PERATURAN BUPATI SINTANG TENT ANG PETU � JUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BAN UA Nomor 63 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya, untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat; - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas dan guna percepatan pencapaian program wajib belajar serta meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dan agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah da � at dilaksanakan secara teratur, tertib dan bertang � ng jawab maka perlu adanya petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan, penggunaan, dan laporan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, d. bahwa ... (berlaku 4 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 63 TAHUN 2013
TENT ANG
PETU � JUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN KEUANGAN BAN UAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
: a. bahwa sebagai implementasi maksud pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya, untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas dan guna percepatan pencapaian program wajib belajar serta meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dan agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah da � at dilaksanakan secara teratur, tertib dan bertang � ng jawab maka perlu adanya petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan, penggunaan, dan laporan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah,
d. bahwa ...
Mengingat
- d. bahwa um k · 0721 atas perlu u melaksanakan maksud huruf a, b, dan c, di dan La menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Daerah ko � an Keuangan Bantuan Operasional Sekolah a Upaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-U d Und n ang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pe :g-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang N m entukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran i:gara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan U � baran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai T � ang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia un . 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nornor' 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamb.ihan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran N·:1·, .· ra Republik Indonesia Nornor 4400);
- 8 · Undang-Undan O 7?. 2 Pemerintah g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tahun 200 � n � aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik lndo o � or 125, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali nesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah T h I terakhir d U a un 2008 Le engan ndang-Undang Nomor 12 2008 Nomo ( 59mbaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia N r · Tamtaban Lembaran Negara Republik omor 4844);
9. Undang-Und Perimban ang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerint g:n Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Tahun 2 � 0 7 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Repubrk I d No.mor 126, Tarnbahan Lembaran Negara 1 n ones1a Nornor 4438 );
10. Undang-Und p b ang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Nem entukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, T52ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 iO);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 . Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16 \_ Peraturan Pemerii:itah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pend1d1kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 . Nomor 91, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Menetapkan
- 1 7. Peraturan Pe . (Lembaran N:ermtah No � or 74 Tahun 2008 tentang Guru 194 Ta bah gara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 494i); m an Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor
18. Peraturan p . Pen 1 1 emermtah Nomor 17 Tahun 201 O ten tang N ge O ;an Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara ahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara omor 5105) b · . p . se agairnana telah diubah dengan Peraturan 2 � 7;nntah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- l9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tamba?-an Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimann telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun. 2009 Nornor 1);
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKNlS PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAi'J KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- 1 . Daerah adalan Kabupate s·
3. Peme � ntah Daerah adalah1 � ntan �
- ;
2. Kepala Daerah adalah Bu � at � ang;
- Pemenntah Daerah; Upati dan sebagai unsur penyelenggara
4. Pemerintahan Daerah ad lah Pemerintah Daerah dan � Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Otonomi dan tugas pemb ewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas dalam sistem dan p . � tuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud � n � ip Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia Tahun 19 45 \_ a am Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan .
7. Menteri adalah Menteri Pendid1.nkas Rend1d1kan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala D" Katupaten Smtang.
- Saluan I an epublik Indonesia.
- 9 Pendidik adalah ten k · · ' · · · d k 1 aga epend1d1kan yang berkualitas sebagai guru, osen, onse or pamong pel · id · k f ·1· d b t 1 ". ajar, Wl yaswara, tutor, mstru tur, asi rtator, an se u an am sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan ·
- pendidik 8 · menyelenggarak 1 an ad � ah kelompok layanan pendidikan yang pada setiap · . an pdend � di � an pada jalur formal, nonformal, dan informal . . jenjang an Jems pendidikan·
10. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai uns � r masyarakat yang peduli pendidikan;
11. Kornite Sek?lah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas Ta.man Kanak-Kanak serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang.
14. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah penyediaan dana biaya operasi nonopersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar yang bersumber dari APBN;
15. Bantuan Operasional Sekolah Daerah selanjutnya disingkat BOSDA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
16. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KUO adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang;
17. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah; . . . .
- ikan nonfonnal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 19. en 1 1 d b · · yang dapat dilaksanakan se � ara terstd � d � tk � r k � ef)endJang1;·
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan P t inggd � d ;
- k 20 P didik · formal adalah jalur pen 1 1 an e uarga an mg ungan; . en c. · ·
- di k SD 22. Sekol � h Dasar Luar Biasa selanjutnyka idsmg aak t LB 1 adalb � Sekolah b ikan kesempatan epa a an yang uar iasa untuk Dasar yang mem en . . al. mengikuti proses pend1d1kan form '
- 1 1 an 1n1, !ah · d · 21. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD d � a JhendJan 1 g pen idikan paling d d d idikan formal yang itempu a am waktu 6 (enam) asar pa a pen tahun· ·
SASARAN B · ESARAN BANTU AN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
BAB III - SASARAN B · ESARAN BANTU AN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 4
- (1) Sasaran Program BOSDA adalah semua SMP / SMPLB / SMPT, termasuk t\L'-SMP SMA/MA/dan SMK Negeri dan swasta, Sin tang. sekolah SD/SDLB dan Satu Atap ( SATAP), di seluruh Kabupaten
- (2) B\_esai:-an Biaya BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
BAB III - SASARAN B · ESARAN BANTU AN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 5
- (1) BOSDA diberikan selama 12 bulan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember 2014 yaitu semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014 dan Semester 1 Tahun Pelajaran 2014 /2015 dan penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulanan [tri wulan), yaitu Bulan Januari-Maret, Bulan April-Juni, Bulan Juli-September dan Bulan Oktober-Desember Tahun 2014.
- (2) Bagi wilayah jauh dan terpencil � enyaluran dana BOSDA dapat dilakukan setiap semester atau set1ap. enam bulan dengan wilayah di k itentu an d ngan Keputusan Kepala Dinas. e
IMPLEMENTASIBOSDA Pasal6
- (1) Semua sekolah SD/ SD . . LB Negen SMP/SMPLB/SMPT negen dan swasta, SMA/MA d S . ' . .. b . an MK negen dan swasta di Kabupaten Smtang waji menenma dana BOS DA. '
- (2) Apabila sekolah menolak menerima BOSDA sebagaimana dimaksud pad\_a ayat (1), maka sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik,
- (3) Penolakan BOSDA sebagaimana ayat (2) harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite . sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
- (4) Sekolah yang menerima BOSDA harus mengikuti pedoman BOSDA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal6
Pasal 7
- (1) Program BOSDA sebagai sebagai pendukung Wajar pendidikan dasar 9 Tahun dan rintisan wajar 12 Tahun, setiap pengelola program pendidikan harus
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal6
Pasal 9
Organisasi Pelaksana BOSDA Meliputi Tim Pengarah dan TIM Managemen Kabupaten dan Tim Managemen Sekolah dengan bentuk Tim dan tugas pokok sebagaimana
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan Susunan Tim selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10

- (l) Tata cara Penetapan alokasi dana BOSDA dilaksanakan sebagai berikut: .
- a. Sekolah meng1s1 data form\_uhr pendataan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim ManaJemen BOSDA Kabupaten;

- b. � im manajemen BOSDA K
2. jumlah siswa tiap k DA Kabupaten melakukan rekonsiliasi data se olah·
3. tiap sekolah berda k abupaten rnelakukan pendataan siswa T' sar an dat d c. rm manajemen Bos a pa a formulir pendataan;
- d. Kepala Dinas rn ' enetapkan al k . . 0 asi dana BOSDA tiap
5. Penetapan alok d siswa sebagaimana maksud pada huruf c; Juni 20 14 did asi ana BOSDA tiap sekolah untuk Bulan Januari1 asa.rkan P d . 2014 d a a jurnlah siswa Tahun Pelaja.ran 2013-, an untuk Bulan J r D Tahun p 1 . u 1 esember 2014 didasarkan pada data e aJaran 2014-2015.
6. berdasarkan jumlah Sekolah e. .
- (2) Proses Penyaluran d dit r 1 ana BOSDA dilaksanakan melalui KUO dan 1 ranter angsung k R k . e e enmg Kepala Sekolah untuk SD dan untuk SMP, SMA/SMK d · ' . . an Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang ke rekenmg Dmas Pendidik . 1 1 an Kabupaten Smtang dan Kepala SMP SMA/SMK N · · , egeri maupun swasta mengambil dana BOSDA ke Bendahara Umum Dinas.
- (3) Bagi sekolah yang belurn memiliki rekening, seperti sekolah baru, maka sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama kepala sekolah (Bukan atas nama Pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOSDA.
- (4) Tim Manajerne n BOS Kabupaten Sintang mengkompilasi Nomor Rekening selurun sekolah yang telah digunakan pada Tahun 2013 dan Nomor Rekening baru (jika ada), kemudian mengirimkannya kepada TIM Manajerneu BOSDA.
- (5) Kepala Dinas berkewajiban menandatangani naskah hibah kepada Sekolah-sekolah penerima BOSDA.

## Pasal 11

- (1) Dana BOSDA disalurkan Dari dari KUO ke Rekening Sekolah secara Triwulan (tiga bulanan) yaitu : . .
2. Triwulan kedua (Bulan April sa � pa1 dengan bulan Ju � 1) dilakukan b. . 1 bat 7 (tuJ·uh) hari kerja pada awal bulan Apnl 2013; pahng am . .
- a. T iwulan pertama (Bulan Januan sampai dengan bulan Maret) n . . dilakukan paling lambat 14 (embat bela.s) han kerja pada awal bulan Januari 2014; . . .
4. . 1 ketiga (Bulan Juh sampai dengan bulan September) c. T � wu an al' g lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli dilakukan P in 2014;
5. Triwulan keempat (Bul � Oktober sampai dengan Bulan d. dil kukan paling lambat 14 (empat belas hari kerja Desember) 1 a d al bulan Oktober 2014. pa a aw

- (2) Selanjutnya Sekoiah h . (tujuh) hari kena arus mencrurkan dana BOSDA paling Lambat 7 ·J , setelah tri 1 . . daerah terpencil d . WU an sebelumnya bagi sekolah di apat d1cai k · r an setiap 6 (enam) bulan sekali.

## Pasal 12

- ( 1) Dalam penyaluran da 4 ayat (l) jik na BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal . 1 a terdapat siswa pindah/mutasi kesekolah lain setelah pencairan daria di tri 1 . WU an berjalan maka dana BOSDA siswa tersebut pada triwulan benaJan , ·J menjadi hak sekolah lama, dan perubahan mengenai . lah di . JUm siswa pada sekolah yang Itinggalkan/menerima siswa pindah tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan b iku en tnya.
- (2) Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir Tahun Anggaran, maka dana tersebut tetap memiliki kas sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah;
- (3) Jika terjadi kelebikan penyaluran yang dilakukan oleh BUD atau Bendahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada dinas.
- (4) Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD atau Bendahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data, maka kekurangan dana tersebut harus dibayar oleh BUD atau Bendahara Dinas Pendidikan kepada sekolah pada penyaluran tahap berikutnya setelah ada perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## Pasal 13

- (1) Pengambilan dana BOSDA dilakukan oleh kepala sekolah atau bendahara sekolah, diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku untuk SD sedangkan untuk SMP, SMA dan SMK harus diambil semua dari Bendahara Dinas Pendidikan sesuai dengan jumlah pada triwulan bersangkutan Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan.Pengambilan diwajibkan melalui rekomendasi kepala Dinas atau yang diwakilkan dan wajib menyerahkan laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya.
- (2) D BOSDA narus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak ana b. . k k adanya pemotongan atau pungutan iaya apapun diper enan an . al papun dan oleh pihak manapun. dengan asan a

- (3) Dana BOSDA dal . am suatu · . pada penode tersebut penode tidak harus habis dipergunakan sebagai dan Anggaran Sek lah mana tertuang dalam Rencana Kegiatan 0 (RKAS).

## BAB VI

## PENGUNAAN DANA BOSDA

## Pasal 14

- (1) Pengelolaan dana BOSO keputusan bersam A ha\_rus dida � arkan pada kesepakatan dan a antara Tim Manajernen BOSDA sekolah Dewan Guru dan Komite s k lah d . ' . e o , an hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Rapat dan di tandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- (2) Dana BOSDA yang diterima oleh sekolah merupakan dana pendamping dari dana BOS, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) komponen penggunaan dana BOSDA sebagaimana ayat (2) akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku yang jelas secara rinci dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan dana BOSDA disekolah harus memperharikan hal-hal sebagai berikut:
- b. Bagi sekolah yang telah menerima OAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOSDA untuk . peruntukan ya � g sama, sebaliknya jika dana BOSDA t1d � men � ukup1 untuk pembelanjaan yang diperolehkan sebagrum � a dimaksud dalam (2) maka sekolah dapat mernpertimbangkan sumber ayat . . d t lain yang ditenma oleh sekolah, yaitu pendapatan pen apa an . ah d Pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap hib , an h tikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memper a 1 . .
- a. Prioritas utama penggunaan dana BOSDA adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
7. . tasi dan insentlf guru PNS yang bertugas di luar c B1aya transpor . k . . · . h rus mengikutl batas ewajaran yang ditetapkan jam mengaJar a . oleh Pemerintah Oaerah,

- d. Bunga Bank/Jasa a· . menjadi milik sekolai:r aki?at adanya dana di rekening sekolah
- e. Pengguna dana BOSDA dengan dana Bos. dilarang secara ganda (Double Accuunting)
3. � an\_ digunakan untuk keperluan sekolah.

## Pasal 15

- Dana BOSDA tidak di D . · perbolehkan digunakan untuk: a. rsimpan tanpa di k
- . ip10J � \_an kepada pihak lain;
- b Di · · k guna an dengan maksud dibungakan;
- menjadi prioritas sekolah dan misalnya � tudi banding, studi tour (karya c. Memb1ayai kegiatan yang tidak memerlukan biaya besar . , wisata ) dan sejenisnya;
- d. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecam � tan/kabupaten kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kec � ah untuk menanggung biaya siswa/ guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut· ,
- e. Membayar bonus dan transportasi rutin guru;
- f. Membeli pakaian/ seragam/ sepatu bagi guru/ siswa untuk kepentingan pribadi bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima Santunan;
- g. Membeli bahan/ yang tidak mendukung proses belajar mengajar;
- h. Membeli saham;
1. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pernerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;

## Pasal !6

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengadaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan d8;n � BOSDA yaitu.:

- b. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan dan kewajaran harga;
- a. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/ jasa dan tern pat pembelian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan membandingkan harga berang/j asa dengan harga pasar dan melakukan penawaran negoisasi;
3. b t Laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia c. Mem ua barang/ jasa;
- d. . habilitasi ringan/ pemehharaan bangunan Sekolah e. Untuk keg1atan re k lab Harus . · . · BOSDA se o · Tim manaJemen
5. Harus diketahui oleh Komite Sekolah;

.

- 1) membuat rencana kerja.
- 2) memilih satu ata I bi . · u e ih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan Standar upah yang berlaku dimasyarakat.

## BAB VII

## MONITORING DAN SUPERVISI

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim manajemen BOSDA Kabupaten Sintang;
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan S � perJisi oleh Tim adalah :
- a. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
- b. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/ orang tua murid;
- c. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
- d. Apabila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BOSDA;
- e. Monitoring dapat melibatkan Pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan ppengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah;
- f. Tim Manajemen BOSDA agar memanfaatkan Pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan monitoring;
- (3) Monitoring dan supervisi dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
- (4) Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOSDA secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk menyakinkan bahwa dana BCBDA diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.
- (5) Komponen utama yang dimonitor antara lain :
- a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan;
- b. Penyaluran dan penggunaan dana;
- c. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
- d. Administrasi Keuangan;
16. P I an serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian e. e apor , dana BOSDA.

- ( 6) Monitoring juga dilakuk . an terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan sehmgga p l . · D l e ayanan pengaduan dapat ditingkatkan. a am pelaksanaannya mon · t · · · · 1 oring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama deng � � em � aga-lembaga terkait, dengan mencari fakta, mengmvestigasi, menyelesaikan masalah dan mendokumentasikannya . ·

## BAB VIII

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BOSDA

## Pasal 18

- (1) Sekolah wajib untuk melaporkan hasil dan penggunaan dana BOSDA kepada Dinas.
- (2) Materi yang harus dilaporkan sekolah adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan dengan tat.a urutan sebagaimana lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Tim BOSDA wajib menyampaikan Laporan hasil Kerja Tim Kepada Bupati Sintang dengan materi laporan yaitu :
- a. Rekapitulasi penggunaan dana BOSDA yang diperoleh dari Tim manajemen BOSDA Sekolah;
- b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganun dan status penyelesaian.
- (4) Laporan ini harus sudah disusun paling lambat tanggal 10 Januari Tahun berikutnya.

## BAB IX

## PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKS! Pasal 19

- (1) Pengawasan program BOSDA meliputi pengaw.csan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.
- a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Dinas dan Sekolah. Prioritas utama dalam program· B �� DA a.lalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas kepada sekolah. Ko1·.1te Sekolah, guru dan siswa dapat juga mengawasi pengunaan dana BOSDA;

- b. Pengawasan oleh 1 melakukan audit nsp:ktorat Kabupaten Sintang serta dengan . . sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permmtaan mstansi yang akan diaudit·
- c. Pengawasan oleh B d ' (BPKP) d a an Pengawas Keuangan dan Pembangunan di dit engan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan iau 1;
- d. Pemeriksaan oleh B d . . a an Pemenksan Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan;
- e. Pengawasan mas ak . yar at dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOSDA oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat disekolah Kabupaten Sintang. Apabila terdapat\_ indikasi penyimpangan dal � m pengelolaan BOSDA, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
- (2) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dilakukan oleh aparat/pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi kepada personil yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOSDA yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau kc kas Daerah. I
- c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyelidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOSDA.
- d. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahun berikutnya kepada Sekolah, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

## BABX

## KETENTUAN PERALlHAN

## Pasal20

Segala Ketentuan Peraturan perundang-und �� g � n dan dan atau ketentuan t l ab ada sebelum Peraturan Bupati mi berlaku, sepanjang tidak yang e . . . ih bertentangan dengan Peraturan Bupati uu masi tetap berlaku.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Bupati in' b 1 erlaku · k SeJa tanggal diundangkan.

Agar setiap orang Peraturan 1 · · d mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ni, engan p Sintang. enempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 4 Desember 2013


Diundangkan di sintang pada tanggal 4 Desernber 2013

DAERAH KABUPATEN SINTANG, (

ZULKIFLI HAJI AHMAD

SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 909