PERATURAN BUPATI SITUBOIIDO Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelak:sanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 serta guna kelancaran pelaksanaan pemberian Bantu.an Keuangan Khusus Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di kabupaten Situbondo sebagai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada desa di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelak:sanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 serta guna kelancaran pelaksanaan pemberian Bantu.an Keuangan Khusus Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di kabupaten Situbondo sebagai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada desa di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Tek:nis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik: Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ant.ara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peratu.ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
10. Peraturan Pemerinta.h Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pel'T'bsgian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republilt Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik. Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo;
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
MBIIUTUSKAlf:
lleaetapkan : PBRATURAII BUPATI SITUBOIIDO TEin'ARG PBTUllJ1JK T&amp;KlllS PBIIBERIAlf BABTUAII KEUAllOAJf KIIUSU8 PELAKSANAAN PBIIBARGUIIAlf /RBIIABILTASI KANTOR ATAU BALAJ DB8A DI KABUPATBJf SITUBOimO TAIIUR 2014.
BABI
KETDTUAlf UIIUII
Pual 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
7. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4
9. Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berd.asarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Situbondo.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangka.t Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
14. Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendulrung pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi Kantor atau Balai Desa.
BABU IIAKSUD DA!I TUJUAII
PuaJ.2
Mak.sud pemberian Bantuan Khusus Keuangan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah:
- a. mendukung terlaksananya proses pembangunan/ rehabilitasi kantor atau Balai Desa sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. terlaksa.nanya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik.
Tujuan pemberian Bantuan Khusus Keuangan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah membantu Desa dalam pembiayaan fisik pelaksa.naan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa.
BABM
PRDISIP PEIIGBLOLAAR BANTUAII KEUAIIGAII KBOSUS
Pual4
Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali sert.a dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
BAB IV - SUJIBER PEIIOAIIGGARAN
Pasal 6
- (4) Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Kh.usus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan ## BAB VD
IIBKAIOSIIB PENGUSULAif DAIi PENCAIRAN DARA
Ragi■D Kesatu ll·bntam"' Penguulan
PuaJ.9
Pemerintah Desa mengajukan bantuan keuangan khusus dengan mekanisme pengusulan, sebagi berikut:
- a. Pemerintah Desa menyampaikan usu.Ian berupa Surat permohonan bantuan keuangan pembangunan/ rehabilitasi kantor atau balai Desa yang disertai proposal kepada Bupati Situbondo dengan tembusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo cq. Kepala Bagi.an Pemerintahan.
- b. Bupati menunjuk Kepala Bagi.an Pemerintahan selaku SKPD yang membidangi untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Kepala Bagi.an Pemerintahan menyampaikan hasil evaluasi berupa Rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- d. Penyampian basil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikoordinasikan oleh DPKD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- e. TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- f. Usulan dan rekomendasi dari Kepala Bagi.an Pemerintahan serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d berikut pula persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.
Bagtan lredua ■flbniame Pencai:ran
Pual 10
- ( 1) Kepala Desa mengajukan permohonan pcncairan dana Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa kepada Bupati Situbondo Cq. Kepa]a DPKD melalui Camat setempat unruk di verifikasi kelengkapannya dengan syarat-syarat sebaga.i berikut :
- a. Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dengan Sistematika sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan hagjan yang talc terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. Surat Keputusan Kepala Desa tent.ang Penetapan Tim Pelaksana;
- c. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa;
- d. Pakta lntegritas yang ditandatanga.ni oleh Kepala. Desa;
- e. Keterangan Status kepemilikan tanah/kutipan leter C sertifikat;
- f. Foto keadaan terakhir Kantor atau Balai Desa;
- g. Surat pemyataan kesanggupan penyelesaian pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Dcsa;
- h. Surat pemyataan bahwa tanah yang ditempati Kantor atau Balai Desa tidak dalam sengketa;
- i. Nomor Rekening Kas Pemerintah Desa yang masih aktif dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j . Foto kopi rekening Kas Pemerintah Desa;
- k. Kuit.ansi rangkap 4 (empat ) asli, bennaterai cukup;
1. Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya pelaksanaan Pembangunan/rehabiltasi Kantor atau Balai Desa dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Setelah diverifikasi oleh Camat dan dinyatakan lengkap, terhadap Surat pennohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuatkan Surat pengantar Camat yang ditujukan kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala OPKD melalui Kepala Bagian Pemerintahan;
- (3) Bagi.an Pemerintahan melakukan verifikasi ulang atas kelengkapan pennohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (4) Setelah diverifikasi ulang oleh Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dilanjutkan kepada Kepala DPKD. dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditambah kelengkapan sebagai berikut :
- a . Proposal Perrnohonan Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Baiai Desa yang sebelumnya telah mendapatkan disposisi dari Bupati untuk mendapatkan tindak lanjut;

8

- b. Surat pertimbangan/persetujuan Kepala Bagian Pemerintahan yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Rekomendasi Kepala Bagian Pemerintahan;
- d. Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang pemberian ba.ntuan keuangan kepada penerima beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima.
- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan kedalam snelhecter plastik wama kuning sebanyak rangkap 4 (empat) dengan rincian masing› masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel untuk Bagian Pemerintahan dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- (6) Kepala DPKD menyalurkan dana bantuan keuangan khusus langsung dalam 1 (satu) tahap dari kas daerah ke rekening kas pemerintah desa dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang berlaku melalui Bank pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Situbondo.
- (7) Dana yang dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa kemud.ian dibukukan atau dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) desa untuk selanjutnya digunakan sesuai RAB clan Gambar.
- (8) Penggunaan anggaran yang diterima oleh Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi kantor atau balai Desa ditertanggungiawabkan secara administratif dalam bentuk SPJ yang sah mencakup :
- a. Buku Ka.s Umum;
- b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah (Nota, Kuitasi, Faktur, dan lain-lain);
- c. Laporan keadaan kas;
- d. Bukti-bukti penyetoran PPn dan PPh ke kas Negara.

## BABWI PBlfGBLOLAAR DARA

## Pual 11

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus pembangwian/rehabilitasi kantor desa atau balai desa dikelola oleh Pemerintah Desa melalui swakelola yang dilaksanakan oleh Panitia pelaksana pembangunan/ rehabilitasi kantor desa atau balai desa selaku penanggung jawab kegiatan.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan d.itetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan keterlibatan dari berbagai unsur masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab, dijabat oleh Kepala Desa.

9

- b. Ketua Pelaksana, dijabat oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Sekretaris, 1 (satu) Orang.
- d. Bendahara, 1 (satu) Orang.
- e. Anggota, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Orang.

## Pua! 12

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Daerah sesuai dengan k.etentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pual 13

- Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dicatat dan dibukukan dalam APBDesa dan buku Administrasi Keuangan Desa.

## BABIX

## PELAPORAN DAN PERTANOGUifGJAWABAR DAJfA

## Paul 14

Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Oesa wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Bagi.an Pemerintahan, baik secara formal maupun material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

## Pual 15

Pelaporan Bantu.an Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa, diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengeta.hui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana.

## Pual 16

- (1) Pert.anggungjawaban Bantu.an Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor at.au Balai Desa merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa, karena terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati da1am waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan khusus dan/atau paling lambat tanggal 1 0 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.


•

•

- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
- a. Laporan penggunaan bantuan keuangan khusus Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor at.au Balai Desa yang diterimanya.
- b. Surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan.
- c. Buktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan dan peraturan perundang› undangan.
- (3) Salinan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh Penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selanjutnya disampaikan kepada Bagi.an Pemerintahan Kabupaten Situbondo untuk diteruskan Bupati melalui Dinas Pendapat.an dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Penyusunan SPJ hendaknya dimaksukkan kedalam snelhecter palsti.k dengan wama kuning, dibuat rangkap 3 (tiga), disampaikan kepada:
- a. Bupati melalui Kepala DPKD : rangkap 1 (satu.).
- b. Bagian Pemerintahan
10. : rangkap 1 (satu.).
- c. Arsip penerima : rangkap 1 (satu).
- (6) Apabila penerima bantuan keuangan khusus tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 14 dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. Pemblokiran dan/ at.au penghentian ·sementara bantuan yang diberikan;
- c. Tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pual 17

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

## BABX

## PUGA\VASAII

## Pual 18

Pengawasa.n pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo.


•

## BABXI PEIIGBIIDALIAII, IIOIUTORIIIG DAIi EVALUASI

## Pual 19

- ( 1) Camat memfasilitasi Desa dalam pengajuan pencairan, pengendalian penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa Tahun Anggaran 2014.
- (2) Bagian Pemerintahan melaksanakan pembinaan, monitoring clan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa Tahun Anggaran 2014.

## BABXD KBTUTUAII LAIR -LAIN

## Pual.20

Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

## BABXII KBTERTUAR PEKUTUP

## Paul21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal t : JAN 2,7H

B '

## DADANG WIGIARTO

.

~

•••-------.1-••


Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1

2 1 JAN 7.~ ,~ SEKRBTARIS DABRAII KABUPATBR SITUBOIU&gt;O,


BBRITA DABRAII KABUPATBII SITUBOIIDO TAIIUK 20lf IIOIIOR ··· ----·~···.J.-a,.

LAIIPIRA1I Peraturan Bupati Situbondo Tanggal : ? h

JAN

2014

Nomor

Tahun 2014

## SISTOIATIKA PBllYUSUIIAll PROPOSAL BANTU.AR KBUAlfGAN KHUSUS PBMBANOUII.AR/RBHABILITASI KANTOR ATAU BAUi DBSA

## I. SISTIIIAflKA PEIIYUSUIIAII PROPOSAL, SBBAGAI BBRIKUT :

## a. PEIIDAIIULUAII

memuat:

- 1) La.tar belakang, memuat gambaran um um mengenai fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- 2) Maksud dan tujuan, memuat uraian/ rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.

## b. RDCAlfA PBIIAIWAATAII

Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

## c. WAKTU DAIi LOKASI

Waktu dan lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

## d. JBIIIS YAIIG DIUSlJLKAll

Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada bantuan yang diharapkan bewrupa uang, ha.rang atau jasa.

## e. IULAI/RB1'CAlfA AIIOGARAII BIAYA

Nilai/ rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.

## f. PBllUTUP

Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah diuraikan da1ain bagian sebelumnya. ·

## I· TAIIDA TAIIGAlt

Tandatangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan (pimpinan) serta stempel/ cap organisasi.

## ILUIIPIRAN

Lampiran pendukung proposal terdiri dari:

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana.
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa.
- 3) Pakta lntegritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 4) Status kepemilikan tanah/ kutipan leter C sertifika.t.
- 5) Foto keadaan terakhir Kantor atau Balai Desa
- 6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).
- 7) Foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa yang masih aktif dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- 8) Surat pemyataan bahwa tanah yang ditempati Kantor atau Balai Desa tidak dalatn sengketa.
- 9) Peta lokasi tanah yang akan ditempati Kantor atau Balai Desa.