PERATURAN GUBERNUR RI Nomor 561I7480 Tahun 2016 tentang GARA NOMOR: L-j'3 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2017 (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR:
L-j'3 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
- Surat W alikota Kendari Nomor 561I7480 tanggal 14 November 2016 Perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 201 7.
- a. bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu penjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
- c. bahwa Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu di ganti;
- b. bahwa untuk melindungi upah pekerja/ buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 88, pasal 89 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44~ pasal 45 dan pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan serta ketentuan Pasal 3, pasal 7, pasal 8, pasal 11, dan pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 ten tang Upah Minimum, perlu penyelarasan kebijakan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari dengan memperhatikan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
d. bahvva.
.
•
•
Mengingat ·
- d. bahwa kondisi perekonomian dewasa ini baik skala nasional maupun skala regional masih berada pada situasi yang belum menggembirakan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cenderung mengalami kenaikan atau belum stabil, sementara disisi lain harga bahan kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan, oleh karena itu untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi Daerah dan kemampuan'perusahaan secara sektoral, maka perlu ditetapkan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang mengacu pada Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, . dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 201 7 .
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang · Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 · Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah .beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan
.
-
•
Memperhatikan
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 tahun 2015);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan ! Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 500/3859/SJ tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2016 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2017;
2. Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor. B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2016;
3. Kesepakatan Bersama Nomor 06/DEPEKO/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Usulan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 201 7 antara GAPENSI Kota Kendari dengan Serikat Buruh Konstruksi Bangunan Sulawesi Tenggara;
4. Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Kota Kendari Nomor 07 /DEPEKO/XI/2016 tanggal 9 November 2016;
5. Rekomendasi ' Dewan Pengupahan Kota Kendari ten tang Usul Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2017 tanggal 9 November 2016:
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur, adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
2. W alikota, adalah Walikota Kendari
3. Upah Minimum, adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas :
- a. Upah tanpa tunjangan; atau
- b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.
4.
0pah
.
•
•
4. Upah Minimum Kota, yang selanjutnya di singkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di Kota Kendari;
5. Upah Minimum Sektoral Kota Kendari, yang selanjutnya di. singkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral yang berlaku di Kota Kendari.
Pasal 2
Dengan Peraturan ini menetapkan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2017 yang berlaku di Kota Kendari.
Pasal 3
Besamya Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## Pasal 4

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

## Pasal 5

- ( 1) Pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan atau dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Kota atau Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang berlaku;
- (2) Upah Minimum Kota, Upah Minimum Sektoral Kota Kendari hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari l(satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan;
- (3) Peninjauan besamya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha di perusahaan yang bersangkutan;

## Pasal 6

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kota atau Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah;

Pasal 7

Sektor yang belum termasuk dalam Penetapan Upah Minimum sektoral xora Kendari sebagaimana dirnakstid dalam Peraturan ini dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas Kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang terkait pada sektor yang bersangkutan.

Pasal.

.

•

•

Diundangkan di Kendari Pada tanggal 2-o \_ 1 2. - 2016

## Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan 1n1, maka Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016tentang Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota KendariTahun 2016dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Pengawasan untuk ditaatinya Peraturan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubemur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. ----

2.

Ditetapkandi Kendari Pada tanggal o

l

2...

,\_

2016

GUBERNUR

S

I TENGGARA,l.


NUR ALAM


| Dr | |
|------|----------------|
| H SH | Puh karo Hukum |


## LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016NOMOR

.

"

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR

L./3

TAHUN 2016

TANGGAL :

£.. u \_ 1 rz. \_

2016

## DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA KENDARI TAHUN 2017

•

| NO. | JENISUPAH SEKTORAL | SEKTOR ( KLUI) | THN.2016 SEBULAN fRp.) | THN.2017 SEBULAN fR1>.) | KET. |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|
| 1 | Upah Minimum Kota | - | 2.007.000,- | 2.172.578,- | |
| 2 | Upah Minimum Sektoral Kota Kendari | - (5)Bangunan (5.1) Bangunan Sipil | 2.118.500,- | 2.293.277 ,- | |


| PAR F KOO | PAR F KOO |
|----------------------------------------------------|-------------|
| ·1 a J>IJ...J,-.. kerur NtPA ,( Dll-/'/AAJA 1 u.t» | Asl 'fl |
| f~·~ | |
| •- | |