PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 21 Tahun 2013 tentang PENETAPAN PERUSAHAAN DAERAH KIE RAHA MAND SEBAGAI PENGELOLA SISI DARAT SULTAN BABULLAH TERN IRI BANDAR UDARA ATE (berlaku 27 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa sebagai implementasi ketentuan Pasal 127 huruf d dan huruf e Undang Undang Nomor 28 Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur tentang tempat usaha, tempat khusus pa dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki oleh dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; -Tahun 2009 tentang Pajak rkir
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 212 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandara;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum akibat belum ditetapkannya Peraturan Derah
Mengingat
:
tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah khusus mengatur tentang pengelolaan Bandar Udara Sultan Babullah Ternate, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri Sebagai Pengelola Sisi Darat Bandar Udara Sultan Babullah Ternate.
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
- (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN DAERAH KIE RAHA MANDIRI SEBAGAI PENGELOLA SISI DARAT BANDAR UDARA SULTAN BABULLAH TERNATE
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik Daerah yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan/atau sahamnya paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah;
6. Bandar Udara Sultan Babullah Ternate adalah Bandara Udara yang terletak dalam wilayah Kota Ternate, Tanah, bangunan gedung Terminal dan pelataraan parkir pada sisi darat adalah aset milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
7. Bangunan gedung adalah bangunan gedung terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara;
8. Bis angkutan penumpang adalah kendaraan bis angkutan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari ruang tunggu ke pesawat dan sebaliknya;
9. Tempat usaha lainnya adalah bagian dari bangunan gedung terminal dan/atau lahan kosong yang berada dilingkungan terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate;
10. Tempat Khusus parkir adalah pelataran parkiran yang berada di lingkungan terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate;
11. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
12. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
Paragraf 1 Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 2
Maksud penetapan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri sebagai Pengelola Bandar Udara Sultan Babullah Ternate adalah untuk melakukan pengusahaan Bandar Udara Sultan Babullah Ternate khususnya pada sisi darat yang meliputi bangunan gedung terminal, bis angkutan, tempat Usaha lainnya dan tempat khusus parkir, serta mengembangkan, meningkatkan Pelayanan meliputi,
pemeliharaan bangunan, penyewaan tempat usaha serta fasilitas lainnya di lingkungan terminal dan tempat khusus parkir dilingkungan terminal Bandara Udara Sultan Babulah Ternate.
Paragraf 2 Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 3
Tujuan penetapan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri sebagai Pengelola bangunan gedung, bis angkutan penumpang, tempat usaha lainnya serta tempat khusus parkir di lingkungan terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate adalah :
- a. melaksanakan pengusahaan bangunan gedung, bis angkutan penumpang, tempat usaha lainnya dan tempat khusus parkir di lingkungan terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate;
- b. mengembangkan investasi Daerah;
- c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- d. menggerakkan perekonomian Daerah; dan
- e. memberikan pelayanan kepada masyarakat.
PENETAPAN PERUSAHAAN DAERAH KIE RAHA MANDIRI SEBAGAI PENGELOLA
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - PENETAPAN PERUSAHAAN DAERAH KIE RAHA MANDIRI SEBAGAI PENGELOLA
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, di tetapkan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri sebagai Pengelola bagian sisi darat khusus bangunan gedung terminal, bis angkutan penumpang, tempat usaha lainnya dan tempat khusus parkir di lingkungan Bandar Udara Sultan Babullah Ternate dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah;
- (2) Penetapan Perusahaaan Daerah Kie Raha Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan usaha;
- b. modal dan saham;
- c. organisasi; dan
- d. kepegawaian.
Bagian Kedua
Kegiatan Usaha
BAB II - PENETAPAN PERUSAHAAN DAERAH KIE RAHA MANDIRI SEBAGAI PENGELOLA
Pasal 5
Bidang kegiatan usaha Perusahaan Daerah meliputi:
- a. pengusahaan kebandarudaraan meliputi, pengelolaan, pemeliharaan serta peningkatan kualitas pelayanan khususnya pada sisi darat terminal yang menjadi kewenangan Perusahaan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan.
Bagian Ketiga
Komposisi Kepemilikan Saham
BAB II - PENETAPAN PERUSAHAAN DAERAH KIE RAHA MANDIRI SEBAGAI PENGELOLA
Pasal 6
- (1) Pemegang Saham Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri, terdiri dari :
2. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara; dan
- a. b. Pemegang Saham lainnya.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Pemerintah Daerah, sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. Pemegang Saham lainnya, paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (3) Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Organisasi
Paragraf 1
Organ Perseroan
BAB II - PENETAPAN PERUSAHAAN DAERAH KIE RAHA MANDIRI SEBAGAI PENGELOLA
Pasal 7
Organ Perseroan terdiri atas:
- a. RUPS;
Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.
Paragraf 2 Direksi
BAB II - PENETAPAN PERUSAHAAN DAERAH KIE RAHA MANDIRI SEBAGAI PENGELOLA
Pasal 8
- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
BAB III - PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 9
Pasal 9
Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip:
- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perusahaan Daerah;
- b. tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance ), yang meliputi:
1. transparansi;
2. akuntabilitas;
3. responsibilitas;
4. kemandirian; dan
5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri.
BAB IV - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 10
Pasal 10
- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan, Perkembangan atas pengelolaan, pengusahaan bangunan gedung, bis angkutan penumpang, tempat usaha lainnya dan tempat khusus parkir dilingkungan terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate setiap bulan kepada Gubernur dan/atau melalui Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara;
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam melaksanakan penilaian terhadap Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Gubernur memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB V - BESARAN TARIF Pasal 11
Pasal 11
- (1) Besaran tarif barang dan jasa serta harga sewa pada bangunan gedung, tempat usaha lainnya dan tempat khusus parkir yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dilingkungan Terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate meliputi:
- a. Ruangan Ber - AC/M2/bulan
- b. Ruangan Non AC/M2/bulan
- c. Lahan Kosong
- d. Tempat Pemasangan Iklan (Dalam Ruangan)
- e. Tempat Pemasangan Iklan (Luar Ruangan)
- f. Bus Angkutan Penumpang dari Ruang Tunggu Ke Pesawat dan Sebaliknya
- g. Tempat Khusus Parkir Kendaraan Roda 4
- h. Passenger Service Charge (PSC)/ Airpor Tax.
- (2) Besaran tarif barang dan jasa serta harga sewa pada bangunan gedung, bis angkutan penumpang, tempat usaha lainnya dan tempat khusus parkir sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp. 31.000,00 dengan ketentuan Rp. 11.000,00 di setor ke kas Negara sebagai PNBP, dan 20. 000,00 disetor ke kas daerah;
- (3) Besaran tarif barang dan jasa serta harga sewa pada bangunan gedung, bis angkutan penumpang, tempat usaha lainnya dan tempat khusus parkir yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri dilingkungan Terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 12

- (1) Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai dasar oleh Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri sebagai Pengelola Bandar Udara Sultan Babullah Ternate sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri dalam melaksanakan pengelolaan sisi Darat bangunan gedung, bis angkutan

Penumpang, tempat usaha lainnya dan tempat khusus parkir dilingkungan Terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate dapat mengikutsertakan pihak lain.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Penetapan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri sebagai pengelola bangunan gedung, bis angkutan penumpang, tempat usaha lainnya dan tempat khusus parkir dilingkungan Terminal Bandar Udara Sultan Babullah Ternate dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini sambil menunggu di tetapkannya Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur tentang pengelolaan Bandar Udara Sultan Babullah Ternate.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan tersendiri.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 284/KPTS/MU/2013 tentang penunjukan PD. Kie Raha Mandiri sebagai pengelola Terminal Bandar Udara Babullah Ternate di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi pada tanggal, 27 Desember 2013

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA,

## A .TANRIBALI LAMO

Diundangkan di Sofifi pada tanggal, 27 Desember 2013

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKUUTARA,

## A. MADJID HUSEN

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 15)

LAMPIRAN

:

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR :

21 TAHUN 2013

TANGGAL :

27 Desember 2013

TENTANG :

PENETAPAN PERUSAHAAN DAERAH KIE RAHA MANDIRI SEBAGAI PENGELOLA SISI DARAT BANDAR UDARA SULTAN BABULLAH TERNATE

BESARAN TARIF HARGA BARANG DAN JASA, HARGA SEWA GEDUNG, BIS ANGKUTAN PENUMPANG, TEMPAT USAHA LAINNYA DAN TARIF PARKIR DILINGKUNGAN TERMINAL BANDAR UDARA SULTAN BABULLAH TERNATE.

| No | Nama /Jenis Barang & Jasa, Tarif Parkir | Biaya Sewa | Keterangan |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Ruangan ber- AC | Rp. 100.000,-/m2/bulan | |
| 2 | Ruangan Non AC | Rp. 80.000,-/ m2/bulan | |
| 3 | Lahan Kosong | Rp. 50.000,-/ m2/bulan | |
| 4 | Peasangan Iklan (Dalam Ruangan) | Rp. 400.000,-/m2/bulan | |
| 5 | Peasangan Iklan (Luar Ruangan) | Rp. 250.000,-/m2/bulan | |
| 6 | Parkir Kendaraan Roda 4 | Rp. 2000 / Jam Pertama | > 1 Jam Pertama Tambah Rp. 1000/Jam |
| 7 | Bis Angkutan Penumpang dari Ruang Tunggu ke Pesawat dan Sebaliknya | Rp. 250.000,-/ Pesawat | |

## Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA,

## A. TANRIBALI LAMO