PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 8 Tahun 1981 tentang Retribusi sarana Mobil Tinja sebagaimana dimaksud pada huruf " a " diatas perlu penerimaan Daerah dari sector retribusi penyedotan kakus digunakan b bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional dan peningkatan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN SARO LAN GUN NOMOR :~1 TAHUN2004
TENT ANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS
DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
- Kakus. yang merupakan Sumber Pendapatan dari sektor Retribusi Penyedotan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan Penyedotan Kakus memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan dalam
- Penyedotan Kakus. diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi sarana Mobil Tinja sebagaimana dimaksud pada huruf " a " diatas perlu penerimaan Daerah dari sector retribusi penyedotan kakus digunakan b bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional dan peningkatan
Mengingat
- Nomor 3209). (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
\
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3848);
4. PUndang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Iambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerinatah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).;
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
I'
(
'
\
- Tahun 2001 Nomor 2 Seri C, Nomor 1). Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan
Dengan Persetujuan
DEWAN PER W AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP A TEN SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun
- d. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun.
- e. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Kabupaten Sarolangun. f BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Tata Kota
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
8. pensiunan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha Iainnya. Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan sejenis, lembaga dan Perseroan Komanditer, Perseroan Lain, Badan Usaha Milik Negara atau
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
'
- menentukan besarnya jumlah yang terutang. h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan yang
- dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta. Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip Komersial karena 1. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh
- pihak swasta. dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang dilakukan oleh sebagai pembayaran atas pelayanan penyedota kakus/jamban yang J. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Penyedotan Kakus. Dengan Nama Retribusi Penyedotan Kakus, dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Objek Retribusi adalah Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Kabupaten
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang mempergunakan Pelayanan Penyedotan Kakus.
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA T PENGGUNAAN JASA
BAB ID - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA T PENGGUNAAN JASA
Pasal 5
Retribusi pelayanan penyedotan kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
'
I
)
BAB ID - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA T PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan Jasa diukur ## BAB IV
BAB ID - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA T PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- Sarolangun dengan melampirkan : penyedotan kakus, harus memberitahukan/melapor kepada Dinas Tata Kota Kabupaten (1) Setiap orang, Kelompok Masyarakat atau Badan Hukum yang meminta pelayanan
- Bukti Setoran Retribusi penyedotan kakus.
- Peta Lokasi/ Tempat yang akan disedot.
- segera melakukan penyedotan. (2) Apabila persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun
BABV
TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENYEDOTAN KAKUS
BAB ID - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKA T PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- Bupati cq. Dinas Tata Kota. (1) Permohonan Penyedotan Kakus harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon Kepada
- Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun. (2) Lembaran isian permohonan Penyedotan Kakus tersebut ayat (1) pasal ini dapat diambil pada
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
(
\_)
TARIF RETRIBUSI
BAB VI - TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
- (1) Atas jasa Pelayanan untuk: setiap kali penyedotan kakus dikenakan Retribusi.
- (2) Besamya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
| a. | Biaya Adrninistrasi Unit Tengki Mobil | Rp. | 25.000,-/satu |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| b. | Hotel/Tempat Usaha/Perusahaan Unit Tengki Mobil. | Rp. | 150.000,-/satu |
| C. | Kantor Pemerintah Unit Tengki Mobil | Rp. | 75.000,-/satu |
| d. | Rumah Penduduk Unit Tengki Mobil | Rp. | 50. 000,-/Satu |
| e. | Badan Sosial Unit Tengki Mobil | Rp. | 25.000,-/satu |
| f. | Untuk Penyedotan kakus diluar Wilayah Ibu Kota Kendaraan Rp. 1.000,-/ Kilo Meter | kabupaten | dikenakan biaya |
BAB VI - TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka dan disetor melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
BAB VI - TARIF RETRIBUSI
Pasal 11
Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun melakuk:an Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penyedotan kakus.
KETENTUANPENYIDIKAN
BAB VIl - KETENTUANPENYIDIKAN
Pasal 12
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten di berikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana dilingkungan retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buk:u - buku catatan dan dokumen - dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. Melakuk:an penggeledahan untuk: mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakuk:an penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
8. f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
- g. Menyuruh berhenti dan atau dilarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
1. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan basil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 13
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.
Doc.Retribusi Penyedotan Kakus
BAR IX
KETENTUANPENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 14
diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati. Hal-ha] yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 15
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun. mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun Pada Tanggal II - \_f"' - 2004

Penandatangan: SEKRETARISDAERAH KABUPATENSAROLANGUN Pembina Utama Muda NIP .430 001 248 J\N BASRI HARUN ~-- LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN SAROLANGUN T AHUN 2004 NOMOR : 5'j SERI : C, NOMOR : t.o Doc.Retribusi Penyedotan Kakus • • I
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 37 TAHUN 2004
## TENT ANG
## RETRIBUSI PENYEDOT AN KAKUS
## I. Penjelasan Umum
Bahwa Sesuai dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Retribusi Penyedotan Kakus dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penetapan Retribusinya.
Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah yang melalui peran penting dalam pembiayaan pembangunan Daerah adalah melalui pemungutan atas Retribusi Penyedotan Kakus sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat.
## II. Penjelasan Pasal demi Pasal
-
PENJELASAN
Pasal 1
cukup jelas - Pasal 2 cukup jelas - Pasal 3 cukup jelas - Pasal 4 cukup jelas - Pasal 5 cukup jelas - Pasal 6 cukup jelas - Pasal 7 cukup jelas - Pasal 8 cukup jelas - Pasal 9 cukup jelas - Pasal 10 cukup jelas - Pasal 11 cukup jelas - Pasal 12 cukup jelas - Pasal 13 cukup jelas - Pasal 14 cukup jelas - Pasal 15 cukup jelas -------------------------------------------------00000000--------------------------------------------------------- Doc.Retribusi Penyedotan Kakus