UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 106 Tahun 1960 tentang PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 106 MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTORKANTOR (berlaku 12 Juli 1950)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah Anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional;
- b. bahwa konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 mengenai istirahat Mingguan dalam perdagangan dan kantorkantor yang telah diterima oleh wakil-wakil Anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ke empat puluh (1957) di Jenewa, dapat disetujui :
- a. Pasal 19 Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;
- b. Pasal-pasal 11, 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
- c. Ketetapan M.P.R.S. NO. I dan II Tahun 1960;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KANTOR-KANTOR.
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 106 MENGENAI ISTIRAHAT DALAM PERDAGANGAN DAN
Pasal 1
Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor yang telah diterima oleh wakil-wakil anggotaanggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ke empat puluh (1957) dan yang bunyinya sebagai dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 1961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUKARNO

Penandatangan: pada tanggal 25 Pebruari 1961 SEKRETARIS NEGARA TTD MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 14
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1961
## TENTANG
## PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR106
## MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTORKANTOR
Ketika Indonesia menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional pada tanggal 12 Juli 1950, Indonesia menyatakan terikat oleh empat konpensi, yang sebelumnya telah diratifisir oleh Pemerintah Belanda dan dinyatakan berlaku untuk Indonesia yaitu;
Konpensi Nomor 19-1925 mengenai :
Persamaan Perlakuan dalam hal kompensasi kecelakaan Staatsblad 1929-53. Equality Treatment (Accident Compensation).
Konpensi Nomor 27-1929 mengenai :
Pemberian tanda berat pada barang-barang yang dikirim dengan kapal Staatsblad 133117. Marking of weight (packages transported by vessels).
Konpensi Nomor 29-1930 mengenai:
Kerja paksa Staatsblad 1933-261 (Forced Labour).
Konpensi Nomor 45-1935 mengenai :
Pekerjaan dibawah tanah bagi wanita Staatsblad 1937-219. Underground work (Women).
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia telah meratifisir dua konpensi, yaitu :
Konpensi Nomor 98-1949 mengenai
Berlakunya dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 42). Right to organise and collective bargaining.
Konpensi Nomor 100-1951 mengenai :
Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 171). Equal remuneration.
Konpensi ketiga yang sekarang kita hendak ratifisir, yaitu Konpensi Nomor 106, mengandung pokok-pokok sebagai berikut :
- a. dalam perusahaan perdagangan dan kantor-kantor, semua buruh berhak atas istirahat mingguan terus-menerus selama tidak kurang dari 24 jam dalam tiap jangka waktu tujuh hari, tanpa pengurangan upah;
- b. pengecualian sementara diperkenankan dalam hal force majeure, pekerjaan yang sangat luar biasa mendesak dan guna menghindarkan kerugian barang yang mudah rusak.
Pikiran untuk memberikan istirahat mingguan ini, adalah sesuai dengan apa yang terkandung pada
PENJELASAN
Pasal 27
Dalam pada itu untuk mencegah penyalahgunaan pasal 5 ayat (a), istilah "keluarga majikan" harus ditafsirkan meliputi suami/ istri beserta keluarga dalam turunan lurus derajat pertama. Kemudian sesuai dengan filsafah negara yaitu Pancasila, maka pasal 6 ayat (4) harus diartikan, bahwa penghormatan tradisi dan kebiasaan golongan minoritas agama merupakan sifat yang khas dari bangsa Indonesia yang menghormati dan menjunjung tinggi tiap agama. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2153