PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 2 Tahun 2011 tentang TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI
- bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta guna menunjang kegiatan operasional pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi sehari-hari , perlu disediakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional , perlu mengatur Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati . pada
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 53,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 4/A);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 31/E);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 8/A);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi;
Pasal 2
Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. Tinggi;
- b. Sedang;
- c. Rendah.
Pasal 3
- (1) Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dihitung dengan menggunakan formula Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
4
- (2) Pendapatan Umum Daerah dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- (3) Belanja PNSD dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh pasal 21).
Pasal 4
- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pasal 5
- (1) Atas dasar penghitungan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini, Kabupaten Banyuwangi termasuk kelompok tinggi, yaitu di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah);
- (2) Penetapan kelompok tinggi dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta penghitungan penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Pasal 6
- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi diberikan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
Pasal 7
- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
Penganggaran; penggunaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB IV
PENUTUP
Pasal 21
- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (1) Atas dasar penghitungan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini, Kabupaten Banyuwangi termasuk kelompok tinggi, yaitu di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah);
- (2) Penetapan kelompok tinggi dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta penghitungan penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi diberikan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
Penganggaran; penggunaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB IV
PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011. pada setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 9 2011 SUKANDIMM na Utama EADAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 2/ Madya