PERATURAN BUPATI MA Nomor 11 Tahun 2015 tentang PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGARAHAN/ VILLA BERUPA WISMA SULTAN SULAIMAN DAN TEMPAT PENGINAPAN/GEDUNG PER (berlaku 30 Januari 2015)
Pembukaan
Mengingat :
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGARAHAN/ VILLA BERUPA WISMA SULTAN SULAIMAN DAN TEMPAT PENGINAPAN/GEDUNG PERWAKILAN/ GUEST HOUSE DI JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
Menimbang
- a. bahwa sehubungan adanya fasilitas pada Wisma Sultan Sulaiman dan pada Gedung Perwakilan/ Guest House di Jakarta sebagai bagian dari obyek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa yang belum dapat dioperasionalkan dan dengan memperhatikan harga pasar dan kondisi perekonomian masyarakat, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemungutan terhadap obyek Retribusinya perlu dilakukan peninjauan tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa terhadap obyek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa berupa Wisma Sultan Sulaiman dan Gedung Perwakilan/ Guest House di Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha melalui perubahan terhadap tari retribusi;
b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
2
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daearh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabbupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) ;
Menetapkan :
3
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8):
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 53);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGARAHAN/ VILLA BERUPA WISMA SULTAN SULAIMAN DAN TEMPAT PENGINAPAN/GEDUNG PERWAKILAN/ GUEST HOUSE DI JAKARTA
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Badan Kepegawiaan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan kepegawaian daerah Kabupaten Banjar.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
7. Pengelola Wisma adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk melakukan pengelolaan terhadap wisma Sultan Sulaiamn dalam rangka penerimaan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa adalah suatu tempat atau bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang menginap, istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Dearah.
9. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggarahan /villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
10. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/ pesanggarahan /villa.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya SSRD adalah bukti pembayaran ayau penyetora retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kasa daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.
TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGARAHAN/ VILLA PADA WISMA SULTAN SULAIMAN DAN GEDUNG PERWAKILAN/ GUEST HOUSE DI JAKARTA
BAB II - TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGARAHAN/ VILLA PADA WISMA SULTAN SULAIMAN DAN GEDUNG PERWAKILAN/ GUEST HOUSE DI JAKARTA
Pasal 2
- (1) Retribusi Tempat penginapan/ pesanggarahan /villa merupakan golongan dari Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan /Villa pada Wisma Sultan Sulaiman dan Gedung Perwakilan/ Guest House dilakukan melalui perubahan tarif retribusi dengan ## BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB II - TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGARAHAN/ VILLA PADA WISMA SULTAN SULAIMAN DAN GEDUNG PERWAKILAN/ GUEST HOUSE DI JAKARTA
Pasal 3
- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa pada Wisma Sultan Sulaiman dilakukan oleh Badan kepegawiaan Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa pada Gedung Perwakilan/ Guest House di Jakarta dilakukan oleh Bagian Umum melalui Petugas yang ditempatkan pada Kantor Perwakilan di Jakarta yang ditunjuk sebagai pengelola.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada orang atau badan hukum sebagai Subyek Retribusi.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas disertai dengan tanda bukti pembayaran.
- (5) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Wisma Sultan Sulaiman dan di Gedung Perwakilan/ Guest House di Jakarta sesuai waktu yang ditetapkan oleh Pengelola Wisma Sultan Sulaiman dan Pengelola Guest House dengan menggunakn SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Hasil penerimaan Retribusi Daerah yang diterima oleh pengelola harus disetorkan ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
SKPD PENGELOLA
BAB IV - SKPD PENGELOLA
Pasal 4
- (1) SKPD Pengelola Wisma Sultan Sulaiman adalah Badan Kepegawian Daerah.
- (2) SKPD Pengelola Gedung Perwakilan/ Guest House di Jakarta adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (3) SKPD pengelola mempunyai kewenangan pemungutan Retribusi meliputi pembayaran, penagihan dan pembukuan/pelaporan.
- (4) Dinas Pendapatan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkanya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 Januari 2015

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH Diundangakan di Martapura pada tanggal 30 Januari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 11