PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU Nomor 8 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Panggantian Biaya Cetak Peta dan
Pelayanan Jasa Ketatausahaan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
2. : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Yayasan atau Organisasi sejenisnya, lembaga, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.
7. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas lokasi / wilayah tertentu
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan .
9. Retribusi Penggantian biaya cetak peta adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pencetakan Peta.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah :
- a. Cetak Peta
2. -Ukuran A0 (1 x 1,2 M)
3. -Ukuran A1 (1 x 0,6 M)
4. -Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M)
5. -Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M)
6. -Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)
- b. Proses Digitasi Peta
8. -Ukuran Peta Topodrafi/rupa bumi (60 x) 60 cm ) Minimal 5 layer
9. -Tambahan perlayer
10. -Editing peta yang sudah ada
- c. Copy Data Digital Peta Dasar
12. -Peta Kota, Skala 1 : 100.000
Atau Peta 1 : 50.000 atau Peta
1 : 25.000 (CD ROM)
- -Peta Skala 1 : 10.000 atau 1 : 5000 (CD ROM)
- -Peta Tematik dan Turunan (CD ROM)
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan percetakan peta.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta di golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya Cetak.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 8
- (1) Dasar penetapan besarnya adalah ## BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 9
Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah Kota Kotamobagu.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda pembayaran sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 12
Pasal 12
- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 13
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana paling Lama 6 (enam) bulan atau denda 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat {1} adalah Pelanggaran.
P E N Y I D I K A N
BAB XI - P E N Y I D I K A N
Pasal 14
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Premerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaiman dimaksud pada ayat {1} adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokuen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan Penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakuikan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli alam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. Menghentikan penyidikan;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang dalam undang-undang Nomor 8 Tahu 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Penetapan: Disahkan di Kotamobagu pada tanggal 2011

Penandatangan: WALIKOTA KOTAMOBAGU Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT

Penetapan: Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 2011

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU ## Drs. Hi. MUHAMMAD MOKOGINTA LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2011 NOMOR ... ## P E N J E L A S A N ## A T A S ## PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR TAHUN 2011 TENTANG ## RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA ## I.U M U M Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggilongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah salah satu objek retribusi Jasa Umum. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR ...