PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH Nomor 4 Tahun 2012 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENT ANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
LEMBARAN DAERAH
KABUPATENTAPANULITENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENT ANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITAPANULITENdAH
.
- a. dan cukup Menimbang
2. bahwa untuk menunjang - kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberhasilkan Pelaksanaan tugas Pernerintahan, pembangunan, kemasyarakatan perlu dukungan dana yang sebagai perwujudan otonomi da.erah;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pemberian Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a clan huruf b, perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 1 omor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Ki tab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana ·telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
I
4. Undang-Undang Nomor 33 .:-t'ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara ,Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 5.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
\,
""
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TA:PANUL I TENGAH
dan
BUPATITAPANULITENGAH
MEMUTUSKAN :
TAPANULI TENGAH . KABUPATEN PEMERINTAH KEPADA KETIGA :PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun J. 945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. selanjutnya disingkat DPRD daerah sebagai unsur 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang adalah lembaga perwakilan rakyat penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Diria s Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah pemberian pihak ketiga secara suka rela, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Penundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disaznakan dengan uang. maupun barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
9. Pihak ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan tanpa melihat domisili serta kewarganegaraan.
10. Penyelenggaraan sumbangan pihak ketiga adalah kegiatan pungutan Sumbangan Pihak Ketiga oleh unit kerja dan/ atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sifatnya suka rela dan tidak mengikat.
11. Donatur tetap adalah orang atau badan yang memberikan sumbangan pihak ketiga secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara suka rela yang dinyatakan dengan surat pernyataan atau sejenisnya.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk mengelola sumbangan serta mendapat pendelegasian dari Bupati.
PENERIMAAN SUMBANGAN PIH.AK KETIGA
BAB II - PENERIMAAN SUMBANGAN PIH.AK KETIGA
Pasal 2
- ( 1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Surnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat hadiah, donasi, hibah, dan atau. lain-lain sumbangan, yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Surnbangan Pihak Ketiga kepada Daerah diberikan secara sukarela, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan peru ndangundangan yang berlaku.
KETENTUANSUMBANGAN
BAB III - KETENTUANSUMBANGAN
Pasal 3
- ( 1) Pemerintah dapat menerima pemberian sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Surnbangan Pihak Ketiga kepada Daera.h set'agai,mana dimaksud pada ayat ( 1), tidak menghapus kewajiban pihak ketiga kepada Negara maupun pemerintah daerah, seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUANSUMBANGAN
Pasal 4
- (1) Setiap Unit Kerja dalam lingkup pemerintah daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sernua hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang seluruhnya disetor ke Kas Daerah, oleh masing-masing Bendahara penerima unit kerja.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara ~an atau Daerah dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan , rnaka kewajiban tersebut rnenjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) ~etiap Penerirnaan Surnbangan Pihak Ketiga berupa barang, langsung diikuti penyerahan kepada Pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris barang milik da.erah.
BAB III - KETENTUANSUMBANGAN
Pasal 5
- ( 1) S umbangan Pihak Ketiga yang diberikan oleh dona tor tetap dibuatkan Surat Pernyataan yang mernuat jumlah Sumbangan Pihak Ketiga yang akan diberikan pada periode tertentu sesuai dengan kernampuan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang sifatnya insidentil dibuatkan tanda terima oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk atas nama Pemerintah Dae rah.
BAB III - KETENTUANSUMBANGAN
Pasal 6
Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang bergerak ataupun tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Daerah rnenjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUANSUMBANGAN
Pasal 7
- ( 1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENUTUlP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUlP
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan surnbangan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.
Paaal 9
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah mi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2001 ten tang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C), dicabut dan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pandan pada tanggal 1·7 Pebruari 2012

Penandatangan: I BUPATITAP~l\JULITENGAH ## RAJA BQlqARAN SITUMEANG Dlundangkan d Pandan Pada tanggal 17 Pebruarl 2012 UPATENTAPANULITENGAH ARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 4 TAHUN