Unknown Unknown Nomor 52 Tahun 2003 tentang PEMBERIAN FASILITASKREDIT BAGI PEJABATl'TEGARAPADA LEMBAGATINGGI NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, bahwa untuk rnenunjang kelancaran tugas sehari-hari para pejabat negara pada Lernbaga Tinggi Negara, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara yang bermaksud membeli kendaraan perorangan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan; - b. bahwa untuk keperluan tersebut, maka pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan kepada para pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara tersebut perlu diatur dalam suatu Keputusan Presiden; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
HARAP KEMBALI
SUB BAGlAN DOKUMENTASI UMU.d BIRO UMUM - SETKAB
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRISIDEN REPUBLIKINDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2003
TENrANG
PEMBERIAN FASILITASKREDIT BAGI PEJABATl'TEGARAPADA
LEMBAGATINGGI NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,
a.
bahwa untuk rnenunjang kelancaran tugas sehari-hari para pejabat negara pada Lernbaga Tinggi Negara, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara yang bermaksud membeli kendaraan perorangan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, maka pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan kepada para pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara tersebut perlu diatur dalam suatu Keputusan Presiden;
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagairnana diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara uembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42 I2);
MEMUTUSKAN:
...
J
\.
--
MEMtrrUSKAN :
Menetapkan: KEPUI'USANPRESIDENTENTANG PEMBERlANFASILITASKREDITBAG!
Pt;JABAT NEGARA PADA LEMBAGA TINGGI NEGARA UNTUK PEMBELIANKENDARAANPERORANGAN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dirnaksud dengan para pejabat negara pada Lernbaga Tinggi Negara adalah :
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Hakim Agung Mahkamah Agung;
3. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
'.
Pasal 2
- (1) Kepada para pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara sebagaimana d.ima.ksud dalam Pasal 1 yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas diberikan kernudahan berupa fasilitas kredit pernbelian kendaraan perorangan.
- (2) Ketentuan sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat negara pada Lernbaga Tinggi Negara yang sudah pernah memperoleh fasilitas kredit yang sarna
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara uembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42 I2);
MEMUTUSKAN:
...
J
\.
--
MEMtrrUSKAN :
Menetapkan: KEPUI'USANPRESIDENTENTANG PEMBERlANFASILITASKREDITBAG!
Pt;JABAT NEGARA PADA LEMBAGA TINGGI NEGARA UNTUK PEMBELIANKENDARAANPERORANGAN.
Dalam Keputusan Presiden ini yang dirnaksud dengan para pejabat negara pada Lernbaga Tinggi Negara adalah :
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Hakim Agung Mahkamah Agung;
3. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
'.
Pasal2
- (1) Kepada para pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara sebagaimana d.ima.ksud dalam Pasal 1 yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas diberikan kernudahan berupa fasilitas kredit pernbelian kendaraan perorangan.
- (2) Ketentuan sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat negara pada Lernbaga Tinggi Negara yang sudah pernah memperoleh fasilitas kredit yang sarna
Fasilitaskredit sebagaimana dimak-ud dalam Pasal 2, berupa :
1. pemberian fasilitas kredit dengan beban bunga ditanggung oIeh Pemerintah;
2. bunga yang ditanggung Pemerintah tersebut sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dibayar di muka kepada setiap pejabat negara pacta Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasa11 dan Pasa12.
Pasa14
Ketentuan lebih lanjut yang diperlnkan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
- Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka :
1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan;
2. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada Para Hakim Agung pacta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada Para Anggota Dewar, PerwakiIan Rakyat Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan,
dinyatakan tidak berlaku lagi,
Salinan sesuai dengan aslinya,
J
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14juli 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI