PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI (berlaku 7 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah asal keembarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 1822);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
- 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5061);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5345);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 01Tahun 2016 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Mamuju;
6. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya dapat disingkat PPIH adalah Panitia yangg bertugas menyelenggarakan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji;
7. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
8. Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju;
10. Embarkasi adalahtempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi;
11. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hokum mengenai biaya operasional dan transportasi bagi Jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten Mamuju.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam melaksanakan ibadah Haji berjalanaman, tertib dan lancar.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Mamuju ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke KabupatenMamuju;
- b. Biaya transportasi jemaah haji dari Kabupaten Mamuju ke embarkasi ;dan
- c. Biaya transportasi jemaah haji dari debarkasi ke Kabupaten Mamuju.
BAB IV - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 4
- (1) Biaya Operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Kabupaten Mamuju ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Mamuju dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju.
- (2) Biaya operasional dan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya oerasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAN TRANSPORTASI
BAB V - PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAN TRANSPORTASI
Pasal 5
- (1) Biaya Operasional dan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dikelola oleh OPD yang membidangi urusan pemberangkatan jemaah haji.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didtetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
Pasal 6
- (1) Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan ## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
Pasal 7
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Komponen Biaya Transportasi Jemaah Haji dari Kabupaten Mamuju ke Embarkasi dan dari Debarkasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Penetapan: Ditetapkan di Mamuju Padatanggal 27 Maret 2017

Penandatangan: BUPATI MAMUJU, H. HABSI WAHID

Penetapan: Diundangkan di Mamuju Padatanggal 27 Maret 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, MUHAMMAD DAUD YAHYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2017 NOMOR 79 NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 Disalin sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM MUHAMMAD YANI, SH. M.Si Pangkat : Pembina Tk. I Nip : 19740915 199903 1 007
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR TAHUN 2017
## TENTANG
## PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
## I. UMUM
Haji adalah ibadah dan merupakan rukun Islam yang kelima, yang pelaksanaannya melibatkan banyak orang, oleh karena itu dalam pelaksanaan ibadah haji harus menegakan prinsip nirlaba (tidak mencari keuntungan materi), kemudahan dan kebersamaan. Prinsip nirlaba sangat penting untuk menjaga keikhlasan dalam pelaksanaan haji dan menghindari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji. Prinsip kemudahan harus juga ditegakan, karena selain merupakan perintah Allah SWT, kemudahan juga merupakan tuntutan fitrah manusia. Terkait dengan kemampuan ( istitho'ah ) haji maka kemudahan akan penyelenggaraan haji akan meningkatkan kemampuan ( istitho'ah ), sebaliknya kesulitan dalam penyelenggaraan haji akan memperkecil kemampuan ( istitho'ah ) dalam haji. Selain itu, prinsip kemudahan ini juga akan menjadikan jemaah haji merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga akan dapat menunaikan ibadah haji dengan baik.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, di dalam
PENJELASAN
Pasal 35
Ketentuan mengenai biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diamanatkan dalam Pasal 23 biaya transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam peraturan daerah setempat. Sebagai dasar hokum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di daerah dan melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di