PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN2011 Nomor MOR Tahun 2004 tentang ' ' PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KELURAHAN DI KABUP TEN MINAHASA DENG AN RAHMA BUP ATI MIN�HASA, TUHAN YANG MAHA ESA - b�wa. dalam ran�ka efisiensi dan efektivitasnya penyelenggaraan tngas tugas pemenntah:f, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta lebih menjangkau kepa�f masyarakat perlu dibentuk kelurahan baru. a. - Berdasarkan perti , bangan huruf a perlu mernbentuk perda tentang 6 ( cnam) kelurahan. b. - Undang - Undanj Nornor 29 Tahun 1 9 5 9 tentang Pernbentukan Dacrah -· Daerah Tingkat II i Sulawesi.i 1 . - Undang - Undanh Nomor l O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ; · 2. - Undang - Und g Nomor 32· Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana tel diubah terakhir kali dengan Undang&gt;- Undang Nomor 12 Tahun 2008) ; 3. - Undang - Und g Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerint1 Pusat dan Pernerintahan Daerah ; · · , · 4. - Peraturan Pemer�ftah Nomor73 Tahun 2005 tentang Keiurahan; 5. - Peraturan Pemeri tah Nomor' 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaari dan Pengawasan Pen elenggaraan Pemerintah Daerah ; 6. - Peraturan Pemer ntah Nomor .38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan tara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dafrah Kabupaten/Kota ; . · . 7. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dar Bentuk Prociuk ��kum Daerah ;. ' 8. - Peraturan Mente 1 Dalam Negen Nomor 3 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penghapusan d Penggabungan Kelurahan; 9. - Pembentukan, P nghapusan dan Penggabungan Kelurahan.Ljz,; Kabupaten Minahasa Nomor 1 0 Tahun 2003 tentan; 10. Peraturan Daer - - ---· (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
--
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TAHUN2011 NO MOR Vo
TENTANG
' ' PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KELURAHAN DI KABUP TEN MINAHASA
DENG AN RAHMA
BUP ATI MIN�HASA, TUHAN YANG MAHA ESA
- b�wa. dalam ran�ka efisiensi dan efektivitasnya penyelenggaraan tngas tugas pemenntah:f, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta lebih menjangkau kepa�f masyarakat perlu dibentuk kelurahan baru. a.
- Berdasarkan perti , bangan huruf a perlu mernbentuk perda tentang 6 ( cnam) kelurahan. b.
- Undang - Undanj Nornor 29 Tahun 1 9 5 9 tentang Pernbentukan Dacrah -· Daerah Tingkat II i Sulawesi.i 1 .
- Undang - Undanh Nomor l O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ; · 2.
- Undang - Und g Nomor 32· Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana tel diubah terakhir kali dengan Undang&gt;- Undang Nomor 12 Tahun 2008) ; 3.
- Undang - Und g Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerint1 Pusat dan Pernerintahan Daerah ; · · , · 4.
- Peraturan Pemer�ftah Nomor73 Tahun 2005 tentang Keiurahan; 5.
- Peraturan Pemeri tah Nomor' 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaari dan Pengawasan Pen elenggaraan Pemerintah Daerah ; 6.
- Peraturan Pemer ntah Nomor .38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan tara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dafrah Kabupaten/Kota ; . · . 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dar Bentuk Prociuk ��kum Daerah ;. ' 8.
- Peraturan Mente 1 Dalam Negen Nomor 3 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penghapusan d Penggabungan Kelurahan; 9.
- Pembentukan, P nghapusan dan Penggabungan Kelurahan.Ljz,; Kabupaten Minahasa Nomor 1 0 Tahun 2003 tentan; 10. Peraturan Daer
- - ---·-
Menetapkan
...
Dengan Per etujuan Bersama
. . . . DEW AN PERW AKILAN RAKYA DAERAH KABUP A TEN MIN AHA§A
Dan
BUP AT MINAHASA
MEM TUSKAN :
PERATURAN DAELH. KABUPATEN PEMBENTUKAN 6 (BNAM) KELURAI-IAN
.
�AB!
.
·
KETENfUAN UMUM.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud engan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa
- Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ·; 2. Pemerintah Daerah . adalah Bupati dan Perangkat
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelen garaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Repu lik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya1g selanjutnya disebut DPRD adalah lernbaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Cam · sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ; 5.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja: Lur h · sebagai 'Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Pembentukan Kelurahan adalah t ndakan mengadakan kelurahan baru dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan at' u bagian kelurahan yang bersandingan, atau pernekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelur han atau lebih. · . : .
BAB II·
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :
- 1 . Kelurahan Sendangan Utara Kecrunatri:1 Kawangkoan Memiliki luas wilayah 307,5 Ha dengan 3 Lingkungan, . ·
- 2, Kelurahan Sendangan.Selatan Kecamatan Kawangkoan Memiliki luas wilayah 322,5 Ha dengan 3 Lingkungan.
3. Kelurahan Talikuran Utara Kecamata Kawangkoan Utara Memiliki luas wilayah 120,56 Ha dengan 4 Lingkungan. �- -
MINAHASA
TENTANG
4. Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan K . wangkoan Utara Merniliki luas wilayah 283 Ha dengan 3 Lingkungan.
5. Kelurahan Kinali Satu Kecarnatan Kawa gkoan Memiliki luas wilayah l. 087 Ha dengan 3 Lingkungan.
6. Kelurahan'Uner Satu Kecarnatan Kawan koan Merniliki luas wilayah 1.009 Ha dengan 3 Lingkungan. ·
AB. III
BATAS WIL YAH KELURAHAN
Pasal 3
Batas wilayah .Kelurahan sebagairnana sebagai berikut :
dirnaksud
dalam
Peraturan
Daerah
1111,
adalah
- 1 . Kelurahan Sendangan Utara Kecamatan Kawangkoan
- -Utara berbatasan dengan Kelurahan Talikuran
- -Barat berbatasan dengan Wilayah K polisian Desa Kayuuwi
- -Selatan berbatasan dengan wilayah epolisian Desa Kayuuwi
- -Timur berbatasan dengan Kelurahan ner
- 1 Kawangkoan Kelurahan Sendangan Selatan Kecarnat 2.
.
- endangan dan Wilayah Kepolisian Desa Kayuuwi -U tara berbatasan dengan Kel urahan ·
- Desa Kanonang Satu dan Desa Kayuuwi -Barat berbatasan Wilayah Kepolisi
- paso Satu dan Desa TalikuranKecamatan Tompaso -Sela tan berbatasan dengan Desa To
- Timur berbatasan dengan Desa Kan
3. Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan awangkoan Utara
- Utara berbatasan dengan Kelurahan Sendangan dan Desa Kayuuwi
- Barat berbatasan dengan Desa Tom asian Atas
· .
- -Selatan berbatasan dengan Desa K onang Satu yarig merupakan Desa Induk dari persiapan yang ditandai dengan Tugu ABRI anunggal dan sekolah SD GMIM Kanonang
- -Timur berbatasan dengan Desa To paso Dua dan Desa Talikuran Kee. Tornpaso, rnenuju ke barat melewati jalan daerah Bu it Kasih sampai bagian barat yaitu W.ilayah Kepolisian Tombasian Atas
4. Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara
- -Utara berbatasan dengan Desa Kan nang Limajperempatan jln. kompleks Gereja GMIM)
- Barat berbatasan dengan perkebun
- -Selatan berbatasan dengan jalan aya ke Pinabetengan ke arah barat atau dengan Desa Kanonang Dua I
- -Timur berbatasan dengan perkebun n I persawahan
5. Kelurahan Kinali Satu Utara Kecamat · n Kawangkoan
- -Utara berbatasan dengan Wilayah epolisian Kelurahan uner ·
- Barat berbatasan dengan Kelurahai Kina! i
·
- Selatan · berbatasan dengan Desa Kanonang Einpat (perempatan jln. kornpleks Gereja GMIM)
- Timur berbatasan . dengan per ebunan/persawahan dan Wilayah Kepolisian Desa Pinabetengan �. -
3
• ,
""'"'
6. Kelurahan Uner Satu Utara Kecamataf Kawangkoan
2. . -Utara berbatasan dengan Keluraha? Uner
·
- Barat berbatasan denganKelurah , Sendangan
- -Selatan berbatasan dengan Kelur an Kinali dan Kelurahan Sendangan
- -Timur berbatasan dengan Wilayah Kepolisian Kelurahan Kinali
KETEtTUAN PENUTUP . .
BAB iv - KETEtTUAN PENUTUP . .
Pasal 4
·
Hal -hal yang belum cukup diatur alam Peraturan Daerah ini sepanjang · menyangkut pelaksanaannyaakan diatur lebih lanjut d ngan Peraturan Bupati dan atau.Keputusan Bupati.
- ...
BAB iv - KETEtTUAN PENUTUP . .
Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, aka segala peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyat an tidak berlaku. ·
BAB iv - KETEtTUAN PENUTUP . .
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada t ggal diundangkan:
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuiny mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerab dengan penempatannya dalam Lernbaran aerah kabupaten Minahas�. \_ ' . . ·.:. ;·: �· ;

Penetapan: Diundangkan di Tondano pada tanggal lo 4� %U INAHASA9 KABUPATEN SEKRET ARIS DAE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN M AHASA TAJ-llJN,)til NOMOR ( j) 4 1111