PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 56 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 31 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Banyuwangi, perlu adanya koordinator bidang yang bertugas dan bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan di lapangan terkait antisipasi terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menyempurnakan kelembagaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dengan mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4169);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
Menetapkan
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4439);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir denganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN BANYUWANGI.
2. Anggota
Pasal I
Ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Banyuwangidalam Pasal 6 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Pembentukan Kominda Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai susunan dan personalia sebagai berikut:
Pasal 6
Pembentukan Kominda Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai susunan dan personalia sebagai berikut:
- a. Ketua
2. : Bupati
3. b.
Pelaksana Harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Resort Banyuwangi
- c.
- d.
- Sekretaris
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
- Anggota :
1. Koordinator
- a. Koordinator Anggota Bidang Kemasyarakatan
- b. Koordinator Anggota Bidang Pemerintahan
- a. Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang bertugas di Kabupaten Banyuwangi;
- b. Unsur intelijen dari Tentara Nasional Indonesia (Intelijen Kodam dan Korem yang bertugas di Kabupaten Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi);
- c. Unsur intelijen dari Kepolisian Resort Banyuwangi;
- d. Unsur intelijen dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
- e. Unsur dari Kantor Imigrasi di Banyuwangi
- f. Unsur dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Banyuwangi;
- g. Unsur dari instansi perpajakan dan perbankan;
- h. Unsur terkait lainnya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 31 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 56 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 31 Desember 2015 Pj. BUPATI BANYUWANGI Z A R K A S I