PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat ; 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 ); 4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa; Dengan persetujuan DEW AN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
--
NOMOR 42 TAIIlJN 2001
TENT ANG
PEMBERDAY AAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa Adat Istiadat , Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat yang diakui keberadaanya dilestarikan da1arn kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional di Kabupaten, maka perlu diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat ;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 );
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
Dengan persetujuan
DEW AN PERWAKILA.~ RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABlJPATEN TEBO TENTANG PEMBERDAYAA.N' DAN PELESTARIAN SERTi\ PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LE:MBAGA ADAT
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. W akil Bupati adalah W akil Bupati Tebo:
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
6. f Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur clan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat ## BAB II
l\ffiKANISl\ffi PEMBERDAY AAN DAN PELEST ARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
Pasal 2
Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat , kebiasaan kebiasaan masyarakat dan lembaga adat Kabupaten , kecamatan dan Desa I Kelurahan dilakukan bersama dengan Organisasi atau Lembaga Adat oleh :
- a. Bupati I Walikotamadya:
- b. Camat;
- c. Kepal Desa I kelurahan .
Pasal 3
Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat , kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus mendorong terciptannya ;
- a. Sikap Demokratis , adil dan Obyaktif dikalangan Aparat pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan ;
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain yang positif;
MAKSUD DAN TUJUAN PE:tvffiERDAY AAN DAN PELEST ARIAN SERT A PENGE:tvIBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEl\IBAGA ADAT
BAB ill - MAKSUD DAN TUJUAN PE:tvffiERDAY AAN DAN PELEST ARIAN SERT A PENGE:tvIBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEl\IBAGA ADAT
Pasal 4
1. Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat , kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam kelangsungan pembangunan dan peningkatan Ketahanan Nasional serta turut serta mendorong mensejahterakan warga masyarakat setempat;
2. Tujuan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna untuk menunjang keberhasilan Pemerintahan,Pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Tujuan pelestarian adat Istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai,kaidah atau norma-norma atau kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelancaran Pembangunan dan Ketahanan Nasional;
4. Tujuan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Adat dan melestarikan Adat Istiadat di Desa dalam menunjang kelancaran Pembangunan dan Ketahanan Nasional;
5. Tujuan Pembinaan adalah untuk meningkatkan sikap positif terhadap Adat Istiadat dan Lembaga Adat dapat mencapat taraf hidup masyarakat yang lebih baik;
KEDUDUKAN, TUG AS DAN FUNGSI LE1\1BAGA ADAT
BAB IV - KEDUDUKAN, TUG AS DAN FUNGSI LE1\1BAGA ADAT
Pasal 5
1. Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan Kepala Adat'pemangku Adat/Ketua Adat dan pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi Pemerintah;
2. Lembaga Adat mempunyai tugas yaitu :
- a. Manampung dan menyalurkan pendapat masyarakat pada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Memberdayakan.melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalamenunjang penyelenggaraan Pemerintah,pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat'pemangku adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Daerah;
,..--
J
3. Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah di Daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh aparat Pemerintah dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan
BAB IV - KEDUDUKAN, TUG AS DAN FUNGSI LE1\1BAGA ADAT
Pasal 6
2. Lembaga Adat mempunya hak dan wewenang :
- a. Mewakili masyarakat adat, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
- b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Lembaga Adat berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap ## BAB VI
ORGANISASI
BAB IV - KEDUDUKAN, TUG AS DAN FUNGSI LE1\1BAGA ADAT
Pasal 7
Susunan Organisasi Lembaga Adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa ( BPD );
PE:MBINAAN
BAB VII - PE:MBINAAN
Pasal 8
v
Dalam upaya melestariakan adat istiadat serta memperkaya khasanah . kebudayaan masyarakat, Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyae kewajiban untuk membina clan mengembangkan adat istiadat yang hidup clan bennanfaat dalam pembangunan clan Ketahanan Nasional;
KETENfUAN PENUTUP
BAB VIlI - KETENfUAN PENUTUP
Pasal 9
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
BAB VIlI - KETENfUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempat.kannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Penetapan: Ditetapkan di Muara 'I: ebo \_ Pada Tanggal 9 Nopember 2001

Penandatangan: BUPATI TEBO HAMADJDD MCAZ Diundangkan d!. ~~ara\_ T~f?(\_\_) -· \_ \_ Pada tanggal 10 Nopember 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO H. DARKUTNI, SH Pembina Utama Muda NIP.430004928 LE:MBARAN DAERAH K,ABUPATEN TEBO T AIIlJN 2001 NOMOR 42 v'