UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2007 tentang PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA (berlaku 6 September 2007)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi lanjutan pada tanggal 28 Maret 2005 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan korban jiwa, harta benda dan kerusakan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan;
- b. bahwa bencana alam tersebut selain mengakibatkan korban jiwa, harta benda dan kerusakan yang luar biasa juga menimbulkan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, hak keperdataan, perwalian, pertanahan, dan perbankan;
- c. bahwa permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, sangat mendesak untuk segera ditangani, guna mengembalikan kondisi psikologis penduduk, kehidupan sosial ekonomi dan normalisasi pemerintahan melalui usaha rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. bahwa dalam penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
3. Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
4. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN
RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Wilayah Bencana Gempa Bumi dan Tsunami adalah Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami.
2. Tanah Musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
3. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank ## BAB II TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
PERTANAHAN
Bagian Kesatu Tanah
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 3
- (1) Tanah yang terkena bencana alam gempa bumi dan tsunami terdiri atas tanah yang masih ada dan tanah musnah.
- (2) Penetapan dan pengumuman tanah musnah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 4
- (1) Hak atas tanah musnah dan hak yang membebani tanah musnah menjadi hapus.
- (2) Buku tanah, tanda bukti hak atas tanah, dan dokumen yang berkaitan dengan tanah atau bukti kepemilikan lain
atas tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tanah yang belum terdaftar, dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah.
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 5
- (1) Pemilik tanah yang tanahnya musnah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar memperoleh tanah pengganti atau ganti kerugian melalui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan dari pemerintah daerah atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Penggantian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 6
Tanah yang masih ada baik terdaftar maupun tidak terdaftar, yang dapat diidentifikasi maupun tidak, dilakukan pengukuran kembali dan penetapan batas
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 7
- (1) Tanah yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tetapi tanda bukti haknya rusak, hilang, atau musnah, diterbitkan tanda bukti hak pengganti dengan sistem penomoran identitas bidang.
- (2) Dengan penerbitan tanda bukti hak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tanda bukti hak atas tanah yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Tanah yang belum terdaftar yang berasal dari bekas tanah hak milik adat, dapat dilakukan pengakuan atau penegasan hak oleh Kantor Pertanahan untuk diterbitkan tanda bukti hak.
- (4) Tanah yang belum terdaftar yang berasal dari tanah negara dapat diberikan hak atas tanah
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 8
- (1) Tanah yang tidak ada lagi pemilik dan ahli warisnya yang beragama Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal.
- (2) Penetapan mengenai ada atau tidaknya pemilik dan ahli waris serta pengelolaan tanah oleh Baitul Mal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan.
- (3) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh keluarga, masyarakat, atau pengurus Baitul Mal.
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 9
- (1) Tanah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak ada lagi pemilik dan ahli warisnya yang bukan beragama Islam, dikelola oleh Balai Harta Peninggalan.
- (2) Penetapan mengenai ada atau tidaknya pemilik dan ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 10
- (1) Apabila sebelum lewat waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdapat seseorang yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah miliknya, dan telah mendapatkan penetapan sebagai pemilik dari Pengadilan, maka Baitul Mal wajib mengembalikan tanah kepadanya.
- (2) Apabila tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan perubahan fisik penggunaan dan/atau pemanfaatannya, atau telah dialihkan kepada pihak lain, maka kepada bekas pemilik atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian oleh Baitul Mal.
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 11
- (1) Baitul Mal selaku pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), merupakan lembaga yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Gubernur, atau Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, hak, dan kewajiban Baitul Mal diatur dengan Qanun.
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 12
- (1) Pengadaan tanah untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 13
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris dilarang membuat akta peralihan penguasaan, pemilikan, atau pembebanan terhadap tanah di wilayah yang terkena
bencana gempa bumi dan tsunami sebelum diketahui secara jelas data yuridis dan data fisiknya.
- (2) Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan/atau Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum.
- (3) PPAT atau Notaris yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Dokumen
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 14
- (1) Dokumen pertanahan dapat berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik.
- (2) Dokumen pertanahan dalam bentuk elektronik berlaku sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen tertulis.
- (3) Apabila dokumen pertanahan dalam bentuk elektronik akan diterbitkan sebagai produk hukum tertulis maka dapat dilakukan pencetakan dokumen elektronik.
- (4) Hasil cetak dari dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (5) Setiap hasil pencetakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilegalisasi, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan dibuatkan Berita Acara.
Bagian Keempat Biaya, Bea, dan Pajak
BAB III - PERTANAHAN
Pasal 15
Permohonan penerbitan tanda bukti hak pengganti, konversi hak atas tanah, pengakuan hak atas tanah, atau penetapan hak atas tanah dan pendaftarannya bagi masyarakat di Wilayah Pasca Bencana gempa bumi dan tsunami tidak dikenakan biaya, bea, dan pajak sampai dengan tahun 2009.
BAB IV - PERBANKAN
Pasal 16
- (1) Bank dapat mengeluarkan bukti kepemilikan atas simpanan yang hilang atau musnah akibat bencana gempa bumi dan tsunami sesuai pencatatan yang ada pada bank
BAB IV - PERBANKAN
Pasal 17
Dalam melayani penarikan dana nasabah yang tidak didukung dengan dokumen yang lengkap, bank tetap harus
BAB IV - PERBANKAN
Pasal 18
- (1) Dalam hal terdapat simpanan dana nasabah di bank yang tidak diketahui lagi keberadaan pemilik atau ahli waris/wali nasabah, bank menyerahkan simpanan nasabah tersebut kepada Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan.
- (2) Penyerahan simpanan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank melalui langkahlangkah sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian terhadap rekening simpanan yang diduga tidak ada lagi pemilik atau ahli waris/wali nasabah;
- b. mengumumkan nama dan alamat nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini; dan
- c. mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan yang berwenang mengenai penyerahan simpanan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV - PERBANKAN
Pasal 19
Pengumuman mengenai nama dan alamat nasabah penyimpan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank.
BAB IV - PERBANKAN
Pasal 20
- (1) Penyerahan simpanan yang dianggap tidak ada nasabah penyimpan atau ahli waris/wali nasabah kepada Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan tidak menyebabkan hak tagih atas simpanan nasabah tersebut menjadi hapus.
- (2) Bank dibebaskan dari tuntutan hukum atas penyerahan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
BAB IV - PERBANKAN
Pasal 21
Bank yang gedung kantornya mengalami kerusakan sehingga untuk sementara tidak dapat digunakan, pengurus bank dapat memindahkan lokasi kegiatan operasionalnya ke tempat yang lebih aman dalam satu wilayah kota/kabupaten dan melaporkan kepindahan tersebut kepada Bank Indonesia.
BAB IV - PERBANKAN
Pasal 22
- (1) Keputusan mengenai hak tanggungan dan utang terhadap tanah yang telah dinyatakan musnah diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank pemberi kredit.
- (2) Hak tanggungan yang dokumennya hilang tetapi sudah terdaftar, bank mengajukan dokumen pengganti untuk hak atas tanah dan hak tanggungannya.
BAB IV - PERBANKAN
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian berbagai permasalahan perbankan pasca bencana gempa bumi dan tsunami diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
PEWARISAN DAN PERWALIAN
Bagian Kesatu Pewarisan
BAB V - PEWARISAN DAN PERWALIAN
Pasal 24
- (1) Setiap orang dapat mempunyai hak keperdataan atas harta kekayaan
BAB V - PEWARISAN DAN PERWALIAN
Pasal 25
- (1) Dalam hal pemilik hak keperdataan meninggal, maka hak atas harta kekayaannya beralih kepada ahli waris yang
sah
BAB V - PEWARISAN DAN PERWALIAN
Pasal 26
- (1) Orang perorangan atau lembaga adat yang melakukan pengelolaan harta kekayaan bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.
- (2) Pengadilan dapat menetapkan pihak lain untuk mewakili hak dan kepentingan pengelolaan atas harta kekayaan anak.
Bagian Kedua Perwalian
BAB V - PEWARISAN DAN PERWALIAN
Pasal 27
Harta kekayaan yang pemiliknya dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya, karena hukum, berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan sampai ada penetapan Pengadilan.
BAB V - PEWARISAN DAN PERWALIAN
Pasal 28
Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai pengelola terhadap harta kekayaan yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya.
BAB V - PEWARISAN DAN PERWALIAN
Pasal 29
- (1) Dalam hal dapat diketahui kembali orang yang dinyatakan tidak diketahui keberadaannya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan.
- (2) Dalam hal ahli waris dari orang yang telah dinyatakan meninggal dapat diketahui, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan.
BAB V - PEWARISAN DAN PERWALIAN
Pasal 30
Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, maka Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan wajib mengembalikan harta kekayaan yang dikelola disertai Berita Acara Penyerahan.
BAB V - PEWARISAN DAN PERWALIAN
Pasal 31
- (1) Anak di bawah umur yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka harta kekayaannya dikelola oleh wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka harta kekayaannya dikelola oleh wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - PEWARISAN DAN PERWALIAN
Pasal 32
- (1) Dalam hal pihak keluarga tidak mengajukan permohonan penetapan wali, maka Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan.
- (2) Permohonan penggantian wali dapat diajukan oleh Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan kepada Pengadilan.
KETENTUAN PIDANA
BAB VI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
PPAT atau Notaris yang membuat akta peralihan penguasaan, pemilikan, atau pembebanan terhadap tanah di wilayah yang terkena gempa bumi dan tsunami sebelum diketahui secara jelas data yuridis dan data fisiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
- (1) Dokumen kependudukan atau keterangan tertulis yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara bagi kepentingan masyarakat sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan dokumen yang sah.
- (2) Tindakan yang telah dilakukan bank dalam rangka penarikan dana oleh nasabah, ahli waris/wali nasabah yang tidak dilengkapi dengan identitas diri atau bukti kepemilikan yang lengkap sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini adalah sah sepanjang dilakukan ## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ## ANDI MATTALATTA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG
PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
## I. UMUM
Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang menimpa wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 dan diikuti dengan gempa susulan di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Maret 2005 telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan luar biasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keadaan darurat yang ditimbulkan oleh bencana tersebut perlu diatasi dengan cara yang adil, bijak dan penghormatan atas hak-hak sipil warga masyarakat.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak cukup untuk dijadikan dasar oleh pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan serta upaya menanggulangi berbagai langkah perbaikan dari sisi fisik maupun psikis untuk mengatasi kondisi yang tidak normal pada daerah yang terkena bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena bencana alam gempa bumi dan tsunami telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk 3 (tiga) kelembagaan yaitu Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Untuk melaksanakan berbagai langkah rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dalam pelaksanaannya cukup sulit untuk menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam situasi dan kondisi yang normal kedalam situasi dan kondisi yang tidak normal pada wilayah bencana.
Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan penanganan khusus dan mendesak untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul terutama di bidang pertanahan, perbankan, keperdataan, dan administrasi kependudukan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 22
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang akan ditetapkan untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah bencana tersebut perlu dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kebutuhan peraturan perundang-undangan yang mendesak untuk segera diselesaikan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana terfokus pada masalah di bidang pertanahan, perbankan, keperdataan, dan administrasi kependudukan. Beberapa ketentuan yang perlu dimuat untuk meng