UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1955 tentang KEPENDUDUKAN ORANG ASING (berlaku 9 Juni 1955)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa perlu diadakan peraturan mengenai kependudukan orang asing;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
- pasal-pasal 6 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
MEMUTUSKAN :
- A. Mencabut ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini;
B. Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG KEPENDUDUKAN ORANG ASING.
Pasal 1
Jika di dalam salah satu pasal berikut dalam Undang-undang Darurat ini dipakai perkataan :
- a. "bertempat tinggal" artinya berada di Indonesia dengan izin masuk, menurut aturan-aturannya;
- b. "anak" artinya anak yang syah, disyahkan, diakui atau diangkat dengan syah, yang umumnya di bawah 18 tahun dan belum kawin;
- c. "isteri" artinya isteri yang syah dan tidak bercerai meja dengan suaminya ("van tafel en bed gescheiden").
Pasal 2
Orang asing menjadi penduduk Negara Indonesia, jikalau dan selama ia menetap di Indonesia.
Pasal 3
- (1) Orang asing menetap di Indonesia jika ia mendapat izin bertempat tinggal di sini setelah izin masuknya habis berlaku.
2. Selanjutnya izin itu disebut izin menetap.
3. Izin menetap itu hanya dapat diberikan kepada orang asing yang sudah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal di Indonesia.
4. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 ayat 2.
- (2) Isteri dari orang asing tersebut di atas selama dalam perkawinan, dianggap menetap di Indonesia, sesudah ia bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Anak dari seorang bapak atau, jika ia tidak ataupun tidak lagi mempunyai bapak dari seorang ibu yang menetap di Indonesia, dianggap menetap di Indonesia, sesudah ia bertempat tinggal di Indonesia.
- (4) Orang Asing yang tidak mendapat izin menetap harus keluar atau dikeluarkan dari Indonesia.
Pasal 4
- (1) Orang asing yang menetap di Indonesia diwajibkan mempunyai surat penduduk dari Menteri Kehakiman atau dari penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Untuk mendapat surat penduduk ini, ia harus membayar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk diri sendiri dan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk masing-masing isteri dan anak tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan 3.
- (3) Terhadap orang asing yang di bawah perwalian atau pengampuan, kewajiban meminta surat penduduk, terletak pada walinya atau pengampunya, dengan ketentuan bahwa apabila wali itu badan hukum maka kewajiban itu terletak pada pengurusnya.
Pasal 6
- (2) Isteri dari orang asing tersebut di atas selama dalam perkawinan, dianggap menetap di Indonesia, sesudah ia bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Anak dari seorang bapak atau, jika ia tidak ataupun tidak lagi mempunyai bapak dari seorang ibu yang menetap di Indonesia, dianggap menetap di Indonesia, sesudah ia bertempat tinggal di Indonesia.
- (4) Orang Asing yang tidak mendapat izin menetap harus keluar atau dikeluarkan dari Indonesia.
- (1) Orang asing yang menetap di Indonesia diwajibkan mempunyai surat penduduk dari Menteri Kehakiman atau dari penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Untuk mendapat surat penduduk ini, ia harus membayar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk diri sendiri dan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk masing-masing isteri dan anak tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan 3.
- (3) Terhadap orang asing yang di bawah perwalian atau pengampuan, kewajiban meminta surat penduduk, terletak pada walinya atau pengampunya, dengan ketentuan bahwa apabila wali itu badan hukum maka kewajiban itu terletak pada pengurusnya.
Orang asing tidak menetap lagi di Indonesia, apabila ia :
- a. melepaskan hak menetap;
- b. berada di luar negeri terus-menerus selama lebih dari 18 bulan;
- c. tidak memenuhi kewajiban selama ia berada di luar negeri, memberitahukan dirinya kepada Perwakilan Republik Indonesia, menurut ketentuan Menteri Kehakiman ;
- d. memperoleh kedudukan di luar negeri yang serupa dengan kedudukan menetap di Indonesia;
- e. di-enyahkan;
- f. berangkat ke luar negeri untuk mempersatukan diri dengan suaminya yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- (1) Orang asing tersebut dalam pasal 3 ayat 1 yang tidak menetap lagi di Indonesia
Pasal 7
- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.
- (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman seperti yang tercantum dalam ayat 1 adalah kejahatan.
Pasal 8
Surat-surat imigrasi mengenai kependudukan yang diberikan sebelum Undang-undang Darurat ini berlaku, tidak berlaku lagi pada waktu yang akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman.
Pasal 9
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat menetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1955. Presden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.

Penandatangan: Menteri Luar Negeri, ttd. SUNARYO.

Verifikasi: Diundangkan pada tanggal 9 Juni 1955. ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Orang asing yang diperbolehkan bertempat tinggal di Indonesia merupakan dua golongan.
Golongan ialah mereka yang mendapat "izin masuk" ("admission") dengan memperoleh hak buat tinggal di negeri ini untuk waktu yang tertentu.
Golongan yang lain ialah mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di sini. Berapa lamanya orang harus tinggal di Indonesia, supaya diperbolehkan tinggal tetap itu, menurut peraturan yang hingga sekarang berlaku, tidak ada kepastian. Hanya praktek tata-usaha (administrasi) mengambil sebagai ukuran 10 tahun. Ukuran ini didasarkan pada peraturan tentang jangka waktu dapat berlakunya "Kartu Izin Masuk", yaitu untuk pertama kali selama 2 tahun yang dapat diperpanjang dengan 2 tahun dan kedua kalinya dengan 6 tahun.
Orang yang diperbolehkan tinggal tetap di sini, menurut peraturan yang berlaku hingga sekarang mendapat "status" penduduk ("Ingezetene").
Karena pada "status" penduduk itu digandengkan beberapa hak, maka dianggap perlu untuk mengganti praktek tata-usaha itu dengan peraturan yang pasti dan mengatur hal-hal mengenai kependudukan itu lebih lanjut.
Menurut Undang-undang Darurat ini "status" penduduk juga dihubungkan dengan bertempat tinggal tetap di Indonesia (dalam Undang-undang Darurat ini dipakai istilah "menetap").
Dengan adanya Undang-undang Darurat ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dicabut.
Begitu pula tidak berlaku lagi surat-surat keterangan yang lama mengenai kependudukan, seperti "Vergunning tot Vestiging", "Verklaring van Ingezetenschap", "Surat Keterangan Kependudukan Sementara" dan sebagainya.
Barangsiapa masih mempunyai surat-surat demikian harus menggantinya dengan yang baru seraya memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam
PENJELASAN
Pasal 4
. Mereka yang pada saat berlakunya Undang-undang Darurat ini ada di luar negeri harus segera menukarkan surat-surat tersebut sesampainya mereka di Indonesia. Oleh karena pendaftaran orang-asing, yang kini sedang dilakukan, sekarang telah sampai pada taraf menentukan status orang asing, maka untuk dapat melanjutkan pendaftaran itu perlu, segera diadakan peraturan ini. Dengan menyimpang dari praktek tersebut di