PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 35 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Nagara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
Menetapkan
:
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723)
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
M E M U T U S K A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, di Kabupaten Halmahera Barat.
6. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD sebagai Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Lembaga lain adalah bagian dari Perangkat Daerah yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tugas pemerintah lainnya.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat, yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakant yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.
Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
- a. Kepala.
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.
ORGANISASI Bagian Kesatu
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 6
Bagian Kedua Unsur Pengarah
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai fungsi :
- a. Menyusun konsep pelaksana kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Memantau; dan
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pejabat pemerintah terkait; dan
- b. Anggota masyarakat profesional dan ahli
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Bagian Ketiga Unsur Pelaksana
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1) Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap kepala BPBD
- (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin kepala pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 9
Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
- a. Pra bencana
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 10
Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 11
Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lainnya yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 12
Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 13
Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 14
Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana.
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 15
Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk satuan tugas.
BAB III - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 16
Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## ESELON DAN KEPEGAWAIAN

## Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, adalah jabatan struktural Eselon IV. a.

## Pasal 18

Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 19

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi.

## Pasal 20

Pimpinan unsur pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

## Pasal 21

Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## Pasal 22

Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 23

Secara kontinyu melakukan hubungan kerja dengan BPBD Nasional dan Provinsi pada saat penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

## Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administrasi serta fasilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala BNPB dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 26

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : JAILOLO

pada tanggal : 11 Oktober 2012

| Pejabat | Paraf |
|-------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid Pem & Adm Umum | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

Diundangkan di : JAILOLO


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

## Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, M.T.

## BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 35 TAHUN 2012

TANGGAL

: 11 OKTOBER 2012

TENTANG

- BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


| Pejabat | Paraf |
|-------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid Pem & Adm Umum | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA