PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 09 Tahun 2014 tentang TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU, BALIK NAMA DAN DENDA PELANGGARAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 09 TAHUN 2014
TENTANG
TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU, BALIK NAMA DAN DENDA PELANGGARAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2013 tetang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban khususnya Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2), maka tarif air minum, pemasangan sambungan baru, balik nama dan denda pelanggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan adanya inflasi dan kenaikan tarif dasar listrik, maka menyebabkan meningkatnya biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban, sehingga perlu menyesuaikan tarif dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum, Pemasangan Sambungan Baru, Balik Nama dan Denda Pelanggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Menetapkan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Imdonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toban Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Toban;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toban;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU, BALIK NAMA DAN DENDA PELANGGARAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TUBAN.
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Air Minum, Pemasangan Sambungan Baru, Batik Nama dan Denda Pelanggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toban.
Pasal 2
Obyek Tarif Air Minum meliputi:
- a. pemakaian air minum;
- b. pemasangan sambungan baru; dan
- c. biaya balik nama.
Pasal 3
Subyek Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang memakai air minum, melakukan pemasangan sambungan baru, balik nama, yang selanjutnya disebut Pelanggan.
Pasal 4
Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan sebagai berikut:
- a . KELOMPOK I terdiri dari :
1. hydran umum/Kran Umum (HU /KU);
2. panti asuhan; dan
3. tempat ibadah;
KELOMPOK II terdiri dari :
1. Rumah Tangga (A) antara lain terdiri dari :
- a. rumah tangga/tempat tinggal;
- b. yayasan sosial dan lembaga sosial;
- c. sekolah negeri/ swasta dan pondok pesantren;
- d. rumah sakit pemerintah/swasta dan sarana pelayanan kesehatan/ poliklinik; dan
- e. kamar mandi/WC umum.
2. Rumah Tangga (B) terdiri dari:
- a. depot, warung, kios, koperasi dan biro jasa;
- b. praktek dokter, notaris dan pengacara;
- c. foto studio, foto copy, pertokoan dan ruko;
- d. salon kecantikan dan tempat Kursus;
- e. bengkel mobil/motor dan pencucian mobil/motor; dan
- f. industri rumah tangga.
3. Pemerintah (C) terdiri dari;
- a. instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI dan Polri;
- b. sarana instansi pemerintah/Pemerintah Daerah;
- c. lembaga pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya;
- d. asrama instansi, TNI dan Polri; dan
- e. lembaga non departemen.
- c. KELOMPOK III terdiri dari :
1. NIAGA (A) antara lain terdiri dari :
- a. perbankan, perkantoran, sarana/rurnah dinas milik BUMN dan BUMD
- b. toserba/supermarket;
- c. hotel/losrnen/penginapan/ rurnah kos;
- d. apotek/toko obat;
- e. gedung kesenian/ gedung Pertemuan;
- f. dealer rnobil/motor;
- g. usaha transportasi, ekspedisi, irnportir, eksportir dan pergudangan;
10. h . restoran/rurnah rnakan;
- i. usaha peternakan, perikanan, pertanian, perkayuan dan usaha sejenis lainnya ;
- j. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umurn (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);
- k. pabrik es dan cold storage; dan
1. pelanggan rurnah tangga yang menjual air.
2. INDUSTRI (B) antara lain terdiri dari :
- a. pelabuhan laut;
- b. pelabuhan udara; dan
- c. industri besar.
- d. KELOMPOK KHUSUS adalah pelanggan yang tidak termasuk pada kelornpok
20. I, kelompok II dan kelompok III.
Pasal 5
Tarif Pemakaian Air Minurn sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf a rneliputi :
- a. harga pemakaian air;
- b. biaya perneliharaan meter; dan
- c. biaya administrasi rekening.
Pasal 6
- (1) Tarif Pemakaian Air Minum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :
| KELOMPOK PELANGGAN | IIAi~GA PEMAIWAi~ AIR | IIAi~GA PEMAIWAi~ AIR | DIAYA PEMELIHARAAN METER (RP.) | I3IAYA ADMINISTRASI REKENING (RP. ) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| KELOMPOK PELANGGAN | BLOK I 0 - 10 M3 (RP.) | BLOK II DI ATAS 10 M3 | DIAYA PEMELIHARAAN METER (RP.) | I3IAYA ADMINISTRASI REKENING (RP. ) |
| KELOMPOKI KELOMPOK II.A KELOMPOK 11.B KELOMPOK II.C | 1.650 2.250 2.950 3.750 | 2.250 3.250 3.750 4.250 | 2.500 2.500 2.500 2.500 | 2.000 2.000 2.000 2.000 |
| KELOMPOK PELA~""fGGA.l'll | BLOK I 0 - 10 M3 (RP.) | BLOK II DI ATAS 10M3 (RP.) | BIAYA PEMELIHARAAN METER (RP.) | BIAYA ADMINISTRASI REKENING (RP.) |
| KELOMPOKIII.A KELOMPOK 111.B | 4.250 7.070 | 6.250 11.250 | 6.000 7.500 | 4.000 6.000 |
KELOMPOK KHUSUS BESARNYA TARIF
Pasal 7
- ( 1) Biaya Pemasangan Sambungan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
- a. biaya pendaftaran, jasa perencanaan, jaminan langganan, over head serta bahan dan upah
Pasal 8
Biaya Balik Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai beriku t :
- a. kelompok I sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- b. kelompok II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
- c. kelompok III sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- d. kelompok khusus diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara PDAM dengan Pelanggan
Pasal 9
- ( 1) Pembayaran rekening air oleh pelanggan dilakukan pada tern pat dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pembayaran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya, apabila bertepatan dengan hari libur batas akhir pembayaran adalah 1 (satu) hari berikutnya;
- (2) Atas pembayaran rekening air minum kepada pelanggan diberikan bukti pembayaran yang sah.
Pasal 10
Hasil pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu 1 x 24 jam harus disetor ke Kas PDAM.
Pasal 11
Jenis pelanggaran adalah sebagai berikut :
- a. keterlambatan pembayaran atas rekening air pada tanggal yang telah ditetapkan;
- b. tunggakan rekening air;
- c. mendistribusikan Air Minum ke luar persil Pelanggan;
- d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan PDAM;
- e. mendistribusikan Air Minum dari Hidran Umum/Kran Umum dengan segala jenis pipa dan/ atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- f. melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter;
- g. merusak dan menghilangkan meter air;
- h. menyadap Air Minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan/atau mengambil air minum sebelum meter air;
- i. menyambung kembali saluran air minum secara ilegal setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM; dan
- j. memindahtangankan sambungan rumah PDAM ke pihak lain.
Pasal 12
- (1) Keterlambatan pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dikenakan denda keterlambatan;
- (2) Pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening air minum sebagaimana Pasal 11 huruf b lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut, dilakukan penutupan sementara sambungan air minum oleh PDAM.
- (3) apabila pelanggan akan membuka kembali penutupan sementara sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggan harus melunasi tunggakan rekening air, denda, serta biaya pembukaan sambungan.
- (4) Apabila pelanggan akan membuka kembali penutupan sementara sambungan air minum untuk penutupan lebih dari 6 (enam) bulan atas permintaan sendiri dan/atau karena pelanggaran, pelanggan harus melunasi tunggakan rekening air, denda, biaya pembukaan kembali dan biaya penggantian meter air, serta dikenakan biaya perbaikan /penggantian pipa dan peralatannya serta biaya pekerjaan.
Pasal 13
- ( 1) Keterlambatan atas pembayaran rekening air pada tanggal yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dikenakan denda sebagai berikut: - (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutannya dilakukan terhadap tiap rekening air setiap bulan sebagai berikut: - a . untuk terlambat 1 (satu) bulan dikenakan denda 1 (satu) bulan; dan - b. untuk terlambat lebih dari 1 (satu) bulan dikenakan denda 1 (satu) bulan pertama ditambah denda lebih dari 1 (satu) bulan per rekening dan seterusnya. | KELOMPOK PELANGGAN | BIAYA KETERLAMBATAN MEMBAYAR REKENING AIR PER LEMEARPER BULAN | BIAYA KETERLAMBATAN MEMBAYAR REKENING AIR PER LEMEARPER BULAN | |---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | KELOMPOK PELANGGAN | TERLAMBAT 1 BULAN | TERLAMBAT DI ATAS 1 BULAN | | KELOMPOK I | 5.000 | 7.500 | | KELOMPOK II | 5.000 | 7.500 | | KELOMPOK III | 10.000 | 15.000 | | KELOMPOK KHUSUS DASAR PENETAPAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN | KELOMPOK KHUSUS DASAR PENETAPAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN | KELOMPOK KHUSUS DASAR PENETAPAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN | ## Pasal 14 - (1) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf d, dan huruf e akan dilakukan perubahan klasifikasi Pelanggan. - (2) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f akan dilakukan penutupan sementara. - (3) Apabila Pelanggan akan membuka kembali sambungan akibat penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya pembukaan dan denda sebanyak pemakaian air sebagai berikut: - a. Kelompok I dan II sebanyak 50 M3 (lima puluh meter kubik) per bulan; - b. Kelompok III A sebanyak 100 M3 (seratus meter kubik) per bulan; - c. Kelompok III B sebanyak 150 M3 (seratus lima puluh meter kubik) per bulan; dan - d. kelompok khusus diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara PDAM dengan Pelanggan. - (4) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g akan dikenakan biaya penggantian meter air. - (5) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j akan dikenakan biaya setara pemasangan sambungan baru. ## Pasal 15 - ( 1) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, dan huruf i, akan dikenakan sanksi penutupan sementara atau pengambilan meter air tanpa pemberitahuan.

Distribusi: - (2) Apabila pelanggan akan membuka kembali sambungan akibat penutupan sementara atau pengambilan sebelum meter air dari pipa distribusi), harus melunasi kewajiban membayar denda, biaya pembukaan sambungan dan pemakaian air paling banyak selama 12 (dua belas) bulan sebanyak sebagai berikut: - a . Kelompok I dan II sebanyak 50 M3 (lima puluh meter kubik) per bulan; - b. Kelompok III A sebanyak 100 M3 (seratus meter kubik) per bulan; - c. Kelompok III B sebanyak 150 M3 (seratus lima puluh meter kubik) per bulan; dan - d. Kelompok khusus diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara PDAM dengan Pelanggan. - (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diselesaikan sanksi administrasinya, maka akan dilakukan pencabutan atau pengambilan pipa dinas dan akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Daerah; - (4) Pelanggan setelah menjalankan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila akan membuka sambungan kembali dikenakan biaya setara pemasangan sambungan baru. ## Pasal 16 - (1) Pembukaan kembali akibat tindakan penutupan/pemutusan dikenakan biaya sebagai berikut: - (2) Pengajuan pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikabulkan, setelah pelanggan pemakai air minum melunasi: - a. tunggakan rekening air ; - b. denda keterlambatan / pelanggaran; - c. biaya pembukaan kembali; dan | KELOMPOK PELANGGAN | 0 - 6 BULAN | 6 - 12 BULAN | 12 - 24 BULAN | > 24 BULAN | |---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | KELOMPOK I | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 150.000 | | KELOMPOK II | 75.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | | KELOMPOK III | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | | KELOMPOK KHUSUS DASAR PENETAPAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN | KELOMPOK KHUSUS DASAR PENETAPAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN | KELOMPOK KHUSUS DASAR PENETAPAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN | KELOMPOK KHUSUS DASAR PENETAPAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN | KELOMPOK KHUSUS DASAR PENETAPAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERJANJIAN ANTARA PDAM DENGAN PELANGGAN | - d. untuk penutupan sambungan air minum di atas 6 (enam) bulan ditambah: 2. biaya penggantian meter air; dan 3. biaya penyempumaan pipa dan peralatannya serta biaya pekerjaan. ## Pasal 17 - ( 1) Apabila meter air tidak berjalan dengan baik dan tidak terbaca dengan semestinya, maka pelanggan akan dikenai pemakaian air terendah pada 3 (tiga) bulan terakhir dan meter air akan diganti; - (2) Pelanggan yang mengunci rumah dan/ atau box meter sehingga meter air tidak dapat terbaca maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir. - (3) Pemakaian rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika meter air sudah diketahui angkanya, maka kekurangan atau kelebihan akan diperhitungkan pada bulan berikutnya. ## Pasal 18

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Toban pada tanggal 24 Mar0t ?014

Penandatangan: BUPATI TUBAN, H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tu ban pada tanggal 24 tiaret 201 4 SEKRETARIS DAERAH, ## HERi SISWORO BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR .. os ...