PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 057 Tahun 2012 tentang TATA CARA PERJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 1 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 057 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PERJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan debirokratisasi prosedur penandatanganan naskah dinas, khususnya perjalanan dinas, dipandang perlu untuk dilakukan penataan kembali mengenai tata cara perjalanan dinas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043A Tahun 2003 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan situasi dan kondisi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 044 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 44);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam rangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.
8. Ajudan adalah Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur, Ajudan Sekretaris Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
14. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Pegawai non eselon adalah pejabat fungsional tertentu angka kredit dan fungsional umum.
Pasal 2
Perjalanan Dinas PNS dan PTT di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. perjalananan dinas ke luar negeri.
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
BAB II - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
Pasal 3
Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan kedinasan dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal.
Bagian Kedua Sumber Pembiayaan
BAB II - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
Pasal 4
Sumber pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah berasal dari:
- a. APBD yang terdiri atas:
1. anggaran belanja langsung pada Sekretariat Daerah yang terdiri atas :
- a. anggaran belanja langsung Biro pada Sekretariat Daerah; dan
- b. anggaran belanja langsung Rutin Sekretariat Daerah.
2. anggaran belanja langsung SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas:
1. anggaran belanja dekonsentrasi; dan
2. anggaran belanja tugas pembantuan.
- c. sumber lainnya yang sah.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan
Paragraf 1 Persetujuan Prinsip
BAB II - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
Pasal 5
- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus didasari persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas yang pembiayaannya berasal dari :
- a. anggaran belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sekretariat daerah diberikan oleh Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran;
- b. anggaran belanja pada SKPD di luar sekretariat daerah, diberikan oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran.
- c. anggaran belanja DPA Biro lingkup sekretariat daerah diberikan oleh kepala biro selaku kuasa pengguna anggaran;
- d. anggaran belanja yang berada pada unit pelaksana teknis/unit pelayanan pendapatan daerah/balai diberikan oleh kepala unit pelaksana teknis/ unit pelayanan pendapatan daerah/balai selaku kuasa pengguna anggaran.
- e. anggaran belanja yang berada pada kantor perwakilan Pemerintah Daerah diberikan oleh kepala kantor perwakilan selaku pengguna anggaran.
BAB II - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
Pasal 6
Pemberian persetujuan prinsip untuk perjalanan dinas yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Pengajuan SPT dan SPPD
BAB II - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
Pasal 7
Pengajuan SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dilampiri dengan nota dinas yang berisi:
- a. keterangan tentang maksud dan tujuan perjalanan dinas;
- b. identitas PNS dan/atau PTT yang melakukan perjalanan dinas; dan
- c. pembebanan biaya perjalanan dinas.
BAB II - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
Pasal 8
- (1) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah sifatnya mendadak/mendesak, bagi pejabat eselon IIa dan IIb harus memberitahukan secara lisan atau tertulis melalui media komunikasi kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas harus menyelesaikan administrasi perjalanan dinas.
Paragraf 3 Penandatanganan SPT dan SPPD
BAB II - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
Pasal 9
Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah baik dari APBD maupun APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pejabat eselon I dilakukan oleh:
1. Gubernur ; atau
3. 2.
4. Wakil Gubernur, apabila Gubernur tidak berada di tempat/berhalangan.
- b. pejabat eselon IIa dan eselon IIb di luar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh:
1. Gubernur/Wakil Gubernur; atau
2. Sekretaris Daerah, apabila Gubernur/Wakil Gubernur tidak berada di tempat/berhalangan.
- c. Pejabat eselon IIa (Asisten) dan eselon IIb lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- d. Pejabat eselon III dan eselon IV pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau oleh Asisten yang membidangi apabila Sekretaris Daerah tidak berada ditempat/berhalangan.
- e. Pejabat eselon III dan eselon IV pada SKPD dan lembaga lainnya di luar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh kepala instansi/SKPD atas nama Gubernur.
- f. PNS non eselon dan PTT pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah atau Kepala Biro apabila Asisten yang membidangi tidak berada ditempat/berhalangan.
- g. PNS non eselon dan PTT pada dan lembaga lainnya di luar SKPD Sekretariat Daerah ditandatangani oleh kepala instansi/SKPD atas nama Gubernur.
- h. Kepala unit pelaksana teknis/unit pelayanan pendapatan daerah/balai, Pejabat eselon IV dan eselon V, PNS non eselon dan PTT pada unit pelaksana teknis/ unit pelayanan pendapatan daerah/balai dilakukan oleh kepala instansi/SKPD atas nama Gubernur.
- i. Kepala, pejabat eselon IV, PNS non eselon dan PTT kantor perwakilan, ditandatangani oleh kepala kantor perwakilan.
BAB II - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
Pasal 10
Penandatanganan SPT perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pejabat eselon I ditandatangani oleh:
1. Gubernur ; atau
2. Wakil Gubernur, apabila Gubernur tidak berada di tempat/berhalangan.
- b. Pejabat eselon IIa (Asisten) dan eselon IIb lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- c. Pejabat eselon IIa dan eselon IIb di luar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi atas nama Gubernur apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat/berhalangan.
- d. Pejabat eselon III dan eselon IV pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atau Kepala Biro apabila Asisten yang membidangi tidak berada di tempat/berhalangan.
- e. Pejabat eselon III dan eselon IV pada SKPD dan lembaga lainnya di luar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh kepala instansi/SKPD.
- f. PNS non eselon dan PTT pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh kepala biro.
- g. PNS non eselon dan PTT pada SKPD dan lembaga lainnya di luar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh kepala instansi/SKPD.
- h. Kepala unit pelaksana teknis/unit pelayanan pendapatan daerah/balai, Pejabat eselon IV dan eselon V, PNS non eselon dan PTT pada unit pelaksana teknis/unit pelayanan pendapatan daerah/balai ditandatangani oleh kepala instansi/SKPD atas nama Gubernur.
- i. Kepala, pejabat eselon IV, PNS non eselon dan PTT kantor perwakilan, ditandatangani oleh kepala kantor perwakilan.
BAB II - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
Pasal 11
- (1) Penandatanganan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD/Biro/Unit Kerja yang menjadi sumber pembiayaan perjalanan dinas.
- (2) Penandatanganan SPPD untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang biayanya bersumber dari belanja langsung Rutin Sekretariat Daerah ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani SPT
- (3) Penandatanganan SPPD untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang biayanya bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, namun penandatanganan SPT tetap mengacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
Paragraf 4
Jangka Waktu
BAB II - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
Pasal 12
Lamanya waktu perjalanan dinas bagi PNS, dan PTT untuk perjalanan dalam daerah maksimal 4 (empat) hari dan perjalanan dinas luar daerah maksimal 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari waktu tersebut dengan dibuktikan surat/telex/fax dari instansi pemanggil dan/atau jadwal pelaksanaan kegiatan.
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
BAB III - PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
Pasal 13
- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak ada tugas-tugas yang mendesak di dalam Daerah.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. hanya diikuti oleh pejabat yang membidangi sesuai substansi yang akan dibahas; dan
- b. jumlah rombongan dibatasi secara selektif dan rasional.
BAB III - PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
Pasal 14
Pejabat/Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur atau Wakil Gubernur jika Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan.
BAB III - PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
Pasal 15
- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri paling lama dilaksanakan 7 (tujuh) hari.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. ada hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan PNS atau PTT yang bersangkutan meninggalkan tugas ; atau
- b. PNS atau PTT yang melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pemandu Haji Daerah atau Tim Kesehatan Haji Daerah.
BAB III - PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
Pasal 16
Penandatanganan SPPD untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang biayanya bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya yang sah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, namun penandatangaan SPT oleh Gubernur atau Wakil Gubernur jika Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan.
BAB III - PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60).
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
BAB IV - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 18
- (1) Setelah melaksanakan perjalanan dinas, PNS dan PTT wajib membuat laporan hasil perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan perjalanan dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang hasil perjalanan dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemberi perintah perjalanan dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. SPPD yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang dituju sesuai dengan SPPD tempat tujuan; dan
- b. bukti-bukti lain yang menyangkut perjalanan dinas.
- (5) Format laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043A Tahun 2003 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 1 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN22012 NOMOR 57