Unknown BUPATI SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU TENTANG DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA Nomor 01 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 12 Januari 2015)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
1. Undang-Undahg Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat IMaluku, jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bum dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747), jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ,
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambaJian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepUblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Peru^akilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Bid^g Ketenagakeijaan;
34. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang
15. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan,
35. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri;
36. Peraturain Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang
18. Retribusi Konstruksi;
37. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan ((Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0116)
38. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0128);
39. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0135)
40. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 20] 4 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0136)
41. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0137)
.'W,...
; :
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DAN
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MEMUTUSKAN;
apkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : n
- aerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- raturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
- ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah ng dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- endapatan Daerah adalah Perkiraaa yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan
- elanja Daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dmikmatt oleh luruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum,
Asli Baerah yang selaiyutnya disingkat PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang ISgkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lam iidapatan asli daerah yang sah;
in-lain pendapatan adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, ndapatan dinas - dinas.
- ma Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan jpada daerah untuk membiayaai kebutuhan daerah;
- sa lebih Pembiayaan adalah selisih lebih reaUsasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu penode anggaran;
- irplus adalah selisih lebih axitara pendapatan daerah dan belanja daerah,
- imbiayaan Netto adalah seHsih antara penerimaan pembiyaan dengan pengeluaran pembiayaan.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB II - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 2
aran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 sebagai benkut:
Rp ^
742.980.648.992,-
- i. Pendapatan
Rn ^
798.505.405.137&gt;-
- Belanja-Daerah
Surplus / Defisit Rp.
(55.524.7s6.145),-
| iayaan Daerah : | iayaan Daerah : | iayaan Daerah : | iayaan Daerah : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . | Penerimaan | Rp- | 60.524.756.145,- |
| b. | Pengeluaran | Rp- | S.OOO.OOO.QOOt- |
| | Pembiayaan Netto | Rp. | 55.524.756.145,- |
| . Pendapatan Asli Daerah sejumlah ^P- 17.226.124.563,- b. DanaPerimbaiagan sejumlah Rp- 653.627.583.000,- . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp- 72.126.941.429,- Jumlah Pendapatan Daerah adalah Rp. 742.980.648.992,- | . Pendapatan Asli Daerah sejumlah ^P- 17.226.124.563,- b. DanaPerimbaiagan sejumlah Rp- 653.627.583.000,- . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp- 72.126.941.429,- Jumlah Pendapatan Daerah adalah Rp. 742.980.648.992,- | . Pendapatan Asli Daerah sejumlah ^P- 17.226.124.563,- b. DanaPerimbaiagan sejumlah Rp- 653.627.583.000,- . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp- 72.126.941.429,- Jumlah Pendapatan Daerah adalah Rp. 742.980.648.992,- | . Pendapatan Asli Daerah sejumlah ^P- 17.226.124.563,- b. DanaPerimbaiagan sejumlah Rp- 653.627.583.000,- . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp- 72.126.941.429,- Jumlah Pendapatan Daerah adalah Rp. 742.980.648.992,- |
| endapatanAsli Daei-ah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan : | endapatanAsli Daei-ah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan : | endapatanAsli Daei-ah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan : | endapatanAsli Daei-ah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan : |
| . | Pajak Daerah sejumlah | Rp- | 5.699.642.336,- |
| b. | Retribusi Daerah sejumlah | Rp- | 1.112.084.750,- |
| . | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkaii sejumlah | Rp- | 864.475.944,- |
| . | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 3'angsah sejumlah | RP- | 9.549.921.533,- |
| (1) huruf bterdin danjenis pendapatan . | (1) huruf bterdin danjenis pendapatan . | (1) huruf bterdin danjenis pendapatan . | (1) huruf bterdin danjenis pendapatan . |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ina Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat • 1U | pajak | Rd | 50.032.804.000,- |
| Dana bagi hasil pajak / bukan | Dana bagi hasil pajak / bukan | Rp | 521.779.419.000,- |
| Dana alokasi umum sejumlah | Dana alokasi umum sejumlah | Rp | 81.815.360.000,- |
| Dana alokasi khusus sejumlah | Dana alokasi khusus sejumlah | | |
| dn-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari pendapatan : | dn-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari pendapatan : | dn-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari pendapatan : | dn-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari pendapatan : |
| | | jenis Rd | 0,- |
| Pedapatan Hibah sejumlah | Pedapatan Hibah sejumlah | Rp. | 0, |
| Dana Darurat sejumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah | Dana Darurat sejumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah | Rp. | 4.429.513.943,- |
| . • 1 V, | . • 1 V, | Rp | 67.697.427.486, |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Bantuan | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Bantuan | | |
| Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | |
| Bagian Kedua | Bagian Kedua | | |
| Pasal 2 hurufb terdiri dari . | Pasal 2 hurufb terdiri dari . | | |
| ;plania Daerah sebagaimana dimaksud dalam ' , ^ | ;plania Daerah sebagaimana dimaksud dalam ' , ^ | Rp | 399.700.542.939,- |
| a. | Belanja Tidak Langsung sejumlah | ^ Rp. | 398.804.862.198,- |
| b. | Belanja Langsung sejumlah | | |
| Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis belanja | Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis belanja | Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis belanja | Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis belanja |
| " | | : Rp | 326.858.502.425, |
| | Belanja Pegawai sejumlah | | 0,- |
| | laelania Bunga sejumlah | Rn | 0,- |
| | Belanja Subsidi sejumlah | | |
| | | | Rp | 4.850.000.000,- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| nja^Hibah sejumlah gjk Bantuan Sosial sejumlah | nja^Hibah sejumlah gjk Bantuan Sosial sejumlah | nja^Hibah sejumlah gjk Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 300.000.000,- |
| :^ja Bagi-Hasil | :^ja Bagi-Hasil | :^ja Bagi-Hasil | Rp | Or |
| yiBelanja Bantuan Keuangan | yiBelanja Bantuan Keuangan | yiBelanja Bantuan Keuangan | Rp | 65.621.690.514,- |
| . Belanja Tidak Terduga sejumlah | . Belanja Tidak Terduga sejumlah | . Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 2.070.350.000,- |
| elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja . | Belanja Pegawai sejumlah | elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja . | | 9.603.368.000,- |
| | Belanja Barang dan Jasa sejumlah | | | 169.683.178.095,- |
| Belanja Modal sejumlah | Belanja Modal sejumlah | Belanja Modal sejumlah | ^P- | 219.518,316.103, |
| Surplus / Defisit | Surplus / Defisit | Surplus / Defisit | Rp. | (55.524.756,145),- |
| Bagian Ketiga | Bagian Ketiga | Bagian Ketiga | Rp. | 60.524.756.145,- |
| | Penerimaan Pembia^'aan Daerah sejumlah Daerah sejumlah | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 5.000.000.000,- |
nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan .
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun An^aran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun An^aran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp | 60.524.756.145,- |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 0,- |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangdipisahkan sejumlah | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangdipisahkan sejumlah | Rp | 0,- |
| Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 0,- |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp | 0,- |
| Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp | 0,- |
| Penerimaan Pencairan Investasi Beijangka Deposit | Penerimaan Pencairan Investasi Beijangka Deposit | Rp | 0,- |
| ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan ; | ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan ; | ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan ; | ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan ; |
| | Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 0,- |
| | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp | 5.000.000.000,- |
| | Pembayaran Pokok Ufang sejumlah | Rp | 0,- |
| | Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 0,- |
| | Pembayaran Hutang Pihak Kedga sejumlah | Rp | 0,- |
| | Pembiayaan Netto | Rp | 55.524.756.145,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan Taliun Anggaran Berkenaan | Sisa Lebih Pembiayaan Taliun Anggaran Berkenaan | Rp | 0,- |
STRUKTUR ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III - STRUKTUR ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 6
ctur APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ^eraturan Daerah ini terdiri dari :

- ampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- ampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Orgahisasi ;
- ampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, lelanja dan Pembiayaan ;
- ampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
- ampiran VRekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam ;erangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- ampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan ;
- ampiran VII Daftar Piutang Daerah-;
- ampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
- ampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
- ampiran XDaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya ;
- ampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun nggaran ini ;
- ampiran XII Daftar Dana cadangan daerah ; dan
- ampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

- Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat melakukan pengeluaran yang Delum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- Ceadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut;
- . bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- . tidak diharapkan teijadi secara berulang;
- . berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- . memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- riteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- . program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran beijalan;
- . program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
- . keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 3'ang lebih besar bagi pemerintah daerah dan mas3^arakat;

## Pasal 8

- -endanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), dapat menggunakan ?elanja tidak terduga;
- Criteria l^elanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada a^^at (1), mencakup :

rfi-

## , bencana alam;

- j. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi;
2. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. alam hal belanja tidak terduga tidak raencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat iiakukan dengan cara :
4. . menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran beijalan;

. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

## Pasal 9

endanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan dengan rnenggunakan belanja- tidak erduga secara langsung dan atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD Teknis.

- ^elaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan iengaii Keputusan Bupati.
- Vlaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi &gt;.: !ar;fS. langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis. terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan .· '^ruba}*; Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- -·...:r-k-s-;iriaan penanganaan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD i.in dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.


## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

baran lebih lanjut mengenai APBD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

;uran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ipaten Seram Bagian Barat.

XVI

dangkan di Piru tanggal, 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH JPATEN SERAM BAGIAN BARAT


BARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT N 2015 NOMOR 138

jR REGISTER 01/2015 FERATURAM DAERAH KABUPATEN SERAM 3AGiA.N BARAT, PROVINSI MALUKU : NOMOR 01 TAHUN 2015


## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2015

## TENTANG

## anggaran PENDAPATAN dan BELANJA daerah tahun 2015

™ dalazn rangka penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 perlu ddak^^ sesuai dengan aturan-aturan yang belaku dalam pengelolaan, dan penatausahaan anggaran tersebut sehmgga dapat berhasU guna dan berdaya guna bagi pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian APBD harus dUcelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan dan bertanggungjawab dengan mepertahatikan azas keadilan. kepatuten dan manfaat bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 CukupJelas

Pasal 2 CukupJelas

Pasal 3 CukupJelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 CukupJelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 CukupJelas

BAHAN LEMBARAN DERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 0140