PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Nomor ANGGARAN Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR IS: TAHON 2016 TENT ANO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR IS: TAHON 2016
TENT ANO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHON ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
a.
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal . 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah bersarna Bupati Minahasa Tenggara tclah mcnyempurnakan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2 0 1 7 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 388 i c ntang Evalua si Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa penyernpurnaan scbagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tcnggara tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepcntingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lcbih tinggi;
- c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagairnana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pcraturan Dacrah Kabupatcn Minahasa Tenggara tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Mengingat I . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 9 9 9 tentang Penyclcnggara Negara yang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi,
•
Kolusi clan Nepotisms [Lembnrnn Negara Rcpublik Indonesia Tah un 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
- &gt;. . Unclang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentarrg Kcuangan Negara (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nurnor 47. Tambnhnn Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4286);
- a. Undang-Undung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pe rbr-ndn har.aa n Neg:.u-a (Lerrrbur-a n Ncgun:i Reptrblik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tcntang Perneriksaan Pengclolaan dan 'I'anggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 1 0 4 , Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Negara Nornor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dun Pcrncrintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupatcn Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara ( Lcmburan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2009 Nornur 130, Tarnbalran Lerubaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 I I ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2 0 1 1 Nomor 82, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor !12�4);
- I 0 . Undang-Undang Nornor 23 Tahun 20 J '1 ten tang Pernerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor fi:'187) sebagairnana tclah diubah cleng .. rn Undung-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten Lang Pc·1·1 i i 1 : 1 hm1 alas Urrd arrg-Urrd arig Nomor 2'.1 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambuhan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679):
- 1 I . Pcraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedurlukan Protokoler chm Kcuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan l . c mburan Negara Rcpublik I ndonesia Nomor 4416) scbagairnuna tclah diubah bcberapa kali, terukhir dengan Pcraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pcrubahan Ketiga Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teruang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 1 2 . Pcrut uran Pcmcrintah Nornor 55 Tahun 2005 tcntang Dana Pcrimbangan [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 1 3 . Pcrat uran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem l nforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tuh'un 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Numor 4576);
- 1 4 . Perat uran Perneriru nh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaun Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1 5 . Pera tu ran Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pcdornan Penyus unan dan Pe nera pun St a n d a r Pelayanan Min irnnl (Lernbaran Negara J{cpublik Indonesia Tahun 200G Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 1 6 . Pcruturan Pernerintah Numor 8 Tahun 2006 tentang Pclapuran Keuangun dun Kinerja l nsransi Pcmerintah (Lernbarari Negara Republik indonesta Tahun 200u Nornor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4o 1 4 ) ;
- 1 7 . P&lt;'rnturnn Pcmcrintuh Nornor 38 Tahun 2007 tcntang Pernbagian Urusan Pernerintahan Antura Pemerintah , Perncrintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lcrnburan Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4737);
- 1 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nornor 1 2 3 , Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165);
- 1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Len tang Hibah Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor ;:,272);
20. Perar uran Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcru t urun Menteri Dalam Ncgcri Nomor 2 1 Tahun 2011 t c niang Perubahan Kedua alas Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentarrg Pedornan Pengelolaan Keuarigan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 20 l 1 Nurnor 3 1 O);
- 2 1 . Pcruturan Mcnteri Dalarn Ncgcri Nomor 1 4 Tahun 2016 ten tung Pcrubahan kedua at as Pcraturan Mcntcri Dalarn
tcntarig Perubahan kedua atas Peraturan Merueri Dalam Nl'gcri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pernberian 1 1 i bah dan Bant.uan Sosial yang bcrsumbcr dari Anggaran Pcndapatan clan Belanja Daerah ( Serita Negara Rcpublik I ndonesia Tahun 2016 Nomor 541);
22. Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nornor 3 1 Tahun 2016 t r - n t n n g Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Talrun Anggaran 201 7 (Serita Negara Pr-nuhlik Indonesia Ta him 201 n Nomor S08):
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 t c n t a n g Pcrnbenrukan Produk Hukurn Du&lt;.T;.1h (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036};
24. Pcraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tcnggura Nomor 3 Tah un 20 I O tentang Pokok Pokok Pcngclolaan Kcuangan Dacrah (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nornor �]);
25. Peraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tcntang Rencana Pernbangunan .Iangka Panjang (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tcnggara Tahun )011.1 Nomor 8 1 );
26. Perut ura n Dacrah Kabupaien Minahasa 'l'cngguru Nomor 9 Tahun 2014 Len tang Rencana Pcrnbangunan Jangka Mcncngah Daerah (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tcnugar-a Tahun 201"1 Nomur 82).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
Rp. 71?. . 7 !1 4 . 0 1 �. 96�,-
R}2, 728.288.236.9631-
Rp.
( 1 3.800.000.000),-
l�p. 17.534.'.2'.2�1.000,-
Rp. ?. . 000. 000. 000, -
R12. 15.534.223.0001-
Rp. 0.00,-
Surplus /Dcfisit
- 1 . Pendapatan
2. Bclanja
- b. Pengeluaran
- a. Pcnerirnaan
3. Pembiayaan Daerah:
Pembiayaan Neto
- Q Sisa Lebih Pernbiayaan ./\nggaran tahun Berkenaan
Pasal 2
- ( 1 ) Pendapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- (2) Pcndapatan Asli Dacrah scbagaimana dirnuksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- u. Pajak daerah
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
14.942.230.000,-
- b. Dana Pcrimbangan
Rp. 562.636.026.000,-
- c.
- Lain-lain Pendapatan Dae rah yang Suh Rp. 1 3 5 . 1 7 5 . 7 5 7 . 9 6 3 , -
Rp 3.521.500.000,-
- b. 1 -! etribusi daerah
Rp 620.7�10.000,- c. Lain-lain l-' e ndap.-11.-rn A:-ili Dacrah yang sah Rp 1 0.800.000.000,-
- (3) Dana perimbangan scbagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf b t.crdiri dari jenis pcndupatun :
2. {'1) Lain-lain pcndapatan dacra h yang sah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c tcrdiri dari je nis pcndapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pcrnerintah Dacrah lainnya Rp. 14.397.603. 963,-
- a. Dana bagi hasil ' Bagi Hasil Bukan Pajak �p. 1 2 . 7 2 4 . 2 :1 0 . 0 0 0 , ­
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus
Rp. 413.040.720.000,­
Rp. 136.871.076.000,-
- b. Dana penyesi raian clan otonomi khusus
- c. Bantuan Kcuangan dari Provinsi atau Pcrncrin I ah Dacrah Lainnya
Rp.
1 1 0 . 7 7 8 . 1 5 4 . 0 0 0 , ­
Rp.
10.000.000.000,-
Pasal 3
- ( 1) Bclanja Daerah sebagairnana dirnaksud pada Pasal 1 terdiri clari :
- a. Belanja tidak Iangsung
Rp. 424.530.186.885,70,­
- b. Belanja
2. l a n g s u n g Rp. :303.758.050.077,30,-
- (2) Bela nja Tidak Lat 1g8Lmg scbaguimunu dimaksud pada ayat ( l ) huruf a tcrdiri dari jcnis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejurnlah
Rp.
266.912.609.885,70,­
- b. Belanja Hibah
2. 1.. Belanja Bantuun Sosiul
- d. Belanja Uagi Ha si] Kcp .. ida Provinsi/ Kn bu paten Kola dan Pcmcrin rah Dcsa
- c. Bclanja Bantuun Kcuangan Kepada Provinsi Kabupaterr/Kotn dan Pemerintah Desa
Rp. 1 4. 610.000.000,00,-
Rp. 6.:100.000 .000,00,-
- Rp. 4 1 4 . 2 2 3.000,00,-
Rp.
l 35.94�3.354.000,00,-
- f. Belanja Tidak Tcrduga
2. Rp.
]50.000.000,00,-
- (3) Bclanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b tcrdiri dari jcnis bclanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 21.410.460.000,00,­
- b. Belanja Bararig dun .Jasa
- c. Bclanja Modal
Rp. 116.964.811��.091,30,­
Rp. 165.382.746.986,00,-
Pasal 4
- ( 1 ) Pernbiayaan Ducrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pcncrimaan scjumlah
Rp. 1 7 . 534.223.000,-
- h. Pcngcluuran scjurnlah Rp. '.2 . 0 00.000.000,-
- (2) Perierimaan sebagaimaua dimaksud pacla ayar ( 1 ) huruf H t erdiri dari jcnis pe. rn biayaa n :
3. l 7.5�4.22�.000,Rp. a. SiLPA tahun anggaran sebelurnnya sejurnlah
4. 0 -' Rp. b. Pr-ncnirnn dnnn cndnngan sejumlah
- c. I I a s i l penjuulan kckayaan dacrah yang dipisuhkun sejurnluh Rp.
0,-
- cl. Penerimaan pinjarnanan daerah sejurnlah Rp. 0 -,
Pasal 5
Uraian lebih lunjut J\nggaran Pcnduputan dan I3elanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , tcrcanturn dalarn Larrrpiran yang mcrupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Daerah ini, ierdiri dari:
c:
..,,,
- 1 . Lumpiran I
2. Larnpiran ll Ringkasan API3D menurut urusan pcrncrintahan daerah
3. Larnpiran III
- IJ .
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV

5. Larnpiran V

6. Lampiran VI

7. Larnpiran VII

8. Larnpiran Vlll

9. La rn piran I X

- 1 0 . Larnpiran X

- 1 1 . Larnpirun XT

- J 2. Lampiran XTI

- 1 3 . Lampiran XIII

Ringkasan APBD;

organisasi SKPD;

Rincian APBD rnenurut urusan pernerintahan daerah,

org:-inisasi Sh'PD, pcndnpatnn, belunju dun pernbiayaan; Rckapitulasi bclanja mcnurut urusan pernerintahan daernh organisasi 8KPD, program, clan kcgiatan; Rckapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan kctcrpaduan urusan pernerintahan daeruh chm fungsi dalam kcrangka peugelolaan keuangan ncgara; Daftar jurnlah pegawai per golongan dan per jabatan: Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi] dacrah;

I ) a f t a r perkiraan penambahan clan pcngurangan asset

ictap dacrah:

Daftar perkiraan penarnbahan dan pengurangan asset l ain-lain;

Duft ar kegiatun-kegiatan tuhun anggarnn sebelurnnya . \'nng lx-lurn disclcsaikan dan dianggarkan kcrnbali dalarn tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan dacrah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati merietapkan Perat uran tentaru; Penjabaran Anggaran Pendupatan clan Belanja Daerah st:bagai l n n d asan operusionul pelaksanaan.


## Pasal 7

Peraturan Dncrah ini mular berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Pcrmuran Dacrah 1111 ocngan pcncrnpa tan nya dalarn Lcmbaran Dacrah Kabupaten Minahasa Tenggara.

--

-

-

�

Ditctapkan di Ratahan Paci a tanggal 29 oeruvi'J€:'l. 20 16

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


| i\O | l'l:'i(,()I ' | I I l l |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| I | K,l>IC l'C'1)1"'"'·m · \ng g. ,-,.,-,,-- | - • -- � |
| 2 | K,1b1d Angg�1an | i----- |
| J | Sej.rcuns BPf..llr...1D | |
| ' | Kah,ig flu�'"" (l .111 Prrundnmi Uud.urg.ut | 1-1 |
| \,,ii | f.:epi1l.1 lJl'f...llr...1D | |
| 6 | As1skn Adm Umum | - - - - - |
| 7 | \d.r�1.1m l).1e·r.1h | -- --� |
| 8 | W.1�11 B11ps111 | |
| ' I | Bup.m | ,\l,>hon Ul <1,1.u1d.11,111g.m1 |

Diunclangkan di Rata ha n Pada langgal, 2') OE&gt;EMOO&lt; 2016


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATE�HASA TENGGARA,

FARRY FREYKE LIWE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR rot

.


## Pasal 7

Peraturan Daeruh ini mulai berlaku pada tanggal diun&lt;langkan.

Agar setiap ornng mcngctuhuinya. mcrncrintahkan pengundangan Peraturan Dacrah 1 r 1 1 dcrrgau pcncmpatannya dalam Lcrnbaran Daerah Kabuparcn Minahasa Tenggaru.

Ditcto pko n di Rat a h a n

Pada tanggal

2016


Diundangkan di Rutahnn Puda tanggnl, 2 0 1 6

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATll:FSA TENGGARA,


## " FARRY FREYRE LIWE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

.

..

'

.

...



. ..


I

Lampiran I

Peraturan oaerah

Nomor

15

Tanggal

:

2 9

Deiefnber 2016

## PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | PENDAPATAN | 712.7S4.0l 3.963,00 |
| i , I | PENDAPATAN ASLI DAERAH | l4.942.230.000,00 - - · · · · - - - - - - |
| l . 1 . 1 | r'cooaocten Pt11ilk oeeen | - 3.521.500.000,00 |
| I . i , 2 | Hastl RetrtbUst Oaerah | 620.730.000,00 |
| 1 . l . q | Lain·lain Pendapatan Mii uaeran yang san | I0.800.000.000,00 |
| 1 . 2 | DANA PERIMBANC.:AN | ,!;G2.c;JG.02G.000,00 - - - - - - - - - - |
| 1 . 1 . I | Bagi Hastl Pajak/Bagi Hasil 8uka11 Pajak | 12.72'1.230.000,00 |
| 1 . 2 . 2 | Dana A!OkiJSl Umum | 413.040.720.000,00 |
| 1 . 2. 3 | Dana Alokasi Khl.lSUS | __1:�·�?�·��6��0�!.o�_ |
| I . 3 | LAIN·LAIN P!!NDAPATAN DAERAH YANG SAH | I35.175.757.%J,OO - - - . . - - - - - - - - - - |
| I . 3 .3 | D<1nc1 uaai ttt1�1! PaJ!lk. <.1811 Provln�I dan Pcrncrmtah cacmh W!nnya | 14.397.60J.96J,UO |
| I . 3 . 1 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 110.778.154.000,00 |
| 1 . 3 . 5 | Bantuan Keuangan dal1 PrOVlnsl atau Pemerintah Daerah Lainnya | 10.000.000.000,00 |
| 2 | EIELANJA | 728.288.236.963,00 |
| 2. 1 | EIELANJA TlDAK LANGSUNG | 424.530.186.685,70 . . . . . . . - . - . . . . |
| 2 . 1 . 1 | Bclanja Pcgawal | 266.912.609.885,70 |
| 2 . 1 . 4 | Belanja Hlbah | 14.610.000.000,00 |
| 2. l . 5 | Belanja Bantuan SOSial | 6.300.000.000,00 |
| 2 . l . 6 | BclanJa 8.lgt HaSil xeceoe ProvlnSl/KabupatenjKota can Pemerintah uesa | 414.22J.OOO,OO |
| 2 . 1 . 7 | SelanJa Bantuan Keuangan Kepada Provlnsl/Kabupaten/Kota dan Pcmcrintah nesa dan Partal Polltlk | 135.9 43.354.000,00 |
| 2. l . 8 | selerue Tidak Terduga | 350.000.000,00 |
| 2 . 2 | BELANJA LANGSUNG | - - - - - - - - - - - - - - · 303.751;1.050.077,30 - - - · - · · · · · · · · · · |
| 2 . 2 . 1 | �l<1nja Pegawa1 | 21.410.460.000,00 |
| 2 . 2. 2 | eclerua Barang clan Jasa | 116.964 643.091,30 |
| 2 . 2. 3 | seta.ue Modal | 165.382.746.986,00 |
| | SURPLUS I (DEFISIT) | (15.534.223.000,00) |
| ' | PEMEIIAYAAN OAERAH | |
| 3. 1 | PENERIMAAN PEMEIIAYAAN DAERAH | 17.534.223.000,00 .. - . . . . . . . |
| 3 . I . 1 | S!sa Lebitl Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnva | 17.534.223.000,00 |
| 3 . 2 | PENGELUARAN PEMBJAYAAN DAERAH | 2.000.000.000,00 . . . . . . . . . |
| 3 . 2 . 2 | Penyeteen Modal (lnvestasi) Pemerinlah Daerah | 2.000.000.000,ou |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 15.534.223.000,UU |
| | SISA l!BIH P!MBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 |

-

Rntilhnn, 2 9 Ocsember 2016

BUPATl

I


.

-

,--·----···

I

,�----

----�·····

-·-·· - f)U,UOC

.i�i·.\.!":�l:'

;.

1

'.!0,

�.lr,1(}.\HJ(!, !\.(, iJl.Gfl;, r\_:,\_ • • . .1\.

:it\_:

:-r; ·.

O;;(l

•m,

... , C'J�

--- r&lt;.

&lt;�

r�-� . .

o-:, .;.':, f.

i ·

,··· : ·

fl .

.

· . · · '

. 4 : 0 . '. ·

v ;' ,

.


�...,. = �

. o�

�t':�

ijfS::�)��---

')'; .C:88

&lt;�.7·�.

;:;.(.i .. ' , r .

0"'

,;·!n&lt;�

f�;

�

�{1,f.1,\_1.(l(i(

:t-\,.�1�

·,:;}\_: .. ,

( F ;

:,.\_:il,(l:.)\;.Ultc. , ,

1 .'0. 1 .':1C:.:. i. � - �·:. \ l

•)(', l ) • JI) 1)1:: .

.

:

'(\fl �

� -

. . . ... .

\_

...

...

'

',.

-·.,.•

,.

·

.

..

,

## G

�··1)

• ·

&lt;:·

2

•· .

}'

.

1/,

• i ·

·•

· · · i

•

...

.

.

i.",

• . • .

· ·

� .

;')(1(�; ...

·•

· &lt; £


.:-��

I�.

J�::,!-:.:��·:.

-p.

·i::.r\_;�

ii1 .

.

t :;:.·'

;··.:-.·!

;-,�t.

..

t� ;;.-.:· ; ... ,··,:.·�

\ :

·��.:1

: " .

; 'i

.

.

.

t:-��

.

· 1 .., " ;

. •

·t:

i:

�·: . s.··

,:..,::;

�h:·:·-�r�l;d::�·. ; . ... :c·: � ·:;·.:.-··: - . ; ,

'°:!,·

::'fJ{,1·.i.�,.:[.�

!

,r·;·:�·,"!q

�-

-;�. ".'

:)' •

o;";t·' ;..;.

:cF

.'.:!&lt; .. .'

t. · , ; i li�·�.J°,, . ' �

·:�F.:j

I

:\,;.

z-

i

�r:·.�

:,.

· 1 ,-. · :

E;..

..

i .

· � :

'!t r. . .;

·!:-·�·.:·.:

·�.�.'i5�:,::

)'� lGr. :; 'i nsh

;i 1 . �

I

· l

�·

" &gt; , �·

)':;,

,:.:t .,, - . : ,

.,:.:::,:,


· · - ��

l

-

I

t

f

! ·

,.

f;

/

I

I\_

'

�'-'

�

l

I

,

•'

.

s

I:

�

s

\

:

'

· '

·

,.). '·,olt.�' &gt;:c);�,,:.

,,(ii



�··