Unknown Unknown Nomor 77 Tahun 2017 tentang KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN SE-KOTA BIMA, PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, TIM PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA SERTA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT KOTA BIMA. Perihal/Judul Naskah Dinas 2017 DIAJUKAN P ADA TANGGAL : 2.Diperiksa Oleh : Bagian Hukum 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum 8. Diterima di pengiriman surat: Dinas Pertanian 9. Dikirim oleh : Dinas Pertanian 10. Verbal dan Pertinggal : Bagian Hukum - Disimpan oleh 3. Diedarkan oleh : Dinas Pertanian 4. Diterima di Penerima Surat : Bagian Hukum 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum 6. Diketik oleh : Dinas Pertanian 1. Dikerjakan oleh : Dinas Pertanian 2017 Kota Bima, | NO | JABATAN | PARAF | TANGGAL | |------|------------------------------------------------------|---------|-----------| | 1 | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR ? TAHUN 2017
TENTANG
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN SE-KOTA BIMA, PEMBENTUKAN KOMIS! PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, TIM PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA SERTA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam. Pengawasan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan se-Kota Bima, Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida serta Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tengaara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 70);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk untuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5 /2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/ 12 /2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2017;
~
r&gt;;
Menetapkan:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN SEKOTA BIMA, PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, TIM PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA SERTA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT KOTA BIMA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. W alikota adalah Walikota Bima.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Bima.
4. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Bima.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/ atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan.
8. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
9. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun ## BAB II
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2
- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan dan mengacu kepada kuota pupuk bersubsidi Daerah.
,,,,...
- (2) Apabila kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan mengalami kekurangan, Camat mengusulkan tambahan kebutuhan pupuk bersubsidi kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Penambahan atas kekurangan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mengusulkan tambahan kebutuhan pupuk di Daerah kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ## BAB III PENY ALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3
- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah proses penyediaan/penyaluran pupuk bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
- (2) Proses penyediaan/penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan dari Produsen kepada Distributor, dari Distributor kepada Pengecer dan dari Pengecer kepada Petani/Kelompok tani.
BAB IV - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 4
- ( 1) Untuk melakukan Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran Pupuk dan Pestisida, dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima.
- (3) Harga Pupuk Bersubsidi yang berlaku adalah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (4) Keanggotaan dan Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Hasil Pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dijadikan dasar bagi Walikota untuk menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (5) Komisi Pengawasan Pupuk wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.
- (1) Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima membantu melakukan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida.
- (2) Susunan dan Tugas Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan W alikota.
BAB IV - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 6
- (1) Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima dibentuk dalam rangka verifikasi dan validasi data penyaluran pupuk dan pestisida di daerah.
- (2) Susunan dan Tugas Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
BABV KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 7
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
- (1) Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan se-Kota Bima, Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi Pupuk dan Pestisida Tingkat kota Bima Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 10).
- (2) Peraturan Walikota Bima Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan se-Kota Bima, Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi Pupuk dan Pestisida Tingkat kota Bima Tahun 2013 {Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 165).
- (3) Peraturan Walikota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan se-Kota Bima, Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 203).
- (4) Peraturan Walikota Bima Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan se-Kota Bima, Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota Bima Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 259). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
r=&gt;;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal lb 2'anuU1~' 1 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR.;?&gt;34 ## Pasal 8 Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal \t0 'JG1nvav-·1 2017

Penandatangan: tWALIKOTA BIMA, - v ~ M QURAIS H. ABIDIN