Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Operasional Penyclenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
•act■pt:
BUPATI SITUBONDO
PBRATVRAII BOPAfl SITUBOIIDO IIOMOR ~7 T.AIIUN 2012
TBIITAIIG
PBRUBA11A11 AT.AS PBRATURAR BUPAfl SITUBOIIDO IIOIIOR 18 TAIIUII 2012 TBIIT&amp;IIG PBDOIIAII OPBRASIOIIAL PBllYla.11:lffKM~~ JAIIIIL\JI KBSBHATAII IIASYARAKAT (J.4·►-8:IL\S), JAIDIIAII.\_.P,.\_B,..RBA ... I,JJIU (JAIIPBRSAL) DAIi JAIIDIAJI KBSBIIATA!I DABRAH CJAMKBS,&gt;A) SBRTA PROGRAM BAIITUAII OPBRASIOIIAL KBSBBATAII {BOK) PADA PDSlf E 4IIAS DAIi JARIIIGAIIIIYA DI B'.ABUPATBII SITUBOIIDO
DBllGAII JIABMAT TUIIAII YAIIG IL\IIA BSA
BUPATI SITUBOIIDO,
- bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin clan dalam upaya mcmpercepat pencapaian Millenium Development Goal's (MDG's) telah ditetapkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya serta agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Operasional Penyclenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepubliJc Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia TahWl 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. UndanirUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang RumahSakit {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menreri Kesehatan Nomor : 903/Menkr:s/Per/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Mentcri Kesehatan Nomor: 2556/Menkes/ftr/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
15. Peraturan Menreri Kesehabm Nomor 2562/Menkes/fu-/XD/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
Menetaplam
3
16. ~ Mentai Kesehatan Noou: 2581/Menkes/fb-/XIl/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Menreri Kesehamn Ncoo128/M~/SK/11/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 t.entang Sistetn Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
19. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 t.entang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemhuan Daaah Kabupaten Situbondo Taln.m. 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah K.abupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi PeJayanan Kesehatan pada Puskesma.s dan Laboraturium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah K.abupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tu.gas clan Fungsi Dinaa Kesehatan K.abupaten Situbondo(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 38};
25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboraturium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Situbondo {Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 60};
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboraturium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 61}.
MEMUTUBKAN :
PERATURAN BUPATI TEIITAIIG PERUBAIIAII AT.AS PERATURAJI BUPATI SITUBORDO NOKOR 18 TAIIUN 2012 TDTAIIG PEDOIIAN OPBRASIOIIAL PEllYBLDGGARAAll JAIIUIAK KBSEBATAII IIASY ARAKAT IJA·k OIL\S), JAIIIIIAII PBRSALIIIAII (JAIIPBRBAL) DAIi JAIIDIAII KESBIIATAJI DAERAII {JA-kWDAJ SBRTA PROGRAII BAIITUAII OPBRASIOIIAL KESBIIATAII (BOK) PADA PUSKBSIIAS DAN JARDIGARNYA DI BABUPA.TBR SITUBOIIDO.
4
Puall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jarninan Persalinan (JampersalJ dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesd.a) serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Situbondo diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 angka 1 diubah. sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pual3
- { 1) Peserta Jamkesmas adalah seluruh warga masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Situbondo yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, serta Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), bayi dan anak yang lahir dari pasangan atau salah satu orang tuanya peserta Jamkesmas, penderita Kejadian lkutan Paska Imunisasi (KIPI), penderita Thalasemia Mayor, masyarakat miskin penghuni Lembaga pemasyarakatan (lapas) dan/atau Rumah Tahanan Negara (rutan), korban bencana paska tanggap darurat, t.ermasuk pula bagi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas dengan menunjukkan surat keterangan/ rekomendasi dari Dinas Sosial yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga terlantar dan ti.dale mampu.
- (2) Tidak termasuk dalam peserta Jamkesmas sebagaimana diroaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Masyarakat yang tidak miskin;
- b. Masyarakat yang mampu;
- c. Masyarakat yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pua19
- ( 1) Seluruh warga masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Situbondo yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati termasuk puJa pemilik Surat Pemyataan Miskin (8PM) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta masyarakat yang memiliki kartu identitas di Kabupaten Situbondo.
5
- {2) Dilcecualikan dari keharusan memiliki kartu identitas di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas khusus untuk kasus kecelakaan lalu litas yang terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo.
- {3) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat non masyarakat miskin/masyarakat mampu hanya diberikan untuk pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya yakni untuk biaya karcis retribusi rawat jalan dan/atau di UGD serta biaya transport rujukan untuk kasus kecelakaan lalu lintas atau kasus rujukan kegawatdaruratan lainnya dengan ketentuan kasus tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pual 10
- ( 1) Ketentuan mengenai Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara muta.tis mutandis terhadap Pelayanan Jamkesda dan diberikan pelayanan tambahan berupa
- (a) Penanggungan biaya tranportasi jenaz.ah;
- (b) Penanggungan biaya tranportasi rujukan kasus kecelakaan lalu lintas serta kegawatdaruratan lainnya ke RSUD dan/ atau luar Kabupaten Situbondo; untuk kasus dalain
- (c) Penanggungan biaya petugas pendamping rnjukan;
- (d) Penanggungan biaya akomodasi bagi keluarga penunggu pasien Jamkesmas dan/ atau Jamkesda yang di mwat inap di Puskesmas dan/ atau di RSU;
- (e} Penanggungan biaya rujukan dari RSU ke RSU luar Kabupaten Situbondo;
- (t) Biaya pelayanan kesehatan tingkat dasar dan pelayanan rawat inap kelas III bagi Kader Posyandu yang minimal aktif selama 2 (dua) ta.bun terakhir serta bagi masyaraka.t yang terkena dampak 1angsung KLB penyakit menular dan/atau bencana.
4. Ketentuan
Pasal 17
BOK
Bagiau Keempat Persyaratan Penguaulan Anggaran. daD J'emaufaatannya
Paul 17
- (1) Puskesmas berkewajiban untuk mengusulkan anggaran BOK ke Dinas Kesehatan sesuai dengan besaran dana yang tertuang da1am perjanjian kerjasama pada tiap tahapnya
6
- (2) Pengusulan anggaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Plan Of Action (POA) Bulanan Puskesmas, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Perjanjian Kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kepala Puskesmas serta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran lainnya yang diperlukan.
- (3) Kepala Puskesmas wajib mempertanggungjawabkan semua anggaran yang telah digunakan dalarn pelaksanaan program BOK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Puskesmas wajib mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan dalam program BOK pada buku leas tunai Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bukti-bukti asli pelaksanaan kegiatan dalain program BOK serta dokumen lainnya harus disimpan di Puskesmas untuk keperluan pemantauan dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

## Pual24

- ( 1) Ketentuan mengenai persayaratan dan mekan.isme klaim, alokasi, dan pemanfaatan dana Jamkesmas, Jampersal dan BOK basil klaim serta pelaporan Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 tidak diatur secara muta.tis dan mutandis terhadap Rumah Sakit Besuki Uji Coba clan atau Rwnah Sakit Uji Coba lainnya.
- (2) Tehadap biaya pelayanan kesehatan dari pasien penjamin dalain program Jamkesmas, Jampersal, clan Jamkesda pada Rumah Sakit Besuki Uji Coba clan/ atau Rumah Sakit Uji Coba lainnya dapat dildaim ke Dinas Kesehatan dan mekanisme klaim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dana hasil klaim pelayanan Jamkesmas, Jampersal, clan Jsmke~ serta pendapa.tan yang berasal dari pasien non penjamin (bayar langsung) di Rum.ah Sakit Besuki Uji Coba dan/ atau Rumah Sakit Uji Coba lainnya wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah dan selanjutnya dikembalikan seluruhnya ke Rumah Sakit Besuki Uji Coba dan/ atau Rumah Sa.kit Uji Coba lainnya melalui mekanisme keuangan daerah serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo.

- (4) Rumah Saldt Uji Coba lainnya sebagaimana dimaksud diatas adalah Rum.ah Sakit Umum Daerah yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertempat di wilayah Kabupaten Situbondo dan termasuk Rumah Sakit Umum tipe D serta belum memiliki anggaran bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara langsung pada Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Situbondo.

## PualD

Peraturan Bupati rm mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo



BERITA DAERAH K.ABUPATER SITUBOIIDO TAIIUll 2012 IIOIIOR ~7