PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1996 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK (berlaku 3 Desember 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perbankan Indonesia yang dalam usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian perlu melindungi kepentingan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan kepentingan masyarakat tersebut perlu dilakukan tindakan-tindakan terhadap bank yang mengalami kesulitan, yang pada azasnya perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka tindakan-tindakan yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut dengan penetapan ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
Menetapkan :
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK.
BAB I - PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK
Pasal 1
- (1) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang diperlukan oleh Bank Indonesia dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan
BAB I - PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK
Pasal 2
- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan:
- a. mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau
- b. membahayakan sistem perbankan, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dengan menyebutkan indikasi permasalahan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia.
- (2) Untuk bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, pemberitahuan sebagaimana dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Ketua Bapepam.
- (3) Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Bank Indonesia setelah memberitahukan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. melakukan tindakan agar:
- 1) pemegang saham menambah modal;
- 2) pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
- 3) bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- 4) bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- 5) bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- b. mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
- 1) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- 2) menjual sebagian harta dan kewajiban bank kepada bank lain;
- 3) menjual sebagian harta bank kepada bank atau pihak lain.
- (4) Bank Indonesia memberitahukan kepada Menteri Keuangan apabila langkah-langkah yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.
- (5) Bank Indonesia mengusulkan pencabutan izin usaha bank kepada Menteri Keuangan, apabila menurut penilaian Bank Indonesia tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat mengatasi kesulitan bank bersangkutan atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan.
BAB I - PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK
Pasal 3
- (1) Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
- (3) Dalam hal bank yang dicabut usahanya memiliki kantor di luar negeri, maka Bank Indonesia memberitahukan kepada otoritas yang berwenang di negara tempat kantor tersebut berada.
BAB I - PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK
Pasal 4
- (1) Menteri Keuangan
BAB I - PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK
Pasal 5
- (1) Bank yang dicabut izin usahanya wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan sejak tanggal pencabutan izin usaha dimaksud.
- (2) Bank yang dicabut izin usahanya wajib segera menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan izin usaha yang bersangkutan, dan diaudit oleh akuntan publik.
BAB I - PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK
Pasal 6
Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya dilakukan
BAB I - PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK
Pasal 7
- (1) Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak sah.
- (3) Keputusan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.
BAB I - PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK
Pasal 8
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak terpenuhi, Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:
- a. Pembubaran badan hukum bank;
- b. penunjukan Tim Likuidasi dengan nama yang diusulkan oleh Menteri Keuangan;
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB I - PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK
Pasal 9
Sejak tanggal berita acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau tanggal penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bank disebut sebagai "bank dalam likuidasi".
BAB I - PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK
Pasal 10
- (1) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Sebelum likuidasi selesai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris serta pemegang saham adalah sampai dengan harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan suatu bank.
BAB I - PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK
Pasal 11
- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan selambat-lambatnya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-9 - dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak dibentuknya Tim Likuidasi.
- (3) Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.
PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Bagian Pertama
Pembentukan Tim Likuidasi
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 12
- (1) Pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan penetapan Pengadilan atas dasar permintaan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (3) Susunan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. pihak lain di luar anggota Direksi/Dewan Komisaris atau pemegang saham; atau
campuran...
-10 - b. campuran antara pihak lain dengan satu atau beberapa anggota Direksi/Dewan Komisaris atau pemegang saham sepanjang yang bersangkutan tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi.
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 13
Dalam hal anggota Tim Likuidasi yang dibentuk
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 14
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hal dan kewajiban, seperti:
- a. melakukan perundingan dengan para kreditur serta pembayaran kewajibannya;
- b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam jangka waktu penjualan harta kekayaan, penagihan piutang dan pengalihan kewajiban bank;
- c. melakukan publikasi untuk setiap hal yang diwajibkan dan dirasa perlu;
- d. mewakili bank dalam likuidasi di luar dan di muka pengadilan;
- e. memutuskan hubungan kerja terhadap para pegawai bank;
- f. mempekerjakan pegawai dan meminta bantuan konsultan untuk membantu teknis pelaksanaan tugasnya;
- g. melakukan tindakan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai bank terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha bank.
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 15
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim Likuidasi dilarang mengambil keuntungan untuk diri sendiri.
- (2) Anggota Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 16
Tim Likuidasi wajib melaporkan secara tertulis perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, tanpa mengurangi haknya untuk berkonsultasi kepada Bank Indonesia setiap kali dipandang perlu.
Bagian Kedua
Kegiatan dan Tata Cara Likuidasi Bank
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 17
- (1) Likuidasi bank adalah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank.
- (2) Likuidasi bank dilakukan dengan cara pencairan harta dan/atau
-12 - penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencarian dan/atau penagihan tersebut.
- (3) Selain cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), likuidasi bank dapat dilakukan dengan cara penjualan seluruh harta dan pengalihan kewajiban kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 18
- (1) Keputusan dan penetapan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 wajib:
- a. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
- b. diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
- c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembentukannya, oleh Tim Likuidasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pula pernyataan bahwa seluruh harta kekayaan bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan Tim Likuidasi.
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 19
- (1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi.
- (2) Tim Likuidasi melakukan penentuan cara likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau ayat (3).
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penentuan cara likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Tim Likuidasi dan wajib memulai tugasnya melaksanakan kegiatan likuidasi.
- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal terbentuknya, Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya, dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia.
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 20
- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana dan cara pencairan harta kekayaan bank dalam rangka pembayaran kewajiban bank.
- (2) Harta kekayaan yang diterima oleh bank dalam kegiatan penitipan atau dalam kedudukannya sebagai kustodian, tidak termasuk harta kekayaan yang dicairkan dalam rangka pelaksanaan likuidasi.
- (3) Harta pencairan harta kekayaan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Bank yang telah ditunjuk oleh Tim Likuidasi dengan sepengetahuan Bank Indonesia.
- (1) Tim Likuidasi melakukan panggilan kepada para kreditur melalui iklan surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan media cetak lainnya untuk mendaftarkan piutangnya.
- (2) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat memerintahkan Tim Likuidasi untuk melakukan panggilan kepada kreditur melalui surat tercatat di samping panggilan sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
- (3) Pengumuman dalam surat kabar dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 2 (dua) minggu dan memuat persyaratan bukti piutang kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan tagihan oleh para kreditur kepada Tim Likuidasi wajib dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman yang pertama di surat kabar.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diajukan tagihan, kreditur dianggap menyetujui catatan yang ada pada bank.
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 21
- (1) Setelah lampaunya jangka waktu pengajuan tagihan oleh kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Tim Likuidasi menyusun Neraca Verifikasi dan melaporkannya kepada Bank Indonesia.
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 22
- (1) Setelah lampaunya jangka waktu pengajuan tagihan oleh kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Tim Likuidasi menyusun Neraca Verifikasi dan melaporkannya kepada Bank Indonesia.
- (2) Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat posisi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi setelah
-15 - dilakukan inventarisasi oleh Tim Likuidasi dan diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan media lainnya.
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 23
- (1) Pembayaran kewajiban setelah dikurangi secara beruntun dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh Bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor, dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
- b. kreditur lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 24
- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam Daftar Biaya Likuidasi menjadi beban harta kekayaan bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencarian yang bersangkutan.
- (2) Honor Tim Likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditetapkan dalam
-16 - jumlah tetap dan/atau
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 25
- (1) Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata.
- (2) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.
- (3) Dalam hal masih terdapat pembayaran yang belum diambil oleh kreditur pada saat yang telah ditentukan, dan Tim Likuidasi telah memberitahukan mengenai hal tersebut kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, setelah Tim Likuidasi mengakhiri tugasnya, bagian tersebut dititipkan dalam rekening titipan di Bank Indonesia.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun bagian yang dititipkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diambil oleh kreditur yang bersangkutan, bagian tersebut diserahkan kepada Kas Negara.
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 26
- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 27
- (1) Dalam hal Tim likuidasi dibentuk
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 28
Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 29
Setelah berakhirnya pelaksanaan likuidasi, dokumen-dokumen bank diserahkan kembali kepada para pemegang saham untuk disimpan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota Dewan Komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain termasuk pemegang saham, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut izin usahanya, atau yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Bank yang sedang dilikuidasi pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dan prosedur likuidasi dalam Peraturan Pemerintah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank
BAB II - PEMBENTUKAN TIN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK
Pasal 49
KETENTUAN PERALIHAN
Bank yang sedang dilikuidasi pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dan prosedur likuidasi dalam Peraturan Pemerintah ini.
KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1996

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR68 TAHUN 1996
## TENTANG
## KETENTUAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA,
## PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK UMUM
## UMUM
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selaku berada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah menegaskan bahwa bank wajib selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina yang mengadakan pengamatan gerak dan kegiatan bank.
Apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau sistem perbankan, maka Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan, dan selanjutnya mengambil langkah-langkah penyelamatan keadaan bank tersebut tidak menunjukkan perubahan yang berarti, dan diperkirakan bahwa kondisi tersebut dapat mengakibatkan harta bank tidak mencukupi kewajiban bank kepada krediturnya, maka Bank Indonesia dapat mengusulkannya kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha yang bersangkutan. Selain itu, izin usaha bank dapat pula dicabut apabila keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan. Pencabutan izin usaha bank diikuti dengan pembubaran badan hukum bank dan dilikuidasi, baik yang dilakukan melalui Rapat umum Pemegang Saham bank yang bersangkutan maupun melalui penetapan Pengadilan.
Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila terhadap bank yang dicabut izin usahanya dan dibubarkan serta dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpanan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya.
Penjelmaan dari tujuan untuk mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana dan menjaga kestabilan moneter menyebabkan bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan badan usaha pada umumnya. Oleh karena itu untuk proses likuidasi bagi bank yang dicabut izin usahanya dan dibubarkan, tidak dapat ditempuh prosedur kepailitan, tetapi harus menempuh ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, yang disusun sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Pemerintah ini mempunyai sifat lex specialis terhadap ketentuan pada ketentuan umum, dalam arti sepanjang telah diatur secara khusus dalam ketentuan ini, maka lembaga perbankan tidak tunduk pada ketentuan umum. Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan hukum bagi kelancaran pelaksanaan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.
Mengingat karakteristik dari sifat usaha bank maka pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak memungkinkan pula untuk pembubaran bank karena keinginan sendiri dari para pemegang saham.
Lebih Lanjut, untuk mendukung kepastian pembayaran kepada nasabah penyimpan dana, maka Peraturan Pemerintah ini mengindikasikan keberadaan lembaga yang berfungsi membayar terlebih dahulu hak nasabah penyimpan dana. Perlu diperhatikan pula bahwa untuk mencapai hal yang diinginkan, maka diperlukan proses likuidasi yang relatif cepat, sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini dibatasi paling lama 5 (lima) tahun.
Hal tersebut di atas ditempuh dengan memperhatikan prinsip keadilan dalam rangka upaya memelihara kepercayaan masyarakat.
Sebagaimana diketahui bahwa bank pada umumnya berbentuk Perseroan terbatas, maka Peraturan Pemerintah ini memakai istilah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris bagi penyebutan organ badan hukum bank. Sekalipun demikian, norma yang berlaku bagi organ-organ tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya harus diartikan berlaku pula bagi lembaga setara dalam badan hukum bank lainnya yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas.
## PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang dimaksud dengan asset adalah aktiva atau kekayaan bank. Mengingat bank dalam kegiatan usahanya pada umumnya menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan padanya, maka dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib melakukannya secara profesional dan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian agar dana masyarakat yang dipercayakan padanya dapat dikelola dengan baik. Cukup jelas. Suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia, bank berada dalam, kondisi usaha yang semakin memburuk seperti menurunnya permodalan, kualitas asset, rehabilitates, likuidasi, serta pengelolaan bank tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Yang dimaksud dengan sistem perbankan adalah suatu tatanan kegiatan penghimpun dan penyalur dana serta penyediaan jasa lalu lintas pembayaran oleh lembaga perbankan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong terciptanya efisiensi perekonomian negara. Keadaan... Ayat (2) Cukup jelas. ## Ayat (3) Keadaan suatu bank dinilai dapat membahayakan sistem perbankan apabila bank yang bersangkutan sebagai akibat dari kesulitannya atau adanya kondisi tertentu dapat menyebabkan gangguan