PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 14 Tahun 2014 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 (berlaku 5 Mei 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN,
- a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toban Tahun 2015, Bupati harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toban Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Toban Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 965 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
13. Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pernbantuan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 21, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011;
7. 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toban Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri E Nomor 13);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Toban.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toban Tahun Anggaran 2015.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban;
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
10. Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011-2016 yang selanjutnya disingkat RJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu} tahun.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu} tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD sebelum disepakati DPRD.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran program RPJMD, yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2015 serta Kaidah Pelaksanaannya.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Penetapan RKPD Tahun 2015 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Tahun Anggaran 2015;
- (2) Penetapan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban serta dengan kabupaten berbatasan.
SISTEMATIKA
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 4
Sistematika RKPD tahun 2015 meliputi:
BAB I
PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang; Dasar Hukum; Hubungan antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD; serta Maksud dan Tujuan.
BAB II
BAB III
BABIV
BAB V
BAB VI
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah; Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD; serta Permasalahan Pembangunan Daerah.
RAN CAN GAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
Memuat Prioritas dan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2015 serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaannya.
PENUTUP
BABV
ISi DAN URAIAN RKPD
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 5
Isi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.

Ditetapkan di Toban pada tanggal 5 Mei 2014


Diundangkan di Toban pada tanggal 5 :: lei 2014

## SEKRETARIS DAERAH,


1

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI Ii: NOMOR 14.