PERATURAN WALIKOTA SOLOK Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENGUJIAN MUTU MATERIAL DI LABORATORIUM WALIKOTA SOLOK, (berlaku 18 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya operasional Laboratorium Pengujian Material Dinas Pekerjaan Umum Kota Solok, perlu dilengkapi dengan pengaturan arahan dan pelaksanaan tata cara pemungutan tarif sewa tentang pengujian mutu material dan bahan bangunan di laboratorium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengujian Mutu Material di Laboratorium;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
:
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/KPTS/1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Unit Laboratorium;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PENGUJIAN MUTU MATERIAL DI LABORATORIUM.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksuds dengan :
1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditor, perseroan lainya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
5. Tanah adalah struktur zat yang terjadi akibat dari pengendapan bahanbahan organic dan anorganik atau dari tumbuhan hewan yang telah mati yang dibantu dengan proses alam serta disinari oleh cahaya matahari lama kelamaan akan membusuk dan hancur jadi tanah.
6. Aspal beton dan aspal minyak yang selanjutnya disebut Aspal adalah bahan pengikat dalam konstruksi jalan yang diperuntukan atas komposisi campuran HRS, ATB, dan lain-lain guna pekerjaan jalan yang menggunakan bahan tersebut.
7. Beton adalah komposisi campuran air, semen, agregat kasar dan halus yang diaduk secara baik (homogen) yang digunakan untuk pekerjaan sipil seperti bangunan gedung, jembatan atau pelataran yang berhubungan dengan beton bertulang.
8. Bahan bangunan adalah bahan yang digunakan dalam perencanaan suatu bangunan untuk pekerjaan teknik sipil meliputi bahan bangunan adalah batu bata, kayu, besi, agregat kasar dan halus dan lain-lain.
9. Sondir adalah alat penetrameter dengan kapasitas 2,5 ton yang digunakan untuk pemeriksaan kekerasan dan kepadatan suatu jenis tanah yang diperuntukan bagi pondasi dalam guna pembangunan atau perencanaan gedung bertingkat, jembatan dan lain-lain.
10. Job mix formula adalah pekerjaan awal dan merencanakan campuran hotmix, HRS, ATB, agar komposisi dari campuran tersebut dapat mengikat spesifikasi yang telah ditentukan campuran agregat kasar dan halus, filler dan aspal.
11. Mix design adalah pekerjaan awal dan merencanakan campuran beton sesuai dengan komposisi dan karakteristik beton yang diharapkan.
12. Mobilisasi alat adalah menyiapkan dan membawa alat-alat laboratorium dan bahan-bahan keperluan lainnya ke lokasi proyek yang akan dikerjakan sehingga dapat dilaksanakan pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Pembinaan atas pengujian mutu material dimaksudkan sebagai arahan, pedoman, pengawasan dan pembinaan bagi setiap kegiatan yang menyangkut tentang penggunaan material.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Pemberian arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan agar mutu material terjamin kualitasnya.
BAB III - PEMERIKSAAN MUTU MATERIAL Pasal 4
Pasal 4
- (1) Pemeriksaan mutu material di laboratorium adalah sebagai berikut :
- a. Pengujian kuat tekan beton dengan Hammer Test;
- b. Pengujian kuat tekan kubus beton ;
- c. Pengujian abrasi ;
- d. Pengujian sand cone;
- e. Pengujian coredrill aspal;
- f. Pengujian coredrill beton;
- g. Pengujian slump ;
- h. Pengujian DCP ;
- i. Pemeriksaan kadar ;
- j. Pemeriksaan soundness ;
- k. Pengujian Impact ;
- l. Sondir ;
- m. Mix Design beton ;
- n. Job Mix Formula base dan sub base ;
- o. Job Mix Formula tanah urugan/timbunan ;dan
- p. Job Mix Formula aspal panas (AC,ATB,HRS);
- (2) Tata cara pengujian mutu material dan pemakaian alat di laboratorium diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5
Pasal 5
Wewenang dan tanggung jawab Pembinaan Pengujian Mutu Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD dan atau Perangkat daerah terkait.
BAB V - TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
## BAB V TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA Pasal 6
BAB V - TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan jenis pengujian besarnya tariff sewa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh mutu material konstruksi terjamin kualitasnya dan sebagai pengganti biaya operasional laboratorium di dalam pelaksanaan pengujian mutu material tersebut.
BAB VII - PENGUJIAN MATERIAL
Pasal 8
Untuk setiap pengujian mutu material di laboratorium yang bergerak di di bidang jasa konstruksi dikenakan tarif sewa sebagai berikut :
- a. Pengujian kuat tekan beton dengan Hammer Test
Rp. 5.000/sekali test;
- b. Pengujian kuat tekan kubus beton
Rp.35.000/sekali test;
- c. Pengujian abrasi
Rp.50.000/sekali test;
- d. Pengujian sand cone
Rp.40.000/sekali test;
- e. Pengujian coredrill aspal
Rp.25.000/sekali test;
- f. Pengujian coredrill beton
Rp.35.000/sekali test;
- g. Pengujian slump
Rp.25.000/sekali test;
- h. Pengujian DCP
Rp.25.000/sekali test;
- i. Pemeriksaan kadar lumpur
Rp.25.000/sekali test;
- j Pemeriksaan soundness
Rp.35.000/sekali test;
- k. Pengujian Impact
Rp.35.000/sekali test/
- l. Sondir
Rp.500.000/sekali test;
- m. Mix Design beton
Rp.420.000/sekali test;
- n. Job Mix Formula base dan sub base
Rp.405.000/sekali test;
- o. Job Mix Formula tanah urugan/timbunan
Rp.35.000/sekalitest;dan
- p. Job Mix Formula aspal (AC,ATB,HRS)
- panas
Rp.610.000/sekali test
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - Pasal 9
Pasal 9
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - Pasal 9
Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Penetapan: Ditetapkan di Solok Pada tanggal 18 Januari 2017

Penandatangan: WALIKOTA SOLOK, dto ZUL ELFIAN

Penetapan: Diundangkan di Solok Pada tanggal 18 Januari 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, dto ## RUSDIANTO BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 6