PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 8 Tahun 1950 tentang KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URATAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SITUBONDO (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jarva Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4L) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun L974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30a6); 2.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3.
4. Undang-Undang Nomor L7 Tarrun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AQ4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor L32);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20LL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara'(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5494);
8. 1 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun LgT2 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tgrz Nomor 3g);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun t982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentang Penga,ngkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aLefl;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor $!;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
4. L7 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45941;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a62fl;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OlL tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
7. 2O.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 20L6 tentang Perangkat Daerah (Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 114);
8. 2L. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor o4lPRT/ M l2ors tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
9. 22.Peraturan Menteri 'Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor 14/ PRT lM I 20Ls tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
10. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2ot6 tentang Pembentukan dan Su.sunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2076 Nomor 6).
MEMUTUSI{AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Penvakilan Ralryat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. 6.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. 7.
8. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UpTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
11. 1 1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudu',.kannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas danlatau di dalam tanah danlatau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaarl, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- L2. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
13. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
14. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
15. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki danlatau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan f atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
16. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, danlatau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
17. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
18. Pembongkaran aclalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, danlatau prasarana dan sarananya. l
19. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
20. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung danlatau bukan pemilik bangunan gedung ## BAB II
KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan. (1)
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2)
- Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah. (3)
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan. (4)
- Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) menyelenggarakan fungsi : (s)
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pekerjaan umrJm dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- d. pelaksana.an administrasi dinas Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umu.m dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sekretariat, membawahi :
2. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Bidang Bina Marga, membawahi:
3. Sub Bagian Penyusunan Program;
1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga; dan
3. Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan.
1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- d. Bidang Pengairan, membawahi :
2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan; dan
3. Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
1. Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase;
2. Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman; dan
3. Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi.
1. Seksi Tata Ruang;
- f. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset, membawahi :
2. Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
3. Seksi Sarana Prasarana.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
25. (21 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagainrana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu KEPALA DINAS

:.

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimPin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang pertanahan.

## Bagian Kedua

## SEKRETARIAT

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusllnan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urllsan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegarvaian;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

- j. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

## Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
4. b pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
5. c pengurusan kendaraan operasional dinas
6. e pelaksanaan kehumasan;
- d. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- f. penyusunan bezzeting dan formasi PNS;
- h. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai
10. pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan media massa;
11. 1 penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- k. penyusunan Laporan Kepegawaian;
13. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
14. 1 pelaksanaan ketatausahaan;
15. m\_ pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
16. n pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- c. penguru.san penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- d. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Sub Bagian Penyusunan Program

## Pasal 1O

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
- e. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;
* f. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
- g. penyusllnan evaluasi kegiatan Dinas;


- h. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
2. i penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. penyusunan dan pelaporan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) dinas;
4. 1 pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
6. m\_ pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
7. n pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Begian Ketiga BIDANG BINA MARGA

## Pasal 11

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan program kerja, merumuskan kebijakan, memberikan bimbingan teknis; mengkoordinasikan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan jembatan di bidang bina marga

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi

- b\_ pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan sebagai penguatan konektivitas yang menjadi prioritas kabupaten;
- a penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- C pengkoordinasian program kerja dan kegiatan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di bidang Bina Marga;
- e pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- d perumusan kebijakan teknis operasional jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. pengevaluasian fungsi dan status jalan dan jembatan di bidang bina marga;
- h penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- 8 pengendalian seluruh pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan di bidang Bina Marga;

- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- j. pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- k. pelaksanaan kegiatan penatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

## Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

## Pasal 13

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan pen)rusunan rencana dan anggaran, rnemberikan rekomendasi, melaksanakan pengawasan dan survey pemeliharaan jalan dan jembatan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusu.nan rencana dan anggaran bidang pemelih araanj alan dan jembatan;
- b. pemberian rekomendasi pemasangan utilitas dibawah perkerasan jalan;
- c. pelaksanaan pengawasan rekondisi jalan akibat pemasangan utilitas dibawah perkerasan jalan;
- d. pelaksanaan kegiatan survey kerusakan jalan dan jembatan berdasarkan data ruas jalan untuk rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanean survey/inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam agar tersedi a data yang akurat;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya.

## Paragraf 2

## Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga

## Pasal L4

- (1) Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga sebagaimana dinraksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran, Survey dan penelitian,

pengawasan dan pengendalian, observasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perencanaan teknis bina marga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga, menyelenggarakan fungsi
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembangunan dan perencanaan teknis bina marga;
3. c pemeriksaan hasil proses perencanaan pengestimasian pembangunan jalan dan jembatan untuk keakuratan penyusunan perencanaan kegiatan kebinamargaan; biaya
4. b pengendalian kegiatan survey dan penelitian berdasarkan rencana kerja untuk menyusun perencanaan kegiatan kebinamargaan;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
7. e pelaksanaan observasi lapangan penanganan darurat akibat bencana alam dan pasca bencana
8. pengevaluasian hasil pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
10. h pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya.

## Paragraf 3 Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan

## Pasal 15

- 1) Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, memberikan rekomendasi, melaksanakan inventarisasi dan aktualisasi data di bidang pembinaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi
3. a penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan program kerja dinas bidang pembinaan jalan dan jembatan;

- b penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembangunan dan perencanaan teknis bina marga;
- d pelaksanaan inventarisasi dan aktualisasi data kondisi jalan dan jembatan serta kelengkapannya untuk pemutakhiran data kondisi jalan dan jembatan;
- C pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan
- e pelaksanaan ketatausahaan;
- 8 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya.
- f pelaporan Bidang Bina Marga; dan

## Bagian Keempat BIDANG PENGAIRAN

## Pasal 16

Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, program kerja dan kegiatan, koordinasi dan memberikan petunjuk teknis dan evaluasi di bidang Pengairan.

## Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengairan mempunyai fungsi

- b perencanaan program kerja dan kegiatan di bidang pengairan;
- a. perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi di bidang pengairan;
- pengkoordinasian pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya bidang pengairan;
- e pengevaluasian fungsi dan status sumberdaya air dan jaringan irigasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan bidang pengairan;
- d pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air dan jaringan irigasi;
- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- g pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan

## Paragraf 1

## Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

## Pasal 18

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rellcana dan program kerja, men5rusun kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengelola hidrologi dan hidrometri bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang operasi dan pemelih araan jaringan irigasi ;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. perencanaan pen)^rsunan rencana kerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya berdasarkan program kerja dinas;
- d. perencanaarr operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- e. perencanaan program penyediaan air irigasi, pola tata tanam dan pembagian air irigasi ;
- f. pembimbingan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang operasi dan perneliharaan jaringan irigasi ;
- h. pengelolaan hidrologi dan hidrometri bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengairan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugasnya.

## Paragraf 2

## Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan

## Pasal L9

- (1) Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan, survey dan penelitian, estimasi, pengawasan dan pengendalian bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan.

- (21 Da.lam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan;
- c. pelaksanaaan survey dan penelitian bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan
- d. perencanaan pengestimasian biaya pembangunan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi dan sungai untuk men5rusrrrl perencanaan kegiatan pengairan;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan, pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan;
- f. pelaksanaan observasi lapangan penanganan darurat akibat bencana. alam dan pasca bencana ;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai ; o b'
- pengevaluasian hasil pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai; h.
- pelaksanaan ketatausahaan; i.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengairan; dan j.
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesual dengan tugasnya.

## Paragraf 3

## seksi Pengendalian dan Konsenrasi sumber Daya Air

## Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air sebhgaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan, bimbing?il, pengendalian dan pengawasan, survey, inventarisasi, pelatihan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air, menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pengendalian dan konservasi sumber daya aff;
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air;

- c. pembimbingan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier bidang pengendalian dan konservasi sumber daya aff;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier dan sumber-sumber daya air;
3. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan penggunaan lahan pengairan ; e.
4. pelaksanaan pelatihan, penyuluhan pengairan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan ; f.
5. pelaksanaan inventarisasi terhadap sumber-sumber daya air ; o b'
6. pelaksanaan survey/inventarisasi kerusakan akibat bencana alam agar tersedia data yang akurat; h.
7. pelaksanaan ketatausahaan ; 1.
8. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengairan; dan j.
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugasnya. k.

## Bagian Kelima

## BIDANG CIPTA I(ARYA

## Pasal 21

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurtrf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minuffi, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa kontruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembar:gan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa kontruksi;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa kontruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minuffi, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa kontruksi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa kontruksi;
4. pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi; f.
5. pelaksanaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten I kcta; o b.
6. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); h.
7. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; t.
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

## Paragraf 1

## seksi Infrastruktur permukiman dan Drainase

## Pasal 23

- (1) Seksi Infrastruktur permukiman dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sun/ey, penelitian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem d.rainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastrurktur pada pemukiman;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; c.
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; d.
4. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; f.
5. pelaksanaan survey dan penelitian di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; e.
6. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; o b'
7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman; h.
8. pelaksanaan ketatausahaan ; 1.
9. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Cipta Karya; dan j.
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugasnya. k.

## Paragraf 2

## Seksi Pengembangan Penataan

## Lingkungan Permukiman

## Pasal 24

- Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana d?, program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, survey, penelitian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan. (1)
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan pengelolaa:r dan pengembangan S;.stem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan ,Ci bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan; b.
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan; c.
- pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan; d.
- pelaksanaan survey dan penelitian di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistern air limbah domestik dan persampahan, e.
- pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan; f
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air timbah domestik dan persampahan; o D'
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan pengelolan Penyediaan Air Minum (spAM), sistem air limbah domestik dan persampahan; h.
- pelaksanaan ketatausahaan ; i.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Cipta Karya; dan j.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang cipta Karya sesuai dengan tugasnya. k.

## Paragraf 3

## seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi

## Pasal 25

- (1) seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standardisasi, pemberian rzin, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;o, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi.

- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;fl, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyiapan bahan Berumusan kebijakan dan perencanaan teknis di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;tr, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;o, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan terraga terampil konstruksi; c.
- pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan penataan bangunan, dan lingkung&amp;r, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi; d.
- e. pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;fl, bangunan gedung dan sistern informasi jasa konstr"rksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- f. pengumpulan dan pengolahan data di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;o, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkung&amp;n, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi.;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungon, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- i. pemberian tzin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- j. pemberian rzin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- k. penyusunan standardisasi penyelenggaraa.n penataan bangunan dan lingkungon, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga tdrampil konstruksi;
1. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
- m. pelaksanaan ketatausahaan;

- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Cipta Karya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugasnya.

## Bagian Keenam

## BIDANG TATA RUANG DAN PENGELOLAAN ASET Pasal 26

Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, men5rusun, survey dan pemetaan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan, menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengelolaan aset dan sarana prasarana.

## Pasal 27

1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebi3akan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan serta penyelenggaraan urusan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata raung, koordinasi pemanfaatan ruang, pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan;
- d. pelaksanaan survey dan pemetaan di bidang penataan ruang;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- g. perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pengembangan kawasan;
- i. pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian urusan pertanahan;

- j. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah dan inventarisasi tanah kosong dan terlantar dalam wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan urusan aset dinas;
1. pelaksanaan pengelolaan dan perawatan sarana prasarana Dinas;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

## Paragraf 1

## Seksi Tata Ruang

## Pasal 28

- (1) Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas menyiapakan penyusunan rencana dhn program kegiatan, koordinasi, survey, pengawa san, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penataaa ruang, penataan bangunan, dan pengembangan kawasan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta perumusan kebijakan di bidang penataan ruang;
- b. pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana teknis di bidang penataan ruang;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan rencana tata ruang;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang;
- e. pemeriksaan serta penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk mengeluarkan Ijin Pemanfaatan Ruang:
- g. pelaksanaan survey dalam rangka menJrusun perencanaan kegiatan penataan bangunan;
- f. pelaksanaan tindak lanjut, penyiapan laporan dari , penelaahan dan pengukuran di lapangan bagi permohonan ijin pemanfaatan ruang;
- h. pengawasan dan pengendalian kegiatan penataan bangunan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penataan bangunan;
- k. penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka penataan bangunan;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;

- l. penyusunan konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan penataan bangunan;
- m. pelaksanaan survey ke lokasi bersama tim IMB;
- n. pelaksanaan survey pemetaan d.alam rangka menJrusun perencanaan kegiatan pengembanga4 kawasan khusus;
- o. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan kawasan khusus;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam . rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan khusus;
- q. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan khusus;
- r. penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kawasan khusus;
- s. pelaksanaan dokumentasi dan memberikan informasi tentang pengembangan kawasan khusus;
- t. pelaksanaan ke tatausahaan;
- u. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset sesuai dengan tugasnya.

## Paragraf 2

## Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset

## Pasal 29

- Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan pertanahan dan pengelolaan aset dinas. (1)
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan penyLrsunan rencana dan program kegiatan serta perumusan kebijakan di bidang urusan pertanahan dan aset dinas;
- b. pemberian rekomendasi rjin lokasi di bidang urusan pertanahan;
- pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan; C.
- pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan; d.
- e. pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f. pelaksanaan penyelesaian masalah tanah ulayat;

- g. pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian rnasalah tanah terlantar;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam wilayah kabupaten;
- i. pemberian rekomendasi ijin membuka tanah;
- j. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten;
- k. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
1. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- m. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- n. pembuatan lapcran inventarisasi barang (aset) Dinas;
- o. penyusunan aktualisasi data asset Dinas untuk pemuktahiran data;
- p