PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku 1 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
- b. Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten MukomukoTahun Anggaran 2011;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-UndangNomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
PETIKAN
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2011tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten MukomukoTahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 151);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 38Tahun 2009tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 138);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan
BUPATI MUKOMUKO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2011
Menetapkan :
Pasal 1
- (1). Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b.Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (1) Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 418.638.587.193,48,-
- b. Belanja
Rp. 371.383.295.192,00,-
- Surplus
Rp. 47.255.292.001,48,-
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp 4.948.513.513,49,-
- Pengeluaran
Rp. 28.242.652.644,00,-
- Pembiayaan Netto
Rp. (23.294.139.130,51,-)
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Rp. 23.961.152.870,97,-
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah(Rp.3.484.457.764,29,-)dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp.415.154.129.429,19
2. Realisasi
Rp.418.638.587.193,48,-
Selisih Kurang
Rp. (3.484.457.764,29,-)
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi
Belanja
sejumlahRp.
- 21.189.109.650,68,-dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja setelah Perubahan
Rp.392.572.404.842,68
2. Realisasi
Rp.371.383.295.192,00,-
Selisih lebih
- Rp. 21.189.109.650,68,-
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah
(Rp.24.673.567.414,97)dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus Anggaran
Rp.22.581.724.586,51,-
- b. RealisasiSurplus Anggaran Selisih Kurang
Rp.47.255.292.001,48,-
Rp(24.673.567.414,97)
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 764.136.900,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 5.712.650.413,49,-
- b. Realisasi
Rp 4.948.513.513,49,-
Selisih lebih
- Rp. 764.136.900,00,-
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.51.722.356,-dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 28.294.375.000,00,-
- b. Realisasi
Rp. 28.242.652.644,00,-
Selisih lebih
Rp. 51.722.356,00,-
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp.712.414.544,00)dengan rincian sebagai berikut :
- a. Selisih Anggaran setelah perubahan Rp. 22.581.724.586,51,-
- b. RealisasiPembiayaan Neto Rp.23.294.139.130,51,- Selisih Kurang Rp (712.414.544,00-)
Pasal 4
- (1) Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :
- a. Jumlah Asset
Rp. 1.063.522.832.839,73,-
- b. Jumlah Kewajiban
Rp. 67.882.895,00,-
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 1.063.454.949.944,73,-
- (2) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 Sebagai berikut :
- a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2011
Rp 6.025.561.064,49,-
- b. Arus kas Netto dari aktivitas Operasi
Rp. 122.517.125.175,48,-
- c. Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
Rp. (75.261.833.174,00,-)
- d. Arus Kas Netto dari Aktivitas Pembiayaan Arus kas Netto dari Aktivitas non Anggaran Saldo kas akhir per 31 Desember 2011
Rp. (29.006.789.544,00,-)e.
Rp. 251.158.529,00,-f.
Rp. 24.022.904.992,97,-
Pasal 5
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pasal 6
Pertanggunjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini,terdiri dari :

- a. Lampiran 1

: Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran 1.1

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi

Lampiran 1.2

- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah organisasi , Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran 1.3

- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan

Lampiran 1.4

- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanjan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Lampiran 1.5

: Daftar Piutang Daerah

Lampiran 1.6

: Daftar Penyertaan Modal / Investasi Daerah

Lampiran 1.7

: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Lampiran 1.8

: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya

Lampiran 1.9

: Daftar Kegiatan- Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya

Lampiran 1.10

: Daftar Dana Cadangan Daerah

Lampiran 1.11

: Daftar Pinjaman Daerah

- b. lampiran II

: Neraca

- c. Lampiran III

: Laporan Arus Kas

- d. lampiran IV

: Catatan Atas Laporan Keuangan

## Pasal 7

Lampiran Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan daerah ini.

## Pasal 8

Bupati Mukomuko menetapkan Peraturan Bupatitentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko Pada Tanggal 1 Oktober 2012

## BUPATI MUKOMUKO,


## ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko Pada Tanggal 1 Oktober 2012

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


BM. HAFRIZAL, SH Pembina Utama Muda NIP.196704011992031012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 11