PERATURAN BUPATI MA Nomor TAHUN Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN REKLAME DIKAWASAN MEDIAN JALAN SOEKARNO HATTA. BUPATI PASAMAN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dengan dibangunnya jalan Soekarno Hatta diharapkan dapat menarik minat perusahaan dikawasan
telah untuk mempromosikan produknya median jalan tersebut melalui pemasangan reklame;
- b bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan reklame dikawasan sebagaimana dimaksud huruf diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame dikawasan median Jalan Soekarno Hatta.
Mengingat
1
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957);
- 2 Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat;
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terkahir kali dengari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 5 tahun 2010 tentang Pajak Reklame.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DIKAWASAN MEDIAN JALAN SOEKARNO HATTA
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
- 4 Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- 5 Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME DIKAWASAN MEDIAN JALAN SOEKARNO HATTA
Pasal 2
- 1) Pemerintah Daerah memberlakukan Penyelenggaraan Reklame pada Kawasan Median Jalan Soekarno Hatta;
- (2) Jalan Soekarno Hatta sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sepanjang 7,55 KM dimulai dari Simpang Tiga Lampu Merah Pasaman Baru sampai dengan Simpang Tigo Gerbang Padang Tujuh;
- (3) Penyelenggaraan Reklame pada kawasan Median Jalan Soekarno Hatta sebagaimana pada ayat (2) diselenggarakan melalui perjanjian dengan pihak ke 3 (Tiga);
- (4) Kontrak dapat dilaksanakan paling lama 5 Tahun.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 3
Pasal 3
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame;
- (2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada (1)ditetapkan
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 3
Pasal 4
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2).
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 3
Pasal 5
Harga dasar pengenaan pajak dihitung dengan cara mengalikan Nilai Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dengan tarif sebagaimana yang dimaksud pasal 4 .
UANG JAMINAN
BAB IV - UANG JAMINAN
Pasal 6
- (1) Uang Jaminan merupakan salah satu jenis penerimaan pendapatan asli daerah yang dipungut dari penyelenggara reklame baru;
4
- (2) Ukuran reklame untuk pemasangan dikawasan Median Jalan Soekarno Hatta adalah jarak Reklame 100 M dengan ukuran 4x6 M dan ketinggian dari permukaan tanah 10 M
- (3) Uang Jaminan dapat ditagih kembali apabila izin pemasangan reklame telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang izinnya serta pelaksanaan pembongkaran, pelepasan, penghapusan dan pemusnahannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah habis masa izin reklame yang tidak diperpanjang izinnya tersebut;
- (4) Jaminan tidak dapat ditagih kembali apabila pembongkaran, pelepasan, penghapusan dan pemusnahan reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau reklame yang telah habis masa izinnya dan tidak diperpanjang lagi masa izinnya setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah habis masa izin yang diberikan. Uang
BAB IV - UANG JAMINAN
Pasal 7
Besarnya uang jaminan pemasangan reklame baru adalah Rp 500.000,00 per reklame, dan wajib disetor ke Kas Pemerintah Daerah.
LOKASI PENEMPATAN REKLAME
BAB V - LOKASI PENEMPATAN REKLAME
Pasal 8
Lokasi penempatan reklame adalah Sepanjang Median Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Pasaman Barat.
PENUTUP
BAB VI - PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pasaman Barat ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal 28 3014 BUPATI PASAMAN BARAT

Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 38 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT ## NIP.19650123 199308 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR | No | Jabatan | tgl | paraf | |------|------------|------------|---------| | 1 | sekda | 25-2 -V | | | 2 | kadis | | |

Penandatangan: | 3 | Sekretaris | | | | 4 | kabid | 10-02-2064 | |