PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH Nomor 18 Tahun 2012 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2012- TENTANG RETRIBUS I PENJUALAN PRODUKSI USA..J.IA DAERAII (berlaku 17 September 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2012-
TENTANG RETRIBUS I PENJUALAN PRODUKSI USA..J.IA DAERAII
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITAPANULITENGAH,
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan. Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupa:ten Dalam Llngkun.gan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092};
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang-Undang Nomor 32 'rahun 2004 tentang Pemerintahan lJaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Undang Ncmor 12 Kedue Atas
- Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Indcnesie Tahun 126,
- Nomor: 130, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan
- NArnr.,C::()~\· ... ·-... \_ ... ----,, Llngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Tahw.1 32 Nomor 6. Undeng-Undeng tentang Pergelolaan
- Republiklndonesia 7. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 82, Tambahan Lembaren Negera
Nomor 5234);
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga.raan Pemerintahan Daerah I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 8 Pemerintel 79
- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Penerintahan Daerah Kabupaten { Kcte {Lembaran
- 5161); Pemberian dan Pernaanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak lJaerah dan Retribusi Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Ncmcr 119, Tembel Lemberan Negare Republik Indonesia Nomor
- tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH dan
nTTPATJ '1"A'PAWTTT.T ~Wr..AU
MEMUTUSKAN :
PRODUKSI USAHA DAERAH. Menetaplan
KETENTUAN UMUM 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Dasar Negara Xepublik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah dan DP@ menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 2 Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan cleh
3. 11:r't &lt;!-11r 1""\.o. 1,,T.o.l~1,.17n.or ~ P~rn,:..ri1 · +~h~n n~~r.o.h \_.,..,,.. \_\_ ... t'- AAJ -·... ·r::,o-A-... \_ ... ..\_ \_ ... ---·--·· 3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalal
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fa.silitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. 1 () . T&lt;HH:&gt; T T=h-a orl-ol-c.h 1-a&lt;&gt;-0 uonn rH~iolro1""&gt; (!1.~1.-.· P..,.1-n ... 1--i1--,t-ah M,p-nn-a1"'1 \_,.,\_ -· -----\_\_ ... \_ ----... J--J -·o \_ ... \_ \_.\_ ... \_... .. \_... --... \_ ... \_ ... -... --... o\_ ... I menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
4. penjualan hasil produksi usaha daerah. atas. 11. Retribuei Penjualan Produksi Usaha Daerah
5. menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bupati. 12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
6. adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang teru tang. 1 3 S K R :1--. · D al 1 · A. . k SKRD ... · . urat .. etetapan etrtousi aer . 1 yang selanjutnya "'"1s1ng .. at . . ,
7. melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda. 1 d ~11rot 'T'omh;':l&gt;t""&gt;. Q..,.t--ih11-&lt;&gt;1 lH:,.,&lt;&gt;r-c.'h uonn rli-e,11--,\_nlro.t ~.'T'Rn adalah surat 111.::&gt; · .t11 1.~ ..\_ ·· \_\_ ... \_.\_. ... \_0 ... -. ... ..\_\_..,. ... ...\_ .,..-..,...\_ J-... o \_A\_A ... Ao··- ... \_ ... -, --------.. -------
8. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah. data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
Pasa! 3
- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
- a. bibit benih tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan;
- b. komoditi hasil tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
Pasal 4
Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasakan jenis dan jumlah usaha daerah.
BAB !II
GOLONGAN RETRIBUS I
Pasal 6
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ini digolongkan Retribusi Jasa Usaha
PRINSIP, SASARAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
BAB IV - PRINSIP, SASARAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB IV - PRINSIP, SASARAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut
- 90 °/o dari harga dasar; a. bibit atau benih tanaman, bibit temak dan bibit atau benih ikan sebesar
- b. harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara periodik oleh Bupati cq. Pejabat yang di hunjuk.
BAB. V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB IV - PRINSIP, SASARAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
- (1) Pemungutan retribusi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SK.RD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana/dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
3. {3) Hasil punguta.n retribusi disetor ke Kas melalui BKP pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daer ah.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11
- ( 1} Pembayaran retribusi harus dilunasi/ dibayar sekaligus .
- (2) Penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 12
- . atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. ( 1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 13
- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalatn jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat tegutan/peringatan/surat lain sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 14
- { 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi rnenjacli kedaluwarsa setelah rnelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- {2} Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana ~imaksud pada ayat (1} tertangguh apabila:
- a. cliterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik lan.gsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal cliterbitkan Surat Teguran sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterirnanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (2} huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BABX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 15
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa. dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa. sebagaimana ctimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut menenai tat.a. cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
-
PEMBINAAN /PENGAWASAN
Pasa! 16
Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.
BAB xn
PENYIDIKAN
Pasa117
- 1 1} Pejabat Pega ' N ' S' '1 dilin · riL P ' tah Da 1 diberi 1 .. ,~.,ru · egen 1pu tertentu e,r~gan emenn r. era..'1 -... wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dirnaksud da1am UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik seba.gaimana dimaksud pada ayat ( 1) adaJah pejabat pegawai negeri sipil tettentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) wewenang Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adaJah:
- a. tnenerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, clan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidaria Retribusi Da.erah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen Iain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen Iain, serta rnelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
- g. menyuruh berhenti. dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung clan memeriksa identi.tas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
3. tersangka atau saksi; 1. memanggil orang untuk clidengar keterangannya dan cliperiksa. sebagai
- J. menghentikan penyidikan; dan/ atau
- k. melakukan ti.ndakan lain yang perlu untuk kelancaran penyiclikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana climaksud pada ayat (1) memberitahukan climulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang cliatur da1am Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 18
- ( 1} Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak a tau kurang di bayar.
- i (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana climaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Negara.
BA'R XIV
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Penetapan: Ditetapkan di Pandan pada tanggal 17 September 2012

Penandatangan: BUPATI TAPAWULI TENGAH, dto RAJA BONARAN SITUMEANG kan di Pandan uui~u 17 September 2012 ~ .. ~ .. KABUPATEN TAPANULI TENGAH, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2012 SERI C
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2012
## TENTANG
## RITRIBUSI PENJUALAN HASD., PRODUKSI USAHA DAERAH
## I. PENJELASAN UMUM
-mewujutkan otononorni daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembagunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu clitingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pernbiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai salah satu upaya untuk
## II. PENJELASAN PAS.AL DEMI P.AS/o..L
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Yang dimaksud dengan "Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah" adalah hasil produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah antara lain Bibit Tanaman Semusim, Bibit Karet, Bibit Kakao, Bibit Kayu- kayuan, Bibit Temak, Benih Ikan dan lain sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas. ""'
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cuku p jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas,
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas,
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas. Pasa.l 17 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas,
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas. TP.~1\IBAHAN LEMBARI\N DAERAH KABUPATEN TAP.ANULI TENGAH T.AJ-IUN 2012 NOMOR 18 SERI C