PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN UMUM II PASAL DEMI PASAL PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 14 HURUF B HURUF C HURUF D HURUF E HURUF F HURUF G HURUF H AYAT (2) PASAL 19 AYAT (2) AYAT (3) PASAL 20 AYAT (3) HTTP://WWW.OPOOSOFT.COM PASAL 47 HURUF A HURUF C PASAL 54 PASAL 55 HTTP://WWW.OPOOSOFT.COM Nomor 6 Tahun 2011 tentang PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan air minum; maka Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan perlu dikelola secara lebih profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan masyarakat; maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong, perlu ditinjau kembali;
- C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong; pada
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2397);
- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Mengingat
http://www.opoosoft.com
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. 6 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. 14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Derah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. 17 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
18. 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG
BAB KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
- 5 Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong yang selanjutnya disingkat dengan PDAM Sumber Pocong adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang bergerak di bidang pelayanan air minum
- 6 Direksi adalah Direksi PDAM Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan.
- 7 Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan.
- 8 Pegawai adalah pegawai PDAM Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan.
- 9 Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar PDAM milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
10. Laporan kegiatan usaha adalah laporan perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.
Menetapkan
Pasal 2
- (1) Nama PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong.
- (2) Logo PDAM Sumber Pocong dan spesifikasinya ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.
Pasal 3
PDAM Sumber Pocong berkedudukan dan berkantor pusat di Bangkalan.
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4
PDAM Sumber Pocong didirikan dengan tujuan:
- a menyediakan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sehat;
- b memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; dan
- turut serta meningkatkan perekonomian daerah.
Pasal 5
Wilayah usaha PDAM Sumber Pocong meliputi seluruh wilayah Daerah dan diluar wilayah Daerah.
Pasal 6
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM Sumber Pocong melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. memproduksi air minum yang bersih dan sehat;
2. b mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
3. mendirikan; membangun; danlatau mengelola instalasi pengolahan; serta jaringan distribusi air minum;
- d. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 1) Modal PDAM Sumber Pocong ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut
6. Modal dasar sebesar Rp. 11.601.516.291,00 (sebelas milyar enam ratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah);
7. b Modal yang disetor sebesar 9.101.516.291,00 (Sembilan milyar seratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan satu rupiah). Rp. puluh
- (2) Penyertaan modal pada PDAM Sumber Pocong oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penambahan modal PDAM Sumber Pocong oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. pada
Pasal 7
Bagian Kelima Modal Pasal 7
Pasal 8
Organ PDAM Sumber Pocong terdiri dari
- a Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b Dewan Pengawas; dan
- Direksi .
Pasal 9
PDAM Sumber Pocong dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya ditetapkan
Pasal 10
- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
http://www.opoosoft.com
- (2) Dewan Pengawas mengusulkan calon Direksi sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah Direksi yang dibutuhkan.
- (3) Pemilihan calon Direksi yang akan diusulkan oleh Dewan Pengawas dilakukan secara terbuka dan
Pasal 11
- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat Sumber Pocong dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat:.
- (3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.
Pasal 12
- Persyaratan untuk menjadi anggota Direksi adalah:
- a Warga Negara Indonesia;
- b sehat jasmani dan rohani;
- c. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);
- d batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Sumber Pocong pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- e batas usia Direksi yang berasal dari dalam PDAM Sumber Pocong pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima lima) tahun; puluh
- mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun dalam jajaran manajemen bagi yang berasal dari dalam PDAM Sumber Pocong atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun dalam jajaran manajemen suatu perusahaan bagi yang berasal dari luar PDAM Sumber Pocong yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- 9 lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- h membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Sumber Pocong;
- 1 bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja di perusahaan diluar PDAM Sumber Pocong;
http://www.opoosoft.com
- 1 tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- k lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembaliuntuk masa jabatan berikutnya; kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf i, huruf j dan huruf [
Pasal 13
Direksi mempunyai tugas:
- a menyusun perencanaan; melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Sumber Pocong;
- b membina pegawai;
- C mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Sumber Pocong;
- d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan planlcorporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- f menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Sumber Pocong yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- 9 menyusun dan menyampaikan laporan triwulan seluruh kegiatan PDAM Sumber Pocong ke Dewan Pengawas;
- h menyusun keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama-sama Dewan Pengawas guna disampaikan kepada Kepala Daerah;
- 1 menyebarluaskan laporan keuangan ke khalayak ramai melalui publikasi media cetak atau media elektronik.
Pasal 14
mempunyai wewenang:
- a menerima; mengangkat dan memutasi pegawai PDAM Sumber Pocong
Pasal 15
- Direksi wajib mendapat persetujuan Kepala Daerah dalam hal:
- a menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Sumber Pocong;
- b melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset PDAM Sumber Pocong;
- mengadakan kerjasama usaha patungan (joint venture) , kerjasama operasional (joint operation);
- d menetapkan tarif air minum;
- e mengadakan investasi modal danlatau penyertaan modal badan usaha lain; danlatau pada
- f menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan usaha PDAM Sumber Pocong.
- (2) Persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas. ayat
Pasal 16
- Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
Pasal 17
- (1) Gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah
Pasal 18
- Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari
- a tunjangan istrilsuami dan anak paling banyak 2 (dua) orang anak;
- b tunjangan jabatan;
- tunjangan kesehatan;
- d tunjangan pelaksana;
- e tunjangan perusahaan;
http://www.opoosoft.com
- tunjangan air dan listrik;
9. tunjangan hari raya keagamaan;
- h tunjangan lain-lain.
- (2) Besarnya tunjangan bagi Direktur ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besarnya tunjangan Direktur Utama.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah
Pasal 19
- Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada Direksi dapat diberikan fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas.
- (2) Dalam hal perusahaan belum dapat menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan wajib memberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah
Pasal 20
- Dalam hal PDAM Sumber Pocong memperoleh keuntungan; Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah
Pasal 22
- Direksi memperoleh hak cuti meliputi
- a cuti tahunan;
- b cuti besar;
- cuti karena sakit;
- d cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
- e cuti kawin;
- f cuti bersalin; danlatau
- 9 cuti di luar tanggungan PDAM Sumber Pocong:.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf C, huruf d, huruf e dan huruf f diberikan penghasilan penuh. tetap
Pasal 23
- Untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan; Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pedoman penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas,
Pasal 24
- Direksi yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a
Pasal 25
- Direksi yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pelantikan.
- (3) Surat permohonan pengunduran diri dimaksud diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- 4) Apabila lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum menerbitkan keputusan pemberhentian, maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.
Pasal 26
- Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat dilakukan atas usulan Dewan Pengawas. pada
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah disertai dengan alasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari Dewan Pengawas.
Pasal 27
- Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan terhadap Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d Dewan Pengawas mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk memberhentikan Direksi.
- (4) Dalam hal Direksi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk merehabilitasi Direksi.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. tetap
Pasal 28
- Direksi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf f maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (2)
Pasal 29
- 1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama; Kepala Daerah menunjuk salah satu anggota Direksi yang masih aktif:
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi selain Direktur Utama; Kepala Daerah menunjuk Direksi yang ada atau Pejabat Struktural PDAM menjadi pejabat sementara Direktur sampai dengan adanya Direktur yang diangkat secara definitif .
- (3) Dalam hal semua anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya; Kepala Daerah menunjuk Pejabat Struktural PDAM Sumber Pocong untuk menjalankan pengelolaan PDAM Sumber Pocong sampai dengan diangkatnya Direksi yang diangkat secara definitif.
- (4) terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
Pasal 30
- Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, kecuali mengangkat dan menempatkan pegawai.
- (2) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah menunjuk Direktur danlatau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (2) dan ayat (3), Kepala Daerah berkewajiban menetapkan Direksi secara definitif. ayat
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12. pada
Pasal 31
- Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur oleh Kepala Daerah.
Pasal 32
- (1) Dewan Pengawas terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang; seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota; seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota; dan selebihnya sebagai anggota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
3. a pejabat Pemerintah Daerah;
4. b masyarakat profesional atau akademisi; dan
- c. perwakilan masyarakat pelanggan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
7. a usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
8. b menguasai manajemen PDAM Sumber Pocong;
9. C lulus uji kepatutan dan kelayakan;
10. d menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
11. e mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun, bagi unsur masyarakat profesional atau akademisi; dan
12. f tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping.
Pasal 33
- Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Sumber Pocong dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
Pasal 34
Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir, sedangkan Dewan Pengawas yang baru belum terbentuk; maka Kepala Daerah dapat mengangkat kembali Dewan Pengawas untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
Pasal 35
Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut
- a melaksanakan pengawasan; pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan PDAM Sumber Pocong;
- b memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (4);
- d mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- C memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business planlcorporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Sumber Pocong yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- e menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- f mengadakan rapat dengan Direksi dan pemilik modal PDAM Sumber Pocong sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
Pasal 36
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai wewenang sebagai berikut
- b menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- a menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Sumber Pocong;
- meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Sumber Pocong;
- d mengusulkan pengangkatan; pemberhentian sementara; rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah;
- e memberikan teguranlperingatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- 9 memeriksa Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAM Sumber Pocong;
- dapat meminta audit independen untuk melakukan pemeriksaan PDAM Sumber Pocong;
- h memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- j mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD; dan
- memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- k menerima dan menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.
Pasal 37
Dewan Pengawas karena tugasnya diberikan penghasilan berupa uang jasa.
Pasal 38
- Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama. uang
- (4) Besaran uang jasa Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
Pasal 39
- Dalam hal PDAM Sumber Pocong memperoleh keuntungan; Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi maksimum 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah
Pasal 40
- Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
Pasal 41
- Kepala Daerah berwenang memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f dan huruf g.
Pasal 42
- Kepala Daerah berwenang memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f dan huruf g.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 43
- Kepala Daerah melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan;, paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 44
- Atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan tertulis; yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. pada
- Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan apabila Dewan Pengawas secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f danlatau huruf g.
- (5) Kepala Daerah memberhentikan Dewan Pengawas yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f danlatau huruf g dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Kepala Daerah merehabilitasi Dewan Pengawas yang tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f danlatau huruf g dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 45
Apabila perbuatan yang dilakukan oieh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf h; yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Kepala Daerah.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Honorarium anggota sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas atas usulan Direksi.
4. Sekretariat Dewan Pengawas bertempat di kantor PDAM Sumber Pocong.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya operasional sekretariat Dewan Pengawas dibebankan anggaran PDAM Sumber Pocong. pada
Pasal 47
- Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka.
- (2) Proses penerimaan pegawai diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direksi.
- (3) Direksi dapat menggunakan lembaga lain untuk melaksanakan seleksi penerimaan pegawai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan. ayat pada
Pasal 48
- Pelamar yang lulus seleksi; diterima dan diangkat oleh Direksi menjadi pegawai dalam masa percobaan.
- (2) cara penilaian masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.
Pasal 49
- Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan selama bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangkat sebagai pegawai tanpa mendapat uang pesangon:.
Pasal 50
- Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan.
- (3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural.
- Besaran honorarium tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Pasal 51
- Direksi berwenang melakukan pembinaan pegawai PDAM Sumber Pocong yang meliputi:
- a meningkatkan kemampuan atau keahlian pegawai;
- b menetapkan jenjang kepangkatan pegawai;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan:.
- pengenaan sanksi administrasi terhadap pegawai.
Pasal 52
- Penghasilan pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a tunjangan pangan;
- b tunjangan kesehatan; dan
- C tunjangan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan. pada
Pasal 53
- Dalam hal PDAM Sumber Pocong memperoleh keuntungan; pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
Pasal 54
Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat persen) dari total biaya
Pasal 58
Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat; karena:
- a melanggar sumpah pegawai danlatau sumpah jabatan;
- b dihukum
Pasal 59
- Pegawai yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hak pensiun.
- (2) Pegawai yang telah pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun masih dibutuhkan oleh perusahaan, dapat diangkat sebagai tenaga ahli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2) beserta hak-haknya diatur dengan Peraturan Perusahaan. pada
Pasal 60
- PDAM Sumber Pocong wajib mengikutsertakan direksi dan pegawai pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja danlatau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.
Pasal 61
Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim:
Pasal 62
- Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Sumber Pocong paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan setelah dibahas dan mendapat persetujuan bersama Dewan Pengawas; Kepala Daerah belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Sumber Pocong yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Anggaran PDAM Sumber Pocong tersebut telah dianggap sah.
Pasal 63
- Dalam hal terjadi pergeseran anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAM Sumber Pocong tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 berkaitan dengan pergeseran anggaran yang tidak melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAM Sumber Pocong dapat ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
Pasal 64
- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan Kepala Daerah belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Dalam hal yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar danlatau menyesatkan, anggota Direksi bertanggungjawab atas setiap kerugian karena kesalahan anggota Direksi:
- (4) Dalam hal yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar danlatau menyesatkan; anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab atas setiap kerugian karena kesalahan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melaui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 65
- (1) Dalam melakukan pengawasan internal, Direktur Utama dibantu oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pengawasan umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAM Sumber Pocong, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
4. Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAM Sumber Pocong.
Pasal 66
Laporan kegiatan usaha PDAM Sumber Pocong disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
Pasal 67
- Pembagian laba bersih PDAM Sumber Pocong setelah dikurangi cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut:
- a 55 % (lima puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah yang disetor melalui rekening kas umum Daerah;
- b 15 % (lima belas persen) untuk cadangan umum;
- 10 % (sepuluh persen) untuk sumbangan dan pensiun pegawai;
- d. 10 % (sepuluh persen) untuk sosial dan pendidikan; dan
- e 10 % (sepuluh persen) untuk jasa produksi.
- (2) Besaran cadangan tujuan paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari laba bersih.
Pasal 68
- PDAM Sumber Pocong menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
- (2) PDAM Sumber Pocong dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
Pasal 69
- Pembubaran atau perubahan bentuk hukum PDAM Sumber Pocong ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan apabila PDAM Sumber Pocong mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal PDAM Sumber Pocong atau sebab-sebab lain:
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran PDAM seluruh hak dan kewajiban PDAM Sumber Pocong menjadi beban Pemerintah Daerah.
Pasal 70
Semua pegawai dan kekayaanlaset termasuk hutang piutang PDAM Sumber Pocong dialihkan menjadi pegawai dan kekayaanlasset PDAM Sumber Pocong yang ditetapkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 71
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon direksi; pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan pelaksanaan cuti akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 72
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Daerah Tingkat Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Bangkalan Tahun 1982 Nomor 5 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 73
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 74
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 3 Nopember 2011

Penandatangan: BUPATI BANGKALAN, R FUAD AMIN

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan tanggal 11 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN; pada SAIFUL DJAMAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011 NOMOR 3/D
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6
TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG
## UMUM
Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan terpenuhinya kebutuhan air minum sebagai serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan; maka telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangkalan Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan berrdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum "sumber Pocong" Kabupaten Bangkalan.
Bahwa berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan malaksanakan Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini; dimungkinkan PDAM dapat mendirikan kantor cabang atau usaha lainnya di luar wilayah Kabupaten Bangkalan.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1
PENJELASAN
Pasal 54
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun Daerah Air Minum; intinya dinyatakan bahwa Direksi, DewanlBadan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum harus disesuaikan: Sehubungan dengan hal tersebut serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 19 Tahun 1981 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan Perusahaan Daerah pada dewasa ini maka perlu disempurnakan kembali. guna ## II PASAL DEMI PASAL