PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR  SABU RAIJUA Nomor 8 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 8 TAHUN 2016. TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATI SABU RAIJUA
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 8 TAHUN 2016.
TENT ANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. 12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan . Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor );
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA DAN BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
- a. Semula
Rp
587. 754.830.466,00
- b. Bertambah/(Berkurang)
Rp ( 18. 963. 765.205,00)
Jumlah
Pendapatan
Setelah Rp
568. 791.065 .261,00
- Perubahan
2. Belanja Daerah
- a. Semula
Rp
608.416.628.700,08
- b. Bertambah/(Berkurang)
Rp
87.046.070.729,95
- Jumlah Belanja Setelah Perubahan
Rp
695.462.699.430,03
- Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan
Rp
( 126.671.634.169,03)
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
1. Semula
Rp
21.661.798.234,08
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp 106.048.935.934,95
| Jumlah Perubahan | Penerimaan | Setelah | Rp | 127.710.734.169,03 |
|--------------------------|--------------------------|-----------|------|--------------------------------|
| b. Pengeluaran | b. Pengeluaran | | | |
| 1. Semula | 1. Semula | | Rp | 1.000.000.000,00 39.100.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | 2. Bertambah/(Berkurang) | | Rp | |
| Jumlah | Pengeluaran | Setelah | Rp | 1.039.100.000,00 |
| Perubahan | Perubahan | | | |
| Jumlah | Pembiayaan | Netto | Rp | 126.671.634.169,03 |
| Setelah Perubahan | Setelah Perubahan | | | |
| Sisa lebih setelah | pembiayaan perubahan | anggaran | Rp | ,00 |
Pasal 2
. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri atas
- a. Pendapatan Asli Daerah
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Semula
Rp
64.548.563.966,00
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
(13.410.971.028,00)
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp
51.137.592.938,00
Yang Sah Setelah Perubahan
473.055.317 .000,00
8.637.753.137,00
481.693.070.130,00
Rp
Rp
Setelah
Rp
1. Semula
Rp
50.150.949.500,00
2. Bertambah/(Berkurang}
Rp
(14.190.547.314,00)
Jumlah
Pendapatan
Asli
Daerah
Rp
35.960.420.186,00
Setelah Peru bahan
- b. Dana Perimbangan
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah
Dana
Perimbangan
Perubahan
. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan
- a. Pajak Daerah
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4 .500 .000 .000 ,00
1.331.686.269 ,00
5.831.686.269,00
1.973.015.000,00
73.510.500,00
2.046.525.500 ,00
Perubahan
Rp
Rp
Rp
1. Semula
Rp
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
Jumlah
Retribusi
Daerah
Setelah
Rp
Perubahan
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Retribusi Setelah
- b. Retribusi Daerah
Rp
5.099.010.000,00
Rp
(2.270.073.287 ,00)
Rp
2.828.936.713,00
1. Semula
2. Bertambah / (Berkurang}
Jumlah Pajak Daerah Setelah
Perubahan
2.435. 952.500,00
,00
2.435.952.500,00
450.000.000,00
108.000.000,00
558.000.000,00
53.339.399.000,00
( 15.000.000.000,00)
38.339.399.000,00
8.323.212.466,00
1.481.028. 972,00
9.804.241.438,00
127 .469.520.000,00
2.355.086.000,00
129.824.606.000,00
343.021.279.000,00
0,00
343.021.279.000,00
2.564.500.000,00
6.282.667.137,00
8.847.167.137,00
- c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula
Rp
2. Bertambah/(Berkurang)
- Rp
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Rp
Perubahan
Perubahan
- b. Dana Alokasi Umum
1. Semula
Rp
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
Jumlah
Dana Alokasi Umum Setelah
Rp
Rp
Rp
Rp
. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan :
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula
Rp
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan
Rp
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula
Rp
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
Jumlah
Dana
Penyesuaian
dan
Rp
Otonomi Khusus Setelah Perubahan
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula
Rp
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
Jumlah
Dana
Penyesuaian
dan
Rp
Otonomi Khusus Setelah perubahan
- d. Pendapatan Lainnya
1. Semula
Rp
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
Jumlah
Dana
Penyesuaian
dan
Rp
Otonomi Khusus Setelah perubahan
1. Semula
Rp
38.578.924.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
(13.325.670.796,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Rp
25.253.253. 704,00
Daerah Yang Sah Setelah Perubahan
. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana Bagi Hasil
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan
Pasal 3
( 1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung
1. Semula
Rp
211.184.258.501,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp
25.874.580.101,03
Jumlah
Belanja
Tidak
Lang sung
Rp
237 .058.838.602,03
Setelah Peru bahan
1. Semula
Rp 397 .232.370.199,00
2. Bertambah/ (Berkurang)
Rp 61.170.942.942,92
Jumlah Belanja Langsung Setelah
Rp 458.403.313.142,00
Perubahan
. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
1. Semula
Rp 167.348.967.156,00
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp (30. 724.090.03~, 97)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Rp
136.624.877 .125,03
Perubahan
- b. Belanja Hibah
1. Semula
Rp
2.069.509.145,00
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
3.153.750.000,00
Jumlah
Belanja
Hi bah
Setelah
Rp
5.223.259.145,00
Perubahan
- c. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula
Rp
3. 900.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
498.000.000 ,00
Jumlah
Belanja
Bantuan
Sosial
Rp
4.398.000.000 ,00
Setelah Peru bahan
- d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/KAb/Kota dan Pemerintah Desa
707 .202.500,00 ,00
1. Semula
Rp
2. Bertambah / (Berkurang)
Rp
Jumlah
Bantuan
Keuangan Kepada
Rp
707.202.500 ,00
Pemerintah Desa Setelah Perubahan
- e. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula
Rp
35.158.579.700,00
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
38.339.399.000,00
Jumlah
Belanja
Tidak
Terduga
Rp
73.4 79. 978. 700,00
Setelah Perubahan
- f. Belanja Tidak Terduga 1. Semula
Rp
2.000.000.000,00
2. Bertamba.h/(Berkurang)
Rp
. Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
1. Semula
Rp
21.486.798.234,08
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
103.110.671.838,95
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Rp
124.597.470.073,03
Sebelumnya Setelah Perubahan
- b. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula
Rp
00
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
2.734.264.096,00
Jumlah
SiLPA
Tahun
Anggaran
Rp
2.734.264.096,00
Sebelumnya Setelah Perubahan
1.000.000.000,00
39.100.000,00
1.039.100.000,00
Rp
Rp
Rp
Pasal 4
. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. Penerimaan
1. Semula
Rp 21.661.798.234,08
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
106.048.935.934,95
- Jumlah Penerimaan Setelah
Rp
127.710.734.169,03
Perubahan
- b. Pengeluaran
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pengeluaran Setelah
Perubahan
238.600.666.241,00 Rp
51.151.292.802,00 Rp
289.751.959.043,00 Setelah Rp
123. 4 28 .334. 049 ,00
109. 946.385. 908,08
13.481.948.140,92
45.223 .020 .050 ,00
48.685.318.050,00
(3.462.298.000,00)
14.608.068.818,00
16.608.068.818,00
- c. Belanja Modal
1. Semula
2. Bertamba.h/(Berkurang)
Jumlah
Belanja
Modal
Perubahan
Terduga Rp
Jumlah
Belanja
Tidak
Setelah Peru bahan
. dari jenis belanja :
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
- a. Belanja Pegawai
1. Semula
Rp
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
Jumlah
Belanja
Pegawai
Setelah
Rp
Perubahan
- b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula
Rp
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp
Setela.h Peru ba.han
- c. Penerimaan Kembali Pinjaman
Daerah
- l.Semula
Rp
- 2.Bertambah/(Berkurang)
Rp
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Rp
175.000.000,00
204.000.000,00
379.000.000,00
Daerah Setelah Perubahan
- huruf b terdiri dari (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
1.000.000.000,00
,00
1. 000 .000 .000 ,00
,00
39.100.000,00
39.100.000,00
1. Semula
Rp
2. Bertambah/(Berkurang)
- Rp
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
Rp
- b. Pemberian Pinjaman Daerah
1. Semula
Rp
2. Bertambah/(Berkurang)
Rp
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
Rp
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari ;

1. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Tah un I).

- Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah;

- Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja dan 3. Lampiran III

- Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja Pembiayaan.

- Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;

- Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.

7. Lampiran

- VIII

6. Lampiran

- VI

5. Lampiran

- V

4. Lampiran

- IV

2. Lampiran II

1. Lampiran I

2. Daftar kegiatan-kegiatan tah un anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Tahun I).

- Daftar Piutang Daerah IX

- Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. x

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.

- Daftar perkiraan penambahan dan 12. Lampiran XII

pengurangan aset lainnya.

- Daftar Dana Cadangan Daerah, dan 13. Lampiran XIII

- Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah. Lampiran XIV

9. Lampiran

10. Lampiran

11. Lampiran

- XI

- 14.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Diundangkan di Seba


SEKRETARIS

KABUPATEN SABU RAIJUA,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR :

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : 165 TAHUN 2016.