Unknown BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU Nomor 7 Tahun 2016 tentang PERANGKAT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
BAB II - SUSUNAN DAN TUGAS PERANGKAT DESA
Pasal 2
Perangkat Desa terdiri atas:
- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.
BAB II - SUSUNAN DAN TUGAS PERANGKAT DESA
Pasal 3
- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat;
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan;
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dilaporkan dan dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 4
- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. dalam hal suatu desa tidak ada tamatan sekolah menengah umum atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala Desa membuat Surat Pernyataan bahwa di desa tersebut tidak ada tamatan sekolah menengah umum atau yang sederajat yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD;
- d. Calon perangkat desa berusia diatas 42 (empat puluh dua) sampai dengan usia 50 (lima puluh) tahun harus dibuktikan dengan surat dukungan masyarakat minimal 15 % (lima belas persen) dari jumlah kepala Keluarga desa tersebut.
- e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi meliputi:
1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
7. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
8. Tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Pejabat yang berwenang .
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. memahami adat istiadat dan budaya Desa;
- b. memahami karakteristik dan kondisi sosial masyarakat'
- c. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
- d. memahami administrasi pemerintahan;
- e. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sebelum dan selama menjabat sebagai oerangkat desa;
- f. tidak memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Kepala Desa sampai dengan derajat ketiga.
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 5
- (1) Pegawai negeri sipil Daerah yang akan mencalonkan diri menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam halpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa,yangbersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil Daerah yang diangkat sebagai Perangkat Desa tidak mendapatkan Penghasilan Tetap sebagai Perangkat Desa.
Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 6
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Keterwakilan Perempuan.
- (5) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- (6) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon pada setiap jabatan dilaporkan secara tertulis dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (7) Jika Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa hanya satu orang maka penjaringan dan penyaringan diperpanjang, jika tetap tidak terpenuhi maka yang bersangkutan langsung di laporkan dan dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat.
- (8) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (9) Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (8), maka Kepala Desa dapat menentukan Perangkat Desa.
- (10) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan ## BAB IV Bagian Kesatu
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pemberhentian
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 7
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.
- (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana
BAB III - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 8
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
- b. ditetapkan sebagai terdakwa.
- c. tertangkap tangan dan ditahan.
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dikembalikan kepada jabatan semula apabila diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
BAB V - KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 9
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Desa yang jenjang jabatannya lebih tinggi atau sama dengan jabatan yang kosong tersebut.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (5) Jika Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa maka Surat Perintah Tugas diterbitkan oleh Camat .
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
BAB VI - UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 10
- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
LARANGAN
BAB VII - LARANGAN
Pasal 11
Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum.
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. Dilarang berpindah tempat tinggal di luar desa setempat selama menjabat sebagai perangkat desa.
BAB VII - LARANGAN
Pasal 12
- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan Pembinaan sampai pada tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagai perangkat desa .
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
BAB VIII - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
Pasal 13
- (1) Dalam pelaksanaan tugas harian dan keperluan dinas lainnya yang bersifat umum, Perangkat Desa menggunakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
BAB IX - KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
Pasal 14
- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilantetap yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersumber dariAlokasi Dana Desa.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan ## BAB X PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
BAB IX - KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
Pasal 15
Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa atas biaya penyelenggara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan ## BAB XII KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Ditetapkan di Tais pada tanggal 6 Des 2016

Penandatangan: BUPATI SELUMA, ttd H. BUNDRA JAYA

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggal 27 Des 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, ttd IRIHADI,S.Sos.M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU : NOMOR 6/2016.