PERATURAN BUPATI PROPINSI BENGKULU  BENGKULU UTARA Nomor 30 Tahun 2014 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dinyatakan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi beberapa aspek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
SALINAN
Menetapkan
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Utara ;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada Camat adalah penyerahan sebagian wewenang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dari Bupati kepada Camat;
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
11. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
12. Kewenangan daerah adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum pelaku kegiatan/usaha tertentu dalam bentuk izin.
14. Non perizinan adalah segala bentuk pelayanan selain perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintah.
15. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan atau persetujuan terhadap suatu kegiatan/usaha tertentu.
16. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang
meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
18. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/ atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 2
Pasal 2
Urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh bupati kepada camat meliputi sebagian urusan otonomi daerah yang diselenggarakan pada lingkup kecamatan.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 2
Pasal 3
Urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi seluruh urusan wajib dan pilihan pada lingkup Kecamatan ## BAB III KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 2
Pasal 4
- (1) Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :
- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan/pengendalian;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan; dan
- h. penyelenggaraan;
- (2) Rincian urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

## PELAKSANAAN

## Pasal 5

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati, Camat wajib :

- a. memperhatikan dan mematuhi kebijakan pemerintah daerah;
- b. memperhatikan keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD yang terkait secara teknis maupun fungsi.

## BAB V

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

## BAB VI PELAPORAN

## Pasal 7

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu terakhir bulan Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang terkait secara teknis maupun fungsi.

## BAB VII

## PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 8

Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati.

## BAB VIII

## PENARIKAN KEWENANGAN

## Pasal 9

- (1) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
- a. berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bahwa Camat tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan, atau penyelenggaraan urusan tersebut tidak berjalan efektif; dan/atau b. merupakan kebijakan pemerintah daerah.
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 10

Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 10ktober 2014

BUPATI BENGKULU UTARA ttd H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA


SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 30 Salinan Sesuai Dengan Aslinya. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640705 198803 1 010

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR : 30 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG KEWENANGAN PENYELENGGARAANNYA DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG KEWENANGAN PENYELENGGARAANNYA DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | SKPD PEMBINA/ KOORDINATOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| A PERIZINAN | A PERIZINAN | |
| | 1. Izin dan Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diluar kawasan perumahan untuk bangunan non permanen, semi permanen dan permanen/tidak bertingkat sampai dengan luas bangunan 150m2 | DPU |
| | 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diluar kawasan perumahan untuk bangunan toko non permanen, semi permanen dan permanen/tidak bertingkat sampai dengan luas bangunan | DPU |
| | 60m2; 3. Izin Gangguan (HO) / tempat usaha perorangan dengan luas sampai dengan 250m2 meliputi : a. Biro Perjalanan; b. Depot Air mineral; | BPMPPTSP |

| | qq. rr. ss. tt. uu. vv. ww. xx. yy. zz. aaa. | Kios Buah-buahan; Warung Nasi/ Makanan/ kopi / Bakso; Salon Kecantikan; Servis jok; Penjahit Pakaian/Gorden; Bengkel perbaikan kendaraan bermotor, bengkel las; Usaha Catering; Rental VCD/ Play Station/ Dingdong;dan Usaha Tambal Ban; Usaha Sanitair (Batako/ Gorong- gorong); Usaha Laundry / pencucian pakaian; bbb. Usaha pengolahan kedelai seperti tahu/ tempe; ccc. Usaha pencucian dan salon kendaraan bermotor; | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4. | Izin Usaha Jasa Rekreasi Dan Hiburan. | Izin Usaha Jasa Rekreasi Dan Hiburan. | Disporapar |
| | 5. Izin Penutupan Jalan Tertentu. | 5. Izin Penutupan Jalan Tertentu. | Dishubkominfo |
| 6. | Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima. | Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima. | Disperindag |
| 7. 8. | Izin Perhelatan Dan Keramaian Sosial | Izin Perhelatan Dan Keramaian Sosial | Dinsos |
| | Izin Pertunjukan / Hiburan | Izin Pertunjukan / Hiburan | Disporapar |
| 9. | Izin Usaha Perikanan Budidaya | Izin Usaha Perikanan Budidaya | DKP |
| 10. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) mikro/kecil | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) mikro/kecil | Perindag |
| 11. | Surat Izin Peternakan skala kecil | Surat Izin Peternakan skala kecil | Distannak |
| 12. | Izin Pemasangan Reklame | Izin Pemasangan Reklame | Dispenda |
| 13. | | | |
| B | Izin Pasar Malam | Izin Pasar Malam | Perindag |
| | REKOMENDASI | REKOMENDASI | |
| | 2. Rekomendasi penelitian Mahasiswa Surat Keterangan Pindah Domisili | 2. Rekomendasi penelitian Mahasiswa Surat Keterangan Pindah Domisili | Disdukcapil |
| 3. | | | |
| 4. | Rekomendasi Izin Budidaya Sarang Burung Walet | Rekomendasi Izin Budidaya Sarang Burung Walet | Dishutbun |
| 5. | Rekomendasi Izin Kursus/Keterampilan Rekomendasi Izin Pendirian serta Pencabutan Satuan | Rekomendasi Izin Kursus/Keterampilan Rekomendasi Izin Pendirian serta Pencabutan Satuan | Disdikbud |
| | 6. Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan | 6. Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan | Disdikbud |
| | penyelenggaraan pendidikan non formal, pendirian sanggar yang ada di lingkungan wilayah kecamatan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tertentu Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi skala kecamatan | penyelenggaraan pendidikan non formal, pendirian sanggar yang ada di lingkungan wilayah kecamatan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tertentu Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi skala kecamatan | |
| 7. | | | Dinkes |
| 8. | Rekomendasi Pembangunan Kawasan Perumahan oleh Pihak | Rekomendasi Pembangunan Kawasan Perumahan oleh Pihak | DPU DPU |
| 9. | Swasta Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan Rekomendasi Izin Usaha Penjualan Pakan Ternak | Swasta Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan Rekomendasi Izin Usaha Penjualan Pakan Ternak | |
| | 10. 11. | 10. 11. | Pertanak |
| | | | Pertanak |
| 12. | Rekomendasi Izin Usaha Peternakan Rekomendasi Izin Penyaluran Pupuk Bersubsidi | Rekomendasi Izin Usaha Peternakan Rekomendasi Izin Penyaluran Pupuk Bersubsidi | Pertanak |
| 13 14. | Rekomendasi Izin Unit Penanganan Daging Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan | Rekomendasi Izin Unit Penanganan Daging Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan | Distannak |
| 15. | Gabah/Padi. | Gabah/Padi. | |
| | | | Distannak |
| C | KOORDINASI | KOORDINASI | Distannak |
| 3. | KEWENANGAN Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan. | KEWENANGAN Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan. | Disdikbud Disdikbud |
| 1. 2. | Koordinasi pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan Koordinasi dalam penanggulangan bencana alam skala | Koordinasi pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan Koordinasi dalam penanggulangan bencana alam skala | BPBD |
| | kecamatan Koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa dan kondisi darurat di bidang kesehatan masyarakat | kecamatan Koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa dan kondisi darurat di bidang kesehatan masyarakat | Dinkes |
| 4. | Koordinasi penyebarluasan rencana tata ruang kawasan | Koordinasi penyebarluasan rencana tata ruang kawasan | |
| | strategis di wilayah kecamatan bersangkutan Koordinasi dalam rangka penyusunan dan penetapan | strategis di wilayah kecamatan bersangkutan Koordinasi dalam rangka penyusunan dan penetapan | |
| 6. | rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) | rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) | Bappeda |
| | Koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam wilayah | Koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam wilayah | |
| | kecamatan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten | kecamatan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten | Bappeda |
| 7. | | | |

| | 8. | Koordinasi penertiban jasa titipan untuk kantor agen dalam wilayah kecamatan | Dishubkominfo |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | 9. | Koordinasi dalam rangka penetapan status tanah ulayat / tanah adat | Bag Adm Pertanahan |
| | 10. | Koordinasi dalam rangka perancangan pembangunan transmigrasi, serta pembinaan dan penyelenggaraan system informasi ketransmigrasian di wilayah kerjanya. | Disnakertrans |
| D | KEWENANGAN PEMBINAAN | KEWENANGAN PEMBINAAN | |
| | 1. | Pembinaan ketentraman masyarakat , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. | Satpol PP |
| | 2. | Pembinaan kerukunan umat beragama | Kankesbangpol |
| | 3. 4. | Pembinaan pemberdayaan masyarakat Pembinaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat aditif lainnya | BPMPD BNK |
| | 5. | Pembinaan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat | Kankesbangpol |
| | 6. | Pembinaan penyuluhan Keluarga Berencana | BPPKB |
| | 7. | | BPPKB |
| | | Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga Pembinaan kegiatan karang taruna | Dinsos |
| | 8. 9. | Pembinaan pejuang dan keluarga pejuang kemerdekaan RI | Dinsos |
| | 10. | Pembinaan dan pengembangan kelompok kesenian, kebudayaan, pemuda, dan olahraga | Disporapar |
| | 11. | Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan | Ktr Perpusda |
| | 12. | Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | BPMPD |
| | 13. | Pembinaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | BPMPD |
| | 14. | Pembinaan pemilihan kepala desa dan anggota BPD | Bag Adm Pem |
| | 15. | Pembinaan dan pengawasan peraturan desa | BPMPD |
| | 16. | Pembinaan, peningkatan dan pengawasan usaha ekonomi masyarakat | Diskop UKM |
| | 17. | Pembinaan dan pengembangan adat istiadat | Disdikbud |
| | 18. | Pembinaan dan pengembangan kelompok sasaran TTG | BPMPD |
| | 19. | Pembinaan siskamling Pembinaan bimbingan teknis pendataan monografi desa | Kankesbangpol |
| | 20. | Pembinaan pengelolaan kebersihan | Bappeda BPMPD |
| | 21. | lingkungan pemukiman/pengelolaan persampahan dari sumbernya ke tempat pembuangan sampah sementara. | DPU BLH |
| E | KEWENANGAN PENGAWASAN / PENGENDALIAN : | KEWENANGAN PENGAWASAN / PENGENDALIAN : | |
| | 1. | Pengawasan dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing ; | Disnakertrans Kankesbangpol |
| | 2 | Pengawasan pengelolaan anggaran dan penerimaan desa. | BPMPD |
| | 3. | Pengawasan pengelolaan terminal | Dishubkominfo |
| | 4. | Pengawasan pengelolaan pasar | Disperindag |
| | 5. | Pengawasan kegiatan pembangunan yang ada di wilayah kerja | |
| | 6. | Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan skala kaecamatan | Disdikbud |
| | 7. | Pengawasan pelayanan pusat kaesehatan masyarakat | Dinkes |
| | 8. | Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah dibidang jalan dan bidang pengairan | DPU/Pol PP |
| | 9. | Pengawasan pemanfaatan bangunan | DPU |
| | 10. | Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi | Dishubkominfo |
| | 11. | Pengawasan dan pengendalian terhadap penguasaan, pengelolaan dan penggunaan tehnologi yang berpotensi menjadi sumber bahaya /bencana | BPBD |
| | 12. | Pengawasan terhadap penetapan peraturan daerah tentang tata ruang | Bappeda |
| | 13. | Pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan skala kecamatan. | Bappeda |

| F | | | |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | 1. | KEWENANGAN FASILITASI Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dibidang pendidikan; | Disdikbud |
| | 2. | Memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemanfaatan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan | Dinkes |
| | 3. | Memfasilitasi perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kota dan jalan desa | DPU |
| | 4. | Memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan, termasuk penyusunan rencana detail tata ruang kecamatan | Bappeda |
| | 5. | Memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air | BLH |
| | 6. | Memfasilitasi penentuan batas desa dan kelurahan | Bag Adm Pem |
| | 7. | Memfasilitasi Musrengbangdes | Bappeda |
| | 8. | Memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam | BLH |
| | 9. | Memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa dalam wilayah kecamatan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak | Bag Adm Pem |
| | 10. | Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana. | BPBD |
| G | KEWENANGAN PENETAPAN | KEWENANGAN PENETAPAN | |
| | 1. | Pelantikan pejabat eselon IIIb/IVa/IVb di kecamatan | BKPPD |
| | 2. | Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa dan Pejabat Sementara kepala Desa serta anggota BPD | Bag Adm Pem |
| | 3. | Pemberian Izin Cuti Kepala Desa | Bag Adm Pem |
| | 4. | Pengangkatan Pelaksana Tugas /Harian Kepala Desa | Bag Adm Pem |
| | 5. | Penetapan persyaratan pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak di dalam satu wilayah kecamatan | BLH |
| | 6. | Penetapan usulan rencana pembangunan skala kecamatan | DPU |
| | 7. | Penetapan lokasi evakuasi dan posko bencana kecamatan | BPPD |
| | 8. | Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera | BPPKB |
| | 9. | Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggran bantuan bagi koperasi dan lembaga keuangan di wilayah kecamatan | Diskop UKM |
| | 10. | Penetapan dan penegasan batas wilayah desa / kelurahan dalam wilayah kerja | Bag Adm Pem |
| | 11. | Penetapan sasaran areal pengelolaan sumber daya alam | BLH |
| | 12. | Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, raehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan. | Dishutbun |
| H | KEWENANGAN PENYELENGGARAAN | KEWENANGAN PENYELENGGARAAN | |
| | 1. | Penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. | Satpol PP |
| | 2. | Penyelenggaraan pelayanan persampahan serta pengangkutan sampah dari sumbernya | BLH |
| | 3. | Penyelenggaraan pelayanan administrasi penduduk (kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akte kelahiran, surat keterangan kurang mampu, surat keterangan ahli waris, surat dispenssasi nikah, surat keterangan musibah/kebakaran, surat keterangan kematian) | Disdukcapil |
| | 4. | Penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat | Dinsos |
| | 5. | Penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan parkir | Dishubkominfo |
| | 6. 7. | Penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan terminal Penyelenggaraan pelayanan pasar | Dishubkominfo Disperindag |

| 8. | Penyelenggaraan pemeriksaan alat pemadam kebakaran | BPBD |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9 | Penyelenggaraan evaluasi dan verifikasi peraturan desa | Bag Adm Hkm |
| 10 | Penyelenggaraan inventarisasi data tehnologi tepat guna, dan usaha ekonomi masyarakat | Diskop UKM |
| 11 | Penyelenggaraan kegiatan gotong-royong di setiap desa | BPMPD |
| 12 | Penyelenggaraan kerjasama dengan SKPD/instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana | BPBD |
| 13 | Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana | BPBD |
| 14 | Penyelenggaraan evakuasi, pemantauan dan analisis pelaporan bidang bencana pada rehabilitasi penangganan pengungsi. | BPBD |
| 15 | Penyelenggaraan identifikasi dan pengenalan secara pasti sumber bahaya atau ancaman bencana | BPBD |
| 16 | Penyelenggaraan pengurangan resiko bencana | BPBD |
| 17 | Penyelenggaraan hubungan kerja dengan SKPD/instansi atau lembaga terkait bidang kedaruratan dan logistic | BPBD |
| 18 | Penyelenggaraan pelayanan peta wilayah kecamatan. | Bappeda |
| 19 | Penyelenggaraan penyuluhan keluarga baerencana. | BPPKB |

BUPATI BENGKULU UTARA

## H. M. IMRON ROSYADI