Unknown Unknown Nomor . Tahun 2009 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA (berlaku 25 Mei 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.
Pasal 1
Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. urusan
4. 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Batu Bara
6. 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
ASAS PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama BPD
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang -undangan yang lebih tinggi dengan
Pasal 3
Dalam membentuk Peraturan Desa harus
Pasal 4
Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas :
- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan;
9. i . Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
MATERI MUATAN
BAB III - MATERI MUATAN
Pasal 5
- (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . tidak boleh memuat sanksi terhadap masyarakat yang telah diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya lebih tinggi.
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Bagian Pertama
Persiapan Pembentukan
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 6
Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Kepala
Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa.
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 8
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan Surat Pengantar Kepala Desa kepada BPD
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan dengan Surat Pengantar Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 9
- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dilaksanakan oleh Sekretariat BPD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretariat Desa.
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 10
Apabila Kepala Desa dan BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa sebagai bahan untuk dipersandingkan
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 11
- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan sesuai teknik penyusunan Peraturan Desa
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 12
Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Rapat Musyawarah Paripuma BPD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada (2), diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD. ayat
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 13
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penylapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 14
- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD dan Kepala Desa
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 15
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 16
- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama
Bagian Keempat
Pengawasan dan Pembinaan
BAB IV - PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Pasal 17
- a Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
- b Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.
- c. Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa
- d. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa.
- e Penghentian Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa harus memperbaiki Peraturan Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 62
- b. bahwa ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. urusan
4. 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Batu Bara
6. 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
ASAS PEMBENTUKAN
- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama BPD
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang -undangan yang lebih tinggi dengan
Dalam membentuk Peraturan Desa harus
Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas :
- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan;
9. i . Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
MATERI MUATAN
- (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . tidak boleh memuat sanksi terhadap masyarakat yang telah diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya lebih tinggi.
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Bagian Pertama
Persiapan Pembentukan
Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Kepala
Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan Surat Pengantar Kepala Desa kepada BPD
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan dengan Surat Pengantar Pimpinan BPD kepada Kepala Desa.
- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dilaksanakan oleh Sekretariat BPD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretariat Desa.
Apabila Kepala Desa dan BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa sebagai bahan untuk dipersandingkan
- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan sesuai teknik penyusunan Peraturan Desa
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Rapat Musyawarah Paripuma BPD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada (2), diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD. ayat
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penylapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa
- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD dan Kepala Desa
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama
Bagian Keempat
Pengawasan dan Pembinaan
- a Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
- b Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.
- c. Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa
- d. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa.
- e Penghentian Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa harus memperbaiki Peraturan Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
- (1)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa harus diundangkan dengan memuatnya dalam Berita Daerah.

Penandatangan: - (2) Pemuatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah. ## Pasal 19 Peraturan Desa mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat pada tanggal Peraturan Desa diundangkan dengan memuatnya dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa yang bersangkutan. ## Pasal 20 Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa yang telah diundangkan dengan dimuatnya dalam Berita Daerah ## Pasal 21 Warga masyarakat desa yang bersangkutan hams mematuhi Peraturan Desa yang telah diundangkan dengan dimuatnya dalam Berita Daerah. ## BAB VI

Penandatangan: ## PERATURAN DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ## Pasal 22

Penandatangan: - (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimaan dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. ## Pasal 23

Penandatangan: - (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Penandatangan: 2. ( 2) Keputusan pembatalan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya

Penandatangan: - (3) Pemerintah Desa yang tidak menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati. ## Pasal 24

Penandatangan: - (1) Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.

Penandatangan: - (2) Pembuatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah

Penandatangan: - (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disebarluaskan oleh Pemerintah Desa ## BAB VII ## RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA ## Pasal 25 - (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa mengadakan Rapat Desa dengan mengikut sertakan tokoh masyarakat yang bukan anggota BPD sesuai dengan kondisi setempat dan dapat dihadiri Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk. - (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diawali dengan tilik dusun guna menerima aspirasi dari masyarakat. ## Pasal 26

Penandatangan: - (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.

Penandatangan: - (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 91), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.

Penandatangan: - (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 27 Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa. ## Pasal 28

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerahini. ## Pasal 29

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Feraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal, 25 Mei 2009

Penandatangan: ## BUPATI BATU BARA

Verifikasi: ttd. OK ARYA ZULKARNAIN

Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal, 26 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
## NOMOR 33 TAHUN 2009
## TENTANG
## PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
## MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
## I . UMUM
Sejslan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, untuk itu perlu disusun pengaturan mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Walaupun terjadi pergantian Undang-Undangnamun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa adalah tetap, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Keanekaragaman memiliki makna bahwa Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disesuaikan dengan asalusul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistim nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Partisipasi dalam memiliki makna bahwa Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa
Otonomi asli memiliki makna bahwa Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dapat mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman
Demokratisasi memiliki makna bahwa Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
Pemberdayaan masyarakat dmemiliki makna bahwa Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu perlu penetapan Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
## Huruf a Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan"adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Desa harus mempunyai tujuan yang jolas yang hendak dicapai. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat " adalah bahwa Peraturan Desa harus dibuat oleh Lembaga/Pejabat Peraturan Desa yang berwenang, Peraturan Desa tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas " kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Desanya. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas ' dapat dilaksanakan " adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Desa harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Desa tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Desa dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'kejelasan rumusan " adalah bahwa setiap Peraturan Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Desa, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan " adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Desa
PENJELASAN
Pasal 4
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas " pengayoman " adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas " kemanusiaan'adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak -hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'kebangsaan' adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'kenusantaraan' adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'Bhinneka Tunggal Ika' adalah bahwa materi muatan Peraturan Desa harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus desa, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'keadilan' adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas " kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan' adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa tidak boleh berisi hal- hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. ## Huruf i Yang dimaksud dengan asas 'ketertiban dan kepastian hukum'adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Huruf j Yang dimaksud dengan asas 'keseimbangan, keserasian dan keselarasan ' adalah bahwa setiap materi muatan setiap Peraturan Desa hams mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
## Ayat (1) Maksud "penyebarluasan"adalah agar masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas guna memberi masukan