PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : '-( 'f TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI .SERT.A TATA KERJA INSPEKTO.RAT DAE.RAH KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-·
..
,,
-·
---
··--··.
·--
-·-······
·-
--·-··----·
BUPATl BUTON .UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR : '-( 'f TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI .SERT.A TATA KERJA INSPEKTO.RAT DAE.RAH KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA. TI BUTON UTA.RA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan · Daerah Kabupaten Bu ton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah rnenyebutkan bahwa ketentuan Iebih .lanjut rnengenai 'Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · dalam huruf a, .perlu membentuk Peraturan Bupati tentang . Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5'5"87) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '5679).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarribahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ·F(epubtik Indonesra Nomor 4593).
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah · Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Euton Utara.
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitari dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
Perangkat Daerah yang . melaksanakan fungsi · pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Inspektorat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- ( 1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:
- b. · pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan · keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat.
: ________________
Bagian Kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu 1nspektur Pasal 9

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan, membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 10

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan -administraei, ketatausahaaa, Ieeuangan -dan -aset ·clan fungsional kepada semua unsur dilingkungan inspektorat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektun

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 'a. 'perryelerrggaraan 'admirristrasi urnum perkarrtoran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program penyusunan kerja pengawasan;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional .daerah: ·
- d. penyusunan bahan data dan pembinaan teknis fungsional daerah;
- e. penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan data penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. pelakeenaen urusan kepegawaian, keuangan, -surat meriyurat dan rumah tangga;
- g. pelak:sanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi, penyelenggaraan perencanaan, . pengawasan, pembinaan, penyusunan pedoman dan standar dibidang pengawasan serta menyiapkan bahan penyusunan laporan, memantau tindak lanjut hasil evaluasi pengawasan, memutahirkan data hasil audit pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum perkantoran, .kepegawaian, 'koordinasl pengelolaan dan pelaporan keuangan.

## Bagian Ketiga

## Inspektur Pembantu Wilayah I Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa · clan ·penanganan kasus ·p·ehgatluan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

## · Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi:
1. Sekretariat Daerah Buton Utara.
2. Sekretariat DPRD Buton Utara.
3. Inspektorat Buton Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Buton Utara.
5. Dinas Sosial Buton Utara.
6. Dinas Transmigrasi Buton Utara.
7. Dinas Perhubungan Buton Utara.
9. '8. Dinas Lingkungan Hidup Buton Utara.
9. Dinas Ketahanan Pangan Buton Utara.
10. Dinas Perikanan Buton Utara.
11. Dinas Pendidikan Bu ton U tara.
13. 12.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Buton Utara.
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Buton Utara.
14. Dinas Kesehatan Buton Utara.
15. Dinas Pertanahan Bu ton Utara.
17. 16.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Buton Utara.
17. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Bu ton Utara.
18. Rumah Sakit Umum Daerah Bu ton utara
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, · kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. reviu rencana kerja anggaran;
- d. reviu rencana kerja, Renstra dan rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
- e. evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah perangkat daerah;
- f. pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan aset daerah;
- g. pendampingan, asisten dan vasilitasi dibidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- h. reviu laporan keuangan;
1. reviu laporan kerja instansi kinerja perangkat daerah;
- J. evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan , dengan tujuan tertentu;
- I. pemeriksaan terpadu;
- m. mengawal pelaksanaan reforrnasi birokrasi;
- n. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
- o. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- a. koordinasi program pengawasan;
- p. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- b. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsiya.
- c. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

## Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah II Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaaan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab Inspektur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi:
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Buton Utara.
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bu ton Utara.
3. Badan Keuangan Buton Utara.
4. Dinas Pertanian Buton Utara.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buton Utara.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga Buton Utara.
7. Kecamatan dan Kelurahan Buton Utara.
8. Badan Perencanaan Pemban.gunan Daerah Buton Utara.
9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Buton Utara.
10. Satuan Palisi Pamong Praja Buton Utara.
11. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Buton Utara.
12. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Buton Utara.
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Buton Utara.
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Buton Utara.
15. Dinas Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang Buton Utara.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buton Utara
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Euton Utara.
- b. reviu rencana kerja anggaran;
- c. reviu rencana kerja, · Renstra dan rencana pembangunan · jangka menengah daerah;
- d. · evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah perangkat daerah;
- e. pengawasan atas kegiatan pembangunan/infrastruktur dan aset daerah;
- f. pendampingan, asisten dan vasilitasi dibidang pengawasan terhadap perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- g. reviu laporan keuangan;
- h. reviu laporan kerja instansi kinerja perangkat daerah;
1. evaluasi sistem pengendalian internal;
- j. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- k. pemeriksaan terpadu;
1. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- m. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik;
- n. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;

r

;

·,

- o. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- p. koordinasi program pengawasan;
- r. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- q. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsiya.

## Bagian Kellina Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 18

pengawasan. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi

- a. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- c. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek tujuan tertentu;
- b. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- d. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus /investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- f. pelaksanaan tugas pengawasan dalan kegiatan reviu;
- e. pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan tugas pengawasan dalan kegiatan pemantauan;
- i. pelaksanaan tugas pengawasan dalan rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengoorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- h. pelaksanaan tugas pengawasan dalan kegiatan pengawasan lain;

## ,: Pasal 20

Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyele:nggaraan teknis pemerintahan di daerah.

## Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 20, Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemrintahan Daerah melaksanakan fungsi :

- b .. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- a. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah;
- c. pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembatuan;
- e.: evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu;

.'

d

## Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari 7 (tujuh) jenjang Jabatan:
- a. Auditor Ahli U tama;
- b. Auditor Ahli Madya;

,

- c. Auditor Ahli Muda;
- d. Auditor Ahli Pratama;
- e. Auditor Ahli Penyelia;
- f. Auditor Ahli Lanjutan ;
- g. Auditor Ahli Pelaksana.
- (2) .Iabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari jenjang Jabatan:
- a. Pengawas Pemerintahan Madya;
- b. Pengawas Pemerintahan Muda;
- c. Pengawas Pemerintahan Pertama.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah dapat mengembangkan karier baik dalam Jabatan Fungsional maupun pada Jabatan Struktural di Iingkungan organisasi pengawasan dan diluar .organisasi pengawasan.
- (4) Mutasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 23

- (1) .Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok se-suai 'bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), . masing - masing dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk oleh , Bupati dan dalam melaksanakan tuga:s-nya 'bertarrggung jawab kepada tnspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) .Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ·( l) ·diatur sesuai Peraturan Perurrdarrg = Undangan yang berlaku.

## Pasal 24

Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan kedalam Inspektur Pembantu dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur melalui lnspektur Pembantu.

...

-··- --·. ~---- \_

----------···--·-----·--




.-..•

-c,·

.-,, . ...,,.

... ..,~.-· .• ~,r·«·..o.~

,.\_,.\_.\_...,.,,.,..,,,.=

:,:'

1·1.s,--

""•~=~•,:,

...

~"'"·~i'lll&lt;l'f"l1"'ru'l"i"'~~-"'

## BABV TATA KERJA Pasal 25

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam . lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- '(3) 'Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan . melekat.
- {2) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat, ·selr.retaris dan Inspektur Pembantu menerapkan prinsip koordinasi, · integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masingrnasing.

## Pasal 26

Inspektur wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-rnasing dan bila terjadi penyirnpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 27

Inspektur memimpin dan mengkoordinasi bawahannya rnasingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahann.ya.

## Pasal 28

Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I dan Wilayah II serta Auditor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun Iaporan Iebfh Ianjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. ·

## Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

"~

Jf::ic:ifl!&amp;~it\f.tl

i

## Pasal 31

DaJ.am melaksanakan tugas, Inspektur dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahan.nya dan dalam rangka pemberian bim.bingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 32

- ( 1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam · -hal Sekretaris -beihalangan sebagai pelaksana Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu Wilayah .yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Inspektur.

## Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Inspektorat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 34

- ( 1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Kabupaten Buton Utara, berpedoman pada peraturan perundanganundangan yang berlaku.
- '(2) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) · Inspektur Kabupaten Buton Utara merupakan jabatan ; eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.
- (4) · .Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah lingkup Tffsp-ektota.1 Kabupaten Bu:ton. Utara Yaeru:pa.Rah jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian lingkup Inspektorat Kabupaten Buton . Utara merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- '(6') Pejabat E·s·eton TII dart TV ·ctiHn:gkungan ItrSJiektorat Kabupaten Buton Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (7). Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedornan yang 'ditetapkan -oleh Pernerintah.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kedudukan Togas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton Utara.


Ditetapkan di Buranga

pada tanggal

')..

7

-

IP..

-

2016

BUPATI BUTON UTARA,

k


H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal ?-7 -/ a. 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,


LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN EUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

..

,

LAMPIRAN PERATURAN

BUPATI BUTON UTARA

NO MOR

Lf L( ·7t'A.lrfJN zo 16

TANGGAL

9- 7 - 19, - 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA



BUPATI EUTON UTARA,


H. ABU HASAN