PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 070 Tahun 2012 tentang PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA SISWA BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP / MTs, DAN SMA / MA SERTA SMK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 1 November 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 070 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA SISWA BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP / MTs, DAN SMA / MA SERTA SMK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- c. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi peserta didik, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu untuk memberikan Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK di Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
Menetapkan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 28);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 49);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA SISWA BERPRESTASI TINGKAT SD / MI, SMP / MTs, DAN SMA / MA SERTA SMK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati / Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelanjaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang duiperlukan dirinya, masyarakar, bangsa dan negara.
5. Peserta didik adalah masyarakat anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelanjaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Yang dimaksud dengan satuan Pendidikan adalah ; Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajad atau yang sederajad
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Kementerian Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarkan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk yang sederajat, di dalam pembinaan Kementerian Agama.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarkan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
12. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk yang sederajat, di dalam pembinaan Kementerian Agama.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarkan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB II - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 2
- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraaan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK, dimaksudkan agar Siswa Berprestasi dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi dan memotivasi untuk meraih prestasi.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD / MI, SMP / MTs dan SMA / MA serta SMK bertujuan untuk memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi dari mata ujian yang diujikan dan dari nilai tersebut didapat Hasil Nilai Akhir untuk menentukan terbaik I, Terbaik II dan Terbaik III pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan di Provinsi Kalimantan Selatan.
PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP/MTs DAN SLTA / MA SERTA SMK
BAB IV - PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP/MTs DAN SLTA / MA SERTA SMK
Pasal 5
- (1) Penyelenggaraan dan pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria penerima bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi adalah siswa yang mendapat nilai tertinggipada tingkat Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan untuk jenjang pendidikan SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA dan SMK dengan hasil penilaian kumulatif yaitu Hasil Ujian Sekolah, Hasil Raport dan Hasil Ujian Nasional.
- (3) Siswa yang berhak mendapat bantuan sosial beasiswa pada semua jenjang pendidikan adalah ## BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI BEASISWA
BAB IV - PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP/MTs DAN SLTA / MA SERTA SMK
Pasal 6
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Siswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA / MA serta SMK adalah :
- a. menjamin terselenggaranya pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK ;
- b. bertanggung jawab terhadap bantuan sosial beasiswa kepada siswa yang diberikan kepada para didik yang berprestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ;
- c. bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengawasi atas terlaksananya pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK ; dan
- d. melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD / MI, SMP / MTs dan SMA / MA serta SMK.
PENGAWASAN
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 7
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Selatan, Dewan Pendidikan, dan Komite sekolah / madrasah / ibtidaiyah, melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada pihak / satuan pendidikan yang melanggar pemberian bantuan sosial beasiswa kepada siswa berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administrasi, dapat berupa :
- a. teguran tertulis ;
- b. Penundaan/pembekuan sementara pencairan dana penerima beasiswa ; dan / atau
- c. penghentian pemberian bantuan sosial beasiswa.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomoe 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 1 November 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 70
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 070 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA SISWA BERPRESTASI TINGKAT

## Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 1 November 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN

## MEKANISME PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA SISWA BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA SERTA SMK

1. Bagi siswa penerima bantuan sosial pada semua jenjang pendidikan dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK bantuan sosial tersebut diberikan berupa buku Tabungan Simpeda pada masing-masing kantor cabang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan.
2. Bagi siswa penerima bantuan sosial pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs pada tahap I diberikan langsung tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan bagi siswa penerima bantuan sosial beasiswa pada jenjang SMA/MA dan SMK diberikan bantuan tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Bagi siswa penerima bantuan sosial pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi untuk pengambilan dana tersebut diatur sebagai berikut :

| No. | Uraian Transaksi Beasiswa | Waktu Pelaksanaan Pembayaran | Jumlah Dana (Rp.) | Maksimal Penarikan (Rp.) | Blokir Bank |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Penyetoran ke Rek. Beasiswa a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK | Agustus 2012 | 15.000.000,00 21.000.000,00 50.000.000,00 | 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 | 10.000.000,00 16.000.000,00 40.000.000,00 |
| 2 | Semestar Genap TA. 2012-2013 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK | Jan - Juni 2013 | 10.000.000,00 16.000.000,00 40.000.000,00 | 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 11.000.000,00 35.000.000,00 |
| 3 | Semestar Ganjil TA. 2012 - 2013 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK | Juli - Des 2013 | 5.000.000,00 11.000.000,00 35.000.000,00 | 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 | Nihil 6.000.000,00 30.000.000,00 |
| 4 | Semestar Genap TA. 2013 - 2014 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK | Jan - Juni 2014 | Nihil 6.000.000,00 30.000.000,00 | Nihil 5.000.000,00 5.000.000,00 | Nihil 1.000.000,00 25.000.000,00 |
| 5 | Semestar Genap TA. 2013 - 2014 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK | Juli - Des 2014 | Nihil 1.000.000,00 25.000.000,00 | Nihil 1.000.000,00 5.000.000,00 | Nihil Nihil 20.000.000,00 |

2

| | Beasiswa | Pelaksanaan Pembayaran | (Rp.) | Penarikan (Rp.) | |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Semestar Genap TA. 2014 - 2015 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK | Jan - Juni 2015 | Nihil Nihil 20.000.000,00 | Nihil Nihil 5.000.000,00 | Nihil Nihil 15.000.000,00 |
| 7 | Semestar Ganjil TA. 2014 - 2015 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK | Juli - Des 2015 | Nihil Nihil 15.000.000,00 | Nihil Nihil 5.000.000,00 | Nihil Nihil 10.000.000,00 |
| 8 | Semestar Genap TA. 2015 - 2016 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK | Jan - Juni 2016 | Nihil Nihil 10.000.000,00 | Nihil Nihil 5.000.000,00 | Nihil Nihil 5.000.000,00 |
| 9 | Semestar Ganjil TA. 2015 - 2016 a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/MA, SMK | Juli - Des 2016 | Nihil Nihil 5.000.000,00 | Nihil Nihil 5.000.000,00 | Nihil Nihil Nihil |

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN