PERATURAN BUPATI MA Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang dan disiplin anggaran dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa perlu
- a. bahwa dalam rangka tertib berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel adanya pedoman pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Mengingat 1. Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
/ 4 . Undang-Undang ... .
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PENGELOLAAN TABALONG. BUPATI KEUANGAN TENTANG DESA DI PEDOMAN KABUPATEN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. 4 . Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk rnengatu r dan rnengurus kepentingan rnasyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat seternpat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalarn mengatur dan mengurus kepentingan rnasyarakat seternpat berdasarkan asal› usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pernerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Pasal 2
Pedornan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I s/d VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nom or 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

/ Pa sal4 ... ... ... .

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap pengundangan penempatannya Tabalong. orang mengetahuinya , memerintahkan Peraturan Bupati m1 dengan dalam Berita Daerah Kabupaten


Ditetapkan di Tanjung pad a tanggal .;~. 3 A fril &amp;o' 2.

LONGr

H. RACHMAN RAMSYI


Diundangkan di Tanjung pada tanggal P-~ Avn:. \ .?.-o\2-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH