UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH (berlaku 29 Mei 1957)
Pembukaan
Mengingat
:
Mendengar :
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR12 TAHUN 1957 TENTANG
PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa perlu selekas-lekasnya ditetapkan peraturan umum tentang retribusi daerah sebagai dimaksud Pasal 56 ayat (2) "Undang-undang tentang Pokok- pokok Pemerintahan Daerah 1956";
- b. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, peraturan umum dimaksud sub a perlu ditetapkan dengan Undang-undang Darurat;
Memperhatikan :
a. "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956" (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6);
- b. "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" (Lembaran Negara tahun 1956 No. 77);
2. Pasal 131 junctis 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
3. Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 5 pada tanggal 10 Mei 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksud dengan Daerah ialah Daerah menurut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956".
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksud dengan retribusi daerah ialah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.
- (2) Dengan retribusi daerah tidak dimaksudkan pembayaran yang dipungut oleh Daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dapat dianggap sebagai perusahaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Mengadakan, merubah dan meniadakan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Restribusi daerah yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dipungut sedemikian, sehingga diperoleh keuntungan yang layak bagi Daerah.
- (2) Pungutan retribusi daerah dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan pemakaian atas pekerjaan, usaha dan milik Daerah atau dengan jasa yang diberikan oleh Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan ke luar masuknya atau pengangkutan barang ke dalam dan ke luar Daerah.
- (2) Dalam peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Dalam peraturan retribusi daerah dapat diadakan ketentuan tentang kewajiban bagi yang berkepentingan untuk mengisi dengan teliti daftar yang disampaikan dan untuk memenuhi kewajiban lain yang diperlukan untuk menetapkan retribusi daerah.
- (2) Dalam peraturan retribusi daerah dapat diadakan ketentuan, bahwa dalam hal tidak dipenuhi kewajiban yang diharuskan, retribusi yang harus dibayar itu ditambah dengan suatu jumlah atau suatu persentasi yang ditetapkan dalam peraturan retribusi yang bersangkutan.
BAB II. TENTANG LAPANGAN RETRIBUSI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Lapangan retribusi daerah ialah seluruh lapangan pungutan yang diadakan untuk keuangan Daerah sebagai pengganti jasa Daerah termaksud Pasal 2 ayat (1).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Retribusi yang dapat dipungut Daerah adalah antara lain:
- a. uang leges,
- b. uang tol bea jalan, bea pangkalan dan bea penambangan,
- c. bea pembantaian dan pemeriksaan,
- d. uang sempadan dan izin bangunan,
- e. retribusi atas pemakaian tanah,
- f. bea-penguburan.
TENTANG PENGESAHAN
BAB III
Pasal 9
- (1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke I tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Presiden.
- (2) Peraturan retribusi daerah dari Daerah lainnya tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 10
- (1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke I oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dikirim dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.
- (2) Peraturan retribusi daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah lainnya dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dikirim kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I untuk mendapat pengesahan.
BAB III
Pasal 11
- (1) Untuk mendapat pengesahan, beberapa lembar peraturan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikirim dengan masing-masing disertai:
- a. rancangan peraturan retribusi daerah dan surat-surat
PENJELASAN
Pembukaan
yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- b. kutipan notulen rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembicaraan dan penetapan peraturan retribusi daerah termaksud yang telah disahkan, satu dan lain menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam tempo 8 hari setelah diterima peraturan retribusi daerah yang dikirim berhubung dengan permintaan pengesahan, Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang menerimanya, memberi khabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang mengirimnya.
##
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Dalam tempo 3 bulan sesudah diterima peraturan retribusi daerah berhubung dengan permintaan pengesahan, diambil keputusan