PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 6 Tahun 1950 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S%al;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2076 Nomor 1t4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OI4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2}ts tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor t4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol3 Nomor l7); 10.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
Menetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 3.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. 4.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pamekasan,
8. 9, Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pamekasan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
SUSUNAIT PERANGKAT DAERAII
BAB II - SUSUNAIT PERANGKAT DAERAII
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- a. Sekretariat Daerah mempakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Satuan Polisi Pamong Prqia Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan untsEln pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
15. 1 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan; 18.
4. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga; 17,
19. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
6. 2A. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
7. 2L. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urustrn pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- a. Kecamatan Tlanakan dengan Tipe A;
- f. Kecamatan terdiri dari:
- b. Kecamatan Pademawu dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Pamekasan dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Galis dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Proppo dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Pegantenan dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Palengaan dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Larangan dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Waru dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Pakong dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Batumarmar dengan Tipe A;
1. Kecamatan Kadur dengan Tipe A; dan
- m. Kecamatan Pasean dengan Tipe A.
BAB II - SUSUNAIT PERANGKAT DAERAII
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
PEMBENTUI(AN UPT
BAB III - PEMBENTUI(AN UPT
Pasal 4
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
2. (2t UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional darrl atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB III - PEMBENTUI(AN UPT
Pasal 5
- (l) Selain UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (21 Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat tl) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
BAB III - PEMBENTUI(AN UPT
Pasal 6
- (1) Selain UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
BAB III - PEMBENTUI(AN UPT
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - STAF AIILI
Pasal 8
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berjumlah paling banyak 3 {tiga) Staf Ahli.
3. (21 Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
4. (41 Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati.
BA3 V KEPBGAtrIAIAIY
BAB IV - STAF AIILI
Pasal 9
Pejabat Aparatur Sipil dan diberhentikan perundang-undangan. Negara pada Perangkat Daerah diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan
BAB VI - KETENTUAN PERALIIIAI{
Pasal 10
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
2. (2t Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksana€u1 urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Bencana yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana
BAB VI - KETENTUAN PERALIIIAI{
Pasal 12
UPT dan Perangkat Daerah berbentuk rumah sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
BAB VI - KETENTUAN PERALIIIAI{
Pasal 13
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru ## BAB VII
KSIEIVTUAIV PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PERALIIIAI{
Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keda Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dan Staf Ahli;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2OOB tentang Organisasi dan Tata Keda Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2OLA tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun zAn tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perik arLarL, dan Kehutanan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2Ol2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1O Tahun 2OI2 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 9.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dan Staf Ahli; 10.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 11.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2OI3 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 12.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2OAB tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; dan 13.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1O Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2OI7, kecuali yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
BAB VI - KETENTUAN PERALIIIAI{
Pasal 15
Pelaksanaan tugas dan diatur dalam Peraturan 2 Januari 2OL7. fungsi Perangkat Daerah sebagaimana Daerah ini dilaksanakan sejak tanggal
BAB VI - KETENTUAN PERALIIIAI{
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 8 Desember 2A16

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN,

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 8 Desember 2O16 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 386-612016