PERATURAN BUPATI MA Nomor 9 Tahun 2016 tentang STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 BUPATI PASAMAN BARAT PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016, a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Nagari di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016. b.
Mengingat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 1.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): 2.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): 3.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 5.
|
4400),
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54095):
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 8
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 9.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daeran,
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539): sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558): sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri don
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa,
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah:
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari,
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014: 1
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014:
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21
- Tahun 2014,
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat:
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat.
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik an
2. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 2
3. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu 3. tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
4. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 4.
5. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan. 5
6. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. 6
BAB II - STANDAR BIAYA
Pasal 2
- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2016.
2. Satuan harga yang terdapat pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat. | JABATAN | TANGGAL | | |--------------|-------------|

Penandatangan: | Wkl. Bupati | | | SEKDA | H3 -H | | Asisten I | PA | | Kabag Pemnag | (Yi 4. fb | | Kasubag | 4 IA, |

Penetapan: Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 21 Februari BUPATI PAS, BARAT 2016 H. SYAHIRAN

Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat Padatanggal dl Tebnari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor Y Tahun 2016 HXASRIURIPSYAH it

Penandatangan: ## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : @ TAHUN 2016 TANGGAL » AU Robuan 2016 PERIHAL :

Penandatangan: PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016. ana aa Aa NM ## IL, PENGHASILAN/TUNJANGAN TETAP DAN HONORARIUM ## 1. Penghasilan Wali Nagari dan Aparatur Nagari | NO | PENGHASILAN TETAP | SATUAN | BIAYA | |------|---------------------|----------|-----------------| | 1 | Wali Nagari | / OB | Rp. 3.500.000,- |

Penandatangan: | 2 | Sekretaris Nagari | 7 OB | Rp. 2.450.000,- |

Penandatangan: | 2 | Kepala urusan | / OB | Rp. 1.750.000,- |

Penandatangan: | 4 | Kepala Jorong | / OB | Rp. 1.400.000,- | | 6 | Staf | / 0B | Rp. 850.000,- |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran keputusan ini secara utuh dapat dipedomani oleh Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai acuan Pelaksanaan kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat. (2)
3. Selain berfungsi sebagimana dimaksud pada ayat (1), (3) dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 berfungsi:
- a. sebagai batas tertinggi .
- b. referensi penyusunan prakiraan maju, dan/atau
- c. bahan penghitungan pagu indikatif Pemerintah Nagari di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2016.
7. (H Standar Biaya yang belum diatur dalam peraturan ini disesuaikan dengan harga pasar.

## Pasal 3

## PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal O1 Januari 2016, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

| JABATAN | TANGGAL | |
|--------------|-------------|
| Wkl. Bupati | |
| SEKDA | H3 -H |
| Asisten I | PA |
| Kabag Pemnag | (Yi 4. fb |
| Kasubag | 4 IA, |

Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 21 Februari BUPATI PAS, BARAT

2016

H. SYAHIRAN


Diundangkan di Simpang Empat Padatanggal dl Tebnari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor

Y

Tahun

2016

HXASRIURIPSYAH

it



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR :

@ TAHUN 2016

TANGGAL »

AU Robuan 2016

PERIHAL

:

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH NAGARI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.

ana aa

Aa

NM

## IL, PENGHASILAN/TUNJANGAN TETAP DAN HONORARIUM

## 1. Penghasilan Wali Nagari dan Aparatur Nagari

| NO | PENGHASILAN TETAP | SATUAN | BIAYA |
|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1 | Wali Nagari | / OB | Rp. 3.500.000,- |
| 2 | Sekretaris Nagari | 7 OB | Rp. 2.450.000,- |
| 2 | Kepala urusan | / OB | Rp. 1.750.000,- |
| 4 | Kepala Jorong | / OB | Rp. 1.400.000,- |
| 6 | Staf | / 0B | Rp. 850.000,- |

Penjelasan :

- -Sekretaris Nagari ASN tidak menerima Penghasilan Tetap
- -Wali Nagari ASN tidak menerima Penghasilan Tetap

## 2. Honorarium Petugas Kebersihan , Keamanan, dan Ketertiban

| NO | HONORARIUM | 'SATUAN | BIAYA |
|------|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| | Petugas Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban | / OB | Rp. 500.000,- |

## 3. Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Aparatur Nagari

| NO | | TUNJANGAN | SATUAN | BIAYA |
|------|--------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 | | Wali Nagari | / OB | Rp. 1.000.000,- |
| 2 | | Sekretaris Nagari | / 08 | Rp. 800.000,- |
| 3 | Kepala urusan | / OB | Rp. 500.000,- |
| 4 | Bendahara | / OB | Rp. 750.000,- |
| 5 | | | Bendahara Penerima/Pengurus Aset | / OB | Rp. 500.000,- |
| 5 | Kepala Jorong | / 08 | Rp. 200.000,- |

## 4, Tunjangan BAMUS Nagari

| NO | TUNJANGAN | SATUAN | BIAYA |
|------|--------------------------|----------|-----------------|
| 1 | Ketua BAMUS Nagari | / OB | Rp. 1.500.000,- |
| 2 | Wakil Ketua BAMUS Nagari | / OB | Rp. 1.300.000,- |
| 3 | Sekretaris BAMUS | / OB | Rp. 1.250.000,- |
| 4 | Anggota BAMUS Nagari | /0B | Rp. 1.000.000,: |

## 5. Honorarium Pembahasan PERNA oleh BAMUS Nagari

| NO | | HONORARIUM | SATUAN | BIAYA |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | BAMUS Nagari : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota | / Perna / Pena / Pena | | Rp. 200.000,- | Rp. 150.000,- | Rp. 125.000,- |

AAN Na

AA

## 6. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN), dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN)

| No | | Satuan | Biaya |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Uraian | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar | | /0B /0B /OB | i|Rp. 600.000.- IRp. 800.000,- | Rp.1.000.000.- |
| 2 | Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) a. Koordinator (Sekretaris Nagari) - Nilai Pagu Dana s/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar b. Pelaksana Kegiatan (Kepala Urusan/ Seksi) - Nilai Pagu Dana s/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar . Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 | Milyar Cc. Bendahara - Nilai Pagu Danas/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Ro. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar d. Bendahara Penerima/ Pengurus Aset - Nilai Pagu Danas/d Rp.2,5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar - Nilai Pagu Dana Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar 3 | /0B /0B /0OB / 8 / OB /0B /0B /0OB /0B /OB /0B | IRp. 400.000.- IRp. 600.000,- IRp. 800.000.- RP: 0000. P. menata | Rp. 250.000.- (Rp. 400.000.- IRp. 600.060,- (Rp. 800.000.- |Rp. 300.000.- |Rp. 500.000,- |Rp. 700.000.- |

## 7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Operasional TPK

| No | | Satuan | Biaya |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Uraian | | 1.1 Honor TPK untuk kegiatan Infrastruktur /Pembangunan Fisik : a. Ketua - Nilai Pagu Danas/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 100jts/d Rp. 200jt - Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 jt b. Sekretaris - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 100jt s/d Rp. 200jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp. 200 jt c. Bendahara - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. '00jt s/d Rp. 200jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp. 200 jt d. Anggota - Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 100jt s/d Rp. 200 jt | pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg | | Rp.1.200.000.- | Rp.1.750.000.- | Rp.2.250.000.- | Rp.1.000.000.- | Rp.1.500.000.- | Rp.2.000.000.- | Rp.1.000.000.- | Rp.1.500.000.- | Rp.2.000.000.- IRp. 800.000.- | Rp.1.250.000.- |
| 2 | 12.1 Honorarium TPK untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat : a. Ketua - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp. 60 jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60jt s/d Rp. 100jt - Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 jt b. Sekretaris - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp.60 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60jt s/d Rp.100jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 jt c. Bendahara - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp. 60 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60jt s/d Rp.100jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp.100jt d. Anggota - Nilai Pagu Dana Rp. 30 jt s/d Rp.60 Jt - Nilai Pagu Dana Rp. 60jt s/d Rp.100jt - Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 jt 2.2 Pembuatan | pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg pkt/keg | | Rp. 300.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 500.000,- | Rp. 250.000,- | Rp. 350.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 250.000,- |! Rp. 350.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 300.000,- |! Rp. 350.000,- j « |

## Penjelasan :

- -Unsur TPK selain kegiatan Infrastruktur /pembangunan fisik dipilih melalni
- -Nilai Pagu Dana khusus pemberdayaan dibawah Rp. 30 Jt tidak perlu dibentuk TPK (dilaksanakan oleh Kepala Urusan/Seksi).

## 8. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari :

| No | Uraian | Satuan | Biaya |
|------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | | Honor TPK untuk pengadaan barang dan jasa di nagari : | | |
| | |a. Ketua | / OB | Rp. 200.000.- |
| | b. Sekretaris | / 0B | Rp. 150.000.- |
| | d. Anggota | / OB | Rp. 100.000.- |

## 9. Honorarium Petugas Teknis Nagari

| No | Uraian | Satuan | Biaya |
|------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| 1 | Honorarium Petugas Teknis Nagari Fisik Pembangunan | /keg | 129 xXx pagu dana kegiatan |
| 2 | |Honorarium Petugas Teknis Nagari| Pemberdayaan | /keg | 116 x pagu dana kegiatan |

## 10. Honorarium Pembuatan Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

| No | Uraian | Satuan | Biaya |
|------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | Pembuatan Desain dan RAB Fisik Pembangunan ADN dan DD | /keg | Rp. 500.000,- |
| 2 | Pembuatan RAB kegiatan Pemberdayaan | /keg | Rp. 200.000,- |

## 9. Honorarium Tim Penyusunan RPJM dan Rencana Pemerintah Nagari (RKP)

| No | Uraian | Satuan | Biaya |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Honorarium Tim Penyusunan RPJM : - Pembina - Ketua - Sekretaris - Anggota | /keg /keg /keg /keg | Rp. '750.000,- Rp. 700.000,- Rp. 600.000,- IRp. 500.000,- |
| 2 | |Honor Tim Penyusunan Rencana Pemerintah Nagari (RKP) - Pembina - Ketua - Sekretaris - Anggota | /keg /keg /keg /keg | Rp. 500.000.- Rp. 450.000.- Rp. 400.000,- Rp. 350.000,- |

## 10. Honorarium Tim Verifikasi Proposal dan RAB

| No | Uraian | Satuan | Biaya |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1 | Honorarium Tim Verifikasi Proposal dan RAB - Ketua - Sekretaris - Anggota | /pkt /pkt /pkt | Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- |

## 11. Biaya Survei Tim Perumus RKP

| No | Uraian | Satuan | Biaya |
|------|---------------------------|-----------|---------------|
| | Biaya Survey (7-11 orang) | Org / Keg | Rp. 100.000,- |

## 12. Honorarium Biaya Operasional PBB dan Retribusi

| No | Uraian | Satuan | Biaya |
|------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | | Petugas Operasional Nagari | / OB | Rp. 250.000,- |
| 2 | Kolektor Kejorongan | / OB | Rp. 100.000,- |
| 3 | | | Bahan Bakar Minyak Kolektor | / OK | 3 Liter |
| 4 | Transportasi Penyampaian SPPT | Org /eksamplar | Rp. 500,- |

## 13. Honorarium Pengelola Sistem Informasi Nagari

| No | Uraian | Satuan | Biaya | Biaya |
|------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 1 | Website /LAN Nagari | / OB | Rp. | 850.000,- |
| 2 | | | Profil Nagari | / OB | Rp. | 300.000,- |
| 3 | Nagari (SIMKENAG) | Sistem Informasi Manajemen Keuangan | / OB | Rp. | 300.000,- |

## Penjelasan :

- . Pembayaran Honorarium diberikan jika sudah ada dan telah dilaksanakan website/LAN Nagari, Profil Nagari, dan SIMKENAG.
- -Kualifikasi Petugas Website/LAN Nagari :
- a. Berijazah minimal D3 Komputer.
- b. Diutamakan berdomisili di nagari.
- c. Diutamakan yang mempunyai pengalaman dalam pengelolaan jaringan computer dan website.

## 16. Honorarium Penunjang Pelaksanaan Kegiatan yang bersifat insidentil

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) |
|------|-------------------------------|----------|---------------|
| 1 | | Honorarium Moderator | Org kali | 50 |
| 2 | | Honorarium Pembawa Acara | Org kali | 50 |
| 3 | | Honorarium Doa dan Algur'an | Org kali | 50 |

## SATUAN BIAYA KONSUMSI TAMU/RAPAT/SEMINAR/BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI/SARASEHAN/ ATAU SEJENISNYA : II

| No | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) |
|------|----------|----------|---------------|
| | Snack | Kotak | 8.000, - |
| | Makan | 1 porsi | 18.000, - |

## III. BIAYA PEMELIHARAAN (SERVIS) ALAT KANTOR

| No | Uraian Satuan 3 Biaya(Rp.) | Uraian Satuan 3 Biaya(Rp.) | Uraian Satuan 3 Biaya(Rp.) |
|------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Biaya Pemeliharaar Komputer | /Unit/ Thn | 300.000,- |
| 2 | |Biaya Pemeliharaan Laptop/| Note book | /Unit/ Thn | 400.000.- |
| 3 | | Biaya Pemeliharaan Telephone | /Unit/ Thn | 200.000.- |
| 4 | | Biaya Pemeliharaan mesin tik | /Unit/ Thn | 200.000.- |
| 5 | | Biaya Pemeliharaan AC | /Unit/Thn | 500.000,- |
| 6 | Biaya Pemeliharaan Sound| system | /Unit/ Thn | 250.000,- |
| 7 | | Biaya Pemeliharaan Gen Set | /Unit/ Thn | 500.000,- |

## Penjelasan :

- 1 Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar saat pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.

## IV. BIAYA PAKAIAN DINAS WALI NAGARI DAN APARATUR NAGARI

| No | Uraian | Satuan | Biaya(Rp.) |
|------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | | Pengadaan Pakaian Dinas Harian | /Thn/Stell | 300.000,- |
| 2 | | Pengadaan Pakaian Olah Raga | /Thn/ Stell | 200.000,- |
| 3 | | Bahan Pakaian Muslim/KORPRI | /Org/Thn | 200.000,- |
| 4 | | Jaket /Rompi Kolektor | /Org/Thn | 150.000,- |

## V. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dari Nagari Ke Kabupaten
2. Untuk Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bamus Nagari dan Perangkat Nagari dengan perincian sebagai berikut :

| | | Dalam Wilayah Pasaman Barat | Dalam Wilayah Pasaman Barat | Dalam Wilayah Pasaman Barat |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Wilayah 1 (Rp) 1 | Wilayah 2 (Rp) | Wilayah 3 (Rp) |
| No | Tingkatan | Nagari Sasak, Nagari Kapa, Nagari Koto Baru, Nagari Aua Kuniang, Nagari Lingkuang Aua dan Nagari Aia Gadang | Nagari Sinuruik, Nagari Talu, Nagari Kajai, Nagari Kinali, Nagari Katiagan, Nagari Muaro Kiawai, Nagari .. Rabi jonggor dan nagari Sungai Aua | Nagari Ujung Gadang, Nagari Aia Bangih Nagari Parit Nagari Ranah Batshan dan N . agari Desa Baru |
| 1 | Tingkat A | 150.000,- | 190.000,- | 200.000,- |

| Tingkat D | 90.000,- | 130.000,- | 140.000,- |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| BBM s/d 2000 cc | 15 Ltr | 25 Ltr | 35 Ltr |
| BBM di atas 2000 cc | 30 Ltr | 40 Ltr | 50 Ltr |
| BBM Roda 2 | 5 Ltr | 7 Lir | 9 Ltr |

## Penjelasan:

Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

- Tingkat B untuk Sekretaris Nagari dan Anggota Bamus.
- Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus.
- Tingkat C untuk Kaur dan Kepala Jorong.
- Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost| melampirkan bukti pembayaran Rill.
- Tingkat D untuk Staf Kantor Wali Nagari.
- Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel di atas adalah batas tertinggl sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai faktur pembelian/sebagai bukti pengeluaran yang sah.
- Khusus Lembaga-lembaga Nagari lainnya diberikan penggantian transportasi sebesar perjalanan dinas Tingkat D.
- Uang Harian Penugasan dari Nagari Ke Jorong Pada Masing -Masing Nagari 2

| No | Tingkatan | Kunjungan Kerja | Pemungutan PAD dan Retribusi |
|------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Tingkat A | 70.000 | 85 |
| 2 | Tingkat B | 60.000 | 80 |
| 3 | Tingkat € | 45.000 | 60 |
| 4 | Tingkat D | 40. 000 | 50.6 |

## 3. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

| No | | Kabupaten/kota | TingkatA | Tingkat B | Tingkat. | |:.Tingkat.. | | BBM/ | Transpor |
|------|--------------------|------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|
| 1 | Padang Pariaman | 250.000 | 200 | 150 | 100.000 | 60 | At-Cost |
| 2 | | Agam | 250.000 | 200 | 150 | |100.000 | | 40 | | AtCost |
| 3 | | Pasaman | 250.000 | 200 | 150 | | 100.000 | 50 | At Cost |
| 4 | | Tanah Datar | 250.000 | 200 | 150 | 100.000 | 60 | At Cost |
| 5 | |TimaPuluh Kota | '250.000 | 200 | 150 | | 100.000 | | 70 | | AtCost |

| 6 | | Kabupaten Solok | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | 70 | AtCost |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|----------|
| 7 | | Sijunjung | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |100.000 | 100 | At-Cost |
| 8 | | Dharmasraya | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | 150 | At Cost |
| 9 | | Solok Selatan | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |100.000 | 150 | At Cost |
| 10 | | pesisir Selatan | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | 100 | At Cost |
| 11 | | pariaman | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | 60 | At Cost |
| 12 | | Bukittinggi | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | 60 | At Cost |
| 13 | | Padang Panjang | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | 60 | At-Cost |
| 14 | | Padang | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | 60 | At Cost |
| 15 | | payakumbuh | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | 70 | At Cost |
| 16 | | Kota Solok | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | 80 | At Cost |
| 17 | | Sawahlunto | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | 90 | At Cost |
| 18 | | Mentawai | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | - | At Cost |
| 19 | | BIM | - | - | - | 100.000 | 60 | At Cost |

## Penjelasan:

## Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

- Tingkat B untuk Sekretaris Nagari dan Anggota Bamus
- Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus
- Tingkat C untuk Kaur, Kepala Jorong
- Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) melampirkan bukti pembayaran Riil.
- Tingkat D untuk Staf Kantor Wali Nagari.
- Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel di atas adalah batas tertinggl sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai faktur pembelian/sebagai bukti pengeluaran yang sah.

## Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 4.

| No. | Provinsi Tujuan | Tk. A | Tk.B | Tk.C | Tk.D |
|-------|---------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 1. | | Nangroe Aceh Darussalam | 300 | 250 | 230 | 180 |
| 2. | Sumatera Utara | 452 | 372 | 240 | 190 |
| 3. | | Riau | 275 | 215 | 240 | 190 |
| 4, | Kepulauan Riau | 310 | 260 | 240 | 190 |
| 5. | | Jambi | 310 | 260 | 240 | 190 |
| 6. | Sumatera Selatan | 325 | 215 | 250 | 200 |
| 7. | Lampung | 345 | 295 | 250 | 200 |
| 8. | | Bengkulu | 295 | 245 | 250 | 200 |
| 9. | Bangka Belitung | 320 | 270 | 280.06 | 230 |
| 10. | | Banten | 496 | 446 | 240 | 190 |
| 11. | | Jawa Barat | 390 | 340 | 300 | 250 |
| 12. | | DKI Jakarta | 520 | 470 | 400 | 350 |

| 15. | | Jawa Timur | 378.000 | 328.100 | 280.000 | 230.000 |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16. | $ Bali | 450 | 400 | 330 | 280 |
| 17. | | Nusa Tenggara Barat | 473 | 423 | 310 | 260 |
| 18. | | Nusa Tenggara Timur | 330 | 280 | 300 | 250 |
| 19. | | Kalimantan Barat | 307 | 257 | 250.6 | 200 |
| 20. | | Kalimantan Tengah | 270 | 220 | 230 | 180 |
| 21. | | Kalimantan Selatan | 310 | 260 | 250 | 200 |
| 22. | | Kalimantan Timur | 330.9 | 280 | 300 | 259 |
| 23. | | Kalimantan Utara | 325 | 275 | 300 | 250 |
| 24. | | Sulawesi Utara | 310 | 250 | 240 | 190 |
| 25 | | Gorontalo | 390 | 340 | 240 | 190 |
| 26, | | Sulawesi Barat | 447 | 397 | 280 | 230 |
| 27. | | Sulawesi Selatan | 395 | 345 | 300 | 250 |
| 28. | | Sulawesi Tengah | 265 | 215 | 240 | 190 |
| 29. | | Sulawesi Tenggara | 331 | 281 | 250 | 200 |
| 30. | | Maluku | 410 | 360 | 250 | 200 |
| 31. | | Maluku Utara | 424 | 374 | 300 | 250 |
| 32, | | Papua | 755 | 705 | 450 | 400 |
| 33. | | Papua Barat | 445 | 395 | 350 | 300 |

## Penjelasan:

- Tingkat A untuk Wali Nagari dan Ketua Bamus

Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

- Tingkat B untuk Sekretaris Nagari dan Anggota Bamus
- Tingkat C untuk Kaur, Kepala Jorong
- Tingkat D untuk Staf Kantor Wali Nagari
- Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel di atas adalah batas tertinggl sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk (print out) resmi SPBU tempat pengisian BBM sebagai faktur pembelian/sebagai bukti pengeluaran yang sah.
- Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) melampirkan bukti pembayaran Rill.

## 5. TARIF RATA-RATA HOTEL/ FENGINAPAN

- a) Tarif Rata-Rata Hotel dalam Provinsi Sumatera Barat :

| No | Provinsi | Sat | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|------|-----------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| No | Provinsi | Sat | Tingkat A | Tingkat B | Tingkat C | Tingkat D |
| 1 | PadangPariaman | jOH | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000.- |
| 2 | Agam | you | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000. - |
| 3 | Pasaman | /OoH | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000.- |
| 4 | Tanah Datar | /oH | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000.- |
| 5 | Lima Puluh Kota | JOH | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000.- |
| 6 | Kabupaten Solok | /OH | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000.- |
| 7 | Sijunjung | joH | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000.- |
| 8 | Dharmasraya | joH | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000.- |
| 9 | Solok Selatan | /oH | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000.- |
| 10 | Pesisir Selatan | /OH | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.060.- |

| 12 | Bukittinggi | /0H | 600.000,- | 500.000.- | 450.000.- | 400.000.- |
|------|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13 | Padang Panjang | jok | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000.- |
| 14 | Padang | /oH | 600.000,- | 500.000.- | 450.000.- | 400.000.- |
| 15 | Payakumbuh | /oH | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000.- |
| 16 | Kota Solok | /oH | 500.000,- | 450.000.- | 400.000.- | 350.000.- |
| 17 | Sawahtunto | /oH | 800.000, - | 600.000.- | 500.000.- | 350.000.- |
| 18 | Mentawai | /oH | 800.000,- | 600.000.- | 500.000.- | 350.000.- |

## Penjelasan:

- " Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil), sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- . Biaya Penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.
- .« Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 3076 (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara tampsum.

## b) Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat :

| | | | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|----|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| No | Provinsi | Sat | Tingkat A | Tingkat B | Tingkat C | Tingkat D |
| 1 | | Nangroe Aceh Darussalam | /0H | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
| 2 | | Sumatera Utara | /oH | 510.000 | 460.000 | 410.000 | 360.000 |
| 3 | | riau | joH | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
| 4 | | Kepulauan Riau | /0H | 510.000 | 460.000 | 410.000 | 360.000 |
| 5 | | Jambi | /0OH | 400.000 | 350.000 | 300.060 | 250.000 |
| 6 | | Sumatera Selatan | /0H | 560.000 | 510.000 | 460.000 | 410.000 |
| 7 | | Lampung | /OH | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 |
| 8 | | Bengkulu | /OH | 560.000 | 510.000 | 460.000 | 410.000 |
| 9 | | Bangka Belitung | joH | 400.000 | 350,000 | 300.000 | 250.000 |
| 10 | | Banten | joH | 640.000 | 590.000 | 540.000 | 490.000 |
| 11 | Jawa Barat | /0H | 560.000 | 510.000 | 460.000 | 410.000 |
| 12 | | DKI Jakarta | /OH | 610.600 | 560.000 | 510.600 | 460.000 |
| 13 | | Jawa Tengah | /OH | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
| 14 | | DI Yogyakarta | /OH | 630.000 | 580.000 | 530.000 | 480.000 |
| 15 | | Jawa Timur | /oH | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
| 16 | | Bali | /OH | 910.000 | 860.000 | 810.000 | 760.000 |
| 17 | | Nusa Tenggara Barat | /OH | 580.600 | 530.000 | 480.000 | 430.000 |
| 18 | | Nusa Tenggara Timur | you | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 490.000 |

| 20 | Kalimantan Tengah | /OH | 560.000 | 510.000 | 460.000 | 410.000 |
|------|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21 | | Kalimantan Selatan | jor | 540 | 490 | 440 | 390 |
| 22 | | Kalimantan Timur | joH | 550 | 500 | 450 | 400 |
| 23 | | Kalimantan Utara | /0H | 400 | 350 | 300 | 250 |
| 24 | | Sulawesi Utara | /OH | 550 | 500 | 450 | 400 |
| 25 | | Gorontalo | jon | 400 | 350 | 300 | 280 |
| 26 | | Sulawesi Barat | foH | 400 | 350.6 | 300 | 250 |
| 27 | | Sulawesi Selatan | /0H | 580 | 530 | 480 | 436 |
| 28 | | Sulawesi Tengah | jon | 520 | 470 | 420 | 370 |
| 29 | | Sulawesi Tenggara | /OH | 450 | 400 | 350 | 300 |
| 30 | | Maluku | /OH | 580 | 530 | 480 | 430 |
| 31 | | Maluku Utara | /0H | 480 | 430 | 380 | 330 |
| 32 | | Papua | /0H | 460 | 410 | 360 | 310 |
| 33 | | Papua Barat | joH | 500 | 450 | 400 | 350 |

## Penjelasan:

- Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat mengunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
- " Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang riil), sesuai tabel diatas adalah batas tertinggi.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30x (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

## 6. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

| NO | KOTA | KOTA | 'SATUANBIAYA TIKET | 'SATUANBIAYA TIKET |
|------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|
| NO | ASAL | TUJUAN | BISNIS.' | EKONOMI |
| 1 | JAKARTA | AMBON | |. 13.285.000 | 7.081.000 |
| 2 | JAKARTA | BALIKPAPAN | 7.412.000 | 3.797.000 |
| 3 | JAKARTA | BANDA ACEH | 7.519.000 | 4.492.000 |
| 4 | JAKARTA | BANDAR IS | 2.407.000 | 1.583.000 |
| 5 | JAKARTA | BANJARMASIN | 5.252.000 | 2.995.000 |
| 6 | JAKARTA | BATAM | 4.867.000 | 2.888.000 |
| 7 | JAKARTA | BENGKULU | 4.364.000 | 2.621.000 |
| 8 | JAKARTA | BIAK | 14.065.000 | 7.519.000 |
| 9 | JAKARTA | DENPASAR | 5.305.000 | 3.262.000 |
| 10 | | JAKARTA | GORONTALO | 7.231.000 | 4.824.000 |
| 11 | JAKARTA | JAMBI | 4.065.000 | 2.460.000 |
| 12 | | JAKARTA | JAYAPURA | 14.568.000 | 8.193.000 |
| 13 | | JAKARTA | JOGJAKARTA | 4.107.000 | 2.268.000 |
| 14 | | JAKARTA | KENDARI | 7.658.000 | 4.182.000 |

| 16 | JAKARTA | MAKASSAR | 7.444.000 | 3.829.000 |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 17 | JAKARTA | MALANG | 4.599.000 | 2.695.000 |
| 18 | T JAKARTA | MAMUJU | 7.295.000 | 4.867.000 |
| 19 | | JAKARTA | MANADO | 10.824.000 | 5.102.000 |
| 20 | | JAKARTA | MANOKWARI | 16.226.000 | 10.824.000 |
| 24 | JAKARTA | MATARAM | 5.316.000 | 3.230.000 |
| 22 | 1 JAKARTA | MEDAN | 7.252.000 | 3.808.000 |
| 23 | 1 JAKARTA | PADANG | 5.530.000 | 2.952.000 |
| 24 | | JAKARTA | PALANGKARAYA | 4.984.000 | 2.984.000 |
| 25 | T JAKARTA | PALEMBANG | 3.861.000 | 2.268.000 |
| 26 | | JAKARTA | PALU | 9.348.000 | 5.113.000 |
| 27 | | JAKARTA | PANGKAL | 3.412.000 | 2.139.000 |
| 28 | | JAKARTA | PEKANBARU | 5.583.000 | 3.016.000 |
| 29 | JAKARTA | PONTIANAK | 4.353.000 | 2.781.000 |
| 30 | | JAKARTA | SEMARANG | 3.861.000 | 2.182.000 |
| 31 | | JAKARTA | SOLO | 3.861.000 | 2.342.000 |
| 32 | T JAKARTA | SURABAYA | 5.466.000 | 2.674.000 |
| 33 | | JAKARTA | TERNATE | 10.001.000 | 6.664.000 |
| 33 | | JAKARTA | TIMIKA | 13.830.000 | 7.487.000 |
| 34 | AMBON | DENPASAR | 8.054.000 | 4.471.000 |
| 35 | AMBON | JAYAPURA | 7.434.000 | 4.161.000 |
| 36 | AMBON | KENDARI | 4.824.000 | 2.856.000 |
| 37 | TAMBON | MAKASSAR | 6.022.000 | 3.455.000 |
| 38 | | AMBON | MANOKWARI | 5.177.000 | 3.027.000 |
| 39 | AMBON | PALU | 6.140.000 | 3.508.000 |
| 49 | 1 AMBON | SORONG | 3.637.000 | 2.257.000 |
| 41 | TAMBON | SURABAYA | 3.803.000 | 4.845.000 |
| 42 | | AMBON | TERNATE | 4.022.000 | 2.449.000 |
| 43 | 1 BALIKPAPAN | BANDA ACEH | 12.739.000 | 6.749.000 |
| 44' | | BALIKPAPAN | BATAM | 10.354.000 | 5.305.000 |
| 45 | | BALIKPAPAN | DENPASAR | 10.739.000 | 5.648.000 |
| 46 | | BALIKPAPAN | JAYAPURA | 19.071.000 | 10.086.000 |
| 47 | | BALIKPAPAN | JOGJAKARTA | 9.669.000 | 4.749.000 |
| 48 | | BALIKPAPAN | MAKASSAR | 12.664.000 | 6.150.000 |
| 49 | | BALIKPAPAN | MANADO | 15.702.000 | 7.295.000 |
| 50 | T BALIKPAPAN | MEDAN | 12.493.000 | 6.140.000 |
| 51 | T BALIKPAPAN | PADANG | 10.942.000 | 5.369.000 |
| 52 | T BALIKPAPAN | PALEMBANG | 9.445.000 | 4.749.000 |
| 53 | | BALIKPAPAN | PEKANBARU | 10.996.000 | 5.423.000 |
| 54' | | BALIKPAPAN | SEMARANG | 9.445.000 | 4.674.000 |
| 55 | | BALIKPAPAN | SOLO | 9.445.000 | 4.813.000 |
| 56 | 1 BALIKPAPAN | SURABAYA | 10.889.000 | 5.113.000 |
| 57 | | BALIKPAPAN | TIMIKA | 18.408.000 | 9.445.000 |
| 58 | | BANDA ACEH | DENPASAR | 10.835.000 | 6.279.000 |
| 59 | | BANDAACEH | JAYAPURA | 19.167.000 | 10.717.000 |
| 60 | 1 BANDAACEH | JOGJAKARTA | 9.765.000 | 5.380.000 |

| 62 | | BANDAACEH | MANADO | 15.798.000 | 7.926.000 |
|------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| 63 | | BANDAACEH | PONTIANAK | 9.990.000 | 5.840.000 |
| 64 | | BANDAACEH | SEMARANG | 9.530.000 | 5.305.000 |
| 65 | | BANDAACEH | SOLO | 9.530.000 | 5.444.000 |
| 66 | | BANDA ACEH | SURABAYA | 10.985.000 | 5.744.000 |
| 67 | | BANDAACEH | TIMIKA | 18.504.000 | 10.076.000 |
| 68 | BANDARLAMPUNG | | BALIKPAPAN | 8.129.000 | 4.120.000 |
| e9g | BANDARLAMPUNG | | BANDAACEH | 8.225.000 | 4.760.000 |
| 70 | BANDARLAMPUNG | | BANJARMASIN | 6.193.000 | 3.412.000 |
| 71 | BANDARLAMPUNG | BATAM | 5.840.000 | 3.316.000 |
| 72 | TBANDARLAMPUNG | | BIAK | 44.119.000 | 7.487.000 |
| 73 | BANDARLAMPUNG | DENPASAR | 6.236.000 | 3.647.000 |
| 74 | (BANDARLAMPUNG | | | JAYAPURA | 14.568.000 | 8.097.000 |
| 75 | (BANDARLAMPUNG | | JOGJAKARTA | 5.155.000 | 2.760.000 |
| 76 | JBANDARLAMPUNG | | KENDARI | 8.354.000 | 4.482.000 |
| 77 | BANDARLAMPUNG | | MAKASSAR | 8.161.000 | 4.161.000 |
| 78 | (BANDARLAMPUNG | | MALANG | 5.594.000 | 3.134.000 |
| 79 | BANDARLAMPUNG | |! MANADO | 11.199.000 | 5.305.000 |
| 80 | | BANDARLAMPUNG | | MATARAM | 6.246.000 | 3.626.000 |
| 81 | BANDARLAMPUNG | | MEDAN | 7.979.000 | 4.150.000 |
| 82 | |BANDARLAMPUNG | | PADANG | 6.439.000 | 3.380.000 |
| 83 | (BANDARLAMPUNG | | PALANGKARAYA | 5.947.000 | 3.401.000 |
| 84 | BANDARLAMPUNG | | PALEMBANG | 4.931.000 | 2.760.000 |
| 85 | BANDARLAMPUNG | | PEKANBARU | 6.482.000 | 3.433.000 |
| 86 | BANDARLAMPUNG | | PONTIANAK | 5.380.000 | 3.220.000 |
| 87 | (BANDARLAMPUNG | SEMARANG | 4.931.000 | 2.685.000 |
| 88 | BANDARLAMPUNG | | 1! SOLO | 4.931.000 | 2.824.000 |
| 89 | |BANDARLAMPUNG | | SURABAYA | 6.386.000 | 3.123.000 |
| 90 | TBANDARLAMPUNG | '| TIMIKA | 13.905.000 | 7.455.000 |
| ot' | | BANDUNG | BATAM | 6.289.000 | 3.583.000 |
| 92 | TT BANDUNG