PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 4 Tahun 2015 tentang TATA IVIAGA, BUDIDAYA, DAIV PERLIITDUNGAN TEIUBAI(AU MADURA (berlaku 26 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
TATA IVIAGA, BUDIDAYA, DAIV PERLIITDUNGAN TEIUBAI(AU MADURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN,
- a. bahwa tanaman Tembakau Madura merupakan produk unggulan daerah yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan perekonomian daerah;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Tembakau Madura, perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia usaha;
- b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan tata niaga Tembakau Madura, masih banyak ditemukan permasalahan yang berdampak pada kerugian petani, sehingga membutuhkan keselarasan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya;
- d. bahwa Tembakau Madura mempunyai kualitas spesifik sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok kretek sebagai penentu aroma yang tidak dapat disubstitusi dengan tembakau lain sehingga mempunyai keunggulan dan nilai jual tinggr yang selalu dibutuhkan oleh pabrik rokok, oleh karenanya mutu dan keaslian Tembakau Madura perlu dilindungi dari pemalsuan/pencampuran dengan tembakau luar Madura;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura;
- e. bahwa terhadap beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tembakau Madura dipandang kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga perlu disempurnakan ;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 1.9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32091;
4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun t992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 46);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 42, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO4 tentang perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aat\;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5%9;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3616, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun L997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. t2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa37l;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OL2 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagr Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. L4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OtL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 /M-DAG/PER /L2/ 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Pemsahaan secara simultan Bagr perusahaan Perdagangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. L7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9O/M-DAG/PER l12/ 2Ol4 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2OI3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSI(AN:
MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA, BUDIDAYA DAN PERLINDUNGAN TEMBAKAU MADURA.
BAB I - KTTEITTUAN T'MUM
Pasal 2
Tata niaga, budidaya, dan perlindungan Tembakau Madura berlandaskan asas:
- b. akuntabilitas;
- a. ekonomi;
- c. transparansi; otonomi; dan
- d. berkelanjutan.
BAB I - KTTEITTUAN T'MUM
Pasal 3
Tujuan tata niaga, budidaya, dan perlindungan Tembakau Madura adalah:
- b. melindungi keaslian Tembakau Madura; dan
- a. melestarikan serta membudidayakan tanaman tembakau asli Madura sebagai komoditas unggulan daerah;
- c. menciptakan keteraturan untuk melindungr dan meningkatkan kesejahteraan petani, pedagang dan pendapatan asli daerah.
IIAK DAN KTUIA.'IBAIII
BAB III - IIAK DAN KTUIA.'IBAIII
Pasal 4
- (1) Petani, penjual dan bandul berhak menjual Tembakau Madura kepada pihak manapun.
- (2) Pembeli berhak membeli Tembakau Madura dari pihak manapun.
BAB III - IIAK DAN KTUIA.'IBAIII
Pasal 5
- (1) Petani, penjual dan bandul wajib mempertahankan tingkat kualitas dan keaslian Tembakau Madura
2. (21 Pelaku usaha wajib menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan terbuka.
BAB IV I(ETENTUAN PERIZIITAIT Bagian Pertama Izin Pembellan
BAB III - IIAK DAN KTUIA.'IBAIII
Pasal 6
- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan aktivitas pembelian Tembakau Madura, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (21 lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara mengajukan perrnohonan yang dilengkapi data sebagai berikut:
- a. waktu akan memulai pembelian;
- b. tingkat kualitas dan harga pada awal pembelian;
- c. jumlah/ kebutuhan pembelian;
- d. surat izin usaha perdagangan; dan
- e. keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penerbitan izin pembelian diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan pertzinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian dan pengawasan jual beli rembakau Madura
BAB III - IIAK DAN KTUIA.'IBAIII
Pasal 7
Permohonan izin pembelian dilakukan menjelang musim panen Tembakau Madura.
Bagtan Kedua Taada Daftar Gudang
BAB III - IIAK DAN KTUIA.'IBAIII
Pasal 8
- (1) Pelaku usaha yang akan menjalankan usaha penempatan, penyimpanan, pengeringan, dan/atau pengolahan Tembakau Madura sebagai hasil pembelian, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
2. (21 Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dengan memuat ketentuan yang harus dipatuhi serta diberikan Surat Keterangan Penyimpanan Barang.
- (3) Tanda Daftar Gudang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
4. (41 Prosedur dan tata cara penerbitan Tanda Daftar Gudang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - IIAK DAN KTUIA.'IBAIII
Pasal 9
Pemegang Tanda Daftar Gudang wajib memasang Surat Keterangan Penyimpanan Barang sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada dinding depan tempat usahanya yang mudah dibaca.
Tanda Daftar Gudang mempunyai masa berlaku selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
PEMBELIAN
- (1) Pelaku usaha yang akan memulai dan mengakhiri pembelian Tembakau Madura, wajib memberitahukan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sebelum memulai dan mengakhiri serta disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam setiap aktivitas pembelian Tembakau Madura.
- (3) Dalam hal pembelian sudah berakhir, pembeli harus melaporkan secara tertulis jumlah pembelian Tembakau Madura selama musim panen kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya pembelian.
PEMBIAYAAN DAN IIARGA
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN IIARGA
Pasal 12
- (1) Biaya yang dikeluarkan untuk membawa Tembakau Madura menuju pangkalan ditanggung oleh penjual.
2. (21 Biaya yang dikeluarkan setelah Tembakau Madura diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli atau petugas yang ditunjuk oleh pembeli, ditanggung oleh pembeli.
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN IIARGA
Pasal 13
- (1) Petani dan penjual berhak menentukan harga jual tembakau sesuai dengan kualitas/mutu.
2. (21 Harga Tembakau Madura pada musim pa.nen ditentukan oleh kualitas/mutu.
- (3) Pembeli harus terbuka dalam menentukan kualitas/mutu Tembakau Madura yang akan dibeli.
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN IIARGA
Pasal 14
- Di setiap pangkalan, pembeli harus menyediakan petugas untuk melayani dan mencatat jumlah Tembakau Madura yang dikirim oleh penjual (1)
- Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: (21
- a. memberikan surat tanda terima kepada penjual setelah barang diterima;
meletakkan Tembakau Madura dalam posisi berurutan dan teratur; dan
- c. melakukan seleksi Tembakau Madura secara tertib.
BAB VI - PEMBIAYAAN DAN IIARGA
Pasal 15
- Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (2) huruf c sangat menentukan diterima atau ditolaknya Tembakau Madura. (1)
- Jika Tembakau Madura dinyatakan diterima, pembeli harus menyebutkan tingkat kualitas/ mutu dan harganya. (2)
- Jika Tembakau Madura dinyatakan ditolak, pembeli harus mengembalikan Tembakau Madura kepada penjual dengan kemasan yang tetap baik. (3)
- Jika dalam proses seleksi mengakibatkan kemasan menjadi rusak sehingga tidak dapat dan/atau tidak layak digunakan kembali sedangkan Tembakau Madura ditolak, maka pembeli bertanggungiawab untuk mengganti kemasan. (41
PEITGAMBILIIN COITTOH
BAB VIII - PEITGAMBILIIN COITTOH
Pasal 16
- Pengambilan contoh dilalnrkan untuk melihat dan mengetahui tingkat kualitas Tembakau Madura dalam setiap kemasan dengan cara yang baik. (1)
- (3) Jikt transaksi jual beli tidak terjadi, maka contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2\hams dikembalikan utuh pada kemasan semula.
- Pengambilan contoh dilakukan oleh pembeli paling banyak 1 kg (satu kilogram) setiap kemasan (21
BAB IX - FOTONGAN BERAT I(TMASAIT
Pasal 17
- (1) Potongan berat tikar pembungkus adalah 2 kg (dua kilogram) jika dalam tiap kemasan berat kotornya sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram).
- (2) Potongan berat tikar pembungkus adalah 3 kg (tiga kilogram) jika dalam tiap kemasan berat kotornya diatas 50 kg (lima puluh kilogram).
PENIMBANGAN
BAB X - PENIMBANGAN
Pasal 18
- (1) Penimbangan dilaksanakan di tempat terbuka dan disaksikan oleh penjual.
- (2) Dalam pelaksanaan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan berat kotor dan berat bersih.
BAB XI - PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1) Tiap pembayaran atas pembelian Tembakau Madura harus disertai nota perincian:
- a. berat kotor dan berat bersih;
- b. tingkat kualitas Tembakau Madura tiap kemasan; dan
- c. harga setiap kilogram dalam tiap kemasan.
- (2) Dalam hal pembayaran tidak lunas pada saat transaksi, dibuat perjanjian tertulis bermaterei atau akta jual beli.
- (3) Pembeli dilarang melakukan pemotongan pada saat pembayaran dengan alasan apapun.
BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Bagian Kesatu Ruaag Lingkup
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 20
Ruang lingkup budidaya tembakau meliputi:
- b. pembinaan dan pengendalian.
- a. budidaya dan kemitraan; dan
Baglan Kedua
Usaha Budidaya dan Kemltraan
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 21
- (1) Budidaya dilaksanakan oleh petani sesuai dengan kaidah budidaya tembakau yang mengacu pada produktivitas, mutu, efisiensi, dan kelangsungan usaha tani.
2. (21 Tata cara pelaksanaan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 22
- (1) Pengusaha wajib melakukan kemitraan dengan Kelompok Tani yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. identitas para pihak yang membuat Nota Kesepakatan:
- b. obyek kesepakatan;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewqiiban para pihak;
- e. sanksi; dan
- f. materi lain yang dianggap perlu.
- (3) Pengusaha dan Kelompok Tani dapat memilih model kemitraan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Model kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. kemitraan penuh/sempurna; atau b. kemitraan parsial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan model kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 23
Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (l), Asosiasi Pengusaha Tembakau dan/atau Asosiasi Petani Tembakau dapat bertindak sebagai mitra media.
BA3 XIII
PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN TEMBAKAU MAI'URA
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 24
- (1) Mutu dan keaslian Tembakau Madura harus dikendalikan dan dilindungi.
- (2) Pengendalian dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengendalikan tembakau luar Madura masuk ke dalam wilayah daerah; dan
- b. melarang Tembakau Madura dicampur dengan tembakau luar Madura.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a termasuk pelarangan pada 1 (satu) bulan sebelum dan setelah musim panen.
6. (a) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam proses produksi dan perdagangan Tembakau Madura.
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 25
Tembakau Madura yang dicampur dengan tembakau luar Madura dalam proses pembuatan rokok, tidak termasuk tembakau cErmpuran.
BAB XTV
PEMBIIIIAAII, PEIIIGAWASAII, DAN PEITGEITDAI,IAIT
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 26
- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan dalam rangka menjaga pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini secara efektif dan konsisten.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memf,asilitasi pemberdayaan petani, kelompok petani, koperasi petani serta asosiasi petani untuk pengembangan budidaya.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pengusaha menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan sumber daya manusia, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 27
- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap budidaya termasuk membatasi masuknya tembakau dari luar daerah baik hasil produksi maupun bibit.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan melibatkan KUT.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas, dan kewenangan KUT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 28
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan budidaya tembakau dan kemitraan usaha tani tembakau.
- (2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola kemitraan.
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 29
Pembinaan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan tduan untuk:
- b. menguntungkan pelaku usaha dengan berlandaskan asas keseimbangan dan kesinambungan; dan
- a. menjaga kualitas mutu;
- c. melestarikan tanaman tembakau sebagai komoditas unggulan di daerah.
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 30
Biaya pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB trNT LARANGAN
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 31
- penjual, dan bandul dilarang memperjualbelikan tembakau dan/atau tembakau yang berasal dari luar Madura pada musim (1) Pembeli, campuran panen.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni jual beli tembakau campuran dan/atau tembakau yang berasal dari luar Madura dalam kapasitas kurang dari 1 (satu) kuintal yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari.
BAB ITVI
PERSELISIIIAN
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 32
- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika usaha mediasi oleh Tim Mediator tidak tercapai, para pihak menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Pamekasan.
- (2) Jika musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan diambil alih oleh Tim Mediator.
BAB Ir1III SAITKSI N)MINISTRATIF
BAB XII - BUDIDAYA TEMBAKAU MADURA
Pasal 33
- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (t), pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal L4 ayat (1), atau Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati memberikan peringatan tertulis kepada Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I).
- (3) Jika Pengusaha tidak memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati berwenang menghentikan kegiatan usahanya dengan mempertimbangkan rekomendasi KUT.
K TENTUAIT PENYIDIKAI{
BAB XVIII - K TENTUAIT PENYIDIKAI{
Pasal 34
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi, korporasi dan/atau perorangan mewakili korporasi sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakuk€rn penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaiman dimaksud pada huruf e;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan hrgas penyidikan tindak pidana;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli, dan lataujuru bahasa ke sidang pengadilan.
BAB XD(
KTTENTUAN PIDANA
BAB XVIII - K TENTUAIT PENYIDIKAI{
Pasal 35
- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (21, ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) huruf b, ayat (3) atau Pasal 31 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 4 Agustus 2015 ## BAB ]O( PEIYUTUP Pasal 36 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura; dan - a. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2OO2 tentang Pengendalian Mutu dan Perlindungan Keaslian Tembakau Madura; - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 37 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pasal 38

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 26 Maret 2015

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN,

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, L ALWI/ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 10