Unknown Unknown Nomor 41 Tahun 2016 tentang GARA PERA TURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR (0 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PENGA WASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUP ATI KOLAKA VTARA, - a. bahwa adanya perubahan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Komisi Pengawasan PupukDan Pestisida (KP3) Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Petisida Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai, untuk itu perlu ditinjau kembali; - b. bahwa Pupuk dan Pestisida merupakan sarana yang cukup penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian agar· dapat didayagunakan secara maksimal tanpa menimbulkan pengaruh yang tidak diinginkan di tengah-tenga~ masyarakat, maka pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaannya, perlu dilaksanakan secara terkordinasi dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida; 3. c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang -Undang Nomor 23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 6. 3', UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 7. 4, Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Tr 1 5. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang -Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik "Indonesia Nornor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua ata'&gt;. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor : 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Namor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran dan Penggunan Pestisida ; 8. Peraturan Atas Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4079); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2005 Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nornor: 829/Kpts/TP.2701l 985 tentang Syarat Pembukuan dan Pemberian LabeI/Pupuk dan Pestisida; 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar; 13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/0T.2 J 0/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23 8/Kpts/0T.21 0/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk AnOrganik; 15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/07.21 0/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk AnOrganik; 10. 1,6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PermentanlSR.l30lS12009 ten tang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 17. Mou Depdag, Depperin, Deptan dan Kemeneg BUMN dengan Kepolisian Negara dan Kejagung tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIKOLAKAUTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERA TURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR (0 TAHUN 2016
TENTANG
KOMISI PENGA WASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN KOLAKA UTARA
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
BUP ATI KOLAKA VTARA,
- a. bahwa adanya perubahan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Komisi Pengawasan PupukDan Pestisida (KP3) Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Petisida Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai, untuk itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa Pupuk dan Pestisida merupakan sarana yang cukup penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian agar· dapat didayagunakan secara maksimal tanpa menimbulkan pengaruh yang tidak diinginkan di tengah-tenga~ masyarakat, maka pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaannya, perlu dilaksanakan secara terkordinasi dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
3. c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang -Undang Nomor 23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. 3', UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. 4, Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Tr 1
.
:
.
·
}
5. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang -Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik "Indonesia Nornor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua ata'&gt;. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor : 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 5679);
';
,J
7. Peraturan Pemerintah Namor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran dan Penggunan Pestisida ;
8. Peraturan Atas Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2005 Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nornor: 829/Kpts/TP.2701l 985 tentang Syarat Pembukuan dan Pemberian LabeI/Pupuk dan Pestisida;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/0T.2 J 0/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23 8/Kpts/0T.21 0/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk AnOrganik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/07.21 0/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk AnOrganik;
10. 1,6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PermentanlSR.l30lS12009 ten tang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
17. Mou Depdag, Depperin, Deptan dan Kemeneg BUMN dengan Kepolisian Negara dan Kejagung tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
10
.
.
Menetapkan
19. Permentan Nomor: 38IPermentanlSR.320/7/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertan ian 43IPennentanlSR.140/8/20 11 tentang Syarat dan Pendaftaran Pupuk An-Organik; Nomor tata eara
20. Permentan Nomor 39IPennentanlSR.330/7/2015 Pendaftaran Pestisida; Tentang
21. Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor : 57 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eeeran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 tahun ~008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah;
24. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eeeran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
PERA TURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG KOMISI PENGA WASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUP ATEN KOLAKA
UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Oinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara.
5. Pupuk adalah Bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman seeara langsung atau tidak langsung.
6. . Pupuk An-Organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa seeara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat Pupuk.
7. Pupuk Organik adalah Pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan kimia
8. Pupuk bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di pengeeer resmi di lini IV. 9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan terriak, budidaya ikan dan/atau udang. 10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pertanian rakyat. 11 1&gt;~~rl .. "~ \_\_ rl\_l\_t. . \_\_ 1. - - '

Penandatangan: 12. Penyalur di lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/20 13 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.

Penandatangan: 2. l3. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalarn pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten. ## BAB II ## UNSUR DAN FUNGSi KOMISI PENGA WAS PUPUK DAN PESTIS IDA ## Pasal 1 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan Instansi lingkup Dinas-Dinas serta Lembaga yang erat kaitannya dengan pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan susunan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini. ## Pasal2 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan penga~asan\_ Pupuk dan Pestis ida yang dilakukan oleh para pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara. ## Pasal3. ## Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilakukan untuk menyerasikan : - a. Kegiatan para pengawas Pupuk dan Pestis ida dan/atau instansi yang bersangkutan dalam melaksanakan pengawasan Pupuk dan Pestis ida; - b. Usaha-usaha dalam rangka pengelolaan Pupuk dan Pestisida yang dilakukan oleh instansi &gt;-instansi yang bersangkutan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing; - c. Tindakan yang periu dilakukan oleh masing-masing terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan bersangkutan; - d. Langkah-Iangkah untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh Pupuk dan Pestisida. ## BABIII TUGAS DAN WEWENANG KOMISI ## PENGA WASAN PUPUK DAN PESTIS IDA ## Pasal 1 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas : - a. Melakukan pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan Pupuk dan Pestisi~a untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. J - b. Memeriksa jenis, mutu dan jumlah Pupuk dan Pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi Pupuk dan Pestisida untuk mengetahui bahwa hal-hal tersebut sesuai atau tidakdengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. lI..1'~lAl .. \_l. , .1 - d. Memeriksa alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan, pengedaran .dan penggunaan Pupuk dan Pestisida untuk mengetahui bahwa alat dan bahan tersebut dapat atau tidak menyebabkan perubahan mutu Pupuk dan Pestisida sehingga menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan atau kerugian lain bagi masyarakat. - e. Memeriksa bahan-bahan yang diduga mengandung residu Pupuk dan Pestisida untuk mengetahui bahan-bahan tersebut mengandung residu Pupuk dan Pestisida yang melarnpaui batas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . - f. Memeriksa tenaga kerja yang bekerja atau pekerjaan dalam rangka kegiatan penyirnpanan, pengedaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida untuk mengetahui jenis asal danjumlah Pupuk dan Pestisida serta kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - g. Memeriksa pembukuan dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan penyimpanan, pengedaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, - h. Menyampaikan dan menjelaskan persyaratan penyimpanan, pengedaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida untuk mencegah pengaruh samping Pupuk dan Pestisida yang tidak sesuai dan memonitor dampak pelaksanaannya. 1. Melakukan pengkajian efekasi, resistensi dan dampak negatifPupuk dan Pestisida. - J. Menginventarisasikan para formulator, distributor, penyalur dan pengecer Pupuk dan Pestisida. - k. Mengkoordinasikan kegiatan Pengawasan Pestisida dan Pupuk yang dilakukan oleh para Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten K.olaka Utara. ## Pasal 2 Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai wewenang : - a. Memasuki setiap tempat yang dipandang periu untuk memeriksa Pupuk dan Pestisida. - b. Meminta kepada pihak yang diperiksa untuk memperhatikan dan menjelaskan mengenai jenis dan jumlah Pupuk dan Pestisida, wadah dan pembungkus Pupuk dan Pestisida, label dan publikasi Pupuk dan Pestisida, bahan-bahan yang digunakan untuk menyimpan, pengedaran dan penggunaan Pup uk dan Pestisida. - c. Mengambil contoh Pupuk dan Pestisida, wadah dan pembungkus, label dan publikasi Pupuk dan Pestisida, bahan-bahan yang digunakan mengandung Pupuk dan Pestisida, alat dan bahan ya~g digunakan untuk menyimpan, pengedaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida. . - d. Meminta kepada pihak yang diperiksa untuk memberikan contoh Pupuk dan Pestisida, dan contoh bahan-bahan lain yang diduga mengandung residu Pupuk dan Pestisida yang diambil oleh pengawas Pupuk dan Pestisida ke laboratorium untuk memeriksa Pupuk dan Pestisida tersebut. - e. Contoh sebagaimana yang dimaksud pada pointc tersebut diambil hanya sebanyak yang diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium dan atau untuk keperluan barang bukti dalam menyelesaikan masalah yang dijumpai pengawas Pupuk dan Pestisida. - f. Meminta bantuan kepolisian apabila pihak yang diperiksa menolak pemeriksaan. - g. Melaporkan kepada aparat yang berwenang melakukan penyelidikan seperti Penyidik Pegawai lI.T~;t~\_; ("1;\_;1 Inn"''"'' " " i - Apabila pengawas Pupuk dan Pestisida menemukan hal-hal yang bertentangan dengan PP, Nomor 7 1973 dan Peraturan pelaksanaannya maka pengawas Pupuk dan Pestisida wajib membuat berita acara dalam waktu tidak lebih 48 (empat puluh delapan) jam setelah pemeriksaan dan segera menyampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan, pihak yang diperiksa aparat penyidik dan instansi lain yang berkepentingan untuk ditindak lanjuti. 1. - J. Melakukan pemusnahan limbah Pupuk dan Pestisida, ## BABIY ## PENGA WAS PUPUK DAN PESTISIDA ## Pasal 1 Pengawasan Pupuk dan Pestisida terdiri dari pejabat instansi Pertanian, kesehatan, tenaga kerja dan instansi yang dianggap perlu mempunyai tugas dan fungsi melindungi tanaman, ternak, ikan dan organisme pengganggu, melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan tenaga kerja terhadap pengaruh samping Pupuk dan Pestisida yang tidak diinginkan. ## Pasal 2 Apabila pihak yang diperiksa rnenolak pemeriksaan oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida dan menduga:. bahwa sesuatu pestisida yang berhubungan dengan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida merupakan tindak pidana, maka Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib rnelaporkan peristiwa tersebut kepadaaparat kepolisian atau aparat yang berwenang melakukan penyidikan. ## Pasal 3 Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Kornisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara. ## Pasa14 Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida secara Ex -Officio dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Petemakan Kabupaten Kolaka Utara pada bidang Sarana dan Prasarana Pertanian. ## BABY ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal!

Penandatangan: Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara dinyatakan tidak berlaku lagi. ## Pasa12

Penandatangan: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ## Pasal3 , , . . .' I

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Penetapan: Ditetapkan di : Lasusua Pada tanggal : 2'7 ~ 0C; - 2016 Diundangkan : di Lasusua Pada Tanggal 2016 , .. , j'
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

Nomor

TanggaJ

tV Tahun 2016

£\_q - 0 c;- - 2016

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUP ATEN KOLAKA UTARA

Pembina

: 1. Bupati Kolaka Utara

2. Wakil Bupati Kolaka Utara

Ketua

Ketua I

Ketua II

Sekretaris

Sekretaris I

Sekretaris II

Sekertaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Kepala Dinas Pertanian dan Petemakan Kab. Kolaka Utara

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kolaka Utara

Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Kolaka Utara

- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan

Peternakan Kab. Kolaka Utara

- Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kab. Kolaka Utara

Anggota - Anggota

- . 1. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka Utara.
2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kolaka Utara.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Utara.
5. Kepala Badan Pelaksana PenyuJuh Pertanian, Perikanan dan' Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara.
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pemakaman dan Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka Utara.
9. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kolaka Utara
10. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Utara.
- @. KepaJa Bagian Hukum Setda Kabupaten Kolaka Utara
12. KepaJa Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perternakan Kab.Kolaka Utara.


.

,

.

,