UNDANG-UNDANG RI Nomor 2 Tahun 1965 tentang KEBIJAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN 1966 (berlaku 31 Desember 1965)
Pembukaan
Mengingat
Mengingat
Pula
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1965 TENTANG KEBIJAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan moneter, Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara perlu diseimbangkan;
2. bahwa dalam usaha mencapai target Penerimaan Negara yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1965 tentang Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966, diperlukan penggalian sumber-sumber penerimaan Negara baru dan pula diperlukan beberapa perubahan pada peraturan perpajakan yang ada;
3. bahwa karena keadaan yang mendesak, maka hal-hal tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
3. : 1. Pasal 22 dan 23 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Deklarasi Ekonomi;
3. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 dan No. VI/MPRS/1965;
4. Penetapan Presiden No. 26, 28 dan 29 tahun 1965;
5. Undang-undang No. 22 tahun 1965 tentang Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966;
8. : 1. Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 187 No. 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Penetapan Presiden No. 29 Tahun 1965;
2. Ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad 1886 No. 249) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang No. 34 Tahun 1956 tentang Cukai Minyak;
3. Ordonansi 27 Pebruari 1898 (Staatsblad No. 90) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Tahun 1959 No. 15 Prp. tentang Cukai Alkohol;
4. Ordonansi Cukai Bir 1931 (Staatsblad 1931 No. 488 dan 489) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang No. 15 Prp. Tahun 1959;
5. Ordonansi Cukai Gula (Staatsblad 1933 No. 351) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Drt. Tahun 1957;
6. Ordonansi Cukai Tembakau 1932 (Staatsblad 1932 No. 517) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang No. 14 Prp. Tahun 1959;
7. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1944 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 114);
8. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1964 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 113);
9. Ordonansi Bea Balik Nama 1924 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1959 yo. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 3);
10. Aturan Bea Meterai 1921 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1964 (LembaranNegara Tahun 1964 No. 116);
11. Undang-undang Pajak Dividen 1959 No. 12 Prp. sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 3);
12. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1959 yo. Undang-undang No.1 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 3);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 51/KOTOE/1964 tentang Sumbangan Barang Mewah;
14. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) yo. Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
15. Undang-undang tentang Rahasia Bank tahun 1960 No. 23 Prp. (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 71);
Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat "Gotong Royong";
Memutuskan :
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1966.
Pasal 1
Untuk mencapai jumlah Anggaran Penerimaan Negara tahun 1966 dalam rangka Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966 sebesar Rp. 7.232 juta, diperlukan antara lain tindakan-tindakan seperti yang diatur dalam pasalpasal berikut.
Pasal 2
Atas Bea Masuk tersebut pada pasal 1 penetapan Presiden No. 29 tahun 1965, Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk mengadakan pungutan tambahan (opsen).
Pasal 3
Jumlah cukai atas:
- a. Minyak lampu, gasolin, bensin dan sulingan minyak bumi lainnya, yang mempunyai sifat menguapnya sama yang tersebut duluan, ditetapkan menjadi sepuluh perseratus dari harganya;
- b. Alkohol sulingan dalam negeri di Jawa dan Madura ditetapkan menjadi tujuh puluh perseratus dari harganya.
- c. Bir ditetapkan menjadi lima puluh perseratus dari harganya;
- d. Gula dan sacharine ditetapkan menjadi sepuluh perseratus dari harganya;
- e. Hasil Tembakau :
1. Sigaret yang dibuat dengan mesin dan tembakau iris ditetapkan menjadi tujuh puluh perseratus dari harga eceran.
2. Sigaret yang dibuat secara lain daripada dengan mesin ditetapkan menjadi lima puluh perseratus dari harga eceran;
3. Hasil tembakau dan yang wajib cukai lainnya ditetapkan menjadi empat puluh perseratus dari harga eceran.
Pasal 4
- (1) Dengan nama Meterai Revolusi dipungut sumbangan atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang di dalam daerah pabean dalam lingkungan usaha perdagangannya;
- (2) Sumbangan berjumlah lima perseratus atas harga beli yang dipenuhi oleh pembeli,
- (3) Pedagang melunaskan sumbangan dengan melekatkan Meterai Revolusi atas tanda penyerahan barang;
- (4) Menteri Iuran Negara berwenang untuk mentrapkan ketentuanketentuan Aturan Bea Meterai dan Pajak Penjualan guna melaksanakan Meterai Revolusi ini.
Pasal 5
- (1) Tarip umum Pajak Penjualan berjumlah dua puluh perseratus;
- (2) Tarip Pajak Penjualan untuk barang-barang mewah berjumlah lima puluh perseratus;
3. Jenis barang-barang mewah ditunjuk oleh Menteri Iuran Negara;
- (3) Menteri Iuran Negara setiap waktu bila dianggap perlu dapat mengurangi dan menambah barang-barang dan jasa-jasa yang dikenakan pajak penjualan;
Pasal 6
Pendapatan fiskal, setelah dikurangi dengan suatu jumlah pendapatan minimum bebas pajak yang besarnya akan berjumlah sesuai dengan gaji tertinggi pegawai negeri, dikenakan tarip progresip antara dua puluh dan enam puluh perseratus.
Pasal 7
- (1) Tarip Pajak Perseroan berjumlah antara dua puluh dan enam puluh perseratus secara progresip;
- (2) Badan-badan usaha yang berbentuk Firma dan sebagainya dikenakan Pajak Perseroan;
- (3) Pengeluaran untuk pembelian dan biaya pemeliharaan mobil sedan tidak merupakan biaya pada penghitungan laba fiskal bagi pajak pendapatan dan pajak perseroan;
- (4) Pajak Dividen merupakan suatu pungutan terakhir.
Pasal 8
- (1) Tarip Umum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berjumlah sepuluh perseratus dan untuk mobil-mobil mewah dua puluh perseratus;
- (2) Penyerahan sepeda kumbang dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri ataupun dibeli langsung dari importer dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (4) Jika dianggap perlu maka Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk menetapkan tarip Bea Balik Nama menyimpang dari apa yang ditetapkan pada ayat (1).
Pasal 9
Atas jual-beli, perjanjian pemindahan hak, penyerahan karena warisan atau legaat tanah dan bangunan, diadakan pungutan Bea Balik Nama dengan tarip sekurang-kurangnya lima perseratus dan setinggi-tingginya sepuluh perseratus menurut letaknya.
Pasal 10
- (1) Bea Meterai ditetapkan sekurang-kurangnya lima puluh perseratus rupiah;
- (2) Bea Meterai tanda penerimaan uang ditetapkan sebesar satu rupiah baru untuk tanda-tanda yang meliputi jumlah lebih dari seratus rupiah baru;
- (3) Selain tanda-tanda yang disebut dalam bab 2 seperti terdapat di dalam Peraturan Bea Meterai 1921 maka semua tanda yang ditanda tangani dan diperbuat sebagai bukti untuk perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea meterai tetap sebesar dua puluh lima rupiah baru;
- (4) Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk menyesuaikan jumlah Bea Meterai untuk tanda-tanda lainnya serta denda- denda atas pelanggaran yang dimaksud dalam bab 2 seperti yang terdapat dalam Aturan Bea Meterai.
Pasal 11
Menteri Iuran Negara diberi wewenang untuk merubah pungutan Sumbangan Barang Mewah dan Barang Setengah Mewah sesuai dengan kebutuhan stabilisasi perekonomian.
Pasal 12
- (1) Menteri Iuran Negara diberi kuasa untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini;
- (2) Untuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Bank-bank memberikan semua keterangan yang dianggap perlu oleh Menteri Iuran Negara;
- (3) Untuk mengamankan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Presidium Kabinet Dwikora dapat mengatur pembiayaannya secara khusus.
Pasal 13
Pelanggaran terhadap ketentuan yang dianggap sebagai kejahatan dalam peraturan-peraturan perpajakan, dapat dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi.
Pasal 14
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1965. Menteri/Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 121
PENJELASAN
Pembukaan
.
## ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1965
## TENTANG
## KEBIJAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA 1966.
1. Memenuhi defisit belanja Negara dengan jalan pencetakan uang ada batas-batasnya yang tidak dapat dilamapui. Lebih-lebih dalam keadaan dimana persediaan barang, baik yang di-impor maupun yang diprodusir dalam Negeri tidak bertambah bahkan menunjukkan gejala-gejala berkurang, maka batas-batas tersebut harus diperhatikan dengan lebih cermat.
2. Inflasi yang ditimbulkan oleh penambahan volume yang tanpa dibarengi penambahan persediaan barang, pada hakekatnya merupakan pembebanan kepada seluruh lapisan masyarakat, sama saja dengan pembebanan pungutan pajak.
3. Bedanya ialah bahwa pajak mengatur penerimaan Negara dengan jalan cermat mencari sasarannya secara selective sedangkan pembebanan melalui inflasi tidak memandang bulu membebani setiap orang dengan jalan pengurangan nilai daripada uang yang dimilikinya. Lagi pula pajak-pajak atas penghasilan, laba dan kekayaan mengenai progresi dimana diperhatikan daya kemampuan dari subyek-subyek pajak. Bahkan pajak atas konsumsipun memperhatikan sejauh mungkin progresi tersebut dengan mengingat kepada sifat dari barang- barang dalam hubungannya dengan kebutuhan rakyat banyak.
3. Pembebanan melalui inflasi memaksa rakyat banyak, terutama fihak income earners seperti pegawai Negeri, anggauta Angkatan Bersenjata dan lain-lain, untuk menyerahkan sejumlah daya beli yang dalam perbandingan dengan penghasilannya, relatif lebih berat dari pada yang diserahkan oleh mereka yang berpenghasilan besar dan tidak terikat.
4. Juga ditinjau dari penyebaran pendapatan Nasional, inflasi membawa kekurangadilan yang menyolok, dimana terlibat gejala-gejala bahwa pada bagian terbesar dari rakyat tampak proses penurunan kekuatan daya belinya, sedangkan pada beberapa kelompok orang terhimpun pendapatan dan kekayaan yang berlimpah-limpah. Sebaliknya melalui pungutan perpajakan dapat diusahakan redistribusi dari Pendapatan Nasional.
5. Meneruskan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pembiayaan dan pemenuhan pembiayaan seperti yang selama ini ditempuh, bukan saja menambah kekurang-adilan seperti terebut diatas, tetapi dikhawatirkan juga akan memperlemah daya ketahanan revolusi dan daya kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia.
3. Selain dari itu kebijaksanaan tersebut mengandung bahaya-bahaya lain yang sangat besar yang pada suatu ketika dapat memacetkan kehidupan ekonomi termasuk semua pembangunan yang kini sedang dilaksanakan dan menimbulkan disorder dibidang Sosial.
6. Oleh karena itu mengenai kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pembiayaan dan pemenuhan pembiayaan, dilakukan banting stir seperti ditentukan dalam
PENJELASAN
Pasal 2
Penetapan Presiden No. 26 tahun 1965. 7. Dalam rangka uraian tersebut di