Unknown Unknown Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan RI Tahun 2005 Nomor 137,dan Tambahan Lembaran 11. (Lembaran Negara Negara RI Nomor 45750, Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, 3. (Lembaran Negara Negara RI Nomor 5587), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 9. 4. (Lembaran Negara Negara RI Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan 7. 5. Perundang-undangan (Lembaran Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah RI Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran 8. 6. antara Pemerintah Pusat dan (Lembaran tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah RI Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran 6. 7. (Lembaran Negara RI nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan (Lembaran Negara RI tahun 4 8. dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 2004 nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4400): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Negara RI 5. 9. Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4348): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Negara RI tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran 3. 10. Negara RI nomor 4286). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 153 dan 2. 11. RI tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran 1 13. (Lembaran Negara Pasaman Barat. Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten - Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada - Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat, bahwa dalam DPA PPKD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2015 telah dianggarkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp.2.000.000.000,-( Dua Miliyar Rupiah ) Kepada Perusahaan c. - lainnya: bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah peryertaan modal pada Perusahaan b. - bahwa dalam rangka memperkuat sruktur permodalan dan / atau pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah dapat melaksanakan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMN / BUMD atau badan usaha - a. BUPATI PASAMAN BARAT, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
Menimbang
- tidak berada pada wilayah hukum internasional, 9, Badan Pengelola adalah pengelola Penyertaan Modal Pemerintah pada pihak ketiga,
- diluar Organisasi Pemerintah,antara lain Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Lainnya,BUMN,BUMD,Usaha Koperasi,Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang
- kepada pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu, 8. Pihak ketiga adalah Instansi atau badan Usaha dan atau perseorangan yang berada
- hak-hak lainnya: Z. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Pemerintah Daerah
berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah,bangunan,mesin-mesin,inventaris, surat-surat berharga,jasa dan fasilitas serta
- Modal Pemerintah Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipindahkan baik '9
- Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat, '
Pemerintahan Daerah,
- Bupati adalah Bupati Pasaman Barat: '€
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai penyelenggara
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat,
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Pasal I
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan Menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 6 ## KETENTUAN PENUTUP ## BAB IV Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ke Dalam Modal kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum ,( PDAM ) Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasal 5 Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Pasaman Barat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Modal dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Perusahaan Pasal 4 PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL ## BAB III dimaksud ayat (1) sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliyar Rupiah ), pada tahun 2015. - (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - (2) Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana Pasal 3 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Pasaman Barat. Pasal 2 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL