PERATURAN DAERAH PROVINSI '  ~ULAWESI TENGGARA Nomor 12 Tahun 2017 tentang GARA NOMOR :l TAHUN 2017 TENT ANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 12 TA.HUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
GlTBEFYlUR. SULA.WESI TEN(7(~,.-\RA.
' PERATURAN DAERAH PROVINSI ~ULAWESI TENGGARA NOMOR :l TAHUN 2017
TENT ANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 12 TA.HUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
a.
bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5248 Tahun 2016 dengan pertimbangan bertentangan dengan Putusan mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 . Tahun 2014 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
1. · Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ten tang Pengelolaan kuali tas Air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYA'r DAERAH PROVINSISULAWESITENGGARA
dan
GUBERNURSULAWESITENGGARA
MEMUTUSKAN :
PENCABUTAN
SULAWESI
TENT ANG
SI STEM
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERATURAN
DAERAH
PROVINSI
TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN
2014
PENGEMBANGAN
DAN
PENGELOLAAN
Menetapkan
IRIGASI.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ten tang Pengelolaan kuali tas Air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYA'r DAERAH PROVINSISULAWESITENGGARA
dan
GUBERNURSULAWESITENGGARA
MEMUTUSKAN :
PENCABUTAN
SULAWESI
TENT ANG
SI STEM
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERATURAN
DAERAH
PROVINSI
TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN
2014
PENGEMBANGAN
DAN
PENGELOLAAN
Menetapkan
IRIGASI.
Pasal I
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 12) 'dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. ~ n d a r i 4- 2017

Penandatangan: I TENGGARA, I GUBERNURS

Penetapan: Ditetapkan di Pada tanggal NURALAM

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH ITENGGARA,

Penetapan: Diundangkan di Kendari Pada tanggal lS - 4 - 2017 ## LUKMAN ABUNAWAS LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARl\ TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURI\N DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA : (2/ 59/2017)