PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 102 Tahun 2017 tentang MASA TRANSISI PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA (berlaku 26 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017, telah dibentuk kelembagaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa
- yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada masa transisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, perlu diatur masa transisi pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ma.sa Transisi Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1(uangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahai-aan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
SALINAN
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang selanjutnya disebut RSUD Pasar Rebo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Rumah Sakit Umum Adhyaksa yang selanjutnya disebut RSU Adhyaksa adalah Rumah Sakit Umum Adhyaksa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MASA TRANSISI
BAB II - MASA TRANSISI
Pasal 2
Masa transisi pengelolaan RSU Adhyaksa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
BAB II - MASA TRANSISI
Pasal 3
Pengelolaan RSU Adhyaksa pada masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh RSUD Pasar Rebo.
BAB II - MASA TRANSISI
Pasal 4
Obyek pengelolaan RSU Adhyaksa pada masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
- a. personil;
- b. pendanaan;
- c. prasarana dan sarana; dan
- d. dokumen.
PENGALIHAN PERSONIL, PENDANAAN, PRASARANA DAN SARANA SERTA DOKUMEN
BAB III - PENGALIHAN PERSONIL, PENDANAAN, PRASARANA DAN SARANA SERTA DOKUMEN
Pasal 5
Pengalihan Personil› Pendanaan, Prasarana dan Sarana serta Dokumen (P3D) pengelolaan RSU Adhyaksa dari RSUD Pasar Rebo kepada RSU Adhyaksa, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi penyelesaian proses pengalihan dan serah terima Personil, Pendanaan, Prasarana dan Sarana serta Dokumen RSU Adhyaksa;
- b. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan cut off (pisah batas) penyerahan Personil, Pendanaan, Prasarana dan Sarana serta Dokumen saat berakhirnya masa transisi RSU Adhyaksa pada 31 Desember 2017;
- c. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta:
1. mengoordinasikan dan memfa.silitasi penyelesaian proses pelaksanaan pengalihan dan serah terima Personil, Pendanaan, Prasarana dan Sarana serta Dokumen;
4
2. mengajukan status Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah RSU Adhyaksa beserta persyaratanpersyaratannya, dan
3. mengajukan kode unit RSU Adhyaksa.
- d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan proses pengangkatan pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana RSU Adhyaksa;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan kebutuhan pendanaan/anggaran RSU Adhyaksa;
- f. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta:
1. memproses penetapan Pejabat Pengelola Keuangan RSU Adhyaksa; dan
2. melakukan rapat penilaian bersama Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- g. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengalihan dan serah terima prasarana dan sarana/aset RSU Adhyaksa; dan
- h. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta menyusun peta jabatan RSU Adhyaksa.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2017

Penandatangan: GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ## SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72058

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHU S IBUKOTA JAKARTA,