PERATURAN WALIKOTA CILEGON Nomor 3 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KOTA CILEGON (berlaku 1 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KOTA CILEGON
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota Cilegon ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon selain Fungsional Guru.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Non PNS adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang digaji oleh APBD untuk membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kota Cilegon selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan atau sebutan lainnya yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum kepada PNS dan Pegawai Non PNS yang diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
10. Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kota Cilegon adalah sanksi yang dikenakan kepada PNS dan Pegawai Non PNS karena terlambat apel pagi, pulang cepat, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan tidak mengikuti acara PHBI, PHBN dan Hari Jadi Kota Cilegon.
11. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur Pedoman Pemberian TPP bagi Pegawai pada Pemerintah Kota Cilegon.
BAB III - PEMBERIAN TPP
Pasal 3
- (1) Pemberian TPP kepada Pegawai dibayarkan setelah melaksanakan kerja selama satu bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat kedisiplinan pegawai.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah TPP yang dianggarkan terhadap Pegawai :
- a. menjalankan cuti besar lebih dari 14 (empat belas) hari;
- b. menjalankan cuti karena alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
- c. menjalankan cuti bersalin.
- (4) TPP tidak diberikan apabila Pegawai :
5. a.
6. menjalankan cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. menjalani hukuman pemberhentian sementara dari PNS.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
- (6) Pemberian TPP dibebankan pada APBD Kota Cilegon
BAB III - PEMBERIAN TPP
Pasal 4
Pemberian TPP untuk bulan Desember dihitung ## BAB IV
KEWAJIBAN PEGAWAI
BAB III - PEMBERIAN TPP
Pasal 5
Pemberian TPP disertai dengan kewajiban Pegawai untuk melaksanakan :
- a. Apel pagi;
- b. Masuk dan pulang kerja sesuai jam kerja; dan
- c. Mengikuti acara PHBN, PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon.
BAB V
SANKSI
BAB III - PEMBERIAN TPP
Pasal 6
- (1) Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari 50 % (lima puluh perseratus) jumlah TPP.
- (3) Pengurangan TPP terhadap Pegawai apabila :
- a. tidak melaksanakan apel pagi dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu perseratus);
- b. datang lebih dari jam 08.30 WIB dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu perseratus);
- c. pulang cepat sebelum jam 16.00 WIB dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu perseratus);
- d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 5 % (lima perseratus); dan
- e. tidak hadir dalam pelaksanaan PHBI, PHBN dan Hari Jadi Kota Cilegon bagi Pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan Surat Perintah dikenakan Pengurangan sebesar 5% (lima per seratus);
- (4) Pengurangan TPP terhadap Pegawai dikecualikan apabila:
- a. melaksanakan tugas kedinasan ## BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN TPP
BAB III - PEMBERIAN TPP
Pasal 7
- (1) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dijadikan sebagai dasar pengajuan besaran TPP.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak melakukan rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon, maka yang dipakai adalah data absensi elektronik ( Finger Print ) dan absensi manual.
- (4) Apabila terjadi kekurangan bayar TPP akibat kesalahan dalam rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai, maka pembayarannya dapat ditagihkan kembali.
BAB III - PEMBERIAN TPP
Pasal 8
Rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai dapat menjadi pertimbangan atasan langsung dalam pembinaan Pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Pemberian TPP untuk bulan Maret 2017 dibayarkan pada bulan April 2017 sesuai dengan rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Cilegon Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - PEMBERIAN TPP
Pasal 21
- (6) Pemberian TPP dibebankan pada APBD Kota Cilegon
Pemberian TPP untuk bulan Desember dihitung ## BAB IV
KEWAJIBAN PEGAWAI
Pemberian TPP disertai dengan kewajiban Pegawai untuk melaksanakan :
- a. Apel pagi;
- b. Masuk dan pulang kerja sesuai jam kerja; dan
- c. Mengikuti acara PHBN, PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon.
BAB V
SANKSI
- (1) Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari 50 % (lima puluh perseratus) jumlah TPP.
- (3) Pengurangan TPP terhadap Pegawai apabila :
- a. tidak melaksanakan apel pagi dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu perseratus);
- b. datang lebih dari jam 08.30 WIB dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu perseratus);
- c. pulang cepat sebelum jam 16.00 WIB dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu perseratus);
- d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 5 % (lima perseratus); dan
- e. tidak hadir dalam pelaksanaan PHBI, PHBN dan Hari Jadi Kota Cilegon bagi Pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan Surat Perintah dikenakan Pengurangan sebesar 5% (lima per seratus);
- (4) Pengurangan TPP terhadap Pegawai dikecualikan apabila:
- a. melaksanakan tugas kedinasan ## BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN TPP
- (1) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dijadikan sebagai dasar pengajuan besaran TPP.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak melakukan rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon, maka yang dipakai adalah data absensi elektronik ( Finger Print ) dan absensi manual.
- (4) Apabila terjadi kekurangan bayar TPP akibat kesalahan dalam rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai, maka pembayarannya dapat ditagihkan kembali.
Rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai dapat menjadi pertimbangan atasan langsung dalam pembinaan Pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.
KETENTUAN LAIN-LAIN
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon.
KETENTUAN PERALIHAN
Pemberian TPP untuk bulan Maret 2017 dibayarkan pada bulan April 2017 sesuai dengan rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon.
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Cilegon Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Penetapan: Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 24 Februari 2017 WALIKOTA CILEGON, ttd Tb. IMAN ARIYADI

Penetapan: Diundangkan di Cilegon pada tanggal 24 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, ttd SARI SURYATI BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 3