PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 92/2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2015 - 2019 (berlaku 22 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan capaian pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-2019, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015 - 2019;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 20 REFORMASI MALANG
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TAHUN 2015 - 2019.
Pasal I
Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 21), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Rincian prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2017 -2019 sebagaimana tercantum dalam
Pasal 5
- (1) Rincian prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2017 -2019 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Lampiran II Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Road Map diubah sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 92

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019