PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 2 Tahun 2002 tentang PERUBAf:IAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN ~UANGAN ~TUA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dalam rangka menyesualkan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dlpandang perkJ mengatur Perubahan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggot.a Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nornor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakll Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasartcan pertmbangan sebagalmana dn1aksud pada huruf a dlatas pertu membentuk Peraturan Daerah Kabupat.en Tebo · tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakll Ketua dan Anggora DeNan -. Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pemben1ukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambl dan Kabupaten Tanjung Jabung Tinur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang PemlHhan Umum sebagalmana telah dlubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majells Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakllan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan L.embaran Negara Nomor 3811);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perlmbangan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor n, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemeriltah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042);
..
7. Peraturan Pemerlntah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan L.embaran Negara Nomor 4029);
8. Keputusan Preslden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnlk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemeriltah dan Rancangan Keputusan Preslden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan penebljuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN
Pasal 3
- (1) Plmplnan dan Anggota DPRD Menerlma uang Representasl
- (2) Besarnya Uang Reperesentasl bagl Ketua DPRD Kabupaten paUng tlnggl 60 % ( enam puluh perseratus) dart gaJI Pokok Bupatl
- (3) Besarnya Uang Representasl WakJI Ketua DPRD paHng tlnggl 90 % (sembllan putuh perseratus) dart uang Representasl Ketua DPRD
5. ( 4) Besarnya Uang Representasl bagl Anggota DPRD Kabupaten palflg tlnggl 80% ( delapan puluh perseratus) dart uang Represent.asl Ketua DPRD
Pasal 5
7. ( 1) Plmplnan dan Anggota DPRD dlberlkan Uang Paket
- (2) Besarnya Uang Paket sebagainana dinaksud pada ayat (1) paling tlnggi 25 ( dua puluh llma perseratus) dart Uang Representasl yang bersangkutan.
Pasal 6
- (1) Kepada Plmplnan DPRD dlberlkan TunJangan .Jabatan
- (2) Besarnya Tunjangan .Jabatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) paffng tinggi SO % (lima puluh perseratus) dari Uang Representasl yang bersangkutan.
..
Pasal 7
Plmplnan dan Anggot.a DPRD dlberlkan Tunjangan Perbalkan Penghasilan yang besamya sama dengan k.etentuan yang berlaku bagl Pegawai Negeri SlpH.
Pasal 8
- (1) Untuk pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, Kepada Plmplnan dan Anggota DPRD dlberikan Tunjangan Kesehatan
- (2) Tunjangan Kesehat.an sebagainana dlmaksud dalam ayat (1) dlberlkan dalam bentuk Jamilan Asuransi.
Pasal 9
- (1) Bagi Anggota DPRD dalam Kedudukannya sebagat Ketua, Wakll Ketua, Sekretarls dan Anggota Komlsi dlberlkan Tunjangan Komlsl.
- (2) Besarnya Tunjangan Komlsl sebagatmana dinaksud pada ayat (1) sebagal berlkut:
- a. Ketua paling tlnggl 20 % (dua puluh perseratus) dart Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakll Ketua Pallng llnggl 15 % (Hrna belas perseratus) darl Tunjangan Jabatan Ketua DPRO.
- c. Sekretarls paling tlnggl 15 % (llma belas perseratus) darl Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota paling tlnggl 10 % ( sepuluh perseratus) darl Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
Pasal 10
- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagal Ketua, Wakil Ketua, Sekretarls dan Anggota Panltla dlberikan Tunjangan Panltla.
- (2) Besarnya Tunjangan Panltla sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagal berlkut:
- a. Ketua paUng tlnggl 15 % (llma belas perseratus) darl tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakll Ketua paling tlnggl 10 % (sepuluh perseratus) dart Tunjangan Ketua DPRD.
- d. Anggota paling tlnggl 10 o/o ( sepuluh perseratus) darl Tunjangan Ketua DPRD.
- c. Sekretarls palilg tlnggl 10 % (sepuluh perseratus) dart Tunjangan Ketua DPRD
Pasal 12
Besamya blaya penunjang k.egtatan DPRD Kabupa1en, dttetapkan berdasarkan klaslflkasl Pendapatan Asll Daerah sebagal bertkut :
- a. Sampal dengan Rp. 2,00 Mllyar paling rendah Rp. 75 Juta dan paling tlnggl sebesar 5 % (Oma perseratus)
- b. Olatas Rp. 2,00 Mllyar sampal dengan 5,00 Mllyar paUng rendah Rp. 100 Juta dan paling tlnggl sebesar 4% (empat perseratus)
- c. Olatas Rp. 5,00 Mllyar sampal dengan 10,00 Mllyar paUng rendah Rp. 200 Juta dan paling tlnggl sebesar 3 % (tlga perseratus)
- d. Dlatas Rp. 10,00 Mllyar sampai dengan Rp. 20,00 Mllyar paling rendah Rp.300 Juta dan paling tlnggl sebesar 2 o/o (dua perseratus)
..
- e. Dlatas Rp. 20,00 Mllyar sampal dengan Rp. 50,00 Mllyar paling rendah Rp. 400 Juta dan paling tlnggl sebesar 1 % (sepersera11Js)
- f. Dlatas Rp. 50,00 Mllyar sampal dengan Rp. 150,00 Mllyar pahng rendah Rp. 500 Juta dan paling tlnggl sebesar 0,75 %
- g. Dlatas Rp. 150,00 Mllyar sampal dengan Rp. 500,00 Mllyar paling rendah Rp. 1,125 Mllyar dan paling tlnggl sebesar 0,50 %
- h. Dlatas Rp. 500 Mllyar paUng rendah Rp. 2,5 Mllyar dan paling tlnggi 0,35 %
Pasal 13
- (1) Ketua DPRD dlsedlakan Rumah Jabatan beserta perlenglcapannya ·
7. (la) Blaya pemeliharaan Rumah Jabat.an beserta perlenglcapannya sebagalmana dlmaksud ayat (1) dlbebankan kepada APBD.
- (3) dlhapus
Pasal 18
- (1) segala blaya yang tinbul akJbat dlundangkannya Peraturan Daerah inl dlbebanlcan pada .Anggaran Pendapat.an dan BelanJa Daerah (APBD).
- (2) Hal-hal yang belum dlatur dalarn Peraturan Daerah inl sepanjang mengenal tehnis pelaksanaannya alcan dlatur lebll lanJut dengan Keputusan Bupatl.
Pa·I 2
Peraturan Daerah inl mulal berlaku pada tanggal dlundanglcan dan berlaku surut mulal t.anggal 2 Januarl 2002.
Agar setlap orang mengetahulnya, memerlnt.ahlcan pengundangan Peraturan Daerah inl dengan penempat.annya dalam L.embaran Daerah Kabupaten Tebo.
Dltet.apkan .dLMuara Tebo pada tanggat 18 Nopember 2002
H.DARKUTNI
Dlundangkan di Muara Tebo pada tanggal --21 Nopember 2002
IUu::IUPATEN TEBO SEKRETARIS
LEMBARAN DAERAH KAQU~TEN lEBO