Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR36 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
1 .
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8 Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang\_Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 9 Peraturan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5430);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17 . Peraturan Pemnerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daeral Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor I0);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 06);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomnor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 03);
- 23 . Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor );
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PENJABARAN
PERTANGGUNGJA WABAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri dari
- a. Pendapatan
- 1 Pendapatan Asli Daerah
184.972.794.850,68 Rp.
- 2 Dana Perimbangan
Rp. 1.060.149.677.720,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah
Rp 480.882.182.253.32
Jumlah Pendapatan
1.726.004.654.824,00 Rp:
b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai
Rp. 682.942.148.910,00
- b. Belanja Hibah
Rp. 12.918.000.000,00
- C. Belanja Bantuan Sosial
Rp.
795.137.000,00
- d. Belanja Bagi Hasil
Rp. 3.774.125.000,00
- e Belanja Bantuan Keuangan
249.834.495.522,00 Rp.
- f. Belanja Tidak Terduga
Rp 1055.414.69Z.00
951.319.321.129,00 Rp.
2. Belanja Langsung
- a. Belanja Pegawai
Rp.
9.055.024.799,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
Rp. 464.717.930.687,13
- . Belanja Modal
373.661.358.126.00 Rp
Rp. 847.434.313.612,13
Jumlah Belanja
Rp. 1.798.753.634.741,13
Surplus/(Defisit)
Rp. (72.748.979.917,13)
3. Pembiayaan
- a, Penerimaan
Rp.
86.469.305.776,07
- b. Pengeluaran
Rp
10.633.789.000.00
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp.
75.835.516.776,07
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan
3.086.536.858,94
Pasal 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Pasal 2
Rp.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran 1 Peraturan Bupati Lahat ini.

## Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

## Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lahat ini.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.


BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 37