Unknown Unknown Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Daerah dan memperolch persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pemberian tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Daerah dan memperolch persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pemberian tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) sebagai Tim Perencanaan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai negeri Sipil;
Menetapkan :
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 27).
MEMUTUSKAN :
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) SEBAGAI TIM PERENCANAAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan
Pasal 3
Ruang Lingkup Tambahan Penghasilan ## BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
1. TPP diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada Pejabat Struktural dan Staf PNS serta CPNS yang namanya tercanturn dalam daftar pegawai BAPPEDALITBANG.
2. Besaran TPP untuk setiap bulan diperoleh dari hasil pengalian antara Nilai Jabatan dengan Harga Nilai Jabatan dengan rumus sebagai berikut :
TPP = Nilai Jabatan x Harga Nilai Jabatan
3. Besaran TPP
Pasal 5
Terhadap CPNS hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan golongan.
PENGANGGARAN
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 6
1. TPP ## BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 7
1. Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja diajukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan berjalan.
2. Tata cara permintaan pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja ditetapkan sebagai berikut :
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Menggala pada tanggal 3o 2017 Maret

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KABUPATEN TULANG BAWANG, ttd - a. Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BAPPEDALITBANG beserta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran;
- b. Daftar Perhitungan dan tanda terima TPP Berdasarkan Beban Kerja atas fungsi tertentu yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Daftar Penerima dan besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja di lingkup BAPPEDALITBANG tercantum pada lampiran Peraturan Bupati.

## BAB VI


## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini bcrlaku scjak bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala

pada tanggal SO 2017 Maret

BUPATI TULANG BAWANG, ttd

HANAN A. ROZAK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA 8AGIAN HUKUMDAN PERUNDANG · UNDANGAN,


SOBRI

SAUT SINURAT, SH PEMBINA TK 1/ IV.B NIP. 19690110 199403 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR :

52-

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 1 zftkotxi

2017

TANGGAL 3 O Maret

2017

## PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEBAGAI TIM PERENCANAAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

## TAMBAHAN PENGHASILAN PNS = NILAI JABATAN X HARGA NILAI JABATAN

1. Nilai Jabatan merupakan bobot dari suatu jabatan struktural yang diperoleh dari Hasil Evaluasi Jabatan
2. Harga Nilai Jabatan merupakan nilai rupiah yang diberikan dari setiap nilai jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
3. Adapun Rincian Besaran Tambahan Pcnghasilan Sebagai Berikut

| Kelas Jabatan | Nilai Jabatan (Evajab) | Harga Nilai Jabatan (Rp) | Tambahan Pengahasilan (Rp) | Pembulatan (Rp) |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Kepala Bappedalitbang | 3.15 | 3.4 | 10.710.000 | 10.000.000 |
| Sekretaris Bappedalitbang | 2.36 | 3.4 | 8.024.000 | 8.000.000 |
| Kepala Bidang Bappedalitbang | 1.768 | 3.4 | 6.011.200 | 6.000.000 |
| Kasubbag/Kasubid Bappedalitbang | 1.19 | 3.4 | 4.046.000 | 4.000.000 |
| Staf Gol IV | 745 | 3.4 | 2.533.000 | 2.500.000 |
| Staf Gol III | 597 | 3.4 | 2.029.800 | 2.000.000 |
| Staf Gol II | 412 | 3.4 | 1.400.800 | 1.400.000 |

BUPATI TULANG BAWANG,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIANHUKUMDAN PERUNDANG ·UNDANGAN,

SAUT SINURAT. SH PEMBINA TK 1/ IV.B NIP. 19690110 199403 1 007

28



HANAN A. ROZAK