PERATURAN BUPATI RI Nomor 30 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 (berlaku 1 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 · Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang , Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
]
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor ,12 Tahun 2011 tentang Pembentukan· Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang . Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~679); ·
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norn.or 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah- Tahun 201 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 20062025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14};
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah Sultan lmanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMERINTAH DAERAH BARAT TAHUN 2017. TENTANG RENCANA KERJA KABUPATEN KOTAWARINGIN
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
BABII RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB I - Pasal 1
Pasal 2
- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 201 7 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 201 7.
- (2) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- b. Matrik RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- a. Narasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BABI

:PENDAHULUAN

BAB II

: EVALUASI HASIL PELAKSANMN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARMN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

BAB V : •RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

BAB VI : PENUTUP

## Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 yang memuat · Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 201 7 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi :
- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017; ~
- b. Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017;
- c. Pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran . Sementara (PPAS) Tahun 2017;
- d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Ka bu paten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

## Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 201 7, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 untuk :

- a. Bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPDJ dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Kabupaten Kotawaringin Barat.

## Pasal 5

Pelaksanaan lebib lanjut RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tabun Anggaran 2017, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerab Tahun 2017 basil pembabasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

## Pasal 7

Dalam bal RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbeda dari basil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 basil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. ·

,

## Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalmantan Tengah yang dianggarkan setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 31 Mei 2016.

BUPATI K0TAWARINGIN BARAT,


BAMBANG PURWANT0

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 2 Juni 2016.

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT,


## MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 N0M0R: 30.


M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si. NIP. 19600429 199311 1 002