PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1979 dan Nomor 05/Ins/NM/3/1979 tentang Pencegahan, Larangan Pemotongan Ternak Sapi, Kerbau Betina Bunting dan/atau Sapi, Kerbau Bibit;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menangani urusan pendapatan daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menangani urusan pendapatan daerah.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
15. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
16. Retribusi Terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Setoran Retribusi, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional ## BAB II
NAMA RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan.
- (3) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal.
- (4) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas tempat khusus parkir.
- (5) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa.
- (6) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.
- (7) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (8) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.
- (9) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan dengan menggunakan kendaraan di air.
- (10) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Dearah.
OBJEK RETRIBUSI
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan dan ternak, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 7
- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 9
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 10
- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 11
- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
SUBJEK RETRIBUSI
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 13
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memakai, dan memanfaatkan kekayaan daerah.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 14
Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 15
Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati sarana tempat pelelangan.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 16
Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 17
Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan terminal.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 18
Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 19
Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat khusus parkir.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 20
Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 21
Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 22
Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 23
Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 24
Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 25
Subjek Retribusi Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 26
Wajib Retribusi Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Kepelabuhanan.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 27
Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 28
Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 29
Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyeberangan di air.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 30
Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 31
Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
BAB IV - SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 32
Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB V - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 33
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 34
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada jenis kekayaan daerah, frekuwensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 35
Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 36
Tingkat penggunaan jasa terminal diukur
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 37
Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 38
Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 39
Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 40
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 41
Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 42
Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air diukur
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 43
Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur ## BAB VII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 44
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 45
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 46
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 47
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 48
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 49
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 50
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 51
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 52
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 53
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 54
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
| No. | OBJEK | TARIF (Rp) | VOLUME |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. | Pemakaian Tanah : a. Retribusi Tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruangan | 36.000 | /M²/Tahun |
| | b. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian | 25.000 | /M²/Tahun |
| | c. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal | 10.000 | /M²/Tahun x Luas |
| | d. Retribusi empang | 500.000 | Tanah /Ha/Tahun |
| 2. | Pemakaian Bangunan a. Gedung/Aula Islamic Centre  Aula I  Aula II  Penggunaan sarana luar gedung/lapangan b. Gedung Pemuda c. | 1.000.000 750.000 1.500.000 | / hari / hari / hari |
| | Gedung Balai | 750.000 | / hari |
| | Kecamatan | 50.000 | / hari |
| d. | Gedung Balai Desa/Kelurahan | 30.000 | / hari |
| | e. Gedung Pertemuan PKK | 500.000 | / hari |
| | f. Perumahan :  Golongan I  Golongan II | 500.000 | / bulan |
| | | 400.000 | / bulan |
| 3. |  Golongan III Pemakaian Kendaraan/Alat Berat : a. Stone Crusher | 250.000 1.221.000 | / bulan |
| | | | / hari |
| b. | Bulldozer | 761.000 | / hari |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| c. | Whell Loader | 699.000 | / hari |
| d. | Motor Greader | 786.000 | / hari |
| e. | Three Wheel Roller | 200.000 | / hari |
| f. | Vib Roller | 203.000 | / hari |
| g. | Pedest Roller | 191.000 | / hari |
| h. | Mac Compactor | 36.000 | / hari |
| i. | Asphal Sprayer, Kubota | 117.000 | / hari |
| j. | Cont. Mixer | 36.000 | / hari |
| k. | Water Pump | 34.000 | / hari |
| l. | Compressor | 132.000 | / hari |
| m. | Jack Hammer | 20.000 | / hari |
| n. Dump | Truck | 347.000 | / hari |
| o. | Genset | 93.000 | / hari |
| p. | Plat Bed Truck (Tronton) | 601.000 | / hari |
| q. | Mesin Gilas meliputi : | | |
|  | Lapisan Pondasi Bawah (LPB) | 1.000 | / M³ |
|  | Lapisan Pondasi Atas (LPA) | 1.000 | / M³ |
|  | Aspal I | 100 | / M³ |
| |  Aspal II | 100 | / M³ |
|  Timbunan/Pemadatan | | 150 | / M³ |
|  | Hotmix | 150 | / M³ |
|  Onderlang | | 150 | / M³ |
|  Stenslaag | | 300 | / M³ |
| 4. | Sarana /Panggung Media Luar Ruangan | 200.000 | / hari |
| 5. | Pemakaian Alat Laboratorium | | |
| |  | | |
| | Analisa Saringan | 50.000 | /sampel |
| |  Spesifik Grafity | 50.000 | /sampel |
| |  Abrasi (Keausan) | 65.000 | /sampel |
| |  Pemeriksaan CBR-LAB | 75.000 | /sampel |
| |  Compaction Test | 50.000 | /sampel |
| |  Sand Cone Test | 55.000 | /sampel |
| |  Pemeriksaan Aspal | 225.000 | /sampel |
| |  Core Drill | | /sampel |
| |  Theodolit | 150.000 300.000 | /hari |
| |  Waterpass | 250.000 | /hari |
| | b. Penguji Mekanik Tanah | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| |  Dutch Cone Phenetrometer (Sondir) | 500.000 | /titik |
| |  Atterbeng Limit | 50.000 | /sampel |
| |  Dinamit Cone Phenetrometer | 20.000 | /titik |
| |  Kadar Air | 35.000 | /sampel |
| |  Hidrometer | 60.000 | /sampel |
| | c. Pengujian Beton | | |
| |  Mix Desain Beton | 1.650.000 | /sampel |
| |  Slump Test | 25.000 | /sampel |
| |  Kuat Tekan Beton | 40.000 | /sampel |
| 6. | Pemakaian Jaringan Internet (Warnet) | 2.500 | /jam |
| 7. | Pemakaian Alat Transportasi Laut | | |
| | a. Kapal Laut | 4.500.000 | /hari |
| | b. Speed Boat | 3.750.000 | /hari |
| 8. | Pemakaian Alat Transportasi Darat | | |
| | a. Kendaraan Roda Empat (Truk) | 200.000 | /jam |
| | b. Kendaraan Roda Empat (Bus) | 450.000 | /satu kali |
| | Khusus untuk pemakaian luar daerah biaya penyeberangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dibebankan kepada penyewa. | | |
| 9. | Pemakaian Alat Musik (Elekton) | 800.000 | /hari |
| 10. | Pemakaian Alat Selam | | |
| | a. Alat Diving (Lengkap) | 500.000 | /hari |
| | b. Alat Snorkling (1 Paket) | 300.000 | /hari |
| | c. Tabung | 80.000 | /hari |
| | d. Pengisian Tabung | 30.000 | /hari |
| | e. Masker | 100.000 | /hari |
| | f. Snorkle | 100.000 | /hari |
| | g. Kaki Katak | 50.000 | /hari |
| | h. Pelampung | 50.000 | /hari |
| | i. Pakaian Selam | 100.000 | /hari |
| | j. Jam Tangan Selam | 100.000 | /hari |
- (2) Penetapan tipe/golongan atas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dan angka 2 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 55
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tempat Pelelangan Ikan
| N | Sarana/Fasilitas/jasa/ | Tarif | Tarif | Volume | Ket. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o | Jenis pungutan | (%) | (Rp) | | |
| 1 | Uang tambat dan labuh - Tarif tambat kapal - Labuh | - | 5.000,- 1.000,- | Per GT/1x tambat Per GT/hari | Bagi kapal-kapal yang menetap di pelabuhan dikenakan tarif labuh 50 % dari jumlah tarif selama berlabuh |
| 2 | Jasa Fasilitas PPI : Jasa Tempat Pelelangan Ikan | 5 | - | Per harga lelang | 3 % Pengusaha 2 % Penjual |
| 3 | Pabrik Es | 10 | - | dari harga pasar ditambah biaya eksplorasi | Operasional dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 56
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan Angkutan
| | | Tarif Retribusi (Rp) | Tarif Retribusi (Rp) | Tarif Retribusi (Rp) |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| No | Jenis Pelayanan/ Jenis Kendaraan | Parkir | Tempat menaikkan dan menurunkan penumpang | Jumlah |
| 1 | Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) : a) Bus Besar/Sekali parkir | 3.000,- | 1.000,- | 4.000,- |
| | b) Bus Sedang/Sekali parkir c) Bus Kecil/Sekali parker | 2.000,- 1.000,- | 1.000,- 500,- | 3.000,- 1.500,- |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2 . | Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) : | | | |
| | a) Bus Besar/Sekali parkir | 1.500,- | 1.500,- | 3.000,- |
| | b) Bus Sedang/Sekali parkir | 1.000,- | 1.500,- | 2.500,- |
| | c) Bus Kecil/Sekali parkir | 500,- | 1.500,- | 2.000,- |
| 3 | Angkutan pedesaan/ angkutan kota : | | | |
| | - Mobil Penumpang | 1.000,- | 1.000,- | 2.000,- |
b. Sarana/Fasilitas :
| No | Jenis jasa/pelayanan | Jenis fasilitas/sarana | Tarif (Rp) |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 | Pemakaian Ruang Tidur Pemakaian fasilitas lainnya | 1) Parkir Kendaraan 2) Setiap penjual yang menjajakan dagangan dalam pelataran terminal 3) Pemakaian fasilitas ruang tunggu terminal 4) Pemakaian fasilitas toilet : - Buang air kecil - Buang air besar 5) Pencucian mobil : - Bus besar - Bus sedang - Bus kecil | 3.000,-/malam 3.000,-/malam 1.000,-/hari 500,-/orang 500,-/1 kali 2.000,-/1 kali 15.000,-/1 kali 12.000,-/1 kali 10.000,-/1 kali |
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 57
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a.
- kendaraan Bus Cepat (AKAP, AKDP)
Rp. 3.000,-/1 kali
- b.
- kendaraan Roda 4 (Angkot/Angdes/Bemor)
Rp. 2.000,-/1 kali
- c.
- kendaraan Bermotor Roda Tiga (Angkutan Barang)
Rp. 1.500,-/1 kali
- d. kendaraan Roda 4 (Dinas/Pribadi)
Rp. 2.000,-/1 kali
- e. kendaraan Bermotor Roda Dua (Ojek)
Rp. 1.000,-/1 kali
- f. kendaraan Bermotor Roda Dua (Umum)
Rp. 1.000,-/1 kali
- g. kendaraan Becak
Rp. 500,-/1 kali
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 58
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :
- a. Villa Eksekutif terdiri dari :
- Single Bed
Rp. 300.000,-/malam
- Double Bed
Rp. 400.000,-/malam
- b. Villa Deluxe terdiri dari :
- Single Bed
Rp. 275.000,-/malam
- Double Bed
Rp. 375.000,-/malam
- c. Villa Standar terdiri dari :
- Single Bed
Rp. 150.000,-/malam
- Double Bed
Rp. 200.000,-/malam
- d. Penginapan/Mess dikenakan biaya sebesar
Rp. 50.000,-/malam
- e. Pesanggrahan dikenakan biaya sebesar
Rp. 75.000,-/malam
- f. Hotel Kelas Melati
- 1) Eksekutif
- Single Bed
Rp. 250.000,-/malam
- Double Bed
Rp. 300.000,-/malam
- 2) Deluxe
- Single Bed
Rp. 200.000,-/malam
- Double Bed
Rp. 250.000,-/malam
- 3) Standar
- Single Bed
Rp. 150.000,-/malam
- Double Bed
Rp. 200.000,-/malam
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 59
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :
| No | Fasilitas/Jasa | Jenis Pungutan | Tarif Retribusi (Rp) |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong. | - Sapi jantan, Kerbau jantan, dan Kuda jantan - Sapi betina, Kerbau betina, dan Kuda betina - Kambing | 30.000,-/ekor 40.000,-/ekor 10.000,-/ekor |
| 2 | Pemakaian Sarana dan Prasarana RPH. | Biaya retribusi pelayanan/ pemeriksaan kesehatan hewan - Sapi, Kerbau, dan Kuda - Kambing | 25.000,-/ekor 5.000,-/ekor |
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 60
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :
| Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) | Masa Berlaku |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Pelabuhan laut : | | |
| a. Jasa Tambat adalah sebagai berikut : | | |
| 1. GT. 1 = 1 s.d 2 | 7.500,-/GT | /satu kali tambat |
| 2. GT. 2 = 2,1 s.d 3 | 11.000,-/GT | /satu kali tambat |
| 3. GT. 3 = 3,1 s.d 4 | 14.500,-/GT | /satu kali tambat |
| 4. GT. 4 = 4,1 s.d 5 | 18.000,-/GT | /satu kali tambat |
| 5. GT. 5 = 5,1 s.d 6 | 21.500,-/GT | /satu kali tambat |
| b. Jasa Labuh adalah sebagai berikut : | | |
| 1. 50 ton ke bawah | | |
| | 25.000,- | |
| | | /satu kali |
| 2. 51 ton s.d. 100 ton | | labuh |
| | 50.000,- | /satu kali labuh |
| 3. 101 ton s.d. 200 ton | 75.000,- | /satu kali labuh |
| 5. 301 ton ke atas | 125.000,- | /satu kali labuh |
| c. Tarif Jasa Sandar adalah sebagai berikut : | | |
| 1. Dermaga Beton/Jembatan Bergerak | 45,- | /GT/call |
| 2. Kapal istirahat pada dermaga | 15,- | /GT/jam |
| d. Tarif Jasa Pelabuhan adalah sebagai berikut : 1. tarif jasa masuk Pelabuhan | | |
| | | /orang/satu kali |
| | 1.000,- | |
| (Penumpang, Pengantar, | | |
| Penjemput, dan Pengunjung) | | |
| 2. tarif jasa masuk bulanan | 3.000,- | /orang/bulan |
| karyawan perusahaan | | |
| | 20.000,- | /unit/bulan |
| di pelabuhan | | |
| 3. tarif jasa masuk bulanan | | |
| kendaraan bermotor | | |
| roda | | |
| empat atau lebih | | |
| yang beroperasi di pelabuhan | | |
| tarif jasa masuk | | |
| kendaraan | | |
| 4. | | |
| gol. II (sepeda motor dibawah | 1.000,- | |
| | | /buah/satu kali |
| 500 cc) dan gerobak dorong | | |
| | 1.000,- | |
| 5. tarif jasa masuk kendaraan | | |
| | | /buah/satu kali |
| | kendaraan roda 3 (tiga) | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | 6. tarif jasa masuk kendaraan gol. IV (mobil jeep, sedan, minibus, minicup, microlet, pick up, station wager, dengan panjang 5 meter dan sejenisnya) | /buah/satu kali |
| | 7. tarif jasa masuk kendaraan gol. V (mobil bus, mobil barang, (truk)/tangki, ukuran panjang sampai dengan 7 | /buah/satu kali |
| | 8. tarif jasa masuk kendaraan gol. VI (mobil bus, mobil barang, (truk)/tangki, ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya serta kereta penarik tanpa gandengan) | /buah/satu kali |
| | 9. tarif jasa masuk kendaraan gol. VII (mobil bus, mobil barang (truk tronton)/tangki kereta penarik beserta gandengan serta kendaraan alat berat, dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya) | /buah/satu kali |
| | 10.tarif jasa masuk kendaraan gol. VIII (mobil bus, mobil barang (truk tronton) kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya) | /buah/satu kali |
| e. | Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga adalah sebagai berikut : | |
| | 1. Kendaraan Gol. II.a | /buah |
| | 2. Kendaraan Gol. II.b | /buah |
| | 4. Kendaraan Gol. IV | /buah |
| | 5. Kendaraan Gol. V | /buah |
| | 6. Kendaraan Gol. VI.a | /buah |
| | Kendaraan Gol. VI.b | /buah |
| 7. | | |
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 61
| 8. Barang muatan di atas kendaraan | 1.000,- /ton/m 3 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| f. Tarif Jasa Penumpukan Barang Tarif Sewa Tanah dan Bangunan | 500,- /ton/hari |
| g. adalah sebagai berikut : 1. Tarif Sewa Tanah : a) untuk kepentingan toko, | 1.000,- /m²/tahun |
| b) untuk pertokoan c) untuk reklame | 1.500,- /m²/tahun |
| | 7.500,- /m²/tahun |
| a) untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya | 2.500,- /m²/bulan |
| b) untuk kantor lainnya | 1.500,- /m²/bulan |
| c) untuk warung, kantin dan sejenisnya | 3.000,- /m²/bulan |
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :
| No | Tempat pelayanan | Jenis Pelayanan | Golongan Tarif | Tarif (Rp) | Volume |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tempat Rekreasi 1) Objek wisata Pa`baddilang | a) Masuk Kawasan b) Penggunaan Fasilitas : 1) Parkir 2) Gedung pertemuan 3) Kolam renang 4) Kamar mandi/WC 5) Alat pancing 6) Perahu dan sejenisnya 7) Pelampung dan sejenisnya 8) Permainan anak-anak | - Anak-anak - Dewasa - Mobil - Motor - Anak-anak - Dewasa - Air kecil - Air besar - Mandi - Anak-anak - Dewasa | 2.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,- 1.000.000,- 2.500,- 5.000,- 1.000,- 2.000,- 10.000,- 2.000,- 2.500,- 5.000,- 1.000,- 2.000,- | /orang /orang /kendaraan /kendaraan /hari /orang /orang /orang /orang /orang /orang/2 jam /orang/2 jam /orang/2 jam /orang/ jam /orang/jam |
| | 9) Tribun 10) Gazebo | terbuka | 2.500.000,- 3.000,- | /hari /jam |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Objek wisata lainnya. | 4) Lapangan tenis 5) Lapangan takraw a) Masuk Kawasan b) Penggunaan 1) Parkir 2) Pondok wisata 3) Alat pancing c) Kamar mandi/WC d) Permainan anak-anak e) Perahu dan sejenisnya f) Kolam renang | meja sepak fasilitas : - Anak-anak - Dewasa - Mobil - Motor - - - Air kecil - Air besar - Mandi - Anak-anak - Dewasa - Anak-anak | 10.000,- 10.000,- 1.000,- 2.000,- 2.000,- 1.000,- 100.000,- 2.000,- 1.000,- 2.000,- 5.000,- 1.000,- 2.000,- 5.000,- 2.500,- | /jam /jam / Orang / Orang /Kendaraan /Kendaraan / malam / Orang / Orang / Orang / Orang / Orang / Orang / Orang / Orang / Orang |
| Tempat Olah Raga | g) Pelampung dan a) Sewa stadion untuk olah raga (lampu stadion ditanggung penyewa) | sejenisnya - Dewasa - Anak-anak - Dewasa - Pagi/sore non komersil | 5.000,- 2.500,- 5.000,- 250.000,- | / Orang / Orang /jam |
| 1) Stadion | b) Sewa untuk Non Olahraga (lampu stadion ditanggung penyewa) | - Siang/malam komersil :  Event Tk Nasional  Event Tk Provinsi  Event Tk Kabupaten - Pagi - Sore - Malam komersil | 750.000,- 500.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 10.000.000, | /jam /jam /jam /jam /jam /1 kali sewa |
| | | | - Malam | 150.000,- | /jam |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | 3) Kolam renang | b) Sewa untuk non olahraga c) Retribusi masuk Retribusi masuk | - Siang - Malam - Pelajar - Umum - Pelajar - Umum  Anak-anak  Dewasa | 250.000 350.000 1.500,- 2.500,- 1.500,- 1.000,- 2.500,- | /jam /jam /orang /orang /orang /orang /orang |
| 3 | 4) Lapangan | a) Sewa untuk olahraga 1) Lapangan Sepak Bola - Lapangan Kabupaten - Lapangan Kecamatan 2) Lapangan Tenis 3) Lapangan Sepak Takraw b) Sewa non olahraga 1) Lapangan Sepak Bola 2) Lapangan Tenis | | 200.000,- 100.000,- 150.000,- 100.000,- 10.000.000 3.500.000 2.500.000 | /jam /jam /jam /jam /hari /hari /hari /hari |
| | | 3) Lapangan Sepak Takraw 1. Sewa keseluruhan halaman untuk kegiatan nonkomersil 2. Sewa per-areal untuk | Halaman | 400.000,- 100.000,- | |
| | Halaman kompleks Olahraga. | kegiatan nonkomersil 3. Sewa halaman untuk komersil 4. Sewa per-areal | Areal Halaman | 2.000.000,- | /hari /hari |
| 4 | | keseluruhan kegiatan untuk kegiatan komersil Sewa | Areal | 500.000,- 25.000,- | /hari |
| | Kios | | - Hari - | 250.000,- | |
| | | | Bulan | | /hari/lods |
| | Kompleks Olahraga. | | | | /bulan/lods |
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 62
- (1) Tarif Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 63
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bibit Tanaman
| 1. | Bibit Kelapa Hybrida | Rp. 3.000/cikal |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 2. | Bibit Kelapa Dalam | Rp. 3.000/cikal |
| 3. | Bibit Kopi | Rp. 2.500/pohon |
| 4. | Bibit Kakao | Rp. 2.500/pohon |
| 5. | Bibit Jambu Mente | Rp. 2.000/pohon |
| 6. | Bibit Cengkeh | Rp. 3.500/pohon |
| 7. | Bibit Pala | Rp. 3.500/pohon |
| 8. | Bibit Kemiri | Rp. 2.500/pohon |
| 9. | Bibit Vanily | Rp. 2.000/pohon |
| 10. | Bibit Lada | Rp. 5.000/pohon |
| 11. | Bibit Nilam | Rp. 1.500/pohon |
| 12. Bibit | Kelapa Sawit Rp.10.000/cikal | Kelapa Sawit Rp.10.000/cikal |
| 13. | Bibit Mangga | Rp. 4.500/pohon |
| 14. | Bibit Sukun | Rp. 4.500/pohon |
| 15. | Bibit Durian | Rp. 7.500/pohon |
| 16. | Bibit Kedondong | Rp. 3.500/pohon |
| 17. | Bibit Belimbing | Rp. 5.000/pohon |
| 18. | Bibit Sawo | Rp. 7.000/pohon |
| 19. | Bibit Semangka | Rp. 2.000/pohon |
| 20. | Bibit Melon | Rp. 3.000/pohon |
| 21. | Bibit Nangka | Rp. 2.000/pohon |
| 22. | Bibit Cempedak | Bibit Cempedak | Rp. | 7.500/pohon |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| Bibit Tanaman Kayu-Kayuan | Bibit Tanaman Kayu-Kayuan | Bibit Tanaman Kayu-Kayuan | | |
| 1. | Mahoni | Mahoni | Rp. | 2.000/pohon |
| 2. | Trembesi | Trembesi | Rp. | 2.000/pohon |
| 3. | Gmelina | Gmelina | Rp. | 2.000/pohon |
| 4. | Bayam Jawa | Bayam Jawa | Rp. | 2.000/pohon |
| 5. | Suren | Suren | Rp. | 2.000/pohon |
| 6. | Bitti | Bitti | Rp. | 2.000/pohon |
| 7. | Jati Lokal | Jati Lokal | Rp. | 2.000/pohon |
| 8. | Jati Super | Jati Super | Rp. | 7.500/pohon |
| 9. | Kemiri | Kemiri | Rp. | 2.000/pohon |
| 10. | Jeruk Keprok | Jeruk Keprok | Rp. | 3.500/pohon |
| 11. | Jabon | Jabon | Rp. | 2.500/pohon |
| 12. | Eboni | Eboni | Rp.10.000/pohon | |
| 13. | Gaharu | Gaharu | Rp.20.000/pohon | Rp.20.000/pohon |
| 14. | Karet | Karet | Rp.15.000/pohon | |
| 15. | Bayam | Bayam | Rp. | 2.500/pohon |
| 16. | Nyamplung | Nyamplung | Rp. | 2.500/pohon |
| 17. | Glodogan Tiang | Glodogan Tiang | Rp. | 5.000/pohon |
| 18. | Angsana | Angsana | Rp. | 2.500/pohon |
| 19. | Glodogan Sewu | Glodogan Sewu | Rp. | 4.500/pohon |
| 20. | Gayam | Gayam | Rp. | 2.500/pohon |
| 21. | Galumpang | Galumpang | Rp. | 2.000/pohon |
| 22. | Beringin | Beringin | Rp. | 3.500/pohon |
| 23. | Nato | Nato | Rp. | 4.500/pohon |
| 24. | Meranti | Meranti | Rp. | 5.000/pohon |
| 25. | Sengon | | Rp. | 2.000/pohon |
| 26. | Lantoro | Lantoro | Rp. | 2.000/pohon |
| Bibit Sapi | Bibit Sapi | Bibit Sapi | | |
| 1. | Jantan | Jantan | Rp. | 4.500.000,-/ekor |
| 2. | Betina | Betina | Rp. | 4.000.000,-/ekor |
| d. Bibit Ikan | d. Bibit Ikan | d. Bibit Ikan | | |
| 1. | Ikan Mas | ukuran 2-3 cm | Rp. | 1.000/ekor |
| | | ukuran 3-5 cm | Rp. | 2.000/ekor |
| | | ukuran 5-8 cm | Rp. | 4.000/ekor |
ukuran 8-12 cm
Rp. 15.000/ekor
2. Ikan Nila
ukuran 2-3 cm
Rp. 1.000/ekor
ukuran 3-5 cm
Rp. 2.000/ekor
ukuran 5-8 cm
Rp. 4.000/ekor
ukuran 8-12 cm
Rp. 15.000/ekor
3. Ikan Lele
ukuran 2-3 cm
Rp. 1.000/ekor
ukuran 3-5 cm
Rp. 2.500/ekor
4. Ikan Karang
ukuran 2-3 cm
Rp. 1.000/ekor
ukuran 3-5 cm
Rp. 2.500/ekor
5. Ikan Konsumsi
- a) Ikan Mas
Rp. 25.000/kg
- b) Nila
Rp. 20.000/kg
- c) Lele
Rp. 15.000/kg
- e. Benih Padi Non Hibrida
Rp. 2.500/kg
- f. Aspal Buton
Rp. 616.000/ton
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IX - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 64
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB X - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 65
- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XI
BAB X - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 66
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
BAB X - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 67
Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB XII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 68
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis dan kartu langganan.
BAB XII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 69
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
BAB XII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 70
Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 71
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundangan lainnya.
BAB XIV - PENAGIHAN
Pasal 72
- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV - PENAGIHAN
Pasal 73
Tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 74
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KEBERATAN
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 75
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi terebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 76
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 77
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 78
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 79
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 80
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 81
Pasal 81
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 81
Pasal 82
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMERIKSAAN
BAB XIX - PEMERIKSAAN
Pasal 83
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 84
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif yang ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari target penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XXI - PENYIDIKAN
Pasal 85
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 86
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang ## BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 88
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 13 Tahun 1997 tentang Retribusi Rumah Potong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Jasa Pelabuhan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Jasa Pelabuhan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 13);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XXIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 90
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 30 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ## SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal 30 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ## ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 21
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi timpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.
Pada waktu sebelumnya, kebijakan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, hal ini terjadi karena memang sistem yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut adalah open list (daftar terbuka). Akibatnya sering terjadi adanya pungutan retribusi yang dilakukan oleh daerah yang tidak bersesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebab daerah dapat dengan mudah saja memunculkan jenis-jenis pungutan retribusi. Bahkan terkadang ada pungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berdasar.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kali ini menganut sistem closed list (daftar tertutup), yang berarti bahwa jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah terbatas kepada jenis retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Daerah tidak lagi diperbolehkan memungut retribusi yang jenisnya tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Kecuali bila di kemudian hari terjadi perubahan Undang-Undang atau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dengan berdasar pada Undang-undang ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang ada yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha. Jika sebelumnya, tiap-tiap jenis retribusi Jasa Usaha masing-masing dibuat dalam satu Peraturan Daerah tersendiri, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa
Usaha kali ini disusun secara terhimpun dalam satu dokumen Peraturan Daerah yang mengatur seluruh jenis Rertibusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Beberapa hal mendasar yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha antara lain :
1. Ada 10 (Sepuluh) jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai jumlah dan jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
2. Menyangkut tentang struktur dan besaran Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu kepada tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan keuangan daerah saat ini serta memperhitungkan pula kemampuan masyarakat sebagai sasaran atau objek retribusi.
3. Meski demikian, penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha tetap memperhitungkan faktor keuntungan yang layak diperoleh oleh daerah. Hal ini telah diatur dalam prinsip penetapan tarif.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar segera mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini dengan terus mendorong pelaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Diperlukan pula aparat petugas retribusi yang professional, yang mampu bertindak secara jujur dan berdedikasi agar mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang
diikuti dengan upaya pembinaan baik dalam bentuk penegakan sanksi maupun pemberian insentif kepada aparat petugas retribusi sesuai kinerjanya.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Ayat (1) 'Pemakaian kekayaan daerah antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor'. Ayat (2) 'Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon'. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas. Pasal 31 Cukup Jelas. ``` ```
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup Jelas. Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 35 Cukup Jelas. Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Cukup Jelas. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas. Pasal 48 Cukup Jelas. Pasal 49 ``` Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 61
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 62
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 63
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 64
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 65
Ayat (1) Cukup jelas. 'Dalam hal tarif retribusi telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif tersebut'. Ayat (2) Cukup jelas. ``` Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 66 Cukup Jelas. Pasal 67 Cukup Jelas. Pasal 68 Cukup Jelas. Pasal 69 Cukup Jelas. Pasal 70 Cukup Jelas. Pasal 71 Cukup Jelas. Pasal 72 Cukup Jelas. Pasal 73 Cukup Jelas. Pasal 74 Cukup Jelas. Pasal 75 Cukup Jelas. Pasal 76 Cukup Jelas. Pasal 77 Cukup Jelas. Pasal 78 Cukup Jelas. Pasal 79 Cukup Jelas. Pasal 80 Cukup Jelas. Pasal 81 Cukup Jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 82
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 83
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 84
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 85
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 86
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 87
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 88
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 89
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 90
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 9