PERATURAN BUPATI MA Nomor 93 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PELAIHARI (berlaku 31 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 93 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PELAIHARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pelaihari;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahu 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
M E M U T U S K A N :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PELAIHARI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
3. tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
7. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.
8. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pelaihari yang selanjutnya disebut Satuan PNF SKB Pelaihari adalah Satuan PNF SKB Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan alih fungsi UPT SKB Pelaihari menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Satuan PNF SKB Pelaihari adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) iSatuan PNF SKB Pelaihari dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Satuan PNF SKB Pelaihari
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB Pelaihari terdiri dari :
- a. Kepala ;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan PNF SKB Pelaihari adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

## Paragraf 1

## Satuan PNF SKB Pelaihari

Pasal 5

- (1) Satuan PNF SKB Pelaihari mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF SKB Pelaihari mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan Program PNF;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana berikut:

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan informasi kegiatan pendidikan nonformal;
- b. melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat;
- c. melaksanakan fasilitasi dan pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat;
- d. melaksanakan pendidikan kesetaraan;
- e. melaksanakan pendidikan keaksaraan;
- f. melaksanakan pelayanan pendidikan anak usia dini antara lain taman penitipan anak, kelompok bermain dan taman kanak-kanak;
- g. melaksanakan kegiatan taman bacaan masyarakat;
- h. melaksanakan kegiatan kerjasama dengan lembaga, organisasi mitra dan masyarakat;
- i. melaksanakan fasilitasi uji komptensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan program pendidikan nonformal;
- j. melaksanakan kegiatan ujian penempatan peserta didik pendidikan nonformal;
- k. melaksanakan pengabdian masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;

## Paragraf 2

## Urusan Tata Usaha

## Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. melaksanakan administrasi kurikulum;
- b. melaksanakan administrasi peserta didik;
- c. melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- f. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- g. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan administrasi keuangan;
- i. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Pasal 7

Urusan Tata Usaha dikoordinir oleh seorang PNS yang ditunjuk oleh Kepala Satuan PNF SKB Pelaihari setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB Pelaihari.

## Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB Pelaihari.

## Pasal 10

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan PNF SKB Pelaihari, Koordinator Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing.

## Pasal 12

Kepala Satuan PNF SKB Pelaihari wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

Kepala Satuan PNF SKB Pelaihari bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 14

Kepala Satuan PNF SKB Pelaihari, Koordinator Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan PNF SKB Pelaihari dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

## Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan PNF SKB Pelaihari, Koordinator Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 oktober 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

## BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan PNF SKB Pelaihari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 oktober 2017

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR

: 93 TAHUN 2017

TANGGAL

: 31 oktober 2017

## BAGAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PELAIHARI


| KELOMPOK | KELOMPOK | KELOMPOK | KELOMPOK | KELOMPOK |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN FUNGSIONAL |

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH