PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL (berlaku 14 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah, diperlukan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur dari sumber dana yang potensial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
Dengan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dengan Persetujuan Bersama dan
GUBERNUR JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur:
- a. Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 47); dan
- b. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 62);
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Penyertaan modal yang telah disertakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, sebagai berikut:
Menetapkan
- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebanyak Rp 1.919.228.412.000,00 (satu trilyun sembilan ratus sembilan belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang bersumber dari:
1. APBD sebanyak Rp 922.949.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah); dan
2. akumulasi laba yang dicadangkan dan dikonversikan sebagai kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak Rp 996.279.412.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
- b. PT. Jatim Grha Utama sebanyak Rp 748.172.114.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus empat belas ribu rupiah);
- c. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebanyak Rp 360.380.300.000,00 (tiga ratus enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- d. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebanyak Rp 145.935.058.500,00 (seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- e. PT. Petrogas Jatim Utama sebanyak Rp 453.809.468.000,00 (empat ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- f. PD. Air Bersih Jawa Timur sebanyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- g. PT. SIER sebanyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang bersumber dari:
1. APBD sebanyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
2. akumulasi laba yang dicadangkan dan dikonversikan sebagai kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak Rp 49.925.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- h. PT. Asuransi Bangun Askrida sebanyak Rp 6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- i. PT. Jatim Krida Utama sebanyak Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah); dan
- j. PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak Rp 179.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal yang telah disertakan pada Tahun 2014 sebanyak Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) yang terbagi dalam 6 (enam) BUMD sebagai berikut:
- a. PT. Jatim Grha Utama sebanyak Rp 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah);
- b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebanyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- c. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebanyak Rp 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
- d. PT. Petrogas Jatim Utama sebanyak Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- e. PD. Air Bersih Jawa Timur sebanyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
- f. PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penyertaan modal yang telah disertakan pada Tahun 2015 sebanyak Rp 225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) BUMD sebagai berikut:
- a. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang penggunaannya dikhususkan untuk kredit petani, sebanyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); dan
- b. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur yang penggunaannya untuk menjamin kredit petani, sebanyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
3. Ketentuan Pasal 4B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penyertaan modal yang telah disertakan kepada PT. Petrogas Jatim Utama pada Tahun 2016 sebanyak Rp 298.934.468.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. aset yang setara dengan nilai uang sebanyak Rp 253.634.468.000,00 (dua ratus lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
- b. akibat pengambilalihan PT. Jatim Investment Management sebanyak Rp 45.300.000.000,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah).
4. Diantara Pasal 4B dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4C, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penyertaan modal yang akan disertakan sebanyak Rp 270.724.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) BUMD, meliputi:
- a. PD. Air Bersih Jawa Timur sebanyak Rp 233.222.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah); dan
- b. PT. Jatim Grha Utama sebanyak Rp 37.502.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua juta rupiah) yang berasal dari pengalihan kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur pada PT. Jatim Prasarana Utama.
Pasal 5
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4C huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 15 Agustus 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI D.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL
## I. UMUM
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal dalam perjalanannya telah beberapa kali dilakukan perubahan, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal.
Melalui perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal direncanakan akan dilakukan penyertaan modal kepada:
## 1. PD. Air Bersih Jawa Timur
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selaku penanggung jawab proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha - Sistem Penyediaan Air Minum (KPBU-SPAM) Umbulan telah menugaskan kepada PD. Air Bersih Jawa Timur dalam pengelolaannya.
Untuk mendukung terlaksananya pengoperasian fasilitas air minum Umbulan, dibutuhkan pendanaan bagi PD. Air Bersih Jawa Timur yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan persiapan dan melaksanakan aspek komersial dari proyek KPBU-SPAM Umbulan setelah proyek konstruksi selesai dibangun, yakni melaksanakan jual beli air curah dengan Badan Usaha dan menyalurkan serta menerima pembayaran dari beberapa Perusahaan Daerah Air Minum penerima.
Dari hasil analisa yang dilakukan oleh Konsultan yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kelayakan usaha dengan mendasarkan asumsi dan parameter tertentu serta aspek-aspek teknis maupun non teknis, diperoleh kesimpulan bahwa proyek air minum Umbulan layak untuk dilaksanakan. Namun, mengingat kemampuan pendanaan yang dimiliki PD. Air Bersih Jawa Timur saat ini belum mencukupi, maka guna merealisasikan proyek diperlukan dukungan pembiayaan dari APBD.
## 2. PT. Jatim Grha Utama
Dalam rangka restrukturisasi dan peningkatan kinerja BUMD, dipandang perlu dilakukan akuisisi terhadap beberapa badan usaha dengan core business yang sama/mirip. Diantara badan usaha yang memiliki kesamaan/kemiripan core business adalah PT. Jatim Grha Utama dan PT. Jatim Prasarana Utama.
PT. Jatim Prasarana Utama merupakan nama baru dari PT. Jatim Marga Utama yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 27 Desember 2002 Nomor 25, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 13 Oktober 2003 Nomor C-24326 HT.01.01.TH.2003. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Mei 2014 telah menyepakati untuk dilakukan perubahan nama PT. Jatim Marga Utama menjadi PT. Jatim Prasarana Utama serta perubahan maksud dan tujuan perseroan.
Kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut kemudian disahkan dalam Akta Notaris Nomor 21 tanggal 16 Juni 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 30 Juni 2014 Nomor: AHU-04762.40.20.2014. Dengan demikian sejak tanggal 30 Juni 2014, nama PT. Jatim Marga Utama telah berubah menjadi PT. Jatim Prasarana Utama.
Berdasarkan RUPS yang dilakukan oleh PT. Jatim Grha Utama dan PT. Jatim Prasarana Utama disepakati bahwa saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di PT. Jatim Prasarana Utama dialihkan ke PT. Jatim Grha Utama. Dengan pengalihan dimaksud maka saham Pemerintah Daerah Povinsi Jawa Timur di PT. Jatim Grha Utama bertambah Rp 37.502.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua juta rupiah) dan status PT. Jatim Prasarana Utama menjadi anak perusahaan PT. Jatim Grha Utama.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 73.