PERATURAN DAERAH MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017-2037 (berlaku 14 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017-2037
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA, bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 9 ayat (5) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2017-2037;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
15. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1);
Menetapkan :
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017-2037.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi Sulawesi Utara;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non-hayati; sumberdaya buatan,dan jasa-jasa lingkungan; sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energy gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir;
11. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan dizona yang ditetapkan;
12. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
13. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat RZWP3K Provinsi adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap- tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur ruang, alokasi ruang dan pola ruang;
14. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona ## BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN RZWP-3-K
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Provinsi meliputi:
- a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir;
- b. ke arah laut paling sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
- c. pengaturan dalam wilayah perencanaan daratan wilayah pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
RZWP-3-K Provinsi didasarkan atas asas:
- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. budaya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
RZWP-3-K Provinsi bertujuan untuk:
- a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN DAN FUNGSI RZWP3K
BAB III - JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN DAN FUNGSI RZWP3K
Pasal 5
- (1) Jangka Waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) Peninjauan kembali RZWP-3K dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/ atau.
- c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
BAB III - JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN DAN FUNGSI RZWP3K
Pasal 6
RZWP-3-K Provinsi sebagai instrumen kebijakan Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serasi, selaras dan seimbang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
BAB III - JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN DAN FUNGSI RZWP3K
Pasal 7
Fungsi RZWP-3-K Provinsi adalah:
- a. Sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; dan
- c. Sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)
BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)
Pasal 8
Kebijakan Penataan Ruang WP3K meliputi :
- a. Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Perwujudan Sulawesi Utara sebagai beranda depan di utara NKRI yang sejahtera dan aman;
- c. Pelestarian dan pengembangan potensi sumberdaya alam secara optimal sesuai daya dukung wilayah;
- d. Pengembangan sistem pusat kegiatan kelautan dan perikanan yang efisien dan efektif secara hirarkis; dan
- e. Peningkatan pengamanan wilayah terhadap potensi bencana alam.
BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)
Pasal 9
- (1) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, terdiri dari:
- a. Mendorong implementasi rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang yang bersinergis, serasi, dan berkelanjutan;
- b. Mengelola sumber daya alam terbarukan baik di darat dan di laut secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab;
- c. Mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat sumber daya alam yang terbarukan secara seimbang;
- d. Mengelola sumber daya air yang diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan ketersediaan air tanah;
- e. Melakukan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Sulawesi Utara; dan
- f. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara efektif dan konsisten di segala bidang.
- (2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan perwujudan Sulawesi Utara sebagai beranda depan di utara NKRI yang sejahtera dan aman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, terdiri dari:
- a. Menetapkan dan menegaskan batas laut, serta mengoptimalkan penegakan kedaulatan di laut;
- b. Mengurangi kejahatan trans-nasional berdimensi maritim;
- c. Mengurangi maraknya aktivitas illegal fishing , barang, obat terlarang, dan senjata api dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tersebut;
- d. Mengurangi potensi konflik dengan negara tetangga terkait perbatasan negara;
- e. Memantapkan lokasi terisolasi yang sulit dijangkau oleh aparat hukum dan keamanan;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di pulau-pulau perbatasan;
- g. Menambah personil di bidang pertahanan, keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan semangat dan rasa nasionalisme, serta kesadaran hukum dan politik;
- i. Mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali di pulau-pulau kecil terluar;
- j. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan ## BAB V
RENCANA ALOKASI RUANG WP3K
BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)
Pasal 10
- (1) Rencana Alokasi Ruang WP3K terdiri atas rencana pengelolaan dalam kawasan dan zona.
- (2) Rencana Alokasi Ruang WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 dan 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Pasal 11

- (1) Rencana alokasi ruang WP3K terdiri dari:
- a. kawasan pemanfaatan umum;
- b. kawasan konservasi;
- c. kawasan strategis nasional tertentu; dan
- d. alur laut.
- (2) Rencana alokasi ruang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh ditetapkan berdasarkan:
- a. Kawasan Perhatian Investasi (KPI);
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung;
- c. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- d. Kawasan Konservasi Taman Nasional Bunaken (KK-TNB);
- e. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bunaken dan sekitarnya; dan
- f. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bitung, Lembeh dan sekitarnya.
- (3) Indikasi Program Rencana Pemanfaatan Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

## ZONA PEMANFAATAN RUANG WP3K

## Pasal 12

- (1) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. zona pariwisata;
- b. zona permukiman;
- c. zona pelabuhan;
- d. zona pertambangan;
- e. zona perikanan tangkap;
- f. zona perikanan budidaya;
- g. zona industri; dan
- h. zona fasilitas umum.
- (2) Selain zona sebagaimana di maksud pada ayat (1), dtetapkan lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu oleh Menteri di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
- (3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b dikategorikan atas:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- b. Kawasan Konservasi Perairan.
- (4) Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) sebagaimana dimaksud pada pasal 11ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pertahanan dan keamanan negara;
- b. pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara;
- (5) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. alur pelayaran;
- b. pipa/kabel bawah laut; dan
- c. migrasi biota laut.
- (6) Alokasi ruang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh meliputi wilayah:
- a. wilayah pesisir Kota Bitung;
- b. wilayah pesisir Kota Manado;
- c. wilayah pesisir Kabupaten Minahasa Utara; dan
- d. wilayah pesisir Kabupaten Minahasa, di bagian barat.
- (7) Kawasan yang belum dijabarkan sampai zona maka akan diatur lebih lanjut melalui perubahan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## BAB VII

## PENETAPAN PEMANFAATAN RUANG WP3K

Bagian Pertama Umum

## Pasal 13

- (1) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP3K adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP3K meliputi:
- a. ketentuan umum pemanfaatan kawasan dan/atau zona;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif;
- d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
- e. arahan pengenaan sanksi.

- (2) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP3K berfungsi:
- a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K dengan rencana tata ruang wilayah;
- c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang WP3K yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- d. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
- (3) Pemanfaatan ruang WP3K dapat dilakukan dengan azas kemitraan bersama BUMD dan pihak lainnya yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian kedua

Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan dan/atau Zona

## Pasal 14

- (1) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan dan/atau zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
- (2) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan dan/atau zona sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang WP3K yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang WP3K;
- b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin;
- c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP3K; dan
- d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang WP3K, seperti kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana.
- (3) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan dan/atau zona sebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai:
- a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP3K disetiap zona;
- b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP3K; dan
- c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP3K.

## Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

## Pasal 15

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan WP3K dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. izin lokasi; dan
- b. izin pengelolaan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
- (4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir.
- (5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Gubernur kepada:
- a. orang perseorangan warga Negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan perizinan sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada pasal 13 ayat (3).

## Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan dari Gubernur.
- (2) Gubernur memberikan Izin Lokasi perairan pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan Menteri yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-3-K.
- (4) Izin Lokasi pulau-pulau kecil diberikan oleh gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang WP3K dan sumberdaya perairan pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (7) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat.
- (8) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Keempat

## Ketentuan Insentif dan Disinsentif

## Pasal 17

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;
- b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona;
- c. kriteria pemberian akreditasi; dan
- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. relevansi isu prioritas;
- b. proses konsultasi publik;
- c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
- d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
- f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 18

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang WP3K, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang WP3K.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;
- b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona;
- c. kriteria pemberian akreditasi; dan
- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

## Pasal 19

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang WP3K yang berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;

- (2) Pelanggaran pemanfaatan ruang WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
- b. pemanfaatan ruang WP3K yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang WP3K yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang; dan
- c. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP3K yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan` ruang WP3K dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP3K;
- b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
- c. kajian antar instansi yang berwenang; dan
- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara;
- c. denda administratif; dan
- d. pencabutan izin.
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (7) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan RZWP-3-K dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

- (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian yang disampaikan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- e. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB VIII PENGAWASAN

## Pasal 20

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan WP3K secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan Pengelolaan WP3K, oleh pejabat tertentu yang berwewenang sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus yang selanjutnya disebut Polisi Khusus, Polisi Pamong Praja dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pengelolaan WP3K.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 21

- (1) Pengawasan RZWP-3-K meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan WP3K.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
- a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
- b. pertukaran data dan informasi;
- c. tindak lanjut laporan/pengaduan; dan
- d. pemeriksaan sampel;
- (4) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang WP3K yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, berupa kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan alur laut serta kegiatan lain seperti rehabilitasi WP3K, reklamasi di WP3K, dan mitigasi bencana di WP3K.

- (5) Pengawasan di WP3K harus memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat.
- (6) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IX REKLAMASI

## Pasal 22

- (1) Reklamasi yang dilakukan pada kawasan perairan bertujuan untuk membuat suatu lahan perairan menjadi kawasan daratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
- (3) Wilayah yang dapat di reklamasi adalah pada zona pariwisata, zona pelabuhan, zona industri dan zona fasilitas umum, sesuai dengan alokasi ruang setelah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan di WP3K, kecuali di:
- a. Zona inti kawasan konservasi; dan
- b. Alur laut.
- (5) Tujuan dari reklamasi perairan ini adalah untuk:
- a. mengubah perairan pantai menjadi daratan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan daratan;
- b. meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir;
- c. memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi; dan
- d. mengubah perairan pantai menjadi lahan untuk pemukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, pusat perbelanjaan, rumah toko, rumah sakit, sarana pariwisata, restoran, hotel, apartemen, jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dermaga nelayan lokal dan jetty , serta ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru.
- (6) Peta sebagai salah satu persyaratan reklamasi harus peta dengan Skala 1:1.000 dan lokasi sumber material dengan skala 1: 10.000 dengan sistem koordinat lintang ( longitude ) dan bujur ( latitude ) pada lembar peta.
- (7) Lokasi reklamasi dan lokasi sumber material harus dilakukan pra-studi kelayakan dan kajian lingkungan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memperoleh Surat Rekomendasi Gubernur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi, dan pelaksanaan reklamasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## Bagian Kesatu Hak Masyarakat

## Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak untuk:
- a. mengetahui RZWP-3-K Provinsi;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi; dan
- e. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perikanan dan kelautan harus memberikan sosialisasi RZWP-3-K Provinsi melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat di daerah.

## Bagian kedua Kewajiban Masyarakat

## Pasal 24

- (1) Masyarakat wajib:
- a. menaati RZWP-3-K Provinsi; dan
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin.
- (2) Masyarakat berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat Kelurahan dan Desa.

## Bagian ketiga Peran Serta Masyarakat

## Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau kecil dilakukan melalui:
- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang;
- c. pengawasan ruang; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian keempat Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
- a. pengambilan keputusan;
- b. pelaksanaan pengelolaan;
- c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah;
- d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
- e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
- g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
- h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

## Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

## Pasal 29

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (dwangsom) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.

## Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
- a. bencana alam;
- b. peperangan;
- c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia ( force majeure ); atau
- d. tindakan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

## BAB XII

## GUGATAN PERWAKILAN

## Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
- b. berbentuk badan hokum;
- c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan dengan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
- d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

- (4) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

## BAB XIII PENYIDIKAN

## Pasal 32

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan polisi khusus yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil dan polisi khusus berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. menyegel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- h. melakukan penghentian penyidikan; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil dan polisi khusus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil dan polisi khusus menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XIV

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 33

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati RZWP-3-K Provinsi dan memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dipidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di laksanakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang membatalkan/mencabut izin.
- d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, di percepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- f. pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penggantian yang layak di atur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 35

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Diundangkan di Manado Pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, ttd

EDWIN. H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (1/33/2017)

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado Pada tanggal 14 Maret 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd

OLLY DONDOKAMBEY

## PENJELASAN

## I. UMUM

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan secara umum untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya; serta sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 memberikan kewenangankepada Gubernur dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bagi daerah Provinsi yang bercirikan kepulauan.

## 1. Dasar Pemikiran

Sebagai amanat Perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dalam pasal 9 pasal 10 dan pasal 11 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana Zonasi WP3K Provinsi yang mencakup wilayah perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil kearah daratan sampai batas kecamatan di wilayah pesisir, dan wilayah perairan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari pasang tertinggi garis pantai ke arah perairan kepulauan Provinsi kearah dalam wilayah laut Nusantara dan kearah luar laut teritorial dalam satu hamparan ruang yang saling terkait antaraekosistem daratan dan perairan lautnya. Skala peta Rencana Zonasi disesuaikan dengan tingkat ketelitian peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan di serasikan, diselaraskan, serta diseimbangkan dengan Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan hukumserta hubungan saling melengkapi dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangundangan