PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang KEWENANGAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (berlaku 03 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
KEWENANGAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
- a. bahwa desa sebagai satuan wilayah otonomi terdepan dalam usaha-usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan adanya pembangunan kawasan perdesaan yang selaras dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. 1 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan
BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- ( 1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Desa dalam menetapkan kewenangannya dan melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya dan melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - KEWENANGAN DESA
Pasal 3
Lingkup Kewenangan Desa meliputi:
- a. bidang Pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB III - KEWENANGAN DESA
Pasal 4
Jenis kewenangan Desa meliputi:
- a. kewenangan
BAB III - KEWENANGAN DESA
Pasal 5
Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. kewenangan
BAB III - KEWENANGAN DESA
Pasal 6
- (1) Kewenangan Desa ## BAB IV
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA
BAB III - KEWENANGAN DESA
Pasal 8
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di Desa dengan tahapan sebagai berikut:

Penandatangan: - a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; - b. penyusunan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa; dan - c. penetapan Peraturan Desa. ## Pasal 9 - ( 1) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat. - (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. tokoh agama; - b. tokoh masyarakat; - c. tokoh pendidikan;

Penandatangan: - d. perwakilan kelompok/asosiasi/paguyuban yang ada di desa setempat;

Penandatangan: - e. perwakilan perempuan; dan

Penandatangan: - f. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak. - (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Penandatangan: - ( 4) Pemilihan Kewenangan Desa berpedoman pada Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Skala Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. - (5) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul yang dipilih paling sedikit terdiri atas: - a. penataan dan penetapan sistem organisasi pemerintah Desa; - pembinaan dan pelestarian kelembagaan masyarakat berbasis - b. budaya lokal; - c. pembinaan lembaga dan pranata/ nilai-nilai lokal; - d. pelestarian adat dan budaya Desa; - e. desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan - f. pengembangan peran serta masyarakat Desa.

Penandatangan: - (6) Kewenangan Lokal Berskala Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati paling sedikit terdiri dari 4 (empat) bidang.

Verifikasi: - (7) Hasil musyawarah pemilihan Kewenangan Desa wajib dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta

Penandatangan: Musyawarah Desa yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

Penandatangan: - (8) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati. ## Pasal 10 - (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), menjadi acuan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. - (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat setempat. ## Pasal 11

Penandatangan: Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. ## Pasal 12 - ( 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. - (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. ## BAB V PENDANAAN, PELAKSANAN DAN PENGAWASAN ## Bagian Kesatu ## Pendanaan ## Pasal 13 - ( 1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. - (2) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. - (3) Penyelengaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. - (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud apada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementrian/lembaga dan disalurkan melalui pemerintah daerah. - (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. ## Bagian Kedua Pelaksanaan ## Pasal 14 Pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa, dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bersama tim pengelola kegiatan/panitia. ## Bagian Ketiga Pengawasan ## Pasal 15 - ( 1) Pengawasan pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. - (2) Pengawasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh organisasi perangkat daerah dan aparatur pengawasan fungsional. - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan› undangan. ## BAB VI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN ## Pasal 16 - ( 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten. perpaduan - (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. - (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Daerah; - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. - (4) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Penandatangan: - (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. ## Pasal 17 - (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. - (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa. ## Pasal 18 - (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa, dan/ a tau BUMDesa dengan mengiku tsertakan masyarakat Desa. - (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. - (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. ## Pasal 19 - ( 1) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: - a . penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; - c. penguatan kapasitas masyarakat; - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan - e. pem bangunan infrastruktur antar-perdesaan. - (2) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/ atau seluruh Desa di kawasan perdesaan. ## Pasal 20

Penandatangan: - ( 1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati. - (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme: - a . Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

Penandatangan: - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati;

Penandatangan: - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan

Penandatangan: - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.

Penandatangan: - (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubemur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur. - (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.

Penandatangan: - (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada RTRW, RPJMD, dan RKPD.

Penandatangan: - (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. - (7) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa. ## Pasal 21 - ( 1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. - (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. - (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal: - a . memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; - b. memfasilitasi Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial. ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 22

Penandatangan: Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 31 Mei 201 7

Penandatangan: BUPATI TULUNGAGUNG, SYAHRI MULYO

Penetapan: Diundangkan di Tulungagung pada tan al 5 Juni 2017 SEKRET RIS DAERAH Ir. INDRA FAUZI. MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 201 7 Nomor 6 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 103-7 /2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2017
## TENTANG
## KEWENANGAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
## I. PENJELASAN UMUM
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diperlukan suatu pedoman kewenangan desa dan pedoman pembangunan kawasan perdesaan yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.
Pelaksanaan Pemerintahan Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang merupakan salah satu bentuk partisipatif Pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Untuk memberikan landasan desa sebagai satuan wilayah otomoni terdepan dalam usaha-usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih terkait kewenangan desa, maka diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang kewenangan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cuku p jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cuku p jelas. Pasal 6 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cuku p jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "Pihak Ketiga" antara lain adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, atau Perusahaan yang sumber kegiatan dan keungannya tidak bersasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/ atau Pemerintah Desa. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas.