PERATURAN DAERAH RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat aa
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN
- aa. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009:
- b. bahwa dengan maksud huruf a diatas maka perubahan APBD tahun anggaran 2009 periu ditetapkandengan Peraturan Daerah.
- P3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 25): N
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak daerah dan restribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363):
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
Dengan Persetujuan Bersama PADANG PARIAMAN
DAN
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2009
Pasal I
Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja derah tahun anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 698.920.663.910,bertambah sejumlah Rp.6.892.807.407,sehingga menjadi Rp. 705.813.466.317,-denganrician sebagai berikut :
1. Pendapatan
1. Semula Rp.
552.636.984.402,00
2. Bertambah/berkurang Rp.
7.206.157.003
3. Jumlah pendapatan
setelah perubahan P
Rp.
556.843.141.405
2. Belanja
1. Semula Rp.
698.920.663.910
2. Bertambah/berkurang Rp.
6.892.802.407
3. Jumlah belanja setelah perubahan
Rp.
705.813.466.317
4. Surplus/deficit setelah perubahan
Rp.
(145.970.324.12)
- 3, Pembiayaan daerah
- a. Penerimaan.
1. Semula
Rp. 150.162.578.508
2. bertambah (berkurang)
Rp. 160.746.618
3. Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.
- (150.323.325.126.)
- b. Pengeluaran
1. Semula
Rp. 3.878.899.000
2. bertambah (berkurang)
Rp. 474.101.214
- 3.
- jumlah pengeluaran setelahperubahan Rp. 4.353.000.214
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.145.970.324.912
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0
Pasal 1
1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Pasal 2
1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli Daerah
1. Semula
Rp. 21.510.000.000,00
2. Bertambah/berkurang Rp.
1.827.039.669
3. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 23.337.039.660.
- b. Dana perimbangan
1. Semula
Rp. 494.983.993.129
2. Bertambah/berkurang Rp.
2. 778.058.507
3. Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 495.772.051.636
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. Semula Rp.36.142.991.273
2. bertambah/berkurang Rp 4.592.058.836
3. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.40.734.050.109.
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: ji d
- a. Pajak daerah
- (1) Semula Rp.7.489.000.000
11. (2)Bertambah/berkurang Rp.
12. 0
- (3) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.7.489.000.000
14. Retribusi daerah b.
- (1) Semula
16. Rp.3.306.000.000
- (2) Bertambah/berkurang Rp.
18. 650.000.000
- (3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.656.000.000
20. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: «
- 1) Semula
Rp.2.100.000.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp.
2. 177.039.660
- 3) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan setelah perubahan
Rp. 2.277.039.660.
- . Lain-Jainpendapatan asli daerah yang sah: d.
- 1) Semula
Rp.8.615.000.000
- 2) Bertmbah/berkurang
2. Rp.2.300.000.000
3. 3)Jumlah tain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan rp.10.915.000.000
3. Dana perimbangan sebagaimana dimkasud pada ayat(1) hurufb terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/hasil bukan pajak
- 1) Semula
Rp.18.385.333.129.
- 2) Bertambah/berkurang Rp.
2. 788.058.507.
- 3) Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp.19.173.391.636
4. Dana Alokasi Umum b.
- 1) Semula Rp.417.431.660.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp.
7. 0
- 3) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.417.631.660.000
9. Dana alokasi khusus Cc
- a. Semula
Rp. 59.167.000.000
- b. Bertambah/berkurang Rp.
0
- Cc. Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.59.167.000.000
- . Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 4. ji
- a, Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya
1. Semula
Rp. 8.542.191.273.
2. Bertambah/berkurang Rp.7.244.132.497.
3. Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp.15.786.323.770 d
3. Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pernerintah Daerah lainya : b.
- 1) Semula Rp. 2.460.800.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp. 2.347.229.339
- 3) Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan. Rp. 4.808.029.339
7. Pendapatan lainnya. «
- 1) Semula Rp. 25.140.000.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp.5.000.303.000
- 3) Jumlah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp.20.139.697.000
Pasal 3
1. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a) Belanja tidak langsung
1. Semula Rp. 492.488.668.573.
2. Bertambah/berkurang Rp. 13.473.375.931.
3. Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.505.960.044.504
- b) Belanja langsung
1. Semula
Rp. 206.433.995.337
2. Bertambah/berkurang Rp. 6.580.573.524
3. jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.199.853.421.813
2. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a) Belanja pegawai
1. Semula Rp.379.097.233.573.
2. Bertambah/berkurang Rp. 13.491.294.069
3. Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 365.605.939.504
- b) Belanja Subsidi
- 1) Semula
10. Rp. 3.800.000.000
- 2) Bertambah/berkurang Rp. 13.491.294.069
- 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.0
13. C). Belanja hibah
- 1) Semula Rp. 4.297.660.090.
- 2) Bertambah/berkurang Rp. 25.301.900.000
- 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 29.599.560.000.
17. d). Belanja bantuan social
18. 1). Semula
19. Rp. 89.090.175.000
20. 2). Bertambah/berkurang Rp. 6.224.570.000
21. 3). Jumlah belanja bantuan social setelahperubahan Rp. 95.314.745.000.
- e) Belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten /kota pemerintahan desa:
23. 1). Semula
Rp. 780.000.000
- 2). Bertambah/berkurang Rp.205.000.000
- 3). Jumlah belanja bagi hasil kepada propinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp. 575.000.000
- f) Belanja bantuan keuangan kepada propinsi/ kabupaten/kota pemerintahan desa:
- 1). Semula
Rp. 14.921.600.000
- 2). Bertambah/berkurang Rp.556.800.0000
- 3). Jumlah belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp. 14.364.800.000
- 9).Belanja tidak
- 1). Semula
Rp. 500.060.000
- 2). Bertambah/berkurang Rp. 0
|
- 3). Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.500.000.000
3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf bterdiri dari jenis belanja :
- a) Belanja pegawai :
- 1). Semula
Rp. 9.520.520.000
- 2). Bertambah/berkurang Rp. 1.471.481.929
- 3). Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp.10.992.001.925
- b) Belanja barang dan jasa:
2. 1). Semula
Rp. 56.349.810.900
- 2).Bertambah/berkurang Rp. 16.869.585.665
- 3). Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 73.219.396.565
- c) Belanja modal:
- 1). Semula
Rp. 140.563.664.437
- 2). Bertambah/berkurang Rp. 24.921.641.114
- 3). Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 115.642.023.323.
Pasal 4
1. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan:
3. 1). Semula Rp. 150.162.578.508.
4. 2).Bertambah/berkurang Rp. 160.746618
5. 3). Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.150.323.325.126
6. 1). Semula S
- b. Pengeluaran :
Rp. 3.878.899.000
- 2).Bertambah/berkurang Rp. 474.101.214
- 3).Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.4.353.000.214
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : €
- a. SILPA tahun angggaran sebelumnya :
- 1). Semula Rp.
- 150.162.578.508
- 2). Bertambah/berkurang Rp. 160.746.618
- 3). Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.150.323.325.126.
- 3 Peneluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : jt Ke
- a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah :
- 1). Semula
- Rp. 3.878.899.000
- 2). Bertambah/berkurang Rp. 582.419.395
- 3). Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.3.770.580.819
- b.Pembayaran pokok utang :
- 1). Semula Rp.
- 0
- 2).Bertambah/berkurang Rp. 582.419.395
- 3) Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 582.419.395
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah initerdiri dari:

1. Lampiran!

2. Lampiranll

3. Lampiran II

4. Lampiran IV

5. LampiranV

6. Lampiran VI

7. LampiranVI!

:

8. Lampiran VII :

9. LampiranIX

:

- 

Ringkasan APBD A

:

Ringkasan APBD menurut utusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD..

:

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan bseianja dan pembiayaan.

:

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD program dan kegiatan.

:

Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara

:

Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan

Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah:

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

## Pasal 6

Bupati menetapkan rancangan peraturan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah sebagailandasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkandi

: Pariaman

: 12 Agustus 2009

PadaTanggal

## BUPATI PADANG PARIAMAN,

## MUSLIM KASIM

Diundangkan di Pariaman

PadaTanggal:

13 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

## H.YUEN KARNOVA,SE.

Pembina Utama Muda, NIP196301111988031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2009 NOMOR 08

'