PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAAI{G MONGONDOW UTARA Nomor 60 Tahun 2008 tentang IZIN KETENAGAKERJAAI\ DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA DENGAI\ RAHMAT TUHAI{ YANG MAIIA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, - a- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan, pembinaaq pengawasan dan pengendalian perizinan dibidang ketenagakerjaan diperlukan pembiayaan; - b. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraal otonomi daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggungiawab sebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi Atasnya; 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
fi.fr/
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-utdang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8l Tambahan Lembaran Negara Republik krdonesia Nomor 2710);
6. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2000 tentang Serikat Peke{a/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13 I );
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997, tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahrm 2003 tentang Ketenagake{aan. (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 39);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6);
10. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-wrdang Nomor.-.-f
.
- 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiai diluar Negeri (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 133);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 198 I tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325g):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah'n 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nesara Republik lndonesia 3692):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian 'rusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah prof insi, dan pemerintah -Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2d07 Nomor g2;;
19. Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor 23 Tahun 19g6, tentang Keientuan Umum Mengenai penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pJnerintah io Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor + rurt 1917, teitanipenyidik regawai -Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik rndonesia Nomor 4l rahun 2007 teniang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Inionesia Nomor 4741);
- ^ 20' Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun l9g7 tentang pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I 19 Tahun 199g tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
- 2l' Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor r74 Tahun 1997 tentang pedoman Tata -, Cara Pemurgutan di Bidang Retgribusi;
- 23' Peratumn-Daerah Kabupaten Bolaang Mongondoi utara Nomor l rahun 200g tentang Bennrk Lambang, Motto, Mars, Hymne, Hari Ulang Tahun dan Nama P-anggilan Kesayangan Putra putri Daerah Kabupaten Boraang Mongondow utara (Lembaran\_Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara Tihun z6oa NI"-". l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boling Mongondow Utara No\_o;lt; -'
- ". z). reraruran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 200g tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Oinas Daerah Kabupaten B;il; Ygng-!9y Urara (Lembaran -Daerah Kabupaten Bllaang Mongondow Utari Tahun 2008 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaans* Mongondow Utara Nomor 4). * *'-1
- 24' Peraturan- Daerah Kabupaten Bolaang Mongoniow uttr* Norno. 2 Tahun 200g tentang Urusan pemerintah w*aji! aan iilihan yung menjadi ke*errarrgan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utu.u [".mun nu?ut fabynaten Bolaang Mongondow Utara fatun 200g Nomor Z, fambahan t-.191* ?*4 yq"Ouren Bolaang Mongondow Urara Nomor 2);
Dengan Persetujuan Besama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
I)an
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATITRAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MoNGoNDow UrARA TENTANG IZIN KETENAGAKERIAAN DAN PI.]NGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.
KETENi$IJuMUM BAB [
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasJuasnya dalam sistim Oan priniif Negara Republik Indonesi4 sebagaimana dimaksud dalam Und*g\_tnl;g ;;; Republik Indonesia Tahun 19451
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. 5' Pejab3t. adalah Pegawai -yang\_ diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peratumn perundang-undangan yang b€rtaku.
5. 4 P:lf Perwak\_ilan Rakyat Daerah {aUupaLn Bolaang Mongondow Utara disebut PPRD. adal{h Lembaga perwakilan Rakyat Daerah ,lUugai-Urrs* p;rtJ""gg; Pemerintah Daerah;
6. 6' Dinas adalah Dinas Kependudukan, cut"tio dipiir"naga Ke{a dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
8. Ketenagaket'aan adalah segala hal yang berhubrmgan dengan tenaga ke{a pada ^ yuktu sebelum, selam4 darsesudah m; kerja. -'-
8. 7' Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya Badan r].urru rtail* N"g-u utuu ou"rJ dengan nama dan bent.k apapun, persekutr", f"Lurnp"l*,"Fil;-G;;: Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, ilbd-il;#'ild;"",;; serta Bentuk Usaha lainnva.
9. Tenaga ke{a adatah setiap. orang ,*U ;"-0, melakukan peke{aan guna menghasilkan barang dan atau jasa -baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. l0' Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang beke{a dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. I l ' Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusah4 tsadan Hukum atau Badaa!a$a1 ta!1ra yang mempele{uk* i"rruga k;d;;;rg"" membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- a. Orangperseorangan, persekutuan, atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
12. Pengusaha adalah :
- b. Orang. Perseorangan, persekutuan, atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
2. c' orang- perseorangan' persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia . mewakili perusahaan sebagai mana dimaksud berkedudukan di iuar witayarr lndonesia. huruf a dan b yan{ I
1 3. Perusahaan adalah :
- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekeda/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha Orang Perseorangan, Persekutuan, atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
14. Instalasi adalah suatu jarhgan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu.
- c. Orang perseorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagai mana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
15. Pesawat Angkat dan Angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk meminsahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang atau orang secara vertikal dan atau horizontal dalam jarak yang ditentukan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Pesawat Tenaga dan Produksi adalah pesawat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang, untuk membangkitkan atau memindahkan gaya atau tenaga" mengolah, membuat : bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan,
18. surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat spoRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat srRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
19. surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat sKRD ad?la1 5*r, Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terhutang.
21. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik pegawai Negeri sipil yang seraijutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengurnpulkan bukti, yang dengan'bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi daeiah- yang- terj adi serta menemukan tersangkanya.
Pasal 2
Dengan nama retribusi izin ketenagl-&lt;erjaan dipungut retribusi atasnya sebagai pembayaran atas pemberian perizinan di bidang ketinafrte4aan
Pasal 3
objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin dibidang ketenagake{aan.
Pasal 4
Subjek Retribusi adarah orang pribadi atuu badan yang memperoleh perizina**l dibidang ketenagake{aan. ' - ' **' I
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Ketenagakerjaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB IV - CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN KETENAGAKNRJAAN
Pasal 6
Cara mengukur reribusi izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Izin Lembaga Penyedia Jasa Pekerja dan atau Bunrh.
BAB IV - CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN KETENAGAKNRJAAN
Pasal 7
Cara mengukur retribusi Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Izin Lembaga Penyedia Jasa Peke{a,/Buruh
BAB IV - CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN KETENAGAKNRJAAN
Pasal 8
Cara mengukur Retribusi Izin Pemakaian Pesawat Uap, Pemakaian Pesawat Angkat dan atau Angkut, Pemakaian Instalasi Penyalur Petir.
BAB IV - CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN KETENAGAKNRJAAN
Pasal 9
Cara mengukur Retribusi Izin Pemakaian Pesawat Uap, Pemakaian pesawat AngkaVAngkut, Pemakaian Instalasi Penyalur Petir ## BAB V
PRINSIP DAI{ SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN KETENAGAKNRJAAN
Pasal 10
- (l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan ketenagakerjaan \_+
I
STRUKTUR DAI\ BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Struktur dan besamya Tarif Retribusi Izin Ketenagakerjaan untuk orang pribadi atau Badan Usaha berikut :
| No. | Jenis Izin | Tarif ( Rp) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) - Untuk I (satu) jenis Progam - Untuk 2 (dua) jenis Progam - Untuk 3 (tiga) jenis Progam 4 (empat) jenis | 150.000/unit/3 tahun 200.000/uniV3 tahun 250.000/uniV3 tahun 75.000/unit/3 tahun |
| 2 | - lnluk Progam keatas Lembaga Penyedia Jasa Pekerj a"/buruh | |
| 3 | Lembaga | 200.000 / unit/tahun. |
| | Penyedia Jasa Pekerj a./Buruh Pemakaian Pesawat Uap | |
| A o | Ketel Uap kapasitas sampai dengan 50 m2 Ketel Uap kapasitas 50 m' - 100 m' Ketel Uap kapasiras diatas 100 m2 Pesawat Uap selain Ketel Uap kapasitas s.d 50 Liter Pesawat Uap selain Ketel Uap kapasitas 51 - 100 Liter Pesawat Uap selain Kgtel Uap kapasitas diatas 100 Liter a. b. d. e. f. Pemakaian Pesawat Angkat/Angkut a. Kapasitas I s.d 10 ton b. Kapasitas 1 1 s.d 20 ton a. Kapasitas diatas 20 ton Pemakaian Bejana Tekan a. Kapasitas s.d 100 liter b. Kapasitas 101 sampai 500 liter a. Kapasitas diaras 500 liter Pemakaian lnstalasi Penyangkal petir l Pesawat Tenaga dan I a. Penggerak Mula (mesin dieseUbensin) , I o S.d 100 rk | . >100 s.d 500 tk I . >500 s.d 1000 tk | . >1.000 tk I b. Perlengkapan Transmisi Tenaga Mekanik , loKonvevor150.000 I . Eskalaior I c. Mesin Perkakas Kerja./Mesin produksi dengan kapasitas: I . S.d 2o ton I . >2os.d5oton I . >50 ton I d. Dapur atau Tanur atau Oven dengan kapasitas , j o S.d20ton I . >20 ton s.d 5o ton | 100.000/tahun 200.0O0/tahun 300.000/tahun 75.00O/tahun 100.000/2 tahun 150.000/2 tahun 75.000/tahun 150.000/tahun 200.000/tahun 100.000/2 tahun 150.000/2 tahun 200.000/2 tahun 150.000/tahun I I 1OO.OOOIZ rat* I rOo.ooolz tut* | 100.000/2 tahun 100.000/2 tahun |
| 7 8 | I . | I I lroo.ooo | _ _ ^ ^ ^ I 75.ooo lloo.ooo I 200.000 |
| | "o'oo Lift: | I I i ,3i.333 1j55:6ili |
| o | . Barang r Eskalator Instalasi Listrik : o S.d 50 KVA >50 s.d 100 KVA | 100.000 150.000 |
| 10 | >100 s.d 1000 KVA >1000 s.d 10.000 KVA >10.000 KVA a Instalasi Penangguffi a. Inst. Alarm Kebakaran Automatic tiap zo4a atau 20 | 75.000 100.000 150.000 200.000 250.000 |
| lt | titik | 75.000 |
| | b. Inst. Hydrant tiap box/pilar c. Inst. Pemadam Automatic Integratic System d. Inst. Spring Clear tiap lantai e. Alat Pemadam Api fungan . S.d l0 buah o l1 s.d 25 buah r 26 s.d 50 buah o >50buah | 75.000 75.000 75.000 50.000 75.000 100.000 150.000 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 12 | Dokter Perusahaan | 150.000 |
| l-) | Paramedis Perusahaan | 100.000 |
| 14 | Petugas | 100.000 |
| | K3 Kimia | |
| 15 | Kantin Perusahaan/Katering pengelola makanan bagi Tenaga Kerja | 150.000 |
BABVII
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAI\ IJIN KETENAGAKERJAAIT SERTA MASA BERLAKUNYA
BAB VI - STRUKTUR DAI\ BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) B:gi Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Izin Ketenagake{aan dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disedialian Lleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud Ayat (l) harus diisi denganjelas, benar \_^ dan- lengkap sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi;
- (3) Daftar Induk wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperg,nakan sebagai Nomor Pokok Waiib Retribusi.
BAB VI - STRUKTUR DAI\ BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 13
- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SpTRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) SPTRD dan atau dokumen lain yang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajibretriburi dr" ;;; kuasanya.
BAB VI - STRUKTUR DAI\ BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlaku izin;
- (2) Retribusi terhutang te{adi pada saat diterbitkannya SIiRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN ASAL
BAB VIII - REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN ASAL
Pasal 15
Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan didasarkan pada rekomendasi dan atau surat Keterangan Asal dari subjek pelayanan
rArA cARA pENyEToRAN$lr*tirr"n IRAN puNGUTAN
BAB VIII - REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN ASAL
Pasal 16
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi diprmgut dengan mengg'nakan tanda bukti setoran arau dokumen lain -A yang dipersamakan; - '*'*/
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima penen) dari realisasi penerimaan.
BAB VIII - REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN ASAL
Pasal 17
- (1) Pembayaran Retribusi terhutang harus dihurasi sekaligus;
- (2) Retribusi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal I 8
Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
o3fl*i+^*
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERIIUTANG
Pasal 19
- (l) wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati dan atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan atau dokumen rain yang dipersamakan srnb"xnr dan SI(RDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang j elas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tenebut;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pia iyat (2) \_ \_. lan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;' '
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen rain yang dipersarnakan, SKRDKbT aan srnols diterbitkan kecuati apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa - \_. langka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasinnya;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB X - SAAT RETRIBUSI TERIIUTANG
Pasal 20
- (l) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang ai4utui;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terah lewat dan bupati tidak memberikan keputusan, keberatan y-g Aiu;ui-'tersebut aianglaf dikabulkan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhny:a aLu sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
KADALTIWARSA PENAGIHAN
BAB XII - KADALTIWARSA PENAGIHAN
Pasal 21
- (l) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui ianska . waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, t r"iai iiutTifu* wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retriLusi; ' -I
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (l) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan atau;
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB )ilII PEMBINAAN DAI{ PENGAWASAN
BAB XII - KADALTIWARSA PENAGIHAN
Pasal 22
- (l) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang ketenagakerjaan;
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai mana dimaksud dalarr ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan;
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perusahaan wajib memberikan data informasi yang diperlukan.
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 23
- (1) Retribusi terhutang
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 24
- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan Alamat Waiib Retribusi;
- c. Besamya kelebihan pembayaran;
- b. Masa Reribusi;
- d. Alasan yang singkat danjelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukli penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 25
- (l) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainny4 sebagaimana dimaksud daJam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BABXV KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 26
- (l) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah); 4
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat I (satu) adalah pelanggaran.-t
,
BABXVI KETENTUAI\ PENUTUP
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 27
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. UTARA+

Verifikasi: Disahkan HAMDAN DATUNSOLANG Boroko, Pada\_tanggal 22 2008 Diundanekan di : Boroko Pada tanlgal : 21 0€s€r,l66R 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG-I'QNGONDOW UTARA, /'/ // | /-z Drs. REKY POSUMAH PEMBINA UTAMA MIJDA NIP. 131 843 684 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2OO8 NOMOR: 6O ,I
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 3 30 TAHUN2OOs
## Tf,NTAI\G
## IZIN KETENAGAKERJAAI{ DAIY PUNGUTAI{ RETRIBUSI ATASIYYA
## I. UMUM.
Dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus di pungut dan dikelolah secara lebih bertanggung j awab.
Pembiayaan Pemerintah, dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan umum diharapkan tidak menghambat dan sebaiknya dapat menunjang usaha peningkatan pernrmbuhan perekonomian Daerah'
Penggunaan Retribusi Daerah atas penyediaan Jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan Penggolongan Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Perizinan Tertentu.Izin Ketenagakerjaan dan pungutan retribusi atasnya adalah salah satu objek retribusi jasa perizinan tertentu.
## I PASAL DEMI PASAL.
Pasal I Vd
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTA NOMOR: 3O