PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor MOR Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG (berlaku 30 November 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tu.gas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan·(SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Pendidikan Kota Singkawang;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Mengingat Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat DISDIK.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Dinas Pendidikan Kata Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penye lenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanj utnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerint.ahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Manfaat SOP AP adalah :
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan infonnasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam mem berikan pelayanan; dan
- k. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) SOP AP DISDIK sebanyak 129 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Bidang Pendidikan Dasar, SOP AP Bidang Pendidikan Menengah, SOP AP Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, SOP AP Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- (2) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sekretariat sebanyak 93 SOP AP;
- b. Bidang Pendidikan Dasar sebanyak 15 SOP AP;
- c. Bidang Pendidikan Menengah sebanyak 5 SOP AP;
- d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebanyak 5 SOP AP; dan
- e. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebanyak 11 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikot.a Ini.

BAB IV PELAKSANAAN SOP AP Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SOP AP harus terlebih dahulu disosialisasikan dan didistribusikan keseluruh PNS di lingkungan DISDIK.
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan pengaturan-pengaturan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Kepala Dinas harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempumaan terhadap SOP AP sesuai dengan kcbutuhan Dinas.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler (6) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja "pelaksana/ pegawai sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu l (satu) tahun dan secara insidentil dengan disesuaikan kebutuhan Dinas.

BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 7

Kepala Dinas bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP pada dinasnya.

BAB VU KETENTUAN PENUTUP Pasal8

Format dan bagan alur SOP AP DISDIK aken ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## Pasa.19

Peratura.n Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 30 November 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 30 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 65


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM D N PERUNDANG-UNDANGAN ­ ,...­ YAS AR, SH Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPlRAN

PERATURAN WALJKOTA SINGKAWANG NOMOR : 48 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG.

## JENIS - JEN IS STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

## DINAS PENDIDIKAN

## 1. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | SOP Penanganan Surat Masuk | |
| 2 | SOP Penanganan Surat Keluar | |
| 3 | Pengarsipan Surat | |
| 4 | Pengiriman Surat Keluar | |
| 5 | Penertiban SK | |
| 6 | SOP Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai ·-· | |
| 7 | Tanggapan Atas Keberatan Penillaian SKP | |
| 8 | Pengusulan Perubahan Status CPNS Menjadi PNS | |
| 9 | PenertibanSuratTugas | |
| 10 | Pelayanan Usulan Izin Belajar dan Tugas Belajar | |
| 11 | Pengusulan Ujian Dinas | |
| 12 | Pengusulan DIKLAT | |
| 13 | Pengusulan Ujian Penyesuain ljazah | |
| 14 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler /Pilihan | |
| 15 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana | |
| 16 | Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 17 | Penertiban Kenaikan Gaji Berkala | |
| 18 | Pelayanan Pengusulan TASPEN | |
| 19 | Pelayanan Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG / KPE | |
| 20 | Pengusulan Pensiun | |
| 21 | Pengusulan Surat Cuti Ijin CPNS | |
| 22 | Penertiban Surat ljin Cuti PNS | |
| 23 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | |

| 24 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting | |
|------|--------------------------------------------------------------|----|
| 25 | Pelayanan Pengajuan Ijin Cerai | |
| 26 | Usulan Mutasi Dari Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang | |
| 27 | Pengusulan Surat Tugas Perjalanan Dinas | |
| 28 | Pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPD) | |
| 29 | Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS | |
| 30 | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS | |
| 31 | Pelayanan Tamu | |
| 32 | Pengamanan Kantor | |
| 33 | Pengurusan Barang | |
| 34 | Penyimpanan Barang | |
| 35 | Pengusulan Penghapusan Barang | |
| 36 | Penanganan Rumah Tangga Kantor | |
| 37 | Persiapan Rapat | |
| 38 | Pelayanan Kebersihan Kantor | |
| | Pembuatan Surat Edaran | 39 |
| 40 | Pengusulan PLT / PLH | |
| | Penunjukan PLT / PLH | 41 |
| | Pengelolaan Kehadiran Kerja PNS | 42 |
| 43 | Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa I Praktek Kerja Lapangan | |
| 44 | Pelayanan Legalisir Fotocopy Ijazah | |
| 45 | Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi | |
| 46 | Pembuatan Daftar Uang Makan | |
| 47 | Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan | |
| 48 | Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) | |
| 49 | Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) | |
| 50 | Pembuatan Stoke Opname | |
| 51 | Pembuatan Kartu Barang Pakai Habis | |
| 52 | Pembuatan Buku Penerimaan Barang | |
| 53 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang | |
| 54 | Pengusulan LHKPN | |

## 2. BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

-

··-

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan | |
| 2 | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) . | - |
| 3 | Pembuatan La.poran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ---- ·----- ----·--· | |
| 4 | Penyusunan Laporan Capaian Kerja | |
| 5 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | - |
| 6 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan | |
| 7 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) | |
| 8 | Penyusunan Profil Pendidikan | |
| 9 | Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) - | |
| 10 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) | |
| 11 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | ··- |
| 12 | Penyusunan Tinda.klanjut La.poran Hasil Pemeriksaan (LHP) | |

## 3. BAGIAN KEUANGAN

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | |
| 2 | Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP} LS | |
| 3 | Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM) | |
| 4 | Penjumalan | |
| 5 | Penyusunan Buku Besar | |
| 6 | Penyusunan Neraca Saldo | |
| 7 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) | |
| 8 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | |
| 9 | Penyusunan Neraca | |
| 10 | Penyusunan Prognosis | |

--

| 11 | Penyusunan Cata.tan Atas Laporan Keuangan |
|------|------------------------------------------------------|
| 12 | Penyusunan Pencairan Dana |
| 13 | Penyusunan Pembayaran Gaji |
| 14 | Penyusunan Buku Kas Umum |
| 15 | Penyusunan Buku Kas Tonai |
| 16 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |
| 17 | Penyusunan Buku Pajak |
| 18 | Penyusunan Buku Panjar |
| 19 | Penyusunan Rincian Objek Belanja |
| 20 | Penyusunan Register Penutupan Kas |
| 21 | Penyusunan SPJ Administratif |
| 22 | Penyusunan SPJ Fungsional |
| 23 | Penyusunan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) |
| 24 | Penyusunan Pengesahan Laporan SPJ |
| 25 | Penyusunan SPT Masa |
| 26 | Penyusunan Upload Gaji |
| 27 | Penyusunan DPA |

## B. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pelaksanaan Ujian Nasional SMP | |
| 2 | Pencairan Dana Bos | |
| 3 | Pengelolaan Data Peserta Ujian | |
| 4 | Pelayanan Pendirian Satuan Penclidikan/Sekolah | |
| 5 | Pelayanan Pengesahan KTSP Sekolah | |
| 6 | Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Nasional SD danSMP | |
| 7 | Pelayanan Pendistribusian Rapor | |
| 8 | Pengesahan Legalisir ljazah/STTB | |
| 9 | Pendataan Calon Penerima PIP | |
| 10 | Pelayanan Mutasi Murid (Pindah-Masuk Sekolah) | |

| 11 | Pelaporan Kegiatan |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 12 | Pelaksanan Olimpiade Sain Nasional SD/SMP |
| 13 | Pembuatan Rencana Defenitif (RD) DAK SD/SMP |
| 14 | Pembuatan Data Kebutuhan Sarana Prasarana SD/SMP |
| 15 | Pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP |

## C. BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

·-

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pelayanan Mendapatkan Sarana & Prasarana Sekolah | |
| 2 | Pengesahan Ijazah/STTB | ·- |
| 3 | Pelayanan Penerbitan lzin Satuan Pendidikan/Sekolah | |
| 4 | Pelayanan Pengesahan KTSP Sekolah | |
| 5 | Persetujuan Mutasi Murid (Pindah-Masuk Sekolah) | |

## D. BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan | |
| 2 | Pengesahan Photo Copy ljazah/STTB Pendidikan Kesetaraan | |
| 3 | Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan | |
| 4 | Pemberian lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | |
| 5 | Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan | |

## E. BIDANG TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

-

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pengusulan Pensiun PNS Guru | |
| 2 | Pengusulan Penjatuhan Disiplin PNS guru | |
| 3 | Penerbitan Surat Togas Guru | |
| 4 | Penerbitan SK KKG, MGMP,MKKS,K3S | |
| 5 | Usulan zin Belajar | |
| 6 | Penerbitan SK Mutasi | |
| 7 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan (Guru) | |
| 8 | Penetapan Angka Kredit | |
| 9 | Pengusulan Mutasi Luar Daerah | |
| 10 | Surat izin Cuti PNS (Guru) | |
| 11 | Penerbitan Surat Keputusan Gaji Berkala | |

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANGISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

YASMALIZAR, SH Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004