PERATURAN BUPATI BENGKAYANG Nomor 8 Tahun 2014 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Wlomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahari bembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Neger i Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 11.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKAYANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai urusan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Kan tor adalah Kan tor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Kan tor adalah Kepala Kan tor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 2
Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3
Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas Pokok membantu Bupati dalarn merumuskan kebijakan dan program di bidang Pemuda dan Olahraga.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitas di bidang pembinaan Pemuda dan Olahraga;
- b. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitas di bidang pengelolaan Pemuda dan Olahraga;
- c. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitas di bidang Pemuda;
- d. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitas di bidang pengelolaan Olahraga;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemuda dan Olahraga; dan
- f. penyelenggaraan urusan tata umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.
Bagian Ketiga Struktur Organisasi
Pasal 5
- (1)Struktur Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang terdiri:
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemuda;
- d. Seksi Olahraga;
- e. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2)Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

## Bagian Keempat Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang

Pasal 6

Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kelima Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi umum, pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan evaluasi.

## Pasal 8

- (1) Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata usaha menyelenggarakan fungsi:
2. a.penyusunan rencana kerja internal dilingkungan kantor dan tata usaha serta keuangan;
3. b.pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
4. c.pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga kantor; dan
5. d.pembinaan teknis Ketatausahaan yang diserahkan oleh Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

## Bagian Keenam Seksi Pemuda

## Pasal 9

Seksi Pemuda mempunyai tugas pokok, mengumpulkan, mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan.

## Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Seksi Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi kegiatan kepemudaan;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan ketaqwaan;
- c. pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga dan kepemudaan;
- d. melaksanakan koordinasi bidang kepemudaan dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemer intah; dan
- e. pelayanan tugas lain di Seksi Pelayanan Informasi dan dokumentasi yang diberikan oleh Kepala Kantor.
7. (2). Seksi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

## Bagian Ketujuh Seksi Olahraga

## Pasal 11

Seksi Olahraga mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan perencanaan kegiatan Olahraga, pengembangan pendidikan dan latihan serta kerjasama teknis Olahraga.

## Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Olahraga mempunyai fungsi sebagai ber ikut :
- a. merumuskan kebijakan di bidang keolahragaan;
3. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan keolahragaan;
- c. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. Merumuskan kebijakan di bidang keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
- e. Merumuskan kebijakan di bidang keolahragaan yang meliputi pendidikan dan pelatihan keolahragaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain Seksi Olahraga yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Seksi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

## Bagian Kedelapan

## Seksi Sarana dan Prasarana

## Pasal 13

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melakukan merumuskan kebijakan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penggunaan fasilitas/sarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

## Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penggunaan fasilitas/sarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. melaksanakan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan penggunaan fasilitas/sarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
5. d.pelaksanaan tugas-tugas lain di seksi Sarana dan Prasarana yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

## Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 15

- (1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (3)Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4)Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 17

- (1)Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2)Kepala Kantor dan satuan pimpinan organisasi berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing unsur-unsur pembantu dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (3)Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor dari masing-masing seksi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4)Dalam menyampaikan laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5)Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan setiap Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PEMBIAYAAN

## Pasal 18

- (1)Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2)Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun dari lembaga-lembaga lain diluar Pemerintah.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 19

- (1)Kepala Kantor wajib memberikan dukungan yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2)Evaluasi Kinerja Kantor dilakukan setiap enam bulan sekali dibawah koordinasi kepala kantor yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (3)Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masingmasing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Kantor.
- (4)Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan kantor, unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi dan analisis beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.
- (5)Kantor Pemuda dan Olahraga secara teknis operasional pembinaannya dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## BAB Vlir KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 2) t fk+f lkr 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR ^'