Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WAL!KOTA BITUNG NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAL!KOTA BITUNG, a.
- Bahwa sesuai Pasal 160 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan Pemerintah Kata Bitung kepada masyarakat dan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan serta kegiatankegiatan yang sangat mendesak di Kata Bitung.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (bl diatas perlu menetapkan
Pasal 160
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan Pemerintah Kata Bitung kepada masyarakat dan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan serta kegiatankegiatan yang sangat mendesak di Kata Bitung.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (bl diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Bitung Tahun Anggaran 2014.
1.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
'
.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 "I'ah uri 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Memperhatikan
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pckok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Walikota Bitung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Walikota Bitung Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
8. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung Nomor : 22/DPRD/1/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran pada APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN
Melakukan Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bitung Tahun Anggaran 2014.
- Pergeseran Anggaran dirnaksud baik penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana Diktum Pertama dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bitung Tahun Anggaran 2014.
KET!GA
- Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pada Tanggal Bitung 3 Pebruari 2014

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada Tanggal 3 Pebruari 2014 BERlTA DAERAH KOTA BlTUNG TAHUN 2014 NOMOR 126