PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 41 Tahun 2013 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam perumusan dan koordinasi kebijakan diperlukan adanya upaya penataan kelembagaan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan penggantian Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi clan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Daerah;
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Oaerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
'""
Menetapkan :
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tat.a Cara Pengawasan At.as Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Situbondo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten Situbondo.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Situbondo.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo.
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Bagian adalah Unsur pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Situbondo.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Kabupaten
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
Pasal 3
- ( 1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat daerah mempunya1 tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
Pasal 4
- ( 1) Sekretariat D PRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;
- c. Bagian; dan
- d. Sub Bagian.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Unit Kerja pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## Pasal6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian; dan
- c. Sub Bagian.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Unit Kerja pada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

/

## BABV

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

## Pasal8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## STAF AHLI

## Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaah mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berpendidikan minimal S2 (Strata Dua);
- b. berpengalaman di bidangnya minimal 15 (lima belas) tahun;
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi ;
- a. pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. konsultasi kepada perangkat daerah.

## PasallO

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling banyak 5 (lima) Staf Ahli yang terdiri dari:
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; dan
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi clan Keuangan.

- {2) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## TATAKERJA

## Pasal 11

- ( 1) Dalarn melaksanakan tugas pokok fungsinya, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalarn lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan orgamsas1 wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terj adi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan Koordinasi.

## BAB VIII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Bagian Kesatu

## Sekretariat Daerah

## Pasal 12

- ( 1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

.

8

- (21 Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Pasal 13

- (1) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sub Bagian Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Sekretaris Dewan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## Bagian Ketiga

## Staf Ahli

## Pasal 15

Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usu) Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABIX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BABX

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Diundangkan\_-di Situbondo pada tanggal 3 O '· \I ?J: 3


~


LEMBARAN AERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR ~


-

I

SUBBAGIAN

TATAUSAHA

DANSUNGRAM

BAGIAN

UMUM

I

I

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA

DAN PROTOKOL

LAIIPIRAN

Peratu.ran Daera.h Kabupaten Situbondo

Tanggal :

3 0 JAN 2013

Nomor

:

;, Tahun 2013

STROKTOR ORGAlf.lSASI

SBKRBTARIAT DBW.AR PBRWAKILAB RAKYAT DABRAB

KABUPATD SITUBONDO

SEKRETARIS DPRD

BAGIAN

PERSIDANGAN

I

SUBBAGIAN

RAPATDAN

RISALAH

l

SUBBAGIAN

ALAT

KELENOKAPAN

DEWAN

BAGIAN

KEUANGAN

I

I

SUBBAGIAN

ANOOARAN

I

SUBBAGIAN

PERBENDAHARAAN

•

BAGIAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

I

I

SUBBAGIAN

PENYUSUNAN

PERATURAN

PERUNDANO›

UNDANOAN

PARAF

BUPATJ SITUBORDO,

DADAlfG \VJGIARTO

I

SUBBAGIAN

HUMASDAN

OOKUMENTASI

/

I

-

TAN

UL. JABA

FUNGSlONAL

I

BAGIAN

PEMERINTAHAN

SUBBAGlAN

Pl!MERJNTAHAN

UMUM DAN

KERJA SAMA

SUBBAGlAN

ELEMBAGAAN

DESA

SUBBAGIAN

PENOAPATI\N DAN

KEKA Y M

N OESA

J

-

•

,

.

.

-

•

-

-

-

ASISTEN

PEMERINTAIIAN

DAN

KF.SRA

I

BAGIAN

HUKU M

SUB BAGIAN

PERA TIJllAN

PERVNDANG -

UNDANGAN

SUBBAGIAN

l'IANTUAN

HUKUM

SUB BAGIAN

DOKUMENTASI

HUKUM

I

BAGIAN

HUM AS

I

SUBBAGIAN

PF.MBEllrT AAN

DAN

DOKUMENTASI

SUBBAGIAN

PROTOKOL

SUBBAGIAN

HUBUNGAN

KOMUNITAS

DAN MEDIA

...

-

-

...

...

...

BAGIAN

KESRA

I

SUBBAGIAN

SOSIAL

KE.MASYARA

KATAN

SUB BAGIAN

SOSIAL

KF.AGAMAAN

SUBBAGIAN

KESEJAJ-ITE RAAN

MASYARAKAT

-

-

-

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARJAT DAERAH KABUPAlEN

Pcraturan °'1 CJ:(lh Kabupa~~- , ~~t , ubondo

Tanggal: j

U

LU i J

.JAN

Nomor :

Tahun 2013

LAMPIRANI

3

SITUBONDO

SEKRETARIS

DAERAH

ASISTEN

PEREKONOMIAN

DAN

PEMBANGUNAN

I

BAGIAN

AllMINl~TRASI

l'l 'M BAN(,l/NAN

I

SUBBAGIAN

PENYUSUNAN

PE!.AKSANAAN

PEMBANOUNAN

SUBBAGIAN

PENGE.NDALIAN

PEl.AXSANMN

PEMBANGUNAN

SUBBAGIAN

Pf.LAPORAN

ADMINISTRASI

PEI.AKSANAAN

PEMBAN(;UNAN

I

BAGIAN

PEREKONOMIAN

I

SUB BAGIAN

SARANA

PHREKONOMI

AN DAERAH

SUB BAGIAN

PEMBl-;RDAYAAN

F.KONOMJ

KliRAKYATAN

SUBBAGIAN

PEMBINAAN

DAN PENGEMB.

BUMD

I

BAGIAN

OR GANI SAS I

I

SUB BAGIAN

ANALISIS

JABATAN &amp;

KEU,MSAGAAN

SUBBAGIAN

TATA LAKSANA

SUBBAGIAN

PENJNGKATAN

...

...

...

KINERJA

Tut'

t ;;::

T IU a JA

~~

...,.--,~[/

AssFen

HKum kba

-- -- -~ ---- -- --- -------------- ---------- ---- ------- - 1

'

I

'

ASISTEN

ADMINISTRASI

UMUM

I

BAGIAN

KEUANGAN SF.TOA

I

SUBBAGIAN

PERBENDAHA

RAAN SETDA

SUBBAGIAN

PF.MBUKUAN

DAN VEJUAKASI

SETDA

SUBBAGIAN

PERENCANAAN

DAN

PEI . APORAN

\_ ,,,.-

---

...

ONDO,

DADANG WIGIARTO

I

BAGIAN

UM UM

I

SUBBAGIAN

TU,

!'IM PII-IAN &amp;

IMN

PENIIT/\AUSAI

PERKANTl&gt;MAN

SUBBAGIAN

RUMA!!

TANCGA

SUBBAGIAN

URUSAN PEMB-

LJHARAAN DAN

PERTt\MANAN

...

-

-

...

-

STA F

AHLI

I

BAGIAN

PERLENGKAPAN

I

-

...

-

SUB BAGIAN

ANALISIS

KEBUTUHAN

BARANG

SUB BAGIAN

PcNGADAAN

BARANG SETDA

SUB BAGIAN

DISTRIBUSI

B/\RANG SF.TOA

I