PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Nomor 13 Tahun 2014 tentang PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,
- a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia dan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD Negara RI 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewengan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah daerah berwenang untuk penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan Dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya;
- d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menyatakan bahwa Bupati/Walikota bertanggungjawab mengelola system pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan sesuai kewenangannya;
- e. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman, maka diperlukan program pendidikan dan pembiayaan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan;
- f. bahwa program penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya
S ALINA N
Mengingat
kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata sebagai upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman, bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Dan
BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
6. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
7. Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah Program Penyelenggaraan Pendidikan gratis untuk membebaskan biaya sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat di Daerahyang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
9. Biaya Sekolah adalah biaya operasional sekolahnon personalia, perawatan sekolah, insentif pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, serta transportasi bagi siswa miskin.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan.
13. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16. Satuan Pendidikan adalah sekelompok Pelayanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Rencana Kerja Sekolah selanjutnya disingkat RKS.
18. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah selanjutnya disingkat RKAS.
19. Rencana Kerja Tahunan selanjutnya disingkat RKT.
TUJUAN DAN SASARAN
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
- (1) Tujuan Umum Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah untuk membebaskan biaya sekolah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah di Daerah.
- (2) Tujuan Khusus, meliputi :
- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah terhadap biaya operasional sekolah; dan
- b. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
Sasaran Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah jalur pendidikan formal yang terdiri atas :
- a. Sekolah Dasar, meliputi :
1. Sekolah Dasar Negeri dan Swasta;
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta;
3. Pondok Pesantren Salafiah Ula (PPS Ula); dan
4. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).
- b. Sekolah Menengah Pertama, meliputi :
1. Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta;
3. Pondok Pesantren Salafiah Wustha (PPS Wustha); dan
4. Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa (SMP-LB).
- c. Sekolah Menengah Atas, meliputi :
1. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta;
2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta;
3. Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta;
4. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Negeri dan Swasta;
5. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA-LB) Negeri dan Swasta; dan
6. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK-LB) Negeri dan Swasta.
BAB III - ASAS DAN PRINSIP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
Pasal 4
Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dilaksanakan berasaskan Pancasila dan UUD RI 1945.
BAB III - ASAS DAN PRINSIP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
Pasal 5
Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dilaksanakan ## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Pemerintah Daerah
BAB III - ASAS DAN PRINSIP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan,membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dalam system penyelenggaraan pendidikan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pemerintah Daerah berkewajiban :
- (3) Memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- (4) Menjamin tersedianya anggaran dalam APBD.
Bagian Kedua Orang Tua
BAB III - ASAS DAN PRINSIP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
Pasal 7
- (1) Orang tua berhak :
- a. Berperanserta dalam memilih satuan pendidikan;
- b. Memperoleh informasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis; dan
- c. Memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Kewajiban Orang tua adalah :
- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai tingkat intelektualitas dan usianya;
- c. Mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya;
- d. Menyekolahkan anaknya pada usia sekolah.
- e. Berperan serta atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya diluar beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis seperti : Pembelian Peralatan Sekolah, Pakaian Seragam, dan/atau Biaya Tambahan Bimbingan Belajar diluar jam sekolah (Les Privat).
Bagian Ketiga Masyarakat
BAB III - ASAS DAN PRINSIP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
Pasal 8
- (1) Masyarakat berhak untu berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan program penyelenggaraan pendidikan gratis.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya atas pelaksanaan program penyelengaraan pendidikan gratis.
Bagian Kempat Peserta Didik
BAB III - ASAS DAN PRINSIP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
Pasal 9
Setiap Peserta Didik pada semua satuan pendidikan mempunyai hak untuk :
- a. Mendapatkan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. Mendapatkan Pendidikan Agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- c. Mendapatkan Pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- d. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas yang ditetapkan.
BAB III - ASAS DAN PRINSIP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS
Pasal 10
Setiap Peserta Didik berkewajiban :
- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. Mentati ketentuan peraturan tata tertib sekolah pada satuan pendidikan;
- d. Menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
LARANGAN
BAB V - LARANGAN
Pasal 11
- (1) Setiap Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua peserta didik.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi sekolah yang tidak melaksanakan Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
BAB V - LARANGAN
Pasal 12
Jenis-jenis pungutan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi :
- a. Permintaan bantuan pembangunan dengan alasan apapun;
- b. Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing;
- c. Pembayaran buku;
- d. Pembayaran iuran pramuka;
- e. Pembayaran Lembaran Kerja Siswa (LKS);
- f. Pembayaran uang perpisahan;
- g. Pembayaran uang photo;
- h. Pembayaran uang ujian;
- i. Pembayaran uang ulangan semester;
- j. Pembayaran uang pengayaan;
- k. Pembayaran uang rapor;
- l. Pembayaran uang penulisan ijazah;
- m. Pembayaran uang infaq; dan
- n. Serta pungutan lain yang membebani baik siswa maupun orang tua siswa.
PERSYARATAN SEKOLAH PENERIMA ANGGARAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
BAB VI - PERSYARATAN SEKOLAH PENERIMA ANGGARAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
Pasal 13
- a. Satuan Pendidikan penerima anggaran Program Pendidikan Gratis, harus memenuhi persayatan sebagai berikut :
- b. Memiliki Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Daerah atau Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama;
- c. Memiliki Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT); dan
- d. Membuat Surat Pernyataan akan melaksanakan Program Penyelenggaraan pendidikan gratis.
PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 14
- (1) Biaya Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diperoleh dukungan dari APBD Provinsi dan APBN.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 15
- (1) Setiap Satuan Pendidikan Wajib menyusun RKS, RKAS dan RKT.
- (2) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 16
Pemerintah Daerah sebelum menetapkan seluruh anggaran pendidikan untuk masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) melakukan verifikasi baik bersifat administratif maupun factual terhadap data yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.
PENGENDALIAN
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 17
- (1) Untuk menjamin terlaksananya Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis secara terintegrasi, merata, bermutu dan berkesinambungan, maka dilakukan pengendalian.
- (2) Pengedalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang terdiri atas :
- a. Tim Pengendali Kabupaten; dan
- b. Tim Pelaksana Tingkat Sekolah.
- (3) Tugas dan Tangungjawab Tim Pengendali Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Sekolah sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 18
- (1) Tim Pengendali Kabupaten sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat/organisasi masyarakat dibidang penduidikan, instansi terkait dengan susunan sbb :
- a. Pelindung;
- b. Pengarah;
- c. Pelaksana :
- d. Ketua;
- e. Wakil Ketua;
- f. Sekretaris;
- g. Anggota jumlah disesuaikan; dan
- h. Sekretariat Tim.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 19
- (1) Tim Pelaksana Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Penanggungjawab (Kepala Sekolah);
- b. Bendahara;
- c. Tenaga Administrasi jumlah disesuaikan; dan
- d. Pelaksana Kegiatan.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
BAB IX - MONITORING DAN SUPERVISI
Pasal 20
- (1) Untuk kelancaran Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tim Pengendali Kabupaten melakukan monitoring dan supervisi.
- (2) Monitoring dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah.
- (3) Monitoring dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap komponen utama yang terdiri dari :
- a. Alokasi Dana sekolah penerima dana;
- b. Penyaluran dan penggunaan dana;
- c. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
- d. Administrasi keuangan; dan
- e. Pelaporan.
PENGAWASAN
BAB X - PENGAWASAN
Pasal 21
- (1) Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaanya serta untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, berupa kebocoran, pemborosan keuangan daerah, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing yang meliputi :
- (3) Pengawasan Melekat (Waskat) yang dilakukan oleh Pimpinan masingmasing instansi kepada bawahannya ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Sekolah;
- (4) Pengawasan Fungsional yang dilakukan oleh instansi pengawas fungsional sesuai program kerja lembaga pengawas daerah maupun independent apabila diperlukan;
- (5) Pengawasan Masyarakat dilakukan oleh masyarakat atau kelompok dalam rangka efektifitas dan transparansi penggunaan anggaran program penyelenggaraan pendidikan gratis.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhdapa barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan lainnya yang lebih tinggi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka penyelenggaraan pendidikan yang sudah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan tetap berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penganggaran, verifikasi, penyaluran dan pencairan dana, pelaporan, pelaksanaan monitoring dan supervisi serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Juli 2014

Penandatangan: BUPATI BULUNGAN,

Verifikasi: Ttd. BUDIMAN ARIFIN ## Sulistia Widarti, SH Pembina / IVa Nip.196509301998032001

Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Juli 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Verifikasi: Ttd. SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 13
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2014
## TENTANG
## PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
## UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu pula memperoleh pendidikan merupakan hak asasi manusia.
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten, berkaitan dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, termasuk penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Daerah meliputi penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dan Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan.
Menurut ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 ``` ``` Ayat (1) Ayat (2) Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Ayat (2) Pasal 18 Ayat (1) Ayat (2) Pasal 19 Ayat (1) Ayat (2) Pasal 20 Ayat (1) ``` ``` Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. ``` ``` Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 ``` NOMOR 12 | NO. | N A M A | JABATAN | PARAF | |-------|---------------------------|---------------------------|---------| | 1 | DR. Drs. Liet Ingai, M.Si | Wakil Bupati | | | 2 | Drs.Syafril | Sekretaris Daerah | | | 3 | Ir.H.Achmad Ideham,M.Si | Asisten Bid. Pemerintahan | | | 4 | Sulistia Widiarti, SH | Kabag Hukum | |
PENJELASAN
Pasal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan. Kebijakan daerah bidang pendidikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah bidang pendidikan serta menjadi pedoman bagi semua jajaran pemerintah kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, satuan atau program pendidikan, dewan pendidikan, komite sekolah, peserta didik, orang tua/wali peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan pendidikan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman, maka diperlukan program pendidikan dan pembiayaan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan. Program penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memberikan layanan dan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata sebagai upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman, bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan PASAL DEMI PASAL ```