PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 1Z Tahun 2016 tentang PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan
P
- yang baik, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar, pencegahan terhadap kemungkinan teijadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN, APBD dan pendapatan lainnya yang sah, maka setiap Aparatur Pemerintah Kota Kendari perlu menandatangani Pakta Integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya aturan tentang Pedoman umum Pakta Integritas di Lingkup Pemerintah Kota Kendari yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan
2. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 5494);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 4614);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- 10\_ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49 Tahun 201 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 9 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
- 11 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Penerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kota Kendari
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemërintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang; pada
- 3\_ Walikota adalah Walikota Kendari.
5. Unit Kerja adalah Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kendari;
- 6 Dokumen Fakta Integritas adalah Dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tanggung jawab, 'wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan dan kesangupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar bagi setiap SKPD dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan. pada
- a. Memperkuat komitem bersama dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi
- b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efesien dan akuntabel
5. C Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan beriartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 dan Pancasila
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
BAB III - PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 3
- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan pejabat serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Kendari
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas di dahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
BAB III - PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 4
Dokumen Pakta: Integritas : sebagaimana. dimaksud: dalam Pasal 1 butir. 6: berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB III - PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 5
- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Eselon II di saksikan / diketahui oleh Walikota Kendari
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta integritas oleh Eselon III di saksikan 'diketahui oleh Pimpinan SKPD (Eselon II)
3. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Staf di saksikan diketahui oleh atasan pejabat penilai (Eselon IV)
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Eselon IV di saksikan [diketahui oleh atasan masing-masing (Eselon III)
BAB III - PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 6
Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini:

## Pasal 7

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan saat Pelantikan bersamaan dengan\_ penandatanganan Sumpah Jabatan pada

## BAB I MONITORING DAN EVALUASI Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan pakta Integritas di Lingkup Pemerintah Kota Kendari dilakasanakan melalui monitoring dan evaluasi

Diundangkan di Kendari Pada tanggal 8 - 3 2016

## SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI


## Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkup Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (2) Evaluasi secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

## Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri

## BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalàm Berita Daerah Kota kendari.-

Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 8 ~

WALIKOTA KENDARI,


H. ASRUN R

2

ALAMSYAH LOTUNANI


- BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR |2

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR

TANGGAL

12

TAHUN 2016

3

2016

LOGO

Nama Instansi

## PAKTA INTEGRITAS ESELON II

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotiseme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak lansung ketentuan yang berlaku
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanaan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama Pegawai di Lingkungan kerja saya secara konsisten
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran Peraturan yeng diulaporkan
7. 7.Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekunsinya.

Kendari,2016

Menyaksikan WALIKOTA KENDARI

Pembuat Pernyataan;


WALIKOTA KENDARI


H. ASRUN A

## LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR

12 TAHUN 2016

TANGGAL

8 - 3 2016

LOGO

Nama Instansi

## PAKTA INTEGRITAS BSELON III

(nama pembuat pernyataan), -(Jabatan), menyatakan sebagai berikut Saya,-.

- 1 Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotiseme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak lansung berupa suap; hadiah, bantuan; atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanaan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama Pegawai di Lingkungan kerja saya secara konsisten

- 6 Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran Peraturan yang diulaporkan

- Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya menghadapi konsekunsinya. siap

Kendari, 2016

Menyaksikan Eselon II

Pembuat Pernyataan,

WALIKOTA KENDARI

2 IKabg

Hukvm



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR

12 TAHUN 2016

TANGGAL

8 - 3 2016

LOGO

Nama Instansi

## PAKTA INTEGRITAS ESELON IV

(nama pembuat pernyataan) , (Jabatan), menyatakan sebagai berikut ; Saya,

- 1 Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotiseme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak lansung berupa: suap, hadiah; bantuan; atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3 Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam -melaksanaan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama Pegawai di Lingkungan kerja saya secara konsisten
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran Peraturan yang diulaporkan
- Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya menghadapi konsekunsinya: siap

Kendari, 2016

Menyaksikan Bselon III

PARsF

2

Pembuat Pernyataan,

WALIKOTA KENDARI


H. ASRUN

## RATURAN WALIKOTA KENDARI

2

TAHUN 2016

8 -

3

2016

LOGO

Nama Instansi

## PAKTA INTEGRITAS STAF

Saya, (nama pembuat pernyataan), .(Jabatan), menyatakan sebagai berikut

- 1 Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotiseme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
- 2 Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak lansung berupa: suap; hadiah, bantuan; atau bentuk lainnya yang tidak sesuai-dengan' ketentuan yang berlaku
- 3 Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas* =
- 5 Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanaan tugas, terutama kepada sesama Pegawai di Lingkungan kerja saya secara konsisten
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran Peraturan yang diulaporkan
- 7 Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya menghadapi konsekunsinya . siap

Kendari; 2016

Menyaksikan Bselon IV

Pembuat Pernyataan,


WALIKOTA KENDARI


H. ASRUN &amp;