PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 19 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (berlaku 10 April 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan alokasi dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES
DJOKO WASONO S.H.,M.M.
KEPALA BPKAD
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES
DJOKO WASONO S.H.,M.M.
KEPALA BPKAD
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 58);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES
DJOKO WASONO S.H.,M.M.
KEPALA BPKAD
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Trenggalek.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana operasional tahunan pemerintah desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengandung
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES
DJOKO WASONO S.H.,M.M.
KEPALA BPKAD
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
perkiraan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja dan dituangkan dalam rupiah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan ADD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD;
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. sumber dana;
- b. pengelolaan ADD; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.
BAB IV
SUMBER DANA
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 4
Sumber dana ADD berasal dari APBD.
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES
DJOKO WASONO S.H.,M.M.
KEPALA BPKAD
KEPALA BAGIAN HUKUM
SAID MAKSUM S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 5
ADD merupakan pendapatan Pemerintah Desa, yang harus dimasukkan dalam rekening kas umum Pemerintah Desa dan dituangkan dalam APBDes.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 6
Besaran ADD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran APBD.
BAB V - PENGELOLAAN ADD Pasal 7
Pasal 7
- (1) Pengelolaan ADD, meliputi:
- a. arah penggunaan;
- b. pengorganisasian;
- c. mekanisme pencairan ADD;
- d. syarat-syarat pencairan ADD; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat.

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES

DJOKO WASONO S.H.,M.M.

KEPALA BPKAD

KEPALA BAGIAN HUKUM

SAID MAKSUM S.H.

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

## Pasal 9

- (1) Pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Inspektorat dan Camat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 10 April 2015

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 10 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 19 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES

DJOKO WASONO S.H.,M.M.

KEPALA BPKAD

KEPALA BAGIAN HUKUM

SAID MAKSUM S.H.

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.