PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 62 Tahun 2016 tentang PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEKADAU, - a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan, serta sebagai landasan bagi pemberian tunjangan dan penyusunan fonnasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu penetapan kembali jabatan - jabatan fungsional yang sudah ada dan yang diperlukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Peraturan Bupati Sekadau tentang penetapan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau; - I. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Baral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah (berlaku 5 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,
- a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan, serta sebagai landasan bagi pemberian tunjangan dan penyusunan fonnasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu penetapan kembali jabatan - jabatan fungsional yang sudah ada dan yang diperlukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Peraturan Bupati Sekadau tentang penetapan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- I. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Baral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah
Menetapkan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- I. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi;
4. Bupati adalah Bupati Sekadau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sekadau;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sekadau.;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sekadau;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan;
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
10. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintah.;
11. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya, tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis; Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis disatu bidang ilmu pengetahuan atau lebih, tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu.;
13. Kualifikasi Profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi;
12. Bobot jabatan adalah nilai komulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan;
14. Kualifikasi Teknis atau Penunjang Profesional adalah kualifikasi yang bersifat keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasa.rkan prosedur standar operasional serta melatihnya dan terikat pada etika profesi;
15. Angka Kredit adalah nilai satuan dari tiap butir kegiatan dan a tau akumulasi nilai bu tir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
16. nstansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lnstansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melakukan penilaian, penetapan angka kredit bagi pemegang jabatan fungsional pada Perangkat Daerah
18. Tugas Pokok adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian
14. tugas pada setiap jabatan fungsional
19. Togas Penunjang adalah kegiatan jabatan tugas pokok yang pada umumnya kemasyarakatan. fungsional diluar bersifat tugas
PENETAPAN,KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Penetapan
BAB II - PENETAPAN,KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
- (I) Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang terdiri dari :
2. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
1. Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan
3. Jabatan Fungsional Apoteker
4. Jabatan Fungsional Arsiparis
5. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
6. Jabatan Fungsional Auditor
7. Jabatan Fungsional Bidan
9. Jabatan Fungsional Dokter Gigi
8. Jabatan Fungsional Dokter
- I 0. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan
11. Jabatan Fungsional Fisioterapis
12. Jabatan Fungsional Guru
13. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
14. Jabatan Fungsional Medik Veteriner
16. Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi
- I 5. Jabatan Fungsional Nutrisionis
17. Jabatan Fungsional Pamong Bela jar
18. Jabatan Fungsional Pamong Budaya
19. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner
20. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
21. Jabatan Fungsional Pemeriksa
23. Jabatan Fungsional Penata Ruang
22. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
24. Jabatan Fungsional Penera
25. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
26. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman
27. Jabatan Fungsional Pengawas Bi bit Temak
28. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
30. Jabatan Fungsional Pegawas Mutu Pakan
29. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
31. Jabatan Fungsional P2UPD
32. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
33. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
35. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
34. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
36. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman
38. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
37. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
39. Jabatan Fungsional Penilai PBB
41. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
40. Jabatan Fungsional Penilik
42. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
43. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
44. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan
Perdagangan
45. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
2. 4 7. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan
46. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
48. Jabatan Fungsional Perawat
49. Jabatan Fungsional Perawat Gigi
51. Jabatan Fungsional Perekayasa
50. Jabatan Fungsional Perekam Medis
52. Jabatan Fungsional Perencana
54. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
53. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
55. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan
56. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis
58. Jabatan Fungsional Radiografer
57. Jabatan Fungsional Pustakawan
59. Jabatan Fungsional Refraksion Optisien
60. Jabatan Fungsional Sandiman
61. Jabatan Fungsional Sanitarian
62. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan
63. Jabatan Fungsional Teknis Pengairan
65. Jabatan Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan
64. Jabatan Fungsional Teknis Penyehatan Lingkungan
66. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
67. Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat dikembangkan jenis jabatan fungsioanl lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ked ua
Kedudukan
BAB II - PENETAPAN,KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
- (I) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis pada perangkat daerah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja pada Unit Kerja yang bersangkutan atau Dinas atau Sadan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas di UPT Kecamatan secara operasional bertanggunggjawab kepada Camat dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Saluan Kerja pada Unit Kerja yang bersangkutan atau Dinas atau Badan;
- (4) Pembinaan Pejabat Fungsional dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing.
Bagian Ketiga
Togas Pokok dan Fungsi
BAB II - PENETAPAN,KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemetintah Daerah sesuai dengan tugas keahlian dan keterampilan;
- a. pelaksanaan Teknis Fungsional terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi :
- b. pelaksanaan operasional tugas teknis fungsional perangkat
5. daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- c. pelaksanaan Teknis Fungsional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB Ill - SYARAT PENGANGKATAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Pasal 5
Pasal 5
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB Ill - SYARAT PENGANGKATAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Pasal 5
Pasal 6
Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari Jabatan Fungsional Ahli dan Jabatan Fungsional Terampil sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB Ill - SYARAT PENGANGKATAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Pasal 5
Pasal 7
Jenjang Jabatan terendah sampai dengan tertinggi untuk jabatan fungsional adalah sebagai berikut:
- I. Jabatan Fungsional Terampil
- a. Pelaksana Pemula, Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a.
- b. Pelaksana, Pangkat Pengatur Muda Tingkat I sampai dengan Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang ll/b - II/d.
- c. Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang Ill/a dan Ill/b
- d. Penyelia, Pangkat Penata dan Penata Tingkat I, Goiongan Ruang III/c dan Ill/d.
2. Jabatan Fungsional Ahli
- a. Pertama, Pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/a dan Ill/b.
- b. Muda, Pangkat Penata dan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/c dan III/d.
- c. Madya, Pangkat Pembina, Pembina Tingkat I dan Pembina Utama Muda, Goiongan Ruang IV /a-IV /c.
- d. Utama, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV /d dan IV /e.
PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV - PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8
- ( l) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. lingkup tugas pada perangkat daerah dengan rincian tugas Jabatan Fungsional; dan
- b. beban kerja yang ada pada perangkat daerah yang akan memberikan kemungkinan untuk pencapaian angka kredit bagi pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.
TIM PENILAI, UNSUR YANG DINILAI DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Tim Penilai Jabatan Fungsional
BAB V - TIM PENILAI, UNSUR YANG DINILAI DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10
- (1) Tim Penilai terdiri dari pejabat-pejabat fungsional serta dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian dan mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan jabatan fungsional atau Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
BAB V - TIM PENILAI, UNSUR YANG DINILAI DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11
- (1) Masa Kerja Tim Penilai selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Penilaian terhadap tenaga fungsional dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu untuk kenaikan pangkat periode 1 April dan Periode 1 Oktober, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional.
Bagian Kedua
Unsur yang dinilai dalam Jabatan Fungsional
BAB V - TIM PENILAI, UNSUR YANG DINILAI DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12
- (1) Unsur-unsur Utama yang dinilai dalam memberikan angka kredit dalam jabatan fungsional terdiri dari:
- a. Pendidikan;
- b. Pelaksanaan Tugas Pokok; dan
- c. Pengembangan Profesi/Diklat.
- (2) Unsur-unsur penunjang yang dinilai dalam memberikan angka kredit dalam jabatan fungsional terdiri dari:
- a. Kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat; dan
- b. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tugas pokok.
Bagian Ketiga
Angka kredit bagi Jabatan F'ungsional
BAB V - TIM PENILAI, UNSUR YANG DINILAI DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13
- (1) Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil agar dapat diangkat dalam jabatan fungsional sebagai beriku t :
- a. sekurang-kurangnya 70 %-80 % angka kredit dari unsur utama; dan
- b. sebanyak-banyaknya 20 %- 30 % angka kredit dari unsur penunjang.
- (2) Pejabat fungsional yang mempunyai angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kreditnya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan berikutnya.
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
BAB VI - PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14
- (I) Pejabat fungsional dibebaskan atau diberhentiakan sementara dari jabatan fungsional apabila :
- a. tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan;
- b. ditugaskan diluar Jabatan Fungsional;
- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali hukuman disiplin tingkat ringan;
- d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
BAB VI - PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan berikutnya dari keputusan pembebasan sementara;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tidak dapat diperhitungkan kenaikan pangkatnya sebagai pejabat fungsional.
BAB VI - PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16
- (1) Pejabat fungsional yang dibebaskan dari jabatan fungsional karena sebab-sebab sebagaimana dalam pasal 14, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional apabila :
- a. telah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional setingkat lebih tinggi;
- b. telah selesai melaksanakan tugas diluar Jabatan Fungsional;
- c. telah selesai melaksanakan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- e. telah menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan
BAB VI - PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17
Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila :
- a. telah mencapai batas usia pensiun dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang clipersyaratkan dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah pembebasan sementara; dan
- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sekadau.

Penetapan: Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 5 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI SEKADAU, RUPINUS

Penetapan: Diundangkan di Sekadau pada tanggal 5 Desember 2016 SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN SEKADAU YOHANESJHON BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 63

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGLAN HUKUM DAN HAM, %. .­ SUBHAN NIP, 19750426 199412 1 001