Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2009 tentang BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 9 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERDANG BEDAGAI,
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Desa, serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, PemerintahDesadapatmendirikanBadanUsahaMilik Desa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal81,perlumenetapkanPeraturanDaerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhurufa dan hurufb,perlumembentuk PeraturanDaerahtentangBadanUsahaMilikDesa;
1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4346);
s
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranRepublikIndonesiaNegaraNomor4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIKDESA.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan ;
1. DaerahadalahKabupatenSerdangBedagai
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah.
3. Bupati adalahBupatiSerdangBedagai.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEMBENTUKAN BUMDES
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikanBUMDessesuaikebutuhandanpotensidesa.
- (2) PembentukanBUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- (3) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) BadanhukumBUMDesberupaPerusahaanDesa(PERUMDES).
- (5) Tata cara pembentukanPERUMDESdiaturdalamPeraturanBupati.
- (6) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat, beberapa desa dapat membentuk BUMDes gabungan atau dapat bekerjasama dengan perusahaan milik daerah, swastaataukoperasi.
- (7) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) paling kurang memuatmaterimengenai:
- a. maksuddantujuanpendirianBUMDes;
- b. pendirian,nama,tempatkedudukan,danwilayahusaha;
- c. asas . fungsidanusaha;
- d. modal;
- e. kepemilikan;
- f. organisasi;
- g. kewajibandanhak;dan
- h. hakpenetapandanpenggunalaba.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
TujuanpembentukanBUMDes,antaralain:
- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan danpembangunansertapelayananmasyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. menciptakanlapangankerja;
BAB III - TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA Pasal 5
Pasal 5
- (1) BUMDes berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tertentu, tempat kedudukan wilayah usaha BUMDes dapat berlokasi di luar desa yang bersangkutan.
BAB IV - ASAS DAN FUNGSI
Pasal 6
BUMDesdalam usahanya berasas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsipkehati-hatian, pengayoman, pemberdayaandanketerbukaan.
BAB IV - ASAS DAN FUNGSI
Pasal 7
FungsiBUMDesadalah:
- a. meningkatkanusahaekonomidesa;
- b. membukakesempatanberusaha;dan
- c. menggalipotensidesa
. v? :
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA
BAB IV - ASAS DAN FUNGSI
Pasal 8
§ £fia '
1
. ' iRj- lghof - ' lugnf - ' n
- a. pelayanan jasa yang meliputi : simpan pinjam, perkreditan, angkutan daratdanair, listrik desa danlain yang sejenis;
^ ritara fafh:
- b. penyaluran 9(sembilan)bahan pokok masyarakatdesa;
Jsqeb
- c. perdagangan sarana daWtJfiiPpfertanian , yang meliputi : hasil bumi, b t $ ^ arvfl ^ arij ^ ftaburiafl , peternakan, perikanan dan agrobisnis; ' f.KfcOSsi * 6i ' D
- d. industrikecildankerajinanratefgfe ^ ineus ^ GDearri ' Msriia s
3. ^ si ^^ iei ^ ^^ iWciaift ^ iV ^ ng ^ ibuttihkan oleh warga desa danmampumeningkatkannilaitambahbagimasyarakat. iasbnemo ^ ST sets £&amp;QMU8 ia ^ eiiQ rfelo ne:»6nfc &gt; (2) Usaha BUMDe ^ ittepg ^ tee ^ ggqkgnoSfisuai dengan potensi dan kemampuanyangada.
BAB IV - ASAS DAN FUNGSI
Pasal 9
MASUflUGMaqaa MAO l2A8i.1AO.flf *
BUMDesdilarangmenjalankanusaha :
St teaeS
1
- JsriBiBvasMnebsaeQrlsJnheme ^ hebhibi9tasGMUH b. bertentangandengannormadankaidah yangberlakudimasyarakat;dan nsb 629 b rieiewsyaum ns&gt;li 62 Bbi 9 d riiliqib asMSMUH s:
- a. bertentangandenganketentuan/peraturanperundang-undangan; «» &lt;
- %.. . n&gt; eruaiKan .kBpontinganroa 5Mra! s »;
rliliqib teqeb nurlst (6 Qit ) £ emelsa asGMUB neair oneq ^ ysynJu&gt;lh9diWeu BAB (ufsa)
slidsqe PERNTODALAN
-
BAB IV - ASAS DAN FUNGSI
Pasal 10
.h
Sumber-sumberpembiayaan/permodalanBUMDesdapatdiperotehdari
- a. Pemerintah Desa (penyertaan modal dari K&amp;telyaan Dfesa yang ,n6&gt;l ; $R ^ $hi£ t { $ ri92 &gt;4iBd ncgnsb esguJ ne/isnuo.
- b. bantuatiodawti F ^ nerintaHiyfFertierintah' ·Proving dari Pemerintah Kabupaten;
- c. tabunganmasyarakat;
- d. pinjaman;
- e. bantuanatau sumberlain yang sah;dan
- penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
BAB IV - ASAS DAN FUNGSI
Pasal 11
- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d dapat dilaksanakan:
2. pihaklembagakeuangan;dan a.
3. pihakpemerintah, pemerintahprovinsidanpemerintahdaerah; b.
4. Pinjaman dilaksanakan oleh Direksi BUMDes atas rekomendasi KomisarissetelahmendapatpersetujuanBPD. c.
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
BAB VII - ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 12
- (1) KepengurusanBUMDesterdiridariPemerintah DesadanMasyarakat.
- (2) Kepengurusan BUMDes dipilih
BAB VII - ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 13
PersyaratankepengurusanBUMDessebagaiberikut:
- a. pendudukdesa setempatyangmempunyaijiwawirausaha;
- b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. mempunyai pengetahuan, kecakapan yang cukup dibidang pengetahuan perusahaan;
- d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengapdian dan mempunyaikomitmenmoralyangtinggiterhadapperekonomiandesa.
BAB VIII - KEPEMILIKAN
Pasal 14
- (1) BUMDesadalahmilik pemerintahdesa.
- (2) Kepemilikanpemerintahdesa atasBUMDesdiwakiliolehKepalaDesa.
PENGELOLAAN BARANG
BAB IX - PENGELOLAAN BARANG
Pasal 15
Perencanaankebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian,penyimpanan, pemeliharaandaninvestasiditetapkanolehPengurusBUMDes.
BAGI HASIL USAHA
BAB X - BAGI HASIL USAHA
Pasal 16
- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan ## BAB XI
KERJASAMADENGAN PIHAK KETIGA
BAB X - BAGI HASIL USAHA
Pasal 17
- (1) Dalammengelola aset BUMDes dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam musyawarah desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untukmendapatpersetujuan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 tahun dandapatdiperpanjangsesuaikebutuhan.
[
J
BAB X - BAGI HASIL USAHA
Pasal 18
Pembinaberkewajiban: (1)
memantau pengelolaan BUMDes serta memberikan saran dan pendapatdalampemecahanmasalah.
Pengurusberkewajiban: (2)
- a. mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaikbaiknya guna mendapatkandaya guna danhasilguna yang sebesarbesarnyabagipertumbuhandanperkembanganBUMDes;
- b. membuatlaporantahunankepadaPembina;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukankepada PemerintahanDesa.
BadanPemeriksaberkewajiban: (3)
- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes termasuk pelaksanaan rencana kerja, anggaran dasardan anggaran rumahtangga sesuaidenganketentuanyangberlaku;
- b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pembina secara berkala atau setiap waktu yagdiperlukan.
3. Laporan keuangan dan pembukuan BUMDes serta hasil inventarisasi kekayaanBUMDESdiperiksaolehBadanPemeriksa. (4)
Pendapatan: (5)
- a. dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalamAnggaran Dasar danAnggaranRumahTangga;
- b. dalam hal BUMDes menderita kerugian dibebankan kepada pemilik sesuaidenganbagianmodalyangdimilikimasing-masing.
PenggunanaanDana: (6)
- a. hasil penyisihan keuntungan dari bumdes disetor ke kas desa sebagaipenerimaanyang sah;
- b. penggunaankeuntungandari bumdesdianggarkanmelaluiapb desa setiap tahun anggaran.
3. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola menyampaikan laporan tahunan kepada pemilik untuk mendapatkan pengesahan. (7)
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) terdiri dari neracadanlaporanlaba/rugi.
- (9) Laporan yang telah disahkan oleh Pemilik BUMDes menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa.
- (10) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang berkaitan dengan BUMDes, BPD dapat meminta audit dari lembaga pengawas yang berwenang.
KEWAJIBAN DAN HAK
BAB XIII - KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 19
KewajibanBUMDesadalah:
- a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatdanPendapatanAsliDesa;
- b. membuatlaporantahunantentangperkembanganusahaBUMDes;
- c. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/ rugi tahunan yang telah disahkanpadapapanpengumumanBUMDes;dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturanperundang-undangan.
BAB XIII - KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 20
HakBUMDesadalah:
- a. memperoleh hasil usaha yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 19hurufc;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDes dari Pemerintah Desa;
- c. dapat melakukankerja sama denganpihak ketiga;
- d. memperolehpembinaanolehBupati;dan
- e. memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
v
M
]
I
I
BAB XIV - GANTI RUGI
Pasal 21
- Pengelola yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugianbagiBUMDes,wajibmenggantikerugian. ( D
- Tata cara penyelesaian ganti rugi diatur dalam Peraturan Desa yang berpedomanpadaketentuanperaturanperundang-undangan. (2)
MERGER, AKUISISI DAN PEMBUBARAN
BAB XV - MERGER, AKUISISI DAN PEMBUBARAN
Pasal 22
- Merger, akuisisi dan pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa## BAB XVI
PEMBINAAN
BAB XV - MERGER, AKUISISI DAN PEMBUBARAN
Pasal 23
Pembinaan BUMDes dilakukan oleh Bupati berupa pemberian pedoman, bimbingan,arahan,supervisidanpelatihan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
BadanUsaha Milik Desa yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini segera dilakukan penyesuaian ## BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diaturdenganPeraturanBupati.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
PeraturanDaerahinimulaiberlakupada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten SerdangBedagai. Ditetapkandi SeiRampah Padatanggal17Desember 2009

Penandatangan: BUPATISERDANGBEDAGAI, dto H. T. ERRY NURADI I