PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 17 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Kabupaten Sambas merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sambas, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
13. Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
15. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
3. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan; dan
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Selakau dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Selakau Timur dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Pemangkat dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Salatiga dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Semparuk dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Tebas dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Tekarang dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Sambas dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Subah dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Sajad dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Sebawi dengan Tipe A;
- l. Kecamatan Sejangkung dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Teluk Keramat dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Tangaran dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Paloh dengan Tipe A;
- p. Kecamatan Galing dengan Tipe A;
- q. Kecamatan Sajingan Besar dengan Tipe A;
- r. Kecamatan Jawai dengan Tipe A; dan
- s. Kecamatan Jawai Selatan dengan Tipe A.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dinas/badan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Selain Unit Pelaksana Teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (2) Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 9
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Bupati oleh Bupati.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 10
- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (2) Tugas dan fungsi staf ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 11
Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN LAIN - LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 12
- (1) Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas tiap jabatan dan tata kerja organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru ## BAB X KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Penetapan: Ditetapkan di Sambas pada tanggal 17 Oktober 2016 BUPATI SAMBAS, TTD ATBAH ROMIN SUHAILI

Penetapan: Diundangkan di Sambas pada tanggal 17 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, JAMIAT AKADOL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 4
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah.
Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat medorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.
Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :
- a. Urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. Karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. Kemampuan keuangan Daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur; dan
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
Dalam penetapan susunan organisasi Perangkat Daerah sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip penataan, yaitu :
- a. Prinsip kejelasan tujuan;
- b. Prinsip Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat;
- c. Prinsip Pembagian Tugas;
- d. Prinsip Koordinasi;
- e. Prinsip Keberlangsungan Tugas;
- f. Prinsip Proporsionalitas;
- g. Prinsip Keluwesan;
- h. Prinsip Pendelegasian dan dan Penyerahan Wewenang;
- i. Prinsip Rentang Kendali;
- j. Prinsip Jalur dan Staf;
- k. Prinsip Kejelasan dalam Pembagian; dan
- l. Prinsip Legalitas.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu Pemerintah Kabupaten Sambas melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Sambas terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah sebanyak 17 (tujuh belas) dinas, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan sebanyak 4 (empat) badan; dan
- g. Kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf d angka 15 Urusan pemerintahan bidang pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan adalah yang menyangkut sub urusan peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; ## Huruf d angka 16 Urusan pemerintahan bidang pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah seluruh urusan pemerintahan bidang pertanian selain sub urusan peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; ## Huruf e angka 3 Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah adalah meliputi sub urusan pendapatan, keuangan dan asset.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'efektifitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'kegiatan teknis operasional' adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan 'kegiatan teknis penunjang tertentu' adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan satuan pendidikan formal adalah Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Yang dimaksud dengan satuan pendidikan non formal adalah Sanggar Kegiatan Belajar.
PENJELASAN
Pasal 7
Yang dimaksud dengan 'unit organisasi bersifat fungsional' adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.