PERATURAN BUPATI BANYUASIN Nomor KEPADA Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN/NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang | a. | bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. c. | bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 pasal 39 ayat 3 pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota; bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SK.PD} penyelenggara |
| | d. | bahwa dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan perizinan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan/non perizinan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelega.sian / Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin, dipandang perlu dilakukan penyesuaian; |
| | e. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin. |
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
3. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndoneia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang ...
3
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor S 1 Tahun 2009 ten tang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
24. Peraturan ...
(,;, \ 1
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 l O (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
28. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
29. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nornenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Rpublik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Klinik;
34. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lnpangan Usaha Indonesia;
35. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. 36 . Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanarnan Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
37. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 /M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Ruang Kota Kembar Pangkalan Balai› Betung Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 13 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 75);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengolahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penye\enggaraan Perizinan {Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 - 2032 (Lernbaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 76};
44. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 038);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18);
46. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 191 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten .Banyuasin Nornor 191 Tahun 2016);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENDELEGASIAN /PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUASIN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin;
10. Penanaman Modal adalah Segala Bentuk Menanam Modal, baik oleh Penanam Modal dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk Melakukan Usaha di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pelayanan Tepadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara Terintegrasi dalam Satu Kesatuan Proses dimulai dari Tahap Permohonan sampai dengan Tahap Penyelesaian Produk Pelayanan melalui satu Pintu;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang terkait Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banyuasin;
13. Penyelenggaraan PTSP adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses Pengelolaannya mulai dari Tahap Permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara Terpadu dalam Satu Pintu dan Satu Tempat;
14. Perizinan ...
7
14. Perizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerir.tah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang› undangan;
15. Nonperizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
17. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
18. Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
19. Tim Teknis PTSP adalah Kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Vl'SP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan.
PENYELENGGARAAN PERIZINAN / NONPERIZINAN
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN / NONPERIZINAN
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan perizinan/nonperizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasan clan penerbitan izin/nonizin;
- (2) Penyelenggaraan perizinan/ nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan/ dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (3) Penyelenggaraan perizinan/ nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Izin Prinsip (lndustri, Perdagangan, Perumahan/Bangunan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata);
- b. Izin Lokasi (Industri, Perdagangan, Perumahan/Bangunan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata};
- c. lzin Mendirikan Bangunan (1MB);
- d. Izin Gangguan/HO/Surat Izin Tempat Usaha;
- e. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan;
- f. Surat Izin Usa ha Perdagangan (SIUP);
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
| h. | Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Izin Usaha Toko Modem (IUTM); |
| J. | Tanda Daftar Gudang (TDG); |
| k. | Izin Usaha Industri (IUI); |
| 1. | Tanda Daftar Industri (TDI); |
| m. | Izin Kepariwisataan; |
| n. | Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Operasi Biro Jasa Reklame (IOBJR); |
| o. | Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta; |
| p. | Izin Penyelenggaraan Kursus; |
| q. | lzin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik; |
| r. | Izin Penyelenggaraan Pest Control; |
| s. | Izin Penyelenggaraan Fumigasi Dan Foging; |
| t. | Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas /Pustu; |
| u. | Izin Penyelenggaraan Jasa Boga; ,... |
| v. | Izin Penyelenggaraan Depot Air Minum Dan Isi Ulang; |
| w. | Izin Penyelenggaraan Rumah Makan Dan Restoran; |
| x. | lzin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan; |
| y. | Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum; |
| z. | Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi; |
| aa. | Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis; |
| ab. | Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis Gigi; |
| ac. | Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rumah Bersalin dan KIA; |
| ad. | Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Toko Obat; |
| ae. | lzin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Produksi Makanan dan Minuman; |
| af. | Izin Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit; |
| ag. | Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Balai Pengobatan/ Klinik; |
| ah. | Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Apotik; |
| ai. | Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Optikal; |
| aj. | Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Laboratorium Kesehatan ; |
| ak. | Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Pengobatan Tradisional; |
| al. | Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modem (PPUM); |
| am. | lzin Penyelenggaraan Saran.a Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut; |
an.lzin ...
(:
'
..
•~•
1
l ..
- an. Izin Penyelenggaraan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- ao. lzin Penyelenggaraan lndustri Rumah Tangga Pangan {IRTP);
- ap. Izin Praktek Fisioterapi;
- aq. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha;
- ar. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- as. Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
- at. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- au. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
- av. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- aw. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha.
PENANDATANGANAN
BAB III - PENANDATANGANAN
Pasal 3
- (1) Penandatanganan perizinan/nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis;
- (2) Khusus perizinan seperti di bawah ini, Berita Acara dari hasil pengecekan lapangan oleh Tim Teknis yang sudah memenuhi syarat dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, izin yang dimaksud yaitu :
3. a . Izin Prinsip (lndustri, Perdagangan, Perumahan/Bangunan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata);
- b. lzin Lokasi {Industri, Perdagangan, Perumahan/Bangunan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata);
- c. Izin untuk Pendirian Hotel;
- d. Izin untuk Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- e. Izin untuk pendirian Usaha Industri Skala Besar;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama (a.n) Bupati Banyuasin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENANDATANGANAN
Pasal 4
- (1) Apabila Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin berhalangan 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat di bawahnya;
- (2) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
BAB III - PENANDATANGANAN
Pasal 5
Untuk penzman yang memerlukan rekomendasi dari Instansi Teknis terkait, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
PELAKSANAAN PERIZINAN
Bagian Kesatu Tim Teknis
BAB IV - PELAKSANAAN PERIZINAN
Pasal 6
- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan periz~nan dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing - masing wakil dari instansi teknis.
- (3) Pembentukan, tugas, wewenang dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Format B?angko
BAB IV - PELAKSANAAN PERIZINAN
Pasal 7
- (1) Bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan penzman berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga / nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang ada.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan belum diatur, maka diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu.
Bagian Ketiga
Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin
BAB IV - PELAKSANAAN PERIZINAN
Pasal 8
- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat - syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan perizinan ditentukan dengan Keputusan Bupati.
3. ( 1) Permohonan izin / nonizin ditolak apabila tidak memenuhi
4. \..:; / i \.,uuii:1.1-..a.u }J\.,J. H 1u u u11c.1.u 1L.HJ. »cu~~i:U.U1Wll:l U1Ulc:1.K:SUU }Jc::1.Uc:1. ayaL l l) disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
persyaratan yang tidak terpenuhi.
5. .I . . . . '-' I , L· I t" \ dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 6
6. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 7. {4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 {tujuh) . hari kerja sejak . diterimanya penolakan permohonan izin. ' - (5) Jawaban