PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang HUTAN KOTA (berlaku 12 November 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Kota;
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUTAN KOTA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
3. Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
4. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.
5. Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
7. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang,
10. Termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah Provinsi untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
BAB I...
Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Fungsi hutan kota adalah untuk:
- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUTAN KOTA.
Bagian Kesatu Pengertian
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
3. Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
4. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.
5. Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
7. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang,
10. Termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah Provinsi untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
BAB I...
Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi
Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.
Fungsi hutan kota adalah untuk:
- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
Bagian Kesatu Umum
- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. penunjukan;
- b. pembangunan;
- c. penetapan; dan
- d. pengelolaan.
Bagian Kedua Penunjukan
- (1) Penunjukan hutan kota terdiri dari:
- a. penunjukan lokasi hutan kota; dan
- b. penunjukan luas hutan kota.
- (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 6
Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 7
- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 8
- (1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
- a. luas wilayah;
- b. jumlah penduduk;
- c. tingkat pencemaran; dan
- d. kondisi fisik kota.
- (2) Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit
Bagian...
0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.
- (3) Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 9
- (1) Pedoman, kriteria dan standar penunjukan hutan kota diatur oleh Menteri.
- (2) Tata cara penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah.
Bagian Ketiga Pembangunan
Paragraf 1 Umum
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 10
- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 11
Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kegiatan:
- a. perencanaan; dan
pelaksanaan.
Paragraf 2 Perencanaan
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 12
- (1) Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.
- (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 13
Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 14
- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. tipe kawasan permukiman;
- b. tipe kawasan industri;
- c. tipe rekreasi;
- d. tipe pelestarian plasma nutfah;
- e. tipe perlindungan; dan
- f. tipe pengamanan.
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 15
Paragraf 2...
- 13 disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. jalur;
- b. mengelompok; dan
- c. menyebar.
Paragraf 3 Pelaksanaan
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 16
- (1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
- a. penataan areal;
- b. penanaman;
- c. pemeliharaan; dan
- d. pembangunan sipil teknis.
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 17
- (1) Pedoman, kriteria dan standar pembangunan hutan kota diatur oleh Menteri.
- (2) Tata cara pembangunan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah.
Bagian Keempat Penetapan
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 18
Bagian Keempat Penetapan
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 20
- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perubahan peruntukan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
Bagian Kelima Pengelolaan
Paragraf 1 Umum
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 21
- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 22
- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan atau
- b. masyarakat.
- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.
Paragraf 2 Penyusunan Rencana Pengelolaan
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 23
Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a disusun
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 24
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.
Paragraf 4 Perlindungan dan Pengamanan
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 25
- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
- b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
- c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 26
- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. membakar hutan kota;
- b. merambah hutan kota;
- c. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
- e. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.
Paragraf 5 Pemanfaatan
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 27
- (1) Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan:
- a. pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pendidikan;
- d. pelestarian plasma nutfah; dan atau
- e. budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Paragraf 6
Pemantauan dan Evaluasi
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 28
- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.
BAB II - PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 29
- (1) Kriteria dan standar pengelolaan hutan kota diatur dengan Keputusan Menteri.
- (2) Pedoman pengelolaan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Menteri dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31
- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Menteri dapat melimpahkan pengawasan atas penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota di wilayah kerjanya.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32
Pelaksanaan lebih lanjut tentang pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33
- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan tentang tata cara peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 34
- (1) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui:
- a. endidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. bantuan teknis dan insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 35
- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk:
- a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
- b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
- c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;
- e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
BAB IV...
- f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
- g. pemanfaatan hutan kota ## BAB V PEMBIAYAAN
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 36
Biaya penyelenggaraan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah.
BAB VI - SANKSI
Pasal 37
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
Hutan kota yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur hutan kota yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA
## UMUM
Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan bertumbuhan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya.
Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang, dan debu), menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir atau genangan, instrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.
Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis.
Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan hutan kota.
Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota, diperlukan pengaturan tentang hutan kota dalam suatu Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah tentang Hutan Kota dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hutan kota.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Tujuan dari penyelenggaraan hutan kota tersebut dimaksudkan untuk: - a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan; - b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu); - c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan - d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.
PENJELASAN
Pasal 2
... ## Ayat (2) Wilayah Perkotaan secara administratif dapat berada dalam Wilayah Administrasi Kota maupun dalam Wilayah Administrasi Kabupaten. Ayat (3) Cukup jelas. Oleh karena di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak ada kabupaten atau kota yang bersifat otonom, maka penyelenggaraan hutan kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Gubernur.
PENJELASAN
Pasal 3
Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan hutan kota, maka penyelenggaraan hutan kota lebih ditekankan kepada fungsinya yaitu, antara lain, sebagai penyerap karbondioksida dan penghasil oksigen, penyerap polutan (logam berat, debu, belerang), peredam kebisingan, pelestarian plasma nutfah, mendukung keanekaragaman flora, fauna dan keseimbangan ekosistem, penahan angin dan peningkatan keindahan. Dengan demikian, maka hutan kota dikategorikan sudah terbangun apabila secara fisik sudah bervegetasi sesuai dengan yang direncanakan. Iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfir yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi radiasi surya. Nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Pengertian wilayah perkotaan dimaksud sama dengan pengertian kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kawasan tertentu di sini adalah suatu lahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan bukan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Yang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya. Ruang terbuka hijau meliputi ruang-ruang di dalam kota yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah perkotaan.
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Tanah hak atau hak