PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR TAHUN 2017 24
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,
- a. bahwa pemilihan Kepala Kampung merupakan proses demokrasi di tingkat Kampung untuk memilih pemimpin Kampung yang sesuai dengan aspirasi masayarakat Kampung;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung agar dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu diatur Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Menetapkan
:
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan secara serentak di hari yang sama di seluruh Kampung pada wilayah kabupaten;
- (2) Pemilihan Kepala Kampung Serentak dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung di wilayah Kabupaten;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Kampung.
- a. Tahapan Persiapan;
- (4) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:
- b. Tahapan Pencalonan;
- c. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- d. Tahapan Penetapan.
- (5) Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) BPK memberitahukan kepada Kepala Kampung mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
Paragraf Dua
Penyelenggara Pemilihan Kepala Kampung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Penyelenggara Pemilihan Kepala Kampung terdiri atas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) BPK membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung melalui musyawarah kampung dan ditetapkan dengan Keputusan BPK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung di daerah;
- b. memfasilitasi pencetakan surat suara;
- c. memfasilitasi kotak suara dan bilik suara;
- d. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas panitia pemilihan kepala kampung;
- e. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung;
- g. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan terhadap bakal calon kepala kampung yang memenuhi syarat lebih dari 5 orang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Kampung.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjumlah gasal/ganjil paling banyak berjumlah 21 orang dengan susunan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang terdiri dari:
- a. Perangkat Kampung;
- b. Lembaga kemasyarakatan;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh adat;
- e. Tokoh agama;
- f. Golongan profesi;
- g. Perwakilan perempuan;
- h. Perwakilan pemudajdan
- i. Tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Kampung berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- (4) BPK dan Penjabat Kepala Kampung tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Kampung bersifat netral dan tidak memihak.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Kampung berakhir tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil Pemilihan.
- (8) Anggaran yang timbul dari kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung.
- (9) Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung;
- c. memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala kampung;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala kampung kepada Bupati melalui Camat;
- d. menerima pendaftaran bakal calon kepala kampung;
- e. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon kepala kampung yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Lembaga/Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- f. menetapkan dan melaporkan kepada BPK nama-nama bakal calon kepala kampung yang telah lulus dalam penyaringan, dan selanjutnya menjadi calon kepala kampung yang berhak dipilih;
- g. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
- h. mengumumkan nama-nama calon kepala kampung yang berhak dipilih sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
- i. melakukan pengundian nomor urut dan penentuan urutan posisi tempat duduk searah jarum jam bagi calon kepala kampung yang berhak dipilih;
- j. menetapkan tata tertib Kampanye;
- k. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan kepala kampung, dan harus dapat diselesaikan pada tiap tahapannya;
1. melaksanakan pemilihan kepala kampung;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala kampung; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala kampung kepada BPK;
- o. Membuat Laporan pertanggungjawaban terkait dengan Dana pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung.
- (10) Panitia Pemilihan Kepala Kampung dalam menjalani tugasnya bertanggung jawab kepada BPK.
Bagian Kedua Tahapan Pencalonan
Paragraf Satu Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Calon Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah berijazah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopi ijazah yang dilegalisir dan
5. dilampirkan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengikuti pendidikan tersebut dan lulus;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit pemerintah, dan keterangan bebas narkoba
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Kampung ditetapkan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Apabila sampai dengan kurun waktu pendaftaran ditutup, tetapi bakal calon hanya ada 1 (satu) orang atau tidak ada seorangpun yang mendaftarkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Kampung memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Pengumuman dilakukan secara tertulis dan/atau secara lisan.
- (4) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata masih tetap hanya 1 (satu) orang bakal calon Kepala Kampung atau tidak ada yang mencalonkan, maka BPK menerbitkan Keputusan bahwa proses pemilihan Kepala Kampung dihentikan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut.
- (5) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Kampung melaporkan kepada BPK untuk diteruskan Kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir guna dilakukan seleksi Tambahan.
- (6) Seleksi Tambahan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas permintaan Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (7) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil seleksi tambahan kepada Bupati.
- (8) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati selanjutnya menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk menetapkan calon Kepala Kampung yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Kampung.
- (10) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi materi:
- (9) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan melalui tes tertulis dan wawancara.
- a. Wawasan kebangsaan;
- b. Psikologi;
- c. Pemerintahan Kampung;dan
- d. Kepemimpinan
- (11) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan menggunakan kriteria:
- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. Tingkat pendidikan;
- c. Usia;
- d. Visi dan misijdan
- e. Program kerja.
- (12) Hasil seleksi tambahan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung yang akan mencalonkan Kepala Kampung mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung sampai dengan penetapan calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung/Juru Tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung, dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Sekretaris Kampung/Juru Tulis dan Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung sampai dengan penetapan calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Pengajuan cuti Sekretaris Kampung/Juru Tulis yang PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diajukan cutinya kepada pembina kepegawaian daerah.
- (3) Pengajuan cuti Sekretaris Kampung/Juru Tulis, dan/atau Pamong Kampung yang bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kepala Kampung, dan apabila Kepala Kampung di kampung bersangkutan ikut mencalonkan dalam pemilihan Kepala Kampung, maka Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada Penjabat Kepala Kampung, dan apabila Penjabat Kepala Kampung ikut mencalonkan dalam pemilihan Kepala Kampung, maka Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada pelaksana harian Kepala Kampung.
- (4) Tugas Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Kampung lainnya yang ditetapkan
dengan Surat Perintah dari Kepala Kampung dan/atau Penjabat Kepala Kampung dan/ atau pelaksana harian Kepala Kampung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Anggota BPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Paragraf Tiga
Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Penetapan dan Pengumuman Nama Calon
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan penetapan nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Kampung serta klarifikasi dari instansi yang berwenang dan/atau yang menaunginya untuk menerbitkan surat keterangan.
- (3) Basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (4) Penetapan calon Kepala Kampung paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Bakal calon Kepala Kampung yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagai calon Kepala Kampung yang berhak dipilih dan selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Kampung melaporkan kepada BPK untuk disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Kampung mengumumkan nama-nama calon Kepala Kampung yang berhak dipilih pada tempat terbuka, terutama dikantor Kepala Kampung Kampung bersangkutan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila setelah Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Kampung mengundurkan diri, maka kepadanya dikenakan denda.
- (5) Setelah Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hanya ada 2 (dua) orang calon Kepala Kampung, dan 1 (satu) orang calon diantaranya meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan Kepala Kampung membuka kembali pendaftaran selama 4 (empat) hari, dengan disertai adanya Berita Acara Kegiatan dimaksud.
- (6) Pembukaan kembali pendaftaran calon Kepala Kampung se agaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Kampung wajib memberitahukan kepada Bupati melalui Camat
- (7) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ada penambahan calon Kepala Kampung, maka tahapan selanjutnya tetap dilaksanakan, dengan disertai adanya Berita Acara.
- (8) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka terhadap kartu suara yang sudah tercetak dan alat kelengkapan pendukung lainnya akan dilakukan langkah lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan menutup foto calon Kepala Kampung yang meninggal dunia.
- (9) Bagi pemilih yang menyalurkan suaranya kepada calon Kepala Kampung yang telah meninggal dunia atau calon Kepala Kampung yang telah dinyatakan tidak diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Kampung atas penetapan Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk Kampung yang bersangkutan, maka edudukan suara yang ada dianggap sah, sebagai pembanding dengan calon tunggal.
- (10) Calon tunggal sebagaiman dimaksud pada ayat (5) dan ayat (10), dinyatakan calon terpilih untuk menjadi Kepala Kampung' apabila suara yang diperoleh oleh calon tunggal tersebut 50% (lima puluh persen) dari suara yang sah ditambah 1 (satu) suara dari suara yang sah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang diikuti oleh semua calon atau kuasanya.
- (3) Tanda gambar yang digunakan pada nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa foto calon Kepala Kampung dan tidak diperbolehkan menggunakan gambar dan/atau simbol dari suatu Organisasi, Lembaga Pemerintahan, Agama maupun yang lainnya.
- (2) Pengundian nomor urut calon dilaksanakan 1 (satu) hari, bertempat dikantor Kepala Kampung atau tempat lain yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (4) Nomor urut dan foto dari calon yang telah ditetapkan, dituangkan dalam Berita Acara.
Paragraf Empat
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Yang dapat memilih Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung Warga Negara Indonesia;
- a. Terdaftar sebagaimana Penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- b. Penduduk Kampung yang berada diluar Kampung dengan syarat masih terdaftar sebagai Penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah dibuktikan dengan KTP/KK/Keterangan Lainnya dengan persetujuan kuasa calon Kepala Kampung;
- c. Sudah pernah menikah atau sudah mencapai usia 17 Tahun pada saat pemungutan suara;
- d. Terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
- e. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
- g. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan setelah ditetapkannya calon Kepala Kampung.
- (2) Pendaftaran Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan Panitia Pembantu dan didampingi Perwakilan dari Calon Kepala Kampung atau kuasanya.
- (3) Dalam hal calon Kepala Kampung tidak menugaskan kuasa atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebelumnya telah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Bagi Warga Kampung yang berhak memilih tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka ia dapat mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk didaftarkan Pemilih Tambahan.
- (2) Pendaftaran dan Penetapan Pemilih Tambahan dilakukan selama 2 (dua) hari sebelum hari H dan paling lambat pukul 18.00 WIB.
- (3) Sebelum Daftar Pemilih Tambahan disahkan, Panitia Pemilihan Kepala Kampung mengundang para Calon Kepala Kampung untuk meneliti Daftar Pemilih Tambahan tersebut.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Kampung berhalangan hadir untuk menenliti Daftar Pemilih Tambahan tersebut, dapat menguasakan kepada wakilnya dengan disertai Surat Kuasa.
- (5) Dalam hal kuasa calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah diundang secara resmi tidak hadir, maka dianggap telah ikut meneliti dan tidak keberatan atas Daftar Pemilih Tambahan tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Daftar hak pilih yang telah disahkan menjadi dasar dalam pembuatan dan/atau pengisian Kartu Tanda Pemilih, baik Pemilih Tetap maupun Pemilih Tambahan, selanjutnya diserahkan Kepada Pemilih dengan disertai Tanda Terima;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Kampung menyerahkan Kartu Tanda Pemilih didampingi oleh kuasa dari calon Kepala Kampung;
- (3) Setelah penyerahan Kartu Tanda Pemilih berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Kampung menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi penyerahan Kartu Tanda Pemilih.
Paragraf Lima Kampanye
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (3) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung.
- (4) Penyelenggaraan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diseluruh wilayah Kampung yang bersangkutan.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon Kepala Kampung dan dapat diwakilkan kepada Tim Suksesnya.
- (6) Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye calon kepala kampung wajib disampaikan kepada panitia pemilihan kepala kampung.
- (7) Dalam penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Kampung atau Tim Suksesnya wajib menyampaikan visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) Alat peraga kampanye pemilihan Kepala Kampung berupa foto calon, visi, misi dan program kerja calon serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.
- (2) Foto calon/ alat peraga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang di rumah calon, halaman kantor Kepala Kampung dan tempat-tempat lain yang strategis yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
- f. rapat umum;
- g. bakti sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
Pada saat kampanye, calon Kepala Kampung dilarang :
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Kampung lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di kampung;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan /atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada dikampung;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
- g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Kampung lainnya;
- h. menggunakan fasilitas Negara dan/ atau Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya/ dijalan kampung sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,b,c,d,e,f,g dan h merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
Bagian Ketujuh Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Paragraf Satu Pelaksanaan Pemungutan Suara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tempat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh berdekatan dengan rumah salah satu calon kepala kampung.
- (3) Jumlah tempat pemungutan suara maksimal 1 (satu) kecuali bagi Kampung yang mempunyai kondisi geografis tertentu.
- (4) Pemungutan suara dilarang dilaksanakan pada :
- a. Tempat ibadah;
- b. Halaman rumah calon Kepala Kampung;
- c. Fasilitas milik Partai Politik.
- (5) Dalam pemungutan suara, pemilih memberikan suara pada tempat pemungutan yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (6) Calon Kepala Kampung dipilih secara langsung oleh pemilih.
- (7) Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos foto calon Kepala Kampung.
- (8) Pemberian suara tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (9) Dalam hal pemilih tidak dapat hadir ditempat pemungutan suara disebabkan karena berhalangan tetap dan/atau sakit, Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan didampingi saksi dari masing-masing calon dan petugas keamanan dapat mendatangi tempat tinggal pemilih, agar bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
- (10) Pemilih tunanetra serta penyandang cacat lainnya dalam memberikan hak pilihnya dapat didampingi anggota keluarga dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
- (1) Sebelum menyalurkan suaranya, pemilih menunjukkan Kartu Tanda Pemilih kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap maupun Tambahan yang telah disahkan, dan untuk selanjutnya diberikan surat suara.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa/meneliti surat suara tersebut, apabila dalam keadaan rusak dan/atau cacat, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru dengan menyerahkan kembali surat suara yang rusak/ cacat tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Pemilih yang tidak menunjukkan atau membuktikan Kartu Tanda Pemilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung, maka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan apabila yang bersangkutan menunjukkan bukti surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Sektor setempat.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan kebijakan dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung di kampung yang bersangkutan.
- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat, selanjutnya pemilih mencelupkan jarinya kedalam tinta, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- (1) Pada saat pemungutan suara dilakukan calon Kepala Kampung berada di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor urut calon Kepala Kampung.
- (2) Dalam hal calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir karena sakit atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, calon Kepala Kampung dapat menguasakan kepada orang lain untuk duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemungutan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
Panitia Pemilihan Kepala Kampung menentukan berakhirnya pemungutan suara dan dinyatakan sah apabila pemilih yang hadir telah menggunakan hak pilihnya dan adanya kesepakatan antara Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan calon Kepala Kampung atau kuasanya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
- (1) Pemungutan suara dinyatakan berakhir dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Panitia Pemilihan Kepala Kampung menerbitkan Berita Acara berakhirnya Pemungutan Suara, disertai penandatanganan bersama antara Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan calon Kepala Kampung atau kuasanya.
- (2) Setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.
Paragraf Dua Pelaksanaan Penghitungan Suara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung menyampaikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai ketentuan surat suara yang dianggap sah dan tidak sah, diberitahukan kepada calon Kepala Kampung atau kuasa calon Kepala Kampung pada saat akan dimulainya acara penghitungan suara.
- (2) Surat suara dianggap sah, apabila :
- a. pencoblosan dilakukan hanya di dalam salah satu tanda gambar calon Kepala Kampung;
- b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
- c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung berhalangan hadir, maka penandatanganan surat suara dilakukan oleh Wakil Ketua atau Sekretaris Panitia;
- d. terdapat lebih dari satu coblosan dalam surat suara namun masih berada dalam satu foto calon Kepala Kampung; dan
- e. coblosan mengenai garis batas kotak foto calon Kepala Kampung.
- (3) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung atau yang mewakili;
- c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. memberikan coblosan untuk lebih dari 1 (satu) calon Kepala Kampung;
- e. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak foto calon Kepala Kampung yang disediakan;
- f. surat suara masih utuh atau tidak terdapat coblosan sama sekali;
- g. tidak menggunakan alat yang disediakan, misalnya disobek, menggunakan rokok dan lain sebagainya.
- (4) Pada saat akan dimulainya penghitungan suara, sebelumnya Panitia Pemilihan Kepala Kampung menerbitkan Berita Acara dimulainya penghitungan suara dengan disertai penandatanganan bersama antara Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan calon Kepala Kampung atau kuasanya.
##
PENJELASAN
Pasal 33
- (1) Pengitungan suara diawali dengan pembukaan kotak suara dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung membuka lebar-lebar setiap kertas suara sambil memperlihatkannya kepada saksi/ wakil /kuasa dari calon Kepala Kampung dan menyebutkan dengan jelas perihal keabsahan dan ketidakabsahan surat suara tersebut. - (2) Surat suara yang sah dan tidak sah dicatat pada lembar penghitungan yang telah disediakan untuk setiap calon Kepala Kampung sampai semua surat suara selesai disebutkan, selanjutnya dilakukan penjumlahan suara yang diperoleh masing-masing calon Kepala Kampung.
PENJELASAN
Pasal 34
- (1) Calon Kepala Kampung dinyatakan sebagai Kepala Kampung terpilih apabila memperoleh suara terbanyak. - (2) Dalam hal calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang 3. calon Kepala Kampung, maka dilaksanakan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh para calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama. - (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan. - (4) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diperoleh hasil yang sama, maka pemilihan Kepala Kampung dinyatakan batal, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Kampung melaporkan kepada BPK, dan BPK melaporkan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut. ## Bagian Kedelapan Tahapan Penetapan
PENJELASAN
Pasal 35
- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Kampung menerbitkan Berita Acara penghitungan suara yang disertai dengan penandatanganan bersama antara segenap Panitia Pemilhan Kepala Kampung dengan calon Kepala Kampung atau kuasanya/saksi. - (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibacakan dihadapan calon Kepala Kampung atau kuasanya/saksi dan masyarakat dilokasi pemungutan suara. - (3) Dalam hal saksi dari calon Kepala Kampung yang tidak mau menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.
PENJELASAN
Pasal 36
- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Kampung kepada BPK dengan dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Kampung. - (2) BPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat tentang Pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Kampung terpilih. - (3) Usulan Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam kurun waktu 2 (dua) hari setelah selesainya pemungutan suara. - (4) Apabila Kepala Kampung terpilih telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan BPK kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum maka proses Pelantikan Kepala Kampung tetap dilaksanakan. - (5) Apabila setelah dilaksanakan pelantikan Kepala Kampung terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses pemilihan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. - (1) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Kampung. - (2) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Kampung terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati. - (3) Tempat pelantikan Kepala Kampung lebih lanjut ditentukan oleh Bupati. - (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
PENJELASAN
Pasal 38
- (1) Calon Kepala Kampung yang telah dilantik menjadi Kepala Kampung, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan. - (2) PNS yang terpilih menjadi Kepala Kampung dibebastugaskan untuk sementara waktu dari kedudukannya sebagai PNS selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS. - (3) Anggota TNI dan Anggota POLRI yang terpilih menjadi Kepala Kampung, mengikuti peraturan yang berlaku pada induk organisasinya. ## Bagian Kesembilan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Kampung
PENJELASAN
Pasal 39
- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan. - (2) Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung serta mencatat peristiwa penting selama jalannya proses/tahapan pemilihan Kepala Kampung dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. - (3) Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung serta mencatat peristiwa penting selama jalannya proses/tahapan pemilihan Kepala Kampung di tingkat Kecamatan dan melaporkan rekapitulasi dan hasil pemilihan Kepala Kampung ke Tim Pengawas Tingkat Kabupaten. - (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ## Bagian Kesepuluh Pembiayaan
PENJELASAN
Pasal 40
- (1) Biaya Pemilihan Kepala Kampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. - (2) Sumber dana pemilihan Kepala Kampung yang berasal dari APBD dapat berupa hibah dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan dapat juga dianggarkan dalam APBKam pada Kampung yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Kampung yang bersangkutan atau dituangkan dalam Peraturan Kampung yang khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung. - (3) Biaya pemilihan Kepala Kampung yang berupa hibah dialokasikan untuk pengadaan Kartu Tanda Pemilih, sosialisasi, klarifikasi bakal calon Kepala Kampung, surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia Pemilihan Kepala Kampung dan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung. - (4) Sumber dana Pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBKam dialokasikan untuk hal-hal/ kebutuhan pada saat penyelenggaraan pemungutan suara - (5) Pembiayaan Pemilihan Kepala Kampung yang berupa bantuan (hibah) yang bersumber dari APBD ditetapkan dengan peraturan Bupati. ## Bagian Sebelas Pengaduan, Penyelesaian Masalah dan Ketentuan Sanksi ## Paragraf Satu ## Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
PENJELASAN
Pasal 41
- (1) Pengaduan dalam proses pemilihan Kepala Kampung ditujukan kepada panitia pemilihan, dengan tembusan panitia pemilihan Kecamatan dan panitia pemilihan Kabupaten. - (2) Pengaduan dalam proses pemilihan Kepala Kampung sehubungan dengan penetapan Kepala Kampung hanya akan ditanggapi apabila diterima oleh panitia pemilihan selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Kepala Kampung terpilih oleh panitia pemilihan. - (3) Pengaduan yang diterima akan diproses secara berjenjang oleh panitia pemilihan, panitia pemilihan Kecamatan dan panitia pemilihan Kabupaten. - (4) Panitia pemilihan kabupaten mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan final