UNDANG-UNDANG RI Nomor 31 Tahun 1960 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA NO. 43) TENTANG PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959 (berlaku 23 Agustus 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 Pemerintah telah menetapkan pengeluaran pinjaman Obligasi Berhadiah atas beban Negara setinggi-tingginya dua ribu juta rupiah;
- b. bahwa untuk menjamin berhasilnya pinjaman ini perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para peminat pinjaman obligasi tersebut untuk melaksanakan minatnya;
- c. bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang dapat merupakan rintangan bagi tercapainya maksud Pemerintah tersebut dipandang perlu untuk merubah beberapa ketentuan dari Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 tersebut;
- d. bahwa berhubung keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
Pasal 2
- (5) Hadiah-hadiah yang diberikan waktu pelunasan dibebaskan dari pajak undian, berdasarkan pasal 2 sub a Undang-undang No. 22 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 75).
Pasal 7
Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 (Lembaran- Negara 1959 No. 43) tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
Mendengar
: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 5 Agustus 1960;
Memutuskan:
...
Menetapkan :
Memutuskan:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 43) tentang pinjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959.
Pasal I.
- (1) Dihapuskan.
- (2) Jika penyertaan pertama dalam pinjaman obligasi ini menyebabkan diketahuinya keterangan-keterangan yang memberi kepastian, bahwa berdasarkan ,Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Staatsblad 1944 No. 17) sebagamana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 141) "Ordonansi Pajak Kekayaan 1932" (Staatsblad 1932 No. 405) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara No. 100) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (LembaranNegara 1959 No. 141 ) dan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatsblad 1925 No. 319) terahir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959(Lembaran Negara No. 141 (sesuatu pajak berkenaan dengan penyertaan pertama itu tidak dikenakan atau dihapuskan, maka keterangan-keterangan itu, mengenai masa pengenaan pajak
- 3 - dimana pendaftaran untuk pinjaman obligasi itu terjadi dan masamasa pengenaan pajak sebelumnya, tidak dapat digunakan untuk menetapkan pajak yang masih sementara, atau untuk meninjau kembali ketetapan atau untuk mengenakan pajak bila mula-mula telah diberikan pembebasan pajak, atau untuk mengenakan tagihan tambahan atau susulan.
- (3) Dihapuskan.
- (4) Hadiah-hadiah yang diberikan pada waktu pelunasan dibebaskan dari pajak pendapatan dan pajak perseroan.
- (5) Hadiah-hadiah yang diberikan waktu pelunasan dibebaskan dari pajak undian, berdasarkan pasal 2 sub a Undang-undang No. 22 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 75).
Pasal II.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 4 Juli 1959.
...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1960.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 91.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1960. Presiden Republik Indonesia. SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1960.
tentang
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 3 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA 1959 No. 43) TENTANG PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959.
## I. UMUM.
Pada waktu belakangan ini nampaklah petunjuk-petunjuk adanya kecenderungan yang lebih besar dalam masyarakat untuk menanamkan uangnya dalam obligasi. Perkembangan ini adalah sejajar dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam Undang-udang Darurat No. 3 tahun 1959 tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959 dan sebagai suatu perkembangan yang positif dengan sendirinya harus dipupuk dengan sebaikbaiknya.
Berhubung dengan itu maka dirasa perlu untuk sejauh mungkin mengusahakan agar minat masyarakat terhadap obligasi dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya dan untuk itu perlulah hal-hal yang masih dapat dianggap sebagai halangan- halangan psychologis bagi perkembangannya minat terhadap obligasi itu ditiadakan.
Pungutan sebesar 10% pada penyertaan pertama sebagaimana ditetapkan dalam
PENJELASAN
Pasal 7
II. PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2028.