Unknown BADAN USAHA IIIUK DAERAH DI UNGKUNGAN PEIIERINTAH KABUPATEN BANYUWANGJ Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TtJGAS DAN FUNGSI APARATUR PA0A SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHIBADAN USAHA IIIUK DAERAH DI UNGKUNGAN PEIIERINTAH KABUPATEN BANYUWANGJ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGr NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TtJGAS DAN FUNGSI APARATUR PA0A SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHIBADAN USAHA IIIUK DAERAH DI UNGKUNGAN PEIIERINTAH KABUPATEN BANYUWANGJ
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYlMANGI
- a. bahwa daJam rangJca memberikan peJayanan yang prima/op&amp;naJ kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi wajib menyusun Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungs; Aparatur baik secara internal maupun secara ekstemal;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut. perlu mengatur Pedoman Penyusunan S1andar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 8anyuwangi dengan menelapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 18 Tahun 1950 (Hinpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3941) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Hornor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 3890};
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komunen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42,Tambahan l.ati&amp;a, Negaa fb1u 3821);
- 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Tahun 2009 NOfnor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor4741);
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M. PAN/11/2008 tentang Pecloman Penyusunan Standar Operasional Proseclur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5, seri E);
- 12.Peraturan Gubemur Jawa Timur 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
- 13.Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/0);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 T entang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahm 2010 Nomor 1/E);
pkan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1988 T entang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1988 Seri C Tahun 1988 Nomor4/C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 2 Tahun 1988 T entang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. (lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1988 Seri C Tahun 1988 Nomor 7/C);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. (Serita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat SKPO/BUMD, adalah SKPD/BUMD Kabupaten Banyuwangi.
5. Standar Prosedur Tetap adalah suatu ukuran baku yang berisi ketentuan, nonna, pedoman dan kesepakatan mengenai tugas dan fungsi bagi setiap aparatur yang dirumuskan secara bersama::.sama pimpinan dengan para staf yang berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Pelayanan Internal, adalah segala kegiatan pemenuhan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas kepada pimpinan dalam suatu institusi organisasi yang bersangkutan dan dalam hubungan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan institusi organisasi Pemerintah terkait.
7. Pelayanan Ekstemal adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan Standar Operasional Prosedur dan Standar Petayanan Publik (SPP) serta pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.
8. Penyelenggara Pelayanan adalah lembaga/instansi yang memberikan petayanan baik SKPD maupun BUMD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.
9. Penerima layanan adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau instansi/badan hukum yang karena mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan.
10. Aparatur adalah pejabat dan atau staf/petugas yang memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Prosedur T etap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
BABU
Pasal 2
Asas penyusunan dan penetapan Standar Prosedur Tetap, meliputi:
- a. Asas profesionalisme;
- b. Asas akuntabilitas;
- c. Asas efektivitas;
- d. Asas efisiensi;
- e. Asas proporsionatitas;
- f. Asas tertib pelaksanaan tugas;
- g. Asas kepentingan umum;
- h. Asas kesamaan hak dan kewajiban;
- i. Asas kepastian hukum.
Bagian Kedua Tujuan Pasal3
Tujuan penyusunan dan penetapan Standar Prosedur Tetap, adalah:
- a. Mewujudkan sistem pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kompetensi aparatur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Mewujudkan kepastian tanggung jawab bagi setiap aparatur birokrasi tentang siapa mengerjakan apa dan apa dikerjakan oleh siapa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fmgsinya;
- c. Menjamin kefancaran dafam memberikan pefayanan yang prima;
- d. Mempermudah kontrol dan manajemen dalam memperbaiki kinetja pelayanan~
- e. Mendorong terwujudnya aparat/petugas pelaksana yang profesional, jujur dan bertanggung jawab;
- f. Menjamfn adanya kepastian hukum dan kesetaraan.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal4
Ruang lingkup penyusunan dan penetapan Standar Prosedur Tetap, meliputi:
- a. Semua SKPO/BUMO di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Semua bemuk dan jenis pelayanan da'8m pelaksanaan tugas, baik yang bersifat internal maupun ekstemal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
BABIU PENYUSUNAN, PENETAPAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
Bagian Kesatu Penyusunan dan Peraetapan Pasal5
- (1) Dalam penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas :ian Fungsi bagi setiap aparatur mengacu pada Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Keqa SKPOIBUMO dan hasil analisis jabatan yang telah diletapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap SKPO/BUMO di lmgfrungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi wajib menetapkan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi setiap aparatur.
- (3) Standar Prosedur Telap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi setiap aparatur ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPDJBUMD.
Bagian Kedua Evatuasi dan Petaporan Pasal6
- (1) Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi setiap aparatur dalam pelaksanaannya dievaluasi secara berkala minimal sekali dalam satu tahun.
- (2) Hasif evafuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam penyempumaan perubahan keputusan tentang Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi aparatur.
- (3) Standar Prosedur Tetap yang telah ditetapkan, dilaporkan kepada Bupati dan selanjutnya Bupati menginformasikan kepada Gubemur.
Pasal 7
- ( 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan SKPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Format penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada SKPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini.

## Pasal8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

ndangkan di Banyuwangi tanggal 1, J'filil 2911


ETARIS DAERAH UPATEN BANYUWANGI,


bina Utama Madya 19560225 198212 1 002

ITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 1~/n

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

18 TAHUN 2011

19 JULI 2011

## FORMAT PENETAPAN STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR PADA SKPDIBUMD DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

## KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/BUMD KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : ________________ T AHUN ·······

## TENTANG

## DAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/BUMD ...·...·.·.. KABUPATEN BANYUWANGl

## KEPALA

## DINASIBADANILEIIBAGA/SKPDIBUIID ... . KABUPATEN BANYUWANGr

ng

Etapkan a.


.

b.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dst

- c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan Tugas dan Fungs.i Aparatur Dinas/BadanJLembaga/Sl&lt;PO/ BUMD ... .

1 ... .

2.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dst

## MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/ BUMD ... KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG STANDAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSr APARATUR DrNAS/BADAN/lEMBAGA/SKPD/ BUMD ... KABUPATEN BANYUWANGI

Menetapkan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi

Aparatur

DinaslBadanllembaSKPD/BUMD

.. • . . .. • • . .. • . . sebagaimana tersebut daram fampiran Keputusan ini.

EDUA

ETIGA

Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungs; Aparatur Dinas/Badan/Lembaga/SKPD/BUMD .. ... . Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaf&lt;sud dafam dif&lt;tum kesatu, digunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan DinaslBadanlLembagalSKPDJBUMD ... . dalam pelaksanaan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwang; Pada tanggal

KEPALA DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/BUMO ... . KABUPATEN BANYUWANGI

... .

•••••••••••••••••

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/

LEMBAGA/SKPD/BUMD ... .

KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR

: 18 TAHUN 2011

TANGGAL

: 19 JULI 2011

## M4DAR PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSr APARATUR DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/BUMO .. ... . KABUPATEN BANYUWANGl

## PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang Dinas/Badan/Lembaga/SKPD/ BUMD yang bersangkutan, meliputi visi. misi. motto, struktur organisasi, tugas dan fungsi.

Standar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1. Nama Jabatan:
2. Sebutkan nama jabatan (struktur dan non struktural) yang akan dibuatkan standar pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. ,Tugas Pokok dan Fungsi:

Sebutkan tugas pokok dan fungsi pejabat struktural sesuai Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan yaog bersangkutan, dan apabila bukan pejabat struktural maka disebulkan uraian tugas jabatannya.

- Dasar Hukum: 3

Disebutkan dasar-dasar hukum yang melandasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

- Prosedur Kerja:
- a. Sebutkan setiap jenis pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. Sebutkan tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masing-masing jenis pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- C. Disebulkan kewenangan setiap jabatan yang tertibat dalam proses penyelesaian tugas pekerjaan.
- 5. Alat Kerja:

Disebutkan alat/sarana kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan/ menyelesabn pekerjaan.

## 6. Waktu Penyelesaian:

Disebutkan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap jenis pekerjaan dengan mengacu pada standar waktu maksimal penyelesaian pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah dimiliki.

7. Spesifikasi Produk:

Sebutkan spesifikasi maksimal/terbaik hasil kerja yang akan dihasilkan.

KEPALA DINAS/BADAN/LEMBAGA/SKPD/ BUMD ..·...·.··· KABUPATEN BANYUWANGI

...