PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 41 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA SINGKAWANG (berlaku 8 November 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Singkawang;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
«
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 23);
10. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA SINGKAWANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Kantor adalah Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat KP3K2P.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Singkawang.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehu tanan dan Ketahanan Pangan.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat (SOP AP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II TU JUAN DAN MANFAAT Bagian Kesatu Tujuan Pasal2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan KP3K2P dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai.
Bagian Kedua Manfaat Pasal3
Manfaat SOP AP adalah:
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam mem berikan pelayanan; dan
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) SOP AP KP3K2P sebanyak 109 SOP AP yang mencakup SOP AP Sub Bagian Tata Usaha, SOP AP Seksi Ketahanan Pangan, SOP AP Seksi Penyelenggaraan Penyuluh, SOP AP Seksi Pengembangan Kelembangan Petani dan Penyuluh.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 89 SOP AP yaitu:
- b. Seksi Ketahanan Pangan sebanyak 6 SOP AP;
- c. Seksi Penyelenggaraan Penyuluh sebanyak 10 SOP AP; dan
- d. Seksi Pengembangan Kelembangan Petani dan Penyuluh sebanyak 4 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota lni.

BAB IV PELAKSANAAN SOP AP Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SOP AP harus disosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh PNS di Lingkungan KP3K2P.
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal6

- ( 1) Kepala Kantor harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan KP3K2P.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan KP3K2P.

BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 7

Kepala Kantor bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal8

Format dan bagan alur SOP AP KP3K2P akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 8 November 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 10 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SING KA WANG


SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

: 41 TAHUN 2016

TANGGAL

: 8 NOVEMBER 2016

TENTANG

STAND AR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KANTOR

PENYULUH

PERTANIAN,

PERIKANAN,

KEHUTANAN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

KOTA

SINGKAWANG

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR PENYULUH PERTANIAN, PERI KANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA SINGKAWANG

## A.TATAUSAHA

--

--

-

·-

-

-

-

-

--

·-

··-

·-

| NO | NAMA SOP --------- | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pengurusan Surat Masuk ·--- | |
| 2 | Pengurusan Surat Keluar | |
| 3 | Pengusulan Kenaikan Pangkat ··--- | |
| 4 | Pelaksanaan Layanan Rapat | |
| 5 | -------· Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS | |
| 6 | Pengembangan Karir Pegawai | |
| 7 | Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala --- ·---- ---· | |
| 8 | Pelayanan Tamu | |
| 9 | ·-·-· Penyusunan Formasi dan Bezzeting ----- | |
| 10 | Pembuatan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) | |
| 11 | Pelayanan lzin Penelitian Mahasiswa/ Izin Praktek Kerja Lapangan ··--- | - |
| 12 | Pelayanan Kebersihan Kantor | |
| 13 | Pengusulan Izin Belajar dan Tugas Belajar | |
| 14 | Pengajuan Beban Kerja (BK) Pegawai | |
| 15 | Pembuatan Surat Perintah Tugas dan Perjalanan Dinas | |
| 16 | Penerbitan SK | |
| 17 | Pembuatan Surat Edaran | |
| 18 | Penanganan Rumah Tangga Kantor | |
| 19 | Penerbitan Surat Tugas -·- | |
| 20 | Pengajuan Uang Makan | |

-

--

-

-

-

·-

··-

·--

··-

·-

-

-·-

-·-

-

·-

---

·--

-

--

--

-

| 21 | Pengelolaan Kehadiran Kerja Pegawai |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Pengiriman Surat Keluar |
| 23 | Pengarsipan Surat ·- ·----·------- |
| 24 | Pengiriman Surat Keluar |
| 25 | - Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) --- |
| 23 | Pengusulan Diklat ---- |
| 27 | Pengusulan Karis,Karsu,Karpeg/KPE . |
| 28 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS |
| 29 | Pengusulan Pensiun PNS |
| 30 | Pengusulan PLT dan PLH ----· |
| 31 | Pengusulan Surat Tugas Perjalanan Dinas ------ |
| 32 | Pengamanan Kantor |
| 33 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/ PNS Teladan ·---· |
| 34 | Pengusulan Penjatuhan Huku man Disiplin -- |
| 35 | Pengusulan TASPEN ·-- |
| 36 | Pengusulan Ujian Dinas ------· |
| 37 | Pengusulan Ujian Penyesuaian Ijazah |
| 38 | Tanggapan atas Keberatan Penilaian SKP |
| 39 | Pembuatan Buku Penerimaan Barang |
| 40 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang ---------------- |
| 41 | Pembuatan Buku Barang Pakai Habis ---- |
| 42 | Pembuatan Kartu Inventaris Barang ----- |
| 43 | Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan ·-- |
| 44 | Pembuatan Stoke Opname Barang - |
| 45 - | Pengurusan Barang --·-· ·--· ----·-·-----·· -- . ····-····--·· - . .. --- .. - ----- ···• ····-- - -----·· ------ ------- -- |
| 46 | Penyimpanan Barang |
| 47 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan {RKT) ---- |
| 48 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ·-·--·- |
| 49 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas SKPD/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ---------- -- |

---------

------

--

-

-

-

-

-

--

-

---

--

--

--

--

-

| 50 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 51 | Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) ---- |
| 52 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ---- |
| 53 | Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) - |
| 54 | Penyusunan Petunjuk Teknis |
| 55 | ---- Pembuatan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
| 56 | Penyusunan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) - ------ |
| -- 57 | Penyusunan Profil ----- |
| 58 | Penyusunan Data Base |
| 59 | Penyusunan Pengumpulan Data Laporan |
| 60 | Penyusunan Laporan Akhir DAK |
| 61 | ----- Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) |
| 62 | Pembayaran Gaji |
| 63 | Upload Gaji Pegawai |
| 64 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) |
| 65 | Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) ---- |
| 66 | Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran |
| 67 | Penyusunan Anggaran Kas APBD (Murni dan Perubahan) |
| 68 | Register Penutupan Kas ----- |
| 69 | Pencairan Dana -- |
| 70 | Penjurnalan |
| 71 | ---· Penyusunan Buku Besar |
| 72 | Penyusunan Neraca Saldo |
| 73 | Penyusunan Neraca |
| 74 | -------- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 75 | Penyusunan Prognosis |
| 76 | --·--· Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK) |
| 77 | Penyusunan Buku Kas Umum |
| 78 | ----- Penyusunan Buku Kas Tunai |
| 79 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |

-

-

··-

-

-

-

-

- ..

| 80 | Penyusunan Buku Pajak |
|------|-------------------------------------------|
| 81 | Penyusunan Buku Panjar |
| 82 | Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB) |
| 83 | Pembuatan SPJ Fungsional |
| 84 | Pengesahan Laporan SPJ |
| 85 | ---- Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban |
| 86 | Penyusunan Laporan DAK |
| 87 | -· Penyusunan Laporan SPT Tahunan |
| 88 | Penyusunan Laporan SPT Masa |
| 89 | Penyusunan DPA-SKPD |

·---

## B. SEKSI KETAHANAN PANGAN

-

-

-

--·

| NO ·--- | NAMA SOP .. - -- . - -- - -· | KETERANGAN --- - |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | • ·-----·-------- ···------·-- - - --- ---·----------- Pelatihan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan (Demapan) | |
| 2 | Penanganan Daerah Rawan Pangan (Pdrp) Akibat Bencana | - |
| 3 | Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Skpg) ·------ | - |
| 4 | Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Fsva) '--· --·-- | ·---- -- |
| 1-------- 5 | Penanganan Penyusunan Bahan Makanan (Nbm) | --- --- |
| 6 | -- Pengadaan Pangan Pemerintah Daerah (Cppd) | - |

----

## C.SEKSIPENYELENGGARAANPENYULUH

---

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | a Seksi --·- Penyusunan Program Kerj Penyelenggaraan Penyuluh - | |
| 2 | an Teknis Pengolahan Perumusan Kebijak Penyelenggaraan Penyuluh - | |
| 3 | nis Tugas Penyusunan Juklak dan Juk Penyelenggaraan Penyuluh | |
| 4 | Pedoman Penerapan Kebijakan dan Penyuluhan | |
| 5 | tingkat Perencanaan Penyuluhan di Kelurahan, Kecamatan, dan Kota | |
| 6 | Pembinaan Penyuluhan | |
| 7 | ngendalian Pengawasan dan Pe Penyelenggaraan Penyuluhan | |
| 8 | Pelaksanaan Penyulunan | |
| 9 | Kerja dan Pengembangan Mekanisme, Tata Metode Penyuluhan | |
| 10 | masan, dan Pengumpulan, Pengolahan, Penge Penyebarluasan Materi Penyuluhan | |

d

## D. SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI DAN PENYULUH

1. SEKSI SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

··-

··-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Pembuatan Surat Tugas Pelatihan PPL | ··- |
| 2 | Penyusunan RDKK | |
| 3 | Pembentukan Kelompok Tani ·--· | |
| 4 | Pelaksanaan Pameran | |

WALIKOTA SINGKAWANG,


AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

YASMALIZAR, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004