PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 2 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK (berlaku 25 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
PARAF KOORDINASI
INSPEKTUR KAB.
TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN
HUKUM
BAMBANG AGUS SETYAJI,
S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
INSPEKTUR KAB.
TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN
HUKUM
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4615);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
PARAF KOORDINASI
BAMBANG AGUS SETYAJI,
S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 485);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.
PARAF KOORDINASI
INSPEKTUR KAB.
TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN
HUKUM
BAMBANG AGUS SETYAJI,
S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
INSPEKTUR KAB.
TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN
HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah.
PARAF KOORDINASI
BAMBANG AGUS SETYAJI,
S.H.
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
INSPEKTUR KAB.
TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN
HUKUM
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IV - PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB IV - PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Pasal 4 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

- a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. penyusunan laporan hasil evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.

PARAF KOORDINASI

BAMBANG AGUS SETYAJI,

S.H.

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

## Pasal 7

Pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh tim evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Inspektur atas nama Bupati.

## KETENTUAN PENUTUP

## BAB V Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 25 Januari 2017 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,


ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI


Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

## PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK BAB I PENDAHULUAN

## A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil ( outcome ) dikenal sebagai SAKIP.

SAKIP yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dalam bentuk laporan kinerja Perangkat Daerah. Pelaporan tersebut di atas selanjutnya dilaksanakan evaluasi oleh Inspektorat guna memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan sasaran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas program pemerintah saat ini.

Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SAKIP yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk pelaksanaannya diperlukan petunjuk pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

1. Memberikan panduan bagi evaluator untuk:
- a. memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. menyusun LHE serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
2. Sebagai panduan dalam mengelola pelaksanaan Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## C. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi:
- a. evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi evaluasi atas penerapan SAKIP;
- b. melaksanakan penilaian terhadap SAKIP dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- c. menyusun peringkat hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

## 2. Entitas evaluasi

Entitas evaluasi yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

## D. PENUGASAN

Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada bulan maret setiap tahun oleh Tim Evaluasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan Keputusan Inspektur atas nama Bupati.

Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

## EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

## A. STRATEGI EVALUASI SAKIP

1. Pelaksanaan evaluasi SAKIP difokuskan untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
- a. partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi; dan
- b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama SAKIP.

## B. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Penyusunan pemeringkatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
3. Pelaporan hasil evaluasi disampaikan kepada Instansi/Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi.

## C. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penentuan kriteria evaluasi tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan didasarkan pada:

- a. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai SAKIP;

- b. kebenaran normatif yang bersumber pada bestpractice baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan
- c. kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sitem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi atau unit kerja telah memenuhi kriteria harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari para evaluator dan supervisor.

## D. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi adalah alat/cara/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, yang pada akhirnya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini.

## E. MATERI EVALUASI

Dalam melakukan evaluasi harus berpedoman pada materi evaluasi yang sudah ditetapkan, yaitu:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja difokuskan pada kriteria yang terdapat dalam Lembar Kerja Evaluator (LKE), antara lain:
- a. Kesungguhan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja agar berorientasi hasil;
- b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- c. pengungkapan informasi pencapaian kineja dalam SAKIP;
- d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja;
- e. keterkaitan seluruh komponen perencanaan dengan penganggaran dan pelaporan;
- f. capaian kinerja utama; dan
- g. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. perencanaan kinerja
- b. pengukuran kinerja
- c. pengukuran kinerja.
- d. pelaporan kinerja.
- e. evaluasi internal.
- f. capaian kinerja.
- g. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

## F. KERTAS KERJA EVALUASI (KKE)

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan LHE.

Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi(KKE).

Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan diskripsi fakta ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi) sampai pada saat kesimpulan.

## G. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

Hasil evaluasi dinilai dan disimpulkan atas fakta obyektif komponen atau unit kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam lembar kriteria evaluasi.

## BAB III EVALUASI KINERJA

- A. UMUM Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi SAKIP yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan

evaluasi langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari:

1. Evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja; dan
2. Penilaian dan penyimpulan.

## B. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kertas Kerja (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkapkan melalui evaluasi adalah sebagai berikut:
- a. kesungguhan dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil;
- b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya;
- c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj);
- d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis;
- e. keterkaitan komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporan;
- f. capaian kinerja utama;
- g. tingkat implementasi akuntabilitas kinerja; dan
- h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja.

3. Evaluasi penerapan menejemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.
5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) untuk evaluasi laporan kinerja.

## C. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas laporan kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut
- a. dalam melakukan penilaian, terdapat dua variabel yaitu komponen dan sub komponen.
- b. setiap komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

| No | Komponen | Sub Komponen | Bobot |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | a. Dokumen Renstra 10% meliputi : pemenuhan Renstra (2%) Kualitas Renstra (5%) dan implentasi Renstra (3%) b. Dokumen RKT 20% meliputi : Pemenuhan rencana kinerja tahunan (RKT) 4%, kualitas RKT (10%), dan implementasi RKT (6%) | 30% |
| 2 | Pengukuran Kinerja | a. Pemenuhan Pengukuran 5% b. Kualitas Pengukuran12,5% c. Implementasi Pengukuran 7,5% | 25% |
| 3 | Pelaporan Kinerja | a. Pemenuhan pelaporan3% b. Kualitas pelaporan 7,5% c. Pemanfaatan Pelaporan 4,5% | 15% |
| 4 | Evaluasi internal | a. Pemenuhan evaluasi 2 % b. Kualitas evaluasi 5 % c. Pemanfaatan hasil evaluasi3% | 10% |

| 5. | Capaian Kinerja | a. Kinerja yang dilaporkan (out put) 5% b. Kenerja yang dilaporkan (out come)10 % c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) 5% | 20% |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | Jumlah | | 100% |

Penilaian dilakukan berdasarkan tiga variable yaitu komponen, sub komponen dan kriteria. Setiap sub komponen akan dibagi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub komponen tersebut dan setiap pertanyaan akan diberikan nilai 1 (satu) apabila jawabannya 'Ya' tetapi apabila jawabannya 'Tidak' maka akan diberikan nilai 0 (nol).

Selain penilaian tersebut terdapat juga a/b/c/d/e yang diberikan untuk pertanyaan- pertanyaan yang membutuhkan ' Judgement ' dari evaluator yang biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.

Untuk jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

| | Kriteria | Nilai |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------|
| A | Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s.d. 100%) | 1 |
| B | Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s.d. 80%) | 0,75 |
| C | Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s.d. 60%) | 0,50 |
| D | Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s.d.40%) | 0,25 |
| E | Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%) | 0 |

Dalam memberikan penilaian 'Ya' atau 'Tidak' maupun 'a/b/c/d/e' evaluator harus menggunakan professional judgement -nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria yang didukung dengan kertas kerja evaluasi.

Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: penyimpulan terhadap hasil reviuw terhadap akuntabilitas kinerja Perangkat daerah dilakukan dengan menjumlah angka tertimbang dari masing-masing komponen. Untuk

kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan maka dilakukan dengan nilai rata-rata.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga dihasilkan suatu angka tertentu untuk nilai dengan range antara 0 s.d 100.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kategori sebagai berikut:

| NO | NILAI | KATEGORI | INTERPRESTASI |
|------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | >90-100 | AA | Sangat Memuaskan. |
| 2 | >80-90 | A | Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. |
| 3 | >70-80 | BB | Sangat Baik , Akuntabilitas kinerja baik, memiliki sitem manajemen kinerja yang andal. |
| 4 | >60-70 | B | Baik , Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sitem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. |
| 5 | >50-60 | CC | Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sitem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| 6 | >30-50 | C | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memilki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. |
| 7 | 0-30 | D | Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. |

3. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dan pengendalian dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim;
- b. reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan nilai dan penetuan kategori hasil evaluasi serta pengendalian.

## BAB IV

## PELAPORAN HASIL EVALUASI

## 1. UMUM

- a. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
- b. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE ini harus diisi dan diselesaikan setelah langkahlangkah evaluasi dilaksanakan.
- c. Bagi Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
- d. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi ( tentative findings ) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak Perangkat Daerah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

## 2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

- a. Kumpulan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Tim Evaluator disampaikan kepada Bupati.
- b. Hasil Evaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan Bupati kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## BAB V PENUTUP

Evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan, terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk melakukan tugas ini. Perkembangan baru di bidang manajemen pemerintahan dan bidang audit serta evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat memberikan sumbangsih yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan, yaitu terlaksananya peningkatan kinerja instansi atau unit kerja yang dievaluasi dan peningkatan akuntabilitas serta responsibilitas.

BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001