KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 134 Tahun 1999 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Persatuan Nasional dan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang tertentu agar dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA.
Pasal 1
Menteri Negara, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Meneg, adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 2
Meneg mempunyai tugas menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara yang tidak ditangani oleh suatu departemen.
Meneg terdiri dari:
Pasal 3
1. Meneg Riset dan Teknologi, disingkat Meneg Ristek;
2. Meneg Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, disingkat Meneg Koperasi dan PKM;
3. Meneg Lingkungan Hidup, disingkat Meneg LH;
4. Meneg Otonomi Daerah, disingkat Meneg Otda;
5. Meneg Pariwisata dan Kesenian, disingkat Meneg Parseni;
6. Meneg Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, disingkat Meneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN;
7. Meneg Pemuda dan Olah Raga, disingkat Meneg PORA;
8. Meneg Pekerjaan Umum, disingkat Meneg PU;
9. Meneg Pemberdayaan Perempuan;
10. Meneg Urusan Hak Asasi Manusia, disingkat Meneg Urusan HAM;`
11. Meneg Transmigrasi dan Kependudukan, disingkat Meneg Transkep;
12. Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara, disingkat Meneg PAN;
13. Meneg Masalah-masalah Kemasyarakatan, disingkat Meneg Maskat.
Pasal 4
Meneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas:
1. Meneg Ristek:
2. membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan di bidang riset dan teknologi.
2. Meneg Koperasi dan PKM:
4. membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
3. Meneg LH:
6. membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
4. Meneg Otda:
8. membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah.
5. Meneg Parseni:
10. membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang parawisata dan kesenian.
6. Meneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN:
membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
7. Meneg PORA:
2. membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
8. Meneg PU:
4. membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
9. Meneg Pemberdayaan Perempuan:
6. membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
10. Meneg Urusan HAM:
8. membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
11. Meneg Transkep:
10. membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan kependudukan.
12. Meneg PAN:
12. membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
13. Meneg Maskat:
membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang masalahmasalah kemasyarakatan.
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Meneg menyelenggarakan fungsi:
1. Meneg Ristek:
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi, penerapan hasil riset dan teknologi berikut keterkaitan dan pemanfaatannya dalam pelaksanaan pembangunan serta perwujudan kemandirian, ketangguhan, dan keunggulan bangsa melalui pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. peningkatan kemampuan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan, dan ilmu pengetahuan dasar;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program di bidang ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi yang diselenggarakan oleh departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian milik masyarakat termasuk usaha industri, sehingga secara optimal mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang baik dari segi hasil, biaya, maupun pemanfaatan sumber daya;
- c. pengkoordinasian kegiatan operasional di bidang riset dan teknologi lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen tertentu:
1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
2. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
5. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
6. Badan Standardisasi Nasional;
7. Badan Pengawasan Tenaga Nuklir.
- d. peningkatan minat dan peran serta masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi;
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Presiden di bidang riset dan teknologi;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
2. Meneg Koperasi dan PKM:
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program di bidang pembinaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat;
- c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- d. pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program di bidang pembinaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat;
- c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- d. pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
3. Meneg LH:
5. Meneg Parseni:
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan wawasan lingkungan hidup;
- c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pengkoordinasian kegiatan operasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan wawasan lingkungan hidup;
- c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pengkoordinasian kegiatan operasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
4. Meneg Otda:
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang otonomi daerah dan supervisi atas pelaksanaannya;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program pengembangan administrasi pemerintahan daerah;
- c. pengakselerasian penyerahan kewenangan oleh departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen kepada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi otonomi daerah;
- d. evaluasi terhadap implementasi proses desentralisasi dan otonomi daerah;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata dan kesenian;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program pembangunan pariwisata dan kesenian dengan departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
7. Meneg PORA:
8. Meneg PU:
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha pariwisata dan kesenian dalam memajukan pariwisata dan kesenian;
- d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
6. Meneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN:
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal serta pembinaan, pengendalian, peningkatan efisiensi, privatisasi, dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di dalam dan di luar negeri di bidang penanaman modal dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara;
- d. pengkoordinasian kegiatan operasional Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan pemuda dan olah raga;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program kepemudaan dalam pembangunan dan pencapaian prestasi yang tinggi di bidang keolahragaan;
- c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemuda dan olah raga dalam pembangunan;
- d. pengkoordinasian kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia dan organisasi kepemudaan lainnya;
- e. pengkoordinasian kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan lembaga-lembaga keolahragaan lainnya;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pekerjaan umum, termasuk pengembangan konstruksi;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di bidang pekerjaan umum;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di bidang pekerjaan umum;
10. Meneg Urusan HAM:
11. Meneg Transkep:
- d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
9. Meneg Pemberdayaan Perempuan:
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, termasuk keluarga berencana;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, monitoring, dan evaluasi terhadap program pemberdayaan perempuan;
- c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
- d. pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemberdayaan perempuan;
- e. pengkoordinasian kegiatan operasional Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang hak asasi manusia;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, serta kerja sama nasional dan internasional di bidang hak asasi manusia;
- c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang penegakan dan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia;
- d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
- a. perumusan kebijakan pemerintah untuk program transmigrasi dan kependudukan;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk program transmigrasi dan kependudukan;
- c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan transmigrasi dan kependudukan;
- d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
13. Meneg Maskat:
- (1) Meneg dibantu oleh:
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan modernisasi sistem serta sumber daya aparatur pusat dan daerah dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, dan pemerintah daerah di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem, sumber daya manusia, dan penyelesaian masalah-masalah aparatur beserta tindak lanjutnya;
- d. pengkoordinasian kegiatan operasional Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang masalahmasalah kemasyarakatan;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di bidang urusan kemasyarakatan;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di bidang masalah-masalah kemasyarakatan;
- d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama Organisasi
Pasal 6
- a. Sekretaris Menteri;
- b. Deputi Bidang Teknis, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja.
- c. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja.
- (2) Apabila kebutuhan sangat memerlukan, Presiden atas usul Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
Bagian Kedua Sekretaris Menteri
Pasal 7
- (1) Sekretaris Menteri adalah unsur pembantu Meneg yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg.
- (2) Sekretaris Menteri mempunyai tugas membantu Meneg, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Meneg;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Meneg;
- c. penyelenggaraaan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk Meneg;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris Menteri membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) biro sesuai beban kerja.
- (4) Masing-masing biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian sesuai beban kerja.
Bagian Ketiga Deputi Bidang Teknis
Pasal 8
- (1) Deputi Bidang Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg.
- (2) Deputi Bidang Teknis mempunyai tugas membantu Meneg di bidang tertentu, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan perumusan kebijakan Meneg sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah nondeparetmen, dan lembaga lainnya sesuai petunjuk Meneg;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Teknis dibantu oleh Asisten Deputi, sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja.
- (4) Masing-masing Asisten Deputi dibantu oleh Analis Kebijakan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknis dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri.
Bagian Keempat Staf Ahli
Pasal 9
- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Meneg yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh Meneg dalam pelaksanaan tugas Meneg.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri.
Bagian Kelima Kelompok Kerja
Pasal 10
Jika dipandang perlu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Meneg dapat membentuk beberapa kelompok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 11
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Meneg:
- a. berkoordinasi, bekerja sama, dan saling berkonsultasi sesama Meneg dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya;
- b. berkoordinasi, bekerja sama, dan berkonsultasi dengan Menteri yang memimpin departemen dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen lainnya.
- (2) Rencana pemecahan persoalan yang menghasilkan kebijakan baru dan bersifat pokok, disampaikan kepada Presiden sebagai bahan dan pertimbangan untuk dimintakan persetujuan atau untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan petunjuk lainnya.
- (3) Ketentuan tentang koordinasi, kerja sama, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) huruf b berlaku pula bagi Menteri yang memimpin departemen dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen bila pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berkaitan dengan tugas dan fungsi Meneg.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 12
Meneg dan semua unsur di lingkungan Meneg dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antardepartemen dan/atau instansi lain untuk kesatuan gerak sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.
BAB IV - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13
- (1) Sekretaris Menteri dan Deputi Bidang Teknis adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ib.
- (3) Kepala Biro dan Asisten Deputi adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Analis Kebijakan adalah jabatan eselon IIIa, atau serendah-rendahnya setingkat eselon IVa.
BAB IV - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14
- (1) Pejabat eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Pejabat eselon II dan pejabat lainnya di lingkungan Meneg diangkat dan diberhentikan oleh Meneg yang bersangkutan.
- (3) Pada unit organisasi tertentu di lingkungan Meneg dapat dibentuk jabatan struktural setingkat eselon IV ## BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
BAB IV - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 15
Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan lain-lain di lingkungan Meneg diselenggarakan oleh Meneg yang bersangkutan.
BAB IV - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 16
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Meneg, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dibebankan kepada anggaran Meneg yang bersangkutan.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 17
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi Meneg ditetapkan oleh Meneg yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua keputusan Meneg yang merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ABDURRAHMAN WAHID

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro PeraturanPerundang-undangan I, Lambock V. Nahattands