PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 5 Tahun 2013 tentang KAWASAN TANPA ROKOK (berlaku 16 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Bitung, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa berperilaku hidup sehat;
- b. bahwa asap rokok terbukti membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota Bitung adalah Walikota Bitung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan kesehatan masyarakat.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di KTR.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anakanak.
13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumbersumber bahaya.
16. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
17. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
18. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
BAB II - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 2
KTR meliputi :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat bermain anak;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan.
BAB II - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 3
- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
BAB II - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 4
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
- e. pusat kesehatan masyarakat pembantu (pustu);
- f. pos kesehatan desa (poskesdes);
- g. balai pengobatan;
- h. laboratorium;
- i. posyandu;
- j. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- k. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
BAB II - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 5
Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat proses belajar mengajar lainnya.
BAB II - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 6
Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :
- a. kelompok bermain anak;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. taman kanak-kanak; dan
- e. tempat anak bermain lainnya.
BAB II - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 7
Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi :
- a. gereja;
- b. masjid/mushola;
- c. klenteng;
- d. pura;
- e. vihara; dan
- f. tempat ibadah lainnya.
BAB II - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 8
Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi :
- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota/kabupaten;
- e. angkutan air; dan
- f. angkutan umum lainnya.
BAB II - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 9
Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi :
- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. pabrik;
- e. bengkel; dan
- f. tempat kerja lainnya.
BAB II - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 10
Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi :
- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. terminal angkutan barang; dan
- k. pelabuhan.
BAB II - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB II - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 12
- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Kewajiban
BAB III - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13
Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk :
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik.
Bagian Kedua Larangan
BAB III - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 14
- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan kegiatan menjual dan/atau membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang digunakan untuk kegiatan penjualan;
- (4) Setiap orang/badan dilarang memasang iklan rokok dalam jarak 100 (seratus) meter dari Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
- c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- d. ## BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16
- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bitung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan bersama masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18
- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) guna mewujudkan KTR dilaksanakan secara persuasif.
- (2) Pembinaan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan sosialisasi, penyebaran brosur, pamflet, leaflet, baliho dan sejenisnya.
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan SKPD, Walikota membentuk satuan tugas penegak KTR dengan Keputusan Walikota.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20
- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bitung berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan dan barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB VII - SANKSI
Pasal 21
- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang terbukti tidak melaksanakan ketentuan Pasal 13, dikenakan sanksi tindak pidana ringan denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) SetiaSetiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, dikenakan sanksi tindak pidana ringan dengan denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Badan Hukum dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 14, dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.
- (4) Sanksi administratif dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan sanksi dalam Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 16 Juli 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 4 September 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA, Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016 LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 26