PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu (berlaku 31 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR I(;, TAHUN 2015
TENT ANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
bahawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
1.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak:sud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Disbudparpora adalah Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi:
- a. Tempat Rekreasi:
1. Tempat Rekreasi DAM Muara Kuntur; dan
2. Arung Jeram Batang Asai.
- b. Tempat Olah Raga:
1. Sarolangun Sport Center;
2. penggunaan atau pemakaian lapangan tenis;
3. penggunaan atau pemakaian lapangan badminton/Sport Hall Bulu Tangkis; dan
4. penggunaan atau pemakaian lapangan sepakbola/Satadion Sriwijaya.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai mana di maksud pada ayat ( 1) adalah pelayaanan tern pat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan/ atau dikelola olah pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk nemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Tempat Reakreasi dan Olahraga termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 18
2. Undang:Un8~ng Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan . ' . -r . ~; . Kahµpa.Je:n/-.Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro .. ~--. .. ' .Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repu,pli!\ J!ldopesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 'LembaramNegara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ni:1n RP.trih11si N~P-RrA RP.nnhhkTnnnnpc;:1!'.CI Daerah (Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA. Menetapkan
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak:sud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Disbudparpora adalah Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal2
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi:
- a. Tempat Rekreasi:
1. Tempat Rekreasi DAM Muara Kuntur; dan
2. Arung Jeram Batang Asai.
- b. Tempat Olah Raga:
1. Sarolangun Sport Center;
2. penggunaan atau pemakaian lapangan tenis;
3. penggunaan atau pemakaian lapangan badminton/Sport Hall Bulu Tangkis; dan
4. penggunaan atau pemakaian lapangan sepakbola/Satadion Sriwijaya.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai mana di maksud pada ayat ( 1) adalah pelayaanan tern pat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan/ atau dikelola olah pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk nemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Retribusi Tempat Reakreasi dan Olahraga termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan berdasarkan frekuensi jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. ~ SAROLANGUN,

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 31 Desember 2015 CEK ENDRA

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 3/ Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THA~OZALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 16 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI: 16 TAHUN 2015
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga adalah Kabupaten Sarolangun.

## BAB VIII

## PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN

## Pasal 11

- ( 1) Retribusi dipungut dengan rnenggunakan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.

## Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar Aitaoih denoan menoonnakan STRD

## BAB IX PENAGIHAN

## Pasal 14

- ( 1) Penagihan retribusi terutang yang tidak a tau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABX

## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

## Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran terse but.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

r=-;

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 17

- {1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XII PENYIDIKAN

## Pasal 18

- {1) Selain pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negen sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga.

Meminta keterangan

dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak

- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga.
- g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang,benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga.
1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 31, Seri B, Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.


~

SAROLANGUN,

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 31 Desember 2015


CEK ENDRA


Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 3/ Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THA~OZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 16

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI: 16 TAHUN 2015

## PENJELASAN

ATAS ·

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR th TAHUN 2015

## TENT ANG

## RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

## I. PENJELASAN UMUM

Penempatan retribusi sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti retribusi dan lainlain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan bunga dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain adalah pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum retribusi daerah khususnya mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

## LAMPI RAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR

/6

TAHUN 2015

TANGGAL

JI DESEMBER 2015

TENTANG

RETRIBUSI

TEMPAT

REKREASI

DAN

OLAHRAGA

## STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

## A. Tempat Rekreasi:

| No | Jenis Fasilitas | Tarif (Rp) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tempat Rekreasi DAMMuara Kuntur: a. Anak Anak; b. Dewasa. | Rp. 5.000/orang/masuk Rp. 10.000/orang/masuk |
| 2 | Arung Jeram Batang Asai: a. Anak Anak; b. Dewasa; c. Sewa perahu karet dan peralatan, untuk 1 (satu) kali rute perjalanan. | Rp. 5.000 / orang/ masuk Rp. 10.000/orang/masuk Rp. 100.000/unit |

## B. Tempat Olah Raga:

| No | Jenis Fasilitas | Tarif (Rp) |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Tenis | Rp. 20.000,-/Lapangan/ Jam |
| 2 | Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Badminton/ Sport Hall Bulu Tangkis | Rp. 10.000,-/Lapangan Jam |
| 3 | Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Volley | Rp. 20.000,-/Lapangan/ Jam |
| 4 | Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Basket | Rp. 20.000,-/Pertandingan |
| 5 | Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Sepakbola | Rp. 50.000,- /Pertandingan |
| 6 | Penggunaan atau Pemakaian | |

- 7 Gedung Tennis Indoor Sport Centre:

- a. Penggunaan/ pemakaian lapangan tenis /volley/ baskes / bulu tangkis Indoor dll

Rp. 20.000/lapangan/jam

- b. Penggunaan / pemakaian untuk perpisahan anak sekolah/ mahasiswa

Rp. 2.000.000,-

- c. Penggunaan / pemakaian untuk acara pertemuan/ rapat-rapat pemerintah

Rp. 2.500.000,-

- d. Penggunaan/ pemakaian untuk kegiatan pemikahan/ sejenis/ acara ceremonial lainnya

Rp. 3.000.000,-

,.



~

SAROLANGUN,

CEK ENDRA

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor /6 Tahun 2015

Nomor

Seri

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

TENT ANG

NOMOR {G TAHUN 2015

## RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor

I b Tahun 2015

Seri

Tanggal

3 I oesemcer 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Cyr

Drs. H. THABRONI ROZALI, MM Pembina Utama Madya NIP.19591202 198002 1 001