PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERANGKAT DESA (berlaku 6 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATIBOJONEGORO PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBOJONEGORO,
bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pcmcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan.g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Peiaksanaan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 lahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN B0,JONEGORO dan
BUPATIBOJONEGORO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. bcipcndidika.i paling rcndaJ1 Sckolru.'1 }Jcncngrul-i Umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. berkelakuan baik;
- r. lidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif bagi calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dcngan tahapan sebagai beriklit:
- a. pembentukan tim;
- b. penjaringan dan penyaringan;
- c. konsultasi kepada Camat;
- d. rekomendasi dari Camat; dan
- e. pelantikan Perangkat Desa.
Paragraf 1 Pembentukan Tim
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepaia Desa.
- (2) Tim sebagaimana cfunaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil sebanyak 5 (lima) orang dengan susunan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota, yang dapat berasal dari unsur Perangkat Desa, Ketua FIT/RW, Tokoh Agama, unsur Wall Amar1at Llesa, unsur pemuda, keterwaki.J:an wan1ta dan unsur tokoh masyarakat setempat.
- (3) Kepala Desa dan Anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi Tim.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
2. o.. men:;"...1sun progra..Tll kerja dan tata teriib pengisian Perangkat Desa;
- b. mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa;
- c. membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
- d. menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi Baka! Calon Perangkat Desa;
- f. menetapkan calon yang memenuhi syarat administrasi;
- g. melaksanakan scleksi ujian tulis;
7. h mclapo ~··-n '---" \_\_\_ ,\_..,\_\_\_\_ ,., \_\_ · J.ACU UQ,;:t.U }-"-·.!..!.JC'..J.ll.!5,CU.l \.lCLU pcnyaringan kepada Kepala Desa; dan
1. melakukan kerjasama dengan Tim Kabupaten dalam pembuatan soal ujian.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlbentuk Sekretariat Tim yang bertempat di Kantor Desa setempat.
- (3) Dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3j adalah perguruan tinggi yang minimal terakreditasi B atau institusi/lembaga yang kompeten.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Kabupaten.
- (2) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengawasi proses penjaringan dan penyaringan;
- b. mengawasi proses pembentukan Tim;
- c. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. meiakukan pengawasan setelah proses penjaringan dan penyaringan; dan
- e. memfasilitasi ujian tulis apabila dilakukan seleksi bersama.
Paragraf 2
Penjaringan dan Penyaringan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Tim membuka pengumuman tentang adanya pendaftaran orucal 1...,ruon Perun.gkut uesu, dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat masyarakat.
- (3) Lowongan Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang pendaftar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (I) Pendaftaran Calon Perangkat Desa tahap I dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila pada pendaftaran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak terdapat pendaftar Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, Tim mengumumkan dan membuka pendaftaran tahap ii seiama 7 (tujuh) hari.
- (3) Setelah pendaftaran Baka! Calon Perangkat Desa tahap II berakhir, dilaksanakan tahapan sebagai berikut:
- a. apabila sudah terdapat 2 {dua) Baka! Calon Perangkat Desa, maka pendaftaran ditutup dan dilanjutkan tahapan berikutnya;
- b. apabila tidak terdapat Baka! Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat l (satu) Bakal Calon Perangkat Desa, maka diadakan penambahan waktu perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari; dan
- c. apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak terdapat Baka! Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Baka! Calon Perangkat Desa, maka pendaftaran ditutup dan Perangkat Desa ditunda sampru berikutnya. pengis1an pengisian
- (4) Setiap tahapan pembukaan dan penutupan pendaftaran Baka! Calon Perangkat Desa disertai dengan berita acara pembukaan dan berita acara penutupan yang ditandatangani oleh Tim.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Tim melakukan penelitian dan kelengkapan berkas administrasi Perangkat Desa. pemeriksaan Baka! Calon
- (2) Penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) adalah sebagai berikut:
- a. meJah."UKan pcncuuan KCtengkapan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan
- b. apabila faktual Calon terkait. diperlukan dapat melakukan klarifikasi terhadap persyaratan administrasi Bakal Perangkat Desa pada lembaga/instansi
- (3) Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2j, yaitu:
- a. apabila berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa telah memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi ujian tulis; atau
- b. apabila terdapat berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti seieksi ujian tulis.
- (4) Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Apabila
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- ( 1) Pelaksanaan seleksi uj ian tulis dapat dilaksanakan di tingkat Desa atau Kecamatan.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) kecamatan terdapat Jebih dari 1 (satu) desa yang melakukan pengisian Perangkat Desa, maka pelaksanaan seleksi ujian tulis dilaksanakan secara bersama-sama di tingkat Kecamatan.
- (3) Seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3 K nnc,,1+0~1 t&lt;Pnada l"oTT10+ ..., ... &gt;-&gt;-·--&gt;-&gt;· ... t" -'4-i.&amp;.A-\_..,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Calon yang memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi ujian tulis, dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi oleh Tim.
- (2) Calon yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi tertulis terbadap Calon Perangkat Desa yang diusulkan oleb Kepala Desa paling lambat 7 (tujub) bari setelah menerima usulan Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Camat berupa persetujuan atau pcnolakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Pelantikan Perangkat Desa barus sudah dilaksanakan oleh v.-..-... l,-, n ... ,... ... ... Ull i · ng lama 1 C: n:\_..,.. i.. ... , ... , i.. ... ...; s 0 telah J.\o.VJ.l« i.-,1 , ..,\.\_. , :,t;'.i. 1-· C:: J. V V,J.JlJ('.,t ,,,, ,r- ,.,; IJ.(A.lJ. v penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat setempat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dengan susunan sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan jujumya dan seadil-adilnya. sebaik-baiknya, sejujurBahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Serita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi, clan rohaniwan.
- (5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Perangkat Desa yang akan dilantik menggunakan pakaian dinas harian warna khaki.
Bagian Ketiga Mekanisme Pengaduan Masalah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Dalam hal ditemukan adanya indikasi pelaksanaan Pengisian Perangkal Desa yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan maka Camat memberikan saran dan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi tindak kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, maka diselesaikan secara berjenjang, dimulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh melalui jalur hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
Bagian Keempat Biaya Pengisian Perangkat Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa bersumber dari:
- a. APBDesa; dan
- b. APBD Kabupaten.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
5. a . biaya administrasi (ATK);
- b. biaya rapat dan konsumsi;
- c. biaya penjaringan dan penyaringan;
- d. biaya penyusunan naskah soal;
- e. honorarium panitia;
- f. biaya pengamanan; dan
- g. biaya pelantikan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud digunakan sebagai biaya kegiatan Tim Kabupaten. pada ayat (1) huruf b, honorarium/ penunjang
Bagian Kelima Masa Jabatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Masa jabatan Perangkat Desa ## BAB III LARANGAN
Bagian Kesatu Larangan .1::3agi Tim
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tim diiarang:
- a. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu at.au lebih Bakal Calon Perangkat Desa;
- b. memanipulasi persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh Baka! Calon Perangkat Desa;
- c. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari Baka! Calon Perangkat Desa maupun para pendukungnya dengan maksud untuk memudahkan kelulusannya;
- d. bersikap dan at.au melakukan tindakan-tindakan yang dapat mcnganggu jalannya proses pcngisia.,\_, Perangkat Desa;
- e. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat menggagalkan pengisian lowongan Perangkat Desa; dan
- i. mencaionkan di.ri sebagai Perangkat Uesa, kecuali mengundurkan diri dari keanggotaan Tim.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergantian anggota Tim diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Larangan Bagi Perangkat Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Perangkat Desa dilarang:
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ at.au golongan masyarakat tertentu;
- · · e. IIlC'!la.KU.Kan · · , 1 unuai&lt;.an me::n::sahkan se::kdumpuk masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilol{tlka...91nya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
1. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Petwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau De·wa11 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan› undangan;
- j. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ a tau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas seiama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertang\_,1rungjawabkan.
BAB IV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 22
- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud daiam Pasai 2 i, diberikan sanksi oleh Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.
BABV
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
BAB IV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 23
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Perangkat Desa yang bersangkutan:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
- d. meianggar iarangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .
•
BAB IV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 24
Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap kearnanan negara.
BAB IV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 25
- (1) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24, Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang lainnya.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 harus dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Dalam hal Perangkal Desa yang dibethe11l.ikw1 sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula.
- (4) Dalani hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalani Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24, diputus kekuatan bersalah oleh Pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap, ma.ka yang bersangkutan cliberhe11tika11.
BAB IV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 26
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- ·1 1 · ·· c. uiuerm: :nUJ-:.an.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana
BAB IV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 27
- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Camat.
- (2) Kepala Desa mengembalikan status Perangkat Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan rekomendasi penolakan dari Camat.
BAB IV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 28
Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa Y ~n- ~cr 1 1·bat t1'ndak p1'da-a ~~'-~-~:-~-~ ,1:-~,.~ .. ..., ,.,alam a 15 L · . u . ~\,,1J&lt;;\5-::uu1cuJ.n '-'u.u..1.n.n.~u\.t u · Pasal 25 ayat (4) dan telah memiliki putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila hukuman yang dipidanakan berupa huku1nan penjara kurang dari 3 (tiga) bulan atau dijatuhi hukuman percobaan.
BAB VI - KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 29
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang lain.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas, yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
CUTI PERANGKAT DESA
BAB VII - CUTI PERANGKAT DESA
Pasal 30
- (1) Perangkat Desa dapat mengajukan cuti, yaitu:
- a. cuti tahunar1;
- b. cuti karena sakit;
- c. cuti melakukan ibadah;
- d. cuti melahirkan bagi perempuan; dan/ a tau
- e. cuti mengikuti pencalonan Kepala Desa atau pencalona.n Perai1gkal De::sa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Perangkat Desa tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) hari kerja secara terus menerus, kecuali cuti mengikuti pencalonan Kepaia Desa atau pencalonan Perangkat Desa.
- (3) Pejabat yang berhak memberikan cuti adalah Kepala Desa.
- (4) Selama Perangkat Desa cuti, Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang lain untuk mclaksanakan tugas harian.
- (5) Cuti mclahirka,.1 scbagaimB.J.1a dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan selama 3 (tiga) bulan, yaitu 1 (satu) bulan sebelum kelahiran dan 2 (bulan) sesudah melahirkan.
BAB VII - CUTI PERANGKAT DESA
Pasal 31
- (1) Dalam hal Perangkat Desa menjalani cuti karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus dan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Kepala Desa dapat memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Masa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila sampai akhir masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya, Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dengan rekomendasi Camat.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena sakit diberikan penghasilan sebesar ‰ (seperdua) dari penghasilan tetap dan tidak diberikan tunjangan jabatan serta tambahan tunjangan penghasilan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
- (1) Perangkat Desa yang diangkat ## BAB IX KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang mengatur tentang Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang mengatur tentang Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76
Peraturan Daerah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap pengundangan penempatannya Bojonegoro. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Dae rah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 6 Juni 2017

Penandatangan: ## BUPATIBOJONEGORO,

Verifikasi: ttd. H. SUYOTO

Penetapan: Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 6 Juni 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Verifikasi: ttd. ## SOEHADI MOEWONO ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 1. DAERAH
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
## PERANGKAT DESA
## I. UMUM
Inti utama Iahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah diakuinya desa sebagai daerah otonomi. Dengan demikian, Desa diberi kewenangan penuh mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini merupakan angin segar bila regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik. Undang-Undang tersebut mengatur tata kelola Pemerintahan Desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan. Namun demikian keberadaan Undang-Undang tersebut dapat memunculkan peluang dan tantangan baru bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa. Tantangan tersebut bukan saja menjadi kritik terhadap UU tersebut, tetapi juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia yang ada di Desa yang menjadi tantangan juga bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menyongsong implemantasi dari Undang› Undang tentang Desa.
Salah satu yang perlu dipersiapkan adalah terbentuknya Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara faktual memang dibutuhkan dalam kerangka pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa yang baik akan berimplikasi baik pula, ketika supremasi hukum terlaksana dengan baik. Supremasi hukum akan sulit diwujudkan apabila hukum atau peraturannya sendiri secara prosedur dan proses sudah tidak baik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik itulah, salah satu pilarnya adalah adanya supremasi hukum yang secara kongkrid diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Pengertian berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat adalah mereka yang memiliki Jjazah atau STIB dari Lembaga Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Umum baik Negeri atau Swasta yang keabsahannya teiah diah.-ui Instansi yang berwenang. ## Hurufe Cukup jelas. ## Huruff Dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. ## Huruf g s/d hurufi Dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan. Hurufj Cukup jeias. Hurufk Cukup jelas. Hurufl Cukup jelas. ## Hurufm Surat permohonan ditujukan kepada Tim. ## Ayat (3) Dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai cukup. Ketentuan bertempat tinggai di desa yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan adalah mutasi penduduk secara administrasi dari desa asal dan berdomisili di desa dimaksud selama menjabat. ## Ayat (4)