PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2003 tentang PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (berlaku 1 Januari 2003)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemberhentian dari dinas Kepolisian adalah pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota.
3. Dinas Kepolisian adalah segala aktivitas kedinasan yang dilakukan anggota dalam lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu.
6. Hilang dalam tugas adalah suatu keadaan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.
7. Usia pensiun adalah batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Dipertahankan dalam dinas aktif adalah mempertahankan seseorang anggota untuk tetap dinas aktif, walaupun orang tersebut telah mencapai usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun.
9. Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi kepolisian atau sebagai akibat tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang negara/pemerintah yang sah.
10. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
11. Meninggal dunia biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu dan bukan karena menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan dinas.
12. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, peraturan disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Keahlian khusus adalah keahlian di bidang tertentu yang ditandai oleh adanya Ijasah/sertifikat atau mempunyai pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 2
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila:
- a. mencapai batas usia pensiun;
- b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
- c. tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
- d. gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
Bagian Pertama
Mencapai Batas Usia Pensiun
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 3
- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun.
- 3) Batas usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan.
- 4) Untuk kepentingan pembinaan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahap awal penerapan ketentuan mengenai batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan secara bertahap.
- 5) Pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan ketentuan batas usia pensiun secara bertahap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 4
- (1) Batas usia pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dipertahankan sampai 60 (enam puluh) tahun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.
- (2) Keahlian khusus dan yang sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang:
- a. Identifikasi;
- b. Laboratorium Forensik;
- c. Komunikasi Elektronika;
- d. Sandi;
- e. Penjinak Bahan Peledak;
- f. Kedokteran Kehakiman;
- g. Pawang Hewan;
- h. Penyidikan Kejahatan tertentu;
- i. Navigasi laut/penerbangan.
- (3) Anggota yang dipertahankan dalam dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya yang bertugas pada satuan fungsi sesuai keahliannya tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan secara selektif dan bertahap setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 5
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan memasuki usia pensiun maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberi kesempatan menjalani masa persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun.
Bagian Kedua
Pertimbangan Khusus untuk Kepentingan Dinas
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 6
- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun maksimum, dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak karena:
- a. masih terikat dalam ikatan dinas
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 7
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila statusnya beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Ketiga
Tidak Memenuhi Syarat Jasmani dan/atau Rohani
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 8
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 9
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada ahli warisnya diberikan penghasilan penuh selama:
- a. 6 (enam) bulan, jika pewaris meninggal dunia biasa dan tanpa memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang;
- b. 12 (dua belas) bulan, jika pewaris meninggal dunia biasa dan memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang;
- c. 12 (dua belas) bulan, jika pewaris gugur atau tewas; atau
- d. 18 (delapan belas) bulan, jika pewaris ditetapkan sebagai pahlawan
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 10
- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hilang dalam tugas dan tidak ada kepastian hukum atas dirinya setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang ## BAB III
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 11
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.
Bagian Pertama
Melakukan Tindak Pidana
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 12
- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
- a. dipidana penjara
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 13
- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bagian Ketiga Meninggalkan Tugas atau Hal Lain
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 14
- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
- a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
- c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB IV - KEWENANGAN MEMBERHENTIKAN DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF
Pasal 15
Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:
- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.
BAB IV - KEWENANGAN MEMBERHENTIKAN DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF
Pasal 16
Mempertahankan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:
- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.
BAB IV - KEWENANGAN MEMBERHENTIKAN DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF
Pasal 17
- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dari dinas Kepolisian Negara Republik Indo-nesia berkewajiban:
- a. memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan; dan
- b. tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian, pada kesempatan tertentu diperkenankan menggunakan pakaian seragam dinas dengan pangkat terakhir.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan kecuali yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dilaksanakan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Peraturan pelaksanaan mengenai pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG
## PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
## I. UMUM
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan untuk memperlancar pelaksanaan administrasi pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan dasar, konsepsi, dan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Materi peraturan ini pada dasarnya disusun untuk membantu penyelenggaraan pembinaan administrasi pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sehubungan dengan itu seluruh materi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan umum, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat, kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas aktif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pelaksanaan secara bertahap usia pensiun dalam ketentuan ini dilaksanakan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Ayat (5) Cukup jelas. Dengan ketentuan ini, maka pelaksanaan penerapan ketentuan b