Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2006 tentang PENETAPAI\. BATASAN PAGU ..JuMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SliRAT PERMII\TAAi': PEMBAYARAN GANTI Uh.NG DAN MEKANISME PENGAJL'AT\ SURAT PERMINTAAN PSMBAYARA UANG PERSEDIAAJ\, SURAT PERMlNT,\AN PE\t1:BAYARA..N GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAi'I PSMBAYARA r TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LlNGKUP PEMERI:\TAH KABUPATEN TABALONG TAHti . . Ai\GGARA. ; 2016 DENGAN RAHMAT TUHAI'\ YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, - bah\\'a untuk mdaksanakan kctentuan Pasal :201 ?eraturan Menter; Dalam Nege;· i Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pcngclolaan Ke'Janssfl.n sebagaimnna telah ctiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalc.:m Negeri Nornor 21 Tah'...ln 2011 ten tang Perubahan Kedua Atcls Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Taht:n 2006 tentang Pedomc:n Pf'ngelola2.n Kt"'uangan D2erah, perlu mcnetapkan Batasar: Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan Mekanisme Peng:1juan SPP· UP, SPP-GU dan SPP-TU olen Bendahara Pe:1g-:luaran SKPD Lingkup Pemcr:ntah Kabupaten Tabalong; - h. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran an~garan yang dilakukan oleil Bendahara Fengeluaran SKPD yang rr.eliputi : SPP-JP. SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasan jumlah dan meka.1isme pen?ajuannya sebagai landasan operasicnal pelaksanaan anggaran pada setiap S~\.PD; - c. bah\x..·a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG · PROVI. SI KALIMANTAN SELA'fAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR \_:; TAHUN2016
TENTANG
PENETAPAI\. BATASAN PAGU ..JuMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SliRAT PERMII\TAAi': PEMBAYARAN GANTI Uh.NG DAN MEKANISME PENGAJL'AT\ SURAT PERMINTAAN PSMBAYARA UANG PERSEDIAAJ\, SURAT PERMlNT,\AN PE\t1:BAYARA..N GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAi'I PSMBAYARA r TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LlNGKUP PEMERI:\TAH KABUPATEN TABALONG TAHti . . Ai\GGARA. ; 2016
DENGAN RAHMAT TUHAI'\ YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
a.
- bah\\'a untuk mdaksanakan kctentuan Pasal :201 ?eraturan Menter; Dalam Nege;· i Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pcngclolaan Ke'Janssfl.n sebagaimnna telah ctiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalc.:m Negeri Nornor 21 Tah'...ln 2011 ten tang Perubahan Kedua Atcls Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Taht:n 2006 tentang Pedomc:n Pf'ngelola2.n Kt"'uangan D2erah, perlu mcnetapkan Batasar: Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan Mekanisme Peng:1juan SPP· UP, SPP-GU dan SPP-TU olen Bendahara Pe:1g-:luaran SKPD Lingkup Pemcr:ntah Kabupaten Tabalong;
- h. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran an~garan yang dilakukan oleil Bendahara Fengeluaran SKPD yang rr.eliputi : SPP-JP. SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasan jumlah dan meka.1isme pen?ajuannya sebagai landasan operasicnal pelaksanaan anggaran pada setiap S~\.PD;
- c. bah\x..·a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang .Pcrsediaan, Surat Permintaan Pemba.varan Ganti Uang, dan Mekanisme PengaJUan Sural Permii;taan ?embayaran TJang F'ersediaan, Surat Pcrmintaan Pe:nbavaran Ganti Uang dan S· urat Permintaan Pernbayarar Tamba-han Uang Bugi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Oaerah Lingk11p Perr.erintah Kabupaten Tabalong Tahun A!lggaran 20 16; ·
- Mengingat Undang-undang Nomor 8 Daerah Tingkal II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin da.l Republik Lembaran
- Tahun 1965 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat Tabalong (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2604 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2094 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undaagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 87 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahur 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20:4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2014 Nomor 244 ) , sebagaimana telan diubah beberapa kali, terakhidengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu: 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Noinor 5679);
- 9 Peraturan Fresiden Ncmor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Caerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 140, Tambahar Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 10 telah diubah beberapa kali, terakhir dergan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Iegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Noror 310);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
Menetapkan
- 12 Pcraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13 . Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelo'aan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
- 14 Pe-aturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Keija Sekretariat Daerah dan Sekrertariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomr 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupater Tabalong Nomor 03);
- 17 . Peracuran Daerah Katupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 rentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lenbaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 05);
- 19 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 91);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daezah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARIN UANG PERSEDIAAN , SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ~AMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA FENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2016
BAB [
KETENTUAY UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan
- Daeral: adalah Kabupaicn Tabalong.
- 2 Bupati adalal: Bupati Tabalong
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 5 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejebat yang Sertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pergcluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong. pada
- 6 . SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersilat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung:
- 8 SPP-Tambahan Cang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan ddak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persedian. guna
- 7 SPP -Ganti Uang Persediaan yang selanjucnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Penseluaran untuk permintaen pengganti vang persediaan yang tidak dapat dilakuken dengan pembayaran langsung:
- 9 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Penzelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah
BATASAN PAGU DAN MEXANISME PENGAJUAN
Pas: 1 2
Dalam rangka dan akuntabel oleh bendahara pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya. perlu
BAB II - BATASAN PAGU DAN MEXANISME PENGAJUAN
Pasal 2
untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Batasan jumlah dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan deri tercantum dalam
BAB II - BATASAN PAGU DAN MEXANISME PENGAJUAN
Pasal 3
untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Batasan jumlah dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan deri tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupaji ini.

## Pasal 4

Bendahara pengeluaran SKPD dapa: mengajukan SPP untuk ?ertuma kalinya dalam bentuk SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada

Pengajuan SPP-GU oleh Bencahara Pengeluaran SKPD kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggugjawabannya oleh Pejabat yang berwenang sebesar jumlat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) bulan dari jumlah dana yang dimirtakan.

## Pasal 6

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dapat dilakukan beberapakali sesuai dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-SKPD yang bersangkutan dan telah dipertanggungjawabkannya dana pada SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya.

## Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 5 Yan Pasal 6 aisesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disampaikan dan /atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat dopertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (saru) bulan.

## Pasal 8

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlahSPP-UP dan/atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluarail SKPD-nya. pada

## Pasal 9

Mekanisme pengajuan S?P-TU bagi Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyamapaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPID selakuBUD.

## Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Berdahara Pengeluaran SKPD scbagaimana yang dimeksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD.

## Pasal 11

Pengguna Anggaran yang meliinpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa

## Pasal 12

- (1, Apabila jumlah dana tambahan uang SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); pada
- kegiatan yang pelaksanaannya melabihi 1 (satu) bulan;
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk pada
- b kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luer kendali Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

## Pasal 13

Pengajuan SPP-UP SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara SKPD digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III

## KETENTUAY PENUTUP

## Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini; maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP , dan SPP-GU Dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU Dan SPP-TU Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunaangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Tabalong:

Ditetapkan di Tanjung tanggal 04 Januari 2016 pada



Diundangkan di Tanjung

tanggal c4 pada

Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

52

H. ABDOLMUTHALIB SANGAJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR C1