PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Nomor 6 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021 (berlaku 8 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
S ALINA N
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulungan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bulungan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bulungan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bulungan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RPJMD ini disusun
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
- a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
- b. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan seluruh Perangkat Daerah.
RUANG LINGKUP RPJMD
BAB II - RUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 5
- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
SISTEMATIKA RPJMD
BAB III - SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 6
- (1) Sistematika RPJMD terdiri atas:
- j. BAB X
- a. BAB I
PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- d. BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- e. BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- g. BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- h. BAB VIII
INDIKASI PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- i. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- (2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BULUNGAN, ttd. SUDJATI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. ## SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 6

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Bagian Hukum, HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## VISI DAN MISI

## Pasal 7

- (1) Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bulungan untuk periode 2016-2021 sebagai berikut: 'Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri' .

- (2) Misi RPJMD Kabupaten Bulungan untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:
- a. mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan Nasional.
- b. mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi.
- c. meningkatkan aksessibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah.
- d. Pemantapan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan perluasan lapangan pekerjaan serta penerapan teknologi maju berbasis agribisnis.
- e. mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera.
- f. reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.

## BAB V

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulungan dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bulungan.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

## Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati berupa RKPD.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bulungan dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI BULUNGAN, ttd.

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd.

## SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2016

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

## I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai rangkaian untuk mewujudkan Visi RPJPD 2005-2025, maka Visi RPJMD 2016-2021 akan ditetapkan sesuai dengan arahan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 dengan penajaman oleh Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Arah penyusunan RPJMD didasarkan pada pertimbangan obyektif sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapai. Sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan serta strategi yang dipilih selama periode 2016-2021.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bulungan tahun 2016-2021 meliputi:

1. menerjemahkan Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 -2025;
2. merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan; dan
3. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Bulungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

huruf a huruf b

huruf c huruf d

yang dimaksud dengan 'asas manfaat' yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing daerah serta penegembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.

yang dimaksud dengan 'asas berkeadilan' yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus memberi dampak kepada segenap lapisan masyarakat.

yang dimaksud dengan 'asas keterpaduan' yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

yang dimaksud dengan 'asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan' yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang,

huruf e huruf f

huruf g huruf h

huruf i yang dimaksud dengan 'asas kemandirian' yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah berlandaskan dan harus menciptakan kepercayaan dan kemampuan serta kekuatan sendiri dengan bersendikan kepribadian masyarakat yang luhur.


Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas keselerasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

yang dimaksud dengan 'asas tata kelola pemerintahan yang baik' yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menegah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

yang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan' yaitu bahwa perencanaan pembangunan menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

yang dimaksud dengan 'asas berwawasan lingkungan' yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

yang dimaksud dengan 'asas efektif dan efisien' yaitu bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dimaksudkan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cermat sesuai tujuan dan permasalahan (tepat guna) serta lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 9

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud terjadinya perubahan yang mendasar mencakup antara lain; bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

huruf d

yang dimaksud merugikan kepentingan nasional apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 22