PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 2000 tentang PENDIRIAN PERJAN JAWATAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (berlaku 7 Juni 2000)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing di bidang pelayanan jasa Penyiaran kepada masyarakat pada era globalisasi, dipandang perlu mengalihkan bentuk satuan kerja instansi Pemerintah menjadi badan usaha pelayanan yang secara mandiri dan otonom mengelola manajemen instansinya;
- b. bahwa Televisi Republik Indonesia sebagai salah satu unit pelaksana teknis Pemerintah di bidang jasa penyiaran secara audiovisual, sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pelayanan yang dicapai, perlu memiliki landasan kerja guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan jasa penyiarannya;
- c. bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan Televisi Republik Indonesia secara ekonomis di satu pihak dan diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara di lain pihak, maka perlu mengalihkan status Televisi Republik Indonesia menjadi suatu badan usaha pelayanan, yang memiliki kewenangan otonomi yang lebih luas;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan ketentuan tentang Pendirian Perusahaan Jawatan (PERJAN) Televisi Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indonesische Bedrijvewet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
Menetapkan
:
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk usaha negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
6. Peratuan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi Republik Indonesia, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah berupa kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000, yang selanjutnya disingkat PERJAN.
2. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan PERJAN.
3. Direksi adalah Direksi PERJAN yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN, serta mewakili PERJAN baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERJAN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PERJAN.
5. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PERJAN dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PERJAN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
6. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PERJAN dengan tujuan agar PERJAN melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
7. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PERJAN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
8. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian PERJAN, sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Penyiaran Televisin adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan gelombang elekktromagnetik, kabel, serat optik, dan atau lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima siaran televisi dengan atau tanpa alat bantu.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk gambar, grafis atau bentuk lainnya dan suara yang dipancarkan atau ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik baik teresterial maupun satelit, kabel, serat optik atau media lainnya yang dapat diterima oleh khalayak dengan pesawat penerima siaran televisi dengan atau tanpa alat bantu.
11. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah yang wajib dibajar oleh pemilik pesawat penerima siaran televisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 2
Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha penyiaran televisi, dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indoensia.
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Bagian Pertama
Umum
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 3
- (1) PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha jasa penyiaran publik dalam bidang penyiaran televisi.
- (2) PERJAN mengelola kegiatannya
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 4
PERJAN berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 5
PERJAN didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Ketiga
Maksud, Tujuan dan Kegiatan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 6
Maksud dan tujuan PERJAN adalah menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi sesuai dengan prinsip-prinsip televisi publik yang independen, netral, mandiri dan program siarannya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta tidak semata-mata mencari keuntungannya.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 7
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, PERJAN menyelengarakan kegiatan usaha jasa penyiaran publik dalam bidang
BAB III ...
-5 - informasi, pendidikan dan hiburan serta usaha-usaha terkait lainnya yang dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi.
Bagian Keempat Sumber Penerimaan dan Pengembangan Usaha
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 8
Untuk mendukung pembiayaan kegiatan PERJAN dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PERJAN dapat menerima:
- a. bantuan dan atau subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa uang ataupun barang;
- b. iuran penyiaran;
- c. kontribusi siaran iklan niaga dari Lembaga Penyiaran Televisi Swasta;
- d. hasil kerjasama dengan pihak lain yang terkait;
- e. hasil usaha-usaha lain yang sah.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 9
Dalam rangka pengembangan usaha, PERJAN dapat:
- a. menerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima pinjaman dari bank, lembaga keuangan lain dan atau pinjaman dari luar negeri
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 10
- (1) Kekayaan PERJAN merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yang dikelola oleh PERJAN dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional PERJAN.
- (2) Modal PERJAN tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Besarnya modal PERJAN pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Televisi Republik Indonesia sebagai unit pelaksana teknis,
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 11
- (1) Pembinaan keuangan dan pembinaan teknis PERJAN dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pembinaan PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, penggunaan hasil usaha dan serta kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan bagi Direksi dan Dewan Pengawas untuk menjalankan kegiatan operasional pelayanan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 12
- (1) Kepengurusan PERJAN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 13
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang:
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian PERJAN;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan
Bagian Keenam ...
Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 14
- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 15
Anggota anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap:
- a. Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan PERJAN;
- b. jabatan struktral dan fungsional lainnya dalam instansi/ lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
-8 - perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 16
Direksi mempunyai tugas dan mempunyai wewenang untuk:
- a. memimpin dan mengurus PERJAN sesuai dengan tujuan PERJAN dengan senatiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan PERJAN;
- c. mewakili PERJAN di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola PERJAN sebagaimana yang telah digariskan oleh Menteri Keuangan;
- e. menetapkan kebijakan operasional PERJAN;
- f. menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN;
- g. mengadakan serta memelihara pembukuan dan administrasi PERJAN sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi PERJAN;
- h. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja PERJAN lengkap dengan rincian tugasnya setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- i. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERJAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai PERJAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 17
- (1) Dalam menjalankan tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:
- a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi
-9 - jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengelolaan PERJAN dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c. Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kuasa tersebut kepada:
- a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
- b. seorang atau beberapa orang pegawai PERJAN, baik sendiri maupun bersama-sama;
- c. orang lain atau badan lain yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 18
Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 19
Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili PERJAN apabila:
- a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara PERJAN dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 21
- (1) Rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan PERJAN sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 22
- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi PERJAN saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani oleh anggota Direksi bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Rencana Jangka Panjang berlaku secara efektif.
- (3) Pengesahan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 23
- (1) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, huruf f sekurang-kurangnya memuat:
- a. Rencana Kerja;
- b. Rencana Anggaran;
- c. Proyeksi Keuangan;
- d. hal-hal yang memerlukan pengesahan Menteri Keuangan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan paling selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Rencana
Kerja dan Anggaran PERJAN tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Bagian Kedelapan Dewan Pengawas
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 24
Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan PERJAN paling banyak 5 (lima) orang dan seorang diantaranya diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 25
Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:
- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen PERJAN, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
- c. Warga Negara Indonesia.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 26
Dewan Pengawas PERJAN terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen Keuangan dan Departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERJAN, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan usaha PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 27
- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
-12 - masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 28
- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 29
- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan PERJAN yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan PERJAN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN;
- b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- c. ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 30
- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN yang diusulkan oleh Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan PERJAN, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengurusan PERJAN;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PERJAN;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan PERJAN.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan PERJAN;
- b. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan PERJAN;
- c. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- e. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban PERJAN.
##
PENJELASAN
Pasal 33
Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada PERJAN dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN.
PENJELASAN
Pasal 34
- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. - (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan PERJAN sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas. - (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil