PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 1 Tahun 2012 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 16 Mei 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pembangu nan agar s es u a i dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ru ang, dan gu n a t er ca p a in ya penataan kota yang asri s erta t er ja m in nya kesehatan, keselamatan, dan keamanan s erta ketertiban masyarakat, maka perlu pedoman yang mengatur mengenai t a t a t er t ib penyelenggaraan bangunan di Kota Malang;
- b. bahwa u ntu k m ewu ju dkan ban gu n an gedu n g yan g andal, fu n gsion al, berjati diri, s era s i, dan s ela r a s dengan lin gku n ga n n ya , perlu dilaku kan penataan bangunan gedung di wilayah Kota Malang;
- c. bahwa u n tu k mendirikan bangunan gedu n g agar s es u a i persyaratan administratif dan persyaratan t ek n is s erta pembangunan yang berwawasan lin gku n ga n , perlu melakukan penataan dan penertiban bangunan dalam wilayah Kota Malang;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lan ju t keten tu an Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 t en t a n g Peratu ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahu n 2002 ten tan g Ban gu n an Gedu n g, perlu m en yesu aikan Peratu ran Daerah Kota Malan g Nomor 1 Tahun 2004 t en t a n g Penyelenggaraan Bangunan;
Mengingat
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam hu ru f a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peratu ran Daerah tentang Bangunan Gedung;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta sebagaimana telah diu bah den gan Un dan g-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 t en t a n g Peratu ran Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 1960 Nom or 65, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 t en t a n g Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik In don esia Nom or 4437) s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2008 Nom or 15, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 t en t a n g J a la n (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 t en t a n g Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 t en t a n g Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 t en t a n g Peru mahan dan Kawasan Permu kiman (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 t en t a n g Rumah Susun (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahu n 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahu n 2002 tentang Bangu nan Gedu ng (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2007 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 t en t a n g Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5103);
17. Peratu ran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 t en t a n g Izin Lin gku n gan (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5285);
5
18. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1992 t en t ang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan In du s tri s erta Prosedu r Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/ HO bagi Peru sah aan yang Berlokasi di dalam Kawasan Industri;
19. Peratu ran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/ M/ 2006 t en t a n g Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
20. Peratu ran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/ PRT/ M/ 2007 t en t a n g Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/ PRT/ M/ 2007 t en t a n g Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
53
22. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pembentu kan Produ k Hu ku m Daerah;
23. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 t en t a n g Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
24. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
4
25. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ru ang Wilayah Kota Malang Tahu n 2010 - 2030 (Lem baran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Dinas adalah Dinas Teknis yang m en an gan i Ban gu n an Gedu n g di Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani Bangunan Gedung di Kota Malang.
7. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah perizinan bangunan di Kota Malang.
8. Bangunan Gedung adalah wuju d fisik hasil pekerjaan konstru ksi yang menyatu dengan t em pat kedudukannya, s ebagian atau s elu ru h n ya berada di atas dan / atau di dalam tan ah dan / atau air, yang berfu n gsi s ebagai t em pat manusia melakukan kegiatannya, baik u n tu k hunian atau t em pat t in gga l, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedu n g yang digu n a ka n u n tu k kepen tin ga n u m u m da n ba n gu n a n gedu n g fu n gs i khusus, yang dalam pembangunan dan/ atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khu su s dan/ atau memiliki kompleksitas t er t en t u yang dapat menimbulkan dampak penting t er h a d a p masyarakat dan lingkungannya.
10. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang digunakan u n tu k keperlu an din a s Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang menjadi/ akan menjadi kekayaan milik n egara dan diadakan den gan s u m ber pem biayaan yan g berasal dari dan a APBN dan / atau APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
11. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedu n g yang fu n gs in ya u n tu k kepentingan publik, baik beru pa fu n gs i keagamaan, fu n gs i u s a h a baik s eca ra la n gs u n g atau pu n tidak, maupun fungsi sosial dan budaya.
12. Bangunan Gedung Fungsi Khu su s adalah bangu nan gedu ng yan g memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam pelaksanaannya memerlukan t ek n ologi khusus. Contoh : Is t a n a Negara, in s t a la s i nuklir, gedu n g la b ora toriu m , Bandara, Stasiu n Kereta Api dan lain-lain.
13. Prasarana Bangunan Gedung adalah konstru ksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi s a t u kesatu an dengan bangunan gedu ng atau kelompok bangu nan gedu ng pada satu tapak kapling/ persil yang s a m a u n tu k menunjang kin erja bangunan
gedu n g sesu ai den gan fu n gsin ya seperti m en a ra reservoir a ir , ga r d u listrik, instalasi pengolahan limbah.
14. Prasarana Bangunan Gedung yang berdiri sendiri adalah konstru ksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak m eru pakan pelen gkap yan g menjadi satu kesatu an dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kapling/ persil, seperti m en ara t elekom u n ika s i, menara s a lu r a n u ta m a t ega n ga n ekstra t in ggi, monumen/tugu dan gerbang kota.
15. Bangunan Gedung Berderet adalah bangu nan gedu ng yang terdiri dari lebih dari 2 (du a ) d a n palin g banyak 20 (du a pulu h ) in du k bangunan yang bergandengan dan/ atau sepanjang 60 (enam pu lu h ) meter.
16. Bangunan Gedung Permanen adalah bangunan gedung yang ditinjau dari segi kon stru ksi dan u m u r ba n gu n a n din ya ta ka n lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
17. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangu nan gedu ng yang ditin ja u d a ri s egi k on s tru k s i d a n u m u r b a n gu n a n d in ya ta k a n a n ta r a 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
18. Bangunan Gedung Sementara/Darurat adalah bangunan gedu n g yang ditin jau dari segi kon stru ksi dan u m u r ba n gu n a n din ya ta ka n sampai dengan 5 (lima) tahun.
19. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fu n gs i bangunan gedu n g ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN, AZAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud pengatu ran bangu nan gedu ng adalah m en gen dalikan ban gu n an gedung agar dapat berjalan dengan tertib administrasi dan teknis.
Pasal 3
Tujuan pengaturan bangunan gedung untuk :
- a. mewujudkan bangunan yang fu n gsion al dan s es u a i dengan t a t a bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan t er t ib penyelenggaraan bangunan gedu n g yang menjamin keandalan t ek n is bangunan dari s egi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Pasal 4
Azaz pengaturan bangunan gedung yang digunakan, yaitu :
- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.
Pasal 5
Lingkup Peraturan Daerah ini melipu ti keten tu an u m u m , fu n gs i dan klasifikasi bangunan gedu n g, persyaratan bangunan gedu n g, penyelenggaraan bangunan gedu n g, Tim Ahli Bangunan Gedung, penyelenggaraan bangunan gedung di daerah lokasi ben can a, ru m u s penghitungan Retribu si IMB, peran masyarakat, pembinaan, sanksi dan denda, penyidikan, ketentu an la in n ya , ketentu an peralih an , dan ketentuan penutup.
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
BAB III - WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Walikota berwenang untuk :
- a. menerbitkan ijin s epan ja n g persyaratan t ek n is dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menghentikan atau menutup kegiatan pembangunan pada suatu bangunan yang belu m memenuhi persyaratan s ebagaimana dimaksudkan pada huruf a, sampai yang bertanggu ngjawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- c. memerintahkan u n tu k melakukan perbaikan-perbaikan t er h a d a p bagian bangu nan, prasarana dan saran a serta pekaran gan atau pu n s u a t u lin gku n ga n ya n g m em ba h a ya ka n u n tu k pen cega h a n terh a da p gangguan keamanan, kesehatan dan keselamatan;
- d. memerintahkan, menyetujui atau menolak dilaku kan n ya pembangunan, perbaikan atau pembongkaran s a r a n a atau prasarana lingkungan oleh pemilik bangunan atau lahan;
- e. menetapkan kebijaksanaan t er h a d a p lin gku n ga n khusus atau lin gku n ga n ya n g dikh u s u s k a n d a ri k eten tu a n -k eten tu a n ya n g d ia tu r dalam Peratu ran Daerah in i den gan m em pertim ban gkan keserasian lingkungan dan/ atau keamanan negara;
- f. menetapkan bangunan tertentu u ntu k m en am pilkan arsitektu r yan g berjati diri Kota Malang;
- g. menetapkan prosedu r dan persyaratan serta kriteria tekn is ten tan g penampilan bangunan-bangunan;
- h. menetapkan s ebagian bidang pekarangan atau bangunan u n tu k penempatan, pemasangan dan pemeliharaan prasarana bangu nan gedung di lingkungan kota demi kepentingan umum;
- i. memberikan insentif dan disin sen tif sebagai ben tu k pen taatan dan pembinaan.
BAB III - WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
- i. memberikan insentif dan disin sen tif sebagai ben tu k pen taatan dan pembinaan.
BAB III - WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedu n g, Walikota berkewajiban :
- a. memberikan in form a s i s elu a s -lu a s n ya t en t a n g penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung;
- b. mengelola in form a s i penyelenggaraan bangunan gedu n g dan prasarana bangunan gedu n g s eh in gga mudah diakses oleh masyarakat;
- c. menerima, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakart berkaitan den gan pen yelen ggaraan ban gu n an gedu n g dan prasarana bangunan gedung;
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau la p ora n atau masalah penyelenggaraan bangunan gedu n g dan prasarana bangunan gedung sesuai dengan prosedur;
- e. melaksanakan penegakan hukum s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan.
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Fungsi Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
- (1) Dalam penyelenggaraan bangu nan gedu ng fu ngsi bangu nan gedu n g haru s m en giku ti di a n ta ra fu n gs i h u n ia n , fu n gs i k ea ga m a a n , fu n gs i usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
- (2) Fungsi hu n ian s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), m en caku p fu n gs i u ta m a s eb a ga i tem p a t tin gga l m a n u s ia ya n g m elip u ti ru m a h t in gga l t u n gga l, ru m ah t in gga l deret, ru m ah t in gga l s u s u n , dan rumah tinggal sementara.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup fu n gs i u ta m a s ebagai t em pat melakukan ibadah yang melipu ti bangunan masjid termasu k mu shola, bangu nan gereja t er m a s u k kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.
- (4) Fungsi u saha s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup fungsi u ta m a s ebagai t em pat melakukan kegiatan u s a h a yang melipu ti bangunan gedu n g perkantoran, perdagangan, perin du strian , perh otela n , wis a ta da n rekrea s i, term in a l, ba n gu n a n gedu n g t em pat penyimpanan dan kegiatan u s a h a la in n ya yang t id a k bertentangan dengan ketentuan peratu ran peru n dan gundangan.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup fu ngsi u tam a sebagai tem pat m elaku kan kegiatan sosial dan bu daya yan g m elipu ti ban gu n an gedu n g pelayan an pen didikan , pelayanan kesehatan, kebudayaan, la b ora toriu m , olahraga dan bangunan gedung pelayanan umum.
- (6) Fungsi khu su s s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m en caku p fu n gs i u ta m a s eb a ga i tem p a t m ela k u k a n k egia ta n ya n g m em p u n ya i t in gk a t kerahasiaan t in ggi t in gk a t nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di s ekita rn ya da n / a ta u m em pu n ya i resiko ba h a ya tin ggi ya n g m elipu ti bangunan gedung u ntu k reaktor n u klir, in stalasi pertah an an dan keamanan, dan bangunan s ejen is yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- (7) Satu bangunan gedu n g dapat memiliki lebih dari s a t u fu n gs i sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Ketentu an mengenai penetapan fu n gs i bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Prasarana Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
- (1) Fungsi bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 9, dapat dilen gkapi prasarana bangunan gedu n g s es u a i dengan kebutuhan kinerja bangunan gedung.
- (2) Prasarana bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. konstru ksi pembatas/ penahan/ pengaman beru pa pagar, tanggul/ retaining wall , turap batas kapling/persil;
- b. konstru ksi pen an da masuk lokasi beru pa gapu ra dan gerbang termasuk gardu/pos jaga, papan nama;
- c. konstru ksi perkerasan beru pa jalan , lapan gan u pacara, lapan gan olah raga terbuka;
- d. konstru ksi pen gh u bu n g beru pa jem batan , box culvert, jembatan penyeberangan;
- e. konstru ksi kolam / reservoir bawah tanah beru pa kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah;
- f. konstru ksi menara beru pa menara antena, menara reservoir , cerobong, menara bangunan ibadah;
- g. konstruksi monumen berupa tugu, patung, kuburan;
- h. konstru ksi in s t a la s i/ gardu beru pa in s t a la s i lis t r ik , in s t a la s i telepon/ komu nikasi, in s t a la s i pengolahan air bersih , in s t a la s i pengolahan air limbah dan sampah;
- i. konstru ksi reklam e/ papan n am a beru pa billboard , papan iklan, papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar).
- (3) Prasarana bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), adalah konstru ksi yang berada menuju/ pada la h a n bangunan gedung atau kompleks bangunan gedung.
- (4) Ketentu an m en gen ai prasaran a ban gu n an gedu n g akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Klasifikasi Bangunan Gedung
- (1) Klasifikasi
Dalam pedoman mendirikan bangunan gedu n g, bangunan-bangunan dibedakan dalam t ip e-tip e kontru ksi yang
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
Bentuk bangunan rumah ditetapkan, sebagai berikut :
- a. ru m ah besar/ mewah adalah bentu k ru m ah besar, gedu n g dalam s u s u n a n t er b u k a dengan halaman muka dipergu n akan u n tu k kediaman dan/ atau kantor;
- b. ru m ah s edan g/ m en en gah adalah bentu k kediaman sedang, gedu n g dalam su su n an terbu ka den gan h alam an m u ka dipergu n akan untuk kediaman dan/ atau kantor;
- c. ru m ah kecil/ Ru m ah Sederhana (RS) adalah bentu k ru m ah kecil, gedu n g dalam su su n an terbu ka den gan h alam an m u ka dipergu n akan untuk kediaman dan/ atau usaha rumah tangga;
- d. ru m ah kampung/ Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah bentu k kampung tertu tu p, gedu n g dalam s u s u n a n t er t u t u p dengan atau tanpa halaman muka, dipergunakan untuk kediaman atau hunian.
- (1) Luas dan pembatasan t a n a h u n tu k lin gku n ga n pemukiman ditetapkan, sebagai berikut :
- a. bentu k ru m ah besar/ mewah 500 m† (lima ratu s m eter persegi) s a m p a i d en ga n 2.000 m† (du a ribu m eter persegi) den gan garis s em padan bangu n an lebih besar atau s a m a dengan 7,5 (tu ju h koma lima) meter dan ru m ija atau Right Of Way ( ROW ) lebih besar atau sama dengan 18 (delapan belas) meter;
- b. bentu k ru m ah s edan g/ m en en gah 200 m† (du a ratu s meter persegi) s a m p a i dengan 600 m† (enam ratu s meter persegi) dengan garis sem padan ban gu n an 5 (lim a) m eter sam pai den gan
- 7,5 (tu ju h koma lima) meter dan ru m ija lebih besar atau sam a dengan 9 (sembilan) meter;
- c. bentu k ru m ah kecil/ Ru m ah Sederhana (RS) 80 m† (delapan pulu h meter persegi) sam pai den gan 300 m† (tiga ratu s meter persegi) dengan garis sem padan ban gu n an 3 (tiga) m eter sam pai dengan 4 (empat) meter dan ru m ija 4 (empat) meter s a m p a i dengan 8 (delapan) meter;
- d. bentu k ru m ah kam pu n g/ Ru m ah San gat Sederh an a (RSS) an tara 50 m † (lim a pu lu h m eter pers egi) s a m pa i den ga n 150 m † (s era tu s lim a pulu h meter persegi) den gan garis s em padan bangunan lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) meter dan rumija lebih kecil atau s a m a dengan 3 (t iga ) meter dan lebih besar atau s a m a dengan 1 (satu) meter;
- e. lu a s t a n a h kurang dari 50 m† (lim a pulu h meter persegi) digolongkan sebagaimana dimaksu d pada hu ru f d, den gan tetap
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan fu ngsi dan klasifikasi ban gu n an gedung dalam dokumen IMB
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedu n g haru s s es u a i dengan peru n tu kan lokasi yang diatu r dalam RTRWK, RDTRK, RTBL, dan/atau Peraturan Zonasi.
- (2) Fungsi dan klasifikasi ban gu n an gedu n g diu su lkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan IMB.
- (3) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedu n g dapat diu bah melalu i permohonan baru IMB dengan persyaratan :
- a. pemilik/ penggu na m en gaju kan perm oh on an baru sesu ai den gan ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. fu n gs i d a n klasifikasi ban gu n an gedu n g yan g baru h a ru s sesu a i dengan peru n tu kan lokasi s es u a i dengan RTRWK, RDTRK dan/atau RTBL;
- c. fu n gs i dan klasifikasi bangunan gedu n g yang baru haru s memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam doku men IMB yang baru.
- (4) Ketentu an mengenai peru bahan fu n gs i dan klasifikasi ban gu n an gedu n g sebagaim an a dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Persyaratan Administratif
Paragraf 1 Status Hak atas Tanah
- (1) Setiap ban gu n an gedu n g h aru s didirikan pada tanah yang statu s kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain.
- (2) Bukti statu s h ak ta n a h yang diaku i sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), berupa :
- a. s ertifika t hak atas t a n a h , s eperti Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPL) dan Hak Pakai;
- b. akta jual beli;
- c. girik; dan
- d. bukti kepemilikan tanah lainnya.
- (3) Pada pembangunan bangunan gedung di atas/ bawah lahan yang pemiliknya pihak lain (peroran gan , badan u sah a atau Pemerintah daerah) pemilik bangunan gedu n g haru s membuat perjanjian pemanfaatan tanah secara tertulis dengan pihak pemilik tanah.
- (4) Perjanjian t er t u lis s ebagaimana dimaksud pada ayat (3), haru s
- (1) Setiap pemilik bangunan gedu n g haru s memiliki s u r a t bukti kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali kepemilikan bangunan gedung fungsi khusus.
- (2) Kepemilikan bangu nan gedu ng dapat dialih kan kepada pih ak lain dengan prosedu r sesu ai den gan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan.
- (3) Pengalihan kepemilikan bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), haru s t er ca t a t dalam s u r a t bukti kepemilikan bangunan gedung.
- (4) Statu s kepemilikan bangu nan gedu ng dapat terpisah dari statu s kepemilikan tanah.
- (5) Dalam pengalihan kepemilikan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik baru :
- a. harus memastikan bangunan gedung tersebut dalam kondisi laik fu n gs i s ebelu m memanfaatkan bangunan gedu n g yang bersangkutan;
- b. wajib memenuhi persyaratan yang berlaku s ela m a memanfaatkan bangunan gedung yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal kepemilikan bangu nan gedu ng dan kepemilikan tanah berbeda, pengalihan hak s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah.
- (7) Bentuk dan su bstansi/ data dalam bu ku s u r a t bukti kepemilikan bangunan gedu n g mengikuti ketentuan peratu ran peru n dan gundangan.
Paragraf 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- (1) Setiap peroran gan / badan yan g m en dirikan ban gu n an gedu n g wajib memiliki doku men IMB dari Pemerintah Daerah, kecu ali ban gu n an gedung fungsi khusus.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k menerbitkan IMB untuk kegiatan :
- a. pembangunan bangunan gedu n g baru dan/ atau prasarana bangunan gedung;
- b. rehabilitasi/ ren ovasi bangunan gedu n g dan/ atau prasarana bangunan gedu n g, melipu ti perbaikan/ perawatan, peru bahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. pelestarian/pemugaran.
- (3) Setiap rehabilitasi s edan g dan rehabilitasi berat s erta renovasi bangunan gedu n g dan/ atau prasarana bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksu d pada ayat (2) h u ru f b, den gan peralih an fu n gs i bangunan gedung wajib kembali memiliki doku men baru IMB.
- (4) IMB merupakan bagian dari persyaratan u n tu k mendapat pelayanan utilitas umum.
- (5) Setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan s ebagaimana t er ca n t u m dalam IMB haru s dibongkar atau dilaku kan penyesuaian-penyesuaian s eh in gga memenuhi ketentu an dalam IMB.
Bagian Kedua Persyaratan Teknis
Paragraf 1 Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20
- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedu n g wajib mengikuti persyaratan tata ban gu n an melipu ti persyaratan peru n tu kan dan in ten s ita s bangunan gedu n g, persyaratan arsitektu r bangunan gedu n g, persyaratan pengendalian dampak lin gku n ga n dan persyaratan RTBL.
- (2) Persyaratan peru n tu kan dan in ten s ita s bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatu r dalam RTRWK, RDTRK, dan/atau RTBL.
- (3) Persyaratan arsitektu r bangunan gedung sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), yan g m em pertim ban gkan keseim ban gan an tara n ilai s os ia l budaya Kota Malang t er h a d a p penerapan perkembangan arsitektu r dan rekayasa, dan / atau yan g ditetapkan dalam RDTRK dan/atau RTBL.
- (4) Persyaratan pengendalian dampak lin gku n ga n s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), beru pa Ijin Lin gku n gan diwajibkan bagi bangunan gedu n g yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (5) Persyaratan RTBL s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan materi pokok ketentu an program bangunan dan lin gku n ga n , rencana u m u m dan panduan rancangan, rencana in vestasi, ketentu an pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (6) Bagi pembangunan bangunan kawasan hunian, s ela in haru s memenuhi ketentu an sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), h aru s memenuhi pula persyaratan lu a s a n efektif kapling, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
- (7) Persyaratan tata ban gu n an s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dan persyaratan luas efektif kapling, penyediaan prasarana, sarana, dan u tilita s peru mahan, s ebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih la n ju t dalam RTBL atau Rencana Rinci Tata Ruang.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21
- (1) Setiap pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedu n g wajib memenuhi persyaratan peru n tu kan lokasi bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksu d dalam Pasal 20 ayat (2), yan g ditetapkan dalam RTRWK, RDTRK, dan/ atau RTBL u n tu k lokasi yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan peru n tu kan lokasi bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti persyaratan kepadatan, persyaratan ketin ggian dan persyaratan ja r a k bebas bangunan gedung.
- (3) Bangunan gedung fu ngsi khu su s dengan kriteria t er t en t u dapat dibangun hanya di kawasan strategis Nasional, kawasan strategis provinsi dan/atau kawasan strategis kota.
- (1) Persyaratan kepadatan bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 21 ayat (2), merupakan ketentuan maksimal kepadatan rencana yang ditetapkan u n tu k lokasi ren ggan g, lokasi sedan g da n lokasi padat.
- (2) Kepadatan rencana u n tu k lokasi renggang atau KDB 40%-50% s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m aksim al 33 u n it ban gu n an gedu n g per-hektar, s ebagaimana yang diatu r dalam RTRWK dan/atau RDTRK.
- (3) Kepadatan rencana u n tu k lokasi s edan g atau KDB 50%-60% s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m aksim al 40 u n it ban gu n an gedu n g per-hektar, s ebagaimana yang diatu r dalam RTRWK dan/atau RDTRK.
- (4) Kepadatan rencana u ntu k lokasi padat atau KDB 60%-70% / lebih s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m aksim al 46 u n it ban gu n an gedu n g per-hektar dan/ atau s ebagaimana diatu r dalam RTRWK dan/atau RDTRK.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23
- (1) Perhitu n gan lu a s la n t a i bangunan diten tu kan dari ju m la h lu a s lantai yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar.
- (2) Luas lan tai ru a n ga n bera ta p ya n g bers ifa t terbu ka a ta u yang sisis is in ya dibatasi oleh din din g tidak lebih dari 1,2 (satu koma du a) meter di atas lantai ruangan tersebut dihitung penuh 100% (seratus persen).
- (3) Luas lan tai ru a n ga n bera ta p ya n g bers ifa t terbu ka a ta u s is i-sisinya dibatasi oleh din din g tida k lebih dari 1,2 (s a t u koma dua) meter diatas la n t a i ru a n ga n dih itu n g 50% (lim a pulu h persen), selam a t id a k melebihi 10% (s epu lu h persen) dari lu a s denah yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan.
- (4) Cucuran atap ( overstek atap) yan g m elebih i lebar 1,5 (sa tu koma lim a ) m eter maka lu as m en datar kelebih an n ya t er s eb u t dianggap sebagai luas lantai denah.
- (5) Cucuran atap ( overstek a t a p ) u n t u k p en en t u a n KLB d a n k etinggian bangunan gedu ng diperhitu ngkan dengan ketentu an lebarn ya tidak lebih dari 1 (satu) meter dengan ketinggian tidak lebih dari 1,2 (satu koma dua) meter.
- (6) Teras tidak beratap yan g m em pu n yai tin ggi din din g tida k lebih da ri 1,2 (s a tu k om a d u a ) m eter d i a ta s la n ta i tera s tid a k d ip erhitungkan sebagai luas lantai.
- (7) Luas la n t a i bangunan yang diperhitu n gkan u n tu k parkir t id a k diperhitu n gkan dalam perhitu n gan KLB, asal tidak m elebih i 50% (lim a pulu h persen) dari KLB yang ditetapkan, s elebih n ya diperhitungkan 50% (lima puluh persen) terhadap KLB.
- (8) Ramp dan tangga terbuka dihitung 50% (lima puluh persen), selama t id a k melebihi 10% (sepu lu h persen) dari lu as la n t a i dasar yang diperkenankan.
- (9) Dalam perhitu n gan KDB dan KLB, lu as tapak yan g diperh itu n gkan adalah yang di belakang GSJ.
- (10) Batasan perhitu n gan lu a s ru a n g bawah t a n a h ( basement ) ditetapkan oleh Walikota dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan dan pendapat teknis para ahli.
- (11) Untuk pembangunan yang berskala kawasan (s u p erb lok ), diperhitu n gkan KDB dan KLB adalah dih itu n g t er h a d a p t ot a l s elu ru h la n t a i dasar bangu nan dan total keselu ru h an lu as lan tai bangunan gedu n g dalam kawasan t er s eb u t t er h a d a p t ot a l keseluruhan luas kawasan.
- (12) Dalam perhitu n gan ketin ggian bangunan gedu n g apabila ja r a k vertikal dari lan tai pen u h ke lan ta i penuh beriku tnya lebih dari 5 (lim a ) meter, maka ketin ggian bangunan gedu n g t er s eb u t dianggap sebagai 2 (dua) lantai.
- (13) Mezanine (loten g t en ga h pada hotel atau gedu n g) yan g lu a s n ya melebihi 50% (lim a pu lu h persen ) dari lu as la n ta i da s a r dia n gga p sebagai lantai penuh.
- (1) Dengan pertimbangan kepentingan u m u m dan ketertiban pembangunan, Walikota dapat menetapkan rencana perpetakan dalam suatu kawasan atau lingkungan, dengan persyaratan :
- a. s etia p bangunan yang didirikan haru s s es u a i dengan rencana perpetakan yang t ela h diatu r di dalam ketentu an RDTRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- b. apabila perpetakan t id a k ditetapkan, maka KDB dan KLB diperhitu n gkan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25
- (1) Persyaratan ketin ggian bangunan gedu n g s ebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), merupakan persyaratan ketin ggian bangunan gedu n g maksimal yang ditetapkan adalah untuk lokasi rendah, lokasi sedang dan lokasi tinggi.
- (2) Ketin ggian rencana u n tu k lokasi ren dah s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesu aikan dengan RDTRK masing-masing Kecamatan.
- (3) Ketin ggian rencana u n tu k lokasi sedan g sebagaim an a dimaksud pada ayat (1), disesu aikan dengan RDTRK masing-masing Kecamatan.
- (4) Ketin ggian rencana u n tu k lokasi t in ggi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesu aikan dengan RDTRK masing-masing Kecamatan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan in s en tif kepada pemilik bangunan gedu ng yang tidak m em an faatkan ketin ggian m aksim u m yang ditetapkan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26
- (1) Persyaratan jarak bebas ban gu n an gedu n g sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 21 ayat (2), m eru pakan keten tu an m in im al u n tu k garis s em padan bangunan gedu n g, ja r a k antara bangunan gedu n g dengan batas-batas persil, ja r a k antar bangunan gedu n g dalam satu kapling, dan jarak an tara as jalan den gan pagar h alam an yan g diizinkan.
- (2) Garis s em padan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), m elipu ti ga ris s em padan bangunan gedung terhadap as ja la n , t ep i s u n ga i, ja la n kereta api dan/ atau ja r in ga n s a lu r a n u ta m a t ega n ga n ekstra t in ggi yang ditetapkan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
- (1) Penetapan garis sem padan ban gu n an gedu n g terh adap tepi su n gai, ja r in ga n kereta rel, dan jarin gan s a lu r a n u ta m a t ega n ga n ekstra t in ggi s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), haru s dikoordinasikan dengan in s t a n s i t er k a it yang menangani u tilitas tersebut.
- (2) Garis sempadan sungai sepanjang sungai besar ditetapkan :
- a. bagian yang tidak bertan ggu l 50 (lim a pu lu h ) m eter diu ku r da ri t ep i s u n ga i pada s a a t pasang naik (u n tu k s u n ga i yang tidak melewati permukiman);
- b. bagian yang bertanggu l dan melewati permukiman, 25 (du a pulu h lim a ) meter diu ku r dari s ebelah lu a r s epan ja n g kaki tanggul; dan
- c. bagian yang tidak bertan ggu l yan g berbatasan dengan jalan 5 (lima) meter.
- (3) Garis sempadan sungai sepanjang sungai kecil ditetapkan :
- a. bagian yang tidak bertan ggu l 15 (lim a belas) m eter diu ku r dari t ep i s u n ga i pada s a a t pasang naik (u n tu k s u n ga i yang tidak melewati permukiman);
- b. bagian yang bertanggu l dan melewati permu kiman 7,5 (t u ju h s eten ga h ) m eter diu ku r da ri s ebela h lu a r s ep a n ja n g k a k i ta n ggu l; dan
- c. bagian yang tidak bertan ggu l yan g berbatasan dengan jalan 5 (lima) meter.
- (4) Garis sempadan jalur rel kereta api ditetapkan :
- a. garis sem padan ja la n rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
- b. garis s em padan ja la n rel kereta api yang t er let a k di t a n a h timbunan diukur dari kaki tanggul;
- c. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
- d. garis s em padan ja la n rel kereta api yan g terletak pada tanah datar diukur dari as jalan kereta api;
- e. garis s em padan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 (du a pulu h t iga ) meter diu ku r dari len gku n g dalam s a m p a i a s ja la n , dalam peralih an jalan lu ru s ke jalan len gku n g dilu a r as ja la n harus ada jalu r tan ah yang bebas yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 (sebelas) meter s a m p a i leb ih dari 23 (du a pu lu h t iga ) m eter, d im a n a pelebaran t er s eb u t dimulai dalam ja r a k 20 (du a pulu h ) m eter di muka len gku n gan dan u n tu k s ela n ju tn ya m en yem pit la gi s a m pa i ja ra k lebih dari 11 (sebelas) m eter;
- f. garis s em padan jalan rel kereta api sebagaim an a dim aksu d pada huruf a, tidak berlaku apabila ja la n rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 (tiga koma lima) meter;
- g. garis s em pa da n ja la n perlin ta s a n s eb id a n g a n ta ra ja la n rel k ereta api den gan jalan raya adalah 30 (tiga pu lu h ) m eter da ri a s ja la n rel kereta api pada t it ik perpotongan as ja la n rel kereta api dengan as jalan raya dan secara beran gsu r-an gsu r m en u ju pada ja r a k lebih dari titik perpoton gan as jalan kereta api den gan as jalan raya;
- h. u n tu k ja la n rel k ereta a p i lu ru s , leb a r s em p a d a n u n tu k ta n a m a n &gt; 11 (sebelas) m eter dan bangunan &gt; 20 (dua puluh) meter;
- i. u ntuk jalan rel kereta api belokan/lengkungan :
1. u n tu k len gku n g da la m : ga r is s em padan u n tu k ta n a m a n da n bangunan &gt; 23 (dua puluh tiga) meter;
2. u n tu k len gku n g lu a r : garis s em padan u n tu k t a n a m a n dan bangunan &gt; 11 (sebelas) meter.
- (5) Garis sempadan bangu nan gedu ng terhadap jalu r salu ran u tam a t ega n ga n eks tra tin ggi d iteta p k a n 1 5 (lim a b ela s ) m eter d iu k u r d a ri as sepanjang kawasan jalur.
- (6) Penetapan jarak bebas bangu nan gedu n g atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada ja r in ga n u tilita s u m u m yan g a da a ta u yang akan dibangu n h aru s dikoordinasikan dengan in s t a n s i t er k a it yang menangani u tilitas tersebut.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28
- (1) Larangan u n tu k m elam pau i garis sem padan m u ka ban gu n an yan g t id a k merangkap menjadi garis sempadan pagar dan u ntu k garis sempadan belakang tidak berlaku bagi :
- a. pipa pipa s a lu r a n , jen dela-jen dela atau t u t u p a n daun jen dela dan pintu yang berputar ke luar, papan-papan merk;
- b. pinggir-pin ggir din din g, plisir-plisir muka bangunan, kupingkuping atap, kanopi-kanopi dan tangga yang tidak beratap;
- c. s era m bi yang t id a k beratap s ela m a leta kn ya di dalam garis sempadan pagar.
- (2) Larangan u n tu k m elam pau i garis sem padan m u ka ban gu n an yang merangkap menjadi garis s em padan pagar dan/ atau garis sempadan jalan tidak berlaku untuk :
- a. pin ggiran pasan gan din din g, pilaster-pilaster am ban g pin tu dan jen dela dan pipa-pipa pembuangan air hujan, asal t id a k menjulang lebih dari 15 (lima belas) cm;
- b. plisir-plisir muka bangunan, kuping-kuping atap dan kanopikanopi, asal letakn ya di lin gku n ga n t ok o, s eku ra n g-kurangnya 2,25 (du a kom a du a lim a) m eter di a ta s perm u ka a n ja la n yang ada di bawahnya dan tidak menjulang lebih dari lebar trotoar dan tidak menggangu pamandangan jalan;
- c. erker-erker dan beranda-beranda yang terbu ka atau t er t u t u p pada loten g-loten g asal lebarn ya tidak lebih dari separu h n ya da ri lebar m u ka ban gu n a n , tida k m en ju la n g lebih da ri 1 (satu) meter dan leta kn ya s eku ra n g-ku ra n gn ya 3 (t iga ) meter di atas permukaan jalan.
- (3) Walikota dengan persetu ju an Pimpinan DPRD dapat memberikan pembebasan antara garis s em padan muka bangunan dan garis s em padan pagar atau ja la n u n tu k mendirikan pavilyun-pavilyun
taman yang t er b u k a , pergola-pergola, bangunan-bangunan s em a ca m it u merupakan bagian dari perlengkapan kebu n, dalam rangka menambah keindahan pemandangan umum dari halaman muka.
Pendirian Bangunan Berimpit dengan Batas Samping Persil Pasal 2 9
- (1) Suatu bangunan beserta dengan pengelompokannya, harus memenuhi syarat-syarat keindahan dan kenyamanan yang layak didasarkan pada sifat keadaan jalan dan ban gunan-ban gu n an yan g berdampingan.
- (2) Pendirian s u a t u bangunan s a m p a i kepada batas s a m p in g dari s es u a tu persil h a ru s menunjukkan keserasian dengan lingku ngan s ekita rn ya , t er u t a m a keserasian dalam hal tin ggi ba n gu n a n dan tinggi pagar dengan bangunan di sebelahnya.
- (3) Dalam hal keserasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditu n ju kka n dengan adanya kesamaan t in ggi atap dan din din g sedemikian rupa sehingga dapat membentuk garis lurus.
- (4) Perletakan prasarana bangu nan gedu ng tidak boleh m en im bu lkan adanya gangguan terhadap keindahan dari keadaan tempat itu.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30
- (1) Dalam hal pemisah berbentu k pagar m aka tin ggi pagar pada GSJ dan an tara GSJ dan GSB pada ban gu n an ru m ah tin ggal m aksim al 2,5 (du a koma lima) meter di atas perm u kaan t a n a h dan u n tu k bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri maksimal 2,75 (du a koma tu ju h lim a ) m eter di a ta s permukaan tanah pekarangan.
- (2) Pagar s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), haru s t em bu s pandang, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembu s pandang maksimal s etin ggi 1 (s a t u ) meter diatas permukaan t a n a h pekarangan.
- (3) Penggunaan kawat berdu ri sebagai pem isah di s epan ja n g ja la n jalan umum tidak diperbolehkan.
- (4) Tin ggi pa ga r ba ta s p ek a ra n ga n s ep a n ja n g p ek a ra n ga n s a m p in g d a n belakang u ntu k ban gu n an ren ggan g m aksim al 3 (tiga) m eter di atas permukaan tanah dan apabila pagar tersebu t m eru pakan din din g
bangunan ru m ah t in gga l bertin gkat t em bok maksimal 7 (t u ju h ) meter dari perm u kaan tan ah atau ditetapkan lebih ren dah setelah mempertimbang kenyamanan dan kesehatan lingkungan.
- (5) Antara halaman belakang dan ja lu r -ja lu r ja r in ga n u m u m kota haru s diadakan pemagaran pada pemagaran in i t id a k boleh diadakan pin tu -pin tu masuk, kecu ali jika ja lu r -ja lu r ja r in ga n u m u m kota diren can akan s ebagai ja lu r ja la n belakang u n tu k umum dapat dibuat pintu-pintu masuk.
- (6) Setiap bangunan yang t er p is a h dari ja la n oleh s u a t u halaman muka, haru s dapat dim asu ki dari jalan itu dengan melalu i su atu jalan untuk orang atau jalan masuk kendaraan.
- (7) Pendirian bangunan ru m ah dapat t a n p a adanya pagar pemisah halaman depan, samping mau pu n belakang bangu nan pada ru asru a s ja la n atau kawasan t er t en t u dengan pertimbangan kepentingan kenyamanan, kemudahan hubungan, keserasian lin gku n ga n dan penataan bangunan dan lin gku n ga n yang diharapkan.
Syarat-syarat Bangunan dan Luas Denah Bangunan Luas Denah Bangunan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31
- (1) Perbandingan lu as lan tai terh adap lu as persil dim aksu dkan sebagai perbandingan dari ju m la h lu a s la n t a i diu ku r dari permukaanpermukaan dinding bagian luar termasuk jalan-jalan terusan, tetapi t id a k t er m a s u k lift , t a n gga d a n p er m u k a a n -p er m u k a a n ya n g h a n ya digu n a ka n u n tu k pemberhentian kendaraan-kendaraan jik a permukaan tersebu t terletak dalam ban gu n an dan / atau di bawah bangunan terhadap luas persil.
- (2) Untuk persil-persil s u d u t bilamana s u d u t persil t er s eb u t dilen gku n gkan atau den gan su du t ku ran g dari 90 o (sem bila n pu lu h derajat) u n tu k memudahkan lalu lintas maka lebar dan panjang persil tersebu t diu ku r da ri titik pertem u a n ga ris perpa n ja n ga n pa da s u d u t it u dan lu a s persil diperhitu n gkan dengan lebar dan panjangnya.
- (3) Untuk bangunan klas 1 dan klas 2 :
- a. lu a s denah bangunan hanya diperkenankan s eban yakbanyaknya 60% (enam pu lu h persen ) dari pada lu as persil yan g bersangkutan;
- b. lu a s denah bangunan hanya diperbolehkan maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil yang bersangkutan;
- c. bangunan klas 2, kecu ali bangunan ru m ah s u s u n dan/ atau kondominium yang didirikan dalam lingku ngan bangu nan toko atau perdagangan prosentase lu a s denah bangunan t er h a d a p luas persil sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh persen);
- d. dengan t id a k mengurangi arti s ebagaimana dimaksud pada huruf c, m aka selu ru h perm u kaan lu as persil dapat digu n akan untuk denah bangunan, jika :
1. bagian den ah ban gu n an tersebu t sam a sekali tidak digu n akan untuk maksud tidur;
2. adanya cahaya alam dan pembaharuan hawa, baik s eca ra alam maupun mekanis, dijamin s es u a i dengan ketentu an ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal mendirikan bangunan klas 3 pada bagian yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman haru s mempu nyai ru ang t er b u k a yang lan gsu n g berh u bu n ga n den ga n u da ra lu a r da n tida k beratap, yang :
- a. lu a s n ya s eku ra n g-ku ra n gn ya 25 m 2 (du a pulu h lim a meter persegi);
- b. dapat ditempatkan pada atap datar.
- (5) Untuk bangunan klas 4 lu a s denah bangunan diperkenankan maksimum 80% (delapan pulu h persen) dari lu a s persil yang bersangkutan apabila garis s em padan pagar dan/ atau garis s em padan jalan den gan garis sem padan m u ka ban gu n an berim pit atau garis sempadan bangunan sama dengan nol, sedangkan untuk dilu a r dari itu diperkenankan maksimal 80% (delapan pulu h persen) dari lu a s persil setelah diku ran gai lu a s persil yang terpotong dengan garis sempadan muka bangunan.
- (6) Untuk bangu nan-bangunan klas 3, klas 5, klas 6, klas 7, klas 8, klas 9 da n klas 10 prosen ta se lu a s den a h ba n gu n a n terh a da p lu a s persil maksimum 60% (enam puluh persen).
- (7) Dalam kondisi terten tu dengan pertimbangan u ntu k kepentingan u m u m Walikota dapat m en en tu kan lu as den ah ban gu n an den gan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32
- (1) Tin ggi s u a tu b a n gu n a n p a d a s u a tu ja la n t id a k b oleh m elebih i 1 ,5 0 (s a t u koma lim a pulu h ) x ja r a k antara garis-garis s em padan bangunan yang berhadapan pada jalan yang bersangku tan kecu ali bila ditentukan lain dalam RDTRK.
- (2) Dalam mengukur t in ggi bangunan t id a k diperhitu n gkan ru a n g perlen gkapan alat-alat, perlen gkapan dekoratif, parapet yang tingginya tidak melebihi 1 (satu) meter, tiang antena dan :
- a. yang lebarnya t id a k melebihi ... (s a t u per empat) lebar permukaan bangunan kecuali parapet;
- b. t idak disediakan akomodasi dalam bentuk dan waktu apapun;
- c. t idak dipergunakan untuk maksud-maksud advertensi ;
- d. t id a k menghalangi su du t cah aya yan g dibu tu h kan oleh jen delajendela pada bangunan tersebut.
7. Bangunan t ip e I dan tipe II (konstru ksi rangka t a h a n api/konstruksi dinding pemikul yang terlindung) :
- a. u ntuk bangunan tipe I berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. u n tu k bangunan tipe II tin ggi ban gu n an t id a k diperkenankan melebihi 17/ 20 (tu ju h belas per du a pu lu h ) a ta u 85% (delapan pulu h lim a persen) t in ggi maksimum yang diten tu kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. u n tu k konstru ksi campuran t in ggi maksimum dari s u a t u bangunan diambil tinggi maksimu m dari tipe konstru ksi yan g lebih rendah.
- (4) Tin ggi ba n gu n a n t ip e III, tipe IV dan tipe V tida k diperkenankan melebihi 2/ 3 (du a per tiga ) da ri tin ggi m a ks im u m ya n g diten tu ka n s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan t id a k diperkenankan mempunyai lapisan lantai lebih dari :
- a. bangunan tipe III den gan penggunaan klas 1, klas 2, klas 3, klas 4, klas 5, klas 6, klas 7, klas 8, dan klas 9, ju m la h tin gka t maksimum 2 (dua);
- b. bangunan tipe IV den gan pen ggu n aan klas 7 dan klas 8 ju m lah tingkat maksimum 1 (satu);
- c. bangunan tipe V den gan pen ggu n aan klas 1 dan klas 2, ju m lah t in gk a t maksimum 2 (du a ) dengan penggunaan klas 8 (ijin khusus dari Walikota) jumlah tingkat maksimum 1 (satu);
- (5) J u m la h tin gk a t s eb a ga im a n a d im a k s u d p a d a a ya t (4 ) h u ru f a , tid a k t er m a s u k ru a n g di bawah t a n a h ( basement ) yang tin ggi la n gitla n gitn ya diu ku r da ri perm u ka a n halaman tidak melebihi 1 (satu ) meter.
- (6) Tin ggi ba n gu n a n m a s in g-m a s in g tip e s eb a ga im a n a d im a k s u d p a d a ayat (4), la n ta i tin gk a t ya n g tin ggi-tin ggin ya m eleb ih i 5 (lim a ) m eter pada penggunaan t ia p -t ia p klas, kecu ali bangunan klas 8 dan klas 9 diperhitungkan sebagai dua tingkat.
- (7) Tinggi bangunan pada lokasi di ja la n yang mempunyai garis s em padan bangunan s a m a dengan 0 (n ol) ketentu an n ya diberlaku kan sam a den gan keten tu an sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikalikan dengan ‰ (setengah) lebar rumija ditambah 1 (satu).
- (8) Walikota dapat menentukan syarat-syarat lebih la n ju t mengenai t in ggi b a n gu n a n atau tin gkat ban gu n an dan ban gu n an bertin gkat bagi bangunan yang memerlukan AMDAL.
Tinggi Ruang Pasal 3 3
- (1) Yang dimaksud dengan u ku ra n -u ku ra n s a m a dengan u ku ran bersih.
- (2) Tinggi ruang sama dengan jarak terpendek dalam ruang diukur dari permukaan atas lan tai sam pai perm u kaan bawah lan git-lan git dan dalam hal tidak ada lan git-lan git sam pai perm u kaan bawah dari lantai di atasnya atau sampai permukan bawah kaso-kaso.
- (3) Ruang kediaman diartikan s ebagai ru a n ga n dalam dimana s es eora n g t id u r , makan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ru m ah tan gga yan g lazim atau pekerjaan -pekerjaan sosial lain n ya dalam penggu naan bangu nan klas 1, klas 2, klas 3 atau klas 4 kecu ali ru a n g-ru a n g m a n di, k a k u s , cu ci d a n s eterik a , d a p u r, ga n ggang dan ru a n g-ru a n g s ejen is yang penggu naannya t id a k t er u s menerus.
- (4) Bangunan-bangunan klas 1, klas 3 dan bangu nan ru mah su su n, kondominium ukuran luas lantainya sekurang-kurangnya :
2. a.
- b. u n tu k dua ru a n ga n kediaman 18 m† (delapan belas persegi);
4. u ntuk satu ruangan kediaman 15 m† (lima belas meter persegi); meter
- c. u n tu k s etia p ru a n g kediaman s ela n ju tn ya ditambah masingmasing dengan 6 m† (enam meter persegi).
- (5) Pada bangu nan klas 2, kecu ali ban gu n an ru m ah su su n dan / atau kondominium ukuran lu a s la n t a i u n tu k s etia p ru a n g kediaman sekurang-kurangnya 6,00 m† (enam meter persegi).
- (6) Tin ggi ru a n g minimum pada bangunan-bangunan klas 1, klas 2 dan klas 3 seku rang-ku ran gn ya 2,75 (du a kom a tu ju h lim a) meter kecuali :
- a. dalam hal lan git-lan gitn ya atau kaso-kason ya m irin g, seku ran gkurangnya ‰ (setengah) dari lu as ru an g m em pu n yai tin ggi ru an g 2,75 (du a koma tu ju h lim a ) m eter dan tin ggi ru a n g s elebih n ya pada titik terendah tidak kurang dari 2 (dua) meter;
- b. dalam hal ru a n g cu ci dan kamar mandi atau kantor dapat diperbolehkan sampai seku rang-ku rangnya 2,10 (du a kom a satu ) meter.
- (7) Tin ggi ru a n g m in im u m pada bangu nan-bangunan klas 4, klas 5, klas 6, klas 7, klas 8 dan klas 9 jika la n git-la n gitn ya miring dan/ atau datar maka tinggi rata-ratan ya s eku ra n g-ku ra n gn ya 3 (tiga) m eter :
- a. dalam hal la n git-la n git atau kaso-kasonya miring, s eku ra n gkurangnya pada bagian terendah 2,50 (dua koma lima) meter;
- b. pada bangunan dengan gangguan asap dan/ atau bau s eperti penggorengan tahu , pen gasapan ikan atau dagin g, pem bakaran roti dan la in s ebagain ya, tin ggi ru a n g tida k boleh kurang dari 3,50 (tiga koma lima) meter;
- c. dalam hal lu ar biasa, Walikota dapat m en en tu kan tin ggi ru an g minimum yang lebih besar, bila keadaan menghendaki atau mengharuskan Walikota dapat menuntut diadakannya pembaharuan udara secara mekanis.
- (8) Tinggi lantai denah :
- a. Permukaan atas dari la n t a i denah bawah/ lantai dasar/ lan tai satu yang padat harus ada :
1. s ekurang-kurangnya 15 (lima belas) cm di atas titik perbatasan yang paling tinggi dari pekarangan yang sudah dipersiapkan;
2. s ekurang-ku rangnya 25 (du a pu lu h lim a) cm di atas titik yan g palin g t in ggi dari s u m bu ja la n / as ru m ija dimuka letak bangunan;
3. t in ggi la n ta i d a s a r s u a t u bangunan diperkenankan mencapai maksimal 1,20 (satu kom a du a) m eter di atas tin ggi rata-rata jalan dengan
- (1) Keseimbangan antara nilai s os ia l budaya Kota Malang terhadap penerapan perkembangan arsitektu r dan rekayasa, dan/ atau yang ditetapkan dalam RDTRK dan/ atau RTBL sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 20 ayat (3), meliputi :
- a. kesejarahan Kota Malang;
- b. arsitektur kawasan urban;
- c. kawasan wisata budaya; dan
- d. perkembangan fungsi kota.
- (2) Ketentu an m en gen ai persyaratan arsitektu r ban gu n an gedu n g akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (1) Persyaratan Izin Lin gku n gan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), beru pa rekomendasi u n tu k menetapkan diperbolehkannya melakukan kegiatan perencanaan t ek n is dan pembangunan atas dasar kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Dampak lin gku n ga n , s os ia l, ekonomi dan bu daya s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), h aru s m en jadi dasar perencanaan t ek n is penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung tertentu.
- (4) Ketentu an mengenai persyaratan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36
- (1) Persyaratan RTBL sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan yang digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ru a n g s u a t u kawasan dan s ebagai pan du an ran can gan kawasan u n tu k m ewu ju dkan kesatu an karakter s erta kualitas bangunan gedu n g dan lin gku n ga n yang berkelanjutan.
- (2) RTBL dapat disu su n oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau badan usaha.
- (3) RTBL yang disu su n oleh masyarakat dan badan u s a h a haru s mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37
- (1) Persyaratan keandalan bangunan gedu n g melipu ti persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan kenyamanan, dan persyaratan kemudahan.
- (2) Persyaratan keselamatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan; dan
- b. persyaratan kemampuan bangu nan gedu ng dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (3) Persyaratan kesehatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. persyaratan sistem penghawaan;
- b. persyaratan pencahayaan;
- c. persyaratan sanitasi; dan
- d. persyaratan penggunaan bahan bangunan.
- (4) Persyaratan kenyamanan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. persyaratan kenyamanan ru a n g gerak dan hubungan antar ruang;
- b. persyaratan kondisi udara dalam ruang;
- c. persyaratan pandangan; dan
- d. persyaratan tingkat getaran dan tingkat kebisingan.
- (5) Persyaratan kemudahan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. persyaratan kemudahan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung; dan
- b. persyaratan kelengkapan prasarana dan s a r a n a dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (1) Setiap bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan kemampuan u n tu k mendukung beban muatan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, harus direncanakan :
- a. kuat/ kokoh dengan mengikuti peratu ran dan s t a n d a r t ek n is meliputi struktur bawah dan struktur atas bangunan gedung;
- b. s t a b il d a la m memikul beban/ kombinasi beban melipu ti beban muatan t et a p dan/ atau beban muatan s em en ta ra yang ditim bu lkan oleh gempa bu mi, angin, debu letu s a n gu n u n g berapi sesuai dengan peraturan pembebanan;
- c. memenuhi persyaratan kelayanan ( s erviceability ) s ela m a u m u r la ya n a n s es u a i dengan fu n gs i bangunan gedu n g, lokasi, keawetan dan alternatif pelaksanaan konstruksinya.
- (2) Stru ktu r bangunan gedu n g haru s diren can akan memenuhi persyaratan daktail agar t et a p berdiri pada kondisi di ambang keruntuhan terutama akibat getaran gempa bumi.
- (3) Ketentu an mengenai s t a n d a r s t r u k t u r u n tu k kuat/ kokoh, pembebanan dan ketahanan t er h a d a p gempa bumi dan perhitu n gan s t r u k t u r n ya mengikuti SNI (Stan dar Nasional Indonesia) terkait.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38
- (1) Bangunan gedu n g dengan s t r u k t u r beton bertu lan g harus diren can akan ku at/ kokoh sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 38 ayat (1), dengan :
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39
- (1) Bangunan gedu n g dengan s t r u k t u r beton bertu lan g harus diren can akan ku at/ kokoh sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 38 ayat (1), dengan :
- a. diameter besi t u la n ga n s es u a i dengan s p es ifik a s i nomenklaturnya atau s es u a i dengan SII (Stan dar In du s tri Indonesia);
- b. ju m la h volu m e penulangan haru s memenuhi persyaratan spesifikasi beton bertulang yang direncanakan;
- c. besi beton sesuai dengan nomenklaturnya;
- d. dimensi beton bertulang harus cukup;
- e. pondasi haru s dapat menjamin t id a k t er ja d in ya penurunan konstruksi (s e ttle m en t) yang melampaui toleransi;
- f. campuran beton u n tu k bangunan gedung 2 lantai atau lebih haru s dilaku kan den gan m esin pen gadu k beton ( concrete mixer ) atau menggunakan campuran beton ready mixed ; dan
- g. sambungan-sambungan besi pada pertemuan antara kolom, balok, dan sambungan lainnya harus memenuhi persyaratan.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangu nan gedu ng dengan dindin g pemikul pasangan bata/ blok beton dan s ejen is n ya harus direncanakan dengan :
- a. bidang din din g pemikul haru s diikat dengan kolom beton bertu lan g praktis dengan lu as m aksim u m setiap bidan g 12 m 2 (dua belas meter persegi);
- b. hubungan pasangan bata dengan kolom s loof, ringbalk beton bertu lan g h a ru s dengan anker yang cu ku p jarak s a t u dengan lainnya sesuai dengan persyaratan;
- c. ketebalan adu kan pasangan bata maksimal 1/ 3 (sepertiga) dari tebal bata;
- d. komposisi adu kan haru s m en giku ti persyaratan s es u a i dengan penggunaannya.
- (3) Bangunan gedu n g atau bagian bangunan gedu n g dengan konstruksi kayu termasuk kuda-kuda harus :
- a. dimensi kayu konstru ksi s es u a i dengan s p es ifik a s i nomenklaturnya;
- b. perku atan kekakuan konstru ksi haru s cu ku p u n tu k menahan beban-beban;
- c. hubungan dan/ atau sambu ngan antara kayu haru s mengiku ti ketentuan standar konstruksi kayu; dan
- d. diberi perlindungan terhadap gangguan cuaca dan rayap.
- (4) Bangunan gedu n g atau bagian bangunan gedu n g dengan konstruksi baja harus direncanakan dengan :
- a. profil dan dimensi yang s es u a i dengan s p es ifik a s i nomenklaturnya; dan
- b. sambungan-sambungan atau hubungan dengan las, bau t atau media penghubung la in n ya haru s cu ku p u n tu k mengikat konstruksi sesuai dengan standar.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40
- (1) Bangunan gedu n g dengan s t r u k t u r beton bertu lan g harus diren can akan stabil sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, direncanakan dengan :
- a. s t a b il d en ga n m en gik u ti p era tu ra n d a n s ta n d a r tek n is p em b es ia n yang diperhitu n gkan t er h a d a p gempa bumi di Zona Rawan Bencana, dan/ atau s es u a i dengan mikro zonasi di kecamatan setempat;
- b. kolom harus lebih kuat dari pada balok; dan
- c. adanya core berupa dinding beton bertulang.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangu nan gedu ng dengan dindin g pemikul pasangan bata/ blok beton dan s ejen is n ya harus direncanakan dengan :
- a. bidang din din g pem iku l h a ru s a da di 2 (du a ) a ra h bidang yan g saling tegak lurus atau membentuk sudut atau kotak; dan
- b. pembesian sloof h a r u s d ik on s t r u k s ik a n d en ga n a n k er k e p on d a s i dengan ukuran dan jumlah yang cukup.
- (3) Bangunan gedu n g atau bagian bangunan gedu n g dengan konstruksi kayu harus direncanakan dengan :
- a. kolom kayu menu mpu pada permu kaan pondasi u mpak beton bertulang atau konstruksi pasangan bata dengan sempurna;
- b. rangka kayu sebagai stru ktu r u tam a yan g terkon stru ksi m en jadi s a t u kesatu an dengan s a m b u n ga n dan/ atau hubungan yang mendistribusikan beban-beban gaya dengan baik; dan
- c. ikatan an gin dan bracket / s k u r h a r u s a d a d i 2 (d u a ) a r a h bidang yang saling tegak lurus atau membentuk sudut.
- (4) Bangunan gedu n g atau bagian bangunan gedu n g dengan konstruksi baja harus direncanakan :
- a. konstru ksi portal yan g m en u m pu pada pon dasi h aru s sem pu rn a sebagai engsel dan roll ;
- b. rangka baja sebagai stru ktu r u tam a terkon stru ksi m en jadi satu kesatu an dengan s a m b u n ga n dan/ atau hubungan yang mendistribusikan beban-beban gaya dengan baik; dan
- c. ikatan an gin atau trek s tang dan bracket haru s ada di 2 (du a ) arah bidang yang saling tegak lurus atau membentuk sudut.
Perhitungan perhitungan Konstruksi/Struktur pada Umumnya Pasal 4 1
- (1) Konstruksi-konstru ksi didasarkan atas perhitu n gan -perhitungan yang dilaku kan secara keilm u an / keah lian dan dikerjakan den gan t elit i dan/ atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perhitungan-perhitu ngan didasarkan atas keadaan yang palin g t id a k menguntungkan konstru ksi, mengenai pembebanan, gayagaya, pemindahan gaya-gaya dan tegangan-tegangan.
- (3) Untuk konstru ksi-kontru ksi s ederh an a atas pertimbangan dari Kepala Dinas Teknis yang membidangi tidak disyaratkan adanya perhitungan-perhitungan.
- (4) Beban-beban yang perlu diperhatikan melipu ti beban-beban mati t er m a s u k berat s en diri, beban hidu p, t ek a n a n angin, gaya-gaya gempa bumi dan t ek a n a n air, t eka n a n t a n a h , getaran-getaran (beban dinamis) dan tumbukan-tumbukan yang mungkin timbul.
- (5) Untuk bangunan gedu n g dengan t in ggi bangunan atau ju m la h la n t a in ya lebih besar s a m a dengan 3 (t iga ) la n t a i dan/ atau bangunan lainnya yang meliputi :
- a. t ower dari baja/beton;
- b. t a n d on air dengan volu me dan tin ggi lebih besar sam a den gan 5 m ‡ (lim a m eter ku bik) da n 3 m 3 (t iga meter ku bik) dari baja/ beton;
- c. kolam renang dan/ atau t a n d on air di dalam t a n a h dengan kedalamam lebih besar sama dengan 2 (dua) meter;
- d. dinding penahan tanah dengan tinggi lebih besar sam a den gan 2 (dua) meter;
- e. s t r u k t u r bangunan yang la in yang dianggap berbahaya oleh Dinas Teknis atau para ahli yang membidangi bangunan.
- (6) Analisa dan perhitu n gan s t r u k t u r bangunan s ebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bagi ban gu n an klas 1 sam pai den gan klas 10, wajib dian alisa dan dih itu n g oleh kon stru ktor ya n g s es u a i dengan bidang keahliannya berada di dalam kesatu an organisasi berbadan hukum atau Konsultan Perencana dengan dibu ktikan memiliki su rat ijin u s a h a J a s a Perencana/ Konsu ltan yang masih berlaku atau kon stru ktor yan g m em iliki su rat bu kti keah lian dalam bidangnya.
- (7) Apabila terjadi keru n tu h a n da n keru sa ka n ba n gu n a n s eba ga im a n a dimaksud pada ayat (5), yan g diakibatkan oleh kesalahan dalam analisa dan perh itu n gan stru ktu r dan t ela h dibu ktikan oleh para ahli yang in depen den s eca ra akademik maka yang bertanggu n g ja wab s epen u h n ya adalah Badan Hukum (Konsultan Perencana) atau konstruktor yang melaksanakan.
- (8) Apabila terjadi keru n tu h a n da n keru sa ka n ba n gu n a n s eba ga im a n a dimaksud pada ayat (5), yan g diakibatkan oleh kesalahan dalam pelaksanaannya yang tidak sesu ai den gan keten tuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), yang bertanggu ng jawab s epen u h n ya adalah pelaksana bangunan atau kontraktor yang bersangkutan.
- (9) Untuk bentu k bangu nan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 10 ayat (1), bagi ru m a h t em pat t in gga l yang berlantai 2 (du a) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42
- (1) Konstru ksi atap haru s didasarkan atas perhitu n gan -perhitungan yang dilaku kan s eca ra keilmu an atau keahlian dan dikerjakan dengan t elit i dan/ atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kemiringan atap haru s disesu aikan den gan bahan penu tu p yan g akan digunakan, sehingga tidak akan mengakibatkan bocor.
- (3) Bidang atap haru s merupakan bidang yang rata kecu ali dikehendaki bentu k-bentu k yang khu su s, s eperti parabola, dan lain-lain.
- (4) Untuk konstru ksi atap yan g sederh an a u n tu k kayu ben tan g ku ran g dari 12 m (dua belas meter) atas pertimbangan Kepala Dinas Teknis yang membidangi bangunan tidak disyaratkan adanya perhitunganperhitungan, dan sebaliknya wajib ada perhitungan strukturnya.
- (5) Konstru ksi atap bambu haru s memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
- a. bambu yang digu nakan haru s memenu hi ketentu an-ketentuan SKBI (Standar Konstru ksi Bangu nan In don esia) m en gen ai bah an bangunan;
- b. konstru ksi dibu at tertu tu p dan u ju n g ba m bu di su m ba t den ga n kayu atau seng;
- c. jarak-jarak antara kaso-kaso s eku ra n g-ku ra n gn ya 10 cm (sepuluh senti meter);
- d. reng-reng dibu at dari belahan bambu yang dipasang dengan bagian kulitnya disebelah bawah.
- (6) Konstru ksi atap kayu haru s memenuhi ketentu an -ketentuan, sebagai berikut :
- a. bahan-bahan dan t ega n ga n -tega n ga n haru s memenuhi ketentuan-ketentu an SKBI mengenai bahan bangunan dan pedoman SKBI mengenai perencanaan konstru ksi kayu u n tu k rumah dan gedung;
- b. u kuran-u ku ran kayu yang digu n a ka n disesu aikan dengan ukuran-ukuran yang dinormalisir.
- (7) Konstru ksi atap beton bertu lan g haru s memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut :
- a. bahan-bahan dan t ega n ga n -tega n ga n yang digu n a ka n haru s memenuhi ketentuan-ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan dan SKBI mengenai beton;
- b. u n tu k ketentu an -keten tu an yang t id a k t er ca n t u m dalam s p es ifik a s i bahan bangunan dan pedoman beton berlaku Pedoman Perencanaan Bangunan Baja untuk gedung.
- (8) Konstru ksi atap baja haru s memenuhi ketentu an -ketentuan, sebagai berikut :
- a. bahan-bahan dan t ega n ga n -tega n ga n yang digu n a ka n haru s memenuhi ketentu an -keten tu an SKBI mengenai Pedoman Perencanaan Bangu nan Baja u ntu k Gedu n g dan SKBI m en gen ai bahan bangunan;
- b. u n tu k s a m b u n ga n digu n a ka n baut-bau t, paku kelin g a ta u la s yang masing-masing haru s memenuhi s ya ra t Pedoman Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung (SKBI);
- c. s udut s u d u t pelat pertem u an h aru s seku ran g-ku ran gn ya 2 m m (dua mili meter) di dalam batang-batang profil;
- d. u n tu k batang-batang profil ran gkap haru s diadakan koppeling baik batang tekan maupun tarik;
- e. pada satu baris ban yakn ya paku kelin g seban yak-ban yakn ya 6 (enam) buah.
Konstruksi Kayu Pasal 4 3
- (1) Konstru ksi kayu harus didasarkan atas perhitu n gan -perhitungan yang dilaku kan dengan keilmu an atau keahlian dan dikerjakan dengan t elit i dan/ atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sambungan-sambungan yang kena hujan angin haru s dibu at sedemikian rupa sehingga terhindar dari kemasukan air.
- (3) Pemeliharaan diperhatikan teru tama terhadap serangan-serangan bubuk dengan jalan memeni atau mengecat.
- (4) Bagian-bagian kayu yang akan t er t u t u p atau menumpang atau masuk dalam pasangan dinding atau beton dimeni dahulu.
- (5) Balok-balok di atas tem bok atau beton h aru s m em pu n yai tu m pu a n ¾ (t iga per empat) dari tin ggi balok dengan seku rang-kurangnya 11 cm (sebelas senti meter).
- (6) Balok-balok di atas pasan gan din din g h aru s diberi blok beton yan g cukup besar di bawahnya.
- (7) Konstru ksi s ela n ju tn ya haru s memenuhi ketentu an -ketentuan SKBI mengenai perencanaan konstru ksi kayu u n tu k ru m ah dan gedung.
- (8) Perencanaan konstruksi kayu harus memenuhi standar :
- a. t a t a cara perencanaan Konstru ksi Kayu u n tu k Bangunan Gedung;
- b. t a t a cara/ pedoman lain yang m asih terkait dalam peren can aan konstruksi kayu;
- c. t ata cara pembuatan dan perakitan konstruksi kayu;
- d. t ata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung, SNI 2407.
Konstruksi Bambu Pasal 4 4
- (1) Bambu yang digunakan harus cukup tua umurnya.
- (2) Sambungan-sambungan harus dilakukan dengan tali iju k pen-pen bambu atau kombinasi.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45
- (1) Konstru ksi beton bertu lan g haru s didasarkan atas perhitu n gan perhitu n gan yang dilaku kan den gan keilm u an atau keahlian dan dikerjakan den gan teliti dan / atau percobaan -percobaan yan g dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bahan-bahan, t ega n ga n -tega n ga n dan pelaksanaannya haru s memenuhi ketentuan ketentu an SKBI m en gen ai bah an bangunan dan SKBI mengenai beton.
- (3) Perencanaan konstru ksi beton haru s memenuhi standar-standar teknis, seperti :
- a. t a t a cara perh itu n gan stru ktu r beton u n tu k Ba n gu n a n Gedu n g, SNI 2847;
- b. t a t a cara perencanaan din din g s t r u k t u r pasangan blok beton berongga bertu lan g u n tu k Ban gu n an Ru m ah dan Gedu n g, SNI 3430;
- c. tata cara pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, SNI 1728;
- d. t a t a cara perencanaan beton dan s t r u k t u r din din g bertu lan g untuk rumah dan gedung, SNI 1734;
- e. t a t a cara pembuatan rencana campuran beton normal, SNI 2834;
- f. tata cara pengadukan dan pengecoran beton, SNI 3976;
- g. t a t a cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, SNI 3449.
Konstruksi Baja Pasal 4 6
Ketentuan pemasangan konstruksi baja, sebagai berikut :
- a. konstru ksi baja harus didasarkan atas perhitu n gan -perhitungan yang dilaku kan dengan keilmu an atau keahlian dan dikerjakan dengan t elit i dan/ atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahan-bahan, t ega n ga n -tega n ga n , bentu k dan u ku ra n n ya harus memenuhi ketentuan-ketentu an yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknik yang membidangi bangunan;
- c. bahaya teku k wajib diperh atikan selain bah aya lipat, kip dan lain lain;
- d. len du ta n haru s diperhatikan dan dalam hal len du ta n it u besar, maka harus diberi lendutan yang berlawanan arah ( zeeg );
- e. pada ku da-ku da baja di atas din din g, h aru s diberi ja n gka r da n pela t baja;
- f. bagian-bagian yang ada kemungkinan karatan haru s dimeni dan/ atau dicat anti karat;
- g. baja ban gu n an dibersih kan dah u lu dari karatan sebelu m digu n akan , pembersihan dapat dilakukan secara mekanis;
- h. perubahan-perubahan profil secara tiba-tiba harus dihindarkan;
- i. pembengkokan baja s ik u hanya diperbolehkan s etela h dipanasi sampai warna merah muda;
- j. lubang-lu bang u n tu k baut-bau t u lir dan paku kelin g pada konstruksi-konstru ksi yang akan memikul beban din a m is t id a k boleh di pons;
- k. pada perletakan balok profil lan gsu n g diatas din din g, tegan gan pada din din g tida k boleh m elebih i 0,5 (n ol kom a lim a ) da ri tega n ga n teka n yang diijinkan untuk bahan dinding;
- l. di bawah balok profil s eku ra n g-ku ra n gn ya haru s diberi la p is a n adukan ku at setebal seku ran g-ku ran gn ya 1 cm (satu sen ti m eter) yang berakhir seku ran g-ku ran gn ya 3 cm (tiga sen ti m eter) dari tepi dinding;
- m. panjang tu m pu an 1 = 0,5 h + 15 cm (lim a bela s s en ti m eter) den ga n maksimum;
- n. balok-balok profil yang masuk ke dalam din din g haru s diberi jangkar;
- o. pada konstru ksi den gan profil ra n gka p haru s diadakan koppeling untuk batang tekan maupun batang tarik;
- p. pekerjaan la s harus memenuhi ketentu an -ketentuan, s ebagai berikut :
1. pekerjaan la s dalam bangunan-bangunan baja diren can akan , dih itu n g d a n d ila k s a n a k a n m en u ru t s ya ra t-s ya ra t d a la m Ped om a n Perencanaan Baja untuk Gedung (SKBI);
2. panjang bersih las-las su du t seku ran g-ku ran gn ya 40 m m (em pat puluh mili meter);
3. t ebal las sudut tidak boleh lebih dari ‰ t V2, dimana t adalah tebal terkecil pelat yang dilas;
4. lebarnya ja lu r yang tin ggal, di antara dan di t ep i la s -la s s ela berjumlah sekurangkurangnya 3 (tiga) kali tebal pelat;
5. la s a n t ogeen ( acetyleen zat a s a m ) h a n ya d igu n a k a n u n tu k p ela tpelat dan pipa-pipa t ip is dan u n tu k panjang yang kecil, u ntuk penyambungan elemen-elemen struktur digunakan las listrik;
6. ketentuan-ketentu an yang lebih terin ci h aru s m em en u h i Pedom an Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung (SKBI).
- q. pekerjaan paku keling memenuhi ketentu an -ketentuan, s ebagai berikut :
1. pada sambungan paku keling pada pelat pertem u an , jarakan tara paku-paku keling seku rang-ku rangnya 2,5 d den gan m aksim u m 7 d atau 14 kali tebal pelat terkecil;
2. ja r a k t ep i ke pu sat kelin g s eku ra n g-ku ra n gn ya 1,5 d dan maksimum 3 d atau 6 kali tebal pelat terkecil;
3. pengelingan harus dibuat sehingga lubang diisi rapat dengan paku keling;
4. u n tu k s a m b u n ga n s eku ra n g-ku ra n gn ya digu n a ka n 2 buah paku keling;
5. diameter paku keling minimum 10 mm;
6. lubang paku keling harus dibuat dengan cara pengeboran;
7. ketentuan-ketentu an yang lebih terin ci h aru s m em en u h i Pedom an Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung (SKBI).
- r. baut-baut harus memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
1. u n tu k konstru ksi s em en ta ra dapat digu n a ka n baut-bau t u lir whitw orth dengan ukuran terkecil 12 mm;
2. jarak-jarak pemasangan baut s es u a i dengan pekerjaan paku keling;
3. lubang-lu bangnya pas betu l den gan kelon ggaran sebesar-besarnya 1,0 mm untuk baut biasa dan 2,0 mm untuk baut mutu tinggi;
4. pembuatan-pembuatan lu ba n g-lu ba n g baut haru s dilaku kan dengan pengeboran;
5. ketentuan-ketentu an yang lebih terin ci h aru s m em en u h i Pedom an Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung (SKBI).
- s. perencanaan konstru ksi baja haru s memenuhi standar-standar, seperti :
1. tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, SNI 1729;
2. t a t a cara/ pedoman lain yang masih t er k a it dalam perencanaan konstruksi baja;
3. tata cara pembuatan atau perakitan konstruksi baja;
4. t a t a cara pemeliharaan konstru ksi baja s ela m a pelaksanaan konstruksi.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47
- (1) Langit-lan git bambu haru s memenuhi ketentu an -ketentuan, sebagai berikut :
- a. ja r a k antara din din g dan gantu n gan la n git-la n git pertama s ekurang-kurangnya 10 cm (sepuluh senti meter);
- b. wajib memenuhi ketentuan-ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan.
- (2) Langit-lan git kayu dalam pelaksanaannya haru s s es u a i dengan ketentuan-ketentu an SKBI mengenai perencanaan konstru ksi kayu untuk rumah dan gedung.
- (3) Langit-lan git lem baran serat sem en m eru pakan bah an pelat serat dan pelaksanaannya s es u a i dengan ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangunan.
- (4) Langit-lan git beton bertu lan g dalam menggunakan bahan-bahan dan pelaksanaannya s es u a i dengan ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangunan dan SKBI mengenai beton.
- (5) Langit-lan git baja dalam pen ggu n aan n ya, bagian -bagian yan g akan t er t u t u p dimeni t er leb ih dahulu u n tu k mencegah t im b u ln ya karatan.
- (6) Langit-lan git alu m in iu m h a ru s s es u a i den ga n keten tu a n -ketentuan t ek n is yang telah m en jadi stan dar u n tu k ba h a n a lu m in iu m u n tu k langit-langit.
Dinding-dinding Pasal 4 8
- (1) Dinding dibu at seh in gga dapat m em iku l berat sen diri, berat an gin dan dalam hal merupakan din din g pemikul pu la, haru s dapat memikul beban-beban di atasnya.
- (2) Dinding di bawah permukaan tanah harus dibuat rapat air.
- (3) Dinding-dinding di kamar mandi dan kakus, dengan ketin ggian sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima pu lu h m eter) di atas permukaan lantai diwajibkan rapat air.
- (4) Dinding-dinding terpisah dari pon dasi oleh su atu lapisan rapat air ( cement raam ) s eku ra n gku ra n gn ya 15 cm (lim a bela s s en ti m eter) di bawah permukaan tanah sampai 20 cm (du a pu lu h sen ti m eter) di atas lantai tersebut.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k dapat memberi ijin u n tu k menggunakan suatu lapisan rapat air dengan su su n an lain pada lapisan tanah lembab.
- (6) Dinding-dinding haru s dibu at t ega k lu ru s betu l (dengan u n tin gunting).
- (7) Kekuatan adu kan perekat yang digu n akan setidak-tidakn ya sam a dengan kekuatan batanya sendiri.
- (8) Persyaratan bahan-bahan yang digu n a ka n s es u a i dengan ketentuan-ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan.
- (9) Di a ta s lu b a n g d en ga n p a n ja n g h orizon ta l leb ih b es a r s a m a d en ga n 1,50 m (satu kom a lim a pu lu h m eter) dalam din din g, diberi balok latei dari beton bertulang, baja atau kayu awet.
- (10) Dinding-dinding pasangan batu buatan haru s memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
- a. batu-batu buatan yang digu n a ka n memenuhi ketentu an ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan;
- b. batu batu h aru s dicu ci dan / a ta u diren dam sebelu m digu n akan kecuali batako (campuran satu kapur dengan 5 atau 6 tras);
- c. batu batu berongga t id a k boleh digu n a ka n u n tu k din din g pemikul kecuali untuk bangunan bangunan satu tingkat;
- d. adukan perekat u n tu k pasangan din din g batako s eku ra n g kurangnya haru s mempunyai kekuatan yang s a m a dengan batu n ya seperti adu kan 1 kapu r : 5 atau 6 t r a s u n tu k daerah gempa 6, atau ... PC : 1 KP : 5 tras untuk daerah gempa lainnya;
- e. dinding-dinding pemisah atau pengisi yan g tidak m em iku l beban kecu ali berat s en diri dengan atau t a n p a beban angin, dapat dibu at dari teba l ‰ ba tu ( teba l 1 ba tu = s eku ra n g-ku ra n gn ya 2 2 cm), jika lu a s n ya tid a k m elebih i 1 2 m 2 u n tu k d in d in g d a la m d a n tidak melebihi 6 m 2 untuk dinding pekarangan;
- f. s iar-s ia rn ya haru s m em pu n yai tebal rata-rata 1 cm (s a t u s en ti meter) den gan penyimpangan sebanyak-banyaknya 0,2 cm (nol koma dua senti meter);
- g. t ebal-tebal din din g s eku ra n g-ku ra n gn ya haru s memenuhi ketentuan-ketentu an yang ditetapkan oleh Kepala Din as Tekn ik yang membidangi;
- h. dalam hal din din g tem bokan digu n akan sebagai din din g pen gisi pada rangka la in maka din din g haru s diberi ja n gka r-jangkar untuk memperoleh suatu kesatuan yang kokoh;
- i. s iar-s ia r t ega k t id a k boleh merupakan s u a t u garis lu ru s menerus.
- (11) Dinding batu alam berlaku keten tu an -ketentu an spesifikasi bah an bangunan.
- (12) Dinding beton bertu lan g berlaku ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangu nan, SKBI mengenai beton dan Petu n ju k Perencanaan Stru ktu r Beton Bertu lan g biasa dan Stru ktu r Din din g Bertulang untuk Rumah dan Gedung.
- (13) Dinding-dinding bambu atau kayu haru s memenuhi ketentuanketentuan, sebagai berikut :
- a. dalam hal dipergu n akan din din g rangka bambu, maka haru s diadakan persiapan cukup;
- b. kayunya haru s memenu hi ketentu an-ketentu an SKBI mengenai perencanaan konstruksi kayu untuk rumah dan gedung;
- c. s ela n ju tn ya u n tu k kedua-duanya berlaku ketentu an -ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan.
- (14) Dinding kaca memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
- a. bahan kacanya haru s memenuhi ketentu an -keten tu an SKBI bahan bangunan;
lis-lis n ya h a ru s d ib u a t s eh in gga k a ca m a s ih dapat mengembang dan menyusut tanpa terjadi retakan-retakan dan pecah; c. s poningnya harus dimeni.
Lantai Pasal 4 9
- (1) Lantai-lantai cu ku p ku at u n tu k m en a h a n beba n -beba n ya n g a ka n timbul dan harus diperhatikan lendutannya.
- (2) Syarat-syarat lan tai bam bu atau kayu h aru s m em en u h i keten tu an ketentuan, sebagai berikut :
- a. lantai-lan tai bam bu atau kayu yan g m eru pakan lan tai yan g tidak dapat dijamin kerapatannya s eku ra n g-ku ra n gn ya 60 (en a m pulu h ) cm di atas permukaan t a n a h dan ru a n g dibawahnya mempunyai aliran udara yang baik;
- b. dalam hal dipergu n akan papan -papan lan tai setebal 2 (du a) cm , maka jarak antara balokbalok an ak tidak boleh lebih dari 0,75 (nol koma tujuh lima) meter;
- c. balok-balok lan tai yan g m asu k ke dalam pasan gan tem bok h aru s dimeni dahulu.
- (3) Syarat-syarat lantai beton atau beton bertulang, sebagai berikut :
- a. bahan-bahan dan t ega n ga n -tega n ga n yang digu n a ka n s es u a i dengan ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangunan dan SKBI mengenai beton;
- b. u n tu k la n ta i b eton biasa h aru s m em en u h i keten tu a n -ketentuan SKBI mengenai beton;
- c. la n t a i beton biasa yan g seku n der yan g diletakkan la n gs u n g di atas t a n a h diberi la p is a n pasir dibawahnya dengan t eb a l sekurang-kurangnya 5 (lima) cm;
- d. di dalam pelat-pelat beton bertulang yang lebih tebal dari 25 (dua pulu h lim a ) cm s ela lu digu n a ka n t u la n g rangkap kecu ali pada pelat-pelat kolom;
- e. dalam hal lendutan dari suatu bagian konstruksi beton bertulang akan besar, maka bagian konstru ksi t er s eb u t haru s diberi lendutan ke arah yan g berlawan an atau wajib m em en u h i syarat yang diijinkan dari perhitungan lendutan.
- (4) Syarat-syarat lantai baja, sebagai berikut :
- a. bahan-bahan yang digu n a ka n haru s memenuhi ketentu an ketentu an SKBI mengenai s p es ifik a s i bahan bangunan dan Pedoman Perencana Bangunan Baja;
- b. t eb a l p ela t -p ela t n ya haru s dibu at seh in gga tida k a ka n m elen du t terlalu besar;
- c. s ambungan-sambungannya harus rapat betu l dan bagian-bagian yang tertutup dimeni atau dilabur dengan bahan lain.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50
- (1) Kolom-kolom haru s cu ku p kuat u n tu k menahan berat s en diri, gaya-gaya dan momen-momen yang diakibatkan oleh konsruksikonstruksi yang dipikul.
- (2) Syarat syarat kolom-kolom bambu atau kayu, sebagai berikut :
- a. pada u m u m n ya haru s memenuhi ketentuan-ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan dan SKBI mengenai perencanan konstruksi kayu untuk rumah dan gedung;
- b. penyimpangan dari ketentu an -keten tu an t er s eb u t dapat dilaku kan atas pertimbangan Kepala Dinas Teknik yang membidangi bangunan.
- (3) Syarat-syarat kolom-kolom pasangan batu, sebagai berikut :
- a. batu-batu nya haru s memenuhi ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangunan;
- b. adukan adukan pasangan yang digu nakan seku rang-kurangnya mempunyai kekuatan yang sama dengan adu kan 1 KP : 1 SM : 3 PS .
- (4) Syarat-syarat kolom-kolom beton bertulang, sebagai berikut :
- a. kolom-kolom beton bertu lan g yang dicor s etem pat s eku ra n gkurangnya mempunyai tebal 15 (lima belas) cm;
- b. u n tu k kolom pengaku t eb a ln ya dapat menyimpang dari ketentuan-ketentu an tersebu t di atas, atas pertim ban gan Kepala Dinas Teknis yang membidangi bangunan;
- c. s elim u t b eton bertu la n g s eku ra n g-ku ra n gn ya 15 mm (lim a bela s mili meter);
- d. kolom beton bertu lan g h aru s m em pu n yai seku ran g-ku ran gn ya 4 (empat) tulangan utama, masing-masing satu ditiap sudut;
- e. ja r a k s en gkan g ( beugel ) s eku ra n g-ku ra n gn ya 10 cm (s epu lu h senti meter) dan sebesarbesarnya 20 cm (dua puluh senti meter);
- f. diameter tu lan gan u tam a seku ran g-ku ran gn ya 10 m m (sepu lu h mili meter);
- g. diameter s en gkan g ( beugel ) s eku ra n g-ku ra n gn ya s eten ga h kali diameter tu lan gan u tam a dan tidak ku ran g dari 6 m m (en am m ili meter);
- h. s ela n ju tn ya haru s memenuhi ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangunan dan SKBI mengenai beton.
- (5) Syarat-syarat kolom-kolom baja, sebagai berikut :
- a. kolom-kolom baja harus mempunyai kelangsingan lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh);
- b. kolom-kolom baja haru s dibu at dari profil t u n gga l maupun tersusun yang mempunyai minimum 2 (dua) sumbu simetris;
- c. s a m b u n ga n a n ta ra k olom p a d a b a n gu n a n b ertin gk a t tid a k b oleh dilaku kan pada tempat pertemu an antara balok dengan kolom dan harus mempunyai kekuatan minimum sama dengan kolom :
1. sambungan dengan las menggunakan las listrik;
2. s a m b u n ga n dengan baut haru s menggunakan baut mutu tinggi.
- d. penggunaan profil baja t ip is yang dibentu k din gin ( cold form ligh tgange s teel ) harus
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53
Persyaratan kelayakan dan keawetan selama u mu r layanan bangu nan gedung harus dicapai dengan perencanaan teknis meliputi :
- a. karakteristik arsitektur dan lingkungan yang sesuai dengan iklim dan cu a ca m u s im kem a ra u da n m u s im h u ja n den ga n a ta p overstek atap dan/atau luifel ;
- b. pelaksanaan konstru ksi yan g m em en u h i s p es ifik a s i t ek n is , bahan bangunan yang berstandar t ek n is , bahan finishing dan cara pelaksanaan; dan
- c. pemeliharaan dan perawatan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54
- (1) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal 1 lantai dan rumah deret sederhana dalam memenu hi persyaratan kemampu an u n tu k mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) h u ru f b, h aru s direncanakan terlindungi :
- a. dengan sistem proteksi pasif; dan/atau
- b. dengan sistem proteksi aktif.
- (2) Bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), haru s diren can akan den gan sistem proteksi pasif yan g didasarkan pada fu n gs i dan/ atau klasifikasi resiko kebakaran, geometri ru a n g, bahan bangunan t er p a s a n g, dan/ atau ju m la h dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
- (3) Bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), haru s diren can akan den gan sistem proteksi aktif yan g didasarkan pada fu n gs i dan/ atau klasifikasi, lu a s , ketin ggian , volu m e bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
- (4) Setiap bangunan gedung dengan fu ngsi klasifikasi, lu as, ju m lah la n t a i, dan/ atau dengan ju m la h t er t en t u haru s memiliki u n it manajemen pengamanan kebakaran.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55
- (1) Sistem proteksi pasif s ebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), harus direncanakan dengan :
54
- a. rancangan ru angan dengan kompartemenisasi atau pemisahan ru a n g ya n g tid a k memungkinkan penjalaran api baik horizontal dengan penghalang api, partisi/ pen ah an pen jalaran api m au pu n vertikal;
- b. rancangan bukaan-bukaan pin tu dan jen dela yang mencegah penjalaran api ke ruang lain dengan partisi; dan
- c. penggunaan bahan bangu nan dan konstru ksi tahan api seperti langit-langit dari bahan gypsum .
- (2) Penghalang api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diren can akan m em ben tu k ru an g tertu tu p, pem isah ru a n ga n atau partisi.
- (3) Kaca tah an api diperboleh kan dipasan g pada pen gh alan g api yan g memiliki tingkat ketahanan api 1 (satu) jam atau kurang.
- (4) Bukaan-bukaan meliputi ru ang lu ncu r lift , shaft vertikal term asu k t a n gga kebakaran, shaft eksit dan shaft s a lu r a n s a m p a h , penghalang api, eksit h orizon tal, koridor akses ke eksit, pen gh alan g asap, dan partisi asap.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56
- (1) Penghalang api sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 55 ayat (2), harus sesuai dengan klasifikasi tingkat ketahanan api, meliputi :
- a. tingkat ketahanan api 3 (tiga) jam;
- b. tingkat ketahanan api 2 (dua) jam;
- c. tingkat ketahanan api 1 (satu) jam;
- d. tingkat ketahanan api ‰ (setengah ) jam.
- (2) Kaca tahan api sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 55 ayat (3), harus mencantumkan tingkat ketahanan api dalam menit.
- (3) Bukaan-bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), haru s mengikuti ketentu an t in gk a t proteksi kebakaran minimu m untuk perlindungan bukaan sesuai dengan standar.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57
- (1) Sistem proteksi aktif s ebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b, harus direncanakan dengan :
54
- a. penyediaan peralatan pemadam kebakaran manu al beru pa alat pemadam api ringan ( fire extinguisher );
- b. penyediaan peralatan pemadam kebakaran otomatis melipu ti detektor, alarm kebakaran, sprinkler , h id r a n kebakaran di dalam dan di lu a r b a n gu n a n ged u n g, reservoir a ir pemadam kebakaran dan pipa tegak.
- (2) Rumah konstru ksi kayu di atas t a n a h t er m a s u k konstru ksi panggung harus dilengkapi dengan persediaan bahan-bahan u ntu k pemadam api minimal berupa karung berisi pasir.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58
- (1) Sistem pipa tegak Kelas I sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 57 ayat (1) h u ru f b , haru s dilen gkapi pada bangunan gedung baru dengan tingkat/ketinggian :
- a. lebih dari 3 (tiga) tingkat/lantai di atas tanah;
- b. lebih dari 15 (lim a belas) m eter di a ta s t a n a h dan ada la n t a i antara atau balkon;
- c. lebih dari 1 (satu) tingkat di bawah tanah;
- d. lebih dari 6 (enam) meter di bawah tanah.
- (2) Bangunan gedung bertingkat lebih dari 8 (delapan) lan tai h aru s dilengkapi sistem pipa tegak Kelas I.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59
- (1) Setiap bangu n an gedung yang
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60
- (1) Peralatan elektron ik dan elektrik pada bangunan gedu n g atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), meliputi :
- a. peralatan komputer, televisi dan radio;
- b. peralatan kesehatan dan kedokteran; dan
- c. antena.
- (2) In s t a la s i penangkal petir yang menggunakan radio aktif t id a k diizinkan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61
- (1) In s t a la s i lis t r ik pada bangunan gedu n g dan/ atau s u m ber daya lis t r ik n ya haru s diren can akan memenuhi kebutuhan daya dan beban dengan penghitu ngan teknis tin gkat keselam atan yan g tin ggi dan kemungkinan resiko yang sekecil-kecilnya.
- (2) In s t a la s i lis t r ik haru s memenuhi ketentuan-ketentuan, s ebagai berikut :
- a. beban yang boleh bekerja pada in stalasi listrik diperh itu n gkan dan aman sesuai dengan PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik) dan SNI 0,225;
- b. dalam hal su m ber daya diam bil dari pem ban gkit ten aga listrik, aman terhadap gangguan dan tidak mencemarkan lingkungan;
- c. u n tu k bangunan-bangunan atau ru a n g-ru a n g khusus, u mu m dan penting dim an a aliran lis t r ik t id a k boleh terpu tu s (misal : ru a n g op era s i, lift d a n la in -la in ) d is ya r a t k a n m em ilik i p em b a n gk it lis t r ik daru rat s ebagai cadangan, yang besar dayanya dapat memenuhi kesinambungan pelayanan;
- d. bagi Peru m Peru mnas atau Peru sah aan Pembangunan Peru mahan dan/ atau peru sah aan pembangunan lainnya wajib menyediakan in s t a la s i lis t r ik beserta kelengkapannya u n tu k penerangan ja la n u m u m dan keamanan s erta kenyamanan pengguna jalan sebelum diserahkan ke Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan dan penghitungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku kan dengan s is t em yang s es u a i dengan fu n gs i bangunan gedung.
- (4) Sistem in s t a la s i lis t r ik haru s memenuhi ketentu an -ketentuan, sebagai berikut :
- a. s is t em in s t a la s i lis t r ik disesu aikan dengan lin gku n ga n , bangunan-bangunan la in , bagian-bagian dari bangunan dan in s t a la s i la in s es u a i d en ga n PUIL d a n SNI - 0 2 2 5 , s eh in gga tid a k saling membahayakan, mengganggu dan merugikan;
- b. penempatan instalasi listrik am an terh adap keadaan sekitarn ya, bagian-bagian la in dari bangunan dan in s t a la s i-in s t a la s i la in s eh in gga t id a k s a lin g membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
- (5) Pelaksanaan In s t a la s i lis t r ik haru s memenuhi ketentu an ketentuan, sebagai berikut :
- a. proses pelaksanaan in s t a la s i lis t r ik memenuhi s t a n d a r dan ketentuan-ketentuan PUIL dan SNI. - 0225;
- b. dalam h al ada peru bah an pada u ku ran dan kepastian bah an jika lebih besar dari spesifikasi, maka pembesarannya tidak boleh merugikan lingkungan;
- c. s ebelu m in s t a la s i lis t r ik dioperasikan dilaku kan pengetesan instalasi terlebih dahulu.
- (6) Bangunan gedung u ntu k kepentingan u mu m haru s m en yediakan s u m ber da ya ca da n ga n ya n g da pa t b ekerja den ga n s ela n g wa ktu 10 (sepuluh) m en it setelah padam n ya aliran listrik dari su m ber daya utama.
- (7) Sumber daya u ta m a menggunakan lis t r ik dari in s t a n s i resmi pemasok listrik (PLN).
- (8) Sumber daya lis t r ik la in n ya yang dih a s ilk a n s eca ra mandiri meliputi s olar cell d a n kin cir a n gin h a ru s m en giku ti pedom a n da n standar teknis.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62
- (1) Penambahan beban pada bangunan gedu n g pada t a h a p pemanfaatan haru s dengan penambahan in s t a la s i lis t r ik s eca ra t ek n is dan/ atau daya s es u a i dengan ketentu an dari PLN jika melebihi daya yang tersedia.
- (2) Penambahan bangunan gedu n g atau ru a n ga n pada t a h a p pemanfaatan haru s dengan penambahan in s t a la s i lis t r ik s eca ra t ek n is dan/ atau daya s es u a i dengan ketentu an dari PLN jika melebihi daya yang tersedia.
- (3) Peru bahan fu n gs i bangunan gedu n g haru s diiku ti dengan perencanaan dan penghitungan teknis sistem instalasi listrik sesuai dengan kebutuhan fungsi bangunan gedung yang baru.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63
- (1) Setiap ban gu n an gedu n g u n tu k kepen tin ga n u m u m a ta u ba n gu n a n gedu n g fu n gs i khusus haru s diren can akan dengan kelengkapan s is t em pengamanan t er h a d a p kemungkinan masuknya s u m ber ledakan dan/atau kebakaran dengan cara manual dan/atau dengan peralatan elektronik.
- (2) Pengamanan dengan cara manual s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dila ku ka n den ga n pem eriksa a n terh a da p pen gu n ju n g da n barang bawaannya.
- (3) Pengamanan dengan peralatan elektronik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dilaku kan den gan m en ggu n akan detektor dan close circuit televis ion (CCTV).
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64
- (1) Persyaratan kesehatan bangunan gedu n g melipu ti persyaratan s is t em penghawaan, persyaratan sistem pencahayaan, persyaratan s is t em s a n it a s i, dan persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung.
- (2) Persyaratan s is t em penghawaan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
3. a.
4. ventilasi alami; dan
- b. ventilasi mekanik/buatan.
- (3) Persyaratan s is t em pencahayaan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pencahayaan alami; dan
- b. pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat.
- (4) Persyaratan sistem san itasi sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. sistem air bersih/air minum;
- b. sistem pembuangan limbah cair;
- c. sistem pembuangan limbah padat dan sampah; dan
- d. sistem penyaluran air hujan.
- (5) Persyaratan penggunaan bahan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna; dan
- b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65
- (1) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan sistem ventilasi alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) h u ru f a, harus direncanakan :
- a. beru pa bu kaan perm an en , kisi-kisi pada pin tu dan jen dela ata u bentu k lain n ya yang dapat dibu ka, den gan lu a s 10% (sepu lu h persen) dari lu as la n t a i s etia p ru a n ga n (t er m a s u k kebutuhan untuk pencahayaan alami); atau
- b. haru s dapat melaku kan pertu karan u dara sesu ai den gan jen is dan ukuran ruang.
- c. menyilang ( cross ) antara dinding yang berhadapan.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), melipu ti bangunan gedu n g ru m ah t in gga l, bangunan gedu n g pelayanan kesehatan khususnya ru a n g perawatan, bangunan gedu n g pendidikan khususnya ru a n g kelas, dan bangunan gedu n g pelayanan umum lainnya.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66
- (1) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan sistem ventilasi mekanik/ bu atan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, harus direncanakan :
- a. jika ven tila s i a la m i s eb a ga im a n a ya n g d im a k s u d d a la m Pasal 65 ayat (1), tidak memenuhi syarat;
- b. dengan mempertimbangkan prin sip hemat energi dalam mengkonsumsi energi listrik; dan
- c. penggunaan ventilasi mekanik/ bu atan haru s dapat melangsungkan pertu karan u dara s es u a i dengan fu n gs i dan volume ruang.
- (2) Pemilihan s is t em ventilasi mekanik/ bu atan harus mempertimbangkan ada atau tidaknya sumber udara bersih.
- (3) Bangunan gedu n g s ebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), melipu ti ru an g parkir t er t u t u p , basement , t oilet/ WC, dan fu n gs i ruang lainnya yang disarankan dalam bangunan gedung.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 67
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan s is t em pencahayaan alami sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a, harus direncanakan :
- a. beru pa bukaan permanen, kisi-kisi pada pin tu dan jen dela, din din g t em bu s cahaya (t r a n s p a r a n ) dan bukaan pada atap bahan tembus cahaya dengan lu as 10% (sepu lu h persen) dari lu a s la n t a i s et ia p r u a n ga n (t er m a s u k k eb u t u h a n u n t u k ven tila s i);
dan/atau
- b. sesuai dengan kebutuhan fungsi ruang.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), melipu ti bangunan gedu n g ru m ah t in gga l, bangunan gedu n g pelayanan kesehatan, bangu nan gedu ng pendidikan, dan bangunan gedung pelayanan umum lainnya.
- (3) Setiap ban gu n an yan g didirikan dalam ban gu n an klas 5 (ban gu n an kantor) h aru s diberi pen cah ayaan dan pem bah aru an h awa sesu ai dengan ketentuan pada ayat (1), selain itu pula :
- a. pencahayaan atap atau langit-lan git disediakan di sam pin g dari jendela-jendela;
- b. t id a k a d a b a gia n d a r i la n t a i d a la m b a n gu n a n ya n g leta k n ya leb ih dari 12 (du a belas) meter dan tidak ada bagian dari ban gu n an yang digu n a ka n s ebagai ru a n g kerja, leta kn ya lebih dari 9 (sembilan) meter terh adap jen dela atau jen dela atap bebas dari rintangan jarak-jarak diukur horizontal;
- c. apabila ada bagian dari la n ta i yang letakn ya t er h a d a p jen dela yang terdekat m elebih i du a kali tin ggin ya ba gia n tera ta s jen dela , bagian dari lantai termaksud harus diberi pencahayaan atap atau pencahayaan la n git-la n git atau diberi pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64;
- d. apabila diberikan pencahayaan atau la n git-la n git maka harus diperlengkapi dengan sistem (susunan) pembaharuan udara alam atau mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (4) Setiap ru an gan yan g dibu at di dalam ban gu n an klas 6 (ban gu n an perdagangan), kecu ali pada ru m ah -ru m ah makan, ru a n g-ruang makan atau dapur diberi pen cah ayaan dan pembaharuan hawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain itu pula :
- a. pencahayaan atap atau langit-langit dapat menggantikan jendelajendela;
- b. lu a s bersih dari jen dela atau jen dela atap dapat diperkecil s eh in gga s eku ra n g-ku ra n gn ya 1/ 20 (s a t u per dua pu lu h ) lu a s la n t a i ru a n g ya n g b ers a n gk u ta n dan seten gah daripada jen dela atau jen dela atap dapat dibu ka dan diletakkan s edemikian hingga memberikan pembaharuan udara terusan yang efektif;
- c. apabila bagian la n t a i yang leta kn ya t er h a d a p jen dela yang t er d ek a t melebihi du a kali tin ggi bagian t er a t a s jen dela maka pada bagian dari lan tai term aksu d h aru s diberikan pen eran gan atap atau la n git-la n git atau diberi penerangan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65;
- d. s etia p t ok o yang sifatn ya t er k u r u n g bilamana dalamnya atau panjangnya melebihi dua kali lebarnya, haru s diperlen gkapi dengan s is t em pembaharuan udara mekanis atau hisapan ke dalam, kecu ali bila m en u ru t pertim ban gan ah lin ya pem bah aru an udara terusan (silang) dapat dijamin;
- e. s is t em pembaharuan u dara yang memenuhi s ya ra t wajib diberikan bila pembaharuan udara alam belum cukup terjamin;
- f. pencahayaan dan pembaharuan u dara alam dapat dihapu skan dan t id a k dipergu n akan atas persetu ju an ahlin ya dengan pengertian bahwa alat-alat pembangkit t en a ga u n tu k s is t em s is t em pencahayaan atau pembaharu an u dara mekanis, bekerja cu ku p t er ja m in dan s ega la s es u a tu s es u a i dengan ketentu an ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66.
- (5) Setiap bar u m u m yang dih a ru s k a n mendapatkan ijin , ru m ah rumah makan dan ruang makan harus dilengkapi dengan :
- a. pencahayaan dan pembaharuan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain itu pu la h a ru s dipa s a n g s a lu ra n u da ra ya n g diteruskan sampai ke atas atap;
- b. pencahayaan alam sebagaimana dimaksu d pada ayat (4) h u ru f a, dan su atu sistem pem bah aru an u dara m ekan is atau perbaikan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65;
- c. pencahayaan buatan dan s u a t u s is t em pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Setiap ru a n ga n yang dibu at di dalam bangunan klas 7 haru s memenuhi :
- a. s etia p ru a n g yang digu n akan u n tu k pameran dan penju alan barang, haru s diberi pencahayaan dan pembaharuan u dara sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- b. s etia p ru a n ga n yang digu n a ka n hanya u n tu k penyimpanan barang-barang haru s diberi pencahayaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (3), dan dekat pada la n git-la n gitn ya diperlen gkapi dengan s a lu r a n -s a lu r a n u dara dengan lu a s bersih 0,17% (nol koma t u ju h belas persen) dari lu a s la n t a i, s ela in it u pula pembaharuan u dara alam dapat diabaikan bila s is t em pembaharuan udara mekanis diberikan dengan kemampuan atau kapasitas yang cu ku p s es u a i dengan s ifa t penggunaan dari ruangan bersangkutan.
- (7) Untuk setiap ru an gan dalam bangu nan klas 8 dan klas 9 wajib diberi pencahayaan dan pembaharuan u dara s es u a i dengan ketentuan standar teknis.
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan s is t em pencahayaan buatan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b, harus direncanakan :
- a. s es u a i d en ga n k eb u tu h a n tin gk a t ilu m in a s i fu n gs i r u a n g m a s in gmasing;
3. b.
4. c.
5. mempertimbangkan efesiensi dan penghematan energi; dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau.
- (2) Bangunan gedu n g dengan fu n gs i t er t en t u haru s dilen gkapi pencahayaan bu atan yang digu n akan u n tu k pen cah ayaan daru rat yang dapat bekerja secara otom atis den gan t in gk a t pencahayaan sesuai dengan standar.
- (3) Sistem pencahayaan buatan kecu ali pencahayaan daru rat haru s dilen gkapi dengan pengendali manual dan/ atau otomatis yang ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 69
- (1) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan sistem sanitasi air bersih / a ir m in u m s eba ga im a n a dim a ks u d da la m Pasal 64 ayat (4) huruf a, harus direncanakan :
- a. mempertimbangkan s u m ber air bersih / a ir minum baik dari sumber air berlangganan, dan/atau sumber air lainnya;
- b. kualitas air bersih / a ir minum yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- c. s is t em penampungan yang memenuhi kelayakan fu n gs i bangunan gedung;
- d. s is t em d is t r ib u s i u n t u k m em en u h i d eb it a ir d a n t ek a n a n m in im a l sesuai dengan persyaratan.
- (2) Sumber air lain n ya s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dapat berupa :
- a. bak penampungan air hujan;
- b. sumber mata air tanah dan
- c. sumber mata air gunung.
- (3) Pemerintah Daerah membina penyediaan air bersih / a ir minum s ebagaimana dimaksu d pada ayat (2), u n tu k m en jadi air bersih / air minum yang memenuhi standar.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 70
- (1) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan pembu angan air kotor dan / atau air lim bah sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b, harus direncanakan :
- a. mempertimbangkan jen is air kotor dan/ atau air lim bah dan tingkat bahayanya;
- b. mempertimbangkan s is t em pengolahan dan pembuangannya yang sesu ai u n tu k ka wa sa n perkotaan , ka wasan perdesaan dan topografi kawasan.
- (2) Setiap ban gu n an gedu n g dila ra n g m em bu a n g lim ba h ca ir da n / a ta u air limbah langsung ke media lingkungan.
- (3) Standar lim bah cair dan / atau air lim bah yang dapat dibu an g ke media lingkungan mengikuti pedoman dan standar teknis.
- (4) Air lim bah dari ru m ah s a k it , pabrik/ in du stri ( industrial waste water ) wa jib melengkapi dan/ atau membuat sistem pembuangan air limbah yang terdiri dari :
- a. pengumpulan air limbah ( collection works );
- b. pengolahan air limbah ( treatm ent w ork s );
- c. pembuangan air limbah ( outfill/ d is pos al w ork s ).
- (5) Untuk menetapkan t in gk a t / derajat pengolahan air lim bah yang dibutuhkan, perlu dipertimbangkan pengaruh dari berbagai polutan (bahan pencemar) terhadap lin gku n ga n t em pat air lim bah akan dibu an g, wajib memenuhi persyaratan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 71
- (1) Setiap bangunan gedu n g in du s tri, bangunan gedu n g u n tu k kepentingan u m u m dilaran g membuang air kotor dan/ atau air limbah langsung ke sungai.
- (2) Standar air kotor dan/ atau air lim bah yang dapat dibu an g ke sungai mengikuti pedoman dan standar teknis.
64
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan pembuangan kotoran dan s a m p a h s ebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) huruf c, harus direncanakan :
- a. mempertimbangkan fasilitas penampu ngan sesu ai jenis kotoran dan sampah;
- b. mempertimbangkan sistem pengolahan yang tidak menimbu lkan dampak pada lingkungan; dan
- c. mempertimbangkan lokasi penampungan yang t id a k menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Pembuatan s eptic tank s ebagai prasarana kelengkapan s u a t u bangunan harus dibuat konstruksi yang kedap air.
- (3) Bagi pembangunan peru mahan yang dilaku kan oleh Peru m Peru mnas/ Peru sahaan Pembangunan Perumahan dapat membuat bangunan s ebagai prasarana dan s a r a n a pengolahan t in ja dan limbah rumah tangga serta pengolahan sampah sendiri.
- (4) Bagi Peru m Peru m n as/ Peru sah aan Pem ban gu n an Peru m ah an yan g membangun prasarana dan sarana pengolahan tinja dan limbah ru m ah t a n gga atau pengolahan s a m p a h s en diri s ebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan pengurangan biaya retribusi IMB s es u a i dengan ketentuan peratu ran peru n dan gundangan.
- (5) Standar pembu angan kotoran dan sampah sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), h a ru s m em pertim ba n gka n keten tu a n da la m RTRWK, RDTRK, dan/atau RTBL.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73
- (1) Setiap ban gu n an gedu n g dilaran g m em bu an g sam pah dan kotoran ke saluran Daerah.
- (2) Setiap pembangunan dan/ atau perlu asan s u a t u bangunan yang diperu n tu kan s ebagai t em pat kediaman diwajibkan memperlengkapi dengan fa s ilit a s pengumpulan s a m p a h yang ditempatkan dan dibu at s eh in gga kesehatan u m u m masyarakat sekitarnya terjamin.
- (3) Kapasitas penampungan s a m p a h ru m ah t a n gga minimum 40 (empat pulu h ) lit er , dih itu n g
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 74
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan penyalu ran air hujan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) h u ru f d, harus direncanakan :
- a. mempertimbangkan ketinggian air tanah;
- b. mempertimbangkan permeabilitas tanah; dan
- c. ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedu n g dan pekarangannya haru s dilen gkapi dengan sistem penyaluran air hujan.
- (3) Air h u ja n h a ru s d ires a p k a n k e d a la m ta n a h d a n / a ta u dialirkan ke s u m u r resapan dan/ atau resapan biopori s ebelu m dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kota, kecuali di daerah : kawasan dengan muka air tanah tinggi (kurang dari 3 meter); dan
- a. b. lereng yang pada umumnya mudah longsor.
- (4) Bentuk stru ktu r s u m u r resapan berbentu k bulat/ lin gkaran atau empat persegi panjang, dibu at dari beton-beton bertu lan g, pasangan bata atau tan ah dan di dalam n ya diisi den gan batu kali, iju k , geotekstil, batu bata, arang dan la in -la in yang dapat meresapkan air.
- (5) Jenis-jenis sumur resapan, sebagai berikut :
- a. u ntuk bangunan gedung/rumah bertalang :
1. s umur resapan air hujan dengan dinding pasangan batu;
2. s u m u r resapan air hujan dengan din din g beton pracetak/ precast ( reinforced concrete pipe );
- b. u n tu k bangunan gedu n g/ ru m ah t id a k bertalang haru s ada saluran penghantar menuju sumur resapan :
1. s umur resapan air hujan dari pasangan batu yang diisi dengan batu-batuan;
2. s u m u r resapan air hujan dengan din din g beton pracetak/precast ( reinforced concrete pipe );
3. s umur resapan air hujan dengan dinding pasangan batu bata.
- (6) Sumur resapan dapat ditempatkan di selu ru h daerah pekaran gan dengan ketentuan ketentuan, sebagai berikut :
- a. air ya n g m a s u k k e d a la m su mu r resapan adalah air h u jan dan air yang tidak mengandung bahan pencemar;
- b. t idak mengganggu kekuatan bangunan di sekitarnya;
- c. jauh dari s eptic tank dan dari batas pekarangan;
- d. t id a k d ib a n gu n p a d a d a er a h d en ga n a ir ta n a h tin ggi a ta u k ecu a li u n tu k m a ks u d m em perba iki ku a lita s a ir ta n a h , term a s u k a k ib a t perembesan air asin;
- e. pada daerah yang labil/ m u dah lon gs or atau t er ja l (kemiringan lebih dari 1 : 2) pa da loka s i tim bu n a n s a m p a h dan/ atau tan ah yang mengandung bahan pencemar;
- f. s u m u r resapan digali sam pai pada lapisan tan ah berpasir atau maksimal 2 m (du a m eter) di bawah perm u kaan air tan ah atau kedalaman rencana dari volu m e yang ditetapkan pada t a b el berikut :
4. V1 = Volu m e su m u r resapan yan g m em pu n yai salu ran / drain ase sebagai pelimpah
5. V2 = Volu me s u m u r resapan t a n p a s a lu r a n / drainase s ebagai pelimpah
- (7) Diameter atau lu a s penampang s u m u r resapan s ebagaimana dimaksud pada ayat (6) h u ru f f, m in im al 0,80 m (n ol kom a dela pa n puluh meter) atau 0,80 m† (nol koma delapan puluh meter persegi).
- (8) Saluran air hujan harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
- a. s etia p pekarangan dilen gkapi dengan s is t em pembuangan air hujan;
| No | Luas Lahan Pekarangan ( m† ) | Volume ( V1 ) m‡ | Volume ( V2 ) m‡ |
|------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 50 100 | 1,30 2,59 | 2,10 4,09 |
| 2 | 101 150 | 2,60 4,10 | 4,10 7,90 |
| 3 | 151 200 | 3,90 6,20 | 6,20 11,90 |
| 4 | 201 300 | 5,20 8,20 | 8,20 11,90 |
| 5 | 301 400 | 7,80 12,30 | 12,30 23,40 |
| 6 | 401 500 | 10,40 16,40 | 16,40 31,60 |
| 7 | 501 600 | 13,00 20,50 | 20,50 39,60 |
| 8 | 601 700 | 15,60 24,60 | 24,60 47,40 |
| 9 | 701 800 | 18,20 28,70 | 28,70 55,30 |
| 10 | 801 900 | 20,80 32,80 | 32,80 63,20 |
| 11 | 901 1000 | 23,40 36,80 | 36,80 71,10 |
| 12 | 1001 1100 | 26,00 41,00 | 41,60 79,00 |
| 13 | Di atas 1100 setiap penambahan per 100 m† | + 2,59 | + 4,99 |
- b. s aluran-salu ran pembuangan air hujan haru s mempunyai kapasitas t a m p u n g yang cu ku p besar dan diren can akan
- (1) Perencanaan bangunan gedu n g baru dilaran g mempengaruhi ja r in ga n drainase lin gku n gan kota h in gga m en im bu lkan gan ggu an terhadap sistem yang telah ada.
- (2) Perencanaan bangunan gedung s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), d a p a t b eru p a b a n gu n a n ged u n g tu n gga l a ta u m a s s a l p a d a satu hamparan tanah yang luas.
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan penggunaan bahan bangunan gedu n g yang aman bagi kesehatan pengguna s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) h u ru f d, h aru s direncanakan :
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun; dan
- b. bahan bangu nan gedu ng haru s am an bagi pen ggu n a ban gu n an gedung.
- (2) Bahan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diidentifikasi melalui : a. informasi bahan bangunan dalam brosur pabrikan; dan b. pengujian di laboratorium.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 76
- (1) Bahan bangunan gedu ng sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, harus :
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 77
- (1) Bahan bangunan gedu ng sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, harus :
- a. tidak menimbulkan silau dan pantulan sinar;
- b. tidak menimbulkan efek peningkatan suhu lingkungan;
- c. mendukung penghematan energi; dan
- d. mendukung keserasian dengan lingkungannya.
- (2) Bahan-bahan bangunan gedu n g yang digu n a ka n mengikuti pedoman dan standar teknis.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 78
- (1) Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hu bu ngan antar ru an g, persyaratan kondisi u dara dalam ru an g, persyaratan pan dan gan serta tin gkat getaran dan tingkat kebisingan.
- (2) Persyaratan kenyamanan ru ang gerak dan hu bu ngan antar ru an g sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. fu n gs i ru a n g, aksesibilitas ru a n g, ju m la h pengguna, perabot/ peralatan di dalam bangunan gedung;
- b. persyaratan keselamatan dan kesehatan; dan
- c. sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal.
- (3) Persyaratan kondisi u dara dalam ru a n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
2. a.
3. b.
4. pengaturan temperatur/suhu dalam ruangan; dan pengaturan kelembaban dalam ruangan.
- (4) Persyaratan pandangan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kenyamanan pandangan dari dalam bangu nan gedu ng ke lu ar bangunan gedung; dan
- b. kenyamanan pandangan dari lu ar bangu nan gedu ng ke ru an gruang tertentu dalam bangunan gedung.
- (5) Persyaratan t in gk a t getaran dan t in gk a t kebisin gan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. persyaratan jenis kegiatan;
- b. persyaratan penggunaan peralatan dan/ atau s u m ber bisin g lainnya di dalam dan di luar bangunan gedung.
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan kenyamanan ru a n g gera k dan h u bu n gan antara ru an g sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 78 ayat (2), harus direncanakan :
- a. mengikuti standar ukuran ruang dan gerak manusia;
- b. mengikuti standar ukuran perabot/peralatan dalam ruang;
- c. mengikuti standar ukuran tinggi dan lebar anak tangga;
- d. mengikuti standar kapasitas dan waktu lift ;
- e. mengikuti standar ketin ggian plafon u n tu k ru an g tan pa AC dan ruang dengan menggunakan AC; dan
- f. mengikuti standar railing dan pengaman lainnya pada dinding dan tangga.
- (2) Selain s t a n d a r s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen bangunan haru s diren can akan menjamin keamanan s eca ra konstru ksi atau s t r u k t u r yang tidak menimbulkan bahaya bagi penghuni/pengguna bangunan gedung.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 80
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan kondisi u dara dalam ru an g sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 78 ayat (3), h aru s direncanakan :
- a. dengan kelengkapan alat dan/atau instalasi pengkondisian udara (AC);
- b. penetapan ( s e ttin g ) s u h u dan kelembaban yang sesu ai dengan kenyamanan penghuni; dan
- c. mempertimbangkan penghematan energi.
- (2) Mempertimbangkan penghematan energi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti kebijakan Nasional dan t a t a aturan/disiplin pemakaian.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 81
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), haru s direncanakan :
- a. gu bahan massa bangu nan gedu ng, bu kaan-bu kaan, tata ru an g dalam dan lu ar ban gu n an gedu n g dan bentu k lu a r bangunan gedung yang tidak memberi pandangan yang tidak diinginkan;
- b. penyediaan ruang terbuka hijau;
- c. pencegahan t er h a d a p s ila u , pantulan dan penghalang pandangan; dan
- d. mempertimbangkan posisi bangunan gedu n g dan/ atau konstruksi lainnya yang telah lebih dahulu ada.
- (2) Bangunan gedu n g dilaran g membuat bukaan yang menghadap langsung ke bangunan gedung di kapling/persil milik tetangga.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 82
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan t in gk a t kenyamanan t er h a d a p getaran dan kebisin gan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5), harus direncanakan :
- a. mengurangi getaran ke tin gkat yang diizin kan akibat kegiatan peralatan kerja/produksi di dalam bangunan gedung; dan
- b. membuat proteksi t er h a d a p getaran dan kebisin gan akibat kegiatan di lu a r ba n gu n a n gedu n g ya n g beru pa a la t tra n s porta s i dan peralatan produksi.
- (2) Mengurangi getaran sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) h u ru f a, dilaku kan den gan proteksi kon stru ksi terh adap getaran peralatan kerja/produksi di dalam bangunan gedung.
- (3) Membuat proteksi terhadap getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ru f b, dilaku kan dengan penyediaan penyangga beru pa ja lu r t a n a m a n , dan/ atau pembuatan t a n ggu l tanah.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 83
- (1) Persyaratan kemudahan dalam bangunan gedu n g melipu ti kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangu nan gedu ng, s erta ketersediaan kelengkapan prasarana dan s a r a n a dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung melipu ti penyediaan fa s ilit a s dan aksesibilitas yang mu dah, aman dan n yam an term asu k bagi pen yan dan g cacat dan lanjut usia meliputi untuk :
- a. hubungan horizontal antar ruang;
- b. hubungan vertikal antar ruang; dan
- c. akses evakuasi.
- (3) Persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan umum, meliputi :
- a. ruang ibadah;
- b. ruang ganti;
- c. ruang bayi;
- d. ruang toilet ;
- e. ruang merokok;
- f. tempat parkir;
- g. tempat sampah; dan
- h. fasilitas komunikasi dan informasi.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 84
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam ban gu n an gedu n g sebagaim an a dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a, harus direncanakan :
- a. pintu dengan ukuran dan jumlahnya memenuhi standar;
- b. koridor dengan ukuran lebar dan tinggi memenuhi standar; dan
- c. tangga, ramp , lift , eskalator, dan/ atau travelator yang cu ku p ju m la h dan u ku ran m em en u h i stan dar pada ban gu n an gedu n g bertingkat.
- (2) Sudut kemiringan ramp s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat :
- a. maksimum 7 o di dalam bangunan gedung, atau perbandingan antara t in ggi dan kelandaian 1:8 t id a k t er m a s u k awalan dan akhiran ramp ; dan
- b. maksimum 6 o di lu a r bangunan gedu n g atau perbandingan antara tin ggi dan kelandaian 1:10 tidak term asu k awalan dan akhiran ramp .
- (3) Setiap ban gu n an gedu n g den gan ketin ggian di atas 5 (lim a) la n ta i harus menyediakan lift.
- (4) Ketentuan pemasangan lift, sebagai berikut :
- a. kabel-kabel harus memenuhi syarat-syarat;
- b. diameternya harus sekurang-kurangnya 12 mm;
- c. banyaknya kabel haru s lebih dari tiga bu ah (du a buah kalau dipakai sistem lilitan drum);
- d. balok pemikul lift haru s dibu at dari ran gka baja atau beton bertulang;
- e. rel lift nya harus dari baja;
- f. ruang lift nya harus dari bahan tahan api;
- g. ruang lift nya h aru s tertu tu p s eh in gga pen u m pa n g tida k da pa t memegang barang-barang di luar;
- h. ruang lift nya h aru s diberi lu ba n g da ri m a n a pen u m pa n g da pa t ditolong dalam keadaan darurat;
- i. daya muatnya ditetapkan dan tidak boleh dilampaui;
- j. lubang masuk ke dalam lift tidak boleh lebih dari satu;
- k. dinding lubang dibuat dari bahan tahan api;
- l. ja r a k antara tepi lan tai dan t ep i ru a n g lift pada pintu masuk harus lebih kecil dari 4 cm (empat senti meter);
- m. t iap lift mempunyai motor pengangkat dan kontrol sendiri;
- n. lift h a n ya b oleh d a p a t b ergera k a p a b ila p in tu n ya d a la m k ea d a a n tertutup;
- o. lubang lift t id a k boleh merupakan s u a t u cerobong di mana terdapat suatu tarikan atau isapan udara;
- p. lift untuk manusia memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
1. berangkat dan berhentinya lift haru s t a n p a s en tu h a n yang kurang menyenangkan penumpang;
2. waktu menunggu (interval) tidak boleh terlalu lama;
3. kecepatan yang umum, sebagai berikut :
- a) 4 sampai dengan 10 tingkat kecepatan : 60 150 m/menit;
- b) 10 s a m p a i dengan 15 t in gk a t kecepatan : 180 -210 m/menit;
- c) 15 s a m p a i dengan 20 t in gk a t kecepatan : 210 240 m/menit;
- d) 20 s a m p a i dengan 50 t in gk a t kecepatan : 360 450 m/menit;
- e) lebih dari 50 tingkat kecepatan : 360 450 m/menit;
- f) Rumah Sakit : 150 210 m/menit;
- g) Rumah tinggal : 60 m / m en it u n tu k 6 tin gka t da ri 50 75 kesatuan.
- q. lift untuk barang-barang ketentuan, sebagai berikut :
1. Kecepatan umum 22,5; 30; 45 dan 60 m/menit;
2. Untuk lift-lift 5 ton kecepatan pada umumnya 22,5 m/menit;
3. Kecepatan yang digunakan, sebagai berikut :
- a) 2 sampai 3 tingkat kecepatan 30 m/menit;
- b) 4 sampai 5 tingkat kecepatan 45 m/menit;
- c) 6 sampai 10 tingkat kecepatan 60 m/menit.
- (5) Lift s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), haru s diren can akan dengan interval, average w aiting tim e, round trip tim e, unit h and ling capacity yang sesu ai den gan kebu tu h an fu n gs i b a n gu n a n gedu n g terutama pada arus sirkulasi puncak.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 85
- (1) Setiap ban gu n an gedu n g, kecu ali ru m a h tin gga l tu n gga l da n ru m a h deret sederh an a h a ru s diren ca n a ka n m en yedia ka n s a ra n a eva ku a s i kebakaran, meliputi :
- a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
- b. pintu keluar darurat; dan
- c. jalur evakuasi.
- (2) Semua pintu kelu ar daru rat dan jalu r evaku asi h aru s dilen gkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca.
- (3) Lift kebakaran dapat beru pa lift k h u s u s k eb a k a r a n , lift barang atau lift penumpang yang dapat dioperasikan oleh petu gas pemadam kebakaran.
Sarana Jalan Masuk/Keluar dan Transportasi dalam Bangunan Sarana Trasportasi
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 86
- (1) Perlen gkapan ke lu ar yan g m elipu ti ben tu k tan gga-tan gga dalam , tangga-tangga tahan kebakaran, lereng-lereng ( ramps ), ja la n k e lu a r horizontal, t a n gga -ta n gga lu a r , ja la n -ja la n t er u s a n , pin tu -pintu, baik digu n a ka n s eca ra ters en diri a ta u berba ren ga n u n tu k m ela ya n i ja la n k e lu a r b a ik m ela lu i r u a n g t er b u k a m a u p u n la n gs u n g k e jalan umum wajib diberikan pada :
- a. s etiap bangunan yang didirikan;
- b. s etia p bangunan yang t ela h berdiri dan akan diadakan peru bahan, perbaikan atau perlu asan yang berarti atau yang kelas penggunaannya telah berubah.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perlengkapan ke lu a r hendaknya ditempatkan s es u a i dengan s t a n d a r t ek n is dan arsitektu r hingga t id a k ada bagian dari lan tai atau ru a n g yang bersangkutan mempunyai jarak lebih dari :
- a. dalam hal ban gu n an dalam m an a disim pan baran g atau bah an bahan yang sangat mu dah terbakar atau dari padan ya dalam h al kebakaran akan mengelu arkan asap beracu n atau ledakan 25 m (dua puluh lima meter);
- b. dalam hal bangunan lainnya 30 m (tiga puluh meter).
- (3) Jarak-jarak s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), h aru s diu ku r dari bagian yang palin g t er ja u h t er h a d a p perlen gkapan ke lu a r kecu ali dalam h al ban gu n an sebagaim an a dim aksu d pada ayat (2) huruf b, dibagi-bagi dalam ruangan-ruangan atau kamar-kamar.
- (4) Perlen gkapan kelu ar pada ban gu n an klas 2, klas 3, klas 5, klas 6, klas 7, klas 8, dan klas 9 h a ru s memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. s etia p ru a n ga n yang diperu n tu kkan lebih dari 50 (lim a pulu h ) orang harus sekurang-kurangnya diperlengkapi dengan dua jalan ke lu a r yang letaknya berjau h an s a t u dengan yang lain , dan masing-masing melayani sebagai jalan ke lu a r la n gs u n g atau sebagai penuntun ke perlengkapan ke luar bangunan;
- b. s etia p bangunan berlantai dua dan lebih haru s s eku ra n gkurangnya lebih dari s a t u perlen gkapan kelu ar dan satu di antaranya harus merupakan tangga tahan kebakaran;
- c. dengan tidak m en gu ran gi arti dan m aksu d Pasal in i, seban yakbanyaknya 15 (lim a belas) meter dari akhiran buntu s u a t u koridor atau jalan terusan harus diberi perlengkapan ke luar.
- (5) Setiap bagian dari ban gu n an klas 4 ya n g terletak pada la n ta i den a h harus mempunyai jalan langsung ke tangga tahan kebakaran.
- (6) Perbandingan penghuni atau orang t er h a d a p perlen gkapan ke luar :
- a. lebar bersih perlen gkapan ke lu ar yan g dibu tu h kan dari su a tu lu a s la n t a i d it en t u k a n oleh ju m la h penghuninya atau orangnya u n tu k mana lu as lan tai yan g bersan gku tan diren can akan atau diperu n tu kkan t id a k diperkenankan perkiraan ju m la h orang lebih kecil dari yan g dapat sebagai h asil pem bagian lu as lan tai oleh kesatu an lu a s la n t a i perorangan s es u a i dengan daftar di bawah ini :
Luas lantai maksimum perorangan yang harus diperkirakan :
Penggunaan : Luas kesatuan lantai (dalam meter persegi)
Restoran, ru m ah m akan dan ru an g m akan 1,50 Toko eceran dan pasar :
1. Lantai denah dan lantai di bawahnya 3,00;
2. Lantai-lantai lainnya : 6,00
- a) Kantor dan ruang pameran 10,00;
- b) Gudang, garasi u mu m dan ru a n g Pameran s em a ca m n ya 30,00;
Pabrik 6,00;
- c. Untuk penggunaan yang t id a k diten tu kan dalam daftar s ebagaimana dimaksu d pada ayat (6) h u ru f a, dan dalam h al-hal biasa, Walikota dapat menentu kan lain u n tu k m em perh itu n gkan jumlah lebar bersih perlengkapan ke luar.
- (7) J u m la h lebar bersih perlen gkapan ke lu ar yan g dibu tu h kan dari sesuatu luas lantai harus cukup untuk melayani jumlah orang yang diperhitu n gkan u n tu k lu a s la n t a i yang bersangku tan, atas dasar s a t u meter lebar bersih u n tu k t ia p 100 (seratus) orang dan penambahan lebar bersih setengah meter u n tu k tiap 100 (seratu s) orang selanju tn ya atau s ebagian daripadanya, selain ju ga haru s diperbolehkan :
- a. dalam memperhitungkan ju m la h orang yang dilayani oleh perlen gkapan ke lu a r yang bersangku tan haru s ditambahkan kepada ju m la h orang yang dilayani pada lu a s la n t a i yang
bersangkutan, 50% (lima pu lu h persen ) dari ju m lah oran g yan g dilayani oleh lu a s la n t a i di a ta s yang bersangku tan 25% (dua pulu h lim a persen) dari ju m lah orang yang dilayani oleh lu a s la n t a i di atas la n t a i t er s eb u t belakangan, dan 10% (sepuluh persen) dari ju m lah oran g yan g dilayan i oleh tia p la n ta i tin gka t selanjutnya;
- b. apabila adanya t a n gga t a h a n kebakaran dih a ru s k a n oleh peratu ran in i, ju m la h lebar bersih n ya t id a k boleh kurang daripada 50% (lim a pu lu h persen ) dari pada ju m lah lebar bersih perlen gkapan ke lu a r yang diperhitu n gkan menurut peratu ran ini.
- (8) Perlengkapan keluar harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
- a. lebar bersih perlengkapan ke luar sekurang-kurangnya :
1. t angga umum 1,20 meter;
2. t angga sekunder 0,80 meter;
3. luas lantai yang melayani 25 orang atau kurang 0,80 meter;
4. luas lantai lainnya 1,00 meter.
- b. lebar bersih dari perlen gkapan ke lu ar pada arah jalan n ya aru s tidak diperbolehkan menyempit;
- c. digu n a ka n ta n gga lin gka ra n s eba ga i p erlen gka pa n ke lu a r k edu a t id a k diperbolehkan kecu ali pada ban gu n an klas 1, klas 2 dan klas 3;
- d. t in ggi bersih dari t ia p la t a r a n t a n gga atau bordes s eku ra n gkurangnya 1,95 meter;
- e. pada bangu nan bertin gkat tiga dan lebih , tan gga-tan gga sebagai perlengkapan ke luar wajib dibuat dari bahan tahan api;
- f. s aluran-salu ran listrik dan gas, alat m eteran dan pen gu bah n ya (papan s k a k el) t id a k diperbolehkan berada dalam ru a n ga n tangga tahan kebakaran;
- g. t angga-tan gga lu ar dapat m en ggan tikan tan gga tah an kebakaran pada bangunan berlantai 6 (enam) atau kurang (1-6);
- h. s u a t u leren g ( ramp) yang melayani su atu perlen gkapan kelu ar t id a k diperbolehkan mempunyai landai lebih dari satu ban din g delapan (1 : 8);
- i. la n d a i d a r i s es u a t u leren g u n tu k kelu a r m a s u k k en d a ra a n dari suatu bangunan tidak diperbolehkan lebih dari satu banding dua belas sepanjang 4,00 meter dari batasan jalanan umum;
- j. perlen gkapan kelu ar s eku ra n g-ku ra n gn ya haru s mempunyai tinggi bersih 1,95 meter pada seluruh bagiannya;
- k. s u a t u pin tu dari perlen gkapan kelu ar jika dalam keadaan t er b u k a t id a k d ip er b oleh k a n m en gu ra n gi a ta u m en gh a la n gi leb a r perlengkapan keluar yang dibutuhkan;
- l. s uatu pintu dari perlengkapan keluar harus membuka pada arah perjalan an , kecu ali pin tu -pin tu pada bangu nan klas 1, klas 2, klas 3 dan klas 4 keten tu an in i t id a k melarang digu n akan n ya pintu ayunan yang membuka ke depan dan belakang;
- m. s u a t u pin tu yang membuka ke ja la n a n u m u m t id a k diperbolehkan merintangi la lu lin t a s di atas ja la n a n yang bersangkutan;
- n. s u a t u pin tu tida k diperboleh kan m em bu ka di atas tan gga, teta pi haru s diatas la t a r a n atau bordes t a n gga yang lebarnya t id a k kurang dari lebar pintu yang bersangkutan;
- o. s u a t u pin tu pa da ta n gga ta h a n keba ka ra n h a ru s da pa t m enutup dengan s en dirin ya dan hanya dapat dipegang t er b u k a oleh sambungan sekering;
- p. s u a t u ru a n g kamar pendingin dan s em a ca m n ya yang mempunyai ukuran-ukuran cukup lu as u ntu k dapat dim asu ki orang haru s diperlen gkapi dengan pin tu yang mempunyai u ku ra n s eku rang-ku ran gn ya 1,60 m eter tin ggi dan 0,60 meter lebar dan dapat dibu ka pada s etia p waktu dari kedu a belah pintu tanpa kunci;
- q. pin tu berpu tar h an ya dapat digu n akan kalau m en u ju lan gsu n g ke ja la n a n u m u m , t et a p i t id a k diperhitu n gkan s ebagai perlengkapan keluar.
Manajemen penanggulangan bencana haru s dibentu k pada s etia p bangunan :
- a. jumlah penghuni lebih dari 500 orang; atau
- b. luas lantai lebih dari 5.000 m 2 ; dan/atau
- c. ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai.
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan kelengkapan prasarana dan saran a pem an faatan ban gu n an gedu n g sebagaim an a dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), harus direncanakan :
- a. penyediaan ruang ibadah yang mudah dicapai;
- b. penyediaan ruang ganti yang mudah dicapai;
- c. penyediaan ru a n g bayi yang mudah dicapai dan dilen gkapi fasilitas yang cukup;
- d. penyediaan toilet yang mudah dicapai;
- e. penyediaan tempat parkir yang cukup;
- f. penyediaan sistem komu nikasi dan in form asi beru pa telepon dan tata suara; dan
- g. penyediaan tempat sampah.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangu nan gedu ng s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti pedoman dan standar teknis.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 88
- a. t em pat parkir dapat beru pa pelataran parkir, di halaman, di dalam bangunan gedung dan/atau bangunan gedung parkir; dan
- b. jumlah Satu an Ruang Parkir (SRP) sesu ai den gan kebutuhan fungsi bangunan gedung dan jenis bangunan gedung.
- (2) Jumlah Satu an Ru ang Parkir (SRP) sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1) huruf b :
- a. pertokoan 3,5-7,5 SRP untuk setiap 100 m 2 luas lantai efektif;
- b. pasar s walayan 3,5-7,5 SRP u n tu k s etia p 100 m 2 lu a s la n t a i efektif;
- c. pasar tradision al 3,5-7,5 SRP u n tu k setiap 100 m 2 lu a s la n t a i efektif;
- d. kantor 1,5-3,5 SRP untuk setiap 100 m 2 luas lantai efektif;
- e. kantor pelayanan u m u m 1,5-3,5 SRP u n tu k setiap 100 m 2 lu a s lantai efektif;
- f. sekolah 0,7-1,0 SRP untuk setiap siswa/mahasiswa;
- g. hotel/penginapan 0,2-1,0 SRP untuk setiap kamar;
- h. rumah sakit 0,2-1,3 SRP untuk setiap tempat tidur;
- i. bioskop 0,1-0,4 SRP untuk setiap tempat duduk; dan
- j. jen is bangunan gedung lainnya disamakan dengan jenis/ fu ngsi bangunan gedung yang setara.
- (3) Ukuran satu SRP mobil penu mpang, bu s/ tru k dan sepeda m otor mengikuti pedoman dan standar teknis.
- (4) J u m la h kebutuhan ru a n g parkir yang dapat bertambah haru s diperhitungkan dalam proyeksi waktu yang akan datang.
Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup Kebisingan
- (1) Baku Tin gkat Kebisingan haru s memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
- a. s a la h s a t u dampak dari u s a h a atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhlu k lain dan lingku ngan adalah akibat tingkat kebisingan yang dihasilkan;
- b. baku tingkat kebisingan untuk kenyamanan dan kesehatan wajib mengikuti ketentuan dalam standar teknis;
- c. s yarat-syarat kebisin gan diatu r
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 91
- (1) Bangunan gedung lama atau adat yang didirikan dengan kaidah tradisional harus dipertahankan :
- a. s ebagai warisan kearifan lokal di bidang arsitektu r bangunan gedung; dan
- b. s ebagai in s p ir a s i u n tu k ciri kota atau bagian kota u n tu k membangun bangunan-bangunan gedung baru.
- (2) Pemerintah Daerah memelihara keahlian bidang bangunan gedung/rumah adat/tradisional dengan melakukan pembinaan.
- (3) Bangunan-bangunan gedung yang oleh Pemerintah Daerah dinilai penting dan strategis h aru s diren can akan dengan memanfaatkan unsur/ idiom tradisional.
- (4) Ketentu an mengenai penerapan kearifan lokal s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), a kan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 2 Persyaratan
- (1) Persyaratan administratif u n tu k ban gu n an gedu n g lam a atau adat s ebagaimana dimaksu d dalam Pasal 91 ayat (1), dapat dilaku kan dengan ketentu an kh u su s den gan tetap m em pertim ban gkan aspek persyaratan administratif sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Persyaratan adiministratif sebagaim an a dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. s t a t u s hak atas t a n a h , dapat beru pa milik s en diri, atau milik pihak lain;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. IMB.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyusun persyaratan administratif bangunan gedung lama atau adat yang dibangu n dengan kaidah t r a d is ion a l dapat bekerja s a m a dengan asosiasi keahlian yang terkait.
- (4) Tata cara penyediaan dokumen dan penilaian persyaratan administratif sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 93
- (1) Persyaratan teknis ban gu n an gedu n g lam a atau adat sebagaim an a dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dapat dilaku kan dengan ketentu an khusus dengan t et a p mempertimbangkan aspek persyaratan t ek n is s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27,
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. persyaratan tata bangunan; dan b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyusun persyaratan teknis bangu nan gedu n g la m a atau adat yan g diban gu n den gan kaidah tradision al dapat bekerja sama dengan asosiasi keahlian yang terkait.
- (4) Tata cara penyediaan doku men dan penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
- (1) Walikota dapat m en erbitkan IMB sem en tara ban gu n an gedu n g sem i permanen u ntu k fu n gsi kegiatan u tam a dan / atau fu n gsi kegiatan penunjang.
- (2) Fungsi kegiatan u ta m a s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kegiatan pameran berupa bangunan gedung anjungan; dan b. kegiatan penghunian berupa bangunan gedung rumah tinggal.
- (3) Fungsi kegiatan penu n jan g sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. kegiatan penghunian berupa basecamp ;
- b. kegiatan pembangunan beru pa direksi keet atau kantor dan gudang proyek; dan
- c. kegiatan pameran/ promosi beru pa mock-up ru m ah s ederh an a , rumah pasca gempa bumi, rumah pre-cast , rumah knock down .
- (1) Walikota dapat menerbitkan IMB s em en ta ra bangunan gedu n g daru rat u n tu k fu n gs i kegiatan u ta m a dan/ atau fu n gs i kegiatan penunjang.
- (2) Fungsi kegiatan u ta m a s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kegiatan penghunian berupa basecamp ; dan
- b. kegiatan u s a h a / perdagangan beru pa kios penampungan sementara.
- (3) Fungsi kegiatan penu n jan g sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), meliputi fungsi untuk bangunan gedung :
- a. kegiatan penanganan bencana beru pa pos penanggu langan dan bantuan, dapur umum;
- b. kegiatan mandi, cuci, dan kakus; dan
- c. kegiatan pembangunan beru pa direk s i k eet atau kantor dan gudang proyek.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 94
- (1) Bangunan gedung semi permanen sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 94, dapat diberi IMB sementara
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 95
- (1) Walikota dapat menerbitkan IMB s em en ta ra bangunan gedu n g daru rat u n tu k fu n gs i kegiatan u ta m a dan/ atau fu n gs i kegiatan penunjang.
- (2) Fungsi kegiatan u ta m a s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kegiatan penghunian berupa basecamp ; dan
- b. kegiatan u s a h a / perdagangan beru pa kios penampungan sementara.
- (3) Fungsi kegiatan penu n jan g sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), meliputi fungsi untuk bangunan gedung :
- a. kegiatan penanganan bencana beru pa pos penanggu langan dan bantuan, dapur umum;
- b. kegiatan mandi, cuci, dan kakus; dan
- c. kegiatan pembangunan beru pa direk s i k eet atau kantor dan gudang proyek.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 96
- (1) Bangunan gedung semi permanen sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 94, dapat diberi IMB sementara
- (1) Bangunan gedung daru rat sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 95, dapat diberi IMB sementara
- (1) Bangunan gedung di lokasi rawan banjir haru s
- (1) Sudut atap ru m ah h aru s dapat m en gh in darkan pen u m pu kan debu letusan gunung berapi dengan cara :
2. a.
- b. bidang atap haru s bidang datar atau t id a k sudut/patahan perubahan sudut kemiringan.
4. kemiringan sudut atap minimal 40 0 (empat puluh derajat); dan membentuk
- (2) Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. atap utama bangunan gedung; dan
- b. atap tambahan overstek untuk teras, garasi, dan jendela.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Perencanaan Teknis
Paragraf 1
Dokumen Rencana Teknis
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 100
- (1) Dokumen rencana teknis bangu nan gedu ng haru s disu su n sebagai himpunan dari rencana teknis, rencana kerja dan s ya ra t-syarat, dan/atau laporan perencanaan.
- (2) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. rencana teknis arsitektur;
- b. rencana teknis struktur dan konstruksi;
- c. rencana teknis pertamanan;
- d. rencana tata ruang-dalam; dan
- e. gambar detail pelaksanaan.
- (3) Rencana kerja dan s ya ra t-s ya ra t s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi :
- a. rencana kerja;
- b. syarat-syarat administratif;
- c. syarat umum dan syarat teknis; dan
- d. rencana anggaran biaya.
- (4) Laporan perencanaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dapat meliputi :
- a. dasar perencanaan arsitektur;
- b. lu a s la n t a i bangunan gedu n g dan ju m la h la n t a i bangunan gedung terkait dengan KDB dan KLB; dan
- c. hal-hal lainnya.
- (5) Dokumen rencana teknis bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), h a ru s m en da pa t pen ges a h a n dari Pemerintah Daerah dalam proses pengurusan IMB.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 101
- (1) Dokumen rencana teknis u ntu k ru m ah tin ggal tu n ggal sederh an a dan rumah deret sederhana 1 (satu) lantai dapat diadakan dengan :
- a. disiapkan oleh pemilik bangunan gedu n g dengan t et a p memenuhi persyaratan; dan
- b. disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentu k dokumen rencana teknis ru m ah prototipe, ru m ah s ederh an a s eh a t, dan rumah deret.
- (2) Dokumen rencana t ek n is s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Pemerintah Daerah pada proses pengurusan IMB.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 102
- (1) Perencanaan t ek n is bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dilaku kan
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 103
- (1) Proses penerbitan IMB digolon gkan s es u a i dengan t in gk a t kompleksitas proses pemeriksaan dan pengolahan dokumen rencana teknis.
- (2) Penggolongan tingkat kompleksitas proses sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. bangunan gedu n g pada u m u m n ya melipu ti bangunan gedung hunian ru m ah t in gga l t u n gga l s ederh an a, dan ru m ah deret s ederh an a, ba n gu n a n gedu n g h u n ia n ru m a h tin gga l tu n gga l d a n rumah deret sampai 2 (dua) lantai, dan bangunan gedung hunian ru m ah t in gga l t id a k s ederh an a 2 (du a ) la n ta i atau lebih s erta bangunan gedung lainnya pada umumnya; dan
- b. bangunan gedu n g t er t en t u melipu ti bangunan gedu n g u n tu k kepentingan u m u m , kecu ali ban gu n an gedu n g t er t en t u fu n gs i khusus
- (1) Permohonan IMB dilaku kan dengan mengisi formu lir PIMB dan melampirkan dokumen administratif dan dokumen teknis, serta dokumen/surat-surat pendukung yang terkait.
- (2) Formulir PIMB sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diisi oleh :
- a. pemilik bangunan gedung; dan
- b. perencana arsitektu r sebagai authorized person yang ditu n ju k oleh pemilik/pengguna dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (3) Dokumen administratif s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen status hak atas tanah.
- (4) Dokumen t ek n is s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), beru pa dokumen rencana teknis.
- (5) Dokumen surat-surat yang terkait s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), beru pa SIPPT (Su rat Ijin Penunjukan dan Penggunaan Tanah), rekomendasi dari in stan si terkait, dan su rat-su rat lain n ya seperti surat perjanjian antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.
- (6) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i doku m en sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 105
- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan su rat keterangan rencana kota u n tu k lokasi yang diaju kan oleh pemohon yang berisi sekurang-kurangnya :
- a. fu n gs i b a n gu n a n gedu n g yan g dapat diban gu n pada lokasi yan g bersangkutan;
- b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
- c. ju m la h la n t a i/ la p is bangunan gedu n g di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- d. garis s em padan dan ja r a k bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diwajibkan;
- h. KTB maksimum yang diizinkan;
- i. jaringan utilitas kota; dan
- j. informasi teknis lainnya yang diperlukan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan formulir PIMB yang berisikan is ia n data terkait m en gen ai ban gu n a n gedu n g ya n g a ka n didirika n sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di kantor dinas.

Penandatangan: - (9) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i pem ben tu ka n TABG sebagaim an a dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), a ya t (4), a ya t (5), a ya t (6) dan ayat (7), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 140 - (1) Keanggotaan TABG meliputi u nsu r-u nsu r, bidang keahlian dan bidang tugas. - (2) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : - a. unsur perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli; dan - b. u n s u r in s t a n s i Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah termasu k jabatan fu ngsional teknik tata bangunan dan peru mahan dan/ atau pejabat fu n gsion al lain n ya yang t er k a it yang mempunyai s ertifika t keahlian yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan teknis di bidang bangunan gedung, yang melipu ti bidang arsitektu r bangunan gedu n g dan perkotaan , stru ktu r dan kon stru ksi, m ekan ikal da n elektrikal, pertam an an / lanskap , dan tata ru an g dalam/interior, s erta keselamatan dan kesehatan kerja serta keahlian lain n ya yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung. - (3) Bidang keahlian s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti keahlian bidan g-bidan g yan g terkait den gan ban gu n an gedu n g atau fungsi dan pemanfaatan bangunan gedung, sedangkan bidang tugas meliputi tugas ke Pemerintahan. - (4) Komposisi keanggotaan dan ju mlah anggota tiap u n su r m en giku ti ketentuan peraturan perundang-undangan. - (5) Dalam hal ahli yan g dibu tu h kan tidak cu ku p atau t id a k t er d a p a t dalam wilayah kota, Pemerintah Daerah dapat mengu ndang ahli dari Kota dari Provinsi lainnya. - (6) Database anggota TABG disu su n dan selalu dim u takh irkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

Penandatangan: - (7) Ketentu an lebih lan ju t m en gen ai kean ggotaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Bagian Ketiga Pembiayaan Tim Ahli Bangunan Gedung ## Pasal 141 - (1) Pembiayaan operasional s ekretariat TABG biaya persidangan, honorariu m, tu n jan gan dan biaya perjalan din as TABG dian ggarkan dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah.

Penandatangan: - (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai pembiayaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lan ju t dengan Peraturan Walikota. ## BAB VIII ## PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH LOKASI BENCANA ## Bagian Kesatu Umum ## Pasal 142

Penandatangan: - (1) Walikota dapat m en etapkan persyaratan u n tu k m elaran g sem en tara pembangunan kembali bangunan gedu n g pada lokasi kawasan t er ja d in ya b en ca n a a la m s ek u ra n g-k u ra n gn ya s ela m a m a s a ta n gga p darurat yang jangka waktunya ditetapkan untuk dapat : - a. memperoleh hasil penelitian tin gkat kelayakan pem ban gu n an di lokasi kawasan yang bersangkutan akibat bencana alam; - b. menyesuaikan pembangunan bangunan gedu n g dengan peru n tu kan lokasi dalam RTRWK, RDTRK dan / atau RTBL, atau menyusun detail kawasan untuk panduan pembangunan; dan - c. penyediaan prasarana dan sarana dasar bidang pekerjaan umum jika lokasi kawasan yang bersangkutan memenuhi persyaratan. - (2) J a n gk a waktu t a n gga p daru rat s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan yang ditetapkan kasus per kasus.

Penandatangan: - (3) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i la ra n ga n s em en ta ra pem ba n gu n a n kembali bangu nan gedu n g sebagaim an a dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 143 - (1) Bangunan gedung untuk kepentingan u m u m melipu ti ban gu n an gedu n g s ekolah , bangunan gedu n g olahraga, bangunan gedu n g ru m ah sakit h a ru s diba n gu n den ga n m em en u h i pers ya ra ta n tekn is keandalan bangunan gedu n g yang ekstra u n tu k dapat menjadi tempat penampungan sementara korban bencana. - (2) Selain s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lokasi la h a n penampungan sementara yang ditetapkan dalam RTRWK, RDTRK dan/ atau RTBL Pemerintah Kota menyediakan prasarana dan s a r a n a yang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan hidu p sehari-hari masyarakat pengungsi meliputi : - a. kebutuhan hunian beru pa tenda yang terencana modular dan dapat didirikan pada perangkat sistem yang telah disiapkan; - b. sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) portable ; - c. hidran u m u m / bak pen am pu n gan air m in u m dan pem asokan air minum; dan - d. pemasokan penerangan dengan genset.

Penandatangan: - (3) Ketentu an lebih lan ju t m en gen ai ba n gu n a n gedu n g da n pra s a ra n a dan s a r a n a u n tu k t em pat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota. ## Bagian Kedua ## Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ## Pasal 144 - (1) Pemerintah Daerah menyediakan doku men rencana teknis prototip ru m ah sederh an a atau sederh an a seh at 1 (satu ) la n ta i da n ru m a h panggung : - a. yang lebih am an dan tah an gem pa den gan adan ya pem en u h an persyaratan teknis stru ktu r (pon dasi, sloof , kolom dan din din g, ringbalk , s a m b u n ga n -s a m b u n ga n k a yu ra n gk a a ta p , d a n b a h a n bahan bangunan serta komposisi campuran beton); - b. yang lebih am an terh adap beban debu pada atap akibat letu san gu n u n g berapi den gan persyaratan minimal kemiringan su du t atap 40 0 ; dan - c. yang lebih am an terh adap ban jir, den gan pen etapan tin ggi lan tai minimal 1 meter dari permukaan tanah. - (2) Rumah sederhana atau s ederh an a s eh a t s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti ru m ah dengan konstru ksi kayu dan konstruksi pasangan bata. - (3) Selain dokumen rencana t ek n is s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah m en yediakan bahan-bahan pedoman persyaratan pokok u n tu k membangun rumah nir-rekayasa ( nonengineered) bagi masyarakat yang membangun ru m a h dengan persyaratan t ek n is praktis melipu ti pedoman u n tu k dimensi, sambungan-sambungan dan bahan bangunan yang memenuhi syarat. - (4) Dokumen rencana t ek n is prototip s ebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), da n pedom an u n tu k m em ba n gu n ru m a h n ir-rekayasa s ebagaimana dimaksu d pada ayat (3), disediakan oleh Pemerintah Daerah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan di kantor Pemerintahan Daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan. ## Pasal 145 - (1) Proses t a t a cara pelayanan penerbitan IMB bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l pada t a h a p rehabilitasi dan rekonstru ksi ditentukan secara khusus dengan : - a. t er s ed ia n ya dokumen rencana t ek n is s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1); - b. kekurangan doku men administratif dapat disu su lkan kem u dian yang dinyatakan dengan surat pernyataan; - c. proses administrasi dengan komputerisasi; - d. pelayanan secara terpadu; - e. proses pelayanan penerbitan IMB berdasarkan prosedu r operasional standar yang ditetapkan batas waktunya; dan - f. pelayanan proses penerbitan IMB oleh kantor kecamatan yang mengalami bencana.

Penandatangan: - (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t a t a cara penerbitan IMB bangunan gedung hunian ru m ah t in gga l s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 146 - (1) Proses t a t a cara pelayanan penerbitan SLF bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l pada t a h a p rehabilitasi dan rekonstru ksi ditentukan secara khusus dengan : - a. t er s ed ia n ya pelayanan pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g u n tu k hunian ru mah tin ggal tu n ggal dan ru m ah deret oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintahan kecamatan; - b. proses administrasi dengan komputerisasi; - c. pelayanan secara terpadu; - d. proses pelayanan penerbitan SLF berdasarkan prosedu r operasional standar yang ditetapkan batas waktunya; dan - e. pelayanan proses penerbitan SLF oleh kantor kecamatan yang mengalami bencana.

Penandatangan: - (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t a t a cara penerbitan SLF bangunan gedung hunian ru m ah t in gga l s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 147 - (1) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan s ebagian kewenangan penyelenggaraan bangunan gedung kepada perangkat Pemerintahan kecamatan, meliputi : - a. pelayanan penerbitan IMB; - b. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; - c. pengawasan pelaksanaan konstruksi; dan - d. pelayanan penerbitan SLF bangu nan gedu ng u ntu k ban gu n an rumah tinggal tunggal dan rumah deret.

Penandatangan: - (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai kewenangan penyelenggaraan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## BAB IX ## RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB ## Bagian Kesatu Tata Cara Penghitungan Retribusi IMB ## Pasal 148 - (1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB, meliputi : - a. pembangunan baru; - b. rehabilitasi/ ren ovasi m elipu ti perbaikan / perawatan , peru bah an , perluasan/pengurangan; dan - c. pelestarian/pemugaran. - (2) Obyek retribu si IMB kegiatan Pemerintah Daerah u n tu k pem berian IMB pada : - a. bangunan gedung; - b. prasarana bangu nan gedu n g yan g m eru pakan pelengkap yang menjadi s a t u kesatu an dengan bangunan gedu n g/ kelom pok bangunan gedu n g pada s a t u t a p a k kapling/ persil u n tu k mencapai tingkat kinerja bangunan gedung tersebut; dan - c. prasarana bangu nan gedu ng beru pa kon stru ksi ban gu n an yan g berdiri sendiri selain sebagaimana dimaksud pada huruf b. ## Pasal 149 - (1) Besarnya retribu si IMB bangunan gedu n g dih itu n g dengan mempertimbangkan klasifikasi fu n gs i bangunan gedu n g s eca ra proporsional. - (2) Penghitungan retribusi IMB meliputi jenis : - a. bangunan gedu n g, ditetapkan s ebagai perkalian t in gk a t penggunaan ja s a Pemerintah Daerah atas pemberian la ya n a n perizinan dan harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB; dan - b. prasarana bangu nan gedu n g, dih itu n g dengan terlebih dahulu menetapkan s t a n d a r u n tu k s etia p jen is prasarana bangunan gedung sebagai tarif dasar. - (3) Tin gkat penggunaan ja s a s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dih itu n g s eba ga i perka lia n volu m e (lu a s ) ba n gu n a n gedu n g dikali indeks terintegrasi. - (4) Nilai besarnya retribu si IMB bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diperoleh dengan cara penghitu ngan yang diru m u skan s ebagai perkalian u n s u r -unsur terukur yaitu perkalian besaran satuan volume/luas kegiatan dikali indeks terintegrasi, dikali indeks pembangunan, dikali harga satuan (tarif dasar) retribusi. - (5) Tabel ru m u s penghitu ngan besarnya retribu si IMB bangunan gedu n g s eca ra len gkap s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini. ## Pasal 1 50 - (1) In deks penghitu ngan besarnya retribu si IMB bangunan gedu n g melipu ti in deks kegiatan, in deks parameter bangu nan gedu ng di atas permukaan t a n a h dan in deks bangunan gedu n g di bawah permukaan. - (2) In deks kegiatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti in deks pembangunan bangunan gedu n g baru , in deks rehabilitasi/ ren ovasi dan in deks pelestarian / pem u garan u n tu k bangunan gedu n g dan in d eks pembangunan baru dan in deks rehabilitasi/renovasi untuk prasarana bangunan gedung. - (3) Tabel in deks s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dan ayat (2), s ebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran XIV dan lampiran XV Peraturan Daerah ini. ## Bagian Kedua Tarif Retribusi IMB ## Pasal 151 - (1) Harga s a t u a n (t a r if dasar) retribu si IMB ditetapkan dengan ketentuan : - a. u n tu k bangunan gedung hanya 1 (satu ) tarif dasar di wilayah Kota yang din yatakan dalam ru piah per-satu an lu a s la n t a i bangunan gedung (Rp H/m 2 ); dan - b. u n tu k p ra s a ra n a b a n gu n a n ged u n g d iteta p k a n ta rif d a s a r u n tu k s etia p jen is b a n gu n a n prasarana yang din yatakan dalam ru piah per-satu an jen is prasarana bangunan gedu n g (Rp H/ m 2 , Rp H/m 1 , atau Rp H/unit standar jenis prasarana). - (2) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i h a rga s a tu a n (ta rif da s a r) retribu s i IMB akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri. ## BAB X ## PERAN MASYARAKAT ## Bagian Kesatu ## Jenis Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung ## Pasal 152 - (1) Dalam penyelenggararaan bangunan gedu n g, masyarakat dapat memantau dan menjaga ketertiban dalam s elu ru h proses penyelenggaraan. - (2) Pemantauan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku kan s eca ra obyektif, den gan pen u h tan ggu n g jawab, dan den gan tidak menimbulkan gangguan dan/ atau keru gian bagi pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan. - (3) Menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencegah setiap perbu atan diri sen diri atau kelom pok yan g dapat mengu rangi tin gkat kean dalan ban gu n an gedu n g dan / atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedu n g dan lingkungannya.

Penandatangan: - (4) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i ta ta ca ra m em a n ta u da n m en ja ga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 153 - (1) Masyarakat dapat memberikan masukan t er h a d a p penyusunan dan/ atau pen yem pu rn aan peratu ran , pedom an dan stan dar tekn is di bidang bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah. - (2) Masukan yang dimaksud pada ayat (1), melipu ti m asu kan tekn is u n tu k peningkatan kin erja bangunan gedu n g yang responsif t er h a d a p k on d is i geogra fi, fa k tor-fa k tor a la m , d a n / a ta u lin gku n ga n kota, termasuk kearifan lokal.

Penandatangan: - (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t a t a cara memberi masukan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 154 - (1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan t er h a d a p penyusunan rencana t a t a bangunan dan lin gku n ga n , rencana t ek n is bangunan gedu n g t er t en t u dan/ atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting t er h a d a p lingkungan di wilayah Kota. - (2) Pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), t er k a it dengan perlin du n gan kepada masyarakat u n tu k keselamatan t er h a d a p bencana, t er h a d a p keamanan, t er h a d a p gangguan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas, dan terhadap gangguan kesehatan dan endemik, dan t er h a d a p mobilitas masyarakat dalam melaksanakan aktivitasn ya s erta pelestarian nilai-n ila i s os ia l budaya daerah s etem pat t er m a s u k bangunan gedung dan situs bersejarah.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pendapat s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 155

Penandatangan: - (1) Masyarakat dapat mengaju kan gu gatan perwakilan atas dampak yang mengganggu/ merugikan akibat kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung. - (2) Dampak yang mengganggu/ merugikan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beru pa gan ggu an fisik, lin gku n gan , ekon om i, sosial dan keamanan.

Penandatangan: - (3) Tata cara pengaju an gu gatan perwakilan s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), s es u a i dengan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan. ## Bagian Kedua Tata Cara Penyelenggaraan Peran Masyarakat ## Pasal 1 56 - (1) Masyarakat dapat mengajukan gu gatan atas berbagai hal peristiwa yang menjadi objek, meliputi : 2. atau - a. in dikasi ban gu n an gedu n g yan g tidak la ik fu n gs i berdasarkan hasil pemantauan dan data yang s es u n ggu h n ya / n ya ta ( riel ) terjadi di lokasi tempat kejadian yang dapat dibuktikan; - b. t im b u ln ya a ta u a d a n ya p oten s i d a n / a ta u b a h a ya b a gi p en ggu n a , masyarakat, dan lin gku n gan n ya akibat kegiatan pem ban gu n an , pemanfaatan, pelestarian , dan/ atau pembongkaran bangunan gedung; dan - c. adanya perbu atan perorangan atau kelompok yang dapat mengurangi t in gk a t kelancaran pembangunan, t in gk a t keandalan, tin gkat kin erja pemanfaatan bangunan gedu ng dan lingkungannya serta pembongkaran bangunan gedung.

Penandatangan: - (2) Masyarakat dapat mengajukan gu gatan perwakilan kelompok t er h a d a p adanya kebijakan melipu ti peratu ran , pedoman, dan s t a n d a r t ek n is di bidan g ban gu n an gedu n g yan g tidak konsisten dan/ atau dapat m en im bu lkan keru gian m asyarakat yan g terken a dampak meliputi kerugian non fisik dan kerugian fisik. - (3) Masyarakat yang dapat mengajukan gu gatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : - a. perorangan atau kelompok; - b. badan hu ku m atau u sah a yan g kegiatan n ya di bidan g ban gu n an gedung; - c. lembaga atau organisasi yan g kegiatan n ya di bidan g ban gu n an gedung; - d. masyarakat hukum adat yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung; dan - e. masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

Penandatangan: - (4) Masyarakat yang dapat mengajukan gu gatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

Penandatangan: - a. perorangan atau kelompok orang yang diru gikan , yan g m ewakili para pih a k yang diru gikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedu n g yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau

Penandatangan: - b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang diru gikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedu n g yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum.

Penandatangan: - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.

Penandatangan: - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan gugatan perwakilan s ebagaimana dimaksu d pada ayat (4), sesu ai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasal 157 - (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengadu an secara tertib dengan bentuk : - a. lis a n , jika t id a k cu ku p waktu antara pengamatan dan penyampaian laporan pengadu an atau dalam waktu s ela m ba tlambatnya 12 (dua belas) jam; - b. tertulis, jika waktu antara pengamatan dan penyampaian laporan pengaduan lebih dari 12 (dua belas) jam; - c. melalu i m edia m assa cetak dan / atau m edia elektron ik term asu k media on line (internet) , jik a m a teri ya n g d is a m p a ik a n m eru p a k a n saran-saran perbaikan dan dapat dibuktikan kebenarannya; - d. melalui TABG dalam foru m dengar pendapat pu blik atau foru m dialog ; dan - e. bentu k pelaporan sebagaim an a dim aksu d pada h u ru f a, h u ru f b dan hu ru f c, harus menyertakan identitas pembuat la p ora n pengaduan yang jelas m elipu ti n am a peroran gan atau kelom pok serta alamat pelapor yang jelas dan lengkap.

Penandatangan: - (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai bentu k la p ora n pengaduan s ebagaimana yang dimaksu d pada ayat (1), akan diatur lebih lan ju t dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 158 - (1) Masyarakat dapat menyampaikan la p ora n pengaduan dengan menyatakan lokasi obyek yang jelas, meliputi : - a. alamat jalan, nomor RT/RW, nama kelurahan, nama kecamatan; - b. nama atau sebu tan pada ban gu n an gedu n g, kapling/ persil atau kawasan; dan - c. nama pemilik/ penggu na bangunan gedu n g s ebagai perorangan/kelompok atau badan. - (2) Obyek s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), haru s dapat diiden tifikasikan den gan m en yertakan seku ran g-ku ran gn ya 1 (satu ) lembar foto.

Penandatangan: - (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai identitas lokasi, obyek yang dilaporkan sebagaimana yang dimaksu d pada ayat (1), akan diatu r lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Bagian Ketiga ## Forum Dengar Pendapat Publik ## Pasal 159 - (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan foru m dengar pendapat publik di tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. - (2) Penyelenggaraan dengar pendapat pu blik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), ditentukan dengan tata cara waktu : - a. t er ja d wa l s etia p b u la n (r u t in ) d en ga n u ru ta n m in ggu perta m a di kantor kelu rah an , minggu kedua di kantor kecamatan dan minggu keempat di kantor Pemerintah Daerah; dan - b. tidak terjadwal jika terdapat permasalahan yang mendesak. - (3) Penyelenggaraan foru m dengan pendapat di t in gk a t yang lebih t in ggi s eb a ga im a n a d im a k s u d p a d a a ya t (2 ) h u ru f a , d ia d a k a n jika di t in gk a t yang lebih rendah belu m t er d a p a t kesepakatan penyelesaian antar pihak. - (4) Pemerintah Daerah menugaskan TABG u n tu k menyusun pertimbangan teknis.

Penandatangan: - (5) Ketentu an lebih lan ju t m en gen ai ta ta ca ra pen yelen gga ra a n foru m dengar pendapat pu blik akan diatur lebih lan ju t dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 1 60 - (1) Peserta foru m dengar pendapat pu blik adalah masyarakat yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangu nan gedu ng dengan prioritas u ta m a pada yang merasakan langsu ng dampak kegiatan dan lingkungan RT/RW.

Penandatangan: - (2) Masyarakat yang diprioritaskan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk perwakilan dari an tara mereka sendiri yang dianggap cakap untuk menyampaikan pendapat dan/atau laporan.

Penandatangan: - (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai peserta foru m dengar pendapat publik s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 161 - (1) Hasil dialog dalam dengar pendapat publik ditu a n gka n s eca ra tertulis sebagai dokumen hasil dengar pendapat publik. - (2) Muatan dokumen hasil dengar pendapat publik s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :

Distribusi: - a. pokok-pokok masukan la p ora n masyarakat yang disampaikan dalam forum; - b.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Daerah ini.

## Pasal 106

- (1) Setiap PIMB gedu n g yan g diaju kan oleh pem oh on diproses den gan urutan meliputi pemeriksaan dan pengkajian.
- (2) Pemeriksaan PIMB bangunan gedu n g pada u m u m n ya dan bangunan gedung tertentu meliputi :
- a. pencatatan dan penelitian kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis; dan
- b. pengembalian PIMB yang belum memenuhi persyaratan.
- (3) Pengkajian PIMB bangunan gedu n g t er t en t u s ebagai kelanju tan pemeriksaan doku men administratif dan doku men rencana teknis yang tidak dikembalikan meliputi :
- a. pengkajian pemenuhan persyaratan teknis;
- b. pengkajian kesesu aian dengan ketentu an / persyaratan t a t a bangunan;
- c. pengkajian kesesu aian den gan keten tu an / persyaratan kean dalan bangunan gedung;
- d. dengar pendapat publik; dan
- e. pertimbangan teknis oleh tim ahli bangunan gedung.
- (4) Dokumen rencana t ek n is yang t ela h memenuhi persyaratan s ebagaimana dimaksu d pada ayat (2) dan ayat (3), disetu ju i dan disahkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengesahan dokumen rencana teknis meru pakan dasar penerbitan IMB.

dan

- (6) Ketentu an lebih la n ju t mengenai proses penerbitan IMB s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Bagan t a t a cara penerbitan IMB sebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Daerah ini.

## Pasal 107

- (1) Dokumen IMB diberikan hanya 1 (satu ) kali u n tu k setiap ban gu n an gedung, kecuali :
- a. adanya perubahan fungsi bangunan gedung;
- b. pengganti doku men IMB yang hilang, t er b a k a r , hanyut, atau rusak.
- (2) Pengalihan kepemilikan bangu nan gedu n g tidak m ewajibkan proses balik nama.
- (3) Bentuk dan kelengkapan dokumen IMB sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 3 Penyedia Jasa Perencanaan Teknis

## Pasal 108

- (1) Perencanaan teknis bangu nan gedu n g dilaku kan oleh pen yedia jasa perencanaan t ek n is bangunan gedu n g yang memiliki s ertifika t sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 100 ayat (1), dis u s u n d en ga n k erja s a m a a n ta ra Pemerintah Daerah da n perencana t ek n is bangunan gedu n g s eca ra perorangan atau asosiasi yang terkait.
- (3) Pemberian t u ga s kepada penyedia ja s a perencanaan t ek n is dilakukan dengan ikatan kerja tertulis.
- (4) Lin gku p pelayanan ja s a perencanaan t ek n is bangunan gedu n g mengikuti pedoman dan s t a n d a r s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4 Pendataan Bangunan Gedung

## Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan gedu n g bersamaan dengan proses IMB gedung.
- (2) Pendataan bangu nan gedu ng dilaku kan berdasarkan data dalam permohonan IMB gedung yang telah disahkan.

- (3) Hasil pendataan bangunan gedu n g disu su n merupakan s is t em in form a s i b a n gu n a n ged u n g ya n g s en a n tia s a d i up-date (d ip er b a r u i) setiap hari.
- (4) Tata cara pen dataan ban gu n an gedu n g m en giku ti pedom an tekn is sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan

## Paragraf 1

## Pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah

## Pasal 1 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan t er h a d a p pelaksanaan kegiatan konstru ksi dalam pemenuhan atau pelanggaran bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), sebagai bagian dari s a r a n a manajemen pengendalian oleh Pemerintah Daerah untuk ketertiban kegiatan perkotaan.
- (3) Petu gas pemeriksa dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan haru s disertai s u r a t t u ga s dan t a n d a pengenal yang s a h dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan dapat dijadwalkan maksimu m hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, kecuali ada hal yang insidentil.

## Paragraf 2 Pengawasan Pelaksanan Konstruksi

## Pasal 111

- (1) Pengawasan konstru ksi bangu nan gedu ng dapat beru pa kegiatan pengawasan pelaksanaan konstru ksi atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung.
- (2) Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstru ksi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku kan pada t a h a p pelaksanaan konstruksi meliputi :
- a. pengawasan biaya;
- b. pengawasan mutu;
- c. pengawasan waktu; dan

- d. pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g s etela h pelaksanaan konstru ksi s eles a i u n tu k memperoleh SLF bangunan gedung.
- (3) Kegiatan manajemen konstru ksi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku kan dari t a h a p perencanaan t ek n is hingga pelaksanaan konstruksi, meliputi :
- a. pengendalian biaya;
- b. pengendalian mutu;
- c. pengendalian waktu; dan
- d. pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g s etela h pelaksanaan konstru ksi s eles a i u n tu k memperoleh SLF bangunan gedung.

## Paragraf 3 Penyedia Jasa Pengawasan/MK

## Pasal 112

- (1) Pengawasan/ MK bangunan gedung dilaku kan oleh penyedia jasa pengawasan/ MK bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesu ai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lin gku p pelayanan ja s a pengawasan/ MK bangunan gedu n g mengikuti pedoman dan s t a n d a r s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian tu gas kepada pen yedia jasa pen gawasan / MK dilaku kan dengan ikatan kerja tertulis.

## Paragraf 4

## Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

## Pasal 113

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstru ksi bangu nan gedu n g dim u lai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh IMB.
2. (2)
3. Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dapat berupa : a. pembangunan bangunan gedu n g baru dan/ atau prasarana bangunan gedung;
- b. rehabilitasi/ ren ovasi bangunan gedu n g dan/ atau prasarana bangunan gedu n g melipu ti perbaikan/ perawatan, peru bahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. pelestarian/pemugaran.

- (3) Pelaksanaan konstruksi bangunan harus dilaksanakan memenuhi : a. ketentuan-ketentuan dalam dokumen IMB;
- b. persyaratan teknis dalam doku m en ren can a tekn is yan g diru ju k dari persyaratan keandalan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91;

c. shop drawings.

- (4) Setiap penyelesaian pekerjaan pelaksanaan konstru ksi bangu nan gedung wajib dibuat :
- a. gambar hasil pekerjaan pelaksanaan konstru ksi sesu ai den gan yang dilaksanakan ( as-built drawings ); dan
- b. pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedu n g, peralatan serta perlen gkapan m ekan ikal dan elektrikal ban gu n an gedung (manual).

## Paragraf 5 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

## Pasal 114

- (1) Pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g melipu ti pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan/pengujian.
- (2) Menilai kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g dari kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti doku m en pelaksanaan konstru ksi, atau catatan pelaksanaan konstru ksi, termasuk as-built draw ings, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedu n g, peralatan s erta perlen gkapan mekanikal dan elektrikal bangu nan gedu n g, doku m en ikatan kerja, IMB, dokumen s t a t u s hak atas t a n a h dan s t a t u s s u r a t bukti kepemilikan bangunan gedung.

- (3) Menilai kelaikan fu n gs i bangunan gedu n g dari pemenuhan persyaratan teknis dilakukan dengan : a. pemeriksaan; dan b. pengujian.
- (4) Menilai kelaikan fu n gsi ban gu n an gedu n g sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaku kan dengan menggunakan formulir daftar simak u n tu k pen catatan data tekn is yang diukur pada bangunan gedung.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaku kan pemeriksaan bersama antar in s t a n s i t er k a it dengan bangu nan gedu ng u ntu k ban gu n an yang dinilai sebagai prioritas tertentu yang strategis.
- (6) Hasil pem eriksaan kelaikan fu n gsi ban gu n an gedu n g sebagaim an a dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Ketentu an mengenai t a t a cara pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 6

## Proses Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung

## Pasal 115

- (1) Penerbitan SLF bangunan gedu n g digolon gkan s es u a i dengan t in gk a t kompleksitas proses pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Penggolongan tingkat kompleksitas proses sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), melipu ti bangunan gedu n g pada u m u m n ya dan bangunan gedung tertentu.
- (3) Penggolongan s ebagai bangunan gedu n g pada u m u m n ya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l t u n gga l s ederh an a (r u m a h in ti t u m b u h dan ru m ah s ederh an a s eh a t), dan ru m ah deret s ederh an a yang pelaksanaan konstru ksi dan pengawasannya dilakukan oleh pemilik secara individual;
- b. bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l t u n gga l s ederh an a (r u m a h in ti t u m b u h dan ru m ah s ederh an a s eh a t), dan ru m ah deret sederh an a yan g pelaksan aan kon stru ksin ya dilaku kan oleh penyedia jasa/pengembang secara massal;

- c. bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l t u n gga l dan ru m ah deret s a m p a i dengan 2 (du a ) la n t a i yang pelaksanakan konstru ksi dan pengawasannya dilaku kan oleh pemilik s eca ra individual ;
- d. bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l t u n gga l dan ru m ah deret s a m p a i dengan 2 (du a ) la n t a i yang pelaksanaan konstru ksin ya dilaku kan oleh pen yedia jasa/ pen gem ban g secara massal; dan
- e. bangunan gedu ng hu nian ru m ah tin ggal tu n ggal tidak sederh an a 2 (du a ) la n ta i atau lebih , dan bangunan gedung lainnya pada u m u m n ya yang pelaksanaan konstru ksin ya dilaku kan oleh penyedia jasa/pengembang.
- (4) Penggolongan s ebagai bangunan gedu n g t er t en t u s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan
- b. bangunan gedung fungsi khusus.

## Pasal 116

- (1) Pemilik/ penggu na ban gu n an gedu n g m en gaju kan perm oh on an SLF bangunan gedu n g berdasarkan s u r a t pernyataan pemeriksaan kelaikan fu n gs i bangunan gedung sebagaimana tercantu m dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemilik ban gu n an gedu n g m en gisi form u lir perm oh on a n pen erbitan SLF bangu nan gedu n g sebagaimana tercantu m dalam lam piran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan penerbitan SLF bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilam piri doku m en s es u a i penggolongan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (4) Permohonan penerbitan SLF bangu nan gedu n g diaju kan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Bagan t a t a cara penerbitan SLF bangu nan gedu n g sebagaim an a dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

## Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan SLF bangunan gedu n g berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fu n gsi ban gu n an gedu n g t er h a d a p p em en u h a n fu n gs i d a n persyaratan teknis sesu ai den gan ketentuan dalam IMB.
- (2) SLF bangunan gedung dapat diberikan :
- a. atas perm in taan pem ilik atau pen ggu n a ban gu n an gedu n g pada s a a t s eles a i d ib a n gu n dan/ atau setelah selesai m asa berlaku n ya SLF bangunan gedung;
- b. adanya peru bahan fu n gs i, peru bahan beban, atau peru bahan bentuk bangunan gedung;
- c. adanya rehabilitasi/ ren ovasi keru sakan ban gu n an gedu n g akibat bencana s eperti gempa bumi, tsunami , kebakaran, dan/ atau bencana lainnya; dan
- d. adanya la p ora n masyarakat t er h a d a p bangunan gedu n g yang diin dikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
- (3) Pemberian SLF bangunan gedung :
- a. diterbitkan u n tu k ba n gu n a n gedu n g ya n g ba ru s eles a i diba n gu n ; dan
- b. diterbitkan jika ada penerbitan IMB karena peru bahan fu n gs i bangunan gedung.
- (4) Pemberian SLF bangunan gedu n g kecu ali u n tu k hunian ru m ah tinggal disertai dengan label tanda bangunan gedung laik fungsi.
- (5) Bentuk dan kelen gkapan doku m en SLF ban gu n an gedu n g dan label t a n d a bangunan gedung laik fu ngsi sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran IX dan lampiran X Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Pemanfaatan Bangunan Gedung

## Paragraf 1 Pemanfaatan

## Pasal 118

- (1) Pemanfaatan bangunan gedu n g merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedu n g s es u a i dengan fu n gs i yang ditetapkan dalam doku men IMB termasu k kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung.

- (2) Pemilik/ penggu na bangunan gedu n g dapat melakukan pemanfaatan bangu nan gedu ng setelah m em peroleh SLF ban gu n an gedung.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai hak dan kewajiban pemilik/pengguna bangunan gedung dalam pemanfaatan bangunan gedung akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 119

- (1) Pemeliharaan terhadap bahan bangu nan gedu ng yang terpasang, komponen bangunan gedu ng, atau perlengkapan bangu nan gedu ng sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), meliputi :
- a. pembersihan;
- b. perapihan;
- c. pemeriksaan;
- d. pengujian;
- e. perbaikan dan/atau penggantian; dan
- f. kegiatan la in n ya s es u a i dengan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, peralatan s erta perlen gkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung.
- (2) Freku ensi atau s ik lu s kegiatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), u n tu k setiap bangunan atau perlen gkapan bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam :
- a. pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedu n g peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal; dan b. pedoman dan standar teknis pemeliharaan bangunan gedung.
- (3) Pemeliharaan bangunan gedung dapat dilakukan oleh :
- a. pemilik/ penggu na ban gu n an gedu n g yan g m em iliki su m ber daya manusia yang memiliki s ertifika t keahlian s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyedia ja s a pemeliharaan bangunan gedu n g yang memiliki s ertifika t keahlian s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 1 20

- (1) Perawatan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), terh adap bah an komponen bangunan gedung yang terpasang atau perlengkapan bangunan gedung meliputi :

- a. perbaikan; dan/atau

- b. penggantian.

- (2) Perawatan bangunan gedu n g dilaku kan s es u a i dengan t in gk a t kerusakan bangunan gedung, meliputi :
- a. t in gk a t keru sakan rin ga n , yang melipu ti keru sakan pada komponen non stru ktu ral, pen u tu p atap, lan git-lan git, pen u tu p lantai, dan dinding/partisi;
- b. t in gk a t keru sakan s edan g, melipu ti keru sakan pada sebagian komponen struktural berupa atap, dan lantai; dan
- c. tingkat kerusakan berat, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan gedung terutama struktur.
- (3) Rencana t ek n is u n tu k perawatan bangunan gedu n g t in gk a t kerusakan sedang dan tingkat kerusakan berat harus :
- a. mendapat pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung; dan b. mendapat persetujuan dinas untuk penerbitan IMB baru.
- (4) Perawatan bangunan gedu n g menggunakan penyedia ja s a perawatan bangunan gedu n g yang memiliki s ertifika t keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara perawatan bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis.

## Pasal 121

- (1) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan pada :
- a. seluruh bangunan gedung;
- b. atau sebagian bangunan gedung;
- c. komponen bangunan gedung;
- d. bahan bangunan gedung yang terpasang; dan
- e. prasarana dan sarana bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan secara berkala dilakukan untuk :
- a. ditindaklanjuti dengan pemeliharaan; dan
- b. atau ditindaklanjuti dengan perawatan.
- (3) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan oleh :
- a. pemilik dan / atau pen ggu n a ban gu n a n gedu n g u n tu k ba n gu n a n gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf a;
- b. pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang memiliki unit kerja dan su m ber daya m an u sia yan g m em iliki sertifikat keah lia n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pengelola berbentu k badan h u ku m yan g m em iliki su m ber daya manusia yang memiliki s ertifika t keahlian s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyedia ja s a pengkajian t ek n is konstru ksi ban gu n an gedu n g yang memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Dalam hal pemeriksaan secara berkala m en ggu n akan pen yedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung :
- a. pengadaan penyedia ja s a dilaku kan melalu i pelelan gan , pemilihan langsung, atau penunjukan langsung; dan
- b. hubungan kerja antara pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedu n g dan penyedia ja s a pengkajian t ek n is konstru ksi bangunan gedu n g haru s dilaksanakan dengan ikatan kerja tertulis.
- (5) Bagan t a t a cara pemeriksaan s eca ra berkala bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 122

- (1) Perpanjangan SLF bangu nan gedu ng diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fu ngsi ban gu n an gedu n g setelah mencapai batas waktu berlakunya SLF bangunan gedung.
- (2) SLF bangunan gedu n g diberikan dengan ja n gka waktu s es u a i dengan bangunan gedung :
- a. bangunan gedung hu nian ru mah tinggal sederhana dan ru m ah deret sederhana tidak ditetapkan batas waktu;
- b. bangunan gedu ng hu nian ru m ah tin ggal ditetapkan batas waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
- c. bangunan gedung selain sebagaimana dimaksu d pada hu ru f a dan huruf b, ditetapkan batas waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Pada 6 (en am ) bu la n s ebelu m ja tu h tem po m a s a berla ku s ertifikat la ik fu n gs i b a n gu n a n ged u n g, p em ilik / p en ggu n a b a n gu n a n ged u n g harus melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh : a. petugas Pemerintah Kota untuk bangunan gedung hunian rumah
8. tinggal tunggal, dan rumah deret; dan

- b. penyedia ja s a pengkajian t ek n is konstru ksi ban gu n an gedu n g u n tu k s ela in bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Permohonan perpanjangan SLF bangu nan gedu ng dilampiri sesu ai dengan penggolongan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) dan ayat (4), sebagaim an a tercan tu m dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

## Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung melalui :
- a. pemberian perpanjangan SLF bangu nan gedu ng yang didasarkan pada pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
- b. pemeriksaan t er h a d a p bangunan gedu n g yang menunjukkan indikasi kondisi yang dapat membahayakan lingkungan; dan
- c. pemeriksaan t er h a d a p bangunan gedu n g yang menunjukkan indikasi perubahan fungsi bangunan gedung.
- (2) Selain dari yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menindaklanjuti la p ora n pengaduan masyarakat mengenai pemanfaatan bangunan gedu n g yang menimbulkan ganguan dan/atau menimbulkan bahaya.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai pengawasan pemanfaatan serta s a n k s i t er h a d a p pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedu n g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 2 Pelestarian

## Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlin du n gan dan pelestarian bangunan gedu n g dan lin gku n ga n n ya yang memenuhi kriteria pelestarian bangunan gedung.
- (2) Perlin du n gan dan pelestarian sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. kegiatan penetapan bangunan gedung yang dilestarikan;
- b. pemanfaatan untuk fungsi bangunan gedung;

- c. perawatan untuk menjaga kondisi bangunan gedung; dan
- d. pemugaran u n tu k mengembalikan s es u a i dengan t in gk a t pelestariannya.
- (3) Bangunan gedu n g dan lin gku n ga n n ya yang dilin du n gi dan dilestarikan, meliputi :
- a. bangunan gedung dengan umur minimal 50 (lima puluh) tahun;
- b. mewakili masa gaya seku ran g-ku ran gn ya 50 (lim a pu lu h ) tah u n ; dan
- c. dianggap memiliki n ilai pen tin g sejarah , ilm u pen getah u an , da n kebudayaan serta nilai arsitektur.
- (4) Bangunan gedung yang dilindu ngi dilestarikan adalah : Balai Kota Malang, Stasiu n Kereta Api, Bank In don esia, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Gereja Kathedral Hati Ku du s, Sekolah Cor-J essu , Gedu n g PLN, peru m ah an di sepan jan g J l. Besar Ijen, Toko Oen , Gereja Immanuel, RS Tentara Soepraoen, Masjid J a m i', Klenteng Toa Pek Kong, RS. RKZ, Sekolah Frateran, dan Hotel Pelangi.
- (5) Lin gku n gan yang dilin du n gi da n dilestarikan adalah : lin gku n gan Candi Badut, Lingkungan Candi Tidar, Lingkungan Gunung Buring, Situ s Tlogomas, Lin gku n gan Polowijen, Komplek Pemakaman Samaan, dan Komplek Pemakaman Sukun.
- (6) Penetapan dan pengatu ran kawasan cagar budaya dan/ atau bangunan cagar bu daya yang melipu ti zon a in ti, zon a pen yan gga, dan zon a pen gem ban gan sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Peratu ran Daerah t en t a n g Rencana Kawasan Strategis Sosial Budaya.

## Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah melaku kan identifikasi dan doku m en tasi serta menyusun daftar bangunan gedu n g yang dilin du n gi dan dilestarikan dengan melalui usulan dari :
- a. pemilik bangunan gedung;
- b. masyarakat; dan
- c. Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (2) Tim ahli pelestarian bangunan gedu n g memberi pertimbangan untuk penetapan bangunan gedung yang dilestarikan.

- (3) Walikota atas u su lan din as terkait m en etapkan ban gu n an gedu n g yang dilestarikan berskala lokal/kota.

## Pasal 126

- (1) Klasifikasi tin gkat perlin du n ga n da n pelesta ria n ba n gu n a n gedu n g meliputi klasifikasi :
- a. pratama, yang secara fisik ben tu k aslin ya dapat diu bah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestarian serta tidak menghilangkan bagian utama bangunan gedung;
- b. madya, yang secara fis ik bentu k asli eksteriorn ya t id a k boleh diu bah , s eda n gka n ta ta ru a n g da la m n ya da pa t diu ba h s eba gia n ; dan
- c. utama, yang secara fisik bentuk aslinya tidak boleh diubah.
- (2) Pelaksanaan perlin du n gan dan pelestarian bangunan gedu n g berdasarkan t in gk a t s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku kan dengan menyertakan ahli di bidang pelestarian s erta mengikuti kaidah-kaidah pelestarian s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 127

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindu ngi dan dilestarikan
2. dilakukan oleh : a. pemilik; dan b. pengguna.
- (2) Fungsi bangu nan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan peru n tu kan lokasi s es u a i RTRWK, RDTRK, dan/atau RTBL.
- (3) Setiap pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedu n g yang dilin du n gi dan dilestarikan dapat memperoleh in s en tif dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemilik dan / atau pen ggu n a ban gu n an gedu n g dan lin gku n gan n ya yang dilestarikan wajib melindungi bangunan gedu n g dan lin gku n ga n ya n g d im a n fa a tk a n n ya s es u a i d en ga n tin gk a t k la s ifik a s i pelestarian.

- (5) Pengalihan hak bangu nan gedu ng yang ditetapkan sebagai cagar budaya haru s dilaksanakan s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pembongkaran

## Pasal 128

- (1) Pembongkaran bangunan gedung haru s dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan/ keselamatan masyarakat serta lingkungan.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung meliputi :
- a. pembongkaran bangunan gedu n g yang t id a k memenuhi persyaratan peratu ran peru n dan g-u n dan gan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembongkaran bangunan gedu n g atas pengaju an pemilik bangunan gedung.
- (3) Pembongkaran bangunan gedung s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u ru f b , h a ru s mendapat persetu ju an pem bon gkaran dari Walikota.

## Pasal 129

- (1) Persetu ju an pembongkaran s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3), dilaku kan atas pengaju an rencana t ek n is pembongkaran.
- (2) Rencana t ek n is pembongkaran s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. gambar rencana pembongkaran;
- b. gambar detail pelaksanaan pembongkaran;
- c. rencana kerja dan syarat-syarat pembongkaran;
- d. rencana pengamanan lingkungan; dan
- e. rencana lokasi t em pat pembuangan puing dan lim bah hasil pembongkaran.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t a t a cara pembongkaran bangunan gedu n g, akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kelima Pendelegasian Urusan

## Pasal 1 30

- (1) Pemerintah kecamatan melaksanakan penyelenggaraan bangu nan gedu n g m elipu ti proses pen erbitan IMB, pem eriksaan pelaksan aan konstru ksi, proses penerbitan SLF bangunan gedu n g dan perpanjangannya, pengawasan pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung, meliputi :
- a. bangunan gedung hu nian ru mah tinggal sederhana (ru m ah in ti t u m b u h , dan ru m ah s ederh an a s eh a t), dan ru m ah deret s ederh an a yang pelaksanaan konstru ksi dan pengawasannya dilaku kan oleh pem ilik secara in dividu al, dan ya n g pelaksan aan konstru ksin ya dilaku kan oleh penyedia ja s a dan/ atau pengembang secara masal; dan
- b. bangunan gedu n g hunian ru m ah t in gga l t u n gga l, dan ru m ah deret s a m p a i dengan 2 (du a ) la n t a i, yang pelaksanaan konstru ksin ya dilaku kan oleh penyedia ja s a dan/ atau pengembang secara masal.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), di wilayah n ya secara periodik ke badan dan dinas, yang memuat sekurang-kurangnya, meliputi :
- a. ju m la h p en ga ju a n p erm oh on a n IMB da la m pros es da n ya n g tela h diterbitkan;
- b. jumlah bangunan gedung dalam proses pelaksanaan konstru ksi dan telah selesai didirikan;
- c. ju m la h pengaju an permohonan penerbitan SLF bangunan gedu n g, da la m proses da n tela h diterbitka n , s erta perpa n ja n ga n ; dan
- d. jumlah bangunan gedung yang diperiksa.
- (3) Camat menerbitkan IMB dan SLF bangu nan gedu ng berdasarkan pendelegasian urusan dari Walikota.
- (4) Ketentu an lebih la n ju t mengenai tata cara pen delegasian u ru s a n penyelenggaraan bangunan gedu n g, akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Keenam

## Pelayanan Perizinan Terpadu

## Pasal 131

- (1) Pelayanan penerbitan IMB dilaksanakan oleh badan, kecu ali u n tu k bangunan gedung hunian ru mah t in gga l s ebagaimana dimaksu d dalam Pasal 130.
- (2) Badan berkordinasi dengan din a s dalam pemeriksaan dan penelitian aspek teknis hingga penghitungan retribusi IMB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dalam proses perizinan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

## Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi TABG

## Pasal 132

- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedu n g t er t en t u , Walikota membentuk dan mengangkat TABG yang membantu Pemerintah Daerah untuk tugas dan fungsi yang membutuhkan profesionalisme tinggi di bidangnya.
- (2) Tugas TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti tu gas rutin tahunan dan tugas insidentil.

## Pasal 133

- (1) Tugas rutin tahunan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), meliputi :
- a. memberikan pertimbangan teknis beru pa nasehat, pen dapat dan pertimbangan profesion al u n tu k pengesahan rencana t ek n is bangunan gedung tertentu; dan
- b. memberikan masukan mengenai program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
- (2) Tugas ru tin t a h u n a n TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan masukan dari seluruh unsur TABG.
- (3) Tugas ru tin ta h u n a n s eba ga im a n a dim a ks u d pa da a ya t (1) h u ru f b , dilaku kan oleh u n s u r in s t a n s i Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

- (4) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t u ga s ru tin t a h u n a n TABG s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 134

- (1) Dalam melaksanakan tu gas ru tin tah u n an sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 133, TABG mempu nyai fu ngsi penyu su nan analisis t er h a d a p rencana t ek n is bangunan gedu n g t er t en t u melipu ti pengkajian dokumen rencana teknis :
- a. berdasarkan persetu ju an / rekom en dasi dari in stan si/ pih ak yan g berwenang/terkait;
- b. berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan;
- c. berdasarkan ketentu an t en t a n g persyaratan keandalan bangunan gedung; dan
- d. mengarahkan penyesuaian dengan persyaratan t ek n is yang haru s dipen u h i pa da kon disi ya n g a da ( eksisting ), p r ogr a m ya n g s edan g dan akan dilaksanakan di/ melalu i, atau dekat dengan lokasi lahan/tapak rencana.
- (2) Pengkajian doku men rencana teknis sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) h u ru f a , h u ru f b d a n h u ru f c, d ila k u k a n oleh s elu ru h u n s u r TABG.
- (3) Pengkajian doku men rencana teknis sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) h u ru f d, dila ku ka n oleh u n s u r in s ta n s i Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (4) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i fu n gs i da la m tu ga s ru tin ta h u n a n s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 135

- (1) Tugas in siden til sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 132 ayat (2), meliputi memberikan pertimbangan teknis berupa :
- a. nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesion al dalam penetapan jarak bebas u n tu k ban gu n an gedu n g fasilitas u m u m di bawah permukaan tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedu n g terten tu , da n rencana teknis pembongkaran bangu nan gedu n g terten tu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

- b. masukan dan pertimbangan profesion al dalam penyelesaian masalah secara langsu ng atau m elalu i foru m dan persidangan terkait dengan kasus bangunan gedung; dan
- c. pertimbangan profesional terhadap m asu kan dari m asyarakat, dalam membantu Pemerintah Daerah gu n a menampung masukan dari masyarakat u n tu k penyempurnaan peratu ran , pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), h aru s disusun secara tertulis.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t u ga s in s id en til s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 136

- (1) Dalam melaksanakan t u ga s in s id en til s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, TABG mempunyai fungsi :
- a. pengkajian dasar ketentu an ja r a k bebas berdasarkan pertimbangan batas-batas lokasi, pertim ban gan keam an an dan keselamatan, pertimbangan kemungkingan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota serta akibat dalam pelaksanaan;
- b. pengkajian t er h a d a p pendapat dan pertimbangan masyarakat t er h a d a p RTBL, rencana teknis bangu nan gedu n g terten tu dan penyelenggaraan yang menimbu lkan dampak penting terhadap lingkungan;
- c. pengkajian t er h a d a p rencana t ek n is pembongkaran bangunan gedu n g berdasarkan prin sip-prin sip keselamatan kerja dan keselamatan lin gku n ga n , dan efektivitas s erta efis ien s i dan keamanan terhadap dampak limbah;
- d. pengkajian aspek t ek n is dan aspek la in n ya dalam penyelenggaraan bangu nan gedu ng yang menimbu lkan dampak penting; dan
- e. pengkajian saran dan u su l m asyarakat u n tu k pen yem pu rn aan peraturan-peratu ran t er m a s u k Peraturan Daerah di bidang bangunan gedung, dan standar teknis.
- (2) Ketentu an lebih la n ju t mengenai fu ngsi dalam t u ga s in s id en til s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 137

- (1) Pelaksanaan tu gas TABG melipu ti tu gas m em ban tu u n t u k pros