UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTRIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1952 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN III
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1952
- 3.1 Kementerian dan pengeluaran umum ...
63 286 000
- 3.2
- Pendidikan pegawai ...
7 920 700
- 3.3 Pengeluaran khusus berhubung dengan
penyelenggaraan tatapraja...
50 417 000
- 3.4 Pamong Praja
...
266 990 500
- 3.5 Polisi Pamong Praja ...
32 297 600
- 3.6 Daerah Otonoom
...
1 880 704 000
- 3.7 Daerah Istimewa (Swapraja)...
70 232 000
- 3.8 Desa dan daerah setingkat dengan desa...
36 200 000
- 3.9 Agraria
- ...
36 000 000
- 3.10 Pengeluaran tak tersangka ...
Memori
-------------
Jumlah
...
2 444 047 800
=============
- 1952 : Dua ribu empat ratus empat puluh empat juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.
BAB II (Penerimaan)
- 3.1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.
- 3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum.
- 3.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
- 3.2 PAMONG PRAJA.
- 3.2.l Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk tatapraja.
- 3 2.1.1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga untuk pemakaian kapal dan perahu yang disewa atau diurus oleh Pamong Praja.
- 3.2.2.1 Penerimaan dari kawat-kawat tilpon Pamong Praja.
- 2 Penerimaan dari stasiun-stasiun radio untuk keperluan pekerjaan Pamong Praja dalam daerah-daerah yang langsung berada dalam pimpinan Pemerintah Pusat.
- 3 Penerimaan dari Panitia sewa-menyewa rumah dan bangunan.
3.3 DAERAH OTONOOM.
- 3.3.1 Biaya menggunakan tenaga Wali Kota.
- 3.3.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya oleh Kotapraja karena menggunakan tenaga Wali Kota.
- 3.3.2 Biaya menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
- 3.3.2.1 Pembayaran kembali separuh dari biaya-biaya oleh Kabupaten, karena menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
- 3.3.3 Biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom.
- 3.3.3.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom.
- 3.3.4 Daerah yang berdiri sendiri.
- 3.3.4.1 Pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 2 Pembayaran kembali persekot-persekot yang telah diberikan kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 3 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4 Pembayaran kembali pengeluaran sementara yang dilakukan untuk keperluan daerah-daerah yang berdiri sendiri (di antaranya ongkos-ongkos dari barang-barang yang diserahkan kepada daerah-daerah tersebut).
3.4 DAERAH SWAPRAJA.
- 3.4.1 Daerah Swapraja.
- 3.4.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan daerah-daerah Swapraja.
- 2 Pembayaran kembali persekot-persekot yang telah diberikan kepada daerah-daerah Swapraja.
- 3 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah Swapraja.
- 3.4.1.4 Pembayaran kembali pengeluaran sementara yang dilakukan untuk keperluan daerah-daerah Swapraja (di antaranya ongkosongkos dari barang-barang yang diserahkan kepada daerah tersebut).
3.5 AGRARIA.
3.5.1 Tanah-tanah partikelir.
- 3.5.1.1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara, untuk mana belum dibuat peraturannya.
- 2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari biaya bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara (DLB).
- 3.5.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah.
- 3.5.2.1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.
- 2 Pemberian tanah dengan persewaan.
- 3 Pemberian tanah dengan erfpacht.
- 4 Pemberian tanah dengan erfelijk individueel bezitsrecht.
- 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.
- 6 Konsesi tanah untuk pertanian.
- 7 Izin menyelidiki tanah-tanah.
- 3.6 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 3.6.1 Penerimaan lain-lain.
- 3.6.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pegawai.
- 2 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan disediakan untuk dinas Negara.
- 3 Penjualan barang-barang yang tak dapat digunakan dan barangbarang kelebihan.
- 4 Persewaan tambak-tambak ikan.
- 5 Penerimaan lain-lain.
BAB I - (Pengeluaran)
Pasal 2
Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN III
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1953
- 3.1 Kementerian dan pengeluaran umum...
42 912 000
- 3.2 Pendidikan pegawai ...
12 061 000
- 3.3 Pengeluaran khusus berhubung dengan
penyelenggaraan tatapraja ...
23 611 400
- 3.4 Pamong Praja
- ...
272 452 300
- 3.5
- Pamong Praja ...
32 139 300
- 3.6 Daerah Otonoom ...
1 177 530 000
- 3.7
- Daerah Swapraja ...
43 304 000
- 3.8 Desa dan Daerah setingkat...
64 085 000
- 3.9 Agraria
- ...
24 394 100
- 3.10 Pengeluaran tak tersangka...
Memori
-------------
Jumlah
1 692 489 100
1953 : Seribu enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah.
- 3.1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN
UMUM.
- 3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum.
- 3.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
- 3.2 PAMONG PRAJA.
- 3.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk tatapraja.
- 3.2.1.1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga untuk pemakaian kapal dan perahu yang disewa atau diurus oleh Pamong Praja.
- 3.2.2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran khusus berhubung dengan penyelenggaraan tatapraja.
- 3.2.2.1 Penerimaan dari kawat-kawat telpon Pamong Praja.
- 2 Penerimaan dari statiun-stasiun radio untuk keperluan pekerjaan Pamong Praja dalam daerah-daerah yang langsung berada dalam pimpinan Pemerintah Pusat.
- 3 Penerimaan dari Panitia sewa-menyewa rumah dan bangunan.
3.3 DAERAH OTONOOM.
- 3.3.1 Biaya menggunakan tenaga Wali Kota.
- 3.3.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya oleh Kotapraja karena menggunakan tenaga Wali Kota.
- 3.3.2 Biaya menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
- 3.3.2.1 Pembayaran kembali separuh dari biaya-biaya oleh Kabupaten, karena menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
- 3.3.3 Biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom.
- 3.3.3.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom.
- 3.3.4 Daerah yang berdiri sendiri.
- 3.3.4.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
3.4 DAERAH SWAPRAJA
- 3.4.1 Daerah Swapraja.
- 3.4.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah Swapraja.
- 3.5 AGRARIA.
- 3.5.1 Tanah-tanah partikelir.
- 3.5.1.1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara, untuk mana belum dibuat peraturannya.
- 2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari biaya bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah- tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara (DLB).
- 3.5.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah.
- 3.5.2.1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.
- 2 Pemberian tanah dengan persewaan.
- 3 Pemberian tanah dengan erfpacht.
- 4 Pemberian tanah dengan erfelijk individueel bezitsrecht.
- 5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.
- 6 Konsesi tanah untuk pertanian.
- 7 Izin menyelidiki tanah-tanah.
- 3.6 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 3.6.1 Penerimaan lain-lain.
- 3.6.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pegawai.
- 2 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan disediakan untuk dinas Negara.
- 3 Penjualan barang-barang yang tak dapat digunakan dan barangbarang kelebihan.
- 4 Persewaan tambak-tambak ikan.
- 5 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 111 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI ai, ttd ZAINUL ARIFIN