PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 12 Tahun 2011 tentang TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BALANGAN (berlaku 3 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2011 maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;
2. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan. c.
4. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun '1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor'169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 1.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 2.
lndonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200g Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa3g;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun ZOOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKola (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
8. '10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor I Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2010 Nomor 09).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BALANGAN-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan.
8. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan.
9. L Sub Bagian adalah sub-sub bagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan.
10. 10.Sub Bidang adalah sub bidang pada bidang-bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan.
TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 2
- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengendalikan pelaksanaan bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 3
Unsur-unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Bidang Politik dan Organisasi;
- d. Bidang Penanggulangan Bencana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Sekretariat
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, adminlstrasi dan sumber daya di lingkungan badan serti melaksanakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan;
- b. menyusun langkah kegiatan kesekretariatan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 5
Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, perjalanan dinas serta melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan, penerimaan tamu pimpinan, upacara, rapat dinas dan administrasi perjalanan dinas;
- d. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Badan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Badan;
8. f . melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana Badan;
- g. menyusun dan mengadministrasikan penyedian peralatan, perlengkapan kantor, barang cetakan dan alat tulis kantor;
- h. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Badan;
- i. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
12. j melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub bagian umum dan kepegawaian;
- k. melaksanakan penyusunan laporan Sub bagian umum dan kepegawaian pada Sekretariat, penyiapan bahan dan penyusunan laporan Badan;
14. L menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasijabatan, sistem dan prosedur kerja;
- m. melaksanakan analisis jabatan dan analisis organisasi;
- n. melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi dan usul kelembagaan di lingkungan Badan;
- o. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Badan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan di lingkungan Badan;
- q. melaksanakan penelaahan dan penyusunan bahan pertimbangan hukum;
- r. melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
21. menyiapkan bahan rencana mutasi pegawai yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainya;
22. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai; t
- u. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian] absensi dan cuti pegawai;
24. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja bawahan sesuai dengan uraian tugasnya; V,
25. melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan daftar penilaian prestasi/kinerja pegawai ; W.
- x. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi melaporkan hasil untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang tugas. diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, sefta anggaran pelaksanaannya;
- d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan hubungan kerja untuk menunjang keberhasilan implementasi program kegiatan dengan pelaksana kegiatan serta instansi terkait;
- e. mengidentifikasi lokasi, potensi wilayah dan statistik pada wilayah kerja Badan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;
- h. menyusun program tahunan Badan dari data yang berasal dari bidang masingmasing;
- i. mengkoordinasikan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan bersama bidang;
- j. menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
- k. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- l. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja bawahan sesuai dengan uraian tugasnya;
- m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan ad m inistrasi keuangan dan pertangg ungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub bagian keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan penyusunan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan Badan;
- d. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
- f. melaksanakan penelitian kebenaran dokumen pencairan anggaran dan ketersediaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyusunan bahan revisi anggaran Badan;
- h. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan Badan;
- i. melaksanakan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran;
- j. melaksanakan pemantauan keadaan anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan penghitungan anggaran di lingkungan Badan;
- l. melaksanakan penyiapan usul Bendahara dan calon pemegang uang muka kegiatan unit kerja di lingkungan Badan;
- m. menyusun dan laporan keuangan, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub bagian keuangan;
- n. melaksanakan penyusunan laporan Sub bagian keuangan pada sekretariat dan penyiapan penyusunan laporan Badan;
- o. menyusun rencana, melaksanakan kegitan pengumpulan data dan penyajian dan analisa data anggaran perencanaan dan belanja Badan;
- p. menghimpun dan menganalisa data anggaran dan realisasi keuangan;
- q. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rancangan Rencana \_f-"Jtg ' Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) untuk dijadikan DPA-SKPD baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- r. menyusun rencana anggaran penerimaan/pengeluaran badan, serta pengelolaan data- keuangan sebagbi bahan perhitungan dan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
- s. penertiban, penarikan dan pengadministrasin pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang ada kaitannya dengan tupoksi Badan;
- t. mengkoordinasikan pembuatan dan pelaporan SPJ dari seluruh bidang;
- u. memeriksa dan mengontrol SPJ yang masuk dari seluruh bagian dan bidang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan . pembuatan laporan pertdnjgungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
- w. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
- x. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- y. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya;
- z. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;dan
4. aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Kedua
Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 9
- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta mengkoordinasi dan fasilitasi pelaksanaan keglatan pembinaan demokratisasi dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan pembauran bangsa serta pembinaan perlind ungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan;
- b. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan ketahanan bangsa;
- c. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat
- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program fasilitasi bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- e. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- f. membuat telaahan kepada atasan untuk memberi izin ataupun rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan survey atau penelitian;
- g. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- i. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk sesuai sumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai bahan masukan serta memelihara arsip;
12. j memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana;
- k. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 10
Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa; dan
- b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 11
- (1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan petunjuk teknis pemantapan ideologi politik, ekonomi, seni budaya dan kewaspadaan nasional serta nilai-nilai kepahlawanan, kerjasama antar lembaga, pembauran bangsa, asimilasi antar suku dan kerukunan hidup beragama.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan sub bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 12
- (1) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis fasilitasi pelaksanaan kesiagaan, penyelamatan menghadapi gangguan, ancaman, bahaya dan rehabilitasi akibat terjadinya bahaya serta pembinaan satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan sub bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 13
- (1) Bidang Politik dan Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif, pemberdayaan politik masyarakat serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan organisasi kemasyarakatan, ldmbaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan partai politik dan pemberdayaan politik masyarakat;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan dan lembaga legislatif;
5. c, menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembiga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat;
- e. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan petunjuk teknis hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat;
- f. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi hubungan antar organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pemuda;
- g. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi hubungan antar organisasi keagamaan dan profesi;
- h. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi lainnya;
- i. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program koordinasi pembinaan dan fasilitasi hubungan antar organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
- j. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- l. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana;
- m. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 14
Bidang Politik dan Organisasi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Bina Lembaga Politik dan Pemberdayaan Politik Masyarakat; dan
- b. Sub Bidang Bina Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 15
- (1) Sub Bidang Bina Lembaga Politik dan Pemberdayaan Politik Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan koordinasi pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik serta menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. menyusun langkah kegiatan sub bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 16
- (1) Sub Bidang Bina Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi hubungan antar organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pemuda serta menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi hubungan antar organisasi keagamaan dan profesi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan sub bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 17
- (1) Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan keterpaduan penanggulangan bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang penanggulangan bencana;
- c. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka keterpaduan penanggulangan bencana;
- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan keterpaduan penanggulangan bencana;
- e. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
2. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana; g.
3. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 18
Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pencegahan dan Tanggap Darurat; dan
- b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 19
- (1) Sub Bidang Pencegahan dan Tanggap Darurat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pencegahan terjadinya bencana dan tanggap darurat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan sub bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 20
- (1)Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan sub sebagai pedoman; bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 21
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ## BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati akan diatur kembali dengan Peraturan/Keputusan Bupati tersendiri. ini
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah n. tnt Paringin pada 3 Agustus 21011 ANGAN,/: f"" SEF t, EFFENDIE/

Penetapan: Ditetapkan di

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 3 Agustus 2011

Penandatangan: SEKRETARIS2AERAH KABUPATEN M. RIDUAN DARLAN BUPATEN BALANGAN TAHUN 201'I NOMOR BERITA DAERAH 12