PERATURAN BUPATI SAROLANGUN Nomor MOR Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan adanya Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Penyaluran Dana tersebut; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
..
·
PROVINS!- JAMB!
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NO MOR I~ TAHUN 2015
TENT ANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AWKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan adanya Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Penyaluran Dana tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
1.
.
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 21);
..
~.
.
c·
-
·----~--
.
.:
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor S);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA. Menetapkan
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
3. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Sadan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya . dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Carnat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;
·,.
c·
/"&gt; l
8. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 2
Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
r:
·-
Tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk :
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalarn melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya go tong royong masyarakat.
PENERIMAAN AWKASI DANA DESA
BAB III - PENERIMAAN AWKASI DANA DESA
Pasal 4
Alokasi Dana Desa diberikan kepada Desa secara proporsional paling sedikit 10°/o (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
BAB III - PENERIMAAN AWKASI DANA DESA
Pasal 5
Alokasi Dana Desa dapat diterima oleh Desa yang telah melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana yang ditetapkan petunjuk teknis lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENERIMAAN AWKASI DANA DESA
Pasal 6
- (1) Kepala Desa. bersama BPD membuat peraturan Desa tentang Kornitmen Penggunaan Alokasi Dana Desa Yang dijalankan secara partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- a. Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa disusun melalui mekanisme perencanaan partisipatif;
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. Adanya keterlibatan masyarakat Desa secara luas dalam proses pembuatan keputusan sampai dengan evaluasi.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah bahwa setiap dana yang diperoleh dan dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah bahwa masyarakat dapat mengetahui secara terbuka semua infonnasi yang berkaitan dengan perencanaan, penggunan dan pelaporan Alokasi Dana Desa;
PENGGUNAAN AWKAS.I DANA DESA
BAB IV - PENGGUNAAN AWKAS.I DANA DESA
Pasal 7
Alokasi Dana Desa. sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diberikan langsung kepada Desa. untuk dikelola oleh Pemerintah Desa setelah dikurangi Tunjangan Pemerintahan Desa, dengan ketentuan 300/o (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional dan 700/o (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
(":
'\_.
,a·----
...
·~~:i.&amp;D
BAB IV - PENGGUNAAN AWKAS.I DANA DESA
Pasal 8
Penggunaan Alokasi Dana Desa dirnusyawarahkan antara Pernerintah Desa, BPD dan masyarakat yang dituangkan dalarn Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
BAB IV - PENGGUNAAN AWKAS.I DANA DESA
Pasal 9
- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 digunakan untuk
- a. Tunjangan Pemerintahan Desa
- a) Kepala Desa
- c) Kasi/Kaur
- b) Sekretaris Desa
- d) Kepala Dusun
- e) Ketua RT
- b. Tunjangan Sadan Permusyawaratan Desa
- b) Wakil Ketua
- a) Ketua
- c) Sekretaris
- d) Anggota
Dan dapat dilakukan pencairan setiap triwulan
BAB IV - PENGGUNAAN AWKAS.I DANA DESA
Pasal 10
1. Kegiatan Operasional
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan Operasional sebesar 30°/o (tiga puluh perseratus) dan Pemberdayaan masyarakat sebesar 70°/o (tujuh puluh perseratus) sebagairnana dimaksud Pasal 7 dapat digunakan untuk : -
3. 1). Operasional Pemerintah Desa;
4. 3). Operasional Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa.
5. 2). Operasional Badan Permusywaratan Desa;
2. Kegiatan Pern berdayaan Masyarakat :
2. Kegiatan Kepemudaan dan Keagamaan;
1. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat ;
3. Kegiatan PKK Desa;
4. Kegitan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manuisia (SOM) aparat Pemerintah Desa.
INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
BAB V - INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 11
Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk institusi yang mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi di Tingkat Kabupaten, Pendanping ditingkat Kecarnatan dan Pelaksanaan ditingkat Desa.
\_
r:
BAB V - INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 12
Pembentukan susunan Organisasi dan tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 13
- (1) Tim Pelaksa.na Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Pembentukannya, susunan Organisasi dan Tata Kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusa.n Kepala Desa;
- (3) Togas Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa antara lain sebagai berikut :
- (2) Sebagai Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa;
- a. Melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam menentukan penggunaan Alokasi Dana Desa dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan dengan berpedoman pada rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa;
- b. Melakukan pengajuan Alokasi Dana Desa sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disefakati dalam musyawarah Desa;
- d. Melakukan pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dari Alokasi Dana Desa.
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan penggunaan;
PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA
BAB VI - PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA
Pasal 14
- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menentukan besarnya jumlah Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan besarnya Nilai Bobot Desa ## BAB VII
PENGELOLAAN
BAB VI - PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA
Pasal 15
- (1) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
- (3) Susunan keanggotaan Tim terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota dengan keanggotaan maksimal berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Untuk mengefektifkan pelaksanaan penggunaan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa;
BAB VI - PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA
Pasal 16
- (1) Untuk menerima Alokasi Dana Desa, Desa membuka Rekening di Lembaga Keuangan milik Pemerintah yang ditunjuk;
.--
r
"'-
-
-·
.
.
- (2) Bendahara Desa/Bendahara Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam mencairkan dana wajib sepengetahuan Kepala Desa;
- (4) Penggunaan dana yang dikelola oleh Tim Pelaksana harus sepengetahuan Ketua Tim Pelaksana atau Kepala Desa;
- (3) Bendaharawan Desa bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan keten tuan yang berlaku;
- (5) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Desa berkewajiban menyampaikan pajak atas pembelian barang-barang kegiatan Alokasi Dana Desa sebagaiman telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
PASAL VIII
TAHAPAN PENCAIRAN AWKASI DANA DESA
BAB VI - PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA
Pasal 17
- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap;
- (3) Setiap Tahap pencairan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa tingkat Desa harus membuat laporan pertanggunjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah dicairkan pada ta.hap sebelumnya;
- (2) Tahap pertama akan dicairkan Alokasi Dana Desa sebanyak 700/o (tujuh puluh perseratus) dan tahap kedua dapat dicairkan 30% (tiga puluh perseratus) dari flapon ADD yang telah ditetapkan setelah dikurangi Tunjuangan Pemerintahan Desa dan Peningkatan SOM Aparat Pemerintahan Desa;
- (4) Pemerintahan Desa dapat mencairkan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi Tunjangan Aparat Pemerintah Desa setiap bulan sesuai dengan permohonan yang disampaikan.
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
BAB IX - PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 18
- (1) Pelaporan Alokasi Dana Desa diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
- a. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)
- (2) Jenis Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup;
- b. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan;
- c. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan;
- (3) Bendaharawan Desa Alokasi Dana Desa sebagai pemungut diwajibkan menyetor pemotongan PPn, PPh dan Pajak lainnya yang disetor ke rekening Kas Negara sebagai mana yang diatur dalam perundang-undangan tentang perpajakan;
- (5) Tim Pendarnping Tingkat Kecamatan membuat Laporan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkannya kepada Bupati Cq.Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten (BPMPD Kabupaten Sarolangun);
- (4) Laporan Pertanggungjawaban dan berita acara dikirimkan oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- (6) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja yang membutuhkan;
--
L
,-·
- (7) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setelah di verifikasi oleh Tim Pendarnping Tingkat Kecamatan.
BABX
PENGAWASAN
BAB IX - PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 19
- (1) Pengawasan Pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa secara langsung dilakukan oleh BPD dan masyarakat Desa;
- (2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- (3) Badan Pengawas Daerah selaku pengawas fungsional melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa;
PENG HARGAAN DAN SANKS I
BAB XI - PENG HARGAAN DAN SANKS I
Pasal 20
- (1) Bupati memberikan penghargaan terhadap Pemerintah Desa yang dinilai berhasil/berprestasi dalarn pengelolaan dan penggunaan ADD;
- (3) Indikator Penilaian keberhasilan /prestasi dalarn pengelolaan ADD, yaitu :
- (2) Penilaian keberhasilan/prestasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan menggunakan indikator-indikator tertentu;
- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD;
- c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalarn kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, baik ditingkat RT /RW maupun Tingkat Desa;
- (4) lndikator penilaian prestasi dalam penggunaan ADD, yaitu :
- b. Realisasi keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APB Desa ;
- c. Penyerapan Tenaga Kerja yang tinggi;
- e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
- d. Besamya jumlah penerimaan manfaat, terutama dari kelompok warga miskin;
- f. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli daerah;
- g. Marnpu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa;
BAB XI - PENG HARGAAN DAN SANKS I
Pasal 21
- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
- (2) Bagi siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku;
.,
..
PENUTUP
BAB XII - PENUTUP
Pasal 22
Sejak berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 21 Tahun 2013 ten tang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XII - PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 8 f.e6ruarr 2015 - .. 6

Penandatangan: BUPATI SAROLANGUN, CEK ENDRA

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun

Penandatangan: Pada tanggal g feGruan 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN THABRONIROZALI BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR /;;J. ,- - ---- i