PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA Nomor - Tahun 1959 tentang Pembentukan dan · Pengelolaan Sadan Usaha Milik Desa (SUMDes). . 4. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah · I · Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan\_ Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nep6tlsme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); · . 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan t.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nom9r 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); . ' 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); . 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun · 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran·Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; · · . 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; · 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 6 · Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; · 13. 1 0 . Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Sadan Usaha Milik Desa (SUM Des) 14. 1 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR. ,-4 . TAHUN 201-
TENT ANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BA 1 DAN USAHA !VIILIK DESA (BUMDes) DENGAN·RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
...
BUPATI MINAHASA;
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan · keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat rnelalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.didlrikan Sadan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
- b. bahwa Sadan U'saha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat SUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan · Pengelolaan Sadan Usaha Milik Desa (SUMDes). .
4. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah · I · Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan\_ Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nep6tlsme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); · .
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan t.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nom9r 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); . '
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun · 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran·Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; · · .
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; ·
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 6 · Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; ·
13. 1 0 . Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Sadan Usaha Milik Desa (SUM Des)
14. 1 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
.
Menetapkan
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum l?engaturan Mengenai Kelurahan; dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan I Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran.Daerah kabupaten Minahasa Tahun 2008 .Nomor 2).
Dengan Persetujuan Sersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DAERAH KASUPATEN MINAHASA
dan
S'UPATI MINAHASA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN SADAN USAHA MILIK DESA (SUMDes)
SASI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud derigan :
- ( 1 ) Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Minahasa.
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa
·
- (4) D�wai:, Perwakilan Rakyat Daerah selanjutr,ya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa. ·
- (5) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
- (6) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang me�iliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat BAB II
�.-:
.
...
BASii PRINSIP ·, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN .
Pasal 2
Prinsip dasar dalammen�irikan pembentukan BUMDes
- ( 1 ) Pemberdayaan : memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterllbatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat. .
- (2) Keberagaman : bahwa usaha kegiatan masyarakat. memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada.
- (3) Partisipasi : pengelolaan harus marnpu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa me!!J]iki dan turut serta bertanggung . jawab terhadap perkembangan . I kelangsungan BUMDes.
Pasal 3
- ( 1 ) Dalam meningkatkan pendapatan rnasyarakat dan desa , Pemerintah Desa dapat mendirikan Sadan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensl desa.
- (2) BUMDes dapat didirikan
Pasal 4
\cl- o��bet"'�
}o( ?-
·
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL:
J�BATAN
:
KEPALA BAGIAN HlLKUM DAN
PERUNOANG-UND�GAN
Tujuan pembentukan BUMDes, antara lain:
�
· �
- . . GEESJE TOMBOKAN H MS ( 1 ) Meningkatkan pendapatan asli d'5a. dalam rangka me ingkatRan/:l&lt;l!m��P O · 'tlitah · : Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pemban ffta-p-elayanan-masyarake,\_. \_ \_\_.
- (2) Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan utnuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
- (3) Menciptakan lapangan kerja.
·
Pasal 5
Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain :
- ( 1 ) Usaha jasa yang berupa jasa keuangan, jasa anqkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis. ·
- (2) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- (3) Perdagangan hasil pertanian berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis serta penyediaan saprodi (pupuk, bibit, obet-obatan dll).
- (4). Unit industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (5) Kegiatan perekonomian desa lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
BAB Ill . . . ...S:k..
• . . . . . . . . .
BAB Ill - PER.MODALAN
Pasal 6
..#-
.
Sumber-sumber pembtayaarvpermodalan BUMOes dapat diperoleh dari :
- ( 1 ) Pemerintah Desa (penyertaan modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan).
- (2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat.
- (3) Tabungan masyarakat.
..- -
M - E
\_ N
\_ G
\_ ET - A
- ( 4) Pinjaman:
- (5) Bantuan atau sumber lainnya yang sah.
- (6) Kerjasama dengan pihak swasta/pihak keti9a.
..
...,,.,\_
ORGANISASI DAN KEPENGU USAN
Pasal·7
- (1) Organisasi BUMDes berada di luar struktur orgariisasi Pemerjntah Desa
2. ·(2) Susunan organlsasi kepengurusan terdiri :
- a. Komlsarls (penasehat).
- b. Direksi (pelaksana operasiorial)
- c. Kepala Unit usaha
- (3) Komlsarls (penasehat) secara 'ex officio' dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan ·
- (4) Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjl,.ik oleh masyarakat setempat oerdasarkan
- (5) ;:;r�;�;:a�a��e:�:;i�:�:=�a:;i:��\��:�ala Desa dan dlsarnpaikan kepada Bupati melalui Camat.
BAB IV - ORGANISASI DAN KEPENGU USAN
Pasal 8
( 1 ) Kewajiban
)
�· Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :
- a. Memberi nasehat kepada Dlreksl dan Kepala · Unit Usaha dalam melaksanakan pengeloiaan SUMDes j
- b. Memberikan saran dan pendapat menqenai rnasalah yang diahggap pentinq bagi pengeloiaan ·auMOes
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi ·gejala menurunnya kinerja kepengurusan
Kewenangan
.
Untuk melaksanakan kewajibannya Komis�ris rnempunyai kewenan\_gan :
- a. Meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari pengurus menqenal segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
- b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat rnerusak kelangsungan dan citra BUM Des.
##
PENJELASAN
Pasal 9
- (1) Syarat pemilihan Direksi dan Kepala Unit Usaha sebagai berikut: - a. Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha ' . - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. H \_ U \_ I \_ / \_ M \_ E N \_ G \_ E \_ S \_ A \_ H \_ KA \_ N --, \_, - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian