PERATURAN BUPATI MA Nomor 20 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
D:\e dea\DEA\Produk Hukum\Kep Pendek\2017\Sampah.docx
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 29 Seri C);
MEMUTUSKAN:
BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA DINAS
Menetapkan : PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disingkat UPT Pelayanan Persampahan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas .
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Persampahan pada Dinas.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R ( Reduce, Reuse, Recycle ) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendaur ulang skala kawasan.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelayanan Persampahan pada Dinas.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
UPT Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. UPT Pelayanan Persampahan Singosari;
- b. UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen;
- c. UPT Pelayanan Persampahan Tumpang;
- d. UPT Pelayanan Persampahan Bululawang;
- e. UPT Pelayanan Persampahan Turen;
- f. UPT PelayananPersampahan Pagak; dan
- g. UPT Pelayanan Persampahan Pujon.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4
UPT Pelayanan Persampahan Singosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Singosari;
- b. Kecamatan Lawang;
- c. Kecamatan Karangploso; dan
- d. Kecamatan Dau.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 5
UPT Pelayanan Persampahan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Kepanjen;
- b. Kecamatan Sumberpucung;
- c. Kecamatan Wonosari;
- d. Kecamatan Ngajum;
- e. Kecamatan Kromengan;
- f. Kecamatan Pakisaji; dan
- g. Kecamatan Wagir.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 6
UPT Pelayanan Persampahan Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Tumpang;
- b. Kecamatan Poncokusumo;
- c. Kecamatan Pakis; dan
- d. Kecamatan Jabung.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 7
UPT Pelayanan Persampahan Bululawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Bululawang;
- b. Kecamatan Wajak;
- c. Kecamatan Gondanglegi;
- d. Kecamatan Tajinan; dan
- e. Kecamatan Pagelaran.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 8
UPT Pelayanan Persampahan Turen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Turen;
- b. Kecamatan Dampit;
- c. Kecamatan Tirtoyudo;
- d. Kecamatan Ampelgading; dan
- e. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 9
UPT Pelayanan Persampahan Pagak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Pagak;
- b. Kecamatan Donomulyo;
- c. Kecamatan Kalipare;
- d. Kecamatan Bantur; dan
- e. Kecamatan Gedangan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 10
UPT Pelayanan Persampahan Pujon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Pujon;
- b. Kecamatan Ngantang; dan
- c. Kecamatan Kasembon.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 11
- (1) UPT Pelayanan Persampahan merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang pelayanan Persampahan pada Dinas.
- (2) UPT Pelayanan Persampahan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Persampahan terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana urusan
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pelayanan Persampahan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu

UPT Pelayanan Persampahan

## Pasal 13

UPT Pelayanan Persampahan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan menyusun kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Pelayanan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
- b. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
- c. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- e. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
- f. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
- g. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA; dan
- h. pelaksanaan penyusunan data potensi retribusi daerah/kawasan/pelanggan yang mendapat pelayanan persampahan dan pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan persampahan.

Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 15

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan teknis di bidang layanan persampahan termasuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;

- b. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas secara berkala; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Pelayanan Persampahan;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pelayanan Persampahan;
- c. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pelayanan Persampahan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaksana Urusan

## Pasal 18

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dibantu Pelaksana Urusan.

- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 19

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 20

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Pelayanan Persampahan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan UPT Pelayanan Persampahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Kebersihan, Pertamanan, Pengawasan, Pengendalian Ruang dan Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 5/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 20 Seri C

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


ttd.

## H. RENDRA KRESNA