Unknown Unknown Nomor 85 Tahun 2014 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR
/:1.
TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015, dipandang perlu mengatur Rencana Kerja Pembangunan Dae rah (RKPD) Tahun 2015 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
C,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengclolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
..
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah · Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517};
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tcntang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2015.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejaktahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sarnpai dengan tahun 2015.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut l{encana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pcmbangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokurnen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkal Daerah.
9. RKPD Tahun 2015 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015.
Pasal 2
RKPD Tah un 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desernber 2015.
Pasal 3
RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 201 l-2015 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pernbiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun dengan partisipasi masyarakat.
Pasal 4
- (1) RKPD Tahun 2015 dis'tlsun dengan sistematika penyusunan se bagai berikut :
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

BAB III

BAB IV

BABV

BAB VI

EV ALU AS I HASIL PELAKSANMN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PENUTUP

## Pasal 5

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 digunakan se bagai :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 6

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan DPRD;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Diundangkan di Situbondo pada\_ tanggal 2 r. r , ''( \_- ~ t~

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

## SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2014 NOMOR /;1.


## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo d t I 2 r: t·t·/ --1, pa a angga Cl 1 : ,., ·1 .. . (~

BUPATI SITUBONDO,