Unknown Unknown Nomor TIRTA Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal kepada Pe rusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun. 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang -undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3. Undang --undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diuba.i dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3:~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yar g telah ditetapkan dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang -undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Nqgara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 6. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuanga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 7. Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara }Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang --undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang --undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. 1 u. Peraturan r'emenntah Nomor .:,8 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuanagn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun .J,bor 29 Tahun 2004, Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor29). Dengan Persetujgan DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
'
TENT ANG
'
NOMOR :
Cb
TAHUN 2008
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH SAROLANGUN
BUPATI SAROLANGUN,
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sarolangun serta meningkatkan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di perlukan upaya -upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha - usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga;
- b. bahwa untuk penertiban pengelolaan dalam pengembangan usaha usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huru fa, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Pe rusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun.
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang -undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
,,
f
3. Undang --undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diuba.i dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3:~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yar g telah ditetapkan dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang -undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Nqgara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuanga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara }Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang --undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang --undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. 1 u. Peraturan r'emenntah Nomor .:,8 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuanagn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun .J,bor 29 Tahun 2004, Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor29).
Dengan Persetujgan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
MEMUTUSKAN
Menetapkan
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SAKO BA TUAH KABUPA TEN SAROLANGUN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun
4. Perusahaan Daerah Air Minurn Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun .
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah ( yang belurn dipisahkan ) baik berbentuk uang rnaupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, rnesin - mesin, inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hak hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalarn rnenyertakan modal daerah pada suatu usaha bersarna dalam hal ini PDAM Tirta Sako Batuah dengan hasil usaha atas modal yang telah disertakan.
8. Rapat Urnum Pernegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pernegang Saharn PDAM Thia Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
9. Kornisaris Perusahaan daerah Air Minurn Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disebut Kornisaris adalah yang bertugas rnelakukan secara urnum dan I atau khusus serta rnernberikan nasehat Kepada Direksi dalarn rnenjalankan Peseroan.
10. Direksi Perusahaan Daerah Air Minurn Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minurn Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 2
- (1) Narna Perusahaan adalah Peiusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Bntuah, atau nama lain yang disetujui oleh Departemen Kehakirnan dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Apabila setelah Peraturan )aerah ini diundangkan dan narna Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mengalami perubahan, rnaka perubahan narna tersebut ditetapkan dalarn Akta Notaris.
r
)
- (1) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyertaan modal dilaksanakan
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 4
PDAM Tirta Sako Batuah bergerak dalam bidang Usaha Jasa Air Minum yang dilaksanakan secara sehat sesuai dln.gan ketentuan perundang - undangan yang berlaku-,
PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah dilakukan dalam bentuk uang yang telah disediakan atau dianggarkan dari APBD dan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Sako Batuah.
- (3) Modal yang tertanam pada PDAM Tirta Sako Batuah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
BABIV
NILAI PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1)' Nilai Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Sako Batuah sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD
- (2) Basaran Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang - kurangnya memuat
- a. Jumlah Penyertaan Modal Keseluruhan dan
- b. Jumlah Penyertaan Modal Pertahun
BABY
LABA PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 7
- (1) Laba yang didapat Pemerintah Daerah dari Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako tlaLUllil aciaian seuap caiiun.
- (2) Laba sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan ## BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 8
Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 9
Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah iru, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. GUN,

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun Pada Tanggal to ~vioi'C r 2008 H.HASAN BASRI AGUS Pembina Tk. I Ir M BASYARI

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGUN Di undangkan di Sarolangun Pada Tanggal lO ~"'1cir&lt;:t- 2008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2008 NOMOR. (/;:,
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SARO LAN GUN
## NOMOR tX:, T AHUN 2008
## TENT ANG
## PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLNGUN
## I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan Pertumbuhan, perkembangan, Perekonomian Kabupaten Sarolangun diperlukan upaya - upaya dan usaha - usaha salah satunya adalah Penyertaan Modal pada pihak ketiga dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
Mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada pihak ketiga telah diatur
Akan tetapi perlu diatur lebih lanjut secara pesipik artinya pihak ketiga yang mana yang akan dilakukan penyertaan modal.
Berdasarkan undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor J8 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota telah mengamanatkan Kepada Peme rintah Daerah untuk Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah Seluas luasnya dengan tidak bertentangan perturan yang berlaku baik itu bernpa sumber yang sudah tersedia maupun st unber yang baru dibuat.
Penyertaan Modal Daerah merupakan Omset Daerah yang dapat mendatangkan Sumber Pendapatan bagi Daerah yang pengelolaan maupun pemakaian sepenuhnya menjadi ,wewenangan dan tanggung jav.ab Pemerintah Daerah .
. Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan dan pengembangan penyertaan modal daerah .dimaksud Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ) maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
'
.,
## II. Pasal Demi Pasal
| Pasal | 1 Cukup Jelas |
|---------|-----------------|
| Pasal | 2 Cukup Jelas |
| Pasal | 3 Cukup Jelas |
| Pasal | 4 Cukup Jelas |
| Pasal | 5 Cukup Jelas |
| Pasal | 6 Cukup Jelas |
| Pasal | 7 Cukup Jelas |
| Pasal | 8 Cukup Jelas |
| Pasal | 9 Cukup Jelas |
| Pasal | IO Cukup Jelas |