PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 10 Tahun 2016 tentang AH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENT ANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENTEMANGGUNG (berlaku 14 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITEMANGGUNG
PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENT ANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENTEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; ten tang dalam 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. sebagai unsur yang memimpm yang menjadi 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah Adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati Temanggung adalah Bupati Temanggung.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung.
9. Kabupaten Daer ah Din as adalah 9. Dinas Daerah Temanggung.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Temanggung.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Temanggung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:
5. Tipe A bi dang 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
6. Urusan 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
4. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Palisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Persandian; 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang
14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
16. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;
17. Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;dan
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang perpustakaan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
24. penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; Pembangunan, Penelitian dan Tipe A melaksanakan fungsi 1. Badan Perencanaan Pengembangan Daerah
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Temanggung Tipe A;
- b. Kecamatan Kranggan Tipe A;
- c. Kecamatan Pringsurat Tipe A;
- d. Kecamatan Kaloran Tipe A;
- e. Kecamatan Kandangan Tipe A;
- f. Kecamatan Kedu Tipe A;
- g. Kecamatan Bulu Tipe A;
- h. Kecamatan Tembarak Tipe A;
1. Kecamatan Selopampang Tipe A;
- J. Kecamatan Tlogomulyo Tipe A;
- k. Kecamatan Parakan Tipe A;
1. Kecamatan Kledung Tipe A;
- m. Kecamatan Bansari Tipe A;
- n. Kecamatan Ngadirejo Tipe A;
- o. Kecamatan Jumo Tipe A;
- p. Kecamatan Gemawang Tipe A;
- q. Kecamatan Candiroto Tipe A;
- r. Kecamatan Bejen Tipe A;
- s. Kecamatan Wonoboyo Tipe A;dan
- t. Kecamatan Tretep Tipe A.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dalam wilayah kecamatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf k dan huruf n, dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, harus ## BAB III
PEMBENTUKAN UPT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada.
BAB VI - STAF AHLI
Pasal 11
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 12
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTU AN LAIN-LAIN Pasal 13
Pasal 13
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 14).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temnggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupetan Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupetan Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 201 lNomor 24);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 8);dan
1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Organinisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 25).
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang organisasi dan tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Penetapan: Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 14 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATITEMANGGUNG t.t.d M. BAMBANG SUKARNO

Penetapan: Diundangkan di Temanggung pad a tanggal 31 0 kto ber 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, t.t.d BAMBANG AROCHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NO MOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINS! JAWA TENGAH : (10/2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR TAHUN 2016 TENT ANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Dengan kewenangan yang dimilikinya, maka pemerin tah daerah harus dapat menyelenggarakan semua urusan yang telah dilimpahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah.
Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah ( strategic apex), Sekretaris Daerah ( middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting stafjJ. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (techno structure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenanganya, pemerintah daerah harus membentuk susunan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis urusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan aparatur yang dimiliki, dan pertimbangan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki, maka perlu dilakukan penurunan tipe Perangkat Daerah dari hasil pemetaan dan penggabungan urusan pemerintahan dalam satu rumpun menjadi satu perangkat daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
## II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 6
Huruf a Yang dimaksud dengan asas "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Huruf e Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Hurufh Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 15
## Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 68