PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 1998 tentang MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha perlu mengembangkan diri dan memperluas kegiatan usahanya dalam rangka meningkatkan peranannya secara aktif dalam kegiatan perekonomian;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, koperasi perlu memperkuat struktur permodalannya melalui pemupukan modal dengan menyertakan pihak lain dalam permodalan koperasi dalam bentuk modal penyertaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan modal penyertaan pada koperasi dalam Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negra Nomor 3502);
Mengingat
: 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
1. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
2. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi.
3. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.
SUMBER DAN TATA CARA PEMUPUKAN
BAB II - MODAL PENYERTAAN
Pasal 2
Modal koperasi terdiri dari:
- a. modal sendiri;
- b. modal pinjaman;
- c. modal penyertaan.
BAB II - MODAL PENYERTAAN
Pasal 3
Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari:
- a. Pemerintah;
- b. anggota masyarakat;
- c. badan usaha; dan
- d. badan-badan lainnya.
BAB II - MODAL PENYERTAAN
Pasal 4
Pemupukan modal penyertaan dilakukan
BAB II - MODAL PENYERTAAN
Pasal 5
- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama koperasi dan Pemodal;
- b. besarnya modal penyertaan;
- c. usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;
- d. pengelolaan dan pengawasan;
- e. hak dan kewajiban Pemodal dan koperasi;
- f. pembagian keuntungan;
- g. tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki Pemodal dalam koperasi;
- h. penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis.
BAB II - MODAL PENYERTAAN
Pasal 6
Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah memperoleh status sebagai badan hukum;
- b. membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
- c. mendapat persetujuan Rapat Anggota.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
- (1) Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pemodal turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan tersebut .
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal pernyetaan.
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
Penempatan dan pengadministrasian modal penyertaan kepada koperasi:
- a. tunggal usaha dilaksanakan dalam satu pembukuan dengan pembukuan koperasi;
- b. serba usaha dilaksanakan dalam masing-masing Unit Usaha Otonom.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
- (1) Pemodal dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan.
- (2) Keikutsertaan Pemodal dalam pengelolaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
- (1) Pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dapat dilakukan oleh Pengurus atau Pengelola.
- (2) Untuk koperasi serba usaha, pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dilakukan oleh Pengelola.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
- (1) Pengurus atau Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran bagi usaha yang dibiayai modal penyertaan untuk mendapat persetujuan Rapat Anggota.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus atau Pengelola dapat mengikutsertakan Pemodal.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
- (1) Dalam Rapat Anggota, Pengurus dapat mengundang Pemodal untuk memberikan saran dan pendapat mengenai usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan.
- (2) Pemodal tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota, dan tidak turut menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14
- (1) Pengurus atau Pengelola usaha yang dibiayai modal penyertaan wajib menyusun laporan tertulis mengenai kegiatannya sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Anggota.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan pula kepada Pemodal.
- (3) Atas permohonan tertulis dari Pemodal, Pengurus atau Pengelola memberi izin kepada Pemodal untuk memeriksa pembukuan usaha yang dibiayai modal penyertaan, risalah Rapat Anggota yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan daftar Pemodal.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
Koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri.
PENGALIHAN MODAL PENYERTAAN
BAB V - PENGALIHAN MODAL PENYERTAAN
Pasal 16
- (1) Pemodal dapat mengalihkan modal penyertaan yang dimilikinya dalam koperasi.
- (2) Modal penyertaan yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditawarkan terlebih dahulu kepada Pemodal lain dalam modal penyertaan atau kepada koperasi, melalui Pengurus atau Pengelola.
- (3) Dalam hal Pemodal lain dalam modal penyertaan atau koperasi tidak mengambil alih bagian modal penyertaan yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka modal penyertaan tersebut dapat ditawarkan kepada pihak lain yang berminat.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Koperasi yang telah menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap melaksanakan kegiatannya dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 33 TAHUN 1998
## TENTANG
## MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI
## UMUM
Dalam menghadapi pasar bebas, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha harus mampu berperan serta dalam kegiatan perekonomian.
Untuk itu,
PENJELASAN
Pasal 42
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah menegaskan bahwa koperasi selain memupuk modal sendiri, dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat, dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk memperoleh modal penyertaan guna menambah dan memperkuat struktur modal koperasi.