Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2018 tentang /Judul Naskab Dinas: Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah KotaBima Tahun 2018. 2017 DIAJUKAN P ADA T ANGGAL - 2.Diperiksa Oleh : Bagian Hukum 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum 8. Diterima dipengiriman surat: Bappeda Litbang 9. Dikirim oleh : Bappeda Litbang 3. Diedarkan oleh : Bappeda Litbang 10. Verbal dan pertinggal Disimpan oleh : Bagian Hukum 1. Dikerjakan Oleh : Bappeda Litbang 4. Diterima di penerima Surat : Bagian Hukum 5. Dinomori Oleh : Bagian Hukum 6. Diketik oleh : Bappeda Litbang Kota Bima, 2017 | NO | JABATAN | PARAF | TANGGAL | |------|------------------------------------------------------|---------|-----------| | 1 | Plt. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangungan Nasional, perlu menetapkan rancangan akbir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bi.ma Tahun 2018;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bi.ma Tahun 2013-2018 sebagaimana diamanatkan da]am Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode tahunan, dalam rangka mengimplementasikan target kinerja Tahun 2018 sebagai bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Pemerintah Daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan daJam melaksanakan pembangunan di daerah yang berkesinambungan;
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018.
2. : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Ba.rat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembanguan Nasional (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP} (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor470);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 ten:tang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dae:rah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
15. Peratu.ran Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 ten.tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bi.ma Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183; Tambaban Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88};
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pemba.ngunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WAUKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018.
Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- l. Daerah adalah Kota Bima,
2. Walikota adalah Walikota Bima,
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahu.nan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
5. Organisasi Perangkat Daerah yang seJanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
Pasal 2
- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakbir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Daera.h disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- 3) Uraian seeara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat da1am
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB I

Pendahuluan

BAB Il

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB N Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

- BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

- BAB VI Penutup


## Pasa.13

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan -Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dukungan dari Pemerintah serta program prioritas yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 2) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2018.

## Pasal 4

- I) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja semesteran dan ta.hunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan An.ggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Barlau Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) dan Barlau Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya semester yang berkenaan.
- 3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.

## Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018 menjacli pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun 2018.

## Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kofa Bima Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dapat dilakukan perubahan


apabila berdasarkan basil evaluasi pe1aksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

## Pasal 7

Peraturan Walikota 'ini muJai berla.ku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabka.n pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya da1am Betita Daerah KotaBima.

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal zs M~1 2017

f


M. QURAIS H. ABIDIN

\

Diundangkan di Kota Bima pa.da tanggal .2.~ I'-\£ I 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR .3.~0


v