Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 1965 tentang IMPLEMENT AST SISTEM £-PROCUREMENT DI KJ\BUPATEN T/\BALONG DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAl-IA ESA BUP ATI T ABALONG, - a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan schal, dan akuntabilitas dala.'ll pclaksanaan pengadaan barang/jasa pcmerintah perlu dilengkapi prasarana dan sarana yang mcmadai; - b. bahwa unluk kelancaran pelaksanaan pcngadaan barangljasa pcmerintah dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara e 1 d:tronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu dilaksanakan Implcmc:1tasi Sistem e-Procurement dilingh.-ungan Pcmerintah Kabuparen Tabalong~ - c. bahwa berdas:rrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, pcrlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan · Daerah Tingbt II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Und;mg Nom or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera.l-t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahtm 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pcrnerintahan Dacrnh (L~mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tarnbahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undartg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mcngingat
BU1Jr\TI T'ABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 1£ T AHUN 2010
TENTANG
IMPLEMENT AST SISTEM £-PROCUREMENT DI KJ\BUPATEN T/\BALONG
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAl-IA ESA
BUP ATI T ABALONG,
- a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan schal, dan akuntabilitas dala.'ll pclaksanaan pengadaan barang/jasa pcmerintah perlu dilengkapi prasarana dan sarana yang mcmadai;
- b. bahwa unluk kelancaran pelaksanaan pcngadaan barangljasa pcmerintah dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara e 1 d:tronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu dilaksanakan Implcmc:1tasi Sistem e-Procurement dilingh.-ungan Pcmerintah Kabuparen Tabalong~
- c. bahwa berdas:rrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, pcrlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan · Daerah Tingbt II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Und;mg Nom or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera.l-t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahtm 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pcrnerintahan Dacrnh (L~mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tarnbahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undartg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Menetapkan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4330), sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pembahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tcntang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
MEMUTUSKAN :
PERA TURAN BUP A TI TENT ANG IMPLEMENT ASI SISTEM E PROCUREMENT DI KABUPATEN T ABALONG
BABI KETENTUAN UMUM
Bagian Pertarna Pengertian
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang bertanggungjawab kepada bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Kantor, Kecarnatan dan Kelurahan.
/
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten T abalong.
6. Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tabalong selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalarn pelak.sanaan sistem dan domain e-Procurement.
8. e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan inforrnasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarak.an oleh LPSE Kabupaten Tabalong melalui www.LPSE tabalongkab.go.id.
9. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggungjawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem e-Procurement.
10. LPSE lain adalah LPSE di luar LPSE Kabupaten Tabalong.
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lcmbaga pcmerintah yang mempunyai tugas untuk. melakukan pengernbangan kebijakan di bidang pc.ngadaan barang/jasa pemerintah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen, sela.njut.nya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekeljaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaa.n pengadaan barang/jasa.
13. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut P A adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanak.an tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kcwenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah merniliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh ~yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tabalong.
16. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh P A!KP A untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat olch PAIKPA untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa pemerintah.
18. Penyedia barang/j~a adalah badan usaha atau orang perseorangan yang rnemenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalarn sistem e-Procurement pada pusat› pusat layanan.
19. Pengguna adalah semua pihak. yang menggunakan sistem e-Procurement.
20. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunak.an untuk beroperasi di dalam sistem e-Procurement.
21. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada sistem e-Procurement
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
Pasal 2
- ( 1) Maksud ditetapkan Pcraturan Bupati ini adalah scbagai dasar untuk penerapan sis tern e› Procurement di Kabupaten Tabalong.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang ling.kup Peraturan Bupati 1111 adalah e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
ETIKA E-PROCUREMENT
BAB II - ETIKA E-PROCUREMENT
Pasal 4
- (I) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan e-Procurement, semua pihak wajib:
- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan password;
- b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang:
- a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement;
- b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem e› Procurement.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PARA PlliAK DALAM PELAKSANAA.N' E-PROCUREMENT
BAB III - PARA PlliAK DALAM PELAKSANAA.N' E-PROCUREMENT
Pasal 5
Para pelaku yang terlibat dalam e-Procurement, terdiri dari :
- a. Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. ULP/PanitiaPengadaan!Pejabat Pengadaan;
- c. Penyedia Barang/Jasa; dan
- d. LPSE.
Bagian Pertama Tugas, dan Fungsi LPSE
BAB III - PARA PlliAK DALAM PELAKSANAA.N' E-PROCUREMENT
Pasal 6
- (1) LPSE bertugas mengelola sistem e-Procurement di Kabupaten Tabalong dan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di Kabupaten Tabalong;
- b. pelaksanaan pelatihanltraining kepada Panitia!Pejabat Pengadaan!ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem e-Procurement;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan!ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
- d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia!Pejabat Pengadaan!ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement.
- e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang tclah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
- f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tuga&lt;&gt;-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketcntuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instw.si lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Organ LPSE
BAB III - PARA PlliAK DALAM PELAKSANAA.N' E-PROCUREMENT
Pasal 7
- ( 1) Organ LPSE terdiri dari :
- a. pembina;
- b. pengarah;
- c. penanggungjawab;
- d. kepala;
- e. sekretariat;
- f. bidang administrasi sistem informasi;
- g. bidang registrasi dan verifikasi;
- h. bidang layanan pengguna; dan
- i. bidang pelatihan dan sosialisasi.
- (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertcntu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
- d. memahami prosedur sistem e-Procurement.
- (3) Susunan personil dalam organ LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih Ianjut dengan Keputusan Bupati.
BABIV
TATA CARA PELAKSANAAN £ -PROCUREMENT
Bagian Pertama
Alur Kerja Sistem E-PROCUREMENT
BAB III - PARA PlliAK DALAM PELAKSANAA.N' E-PROCUREMENT
Pasal 8
- (1) Sistem e-Proc- urement dikelola oleh LPSE.
- (2) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem e-Procurement menggunakan metode :
- a. pelelangan umum secara elektronik pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; atau
4. b.
5. pelelangan wnum secara elektronik prakualifikasi dengna 2 (dua) file.
- (3) Pangadaan dengan sistem e-Procurement dilaksanakan sesuai dengan ketentuan alur kerja yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Dokurnen elektronik dengan sistem e-Procurement diperlakukan sama dengan dokumen tertulis.
l3agian Kedua Pusat Informasi LPSE
BAB III - PARA PlliAK DALAM PELAKSANAA.N' E-PROCUREMENT
Pasal 9
Semua data dan informasi yang disimpan LPSE diumumkan di website LPSE dan LPSE Pusat yang akan dihubungkan kc pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.
Bagian Ketiga Biaya Operasional LPSE
Pasal I 0
Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
Bagian Keempat Pengaduan
BAB III - PARA PlliAK DALAM PELAKSANAA.N' E-PROCUREMENT
Pasal 11
Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut:
- a. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem e-Procurement dan bisa diakses oleh pihak yang terkait.
- b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.
BAB III - PARA PlliAK DALAM PELAKSANAA.N' E-PROCUREMENT
Pasal 12
LPSE melaporkan kepada PA, KP A, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan› penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
BABY K.ETENTUAN PERALIHAN
BAB III - PARA PlliAK DALAM PELAKSANAA.N' E-PROCUREMENT
Pasal 13
- ( 1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini maka seluruh a tau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPD Kabupaten Tabalong dapat menerapkan e-Procurement.
- (2) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan e-Procurement, masing - masing pimpinan unit kerja/SKPD Kabupaten Tabalong dan/atau P A/KP A, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja!SKPD Kabupaten Tabalong tersebut menggunakan e-Procurement.
- (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing pimpinan unit keija/SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem e-Procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem e-Procurement.
- (5) Untuk mempercepat implementasi sistem e-Procurement LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memillki inf rastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.
KETENTUANPENUTUP
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 14
Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati 1111 dengan penempatannya dalam Be1ita Daerah Kabupaten Tabalong. Ditctapkan di Tanjung pada tanggal 01 September 2010. ~ BUPA~ONGLYPH(cmap:df00), f ~CHMAN RAMSYJ

Penetapan: Diundangkan di Tanjung padatanggru 01 September 2010.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ~ ~ H. ABDEL FADILLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR J.8