PERATURAN BUPATI RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu (berlaku 1 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BERIT A DAERAH KABUP A TEN NIAS SELA TAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2011
TENT ANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (7) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf I, serta ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33120) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndoensia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undc ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran l~egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan t.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentanq Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran &gt;Jegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undc ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undanq-Unoanq Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan ,Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lemnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daeretii \_ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 . Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.
Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Ne ~ara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman r-)embinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
18.
- Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 t lornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
20.
- Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Me 1teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanqan Daerah;
22. Peraturan M snteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan at as Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Me iteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara · '."'enatausahann dan Penyusunan Laporan Pertanqunqjawaban Sendahara se rta Penyampaiannya;
24. Keputusan M(mteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah :&lt;abupaten Nias Selatan;
- 27. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 201 O tentang Tata Naskah binas di Ling~ ungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
28. Peraturan Buoati Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas-Dinas l)aerah Kabupaten Nias Selatan;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.
SABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Bupati adalah Bupati Nias Selatan. !\
2. Pemerintah Daerah 'adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Perangkat ! Daerah sebagai unsur PenyelenggarM'emerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Selatan.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerar yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai
6. .: tugas melaksanakan pengelolaan J1..PBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
7. . 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan F:-emerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. ~ .
8. Bendahara Pengell!,:aran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD yang khusus mengelola Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Subsidi dan Pembiayaan.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen y&amp;ng menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar Penerbitan SPP.
11. 1 O. Pengajuan surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disebut SPP - LS PPKD adalah Dokumen yang diterbitkan. Bendahara Pengeluaran PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran. ..,
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk Penerbitan SP2D LS atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana 13elanja Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D - LS ada!ah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan o!eh Bendahara Umum Daerah BUD/Kuasa BUD ## BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tata cara pemberian dan pertanqqungjawaban belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga diterapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.
Pasal 3
Belanja hibah meliputi lnstansi Vertil.al (seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal masuk Desa dan Komisi Pemilihan Umum), semi Pemerintah (seperti Palang Merah Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Pramuka, KORPS Pegawai Republik Indonesia, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah serta Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam APBD.
Pasal 4
Belanja Bantuan Sosial meliputi Bantran Sosial Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat seperti Bantuan · Sosial Kepada Panti Asuhan, Organisasi Pemuda, Olahraga dan Kemahasiswaan, Keagamaan Organisasi Sosial, Perintis Kemerdekaan, Adat dan Kepariwisataan, Kelompok Usaha dan Koperasi, Orqanisasl Profesi, Lembaga Pendidikan, Aparatur Pemerintah, Lembaga/Yayasan Kesehatan serta perorangan.
Pasal 5
Ruang Lingkup Belanja Keuangan meliputi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.
Ruang Lingkup Belanja Tidak Terduga meliputi Belanja untuk Kegiatan tanggap darurat, belanja untuk penanggulangan bencana sosi 31, belanja untuk penanggulangan bencana a lam, belanja untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
i,
TAT A CARA PEMBERIAN
BAB Ill - TAT A CARA PEMBERIAN
Pasal 7
Tata Cara Pemberian Belanja Hibahyaltu :
- a. belanja hibah diberikan secara selektlf dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembanqunan dan Kemasyarakatan;
- b. secara selektif berarti lnstansi Vertikal, semi Pemerintah, Yayasan/Lembaga/Organisasi telah berdiri secara resmi yang dibuktikan dengan Akte Pendirian dan atau Legalitas lainnya yang dipersamakan dan disahkan oleh lnstansi yang berwenang;
- c. kejelasan peruntukannya berarti dapat berbentuk proposal atau rencana l&lt;egiatan terperinci yang menganut prinsip Akuntabilitas serta efektifitas dalam pencapaian sasaran dalam pemberian hibah;
- d. belanja Hibah dapat diberikan setelah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah oleh Bupati sebagai pemberi hibah dan Pimpina,..,,Organisasi/LembagaNayasan sebagai penerima hibah sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;
- e. belanja Hibah dapat diberikan setelah Pimpinan Organisasi/LembagaNayasan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, mengajukan permohonan dana Belanja hibah secara tertulis dengan melampirkan Akte Pendirian Organisasi/LembagaNayasan dan atau legalitas Pendirian lainnya yrmg dipersarnakan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Ketua/Kepala Organis'asi/Lembaga/Yayasan bersama sama dengan Sekretaris dan Bendahara diatas Materai, Foto copy Kartu tanda Penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Nomor Rekening Bank, daftar Pengurus Organisasi/LembagaNayasan, Proposal dan atau rencana kegiatan serta rencana penqqunaan dana secara terperinci. Khusus untuk lnstansi Pemerintah dan Semi Pemerintah disesuaikan dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;
- f. surat permohonan permintaan belanja dana belanja hibah disampikan Kepada Bupati melalui Unit Kerja SKPD yang rnenanqani kegiatan berkenan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. kepala unit kerja/SKPD yang sesu ai dengan tugas Pokok dan fungsinya setelah meneliti dan memeriksa kelengkapan Administrasi permohonan belanja hibah yang disampaikan Pimpinan Organisasi/Lembaga/Yayasan, dimaksud apakah sudah sesuai dengan ke.tentuan atau belum, kemudian apakah persayaratan ..ebaqalarna dimaksud pada huruf e telah dipenuhi atau belum. Jika belum . sesuai dengan ketentuan agar Unit Kerja/berkenan memberitahukan kepada Pimpinan Organisasi/Le mbagaNayasan yang mengajukan permohonan agar melengkapi persyaratan sesuai de ngan ketentuan. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan agar Unit/Kerja SKPD berkenan membuat dan menyampaikan saran/pendapat kepada Bupati bahwa permohonan telah sesuai denqan ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi.
BAB Ill - TAT A CARA PEMBERIAN
Pasal 8
Tata cara Pemberian Belanja Bantuan Sosial :
- a. belanja bantuan sosial dapat diberikan antara lain kepada Panti Asuhan, Organisasi Pemuda, Olahraga dan Kemahasiswaan, Organisasi Sosial Keagamaan, Usaha dan Koperasi, Organisasi Profesi dan Asosiasi, Panitia Hari besar Keagamaan, Panitia seminar dll, Lembaga Kesehatan, dan Lembaga Pendidi &lt;an serta Bantuan Sosial lainnya yang Anggarannya telah ~ dialokasi dalam APBD;
- b. belanja Bantuan Sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaanya serta untuk mender )ng kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. secara selektif berarti Orqanisasi/Lsrnbaqa/Yayasan telah berdiri secara resmi yang dibuktikan dengan Akte Pendirian dan atau Legalitas lainnya yang dipersamakan dan disahkan oleh
lnstansi yang berwenang. Untuk S,3kolah dan Pesantren harus ada Surat lzin Operasional dari Pejabat berwenang. Untuk Mes\_ id dan Gereja serta lbadah lainnya harus ada Surat Keterangan/Pemyataan dari Pirnpinan Lembaga Agama yang bersangkutan; ~ .
- d. kejelasan penggunapn peruntuka nnya dapat . berbentuk proposal atau rencana keqiatan terperinci;
- e. belanja bantuan sosial dapat diterikan setelah Pimpinan/Lembaga/Yayasan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, mengajukan permintaan dana belanja bantuan sosial secara tertulis dengan melampirkan Akte Pendirian Organisasi/Lembaga/Yayasan dan atau legalitas pendirian lainnya yang dipersamakan, Kwintansi tanda terima yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Organisasi/Lembaga/lnstitusi bersama-sama dengan Sekretaris/Bendahara diatas Materai, fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua, Sekretaris/Bendahara, Nomor Rekening Bank, Daftar Pengurus Organisasi/Lembaga/lnstitusi;
- f. surat permohonan permintaan dana belanja bantuan sosial disampaikan kepada Bupati;
- g. belanja bantuan sosial diberikan s etelah mendapat persetujuan Bupati secara kolektif untuk seluruh bantuan sosial yang telah c ialokasikan dalam APBD atau sendiri-sendiri.
!
BAB Ill - TAT A CARA PEMBERIAN
Pasal 9
Tata cara pemberian bantuan sosial y anq belum tercantum peruntukannya secara spesifik dalam pejabaran APBD adalah :
- a. bantuan yang belum tercantum peruntukannya secara spesifik dalam penjabaran APBD dapat diberikan kepada kelompok Masyarakat/Organisasi/Lembaga/Yayasan dan perorangan;
- b. untuk penerima bantuan sosial yang berbentuk kelompok Masyarakat/Organisasi/Lembaga/Yayasan tata cara pemberiannya mengacu Pasal 7 Peraturan Bupati Nias Selatan;
- c. untuk penerima bantuan sosial pororanqan dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan antara lain :
1. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Nias Selatan dengan dibubuhi Materai secukupnya;
2. melampirkan fotocopy ldentitas diri/Kartu Tanda Penduduk;
3. melampirkan proposal kegiatan;
4. nilai bantuan harus realitis dengan memperhatikan lingkup organisasi dan lingkup kegiatan.
- d. pemberian bantuan sosial untuk kelompok Masyarakat/Organisasi/Lembaga/Yayasan biasanya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan atau sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Se Iatan. '
BAB Ill - TAT A CARA PEMBERIAN
Pasal 10
Tata cara pemberian Bantuan Keuangan:
- a. bantuan keuangan diberikan sepanjang Anggaran untuk bantuan keuangan dimaksud telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Nias Selatan;
- b. pemberian bantuan . keuangan dapat dilakukan setelah Kepala SKPD/Pengguna Anggaran menyampaikan permintaan pencairan dana bantuan keuangan disertai dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dokumen;
- c. permintaan pencairan dana bantuan keuangan disertai dengan lampiran Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yanq telah diteliti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, dan kwintanf tanda terirna yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- d. permintaan pencairan bantuan keuangan disampaikan kepala SKPD penerima bantuan keuangan Kepada Bupati Nias Selatan melalui PPKD/Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tata cara pemberian belanja tidak terduqa :

## Pasal 11

- 1:1. belanja Tidak Terduga diberikan ~:epala SKPD sesuai dengan Bidang tugasnya menangani tentang kegiatan-kegiatan yang siatnya tidak diharapkan berulang seperti tanggap darurat, penanggulangan bencana alam clan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelurnnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerirnaan daerah tahun-tahun sebelumya yang telah ditutup;
- b. Tanggap Darurat, Penanggulangan Bencana Alam, dan Becana Sosial yang dimaksud pada Pasal 11 Butir a, seperti Bencana Kebakaran, Rumah ditimpa pohon, Bencana Banjir, Bencana Tanah Longsor, Pencarian korban kecelakaan di Laut dan lain-lain.
- c. khusus untuk kegiatan tanggap clarurat, tirn dapat turun langsung ke lokasi bencana dan melakukan tindakan darurat serta rnelaporkan Kepada Bupati;
- d. kepala SKPD mengajukan perrnchonan penggunaan dana belanja Tidak Terduga kepada Bupati secara tertulis;
- e. penyampaian permohonan secara tertulis disertai dengan Serita Acara Kunjungan ke lokasi atau rekomendasi tim yang dibentuk oleh Bupati;
- f. pemberian Belanja Tidak Terdugc agar memperhatikan azas transparansi, tidak merugikan negara, tidak terdapat unsur praktuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang disebut KKN dalam bentuk apapun serta melibatkan unsur pengawasan dari instansi terkait dan harus mentaati peraturan dan ketentuan yang berluku;
- g. belanja Tidak Terduga diberikan SE telah mendapat persetujuan Bupati;
- h. permintaan pencairan Belanja Tioak Terduga disampaikan oleh Kepala Sf(PD yang mengelola kegiatan tersebut sesuai dengan ruqas pokok dan fungsinya kepada Supati disertai dengan lampiran Surat Permintaan Pemt ayaran, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pelaksanaan Pekerjaan/Lapangan, Kwintansi Tanda Terima diatas Materai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Peng:Juna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang disebut PPTK-Bend?hara Pengel aran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pelaksanaan Pekerjaan Pihak (Pinak Ketiga), Serita Acara Pembayaran, Serita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Serita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Perintah Kerja, Surat Penunjukan Langsung, Surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

## BABIV. PEHTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 12.

## (1) Pertanqqungjawaban Belanja Hibah:

- a. · penerima Hibah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat laporan pertanggur,gjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Bupati Nias Selatan;
- b. laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjicn hibah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- c. khusus belanja hibah kepada Organisasi Non Pemerintah, yang besarnya diatas Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) harus diaudit terlebih dahulu oleh Akuntan Publik/Pejabat yang berwenanq berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan biaya audit rnasinq-rnasmq penerima belanja hibah.

## (2) Pertanggungjawaban Belanja Bann Jan Sosial :

- a. penerima bantuan sosial selarnbat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah anggaran berakhir, harus membuat 'aporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan dan pengguna atas bantuan sosial yang diterimanya dalam bentuk realisasi dan menyampaikannya kepada Bupati;
- b. laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku. . ,
- (3) Pertanggungjawaban Selanja Tidal&lt; tE!r!:luga :

-e

- a. SKPD Penerima Belanja Tidak Terduga selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus mernbuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Bupati; ·
2. '.;j b. laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga disampaikan dalam bentuk realisasi penggunaan dana dan berkas-berkas pendukung yang sah sesuai dengan ketentuan yang bertakr . ,

Diundangkan di Teluk Dalam tanggal 4 Oktober 2011

~--··-

'


SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2011

## BABV

## PENUTUP

## Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Nias selatan dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati Nias Selatan ini berlaku sejak bulan Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Nias Selatan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 1 Juli 2011

BUPATI NIAS SELATAN, ttd.

IDEALISMAN DACH!