PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN  GOWA Nomor 05 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (berlaku 2 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak­haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu
Mengingat dilakukan upaya­upaya perlindungan terhadap anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gowa, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang­Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
4. Undang­Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang­Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang­Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk­Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3911);
8. Undang­Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang­Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 4419); Undang­Undang Nomor 12
12. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk­ Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
dan
Bupati Gowa
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD dan unit kerja adalah SKPD dan unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
6. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa.
8. Instansi dan lembaga terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
9. Rencana Aksi Daerah adalah pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang memuat norma, struktur dan prosedur
10. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk ## BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip­ prinsip dasar Konvensi Hak­hak Anak meliputi :
non diskriminasi ;
kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- c.
- hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan ; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak­hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah , ekploitasi dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:
- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem informasi data anak.
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu Hak Anak
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 5
- (1) Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
- (2) Hak­hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran Anak meliputi:
- b. untuk beribadah menurut agamanya atas bimbingan orang tua;
- a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- d. memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- f. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- g. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
- h. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- j. memperoleh hak anak lainya sesuai ketentuan peraturan Perundang­undangan.
- i. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
[
Bagian Kedua
Kewajiban Anak
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 6
Setiap Anak berkewajiban untuk:
- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai tanah air, Bangsa dan Negara;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu Pencegahan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 7
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/ pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak;
- a. merumuskan kebijakan, program dan mekanisme tentang:
2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran; dan
3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran atas:
- a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan
- b) kelangsungan layanan pendidikan;
- c) layanan sosial dan psikologis;
- d) akta kelahiran;
- e) layanan bantuan hukum.
4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga meliputi:
- a) konseling;
- b) pendidikan pengasuhan anak;
- c) mediasi keluarga; dan
- d) dukungan ekonomi
5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
1. hak­hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
- d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
4. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
6. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan
5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
- e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 8
Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga
sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 9
Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan Anak.
Bagian Kedua Pengurangan Resiko
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 10
- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko meliputi:
- a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
- b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
- c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
- d. pengurangan resiko di masyarakat; dan
- e. pengurangan resiko di lingkungan pekerjaaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 11
Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 12
Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
- b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling dan pemulihan relasi dalam keluarga;
- c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
- d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
- e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 13
Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak; dan
- b. memfasilitasi peningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 14
Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:
- b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
- d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan;
- g. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan; dan
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
- h. berkomplik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 15
Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, meliputi:
- b. tempat hiburan; dan
- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
- c. rumah tangga yang mempekerjakan anak.
Bagian Ketiga
Penanganan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 16
Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental dan/atau seksual;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di Jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja rumah tangga anak;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- k. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 17
Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 18
Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
- a. mengidentifikasi dan menerima
2. pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- d. rehabilitasi berupa:
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
1. layanan pemulihan kesehatan;
2. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
3. bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.
[
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 19
Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
- b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
- c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 20
- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan apabila
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 21
- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan apabila
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 22
Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d angka 1, meliputi:
- a. pelayanan gawat darurat;
- b. memberikan visum et repertum atau visum psikiatricum atas permintaan atau keterangan polisi;
- d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 23
Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d angka 2, meliputi:
- a. konseling;
- b. terapi psikososial;
- c. bimbingan mental dan spiritual; dan
- d. pendampingan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 24
Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d angka 3, meliputi:
- b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- a. memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum;
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 25
Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
- a. penelusuran anggota keluarga;
- b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
- c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
- d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 26
- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan secara sinergis.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
Bagian Keempat
Sistem Informasi Data Anak
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
PARTISIPASI ANAK
BAB V - PARTISIPASI ANAK
Pasal 28
Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
BAB V - PARTISIPASI ANAK
Pasal 29
Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VI - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 30
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:
- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA
Pasal 31
Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak­hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA
Pasal 32
Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa:
- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma­norma yang berlaku di masyarakat; dan
- j. bentuk­bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
FORUM PARTISIPASI ANAK
BAB VIII - FORUM PARTISIPASI ANAK
Pasal 33
- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Kabupaten Gowa, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus ## BAB IX
PEMBIAYAAN
BAB VIII - FORUM PARTISIPASI ANAK
Pasal 34
Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
PENYIDIKAN
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 35
- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang­undangan hukum acara pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam undang­undang hukum acara pidana.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
Setiap orang yang melakukan pelanggaran kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan
penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Penetapan: Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 2 Oktober 2014

Penandatangan: BUPATI GOWA ## H. ICHSAN YASIN LIMPO

Penetapan: Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA, ## H. BAHARUDDIN MANGKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN... TAHUN 2014