Unknown Unknown Nomor 59 Tahun 2016 tentang AH PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 59 TAHUN 2016 TENT ANG SISTEM INTEGRASI DATA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 59 TAHUN 2016
TENT ANG
SISTEM INTEGRASI DATA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5587)
..
I
r
·f,
Menetapkan :
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 · ten tang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahirn 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48-43);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484(?);
3. 10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
5. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
6. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
7. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INTEGRASI DATA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. , \_,\_ .. 7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
9. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggurig.
10. 10.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari .sesuatu/ kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. 11.Data yang bersifat rahasia adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pu blik.
12. 12.Pengelolaan Integrasi Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, " pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data dalam aplikasi bank data pembangunan.
13. 13.Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung adalah tersedianya data dan informasi pembangunan yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam aplikasi bank data pembangunan untuk kebutuhan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Peraturan Bupati mi dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menjamin ketersediaan, kualitas dan akses data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Kabupaten Temanggung dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensip;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.
- e. memberdayakan peran SKPD dalam ketersediaan data pembangunan;
- f. mewujudkan penyelenggaran integrasi data dalam ruang lingkup bank data pembangunan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 4
Kedudukan Integrasi Data Pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :
- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multipihak. . . ~ ..
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 5
Integrasi Data Pembangunan Daerah berasaskan:
kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.
BAS IV
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 6
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam lntegrasi Data Pembangunan Daerah meliputi:
- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data di kecamatan / desa ; dan
- d. pengelolaan data pembangunan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 7
- ( 1) Pemerintah Daerah membangun sistem integrasi data pembangunan.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat:
- a. Desa/Kelurahan;
- b. Kecamatan;
- c. SKPD;
- d. Instansi Vertikal;
- e. perguruan tinggi;
- f. Badan U saha Milik Daerah; dan
- g. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Sistem Bank Data Pembangunan Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 8
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Integrasi Data Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Strategi pengelolaan Integrasi Data Pembangunan Daerah, adalah :
- a. penyusunan konsepsi dasar;
- b. pengembangan metodologi;
- c. pembentukan Forum Data;
- d. pembangunan sistem;
- e. peningkatan sumberdaya manusia pengelola;
- f. pengembangan sistem; dan
- g. publikasi.
( 1) Data terdiri dari:
- a. data spasial, meliputi:
1. informasi geospasial dasar; dan
2. informasi geospasial tematik.
- b. data aspasial meliputi data pembangunan daerah dan data statistik
- (2) Disamping data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
- b. data yang bersifat rahasia.
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 10
- ( 1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 11
- ( 1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari SKPD dan sumber lainnya.
- (3) Data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperoleh dari SKPD, Instansi lainnya dan lembaga.
- (4) Data. statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperoleh dari BPS.
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 12
- ( 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data.
- (2) Pengelolaan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Setiap SKPD wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Badan.
- (4) Dalam mengkoordinasikan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan sebagai pintu masuk perolehan data (clearinghouse).
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 13
- ( 1) Pengumpulan data dilakukan oleh SKPD dan desa.
- (2) Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
- a. langsung dari sumber data; dan
- b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
'.
BABVl PENGELOLAAN Pasal 10
- (4) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 14
- ( 1) Pengolahan data dilakukan secara manual atau dengan menggunakan teknologi informasi
- '. (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
- a. penerimaan;
- b. pengelompokan;
- c. penyuntingan;
- d.penyandian;dan
- e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Pengelompokan data dilakukan oleh petugas dan/ atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (4)
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 15
- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sahih dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 16
- ( 1) Diseminasi data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data dalam bentuk media cetak berupa buku. leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (short message service), radio, televisi, dan bentuk lainnya bekerja sama dengan SKPD yang mempunyai kewenangan terkait.
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 17
Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa.
BAB III - KEDUDUKAN DAN ASAS Pasal 4
Pasal 18
- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Badan melakukan analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/ atau melibatkan pakar.
BAB VII - SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 19
Pasal 19
- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data, dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
KELEMBAGAAN
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 20
Pemerintah Daerah mendorong -dan memfasilitasi pembentukan Integrasi Data Pembangunan Daerah.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 21
Untuk keterpaduan pengelolaan data di daerah, dibentuk Forum Data sebagai wadah komunikasi data lintas sektor.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 22
melaksanakan koordinasi pengelolaan data dengan Pemerintah Desa, masyarakat, dan para pemangku Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi, kepentingan.
BABX
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 23
- ( 1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan lntegrasi Data Pembangunan Daerah dengan ketentuan:
- a. hak kekayaan intelektual atas Bank Data Pembangunan dipegang oleh pengelola Bank Data Pembangunan
- b. kode sumber dari program computer yang· dibuat oleh sumber daya manusia eksternal tersebut harus diserahkan dan disimpan oleh pengelola Bank Data Pembangunan
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga penelitian; dan
- e. Pihak lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Bank Data Pembangunan.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 24
- ( 1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan lntegrasi Data Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/ atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA Pasal 25
Pasal 25
- ( 1) Masyarakat dan dunia usaha berperan , dalam pengelolaan Integrasi Data Pembangunan Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada 'ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
BAB XII - PENGEMBANGAN SISTEM Pasal 26
Pasal 26
- ( 1) Pengembangan sistem dilakukan melalui kegiatan perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, uji coba sistem, implementasi sistem, serta pemeliharaan dan evaluasi sistem.
- (2) Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ## BAB XIII
BAB XII - PENGEMBANGAN SISTEM Pasal 26
Pasal 27
- ( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan integrasi data pembangunan di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pembangunan sistem integrasi data pembangunan Daerah;
- b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan integrasi data pembangunan;
- c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan integrasi data pembangunan;
- d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Integrasi Data Pembangunan Temanggung; dan
BAB XII - PENGEMBANGAN SISTEM Pasal 26
Pasal 28
- d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Integrasi Data Pembangunan Temanggung; dan
BAB XII - PENGEMBANGAN SISTEM Pasal 26
Pasal 29
Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Integrasi Data Pembangunan Daerah dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB XV - KETENTUANPENUTUP Pasal 30
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Serita Daerah Kabupaten Temanggung. M. BAMBANG SUKARNO

Penetapan: Diundangkan di Temanggung pada tanggal 6 ;esember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTEMANGGUNG BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 59