PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 11 Tahun 2015 tentang TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITULUNGAGUNG PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
- a. bahwa guna menjamin akuntabilitas pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui pengisian secara terbuka maka perlu dilakukan seleksi dengan tata cara yang jelas;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan mengenai tatacara seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2010 ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 04 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulugagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
-
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
Menetapkan TULUNGAGUNG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten Tulungagung.
5. Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas menyelenggarakan seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT-Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah yang meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Badan serta jabatan lain yang disetarakan;
9. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan;
10. Kompetensi manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan / atau fungsi jabatan.
11. Kompetensi bidang adalah kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan teknis mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan.
12. Assessment Center adalah lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan ttji kompetensi dan bersifat independen.
TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI
BAB II - TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI
Pasal 2
- (1) Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Pengisian JPT-Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung meliputi pengaturan mengenai:
- a. persyaratan calon peserta seleksi;
- b. tahapan dan jadwal seleksi.
- (2) Tahapan dan jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi antara lain:
- a. Pengumuman
- b. Pendaftaran
- c. Seleksi administrasi
- d. Pengumuman hasil seleksi Administrasi
- e. Uji Kompetensi Bidang
- f. Wawancara dan Penelusuran rekam jejak calon
- g. Penetapan hasil seleksi
- h. Pengumuman hasil seleksi
- i. Penyerahan nama-nama hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
BAB II - TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI
Pasal 3
- (1) Persyaratan Calon Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
- (1) huruf a meliputi :
- a. persyaratan Administrasi; dan
- b. persyaratan Kompetensi.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah persyaratan yang sifatnya administratif dan berkaitan dengan hal hal pribadi dan status kepegawaian Peserta Seleksi.
- (3) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah persyaratan yang sifatnya teknis dan berkaitan dengan kompetensi Peserta Seleksi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan lowong yang akan dilamar.
PERSY ARATAN ADMINISTRASI
BAB III - PERSY ARATAN ADMINISTRASI
Pasal 4
- ( 1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. Pangkat paling rendah Pembina, Golongan Ruang IV/ a;
- c. Menduduki Jabatan Eselon III-a;
- d. Usia maksimal 3 (tiga) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau 57 (lima puluh tujuh) tahun atau sepanjang belum diusulkan pensiun;
- e. Pendidikan minimal sarjana (S1) atau sederajat;
- f. Seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS Tingkat Berat atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS Tingkat Berat.
- h. Telah menyerahkan SP'f Tahunan tahun terakhir;
1. Sehat Jasmani dan rohani;
- j. Pemyataan integritas;
- k. Sudah pernah mengikuti uji kompetensi manajerial.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. foto copy SK pangkat dan jabatan terakhir;
- b. Foto copy Akte Kelahiran;
- c. foto copy Ijazah terakhir;
- d. Foto copy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Fotocopy bukti setor SPT Tahunan tahun terakhir;
- f. Surat pemyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS Tingkat Berat atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS Tingkat Berat;
- g. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.
- h. pernyataan integritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Panitia Seleksi pada saat pendaftaran.
- (4) Panitia Seleksi hanya akan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
BAB IV - PERSYARATAN KOMPETENSI
Pasal 5
- (1) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah persyaratan kelulusan dalam uji kompetensi manajerial dan kompetensi bidang.
- (2) Uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kompetensi yang ditetapkan
BAB IV - PERSYARATAN KOMPETENSI
Pasal 6
- (1) Uji kompetensi bidang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui, menjamin dan memastikan bahwa Peserta Seleksi memiliki kesiapan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis darijabatan yang dilamar.
/
- (2) Uji kompetensi bidang dilakukan oleh tenaga ahli (ekspert) yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (3) Penilaian kompetensi bidang dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya.
BABV WAWANCARA
BAB IV - PERSYARATAN KOMPETENSI
Pasal 7
- (1) Wawancara dimaksudkan untuk klarifikasi / pendalaman terhadap minat, motivasi, perilaku dan karakter Peserta Seleksi.
2. {2) Dalam hal tertentu, wawancara dapat dilakukan dengan melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan materi wawancara yang terstandar sesuai dengan jabatan yang dilamar.
REKAMJEJAK
BAB VI - REKAMJEJAK
Pasal 8
- (1) Untuk memastikan adanya kesesuaian antara jabatan dan pengalaman Peserta Seleksi dengan jabatan yang dilamar dapat dilakukan penelusuran melalui rekam jejak.
- (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk mengukur integritas dan mencari kebenaran apabila ada indikasi ya.."'lg mencurigakan.
UJI PUBLIK
BAB VII - UJI PUBLIK
Pasal 9
- (1) Dalam hal - hal tertentu, tahapan seleksi dapat dilengkapi dengan uji publik.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka nama - nama dan identitas Peserta Seleksi.
- (3) Uji publik dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
HASIL SELEKSI
BAB VIII - HASIL SELEKSI
Pasal 10
- ( 1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- (2) ## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII - HASIL SELEKSI
Pasal 11
- (1) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk pertama kalinya peserta promosi terbuka harus sudah pernah mengikuti uji kompetensi manajerial yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten.
- (3) Dalam hal dilingkungan Daerah tidak terdapat SDM yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan promosi secara terbuka tingkat regional atau propinsi.
BABX KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - HASIL SELEKSI
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Panitia Seleksi.
BAB VIII - HASIL SELEKSI
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 5' Pebruari 2015 f

Penandatangan: BUPATI LUNGAGUNG, SYAHRI MULYO Diunda • Tulungagung pada ebruari 2015 SEKR ERAH Ir. INDRA FAUZI, M Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 11 /