UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian VB, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perekonomian ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN VB KEMENTERIAN PEREKONOMIAN BAB I (Pengeluaran).
5B.1 Kementerian dan Pengerluaran Umum ..
9.545.000
- 5B.2 Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Ne-
geri ...
20.636.500
- 5B.3 Direktorat Perekonomian Rakyat ...
369.700
5B.4 Jawatan Perekonomian Umum ...
8.572.800
5B.5 Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat
| | (Yayasan Kredit) ... | 1.565.900 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 5B.6 | Jawatan Koperasi ... | 20.068.200 |
| 5B.7 | Direktorat Perdagangan dan Perindustrian | 569.700 |
| 5B.8 | Jawatan Perdagangan ... | 13.494.000 |
| 5B.9 | Jawatan Perindustrian... | 33.628.100 |
| 5B.10 Perkembangan Perindustrian... | 5B.10 Perkembangan Perindustrian... | 40.500.000 |
| 5B.11 | Kantor Pusat Pembelian... | 5.761.800 |
| 5B.12 | Kantor Pusat Statistik... | 8.532.100 |
| 5B.13 | Jawatan Metrologi... | 4.693.400 |
| 5B.14 | Kantor Urusan Harga... | 5.184.200 |
| 5B.15 | Direktorat Pertambangan... | 432.400 |
| 5B.16 | Kantor Penjualan Hasil Tambang... | 1.197.000 |
| 5B.17 | Jawatan Pertambangan... | 6.159.000 |
| 5B.18 | Jawatan Geologi... | 17.845.300 |
| 5B.19 | Bank Rakyat Indonesia... | 437.000 |
| 5B.20 | Yayasan Urusan Bahan Makanan... | 1.000.671.200 |
| 5B.21 | Yayasan Kopra... | 104.800 |
| 5B.22 | Pengeluaran tak tersangka... | 6.064.900 |
| Jumlah | ... | 1.206.033.000 |
(Satu milyard dua ratus enam juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
Pasal 2
Bagian VB, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perekonomian diuraikan sebagai berikut:
5B.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 5B.1. 1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 5B.1. 1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
- 2 Penerimaan uang langganan "The Economic Review" dan Warta Ekonomi.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pemasangan advertensiadvertensi.
- 4 Penghasilan berhubung dengan penjualan surat-surat pemberitahuan.
- 5 Pembayaran kembali persekot-persekot tak berbunga berhubung dengan pembelian kendaraan bermotor.
- 6 Pembayaran kembali persekot untuk mendirikan "Badan Penampung Karet".
- 7 Penerimaan uang langganan berita-berita pers.
5B.2 DIREKTORAT HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI.
- 5B.2. 1 Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
- 5B.2. 1. 1 Penerimaan dari penjualan buku "Handels-adresboek" dan advertensi-advertensi yang dimuatnya.
- 2 Penerimaan dari penjualan buku-buku.
5B.2A DIREKTORAT PEREKONOMIAN RAKYAT.
- 5B.2A. 1 Direktorat Perekonomian Rakyat.
- 5B.2A. 1. 1 Pembayaran kembali kredit yang diberikan kepada N.V. Central Trading Company.
5B.3 YAYASAN PEMUSATAN JAMINAN KREDIT RAKYAT (YAYASAN KREDIT).
- 5B.3. 1 Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat (Yayasan Kredit).
- 5B.3. 1. 1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Yayasan Kredit.
5B.4 JAWATAN KOPERASI.
- 5B.4. 1 Jawatan Koperasi.
- 5B.4. 1. 1 Pendapatan dari penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Koperasi.
- 2 Pembayaran kembali kredit-kredit dan bunganya yang diberikan kepada koperasi-koperasi desa.
- 3 Pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan untuk mendirikan kembali bank-bank desa.
5B.5 JAWATAN PERDAGANGAN.
- 5B.5. 1 Jawatan Perdagangan.
- 5B.5. 1. 1 Pendapatan dari penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Perdagangan.
- 2 Penghasilan yang didapat dari pemberian izin ekspor.
- 3 Retribusi mengenai pemberian izin penimbunan barangbarang.
5B.6 JAWATAN PERINDUSTRIAN.
- 5B.6. 1 Jawatan Perindustrian.
- 5B.6. 1. 1 Penjualan perihal cat glasir (pernis) dan barang-barang penghasilan Lembaran Keramik.
- 2 Penjualan barang-barang tekstil, alat-alat penenun dan lainlain alat keluaran Yayasan Tekstil dan pembayaran berhubung dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan itu.
- 3 Penghasilan (antaranya juga penjualan barang-barang cetak) dari kantor-kantor untuk pembangunan perindustrian.
- 4 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (Kimia) di Bogor berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 5 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (Kimia) di Makasar dan Surabaya berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 6 Penghasilan Balai Penyelidikan Industri berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 7 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Bahan-bahan berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 8 Penghasilan berhubung dengan adanya pembatasan Perusahaan Perindustrian.
- 9 Penghasilan pengajaran perindustrian yang diselenggarakan oleh Penyelidikan Kimia, Technologi, Kulit dan Batik.
- 10Penghasilan Balai Penyelidikan Kulit di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 11Penghasilan Balai Penyelidikan Batik di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 12Penerimaan berhubung dengan obyek-obyek perindustrian.
- 5B.7 PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN.
- 5B.7. 1 Perkembangan Perindustrian.
- 5B.7. 1. 1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan persediaan modal bagi perusahaan-perusahaan besar.
5B.8 KANTOR PUSAT PEMBELIAN.
- 5B.8. 1 Kantor Pusat Pembelian.
- 5B.8. 1. 1 Penerimaan berhubung dengan langganan-langganan atas pengumuman dalam ,Warta K.A.P.P.".
- 2 Penerimaan berhubung dengan pemasangan-pemasangan advertensi.
5B.9 KANTOR PUSAT STATISTIK.
- 5B.9. 1 Kantor Pusat Statistik.
- 5B.9. 1. 1 Pendapatan penjualan penerbitan Kantor Pusat Statistik.
5B.10 JAWATAN METROLOGI.
- 5B.10.1 Jawatan Metrologi.
- 5B.10.1. 1 Menera dan menera ulang anak timbangan alat ukur dan timbangan.
- 2 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan digunakannya alat-alat pengangkutan jawatan.
5B.11 KANTOR URUSAN HARGA.
- 5B.11.1 Kantor Urusan Harga.
- 5B.11.1. 1 Penyetoran-penyetoran kelebihan harga yang tidak dapat dikendalikan kepada pembeli.
- 5B.11A DIREKTORAT PERTAMBANGAN.
- 5B.11A. 1 Direktorat Pertambangan.
- 5B.11A. 1. 1 Pembayaran kembali kredit yang diberikan untuk usaha menyelamatkan produksi Tambang Minyak Sumatera Utara.
PENJUALAN HASIL TAMBANG.
- 5B.12.1 Kantor Penjualan Hasil Tambang.
- 5B.12.1. 1 Perhitungan dengan Perusahaan Tambang Negara dan pihak lain tentang ongkos-ongkos dari Kantor Penjualan.
- 2 Hasil penjualan batubara Amerika yang dibeli dan dibayar dalam tahun 1947.
5B.13 JAWATAN PERTAMBANGAN.
- 5B.13.1 Jawatan Pertambangan.
- 5B.13.1. 1 Bea tetap dan pajak konsesi tambang dan pajak izin penyelidikan tambang begitu pula retribusi-retribusi izin lainlain mengenai penggalian batu pelikan, jenis-jenis tanah dan sebagainya.
- 2 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Pertambangan.
5B.4 JAWATAN GEOLOGI.
- 5B.14.1 Jawatan Geologi
- 5B.14.1. 1 Penggantian atas pertimbangan teknik/geologi.
- 2 Penggantian atas pekerjaan yang dilakukan oleh urusan penjuluk tanah.
- 3 Penerimaan lain-lain.
5B.15 BANK RAKYAT INDONESIA.
- 5B.15.1 Bank Rakyat Indonesia.
- 5B.15.1. 1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Bank Rakyat Indonesia.
5B.16 YAYASAN URUSAN BAHAN MAKANAN.
- 5B.16.1 Yayasan Urusan Bahan Makanan.
- 5B.16.1. 1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Yayasan Urusan Bahan Makanan.
- 2 Penerimaan kembali dari Yayasan Urusan Bahan Makanan berhubung dengan ikut-sertanya dalam pembelian bahanbahan makanan di Indonesia oleh yayasan tersebut.
- 3 Penerimaan mengenai penyusutan yang dilakukan oleh Yayasan Urusan Bahan Makanan atas barang-barang modal yang lebih dahulu dibayar oleh Negara.
- 4 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk pembelian lain-lain bahan makanan.
- 5 Penerimaan berhubung dengan tanggungan untuk Yayasan Urusan Bahan Makanan.
5B.17 YAYASAN KOPRA.
- 5B.17.1 Yayasan Kopra.
- 5B.17.1. 1 Pembayaran kembali pengeluaran yang dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Yayasan Kopra.
- 5B.18 PENGGANTIAN BERHUBUNG DENGAN PEKERJAANPEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN GUNA YAYASAN-YAYASAN SIPIL.
- 5B.18.1 Penggantian berhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian guna Yayasan-yayasan Sipil.
- 5B.18.1. 1 Penggantian berhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementrian guna Yayasan-yayasan Sipil.
5B.19 ANDIL RETRIBUSI-RETRIBUSI UNTUK IZIN-IZIN DEPISEN.
- 5B.19.1 Andil Retribusi-retribusi untuk izin-izin depisen.
- 5B.19.1. 1 Andil Retribusi-retribusi untuk izin-izin depisen.
5B.20 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 5B.20.1 Penerimaan lain-lain.
- 5B.20.1. 1 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai yang diperuntukkan jabatan-jabatan Negeri.
- 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan yang berkelebihan.
- 3 Penerimaan lain-lain sepanjang tidak termasuk penerimaanpenerimaan lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Diundangkan Pada tanggal 17 Juli 1958.

Penandatangan: Menteri Kehakiman. G.A. MAENGKOM.

Penandatangan: Menteri Perdagangan, SUNARDJO

Penandatangan: Menteri Perindustrian, ttd F.J.INKIRIWANG. CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956