Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Re Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737); 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12); 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24); (berlaku Unknown)
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang selanjutnya dapat disingkat dengan PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
5. Direksi adalah Unsur Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin;
7. Pegawai adalah Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Banjarmasin;
9. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya;
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
BAB II
Pasal 2
Kedudukan struktur dan jabatan direksi dan kepegawaian PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Perda kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih dan ketentuan lainnya yang berlaku.
BAB II
Pasal 3
Struktur Organisasi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III.

~

## BAB III

## URAIAN TUGAS ORGANISASI PDAM

## Pasal 4

Uraian Tugas atau Job Deskription Struktur Organisasi PDAM Bandamasih Kota Banjarmasin diatur oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota dan Direksi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.

## BABV

## PENUTUP

## Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 51 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmash Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tangal 20 Desember2011

WALIKOTA BANJARMASIN,*

X

HI DI N


Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 21 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


Drs. H. ZULFADLI GAZALI, MSi

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR .42

'.