PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH  PATI Nomor 4 Tahun 2016 tentang AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK (berlaku 20 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa Konvensi tentang hak-hak anak telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
4. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 83);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati atau dengan sebutan lainnya yang memiliki tugas dalam bidang perlindungan anak.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
8. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah/kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan.
9. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
14. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
16. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
17. Hak sipil dan kebebasan adalah hak anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
18. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah hak asasi khusus anak untuk diasuh oleh orangtuanya atau hak anak untuk mendapatkan keluarga/pengasuh pengganti.
19. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah semua anak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
20. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah semua anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.
21. Hak perlindungan khusus adalah hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang berkonflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak dari pribumi dan minoritas.
22. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi,dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
23. Rumah Aman Anak adalah tempat tinggal sementara untuk memberikan perlindungan bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
24. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
25. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta pendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
26. Rukun Warga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah,penelantaran, dan tindak kekerasan.
27. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
28. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
29. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
30. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
31. Pusat Data dan Informasi Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan KLA.
32. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
33. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
34. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak;
35. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
36. Rumah Sakit Ramah Anak adalah rumah sakit yang dalam menjalankan fungsinya ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan KLA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
KLA bertujuan untuk :
- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak kemerdekaan anak dari eksploitasi untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama bagi anak;
- f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
- g. memastikan dalam pembangunan daerah dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bagian Ketiga
Prinsip
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan ## BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu Hak Anak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Hak asasi anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat.
- (2) Hak asasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. hak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Hak atas identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.
- (3) Hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- (4) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- (5) Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- (6) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- (7) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.
- (8) Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.
- (9) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. hak mendapatkan bimbingan dari orang tua;
- b. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
- c. hak reunifikasi;
- d. hak tidak dipindahkan secara illegal;
- e. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
- f. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (2) Hak mendapatkan bimbingan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.
- (3) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Hak reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa anak berhak untuk bertemu kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan.
- (5) Hak tidak dipindahkan secara illegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.
- (6) Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.
- (7) Hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.
- (8) Hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
- (9) Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- (10) Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. anak berkebutuhan khusus;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
- d. standar hidup.
- (2) Hak anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
- (3) Hak kesehatan dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
- (4) Hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.
- (5) Hak standar hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan; dan
- c. kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olah raga.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
- (3) Tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olah raga dan aktivitas lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. hak anak dalam situasi darurat;
- b. hak anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. hak anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat .
- (2) Hak anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal, dan untuk memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun.
- (3) Hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
- (4) Hak anak dalam situasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anakanak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak.
- (5) Hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.
Bagian Kedua
Kewajiban Anak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Setiap anak berkewajiban untuk :
- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KLA
Bagian Kesatu Layak Anak
BAB IV - RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KLA
Pasal 13
- (1) Kelayakan kondisi fisik suatu wilayah harus tersedia sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, taman belajar, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan.
Bagian Kedua
Ramah Anak
BAB IV - RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KLA
Pasal 14
- (1) Keramahan suatu wilayah mensyaratkan kondisi nonfisik terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
- b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
- c. kebiasaan memuji anak;
- d. mengucapkan terima kasih, maaf, tolong sesuai dengan penggunaanya;
- e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
- f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
- g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RT, dan RW.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk seperti Keluarga Ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak, dan Bidan Ramah Anak.
KELEMBAGAAN KLA
Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 15
- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD dan seluruh pemangku kepentingan anak di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 16
- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi :
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
Bagian Kedua
Sekretariat Gugus Tugas KLA
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 17
- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Anggaran
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 18
Untuk pencapaian indikator KLA dialokasikan anggaran dari APBD Kabupaten Pati dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program KLA sebagaimana tercantum dalam RAD-KLA Kabupaten Pati.
Bagian Keempat
Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 19
Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
Bagian Kelima
RAD-KLA
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 20
- (1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh SKPD, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Data Anak
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 21
Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak secara komprehensif
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus ## BAB VI
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 23
- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa :
- a. hak mendapatkan akte kelahiran;
- b. hak menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- c. hak mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
- d. hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
- e. hak penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
- f. hak memiliki kartu anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut :
- a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
- b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
- d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak serta sarana menyalurkan aspirasi anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan kartu anak.
Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 24
- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya :
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
- d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
- f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
- g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa :
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisifisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
- d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
- e. memberikan pendidikan pra nikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa :
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
- c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- f. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah.
Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 25
- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya :
- a. tidak untuk digugurkan kecuali ada indikasi medis;
- b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
- d. imunisasi dasar lengkap;
- e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- f. lingkungan bebas asap rokok;
- g. ketersediaan air bersih;
- h. akses jaminan sosial;
- i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS; dan
- j. ketersediaan sanitasi dan lingkungan hidup sehat.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain :
- a. penyediaan puskesmas ramah anak di setiap Kecamatan;
- b. penyediaan ruang menyusui dikantor Pemerintah Daerah atau di tempat-tempat pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap RW;
- d. penyediaan air bersih;
- e. penyediaan makanan yang menunjang kecukupan gizi bagi anak usia sekolah dasar;
- f. penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman disetiap desa/kelurahan; dan
- g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.
Bagian Keempat Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 26
- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, diantaranya :
- a. hak untuk mendapatkan pendidikan anak usia dini;
- b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan;
- d. hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas;
- e. hak untuk berekreasi; dan
- f. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, diantaranya :
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini
- b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan dan kreativitas;
- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni budaya dan olah raga; dan
- e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anakanak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi :
- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, anak usia dini dan pendidikan non formal dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata,
BAB V - KELEMBAGAAN KLA
Pasal 27
- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya :
- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, dan tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
- c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, korban penelantaran, pengemis anak-anak, dan pengemis yang melibatkan anakanak berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
- d. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
- e. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari masyarakat, serta pemasungan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus :
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten;
- b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
- c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak ( trafficking ), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
- d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
- e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
BAB VII - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 28
Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab :
- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
- c. dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dan pada pekerjaanpekerjaan yang berbahaya.
- d. mengalokasikan anggaran Corporate Social Responsibility untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29
Peran serta media massa :
- a.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 30
Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga lainnya :
- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak;
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31
- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masingmasing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (5) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32
- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33
Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34
Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 37
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 38
Setiap orang atau badan yang melanggar hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 39
Setiap orang atau badan yang melakukan tindakan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
Setiap orang atau badan yang melanggar hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, dan Pasal 29 huruf b, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
Setiap orang atau badan yang melanggar hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
Setiap orang atau badan yang melanggar hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
Setiap orang atau badan yang melanggar hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 44
Setiap orang atau badan yang menghalangi pemberian air susu ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar hak perlindungan dari narkotika dan/atau Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar hak perlindungan dari zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 46
- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan penelantaran terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 47
Setiap orang atau badan yang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48
- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA ## BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Penetapan: Ditetapkan di Pati pada tanggal 20 Januari 2016 BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO

Penetapan: Diundangkan di Pati pada tanggal 20 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. DESMON HASTIONO ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 4

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SITI SUBIATL\_SH MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (15/2015)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
## NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
## KABUPATEN LAYAK ANAK
## I. UMUM
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.
Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajibandan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.
Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatanyang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hakhak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Huruf f Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas Cukup jelas Dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, dan tempat penitipan anak.
PENJELASAN
Pasal 5
## Huruf a Yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum dalam pemerintahan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan non diskriminasi, adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak. ## Huruf c Yang dimaksud dengan budaya dan kearifan lokal, adalah perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang, atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. ## Huruf d Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan. ## Huruf e ## Huruf f Yang dimaksud dengan penghargaan