Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi · kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kata Tebing Tinggi; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sip ii; 1. Undang-Undang. Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum · Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); - Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi . Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 12. - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133); 14. - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); . 15. - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 16. - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor lnduk Kependudukan secara Nasional; 19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan lnforrnasi Administrasi Kependudukan; 20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi; · 21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi; 22. Peraturan Oaerah Kata Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 2 September 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PERA TU RAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 8 TAHUN 2011
TENT ANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBING TINGGI,
- a. bahwa denqan . diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi · kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kata Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sip ii;
1. Undang-Undang. Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum · Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.
9.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
- Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi . Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); .
15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor lnduk Kependudukan secara Nasional;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan lnforrnasi Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi; ·
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
22. Peraturan Oaerah Kata Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
· dan
WALIKOT A TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL.
SABI KETEt:'TUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Oaerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Oaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota T ebing Tinggi.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah Kata Tebing Tinggi yang mempunyai tugas mengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah kerja Kecamatan.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tingga\ di Kota Tebing Tinggi.
10. Penduduk Senientara adalah Orang Asing yang telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau · surat keterangan kependudukan.
15. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
4. Kependudukan dan jawab dan berwenang urusan Administrasi 16. lnstansi Pelaksana adalah Dinas Pencatatan Sipil yang bertanggung melaksanakan pelayanan dalam Kependudukan.
17. Mutasi Penduduk adalah setiap perubahan penduduk yang terjadi karena kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan.
18. Mutasi Biodata Penduduk adalah setiap Perubahan data yang terjadi karena . Perkawinan, Perceraian, Perubahan Kewarqaneqaraan, alamat/tempat tinggal, Pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya.
19. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
21. Kartu Keluarga Asing adalah Kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarqa Warga Negara Asing dan dapat dipergunakan seperlunya ..
20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Keluarga Sementara Asing adalah Kartu yang memuat data kependudukan suatu Keluarga Warga Negara Asing yang sifatnya sementara dan dapat dipergunakan seperlunya.
23. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tlri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
24. Kepala Keluargaadaiah:
- a. laki-laki yang bertempat tinggal dengan isteri dan anakanaknya;
- b. janda/isteri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannnya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anakanaknya;
- c. orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau berternpat tinggal bersarna-sama dengan orang yang bukan keluarganya;
- d. kepala asrama/rumah yatim piatu dan sejenisnya; dan
- e. orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian/pengampunan.
25. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada lnstansi Pelaksana. .
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada lnstansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Peristiwa Penting adatah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
29. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat bukti pendaftaran penduduk sementara Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebi~g Tinggi.
30. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti pendaftaran penduduk tetap Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip ii Kota T ebing Tinggi.
31. lzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-ur.dangan.
32. lzin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab . memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan· penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
34. Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor indentitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk setiap orang yang telah tercatat sebagai penduduk.
35. Buku lnduk Penduduk adalah buku yang memuat catatan setiap mutasi kependudukan.
36. Sistim lnformasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
37. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai · alat bukti yang autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
38. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
.,..
39. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang terhimpun secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
40. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan · lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status· tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
41. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
42. Kantor Urusarr Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal2
Pasal 3
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya Kepada lnstansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal2
Pasal 4
Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya Kepada lnstansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ·
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelengarakan urusan · Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang adrninistrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kota; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ...
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 6
- (1) lnstansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; ·
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran peduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan . tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 10
- (1) Petugas Registrasi membantu Lu rah dan lnstansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang rnernenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian . serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Perundangundangan.
BABIV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal11
- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga setiap mutasi kependudukan yang terjadi, sebagai berikut:
- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. kematian;
- f. pengakuan dan pengesahan anak;
- g. pengangkatan anak;
- h. perubahan narna;
- i. perubahan status kewarganegaraan;
- j. perubahan data dan pembatalan akta;
- k. perpindahan: dan
- I. kedatangan.
15. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilakukan di Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
16. (3)
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 12
- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh lnstansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen · kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 13
- (1) Nomor lnduk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan dilakukan pencatatan biodata sebagai penduduk di Kota Tebing Tinggi.
- (2) Nomor lnduk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) Nomor lnduk Kependudukan seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah ke luar Daerah Kota T ebing Tinggi tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.
- (4) Nomor lnduk Kependudukan diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kata T ebing Tinggi.
- (5) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- b. 6 (enam) ·-digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditarnbah angka 40; dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK. ·
- (6) Nomor lnduk Kependudukan dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 14
- (1) Setiap penduduk sementara diberikan Nomor lnduk Kependudukan Sementara (NIKS).
- (2) Nomor lnduk Kependudukan Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara.
- (3) Nomor lnduk Kependudukan sementara dicantumkan dalam Kartu Keluarga sementara dan Kartu T anda Penduduk Sementara.
Bagian Ketiga Perpindahan Penduduk Pasal15
- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib dilaporkan kepada Kantor Kelurahan dan Kecamatan setempat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Perpindahan penduduk Kota Tebing Tinggi antara lain:
- a. antar lingkungan dalam satu Kelurahan, wajib melapor kepada Kepala Lingkungan setempat dengan rnernbawa surat pengantar dari Kepala Lingkungan asal;
- b. antar Kelurahan dalarn satu Kecamatan, wajib rnelapor kepada Lurah seternpat dengan rnelengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. surat pengantar dari kepala lingkungan setempat;
2. asli kartu keluarga dan kartu tanda penduduk/kartu tanda penduduk sernentara; dan ·
3. pas pfioto ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.
- c. antar Kecamatan dalam Wilayah Kota Tebing Tinggi wajib melapor kepada Lurah dan Camat setempat dengan melengkapf persyaratan sebagai berikut:
1. surat pengantar dari kepala lingkungan dan kelurahan setempat;
2. asli kartu keluarga dan kartu tanda penduduk/kartu tanda penduduk sementara; dan
3. pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
- d. antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi, wajib melapor · kepada Lurah dan Camat setempat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. surat pengantar dari kepala lingkungan/kelurahan dan camat setempat;
2. asli kartu keluarga dan kartu tanda penduduk/kartu tanda penduduk sementara; dan
3. pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
- (3) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan:
- a. surat keterangan pindah dari kelurahan, untuk perpindahan antar kelurahan dalam satu kecamatan;
- b. surat keteranqan pindah dari kecamatan, untuk perpindahan antar kecamatan dalam kota tebing tinggi; dan
- c. surat keterangan pindah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil, untuk perpindahan keluar kota tebing tinggi. .
- (4) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, · Kepala Lingkungan berkewajiban melaporkan kepada Kelurahan.
- (5) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing disamping harus memenuhi ·syarat/ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Bagian Keempat Kedatangan Pasal16
- (1) Setiap pendatang atau tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan dalam waktu 2x24 jam.
- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat.
- (3) Bagi pendatang · yang akan menetap di Kota Tebing Tinggi wajib:
- b. menyerahkan surat pernyataan/jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah/kepala keluarga tempat tinggal yang diketahui kepala lingkungan setempat.
- a. memiliki surat keterangan pindah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal; dan
- (4) Pendatang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 17
- (1) Warga Negara·· Asing sebelum melakukan pendaftaran pelaporan kepada Camat dan Lurah setempat, diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna dilakukan penelitian surat-surat/dokumennya.
- (2) Untuk bahan penelitian syarat-syarat menjadi penduduk dan atau surat-surat kependudukan lainnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan, dan jika perlu meminta keterangan lebih lanjut dari Kantor lmigrasi.
- (3) Penduduk sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu lzin Tinggal Sementara (KIT AS) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu izin tinggal sementara dari Direktorat Jenderal lrnigrasi;
- b. paspor; dan
- c. surat tanda melapor diri (STMD).
- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Sementara Asing dan Kartu Tanda Penduduk Sementara Asing yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Penduduk Sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu lzin Tinggal Menetap (KITAP) dari lnstansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu izin tinggal menetap dari Direktorat Jenderal lmigrasi;
- b. paspor; dan
- c. surat tanda melapor diri (STMD).
- (6) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebagaimana dimaksud. pada ayat (5) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Asing dan Kartu Tanda Penduduk Asing, yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Pengawasan terhadap ketentuan pada ayat (4) dan ayat (6) dilakukan oleh '"Lurah, Camat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Bagian Kelima Pindah Datang Antar Negara Pasal18
- (1) Penduduk Warga Negara· Indonesia asal Kota Tebing Tinggi yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ..
- (2)
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 26
Apabila dalam suatu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda, harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 27
- (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan kartu keluarga yang baru.
- (2) Kartu Keluarga yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Lapar Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru.
- (3) Perubahan susunan Keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
Bagian Kesembilan Kartu Tanda Penduduk Pasal28
- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan membawanya kemana saja yang bersangkutan berpergian.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kartu Tanda Penduduk terdiri dari Kartu Tanda Penduduk WNI, Kartu Tanda Penduduk WNA dan Kartu Tanda Penduduk Sernentara Warga Negara Asing.
- (4) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain:
- a. nomor kartu tanda penduduk/Nomor lnduk Kependudukan (NIK);
- b. nama lengkap;
- c. jenis kelamin:
- d. golongan darah;
- e. tempat/ tanggal tahir:
- f. status perkawinan;
- g. agama;
- h. suku bangsa;
- i. pekerjaan;
- j. alamat;
·
- k. rt/rw;
- I. kelurahan; .
- m. kecamatan;
- n. kota;
- o. pas photo Pemegang;
- p. tanda tangan atau cap jempol pemegang; dan
- q. tanggal dikeluarkan dan batas waktu berlaku.
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 29
- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Walikota
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku pula bagi:
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.
Pasal43
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri..
Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan · Republik Indonesia
·Pasal 44
- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi diluar Wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal45
- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalari perkawinan kepada Dinas · Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri · tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian Paragraf 1 Pencatatan Percerai an di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal46
- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) ## BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 75·
- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan.
Pasal76
- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara yang telah mendapat Hak Akses dari Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah daerah dalam melaksanakan Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan didalam Peraturan Daerah ini melakukan Razia KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya dalam Kota Tebing Tinggi secara regular.
BABIX PEMBATALAN Pasal78
- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keteranqan Kependudukan lainnya, dan Akta Catatan Sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan/atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam memihta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Serita Acara Pemeriksaan. ·
- (4) Pencabutan dan .pernbatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan pembatalan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan.
BABX PENYIDIKAN Pasal79
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalarn bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ·
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- b. memeriksa - laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. membuat dan menandatangani Serita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, · serta mekanisme penyidikan dilakukan ## BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal84
- (1) Setiap orang/penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil serta peristiwa penting.lainnya dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang/penduduk yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang/penduduk yang tanpa hak mengakses database kependudukan dan pencatatan sipil di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan/atau denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). ·
BAB VIII - PENGAWASAN Pasal77
Pasal 30
- (4) Setiap orang/penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK, atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) KTP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 41
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku pula bagi:
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 42
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku pula bagi:
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 43
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri..
Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan · Republik Indonesia
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 44
- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Tebing Tinggi diluar Wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal45
- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalari perkawinan kepada Dinas · Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri · tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian Paragraf 1 Pencatatan Percerai an di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal46
- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 75
- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan.
BAB Ill - KEWENANGAN PENYELENGGARA DANINSTANSIPELAKSANA Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal5
Pasal 76
- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara yang telah mendapat Hak Akses dari Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah daerah dalam melaksanakan Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan didalam Peraturan Daerah ini melakukan Razia KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya dalam Kota Tebing Tinggi secara regular.
BABIX PEMBATALAN Pasal78
- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keteranqan Kependudukan lainnya, dan Akta Catatan Sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan/atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam memihta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Serita Acara Pemeriksaan. ·
- (4) Pencabutan dan .pernbatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan pembatalan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan.
BABX PENYIDIKAN Pasal79
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalarn bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ·
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- b. memeriksa - laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. membuat dan menandatangani Serita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, · serta mekanisme penyidikan dilakukan ## BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal84
- (1) Setiap orang/penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil serta peristiwa penting.lainnya dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang/penduduk yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang/penduduk yang tanpa hak mengakses database kependudukan dan pencatatan sipil di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan/atau denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). ·
- (4) Setiap orang/penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK, atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) KTP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
Pasal85
BAB VIII - PENGAWASAN Pasal77
Pasal 84
Dalam hal pejabat dan petugas pelayanan penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik di Kelurahan, Kecamatan, maupun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu dan atau melakukan tindak pidana sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana penjara dan/atau denda yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
BAB VIII - PENGAWASAN Pasal77
Pasal 85
Dalam hal pejabat dan petugas pelayanan penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik di Kelurahan, Kecamatan, maupun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu dan atau melakukan tindak pidana sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana penjara dan/atau denda yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
BAB VIII - PENGAWASAN Pasal77
Pasal 86
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kata Tebing Tinggi Nemer 10 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem lnformasi Managemen Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan sesudah itu wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal87
Pasal 88
Kewajiban. mengganti Kartu Tanda Penduduk yang lama dengan Kartu Tanda Penduduk yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat . pembuatan/perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data/mutasi.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal87
Pasal 89
Bagi Warga Negara Indonesia Penduduk Kata Tebing Tinggi walaupun tidak lahir di Kata Tebing Tinggi, yang lahir sebelum tanggal Peraturan Daerah ini di undangkan, Kutipan Akta Kelahirannya dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa melalui Keputusan/Penetapan Pengadilan Negeri.
eAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal90
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kata Tebing Tinggi Nemer 10 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem lnformasi Managemen Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 12 September 2011

Penandatangan: Pit SEKRETARIS DAERAH, ttd. HADI WINARNO LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 8

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: Kepala Bag'Zi ~~~~ · ## Pasal91

Penandatangan: Ketentuan lebihlanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota. ## Pasal92 Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota T ebing Tinggi.

Penetapan: Ditetapkan di T ebing Tinggi pada tanggal 12 September 2011

Penandatangan: WALIKOTA TEBING TINGGI, ttd. UMAR ZUNAIDI HASIBUAN