PERATURAN BUPATI BANJAR Nomor 26 Tahun 2017 tentang TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI DAERAH SANGAT SULIT DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR (berlaku 30 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai diperlukan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Perlakuan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Daerah Sangat Sulit di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik indonesia Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
7. Keputusan Bupati Banjar Nomor 383 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama Pusat Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Banjar;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI DAERAH SANGAT SULIT DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan perimerintah yang menjadi kewenagan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang mematuhi persyaratan, disingkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat pemerintah Kepegawaian Untuk memenuhi jabatan Pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon Pegawai yang akan diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara tetap.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disebut TTP adalah Tambahan Pengahasilan PNS dan CPNS yang diberikan ## BAB II
TEMPAT TUGAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kepada PNS dan CPNS di Lingkup Dinas Kesehatan yang tempat pelaksanaan tugasnya berada pada Daerah Sangat Sulit Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar diberikan TTP.
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB III - TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
- (1) TTP diberikan kepada PNS dan CPNS lingkup Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan sebagai Dokter Umum,Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan atau fungsional umum yang bekerja pada Daerah Sangat Sulit.
- (2) pelaksanaan pemberian TTP dianggarkan dalam DPA Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan dibayarkan setiap Triwulan pada tahun berjalan.
BAB III - TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
TTP PNS dan CPNS untuk Dokter Umum dan Dokter Gigi diberikan
BAB III - TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5
TTP Pegawai Negeri Sipil dan Calon PNS yang bertugas sebagai Tenaga Kesehatan dan Fungsional umum diberikan
BAB III - TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6
- (1) Pembayaran TTP bagi PNS dan CPNS untuk Dokter Umum dan Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan dan Fungsional Umum dilakukan
BAB III - TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7
Bagi PNS dan CPNS yang tidak melaksanakan pekerjaannya tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi berupa pemotongan TTP sebesar 1 % (satu persen) perhari dari besaran tunjangan yang diterima.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 MEI 2017

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. KHALILURRAHMAN

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 30 MEI 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 26