PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 20 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 5~ TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 nomor 65 tambahan lembagran Negara 3046);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
8. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari!
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum clan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi:
1. Seksi Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Seksi Pembangunan Perumahan clan Kawasan permukiman;
3. Seksi Prasarana 1 Sarana dan Utilitas Umum (PSU}.
- d. Bidang Pertanahan, membawahi :
1. Seksi Tata Guna Tanah;
2. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah;
3. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
- e. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi :
1. Seksi Perencanaan clan Pengawasan Sumber Daya Air;
2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
3. Seksi Pelestarian Sumber Daya Air.
- f. Bidang Operasional clan Pemeliharaan J aringan Irigasi, membawahi:
1. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
2. Seksi Operasional dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas

## PasalS

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air.

## Pasal6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , Kepala Dinas mempuyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air;
- d. pemberian ijin pemakaian kekayaan daerah sesuai kewenangannya;
- e. pelaksanaan administrasi dinas;
- f. pembinaan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air;
- g. Pembinaan terhadap UPTD;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 7

- ( 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan perencanaan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a . pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air;
- d. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- g. pelaksanaan pembinaan administrasi terhadap UPTD;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- ( 1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a . menyusun progam dan perencanaan Dinas;
- b. menyusun dan mengolah data statistik dinas;
- c. menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan Pelaporan Dinas;
- e. menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
- b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, mempunyai tugas:
2. a . melakukan urusan kearsipan, perjalanan administrasi persuratan, dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
- b. melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;
- c. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan sumber daya air;
- d. menyusun bahan pembinaan organ1sas1 dan ketatalaksanaan dinas;
- e. melaksanakan tugas hubungan masyarakat;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Bagian Ketiga

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Pasal 10

- ( 1) Bidang Perumahan dan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Permukiman 3 huruf c ,mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- d. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten;
- e. penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan;


- f. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- g. penerbitan ijin pembangunan kawasan permukiman; dan pengembangan
- h. penataan dan peningkatan permukiman kumuh dengan hektar; kualitas kawasan luas dibawah 10
- i. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- J. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan;
- k. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan. hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
1. penyusunan pedoman standarisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- m. pemberian bimbingan teknis dan superv1s1 perumahan dan kawasan permukiman;
- n. pengoordinasian, sinkronisasi program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- o. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, bidang dan pelaporan pertanggungjawaban Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan. oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

## Pasal 11

- ( 1) Seksi Perencanaan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 mempunyai tugas: dan Kawasan dalam Pasal 3
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. melaksanakan Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman;


- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, dan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
- (2) Seksi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. melaksanakan Survey, Pemetaan dan Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha / pengembang perumahan, pengelola/ pengusaha rumah sewa, rumah kost (pondokan) dan rumah susun dalam rangka pengelolaan penataan perumahan;
- f. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh ( luas &lt; 10 Ha);
- g. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- h. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, rumah sewa, rumah susun dan rumah kost (pondokan);
1. melaksanakan rehabilitasi rumah korban bencana;
- J. melaksanakan fasilitasi penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya,
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
- (3) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;

- b. melaksanakan kebijakan teknis Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;
- c. menyusun rencana kegiatan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;
- d. melaksanakan pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- e. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Keempat Bidang Pertanahan

## Pasal 12

- (1) Bidang Pertanahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas memimpin, menkoordinasikan, membina, mengevaluasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang Pertanahan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanahan;
- c. pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- d. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten;
- e. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten;
- f. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam kabupaten;
- g. penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatannya;

- h. penerbitan lJm membuka tanah, perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam kabupaten;
1. pelaksanaan bimbingan teknis clan supervisi di bidang pertanahan;
- J. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertanahan;
- k. pelaksanaan pengkajian dan pengawasan di bidang pertanahan;
1. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan p@laporan p@rtanggungjawaban bi dang Pertanahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 13

- (1) Seksi Seksi Tata Guna Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Penatagunaan Tanah;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Penatagunaan Tanah;
- c. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pertanahanan
- e. menginventarisir dan menganalisa kebutuhan tanah;
- f. m@laksanakan p@n@tapan suby@k dan oby@k redistribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum clan tanah absentee;
- g. melakukan pengkajian dan pertimbangan teknis terhadap pemberian ijin lokasi;
- h. meneliti, mengkaji dan memberikan pertimbangan teknis terhadap ijin membuka tanah;
1. melaksanakan pengkajian terhadap rencana penggunaan tanah untuk pembangunan;
- J. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
- (2) Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pengaturan Penguasaan Tanah;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Pengaturan Penguasaan Tanah;


- c. meneliti, mengkaji, dan memberikan pertimbangan terhadap penetapan hak atas tanah;
- d. memproses pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. melaksanakan pemetaan dan pencatatan tanah milik Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan penelitian bidang pertanahan;
- g. memproses kegiatan pengadaan/ pembebasan tanah untuk aset daerah sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan aset;
- h. memproses sertifikasi tanah aset daerah;
1. melaksanakan tukar menukar aset tanah Pemerintah Daerah;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
- (3) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan dalam pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan;
- c. melaksanakan pembinaan dan superv1s1 penanganan masalah pertanahan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah aset daerah;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tanah kas desa;
- f. menerima, meneliti, dan mengkaji laporan, dan memberikan pertimbangan pengaduan sengketa tanah;
- g. membentuk tim dan mengkoordinasikan langkah› langkah penanganan penelitian obyek penyelesaian sengketa tanah;
- h. memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
1. melaksanakan penelitian obyek dan subyek sengketa tanah;
- J. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


Bagian Kelima Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air

## Pasal 14

- ( 1) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis, serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi di bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat ( 1), Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- b. pengoordinasian Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan pembangunan, pengawasan, peningkatan pembangunan sumber daya air;
- d. pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
- e. pembinaan dan supervisi bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- f. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

- ( 1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air;
- b. melaksanakan kebijakan teknis perencanaan dan pengawasan Sumber Daya Air;
- c. menyusun pedoman teknis untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi sumber daya air;


- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi bidang sumber daya air;
- e. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
- c. melaksanakan kegiatan Pengembangan untuk peningkatan sumber daya air;
- d. melaksanakan pengelolaan sumber daya air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
- e. memantau dan mengevaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan;
- f. melaksanakan inventarisasi, survei dan investigasi data teknis pembangunan sumber daya air;
- g. menyusun data untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- h. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Pelestarian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pelestarian Sumber Daya Air;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Pelestarian Sumber Daya Air;
- c. melaksanakan inventarisasi data curah hujan/ penakar hujan, objek pemakai jasa air, mata air dan bangunan pengendali banjir dan kerusakan bangunan akibat bencana alam;
- d. menyusun rencana program pelestarian sumberdaya air;
- e. melaksanakan pemantauan terhadap keberadaan bangunan pengendali banjir dan stasiun penangkar hujan serta pelaksanaan operasional nya;
- f. melaksanakan pelestarian dan perlindungan sumber daya air;
- g. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya;


- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Keenam

## Bi dang Operasional dan Pemeliharaan J aringan Irigasi Pasal 16

- ( 1) Bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis, melaksanakan pengawasan dan evaluasi di bidang operasional, dan pemeliharaan . . . Jarmgan 1ngas1.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang Operasional dan Pemeliharaan J aringan Irigasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigas;
- c. pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sungai, waduk, rawa , drainase yang terhubung langsung dengan sungai dan bangunan pelengkapnya;
- d. penyusunan rencana teknis kebutuhan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;
- e. pelaksanaan pembagian rencana tata tanam dan kepentingan lain sesuai ditetapkan; air sesuai dengan pembagian air untuk dengan yang telah
- f. pelaksanaan pembinaan dan supervisi di bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- h. verifikasi ijin pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan kewenangannya;
1. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan

- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 17

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- c. melaksanakan inventarisasi jaringan irigasi waduk, sungai dan rawa serta bangunan pelengk:apnya;
- d. mengadakan survey dan penelitian jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;
- e. menyusun rencana kebutuhan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan 1ngasi primer, sekunder , sungai , waduk dan pantai, bangunan pelengkap serta bangunan utama;
- g. melaksanakan kebijakan koordinasi mitigasi (tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana ) dan pengelolaan informasi bencana di bidang Sumber Daya Air;
- h. melaksanakan perbaikap\_ darurat kerusakan bangunan sumber daya air akibat bencana;
- i. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Seksi Operasional dan Pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Operasional dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Operasional dan Pengelolaan Jaringan irigasi;
- c. meQginventarisasi luas baku sawap, jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;
- d. menyusun bahan penetapan tata tanam, pembagian air serta pedoman tata laksananya;


- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jaringan irigasi dan tata tanam;
- f. menyusun bahan/data untuk penetapan kebijakan pengelolaan, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah jaringan irigasi sekunder;
- g. melaksanakan operasional sistem irigasi primer, sekunder, sungai, waduk dan pantai pada daerah irigasi;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
1. melakukan penelitian operasional pemberian air pada areal sawah;
- J. menyusun bahan untuk pengawasan, pengendalian kegiatan operasional jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;
- k. menyusun rencana kebutuhan operasional jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;
1. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Pembinaan dan Penyuluhan Jaringan Irigasi;
- c. menyusun bahan pedoman, pembinaan, pelatihan dan penyuluhan tentang dampak pembangunan dan pemanfaatan jaringan irigasi;
- d. melaksanakan pembinaan, pengamanan dan penertiban terhadap sepadan sungai, bangunan yang melintasi jaring irigasi dan bangunan pelengkapnya;
- e. menyusun bahan untuk penetapan/perubahan dan atau pembongkaran bangunan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya ditingkat jaringan irigasi primer , sekunder dan diwilayah sungai;
- f. menyusun bahan dan rekomendasi untuk pemberian ijin pemanfaatan aset kekayaan daerah di bidang sumber daya air;
- g. melakukan pengkajian permohonan ijin, penetapan serta mengawasi pelaksanaan pendirian, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan lain yang ada didalam, di atas maupun yang melintasi irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya ditingkat primer, sekunder, dan tersier;


- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

## Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerin tah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing› masmg.

## Pasal 21

Setiap p1mpman satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah› langkah yang diperlukan sesuru dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi peny1mpangan.

## Pasal22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

## Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

## Pasal 25

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.



## Pasa128

Peraturan Bupati diundangkan. lnl mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap pengundangan penempatannya Tulungagung. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati m1 dengan dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 1 5 DEC 2016 BUPATI ULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung pada tan al 15 Desember 2016 SEKRE ARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 53


LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

~\_3

TAHUN 2016

TANGGAL :

I!,

DESEMBER 2016


## SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR l&lt;ABUPATl;N TU!..\_UNGAGUNG