Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2017 tentang GARA PERATURANGUBERNURSULAWESITENGGARA NOMOR : \ TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
GUBERNURSULAWESITENGGARA
PERATURANGUBERNURSULAWESITENGGARA NOMOR : \ TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TElfGGARA
: a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan tertib pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf a dan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
•
•
r
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
•
•
11. Peratu.ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peratu.ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua ka1i terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peratu.ran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
r
-,
...
'
•
•
7
·;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau menerima, memungut pendapatan daerah yang ada dalam penguasaannya;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Provinsi \_ Sulawesi Tenggara selaku Pengelola Keuangan Daerah;
11. Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
•
•
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
16. Pengguna Barang adalah kepala SKPD / pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang .tugasnya;
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
8. kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu; pengeluaran untuk yang berhak guna bertugas membantu bendahara melaksanakan pembayaran kepada 21. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang
22. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Aparatur Sipil Negara pada SKPD yang memiliki Sertifikat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala SKPD sebagai Pemegang Uang Muka dan membantu Bendahara Pengeluaran.
23. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah ddalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/unit kerja;
24. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
25. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan APBN / APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
.
,
...
•
)
•
- badan usaha atau orang usahanya menyediakan 26. Penyedia barang/ jasa adalah perorangan yang kegiatan barang/layanan jasa;
- Elektronik; 27. Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah unit yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara
28. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat;
29. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kornpleks;
30. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
31. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/ atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
32. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan secara elektronik.
33. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pemilihan.
34. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur penunjukan langsung.
35. Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikasi tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompentensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
36. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang disingkat dengan LPJK adalah organisasi yang mempunyai tugas menjalankan pengembangan jasa konstruksi di daerah;
'
\
•
•
I
.
37. Sistem Informasi Management Keuangan Daerah (SIMDAKEU) adalah serangkaian manual dan aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan satker mulai dari perencanaan anggaran (RKA-KL), Penyusunan Anggaran (DIPA), Penerbitan SPM, dan Penyusunan Laporan Keuangan (SAI);
38. SIMDA Barang Milik Daerah adalah aplikasi SIMDA yang menitik beratkan pada Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
39. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LPSE adalah sistem aplikasi berbasis web yang dibuat dan dikembang oleh Lembaga Kebijakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melaporkan/mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ J asa;
40. Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara adalah penghasilan yang diterima Aparatur Sipil Negara Daerah di luar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundangundangan
Pasal 2
Uraian Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diatur se bagai berikut:

- a. Ketua DPRD setara dengan Wakil Gubernur.
- b. Wakil Ketua DPRD setara dengan Pejabat Eselon I (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya).
- c. Anggota DPRD setara dengan Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Pratama).

## Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. tanggal Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak



Diundangkan di Kendari Pada tanggal, 201 7


## LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR :

'

•

•

•

'

...

## LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : \ TAHUN 2017 TANGGAL: 3 ~I :J..Ol]

## PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSISULAWESITENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

## A.BELANJA PEGAWAI PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG

## 1. Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur dan Kinerja Kelembagaan
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur dan Kinerja Kelem bagaan adalah se bagai beriku t :
- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara lingkup BPKAD diatur sebagai berikut:

| No. | Eselon/ Golongan/ Jabatan | Satuan | Tarif (Rp) | Ket |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Eselon I | OB | 32.500.000,- | |
| 2 | Eselon II yang dipekerjakan -Inspektur - Kepala Biro Hukum | OB OB | 18.820.000,- 14.500.000,- | |
| 3 | Eselon II | OB | 11.000.000,- | |
| 4 | Eselon III | OB | 2.750.000,- | |
| 5 | Eselon IV | OB | 1.650.000,- | |
| 6 | Pelaksana Golongan IV | OB | 1.176.500,- | |
| 7 | Pelaksana Golongan III | OB | 1.000.000,- | |
| 8 | Pelaksana Golongan II | OB | 850.000,- | |
| 9 | Pelaksana Golongan I | OB | 850.000,- | |
| 10 | Paramedis | OB | 1.500.000,- | |
| 11 | Paramedis Klinik Setda | OB | 1.250.000,- | |

| No. | Eselon/ Golongan/ Jabatan | Satuan | Tarif (Rp) | Ket |
|-------|------------------------------|----------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Eselon II | OB | 21.450.00,- | |
| 2 | Eselon III yang dipekerjakan | OB | 9.277.500.- | |
| 3 | Eselon III | OB | 6.293.750,- | |
| 4 | Eselon IV | OB | 3.582.500.- | |
| 5 | Pelaksana Gol. IV | OB | 2.235.000,- | |
| 6 | Pelaksana GolIII | OB | 1.975.500,- | |
| 7 | Pelaksana GolII | OB | 1.641.025,- | |

'

•

•

- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :

| No. | Uraian | Satuan | Tarif (Rp) | Ket |
|-------|-----------------------------|----------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Dokter Spesialis | OB | 7.500.000,- | |
| 2 | Dokter Umum/ Gigi/ Apoteker | OB | 3.750.000,- | |

## Keterangan :

1. ASN daerah yang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diberikan satu jenis Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara.
2. ASN yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah di suatu Kabupaten atau Kota dapat diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan tidak menerima gaji sebagai Penjabat Bu pati /W alikota.
3. ASN yang melaksanakan tugas se bagai pelaksana tugas (PLT) a tau pelaksana harian (PLH) diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jabatan struktural definitifnya.
- d. ASN dan TNI Polri yang dipekerjakan/ diperbantukan dalam lingkup Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
- e. Tata Cara Penilaian, Pejabat Penilai, Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara akan ditetapkan dengan Peraturan Gu bern ur.

## B.BELANJA PEGAWAI PADA KOMPONEN BELANJA LANGSUNG

## 1) Honorarium Bulanan

Honorarium bulanan PA/KPA, PPTK, PPK, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerima, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Petugas LPSE, Petugas ULP barang/jasa pemerintah, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan perbulan seperti tercantum dalam tabel :

| No. | Jabatan | Volume | Biaya (Rp) |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengguna Anggaran | Pengguna Anggaran | Pengguna Anggaran |
| | a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 | OB | 800.000,- |
| | b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 | OB | 1.100.000,- |
| | c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 | OB | 1.300.000,- |
| | d. > Rp. 5.000.000.000 | OB | 1.600.000,- |
| 2. | Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) | Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) | Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) |
| | a. Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 | OB | 775.000,- |
| | b. > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 | OB | 1.050.000,- |
| | c. > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 | OB | 1.275.000,- |

•

f '

••

•

..

•,;,

| No. | | Jabatan | Volume | Biaya (Rp) |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | d. > Rp.5.000.000.000 | d. > Rp.5.000.000.000 | OB | 1.550.000,- |
| 3. | 1. Bendahara Pengeluaran | 1. Bendahara Pengeluaran | | |
| | a. | Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 | OB | 750.000,- |
| | b. | > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 | OB | 1.000.000,- |
| | c. | > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 | OB | 1.250.000,- |
| | d. | > Rp. 5.000.000.000 | OB | 1.500.000,- |
| | 2. Bendahara Penerimaan | 2. Bendahara Penerimaan | | |
| | a. | Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 | OB | 550.000,- |
| | b. | > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 | OB | 700.000,- |
| | c. | > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp.5. 000.000.000 | OB | 800.000,- |
| | d. | > Rp. 5.000.000.000 | OB | 950.000, |
| 4. | 1. Pembantu Bendahara Pengeluaran | 1. Pembantu Bendahara Pengeluaran | | |
| | a. | Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 | OB | 500.000,- |
| | b. | > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 | OB | 550.000,- |
| | c. | > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 | OB | 600.000,- |
| | d. | > Rp. 5.000.000.000 | OB | 650.000,- |
| | 2. Pembantu Bendahara Penerimaan | 2. Pembantu Bendahara Penerimaan | | |
| | a. | Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 | OB | 300.000,- |
| | b. | > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 | OB | 350.000,- |
| | c. | > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 | OB | 400.000,- |
| | d. | > Rp. 5.000.000.000 | OB | 450.000,- |
| 5. | Kuasa Pengguna Anggaran | Kuasa Pengguna Anggaran | | |
| | a. | Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 | OB | 700.000,- |
| | b. | > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 | OB | 800.000,- |
| | c. | > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 | OB | 900.000,- |
| | d. | > Rp. 5.000.000.000 | OB | 1.000.000,- |
| 6. | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Bendahara Pengeluaran Pembantu | | |
| | a. | Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 | OB | 700.000,- |
| | b. | > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 | OB | 800.000,- |
| | c. | > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 | OB | 900.000,- |
| | d. | > Rp. 5.000.000.000 | OB | 1.050.000,- |
| 7. | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu | | |
| | a. | Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 | OB | 400.000,- |
| | b. | > Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 | OB | 500.000,- |
| | c. | > Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 | OB | 550.000,- |
| | d. | > Rp. 5.000.000.000 | OB | 600.000,- |
| 8. | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | (PPTK) | Dibayarkan sesuai | Dibayarkan sesuai |
| | (diberikan perkegiatan) | (diberikan perkegiatan) | DPA | DPA |

I.

•

•

| No. | Jabatan | Volume | Biaya | (Rp) |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Staf PPK | Staf PPK | OB | 300.000 |
| 10 | Pengurus Barang | Pengurus Barang | OB | 1.500.000,- |
| 11 | Penyimpan Barang SKPD | Penyimpan Barang SKPD | OB | 1.000.000,- |
| 12 | Pejabat Pengadaan | Pejabat Pengadaan | OB | 500.000,- |
| 13 | Petugas LPSE | Petugas LPSE | Petugas LPSE | Petugas LPSE |
| 13 | a. | Administrator system/ J aringan I Agency | OB | 2.500.000,- |
| 13 | b. | Verifikator | OB | 2.500.000,- |
| 13 | c. | Help Desk | OB | 2.500.000,- |
| 13 | d. | Trainer | OB | 2.500.000,- |
| 13 | E | Tenaga IT | OB | 2.500.000,- |
| 13 | F | Pelaksana Sekretariat | OB | 1.500.000,- |
| 14 | Petugas Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah | Petugas Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah | Petugas Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah | Petugas Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah |
| 14 | KelompokKerja (Pokja) | KelompokKerja (Pokja) | OB | 1.500.000,- |
| 15 | Panitia/Peiabat Penerima Hasil Pekeriaan | Panitia/Peiabat Penerima Hasil Pekeriaan | Panitia/Peiabat Penerima Hasil Pekeriaan | Panitia/Peiabat Penerima Hasil Pekeriaan |
| 15 | a. | Ketua | OB | 500.000,- |
| 15 | b. | Sekretaris | OB | 400.000,- |
| 15 | c. | Anzzota | OB | 300.000,- |

## 2) Honorarium Pegawai Pada Kelompok Belanja Langsung

## a. Honorarium ASN

## 1) Honorarium Panitia Pelaksana

Honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melibatkan lintas sektor diberikan 1 (satu) kali per tolok ukur kegiatan yang tercantum pada target kinerja kegiatan seperti yang tercantum dalam tabel:

| No | Uraian | Jumlah Ora112. | ·Tolok Ukur | Satuan | Tarif (Rp) |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | Nilai Kegiatan s/ d Rp. 30.000.000,- | Nilai Kegiatan s/ d Rp. 30.000.000,- | Nilai Kegiatan s/ d Rp. 30.000.000,- | Nilai Kegiatan s/ d Rp. 30.000.000,- | Nilai Kegiatan s/ d Rp. 30.000.000,- |
| 1 | Pengarah | 1 | 1 | OK | 1.250.000,- |
| 2 | Ketua | 1 | 1 | OK | 1.000.000,- |
| 3 | Wakil Ketua | 1 | 1 | OK | 900.000,- |
| 4 | Sekretaris | 1 | 1 | OK | 850.000,- |
| 5 | Anzzota | Ls | 1 | OK | 650.000,- |
| 6 | Sekretariat | Ls | 1 | OK | 500.000,- |
| B. | Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/ d 70.000.000,- | Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/ d 70.000.000,- | Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/ d 70.000.000,- | Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/ d 70.000.000,- | Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/ d 70.000.000,- |
| 1 | Penanggung J awab | 1 | 1 | OK | 1.500.000,- |
| 2 | Ketua | 1 | 1 | OK | 1.250.000,- |
| 3 | Wakil Ketua | 1 | 1 | OK | 1.150.000,- |
| 4 | Sekretaris | 1 | 1 | OK | 1.000.000,- |
| 5 | Anggota | Ls | 1 | OK | 850.000,- |
| 6 | Sekretariat | Ls | 1 | OK | 600.000,- |
| c. | Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,- | Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,- | Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,- | Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,- | Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,- |
| 1 | Pengarah | 1 | 1 | OK | 1.750.000,- |
| 2 | Ketua | 1 | 1 | OK | 1.500.000,- |
| 3 | Wakil Ketua | 1 | 1 | OK | 1.350.000,- |
| 4 | Sekretaris | 1 | 1 | OK | 1.250.000,- |
| 5 | Anggota | 5 | 1 | OK | 1.000.000,- |
| 6 | Sekretariat | 2 | 1 | OK | 750.000,- |

'

1'

•

•

.

,

## 2) Honorarium Narasumber / Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara

| No | Uraian | Satuan | Besaran |
|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A. | Honorarium Narasumber /Pembahas | Honorarium Narasumber /Pembahas | Honorarium Narasumber /Pembahas |
| 2. | Pejabat Eselon I | OJ | 1.400.000,- |
| 3. | Pejabat Eselon II | OJ | 1.000.000,- |
| 4. | Pejabat Eselon III | OJ | 900.000,- |
| B. | Moderator | Orang/Kali | 700.000,- |
| c. | Honorarium Pembawa Acara | OK | 400.000,- |

- 3) Uang Saku Peserta Pelatihan dibayarkan sebesar Rp. 150.000,s.d Rp. 300.000,per kegiatan
- 4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural/kepemimpinan/ fungsional/teknis, yang dilaksanakan Badan Diklat diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.
- 5) Tim/Panitia pengelola kegiatan lingkup Provinsi yang memerlukan koordinasi dan konsultasi lintas SKPD dan instansi Vertikal dapat diberikan honorarium yang besarannya sesuai volume dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## b. Biaya Tugas Belajar dan Pendidikan &amp; Pelatihan (DIKLAT) bagi ASN

Pemberian bantuan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) bagi ASN sebagai berikut:

## 1) Biaya Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

Pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional teknis dari Instansi Pernerin tah :

| No. | Uraian | Biaya/ Orang | | Keterangan |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 1 | 2 3 4 Biaya Kontribusi Diklat | 2 3 4 Biaya Kontribusi Diklat | 2 3 4 Biaya Kontribusi Diklat | 2 3 4 Biaya Kontribusi Diklat |
| | a. | Diklatpim I Rp. | 140.000.000,- | Ditetapkan |
| | b. | Diklatpim II Rp. Diklatpim III | 30.261.000,- | berdasarkan surat |
| | c. | Rp. | 22.125.000,- | undangan dari |
| | d. Diklatpim | IV Rp. | 20.230.000,- | pihak penyelenggara |
| 2. | Uang Saku berlaku apabila kegiatan yang diikuti lebih dari 7 hari) | Uang Saku berlaku apabila kegiatan yang diikuti lebih dari 7 hari) | Uang Saku berlaku apabila kegiatan yang diikuti lebih dari 7 hari) | Uang Saku berlaku apabila kegiatan yang diikuti lebih dari 7 hari) |
| | a. | Golongan II Rp. | 250.000,- | Per Hari |
| | b. | Golongan III Rp. Golongan IV | 350.000,- | Per Hari |
| | c. | Rp. | 450.000,- | Per Hari |

- 2) Biaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Tenggara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

## 3) Diklat Luar Negeri

ASN daerah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar negeri atas be ban APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, be saran biaya

.

,,

'

,,

•

•

pendidikan dan pelatihan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

## c. Biaya Komsumsi Rapat

| No. | Komsumsi | Satuan | Biaya (Rp) |
|-------|-------------------|------------|--------------|
| 1 | Makanan kotak | Orang/Kali | 42.000,- |
| 2 | Makanan Prasmanan | Orang/Kali | 75.000,- |
| 3 | Snack | Orang/Kali | 20.000,- |

## d. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

| No. | Komsumsi | Satuan | Biaya (Rp) |
|-------|------------|----------|--------------|
| 1 | Half day | Pax | 180.000,- |
| 2 | Fullday | Pax | 250.000,- |
| 2 | Fullbord | Pax | 550.000,- |

## C. BELANJA BARANG/JASA

## 1. PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas dalam provinsi dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara un tuk kegiatan Seminar, Lokakarya, Monitoring, Studi Banding, Rapat Koordinasi, Diklat/Pelatihan, Pemutakhiran Data, dan Kegiatan Promosi/Kunjungan Kerja. Rincian tarif perjalanan dinas untuk ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut:

## a. Biaya Transport Pergi/Pulang

- 1) Biaya transportasi perjalanan dinas Dalam Negeri:
2. Perjalanan dinas Dalam Negeri terdiri dari : transportasi {tiket pesawat), transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan serta airport tax.
- a) Biaya transportasi sesuai harga tiket {at cost) dan/ atau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016 sebagai berikut:

| | KOTA | KOTA | SATUANBIAYATIKET | SATUANBIAYATIKET |
|-----|---------|----------------|--------------------|--------------------|
| NO. | ASAL | TUJUAN | BISNIS (Rp) | EKONOMI (Rp) |
| 1. | Kendari | Jakarta | 7.658.000,- | 4.182.000,- |
| 2. | Kendari | Ambon | 4.824.000,- | 2.856.000,- |
| 3. | Kendari | Bandar Lampung | 8.354.000,- | 4.482.000,- |
| 4. | Kendari | BandaAceh | 12.953.000,- | 7.102.000,- |
| 5. | Kendari | Batam | 10.598.000,- | 5.658.000,- |
| 6. | Kendari | Denpasar | 5.455.000,- | 3.273.000,- |
| 7. | Kendari | Jogjakarta | 8.129.000,- | 4.706.000,- |
| 8. | Kendari | Padang | 11.167.000,- | 5.722.000,- |
| 9. | Kendari | Palembang | 9.659.000,- | 5.102.000,- |

•

•

| 10. | Kendarl | Pekanbaru | 11.220.000,- | 5.776.000,- |
|-------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 11 | Kendari | Semarang | 9.659.000,- | 5.027.000,- |
| 12 | Kendari | Solo | 9.659.000,- | 5.166.000,- |
| 13 | Kendari | Surabaya | 11.103.000,- | 5.466.000,- |
| 14 | Kendari | Timika | 18.633.000,- | 9.798.000,- |
| 15 | Kendari | Makassar | 2.663.000,- | 1.786.000,- |
| 16 | Kendarl | Malang | 10.322.000,- | 5.487.000,- |

- b) Biaya transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan diberikan secara lumpsum sebesar Rp. 1.250.000,(satu kali setiap perjalanan).
- 2) Perjalanan Dinas dalam Kota, biaya transportasi dan uang harlan diberikan maksimal sebesar Rp. 250.000,per hari;
- 3) Perjalanan dinas karena undangan/instansi/lembaga yang menanggung biaya konsumsi dan akomodasi yang bersangku tan diberikan uang transportasi dan uang harlan 2 (dua) yaitu 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan;
- 4) Perjalanan dinas yang batal karena penugasan lain/kebijakan pimpinan maka tiket yang batal akibat penugasan lain/kebijakan pimpinan tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (format terlampir).
- 5) Biaya transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran riil yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA (sebagaimana format terlampir).

## b. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi :

- 1). Uang Harian Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah diatur dalam arif beriku t ini :

| NO. | ESELON/ GOLONGAN | DALAM PROV. (Rp) | LUAR PROV. (Rp) | WAKTU (MAKS) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Gubemur Wakil Gubernur Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Golongan IV Golongan III, II, dan NonASN | 1.380.000,- 1.230.000,- 1.150.000,- 750.000.- 520.000,- 410.000,- 410.000,- 380.000,- | 6.160.000,- 3.300.000,- 2.250.000,- 1. 700.000,- 1.400.000,- 1.250.000,- 1.250.000,- 750.000,- | 7 Harl 7 Hari 7 Hari 7 Harl 7 Hari 7 Hari 7 Hari 7 Hari |

'

I,

'

'

'

•

•

.

## 2). Uang Representasi

| NO. | URAIAN | SATUAN | LUAR KOTA | DALAMKOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM |
|-------|-------------------|----------|-------------|----------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | PEJABAT NEGARA | OH | 250.000,- | 125. 000,- |
| 2. | PEJABAT ESELON I | OH | 200. 000,- | 100. 000,- |
| 3. | PEJABAT ESELON II | OH | 150. 000,- | 75. 000,- |

## c, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan dinas Dalam Negeri

| | | | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|-----|----------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| No. | PROVINS I | SATU AN | PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I | PEJABAT NEGARA LAINNYA/PE JABAT ESELON II | PEJABAT ESELON 111/GOL.IV | PEJABAT ESE LON IV/GOL.111 | GOL.1/11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| l. | Aceh | OH | 4.420.00C | 1.625.00C | 1.062.000 | 546.000 | 546.000 |
| 2. | Sumatera Utara | OH | 4.960.00( | 1.518.00C | 879.000 | 510.00C | 510.000 |
| 3. | Ria u | OH | 3.820.00( | 1.500.00C | 1.085.00C | 450.00C | 450.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | OH | 4.275.00C | 1.625.000 | 813.000 | 638.000 | 638.000 |
| 5. | Jam bi | OH | 4.000.00C | 1.500.000 | 925.000 | 500.000 | 500.00C |
| 6. | Sumatera Barat | OH | 5.236.00( | 1.330.000 | 1.113.00C | 520.00C | 520.00C |
| 7. | Sumatera Selatan | OH | 4.680.00( | 1.563.000 | 788.000 | 700.00C | 700.00C |
| 8. | Lampung | OH | 3.960.00C | 1.625.000 | 875.000 | 400.000 | 400.00C |
| 9. | Bengkulu | OH | 1.300.00C | 988.000 | 900.000 | 560.000 | 560.00C |
| 10. | Bangka Belitung | OH | 3.335.00( | 1.688.000 | 1.063.00C | 400.00C | 400.00C |
| 11. | Ban ten | OH | 4.763.00( | 1.788.000 | 1.000.00C | 718.00C | 718.00C |
| 12. | JawaBarat | OH | 3.700.00( | 1.760.000 | 800.000 | 560.00C | 560.00C |
| 13. | D. K. I.Jakarta | OH | 8.720.00( | 1.490.000 | 992.000 | 610.000 | 610.00C |
| 14. | .Jawa Tengah | OH | 4.150.000 | 1.480.000 | 949.000 | 450.000 | 450.00C |
| 15. | 0.1.Yogyakarta | OH | 4.700.000 | 1.688.000 | 1.013.000 | 788.000 | 788.00C |
| 16. | Jawa Timur | OH | 4.400.000 | 1.370.000 | 1.063.000 | 563.000 | 563.00( |
| 17. | Bali | OH | 4.890.000 | 1.810.000 | 990.000 | 910.000 | 910.00( |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OH | 3.500.000 | 1.994.000 | 1.000.000 | 580.000 | 580.00C |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OH | 3.000.000 | 1.313.000 | 938.000 | 550.000 | 550.00C |
| 20. | Kali.mantan Barat | OH | 2.400.000 | 1.538.000 | 1.125.000 | 538.000 | 338.00( |
| 21. | Kali.mantan Tengah | OH | 3.000.000 | 1.960.000 | 938.000 | 659.000 | 659.00( |
| 22. | Kali.man tan Selatan | OH | 4.250.000 | 2.100.000 | 904.000 | 540.000 | 540.00C |
| 23. | Kali.mantan Timur | OH | 4.000.000 | 2.188.000 | 1.188.000 | 688.000 | 688.00( |
| 24. | Kali.man tan Utara | OH | 4.000.000 | 2.188.000 | 775.000 | 500.000 | 500.00( |
| 25. | Sulawesi Utara | OH | 3.827.000 | 1.950.000 | 863. 000 | 550.000 | 550.00C |
| 26. | Goronztalo | OH | 1.650.000 | 1.438.000 | 688.000 | 479.000 | 479.00C |
| 27. | Sulawesi Barat | OH | 1.575.000 | 1.288.000 | 1.075. 000 | 400.000 | 400.00C |
| 28. | Sulawesi Selatan | OH | 4.820.000 | 1.550.000 | 847.000 | 580.000 | 580.00C |
| 29. | Sulawesi | OH | 2.030.000 | 1.625.000 | L125.000 | 650.000 | 650.00C |

•

•

| | | | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|-----|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| No. | PROVINSI | SATU AN | PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I | PEJABAT NEGARA LAINNYA/PE JABAT ESELON II | PEJABAT ESELON 111/GOL.IV | PEJABAT ESELON IV/GOL.111 | GOL.1/11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Tenzah | | | | | | |
| 30. | Sulawesi Tenggara | OH | 1.850.000 | 1.375.000 | 750.000 | 563.000 | 563.00C |
| 31. | Maluku | OH | 3.000.000 | 1.288.000 | 740. 000 | 667.000 | 667.00C |
| 32. | Maluku Utara | OH | 3.110.000 | 1.520.000 | 750. 000 | 480.000 | 480.00C |
| 33. | Papua | OH | 2.850.000 | 2.088.000 | 950.000 | 550. 000 | 550.00C |
| 34. | PapuaBarat | OH | 2.750.000 | 1.863.000 | 950.000 | 600.000 | 600.00C |

- 1) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif tersebut di atas;
- 3) Bagi SKPD yang mempunyai UPTD dapat mengalokasikan biaya uang harian dalam wilayah Kabupaten masing-masing UPTD serta dari UPTD ke Ibukota Provinsi (kantor induk, dinas/badan) atau jika UPTD melakukan monitoring di wilayah UPTD masing-masing, maka tetap menyiapkan alokasi biaya uang harian;
- 2) Bagi Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubemur menginap di hotel yang sama dengan Gubemur/Wakil Gubemur diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah di hotel tersebut. Jika tidak menginap di hotel, maka Ajudan/Sopir Gubernur /Wakil Gubernur diberikan 30% dari satuan Biaya Uang Penginapan Eselon III;
- 4) Perjalanan Dinas istri Gubernur dan/atau istri Wakil Gubernur pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai undangan, dan transport serta akomodasi hotel disetarakan dengan pejabat eselon II;
- 6) Honor diberikan perbulan kepada Ajudan Gubernur /Wakil Gubernur, Pengamanan Tertutup, Tenaga Patwal, Sopir Gubernur /Wakil Gubernur.
- 5) Biaya Penginapan untuk Non ASN disetarakan dengan ASN Golongan I/II;

| No. | Jabatan | Volume | Biaya (Rp.) |
|-------|--------------------------------|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ajudan Gubernur/ WakilGubernur | OB | 3.000.000,- |
| 2 | Sopir Gubernur / WakilGubernur | OB | 3.000.000,- |
| 3 | AnggotaPatwal | OB | 3.000.000,- |
| 4 | Pengamanan Tertutup | OB | 3.000.000,- |

## d. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

- 1) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Sekretaris Daerah Provinsi ditandatangani oleh Gubernur /Wakil Gubernur;
- 3) Izin perjalanan dinas luar daerah bagi eselon II harus mendapat persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan perjalanan yang dilampiri undangan dan/ atau tujuan perjalanan;
- 2) SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani Sekretaris DPRD;
- 4) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

.

,'

•

•

- 5) SPT dan SPPD dalam daerah dan luar daerah untuk staf SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- 6) SPT dan SPPD untuk Eselon III, Eselon N dan staf lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk perjalanan dalam dan luar daerah ditandatangani oleh Kepala Biro;
- 8) Dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tujuannya lebih dari satu wilayah diberikan tambahan uang harian dan biaya transportasi dengan merevisi SPT dan SPPD;
- 7) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Kepala dan staf Badan Penghubung Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ditandatangani oleh Kepala Badan;
- 9) Setiap perjalanan dinas harus melaporkan hasilnya kepada pejabat yang menerbitkan SPPD;
- 11) Biaya Perjalanan Dinas Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur diberikan apabila Undangan Gubemur /Wakil Gubemur Bersama Ibu, dengan ketentuan besaran Uang Harian diberikan setara dengan Eselon II;
- 10) Biaya perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam dan luar daerah yang dibebankan pada SKPD, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- 12) Uang harian organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, untuk Ketua disetarakan dengan Eselon II, dan untuk Wakil, Sekretaris disetarakan dengan Eselon III dan Anggota disetarakan dengan Eselon IV;
- 13) Format SPPD terlampir.

## e. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

- 2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat negara/Icota tujuan, maksud dan tujuan perjalanan, kegiatan yang akan dilaksanakan selama perjalanan luar negeri, yang dibuat dalam bentuk jadwal perjalanan/jadwal acara kegiatan (format terlampir);
- 1) Setiap pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, didahului dengan mengajukan kerangka acuan perjalanan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/penolakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
- 3) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri meliputi biaya transportasi, passport, fiskal, visa, airport tax, konsumsi dan akomodasi yang dibuktikan dengan data pendukung bukti pengeluaran yang sah.
- 5) Setelah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diwajibkan untuk membuat laporan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari perjalanan luar negeri dan dilaporkan kepada Gubemur/Wakil Gubernur
- 4) Besarnya komponen biaya perjalanan untuk masing-masing eselon/golongan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;

## 2. BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

## a. Biaya Pemeliharaan Gedung/Kantor

Biaya pemeliharaan gedung/kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume gedung/kantor masing-masing SKPD yang dialoksikan pada DPA sekretariat/tata usaha SKPD yang diatur sebagai berikut:

•

•

| No. | Pemeliharaan Gedung | Satuan | Biaya |
|-------|--------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Gedung bertingkat | m 2 /tahun | 171.000,- |
| 2 | Gedung tidak bertingkat | m 2 /tahun | 125.000,- |
| 3 | Halaman gedung/Bangunan Kantor | m 2 /tahun | 10.000,- |

## b. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya meliputi biaya bahan bakar dan biaya pelumasan, dengan ketentuan:

- 1 ) Biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas diberikan kepada pejabat struktural dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas;
- 2) Khusus kendaraan dinas pelayanan/operasional rumah tangga Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kegiatan luar daerah/dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM disesuaikan kebutuhan;
- a) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan eselon I diberikan at cost;
- 3) Pemberian biaya pemeliharaan kendaraan dinas diberikan sebagai berikut:
- b) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar:
- c) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar:
- d) Biaya Perbaikan Kendaraan dinas yang mengalami kerusakan karena kecelakaan atau akibat lainnya dibayarkan sesuai biaya yang dikeluarkan.
- e)Biaya pemeliharaan kendaraan laut/speedboat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar:

| No. | Kapasitas CC | Umur Teknis | Umur Teknis |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| No. | Kapasitas CC | < 5 tahun | > 5 tahun |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | < 125cc | 750.000 | 1.500.000 |
| 2 | > 125cc | 900.000 | 2.000.000 |

| No. | Kapasitas CC | Umur teknis | Umur teknis |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| No. | Kapasitas CC | < 5 tahun | > 5 tahun |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | < 2000 cc | 7.000.000 | 10.000.000 |
| 2 | > 2000 cc | 12.000.000 | 17.000.000 |

| No. | Jenis | Unit/tahun (Rp.) |
|-------|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kapal Pengawas/Puskel | 22.000.000,- |
| 2 | Kapal Penyuluhan | 20.000.000,- |
| 3 | KapalOperasional SKPD | |
| 4 | KapalOperasional Pemerintah Provinsi | 200.000.000,- |

I

.,'

1•

•

## c. Biaya Pemeliharaan Peralata n Kantor

Biaya pemeliharaan peralatan kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume dan beban kerja masing-masing SKPD yang dialokasikan pada DPA sekretariat/tata usaha SKPD yang besarnya sesuai volume dan penggunaan.

## 3. PENGADAAN ALAT TULIS DAN PERLENGKAPAN KANTOR

- a. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) berpedoman kepada Standar Harga Satuan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
- b. Pengadaan Alat/Peralatan Komputer (PC): Untuk setiap pengadaan 1 (satu) unit alat/peralatan komputer harus dilengkapi spesifikasi yang dibutuhkan dapat dilengkapi dengan printer dengan/ atau tan pa printer yang pengalokasian anggarannya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## 4. BIAYA PERENCANAAN DAN BIAYA PENGAWASAN TEKNIK

a. Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:

| No | Nilai Fisik | Gedung (%) | Jalan (%) | Jembalan (%) | Pengairan (%) | Drainase/ Tanggnl (%) | llermaga (%) | Per hub. (%) | Kelistrikan (%) | Air Bersih (%) |
|------|---------------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-