PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2017 tentang PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan melalui peningkatan Daerah; dan menggali pelaksanaan pendapatan
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Ketentuan Pasal 193 Ayat (1) , Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/ atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- c. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan kas daerah dengan pertimbangan yang menguntungkan bagi keuangan daerah, terhadap kelebihan kas yang terjadi, Pemerintah Daerah perlu menempatkan uang daerah pada Bank umum dalam bentuk deposito;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
Menetapkan
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Uang 83 ,
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
- 4 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Badan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah\_
- 5 Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
- 6 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 7 Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dan tujuan Deposito adalah
- 1 untuk optimalisasi manfaat uang pemerintah daerah yang digunakan dan masih tersimpan Rekening Kas Umum Daerah; pada
- 2 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Bagian Pertama Penempatan Uang Daerah
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya sepanjang tidak menggangu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas Umum Daerah saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti. pada
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi diwilayah Kerja Bendahara Umum Daerahpada
- (4) Deposito disimpan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada pada
harus
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah. pada
BAB IV - MEKANISME
Pasal 5
- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito, beserta bank yang ditunjuk
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati. ayat
- (3)
BAB IV - MEKANISME
Pasal 6
- (1) Bunga dan atau jasa giro atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito ini merupakan pendapatan daerah\_
- (2) Apabila Bendahara Umum Daerah Membuka Rekening Penerimaan, bunga dan atau jasa giro sebagaimana dimaksud (1) langsung dipindahkan ke rekening penerimaan. pada ayat
- (3) Apabila Bendahara Umum Daerah Tidak Membuka rekening penerimaan, Bunga dan atau jasa giro sebagaimana dimaksud (1) langsung dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah. pada ayat
BAB IV - MEKANISME
Pasal 7
- (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan; memantau dan mengevaluasi penempatan Uang Daerah secara berkala.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari kerja. pada ayat
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Balangan tanggal 10 Maret 2017 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. RUSKARIADI ## BAB V PENUTUP ## Pasal 8

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan\_ Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan pada

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 10 Maret 2017 pada

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd H. ANSHARUDDIN

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN H. M. IWAN SETIADY, SH NIP 19780929 200501 1 009 BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 14