PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dipandang perlu menerbitkan standar biaya pedalanan dinas bagi pejabat Negara, pimpinan dan anggota DpRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016. - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditet4pkan dengan Peraturan Walikota. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 4 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OOZ tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 468O ); 5 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Iembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5494); 6. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentarrg pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagai"'ana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik 7 . (berlaku 1 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat a.
bahwa da'lam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016, serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri [slern lJsgeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dipandang perlu menerbitkan standar biaya pedalanan dinas bagi pejabat Negara, pimpinan dan anggota DpRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditet4pkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
(
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 4
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OOZ tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 468O ); 5
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Iembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5494); 6.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentarrg pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagai"'ana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik 7 .
Menetapkan
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016. 10
UEUUTUSI(AIT
:
PERATIIRAII WALffiCrDA K(}TATOBAGU TEItTAIfc STAI{DARD BIAYA PER.'ALATAT DII|AS BAGI PE.'ABAT I|EGARA, PIUPII{AIT DAIT AITCIOTA DPRD, PEGAWAI I{DGERI SIPIL DAIT PEGAWAI TIDAI( TEf,AP DI LIITGKIITGAIT PEUERII{TAII I(OCA KOTAUOBAGU TAHIIT AI|GGIIRAI{ 20L6
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Walikota ini. (21

## P.rel 7

Penandatanganan surat Perintah rugas (spr) dan surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana di maksud pasat 6 yaitu :

- (l) Bagi walikota dan wakil watkota, Spr dan sppD ditandatangani oleh sekretaris Daerah atas nama walikota, dalarn hal pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi umum atas nama Walikota.
- (21 Bagi sekretaris Daerah, spr dan sppD ditandatangani oleh walikota atau wakil walikota, dala'" hal pejabat tersebut berhal,angan, maka spr dan SppD ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi umum atas nama Wetikota;
- (3) Bagi para Asisten sekda, staf Ahli walikota dan pimpinan SKpD (Inspektur/ Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Badan/Kantor/Bagian di Lingkrmgan sekretariat Daerah, selcetaris KoRpRI dan carnat) spt dan sppD di tandatangani oleh sekretaris Daerah atas na-ma walikota, dalarn hal pejabat

tersebut berhalangan moke ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;

- (4). Bagr Pejabat Eselon III, Eselon IV dan pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang berada pada Satuan Ke4'a Perangkat Daerah (SKPD), SPPD di tandatangani oleh Kepala SKpD yang bersangkutan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama walikota, dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;
- (5) Apabila sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Administrasi umum berhalangan, maka sPT dan SppD sebagaimana dimaksud ayat I s/d 4 di atas ditandatangani oleh Asisten yang ada atas nama Walikota.
- (6) Bagi Pegawai Negeri Sipfl/Tenaga Honorer paramedis uprD RSUD yang bertugas untuk mendampingi pasien yang akan dirujuk, maka spr dan sppD ditandatangani oleh Kepala UpTD Rumah Sakit Umum Daerah.

## Pual 8

Peq'alanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a kebawah hanya dimungkinkan untuk tenaga teknis, montir, sopir, ajudan dan sejenisnya serta pegawai tidak tetap atas izin pejabat yang berwenang menandatangani spr dan SPPD.

## BAB II BIAYA PER.IAL/IITAT DICIS

## Pr..I 9

- (1) Besarnya satuan Biaya perjalanan dinas dalarn negeri bagi pejabat Negara, Pimpinan / Anggora DPRD, Pegawai Negeri sipil dan pegawai ridak retap serta jenis fasilitas diterima sebagai mana tercantu6 dararn larnpiran II dan III Peraturan Walikota ini.
2. (21 Biaya Perl'al,anan dinas sebagaimana dirnaksud ayat (l) terdiri atas komponenkomponen sebagai berikut:
- a. Uang Harian;
- b. BiayaTlansport;

I

]

I

- c. Biaya Penginapan;
- d. Uang Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD serta Fejabat Esselon II.
- e. Sewa Kendaraan dqlern kota bagi Pejabat Negara;
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan secara Lumpsum, yang terdiri dari:
- a. Uang Saku;
- b. Uang Makan; dan
- c. Transport Lkel.
8. (41 Khusus untuk pelaksanaan perjalanan dinas dararn propinsi sulawesi utara dan Propinsi Gorontalo, Komponen biaya uang harian dalam bentuk trarsport lokal hanya diberikan untuk perjalanan yang tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (5) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai biaya rill (At Cost) yang terdiri atas:
- a. Perjalanan dinas dari tempat Kedudukan sampai rempat T\.rjuan keberangkatan dan kepulangan (biaya angkutan udara/ angkutan darat/ angkutan laut) termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan.
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (6) uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibayarkan sebanyak jumlah hari pelaksanaan perjalanan Dinas.
13. (71 Biaya Perl'alanan dinas sebagainana rlima[sud pada ayat 1 dan 2, digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil lysgLota dan pendarnping pejabat Negara (Isteri / $qami);
- b. Tingkat 8.1 untuk Pimpinan DpRD;
- c. Tingkat B.2 untuk Anggota DpRD dan Sekretaris Daerah;

t

- d. Tingkat B.3 untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten, Staf Ahli,Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan)
- e. Tingkat C untuk Pejabat eselon III atau Gol. IV dan yang disetarakan;
- f. Tingkat D untuk Pejabat eselon IV atau Gol. III, Ketua TP-PKK dan yang disetarakan;
- g. Tingkat E untuk PNS Gol. II, Gol. I, Pegawai Tidak Tetap, Pengurus dan Anggota TP-PKK, Pengurus dan Anggota Dharmawanita dan yang disetarakan;

## Palal 10

- (l) Biaya penginap{r / akomodasi sgfagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat {21 huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya Rill (At Cost) sebagaim6l6 lampiran m.
- (21 Dalam hal pelaksanaan pedalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 3O % (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sesuai dengan tingkatan peLaksana pe{'alanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
- (3) Biaya Angkutan Udara/Angkutan Darat/Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) huruf a pelaksanaanya dibayar seluruhnya sesuai biaya rill (at cost) termasuk biaya pass rnasuk lainnya dari tempat pemberangkatan sampai di tempat tujuan.
- (4) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara selag4imana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tu.juan dan dibayarkan sesuai dengan biaya rill (at Cost) sebagaimans lampiran III.
- (5) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

## Panl 11

Dalam melaksanakan perjalanan dinas untuk pendamping, undangan yang mengharuskan pejabat Negara dimaksud pendamping. didasarkan atas mengikutsertakan

## Pa.al f2

- (l) Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III dan IV serta Staf atau yang disetarakan daletn 6strakukan Peq'alanan Dinas di luar Daerah dari Kotamobagu ke tempat tujuan diberikan biaya transport 1 (satu) kali Peq'alanan pergl pulang (PP) dan dibayarkan sesuai dengan biaya Rill (at cost).
- Bagi pejabat yang mendapatkan fasi[tas kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan biaya bahan bakar minyak sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara lumpsum sebaga.i pengganti biaya transport untuk: (2t
- a. Pe{alanan Dinas dari Kotamobagu ke Bandara/ pelabuhan pergi-pulang (PP};
- b. Perjalanan Dinas dari Kotamobagu keluar daerah dal,arn wilayah propinsi Sul,awesi utara dan Gorontalo pergl-pulang (PP)

## Per.l 13

Untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, jenis biaya serta besaran pembayaran untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.O2|2O|S tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2016.

## Pasal 14

Ketentuan Perjalanan Dinas pada Peraturan walikota Ini berlaku bagi perjalanan Dinas yang dibebankan pada (APBD) Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2016.

## Pa$l 15

Pejabat yang melakukan peq'atanan dinas selambatlernbatnya 7 (tujuh) sesudah kembali diwajibkan memberikan l,aporan tertulis pada pejabat memberikan perintah perjalenan dinas. hari yang

## BAA III PETUTI'P

## Pu.l 16

Dokumen pertanggungiawaban perjatanan dinas terdiri dari : Surat Perintah Tugas (SPf, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rampung, Tiket Pesawat udara/Tiket Ikpal laut/Tiket bus/Bukti biaya angkutan darat lainnya/Tiket kereta api), bukti naik pesawat fboarding pass) serta bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya serta bukti pembayaran hotel apabil,a menggunakan fasilitas biaya hotel sebagaimana dimaksud dalarn pasal 1O ayat (l).

## Penl 17

Pejabat yang berwenang, Pejabat/ PNS yang melakukan perjalanan Dinas bertanggung jawab atas ketertiban dan efisiensi pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam [fugPq, SKPD masing-masing.

## Pr..I f8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya daLam Berita Daerah Kota Kotamobagu.


Ditetapkan di Kotamobagu ,/)

Pada tanggal 2 ^AWb&lt;.

,rfr

aqwALIr(}TA ECvTAUoBAGU


| NO | PE.IABAT | PARAF |
|------|-------------------------------------|---------|
| l. | KEPAI.A DPKAD | e |
| 2. | KEPAI-A BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI | qttl |
| .r. | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM | $^8 u1' |
| 4. | SEKRETARIS DAERAH | |

Diundangkan di Kotamobagu

2015


PEUBIIIA UTATA M'DA rfrP. 19730308 199311 1001 IAHLISGLLANG\_SIP MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR .39.


/


## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : ?4 TAHUN 2015

TANGGAL :LNoPember

2oI5

TENTANG : STANDARD BIAYA PER.IAI.A.NAN DINAS BAGI PE.IABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PECAWAI "IDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUNANGGARAN 2016

## KOP SKPD

Nomor : Lembar ke:

## SITRAT PERIIITATT pER.rAL/trrAIr DII{AS (SppDl

| I | Pejabat Pemberi Perintah | Pejabat Pemberi Perintah | |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 | Na"'a/NIP Pegawai yang melaksanakan perj"lanan dinas | Na"'a/NIP Pegawai yang melaksanakan perj"lanan dinas | |
| 3 | a. | Pangkat dan Golongan | a. |
| | b. | Jabatan/ Instansi | b. |
| | c. | Tingkat Biaya Peq'alanan Dinas | c. |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5 | Alat angkutan yang dipergunakan | Alat angkutan yang dipergunakan | |
| 6 | a. Tempat berangkat | a. Tempat berangkat | a. |
| | b. T, rl empat Tujuan | b. T, rl empat Tujuan | b. |
| | | @ | ; |
| | bl_l | @ | b. |
| | c. | Tanggal harus kembali/ tiba di tempat baru *) | c. |
| 8 | Pembebanan Anggaran | Pembebanan Anggaran | Pembebanan Anggaran |
| | a. | rnstansl | la. |
| | b. | I Akun | b. |
| 9 | Keterangan lain-Lain | Keterangan lain-Lain | |

Kotamobagu,

2OL4

Kepala SKPD

Nip

Pangkat

| | | I. Berangkat Dari : (Tempa.t Kedudukan) | I. Berangkat Dari : (Tempa.t Kedudukan) |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. | Tiba Di | Berangkat dari | |
| IIL | Tiba Di Pada Tanggal | Berangkat dari Pada Tanggal | |
| IV. | Tiba Di Pada Tanggal | Berangkat dari Pada Tanggal | |
| V. | Tiba Di i (Iempat Kedudukan) PadaTanggal : Kepala SKPD | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD |
| VI. | Catatan l^ain-lain | | |

## VII. Pcrhatian

Kepala SKPD yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan peg'alanan dinas, para pejabat yang merrgesahkan tanggal b€rangkat/tiba, scrta bendahara pengeluaran bertanggung jawab prdparkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apa.bila negara menderita -rugi akibat kes,lehan, kelalaian, dan kealpa.annya


81 WALIKOTA KOTAMOBAGU





| NO | PE.IABAT | PARAF |
|------|--------------------------------------|---------|
| 1. | KEPAI-A DPKAD | e |
| 2. | KEPAI,A BAGI,AN HUKUM DAN ORGANISASI | att |
| J. | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM | tlt^o |
| 4. | SEKRETARIS DAERAH | "rl\ |

LAMPIRAN U I PERATURAN WAIIKOTA KOrA OBAqU

NoMoR : a4 TAnuN 2ols

rANooAL: 2 Alo0A?ilrQf 2ors

TEto No I srA"t{DAh BIAYA FDR.TALANAN DINAs BAoI PEIABAT NECAM, pIMpINAN DAN ANoorA DpRD, pEoAwer NEoERI slprt, DAN pEcAwAt rIDAK TSIAP DI UNOKUNOAN PEMERINTAH KOIA KOIAMOBAOU TAHUI! ANOOARAN 2016

## RIXCIAII BIAYA KOIP('NE!{ PEBJALATAIT D[iIAg

| | | TINOI(A'T | TINOI(A'T | TINOXAT B,I | TINOXAT B,I | TINGKAT T,l.2 | TINGKAT T,l.2 | ]'INOKAT 8.3 | ]'INOKAT 8.3 | TIN(IKAT C | TIN(IKAT C | TINCKAT D | TINCKAT D | TINCKAT | TINCKAT | |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| No. | ,,ENIS AhYA | ( Pelabat Nc8sra ) | ( Pelabat Nc8sra ) | (Pimpl,'an DPRD) | (Pimpl,'an DPRD) | lr,ruSota DPRD/ sck!.tadt De.rah) | lr,ruSota DPRD/ sck!.tadt De.rah) | (Pcjabat Ptlnpinsn Ttnsgt hat€.ma/ lnsFktur/ r.adls/ | (Pcjabat Ptlnpinsn Ttnsgt hat€.ma/ lnsFktur/ r.adls/ | (Irs. III / 0ol. IV) | (Irs. III / 0ol. IV) | (86. IY / Gol. uD | (86. IY / Gol. uD | (ool I / Il) | (ool I / Il) | I(I]T,,IIANOAN |
| | | 3 | 3 | | | 5 | 5 | | | | | li | li | | | to |
| I | PIN^'A'4IAji DIIAA LU'N ITOVIIiII lOI.Afr.I IITAIA | p | I2.(Zo.(XX) | RP | 4.5.1O.O@ | Rp | 4.190.(x)t | P | 3.150.fix) | P | | p | l,7OO.(XX, | p | 1.30().(xx) | |
| | A, PENOINAPAN / A}IOMODASI | p | 4.720.0oo | !p | l.49o.0oo | Nl) | 1.490.oo0 | p | L loo.0oo | | aoo.o(X) | p | 650.{XX) | | 450.OOi) | |
| | A. UANO HARIAT : . | | 2.200.ooo | Rp | 2.Oai).(xx) | Rp | l.9oo.ooo | RP | l.450.ooo | 'P | l.250.orxl | | LO50.OOO | p p | a5().ooo | |
| | UANO MANAN | Rp | 70o.oOO | Rp | 650,OOO | Rp | 600.ooo | Rp | 550.OOO | RP | 450.000 | Rp | 350.000 | Rp | 250.0oo | |
| | . UAIIO SAKU | Rp | l.ooo.0oo | Rp | 900.ooo | Rp | a00.ooo | RP | 700.000 | Rp | 600.ooo | Rp | 5oo.O0o | Rp | zloo.ooo | |
| | . TRTNSPORT I'KAL C, UANO REPDRDSENTASI | Rp Rp | SOO,OOo I.10O,OOO | Rp RP | 500.ooo l.ooo.ooo | Rp Rp | 500.000 aoo.ooo | Rp Rp | 200.ooo 600.ooo | Rp | 200.o00 | Rp | 200.UX) | Rp | 20O,0Oo | |
| ll | SEI'VA KENDARM.N DALAM KOTA (BAOI PE'ABAT NDOARA) | Rp | r.ooo. x) | | | | | | | | | | | | | / llari |
| tI | BIAYA IRANSPOT{T D1BAYARTAN SESUAI DDNOAN BIAYA RIIL | | | | | | | | | | | | | | | . KTO .MANADO ( BANDARA Pq . TEMPAT TIIJUAN. |
| | ^D,.E^ t/.h;i;=;:=i:- ( DAITM PRO!'INSI SULrJT DAN OOROr{rALO ) | Rp | 6.4!o.(xx) | RP | 3.8lO.OOO | Rp | 3.61O.fiX, | RP | 2.6(x),q)o | RP | l.ago.ooo | RD | r.660. x) | Rp | l.l70.qx) | oran8 / Hari |
| | A, PENOINAPAN / AKOMODAAI | Rp | 3.200.0oo | Rp | 1.560.q)o | p | l.56{).ooo | p | r.ooO.0OO | n, | 69().OOO | Rp | 55l).000 | | | |
| | B, UANO HARIAN I | RP | 2.O50.OOO | Rp | l.750.ooo | Rp | 1.650.oo0 | lp | l.loo.0o0 | Rp | !.200.000 | Rp | | Rp | 370.OOO | |
| | , UANO MAXAN | Rp | Too.OoO | Rp | 650.000 | Rp | 600.(,oo | Rp | 500.o@ | Rp | .loo.0oo | Rp | I.OOO.OOO 3OO.(m | RP Rp | a00.oo0 | |
| | . UANO AAKU | Rp | aso,mo | Rp | 80o.ooo | Rp | 750.OOO | Rp | 600.000 | Rp | 5OO.0OO | Rp | 4OO.0OO | Rp | 2OO.q)O | |
| | . TRAI{SPORT LOKAL | Rp | SoO.0OO | Rp | 3OO.OOO | Rp | 3{Xr,000 | Rp | | Rp | | Rp | 3OO.0Oo | Rp | 3OO,OOO | |
| | C, UANO REPERESVTASI | Rp | 600.000 | Rp | 5!OO.O@ | Rp | :loo.ooo | Rp | 500.ooo | | SOO.OOO | | | | 3OO.OOO | |
| | rAm uAI;t<AH / WI,AYAH KOTA KOTAMOBAOU | Rl) | 150.O(X) | Rp | l50.ooo | Iip | 150.000 | llt) | l50.ooo | IIP | l50.ooo | Rp | l5().ooo | Rp | (so.w, | |


u W/ILIKOTA KOTA OBAGU,



| NO | | |
|------|------------------------------------|-----|
| I | KFJI)ALA I)PI.iAD | I |
| ) | KEPALA BAOIAN HUKUM DAN OROANISASI | qV |
| 3 | ASISTEN BII)ANA ADMINBTRASI UMUM | U.Y |
| 4 | slrr{Rgl^Rts DAnRAtI | v1 |

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 4

TAHUN 2OI5

TANGGAL T 2- AO,?l,1bQ. 2ors

TEMANG : SIANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PE.JABAT NEGARA, PTMPINAN DAN ANGOIA DPRD, PEOAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAI( TRTAP DI LINGKUNGAN PEMERIMAI{ KOIIA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2016

## lAAElrAa TIrrIi8FORTAAI BAOI PtarAaAt TIOARA DAr PDoArAt rr(llnt SDIL / ProAgAI TtDAr fIIAP

| | | TINGKAT | TRANSPORTASI | TRANSPORTASI | TRANSPORTASI | TRANSPORTASI |
|-----|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| NO. | GOLONGAN | PERJAI"ANAN DINAS | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API / BUS | LAINI.IYA |
| 1 | Walikota, Wakil Walikota | | Bisnis | VIP/KEI.ASIA | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 2 | Piopinan DPRD | B.l | Bisnis | VIP/ KEI"AS I A | Eksekutif | Sesuai Kenyatarfl |
| | Anggota DPRD dan Sektetaris Daerah | 8.2 | Ekonomi | K€las II A | Eksekutif | S€guai Kenyataaa |
| 4 | Eselon II | B.3 | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutjf | Sesuai Kenyataan |
| 5 | Esclon III / coloagan IV | c | EkonoEi | Kelas II A | Eks€kutif | Sesuai Kenyataan |
| 6 | Eselon IV / cololuan III | D | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 7 | PNS Golongan II, I dan Pegawai Tida* Tctap | E | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |

| NO | PE.JABAT | PARA}' |
|------|------------------------------------|----------|
| 1 | KEPALA DPKAD | l. |
| 2 | KEPALA BACIAN HUKUM DAN ORGANISASI | fut |
| | ASISTEN BIDANC ADMIMSTRASI UMUM | 'hnQ |
| 4 | SEKRETARIS DAERAH | | ,r, |


WALIKOTA Rc/TArf,OBt eV,{