Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 1997 tentang PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG (berlaku 6 Agustus 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran komunikasi antar penduduk kota, pengaturan akan penomoran rumah/bangunan perlu lebih ditingkatkan;
- b. bahwa penerimaan Daerah dalam rangka pemberian nomor rumah/bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penomoran Rumah/Bangunan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan nyata untuk pelaksanaan pelayanan untuk itu, sehingga perlu dilakukan perubahan tarif;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas dan perlunya diadakan penyesuaian ketentuan sanksi pidana dan penambahan materi tentang ketentuan penyidikan maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1985 tentang penomoran Rumah/Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
3. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupetenkabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3337);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penomoran Rumah/Bangunan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1986 Seri B Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1988 Seri D Nomor 5);
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 4 TAHUN 1985 TENTANG PENOMORAN RUMAH / BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
Pasal 1
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penomoran Rumah/Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Desember 1985 Nomor 1351/XII/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1, diubah sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Setiap rumah atau bangunan dimaksud Pasal 1 huruf e Wajib dipasangi/dilengkapi/diberi plat nomor yang disesuaikan atau diatur oleh Kepala Daerah;
- (2) Setiap pemilik/penghuni rumah/bangunan yang belum memiliki nomor rumah/bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, Wajib Melaporkan/mendaftarkan rumah/bangunan melalui Lurah dan Camat setempat untuk diberikan Nomor.
Pasal 4
- B. Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca : Kepada Pemilik/penghuni rumah/bangunan dikenakan biaya pengganti jasa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) setiap Nomor;
Pasal 5
6. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50.000,(lima puluh ribu rupiah);
- D. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan Bab IV A baru sehingga harus dibaca :
- (1) Selain oleh Pejabat umum yang bertugas mentidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Pejabat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan pemeriksaan pada pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang berlaku yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Perkara;
- b. Pemasukan Rumah;
- c. Penyitaan Benda;
- d. Pemeriksaan Surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.
BAB IV - A P E N Y I D I K A N
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Penetapan: Ditetapkan di Ujung Pandang Pada Tanggal 26 Agustus 1996

Penandatangan: ## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG,

Penandatangan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG KETUA, TTD, TTD HM. YAHYA PATU H.A MALIK B. MASRY

Penandatangan: Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 1037/XII/1996 Tanggal : 31 Desember 1996 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 1 Tahun 1997, Seri B Nomor 1 Tanggal : 5 Januari 1997

Penandatangan: PYMT SEKRETARIS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG ## Drs. H. M A P P A T O B A Pangkat : Pembina Utama Muda : 010 027 065 N I P
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
NOMOR : 6 TAHUN 1996
## TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 4 TAHUN 1985 TENTANG PENOMORAN RUMAH / BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
## 1. PENJELASAN UMUM
Bahwa untuk lebih meningkatkan pemberian pelayanan kepada Masyarakat sejalan dengan tata tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam program SAPTA TERTIB TEDUH BERSINAR, maka penomoran rumah/bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penomoran Rumah/Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sudah tidak dipandang perlu untuk diadakan perubahan;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam Peraturan Daerah perubahan ini diadakan penyesuaian tariff disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini sehingga dapat tercapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelaksanaan penomoran rumah/bangunan, disamping itu pula diadakan penambahan materi menyangkut ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan.
## 2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
dan Pasal 11 : Cukup Jelas