PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu (berlaku 6 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
SALINAN
BUPATI BENGKULU UTARA
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2015 T E N T A N G
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 5657); Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 13);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara
4. BPMPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Inspektorat Kabupaten adalah SKPD Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Keuangan Desa dikelola ## BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam APBDesa; - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Penandatangan: - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. ## Pasal 7 - (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. - (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Penandatangan: - (3) Kepala Desa dapat menetapkan Pembantu Bendahara Desa yang terdiri dari: 4. a.1 (satu) orang staf Administrasi Keuangan; 5. b.1 (satu) orang petugas pemungut pendapatan asli desa (PADes). - (4) Staf Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dokumen pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - (5) Staf Administrasi keuangan yang dimaksud pada ayat (4) memiliki kemampuan penatausahaan keuangan dan mampu mengoperasikan komputer yang diutamakan telah memiliki sertifikat dari lembaga pelatihan yang teregistrasi. - (6) Petugas pemungut pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b mempunyai tugas: melakukan pemungutan, menyetor hasil pemungutan kepada Bendahara Desa.

Penandatangan: - (7) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) tidak memiliki hubungan kekerabatan (anak, istri/suami, menantu, ponakan kandung, ipar dan saudara kandung ) dengan Kepala Desa. ## BAB IV ## TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ## Pasal 8 - (1) Pengelolaan keuangan desa meliputi : - a. Perencanaan; - b. Pelaksanaan; - c. Penatausahaan; - d. Pelaporan dan; - e. Pertanggung jawaban. - (2) Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui BPMPD dan Camat secara berjenjang berkewajiban membina dan mengawasi pemberian, penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa dan sumber keuangan desa lainnya.
- (2) Pengawasan internal pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terbukti terjadi penyimpangan, maka Pemerintah Desa bertanggung jawab sebagai akibat penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan desa tersebut.
- b. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Pengawasan eksternal pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (4) Pengawasan melekat terhadap penggunaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 16 Juni 2015 BUPATI BENGKULU UTARA


H.M.IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 16 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 24


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara

ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010

DDD