PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 22 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (berlaku 22 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kota Surabaya dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, serta agar penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Surabaya khususnya terkait dengan Izin mendirikan Bangunan dapat diselenggarakan secara tertib, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor Nomor 58 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan .
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyataran Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 702);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Medirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 276);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 28);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peta Rincian Rencana Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 5);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 17);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN
WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS BANGUNAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 18) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Semua Kalimat Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang diubah sehingga berbunyi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
2. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. fotokopi SKRK/Rencana Tapak dan atau IMB beserta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran gambar IMB yang telah diterbitkan sebelumnya jika bangunan telah memiliki IMB;
- b. fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku atau fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila IMB diatas namakan badan hukum, apabila nama pemohon tidak sesuai dengan SKRK/IMB lama;

- c. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa yang masih berlaku apabila permohonan dikuasakan;
- d. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan SKRK, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris dan/atau bukti peralihan hak atas tanah lainnya yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan/atau perjanjian sewa, dan/atau bukti status penguasaan/ pemanfaatan tanah lainnya yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- e. Surat pernyataan pertanggungjawaban pendirian bangunan.
4. (1a) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka khusus bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1), pemohon harus melampirkan persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. fotokopi Rekomendasi dari Tim Cagar Budaya, apabila bangunan yang dimohonkan merupakan bangunan cagar budaya atau berada di kawasan cagar budaya;
- b. gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam format Computer Aided Design (CAD) sekurangkurangnya meliputi :
1. gambar situasi;
2. gambar denah;
3. gambar tampak, apabila bangunan yang dimohonkan merupakan bangunan cagar budaya atau berada di kawasan cagar budaya.
- c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk luas bangunan di bawah 100 m² (seratus meter persegi) gambar rencana teknis bangunan dapat berupa gambar sketsa.
- (3) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), pemohon harus melampirkan persyaratan teknis berupa gambar dan perhitungan struktur berupa softcopy meliputi :
- a. fotokopi rekomendasi dari Tim Cagar Budaya, apabila bangunan yang dimohonkan merupakan bangunan cagar budaya atau berada di kawasan cagar budaya;

- b. gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam format Computer Aided Design (CAD), terdiri dari :
1. gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
3. 2.
4. gambar denah (skala 1 : 100 / 1 : 200);
3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100 / 1 : 200);
4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100 / 1: 200);
5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100 / 1 : 200);
6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100 / 1 : 200).
- c. gambar dan perhitungan struktur berupa softcopy dan hardcopy untuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) atau bangunan dengan struktur utama baja, yang meliputi :
1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;
2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani oleh perencana.
- (4) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) untuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3), pemohon harus melampirkan persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. fotokopi berita acara serah terima administrasi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembang pada kawasan perdagangan terpadu, kawasan industri/pergudangan estate, rumah susun dan real estate (induk);
- b. fotokopi rekomendasi, meliputi :
1. fotokopi rekomendasi dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. fotokopi rekomendasi drainase sesuai ketentuan yang berlaku;
3. fotokopi rekomendasi lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. fotokopi Rekomendasi Cagar Budaya, apabila merupakan bangunan cagar budaya atau berada di kawasan cagar budaya;
- b. fotokopi rekomendasi, meliputi :
1. fotokopi rekomendasi dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;

2. fotokopi rekomendasi drainase sesuai ketentuan yang berlaku;
3. fotokopi rekomendasi lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. fotokopi berita acara serah terima administrasi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembang pada kawasan perdagangan terpadu, kawasan industri/ pergudangan estate, rumah susun dan real estate (induk) untuk bangunan Non Rumah Tinggal yang dibangun oleh pengembang (real estate/ induk) sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam format Computer Aided Design (CAD), terdiri dari :
1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);
2. gambar denah (skala 1:100/1:200);
3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);
4. gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);
5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);
6. gambar rencana sanitasi (skala 1:100/1:200).
- e. gambar dan perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat dengan luas bangunan diatas 500 m² (lima ratus meter persegi) atau bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau berstruktur baja berupa softcopy, meliputi :
1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;
2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani oleh perencana.
- f. gambar rencana teknis untuk bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang disetujui oleh Tim Ahli Bangunan dan ditandatangani penanggung jawab (pemilik, perencana dan pengawas/ pelaksana) berupa hardcopy sebanyak 2 (dua) set dan softcopy , terdiri dari :
1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);
2. gambar denah (skala 1:100/1:200);
3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);
4. gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2017

## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

ttd.

## HENDRO GUNAWAN

## BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 22


5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);
6. gambar detail arsitektur yang dianggap perlu (skala 1:20/1:50);
7. gambar dan perhitungan struktur;
8. gambar skematik dan analisa Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP).

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2017

WALIKOTA SURABAYA,

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal

ttd.

TRI RISMAHARINI