PERATURAN BUPATI MA Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN (berlaku 7 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
1
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR921 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 15 ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disusun Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Jalan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
7. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan dan di air selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Kas Umum Daerah adalahKas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
13. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum
14. Penguji adalah tenaga teknis yang di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan kendaraanbermotor dan menandatangani hasil pemeriksaan.
15. Pengujian adalah pemeriksaan teknis yang telah ditentukan pada bagianbagian kendaraan bermotor yang diperhitungkan akan mendapat beban kritis dan dapat di duga menimbulkan bahaya.
16. Lokasi Pengujian adalah tempat diselenggarakannya kegiatan pengujian kendaraan bermotor baik berupa pengujian statis maupunpengujian keliling
17. Pengujian keliling adalah unit mobil pengujian kendaraan bermotor yang berisi peralatan uji yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor mobaile.
18. Wajib retribusi adalah perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
19. SuratSetoranRetribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Bank adalah bank yang melakuakan perjanjian sebagai tempat pembayaran retribusi pengujan kendaraan bermotor.
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DIJALAN
Pasal 2
- (1) Yang dimaksud dengan tata cara pembayaran, penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wajib retribusi dan atau bendahara penerimaan dinas untuk melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Tata cara sebagai mana ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
1. Wajib Retribusi melakukan permohonan pengujian kendaraan bermotor statis atau pengujian keliling yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
2. Petugas akan menghitung jumlah besaran rertibusi yang harus di bayar sesuai dengan besaran retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
3. Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Setelah pelaksanaan dan pengesahan hasil pengujian kendaraan bermotor maka wajib retribusi akan di berikan besaran jumlah retribusi yang harus dibayarkan berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
5. Wajib retribusi membayar sesuai dangan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta mendapatkan validasi pembayaran dari Bendahara Penerimaan atau Pihak Bank.
6. Jika wajib retribusi melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan selanjutnya Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan retribusi tersebut ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui bank yang di tunjuk;
7. Jika pembayaran retribusi dilakukan melalui bank yang ditunjuk, maka bukti penyetoran harus dilampirkan dan diserahkan ke Bendahara Penerimaan sebagai bukti bahwa retribusi telah disetorkan ke Kas Umum Daerah;
8. Penyerahan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada pemilik kendaraan bermotor/ wajib retribusi/ pemohon.
TEMPAT PEMBAYARAN, PENYETORAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BAB III - TEMPAT PEMBAYARAN, PENYETORAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 3
Tempat pembayaran retribusi kendaraan bermotor yang dimaksud dalam peraturan ini, antara lain :
- (1) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan KabupatenTanahLaut.
- (2) Bank yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai tempat pembayaran retribusi Pengujian Kendaraaan Bermotor.
- (3) Akses point/ lokasi lain yang dapat dipergunakan menurut perkembangan teknologi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di pelaihari pada tanggal 7 Maret 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ttd ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 21 ## BAB IV PENUTUP ## Pasal 4

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 7 Maret 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, ttd H. BAMBANG ALAMSYAH