PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 2005 tentang TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) (berlaku 5 September 2005)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
3. Investor adalah mitra strategis dan/atau investor finansial, baik sendiri maupun konsorsium yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri yang ikut serta dalam Privatisasi Persero dengan memenuhi syarat yang ditetapkan.
4. Komite Privatisasi adalah wadah koordinasi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk membahas dan memutuskan kebijakan Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham dalam hal seluruh modal Persero dimiliki Negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Privatisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pemerintah dapat melakukan Privatisasi setelah DPR-RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang didalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil Privatisasi .
- (2) Rencana privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR-RI.
- (3) Privatisasi dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Privatisasi dilakukan terhadap saham milik negara pada Persero dan/atau saham dalam simpanan.
CARA PRIVATISASI
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 5
- (1) Privatisasi dilakukan dengan cara:
- a. penjualan saham
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 6
Penetapan cara Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan ## BAB III
KRITERIA PERSERO YANG DAPAT DIPRIVATISASI
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 7
Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- a. industri/sektor usahanya kompetitif; atau
- b. industri/sektor usahanya terkait dengan teknologi yang cepat berubah.
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 8
- (1) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 9
Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:
- a. Persero yang bidang usahanya ## BAB IV
PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Bagian Kesatu Komite Privatisasi
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 10
- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah Komite Privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite Privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota-anggotanya yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha.
- (3) Keanggotaan Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Presiden.
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 11
Komite Privatisasi bertugas untuk:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi Persero;
- c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.
Bagian Kedua . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA -7 -
Bagian Kedua
Program Tahunan Privatisasi
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 12
- (1) Menteri melakukan seleksi dan menetapkan rencana Persero yang akan diprivatisasi, metode Privatisasi yang akan digunakan, serta jenis dan rentangan jumlah saham yang akan dijual.
- (2) Menteri menuangkan hasil seleksi dan rencana Persero yang akan diprivatisasi, metode Privatisasi yang akan digunakan, jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program tahunan Privatisasi.
- (3) Menteri menyampaikan program tahunan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan dan kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh rekomendasi, selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Arahan Komite Privatisasi dan rekomendasi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diberikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama tahun anggaran berjalan.
- (5) Menteri wajib melaksanakan program tahunan Privatisasi dengan berpedoman pada arahan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Menteri mensosialisasikan program tahunan Privatisasi.
- (7) Menteri mengkonsultasikan program tahunan Privatisasi kepada DPR-RI.
- (8) Menteri mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan program tahunan Privatisasi.
- (9) Dalam kondisi tertentu Menteri dapat mengusulkan privatisasi yang belum dimasukkan dalam program tahunan privatisasi setelah terlebih dahulu diputuskan oleh Komite Privatisasi dan dikonsultasikan dengan DPR-RI.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan program tahunan Privatisasi diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 13
Pelaksanaan Privatisasi melibatkan 1embaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 14
- (1) Menteri melakukan seleksi terhadap lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Seleksi dilakukan terhadap paling sedikit 3 (tiga) bakal calon untuk masing-masing lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya.
- (3) Apabila setelah 2 (dua) kali penawaran, bakal calon lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya yang berminat kurang dari 3 (tiga), maka Menteri dapat melakukan penunjukan langsung apabila penawar hanya 1 (satu) bakal calon dan melakukan seleksi apabila penawar hanya 2 (dua) bakal calon.
- (4) Untuk sektor usaha tertentu yang memerlukan jasa spesialis industri dikecualikan dari ketentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ).
Ketentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penunjukan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 15
- (1) Penasihat keuangan dilarang merangkap atau memiliki hubungan afiliasi dengan:
- a. penjamin pelaksana emisi dan perantara pedagang efek dalam hal Privatisasi dilakukan dengan cara penawaran umum;
- b. Investor atau perantaranya dalam hal Privatisasi dilakukan dengan cara penjualan saham secara langsung kepada Investor.
- (2) Spesialis industri yang dapat terlibat dalam proses Privatisasi harus mempunyai keahlian teknis dalam bidang usaha Persero yang bersangkutan yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman yang telah mendapatkan pengakuan dari lembaga atau asosiasi atau sejenisnya yang berkompeten.
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 16
Perjanjian dengan lembaga dan/atau profesi penunjang sekurangkurangnya memuat klausul yang mewajibkan lembaga dan/atau profesi penunjang:
- a. melakukan tugasnya hanya untuk kepentingan pemegang saham Persero dan Persero yang bersangkutan;
- b. menjamin dan menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang dituangkan dalam pernyataan tertulis:
- c. menggunakan informasi tersebut hanya untuk pelaksanaan tugasnya dalam proses Privatisasi yang bersangkutan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan lain.
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 17
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (1) Lembaga dan/atau profesi penunjang dengan bantuan Persero yang bersangkutan melakukan penelaahan dan pengkajian ( due diligence ) terhadap perusahaan sesuai dengan bidang profesinya masingmasing.
- (2) Perjanjian dengan lembaga dan/atau profesi penunjang sekurangkurangnya memuat klausul yang mewajibkan lembaga dan/atau profesi penunjang:
- a. menyusun proyeksi keuangan, penilaian perusahaan dan usulan struktur penjualan serta jumlah saham yang akan dijual;
- b. menyusun persyaratan dan identifikasi calon Investor;
- c. menyiapkan memorandum informasi dan/atau prospektus;
- d. menyusun seluruh dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. membantu dalam melakukan negosiasi dengan calon Investor.
Bagian Keempat
Pembiayaan Pelaksanaan Privatisasi
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 18
- (1) Biaya pelaksanaan Privatisasi dibebankan pada hasil Privatisasi .
- (2) Biaya pelaksanaan Privatisasi dipergunakan untuk:
- a. biaya lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya;
- b. biaya operasional Privatisasi.
- (3) Apabila Privatisasi tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya, maka pembebanan atas biaya yang telah dikeluarkan ditetapkan oleh RUPS.
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 19
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (1) Besarnya biaya privatisasi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan biaya pelaksanaan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 20
- (1) Hasil Privatisasi saham milik negara pada Persero disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (2) Hasil Privatisasi saham dalam simpanan disetorkan langsung ke kas Persero yang bersangkutan.
- (3) Hasil Privatisasi anak perusahaan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan sebagai dividen interim Persero yang bersangkutan.
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 21
Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan hasil bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya pelaksanaan Privatisasi.
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 22
- (1) Pengadministrasian dan pelaksanaan penyetoran hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur sebagai berikut:
- a. Penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan membuka rekening penampungan ( escrow account ) untuk menampung hasil Privatisasi;
- b. Setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan Privatisasi, penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib segera menyetorkan hasil bersih Privatisasi ke Kas Negara dan/atau kas Persero yang bersangkutan;
- c. Penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib segera melaporkan penyetoran hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri, Menteri Keuangan dan Direksi Persero yang bersangkutan.
- (2) Penghasilan lain yang diperoleh dari rekening penampungan hasil Privatisasi diperhitungkan sebagai hasil Privatisasi.
- (3) Verifikasi atas biaya dan hasil Privatisasi dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri.
BAB V - LAIN-LAIN Pasal 23
Pasal 23
- (1) Penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada perseroan terbatas yang sahamnya kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham serta
BAB V - LAIN-LAIN Pasal 23
Pasal 24
- (1) Menteri dapat membatalkan atau menunda penjualan saham Persero apabila situasi dan kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan/atau pasar modal tidak menguntungkan.
- (2) Menteri melaporkan kepada Komite Privatisasi atas pembatalan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:
1. Rencana privatisasi yang belum disetujui oleh DPR-RI sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaannya dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPR-RI dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).
2. Segala peraturan mengenai Privatisasi masih tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru ## BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Menteri Sekretaris Negara

Verifikasi: Bidang Perundang-undangan, ttd Abdul Wahid

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2005
## TENTANG
## TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
## UMUM
Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Persero.
Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) . Peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan Privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan sematamata bermakna sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik.
Dengan dilakukannya Privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang, karena negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral tempat BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.
Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai ( value ) perusahaan telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Ketetapan MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN, terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi, dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektor yang telah kompetitif didorong untuk Privatisasi.
Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk dapat lebih memberikan pedoman bagi pelaksanaan program Privatisasi Persero. Namun demikian dalam melaksanakan program Privatisasi, Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri. Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR-RI. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi resistensi dari masyarakat luas karena DPR-RI merupakan representasi dari masyarakat Indonesia. Konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan dengan harapan pelaksanaan Privatisasi dapat dilaksanakan dengan lancar.
Adapun Persero yang dapat diprivatisasi sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, yaitu industri/sektor usahanya kompetitif atau industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Sedangkan Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN, Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.
Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tentang Privatisasi Persero, sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor tempat Persero yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan Perusahaan Umum (Perum), menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak dimungkinkan untuk diprivatisasi. Persero dapat diprivatisasi karena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal juga karena pada umumnya hanya Persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Pelaksanaan Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat.
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan kriteria Persero apa saja yang dapat diprivatisasi dan Persero apa saja yang tidak dapat diprivatisasi. Selain itu, diatur pula mengenai cara Privatisasi dan prosedur Privatisasi. Dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan Privatisasi, Menteri menetapkan program tahunan Privatisasi yang memuat hasil seleksi dan penetapan Persero yang akan diprivatisasi, metode Privatisasi yang akan digunakan dan jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dijual. Menteri juga menetapkan lembaga dan/atau profesi penunjang lainnya untuk membantu pelaksanaan Privatisasi. Namun demikian dalam penunjukan lembaga dan/atau profesi penunjang dimaksud dituntut pula keterlibatan aktif manajemen Persero yang terwakili dalam keanggotaan tim Privatisasi.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
## Ayat (1) dan Ayat (2) Dalam pengusulan RAPBN kepada DPR-RI, pemerintah menyertakan daftar BUMN yang akan diprivatisasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk memenuhi target penerimaan negara dari hasil Privatisasi yang direncanakan dalam RAPBN tersebut. Dengan demikian, persetujuan yang diberikan oleh DPR-RI