PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 6 Tahun 2016 tentang PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG (berlaku 14 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 pada Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, yang dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ketentuan khusus tentang pakaian kerja termasuk PNS jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional di RSUD/Puskesmas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Uadang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengen UndangUadang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Di Siplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1476);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lem baran Daerah Kata Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
Menetapkan
- 13.Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkuangan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
14. Peraturan W alikota Nomor 8 Tahun 2013 ten tang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Singkawang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Persatuan Guru Republik Indonesia yang selanjurnya disingkat PGRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai Guru.
9. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.
10. Pakaian Dinas adalah Pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
3. 13 Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang rnenyelenggarakan pendidikan pada jaiur formal.
PAKAIAN KERJA
BAB II - PAKAIAN KERJA
Pasal 2
Setiap Guru dan Tenaga Kependidikan menggunakan Pakaian Kerja dalam melaksanakan kewajiban tugas pokok dan fungsi.
BAB II - PAKAIAN KERJA
Pasal 3
Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk:
- a. identitas;
- b. keseragaman;
- c. pengawasan; dan
- d. estetika
BAB III - JENIS PAKAIAN KERJA
Pasal 4
- (1) Pakaian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian yang disingkat PDH terdiri dari;
1. PDH Warna Khaki
2. PDH Kemeja Putih, celana/ rok hitam a tau gelap; dan
3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
- b. Pakaian Sipil Harian yang disingkat PSH; dan
- c. Pakaian Seragam lainnya.
- (2) Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari :
- a. Pakaian Seragam Harian LINMAS disingkat pakaian LINMAS;
- b. Pakaian Seragam Batik Motif KORPRI; dan
11. b.Pakaian Seragam Batik PGRI adalah pakaian Batik PGRI.
- (3) Pakaian Kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang terdiri dari:
- a. Pakaian Batik PGRI Pria : Baju lengan panjang bersaku pada bagian dada sebelah kiri tanpa tutup, celana panjang hitam beserta kelengkapannya; dan
- b. Pakaian Batik PGRI Wanita: Baju lengan panjang dengan 2 (dua) buah saku tanpa tutup, rok hitam 15 cm di bawah lutut beserta kelengkapannya;
- (4) Motif Batik PGRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pakaian Kerja Wanita berjilbab dan Wanita hamil menyesuaikan.
BAB IV
ATRIBUT
BAB III - JENIS PAKAIAN KERJA
Pasal 5
Pakaian Batik PGRI sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilengkapi atributsebagaiberikut:
- a. Kopiah hitam untuk Pria;
- b. Papan Nama.
BAB III - JENIS PAKAIAN KERJA
Pasal 6
- (1) Model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah
- (3) Model Seragam Batik Motif KORPRI dan Pakaian Batik PGRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam lampiran II dan lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## Pasal 7

Jadwal penggunaan Pakaian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tercantum dalam Lampiran IV yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

## PENGAWASAN

## Pasal8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Kerja Guru dan Tenaga kependidikan dilaksanakan oleh atasan langsung.
- (2) Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang.

## BABV

## KETENTUAN LAJN-LAIN

## Pasal 9

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan atau kegiatan tertentu, dapat menggunakan pakaian yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dan atau kegiatan tersebut.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini juga berlaku bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas baik ke dalam maupun ke luar daerah sepanjang tidak ada ketentuan lain mengatur pakaian yang berkaitan dengan tugas tersebut.

## Pasal 11

Hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan Pakaia.n Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 14 Maret 2016

WALIKOTA SINGIKAWANG, ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 1 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ,


## LAMPIRAN I

## PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

## I. MODEL PAKAIAN DINAS

## A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA WARNA KHAKI


## Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Kancing Baju
- i. Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG"
- c. Ikat Pinggang
- e. Saku Celana Depan
- d. Saku Baju
- f. Lencana KORPRI
- g. Badge tulisan "PEMERINTAH PROV.KALEAR"
- h. Papan Nama
- k. Tanda Pengenal
- j. Badge Lambang Daerah Kota Singkawang
- I. Sambungan Bahu
- n. Lengan Panjang
- m. Saku Belakang

## 2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH


## Keteranqan;

- b. Papan Nama
- a. Lencana Korpri
- c. Tanda Pengenal

## 3. PDH WANITA WARNA KHAKI


## eterangan

- a. Lencana KORPRI
- b. Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG"
- c. Badge Lambang Daerah Kota Singkawang
- d. Badge tulisan "PEMERINTAH PROV.KALBAR"
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Celana Panjang
- k. Krah Rebah
1. Lengan Panjang

## 4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI


## Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG"
- c. Badge Lambang Daerah Kota Singkawang
- d. Badge tulisan "PEMERINTAH PROV.KALB3AR"
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Krah Rebah
- k. Celana Panjang
1. Lengan Panjang


## 5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH


## Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nam.a
- c. Tanda Pengenal

## 6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH


## Keterangan:;

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nam.a
- c. Tanda Pengenal


## Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISFLAK

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pem Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004


«

## LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

## PAKAIAN SERAGAM KORPRI


## KETERANGAN :

- A. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA
- B. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA

VALIKOTA SINGKAWA.NG ttd AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN , /


%

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PAK.AlAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

## PAKAIAIN SERAGAM BATIK PGRI


## KETERANGAN :

- A. PAKAIAN SERAGAM BATIK PGRI PRIA
- B. PAKAIAN SERAGAM BATIK PGRI WANITA

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

"

ASMALI .SET

Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA SIN OKAW ANG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG PAKAIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

## JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN KER.JA GURU DAN 'TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGK AWANG

| | | PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) | PSH DIGUNAKAN OLEH KEPALA SEKOLAH |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | RABU | PDH KEMEJA PUTIH | I |
| 4 | KAMIS | BATIK PGRI | |
| 5 | JUMAT | PDH BATIK | |
| 6 | SABTU | PDH BATIK | |
| 7 | HARi LINMAS | SERAGAM LINMAS | SESUAI KETENTUAN ACARA |
| 8 | SETIAP BULAN TANGGAL 17 DAN HUT KORPRI | SERAGAM KORPRI | I I ! I |
| 8 | SETIAP BULAN TANGGAL 25 DAN HUT PGRI | BATIK PGRI | |
| 8 | HARI BESAR NASIONAL | SERAGAM KORPRI/ BATIK PGRI | SESUAI KETENTUAN ACARA |
| 9 | PADA ACARA RESMI | PDH BATIK/PSL DAN/ATAU PSR ...- | SESUAI KETENTUAN ACARA . |

-

WALIKOTA SINGKAWANG,


AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKU DAN PERUNDANG-UNDANGAN ; � -- .,.., YASMALI ~, SH Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004