PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Nomor 17 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya dalam pengendalian dan pengawasan terhadap gangguan yang ditimbulkan, membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa Retribusi Izin Gangguan menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
1
Mengingat
2
- 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Nomor 14 dan Nomor 450 Tahun 1940;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
3
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Setdakab.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5
6
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
14. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.
9
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terusmenerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 6
- (1) Untuk mendapatkan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengisi formulir dan disertai keterangan yang sejelas-jelasnya, jika diperlukan dapat dilengkapi gambar lokasi tempat usaha beserta lingkungan sekitarnya, termasuk tentang mesin-mesin, perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya yang dilengkapi keterangan tentang fungsi dan cara kerjanya dan keterangan tentang apa yang dikerjakan, dibuat, dikumpulkan untuk disimpan dalam bangunan tempat usaha tersebut.
- (3) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1, harus dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
- a. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
- b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili atau Dokumen Kependudukan lainnya;
- d. fotocopy Sertifikat AMDAL atau Dokumen lainnya yang bertujuan untuk mengelola lingkungan hidup;
- e. akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- f. surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
10
11
- g. pernyataan tidak keberatan dari warga masyarakat (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha minimal 4 (empat) Kepala Keluarga (KK);
- h. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
- i. foto pemilik usaha berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- j. Surat Pernyataan bersedia mentaati segala aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap jenis-jenis usaha tertentu yang memerlukan persyaratan khusus akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 7
- (1) Untuk membantu Bupati dalam memberikan izin atau menolok izin dapat dibentuk Tim Kerja Izin Gangguan.
- (2) Tim Kerja Izin Gangguan mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan verifikasi izin gangguan dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemberian izin gangguan.
- (3) Keanggotaan Tim Kerja Izin Gangguan adalah perwakilan instansi yang berhubungan dengan pemberian Izin Gangguan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi serta keanggotaan Tim Kerja Izin Gangguan ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 8
- (1) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) telah benar dan lengkap maka akan dilakukan verifikasi dengan peninjauan ke lokasi usaha untuk melihat kebenaran data-data dan mendapatkan informasi dari masyarakat.
12
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas persyaratan diterima secara benar dan lengkap.
- (3) Apabila hasil verifikasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemerintah daerah dapat menerbitkan Izin Gangguan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka permohonan izin gangguan dianggap disetujui.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 9
Setiap pemegang izin gangguan diwajibkan memasang tanda nomor izin di lokasi tempat usahanya yang mudah dilihat oleh umum.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 10
- (1) Pemegang izin gangguan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila :
- a. memperluas pekerjaan (tempat kerja/usaha) atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga mengubah bentuk dan sifat pekerjaannya semula;
- b. suatu pekerjaan yang sudah terhenti selama 3 (tiga) tahun tetapi ingin dimulai kembali baik dengan nama/jenis usaha yang sama maupun nama/jenis usaha yang berbeda;
- c. memperbaiki tempat kerja/usaha yang telah hancur (binasa).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin gangguan, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan izin baru.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 11
- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Pengalihan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan syarat-syarat yang baru baik persyaratan administrasi maupun teknis kepada pemegang izin gangguan yang baru serta dengan menyebutkan alasan-alasan pemindahannya.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diberitahukan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), maka pihak yang menerima pengalihan hak harus memenuhi persyaratanpersyaratan pengalihan hak.
- (5) Apabila persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka pemindahan izin gangguan tidak dapat dilakukan.
- (6) Pihak yang mendapatkan hak sebagai akibat adanya pengalihan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan hak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN
Pasal 12
- (1) Penolakan terhadap izin gangguan dilakukan dengan Surat Ketetapan dan disertai dengan alasan mengapa izin tersebut ditolak.
- (2) Yang dapat menyebabkan izin ditolak :
- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
13
14
- b. tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. tempat usaha tersebut menggunakan sebagian atau bahkan keseluruhan fasilitas umum dan sosial, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan selayaknya;
- e. penyebaran kotoran (limbah) atau penguapan yang memuakkan atau bau yang memuakkan.
BAB V - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN
Pasal 13
Kekhawatiran akan mendapatkan persaingan usaha dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang atau orang-orang yang berkepentingan tidak boleh dijadikan alasan penolakan izin.
BAB V - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN
Pasal 14
Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan maka izin dapat diberikan dengan bersyarat.
MASA BERLAKU
BAB VI - MASA BERLAKU
Pasal 15
- (1) Izin gangguan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat mengajukan pendaftaran ulang.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian maka setiap 3 (tiga) tahun sekali pemegang izin gangguan wajib mendaftar ulang.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin gangguan dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dikenakan retribusi
BAB VI - MASA BERLAKU
Pasal 16
Masa berlaku izin dapat berkurang atau dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. pemegang izin mengubah tempat dan jenis usahanya tanpa pemberitahuan dan pengesahan kepada Bupati;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin gangguan.
BAB VI - MASA BERLAKU
Pasal 17
Setiap pemegang izin gangguan apabila ingin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan kepada Bupati.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 18
Pasal 18
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 18
Pasal 19
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 18
Pasal 20
- (1) Untuk mendapatkan izin gangguan baru dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) akan dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 18
Pasal 21
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
17
18
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 18
Pasal 22
Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 23
Pasal 23
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 23
Pasal 24
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI
SURAT PENDAFTARAN
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 23
Pasal 25
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 26
- (1) ## BAB XIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 27
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
19
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 28
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 29
Pemanfaatan dari Retribusi Izin Gangguan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Izin Gangguan.
Bagian Keempat
Keberatan
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 30
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
20
21
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 31
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 32
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 33
Pasal 33
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
22
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 34
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 35
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
23
24
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 36
Pasal 36
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 36
Pasal 37
Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 38
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
25
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB XVIII - PENYIDIKAN Pasal 39
Pasal 39
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
26
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peretribusian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 35 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
27
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, LEWARAN RANTELA'BI' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 17 28 ## Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI TORAJA UTARA, FREDERIK BATTI SORRING
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG
## RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
## I. UMUM
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.
Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Izin Gangguan. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.
Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor - impor.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas. 29 | Pasal 4 Cukup jelas. | |------------------------| | Pasal 5 Cukup jelas. | | Pasal 6 Cukup jelas. | | Pasal 7 Cukup jelas. | | Pasal 8 Cukup jelas. | | Pasal 9 Cukup jelas. | | Pasal 10 Cukup jelas. | | Pasal 11 Cukup jelas. | | Pasal 12 | | Pasal 13 Cukup jelas. | | Pasal 14 Cukup jelas. | | Pasal 15 | | Pasal 16 Cukup jelas. | | Pasal 17 jelas. | | Cukup Pasal 18 | | Cukup jelas. | | Pasal 19 | 30
PENJELASAN
Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Indeks kepadatan penduduk dihitung berdasarkan hasil pembagian antara jumlah penduduk dan luas wilayah (Km2). Data mengenai kepadatan penduduk berpedoman pada hasil Sensus Penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan atau Laporan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perhitungan indeks kepadatan kependudukan berlaku pada tahun berjalan dan bilamana pada saat perhitungan retribusi belum ada pedoman indeks kepadatan penduduk pada tahun tersebut dapat dipergunakan data tahun terakhir sebagai dasar perhitungan retribusi. Huruf d Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Intensitas gangguan yang dimaksud berdasarkan tingkat gangguan