Unknown BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURANDAERAH KABUPATEN TABALONG Nomor - Tahun 2014 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODALDAERAH PADAPERSEROAN TERBATASBANKKALIMANTANSELATAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa dalam rangka penunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah, dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank Kalimantan Selatan(Kalsel); - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank Kalsel; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Repu blik IndonesiaTahun 1962 Nomor 10, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 2387); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor32); 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor04); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D NomorSeri 2); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2012 tentang PenambahanPenyertaan Modal Daerah PadaPerusahaanDaerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah KabupatenTabalongTahun 2012 Nomor01); DenganPersetujuan Bersama DEWANPER (berlaku 11 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURANDAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR ro: TAHUN 2014 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODALDAERAH PADAPERSEROAN TERBATASBANKKALIMANTANSELATAN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa dalam rangka penunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah, dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank Kalimantan Selatan(Kalsel);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank Kalsel;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Repu blik IndonesiaTahun 1962 Nomor 10, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D NomorSeri 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2012 tentang PenambahanPenyertaan Modal Daerah PadaPerusahaanDaerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah KabupatenTabalongTahun 2012 Nomor01);
DenganPersetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN TABALONG dan
BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
PENAMBAHAN PERSEROAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH PADA TERBATAS BANKKALIMANTAN SELATAN.
Menetapkan
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerahadalah KabupatenTabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
5. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkanjumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Deviden adalah keuntungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional ## BAB II
TUJUAN
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 2
- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB III PENYERTAANMODALDAERAH
BAB I - KETENTUANUMUM
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel sampai Tahun 2013 sebesar Rp.43.902.314.709,(empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah pada Tahun 2014 akan melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalsel sebesar Rp. 23.000.000.000,(dua puluh tiga milyar rupiah).
- (3) Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 66.902.314.709,(enam puluh enam milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
PELAKSANAANPENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAH
BAB IV - PELAKSANAANPENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAH
Pasal 4
Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. Bank Kalsel.
BABV BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Pasa15
- (1) Bagi hasil keun tungan dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel berupa deviden yang diperoleh selama Tahun Buku PT. Bank Kalsel menjadi hak Daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun anggaranberikutnya.
BABVI KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PELAKSANAANPENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAH
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah InI dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Tabalong.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tanjung padatanggal 11 Agustus 20)14

Penetapan: Diundangkan di Tanjung padatanggal 11 Agustus 2014 Plt. s~ DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. MARZUKIHAKIM LEMBARANDAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 10 - (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBDTahun anggaran berikutnya. ## BABVI KETENTUANPENUTUP ## Pasa16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 11 Agustus 2014

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 11 Agustus 2014 PH.SrtRETARIS DAERAH KABUPATENTABALONG, H. MARZUKIHAKIM LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN 2014 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (80/2014) - (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun anggaran berikutnya. ## BABVI KETENTUAN PENUTUP ## Pasa16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah mi dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 11 Agustus 2014 H. ANANGSYAKHFIANI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 11 Agustus 2014 Plt. s~ DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. MARZUKIHAKIM LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN 2014 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANT AN SELATAN : (80/2014)