PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK Nomor 4 Tahun 2014 tentang PENDIDIKAN KARAKTER DAN AKHLAK MULIA (berlaku 1 September 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa nilai-nilai karakter dan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat diyakini sebagai akar yang kokoh dalam menopang keutuhan berbangsa dan bernegara;
2. b bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter bangsa dan berakhlak mulia, Pemerintah Kota Pontianak mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan karakter dan akhlak mulia di seluruh jenjang pendidikan bagi warga masyarakat;
- c. bahwa dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu terus didorong dengan perangkat peraturan daerah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pendidikan karakter dan akhlak mulia di Kota Pontianak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
Dengan Persetujuan Bersama dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DAN AKHLAK MULIA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Komite Sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan Pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
8. Karakter adalah tabiat atau kebiasaan untuk melakukan hal yang baik.
9. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
10. Pendidikan Karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak.
11. Mutu Pendidikan adalah jaminan pemenuhan kualitas pendidikan mulai dari input, proses hingga output pendidikan pada jenjang pendidikan formal, non formal, informal dan Pendidikan khusus.
12. Peningkatan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
13. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan ## BAB II DASAR
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pendidikan karakter dan akhlak mulia dilaksanakan ## BAB III
ARAH, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pendidikan karakter dan akhlak mulia diarahkan dalam rangka membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan karakter melalui gerakan kolektif melalui media keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan media masa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Pendidikan karakter dan akhlak mulia bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Pendidikan karakter dan akhlak mulia berfungsi :
- a. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik;
- b. memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; dan
- c. meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
- a. Pendidikan karakter dan akhlak mulia pada jalur pendidikan formal;
- b. Pendidikan karakter dan akhlak mulia pada jalur pendidikan nonformal; dan
- c. Pendidikan karakter dan akhlak mulia pada jalur pendidikan informal.
PRINSIP DAN NILAI-NILAI
BAB IV - PRINSIP DAN NILAI-NILAI
Pasal 7
Penyelenggaraan pendidikan karakter dan akhlak mulia dilaksanakan dengan prinsip:
- a. keteladanan;
- b. berkelanjutan;
- c. integral;
- d. pengayoman dan kasih sayang;
- e. motivasi;
- f. partisipatif; dan
- g. kebersamaan dan keterbukaan.
BAB IV - PRINSIP DAN NILAI-NILAI
Pasal 8
- (1) Pendidikan karakter dan akhlak mulia dilaksanakan dengan diinternalisasikan ke dalam nilai-nilai :
- a. religius;
- b. jujur;
- c. toleransi;
- d. disiplin;
- e. kerja keras;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis;
- i. rasa ingin tahu;
- j. semangat kebangsaan;
- k. cinta tanah air;
- l. menghargai prestasi;
- m. bersahabat/komunikatif;
- n. cinta damai;
- o. gemar membaca;
- p. peduli lingkungan;
- q. peduli sosial;dan
- r. tanggung jawab
- (2) Penerapan nilai-nilai pembentuk karakter sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non
21. formal dan pendidikan informal.
DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER
BAB V - DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 9
- (1) Pendidikan karakter dan akhlak mulia diselenggarakan untuk dapat menghasilkan generasi bangsa yang memiliki karakter yang cerdas dan memiliki integritas moral yang baik.
- (2) Pendidikan karakter diselenggarakan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter Dinas terkait bertugas :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Karakter;
- b. melakukan gerakan kolektif dan pencanangan pendidikan karakter untuk semua kalangan;
- c. melakukan upaya pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan karakter;
- d. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait;
- e. menyusun rencana anggaran penyelenggaraan pendidikan karakter;
- f. mengelola anggaran penyelenggaraan Pendidikan Karakter secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- g. meminta laporan penyelenggaraan Pendidikan Karakter kepada satuan pendidikan persemester; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Walikota berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Pendidikan Karakter dijalankan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PENYELENGGARA PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 11
- (1) Penyelenggara pendidikan karakter adalah pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggara pendidikan karakter mensupervisi, mengawasi, dan dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan pendidikan dalam pembudayaan pendidikan karakter.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan pendidikan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan pendidikan karakter.
BAB VI - PENYELENGGARA PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 12
- (1) Penyelenggara pendidikan karakter menyusun program secara terencana guna mendukung pelaksanaan pendidikan karakter yang bersumber pada nilai-nilai pendidikan karakter yang diprioritaskan
- (2) Perencanaan program kegiatan dirumuskan dalam suatu kebijakan pedoman pendidikan karakter.
BAB VII - TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 13
Pelaksanaan pendidikan karakter menjadi tanggung jawab :
- a. orangtua/keluarga melalui pendidikan informal;
- b. penyelenggara satuan pendidikan non formal;
- c. penyelenggara satuan pendidikan formal; dan
- d. pemerintah daerah.
BAB VII - TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 14
- (1) Program koordinasi pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat daerah dituangkan dalam rencana aksi pendidikan karakter daerah yang menetapkan aksi program dan indikator proses serta indikator keberhasilan capaian pelaksanaan program pendidikan karakter secara tahunan.
- (2) Program koordinasi pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat penyelenggaran satuan pendidikan formal dituangkan dalam rencana aksi pendidikan karakter satuan pendidikan formal yang menetapkan aksi program dan indikator proses serta indikator keberhasilan capaian pelaksanaan program pendidikan karakter secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Aksi Pendidikan Karakter Daerah.
- (3) Program koordinasi pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat penyelenggaaran satuan pendidikan non formal dituangkan dalam rencana aksi pendidikan karakter satuan pendidikan formal yang menetapkan aksi program dan indikator proses serta indikator keberhasilan capaian pelaksanaan program pendidikan karakter secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Aksi Pendidikan Karakter Daerah.
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Bagian Kesatu Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Formal
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 15
Pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 16
- (1) Pendidikan karakter jalur pendidikan formal berlangsung pada lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, MAK dilakukan melalui kegiatan :
- a. pembelajaran;
- b. kegiatan pengembangan diri ;
- c. penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan; dan
- d. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 17
- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan menggunakan pendekatan belajar aktif.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud Pasal 8 ke dalam mata pelajaran dan muatan lokal.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 18
- (1) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan guna mendukung pendidikan karakter.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. gerakan pramuka;
- b. palang merah remaja;
- c. unit kesehatan sekolah;
- d. keagamaan;
- e. olahraga;
- f. seni; dan
- g. organisasi siswa intra sekolah.
- (3) Satuan pendidikan formal wajib membentuk dan melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) memerlukan :
- a. perangkat pedoman pelaksanaan;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan sekolah.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 19
- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri yang meliputi :
- a. kegiatan rutin ;
- b. kegiatan spontan ;
- c. keteladanan ; dan
- d. pengkondisian .
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 20
- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 21
- (1) Dalam pelaksanaan pendidikan karakter setiap satuan pendidikan formal dapat mengefektifkan alokasi waktu yang tersedia dalam rangka menerapkan penanaman nilai-nilai budaya dengan menggunakan metode pembelajaran aktif.
- (2) Pengalokasian waktu tersebut dibuat secara terprogram dan terstruktur.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 22
Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal dilakukan dengan suatu Rencana Aksi Sekolah.
Bagian Kedua Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Nonformal
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 23
- (1) Pendidikan karakter jalur pendidikan non formal berlangsung pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan nonformal lain melalui kegiatan:
- a. pembelajaran;
- b. bimbingan konseling;
- c. penciptaan budaya satuan pendidikan; dan
- d. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada pendidikan non formal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan .
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 24
- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan menggunakan pendekatan belajar aktif.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pengembangan kurikulum.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud Pasal 8.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 25
- (1) Kegiatan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan guna mendukung pendidikan karakter.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemberian layanan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami masalah.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 26
- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri .
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 27
- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.
Bagian Ketiga Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Informal
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 28
- (1) Pendidikan karakter pada pendidikan informal berlangsung pada keluarga yang dilakukan oleh orangtua dan orang dewasa lain terhadap anak-anak atau anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggung jawabnya
- (2) Sasaran pada pendidikan informal adalah anak, orangtua dan keluarga.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 29
- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan Pendidikan Karakter.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM Pasal 30
Pasal 30
Pelaksanaan pendidikan karakter harus melibatkan seluruh warga , orangtua siswa, dan masyarakat.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM Pasal 30
Pasal 31
Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter di satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pengembangan.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM Pasal 30
Pasal 32
- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf a dilakukan melalui analisis konteks terhadap kondisi sekolah/satuan pendidikan secara internal dan eksternal yang dikaitkan dengan nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan pada satuan pendidikan.
- (2) Berkaitan penetapan nilai-nilai pendidikan karakter satuan pendidikan menyusun Rencana Aksi Sekolah.
- (3) Satuan pendidikan wajib membuat program perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter serta memasukkan karakter utama yang telah ditentukan.
- (4) Satuan pendidikan membuat perencanaan pengkondisian, seperti :
- a. penyediaan sarana;
- b. keteladanan;
- c. penghargaan dan pemberdayaan;
- d. penciptaan kondisi/suasana sekolah atau satuan pendidikan;
- e. mempersiapkan pendidik melalui workshop dan pendampingan.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM Pasal 30
Pasal 33
- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b dilakukan melalui kegiatan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang memuat pengembangan nilai-nilai pendidikan karakte r.
- (2) Satuan pendidikan harus melaksanakan pengkondisian, seperti :
- a. penyediaan sarana;
- b. keteladanan;
- c. penghargaan dan pemberdayaan;
- d. penciptaan kondisi/suasana sekolah atau satuan pendidikan;
- e. mempersiapkan pendidik melalui workshop dan pendampingan
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM Pasal 30
Pasal 34
- (1) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf c dilakukan melalui kegiatan penilaian keberhasilan dan supervisi.
- (2) Penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terus menerus melalui berbagai strategi.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan mulai dari menelaah kembali perencanaan, kurikulum, dan pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter, yang mencakup :
- a. implementasi program pengembangan diri berkaitan dengan pengembangan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah/satuan pendidikan;
- b. kelengkapan sarana dan prasarana pendukung implementasi pengembangan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa;
- c. implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran;
- d. implementasi belajar aktif dalam kegiatan pembelajaran;
- e. ketercapaian Rencana Aksi Sekolah/satuan pendidikan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter;
- f. penilaian penerapan nilai pendidikan karakter pada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
- g. membandingkan kondisi awal dengan kondisi akhir dan merancang program lanjutan.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM Pasal 30
Pasal 35
Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf d dilakukan melalui kegiatan :
- a. menetapkan/menentukan nilai karakter baru yang akan dikembangkan;
- b. menemukan cara-cara baru dalam mengembangkan nilai-nilai karakter yang lama dan baru;
- c. memperkaya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai karakter yang dipilih; dan
- d. meningkatkan komitmen dan kesadaran masyarakat untuk mendukung program pendidikan karakter.
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 36
Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 37
- (1) Setiap anggota masyarakat wajib menciptakan dan mendukung terlaksananya pendidikan karakter di lingkungannya.
- (2) Setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter demi terlaksananya pendidikan yang berkualitas.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 38
- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan :
- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 39
- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi program pendidikan karakter.
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengkondisian pendidikan karakter.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 40
- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan media massa dalam pelaksanaan pendidikan karakter .
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk untuk :
- a. mewujudkan kemitraan dengan upaya pengkondisian yang dilakukan satuan pendidikan ;
4. b mengembangkan kerjasama dalam pengembangan pelaksanaan pendidikan karakter.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur dengan Peraturan Walikota.
PENGHARGAAN
BAB XII - PENGHARGAAN
Pasal 42
- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah berjasa dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. piagam atau sertifikat;
- b. lencana atau medali kepedulian;
- c. tropy atau miniature kemanusiaan; dan/atau
- d. insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
MONITORING DAN EVALUASI
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 43
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan sebagai usaha untuk mengamati dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan serta mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 44
Tujuan Monitoring dan Evaluasi :
- a. memberikan masukan terhadap pelaksana untuk mengatasi hambatan yang dihadapi;
- b. sebagai salah satu dasar pembuatan kebijakan bidang pendidikan di lingkungan pemerintah daerah;
- c. menjamin bahwa kesesuaian/kepatuhan terhadap prosedur senantiasa dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku;
- d. memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan;
- e. menuntun arah kebijakan dan inisiatif di masa yang akan datang; dan
- f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 45
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 46
- (1) Tim monitoring dan evaluasi harus bebas dari kepentingan dan memiliki sikap jujur, egaliter, tidak memihak, dan tidak mencari-cari kesalahan.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi dipilih
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 47
Dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring dan evaluasi merekomendasikan :
- a. penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran untuk perbaikannya;
- b. perubahan yang terjadi pada unit yang dimonitoring dan dievaluasi;
- c. kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan;
- d. tindakan yang dibutuhkan guna perbaikan dalam pelaksanaannya;
- e. dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- f. capaian dan kendala yang dihadapi; dan
- g. alternatif solusi dari kendala yang dihadapi.
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 48
Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan karakter bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 49
Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 September 2014

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 September 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 4

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI SUJIARTI, SH, M.Si Pembina Tk. I Nip. 19680215 199303 2 009 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT (2/2014)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
## NOMOR 4 TAHUN 2014
## TENTANG
## PENDIDIKAN KARAKTER DAN AKHLAK MULIA
## A. PENJELASAN UMUM
Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya.
Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip itu akan menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang 'asing' dalam lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak menyukai budayanya.
Budaya, yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang, dimulai dari budaya di lingkungan terdekat (kampung, RT, RW, desa) berkembang ke lingkungan yang lebih luas yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yang dianut oleh umat manusia. Apabila peserta didik menjadi asing dari budaya terdekat maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya bangsa. Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan ( valueing ). Kecenderungan itu terjadi karena dia tidak memiliki norma dan nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan ( valueing ).
Semakin kuat seseorang memiliki dasar pertimbangan, semakin kuat pula kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik. Pada titik kulminasinya, norma dan nilai budaya secara kolektif pada tingkat makro akan menjadi norma dan nilai budaya bangsa. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki wawasan, cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan norma dan nilai ciri ke-Indonesiaannya.
Hal ini sesuai dengan fungsi utama pendidikan yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas, 'mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa'. Oleh karena itu, aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional (UUD 1945 dan UU Sisdiknas) sudah memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan bangsa.
Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah, oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.
Pendidikan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pendidikan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.
Kebijakan nasional pendidikan karakter merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan karakter bangsa.
Pendidikan adalah tugas sekolah, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Untuk mendukung terlaksananya pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kebijakan pimpinan daerah yang memiliki wewenang untuk mensinergikan semua potensi yang ada didaerah tersebut termasuk melibatkan instansi-instansi lain yang terkait dan dapat menunjang pendidikan karakter ini. Untuk itu diperlukan dukungan yang kuat dalam bentuk payung hukum bagi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan karakter.
Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaanya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengurus dan mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak, dunia usaha, media massa dan masyarakat serta orangtua/keluarga dalam melaksanakan kegiatan sesuai prinsip dan nilai-nilai pendidikan karakter dan akhlak mulia.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Huruf a Prinsip keteladanan adalah proses pendidikan dimana pendidik menjadikan dirinya sebagai figur teladan yang berakhlak mulia, antara lain berbuat baik, santun, berprasangka baik, dan memiliki semangat. ## Huruf b Prinsip berkelanjutan adalah proses pendidikan yang mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya yang dilaksanakan secara terus menerus. ## Huruf c Prinsip integral adalah proses pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam berbagai aktivitas pembelajaran baik formal maupun non formal. ## Huruf d Prinsip pengayoman dan kasih sayang merupakan prinsip dalam proses pendidikan dengan menumbuhkan rasa empati anak, yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan orang lain. ## Huruf e Prinsip motivasi adalah proses pendidikan dimana pendidik senantiasa mengadakan dialog terbuka secara bijak tentang isu-isu moral dengan anak didiknya, tentang bagaimana seharusnya menjalankan hidup, serta menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk . ## Huruf f Prinsip partisipatif adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. ## Huruf g Prinsip kebersamaan dan keterbukaan adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan dengan membangun serangkaian aktivitas penerapan nilai-nilai karakter di rumah, di satuan Pendidikan, dan di masyarakat sekitarnya.
PENJELASAN
Pasal 8
## Ayat 1 ## Huruf a Nilai religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. ## Huruf b Nilai jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. ## Huruf c Nilai toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. ## Huruf d Nilai disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. ## Huruf e Nilai kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam meng