PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 6 Tahun 2005 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 1 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 6 TAHUN 2OI2
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 1
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (U Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i985 Nomor 68, Tambahan I kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) L.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
-2- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneiia tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendah.r..n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor a355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 illo*o,. 1O4, T-ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OO);
6. g.Undang-UndangNomorS2Tahun2ao4tentang Pemerintahan -Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang peruuahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ilo*o, 59, famUafran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a84al;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan . LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraa3s|;L
- 1 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2AO7 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6861;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOI tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al39l;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OOl tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O01 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al39l1'
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44761 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5 0);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OOS tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O3);
18. Ferah:ran Fernerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Fengelolaan Keuangan Badan l^ayanan Umum fl-embaran Nqara Republik krdonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republikkrdonesia Nomor afi2l;
ht
,
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57a\
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor a5761;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781:'
5. 22.Perabaran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5771;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 illo*ot 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6l4l.
9. 2T.Peraberan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan , Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); L
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6o Tahun 2OO8 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor I27, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 489O);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I23, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O ilo*ot 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O1O-2O14;
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2Al2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Al2 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OOT tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OLl tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OA6;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:
l
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang Pedoman pengelolaan Belanja Pemelihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2oog rentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2oor tentang pedoman pengelolaan Belanja Pemelihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
2. 38- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 rahun 2oo9 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2olo rentang perubahan A-tas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2o rahun 2oog tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.AT I2OOS tentang Hibah Daerah;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4olPMK. os /2oa9 tentang Sistem Akuitansi Hibah.
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OIO tentang pedoman pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil pemerik"saan Badan Pemeriksa Keuangan;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2g rahun 2O7O tentang penyelarasan Rlncana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) aengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioial (RPJMN) Tahun 2oro-2or4 (Berita Negera nepublik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 229);
7. 43' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor b2 Tahun 2a7r tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ALl Nomor 4SO) sebagaimana teiah diubah dengan peraruran tutentei
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s4 Tahun 2olo tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOg tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, pengendalian aan- Bvatr"*i p.i"ksanaan Rencana pembangunan Daerah @eriia Negara Republik Indonesia Tahun 2OtO iVomor Sltt
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OI2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Peratltran Menten Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2077 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 69a\
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.O7 I 2Ol1 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2OIl;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / Menkes / Per I V I 2OIl tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 336);
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 / MENKES / PER / Xil /2071 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
48. Keputusan Bersama menteri kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/IIl2OO9 dan Nomor 12 tahun 2OO9 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya dipuskesmas, balai kesehatan masyarakat dan rumah sakit;
49. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 20lt (kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahrrn 2010 Nomor 13, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 59);
fv
- Sl.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OIl tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran z}fi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2O1'l Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang ; Mongondoq. Utara Nomor 62);
I
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOI-AANG MONGONDOW UTARA dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PET,A.KSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OII.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat:
- b. neraca;
- a. laporan realisasi anggaran;
- c. laporan arus kas; dan
5. (21 la.poran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KePala Daerah.
- d. catatan atas laPoran keuangan.
Pasal 2
La.poran realisasi anggar€m sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a tahun anggaran 2OIl sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp. 396-473'326'172,00
- b. Belanja
RP.4OO.260'639'560,31
Surphrs/defisit
Rp. (3.757 '313'388'31)
- c. Pembiayaan :
Penerimaan
RP.25'049'979'449,00
Pengeluaran :
RP.
0,00
Pembiayaan Netto
Rp. 25'049'979'449,00
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggar€ur sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 sebagai berikut:
- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 5-434.521-086,88 dengan rincian sebagai berikut:
w
1. anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp.4O l.gOT.g47.25g,gg
2. reatisasi
np.SOO.+ ZS.iZO'.IT2,OO
- b :dri::lJ;:;Y,-::x?:" .."i:;", ffi,:,"'.n*;
- Rp. 2 7 . 89O. 9 54. S 5 Z,.Sf Z.,,g*, nnclan sebagai berikut: 1. anggaran belanja o -- -
2. ::f,*ierubahan
Rp. 428. ls 1.se4. I 12,88
- c \_{t"\_l"Hr?i, srju*,ff*:??:3g8 Bg?,ffi:i :::?tr.n[l;"'+so'+?5' +oi,og d.G;'- rincian
- ;. ffiiffsdahprtutar Rp. (26.24s.r 46.s.s4,0o)
- d=d*{=-**=f:^q.'={i.",,i*g'i'"'.# i:fft?I"an sejumrah np-.opO dengan rincian sebagai
1. AlSggan penerimaan pembiayaan '
2. i5,ggerubahan
6
-26.243.r46.8s4,o0 ri.?;?r.72?it?':,B8
- \_ serisih r.u*,rr.,,.i1s\_ fri. e' Selisih anggaran. o.rrg' rratsasi pengeluaran pembiayaan seiumfafr nplqbO a.rrgr' rincian sebagai berikut:
- t. OlryTan pengeluaran pembiayaan
- ,. i:5tl1rerubahan
- ^ -*;.
o,oo
o,oo
r *rhil#il*/,Til:" ,rjir*
pembiaya^" ?13
- sejumlah Rp.O,o.. aerigan il;; sebagai berikut: 1. Anggaran pembiayain ;;;;.*, --Rp'
2. i:51*J'rubahan serisih-r,ebihrkurans
26'243.r46.8s4,00
fii.
ri.?gZ.?Z?
it?';,ZZ
Pasal 4
- Neraca sebagaim*" *luksud pada pasal I huruf b per 31 Desembei Tahu n 2o7r ".["gi*ilJ.in ,, a. Jumlah aset
- b Jum'Iah r'-Liio-"-^
[i ]!i:!-i]u3L*;BB
, np. SZS.ZS8.31O.4 96,09 L-
- c. Jumlah ekuitas dana
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2OII sebagai berikut:
- b. anrskasdariaktivitasoperasi Rp. 175. l8l.S22.JS6,6g
- a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2OlI Rp. 37.603.834.547,AO
- c. arus kas dari aktivitas investasi
4. aset non keuangan
5. Rp. 178.968.835.745,00
- d. arus los dari aktfuitas pernbiayaan Rp.
o,00
- e.
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2O11 Rp. 29.349 .50I .859,64
- AnJS kas dari aldivitas nmr angamnRp. 4.467.O19.299,05
Pasal 6
catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d tahun anggaran 2oll membuat informasi baik secara kumulatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I yang terdiri dari:
- a.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Boroko Pada tanggal ZLlt'Dvovlwp, 20il

Penandatangan: BUPATI NDOW UTARA, HAMDAN DATUNSOLANG

Penetapan: Diundangkan di Boroko Pada tanggal 22 \/Dv€r^beK 2otL

Penandatangan: SEKRETARIS nABp.,qH KABUPATEN B O LAA y€.t lofrco NDOW UTARA, \- REKY POSUMAH PENGOI,AH P4RAF' KEPAI,A BAGIAN HUKUM nlry ASTSTBN PEMERINTAHAN DAN KES&amp;'AHTERAAN RAKYAT t4 ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN , ASISTEN ADMINISTMSI UMUM

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH WAKII, RIJPA'II

Penandatangan: BUPATI l'/lctlO$IUNTIJK TXANDATAI.ICAIII LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOI-AANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR G $ m a
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I

realisasi urusan dan Ringkasan laporan €rnggararl menurut pemerintahan organisasi; daerah

Lampiran I.l

Lampiran 1.2

Lampiran I.3

Laporan realisasi anggaran;

Rincian laporan realisasi anggaran menurLlt urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurLlt urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

,

L

*ii

t


## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- t1 -

Lampiran I.4

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal {investasi} daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca;

Laporan arus kas; dan

Catatan atas laporan keuangan,

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I.10

Lampiran I.1 1

- b. Lampiran II

- c. Lampiran III

- d. Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- b. iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah tercantum daram Lampiran VI Peraturan Daerah ini,
- a. laporan kinerja tercantum d.alam Lampiran V Peraturan Daerah ini; dan

{ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

A .

;

.



## Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2011 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.


Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal ZLlt'Dvovlwp, 20il

BUPATI NDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG


Diundangkan di Boroko

Pada tanggal 22 \/Dv€r^beK 2otL

SEKRETARIS nABp.,qH

KABUPATEN B O LAA y€.t lofrco NDOW UTARA,

\-

REKY POSUMAH

PENGOI,AH

P4RAF'

KEPAI,A BAGIAN HUKUM

nlry

ASTSTBN PEMERINTAHAN DAN KES&amp;'AHTERAAN RAKYAT

t4

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

,

ASISTEN ADMINISTMSI UMUM

SEKRETARIS DAERAH

WAKII, RIJPA'II

BUPATI

l'/lctlO$IUNTIJK TXANDATAI.ICAIII



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOI-AANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR G

$

m

a



## PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 5 TAHUN 2Or2

## TENTANG

## PERTANGGUN GJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 1

## I. PENJELASAN UMUM

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara Tahun Anggaran 2orl merupakan implementasi dari pada Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pedoman Teknis Lainnya guna mewujudkan otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

untuk itu perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara Tahun Anggaran 2olr.

## II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas t


## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

-t4-

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOIAANG MONGONDOW UTARA N oMoR: