PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 4 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA JAMBI (berlaku 2 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Jambi, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaanya maka pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
SALINAN
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 260, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Jambi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi.
8. Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan
10. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forumLalin, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
12. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
14. Angkutan umum adalah Angkutan dengan dipungut bayaran.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
17. Daerah Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.
18. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Daerah Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
20. Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
21. Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat sertifikasi danizin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
22. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Bengkel khusus adalah bengkel otomotif yang memiliki spesialisasi dalam hal perawatan dan perbaikan salah satu elemen mobil.
24. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
26. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
28. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
29. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan terjadwal.
31. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
32. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
33. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
34. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang ## BAB II OBJEK DAN SUBJEK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Objek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas dan komponen pendukung operasional lainnya.
- (2) Subjek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Instansi, Badan Hukum dan Perorangan.
Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 3
- (1) Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Jangka waktu penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 4
- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat :
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
- b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
- c. arah kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
- d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 5
Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan:
- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang;
- b. Rencana lokasi terminal lokal serta jaringan lintas dan trayek angkutan kota ditetapkan oleh Walikota.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 6
Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminallokal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 7
Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal lokal, setiap orang, badan hukum dilarang mencabut, menggeser dan/atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 8
- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah dalam daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalansesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 9
Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 10
Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan kecepatan rencana.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 11
Penetapan kinerja penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 12
Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 13
Untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai jalan umum.
Paragraf 2 Pengendalian Lingkungan Jalan
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 14
- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri atas daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan jalan;
- b. pengendalian pembukaan jalan rusak;
- c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 15
Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 16
Setiap Badan Hukum atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 17
Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 3 Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 19
Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi :
- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian badan jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 20
- (1) Instansi, badan Hukum atau perorangan dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan.
- (2) Kecuali dengan izin Walikota, penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 21
Ketentuan mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perizinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Dispensasi Penggunaan Jalan
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 22
Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 23
Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 24
- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat menetapkan dispensasipenggunaan jalan-jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
- b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
- c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
- d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu;
- e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 25
- (1) Pemilik kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisikan pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Surat Dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas dengan jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Dispensasi Penggunaan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 26
Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 27
Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara regular atau insidentil dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer, gandengan maupun kendaraan dengan container.
Bagian Kelima
Pengawasan Penggunaan Jalan
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 28
Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraankendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 29
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau pengawasan secara langsung di jalan (mobile), yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 30
Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh PPNS atau PNS yang lingkup tugasnya membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan dengan SPT yang diterbitkan oleh kepala Dinas.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan diatur dengan Peraturan Walikota.
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BAB IV - PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 32
- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB IV - PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 33
- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Walikota.
KENDARAAN BERMOTOR
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 34
Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 35
Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi :
- a. pendataan kendaraan bermotor; dan
- b. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor.
Bagian Kesatu
Pendataan Kendaraan Bermotor
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 36
Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 37
Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sekurang-kurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 38
Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak instansi dan lembaga terkait secara berkala.
Bagian Kedua Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Pemeriksaan Emisi Gas BuangKendaraan Bermotor Pribadi
Paragraf 1 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 39
- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pemeriksaan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 40
- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah memenuhi ambang batas laikjalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukkannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan kendaraan bermotor; dan
- i. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kuncup roda depan;
- f. tingkat suara klakson;
- g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi jalan; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang memasang tanda-tanda, gambar, atau reklame yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, kecuali dengan izin Walikota setelah mendapat rekomendasi Dinas.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 41
- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, wajib dilaksanakan untuk kendaraan wajib uji.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mobil bus umum dan tidak umum;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang umum dan tidak umum;
- d. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
- e. kendaraan khusus.
- (3) Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Paragraf 2 Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 42
Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 43
- (1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk, dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 44
- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang di unit pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah atau bengkel pelaksana dikenakan retribusi.
- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan dan Stiker yang dipasang pada kendaraan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 45
Setiap kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, dilarang beroperasi di jalan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 46
Bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan dan jalur keluar masuk kendaraan;
- b. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air service, diagnosa kendaraan, engine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
- c. memliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
- d. memiliki mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan;
- e. memiliki alat pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor jenis digital untuk analisis CO dan HC mesin siklus otto/bahan bakar bensin dan untuk analisis operasi asap mesin diesel/bahan bakar solar;
- f. memiliki peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan; dan
- g. memiliki izin dari instansi terkait sebagai bengkel tertunjuk.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 47
Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 48
Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan badan lingkungan hidup dan/atau pakar bidang lingkungan hidup dan/atau institusi lain yang ditunjuk oleh Walikota.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 50
- (1) Kendaraan Wajib Uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Wajib uji yang dioperasikan dijalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 51
- (1) Persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), wajib:
- a. dilakukan pengujian berkala;
- b. dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 52
- (1) Uji berkala untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.
- (2) Uji berkala pertama kali untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT).
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 53
Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala berikutnya dilakukan setelah uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 54
- (1) Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 55
Kendaraan wajib uji yang akan dilakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 56
Terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis, dikenakan retribusi.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 57
- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
- a. berat kosong kendaraan;
- b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
- c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
- d. daya angkut orang dan barang; dan
- e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila :
- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 58
- (1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
- a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. Kartu Tanda Penduduk; dan
- d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Uji berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 59
- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan uji berkala lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan uji berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 60
- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. alasan tidak lulus uji;
- b. item yang tidak lulus uji;
- c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
- d. waktu dan tempat pelaksaaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo paling lama 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi kembali.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 61
- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau
3. ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar
PENJELASAN
Pembukaan
dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.
##
PENJELASAN
Pasal 62
- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili. - (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas, dan dikenakan retribusi. - (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan dikenakan retribusi. - (4) Dinas dapat melakukan pengetokan ulang nomor chasis dan nomor mesin kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi Agen Pemegang Merk (APM) dan Kepolisian, sesuai domisili kepemilikan kendaraan bermotor. - (5) Pengetokan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan