Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Dl KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang anggaran dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa perlu adanya
- a. bahwa dalam rangka tertib dan disiplin berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel pedoman pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Oaerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
y•-'
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 59 T a hun 2007 tentang Perubahaan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09); ·
8. 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN PENGELOLAAN TABALONG. BUPATI TENTANG KEUANGAN DESA 01 PEDOMAN KABUPATEN
~
\_,
/Pasal1 ... .
Pasal 1
Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Oaerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Oesa dan Badan Permusyawaratan Oesa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Pasal 2
Pedoman pengelolaan keuangan desa tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tabalong (Berita \_ Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

~

,

/Pasa14 ... ... .. . .

## Pasal4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung

;j

pada tanggal o:; . :are-t ?01 o

f

BUPATI T

ALONG,t

H. RACHMAN RAMSYI


Diundangkan di Tanjung pada tanggal Ol r-k:r:et ::'010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ASDEL FADILLAH \_...

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR 06

-. 1

~