PERATURAN BUPATI MA Nomor 35 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (berlaku 27 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
a. bahwa untuk mengoptimalkan sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa agar lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu melakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 37 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 8 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 16 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 27 Februari 2017

## BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 27 Februari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

## ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

## PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

## A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah ADD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan ADD diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan Desa dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka setiap Desa di Kabupaten Malang mendapatkan ADD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa. Bahwa seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## B. Prinsip-prinsip Penggunaan ADD

1. Mendorong semangat desentralisasi;
2. Adil, transparan dan akuntabel;
3. Pasti, dapat diukur kinerja dan keberhasilan kegiatan; dan
4. Memberikan stimulan dan insentif bagi Desa.

## C. Tujuan ADD

1. Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
7. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui BUM Desa;
8. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
9. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya; dan
10. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.

## D. Besaran ADD

Pemerintah Kabupaten Malang mengalokasikan dana ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADD dimaksud dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

## E. Sasaran Penggunaan ADD

Sasaran penggunaan ADD sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri dari:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. tunjangan BPD;

- d. operasional BPD;
- e. operasional perkantoran; dan
- f. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
2. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- b. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- 1) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
- 2) ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
- 3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
- 4) ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- c. Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf b diterapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- d. Besaran penghasilan tetap per bulan sebagai berikut:
- 1) Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2) Sekretaris Desa selain PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan
- 3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.

- e. Selain penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa juga diberikan Tunjangan setiap bulan yang dananya bersumber dari APB Desa dalam hal ini bersumber dari ADD sebagai berikut:
- 1) Kepala Desa paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan tetap yang diterima perbulan;
- 2) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa paling banyak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap yang diterima perbulan.
3. Selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk:
- a. pembinaan kemasyarakatan;
- b. belanja tak terduga;
- c. dana cadangan yang digunakan untuk pemilihan Kepala Desa dan Musyawarah Desa;
- d. pembelian dan/atau pemeliharaan aplikasi/sistem Koordinasi;
- e. biaya berlangganan internet;
- f. berlangganan media baca; dan
- g. dapat digunakan untuk menunjang infrastruktur.
4. Selain tunjangan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, kepada kepala desa dan perangkat desa dapat memperoleh tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok yang penghitungannya tidak masuk dalam APB Desa.

## F. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. Tahap II pada bulan Juni sebesar 60% (enam puluh per seratus).

Mekanisme pencairan ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diverifikasi dengan menggunakan surat pengantar Camat dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:

## 1. Pencairan ADD Tahap I:

- a. Laporan realiasasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan format aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- b. LPP Desa tahun sebelumnya yang dihimpun di Kantor Kecamatan;
- c. Peraturan Desa tentang tentang APB Desa tahun berjalan;

- d. RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD;
- f. Fotokopi rekening kas Desa rangkap 3 (tiga);
- g. Fotokopi NPWP Bendahara Desa rangkap 3 (tiga);
- h. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 3 (tiga); dan
- i. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga) yang asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
2. Pencairan ADD Tahap II:
- a. Laporan realisasi penggunaan Tahap I;
- b. Fotokopi rekening kas Desa rangkap 3 (tiga);
- c. Fotokopi NPWP Bendahara Desa rangkap 3 (tiga);
- d. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 3 (tiga);
- e. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga) yang asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Bentuk dan Format 1 pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Hasil verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalm bentuk surat pernyataan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyalurkan ADD dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Kepanjen ke rekening Kas Desa, dengan dilampiri:

1. Fotokopi rekening kas Desa rangkap 2 (dua);
2. Fotokopi NPWP Bendahara Desa rangkap 2 (dua);
3. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 2 (dua);
4. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua) yang asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

## G. Pelaksanaan ADD

## 1. Perencanaan

Proses Perencanaan diawali dengan Musyawarah Desa yang merupakan forum pertemuan musyawarah dan pimpinan oleh Kepala Desa yang bertujuan untuk membahas perencanaan APB Desa serta RKP Desa yang merupakan hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

Hadir dalam musyawarah Desa antara lain Kepala Desa beserta Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Sasaran musyawarah Desa adalah menyusun rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa, dimana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tersebut pada sasaran penggunaan ADD yang sudah terurai di bagian depan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan ADD ini.

Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana yang tercantum dalam Bentuk dan Format 2 pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan dihadiri Tim Pembina Kecamatan.

## 2. Pelaksanaan

## a. Proses Pencairan Dana

Ajuan Pencairan dana dikirim oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## b. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Persiapan Setelah ADD masuk ke dalam Rekening Kas Desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat di Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, membahas:
- a) pelaksanaan kegiatan dan penjadwalannya;
- b) pembagian tugas para pelaksana kegiatan;
- c) kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan, hasil rapat dituangkan dalam berita acara.

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh rencana yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD secara riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan hal-hal yang diperhatikan antara lain adalah:

- a) penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu;
- b) memanfaatkan tenaga masyarakat Desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka;

- c) sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial;
- d) perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan;
- e) setiap pembelian barang dan jasa dikenakan pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## 3) Pertanggungjawaban

- a) para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada PTPKD;
- b) PTPKD menghimpun semua pertanggungjawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD, yang untuk selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
- d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati;
- e) Surat Pertanggungjawaban menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- f) setiap pengeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan.

## H. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui:

1. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan
2. Pemantauan atau monitoring pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan mulai awal kegiatan sampai akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, PTPKD, Lembaga Desa, tokoh masyarakat, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Camat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## 2. Pelaporan

- a. Laporan penggunaan ADD dilakukan setiap tahap oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- b. Surat pertanggungjawaban disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.

## 3. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pembinaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan maupun terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait.
- b. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa, Camat dan Inspektorat Daerah.

## 4. Evaluasi

- Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan termasuk kinerja para pelaksana kegiatan maupun pengelola ADD. Evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporan dengan berpegang pada rencana, kriteria dan standar yang ditentukan, hasil evaluasi dapat dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan.
5. Pengendalian dan Penanganan Masalah Pengaduan masyarakat ditangani secara berjenjang dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
6. Pelestarian Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan ADD dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga pemerintahan Desa maupun lembaga kemasyarakatan memberi dampak positif dan berkelanjutan dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai Tim pemeliharaan hasil pembangunan sebagai pemanfaat kegiatan.

## 7. Ketentuan Sanksi

- a. Bupati berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang tidak melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD secara transparan, parsitipatif dan akuntabilitas.
- b. Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## I. Indikator Keberhasilan ADD

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai indikator keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan ADD yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
2. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktifitas dalam kegiatan ekonomi;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa;

4. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program Pemerintah Daerah yang ada di Desa;
5. Meningkatkan swadaya masyarakat;
6. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
7. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa;
8. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana/prasarana umum di pedesaan;
9. Terciptanya pemerataan pembangunan di semua Dusun dan berkembangnya dusun-dusun terpencil;
10. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.

## J. Penutup

Program Pengelolaan ADD adalah terobosan dalam upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan Desa sesuai potensi yang dimiliki, terutama di bidang pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja di pedesaan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana umum, sehingga terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan Desa dapat segera tercapai.

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA