PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 07108 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEUANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN PRASARANA USAHA EKONOMI PERDESAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 19 November 2012)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 07108 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEUANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN PRASARANA USAHA EKONOMI PERDESAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan desa melalui pembangunan pertanian, maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran air yang memadai di daerah pertanian, untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hibah keuangan kepada kelompok tani/kelompok masyarakat ;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemberian hibah keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membuat pedoman pelaksanaan hibah keuangan kepada organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan peningkatan prasarana usaha ekonomi perdesaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pedoman pelaksanaan hibah keuangan kepada organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan fasilitasi dan koordinasi peningkatan prasarana usaha ekonomi perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan ;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5 ) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;
24. Peraturan Gubernur Nomor 049 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 49) ;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEUANGAN KEPADA KELOMPOK TANI/ KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN PRASARANA USAHA EKONOMI PERDESAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Peningkatan Prasarana Usaha Ekonomi Pedesaan atau yang selanjutnya disingkat P2UEP adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat proses pembangunan desa melalui peningkatan prasarana jalan pedesaan dan prasarana saluran air guna memperlancar angkutan sarana produksi dan hasil produksi pertanian, dari dan ke pusat-pusat produksi di desa di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Produksi pertanian adalah produksi yang dihasilkan dari sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanam pangan, peternakan dan perikanan).
7. Jalan produksi adalah jalan yang berfungsi sebagai prasarana untuk angkutan sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan ke pusat-pusat produksi pertanian di desa.
8. Jalan usaha ekonomi perdesaan adalah jalan yang berfungsi sebagai prasarana untuk angkutan hasil produksi yang diperdagangkan atau merupakan usaha ekonomi di desa.
9. Jembatan kayu/titian adalah bentuk jalan produksi atau jalan usaha ekonomi perdesaan yang terbuat dari kayu yang biasanya berada di atas sungai, perairan atau rawa di desa.
10. Gorong-gorong jalan adalah tempat saluran air yang memotong jalan yang menghubungkan air yang berada di kiri dan di kanan jalan desa.
11. Saluran air/pengairan atau sungai kecil adalah perairan yang berfungsi sebagai prasarana jalan untuk angkutan sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari pusat-pusat produksi pertanian di desa dan atau sarana pengairan untuk mendukung proses produksi pertanian.
12. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang ada di desa di antaranya asosiasi/perhimpunan/kelompok tani, Koperasi Unit Desa (KUD) atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang resmi.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pemberian hibah keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan untuk kegiatan pembangunan prasarana usaha ekonomi pedesaan ( P2UEP ) dimaksudkan untuk mendukung percepatan dan peningkatan produksi pertanian.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Hibah keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
- a. meningkatkan prasarana pedesaan sebagai wujud pembangunan desa ;
- b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi ;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pelaksanaan pembangunan prasarana pedesaan ; dan
- d. meningkatkan prasarana dan sarana dasar bagi peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat desa.
BAB III - KRITERIA DAN SYARAT
Pasal 4
Kriteria penerima hibah kegiatan pembangunan peningkatan prasarana usaha ekonomi perdesaan adalah berupa pembuatan/perbaikan :
- a. jalan usaha tani untuk produksi pertanian ;
- b. jalan usaha ekonomi perdesaan untuk pemasaran hasil pertanian ;
- c. jembatan kayu/titian ;
- d. gorong-gorong jalan ; dan/atau
- e. siring jalan/saluran air.
BAB III - KRITERIA DAN SYARAT
Pasal 5
- (1) Pemberian hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
- (2) Pemberian hibah keuangan kepada organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan penerima hibah.
BAB III - KRITERIA DAN SYARAT
Pasal 6
Kriteria Organisasi Kemasyarakatan yang dapat menerima hibah adalah harus memiliki kepengurusan yang jelas dengan struktur paling sedikit terdiri atas :
- a. ketua ;
- b. sekretaris ; dan
- c. bendahara.
BAB III - KRITERIA DAN SYARAT
Pasal 7
Organisasi Kemasyarakatan yang ingin mendapatkan hibah keuangan untuk kegiatan pembangunan prasarana usaha ekonomi perdesaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. membuat rencana kegiatan pembangunan dengan syarat :
1. pelaksanaan pembangunan tidak bercampur dengan kegiatan lain di daerah yang sama di kabupaten yang bersangkutan ;
2. mempunyai manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat pedesaan ;
3. kegiatan pembangunan merupakan pembangunan baru atau rehabilitasi;
4. kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disyaratkan adanya batas fisik yang jelas dengan bangunan asal ; dan
5. lokasi pembangunan berada
6. . di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. membuat perkiraan biaya pembangunan yang mengacu pada harga yang berlaku pada pasar setempat yang perhitungannya dilakukan oleh tukang setempat ; dan
- c. membuka nomor rekening pada Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) yang berada di masing-masing Daerah untuk menyalurkan bantuan yang akan diperoleh.
PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN
BAB IV - PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN
Pasal 8
Prosedur permohonan Hibah adalah :
- a. Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan hibah keuangan kepada Gubernur melalui Biro Perekonomian dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada baris nomor 1, disertai rekomendasi dari salah satu dinas teknis lingkup pertanian kabupaten setempat ;
- c. Permohonan yang telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan Gubernur ;
- d. Apabila disetujui, PPTK P2UEP pada Biro Perekonomian akan menyalurkan dana bantuan ke rekening organisasi kemasyarakatan pemohon melalui bank pelaksana yang ditunjuk ;
- e. Besarnya bantuan ditentukan oleh Gubernur setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari tim teknis melalui Tim Pembina ; dan
- f. Persetujuan Gubernur dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB IV - PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN
Pasal 9
- (1) Penarikan dana hibah hanya dapat dilakukan oleh bendahara Organisasi Kemasyarakatan pemohon dan diketahui oleh ketua serta melaporkan kepada Dinas teknis terkait di Kabupaten ;
- (2) Hibah disalurkan dalam 2 (dua) tahap yaitu 50 % (lima puluh persen) sebelum pekerjaan dimulai dan 50% (lima puluh persen) pada saat pekerjaan selesai 50 % ;
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Tim Teknis melakukan penilaian di lapangan ; dan
- (4) Batas akhir penyelesaian pekerjaan fisik dan pelaporan paling lambat tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan.
Bagian Ketiga
BAB IV - PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN
Pasal 10
- (1) Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan permohonan dana hibah, wajib melakukan pengelolaan dana hibah.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan fisik yang dilaksanakan pada periode tahun anggaran yang lalu atau tahun anggaran yang akan datang.
- (3) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk membiayai pembangunan lain di luar kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
BAB IV - PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN
Pasal 11
- (1) Organisasi Kemasyarakatan penerima bantuan wajib membuat laporan keuangan/pembukuan tentang penggunaan dana bantuan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui oleh kepala Desa dan ditembuskan kepada camat setempat serta diketahui kepala Dinas teknis terkait .
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 2 (dua) tahap yaitu :
- a. pada saat pekerjaan fisik selesai 50 % (lima puluh persen) ; dan
- b. pada saat pekerjaan fisik selesai 100 % (seratus persen).
- (4) Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V PENDANAAN Pasal 12

Sumber dana hibah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

## BAB VI

## PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN HIBAH BERUPA UANG

## Pasal 13

Pelaksana anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).

## Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah .
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. pemberi dan penerima hibah ;
- b. tujuan pemberian hibah ;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima ;
- d. hak dan kewajiban ;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah ; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

## Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dan pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatangan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

## BAB VII PENGAWASAN Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana hibah dan pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan yang dilakukan oleh penerima bantuan, dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Teknis terkait Kabupaten/Kota yang membidangi kegiatan dimaksud.
- (2) Dinas Teknis terkait Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pengawasan, harus melaporkan Hasil pengawasannya kepada Gubernur.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembangunan ditemukan penyimpangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 19 November 201221

Januari 2010

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 19 November 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 71

## LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 071 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEUANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN PRASARANA USAHA EKONOMI PERDESAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Januari 2010

## LAPORAN PELAKSANAAN

## HIBAH KEUANGAN KEPADA KELOMPOK TANI/KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN PRASARANA USAHA EKONOMI PERDESAAN

## PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nama Organisasi

: ________________

Desa

: ________________

Kecamatan

: ________________

Kabupaten/Kota

: ________________

Bulan

: ________________

Laporan Ke

: I ( 50 % ) / II ( 100 % )

Kelompok Tani / Pemohon Bantuan

Ketua

: ________________

Sekretaris

: ________________

Bendahara

: ________________

Seksi - seksi

: ________________

Anggota

: ________________

Penyususnan usulan atau proposal kegiatan

1. Pembangunan Sarana/Prasarana

Jenis yang akan dibangun

: ________________

Jumlah biaya yang dialokasikan:Rp...

2. Stimulan Kegiatan P2UEP

Jenis kegiatan

: ________________

Jumlah biaya yang dialokasikan:Rp...

3. Operasional dan Administrasi

Jumlah biaya yang dialokasikan :Rp...

Nomor Rekening Bantuan Keuangan P2UEP

Pada Bank

: ________________

Atas Nama

: ________________

Pembukuan Kas

: Ada/Tidak ada Lengkap/Tidak

Bukti pengeluaran

: Ada/Tidak ada Lengkap/Tidak

Dropping Dana Bantuan

Tanggal

: ________________

Jumlah

: Rp. ...

Pemanfaatan Dana Kegiatan Fisik

Jumlah dana yang telah dipergunakan:Rp...

Saldo saat laporan ini dibuat

:Rp...

Pemanfaatan Dana Kegiatan Operasional dan Administrasi

Jumlah dana yang telah dipergunakan :Rp...

Saldo saat laporan ini dibuat

: Rp...

Persentase Realisasi Kegiatan saat ini

Realisasi kegiatan fisik

: ________________ %

Realisasi kegiatan ekonomi produktif : ________________ %

Realisasi penggunaan dana operasional &amp; administrasi : ________________ %

Masalah - masalah yang di hadapi :

...

...

...

...

...

Langkah - langkah pemecahan masalah :

...

...

...

...

...

... ...

Ketua Kelompok Tani/Pemohon Hibah

(... )

## Mengetahui :

Kepala Desa

Kepala Dinas. ...

...

Kabupaten...


( ... )

Tembusan :

1. Camat ... (setempat)

Catatan :

Lampirkan lembar laporan ini dengan dokumen ( Tekstual/daftar/gambar/foto ) yang di pandang perlu sebagai pendukung.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN