PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO T E N T A N G PEMBENTUKA Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Daerah, Kebutuhan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah ; - b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru ; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Daerah, Kebutuhan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah ;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru ;
1
Mengingat
2
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto.
II
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 );
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
3
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 4262 ) ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 1) ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pembentukan dan Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan ;
2. Dinas Kesehatan ;
3. Dinas Pertanian ;
4. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
5. Dinas Pendapatan Daerah ;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi ;
8. Dinas Perhubungan ;
9. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup ;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal ;
11. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
12. Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana.
- (2). Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
7
- (3). Dinas Daerah di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1). Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Desentralisasi ;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan Tehnis sesuai dengan bidang tugasnya ;
- b. Pembinaan Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
- c. Membina terhadap unit pelaksana tehnis Dinas dalam lingkup tugasnya.
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS
BAB III - UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS
Pasal 4
- (1). Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD ## BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama Dinas Pendidikan
BAB III - UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS
Pasal 5
. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang TK dan SD
- a. Seksi Kurikulum
- b. Seksi Sarana dan Kelembagaan
D. Bidang SLTP dan SLTA
- a. Seksi Kurikulum
- b. Seksi Sarana dan Kelembagaan
E. Bidang Ketenagaan
- a. Seksi Adminitratif
- b. Seksi Tenaga Edukatif
F. Bidang Diklusepora
- a. Seksi Luar Sekolah
- b. Seksi Pemuda dan Olah Raga
G. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8

## Bagian Kedua

## Dinas Kesehatan

## Pasal 7

## (1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari :

## A. Kepala Dinas

## B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.

## C. Bidang Pelayanan Kesehatan

- a. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas
- b. Seksi Kesehatan Khusus dan Laboratorium

## D. Bidang P2M / PL

- a. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Tempat Umum
- b. Seksi P2ML

## E. Bidang Kesehatan Keluarga

- a. Seksi KIA, KB, Reproduksi Gizi dan Usia Lanjut
- b. Seksi Perizinan

## F. Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ( PKM )

- a. Seksi Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat
2. b.
3. Seksi Penyuluhan Kesehatan

## G. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 8

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9

## Bagian Ketiga

## Dinas Pertanian

## Pasal 9

## (1). Susunan Organisasi Dinas Pertanian Daerah terdiri dari :

## A. Kepala Dinas

## B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.

## C. Bidang Tanaman Pangan

- a. Seksi Produksi Padi dan Palawija
- b. Seksi Usahatani, Pengolahan Hasil dan Pemasaran

## D. Bidang Hortikultura

- a. Seksi Produksi Hortikultura
- b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran

## E. Bidang Peternakan

- a. Seksi Produksi dan Kesehatan Hewan
- b. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Peternakan

## F. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman

- a. Seksi Rehabilitasi Lahan
- b. Seksi Perlindungan Tanaman

## G. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 10

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10

## Bagian Keempat

## Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah

## Pasal 11

- (1). Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah terdiri dari :

## A. Kepala Dinas

## B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.

## C. Bidang Pengairan

- a. Seksi Pembangunan Pengairan
- b. Seksi Bina Manfaat, Operasi dan Pemeliharaan Pengairan

## D. Bidang Bina Marga

- a. Seksi Jalan dan Jembatan
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

## E. Bidang Cipta Karya

- a. Seksi Perumahan dan Gedung
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Prasarana Air Bersih

## F. Bidang Bina Teknik

- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Penganggaran
- b. Seksi Peralatan dan Pengujian Laboratorium

## G. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11

## Bagian Kelima

## Dinas Pendapatan Daerah

## Pasal 13

## (1). Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

## A. Kepala Dinas

## B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum

- b. Sub Bagian Keuangan.

## C. Bidang Perpajakan

- a. Seksi Pendaftaran dan Penetapan

- b. Seksi Penagihan

## D. Bidang Retrebusi

- a. Seksi Pendataan dan Perhitungan b. Seksi Penagihan

## E. Bidang Pendapatan Lain - Lain

- a. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak

- b. Seksi Penerimaan Lain - Lain

## F. Bidang Perencanaan dan Pengawasan

- a. Seksi Perencanaan

- b. Seksi Pengawasan

## G. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 14

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

12

## Bagian Keenam

## Dinas Kelautan dan Perikanan

## Pasal 15

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah terdiri dari :

## A. Kepala Dinas

## B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.

## C. Bidang Produksi dan Pengembangan Perikanan

- a. Seksi Peningkatan Produksi dan Budidaya Perikanan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana

## D. Bidang Eksplorasi Kelautan

- a. Seksi Budidaya Laut dan Aneka Hasil Laut
- b. Seksi Penelitian dan Teknologi

## E. Bidang Penyuluhan, Perlindungan dan Pengawasan

- a. Seksi Penyuluhan dan Pengolahan Hasil
- b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan

## F. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 16

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kalautan dan Perikanan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

13

14

## Bagian Ketujuh

## Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

## Pasal 17

- (1). Susunan

Organisasi

Dinas

Perindustrian,

Pertambangan dan Energi Daerah terdiri dari :

## A. Kepala Dinas

## B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.

## C. Bidang Perindustrian

- a. Seksi Bina Usaha Industri

- b. Seksi Sarana Industri

## D. Bidang Perdagangan

- a. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Seksi Bina Pasar

## E. Bidang Perlindungan Konsumen

- a. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa
- b. Seksi Meterologi

## F. Bidang Pertambangan dan Energi

- a. Seksi Pengelolaan Penambangan dan Sumber Daya Alam
- b. Seksi Mineral dan Energi

## G. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 18

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Perdagangan,

## Bagian Kedelapan

## Dinas Perhubungan

Pasal 19

## (1). Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Daerah terdiri dari :

## A. Kepala Dinas

## B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.

## C. Bidang Perhubungan Darat

- a. Seksi LLAJ dan Terminal
- b. Seksi Pengujian Kendaraan dan Keselamatan Penumpang

## D. Bidang Perhubungan Laut

- a. Seksi LLAL dan Kepelabuhanan
- b. Seksi Keselamatan Pelayaran

## E. Bidang Perizinan, Pos dan Telekomunikasi

- a. Seksi Perizinan
- b. Seksi Pos dan Telekomunikasi

## F. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 20

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15

16

## Bagian Kesembilan

## Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup

## Pasal 21

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :

## A. Kepala Dinas

## B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.

## C. Bidang Kehutanan

- a. Seksi Perlindungan dan Peredaran Hasil Hutan
- b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah

## D. Bidang Perkebunan

- a. Seksi Produksi dan Perlindungan Produksi
- b. Seksi Usahatani

## E. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Seksi Pemantauan, Pengcegahan dan Pemulihan Lingkungan
- b. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan

## F. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 22

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

17

## Bagian Kesepuluh

## Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal

## Pasal 23

- (1). Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah terdiri dari :

## A. Kepala Dinas

## B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan.

## C. Bidang Koperasi

- a. Seksi Usaha

- b. Seksi Kelembagaan

## D. Bidang Usaha Kecil Menengah

- a. Seksi Perdagangan dan Jasa
- b. Seksi Industri

## E. Bidang Penanaman Modal

- a. Seksi Kemitraan
- b. Seksi Investasi dan Perizinan

## F. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 24

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

18

## Bagian Kesebelas

## Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 25

- (1). Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah terdiri dari :

## A. Kepala Dinas

## B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.

## C. Bidang Tenaga Kerja

- a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
- b. Seksi Penempatan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

## D. Bidang Transmigrasi

- a. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi
- b. Seksi Mobilitas dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

## E. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Usaha Ekonomi Desa, Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna
- b. Seksi Ketahanan Masyarakat dan Swadaya Gotong Royong

## F. Bidang Pembangunan Desa / Kelurahan

- a. Seksi Lomba Desa / Kelurahan
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu dan Pendataan Potensi Masyarakat

## G. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 26

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

19

## Bagian Keduabelas

## Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana Pasal 27

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah terdiri dari :

## A. Kepala Dinas

## B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.

## C. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Seksi Administrasi Kependudukan
- b. Seksi Catatan Sipil

## D. Bidang Pendataan, Laporan dan Analisa

- a. Seksi Pendataan dan Statistik
- b. Seksi Pelaporan dan Evaluasi

## E. Bidang Koordinasi Keluarga Berencana

- a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- b. Seksi Pelayanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi
- F. Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- a. Seksi Pembinaan Ketahanan Keluarga
- b. Seksi Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Institusi Masyarakat

## G. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 28

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

## KLELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 29

Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

## BAB VI

## TATA KERJA

Pasal 30

- (1). Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun dalam hubungan dengan unit kerja lainnya.
- (2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk -petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing -masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4). Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya

## BAB VII ESELORING

## Pasal 31

Jenjang Eselon Jabatan pada Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas adalah Eselon II. b
- b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah III. a
- c. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Eselon IV.a

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku .

## Pasal 33

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

21

## Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 19 Pebruari 2004.

## BUPATI JENEPONTO

## R A D J A M I L O

Diundangkan di : Jeneponto

Pada Tanggal

: 23 Pebruari 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

## SYAHRIR WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2004 NOMOR 122