PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 30 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG (berlaku 21 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa guna meningkatkan motivasi kerja dan capaian kinerja dalam melakukan pelayanan terhadap wajib pajak serta melakukan pengelolaan pajak, maka perlu dilakukan peningkatan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah sehingga perannya sebagai pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Bitung Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 50), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
Tata Cara Pembayaran TPP adalah sebagai berikut :
- a. TPP berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas dibayarkan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai setiap bulannya dalam pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja;
- b. TPP berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas dapat dibayarkan kepada PNS berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Bitung;
- c. Bagi PNS yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan meliputi :
1. 3 (tiga) kali terlambat setelah apel pagi selesai dilaksanakan;
2. 3 (tiga) kali pulang sebelum selesai jam kerja;
3. 1 (satu) kali terlambat dan 2 (dua) kali pulang sebelum selesai jam kerja, begitu pula berlaku sebaliknya; dan
4. 2 (dua) kali terlambat dan 1 (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja, begitu pula berlaku sebaliknya;
8. maka TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Tempat Bertugas Pegawai tersebut tidak dibayarkan 1 (satu) hari kerja.
- d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, besaran TPP dibayarkan berdasarkan nilai TPP dibagi jumlah hari kehadiran PNS;
- e. TPP berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas tidak dibayarkan apabila PNS tersebut berada dalam status tugas belajar, cuti, ijin, sakit dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya;
- f. Bagi PNS yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Bangun Bitung dan Instansi Vertikal diwilayah Pemerintah Kota Bitung, diberikan TPP berdasarkan beban kerja, dan pembiayaannya dianggarkan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kota Bitung;
- g. TPP berdasarkan beban kerja tidak dibayarkan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru dari Pemerintah Pusat; dan
- h. Khusus Bagi PNS Dinas Pendapatan Daerah, tidak diberikan lagi insentif pajak.
2.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota Bitung Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 50), diubah khusus Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

PARAF HIERARKHI

Wakil Walikota

Sekretaris Daerah Kota

Asisten Administrasi Umum

Kepala Bagian Hukum dan HAM

Kasubag. Perundang-undangan

Staf Pengelola


PARAF KOORDINASI

Kepala Badan Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Bitung Pada Tanggal 21 Agustus 2013

WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

dan Barang Milik Daerah

Kabid. Perbendaharaan

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 21 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA,


Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 85