PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 10 Tahun 2015 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 1 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa pengaturan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan oleh pemerintah daerah dengan penyusunan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian.
6. Bangunan Deret adalah bangunan dalam suatu kaveling/persil yang sisi-sisinya tidak mempunyai jarak bebas samping, dan dinding-dindingnya digunakan bersama.
7. Bangunan Tunggal/Renggang adalah bangunan dalam suatu kaveling/persil yang sisi-sisinya mempunyai jarak bebas dengan bangunan-bangunan dan batas perpetakan sekitarnya.
8. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan/tempat bekerja/tempat tinggal yang sifatnya digunakan sementara waktu dan dari segi konstruksi umurnya kurang dari 5 tahun.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan/tugu/monumen yang berupa kesatuan/kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
10. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
11. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan Pengguna bangunan gedung.
12. Mendirikan Bangunan Gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk perkerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan bangunan gedung.
13. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan teknis.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.
15. Laik Fungsi Bangunan adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
16. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk
menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
17. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut dengan Keputusan Bupati.
18. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang mengajukan permohonan IMB, SLF, bukti kepemilikan bangunan gedung dan/atau persetujuan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung.
19. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
Pasal 2
Bangunan Gedung diselenggarakan berlandaskan asas:
- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keseimbangan; dan
- d. keserasian.
Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. fungsi Bangunan Gedung;
- b. persyaratan Bangunan Gedung;
- c. Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- d. TABG;
- e. SLF Bangunan Gedung;
- f. peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- g. pembinaan, pengendalian dan Pengawasan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.
BAB III - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG Pasal 5
Pasal 5
- (1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan Bangunan Gedungnya.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fungsi hunian;
- b. fungsi keagamaan;
- c. fungsi usaha;
- d. fungsi sosial dan budaya; dan
- e. fungsi khusus.
- (3) Satu Bangunan Gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB III - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG Pasal 5
Pasal 6
- (1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan Bangunan Gedung; dan
- c. IMB Gedung.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7
- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi:
- a. kegiatan pembangunan;
- b. pemanfaatan;
- c. Pelestarian; dan
- d. Pembongkaran.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penyelenggara Bangunan Gedung terdiri atas:
- a. Pemilik Bangunan Gedung;
- b. penyedia jasa konstruksi, dan
- c. Pengguna Bangunan Gedung.
- (4) Pemilik Bangunan Gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tetap harus memenuhi persyaratan secara bertahap.
Bagian Kedua
Pembangunan
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
- (1) Pembangunan Bangunan Gedung diselenggarakan melalui tahapan:
- a. perencanaan teknis;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasannya.
- (2) Pembangunan Bangunan Gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
- (1) Pengesahan Rencana Teknis Bangunan Gedung tertentu ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat Pertimbangan Teknis dari TABG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Bangunan Gedung tertentu dan tata cara Pengesahan Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
- (1) Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemilik Bangunan Gedung atau Pengguna Bangunan Gedung setelah Bangunan Gedung dinyatakan memenuhi persyaratan Laik Fungsi Bangunan.
- (2) Bangunan Gedung dinyatakan memenuhi persyaratan Laik Fungsi Bangunan apabila telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan secara berkala pada Bangunan Gedung wajib dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan Laik Fungsi Bangunan.
- (4) Dalam pemanfaatan Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung dan Pengguna Bangunan Gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11
- (1) Bangunan Gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Penetapan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12
- (1) Bangunan Gedung dapat dibongkar apabila:
- a. tidak Laik Fungsi Bangunan dan tidak dapat diperbaiki;
- b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan Bangunan Gedung dan/atau lingkungannya; dan/atau
- c. tidak memiliki IMB Gedung.
- (2) Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
- (1) Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung berhak:
- a. mendapatkan pengesahan dari Bupati atas rencana teknis Bangunan Gedung yang telah memenuhi persyaratan;
- b. melaksanakan pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. mendapatkan surat ketetapan Bangunan Gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Bupati;
- d. mendapatkan insentif sesuai dengan Peraturan Bupati karena bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- e. mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati; dan
- f. mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila bangunannya dibongkar oleh Bupati atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung wajib:
- a. menyediakan rencana teknis Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;
- b. memiliki IMB Gedung;
- c. melaksanakan pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu berlakunya IMB Gedung; dan
- d. meminta pengesahan dari Bupati atas perubahan rencana teknis Bangunan Gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan.
BAB V - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14
- (1) Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung dan Pengguna Bangunan Gedung berhak:
- a. mengetahui tata cara/proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. mendapatkan informasi tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bangunan akan dibangun;
- c. mendapatkan informasi tentang ketentuan persyaratan keandalan Bangunan Gedung;
- d. mendapatkan informasi tentang ketentuan Bangunan Gedung yang Laik Fungsi Bangunan; dan
- e. mendapatkan informasi tentang Bangunan Gedung dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung wajib:
- a. memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsinya;
- b. memelihara dan/atau merawat Bangunan Gedung secara berkala;
- c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan Bangunan Gedung;
- d. melaksanakan Pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung;
- e. memperbaiki Bangunan Gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi; dan
- f. membongkar Bangunan Gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya, atau tidak memiliki IMB Gedung, dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.
TABG
BAB VI
Pasal 15
- (1) Keanggotaan TABG terdiri atas unsur-unsur perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkompeten dalam memberikan Pertimbangan Teknis di bidang Bangunan Gedung, yang meliputi bidang arsitektur Bangunan Gedung dan perkotaan, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan/lanskap, dan tata ruang dalam/interior, serta keselamatan dan kesehatan kerja serta keahlian lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc terdiri atas para ahli yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, pembentukan, tata tertib pelaksanaan tugas, pembiayaan dan pembinaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
SLF BANGUNAN GEDUNG
BAB VII - SLF BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
- (1) Bupati menerbitkan SLF Bangunan terhadap Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi ## BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
BAB VII - SLF BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17
- (1) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi:
- a. memantau dan menjaga ketertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis dibidang Bangunan Gedung;
- c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; dan
- d. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 18
Pasal 18
- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19
Pasal 19
- (1) Pemilik Bangunan Gedung dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
- e. pembekuan IMB Gedung;
- f. pencabutan IMB Gedung;
- g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
- h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau
- i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (3) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda 1% (satu perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (4) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XI - Pasal 20
Pasal 20
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;
- b. melakukan Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;
- c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;
- d. melakukan Pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;
- e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;
- f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;
- g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bangunan Gedung;
- h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Bangunan Gedung.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA Pasal 21
Pasal 21
- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22
Pasal 22
Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum memiliki IMB wajib mengajukan permohonan IMB paling
lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku dengan dilengkapi SLF bagi Bangunan Gedung tertentu.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Pasal 23
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 2 Oktober 2015

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 301-10/2015

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
## BANGUNAN GEDUNG
## I. UMUM
Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang yang karenanya setiap Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus berlandaskan pada Pengaturan penataan ruang.
Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung.
Peraturan Daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan Gedung, aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung dalam tahapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, aspek peran masyarakat, aspek pembinaan oleh Pemerintah, aspek sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan Mendirikan Bangunan Gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan
efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebif efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.
Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk Mendirikan Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam bentuk IMB Gedung.
Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam Mendirikan Bangunan Gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya Pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah.
Dengan diketahuinya persyaratan administratif Bangunan Gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan Bangunan Gedung, akan memberikan kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
Pelayanan pemberian IMB Gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam Mendirikan Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persyaratanpersyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehinggga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan Gedung
yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.
Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.
Pengaturan peran masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat disekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peran masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui sarana yang disediakan atau melalui gugatan perwakilan.
Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, penyedia jasa konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, dengan penguatan kapasitas penyelenggara Bangunan Gedung.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh penyedia jasa konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, Pengawas, manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, penyedia jasa pengkaji teknis Bangunan Gedung, dan pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan ketentuan perundang-undangan lain. Pengenaan sanksi pidana dan tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
- Huruf a. Asas kemanfaatan dipergunakan sebagai landasan agar Bangunan Gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan. - Huruf b. Asas keselamatan dipergunakan sebagai landasan agar Bangunan Gedung memenuhi persyaratan Bangunan Gedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif. - Huruf c. Asas keseimbangan dipergunakan sebagai landasan agar keberadaan Bangunan Gedung berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan di sekitar Bangunan Gedung. Huruf d. Asas keserasian dipergunakan sebagai landasan agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungan di sekitarnya.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Dalam tiap tahapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung termasuk dengan pertimbangan aspek sosial dan ekologis Bangunan Gedung. Pengertian tentang lingkup pembinaan termasuk kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas ## Ayat (3) Yang dimaksud dengan lebih dari satu fungsi adalah apabila satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus. Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi antara lain adalah Bangunan Gedung Rumah-toko (ruko) atau Bangunan Gedung Rumah-kantor (rukan), atau Bangunan Gedung mal-apartemenperkantoran, Bangunan Gedung mal-perhotelan, dan sejenisnya. ## Ayat (4) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ## Ayat (5) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Kegiatan Pengawasan bersifat melekat pada setiap kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ketentuan mengenai penyedia jasa konstruksi mengikuti peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi. Ayat (4) Cukup jelas. Pelaksanaan penahapan pemenuhan ketentuan dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 8
## Ayat (1) Perencanaan pembangunan Bangunan Gedung adalah kegiatan penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan Pengawasan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung adalah kegiatan pendirian, perbaikan, penambahan, perubahan, atau pemugaran konstruksi Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disusun. Pengawasan pembangunan Bangunan Gedung adalah kegiatan Pengawasan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan Gedung. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan perjanjian tertulis adalah akta otentik yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak, jangka waktu berlakunya perjanjian, dan ketentuan lain yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Kesepakatan perjanjian sebagaimana dimaksud di
PENJELASAN
Pasal 46
Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai Penyelenggaraan Bangunan Gedung sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. ## II. PASAL DEMI PASAL