PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat kepada Kabupaten/kota; - b. bahwa Penggunaan Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 untuk membiayai program dan kegiatan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dari Pemerintah Provinsi Maluku Kepada Kabupaten/Kota; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa berdasarkan Peratu.ran Gubernur Maluku Nomor Dan Serta Khusus
- 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat kepada Kabupaten/kota;
- b. bahwa Penggunaan Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 untuk membiayai program dan kegiatan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dari Pemerintah Provinsi Maluku Kepada Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
- Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090};
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah · dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratu.ran Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tnenurut asas ekonomi dan tu.gas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatu.an Republik Indonesia;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama olehpemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut P-APBD adalah Perubahan APBD Kabupaten Seram bagian Timur;
8. Satu.an Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUMBER DANA
BAB II
Pasal 2
1. Program dan kegiatan yang menggunakan anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 adalah Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh;
2. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Rumah Adat Kataloka dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratu.s Juta Rupiah);
3. Pembangunan Rumah Adat Kataloka bersumber dari dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 3
1. Penggunaan Anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mendahului penetapan Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
BAB IV - PENANGGUNG JAWAB
Pasal 4
Penanggungjawab program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (Kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur) adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
BABV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV - PENANGGUNG JAWAB
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Penetapan: Diundangkan di Bula. pada tanggal 2 November 2016 '' · 3' BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 259