PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 3 Tahun 2004 tentang PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Menimbang
Mengingat
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 3 T AHUN 2008 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELA WI,
'
- a. bahwa berdasarkan pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Desa perlu diberikan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa; a.
- b. bahwa Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah. b.
1.
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 2
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 4
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6.
I
d
t
f
.'-.;
1
I
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 7
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575) 8
9. Peraturan Pernerintah Nornor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737).
Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP A TEN MELA WI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERA TURAN DAERAH KABUP A TEN MELA WI TENT ANG
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Melawi; 1.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; Bupati adalah Bupati Melawi; 2 3.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan ## BAB II
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA
Bagian Pertama
Dana Alokasi Urnum (DAU) Desa
Pasal 2
Sumber DAU Desa meliputi:
- a. Bagian dari penerirnaan pajak daerah;
- b. Bagian dari penerirnaan retribusi daerah tertentu;
- c. Bagian dari penerirnaan dana perirnbangan keuangan pusat dan daerah yang diterirna pernerintah kabupaten.
Pasal 3
Bagian dari penerirnaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerirnaan pajak daerah yang ditetapkan dalarn APBD selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 4
- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10% .. . 1-1- A 1LI
.
-I
I
%
l
- (1) Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pernerintah kabupaten dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalarn APBD.
- (2) Besaran prosentase bagian dari penerirnaan dana perirnbangan pusat dan daerah yang diterima Pernerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan rnernperhatikan kondisi kesiapan desa.
Pasal 6
- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh Desa sekabupaten ditetapkan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi
Pasal 7
- (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung
Pasal 8
- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam peraturan Bupati.
I
+
PELAKSANAAN
Bagian Pertama Pengelolaan dan Penggunaan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa
Pasal
9
- (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.
- (2) Rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Lembaga Permusyawatan Masyarakat Desa. (5) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.
Bagian Kedua Tugas-Tugas Kepala Desa dan BPD
Pasal
10
Tugas-tugas Kepala Desa :
- a. mengkoordinasi musyawarah antara pemerintahan desa, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa; a.
- b. mengimpormasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
- c. menyusun rencana Peraturan Desa tentang APB Desa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan desa; C
- d. bertanggung jawab atas penggunaan Dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa. Tugas-tugas BPD :
- a. bersama-sama pemerintah desa menyusun rencana peraturan desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa; a
- b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
- c. meminta pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa. C
PEMBlNAAN DAN PENCAWASAN
BAB IV - PEMBlNAAN DAN PENCAWASAN
Pasal 11
- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan dana perimbangan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Melawi.
t
-I
BAB IV - PEMBlNAAN DAN PENCAWASAN
Pasal 12
Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. BAB V
SANKSI
BAB IV - PEMBlNAAN DAN PENCAWASAN
Pasal 13
Penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peninjauan kembali atas besaran perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa untuk desa yang bersangkutan tahun berikutnya.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
- (1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka bantuan desa melalui 1(satu) pintu; (2) Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini melalui
2. berbagai jalur ditiadakan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Melawi

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 3 Sey+cbv&gt; 2008 3 pada t -? ## 1. 1.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN MELA WI NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
## PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA
UMUM
Dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai desa tetap yaitu Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa hams menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bemegara.
Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. di
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keunagan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI P ASAL
PENJELASAN
Pasal 1
sampai dengan pasal 16: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 1
sampai dengan pasal TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAMBAHAN