PERATURAN BUPATI SALINAN  JEMBER Nomor 20 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 21 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang:
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
a. bahwa sehubungan adanya kenaikan komponen biaya perjalanan dinas dan penetapan prioritas Kebijakan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial kepada Musholla/Masjid/Pesantren untuk pembangunan/perbaikan sanitasi, perlu Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pembangunan Gedung Negara;
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 44).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran BAB V Huruf E disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB V PELAKSANAAN APBD

## E. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah kecuali belanja yang bersifat mengikat atau merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan untuk keperluan setiap bulan seperti belanja pegawai dan belanja barang / jasa. Demikian pula halnya pada belanja yang bersifat wajib yaitu belanja yang dialokasikan untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap, sah dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

3. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Bupati dan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang / barang dan / atau jasa yang diterimanya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
3. 3A.Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial kepada musholla/ masjid/pesantren diprioritaskan untuk pembangunan / perbaikan sanitasi.
5. Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
6. Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara dan atau rekening Kas Daerah pada Bank/Kantor Pos Persepsi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan alokasi dana triwulanan yang tercantum dalam DPASKPD sebagai berikut :
9. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dengan besaran yang ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Bupati.
- a. Pendapatan
- 2) Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, Disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 1) Pendapatan asli daerah, target setiap triwulan ditetapkan masing-masing 25 %.

## b. Belanja

Penarikan Belanja pegawai setiap triwulan masing-masing sebesar 25 %, sedangkan diluar Belanja pegawai penarikan dananya disesuaikan dengan rencana kebutuhan.

- 1) Belanja tidak langsung
- 2) Belanja langsung Rencana Anggaran Kas / penyediaan dana per triwulan
3. disesuaikan dengan rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan (skala prioritas).

2. Ketentuan lampiran BAB XV huruf A Tabel I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Tabel I

- a. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi:
- b. Perjalanan Dinas Luar Provinsi:

| NO. | TINGKAT | PEJABAT | UANG HARIAN |
|-------|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Tingkat A | Bupati/Wakil Bupati | Rp. 800.000 |
| 2 | Tingkat B | Pimpinan DPRD, Eselon IIa | Rp. 750.000 |
| 3 | Tingkat C | Anggota DPRD | Rp. 700.000 |
| 4 | Tingkat D | Eselon IIb | Rp. 650.000 |
| 5 | Tingkat E | Eselon III | Rp. 600.000 |
| 6 | Tingkat F | Eselon IV | Rp. 550.000 |
| 7 | Tingkat G | Staf Gol. IV/III Staf Gol. II/I | Rp. 450.000 Rp. 410.000 |

| NO. | TINGKAT | PEJABAT | UANG HARIAN |
|-------|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Tingkat A | Bupati/Wakil Bupati | Rp. 1.000.000 |
| 2 | Tingkat B | Pimpinan DPRD, Eselon IIa | Rp. 900.000 |
| 3 | Tingkat C | Anggota DPRD | Rp. 850.000 |
| 4 | Tingkat D | Eselon IIb | Rp. 800.000 |
| 5 | Tingkat E | Eselon III | Rp. 750.000 |
| 6 | Tingkat F | Eselon IV | Rp. 700.000 |
| 7 | Tingkat G | Staf Gol. IV/III Staf Gol. II/I | Rp. 600.000 Rp. 550.000 |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember pada tanggal 21 Juni 2016

## BUPATI JEMBER,


F A I D A

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd

HARI MUJIANTO, SH., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014

Diundangkan di Jember pada tanggal 30 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN, ttd

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005