PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 73 Tahun 2012 tentang KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 1 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Menetapkan :
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah;
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantul.
11. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah DPPKAD selaku Pengguna Anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala DPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
26. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
27. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
29. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
30. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
31. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
32. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
34. Kegiatan selesai adalah suatu kegiatan/pekerjaan yang dalam pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan teknis dan keuangan sesuai dengan target dan tolok ukur yang telah ditentukan.
35. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
36. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
37. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
38. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
39. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
40. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
41. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
42. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
43. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
44. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
45. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
46. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
48. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
49. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya bab lainnya yang sah.
51. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
52. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
54. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
55. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
56. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
57. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
58. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
59. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
60. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
61. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
62. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
63. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
64. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk menandai kegiatan.
65. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
66. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
67. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
68. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
69. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan Lainnya yang sah.
70. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
71. Verifikasi hasil pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan meneliti dan mencocokan jumlah maupun kondisi hasil penyerahan pelaksanaan kegiatan berikut seluruh kekayaannya setelah kegiatan selesai.
72. Verifikasi keuangan adalah kegiatan meneliti dan pencocokan kebenaran bukti-bukti transaksi keuangan yang ada dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan diberikan kepada SKPD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah DPA-SKPD ditetapkan, dengan tembusan kepada: - a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 1 (satu) eksemplar, - b. DPPKAD sebanyak 3 (tiga) eksemplar; - c. BAPPEDA sebanyak 1 (satu) eksemplar; - d. Inspektorat sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan - e. Bagian Administrasi Pembangunan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Penandatangan: - (8) DPA-SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan penganggaran kegiatan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. - (9) DPPKAD memfasilitasi tim verifikasi rancangan DPA-SKPD dalam kegiatan penyiapan jadwal kegiatan, pelaksanaan dan penilaiannya serta penerbitan DPA-SKPD. ## Pasal 26

Penandatangan: - (1) Format rincian DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penandatangan: - (2) Format rekapitulasi DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) sebagiamana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Bagian Ketiga Anggaran Kas ## Pasal 27

Penandatangan: - (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.

Distribusi: - (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. - (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. ## Bagian Keempat Pergeseran Anggaran ## Pasal 28 - (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. - (2) Pergeseran anggaran rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

Penandatangan: - (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Penandatangan: - (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. - (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

Penandatangan: - (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. ## Bagian Kelima Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD ## Pasal 29 - (1) Proses dan penyiapan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD), berlaku ketentuan sebagaimana dalam Pasal 26.

Penandatangan: - (2) Format rincian DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagiamana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penandatangan: - (3) Format rekapitulasi DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ## BAB IV ## PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah ## Pasal 30

Penandatangan: - (1) Dalam rangka melaksanakan APBD Bupati menetapkan : - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPP; - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; - e. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ; - f. pejabat yang diberi wewenang mengetahui dan menyetujui pengesahan SPJ; - g. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; - h. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; - i. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan - j. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. - (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Penandatangan: - (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, didelegasikan kepada Kepala SKPD. - (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : - a. PPK-SKPD yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah; - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan - e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran. - (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. - (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dan ayat (2) disiapkan oleh DPPKAD. ## Pasal 31 - (1) PPK-SKPD dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKPD untuk mendukung kelancaran tugas penatausahaan keuangan. - (2) Pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Sekretariat Dewan dan RSUD, pembantu PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang. - (3) Pada Kantor, pembantu PPK-SKPD paling banyak 2 (dua) orang. - (4) Pada Kecamatan, pembantu PPK-SKPD sebanyak 1 (satu) orang.

Penandatangan: - (5) Penunjukan pembantu PPK-SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD. ## Pasal 32 Pembantu PPK-SKPD bertugas membantu PPK-SKPD dalam meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa, meneliti kelengkapan SPP, melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi harian atas penerimaan, melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD. ## Pasal 33 - (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan. - (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan. - (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Penandatangan: - (4) Penunjukan pembantu bendahara penerimaan/pembantu bendahara pengeluaran dengan keputusan kepala SKPD. - (5) TAPD mencermati rincian alokasi anggaran dan beban kerja untuk pembantu bendahara pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan pada rancangan DPA-SKPD agar sesuai kebutuhan. ## Pasal 34 Penunjukan pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diatur sebagai berikut: - a. pada Sekretariat Daerah dapat ditunjuk seorang pengurus gaji, pembantu bendahara pengeluaran maksimal 3 (tiga) orang pada masingmasing Bagian dan seorang pengurus gaji pembantu pada masingmasing Bagian; - b. pada Badan/Dinas/Sekretariat DPRD dan RSUD dapat ditunjuk pembantu bendahara pengeluaran maksimal 2 (dua) orang dan seorang pengurus gaji; - c. pada Sekretariat DPRD dapat ditunjuk pengurus gaji pembantu, untuk mengurusi gaji dan tunjangan DPRD; - d. pada Kantor dan Kecamatan dapat ditunjuk seorang pembantu bendahara pengeluaran dan seorang pengurus gaji; dan - e. pada SKPD yang rentang kendalinya tinggi dapat menambah pembantu bendahara pengeluaran dengan persetujuan TAPD yang mempertimbangkan prinsip kepatutan dan kewajaran. ## Pasal 35 - (1) Tugas bendahara pengeluaran adalah : - a. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - b. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum; - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu bendahara pengeluaran; - d. atas persetujuan Pengguna Anggaran mengajukan SPP;

Distribusi: - e. mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;

Penandatangan: - f. meneliti, mengoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati;

Penandatangan: - g. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan triwulanan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati; - h. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran; dan - i. menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas daerah atas perintah bendahara pengeluaran dengan persetujuan Pengguna Anggaran. - (2) Tugas bendahara pengeluaran pembantu adalah: - a. memintakan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan; - b. mencatat pengambilan dan pengeluran pada buku panjar kuasa Pengguna Anggaran; - c. mencatat penerimaan dan penyetoran PPn/PPh pada buku pajak kuasa Pengguna Anggaran; - d. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan kuasa Pengguna Anggaran pada buku kas umum; dan - e. menyampikan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar, kepada bendahara pengeluaran. - (3) Tugas pembantu bendahara pengeluaran yang berfungsi sebagai kasir dan pembuat dokumen pengeluaran adalah : - a. membantu bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam menyalurkan dana tunai/cek/transfer kepada pelaksana kegiatan; - b. membantu bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam melaksanakan pembayaran kepada yang berhak; - c. menghimpun bukti-bukti pengeluaran; - d. membuat rekap pengeluaran per-rincian obyek; - e. sebagai pelaksana penyimpan uang tunai kas; - f. mencatat di buku simpanan kas, buku bank dan register; - g. mencocokan antara catatan dengan uang yang disimpan; - h. menerima dan menyimpan uang yang belum dipergunakan; - i. menyiapkan, memproses, mencatat, mengarsipkan dokumen penatausahaan pelaksanaan APBD; - j. menyiapkan jadwal kegiatan SKPD beserta alokasi dananya; - k. meregister, mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ; - l. mencatat pengeluaran pada buku kas pembantu khusus pengeluaran dan buku pembantu per obyek dan rincian obyek berdasarkan bukti pengeluaran; - m. mencatat penerimaan berdasarkan SPM dan bukti-bukti pengeluaran kas kedalam buku kas pembantu pengeluaran dan buku pembantu pengeluaran per kegiatan; - n. mencatat penyimpanan dan pengambilan uang ke atau dari bank pada buku bank; - o. mencatat pengeluaran panjar pada buku panjar; dan - p. mencatat penerimaan dan penyetoran PPn/PPh pada buku pajak. - (4) Tugas pembantu bendahara pengeluaran yang berfungsi sebagai pengurus gaji adalah: - a. membuat daftar gaji; - b. meneliti dan mengoreksi daftar gaji yang dicetak oleh Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten Bantul; - c. menyiapkan SPP gaji berdasar daftar gaji; - d. menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji, uang duka dan lain-lain; - e. membayar gaji kepada pegawai; - f. mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada buku kas pembantu khusus gaji; - g. membukukan potongan pihak ketiga (IWP, PPh pasal 21 taperum); - h. menyiapkan peremajaan data gaji;

Penandatangan: - i. untuk pengurus gaji pembantu sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah pertama, SPP dan SPM gaji disahkan oleh kepala sekolah;

Penandatangan: - j. untuk pengurus gaji pembantu yang mengelola gaji sekolah dasar, SPP dan SPM disahkan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sekolah Dasar; dan - k. melaksanakan pengelolaan gaji sesuai peraturan perundangan yang berlaku. - (5) Tugas bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, adalah: - a. menagih dan atau menerima penyetoran penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga;

Penandatangan: - b. mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk Bupati; - c. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKP Daerah), surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), tanda bukti pembayaran (TBP) dan surat tanda setoran (STS);

Distribusi: - d. mendistribusikan SKPD kepada wajib pajak dan SKRD kepada wajib retribusi; dan

Penandatangan: - e. membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Bupati melalui DPPKAD. ## Bagian Kedua ## Penatausahaan Penerimaan ## Pasal 36 - (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. - (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara : - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Penandatangan: - (3) Benda berharga seperti karcis, pajak dan retribusi sebagai tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh kepala DPPKAD. ## Pasal 37 - (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. - (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan: - a. buku kas umum; - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan - c. buku rekapitulasi penerimaan harian. - (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: - a. surat ketetapan pajak daerah (SKPD); - b. surat ketetapan retribusi daerah (SKRD); - c. surat tanda setoran (STS); - d. surat tanda bukti pembayaran; dan - e. bukti penerimaan lainnya yang sah. - (4) Surat tanda setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibedakan sebagai berikut: - a. pajak bumi dan bangunan (PBB), apabila diterbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), bukti setoran pajaknya adalah STTS (surat tanda terima setoran); - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bukti pembayarannya, slip debet dari kas daerah berwarna kuning dan ditera oleh bank penerima setoran; dan - c. surat ketetapan pajak daerah (SKPD), bukti setorannya adalah SS (surat setoran/ DPD II 20). - (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. - (6) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. - (7) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilampiri dengan: - a. buku kas umum; - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; - c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan - d. bukti penerimaan lainnya yang sah. - (8) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi penerimaan pendapatan, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6). - (9) Verifikasi penerimaan pendapatan, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. ## Pasal 38 - (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. - (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. - (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: - a. buku kas umum; dan - b. buku kas penerimaan harian pembantu. - (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan: - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); - b. surat ketetapan retribusi (SKR); - c. surat tanda setoran (STS); - d. surat tanda bukti pembayaran; dan - e. bukti penerimaan lainnya yang sah. - (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. - (6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. ## Pasal 39

Penandatangan: - (1) Bupati menunjuk bank yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan. - (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Penandatangan: - (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD. ## Pasal 40 - (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. - (2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan. ## Pasal 41 Dalam hal bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka:

Penandatangan: - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu atas tanggung jawab bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD dan memberitahukan kepada DPPKAD;

Penandatangan: - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan sementara/pejabat bendahara penerimaan pembantu sementara dan diadakan berita acara serah terima dengan diketahui kepala SKPD dan memberitahukan kepada DPPKAD; dan

Penandatangan: - c. apabila bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan oleh karena itu kepala SKPD segera mengusulkan penggantinya kepada Bupati lewat DPPKAD, dan DPPKAD segera memproses penggantian bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. Bagian Ketiga Penatausahaan Pengeluaran Paragraf 1 Penyediaan Dana ## Pasal 42 - (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.

Verifikasi: - (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. ## Pasal 43 Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Paragraf 2 Permintaan Pembayaran ## Pasal 44 - (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. - (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP); - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU); - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan - d. SPP Langsung (SPP-LS). ## Pasal 45 - (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. - (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-UP; - b. ringkasan SPP-UP;

Distribusi: - c. salinan SPD;

Verifikasi: - d. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada DPPKAD; dan - e. lampiran lain yang diperlukan. ## Pasal 46 - (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. - (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. surat pengantar SPP-GU; - b. ringkasan SPP-GU; - c. rincian penggunaan SP2D UP/GU yang lalu; - d. bukti transaksi yang lengkap dan sah.

Distribusi: - e. salinan SPD;

Verifikasi: - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan - g. lampiran lain yang diperlukan. ## Pasal 47 Batas jumlah SPP-UP sebesar setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari total anggaran dikurangi belanja gaji dan belanja modal / LS dan SPJ GU tidak boleh melebihi UP. ## Pasal 48 - (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan. - (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. surat pengantar SPP-TU; - b. ringkasan SPP-TU; - c. rincian rencana penggunaan TU;

Distribusi: - d. salinan SPD;

Verifikasi: - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; - f. surat keterangan yang memuat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran SPM.
73. Surat Perintah Kerja atau kontrak adalah dokumen kesepakatan antara pihak Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBD.

## Pasal 2

Pengaturan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan APBD, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pelaksanaan kegiatan, penyerahan hasil pelaksanan kegiatan, honorarium uang lembur dan biaya perjalanan, pembinaan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah .

## BAB II

## KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

## Pasal 3

- (1) Bupati selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
8. penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
- (5) Keputusan Bupati tentang penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dipersiapkan oleh DPPKAD.

## Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

## Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
- a. memimpin TAPD;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Hal-hal yang bersifat administrastif dalam penyiapan dokumendokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipersiapkan oleh DPPKAD.

## Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

## Pasal 5

- (1) Kepala DPPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan fungsi BUD;

- d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 6

- (1) PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di lingkungan DPPKAD selaku Kuasa BUD.
- (2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas usulan BUD.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. meneliti SPM;
- c. menyiapkan SPD;
- d. menerbitkan SP2D;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; dan
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- (5) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan DPPKAD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun RAPBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberi jaminan atas nama Pemerintah Daerah ;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

## Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

## Pasal 8

Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. menandatangani SPM;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- n. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit, atau karena sesuatu hal berhalangan hadir yang melebihi 14 (empat belas) hari kerja, menyerahkan ketugasan kepada pejabat yang ditunjuk dengan berita acara.
- (2) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang dipindahtugaskan, menyerahkan ketugasannya kepada pejabat yang ditunjuk dengan berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tembuskan kepada DPPKAD, Inspektorat dan Bagian Administrasi Pembangunan.

## Bagian Kelima

## Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

## Pasal 10

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul kepala SKPD, melalui DPPKAD.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- (5) Penetapan kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3), dicermati terlebih dulu oleh TAPD.
- (6) Kuasa Pengguna Anggaran yang menerima pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Pejabat kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit, atau karena sesuatu hal berhalangan hadir yang melebihi 14 (empat belas) hari kerja menyerahkan ketugasan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan berita acara.
- (2) Pejabat kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang yang dipindahtugaskan, menyerahkan ketugasan kepada penggantinya dengan berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tembusannya dikirim kepada DPPKAD, Inspektorat dan Bagian Administrasi Pembangunan.

## Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

## Pasal 12

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang /pejabat kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK, dengan keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penunjukan pejabat sebagai PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang.
- (4) PPTK mempunyai tugas :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (5) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan, kelancaran, penyelesaian kegiatan tertentu dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) PPTK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. diutamakan berpendidikan sekurang kurangnya Sarjana (S-1);
- b. pernah mengikuti dan/atau mempunyai sertifikat kursus sistem manajemen proyek atau kursus pengadaan barang/jasa atau yang setingkat atau yang sejenis;
- c. memiliki integritas moral, disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualitas teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. berusia paling tinggi pada tahun anggaran yang bersangkutan tidak lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun.

- (3) PPTK tidak boleh mengadakan ikatan dengan siapapun yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran kegiatan yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.
- (4) Dalam mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, harus mendapat persetujuan Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal 14

- (2) PPTK yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit, atau karena sesuatu hal berhalangan hadir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, PPTK memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan persetujuan pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau pejabat kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau pejabat kuasa Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Barang menunjuk pejabat sementara PPTK dan diadakan berita acara serah terima prosentase kegiatan; dan
- c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai PPTK dan oleh karena itu pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau pejabat kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang menunjuk dan menetapkan PPTK pengganti.
- (3) PPTK yang dipindahtugaskan sehingga yang bersangkutan mengurusi ketugasan lain, selanjutnya pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau pejabat kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang menunjuk dan menetapkan PPTK pengganti, dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD, Inspektorat dan Bagian Administrasi Pembangunan.

## Bagian Ketujuh

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

## Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK dan atau Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;

- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara dan atau PPTK dan atau Pejabat Pembuat Komitmen.

## Pasal 16

- (1) PPK-SKPD ditunjuk dari pejabat dilingkungan SKPD yang secara struktural berkedudukan dibawah kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan SKPD.
- (2) PPK-SKPD dilingkungan Sekretariat Daerah ditunjuk dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi mengelola administrasi keuangan Sekretariat Daerah.

## Pasal 17

- (1) PPK-SKPD yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit, atau karena sesuatu hal berhalangan hadir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, PPK-SKPD memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan persetujuan pejabat Pengguna Anggaran/barang atau pejabat kuasa Pengguna Anggaran/barang;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, pejabat Pengguna Anggaran/barang atau pejabat kuasa Pengguna Anggaran/barang menunjuk pejabat sementara PPKSKPD dan diadakan berita acara serah terima; dan
- c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka kepala SKPD menunjuk dan menetapkan PPK-SKPD pengganti.
- (2) PPK-SKPD yang dipindahtugaskan sehingga yang bersangkutan mengurusi ketugasan lain, selanjutnya kepala SKPD menunjuk dan menetapkan PPK-SKPD pengganti.
- (3) Penunjukan dan penetapan PPK-SKPD pengganti dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD dan Inspektorat

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

## Pasal 18

- (1) Pada setiap organisasi dapat ditunjuk bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan.
- (2) Pada SKPD pengelola penerimaan pendapatan asli daerah ditunjuk bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan.

- (3) Pada SKPD pengelola penerimaan dan pengeluaran dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu untuk membantu melaksanakan tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pada Puskemas dapat ditunjuk seorang bendahara penerima pembantu yang bertanggung jawab pada bendahara penerimaan Dinas Kesehatan.
- (5) Pada Sekretariat Daerah dapat ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu yang ditempatkan dimasing-masing Bagian untuk membantu tugas kebendaharaan kuasa Pengguna Anggaran .
- (6) Penunjukan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran dan atau bendahara penerimaan pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan kepala SKPD melalui DPPKAD.
- (7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (8) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (9) Bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran dan atau Bendahara penerimaan pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara.
- (10) Pembantu bendahara penerimaan melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
- (11) Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
- (12) Pada Puskesmas dan Sekolah dapat ditunjuk Bendahara Pengeluaran dengan Keputusan Kepala Puskesmas atau Kepala Sekolah dan ditembuskan kepada Kepala SKPD.

## Pasal 19

- (1) Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, ditunjuk dari PNS yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. paling rendah menduduki golongan II dan paling tinggi golongan III;
- b. memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung tugas-tugas kebendaharawanan;
- c. mempunyai sifat dan perilaku yang baik, antara lain jujur, dapat dipercaya, tidak pemabuk, bukan penjudi dan pemboros; dan
- d. pada tahun anggaran bersangkutan belum berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.

- (2) Dalam hal tidak adanya personil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan PNS lain yang mendekati ketentuan dimaksud.
- (3) Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu yang dipindahtugaskan, selanjutnya kepala SKPD mengusulkan penggantinya kepada Bupati melalui DPPKAD.
- (4) Batas masa jabatan bendahara paling lama 5 (lima) tahun berturutturut dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Bupati berdasarkan usulan dari kepala SKPD melalui DPPKAD.

## Pasal 20

- (1) Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit, atau karena sesuatu hal berhalangan hadir, yang bersangkutan dan atau pejabat yang bersangkutan wajib menyerahkan tugas-tugas kebendaharaannya kepada pejabat yang lain, baik dengan surat kuasa, penunjukan bendaharawan sementara atau penggantian bendaharawan.
- (2) Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu yang dipindahtugaskan sehingga yang bersangkutan mengurusi ketugasan lain, selanjutnya kepala SKPD mengusulkan penggantian bendahara yang bersangkutan melalui DPPKAD.
- (3) Keputusan Bupati tentang penunjukan dan penetapan bendaharawan pengganti dengan tembusan dikirim kepada DPPKAD dan Inspektorat.

## Bagian Kesembilan

## Pengurus Barang

## Pasal 21

- (1) Pada setiap SKPD wajib ditunjuk pengurus barang untuk melaksanakan tugas pengurusan barang daerah.
- (2) Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan barang, pada SKPD dapat ditunjuk pembantu pengurus barang/penyimpan barang dengan persetujuan pengelola.
- (3) Kepala SKPD mengusulkan pengurus barang/pembantu pengurus barang/penyimpan barang kepada DPPKAD.
- (4) Sekretaris Daerah menetapkan pengurus barang/pembantu pengurus barang/penyimpan barang atas usul Kepala SKPD.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset dan barang milik daerah, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB III PELAKSANAAN APBD Bagian Kesatu Azas Umum APBD

## Pasal 23

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran SKPD.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (10) Penggunaan anggaran daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Bagian Kedua

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 24

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 25

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan TAPD dapat membentuk tim yang keanggotaanya terdiri atas DPPKAD, Bagian Administrasi Pembangunan dan BAPPEDA.
- (3) Tim verifikasi rancangan DPA-SKPD dapat meminta Kepala SKPD untuk melengkapi rancangan DPA-SKPD dengan data lain yang diperlukan sebagai lampirannya.
- (4) Rincian DPA-SKPD diketahui oleh Kepala SKPD, disahkan oleh Kepala DPPKAD selaku PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah pada rekapitulasi DPA-SKPD.
- (5) Rincian DPA-SKPD yang telah diketahui oleh Kepala SKPD, disahkan oleh PPKD dan telah disetujui oleh Sekretaris Daerah ditetapkan sebagai DPA-SKPD.
- (6) Penetapan DPA-SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan.
- (7) DPA-SKPD yang ditetapkan diberikan kepada SKPD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah DPA-SKPD ditetapkan, dengan tembusan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 1 (satu) eksemplar,
- b. DPPKAD sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
- c. BAPPEDA sebanyak 1 (satu) eksemplar;
- d. Inspektorat sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
- e. Bagian Administrasi Pembangunan sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (8) DPA-SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan penganggaran kegiatan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

- (9) DPPKAD memfasilitasi tim verifikasi rancangan DPA-SKPD dalam kegiatan penyiapan jadwal kegiatan, pelaksanaan dan penilaiannya serta penerbitan DPA-SKPD.

## Pasal 26

- (1) Format rincian DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format rekapitulasi DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) sebagiamana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga Anggaran Kas

## Pasal 27

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

## Bagian Keempat Pergeseran Anggaran

## Pasal 28

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

## Bagian Kelima

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD

## Pasal 29

- (1) Proses dan penyiapan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD), berlaku ketentuan sebagaimana dalam Pasal 26.
- (2) Format rincian DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagiamana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format rekapitulasi DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

## Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan APBD Bupati menetapkan :
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPP;
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
- f. pejabat yang diberi wewenang mengetahui dan menyetujui pengesahan SPJ;
- g. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- h. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
- i. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
- j. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, didelegasikan kepada Kepala SKPD.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. PPK-SKPD yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
- e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dan ayat (2) disiapkan oleh DPPKAD.

## Pasal 31

- (1) PPK-SKPD dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKPD untuk mendukung kelancaran tugas penatausahaan keuangan.
- (2) Pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Sekretariat Dewan dan RSUD, pembantu PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pada Kantor, pembantu PPK-SKPD paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Pada Kecamatan, pembantu PPK-SKPD sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Penunjukan pembantu PPK-SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD.

## Pasal 32

Pembantu PPK-SKPD bertugas membantu PPK-SKPD dalam meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa, meneliti kelengkapan SPP, melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi harian atas penerimaan, melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.

## Pasal 33

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

- (4) Penunjukan pembantu bendahara penerimaan/pembantu bendahara pengeluaran dengan keputusan kepala SKPD.
- (5) TAPD mencermati rincian alokasi anggaran dan beban kerja untuk pembantu bendahara pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan pada rancangan DPA-SKPD agar sesuai kebutuhan.

## Pasal 34

Penunjukan pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diatur sebagai berikut:

- a. pada Sekretariat Daerah dapat ditunjuk seorang pengurus gaji, pembantu bendahara pengeluaran maksimal 3 (tiga) orang pada masingmasing Bagian dan seorang pengurus gaji pembantu pada masingmasing Bagian;
- b. pada Badan/Dinas/Sekretariat DPRD dan RSUD dapat ditunjuk pembantu bendahara pengeluaran maksimal 2 (dua) orang dan seorang pengurus gaji;
- c. pada Sekretariat DPRD dapat ditunjuk pengurus gaji pembantu, untuk mengurusi gaji dan tunjangan DPRD;
- d. pada Kantor dan Kecamatan dapat ditunjuk seorang pembantu bendahara pengeluaran dan seorang pengurus gaji; dan
- e. pada SKPD yang rentang kendalinya tinggi dapat menambah pembantu bendahara pengeluaran dengan persetujuan TAPD yang mempertimbangkan prinsip kepatutan dan kewajaran.

## Pasal 35

- (1) Tugas bendahara pengeluaran adalah :
- a. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan pembukuan seti