PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 4 Tahun 2011 tentang ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT
- a. bahwa pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat secara Kelembagaan diawali dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 109/KPTS/CK/XI/1980 tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Maluku Utara, kemudian pengelolaan sarana dan prasarana yang telah beroperasi dan siap dikembangkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 03 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara,
- b. bahwa seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, maka pengelolaan PDAM Cabang Jailolo dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (eks Kabupaten Maluku Utara), dan dalam rangka pengelolaan PDAM agar lebih efektif, efesien, berdayaguna dan berhasilguna sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) perlu dilakukan penataan kembali terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat.
- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun. 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4337) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran negara nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Barat dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri unsur pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat;
8. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Halmahera Barat;
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Barat;
10. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PDAM, dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah;
11. Jasa Produksi adalah Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan dan pengurangan yang wajar dalam Perusahaan.
BAB II - STATUS
Pasal 2
- (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Jailolo diubah statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Tempat kedudukan Perusahaan berada di Ibukota Kabupaten Halmahera Barat.
BAB II - STATUS
Pasal 3
- (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya ## BAB III
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH
BAB II - STATUS
Pasal 4
- (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM terdiri dari :
- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas, dan
- c. Direksi
Bagian Pertama Pengangkatan
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 5
- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 6
- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
- a. Menguasai manajemen PDAM;
- b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 7
- (1) Penentuan jumlah Dewan Pengawas dilakukan
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 8
- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 9
Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 10
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai wewenang:
- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 11
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri PNS, Pegawai Organik PDAM serta unsur masyarakat dan dibebankan pada Anggaran PDAM
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2)
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 12
Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa :
- a. Tunjangan penghasilan;
- b. Jasa produksi
- c. Jasa pengabdian
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 13
- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima tunjangan penghasilan paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima tunjangan penghasilan paling banyak 40% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima tunjangan penghasilan paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 14
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan pasal 13.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 15
Besarnya tunjangan penghasilan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 16
- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 17
- (1) Anggota badan pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Melakukan sesuatu atau bersifat merugikan perusahaan daerah
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar,
- e. Habis masa jabatannya
7. Pemberhentian termasuk pada huruf c dan d dilakukan dengan surat keputusan Bupati.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, anggota badan pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota badan pengawas yang bersangkutan, direksi dan anggota badan pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Anggota badan pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota badan pengawas tersebut diberhentikan sementara, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
- b. Dalam sidang itu diputuskan apakah anggota badan pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati.
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Bupati mengeluarkan dan menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada anggota badan pengawas yang bersangkutan, direksi dan badan pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian surat keputusan tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati menjadi batal menurut hukum.
Bagian Kesatu Pengangkatan
BAB V - DIREKSI
Pasal 18
- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
BAB V - DIREKSI
Pasal 19
- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
- a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-l);
- b. Mempunyai pengalaman kerja kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dan perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Daerah dan atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar, dan;
- g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - DIREKSI
Pasal 20
- (1) Penentuan jumlah Direksi dilakukan
BAB V - DIREKSI
Pasal 21
- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Anggota Direksi - BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
- c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan/atau
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
BAB V - DIREKSI
Pasal 22
Direksi mempunyai tugas;
- a. Menyusunan perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
BAB V - DIREKSI
Pasal 23
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sebutkan alasannya secara tertulis.
BAB V - DIREKSI
Pasal 24
Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai wewenang:
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM
BAB V - DIREKSI
Pasal 25
Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
Bagian Kedua
Penunjukan Pejabat Sementara
BAB V - DIREKSI
Pasal 26
- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama dan atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Bagian Ketiga
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti
BAB V - DIREKSI
Pasal 27
- (1) Penghasilan Direksi teridiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati setelah
BAB V - DIREKSI
Pasal 28
- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati
- (1).Direksi berhenti karena:
- b. Masa jabatannya berakhir; dan
- c. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. Permintaan sendiri;
- b. Reorganisasi;
- c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
BAB V - DIREKSI
Pasal 30
- (1).Direksi berhenti karena:
- b. Masa jabatannya berakhir; dan
- c. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. Permintaan sendiri;
- b. Reorganisasi;
- c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - DIREKSI
Pasal 31
- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan
BAB V - DIREKSI
Pasal 32
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
Bagian Kesatu Pengangkatan
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 33
- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Republik Indonesia,
- b. Berkelakuan baik dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang,
- c. Berijazah minimal SLTA atau sederajat,
- d. Mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan,
- e. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi
- f. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun; dan
- g. Lulus seleksi
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi:
- a. Loyalitas
- b. Kecakapan
- c. Kesehatan
- d. Kerjasama
- e. Disiplin
- f. Prestasi kerja; dan
- g. Kejujuran
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 34
- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honor atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga honor atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 35
- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 36
- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Tunjangan pangan
- b. Tunjangan kesehatan; dan
- c. Tunjangan lainnya
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pengobatan dan/ alau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Direksi
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 37
- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 38
- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok;
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persertus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dan sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 39
- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai DPAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 40
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 41
- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (dua) tahun.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 42
- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- a. Cuti tahunan
- b. Cuti besar
- c. Cuti sakit
- d. Cuti karena alasan penting atau cuti utuk menunaikan Ibadah Haji
- e. Cuti nikah
- f. Cuti bersalin; dan
- g. Cuti diluar tanggungan PDAM
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 43
- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi .
Bagian Keempat
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 44
Setiap pegawai wajib:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 45
Pegawai dilarang:
- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM. Daerah dan/ atau Negara
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/ atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan / atau Negara.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 46
- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat
- e. Penurunan pangkat
- f. Pembebasan jabatan
- g. Pemberhentian sementara
- h. Pemberhentian dengan hormat; dan
- i. Pemberhentian dengan tidak hormat
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 47
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 48
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf g, paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g, mulai bulan berikutnya akan diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah; Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 49
- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena;
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Telah mencapai usia pensiun, dan/atau;
- f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 50
Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. Melanggar sumpah pegawai dan /atau sumpah jabatan
- b. Dihukum ## BAB VII
DANA PENSIUN
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 51
- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh Gabungan PDAM.
ASOSIASI
BAB VIII - ASOSIASI
Pasal 52
- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 53
- (1) Dengan tidak mengurangi hak Pejabat/lnstansi yang berwenang dan Badan lain yang menurut perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga PDAM, Bupati dapat menunjuk Badan yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas pekerjaan pengurusan dan pembinaan PDAM serta pertanggung jawabannya.
- (2) Hasil pengawasan wajib disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (3) Akuntan Negara berwenang melakukan Pemeriksaan atas Pengelolaan PDAM.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di : Jailolo pada tanggal 22 Maret 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT, Dr. Ir. H ABJAN SOFYAN, M.T. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011 NOMOR SERI E ## BAB X ## KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 54

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan atau Peraturan Bupati. ## Pasal 55 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. ## BAB XI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 56

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Penetapan: Ditetapkan di : Jailolo Pada tanggal 22 Maret 2011

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA BARAT NAMTO H. ROBA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2011
## TENTANG
## ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
## I. KETENTUAN UMUM
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jailolo secara kelembagaan adalah merupakan cabang dari PDAM Kabupaten Maluku Utara yang secara yuridis pembentukannya diawali dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 109/Kpts/CK/XII/1980 tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Maluku Utara.
Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun pengelolaan sarana prasarana yang telah beroperasi dan siap dikembangkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara dan selanjutnya ditetapkan dalam regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Maluku Utara Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Maluku Utara dengan tetap berpedoman sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
Seiring dengan pemekaran Kabupaten/kota di Propinsi Maluku Utara dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara, maka pengelolaan PDAM Cabang Jailolo dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (sebagai kabupaten induk ex. Kabupaten Dati II Maluku Utara).
Untuk itu, dalam rangka efektifitas dan efisiensi secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan penataan kembali terhadap PDAM Kabupaten Halmahera Barat dengan berpedoman sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 10 yang dimaksud dengan pegawai PDAM adalah : 1. Pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Direksi dan diberikan penghasilan berupa gaji, tunjangan hari tua dan dapat menduduki jabatan. 2. Pegawai honorer adalah pegawai yang diangkat dengan keputusan Direksi dalam jangka waktu pertahun dan dapat diperpanjang kembali dengan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan PDAM dan tidak boleh menduduki jabatan. 3. Pegawai kontrak adalah pegawai yang mempunyai keahlian teknis diangkat dengan keputusan Direksi dalam jangka waktu tertentu dengan diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan PDAM dan tidak boleh menduduki jabatan.
PENJELASAN
Pasal 2
s/d 4 cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) cukup jelas Ayat (2) b