PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor OR Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TABALONG (berlaku 3 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELAT AN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOM OR 04 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong;
3. Mengingat 1.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Menetapkan
3
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 30 Tahun 2004 Seri E Nomor Seri 17), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabaupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 20);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TABALONG
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 20) diubah sebagai berikut
- 1 Ketentuan (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ayat
Pasal 6
- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut
2. b Sekretaris Daerah /Eselon II a dan Wakil Ketua DPRD;
3. Bupati,Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
4. c Anggota DPRD;
5. e Pejabat Administrator Eselon III a;
6. d Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II b, dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah;
7. f Pejabat Administrator Eselon III b atau PNS Golongan IV, Pejabat lainnya yang setara dan Ketua Organisasi
- h. PNS Golongan II/yang setara ke bawah dan masyarakat lainnya.
9. g Pejabat Pengawas\_ Eselon Eselon V atau PNS Golongan III dan Tokoh Masyarakat; IV ,
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Desa, maka pemberian perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut biaya
11. b Aparat Pemerintah Desa lainnya diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan II kebawah.
12. a Kepala Desa diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Pengawas / Eselon IV;
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dipersamakan dengan PNS Golongan II kebawah
14. 2 Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 6
- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut
2. b Sekretaris Daerah /Eselon II a dan Wakil Ketua DPRD;
3. Bupati,Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
4. c Anggota DPRD;
5. e Pejabat Administrator Eselon III a;
6. d Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II b, dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah;
7. f Pejabat Administrator Eselon III b atau PNS Golongan IV, Pejabat lainnya yang setara dan Ketua Organisasi
- h. PNS Golongan II/yang setara ke bawah dan masyarakat lainnya.
9. g Pejabat Pengawas\_ Eselon Eselon V atau PNS Golongan III dan Tokoh Masyarakat; IV ,
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Desa, maka pemberian perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut biaya
11. b Aparat Pemerintah Desa lainnya diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan II kebawah.
12. a Kepala Desa diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Pengawas / Eselon IV;
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dipersamakan dengan PNS Golongan II kebawah
Pasal 17
- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat Struktural atau Diklat Fungsional, Diklat Teknis Pelatihan atau sejenisnya yang kegiatannya dilaksanakan di luar daerah / kabupaten dengan kewajiban setor biaya kepada panitia penyelenggara atau tidak wajib setor, diberikan biaya sebagai berikut:
2. hari kesatu sampai dengan hari keempat, diberikan uang harian secara penuh sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Keputusan Bupati; pada
- b. hari kelima dan seterusnya diberikan uang harian sebesar 30 % (tiga persen) dari uang harian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati; puluh
- (2) Apabila panitia kegiatan sudah menyediakan akomodasi dan konsumsi maka diberikan uang harian 50 % , kegiatan hanya menyediakan konsumsi diberikan uang harian 75 %.
3. c dalam hal dilaksanakan dalam daerah /kabupaten dapat diberikan uang saku sebesar Rp 50.000, (lima ribu rupiah) per hari. puluh
Pasal 24
- (1) Perjalanan dinas daerah dalam Provinsi dilaksanakan apabila mendapat persetujuan luar
2. b Ketua, Wakil Ketua dan/ atau Anggota DPRD dengan persetujuan Ketua DPRD;
3. Bupati, Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dengan persetujuan Bupati;
4. Kepala SKPD, Assisten dan/atau Staf Ahli dengan persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
5. e Seluruh pejabat dan Non PNS pada Sekretariat Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
6. d Pejabat Administrator / Eselon III, Pejabat Pengawas / Eselon IV kebawah dan Pejabat Fungsional serta Pegawai Non PNS dengan persetujuan Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah;
- (2) Untuk semua perjalanan dinas luar daerah keluar provinsi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah atas nama bupati, kecuali yang tidak mengikutsertakan Kepala SKPD , maka persetujuannya cukup diberikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
- (3) Khusus untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD untuk semua perjalanan dinas luar daerah keluar provinsi harus mendapat persetujuan Ketua / Wakil Ketua.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan atas perintah / persetujuan / arahan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekda atas nama Bupati maka persetujuannya tidak memerlukan lagi nota dinas.
- (6) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang telah mendapat persetujuan / perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan dinas dilakukan
Pasal 39
ASN dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas khususnya ke dalam daerah dalam kabupaten atau ke kecamatan-kecamatan atau ke desa-desa cukup dengan surat perintah tugas yang diketahui oleh aparat kecamatan /kelurahan / desa/ pihak-pihak yang didatangi wilayah setempat. pada
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung tanggal 13 Februari 2017 pada

Penandatangan: BUPATI TABALONG, H. ANANG SYAKHFIANI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung tanggal 13 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, pada H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 04

Penandatangan: - (9) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah Sekretaris Daerah / Kepala SKPD / Sekretaris Dewan / Camat selaku Pengguna Anggaran pada 4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ## Pasal 39 ASN dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas khususnya ke dalam daerah dalam kabupaten atau ke kecamatan-kecamatan atau ke desa-desa cukup dengan surat perintah tugas yang diketahui oleh aparat kecamatan /kelurahan / desa / pihak-pihak yang didatangi wilayah setempat. pada ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung tanggal 13 Februari 2017 pada

Penandatangan: BUPATI TABALONG, H. ANANG SYAKHFIANI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 13 Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 04