PERATURAN BUPATI MA Nomor 26 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN (berlaku 31 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang:
BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 20 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;
4. Mengingat : 1. Undang-Undang tentang Sulawesi Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
5. Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di (Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 0 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 20 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Komisi Penilai Amdal adalah Koisi Penilai Amdal Kabupaten Majene.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagiproses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suaturencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
17. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
18. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
19. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 3
- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten, kemudian diteruskan ke Sekretariat Komisi Penilai Amdal, dan penilai kerangka acuan dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dibantu tim teknis.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 4
Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan:
- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.
Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 5
- (1) Izin lingkungan diterbitkan ## BAB III
PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL
Bagian Kesatu Kerangka Acuan
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 6
- (1) Kerangka acuan sebagai bagian dari dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan amdal dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (3)
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 7
- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai kerangka acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa untuk menyepakati kerangka acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian kerangka acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa kerangka acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 8
Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 9
Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyatakan kerangka acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan kerangka acuan.
Bagian Kedua Andal dan RKL-RPL
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 10
Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 11
- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal, kemudian Kerangka acuan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2)
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 12
- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2)
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 13
Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 14
- (1) Bupati
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 16
Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten.
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 17
Tata cara penyusunan UKL-UPL dilaksanakan ## BAB IV
MASA BERLAKU
BAB II - PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 18
Izin lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Penetapan: Ditetapkan di Majene pada tanggal 31 Agustus 2016

Penandatangan: BUPATI MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD H. FAHMI MASSIARA

Penetapan: Diundangkan di Majene pada tanggal 31 Agustus 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD ## H. SYAMSIAR MUCHTAR M. BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2OI6 NOMOR 26.