
- c. Bahan bakar minyak;
- d. Uang Representasi ; dan
- e. Biaya Penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar dacrah propinsi Sumatera Barat terdiri dari:
- a. Uang harian perjalanan dinas;
- b. Biaya Transportasi ;
- c. Bahan bakar minyak ;
- d. Uang Representasi;
- e. Biaya Penginapan ;
- f. Taksi atau kendaraan sewaan dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan;
- g. Taksi dari dan ke bandara di dererah tujuan;
- h. Sewa kendaraan dalam kota;
- (3) Uang harian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. uang makan;
- b. uang saku; dan
- c. uang transportasi lokal;
- (4) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran dan untuk yang mcnggunakan kendaraan umum apabila bukti tiket/karcis tidak dapat diberikan oleh awak kendaraan umum sepanjang dapat dipertanggungjau,abkan cukup melalui bukti kwitansi dinas yang ditandatangani oleh personil yang melakukan perjalanan dinas.
- (5) Biaya Transportasi yang dimaksud pada ayat (21 huruf b diberikan secara at-cost dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan kepulangan;
- (6) Fasilitas dan kelas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan tingkatan sebagaimana yang tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bzrgian yang tidak terpisahkan dengan

\

peraturan walikota ini;

- (7) Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b juga dapat dengan mempergunakan kendaraan sewaan dalam kondisi kendaraan dinas tidak tersedia dan perjalanan dilaksanakan bersifat rombongan atau minimal 4 (empat) orang;
- (8) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Sumatera (Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Lampung) atau yang tidak memiliki jalur langsung transportasi udara dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sewaan dan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke daerah tujuan dan dari daerah tujuan ke tempat kedudukan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan dana yang tcrsedia;
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (7\ dan ayat (8) sudah termasuk biaya untuk jasa pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak yang dibayarkan berdasarkan at cost atau harga riil;
4. (IO)Bahan bakar minyak (BBM) scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diberikan sesuai kebutuhan (at-cost) dengan melampirkan faktur BBM apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan operasional kantor dan atau kendaraan jabatan;
- (11) Apabila melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dengan menggunakan transportasi udara dapat diberikan BBM untuk kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke Bandara keberangkatan atau sebaliknya;
- (12) BBM sebagaimana dimaksud ayat (11) diberikan dengan kriteria :
- a. Kendaraan dinas operasional/jabatan yang membawa Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahii, Kepala SKPD;
- b. Perjaianan yang bersifat rombongan minimal 4 (empat) orang;
- c. Perjalanan yang bersifat mcndadak yang mengharus berangkat dengan pesawat pagi.
- (13) Uang representasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d diberikan untuk :
- a. Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD;
- b. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD;
- c. Pejabat eselon II dan anggota DPRD.
- (14) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau ditempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai dengan

\

biaya riil (atcost);

- (15) Perjalanan dinas dalam daerah Propinsi Sumatera Barat lebih dari satu hari dapat diberikan biaya penginapan;
- (16) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (14), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai yang tercantum dalam Lampiran ini dan dibayarkan secara lumpsum;
- (17) Dalam hal perjalanan dinas y:rng dilaksanakan secara rombongan, maka menginap dapat dilakukan pada hotel/ penginapan yang sama.
- (18) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/ penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 7) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/ penginapan sebagaimana diatur pada Lampiran ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.
- (19) Taksi atau kendaraan sewaan scbagaimana dimaksud ayat (2\ huruf f dapat diberikan dalam hal kcndaraan dinas tidak tersedia dan perjalanan dilakukan bersifat rombongan atau minimal 4 (empat) orang;
- (20) Taksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dan ayat (2) huruf g diberikan secara at cost atau harga riil dengan melampirkan bukti pembayaran;
- (21) Apabila perjalanan dinas dilakukan dengan lebih dari 1 (satu) lokus dengan daerah Kabupaten/ Kota yang berbeda, maka biaya transportasi dapat diberikan dari Kabupaten/Kota yang satu ke Kabupaten / Kota lainnya secara at cost atau harga riil;
- (22) Sewa kendaraan dalam kota scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota untuk keperluan pelaksanaan tugas ditcmpat tujuan;
- (23) Sewa kendaraan dalam kota scbagaimana dimaksud pada ayat (22l, sudah termasuk biaya untuk pe ngemudi, BBM dan pajak.
- (24) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkatan dan golongan kepangkatan sebagaimana diatur dalam lampiran ini.
- (25) Pejabat yang menduduki jabatzrn Plt. Diberikan perjalanan dinas sesuai dengan jabatan Plt terseburt .

## Pasal I 1

- (1) Biaya pedalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
- a. Uang harian selama kegiatan dibcrikan sebesar 75 o/o per hart,

\

- sedangkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanannya lebih dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran uang harian diberikan 50 7o per hari;
- b. Bahan Bakar Minyak; atau
- c. Biaya Transportasi pulang dan pergi; atau
- d. Sewa kendaraan.
- (2) Braya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
- a. Uang harian sesuai jadwal kcgiatan ditambah I (satu) hari sebelum kegiatan diberikan scbesar 100% per hari;
- b. Biaya penginapan;
- c. Bahan Bakar Minyak; atau
- d. Biaya transpotasi pulang dan pcrgi; atau
- e. Sewa kendaraan.
- (3) Biaya pedalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c, dimana transportasi ditanggung panitia diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
- a. Uang harian 1 (satu) hari sebclum dan / atau I (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 1007o per h:rri;
- b. Uang harian selama kegiatan diberikan 75 %o, sedangkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanannya lebih dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran uang harian diberikan 50 7o per hari;
- c. Taksi atau kendaraan sewaan dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan;
- d. Taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasai 9 ayat (3) huruf c, dimana transportasi tidak ditanggung panitia diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
- a. Uang harian 1 (satu) hari scbclum dan / atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 1007o per hari;
- b. Uang harian selama kegiatan diberikan 7 5%o per hari, sedangkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanannya lebih dari 3O (tiga puluh) jam pclajaran uang harian diberikan 50 % per hari;
- c. Taksi atau kendara scwaan dari dan ke bandara di daerah tempat kedudukan;
- d. Taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan; dan
- e. Biaya transportasi berupa tikct pesawat satu kali pulang dan pergi.
- (5) Biaya perjalanan dinas scbagzrimzrna dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)

\

huruf d, dimana transportasi ditanggung panitia diberikan biaya perj alanan dinas berupa:

- a. Uang harian sesuai jadwal kcgiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari setclah kcgiatan diberikan sebesar 1007o per hari;
- b. Biaya penginapan;
- c. Taksi atau kendaraan scwaan derri dan ke bandara di daerah tempat kedudukan; dan
- d. Taksi dari dan ke bandara di daerah tujuan.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf d, dimana transportasi tidak ditanggung panitia diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
- a. Uang harian sesuai jadwal k&lt;:giaLan ditambah 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan diberikzrn scbesar 10O7o per hari;
- b. Biaya penginapan;
- c. Taksi atau kendaraan scwaan dari dan ke bandara di daeah tempat kedudukan;
- d. Taksi dari dan ke bandara di direrah tujuan; dan
- e. Biaya transportasi berupa tikcl pesawat satu kali pulang dan pergi.

## Pasal 12

Uang harian dan uang represcntlsi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak te rpiszrhkan dari peraturan walikota ini.

## Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibal,arkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya pedalanan dinas sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perj alanan dinas sclcsai.

## Pasal 14

Uang harian perjalanan dinas dibavarkan sesuai dengan :

- a. Lamanya perjalanan dinas bcrclirsarkan jumlah hari yang disetujui dan memperhatikan tanggal yanll tcrtera dalam bukti transportasi udara yang digunakan berupa tiket, boarrding pass dan air port tax; dan/atau
- b. Lamanya perjalanan dinas berd:rsarkan jumlah hari yang disetujui dan memperhatikan tanggal yang t('rlera dalam bukti transportasi darat yang digunakan berupa karcis, rlan bukti sewa kendaraan.

\

## Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Walikota/ Wakil Walikota / Pimpinan dan Anggota DPRD / PNSD / PPPK / Non PNSD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam standar sebagaimana terlampir, maka Walikota/ Wakil Walikota / Pimpinan dan Anggota DPRD / PNSD / PPPK / Non PNSD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang dite rimanya.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah melebih yang ditetapkan dalam SPD, maka Walikota/ Wakil Walikota / Pimpinan dan Anggota DPRD / PNSD / PPPK / Non PNSD yang bersangkutan harus menunjukan bukti dan alasan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang (Walikota, Ketua DPRD atau Sekretaris Daerah).
- (4) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditambah uang harian, biaya penginapan dan uang representasi dengan melampirkan :
- a. Surat keterangan kesehatan/ kelalaian dari syahbandar/ kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan atau
- b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (5) Kelebihan jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas rapat kerja atau rapat koordinasi dinas sesuai dengan tugas pokok dan tidak dipertimbangkan untuk kegiatan 1ain.

## Bagian Ketujuh

## TATACARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
- a. Perikatan dengan penyedia jasa;
- b. Bendahara pengeluaran; atau
- c. Pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dapat dilakukan

untuk perjalanan dinas yang bersifat rombongan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

## Pasal 17

- (1) Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang;
- b. Surat Perintah Tugas ;
- c. Kuitansi tanda terima uang muka; dan
- d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas

## Pasal 18

- (i) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan / penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/ pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

## Pasal 19

- (1) Kontrak/ perjanjian dengan penyediajasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu;
2. (21 Nilai satuan harga dalam kontrak/ perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan / hotel.

## Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian ;
- 12) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa


mengajukan tagihan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

## Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana SPD;
2. (21 Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPD meiebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tertsebut harus disetor ke kas daerah melalui PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan :
- a. Menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan ; atau
- b. Menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran la1u.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

## Pasal 22

- ( 1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan dokumen atau bukti pembatalan kegiatan.;
- (21 Dokumen yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang (format terlampir);
- b. Surat Pernyataan Pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas (format terlampir);
- c. Pernyataan / tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

## Bagian Kedelapan Pelaporan dan Pertaaggungiawaban

## Pasal 23

- (1) Wakil Walikota melaporkan hasil perjalanan dinas secara lisan pada Walikota pada kesempatan pertama;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD (21
3. PNSD yang telah melakukan perjalanan dinas, wajib melaporkan hasil perjalanan dinas secara tertulis secara pejabat yang menugaskan; (3)
4. Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD dan PPPK wajib melampirkan : (4)
- a. Surat Perintah Tugas.
- b. SPD yang telah divisum.
- c. Wajib melampirkan tiket, bagi yang menggunakan pesawat udara dilengkapi dengan boarding pass, airport tax, bukti pembayaran taxi, travel atau bukti pembelian BBM dari tempat kedudukan ke bandara dan sebaliknya.
- d. Bukti pembayaran hotel / penginapan.
- e. Daftar pengeluaran riil (format terlampir).
- f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan.
11. Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas. (s)
12. Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Laporan Hasil Perjalanan Dinas berpedoman pada format terlampir. (6)
13. Khusus untuk konsultasi dan koordinasi bagi PNSD pada ayat (3) dilengkapi dengan hasil konsultasi tertulis tanpa laporan perjalanan dinas (format terlampir). (7)

## Bagian Kesembilan

## PENGENDALIAN INTERNAL

## Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas Esselon II.
- (2) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas Esselon III ke bawah.
- (3) Asisten menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas di lingkup Sekretariat Daerah.
- (4) Pengendalian internal dilaksanakan sesuai undanganl sebagaimana dimaksud ( 1), (2) dengan ketentuan peraturan dan ayat (3) perundang-

## BAB III

## PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Bagian Kesatu Kegiatan PerJalanan Dinas

## Pasal 25

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan pada:
- a. Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
- b. Golongan B : Pejabat Esselon il, PNSD Gol IV/c ke atas;
- c. Golongan C
6. : Pejabat Esselon III, IV dan V, PNSD Gol III/c sampai dengan Gol IV/b; dan
- d. Golongan D : PNSD Go1 III/b ke bawah
- (3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka:
- a. Pendidikan dan pelatihan (training);
- b. Studi banding;
- c. Seminar/ lokakarya/ konferensi atau sejenisnya;
- d. Promosi potensi daerah;
- e. Kerjasama daerah dengan fihak luar negeri;
- f. Kunjungan persahabatan / kebudayaan;
- g. Pertemuan internasional; dan/atau
- h. Penandatanganan perj anjian internasional.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h perlu pertimbangan Menteri terkait'
- (6) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak
- (7) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana

\

dimaksud pada ayat (6) antara lain:

- a. Terjadi bencana alam;
- b. Pemilihan umum anggota DPR,DPD dan DPRD;
- c. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- (8) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (i) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah, Pemerintah Daerah dan kepentingan daerah.

## Bagian Kedua

## Dokumen Perjalanan Dinas

## Pasal 26

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri
- (2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat ijin pemerintah;
- b. Exit permit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,'
- c. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Kerangka acuan kerja; dan
- e. Surat Undangan.
- (3) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mengajukan permohonan perjalanan dinas luar negeri untuk mendapatkan izin pemerintah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
- a. Nama dan jabatan;
- b. NIP bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Tujuan kegiatan;
- d. Manfaat;
- e. Kota/ negara yang dituju;
- f. Agenda;
- g. Waktu pelaksanaan;
- h. Sumber pembiayaan;
- i. Urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :


\

- a. Pendidikan dan Pelatihan /Training:
1. Dokumen Program Pendidikan S1, 52 dan 53
- a) Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/ perjanjian/ MoU.
- b) Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
- c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang diberikan.
- d) MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri seperti Sister City/ Sister Province.
- e) Surat keterangan beasiswa.
2. Dokumen Program Pelatihan (training):
- a) Dokumen/ surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain DPASKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanj ian/ MoU.
- b) Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut.
- c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang diberikan.
- d) MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
- e) Proposal/ Kerangka acuan program kerja.

## b. Studi Banding:

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/ surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/ MoU.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik lndonesia dan atau lembaga di negara yang dituju yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti studi banding.
3. Proposal / kerangka acuan kerja.
- c. Konfrensi / Lokakarya/ Seminar atau sejenisnya:
5. Dokumen konfrensi/lokakarya/seminar atau sejenisnya meliputi :

\

1. Surat undangan dari penyelenggara konfrensi/lokakarya/ seminar atau sejenisnya di luar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/ surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Konfrensi/ Lokakarya/ Seminar atau sejenisnya, antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak/ perjanjian/ MoU.

## d. Promosi Potensi Daerah :

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi:

1. Dokumen/ surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama Promosi Potensi Daerah, antara lain DPASKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/ perjanjian/ MoU.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi di luar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/ Kerangka acuan Kerja
5. Rekomendasi Instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan daerah.
- e. Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri :

Dokumen kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri meliputi;

- 1 . Dokumen/ surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA-SKPD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/ perjanj ian / MoU
2. Surat undangan dari mitra kerjasama di luar negeri bila ada
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama
4. Rencana kerjasama/kerangka acuan program kerja
5. Dokumen naskah kerjasama
6. Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama
- f. Kunjungan Persahabatan/ Kebudayaan;

Dokumen kunjungan persahabatan kebudayaan meliputi;

- 1 . Dokumen/ surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/ kebudayaan antara lain DPA-DPKD, surat jaminan dari sponsor atau kontrak/ perjanjian/ MoU
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak luar negerl yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan
4. Dokumen naskah kerjasama
5. Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama

## Pasal 27

- (1) Surat Izin pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2\ huruf a diusulkan dengan Surat Menteri.
- (2) Surat Menteri sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan.

## Pasal 28

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil Daerah Daerah serta PPPK meliputi:

- (1) Surat Permohonan Walikota kepada Menteri; dan
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

## Bagian Ketiga

## Jadwal Perjalanan Dinas

## Pasal 29

- (1)Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan Seminar, Simposium, Konfrensi, peninjauan serta studi banding ke luar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah
- (2) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam rangka perjalanan dinas luar negeri yang mengharuskan berangkat dari luar tempat kedudukan, maka diberikan perjalanan dinas luar daerah 1 (satu) hari sebelum berangkat ke luar negeri dan 1 (satu) hari setelah pulang dari luar negeri menuju tempat kedudukan.

## Bagian Keempat

## Mekanisme Perjalanan Dinas

## Pasal 30

- (1) Walikota mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Walikota mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kepada Sekretaris Jenderal bagi Walikota/Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pejabat/PNS.

## Pasal 31

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) harus diterima oleh Menteri dan Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hai yang sangat mendesak guna untuk mendapatkan rekomendasi perjalanan dinas luar negeri
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

## Pasal 32

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan fihak luar negeri; dan
- c. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

## Pasal 33

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dalam ha1 wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indoensia, Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus dapat pengesahan dari pej abat setempat yang berwenang.

## Pasal 34

- (1) Perjalanan dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD,PPPK dan Non PNSD yang mengikuti pameran/ promosi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) hurul d diberikan;
- a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 orang;
- b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri diberikan maksimal 7 (tujuh) hari; dan
- c. Transportasi berupa tiket pesawat pulang dan pergi.
- (2) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- (3) Transportasi berupa tiket pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantumn dalam lampiran ini.
- (4) Perjalanan dinas luar Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD yang dibiayai transportasi, akomodasi, dan/ atau konsumsinya oleh APBN dapat diberikan uang harian sebesar 5070.

## Pasal 35

- (1) Perjalanan dinas luar negeri tidak boleh dibiayai oleh pihak swasta, kecuali apabila biaya tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian/dokumen antara pihak swasta dengan pihak pemerintah.
2. (21 Braya dapat dibebankan melalui APBD dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan mata anggaran pada APBD dan atau sumber lain yang sah.

## Bagian Kelima

## PEMBINAAN Pasal 36

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh pejabat dan PNS;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Koordinasi; dan
- b. Teknis administrasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\


huruf b dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis perjalanan dinas ke luar negeri di Kota Payakumbuh.

## BAB TV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 5 Februari 2O16


WALIKOTA PAYAKUMBUH

A

I

RIZA FALEPI


Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 6 ln$\\\e\L\ 20 16

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


BENNI S

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 8

Lampiran I

Nomor

Tanggal

Tentang

## : Peraturan Ulallkota Payakumbuh

:

S

Tahun 2O 16

:9 tEs Tahun 2016

: Perl alanan Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kota Paya-kumbuh.

## KOP SURAT

## PEMERINTAH KOTA PAYAKIIMBUH

## SURAT PERINTAH TUGAS


NOMOR

Dasar

MEMERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama

Pangkat/Gol

NIP

Jabatal

2. Nama

Pangkat/Gol

NIP

Jabatan

Untuk

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

WALIKOTA/SEKRETARIS DAERAH/KA.SKPD

NA

MA

Pangkat,. . . Nip

IVALIKOTA PAYAKUMBUH

r

@

RIZA FALEPI

A

Lamplran II

Nomor

Tanggal

Tentang

: Peraturan Walikota Payakumbuh

:

I

Tahun 2016

:9 tr$ Tahun 2016

: Perjala-nan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

## KOP SI'RAT PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Lembar ke

Kode Nomor

Nomor

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPDI

| 1 | Pejabat yang berwenang memberi perintah | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2 | Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalarran dinas | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat biaya peq'alanan dinas | |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5 | Alat Angkutan yang digunakan | |
| 6 | a. Tempat Bera;rgkat b. Tempat Trrjuan | |
| 7 | a. Lama Perj a.lanan Drnas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | |
| 8 | Pengikut:Nama/NIP | Jabatan : |
| | 1. 2. c. 4. dst | |
| 9 | Pembebanan Anggaral a. Instansi b. Kode rekening | |
| 9 | Keterargan | |

Di keluarkan di

pada tanggal

- Payakumbuh

WALIKOTA/ SEKRETARIS DAERAH/KA.SKPD


NAMA

Pangkat,... Nip...

A

SPD Nomor :

Berangkat dari (tempat kedudukan) :

Pada tanggal :

Ke

.

| I. | Tiba di Pada Tgl Kepala | Berangkat dari : Ke:. PadaTgl : Kepala : |
|------|---------------------------|--------------------------------------------|
| l' | Tiba di Pada Tgl KepaJa | Berangkat dari : Ke: Pada Tgl : Kepala : |
| III. | Tiba di Pada Tgl Kepala | Berangkat dari : Ke: Pada Tgl : Kepala : |
| iv. | Tiba di PadaTgl Kepala | Berangkat dari : Ke: Pada Tgl : Kepala : |

## V. Tiba kemba.li di :

Pada tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perlalanal dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya.

PLIABAT YANG MENUGASKAN

## NAMA PEJABAT

| VI | Catatan lainnya : |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII | Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perjalanan Dinas, pegawai yang melakukan perjalanal dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungiawab berdasarkarr peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesa.lahal, kealpaannya. |



WALIKOTA PAYAKUMBUH

frt

RIZA FALEPI

/

: Peraturan Wallkota Payakumbuh

:

I

Tahun 2O 16

:9tts Tahun 2016

: Perj alanan Dinas di Lingkungaa Pemerintah

Kota Payakumbuh.

Lamplran III

Nomor

Tanggal

Tentang

## KOP SI'RAT

## PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

## SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PER.'ALANAN DINAS JABATAN

Yang bertaada tangan dibawah ini :

tanggal

dan SPD Nomor

. tanggal

Nama

:

...

(1)

NIP

(2)

Jabatan

(3)

SKPD

(4)

menyatakal dengan ini sesungguhnya bahwa Peq'alanan dinas Jabatan berdasarkan

(s)

(6)

17)

(8)

Surat Tugas Nomor

.. . ... .. atas nama :

Nama :

NIP :

Jabatan :

SKPD :

dibatalkan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan nomor ... ... ... .. ... ... tangga-l

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa (e) dal biaya penginapal yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikal/refund (sebagian/ seluruhnya) sebesar Rp... ... (10), sehingga dibebankan pada DPA nomor : tanggal SKPD... (11)

Demikianl