PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 22 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku 27 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi;
- b. dalam rangka optimalisasi pelaksanaan koordinasi masalah tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi maka perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan :
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 18);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAMBI.
Pasal I
Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan :
- a) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 3);
- b) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 33);
- c) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 27).
- d) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 27).
- e) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 5).
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Ketentuan Umum Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut dengan SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
7. Sekretariat Dewan yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
8. Sekretaris Dewan yang selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
9. Asisten adalah Asisten I, II dan III Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli bidang Pemerintah , Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
11. Biro adalah Biro-Biro pada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Biro-Biro Sekretaris Daerah dan Bagian-Bagian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Subbagian yang ada pada Bagian BiroBiro Sekretaris Daerah dan Bagianp-Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.
15. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dapat diartikan memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang, sub bidang, dan sub bagian kerjanya masing-masing
2. Ketentuan Pasal 4 A huruf g dihapus sehingga Pasal 4 A berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4 A
Asisten Pemerintahan mengoordinasikan :
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- b. Badan Kesbangpol.
- c. Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
- d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Kantor Perwakilan Provinsi Jambi.
- g. dihapus.
- h. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- i. Biro Pemerintahan.
- j. Biro Hukum.
3. Ketentuan Pasal 108 A ditambah dengan huruf k, sehingga Pasal 108 A berbunyi sebagai berikut;
Pasal 4
Asisten Pemerintahan mengoordinasikan :
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- b. Badan Kesbangpol.
- c. Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
- d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Kantor Perwakilan Provinsi Jambi.
- g. dihapus.
- h. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- i. Biro Pemerintahan.
- j. Biro Hukum.
Pasal 108
Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan;
- a. Badan Kepegawaian Daerah.
- b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- c. Sekretariat KORPRI.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- f. Dinas Pendapatan Daerah.
- g. Inspektorat.
- h. Biro Organisasi.
- i. Biro Umum.
- j. Biro Humas dan Protokol.
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 6 Mei 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd ## H. RIDHAM PRISKAP BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 22 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 April 2015

Penandatangan: GUBERNUR JAMBI, ttd H. HASAN BASRI AGUS