Unknown WALIKOTA PAYAIIIIUBIIII Nomor 4 Tahun 1984 tentang tagat WAI,IKOTA PAYAKUUBUH PROVINSI SI'UATERA BARAT PEN'IIJT'IT TEITIUS PtsLIII{sAIlAA.r ELIilIilTST HETAII PEITI'I.AR RABIES PERATI'RAIT WALIKOTA PAYAIIIIUBIIII NOUOR ar TAHITII 2016 TEIITAI{G DI KOIA PAYAI(I'TBI'H DENGAIT RAHMAT TT'HA"!T YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKTIUBT'H, - a. bahwa dalam usaha penanggulangan dan pengendalian Penyakit Rabies diperlukan langkah-langkah komprehensif, terpadu serta terkoordinir berupa eliminasi hewan penular rabies; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku 2 I 1984)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Eliminasi Hewan Penular Rabies di Kota Payakumbuh b
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan T\rmbuhan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34821;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 Tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Tahun 2OO3 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 Tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Tahun 20O4 Nomor 08, tambahan kmbaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L,embaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 126, tambahan kmbaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2O14 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
/
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor: 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persedian, Peredaran dan Pemakaian Vaksin serta dan Bahan-Bahan Diagnostik Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31O2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 2O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 31Ol);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s4471;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. 17 . Peraturan Presiden Nomor 3O tahun 2O I 1 tentang Pengendalian Zoonosis;
V
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri dalam Negeri Nomor 279A/Menkes/SK/Vlll/L978. Nomor S22lKpts/Umuml8l781' Nomor L43 Tahun L97A tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487 lKptslUml6llgSl tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. 2L. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Uml5lL982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : lO96/Kpts/TN.72O/LO/L999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya ke Wilayah/ Daerah Bebas Rabies di Indonesia;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor i 989/Kpts/TN.53O l t 2 I 1984 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 11161 Menkes/SK/VIlU2OO3 Tahun 2OO3 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilance Epidemiologi Kesehatan;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4941 Menkes/SK/VIlll2OO4 Tahun 2OO4 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor L4791 Menkes/SK/X/2AO3 Tahun 2OO3 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilance Epidemiologi Penyakit menular dan Tidak Menular;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK.II Payakumbuh Nomor 02 Tahun 1989 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh;
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2O15 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016.
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OOa tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Irmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbrrh (Irmbaran Daerah Kota Payakumbrrtt Tahun 2O13 Nomor 11);
V
TEUUTUSKA.IT:
PERATI'RA,IT WALIKOTA PAYAITUUBI'H TEITTA"ITG PETI'ITJUK TEXIUS PEI.AI(SAITAAN ELIUII{ASI HEWA.IT
Meaetaptaa PEnI'LITR RAAIES DI KOTA PAYAI(IUBI'II
Pasal 3
- (l) Dinas Perikanan dan Peternakan melalui UPTD Puskeswan berwenang menang)&lt;ap dan mengurung hewan penular rabies yang:
- b. masuk ke dalam Daerah tidak dilengkapi Surat Keterangan AsaI hewan, Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi dari daerah asal hewan
- a. berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara;
- (2) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurung ditempat penampungan hewan pada UPTD PUSKESWAN selama 3 (tiga) hari sejak tanggal dilakukan penangkapan.
PmaI 4
Segala biaya yang dibutuhkan selama penampungan hewan penular Rabies yang ditangkap dan dikurung oleh petugas, dibebankan kepada pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies.
BaSlaa Xedua Pemusnahan Hesan Penular Rables
Pasal 5
- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan melalui UPTD PUSKESWAN berwenang memusnahkan I eutanasia hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum atau tidak diambil oleh pemilik atau pemeliharanya setelah 3 (tiga) hari dilakukan penangkapan dan/ atau dikurung.
- (2) Apabila hewan penular Rabies yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tertangkap kembali oleh petugas, maka tidak akan dikembalikan dan akan dilalrukan pemusnahan I eutanasia.
- (3) Pemusnah an/ eutanasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayar (21 dilakukan setelah dibuatkan berita acara pemusnalran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemusnahan hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dituntut ganti rugi.
Pasal 11
- (3) Pemusnah an/ eutanasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayar (21 dilakukan setelah dibuatkan berita acara pemusnalran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemusnahan hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dituntut ganti rugi.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal rt ftstuprr2ol6 M,, KOTA PAYAKUMBUH Pfr RI'ZA FALEPI

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal 29 !&lt;rr.orli 2alb

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, BERITA DAERAH PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR EI S / V