PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 44 Tahun 2005 tentang TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS (berlaku 25 Oktober 2005)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. kapitalisasi cadangan; dan/atau
- c. sumber lainnya.
- (2) Sumber yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. dana segar;
- b. proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
- d. aset-aset negara lainnya.
- (3) Sumber yang berasal dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. keuntungan revaluasi aset; dan/atau
- b. agio saham.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Setiap Penyertaan Modal Negara atau penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (2) Setiap penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatas, dan keputusan Menteri untuk Perum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Setiap Penyertaan dan penambahan Penyertaan Modal Negara yang dananya berasal dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Negara dapat melakukan penyertaan modal untuk :
- a. Pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas;
- b. Penyertaan Modal Negara pada Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik Negara; atau
- c. Penambahan Penyertaan Modal Negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya telah terdapat saham milik Negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam suatu BUMN dan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam rangka :
- a. memperbaiki struktur permodalan BUMN dan Perseroan Terbatas; dan/atau
- b. meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b, dan penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka:
- a. penjualan saham milik negara pada Persero dan Perseroan Terbatas;
- b. pengalihan aset BUMN untuk Penyertaan Modal Negara pada BUMN lain atau Perseroan Terbatas, pendirian BUMN baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan;
- c. pemisahan anak perusahaan BUMN menjadi BUMN; dan/atau
- d. restrukturisasi perusahaan.
- (2) Pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap ## BAB II
TATA CARA PENYERTAAN MODAL NEGARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri dan Menteri Teknis.
- (2) Rencana Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif Menteri Keuangan, Menteri atau Menteri Teknis.
- (3) Pengkajian bersama atas rencana Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula mengikutsertakan menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu atau menggunakan konsultan independen.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Apabila
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Pelaksanaan pendirian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b setelah diterbitkannya peraturan pemerintah, dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dikuasakan kepada Menteri.
BAB III - TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 14
- (1) Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan
BAB III - TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 15
Apabila
BAB III - TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 16
Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c setelah diterbitkannya peraturan pemerintah, dilakukan oleh Menteri dan Menteri Keuangan secara bersama-sama atau sendirisendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing dengan
BAB III - TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 17
Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 dapat dikuasakan kepada Menteri.
BAB IV - TATA CARA PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 18
- (1) Pengurangan Penyertaan Modal Negara diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri.
- (2) Rencana Pengurangan Penyertaan Modal Negara dapat dilakukan atas inisiatif Menteri Keuangan atau Menteri.
- (3) Pengkajian bersama atas rencana pengurangan Penyertaan Modal Negara dikoordinasikan oleh Menteri.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis dan/atau menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dan/atau menggunakan konsultan independen.
BAB IV - TATA CARA PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 19
Apabila
BAB IV - TATA CARA PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 20
Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara setelah diterbitkannya peraturan pemerintah tentang pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas dilakukan oleh Menteri dan Menteri Keuangan secara bersamasama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing dengan
BAB IV - TATA CARA PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 21
Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 dapat dikuasakan kepada Menteri.
BAB IV - TATA CARA PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 22
- (1) Setiap pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (2) Penetapan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, didahului dengan keputusan Menteri selaku pemegang saham milik negara pada Persero dan Perseroan Terbatas.
- (3) Penetapan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d didahului dengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatas dan keputusan Menteri untuk Perum.
BAB IV - TATA CARA PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 23
- (1) Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan
BAB IV - TATA CARA PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 24
- (1) Direksi wajib mengumumkan keputusan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perum atas keputusan pengurangan Penyertaan Modal Negara dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Perum wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya.
- (4) Dalam hal Perum menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jawaban Perum diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perum.
- (5) Pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Perum mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
BAB V - TATA CARA PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 25
Pelaksanaan penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan Penatausahaan.
BAB V - TATA CARA PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Pasal 26
Menteri Keuangan menyelenggarakan Penatausahaan setiap Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas berikut perubahannya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005

Penandatangan: ## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 116

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ttd ABDUL WAHID
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG
TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS
## UMUM
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan perkembangan perekonomian negara antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, baik melalui instansi Pemerintah maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya untuk menyelamatkan perekonomian nasional, Pemerintah dapat pula melakukan Penyertaan Modal Negara ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik negara. Penyertaan Modal Negara seperti ini dilakukan oleh Pemerintah dengan mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas, Pemerintah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBN, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan revaluasi aset dan agio saham.
Disamping negara dapat melakukan penambahan penyertaan modal, negara juga dapat melakukan pengurangan penyertaan modal pada BUMN dan Perseroan Terbatas antara lain dengan melakukan penjualan saham milik negara pada Persero dan Perseroan Terbatas.
Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, maka perlu melakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Mengingat modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan negara yang dikenal sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku menteri yang mempunyai kewenangan melakukan penatausahaan kekayaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Termasuk dalam pengertian ini adalah proyek yang dikelola oleh BUMN maupun instansi Pemerintah. Penetapan proyek tersebut menjadi Penyertaan Modal Negara harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan BUMN dan hasil kajian, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri dan Menteri Teknis yang bersangkutan. Dalam rangka perhitungan