KEPUTUSAN PRESIDEN KETUA Nomor 11 Tahun 2009 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL (berlaku 22 April 2009)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Mengingat : Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN SELAKU KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI
Menetapkan : NASIONAL.
Pasal 1
- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional merupakan unsur pembantu Dewan Energi Nasional.
- (2) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.
Bagian Kedua
Tugas
Pasal 2
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.
ORGANISASI Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
BAB II - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 3
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terdiri dari :
- a. Biro Umum;
- b. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan; dan
- c. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.
Bagian Kedua
Biro Umum
BAB II - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 4
Biro Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan tata usaha di lingkungan Dewan Energi Nasional.
BAB II - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 5
Susunan organisasi Biro Umum terdiri dari :
- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Subbagian Keuangan;
- b. Bagian Hukum dan Kepegawaian, yang terdiri dari Subbagian Hukum dan Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Bagian Rumah Tangga, yang terdiri dari Subbagian Perlengkapan, Subbagian Urusan Dalam, dan Subbagian Tata Usaha.
Bagian Ketiga
Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan
BAB II - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 6
Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahanbahan persidangan Dewan Energi Nasional dalam rangka perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional dan penetapan rencana umum energi nasional, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.
BAB II - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 7
Susunan organisasi Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan terdiri dari :
- a. Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi, yang terdiri dari Subbagian Fasilitasi Kebijakan Penyediaan Energi dan Subbagian Fasilitasi Kebijakan Pemanfaatan Energi;
- b. Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi, yang terdiri dari Subbagian Fasilitasi Rencana Umum Energi Nasional dan Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional;
- c. Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan, yang terdiri dari Subbagian Dokumentasi, Subbagian Keprotokolan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat.
Bagian Keempat Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi
BAB II - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 8
Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dalam memfasilitasi penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
...
BAB II - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 9
Susunan organisasi Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi terdiri dari :
- a. Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi, yang terdiri dari Subbagian Identifikasi Krisis Energi dan Subbagian Fasilitasi Perumusan Penanggulangan;
- b. Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi, yang terdiri dari Subbagian Fasilitasi Pengawasan Penyediaan Energi dan Subbagian Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Energi.
Bagian Kelima
Jabatan Fungsional
BAB II - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1) Di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing ## BAB III
ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
BAB II - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 11
- (1) Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional adalah jabatan struktural eselon I a.
- (2) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II a.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III a.
- (4) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV a.
BAB II - ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 12
- (1) Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian serta pejabat lainnya, saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15
Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16
Dalam rangka melaksanakan tugas, staf Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mengadakan hubungan dengan lembaga/instansi terkait baik pusat maupun daerah, kemasyarakatan, dan perorangan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional ini, diatur oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd
Dr. M. Iman Santoso
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Pasal 20
Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2009

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO