Unknown Unknown Nomor 68 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERlAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANT! UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVJNSI SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR, ,; 19-TAHUN 2015 ' � .,,,
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERlAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANT! UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kegiatan operasional SKPD/Unit Kerja, periu merubah Peraturan Walikota Bitung Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Batas Jumiah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tarnbahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Batas Jumiah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kata Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 "tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
1
MENETAPKAN
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelak.sanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Walikota Bitung Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor I 79);
MEMUTUSKAN :
- l'ERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKGTA BITUNG NOMOR 68 TAHUN 2014- TENTANG PEMBERIAN. DAN BATAS JUMLAH VANG PERSEDIAAN, GANT! UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDlAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
Pasall
Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dalam Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Gariti Vang. Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota-Bitung (Berita Daerah Kota Bi tung Tahun 2014 Nomor 179) diubah sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat baik individu ataupun kelompok, kepada setiap SKPD diberikan UP.
- (2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka permintaan uang muka kerja atau panjar yang sifatnya pengisian kembali kas yang ada dan pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (3) UP diberikan dan diperuntukkan bagi kebutuhan yang mendesak masing-masing SKPD.
- (4) UP diajukan hanya sekali di awal tahun anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD sebagai dana awal untuk melaksanakankegiatan SKPD.
- (5) Belanja barang dan jasa lainnya seperti alat tulis-menulis, barang cetakan, penggandaan dan makan minum dapat diberikan melalui mekanisme uang persediaan, tetapi dibatasi pada belanja yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah].
- (6) Dihapus.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung. BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR, � :1.2