PERATURAN BUPATI MA Nomor 51 Tahun 2017 tentang TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API DI KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
- ,: -
: -
-- -=-------
= \-
-
\_. .
I
--
\
PROVINSI SUMA TERA SELA TAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TATA KERJA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API DI KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
- a. bahwa berdasarkan Pemerintah Nomor Pasal 2 ' Penyelenggaraan Kawasan menyatakan Administrator 43 ayat (1) Peraturan Tahun 2011 ten tang Ekonomi Khusus yang dibentuk oleh Dewan
Menimbang Kawasan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyatakan pada setiap wilayah yang ditetapkan sebagai KEK, Dewan Kawasan membentuk Administrator dan Administrator bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan;
- c. bahwa untuk kelancaran operasional tugas pokok dan fungsi Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan perlu ditetapkan administrator KEK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukai;i Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2.Undang-undang ...
C
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusu s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repµblik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 ten tang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan;
9.Peraturan ...
C
Menetapkan
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
2. 10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
3. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063;
4. 12.Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 191 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 191).
MEMUTUSKAN :
: TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API DI KABUPATEN BANYUASIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyua~in.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Kawasan Ekonomi Khus1 i s Tanjung Api-Api, yang selanjutnya disebut KEK, adalah Kawasan Ekonomi Khusus dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
6.Dewan ...
6. Dewan Kawasan KEK Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dala..rn penyelenggaraan KEK Tanjung Api-Api.
7. Administrator adalah Pelayanan Terpadu Satu Pin tu (PTSP) yang dibentuk guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Api-Api.
8. PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Sela tan, yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK Tanjung Api-Api.
9. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang p~rseorangan yang melakukan kegiatan usaha.
Bagian Kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Susunan Organisasi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api terdiri dari :
- a. unsur Pimpinan adalah Administrator;
- b. unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata usaha;
- c. unsur Pelaksana adalah Seksi terdiri dari :
1. Seksi Perizinan
2. Seksi Pemantauan dan Pengendalian
- d. tim Teknis;
- e. kelompok Jabatan Fungsional;
BAB II - Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Pasal 3
Pasal 3
- (1) Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api dipimpin oleh Kepala Kantor yang selanjutnya disebut Administrator yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Kawasan melalui Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Dewan Kawasan Provinsi, serta bertan ggungjawab secara struktural dan anggaran kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata U saha.
Administrator ...
C
- (3) Administrator mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK yang dilaksanakan Badan U saha Pengelola dan pelaku usaha serta menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidentil kepada Dewan Kawasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator menyelenggarakan fungsi :
- a. menerbitkan perizinan bagi pelaku badan usaha pengelola KEK dan pelaku usaha di dalam kawasan KEK Tanjung Api-api;
- b. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara insidental kepada Dewan Nasional atau Dewan Kawasan jika terdapat kebutuhan pelaporan operasionalisasi KEK di luar laporan berkala, atau pada saat Administrator menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera;
- d. memberikan arahan kepada Badan Usaha pengelola KEK untuk perbaikan operasionalisasi KEK;
- e. memberikan teguran kepada Badan U saha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK;
- f. memberikan rekomendasi kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, ' atau Bupati untuk mendapatkan perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang
BAB II - Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Pasal 3
Pasal 6
Rincian tugas Seksi Perizinan adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja seksi perizinan dan menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan proses perzjinan;
- b. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan meliputi: pemnJauan lokasi, pengumpulan data/ info dan rekomendasi diterima/ ditolaknya suatu permohonan perizinan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait yang dibutuhkan dalam proses pemberian izin melalui tim teknis;
- c. menyelenggarakan pelayanan rekomendasi untuk mendapatkan perizinan, fasilitas, dan kemudahan
BAB II - Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Pasal 3
Pasal 8
Rincian tugas Seksi Pemantauan clan Pengendalian adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan reai.isasi perizinan secara berkala.
- b. Menyusun rencana kerja Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
- c. Melakukan pembinaan, peneguran, penyetopan dan persiapan penyegelan terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki/ sesuai dengan perizinan;
- cl. Melakukan koordinasi dengan pihat terkait dalarn rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- e. Menyusun laporan opera.sionalisasi KEK Tanjung Api-api secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan laporan insidentil bila diperlukan;
- f. Menindaklanjuti hasil evalusai laporan berkala oleh Dewan Kawasan;
- g. Melakukan koordinasi perencanaan dan realisasi kegiatan usaha di dalam kawasan dengan Badan Usaha dan/ atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya;
- h. Melakukan pengarsipan laporan-laporan pengawasan, pemantauan, pengendalian;
1. Menyusun media promosi, menyediakan media promosi dan menyelenggarakan promosi investasi pariwisata KEK Tanjung Api-api;
- J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Administrator sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Tim Teknis
BAB II - Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Pasal 3
Pasal 9
- (1) Tim Teknis terdiri dari pegawai atau pejabat perwakilan unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan yang akan diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan jenis pelayanp11 perizinan yang akan dijadikan dasar penerbitan Jen1s perizinan oleh Administrator.
{3)Tim Teknis ...
- (3) Tim Teknis sebagaimana d imaksud bertanggung jawab kepacia Administrator Seksi yang bersesuaian. pad a aya t {2) melalui Kepala
BAB III - PEMBIAYAAN Pasal 10
Pasal 10
- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati m1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 39), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diu r,dangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Bu pati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Banyuasin

Penetapan: Ditetapkan di Pangkalan Balai padatanggal 14 HM~7 2017

Penandatangan: WAKlL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS f -'rBUPATI BAN UASIN,

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal l-4 t4A 1'2, 61" 2 0 1 7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 51