Unknown Unknown Nomor 61 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat
:
:
BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR (4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU, a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala. paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821),
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072),
(1
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndmor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum,
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.
PE
Aa aan,
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengap.:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 3.
4. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BLUD. 4
5. Pejabat Pengelola BLUD, adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pimpinan, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD. 5.
6. 'Rencana Strategis Bisnis BLUD, yangselanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Bisnis Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD. 7.
TUGAS DEWAN PENGAWAS
BAB II - TUGAS DEWAN PENGAWAS
Pasal 2
Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD.
BAB II - TUGAS DEWAN PENGAWAS
Pasal 3
Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas terdiri dari:
penilaian RBA, Renstra, dan pelaksanaannya,
(ee
BAB III - LAPORAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 4
- (1) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB III - LAPORAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 5
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir.
BAB III - LAPORAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 6
Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :
- a. penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya,
2. penilaian terhadap kinerja pelayanan, dan keuangan, b
3. 'c. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
4. d permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan BLUD dan 'Solusinya, dari Mi Na
- e. saran dan rekomendasi.
BAB III - LAPORAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 7
Format laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BLUD, antara lain:

- a. Penurunan kinerja BLUD,
- b. Pemberhentian Pimpinan BLUD sebelum berakhirnya masa jabatan,
- c. Pergantian anggota Dewan Pengawas, dan
4. masa Dewan d.

Diundangkan di Baturaja WM 2017

pada tanggal, 1?

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, mad


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2017 NOMOR 15

## Pasal 9

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ditandatangani oleh Ketua dan Anggbta Dewan Pengawas.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

.

Ditetapkan di Baturaja padatanggal, 17 W enel 2017

.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


-

IkuRyana Azis

---

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 4TAHUN 2017 TENTANG 2 PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

## FORMAT LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr.H. IBNU SUTOWO BATURAJA

## I. PENDAHULUAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

£ €

5)

8


## 1. Latar Belakang

Berisikan uraian mengenai latar belakang pembentukan BLUD, Tujuan BLUD, Organisasi BLUD, Kedudukan BLUD, Dewan Pengawas, Peraturan Perundang-undangan yang mendasari Pembentukan Dewan Pengawas dan dan kewajiban menyampaikan laporan, susunan Dewan Pengawas dan perubahan keanggotaan.

## 2. Maksud dan Tujuan

Berisikan uraian mengenai maksud dan tujuan pengawasan BLUD.

t

## 3. Ruang Lingkup

- Penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya, a.
- Penilaian ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, C
- Penilaian terhadap kinerja pelayanan, dan keuangan, b.
- Permasalahan-permasalahan pengelolaan BLUD dan Solusinya, dan d.
- €. Saran dan Rekomendasi.

## Il. KONDISI BLUD

## 1. Pelayanan

Berisikan uraian mengenai kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BLUD selama periode pengawasan.

## 2 Keuangan

## 3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berisikan uraian mengenai struktur organisasi dan sumberdaya manusia yang mendukung organisasi dalam melaksanakan operasionalnya, misalkan jumlah pegawai dan kompetensi yang dimiliki.

## 4. Sarana dan Prasarana

Berisikan uraian tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLUD dalam menjalankan operasionalnya.

## II. PELAKSANAAN PENGAWASAN

## 1. Kegiatan Pengawasan

Berisikan uraian mengenai pelaksanaan rapat/pertemuan dan kesepakatan penting yang telah dilakukan Dewan Pengawas, baik antar anggota Dewan Pengawas maupun antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola BLUD.

## 2. Materi dan Hasil Pengawasan

## a. Penilaian terhadap RBA


'1

Berisikan kajian dan saran terhadap RBA, Kajian RBA dimaksud meliputi antara lain kesesuaian RBA dan Renstra.

## b. Implementasi RBA

Berisikan 'uraian ringkas mengenai pelaksanaan RBA yaitu membandingkan RBA dengan Realisasi dan kaitannya dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLUD.

## c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RBA

Berisikan uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola BLUD dalam Pelaksanaan RBA.

- d. Pendapat Dewan Pengawas dan Tindak Lanjut yang perlu diambil oleh Pejabat Pengelola BLUD

Berisikan uraian mengenai pendapat Dewan Pengawas berkaitan dengan hasil pelaksanaan RBA serta saran dan rekomendasi untuk Pejabat Pengelola BLUD dalam menghadapi dan mengatasi kendala kendala yang dihadapi selama pelaksanaan RBA.

## 3. Evaluasi Kinerja

Berisikan ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (Pelayanan

## 4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku berikut penyebabnya.

5. Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Sebelumnya

Menguraikan mengenai tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD atas nasehat, masukan, saran, atau tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas pada periode sebelumnya.Diinformasikan pula mengenai tindak lanjut atas pendapat dan saran yang telah disampaikan kepada Bupati.

## IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisikan kesimpulan dari hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas serta saran dan rekomendasi kepada Bupati atas hasil pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pengelola BLUD secara keseluruhan.

BUPATI OGAN KOMERING ULU.


KURYANA AZIS