PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259); 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa T enggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4184 ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.07 /2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao ~ Tahun 2009 Nomor 009 Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 082); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 12 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan menuju kemandirian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1 ), UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa T enggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4184 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.07 /2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1"
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao ~ Tahun 2009 Nomor 009 Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 082);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Dan BUPATI ROTE NDAO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao yang menangani pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. \/\/ajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran ~ retribusi karena jumlah kredit retribusi !ebih besar daripada retribusi yang terutang IJ1 atau seharusnya tidak terutang.gihibusi Daerah,dan/atau sanksi administratif. /
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETR!BUS! JASA USAHA
Pasal 2
- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Pertama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan VVajib Retribusi
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. tanah:
- b. bangunan atau gedung;
- c. ruangan;
- d. kendaraan; dan
- e. alat berat;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon/pipa air di tepi jalan umum.
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang ~ menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk ~ melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.J Pemakaian Kekayaan Daerah. ./
Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. Ditetapkanldi Ba'a pada

Penetapan: Diundangkan di Ba'a pada tanggal, 12 Januari 2012 ~·.

Penandatangan: ~. -SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO lft . '
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan VVajib Retribusi

## Pasal9

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan Tempat Khusus Parkir oleh Pemerintah Oaerah.

## Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, SUMO dan pihak swasta.

## Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan I menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan I diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi, diwajibkan untuk ~ melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 4!, pernakaian jasa Ternpat Khusus Parkir.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran T arif Retribusi

## Pasal 13

- ( 1) Prinsip dan Sa saran dalam Penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Paragraf 4 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Rumah Potong Hewan Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal 15

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah daerah.

## Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pelayanan rumah potong hewan yang dikelola BUMN, BUMO dan Pihak swasta.

## Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk ~ melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi \.l pemakaian Rumah Potong Hewan.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 3 Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

## Pasal 19

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal20

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiiiki, daniatau dikeloia oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ~ pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh "r!, Pemerintah, BUMN,BUMD dan pihak swasta.

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikeiola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis, frekwensi, volume dan jangka waktu pelayanan kepelabuhanan dimanfaatkan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya T arif Retribusi

## Pasal25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorentsi pada harga pasar.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampira IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB Ill WILAYAH PUNGUTAN

Pasal27

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.


## BABIV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Tata Cara Pemungutan

## Pasal28

- ( 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

## Pasal29

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 ( dua puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pernbayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal30

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi setelah 1 O (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib Retibusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.
- (6) Tatacara penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peratuan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

## Pasal 31

- ( 1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling !ama 3 (tiga) bu!an sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan ~ bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. ~ /
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan rnenerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Kedaluwarsa

## Pasal34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh jika:
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari V\/ajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tangal diterbitkannya surat teguran tersebut.
6. ( 4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempuyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati



~

## Bagian Kelima

## Sanksi Administratif

Pasal36

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

## BABV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal37

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BABVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jeias;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan ~ dengan tindak pidana Retribusi; ~
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ~ Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal40

- ( 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pe!anggaran.

Pasal41

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1 ), merupakan penerimaan negara.

## BABIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ), sepanjang tidak diatur ~ dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka 4twaktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BABX KETENTUAN PENUTUP

Pasal43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 29 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 012 Seri C Nomor 033);
- b. Peraturan Oaerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao T ahun 2004 Nomor 013 Seri C Nomor 034 );
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 31 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan(Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor014 Seri C Nomor035); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao 12 Tahun 2005 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 Nomor 003 Seri C Nomor 049) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkanldi

Ba'a

pada


Diundangkan di Ba'a pada tanggal, 12 Januari 2012

~·.

~. -SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO lft

.

'



## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2012

TENT ANG

RETRIBUSI JASA USAHA

## I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, Pengaturan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan PerundangUndangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis Retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasal3

Cukup jelas

Pasal4

Cukup jelas

Pasal5

Cukup je!as

Pasal6

Cukup jelas

Pasal7

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

}

Pasal 17

/

Cukup ielas

Cukup jelas

Pasal39

Cukup jelas

Pasal40

Cukup jelas

Pasal41

Cukup jelas

Pasal42

Cukup jelas

Pasal43

Cukup jelas

Pasal44

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal32

Cukup jelas

Pasal33

Cukup jeias

Pasal34

Cukup jelas

Pasal35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya rnelaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal20

Cukup jelas

Pasal21

Cukup jelas

Pasal22

Cukup jelas

Pasal23

Cukup jelas

Pasal24

Cukup jelas

Pasal25

Cukup jelas

Pasal26

Cukup jelas

Pasal27

Cukup jelas

Pasal29

Cukup jelas

Pasal30


## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR

:

3 TAHUN 2012

TANGGAL

: 12 JANUARI 2012

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEKAYAAN DAERAH

## A. ALAT/BARANG PERLENGKAPAN

I

I

I

l(

| No. | Objek | Satuan T | asm ast NJOP (Rp) Type/ Kl ifik . | a. (Rp) Harga S t NJOP | Koel. Fungsi T h ana (KFT=1 %) | Biaya S (R ) ewa p |
|-------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | I 5 | 5 | 7 |
| A. | PEMAKAIAN BARANG | PEMAKAIAN BARANG | PEMAKAIAN BARANG | PEMAKAIAN BARANG | PEMAKAIAN BARANG | PEMAKAIAN BARANG |
| 1 | Sewa lapangan Bola Kaki | M 2 /hr | O s/d 300 jt | I 250 jt | 0,001 | 250.000 |
| 2 | Sewa GOR tertutup | M 2 /hr | 100 jt s/d 500 jt | 500 jt | 0,001 | 500.00() |
| B. | GEDUNG | | | | | |
| 1 | Kesenian | /Hari | 50 jt s/d 100 jt | 100 jt | 0,001 | 100.000 |
| 2 | Resepsi dan pesta | /Hari | 100 jt s/d 300 jt | 250.000 jt | 0,001 | 250.000 |
| 3 | Organisasi dan kegiatan lainnya/Sekolah | /Hari | 50 jt s/d 100 jt | 100 jt | 0,001 | 100.000 |
| C. | RUMAH DINAS/ KEDIAMAN | | | | | I |
| 1 | Golongan I | /Bin | Diatas 2 Milyar | 50 Jt | 0,001 | 50.000 |
| 2 | Golongan II | /Bin | 1 M s/d 2 M | 30 Jt | 0,001 | 30.000 |
| 3 | Golongan Ill | /Bin | 500 Jt s/d 1 M | 25 Jt | 0,001 | 25.000 |
| 4 | Go!ongan IV - | /B!n | 300 Jt s/d 500 -Foo | 10 Jt | 0,001 | +::o: |
| 5 | Golongan V . | ---t~ | J/:,ct 300 Jt | 5 Jt | 0,001 | |
| 6 | Guru/Mess/Penjaga Sekolah, dll | /Bin | O s/d 50 jt | 1 Jt | 0,001 | 1000 |
| D. | SEWA TANAH | | | | | |
| 1 | Untuk usaha Toko/Kios dll | M 2 /Thn | O s/d 50 jt | 500 jt | 0,001 | 500.000 |
| 2 | Untuk lndustri I Perusahaan | M 2 /Thn | O s/d 50 jt | 500 jt | 0,001 | 500.000 |
| 3 | Untuk Pompa Bensin | M 2 /Thn | O s/d 50 jt | 15 M | 0,001 | 1.500.000 |
| E. | ALAT-ALAT | | | | | I |
| 1 | Trik Kayu Pemda dalam kota | /Hari | Cold Oise! | 121.600 | 5 | 63.000 |
| 2 | Truk kayu luar kota | /L.J . ,, ,an | Cold Disel | 37.788 | 5 | 188.940 |
| 3 | Mesin potong rumput | /Hari | Yan mar | 2.485 | 5 | 12.425 |
| 4 | Sansow (Potong I Pohon) I | /Hari | Steel | 6212 | 5 | 31.050 |
| 5 | Saund System | /Hari | Vender | 20.809 | 5 | 104.045 |
| 6 | Mobil Tinja | /Hari | Mithsubisi | 68.772 | 5 | 343.860 , |

Keterangan : Besaran Biaya Sewa Berdasarkan Luas Bangunan

r

T --~-

## DINAS PEKERJAAN UMUM

| --- A | ··--·----··---- -- --··--· .. RANCANGAN CAMPURAN BERBUTIR | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|------------------------|
| | Berat Jen is Kasar | Agregat / 20 | | 0,20 | 7.500 | |
| 2 | Berat Jen is Agregat 0,20 Halus | 20 | | 7.625 | 30.000 | |
| 3 | Analisa Saringan 0,20 | 20 | | 6.250 | 25.000 | |
| 4 | Atterberg Limit | 20 | | 7.500 | 30.000 | |
| 5 | Pemadatan Modified | 5 | 0,20 0,20 | 300.000 | 300.000 | |
| 6 | Pemadatan Modified | 3 | 0,20 | 416.666 | 250.000 | |
| | I 2 I | 3 | I | | 5 | |
| | 7 5 | | | | | |
| ~: 1 | Berat Jen is Agregat | 20 | | 6.375 | | 0,20 25.500 4 |
| | Kasar Berat Jen is Agregat 0,20 Halus | 20 | | 6.375 | | 25.500 |
| 3 | Analisa Saringan | 20 | | 6.375 | | 0,20 25.500 |
| 4 | Atterberg Limit | 20 | | 7.500 | 30.000 | 0,20 |
| 5 | Pemadatan Modified | 5 | 0,20 | 250.000 | 250.000 | |
| 6 | Pemadatan Modified | 3 | 0,20 | 250.000 | 150.000 | |
| C. | RANCANGANCAMPURANAGREGAT | | | | | |
| 1 | Analisa Saringan Agregat Kasar | 20 | | 6.375 | 25.500 | 0,20 |
| 2 | Analisa Saringan Agregat Halus | 20 | 0,20 | 7.125 | | 28.500 |
| 3 | Berat Jenis Kasar | Agregat I | 20 | 0,20 | 7.625 | 30.500 |
| 4 | Berat Jen is Halus | Agregat | 20 | 0,20 | 7.875 | 31.500 |
| 5 | Atterberg Limit | 20 | | 0,20 | 7.500 | 30.000 |
| 6 | Abrasi | 20 | | 0,20 | 7.375 | 29.500 |
| 7 | Pemadatan Modified | 5 | | | 300.000 | 0,20 300.000 |
| 8 | CBR | Modified I 3 | | 0,20 | 458.334 | 275.000 |
| D | Lapangan I RANCANGAN CAMPURAN SETON STRUKTUR | | | | | |
| 1 | Analisa Saringan | I 20 | I I | 7.250 | 29.000 | 0,20 |
| 2 | Agregat Kasar Analisa Saringan Agregat Halus | | 20 | 0,20 | 7.125 | 28.500 |
| 3 | , Berat Jen is Agregat Kasar | 20 | | 0,20 | 7.625 | 30.500 |
| 4 | Berat Jen is Halus | 20 | | 0,20 | 7.875 | 31.500 I |
| 5 | Agregat Abrasi | 20 | | 0,20 | 7.375 | 29.500 |
| 6 | Berat lsi Agregat Kasar | 20 | | | 6.375 | 0,20 25.500 |
| 7 | Berat lsi Agregat Halus Kadar Lumpur Agregat | 20 20 | | 0,20 0,20 | 6.250 5.750 | 25.000 23.000 |
| 8 | Kasar | | | | | |
| 9 | Kadar Lumpur Agregat Halus | 20 | | 0,20 | 7.250 | 29.000 |
| 10 | Mix Desing | 20 | | | 140.000 | 0,20 560.000 |
| 11 | Kadar Air | 7,04 | | 0,20 | 6.750 | 9.504 |
| | | | | | 2,875 | 11.500 |
| 12 13 | Berat Jenis Tanah Atterberg Limit | 20 | 20 | 0,20 | 3.625 | 0,20 |
| E. | SIFAT FISIK TANAH | PER | SIMPLE 20 | | | 14.500 |
| 1 | / Analisa Saringan Agregat Kasar Pemadatan Standar | | 5 | 0,20 0,20 | 3.150 | 12.500 200.000 200.000 |
| 2 3 | CBR Lab. Standar | 3 | | 0,20 | 275.000 2.875 | 0,20 165.000 |
| 4 | Analisa Hidrometer ,-... I_ • - ., | | 20 | | | |
| | | | | | | 11.500 |

| I K. | I RANCANGAN CAMPURAN ASPAL (HOT MIX) | I RANCANGAN CAMPURAN ASPAL (HOT MIX) | I RANCANGAN CAMPURAN ASPAL (HOT MIX) | I RANCANGAN CAMPURAN ASPAL (HOT MIX) | I RANCANGAN CAMPURAN ASPAL (HOT MIX) | I RANCANGAN CAMPURAN ASPAL (HOT MIX) |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Abrasi | 20 | 0,20 | 3.375 | 13.500 | |
| 2 | Analisa Saringan | 3 | 0,20 | 65.000 | 39.000 | |
| 3 | Berat Jenis Agregat Kasar | 3 | 0,20 | 77.500 | 46.500 | |
| 4 | Agregat Berat Jenis Halus | 3 | 0,20 | 77.500 | 46.500 | I |
| 5 | Berat lsi Campuran | 3 | 0,20 | 5.000 | 3.000 | |
| 6 | Berat lsi Asoal | 2 | 0,20 | 37.500 | 15.000 | |
| 7 | Kelekatan Aspal | 2 | 0,20 | 120.000 | 48.000 | |
| 8 | Sondness Agregat Kasar | 2 | 0,20 | 235.000 | 94.000 | |
| 9 | Sandness Agregat Halus | 2 | 0,20 | 210.000 | 84.000 | |
| 10 | Sand Eqivalent | 2 | 0,20 | 100.000 | 40.000 | |
| 11 | Berat Jenis Campuran | 2 | 0,20 | 50.000 | 20.000 | |
| 12 | Marshal Tes | 2 | 0,20 | 450.000 | 180.000 | |
| 13 | Extrasi Campuran | 2 | 0,20 | 83.750 | 33.000 | |
| 14 | Extrasi Campuran | 2 | 0,20 | 108.750 | 43.000 | |
| 15 | Gradasi Mineral | 2 | 0,20 | 65.000 | 26.000 | |
| 16 | Kelarutan | 2 | 0,20 | 107.500 | 43.000 | |
| | Berat lsi Campuran | 2 | 0,20 | 50.000 | 20.000 | ' |
| ~ 18 | Kelekatan Aspal | 2 | 0,20 | 120.000 | 48.000 | I |
| 19 | Kedpipihan | 2 | 0,20 | 35.000 | 14.000 | |
| 20 | Impact | 2 | 0,20 | 55.000 | 22.000 | |
| M. | LAPISAN PENETRASI MACAM | LAPISAN PENETRASI MACAM | LAPISAN PENETRASI MACAM | LAPISAN PENETRASI MACAM | LAPISAN PENETRASI MACAM | LAPISAN PENETRASI MACAM |
| 1 | Extrasi | 2 | 0,20 | 108.750 | | |
| 2 | Gradasi Mineral | 2 | 0,20 | 65.000 | 26.000 | |
| 3 | Kelarutan | 2 | 0,20 | 107.500 | 43.000 | |
| 4 | Kadar Air | 2 | 0,20 | 48.750 | 19.500 | |
| N. | ALAT UKUR TANAH | | | | | |
| No. | Nama Alat | Vol | Efisiensi (20%) | Harga Satuan (Rp) | Biaya Sewa (Rp) | Keteranga n |
| I 1 | Theodolit | 2 | 0,20 | 7.500.000 | 1.500.000 | Per Hari |

I

## 8. ALA T BERA T/BESAR

~

...

| NO. | I ALAT BERAT/ BESAR | | Hari | Minggu | Bulan | Jam |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 | Buidozer | Cater Pilar | 3.900.000 | 23.400.000 | 101.400.000 | 780.000 |
| 020 | Excavator Breaker | Cater Pilar | 2.000.000 | 12.000.000 | 52.000.000 | 400.000 |
| | Breaker | Cater Pilar | 3.000.000 | 18.000.000 | 78.000.000 | 600.000 |
| 081 | I Roiier Tandem I | Barata MGB7 | 500.000 | 3.000.000 | 13.000.000 | 100.000 |
| 082 | Vibrator Roller | Cater Pilar | 1.000.000 | 6.000.000 | 26.000.000 | 200.000 |
| 101 | I Motor Grader | Komatsu Cat | 800.000 | 4.800.000 | 20.000.000 | 160.000 |
| 031 | Stone Crusher | Golden Star 30 Tn | 850.000 | 5.100.000 | 22.100.000 | 170.000 |
| 052 | Wheel Loader | Komatsu K-300 | 750.000 | 4.500.000 | 19.000.000 | 150.000 |
| 052 | Wheel Loader | Barata MWL 100 | 750.000 | 4.500.000 | 19.500.000 | 150.000 |
| 052 | Wheel Loader | Cater Pilar | 2.250.000 | 13.500.000 | 19.500.000 | 450.000 |
| 084 | Tire Roller | Sakai TS 7409 | 750.000 | 4.500.000 | 19.500.000 | 150.000 |
| 088 | Stamper Plate | Barata 1-3 T | 50.000 | 300.000 | 1.300.000 | 10.000 |
| 252 | Concrete Mix | Golden Star | 125.000 | 750.000 | 3.250.000 | 25.000 |
| | | | | | 1 | |

,

| 6 | Uncamfied CS | 20 | 0,20 | 4.625 | 18.500 |
|-----|------------------|------|--------|---------|----------|
| 7 | Konsolidasi | 20 | 0,20 | 6.875 | 27.5 |
| 8 | Berat lsi | 20 | 0,20 | 2.25 | 9 |
| 9 | Kuat Geser | 20 | 0,20 | 4.625 | 18.5 |
| 10 | Permeabilitas CH | 20 | 0,20 | 3.75 | 15 |
| 11 | Permeabilitas FH | 20 | 0,20 | 3.75 | 15 |
| 12 | Triaxial UU | 7 04 | 0 20 | 7.5 | 15 |
| 13 | Triaxial CU | 20 | 0,20 | 14.5 | 58 |

I

| 1 F | 2 SiFAT FISiK BATUAN PER | 3 SIMPLE | 4 | 5 | 5 |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| G | SIFAT ASPAL KERAS | SIFAT ASPAL KERAS | SIFAT ASPAL KERAS | SIFAT ASPAL KERAS | SIFAT ASPAL KERAS |
| 1 | Penetrasi | 2 | 0,20 | 100.000 | 40.000 |
| 2 | Titik Leleh | 2 | 0,20 | 47.500 | 19.000 |
| 3 | Daktilitas | 2 | 0,20 | 57.500 | 23.000 |
| 4 | Larutan | 2 | 0,20 | 107.500 | 43.000 |
| 5 | Penetrasi Setelah Kehilangan Berat | 2 | 0,20 | 100.000 | 40.000 |
| 6 | Titik Nyala | 2 | 0,20 | 42.500 | 17.000 |
| 7 | Berat Jenis | 2 | 0,20 | 37.500 | 15.000 |
| 8 | Daktilitas Seetelah kehilanagan Berat | 2 | 0,20 | 57.500 | 23.000 |
| 9 | Titik Leieh Setelah KhilanQan Berat | 2 | 0,20 | 47.500 | 19.000 |
| H. | SIFAT ASPAL GAIR T ~-----~·...,...--,.~ | SIFAT ASPAL GAIR T ~-----~·...,...--,.~ | SIFAT ASPAL GAIR T ~-----~·...,...--,.~ | SIFAT ASPAL GAIR T ~-----~·...,...--,.~ | SIFAT ASPAL GAIR T ~-----~·...,...--,.~ |
| 1 | ·~-~~··-~------~ Viscositas | ~··y | ~0,20 ··~- | 60.000 -~ | 24.000 |
| 2 | Penyulingan | 2 | 0,20 | 60.000 | 24.000 |
| 3 | Penetrasi | 2 | 0,20 | 100.000 | 40.000 |
| 4 | Daktilitas | 2 | 0,20 | 57.500 | 23.000 |
| 5 | Kelarutan | 2 | 0,20 | 107.000 | 43.000 |
| 6 | Berat Jenis Aspal Cair | 2 | 0.20 | 37.500 | 15.000 |
| 7 | Titik Nyala | 2 | 0,20 | 42.500 | 17.000 |
| 8 | Perekatan | 2 | 0,20 | 55.000 | 22.000 |
| 9 | Kadar Air | 2 | 0,20 | 48.750 | 19.500 |
| 10 | Destilasi | 2 | 0,20 | 67.500 | 27.000 |
| 11 | Residu Aspal | 2 | 0,20 | 140.000 | 56.000 |
| I | PEMERIKSAAN ASPAL BUTON | PEMERIKSAAN ASPAL BUTON | PEMERIKSAAN ASPAL BUTON | PEMERIKSAAN ASPAL BUTON | PEMERIKSAAN ASPAL BUTON |
| 1 | Extrasi | 2 | 0,20 | 108.750 | 43.500 |
| 2 | Gradasi Mineral | 2 | 0,20 | 65.000 | 26.000 |
| 3 | Kelarutan | 2 | 0,20 | 107.500 | 43.000 |
| 4 | Kadar Air | 2 | 0,20 | 48.750 | 19.500 |
| J. | PEMERIKSAAN ASPAL EMULSI | PEMERIKSAAN ASPAL EMULSI | PEMERIKSAAN ASPAL EMULSI | PEMERIKSAAN ASPAL EMULSI | PEMERIKSAAN ASPAL EMULSI |
| ~ I | Viscivitas | 2 I | 0,20 | 60.000 | 24.000 |
| 2 | Pengendapan | 2 | 0,20 | 42.500 | 17.000 |
| 3 | Kelekatan Aspal terhadap Bantuan Kering | 2 | 0,20 | 60.000 I | 24.000 |
| 4 | Kelekatan Aspal terhadap Bantu an Basah | 2 | 0,20 | 55.000 | 22.000 |
| 5 | Penyulingan | 2 | 0,20 | 60.000 | 24.000 |
| 6 | Penetrasi I | 2 | 0,20 | 100.000 | 40.000 |
| 7 | Kelarutan | 2 | 0,20 | 115.000 | 46.000 |
| 8 | Daktilitas Residu | 2 | 0,20 | 57.500 | 23.000 |
| 9 | Kadar Air | 2 | 0,20 | 47.500 | 19.000 |
| 10 | Analisa Saringan | 2 | 0,20 | 50.000 | 20.000 |
| 11 | Campuran Semen | 2 | 0,20 | 47.500 | 19.000 |
| 12 | Muatan Listrik | 2 | 0,20 | 55.000,00 | 22.000 |
| 13 | Klasifikasi | 2 | 0,20 | 50.000,00 | 20.000 |

I

| 1182 | Water Tank Truck | Dyna Toyota | 450 000 | 2 700 000 | 11 700 000 | 90 ooo |
|--------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|------------|
| 211 | Dump Truck | Mitshubishi 100 PS | 450.000 | 2.700.000 | 11.700.000 | 90.000 |
| L21 | Fiat Bed Truck | Toyota Ryno | 4o0.0UO | 2.700.000 | ii .700.000 | ~=-1 |
| 301 | Compresor | Ainman PDR 250 | 250.000 | 1.500.000 | 6.500.000 | 0 |
| 311 | Generator | Ford BSD 10 KVA | 125.000 | 750.000 | 3.250.000 | I 25.000 |
| 351 | Jack Hammer | Yamamoto I | 60.000 | 360.000 | 1.560.000 | i 12.000 |
| 080 | Road Roller | Barata I !\.nG6 | 325.000 | 1.950.000 | 8.450.000 | I 65.000 j |

## DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN ROTE NADO

| NO. | ALAT | SATUAN | SATUAN HAR~ SAT~AN |
|---------|-------------------------------|-------------|----------------------|
| | 2 | 3 | .. |
| 1 1 | Hand Traktor | Ha | 1.000.000 |
| 2. | Medium Traktor | Ha | 2.000.000 |
| ':I .., | ... Pompa air (2-3 dim) Cl. | Catur wulan | 250.000 |
| | b. Pomr2a air (diatas 4 dum) | Catur wulan | 350.000 |
| 4 | Perontok Padi | Tri wulan | 250.000 |
| 5 | Mesin Penggiling Padi | Bulan | 250.000 |
| 6 | Mesin Pengupas Kacang Tanah | Tri wulan | 300.000 |
| 7 | Mesin Pemipil JagunQ | Tri wulan | 250.000 |
| 8 | Mesinjahit Karung | Catur wuian | 250.000 |
| 9 | Mesin Pengupas Jambu Mete | Hari | 500.000 |
| 10 | Hand Sprayer | Catur wulan | 50.000 |
| 11 | Sand Sow | Hari | 200.000 |
| 12 | Somii | Hari | 1.000.000 |

I

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ROTE NDAO

| NO. | JENIS ALAT | MEREK | TARIF sEWA | TARIF sEWA | KET. |
|-------|-----------------|---------|--------------|--------------|--------|
| NO. | JENIS ALAT | MEREK | BIAYA | SATUAN | KET. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ALATANGKUT LAUT | | | | |
| | KapalSangguana | | Rp.4.150 | /Mil | pp |

## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO

| NO. | JENIS ALAT | MEREK | TARIF SEWA | TARIF SEWA | KET. |
|-------|-------------------------