Unknown BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN Nomor 22 Tahun 2017 tentang CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban daerah menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosialisasi guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang cadangan pangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik
2. Mengingat : Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permintan/01.140/10/2009 tentang gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 397);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan,
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disebutkan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang terjadi diluar kemampuan manusia yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten mengancam kehidupan sosial
13. masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
16. Rawan Pangan Kronis adalah ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
18. Gizi Buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Penyediaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok diselenggarakan untuk menyediakan cadangan pangan sebagai Cadangan Pangan daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan transien, rawan pangan krisis kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
- a. Meningkatkan penyediaan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok sebagai cadangan pangan pokok:dan
- (2) Penyediaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
- b. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk.
BAB III - JENIS CADANGAN PANGAN
Pasal 3
- (1) Jenis Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan pada adalah beras.
- a. Potensi sumber daya lokal;
- (2) Penetapan jenis cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan :
- b. Budaya dan kebiasaan pola konsumsi ; dan
- (3) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- c. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
- (4) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Produksi bahan pangan pokok;
- c. Perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
- b. Penanggulangan keadaan darurat, bencana dan terjadinya krisis pangan;
- d. Tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
BAB IV - SASARAN Pasal 4
Pasal 4
Sasaran Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah :
- b. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan, rawan pangan transien dan krisis ekonom khususnya pada daerah terisolir serta terjadinya paceklik yang berkepanjangan.
- a. masyarakat miskin; dan
BAB V - MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 5
BAB V MEKANISME PENYEDIAAN
BAB V - MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 6
- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang terdiri atas :
- a. Penanggung jawab
4. : Bupati Bengkulu Selatan
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Anggota
8. : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
9. : Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
10. : 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Unsur Dinas Sosial
2. Unsur Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
6. Unsur Bappeda Litbang
8. Unsur Dinas pengendaliaan Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak
7. Unsur Dukcapil
9. Unsur Dinas Perindakop &amp; Usaha Mikro
11. Unsur Dinas Kesehatan
10. Unsur Dinas Perikanan
12. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN Pasal 7
Pasal 7
- (1) Penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran dari Gudang Pemerintah Daerah sampai dengan Kantor Desa/Lumbung Desa/Kelurahan.
- (2) Biaya penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN Pasal 7
Pasal 8
Dalam hal cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah belum salurkan kepada kelompok sasaran, Dinas bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas dan kuantitas cadangan pangan pokok daerah.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN Pasal 7
Pasal 9
- (1) Apabila cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten terjadi kelebihan atau tidak disalurkan, maka cadangan pangan tersebut oleh Dinas dapat disalurkan melalui operasi pasar.
- (2) Dana hasil operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas daerah.
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN Pasal 7
Pasal 10
- (1) Dinas bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah di kabupaten Bengkulu Selatan
- (3) Tim Pelaksana Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai ke rumah tangga sasaran.
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana Penyaluran yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN Pasal 7
Pasal 11
Jumlah cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN Pasal 7
Pasal 12
- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk.
- (2)
BAB VII - MEKANISME PENYALURAN Pasal 7
Pasal 13
Tim Pelaksana Penyaluran membuat Berita Acara penyerahan bantuan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten kepada kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
BAB VIII - PEMBIAYAAN Pasal 14
Pasal 14
Pembiayaan dalam rangka penyediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah dialokasikan sesuai dengan kondisi kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah setiap tahun yang sumber dananya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX - PELAPORAN Pasal 15
Pasal 15
- (1) Tim Pelaksana Penyaluran melaporkan penyerahan bantuan cadangan pangan pokok Pemerintah Kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan cadangan pangan pokok Pemerintah kepada Bupati dengan memuat jumlah penggunaan, penerima bantuan serta sisa cadangan pangan pokok di gudang Pemerintah Kabupaten secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu apabila diperlukan.
BAB IX - PELAPORAN Pasal 15
Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Manna pada tanggal 08 Agustus 2017 Plt, SEKRETARIS DAERAH Kabupaten Bengkulu Selatan ttd H.DARMIN, SE NIP 19581206 198102 1 004 BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 22 ## Pasal 18

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Manna. pada tanggal 08 Agustus 2017 BUPATI BENGKULU SELATAN H. DIRWAN MAHMUD