PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Dengan Persetujuan Bersama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
Dan
BUPATI PESAWARAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesawaran.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai untuk penyelenggara pemerintah daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Urusan Pemerintah Wajib adalah Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintah Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
16. Dinas adalah Dinas Kabupaten Pesawaran.
17. Badan adalah Badan Kabupaten Pesawaran.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerahmerupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRDPesawaranmerupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerahmerupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Satuan Polisi Pamong Prajamerupakan Satuan Polisi Pamong PrajaTipe B;
- e. Dinas DaerahPesawaran, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas KesehatanTipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
4. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
5. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
6. Dinas Sosial, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TipeB menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanTipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu TipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. DinasPemberdayaanMasyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakanurusanpemerintahanbidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. DinasPerindustriandanPerdaganganTipeB menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangtenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintah bidang energi sumber daya mineral;
19. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
20. DinasPerikanan TipeB menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. DinasPerpustakaan Dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Badan Daerah terdiri dari :
1. BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. Badan Pendapatan DaerahTipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. Kecamatan Gedong Tataan dengan Tipe A.
2. Kecamatan Negeri Katon dengan Tipe A.
3. Kecamatan Tegineneng dengan Tipe A.
4. Kecamatan Way Lima dengan Tipe A.
5. Kecamatan Padang Cermin dengan Tipe A.
6. Kecamatan Kedondong dengan Tipe A.
7. Kecamatan Punduh Pidada dengan Tipe B.
8. Kecamatan Marga Punduh dengan Tipe B.
9. Kecamatan Way Khilau dengan Tipe B.
10. Kecamatan Teluk Pandan dengan Tipe B.
11. Kecamatan Way Ratai dengan Tipe B.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupatendi bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupatendi bidang kesehatan berupa Rumah Sakit DaerahKabupaten Pesawaran sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit DaerahKabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB VI - STAF AHLI
Pasal 10
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
BAB VII - PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 11
Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pada Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuanbangsadan politik yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabung dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah dimaksud hanya melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahanbidang Bencana, yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai denganperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sub urusan pemerintah bidang bencana diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesekretariatan Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pelaksanaan kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia diundangkan.
- (3) Anggaran penyelenggaraa Urusan Pemerintahan di bidang Bencana dan Sekretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan tersebut diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Penyesuaian Pengisian jabatan direktur rumah sakit dan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru ## BAB IX KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 48);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 49);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50) kecuali ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang mengatur tugas pokok dan fungsi dan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Pada Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 51) kecuali ketentuan Bab III Pasal 6 sampai dengan 17 yang mengatur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bab V Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 yang mengatur mengatur organisasi dan tata kerja Sekretaiat Dewan Pengurus KORPRI;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Penetapan: Ditetapkan di Gedong Tataan, pada tanggal 10 Nopember 2016

Penandatangan: BUPATI PESAWARAN, dto DENDI RAMADHONA K.

Penetapan: Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 10 Nopember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PESAWARAN, dto ## HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR18 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 7 /PSW/2016

Penandatangan: Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19661015 199503 2 002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 6 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
## I. U M U M
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.
Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari,unsur stafyang diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD, Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diwadahi oleh Inspektorat, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerahyang diwadahi dalam Dinas Daerah danUnsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Badan Daerah serta unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang diwadahi dalam lembaga lain. Disamping itu, pada Daerah Kota di bentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat Kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasardan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Berdasarkan kerangka teoritis bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu strategic apex (kepala daerah), middle line (sekretaris daerah), operating core (dinas daerah), technostructure (badan/fungsi penunjang) dan supporting staf (staf pendukung).
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan nama lain kepada Kepala Daerah. Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, kepala atau sebutan lain pada satuan kerja lainnya Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Badan, Sekretariat DPRD, dan satuan kerja lainnya, dengan demikian Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, kepala atau sebutan lain pada satuan kerja lainnya bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.
Penetapan perangkat daerah dibagi dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B; dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B dan Dinas tipe C; Badan tipe A, Badan tipe B dan Badan tipe C, serta Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B.
Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri atas variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendatan dan belanja daerah dengan bobot 20 % (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80 % (delapan puluh persen).
Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, oleh karena itu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.
Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, pemerintah daerah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Yang dimasud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pesawaran. ## Huruf a Yang dimaksud dengan 'Sekretariat Daerah' adalah unsur staf pendukung Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. ## Huruf b - -Sekretariat DPRD Kabupaten dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD Kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah Kota, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah. - -Yang dimaksud dengan 'Sekretariat DPRD' adalah unsur staf pendukung DPRD. ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'Inspektorat' adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan. ## Huruf d Yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. ## Huruf e Yang dimaksud dengan 'Dinas' adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'Badan' adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Yang dimaksud dengan asas 'tatakerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan beban tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 61