Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2002 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA [?[g[M][g00000if&amp;[}{] ~l?&amp;iJrnOO i?rnOO@ Lf&amp;INlQJJOO ~ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
·
..
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
l;&gt;ERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 8 TAHUN 2002
TENT ANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo, penerlmaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tebo merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran negara Nomor 4022);
6 Keputusan
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Peundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
Oengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA Menetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Tebo
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan T erbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Sadan Usaha Lainnya
- g. Bagian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah Pemberian dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten dalam bentuk uang maupun bentuk bnng bEik barang bergerak maupun btnllg tidak bergerak yang pemberiannya dHakukan secs-a ikhlas, suka-ela dan tidak mengikat.
- h. Kas Daerah adaah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
- i. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
- j. Bagian Umum adalah Bagian Urnum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2
Hasil..
.
- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) yang berbentuk uang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk bnng baik barang bergerak maupun tidak bergerak diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah etas name Bupati dengan suatu Berita Acara Serah T erima.
Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga kepada Daerah tidak mengurangi kewt;ban pihak ketiga kepada Negn dan Pemerintah Kabupaten baik kewejban membayar Pajak, Retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan yang ber1aku.
- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dai pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini dapat berupa hadiah, hibah, wakaf den lain-lain sumbangan yang sah yang diberikan oleh pihak ketiga.
Subjek Sumbangan adalah orang pribadi/Badan Usaha yang memberikan sumbangan secara suka-ela.
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 4
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk bnng baik barang bergerak maupun tidak bergerak diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah etas name Bupati dengan suatu Berita Acara Serah T erima.
Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga kepada Daerah tidak mengurangi kewt;ban pihak ketiga kepada Negn dan Pemerintah Kabupaten baik kewejban membayar Pajak, Retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan yang ber1aku.
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 6
Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga kepada Daerah tidak mengurangi kewt;ban pihak ketiga kepada Negn dan Pemerintah Kabupaten baik kewejban membayar Pajak, Retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan yang ber1aku.
- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dai pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini dapat berupa hadiah, hibah, wakaf den lain-lain sumbangan yang sah yang diberikan oleh pihak ketiga.
Subjek Sumbangan adalah orang pribadi/Badan Usaha yang memberikan sumbangan secara suka-ela.
- a. Pertambangan ;
- b. Perindustrian;
- c. Perikanan;
- d. Perkebunan;
- e. Peternakan ;
- f. Perhubungan ;
- g. Penerangan ;
- h. Parivvisata ;
- i. Perhutanan;
- j. Jasa Kon1ruksi/Kon1raktor ;
- k. Pos;
- I. Perdagangan ;
- m. BUMN/Swasta ;
Objek Sumbangan adalah :
- (3) Hasil penerimaan sumbangan bEik daarn bentuk uang maupun barang, menjadi milik/Kekayaan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengelolaan ba-ang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah dan pelaksanaan pengelolaannya bertanggungjavvab kepada Bupati.
BAB IV - TATA ACARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 7
.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Segala bentuk Sumbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
Penerimaan Sumbangan dapat dipungut dalam Kabupaten den diluar Kabupaten
- (1) Besa nya Sumbangan sebagaiman dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan Pos tersendiri.
- (2) Semua Sumbangan yang bersumber dari Pihak Ketiga dipergunakan untuk pembangunan Kabupaten.
BAB IV - TATA ACARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 12
.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Segala bentuk Sumbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
Penerimaan Sumbangan dapat dipungut dalam Kabupaten den diluar Kabupaten
- (1) Besa nya Sumbangan sebagaiman dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan Pos tersendiri.
- (2) Semua Sumbangan yang bersumber dari Pihak Ketiga dipergunakan untuk pembangunan Kabupaten.
- (1) Besarnya Sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan.
- (2) T atacara pelaksanaan penerimaan bewnya sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak ketiga hS"Us mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dal8111 Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. H.A. IADJID IU'AZ

Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 18 Nopember 2002 TEBQ LEMBARANDAERAHKABUPATENTEBO TAHUN 2002 NOMOR 8 .,. H.D~ UPA TEN TEBO,

Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 21 N ember 2002 kj