PERATURAN DAERAH RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENGAN MHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOI.AANG MONGONDOW UTAM - a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang penyelanggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa mengenai dampak lingkungan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang penerbitan pungutan-pungutan dan jangka waKu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ). - b. bahwa guna menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu menggali sumberPendapatan Asli Daerah melalui pemberian lzin Undang-undang Gangguan Usaha ( Hinder Ordonantie ). - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi Izin Gangguan ( Hinder Ordonantie). - 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ingkat I dan Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 -Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indondsia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian NegarJ Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710); (berlaku Unknown)
Pembukaan
MENIMBANG
MENGINGAT
r{ I '
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12s,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005,tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,tentan9 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3S,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,+493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
9. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36e2);
11. Peraturan Pemerintah Reoublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintahan dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),
12. KeDutusan Presiden ReDublik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
13. Kepres Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Daerah, Undang-undang dan Bentuk Rancdngan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kepres (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian pencemaran bagi perusahan-perusahan yang mengadakan penanaman modal menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan undang-undang Nomor 6 Tahun 1968.
MenetaPkan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian lzin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang tata cara tapak tanah dan tata tertib pengusaha kawasan industri serta prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan . (UUG/Ho bagi oerusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang tata cara Demberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO bagi .. perusahaanperusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119- Tahun 1998 --t"ntung Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Reiribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Timgkat Ii;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175-Tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1376/sJ , tanggal 21 Januari 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. 2l.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Izin Mendirikan bangunan dan lzin LJndang-undang Gangguan Perusahaan;
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAAT{G MONGONDOW UTAM
MEMUTUSKAN
: PEMTURAN ONLNETT XIEUPETEN BOLAANG MONGONDOW UTAM TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
xrrerifin urquu
Pasal I
- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara'
- c. Bupati ad;lah Bupati Bolaang Mongondow Utara'
- o. i"r"rrt"n o""i"n adalah Kepaia Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah'
- d. Dewan Perwakilan naryat oaeran?iinlutnya OiseUut DPRD adalah badan Legislatif
5. ". p"iuO.t adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesual -de'nqan Peraturan perundang-undangan yang berlaku'
6. , E"lil"" ;;il-;;J oent"rr. oaoin usaha yang metiputi perseroan terbatas, '' i"*a"" i.i"nva, aadan usaha Milik Negara atau Daerah.dengan,nama dan bentuk apapun persekuruan, perKumpulan, Firma-, kongsi' koperasi' yayasan' atau organisasi seienis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha'
- g. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tedentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimakudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau iasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwaiibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi'
- n. nelribuii Izin Gangguan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- i. i\'4asa Retiibusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waKu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan Tempat Usaha'
- t. Surit fetetaian Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingaK SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terhutang'
- k. Suiat Pendaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek ietribusi dan'waiib ietribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.Retribusi-Daerah'
- m. Surat t&lt;etetapa-n daerah kurang bayar tambahan untuk selanjutnya disingakt SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi' besarnya sanki administrasi dan jumlah yang masih harus dibayal
- n. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetaPkan.
- o. Surit ket"t pun retribusi daerah lebih bayar untuk selanjutnya disingkat SKRD-LB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi f&lt;iiena jumfan iredit ret;ibu;i lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- q. iurat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi'
- p. Surat taglhan retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk ' melakulian tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. ,. p"."t'tt""n adaljh lerangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pem6nuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi-
- s. benyidikai tindal pidana dibidang perpajakan .dae-rah dan retrlbusi adalah seringkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil' yang selanji-utnya disebut penyidiK untuk mencari serta mengumpulkan buKi yang dengan buKiitumembuatterangtindakpidanadibidangperpajakandaerahda|amretribusi yang terjadi seda menemukan tersangkanya.
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izln Gangguan dipungut rehjbusi sebagai pembayaran at-as pem-berian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kegiatan dan 9an99uan
Pasal 3
- (1)Objek Rehibusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi lzin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA
Pasal 6
- (1)Ingkat pengguna jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DATAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA
Pasal 7
- (1)Prinsip sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin ,
- (2) Biaya sebagaimana dimakud pada ayat (1) mellputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengedalian.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal I
- (1)Tarif digolongkan ## BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Retribusi yang terhutang pasal 8 ayat (2) dengan ayat ( 1). dihitung dengan memgalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam tingkaipeng-gunaan jisa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Retribusi yang terhutang pasal 8 ayat (2) dengan ayat ( 1). dihitung dengan memgalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam tingkaipeng-gunaan jisa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yanq terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha diberikan'
MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB IX - MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun' kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
BAB IX - MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan'
BAB X - SURAT PENDAFTARA'{
Pasal 13
- (1) Setiap wajib retribusi wajib menoisi SPdORD
2. -- .-(3) Bentuk, isi serta tata cara -'pengisian dan penyampaian SPdoRD ditetapkan oleh BuPati.
- (2) SPdORD sebagaimana olmarsuO"faOa ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XI - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14
- sebaqaimana dimaksud pada pasal 13 ayat denoan menerbitkan SKRD atau Dokumen (1) BAB XII
BAB XI - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. G)i5il;';"trd; p"t""g;t diberikan uang perangsang sebesar 5 o/o (lima persen) dari realisasi Penerimaan.
3. ^.-^-iiin"triouii dipungut dengan menggunikan SKRD atau dokumen lain yang diDersamakan dan SKRDKBT'
SANKSI ADMINISTMSI
BAB XIII - SANKSI ADMINISTMSI
Pasal 16
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar O*""it"n sa;isi administrasi berupa bunga )oz" idua persen) setiap-bulan dari retribusi ving i.ihrtu;g atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan srRD'
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
- (2 t Retribusi vanq terhutang dllunasi selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak "' o]iJi6ii[tittisrnoliuiiaoru."n lain vans dipersamakan densan SKRDKBT'
- (1) Retribusi yang harus dilunasi sekaliqus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi
- f:liJt iJ. #tuayaran, penyetoran, dan teirpat pembayaran retribusi diatur dengan Keputsan BuPati.
mrrclliBPilrcrnm
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18
- fzl i,"r.gih* i"tiibuii metatui gupfN oilaGnakn b6rdasarkan peraturan perundangundangan Yang berlaku.
- (1) Retribusi Terhutang
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19
- rz) ru;:jiilffi.;,,6 t"-iu t"'tuiit ourit ittriu* indonesia densan disertai alasanjelas.
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang dituniuk atas SKRD utuu oo*ur.n iiin yang diperiamakan, SKRDKBT dan SKRDLB'
- alasan Yang (3)Dalam hal wajib retribusl mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi' waiib t";;t'b;J ;;;;i;pat membuktik;n'ketidakbenaran keteiapan retribusi tersebut'
- (5) Keberatan yang tidak t"t"n'nii"oyuiutan sebagaimana dimaG' ud pada ayat (2) t-' ai"iil.r. iil^s1ap sebagai keberatan sehinqga tidak dipertimbangKan'
- (4)'KH;:#. ;;;;il;ilkS" o.rut :i-nsku ;uLtu palins lama.2-.(dua) bulan seiak "'r*iili":i{#i,ii*m'nl'''r"'"i5;ff '*'"iil,:s"'5,';i.'l';Tft 3 itulioat oJpat oipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannYu:,--'.-,
- (6) Pengajuan keberatan tiou* rn"n'nii tewali5ln membayar retribusi dan pelaksanaan Penagihan retribusi.
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
- (2) Keputusan Bupati atas *"*ra# ^ iil'p" i1:a'Iii"l"ruhnva atau sebagian ' ' menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang'
2. (1)Bupati datam jangka waktu paling lama 6 (bulan) sejak.tanggal surat keberatan "' i[!rirn. nurut he-mberi keputusanltas keberatan vang d]ti"-91:'-
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud Daerah tidak memberikan suatu Keputusan dikabulkan. pada ayat (1) telah lewat dan Kepala keberatan diajukan tersebut dianggap
illt#it^PEi'TBAYARAN
'ENGEMBALTAN
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21
- tz) aupiti oafam jingka waktu palinq lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Dermohonan keteoinan pemoayarln i"tiiorii r"uiquirana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kePutusan'
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada BuPati'
- t:lip"Oif. ia.gk. waKu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan '"il;;iir'd.k memberikan keputusan, permohonan pengambilan retribusi dianggap ]il!"ol,rrii. )iijliiinlit t'"'G irl"'tjit[* dalam janskJ wktu palins lama 1 (satu)
- bulan t+lepaUifa wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainny4 kelebihan pembayaran retribusi sebqaimana orrnarrui-padi a"yat (r) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut'
- (6)Apabila pengambilan p"touy.t* n"ttiOusi dilakukan setelah lewat jangka waKu '-'jiirul bulanl Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2olo (dua persen)'
- (5) Penqambilan kelebihan pembayaran JriOusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t-'oirut'ur.un iur.rn wakiu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB'
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22
- 'a. Nama dan alamat wajib retribusi
- (1) Permohonan Pengambilan fetebinal-pemuayaran retribusi diajukan secara teftulis keDada Kepala Daerah dengan sekurag-kurangya menyeDut :
- b. Masa retribusi
- rzt eeriiofr#n 'i;;fuil;; tereriinan' pembavarin retribusi disampaikan secara langsung atau melalui *t t"ttt?lrun
- i. il".*tvi t"r"oinan pembayaran;alasan yang singkat dan jelas
- atau buKi pengiriman pos tercatat merupakan (3) Bukti Denerimaan oleh pe]aDat c '-' nuKi saat permohonan diterima oleh Bupati'
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 23
- (1) Pengambilam kelebihan ..Retflbusi ' Oifu'k't"" dengan menerbitkan surat perintah
2. ,"ffiii:t'-:Hitil'?Jiti:Jjl;" Retribusi diperhitunelal'..de!9aj1' hutane Retribusi ' 'lainnya, sebagaimana oimarsuo'iaia paii-ji avit t+1, pembavaran dilakukan ;";;;;;. #mindahbukuan jugj be'tattu sebagai buti pembavaran
PENGURANGAN' KERINGABfrITiII PEMBEBASAN RETRTBUSI
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 24
- ( 1 ) Bupati dapat me*:1g^r:'#:*1'il ftilg"":l *il3:,1b;'."i"llJ,L,:i"r1...1y11 (')LTo,":':1,1"fl'.::n""L,f.i'"1mil;;; -Giu,6t..iuusi, antara rain dapat )"lto"iii.. r"p.o. pengusaha kecil unuk mengang
- ' (4)Tata cara pengurangan, *rl[i"il"" Oii'p"iio"oitun n"ttiOuti ditetapkan oleh BuPatl
- (3) Pembebasan netriuusr seoagaimai"a litirttuo"puou ayat (1) antara lain diberikan t"'#;;;G[ reiriousi oitimp] bencana alam' kerusuhan ^
KADALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIX - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
2. (1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- a) Diterbitkan surat teguran atau ;
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. hak untuk melakukan
- b) Ada pengakuan hutang retribusi darl wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XX - KETENTUAN PIDA'{A
Pasal 26
- (1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajlban sehingga merugikan Keuangan ' 'oaerah diancam pid;na kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyaksebanyaknya Rp 5.000.000 ;- (lima juta rupiah).
- (2)Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran'
BAB n(I PEt{YIDIKAN
BAB XX - KETENTUAN PIDA'{A
Pasal 27
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dillngkungan Pemerintah Daerah diberi ' '*"*"nung -khusus s6baqai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ;etribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. . a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daeran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
3. (2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.:
- b. Meneliti; mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- c. Meminia keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah'
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadapa bahan bukti tersebut;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang untuk menlnggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerlkaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- j. l4enghentikan Penyidikan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. uetaiutan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
I
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya ' 'penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
BAB )CXII KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PIDA'{A
Pasal 28
- (1)Padagatperaturandaerahiniberlaku,makasemuaperaturan-peraturandaerah yang beftentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku'
- (2) peraturan\_peraruran dairah yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku'
BAB XX - KETENTUAN PIDA'{A
Pasal 29
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam \_peraturan daerah ini, sepanjang mengenai oelaksanian-nya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati'
BAB XX - KETENTUAN PIDA'{A
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang clapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan t"n"tput*unnl;;;it; lemoaran Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Ditetapkan di : Boroko /q f-ei. eue at BoLAANG MoNGoN Dow Ur ABy ' . n. M'lmelnsl 2008

Penandatangan: SEKRETARIS D-AERAH KABuPATEI aoLAAry]'df9{GoNDow UrARA // (/z Drs. Hi.R.Posumah Pembina Utama Muda Nip. 131843 684

Penetapan: Diundangkan di Boroko 2008 LEMBAMN DAEMH KABUPATENAOLMNG MONGONDOW UTAMTAHUN 2OO8 NOMOR : l'b
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH
## TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
## DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
## BUPATI BOI"AANG MONGONDOW UTAM
## 1. PENJELASAN UMUM
1. Sehubunqan dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Retribusi Izin Gangguan, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2. Dalam Peraturan Daerah ini dalam penentuan tarif retribusi mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor ll Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara Bab VIII
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas PASAL IO PASAL I1
PENJELASAN
Pasal 13
lr I
PENJELASAN
Pasal 14
:auLup lelas
PENJELASAN
Pasal 15
:auLup lelas eASAL 16 :aupup tetas
PENJELASAN
Pasal 17
:auLup lelas PISAL 18 :auq.up lelas
PENJELASAN
Pasal 19
:auLuo letas o*ot 'o tu*uo '"'t' t*ot tt tutuo t"'u' t*ot tt tu*uo '"'"' totot t' tu*uo '"'u' t*ot to tu*uo '"'u' tNot tt tu*uo '"'u' t*ot tu tu*'o '"'"' osot " tu*uo '"'u' o*ot tt tu*uo '"'u'
PENJELASAN
Pasal 20
ayat 1 dan 2. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL PASAL I
PENJELASAN
Pasal 29
: cukup lelas
PENJELASAN
Pasal 30
: Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBAMN DAEMH KABUPATEN BOLMNG MONGONDOW UTAM IIOMOR : 1-4