PERATURAN DAERAH KABUPATEN SA.BU RAIJUA Nomor 29 Tahun 2006 tentang PENYERTAAN MODAL DAER.AH PADA PERUSAHAAN DAERAH RAJ HA WU o·ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATf SAB'U RAIJ UA, - a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerab dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upayaupaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah; - b. bahwa berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SA.BU RAIJUA
NOMOR 29 TAHUN 201 l TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAER.AH PADA PERUSAHAAN DAERAH RAJ HA WU
o·ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATf SAB'U RAIJ UA,
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerab dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upayaupaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimaua telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 20 I I tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, rnaka penyertaan modal perlu d itetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahan Daerah Rai Hawu;
- I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 I);
2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
•
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936 )~
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)~
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
•
,.
"
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812)~
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor l Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua ( Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 1 )~
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu ( Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 21)~
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU:PATEN SABO RAUUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN 'MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH RAI HAWU. Menetapkan :
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kahupaten Sahu Raij ua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sahu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sahu Raijua.
•
•
'
Pasal 4
- Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD . ·
------
..
····-··----
-----··--·--
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sahu Raijua.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan U saha Milik Daerah ( Perusahan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu irnbalan tertentu.
8. Perusahan Daerah Rai Hawu yang selanjutnya disebut PD. Rai Hawu adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 21 Tahun 2011.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
BABU
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PD Rai Hawu dimaksud sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, produktivitas perusahan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
BABIII
PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PD Rai Hawu dimaksud sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, produktivitas perusahan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
BABIII
PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD . ·
------
..
····-··----
-----··--·--
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sahu Raijua.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan U saha Milik Daerah ( Perusahan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu irnbalan tertentu.
8. Perusahan Daerah Rai Hawu yang selanjutnya disebut PD. Rai Hawu adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 21 Tahun 2011.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
BABU
MAKSUD DAN TUJUAN
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PD Rai Hawu dimaksud sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, produktivitas perusahan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
BABIII
PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB IV
BENTUK 'PENYERTAAN MODAL DAERAH
•
r
•
BABV
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 5
- Besaran penyertaan modal daerah pada PD Rai Hawu sebagaimana dimaksud da)am Pasal 4 sebesar Rp. 25.000.000.000,(dua puluh lima milyar rupiah);
PasaJ 6
Tahapan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :
- a. Tahun Anggaran 2011 sebesar
Rp. 5.000.000.000!.- (lima milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2012 sebesar
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah):
- d. Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah):
- e. Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp. 5.000.000.000.,- (lima milyar rupiah);
- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan berlakunya Peratuan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 6
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi besamya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja PD Rai Hawu setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
Pasal 7
- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan berlakunya Peratuan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi besamya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja PD Rai Hawu setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
4. ( 4) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB VI - TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 8
- ( 1) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha PD. Rai Hawu.
- (2) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PD. Rai Hawu dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Direksi wajib menyusun rencana usaha tbussiness plan), guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
'
•
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajernen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Sadan Pengawas PD. Rai Hawu . ·
- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat daJam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak PD. Rai Hawu, sekurangkurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. ldentitas masing-masing pihak ;
- b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
- c. Bidang Usaha ;
- d. Perbandingan Modal ;
- e. Hak, Kewajiban dan Sanksi-sanksi.
- (7) Syarat-syarat penyertaan modal daerah pada PD. Rai Hawu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
10. Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan/atau Perubahan APBD. (8)
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PD. Rai Hawu yang menenma penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penunjukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Pasal JO
- (1) Direksi PD. Rai Hawu wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan tembusan laporannya disampaikan pula kepada DPRD .
•
- •
]
•
PEMERIKSAAN
Pasal "11
- (1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban PD. Rai Hawu.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.
HASIL USAHA
BAB IX - HASIL USAHA
Pasal 12
- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 6), merupakan persentase laba usaha
BAB IX - HASIL USAHA
Pasal 13
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Ditetapkan di Seba ... 1 v • ## PENJ-ELASAN ## ATAS ## PERATURAN DA.ERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENT ANG ## PENYERTAAN MODAL DAERAH ## PADA PD. RAIHAWU ## I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas : - a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 2. 1). Hasil Pajak Daerah; 3. 2). Hasil Retribusi Daerah; 4. 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 5. 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. - b. Dana Perimbangan. - c. Lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha PD. Rai Hawu, untuk mendongkrak peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BU.MD) sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD. BUMD berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas yang dimaksud adalah PD. Rai Hawu. PD. Rai \_;(-Iawu dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 21 Tahun 2011. 4l I BU1vID berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas yang dimaksud adalah PD. Rai Hawu. PD. Rai Hawu dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 21 Tahun 2011. Maksud penyertaan modal daerah pada PD. Rai Hawu adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, produktivitas perusahan daerah serta memberikan kontribusi bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PD. Rai Hawu. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Yang dimaksud dengan "Profit oriented' adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada PD. Rai Hawu untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan PAD. Yang dimaksud dengan "Social oriented" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pasal 4 Penganggaran penyertaan modal daerah dalam APBD merupakan Belanja Tidak Langsung pada Pengeluaran Pembiayaan. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 ayat (1) ayat(2) ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah berdasarkan peningkatan atau penurunan keuntungan yang diberikan, yang masuk sebagai penerimaan daerah. ' ' | ayat(4) | | |-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pasal 8 | Cukup jelas. | | | Penyertaan modal daerah pada PD. Rai Hawu dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha | | ayat (2) | Cukup jelas. | | ayat (3) ayat (4) | Cukup jelas. | | ayat (5) ayat (6) | Cukup jelas. | | | huruf e | | | Untuk PD. Rai Hawu, pada Bab/Bagian Kewajiban dalam Naskah Perjanjian Kerjasama, harus mencantumkan besaran hasil usaha yang disetor kepada Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja | | ayat (8) | Cukup jelas. | | Pasal 9 | Cukup jelas. | | | Yang dimaksud dengan "secara profesional" adalah memiliki keahlian | | | Cukup jelas. | | ayat (3) | | | | bidangnya dan diutamakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya | | | di di | | | biddang perekonomian, keuangan, pendapatan dan aset dan hukum. | ## Pasal 10 Cukup jelas. ' ! ~ ft ;~ 4- . Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. TAN.IBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 29