PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 43 Tahun 2017 tentang AH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR ISI KONTEN SITUS WEB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP (berlaku 27 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR ISI KONTEN SITUS WEB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan dan pelaksanaan elektronik government yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta keterbukaan informasi publik, maka penggunaan situs website sebagai sarana media Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat perlu dioptimalkan guna meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan masyarakat yang informatif dan partisipatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik Negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Isi Konten Situs Website Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR ISI KONTEN SITUS WEB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
8. Situs web atau website adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia
- selama terkoneksi dengan jaringan internet, sedangakn website merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi orang lain.
9. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
10. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
11. Standar adalah patokan yang digunakan untuk membuat isi konten situs website .
12. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.
13. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
14. Database atau basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
16. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
17. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan ukuran berlaku secara umum.
18. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs website kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
19. Mengunggah ( upload ) adalah proses mengirim data (umumnya berbentuk berkas) dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti server web, server FTP atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum dan dapat dinikmati oleh semua pengguna internet.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
21. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
22. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan situs website sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar situs website di Lingkungan Kabupaten Cilacap dapat teroganisir sehingga tercipta penyelenggaraan Situs Website yang mampu menyediakan dan memberikan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya pemberian informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet sesuai dengan regulasi yang ada.
SITUS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH
BAB III - SITUS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
- (1) Situs website Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah Daerah di internet yang digunakan dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis.
- (2) Website Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. Website Induk; dan
- b. Website Perangkat Daerah.
BAB III - SITUS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Situs website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu cilacapkab.go.id.
BAB III - SITUS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
Situs website Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaiman tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PERENCANAAN

## Pasal 7

- (1) Untuk keberhasilan dan ketertiban penyelenggaraan situs website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
- a. ketersedian anggaran;
- b. studi kelayakan;
- c. sumber daya manusia;
- d. infrastruktur;dan
- e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan situs website Perangkat Daerah wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Setiap perencanaan situs website wajib memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi situs website .

## BAB V

## PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

## Bagian Kesatu

## Pembangunan

## Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan situs website Perangkat Daerah harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan situs website yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan situs website Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas yaitu kemampuan saling kerja sama untuk mendukung keberhasilan situs website induk.

## Bagian Kedua Pengembangan

## Pasal 9

- (1) Untuk perubahan dan penambahan fitur-fitur dari situs website yang dibangun dan sudah terstandarisasi, dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pemberitahuan rencana penambahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis penambahan dan pengembangannya
- (3) Laporan mengenai hasil penambahan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis.

## BAB VI KONTEN SITUS WEBSITE

## Pasal 10

- (1) Konten dari situs website Pemerintah Daerah pada prinsipnya memuat informasi - informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta data data keterbukaan informasi publik yang meliputi:
- a. informasi berkala;
- b. informasi setiap saat;
- c. informasi dikecualikan;
- d. informasi serta merta.
- (2) Konten situs website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat
- (3) Konten situs website Pemerintah Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat
- a. melawan hukum bertentangan dengan ketentuan peraturan-undangan;
- b. mengandung unsur SARA;
- c. mengandung unsur pornografi; dan atau
- d. bersifat komersial.

## BAB VII

## PENGENDALIAN

## Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan situs website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan situs website di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengendalian teknis; dan
- b. Pengendalian konten.

## Pasal 12

- (1) Pengendalian konten untuk situs website induk dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis selaku PPID Pembantu.
- (2) Pengendalian konten untuk situs website Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

## BAB VIII ORGANISASI PENGELOLA SITUS WEBSITE

## Pasal 13

- (1) Situs website Induk dioperasionalkan oleh pengelola pada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Setiap w ebsite Perangkat Daerah yang sudah dibuat harus dioperasionalkan oleh pengelola website pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penunjukan pengelola website sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Pembiayaan yang dilakukan untuk kegiatan standarisasi isi konten situs website dan pengelolaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI CILACAP, Ttd TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Ttd SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR ISI KONTEN SITUS WEB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

## NAMA ALAMAT DOMAIN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

| NO. | NAMA PERANGKAT DAERAH | SITUS WEB SKPD |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap | setda.cilacapkab.go.id |
| 2 | Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap | setwan.cilacapkab.go.id |
| 3 | Inspektorat Kabupaten Cilacap | inspektorat.cilacapkab.go.id |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap | pdk.cilacapkab.go.id |
| 5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap | dinkes.cilacapkab.go.id |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap | pupr.cilacapkab.go.id |
| 7 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap | psda.cilacapkab.go.id |
| 8 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap | disperkimta.cilacapkab.go.id |
| 9 | Dinas Sosial Kabupaten Cilacap | dinsos.cilacapkab.go.id |
| 10 | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap | satpolpp.cilacapkab.go.id |
| 11 | Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap | dishub.cilacapkab.go.id |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap | disdukcapil.cilacapkab.go.id |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap | dlh.cilacapkab.go.id |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap | dpmptsp.cilacapkab.go.id |
| 15 | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap | kbpppa.cilacapkab.go.id |
| 16 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap | disporapar.cilacapkab.go.id |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap | dispermades.cilacapkab.go.id |
| 18 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap | arpus.cilacapkab.go.id |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 19 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap | dpkukm.cilacapkab.go.id |
| 20 | Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap | disnakerin.cilacapkab.go.id |
| 21 | Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap | pertanian.cilacapkab.go.id |
| 22 | Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap | dispabun.cilacapkab.go.id |
| 23 | Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap | perikanan.cilacapkab.go.id |
| 24 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap | kominfo.cilacapkab.go.id |
| 25 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap | bappelitbangda.cilacapkab.go.id |
| 26 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap | bkppd.cilacakap.go.id |
| 27 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap | bppkad.cilacapkab.go.id |
| 28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap | bakesbangpol.cilacapkab.go.id |
| 29 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap | bpbd.cilacapkab.go.id |
| 30 | Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap | rsud.cilacapkab.go.id |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Majenang | rsudmajenang.cilacapkab.go.id |
| 32 | Kecamatan Cilacap Selatan | cilacapselatan.cilacapkab.go.id |
| 33 | Kecamatan Cilacap Tengah | cilacaptengah.cilacapkab.go.id |
| 34 | Kecamatan Cilacap Utara | cilacaputara.cilacapkab.go.id |
| 35 | Kecamatan Kesugihan | kesugihan.cilacapkab.go.id |
| 36 | Kecamatan Adipala | adipala.cilacapkab.go.id |
| 37 | Kecamatan Maos | maos.cilacapkab.go.id |
| 38 | Kecamatan Sampang | sampang.cilacapkab.go.id |
| 39 | Kecamatan Kroya | binangun.cilacapkab.go.id |
| 40 | Kecamatan Binangun | binangun.cilacapkab.go.id |
| 41 | Kecamatan Nusawungu | nusawungu.cilacapkab.go.id |
| 42 | Kecamatan Jeruklegi | jeruklegi.cilacapkab.go.id |
| 43 | Kecamatan Kawunganten | kawunganten.cilacapkab.go.id |
| 44 | Kecamatan Kampung Laut | kampunglaut.cilacapkab.go.id |
| 45 | Kecamatan Bantarsari | bantarsari.cilacapkab.go.id |
| 46 | Kecamatan Gandrungmangu | gandrungmangu.cilacapkab.go.id |
| 47 | Kecamatan Sidareja | sidareja.cilacapkab.go.id |
| 48 | Kecamatan Kedungreja | kedungreja.cilacapkab.go.id |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------------------------|-------------------------------|
| 49 | Kecamatan Patimuan | patimuan.cilacapkab.go.id |
| 50 | Kecamatan Cipari | cipari.cilacapkab.go.id |
| 51 | Kecamatan Karangpucung | karangpucung.cilacapkab.go.id |
| 52 | Kecamatan Cimanggu | cimanggu.cilacapkab.go.id |
| 53 | Kecamatan Majenang | majenang.cilacapkab.go.id |
| 54 | Kecamatan Wanareja | wanareja.cilacapkab.go.id |
| 55 | Kecamatan Dayeuhluhur | dayehluhur.cilacapkab.go.id |

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 43