PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 2 Tahun 2017 tentang UANG PERSEDIMN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017 DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional sehari-hari pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, serta guna melaksanakan ketentuan dalam (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
UANG PERSEDIMN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional sehari-hari pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dipandang perlu menetapkan Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus I 950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
[
SALINAN
l
- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah {Lem baran Daerah Ka bu paten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPAT! TENTANG UANG PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017 PERSEDIMN LAMONGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati clan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar / menyerahkan uang a tau surat berharga atau barang› barang daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be!anja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
BAB II - PENETAPAN BESARAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Uang Persediaan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari pada PD clan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.
- (2) Besarnya Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besarnya seluruh alokasi belanja masing-masing PD yang dicantumkan pada APBD Tahun Anggaran 2017.
BAB II - PENETAPAN BESARAN Pasal 2
Pasal 3
Uang Persediaan hanya untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala PD kepada pihak yang menyediakan barang dan/ atau jasa.
BAB II - PENETAPAN BESARAN Pasal 2
Pasal 4
- (1) Uang Persediaan pada PD yang mempunyai unit-unit kerja dibatasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan.
- (2) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perhitungan Uang Persediaan sesuai alokasi anggaran yang menjadi kewenangannya yang selanjutnya berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran PD induk.
- (3) Unit-unit kerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Uang Persediaan kepada bendahara induk PD dan selanjutnya pengajuan Uang Persediaan dari unit-unit kerja dimaksud dilampirkan menjadi Uang Persediaan PD induk.
- (4) Vang persediaan yang diajukan oleh unit-unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah pencairan, maka bendahara pengeluaran PD induk melakukan pemindahan rekening kepada bendahara pengeluaran pembantu unit sebesar Vang Persediaan yang diajukan.
BAB II - PENETAPAN BESARAN Pasal 2
Pasal 5
Uang Persediaan dapat dilakukan pengisian kembali apabila dana Vang Persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari dana Vang Persediaan yang diterima.
BAB!V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal6
Kepala PD wajib melaporkan kepada Bupati dan membuat Surat Pertanggungjawaban melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
BAB II - PENETAPAN BESARAN Pasal 2
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Berita Daerah

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, YUHROHNUR EFEND! BER!TA DAERAH KABUPATEN LAMON GAN TAHUN 2017 NOMOR 2