PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUN "SJ, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SlPIL KABUPATEN BOMBANA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA, - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR4; TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUN "SJ, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SlPIL KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs; Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200;3 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kab pa en Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupat en Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik In onesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 ., ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangs n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 1 t omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Ind nesia ahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Iegara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun '.201Lf tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu lik r donesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor Y Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Un · a g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S6 9);
}
'
.Menetapkan
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2 U6 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 :l 3 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Repu bli Indonesia Nomor 54 75);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ;.14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :)8t7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunar :r&gt;erangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lemban n Da rah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3 Tahun 2016).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUK, N ~,USU AN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA T 1A KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT.A" AN SIPIL KABUPATEN BOMBANA.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kab rp ten Bombana;
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Siil Kabupaten Bombana;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutn a disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas . ang melak:sanakan kegiatan teknis operasional da J a tau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjut nya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis aclan . ang melaksanakan kegiatan teknis operasiona l dan/ a tau kegiatan teknis penunjang terten tu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana
('
Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANkA~ll
Pasal 5
- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan :·r ng menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan cili bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu: Sekretaris Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANkA~ll
Pasal 6
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mernpunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi J .ependudukan
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANkA~ll
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud dalam Pasal 6, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan ipil menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Program dan Anggaran
- b. pengelolaan Keuangan
- c. pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata saha , Ru ah Tangga dan Barang milik Negara
- d. pengelolaan Urusan ASN
- e. penyusunan Perencanaan di bidang e ndaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaar: informasi administrasi kependudukan, pernanfaatan data dan dokumen, kependudukan serta inova si pelayanan administrasi kependudukan;
- f. perumusan Kebijakan tekhnis di bidang e ndaftaran penduduk, pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pernanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inofasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Pend duk;
- h. pelaksanan Pelayanan Pencatatan Sipil;
1. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- J. pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
1. pelaksanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
.
'
- n. pelaksanaan kegiatan penataushaa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan
- o. pelaksanaan Togas lain yang dibe ikun oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANkA~ll
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaiman. climaksud dalam Pasal 7, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana memiliki kewenangan. daerah di bidangkependudukan dan pencatatan . ipil serta melaksanakan tugas pembantuan yangdi erikan oleh pemerintah dan ataupemerintah provinsi.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANkA~ll
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, terdin at.as :
- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- d. bidang pelayanan pencatatan sipil;
- e. bidang pengelolaan informasi adr inistrasi kependudukan;
- f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pel yanan;
- g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kepend dukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bornbana s bu.gaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas Perericanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makr di bidang kependudukan dan pencatata.n sipil penetapan kebijakan penyusunan program, pelayanan administrasi, ketataushaan, kepcgawaian, kerumahtanggaan dan keuangan, fasilitas, soeialisasi, bimbingan teknis, advokasi, suvervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil,koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan adrninistrasi kep n dudukan, Pengalokasian sumber daya manusra

I.

potensial,Penyelenggaraan penelitian yang mencangkup wilayah kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan kebijakan teknis serta program kerja, penyelenggaraan pendaftara penduduk dan catatan sipil, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian mutasi.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikar pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapa rumah tangga dan urusan ASN kepada sernua unsur di Lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekr taris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungs i :

- a. koordinasi dan penyusunan program dan angg, ran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/ negara;
- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian perencanaan;
- b. sub bagian keuangan;
- c. sub bagian umum dan kepegawaian;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub agian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dim' ksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
2. {2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana du a s·.1ct dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pe gelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, -erifikasi dan pembukuan.

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , .ebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi AS urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan arang milik daerah/ negara.

## Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendud uk

## Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudu sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga, memp nyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebi ak:an teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipirnpm oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan ertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi elaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran pendud uk;
- f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

## Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
- a. Seksi Identitas Penduduk;
- c. Seksi Pendataan Penduduk;
- b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Peridaftaran Penduduk.

## Pasal 18

- (1) Seksi ldentitas Penduduk mempunyai tuga · melakukan penyiapan bahan perencanaan, perurnusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pt layanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Seksi Pindah Datang Penduduk mernpunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perurn usan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta. pelaksanaan pelayanan pindah datang pend uduk.
- (3) Seksi Pendataan Penduduk mempu yai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta. pelaksanaan pendataaan penduduk.

## Bagian Keempat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

## Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil rnempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggi: ng jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnakaud dalam Pasal 19, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pen cat a tan sipil;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan siprl;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencata , n sipil;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. seksi kelahiran;
- b. seksi perkawinan dan perceraian;
- c. seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;

&lt;

•

'

.

;

- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

## Pasal 22

- (1) Seksi Kelahiran mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan perencanaan, perumuss n kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi sert.a pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
- (2) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perum usan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- (3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewargancgaraan dan Kematian mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebija an teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanas n pelay nan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kew rganegaraan dan pencatatan keamtian.

## Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Informasi Adrninistrasi Kepe .dudukan

## Pasal 23

- ( 1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas m laksanakan penyiapan perumusan kebijakan tckr is dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengeloiaan informasi administrasi kependudukan.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kt pa.da Kepala Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud dalam Pasal 23, Bidang Pengelolaan Inforrnasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meli uti sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi inforrnasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelo]aa informasi administrasi kependudukan yang meli uti sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya rnanusia teknlogi inf rmasi dan komunikasi;

'.

'

- c. pelaksanaan pembinaan dan koordina ~1 pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kepend d ikan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelohan dan penyajian data kepen udu an serta tata kelola dan sumber daya rnanusia tek:nologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi ac ministrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelohan dan pengajian data kependudukan serta tata kelola dan rumber daya manusia teknologi informasi dan komunika i;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang
- a. seksi sistem informasi administrasi kepe dudukan;
3. pengelolaan informasi adrninistrasi kependudukan terdiri atas :
- b. seksi pengelolahan dan penyajian data;
- c. seksi tata kelola dan sumber daya man sia teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

## Pasal 26

- (1) Seksi sistem informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis. pernbinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) Seksi pengolahan dan penyajian data mem unyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koor mas: serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- (3) Seksi tata kelola dan sumber daya manu sia. teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan. perumusan kebijakan teknis, pembinaa, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi inf rrnasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

'

..

## Bagian Keenam Bidang pemanfaatan data dan inivosi pelayanan

## Pasal 27

- (1) Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kkerja sama administrasi kependudukan dan inivs si pe1ayanan administrasi kependudukan.
- (2) Bidang pemanfaatan data dan movasi pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di hawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana d imaksud dalam Pasal 27, Bidang pemanfaatan data dan iniva i pe1ayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sma ~ erta inivasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordina ,· pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta mrvasi pelayanan acrninistrasi kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemanfaata data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanan pema faatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inivasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 29

- (1) Bidang pemanfaatan data dan inivosi pela- auan t rdiri atas
2. dokumen b. seksi pemanfaatan data dan kependudukan;
- a. seksi kerjasama;
- c. seksi inovasi pelayanan.
5. ( 1) dipimpin awah dan emanfaatan (2) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat oleh Kepala Seksi yang berada di bertanggung jawab kepada Kepala Bidang data dan inovasi pelayanan.

I •

## Pasal30

- {l} Seksi Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyi.apan bahan pemecanaan, perumusan kcbijakan tcknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.
- (2) Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pernbinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pernanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perum sa kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pdaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaim· na dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang te bagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dima sud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsio al senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana di taksud pada ayat {l} ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-un angan yang berlaku.

## BABV TATA KERJA

## Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan. tugas setiap pimpinan tit orga.nisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib mener pkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupatenserta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupatensesuai d ngan tugas masing-masing.

'

.

.

'

·•

- . . masmg-masmg. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Din' s, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok
- dilingkungan melaksanakan orgamsasi wajib (3) Setiap pemimpin satuan Pemerintah Ka bu paten pengawasan melekat.

## Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksa iaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi p nyirnpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperl ukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagiarr/Kepala Seksi wajib mengikuti dan rnematuhi pe tunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya,

## Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kep a Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan se bagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan ntuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisas: lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawaharinya wajib rnengadakan rapat berkala.

## Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuui dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala iclang yang rnernbidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

••

## Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna masingmasing pejabat dalam lingk.ungan Pemerintah · abupatendapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan terte ntu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONJ SAS:( DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhent.an dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, berpe doman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan M nteri Dalam Negeri atas usul Bupati melalui Gubernur .
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Penc tatan Sipil Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Ilb.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Kepen · udukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana merupakan ja atan eselon Illa./lllb.
- (4) Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon I [[a.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi I ingkup inas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada mas Kabupatenditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (7) Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan mas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri D ai -~egeri atas usul Bupati melalui Gubernur.

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan ini, maka perat uran Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan pencatatan ipil Ka upaten Bombana dan ketentuan lain yang bertenta ga 1. dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

;,·

## Pasal 44

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


2016 Diundangkan di Rumbia pada tanggal, i:~ \)\:.~ttl\~t~

SEKRETARIS DAERAH,


H.BURHANUDDIN A.HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR : L\v

Ditetapkan di Rurnbia pada tanggal, t:l~eS~tv'\~tf!.2016

Pj. BUPATl BOM - ANA,


Hj. S


LAMPIRAN PERATURAN

Bl

PATI BOMBANA

NOMOR

L/G

TAHUN 2016

TANGGAL

i:L 1:E${},, '7B'll-- 2-ot k-

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SlPI KABUPATENBOMBANA




BANA, Pj. BUPATI B

Hj. SITTI SALEHA