Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2017 tentang STANDAR OPERASrONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERlNTAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAiyANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KO'f.. 1ERING ILIR BUPATI OGAN KOMERlNG JUR, (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabiIitas peIaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan baik dati sisi mutu, waktu, dan prosedur, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tuga s di bidang pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering iiir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerimanan nina~ Pen.an.~an Modal dan PeIayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang di Sumatera 1.959 Mengingat
- Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Selatan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821};
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomoT67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
..\_ ...
\_--------------------------------
\
,
.
Menetapkan
2
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)" sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679J;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor221};
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tan\l!\' 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering nit1'ahun 2016 Nomor2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMIN1STRASJ PEMERINTAHAN DINAS PENANAMA..l\lMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGANKOMERING ILIR.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, II, III, IV, V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan mi.

Pasal••..

3

## Pa.sa12

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedomanjacuan bagi aparatur dalam proses penye1enggaraan admin istrasi pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatL1Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. 1

## Pasal3

Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan Standar OperasionaJ Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

## A. Layanan Administrasi Umum, yaitu

:

1. Layanan Administrasi Surat Masuk
2. Leyenan Aclministrasi Surat Keluar
3. Pelaporan Daftar Hadir Aparatur Sipil Negara
4. permohonan Cuti Aparatur SipiI Negara
5. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
6. Pengusulan Kenaikan Pangkat
7. Verifikasi Nota Pencairan Dana {NPDj
8. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP)
- g. Penerbitan Burat Permintaan Pembayaran TU/GU/LS (SPPTU/GU/LS)
10. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP Nihil)
11. Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM Up)
12. Penerbitan Surat Perintah Mernbayar TU/GU fLS (SPM TU IGU I LSI
13. Penerbitan Surat Perintah Membayar Nihil (SPM Nihil)
14. Penyusunan Laporan Keuangan
15. Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan
16. Penerirnaan Retribusi Daerah
17. Penyusunan Rencana Strategis
18. Penyusunan Rencana Kerja
19. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
20. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
21. Penyusunan Penetapan Kirrerja
22. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- B. Layanan Penyelenggaraan Peiayanan Perizinan dan Nonperizinan, yaitu

:

1. IzinPrinsipPenanaman Modal
2. lzin PrinsipPeruhaban
3. Izin Prinsip Perluasan
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
5. 5.. Izin Usaha
6. Izin Usaha Perubahan
7. Izin Usaha Perlueeen
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan
- g. hin Lokasi
10. Izin Usaha Perkebunan
11. Izin Mendirikan Bangunan
12. Sertiflkat Laik Fungsi Bangunan Gedung
13. Izin Usaha Produksi Benih Bibit Ternak dan Pakan

14. Izin...

4

## 14. Izin Usaha Fasilitas Pemelih~aan Hewan, Pasar Hewan dan Rumah PotongHewan

15. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
16. Jzin Usaba Jasa Konstruksi
17. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
18. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
19. Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
20. Izin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan Swasta
21. Izin Penyelenggaraan Apotik
22. Izin Penyelenggaraan Toko Obat
9. ?3. Izin Penye1enggaraan Toko Alat Kesehatan
24. Izin Penyelenggaraan Optikal
25. Izin Praktik Apoteker dan Izin Kerja Apoteker
26. Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi
27. lzin Praktik dan Kerja Bidan
28. lzin Kerja Perawat dan Perawat Gigi
29. Izin Praktik Perawat dan Perawat Gigi
30. Izin KeIja Refraksionis Optisien dan Optometris
31. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
32. Izin Trayek
33. Izin Pemasangan Reklame
34. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dasar Swasta
35. leia Penye1enggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
36. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah
37. Izin Gangguan
38. Izin Usaha Perdagangan
39. Surat Izin Ueehe Perikenen (SlUPj
40. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
27. 4 L Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal (TPKPI)
42. Izin lingkungan
43. lzin Usaha Toko Modern {flJTM)
44. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
45. Izm Perubahan Pe.nggunaan Tanah (IPPTl
46. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
47. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba {STPW}
48. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina
49. Izin Produksi Benih Bina
50. Pemberian InsentifJKemudahan Penanaman Modal
51. Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing
52. Tanda Deiter Indusitri
53. Tanda daftar Gudang
40. 54~ Tanda daftar Perusahaan
55. Surat Izin Penunjukan Tempat
56. Layanan Perubahan DataPerizinan
57. Layanan Penerbitan Izin Bam Tcrkait Surat Hilang atau Rusak

- C. Layanan Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, yaitu
1. Layanan Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan
2. Layanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal{LKPM)
4. :3. Layanan Penertiban Perizinan dan NonPerizinan
4. Layanan Pengaduan
5. Layanan Informasi
6. Layanan Survey Kepuasan Masyarakat

## Pasal4

. Pengesenen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Ogan KomeringIlir.

## Pasal5

Pada saat Peraturan 6upati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 359 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Admmhtras\ Pemerintahan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan KomeringIlir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komeringllir Tahun 2015 Nomor359)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasa16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal , JQl7U4l1

2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR;


Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 3 v1:i'rtC.(Jrr 201 7

.;;::~~;;~~,;:.'.~.::~:.--,:.'~~'~:

~~~~;:l(}AERAH ~TEN OGANKOMERINGILlR,


BERfTA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING lL1R TAHUN 2017 NOM OR J

...\_ l' i j .: ~ '!;;" -, ~ . ~! .!. ,

.

: