PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 26 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (berlaku 1 April 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 14);
27. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Walikota Kepada Camat Se-Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 49);
Menetapkan :
28. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 61);
29. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 31) diubah sebagai berikut :
1. Pasal 4 ayat (1) ditambah 2 angka dan ayat (3) ditambah 2 angka sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Bagan arus (flowchart) Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan ditambah sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam
Pasal 4
- (1) Jenis pelayanan di Kecamatan, meliputi :
- a. Pelayanan Penerbitan Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama;
- b. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris;
- c. Pelayanan Pengesahan Usulan Pensiun;
- d. Pelayanan Surat Domisili Usaha;
- e. Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil;
- f. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah Islam/Non Islam;
- g. Pelayanan Surat Keterangan Belum Cukup Umur;
- h. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- i. Pelayanan Pengesahan Permohonan Pemasangan PDAM
- j. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah Datang;
- k. Pelayanan Surat Keterangan Pembangunan Tower;
- l. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah;
- m. Pelayanan Pengesahan Surat Masuk ABRI;
- n. Pelayanan Surat Keterangan Usaha;
- o. Pelayanan Pengesahan Surat Persetujuan Lingkungan
- p. Pelayanan Surat Keterangan KTP Elektronik (KTP El) sementara; dan
- q. Pelayanan surat pengesahan usulan pensiunan non PNS (ASABRI TNI/Polisi)
- (2) Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perijinan dan lain-lain yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis pelayanan di Kelurahan, meliputi :
- a. Pelayanan Surat Pengantar Nikah;
- b. Pelayanan Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
- c. Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Tanah;
- d. Pelayanan Registrasi Surat Kuasa;
- e. Pelayanan Surat Keterangan Kematian;
- f. Pelayanan Registrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun;
- g. Pelayanan Surat Keterangan Janda/Duda;
- h. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah;
- i. Pelayanan Surat Pengantar Ijin Keramaian;
- j. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga;
- k. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- l. Pelayanan Pengesahan Surat Permohonan KPR;
- m. Pelayanan Surat Keterangan Untuk Pengajuan Kredit;
- n. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha;
- o. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Sekretariat Partai Politik/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- p. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- q. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- r. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar;
- s. Pelayanan Distribusi Beras Miskin (Raskin);
- t. Pelayanan Surat Keterangan Waris;
- u. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kelahiran Baru;
- v. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kelahiran Dewasa;
- w. Pelayanan Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK);
- x. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
- y. Pelayanan Surat Pengantar Cerai
- z. Pelayanan Registrasi Relass dari Pengadilan;
47. aa. Pelayanan Surat Keterangan Kematian Non SIAK;
48. bb. Pelayanan Surat Persetujuan Lingkungan; dan
- cc. Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan.
- (4) Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perijinan dan lain-lain yang menjadi kewenangan Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
- (1) Bagan arus (flowchart) Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan ditambah sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bagan Arus (flowchart) pelayanan di Kecamatan ditambahkan persyaratan lunas pajak bumi dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang meliputi :
- a. Pelayanan Penerbitan Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama;
- b. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris;
- c. Pelayanan Pengesahan Usulan Pensiun;
- d. Pelayanan Surat Domisili Usaha;
- e. Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil;
- f. Pelayanan Pengesahan Permohonan Pemasangan PDAM;
- g. Pelayanan Surat Keterangan Pembangunan Tower;
- h. Pelayanan Pengesahan Surat Masuk ABRI;
- i. Pelayanan Surat Keterangan Usaha; dan
- j. Pelayanan Pengesahan Surat Persetujuan Lingkungan.
- (3) Bagan Arus (flowchart) pelayanan di Kelurahan ditambahkan persyaratan lunas pajak bumi dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang melliputi :
- a. Pelayanan Surat Pengantar Nikah;
- b. Pelayanan Surat Keterangan Untuk Pengajuan Kredit;
- c. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha;
- d. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Sekretariat Partai Politik/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- e. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- f. Pelayanan Surat Keterangan Waris;
- g. Pelayanan Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
- h. Pelayanan Surat Pengantar Cerai.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2014

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 26