PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 18 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR '1 TAlIUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Se1atan;
1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Se1atan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyu1uhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggu1angan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNGSELATAN
dan
BUPATILAMPUNGSELATAN
MEMUTUSKAN;
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Larnpung Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasa12
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum) dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kebakaran);
- e. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menye1enggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
8. Transmigrasi Tipe A Pemerintahan bidang Pemerintahan bidang 6. Dinas Tenaga Kerja dan menyelenggarakan Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Penduduk dan Keluarga menyelenggarakan Urusan Pengendalian Penduduk dan 8. Dinas Pengendalian Berencana Tipe A Pemerintahan bidang Keluarga Berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menye1enggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan sub bidang Kehutanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Adm.inistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian;
15. Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Keeil, dan Menengah
3. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan melekat Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;
17. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
19. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
21. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian; dan
10. Tipe A bidang bidang bidang 23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Perdagangan, Urusan Pemerintahan Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Energi dan Sumber Daya Mineral.
Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B me1aksanakan tungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan; dan
5. Badan Kepegawaian dan Diklat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan.
Pasa13
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kecamatan Natar dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Tanjung Bintang dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Kalianda dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Sidomulyo dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Katibung dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Penengahan dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Palas dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Jati Agung dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Ketapang dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Sragi dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Raja Basa dengan Tipe A;
1. Kecamatan Candi Puro dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Merbau Mataram dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Bakauheni dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Tanjung Sari dengan Tipe A;
- p. Kecamatan Way Sulan dengan Tipe A; dan
- q. Kecamatan Way Panji dengan Tipe A
Pasa14
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasa15
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasa16
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danl atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
Pasa17
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
Pasa18
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPf yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPf yangbaru.
BABIV
STAF AHLI
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 10
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) StafAhli,
BABV KEPEGAWAIAN
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 13
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah bam yang melaksanakan sub urusan Bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 14
Sekretarlat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah bam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan me1aksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru ## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasa117
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015;
2. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang mengatur organisasi dan tata kerja :
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten:
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 1'20ktober 2016

Penandatangan: BUPATI LAMPUNG SELATAN, ZAINUDIN HASAN

Penetapan: Diundangkan di Kalianda, pada tanggal 120ktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS ~RAH KABUPATEN LAMP G SELATAN, co FREDY, SM. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TABUN 2016 NOMOR16 NOMORREGISTER PERATURAN DAERAHKABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG : 6/LS/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR q TABUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
## I. UMUM
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing› masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Penge1ompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badarr/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staffJ. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisierrsi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalarn Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pe1aksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.
Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, pada Daerah Kabupaterr/Kota dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat dan Camat atau nama lain di KabupatenjKota bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat atau nama lain kepada Kepala Daerah.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenjKota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B; dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B, dan Dinas tipe C; Badan tipe A, Badan tipe B, dan Badan tipe C; serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu Kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap› tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.
Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan ke1embagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan ...
pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedornan, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.
## II. PASALDEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas ## Pasal2 Yang dimasud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. ## Hurufa Yang dimaksud dengan "Sekretariat Daerah" adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif