Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2009 tentang PENCABUTANATASPERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMOR 12 TAHUN2011 TENTANGSURATIZINTEMPATUSAHA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, - a. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengatur lagi mengenai Surat Izin Tempat Usaha, maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2011 tentang Surat 121inTempat Usaha perlu dilakukan pencabutan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERASELATAN
PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH
NOMOR 14 TAHUN2017
TENTANG
PENCABUTANATASPERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMOR 12 TAHUN2011 TENTANGSURATIZINTEMPATUSAHA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengatur lagi mengenai Surat Izin Tempat Usaha, maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2011 tentang Surat 121inTempat Usaha perlu dilakukan pencabutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Pencabutan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2011 tentang Surat Izin Tempat Usaha.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 1 Seri b);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG SURAT IZIN TEMPATUSAHA.
Pasal 1
Peraturan Walikota Prabumulih Nornor 12 Tahun 2011 tentang Surat Izin Tempat Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasa12
Peraturan Walikota irii mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daeran ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Penetapan: Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 1~.9vn\· 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTAP ABUMULIH, UJm H. DJOHARUDDIN AINI BERITA DAERAH KOTA PRABUMUUH TABUN 2017 NOMOR )s
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2001 tentang PENDIRIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH (berlaku 1 Agustus 2001)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia di bidang pendidikan tinggi pada umumnya dan masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan sekitarnya pada khususnya, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
Pasal 1
- (1) Mendirikan Universitas Malikussaleh.
- (2) Universitas Malikussaleh merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Pasal 2
- (1) Pengalihan asset dan pengelolaan sumber daya dari Yayasan Pendidikan Malikussaleh kepada Pemerintah dalam rangka pendirian Universitas Malikussaleh dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional, pimpinan instansi terkait dan Yayasan Pendidikan Malikussaleh.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2009 tentang PENUGASAN (berlaku 29 Maret 2009)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke London, Inggris dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas seharihari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke London, Inggris dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20 pada tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan tanggal 3 April 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 92 Tahun 2004 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI AL-FATAH JAYAPURA (berlaku 18 Oktober 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik serta guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agama Islam, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura merupakan pengalihan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah Jayapura yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Wiraswasta Papua yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Wiraswasta Papua kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN...
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI AL-FATAH JAYAPURA.
Pasal 1
- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura.
- (2) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama.
Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 90 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN, KOTA PALEMBANG, KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA, KOTA SURABAYA, KOTA MALANG, DAN KOTA MAKASSAR (berlaku 21 Juli 2001)
Pembukaan
Menimbang
:
- Mengingat :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN, KOTA PALEMBANG, KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA, KOTA SURABAYA, KOTA MALANG, DAN KOTA MAKASSAR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN, KOTA PALEMBANG, KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA, KOTA SURABAYA, KOTA MALANG, DAN KOTA MAKASSAR.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI ## Pasal 2 Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat. ## Pasal 3 Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. ## Pasal 4 Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN KEPAHIANG, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN PASAMAN BARAT, KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, KABUPATEN LUWU UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, KOTA SIBOLGA, DAN KOTA GORONTALO (berlaku 21 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN KEPAHIANG, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN PASAMAN BARAT, KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, KABUPATEN LUWU UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, KOTA SIBOLGA, DAN KOTA GORONTALO.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Sibolga, dan Kota Gorontalo.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Surat Indrijarso
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2000 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1999 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan arus reformasi di berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan telah dibentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani dengan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional Periode 1999 2004 dan untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Instansi Pemerintah lainnya, dipandang perlu untuk mengakhiri keberadaan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani dan mencabut Keputusan Presiden tersebut;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1999.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL (berlaku 26 Januari 2004)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Lisabon, Portugal, pada tanggal 9 Juli 2003 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan beserta Protokol tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
.
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSE-TUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Lisabon, Portugal, pada tanggal 9 Juli 2003, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Portugal yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Portugis dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATISOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2014 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014 (berlaku 20 Mei 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 26
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014.
PERTAMA
:
KEDUA :
PERTAMA: ________________
Menetapkan 80 (delapan puluh) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana terlampir sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas 2014.
Rancangan Peraturan Pemerintah yang tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
KETIGA
- Perubahan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan atas persetujuan Presiden.
KEEMPAT :
- Rancangan Peraturan Pemerintah di luar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat disusun dalam hal terkait dengan:
- a. pelaksanaan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. penyertaan modal negara;
- c. jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau
- d. akibat Putusan Mahkamah Agung dan/atau akibat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu Undang-Undang yang pengaruhnya terhadap Peraturan Pemerintah;
- e. menjalankan Undang-undang tetapi tidak diperintahkan secara tegas dalam Undangundangnya.
KELIMA
KELIMA: ________________
: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakata pada tanggal 20 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BADUNG, KABUPATEN MINAHASA, KABUPATEN GOWA, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, DAN KOTA SUNGAI PENUH (berlaku 24 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Penyelesaian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Presiden tentang Pembentukan Badan Sengketa Konsumen;
Mengingat : 1. Pasal Negara
- 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BANGKA, KABUPATEN BADUNG, KABUPATEN MINAHASA, KABUPATEN GOWA, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, DAN KOTA SUNGAI PENUH.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Bangka, Kabupaten Badung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Kota Sungai Penuh.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Siswanto Roesyidi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 83 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (berlaku 7 Juni 2000)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Keputusan Presiden.
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
Susunan Organisasi Bappenas terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretaris Utama;
- d. Inspektorat Utama;
- e. Deputi Bidang Ekonomi Makro;
- f. Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana;
- g. Deputi Bidang Jasa Pelayanan Dasar, Pranata Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- h. Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam;
- i. Deputi Bidang Pembiayaan."
2. Mengubah
Pasal 5
- (1) Bappenas dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala bertugas memimpin Bappenas sesuai tugas dan fungsi Bappenas yang telah digariskan.
- (1) Wakil Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala bertugas:
- a. membantu Kepala dalam membina dan mengembangkan administrasi Bappenas agar berdaya guna dan berhasil guna.
- b. membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Bappenas.
- c. mewakili Kepala dalam hal Kepala berhalangan.
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala."
Pasal 9
"Pasal 9
- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat Eselon II dan jabatan-jabatan di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG CONCERNING AIR SERVICES (berlaku 30 Juni 1997)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Hongkong, pada tanggal 6 Juni 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hong Kong concerning Air Services, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONG KONG CONCERNING AIR SERVICES.
Pasal 1
Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hong Kong concerning Air Services, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Hong Kong, pada tanggal 6 Juni 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. ## MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (berlaku 26 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan bank, dipandang perlu membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 29)
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPPN, yang berada langsung di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
Pasal 2
BPPN mempunyai tugas :
- a. melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998;
- b. melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termaksud restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;
- c. melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
Pasal 3
BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Pasal 4
Personalia pimpinan lainnya dari BPPN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.
Pasal 5
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPPN dibebankan kepada kekayaan Negara yang dipisahkan dan sumber lain yang sah.
Pasal 6
Apabila pelaksanaan tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini telah tercapai, maka BPPN dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi milik negara.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 110 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (berlaku 27 Juli 1998)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa di Port Louis, Mauritius pada tanggal 5 Maret 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius on the Promotion and Protection of Investments, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mauritius;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden.
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.
Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mauritius on the Promotion and Protection of Investments, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Port Louis, Mauritius, pada tanggal 5 Maret 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mauritius yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar
...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 1996 tentang PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PEREKAYASA (berlaku 24 Mei 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, belum diatur perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Perekayasa;
- b. bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun Perekayasa, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1).
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
Menetapkan : MENDUDUKI JABATAN PEREKAYASA.
Pasal 1
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Perekayasa dalam jenjang:
- a. Ahli Perekayasa Madya;
- b. Ahli Perekayasa Utama;
- c. Ahli Perekayasa Muda;
batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Perekayasa dalam jenjang:
- a. Perekayasa Muda;
- b. Perekayasa Madya;
batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
Pasal 2
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Perekayasa selain yang ditetapkan dalam Pasal 1, batas usia pensiunnya berlaku ketentuan tentang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Perekayasa yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 137 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (berlaku 2 September 1998)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dipandang telah selesai melaksanakan tugasnya dalam memberikan nasehat kepada Presiden;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
Mengingat
: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA
:
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA.
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dinyatakan tidak berlaku.
KEDUA
:
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila.
KETIGA
:
Segala sarana dan perlengkapan yang selama ini digunakan dalam pelaksanaan tugas Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, diserahkan kepada Sekretariat Negara.
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 163 Tahun 1999 tentang HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (berlaku 14 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pada tanggal 15 Desember 1945 telah terjadi pertempuran besar antara Tentara Keamanan Rakyat melawan Pasukan Inggris di Ambarawa dan pada peristiwa ini Tentara Keamanan Rakyat telah tampil dalam jumlah satuan yang lebih besar dengan organisasi yang lebih teratur dan lengkap, didukung oleh seluruh kesenjataan yang ada, dimana figur Panglima Besar Sudirman sebagai pimpinan sangat menonjol dalam menerapkan taktik dan strategi pertempuran, rela berkorban, pantang menyerah, sehingga tergambar nilai kejuangan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang sejati;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian, dengan terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka tanggal 5 Oktober 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang Tentara Nasional Indonesia), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sama dengan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia, yaitu 5 Oktober 1945;
Mengingat : ________________
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT.
PERTAMA :
Tanggal 15 Desember ditetapkan sebagai Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
KEDUA : Mencabut Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1998 tanggal 25 Juni
1998 tentang Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
KETIGA :
Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bukan merupakan hari libur.
KEEMPAT : ________________
KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
Unknown Unknown Nomor 136 Tahun 2000 tentang PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI MANTAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (berlaku 26 September 2000)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000 tentang Pembubaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariatan Umum Komisi Pemilihan Umum, maka anggota Komisi Pemilihan Umum dibubarkan dan diberhentikan dengan hormat;
- b. bahwa selama melaksanakan tugasnya, kinerja anggota Komisi Pemilihan Umum dinilai sangat tinggi dan sangat berjasa bagi negara terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1999;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu memberikan uang penghargaan bagi mantan anggota Komisi Pemilihan Umum atas prestasi kerja dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI MANTAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM.
Pasal
Kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000 tentang Pembubaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum diberikan uang penghargaan atas prestasi kerja sebesar Rp 36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) per orang.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1996 tentang PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN AGEN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, belum diatur perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen;
- b. bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun Agen perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN AGEN.
Pasal 1
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen dalam jenjang:
- a. Agen Madya;
- b. Agen Madya Tingkat I;
- c. Agen Madya Tingkat II;
- d. Agen Utama Madya
batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen selain yang ditetapkan dalam Pasal 1, batas usia pensiunnya berlaku ketentuan tentang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Agen yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 1996

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Plt. Lambock V. Nahattands, S.H. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 185 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LIWA (berlaku 1 April 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat yang selama ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dan untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Liwa yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pembentukan Pengadilan Negeri ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LIWA.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Negeri Liwa, berkedudukan di Liwa.
Pasal 2
Daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Pasal 3
Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Liwa, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi.
Pasal 4
Pengadilan Negeri Liwa termasuk dalam hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
Pasal 5
- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Liwa pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Liwa pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Liwa.
Pasal 6
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan negeri Liwa dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.
Pasal 7
Penetapan kelas Pengadilan Negeri Liwa, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Liwa ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 54 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI GORONTALO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (berlaku 23 Juni 2004)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
Menetapkan
:
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional, perlu ditingkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI GORONTALO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
Pasal 1
- (1) Mengubah status Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
- (2) Universitas Negeri Gorontalo merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Pasal 2
Universitas Negeri Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi dalam sejumlah disiplin bidang ilmu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini masih tetap berlaku sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 2009 tentang HARI BATIK NASIONAL (berlaku 17 November 2009)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pengukuhan United Nations Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO) terhadap batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda warisan manusia merupakan pengakuan internasional terhadap mata budaya Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya pengukuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat meningkatkan citra positif dan martabat bangsa Indonesia di forum internasional serta menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia, dipandang perlu menetapkan
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI BATIK NASIONAL.
KESATU :
Tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional.
KEDUA :
Hari Batik Nasional bukan merupakan hari libur.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum ttd
Dr. M. Iman Santoso
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2009

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO