PERATURAN BUPATI BENGKAYANG Nomor - Tahun 2014 tentang KETENTUAN DISTRIBUSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa konsentrasi pelaksanaan otonomi daerah perlu memberikan perhatian pada sektor kesehatan sebagai kewajiban pelaksanaan oleh pemer intah kabupaten yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang mendukung peningkatan derajat kesehatan dengan memberikan kontribusi kinerja pelayanannya sebagai bagian strategis dalam percepatan peningkatan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa kinerja pelayanan dipandang perlu untuk terus ditingkatkan dengan baik, terarah, tepat guna dan tepat sasaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Distribusi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Yang Bersumber Dari Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten * Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun lyyy ten tang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. 16.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemer intah Kabupaten Bengkayang;
10. 17.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPAT1 TENTANG KETENTUAN DISTRIBUSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemer intah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
6. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Pasal 2
- (1)Komponen penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Bengkayang terdiri atas :
- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan.
- (2)Komponen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa yang diterima RSUD Kabupaten Bengkayang dalam kapasitas sebagai PPK Lanjutan atas pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah.
BAB III - PERSENTASE JASA
Pasal 3
- (1)Besarnya persentase jasa sarana 50% dari total retribusi RSUD Kabupaten Bengkayang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2)Besarnya persentase jasa pelayanan 50% dar i total retribusi RSUD Kabupaten Bengkayang diserahkan kepada RSUD Kabupaten Bengkayang.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1)Pengajuan permintaan atas pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah yang telah berikan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah oleh PPK Lanjutan dilakukan secara langsung setiap bulannya.
- (2)Dana untuk pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah di PPK Lanjutan disetorkan langsung dari Kementerian Kesehatan melalui Kas Negara (KPPN) ke rekening PPK Lanjutan.
<!-- formula-not-decoded -->
- Penerimaan PPK Lanjutan yang bersumber dar i pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan yang seluruhnya harus disetorkan ke kas daerah.
BAB III - PERSENTASE JASA
Pasal 5
- (1)Penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan kepada RSUD Kabupaten Bengkayang dalam bentuk pengembalian atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang terdiri atas :
BAB III - PERSENTASE JASA
Pasal 6
- (1)Penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan kepada RSUD Kabupaten Bengkayang dalam bentuk pengembalian atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang terdiri atas :
- a. Jasa Pelayanan Langsung sebesar 70%;
- b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung.sebesar 30%.
- (2)Ketentuan mengenai jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7
RSUD Kabupaten Bengkayang melaporkan dan mencatat secara berkala jumlah penerimaan dan penggunaan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah ke Kas Daerah.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8
- (1)PPK Lanjutan membuat pertanggungjawaban dana program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah dengan mempergunakan standar
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9
Dana pertanggungjawaban yang sudah ditandatangani Direktur RSUD Kabupaten Bengkayang dalam kapasitasnya sebagai Kepala PPK Lanjutan dan verifikator independen dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan dengan batas pencairan sejumlah dana yang dipertanggungjawabkan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Kesehatan Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 10
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :
- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penerimaan dan Penggunaan Biaya Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber Dari Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dan
- b. Keputusan Bupati Nomor 523/ RSUD/ 2013 tentang Penerimaan dan Penggunaan Biaya Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber Dari Pelayanan Asuransi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 11
Peraturan Bupati ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 7 /tgustur I 2014

Penandatangan: VBUPATI BENGKAYANG,^ ^ SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 8 4gustuS 2014 BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR 2?