PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor TAHUN Tahun 2007 tentang PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa negara mempunyai kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, prakarsa dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa suatu upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik guna membangun kepercayaan masyarakat, maka diperlukan suatu bentuk pengaturan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
Mengingat
:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan LNRI Nomor 3177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (LNRI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan LNRI Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan LNRI Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LNRI Nomor 4593);
9. 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LNRI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan LNRI Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 122);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 137);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 150);
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PELAYANAN PEMERINTAH
PERATURAN DAERAH TENTANG PUBLIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jeneponto.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang di selenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
7. Penyelenggara Pelayanan adalah Perangkat Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
8. Pemberi Pelayanan adalah pejabat/pegawai/aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penerima Pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.
10. Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan Peraturan perundangundangan yang berlaku.
11. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis dari penyelenggara pelayanan berisi komitmen penyelenggara untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan serta dipublikasikan secara luas.
12. Piagam Pelayanan adalah dokumen yang berisi kesepakatan bersama antara masyarakat dengan instansi pelayanan publik.
13. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
14. Komisi Pelayanan Publik adalah lembaga independen yang mempunyai tugas dan fungsi menerima pengaduan serta menyelesaikan sengketa pelayanan publik.
15. Pengaduan Masyarakat adalah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atau penerima pelayanan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Penyelenggara Pelayanan atau pihak-pihak yang terkait.
16. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.
17. Pengawasan Masyarakat adalah penyampaian informasi dari masyarakat mengenai pelanggaran Peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan.
18. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara pelayanan yang menyebabkan kerugian materil bagi penerima pelayanan..
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Asas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :
- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. partisipatif;
- d. akuntabilitas;
- e. kepentingan umum;
- f. profesionalisme;
- g. kesamaan hak;
- h. keseimbangan hak dan kewajiban;
- i. efektif;
- j. efisien.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Pelayanan Publik bertujuan untuk :
- a. menjamin kepastian akan hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- c. terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup pelayanan publik meliputi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Unit Pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
JENIS DAN SIFAT PELAYANAN
BAB III - JENIS DAN SIFAT PELAYANAN
Pasal 5
Jenis pelayanan publik terdiri dari :
1. pelayanan administrasi, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik;
2. pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik;
3. pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.
BAB III - JENIS DAN SIFAT PELAYANAN
Pasal 6
Sifat dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
- a. Pelayanan Seketika untuk mendapatkan pelayanan darurat;
- b. Pelayanan Singkat untuk mendapatkan pelayanan paling lambat satu hari;
- c. Pelayanan Waktu Cepat untuk mendapatkan pelayanan paling lama tujuh hari;
- d. Pelayanan Waktu Sedang untuk mendapatkan pelayanan paling lambat lima belas hari;
- e. Pelayanan Waktu Panjang untuk mendapatkan pelayanan paling lambat tiga puluh hari.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Bagian Kesatu
Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 7
- (1) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :
- a. kesederhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian dan ketepatan waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan;
- f. tidak diskriminatif;
- g. bertanggung-jawab;
- h. kelengkapan sarana dan prasarana;
- i. kemudahan akses informasi;
- j. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan;
- k. kenyamanan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bagian Kedua
Fungsi Penyelenggara Pelayanan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 8
- (1) Penyelenggara Pelayanan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7;
- (2) Penyelenggara Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mempunyai fungsi meliputi :
- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- c. Pengelolaan Informasi; dan
- d. Pengawasan Internal.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 9
- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemberi pelayanan yang meliputi berbagai jenis pelayanan dapat dilakukan melalui Pelayanan Terpadu;
- (2) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat, meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap;
- (3) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat dan meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (4) Pembentukan Penyelenggara Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Penyelenggara Pelayanan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 10
- (1) Penyelenggara pelayanan publik dalam melakukan rekrutmen aparat pemberi pelayanan wajib menyelenggarakan promosi aparatur secara transparan, tidak diskriminatif dan adil serta
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 11
- (1) Pimpinan penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja organisasi dan aparatur pemberi pelayanan dilingkungan organisasinya satu kali dalam 3 bulan dan berkelanjutan;
- (2)
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 12
- (1) Penyelenggara pelayanan publik dapat memberi atau menerima bantuan kedinasan dalam bentuk kerjasama untuk suatu penyelenggaraan pelayanan yang memiliki keterkaitan;
- (2) Pemberi atau penerima bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan apabila :
- a. sesuai dengan lingkup kewenangan dan tugas pelayanan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh penyelenggara;
- b. ketidakmampuan Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan;
- c. ketidaklengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyelenggara.
- (3) Pemberian dan penerimaan bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan oleh Bupati.
Bagian Kelima
Standar Pelayanan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 13
- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan memperluaskan standar pelayanan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 14
Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan penyebarluasannya dilakukan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan.
Bagian Keenam Maklumat dan Piagam Pelayanan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 15
- (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib memuat dan menyebarluaskan informasi maklumat pelayanan sesuai dengan jenis, sifat dan karakteristik layanan yang diselenggarakan secara jelas;
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurangkurangnya memuat :
- a. komitmen pelayanan;
- b. target pelayanan; dan
- c. standar pelayanan.
- (3) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dituangkan dalam piagam pelayanan yang ditetapkan bersama antara penyelenggara dengan masyarakat;
- (4) Bagi penyelenggara dan atau pemberi pelayanan yang konsistem melaksanakan maklumat pelayanan yang tertuang dalam piagam pelayanan dapat menerima piagam penghargaan dari kelompok masyarakat;
Bagian Ketujuh Pelayanan Bagi Kelompok Rentan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 16
- (1) Kelompok rentan meliputi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita;
- (2) Dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyelenggara pelayanan mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan berupa kemudahan pelayanan sesuai kemampuan daerah.
Bagian Kedelapan
Biaya Pelayanan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 17
- (1) Penetapan besaran biaya pelayanan perlu
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 18
- (1) Penyelenggara pelayanan wajib mengelola sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara berkesinambungan;
- (2) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyelenggara pelayanan melaksanakan inventarisasi sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan secara sistematis, transparan, lengkap dan akurat;
- (3) Penyelenggara pelayanan bertanggung-jawab dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan atau penggantian sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan sesuai standar kebutuhan dan keamanan.
Bagian Kesepuluh
Perilaku Pemberi Layanan Publik
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 19
Pemberi layanan publik harus berperilaku sebagai berikut :
- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. peduli, telaten, teliti, dan cermat;
- c. hormat, ramah, dan tidak melecehkan;
- d. bersikap tegas dan tidak memberikan keputusan tumpang tindih;
- e. tidak memberikan proses yang berbelit-belit;
- f. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- g. menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas serta reputasi Penyelenggara demi menjaga kehormatan institusi Penyelenggara di setiap waktu dan tempat;
- h. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang menurut Peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- i. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- j. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan;
- k. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
- l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki;
- m. profesional dan tidak menyimpang dari prosedur.
Bagian Kesebelas
Indeks Kepuasan Masyarakat
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 20
- (1) Setiap penyelenggra pelayanan publik, wajib menyusun dan menginformasikan Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan yang diberikan;
- (2) Instrumen Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah memperoleh masukan dari lembaga independen.
Bagian Keduabelas
Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 21
- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh Pengawas intern dan Pengawas ekstern.
- (2) Pengawasan intern penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung dan aparat pengawasan fungsional internal pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan ekstern penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui :
- a. pengawasan lembaga independen yang memiliki fungsi dan kewenangan pengawasan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Bagian Ketigabelas Pengelolaan Pengaduan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 22
- (1) Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan mengenai pelaksanaan pelayanan publik kepada Penyelenggara dan atau Komisi Pelayanan Publik.
- (2) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dalam pelaksanaan pengelolaan keluhan dan pengaduan.
- (3)
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 23
- (1) Penyelenggara pelayanan wajib menyusun tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan prinsip penyelesaian yang murah, mudah, dan cepat.
- (2) Tata cara pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan sekurangkurangnya meliputi:
- a. prosedur pengelolaan pengaduan;
- b. penentuan pejabat yang mengelola pengaduan;
- c. prioritas penyelesaian pengaduan;
- d. proses pelaporan dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan Aparat;
- e. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
- f. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak-pihak terkait;
- g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;dan
- h. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 24
Penyelenggara pelayanan wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur pengaduan, melaporkan tindak lanjut pengelolaan pengaduan kepada masyarakat dan menyampaikan laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Bupati.
BAB V - PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK
Pasal 25
Prinsip penyelesaian sengketa pelayanan publik adalah murah, mudah, cepat dan terjamin kepastian hukumnya;
BAB V - PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK
Pasal 26
Pengaduan dapat dikategorikan sebagai sengketa pelayanan publik apabila :
- a. penerima pelayanan tidak mendapat pelayanan dari penyelenggara atau pemberi pelayanan sebagaimana mestinya;
- b. adanya kerugian bagi penerima pelayanan yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
BAB V - PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa pelayanan publik ditetapkan oleh Komisi Pelayanan Publik dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KOMISI PELAYANAN PUBLIK
Bagian Pertama Pembentukan
BAB VI - KOMISI PELAYANAN PUBLIK
Pasal 28
Untuk efektifnya penanganan pengaduan dan klarifikasi pengaduan serta penyelesaian sengketa pelayanan publik dibentuk Komisi Pelayanan Publik yang bersifat independent dan ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
BAB VI - KOMISI PELAYANAN PUBLIK
Pasal 29
Komisi Pelayanan Publik mempunyai tugas :
- a. menerima pengaduan, memeriksa dan menyelesaikan setiap sengketa pelayanan publik;
- b. membuat dan menetapkan tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa pelayanan publik dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan verifikasi dan klarifikasi antara para pihak yang bersengketa;
- d. melaporkan hasil penyelesaian sengketa kepada pimpinan, penyelenggara, Bupati dan pihak-pihak yang terkait;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.
BAB VI - KOMISI PELAYANAN PUBLIK
Pasal 30
Komisi Pelayanan Publik berwenang :
- a. meminta data dan informasi dari penyelenggara dan pemberi pelayanan publik;
- b. menghadirkan pihak-pihak yang terkait untuk kepentingan konsultasi dan mediasi;
- c. meminta laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat dari penyelenggara pelayanan;
- d. memberikan rekomendasi secara tertulis baik diminta maupun tidak diminta kepada penyelenggara pelayanan dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan;
- e. menyelesaikan sengketa pelayanan publik;
- f. melibatkan PPNS dalam hal tindak lanjut atas laporan pengaduan.
Bagian Ketiga
Keanggotaan
BAB VI - KOMISI PELAYANAN PUBLIK
Pasal 31
- (1) Keanggotaan Komisi pelayanan Publik sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang masing-masing berasal dari unsur Akademisi, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Pers;
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih dan ditetapkan melalui proses penjaringan dan uji kelayakan yang dilakukan oleh Lembaga Legislatif;
BAB VI - KOMISI PELAYANAN PUBLIK
Pasal 32
- (1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Komisi Pelayanan Publik adalah :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. warga negara Indonesia dan berdomisili nyata di Kabupaten Jeneponto
- c. sehat jasmani dan rohani,
BAB VI - KOMISI PELAYANAN PUBLIK
Pasal 33
- (1) Struktur organisasi Komisi Pelayanan Publik terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan tiga orang Anggota yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Pelayanan Publik dibantu oleh seorang Sekretaris bukan anggota dan staf sekretariat yang ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Kelima Masa Jabatan
BAB VI - KOMISI PELAYANAN PUBLIK
Pasal 34
- (1) Masa jabatan Anggota Komisi Pelayanan Publik adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan periode berikutnya;
- (2) Komisi Pelayanan Publik wajib menyampaikan laporan kinerja setiap tahun dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
- (3) Laporan kinerja dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada DPRD, Bupati dan setiap pimpinan penyelenggara pelayanan.
Bagian Keenam Pembiayaan
BAB VI - KOMISI PELAYANAN PUBLIK
Pasal 35
Anggaran untuk Komisi Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
BAB VI - KOMISI PELAYANAN PUBLIK
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja komisi pelayanan publik diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 37
- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan peran serta masyarakat;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama pemenuhan kewajiban pelayanan dan atau pengawasan masyarakat;
BAB VII - PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 38
- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, baik perorangan atau kelompok, dapat dilakukan melalui forum-forum komunikasi publik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan di tingkat Kabupaten guna mendukung pencapaian pelayanan optimal.
- (2) Forum-forum komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berfungsi sebagai pemberi informasi lisan maupun tertulis kepada penyelenggara pelayanan penanganan keluhan/pengaduan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan publik dan komisi pelayanan publik dapat segera menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
BAB VIII - KETENTUAN SANKSI Pasal 39
Pasal 39
- (1) Penyelenggara dan atau pemberi pelayanan yang melanggar kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. pemberian teguran;
- b. pemberian ganti rugi;
- c. penundaan/ penurunan pangkat;
- d. mutasi jabatan;
- e. pembebasan tugas/jabatan dalam waktu tertentu; atau
- f. pemberhentian dengan/tidak hormat.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
BAB VIII - KETENTUAN SANKSI Pasal 39
Pasal 40
Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini yang memenuhi unsur dan diancam pidana dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41
Pasal 41
Pemberian pelayanan serta penyusunan dan penetapan standar pelayanan terhadap pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - Pasal 42
Pasal 42
- (1) Semua ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini telah selesai paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan efektif dilaksanakan;
- (2) Peraturan Daerah ini efektif dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 43
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 2007

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO, R A D J A M I L O

Penetapan: Diundangkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, ## Drs. H. IKSAN ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMOR ..