PERATURAN BUPATI JEMBER Nomor 58 Tahun 2012 tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER (berlaku 28 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember dan optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, perlu mengatur dan menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
7. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
8. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2
Pasal 2
- Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- (1) a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
2. Seksi Peyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
2. Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
2. Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
1. Seksi Satuan Linmas; dan
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
- (3) Bagian dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB III - KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 3
Pasal 3
Polisi Pamong Praja berwenang :
- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
BAB III - KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 3
Pasal 4
Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
BAB III - KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 3
Pasal 6
- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur, atau badan hukum.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 7
- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 8
- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, perlengkapan, rumah tangga, pengadaan, kepegawaian, keuangan dan menyusun program kerja, laporan dan evaluasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d. mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. melaksanakan pengadaan kebutuhan dan inventarisasi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 9
- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 10
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, perlengkapan, rumah tangga, pengadaan, kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:
- a. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- b. menyusun administrasi, formasi, perencanaan dan evaluasi pegawai;
- c. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu dan disiplin pegawai;
- d. melaksanakan tata naskah dinas, tata kearsipan;
- e. menyiapkan bahan peningkatan disiplin, mutu pengetahuan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f. melaksanakan analisa kebutuhan barang, pengadministrasian barang, dan pengadaan barang;
- g. melaksanakan pengadaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- h. mengurus perbaikan gedung dan bangunan;
- i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan administrasi, dan perlengkapan;
- j. mengurus kendaraan dinas;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- l. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan persiapan, pertemuan dan rapat serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu dinas.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 11
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan program kerja, pelaksanaan administrasi keuangan, dan pelaporan pertanggungjawaban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi meliputi:
- a. melaksanakan tugas
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 12
- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan perundang-undangan daerah, menyiapkan bahan fasilitasi penegakan perundangundangan, menyiapkan bahan pemberdayaan mitra kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan serta menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi teknis kerjasama pembinaan dan penegakan perundang-undangan di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi meliputi:
- a. penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan perundang-undangan daerah;
- c. pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian atas pelanggaran perundangundangan;
- d. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 13
- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 14
- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta pusat informasi dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi:
- a. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan pembinaan penegakan Peraturan Daerah;
- c. menyusun program pengawasan dalam rangka penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, pengawasan asset Pemerintah dan penegakan Peraturan Daerah;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta aset pemerintah Kabupaten;
- e. melakukan pembinaan dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 15
- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur, atau badan hukum dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundangundangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi meliputi:
- a. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, terhadap pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan lainnya;
- b. melaksanakan tata administrasi penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
- c. bekerja sama dengan satuan kerja lain dalam penegakan hukum;
- d. melaksanakan penindakan, penyegelan dan pembongkaran; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 16
- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi meliputi:
- a. melaksanakan operasi dan pengendalian dalam menegakkan / menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan patroli rutin;
- b. melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. mempersiapkan, mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa laporan peristiwa kejadian;
- d. menyusun dan melaksanakan program kerjasama dengan satuan kerja lain dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- e. turut serta pelaksanaan penyelesaian di bidang penegakan hukum; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 17
- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari ;
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- b. Seksi Kerja Sama.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 18
- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan pejabat, aset-aset Pemerintah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi :
- a. menyusun program penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta pengamanan aset daerah;
- b. mengatur dan menggerakkan sumber daya manusia dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, serta pengamanan aset daerah;
- c. melaksanakan operasi dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan patroli rutin;
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan Satuan Kerja dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum dan pengamanan aset daerah;
- e. turut serta dalam pelaksanaan penyelesaian di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. membuat jadual patroli dan pengamanan pejabat maupun aset daerah; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 19
- (1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi kerjasama mempunyai fungsi meliputi :
- a. menyusun dan melaksanakan program kerjasama, penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan aset Pemerintah dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati;
- b. melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan Ketentraman dan ketertiban umum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. melakukan pelaporan evaluasi dan analisis terhadap tugas;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait lainnya agar tercipta kerjasama yang baik; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 20
- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai fungsi meliputi :
- a. menyiapkan penyusunan program dan anggaran pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya aparatur;
- b. menyiapkan pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
- d. melaksanakan pembinaan dan pelatihan aparatur;
- e. melaksanakan tata upacara yang di laksanakan pemerintah Kabupaten; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 21
- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
- a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
- b. Seksi Teknis Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 22
- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi meliputi :
- a. menyusun program dan anggaran pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya aparatur;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya aparatur;
- c. melakukan pelaporan, evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan pelatihan dasar; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 23
- (1) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan tugas teknis fungsional aparatur dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyusunan rencana program dan anggaran teknik fungsional aparatur;
- b. melaksanakan program dan anggaran teknik fungsional aparatur;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan program dan anggaran teknik fungsional;
- d. melaksanakan tata upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 24
- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, rehabilitasi dan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat dengan instansi serta pembinaan masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :
- a. perumusan perencanaan kebijakan pembinaan teknis serta strategis pembangunan di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait atau lembaga lain untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan tugas dalam upaya peningkatan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- d. pemberian petunjuk teknis di bidang perlindungan masyarakat dan peningkatan ketahanan Nasional, bagi masyarakat dengan upaya kesadaran bela negara; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 25
- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Seksi Satuan Linmas; dan
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 26
- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan merumuskan, melaksanakan dan evaluasi program Perlindungan Masyarakat, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :
- a. merumuskan program dan kebijakan satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. melakukan inventarisasi anggota satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. melakukan penyiapan dan pembinaan satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. melakukan evaluasi dan pengendalian Perlindungan Masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 27
- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis serta pemanfataan potensi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :
- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kondisi yang tentram dan tertib;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kondisi yang tentram dan tertib;
- c. melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian di seksi bina potensi masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 28
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 29
- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7
Pasal 31
- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Sruktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
BAB VI - PEMBIAYAAN Pasal 32
Pasal 32
Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Kabupaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS KABUPATEN ASISTEN PEMERINTAHAN u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM,
HARI MUJIANTO, SH., MSi. Pembina NIP. 19610312 198603 1 014
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 34
HARI MUJIANTO, SH., MSi. Pembina NIP. 19610312 198603 1 014
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 28 - 12 - 2012 NOMOR 58

Penetapan: Ditetapkan di Jember Pada tanggal 28 Desember 2012

Distribusi: Salinan suai dengan aslinya

Penandatangan: BUPATI JEMBER, ttd MZA DJALAL