Unknown BUPATI SITUBONDO Nomor - Tahun 2017 tentang DAN PELAKSANAAN KAWASAN TERTIB ALUN-ALUN SANTRI JUM'AT MUBAROK (berlaku 9 Aug 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAH BUPATI SITUBONDO NOMOR ~ TAHUN 2017 TENTANG DAN PELAKSANAAN
KAWASAN TERTIB ALUN-ALUN SANTRI JUM'AT MUBAROK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
Menimbang a.
- bahwa dalam rangka menciptakan kawasan alun› alun bersih lahir batin yang sejalan dengan Visi Bupati Situbondo yaitu terwujudnya masyarakat Situbondo yang madani, mandiri serta lebih beriman, sejahtera dan berkeadilan, perlu disusun pedoman sebagai dasar pelaksanaan bagi seluruh komponen;
- b. bahwa untuk menumbuhkan rasa sating hormat menghormati dan sikap toleransi sesama umat beragama maupun antar umat beragama, diperlukan pengaturan tertentu selama pelaksanaan sholat khususnya sholatjum'at di kawasan alun-alun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Alun-alun SANTRI dan Pelaksanaan Jum'at Mubarak;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
2
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabu.paten Situbondo Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tal1un 2017 Nomor 6, Tambal1ai1 Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB ALUN-ALUN SANTRI DAN PELAKSANAAN JUM'AT MUBAROK.
KETENTUAN UMUM
BABI Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang n1enjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
8. Alun-alun adalah suatu lapangan terbuka yang luas dan berumput yang dikelilingi oleh jalan dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat yang beragam dan terletak di tempat kediaman resmi Bupati.
9. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usal1a baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama› sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Pengunjung adalah setiap orang yang mengunjungi kawasan alun-alun dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerinla upah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BASIi Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kawasan Tertib Alun-alun SANTRI dan pelaksanaan jum'at mubharok.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. menciptakan kawasan alun-alun sebagai kawasan khusus yang bersih lahir batin sesuai slogan Daerah sebagai Kota SANTRI (sehat, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah);
- b. mewujudkan kawasan alun-alun yang bebas dari pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan pedagang kaki lima;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan keindahan lingkungan di kawasan alun-alun dan sekitarnya;
- d. menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai, dan sikap toleransi antar umat beragama;dan
- e. terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam.
BABW SASARAN Pasal4
Sasaran Peraturan Bupati ini adalah pelaku usaha dan pengunjung yang memanfaatkan kawasan alun-alun dan sekitamya untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya.
PasalS
Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. kegiatan relcreasi;
- b. kegiatan hiburan/kesenian/pendidikan/olahraga;
- c. pameran;dan/atau
- d. kegiatan sosial lainnya.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. menciptakan kawasan alun-alun sebagai kawasan khusus yang bersih lahir batin sesuai slogan Daerah sebagai Kota SANTRI (sehat, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah);
- b. mewujudkan kawasan alun-alun yang bebas dari pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan pedagang kaki lima;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan keindahan lingkungan di kawasan alun-alun dan sekitarnya;
- d. menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai, dan sikap toleransi antar umat beragama;dan
- e. terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam.
BABW SASARAN Pasal4
Sasaran Peraturan Bupati ini adalah pelaku usaha dan pengunjung yang memanfaatkan kawasan alun-alun dan sekitamya untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya.
PasalS
Pasal 4
- a. kegiatan relcreasi;
- b. kegiatan hiburan/kesenian/pendidikan/olahraga;
- c. pameran;dan/atau
- d. kegiatan sosial lainnya.
FUNGSI
BAB IV
Pasal 6
Kawasan khusus alun-alun SANTRI memiliki fungsi Catur Gatra dan ditetapkan untuk :
- a. sebagai penunjang kegiatan pemerintahan;
- b. sebagai penunjang kegiatan peribadatan umat islam di daerah;
- c. sebagai ruang terbuka hijau;dan
- d. sebagai pusat relcreasi ruang publik skala daerah.
BAB IV
Pasal 7
Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
TATA CARA PENGAJUAN IZIN
BAB IV
Pasal 8
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dimulai.
- (2) Sebelum izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu meminta rekomendasi dari SKPD teknis terkait.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterbitkan oleh SKPD teknis terkait selambat› lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima lengkap.
- (4) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
- a. Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal9

- (1) Persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. surat permohonan; b. proposal.
- (2) Izin harus diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak rekomendasi dari SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diterima.
- (3) Apabila izin ditolak, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Format surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BABVI

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan penataan kawasan khusus alun-alun SANTRI meliputi:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan alun-alun;
- b. perlindungan terhadap flora dan fauna yang ada di kawasan alun-alun;
- c. pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;dan
- d. mempertahankan dan mengembangkan keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan alun-alun SANTRI.

## Bagian Kedua Strategi Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan kawasan alun-alun sebagai kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan swasta.
- (2) Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberian edukasi kepada masyarakat tentang kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya;
- b. sosialisasi kepada masyarakat melalui komunitas› komunitas peduli lingkungan di Daerah;
- c. memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat tentang kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya;
- d. melakukan kampanye kebersihan kawasan alun› alun SANTRJ untuk menciptakan kawasan bersih, indah, sehat lahir dan batin melalui media massa, media sosial dan/atau media lainnya;
- e. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kebersihan kawasan alun-alun SANTRI secara berkesinambungan;
- f. membatasi fungsi kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan alun-alun SANTRI.

## Pasal 12

Pemberian edukasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa :

- a. melakukan kerja bakti bersama masyarakat, pedagang, komunitas peduli lingkungan dan/atau simpatisan di kawasan alun-alun SANTRJ,
- b. mengarahkan pengunjung alun-alun yang membuang sampah sembarangan untuk memungut dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan;
- c. mengingatkan pedagang untuk menjaga kebersihan di areal pujasera dan sekitamya.

## PELAKSANAAN JUM'AT MUBAROK

## BAB VII Bagian Kesatu Umum Pasal 13

- (1) Untuk menjaga toleransi umat beragama apabila telah tiba waktu sholat jum'at, setiap orang yang melaksanakan kegiatan di kawasan alun-alun dan sekitamya wajib menghentikan sementara kegiatannya yang dapat mengganggu kekhusyu'an ibadah sholatjum'at di masjid Agung Al-Abror.
- (2) Pemilik tempat usaha di kawasan alun-alun dan sekitamya wajib memberikan kesempatan beribadah sholat jum'at kepada karyawannya yang beragama islam.

## Bagian Kedua Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pasal 14

- (1) Wilayah pelaksanaan jum'at mubarok meliputi jalan PB. Sudirman, jalan A. Yani, jalan Diponegoro, jalan Cendrawasih, jalan A. Jakfar dan jalan Moh. Seruji.
- (2) Waktu pelaksanaan jum'at mubarok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimulai sejak pukul 11.30 waktu setempat sampai dengan berakhimya sholat jum'at.

## Pasal 15

Pada saat dimulainya pelaksanaan jum'at mubarok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan pemasangan tanda dimulainya pelaksanaan jum'at mubarok di kawasan alun-alun SANTRI.

## BAB VIII PERAN SERTA DUNIA USAHA Pasal 16

Untuk mewujudkan kawasan alun-alun SANTRI, Pemerintah Daerah dapat meminta dukungan kepada perusahaan di wilayah Daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan perundang› undangan yang berlaku.

Diundangkan di Situbondo pada tanggal O 9 AUG 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATBN SITUBONDO,


~

SERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR ~

## BAB IX PEMBINAAN DAN PEil'GAWASAN

## Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Kawasan Alun-alun SANTRI yang terdiri dari unsur :
- a. Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- f. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tim Terpadu Kawasan Alun-alun SANTRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BABX PENUTUP Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal O 9 AUG 2017:

BUPATI SITUBONDO,


DADAil'G WIGIARTO

Lampiran

Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

0 9 AUG 2017

Nomor

: ..;

Tahun 2017

## I. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN

Situbondo,

Kepada Yth.:

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

Bapak Bupati Situbondo

Penting

1 (satu) berkas

Permobonan lzin

cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

## SITUBONDO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Alamat

:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk menggunakan kawasan alun-alun Situbondo selama ... hari pada tanggal s.d tanggal ... untuk melaksanakan kegiatan ... .

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini kami sampaikan proposal pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perkenan izin Bapak disampaikan terima kasih.

Pemohon,

## NAMAJELAS

## U. FORMAT RBKOMBNDASI


## KOPSKPD

## REKOMEKDASI

Nomor: ________________ .

TENTANG

a.

. ... .

b.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.


...

~

... .

Situ bondo, ... .

An. BUPATI SITUBONDO

## 11AMAJELAS

Pangkat NIP.

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO