PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor S9 Tahun 2014 tentang BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR S9 TAHUN 2014
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuan· gan Daerah, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi J awa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 · Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan · Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 9 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintclhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200.5 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor -:38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan La po ran Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupatem Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20112015 (Berita Daerah Kabupaten Stitubondo Tahun 2010 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 54).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 3

Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) setelah uan~ persediaan sebelumnya di pertanggungja wabkan.

## Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan se bagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.

## Pasal 5

· Terhitung paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai akhir Tahun Anggaran 2015, bendahara pengeluaran wajib menyetor kembali Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (UP-SKPD) yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum.Daerah.

Diundangkan di Situbondo pada tanggal J J DEC 2014

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO


~

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR

$\_9

5

## Pasal 6

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal · 3 1 DEC 2014

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

LAMPIRAN

## BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015

| NO | KODE | SKPD | BESARAN UP | BESARAN UP | KASTUNAI (di Bendahara/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran) | KASTUNAI (di Bendahara/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran) |
|------|---------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | |
| 1 | 1.01.1 | Dinas Pendidikan | Rp | 500.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 2 | 1.02.1 | Dinas Kesehatan | Rp | 500.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 3 | 1.02.2 | Rumah Sak.itUmum Daerah Abdoer Rahem | Rp | 75.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 4 | 1.02.3 | Rumah Sak.it Umum Daerah Besuki | Rp | 100.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 5 | l.02.4 | Rumah Sak.it Umum Daerah Asembagus | Rp | 100.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 6 | 1.03.1 | Dinas Pekeriaan Umum Bina Marga dan Pengairan | Rp | 175.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 7 | 1.04.1 | Dinas Pekeriaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang | Rp | 250.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 8 | 1.06.1 | Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp | 150.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 9 | 1.07.1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp | 225.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 10 | 1.08.1 | Kantor Lingkungan Hidup | Rp | 100.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 11 | 1.10. l | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - | Rp . | 100.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 12 | 1.12.1 | Kantor Keluarga Berencana | Rp | 100.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 13 | 1.13.1 | Dinas Sosial | Rp | 150.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 14 | 1.14.1 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Rp | 125.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 15 | 1.15.1 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | Rp | 125.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 16 | 1.17.1 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | Rp | 125.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 17 | 1.19.1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp | 100.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 18 | 1.19.2 | Satu an Palisi Pamong Praja | Rp | 100.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 19 | 1.19.3 | Badan Penanggulanan Bencana Daerah | Rp | 100.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 20 | 1.20.3 | Sekretariat Daerah | Rp | 500.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 2 1 | 1.20.4 | Sekretariat DPRO | Rp | 300.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 22 | 1.20.5 | Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Rp | 250.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 23 | 1.20.6 | Badan Kepegawaian Daerah | Rp | 150.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |

Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

~

1 DEC

2014

Nomor

:

~ Tahun 2014

| l | 2 | 3 | | 4 | 5 | 5 |
|--------|----------|---------------------------------------------------|----|--------------------|-----|-----------------|
| 24 | 1.20.7 | Inspektorat Kabupaten | Rp | 100.000.000,00 | Ro | 5.000.000,00 |
| 25 | 1.20.8 | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu | Rp | 50.000.000,00 | Ro | 5.000.000,00 |
| 26 | 1.20.9 | Kecamatan Sanyuglu1ZUr | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 27 | 1.20.10 | Kecamatan J atibanteng | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 28 | 1.20.11 | Kecamatan Sumbermalang | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 29 | 1.20.12 | Kecamatan Sesuki | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 30 | 1.20.13 | Kecamatan Suboh | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 31 | 1.20.14 | Kecamatan Mlandingan | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 32 | 1.20.15 | Kecamatan Sungatan | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 33 | 1.20.16 | Kecamatan Kendit | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 34 | 1.20.17 | Kecamatan Panarukan | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 35 | 1.20.18 | Kecamatan Situbondo | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 36 | 1.20. 19 | Kecamatan Panji | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 37 | 1.20.20 | Kecamatan Mangaran | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 38 | 1.20.21 | Kecamatan Kapongan | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 39 | 1.20.22 | Kecamatan Ariasa | Rp | 30.000.000,00 | RP | 5.000.000,00 |
| 40 | 1.20.23 | Kecamatan Asembagus | Rp | 30.000.000,00 | Ro | 5.000.000,00 |
| 41 | 1.20.24 | Kecamatan J angkar | Rp | 30.000.000,00 | Ro | 5.000.000,00 |
| 42 | 1.20.25 | Kecamatan Sanyuoutih | Rp | 30.000.000,00 | Ro | 5.000.000,00 |
| 43 | 1.20.26 | Kelurahan Patokan | Rp | 10.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 4 4 | 1.20.27 | Kelurahan Dawuhan | Rp | 10.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 45 | 1.20.~8 | Kelurahan Ardirejo | Rp | 10.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 46 | 1.20.29 | Keluraban Mimbaan | Rp | 10.000.000,00 | Rp | 5.000.0Q0,00 |
| 47 | 1.21.1 | . Sadan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan | Rp | 125.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 48 | 1.22.1 | Sadan Pemberdayaan Masyarakan dan Perempuan | Rp | 150.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 49 | 1.26.1 | Kantor Peroustakaan dan Arsip Daerah | Rp | 50.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 50 | 2.01.1 | Dinas Pertanian | Rp | 150.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 51 | 2.01.2 | Dinas Petemakan | Rp | 150.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 52 | 2.05.1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp | 125.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 53 | 2.07.1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM | Rp | 150.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | Rp | 6.000 .000 .000,00 | Rp | 265.000.000 ,00 |

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO