PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 16 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH (berlaku 26 April 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Kerja yang ideal secara teoritis dan konseptual dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali berdasarkan analisis beban kerja terhadap organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
- Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Menetapkan :
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari :
- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- g. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Kantor PDE, Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;dan
- k. Rumah Sakit Umum Daerah.
Pasal 5
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 5
- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. inspektur;
- b. sekretariat terdiri dari :
1. subbagian perencanaan;
2. subbagian evaluasi dan pelaporan; dan
3. subbagian administrasi umum.
- c. inspektur pembantu wilayah I;
- d. inspektur pembantu wilayah II;
- e. inspektur pembantu wilayah III;
- f. inspektur pembantu wilayah IV; dan
- g. kelompok jabatan fungsional terdiri dari ;
1. auditor.
2. pengawas urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam A Badan Lingkungan Hidup Daerah

## Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 17A

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah.

## Pasal 17B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A, Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup daerah;
- d. pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. penyajian komunikasi dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang lingkungan hidup;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Susunan Organisasi

## Pasal 17C

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. kepala badan;
- b. sekretaria t terdiri dari:
1. sub bagian perencanaan;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. bidang penataan dan konservasi lingkungan terdiri dari:
1. sub bidang penataan lingkungan; dan
2. sub bidang konservasi lingkungan.
- d. bidang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan terdiri dari:
1. sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan; dan 2. sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
- e. bidang penataan hukum lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun terdiri dari:
1. sub bidang penataan hukum lingkungan; dan
2. sub bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- f. bidang komunikasi dan informasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat terdiri dari:
1. sub bidang komunikasi dan informasi lingkungan; dan
2. sub bidang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas.

- g. unit pelaksana teknis badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
1. kepala UPTB;
2. sub bagian tata usaha.
- h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI A Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Kedelapan dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 26 April 2013

BUPATI MUARO JAMBI,

Dto

BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 26 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

Dto

IMBANG JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 16

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARO JAMBI

LAMPIRAN VIA

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2013 TANGGAL 26- 4- 2013


BUPATI MUARO JAMBI DTO,

BURHANUDDIN MAHIR

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUARO JAMBI

LAMPIRAN I

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2013 TANGGAL 26 - 4 - 2013