PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG Nomor 07 Tahun 2007 tentang Kelurahan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan; (berlaku 21 Juli 2007)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
2. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG dan BUPATI ENREKANG
ME MUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang ini dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
KEDUDUKAN DAN TUGAS
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
BAB II - Pasal 2
Pasal 3
- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan
BAB II - Pasal 2
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan;
- e. Seksi pelayanan Masyarakat; dan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi jabatan pada Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB IV PENGISIAN JABATAN LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN Pasal 6

- (1) Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat :
- (2) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
- b. masa kerja minimal 10 tahun; dan
- c. memiliki kemampuan teknis dibidang administrasi Pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Perangkat Kelurahan berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul Camat.

## BAB V TATA KERJA Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertical yang berada di wilayah kerjanya.

## Pasal 8

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

## BAB VI K E U A N G A N Pasal 9

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
- a. ABPD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga;
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari ABPD Kabupaten sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan factor-faktor sekurangkurangnya :
- a. jumlah penduduk;
- b. kepadatan penduduk;
- c. luas wilayah;

- d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
- e. potensi ekonomi wilayah ;
- f. jenis dan volume pelayanan;
- g. tugas yang diberikan; dan
- h. potensi Ekonomi Wilayah.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah provinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerinatah Kabupaten dan Camat.

## Pasal 11

Pembinaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) meliputi ;

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan Pemerintahan Kelurahan;
- b. memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada Kelurahan;
- d. memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Lurah dan perangkat Kelurahan;
- e. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- f. memberikan bimbingan, suverpisi dan konsultasi pelaksanaan Pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- h. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membina Pemerintahan Kelurahan;
- i. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan upaya-upaya percepatan atau akseralasi pembangunan kelurahan;
- k. Pembinaan lainnya yang diperlukan.

## Pasal 12

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
- b. memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten; dan
- c. melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten;

- d. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pedoman adminsitrasi, tata naskah dan pelaporan;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintah kelurahan tingkat provinsi; dan
- h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan skala provinsi;

## Pasal 13

Pembinaan teknis dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman adminsitrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah dan perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan;

## Pasal 14

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerinathan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

## Pasal 15

Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) hanya berlaku bagi lurah yang diangkat setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang Pada tanggal 21 Juli 2007

BUPATI ENREKANG,


HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang Pada tanggal 23 Juli 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,


## ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2007 NOMOR 07