PERATURAN BUPATI MA Nomor 14 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (berlaku 4 Januari 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka untuk menjalankan pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan dan sehubungan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka dipandang perlu mengatur kembali petunjuk pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kabupaten Banjar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
9. Pajak Daerah adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan ## BAB II
PEMUNGUTAN PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap penggunaan tenaga listrik di daerah dipungut pajak dengan Nama Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik di daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :
- a. penggunaan tenaga listrik pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan asing dan Lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- c. pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas lebih kecil dari 200 (dua ratus) kVA; dan
- d. penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan sosial dengan daya listrik sampai dengan 200 (dua ratus) kVA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun yang berasal dari bukan PLN.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Hasil Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
- b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen); dan
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) ## BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak kepada PLN setempat dengan menggunakan rekening listrik.
- (2) Pembayaran harus dilakukan sekaligus/lunas.
- (3) Apabila dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada pembayar pajak untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda pembayaran Rekening Listrik dari petugas PLN.
- (3) PLN menyetor pajak kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); dan
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. apabila ## BAB VII JATUH TEMPO PAJAK TERUTANG
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak jatuh tempo pajak terutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (3) Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Pembayaran untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
TATA CARA PENGAWASAN
BAB IX - TATA CARA PENGAWASAN
Pasal 19
- (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan dapat menetapkan serta menempatkan petugas yang dilengkapi surat tugas, dan/atau peralatan.
- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi.
- (3) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan operasional dan perhitungan data omset dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan, maka Wajib Pajak atau penanggung Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
BAB X - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 20
- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan bagi obyek pajak dan/atau apabila ditemukan ketidak sesuaian antara pembayaran pajak dengan potensi dilapangan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas dilengkapi dengan Surat Tugas Pemeriksaan dan memperlihatkan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang diperiksa wajib :
- a. menyelenggarakan pembukuan atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- b. memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan serta keterangan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak atau penanggung pajak guna memperlancar pemeriksaan; dan
- c. menyampaikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas.
- (4) Apabila pada saat pemeriksaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan dilakukan pemeriksaan khusus.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak dilakukan pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21
- (1) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat Teguran atau surat lain yang sejenisnya sebagai tindakan berikutnya setelah surat teguran I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran II (kedua) sebagaimana pada ayat (2), Wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati melalui Pejabat.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22
- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 23
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Perintah Melaksanakan Penyitaan.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 24
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 25
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 26
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 27
- (1) Bupati ## BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 28
- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. memberitahukan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;
- b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang benar.
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XIV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 29
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB; dan
- e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sesudah memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengujian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XIV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 30
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XIV - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 31
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembailkan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 32
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. masa pajak;
- c. besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
- d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan Keputusan, maka kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 33
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 4 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 14 ## BAB XVI ## KADALUARSA ## Pasal 34 - (1) Hak untuk melakukan pengalihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan Daerah. - (2) Kadaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : - a. diterbitkan surat Teguran dan Surat Paksa; dan - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. ## BAB XVII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 35

Penandatangan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 4 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. KHALILURRAHMAN