Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH (berlaku 11 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penilaian Resiko Pada Perangkat Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160);
SALINAN
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
9. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
10. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
11. Tujuan Perangkat Daerah adalahtujuan yang tercantum dalam Dokumen Restra Perangkat Daerah.
12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Restra Perangkat Daerah.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah.
14. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama perangkat daerah.
21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
22. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Risiko di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;dan
- b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.
PENILAIAN RISIKO
BAB II - PENILAIAN RISIKO
Pasal 3
- (1) Kepala Perangkat Daerah/PPKD wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
- a. tujuan Perangkat Daerah/PPKD;dan
- b. tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. identifikasi risiko; dan
- b. analisis risiko.
BAB II - PENILAIAN RISIKO
Pasal 4
- (1) Tujuan Perangkat Daerah/PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Perangkat Daerah/PPKD menetapkan:
- a. Strategi operasional yang konsisten; dan
- b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
BAB II - PENILAIAN RISIKO
Pasal 5
Penetapan Tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan dengan
BAB II - PENILAIAN RISIKO
Pasal 6
Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:
- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah/PPKD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
BAB II - PENILAIAN RISIKO
Pasal 7
- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/PPKD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
DOKUMEN PENILAIAN RISIKO
BAB III - DOKUMEN PENILAIAN RISIKO
Pasal 8
- (1) Setiap Perangkat Daerah/PPKD wajib menyusun draft dokumen Penilaian Risiko;
- (2) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. daftar tujuan kegiatan;
- b. daftar risiko;
- c. formulir analisis risiko;
- d. skala kemungkinan terjadinya risiko;
- e. skala dampak terjadinya risiko;
- f. formulir identifikasi celah pengendalian;
- g. rencana tindak pengendalian;
- h. laporan pelaksanaan RTP;dan
- i. realisasi pelaksaan RTP.
- (3) Format dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Draft Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA Perangkat daerah/PPKD.
- (5) Inspektorat melakukan reviu atas Draft Dokumen Penilaian Risiko yang disampaikan oleh Kepala perangkat daerah/PPKD.
- (6) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat perbaikan, dokumen Penilaian risiko dikembalikan pada Perangkat Daerah/PPKD untuk dilakukan perbaikan.

## Pasal 9

- (1) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat berdasarkan tata cara pengisian Dokumen Penilaian Risiko.
- (2) Tata cara pengisian dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Dokumen Penilaian Risiko hasil reviu Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Dokumen Penilaian Risiko yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/PPKD menyampaikan Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

## BAB IV

## PELAKSANAAN

## Pasal 11

- (1) Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tata cara pengisian dokumen penilaian resiko sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/PPKD melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen Penilaian Risiko.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah/PPKD wajib membuat laporan Pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB V

## PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan;
- e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi;
- b. pendidikan dan latihan;
- c. pembimbingan dan konsultansi;
- d. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 13

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 11 April 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,


ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 12 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd

ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 12.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 April 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP

: 196707271994031017

Nomor

: ________________

Sifat

: ________________

Lampiran: ________________

## KOP PERANGKAT DAERAH

Kepada,

Yth. Bupati Polewali Mandar

Di

Perihal

: Laporan Pelaksanaan RTP

Polewali

Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah .... atas kegiatan utama sebagai berikut :

| No | Nama Kegiatan | RTP | RTP | RTP | Kegaiatan |
|------|-----------------|--------|-----------|-------|-------------|
| | | Target | Realisasi | % | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

Rincian lebih lanjut pada lampiran laporan ini.

Demikian .....

Kepala Perangkat Daerah,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pangkat : ________________

Nip. ....

Tembusan :

1. Wakil Bupati Polewali Mandar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewalli Mandar
3. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar