Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 192 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 1998 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas para Menteri yang memimpin Departemen dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat di segala bidang, dipandang perlu menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 1998.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 144 TAHUN 1998.
Pasal I
Pasal 109
"Pasal 109
Departemen Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
1. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
5. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam;
6. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi;
7. Direktorat Jenderal Perkebunan;
8. Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan;
10. Pusat;
11. 11.Instansi Vertikal di Wilayah."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'ram.bah.an. Lem.b"Man. Neg"Ma Repulik. lndon.e"&amp;"ia Nomol' 5679); 8. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5357); 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); ' - "'· :~. (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran nomor urut 1 Bidang Penanaman Modal kolom 3 (tiga) persyaratan untuk nomor urut 6, 7 dan nomor urut 8 dihapus.

1.

## Pasal II

Peraturan Gubernur rm rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

I

Ditetapkan di Kendari Pada al f)q -B -

2016

GUBERNUR S WESI TENGGARA,~


NURALAM


Diundangkan di Kendari Pada tanggal ~~ S -2016


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR .. :?.Q .

•
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2008 tentang HARI JADI PERTAMBANGAN DAN ENERGI (berlaku 27 September 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
:
:
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI JADI PERTAMBANGAN DAN ENERGI.
Tanggal 28 September ditetapkan sebagai Hari Jadi Pertambangan dan Energi.
Hari Jadi Pertambangan dan Energi bukan merupakan hari libur.
KETIGA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd
Lambock V. Nahattands
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2008

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 72 Tahun 2003 tentang PENUGASAN (berlaku 18 September 2003)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tunisia, dan Libya mulai tanggal 21 September 2003 sampai dengan 26 September 2003, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tunisia, dan Libya yang akan berlangsung mulai tanggal 21 September 2003 sampai dengan tanggal 26 September 2003 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 73 Tahun 2000 tentang KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA (berlaku 30 Mei 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 telah ditetapkan Kopi dan Minyak Kelapa Sawit sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan analisis dan kebutuhan yang besar terhadap instrumen lindung nilai dan adanya referensi harga bagi pengusaha komoditi, dipandang perlu menambahkan Plywood, Karet, Kakao, dan Lada sebagai komoditi yang layak diperdagangkan di Bursa Komoditi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dipandang perlu menetapkan Plywood, Karet, Kakao, dan Lada, sebaai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Diajdikan Subjek Kontrak Berjangka;
5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA.
Pasal 1
- (1) Menambah Plywood, Karet, kakao dan Lada sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.
- (2) Dengan penambahan komoditi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka adalah Kopi, Minyak Kelapa Sawit, Plywood, Karet, Kako dan Lada.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor DAN Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1998 (berlaku 14 Agustus 1998)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk Jenderal Dewan Pemantapan Ketahanan perlu dibentuk Sekretariat; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Mengingat
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998.
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1998. Pasal I Menambah ketentuan baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998, yang dijadikan Pasal 4A, yang berbungi sebagai berikut: PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
"Pasal 4A
Untuk menunjang kelancaran tugas Sekretaris Jenderal di bidang administrasi, Sekretaris Jenderal dapat membentuk Sekretariat dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional."
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998.
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1998. Pasal I Menambah ketentuan baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998, yang dijadikan Pasal 4A, yang berbungi sebagai berikut: PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
"Pasal 4A
Untuk menunjang kelancaran tugas Sekretaris Jenderal di bidang administrasi, Sekretaris Jenderal dapat membentuk Sekretariat dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional."
Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PDF Create! 4 Trial
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2001 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2000 Pemerintah republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan beserta Protokol tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2000, sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Slovakia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Januari 201

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: Ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 Januari 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DJOHAN EFFENDI ## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 5

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI

Penandatangan: Kepala Biro Hukum,

Verifikasi: Ttd. B.P. Silitonga
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 2008 tentang PENUGASAN (berlaku 22 Oktober 2008)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Republik Rakyat China dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Europe Meeting (KTT ASEM ) ke-7 Beijing pada tanggal 22 sampai dengan 26 Oktober 2008 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Sekretaris Kabinet, ttd
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 179 Tahun 1998 tentang PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (berlaku 1 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 telah ditetapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang pemberlakuannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Mengingat
Menetapkan
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
- (1) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagi sebagai berikut:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan
- b. 90% (sembilan puluh persen) sisanya merupakan bagian Daerah Tingkat II, dengan pembagian sebagai berikut:
- 1) 45% (empat puluh lima persen) dialokasikan
Pasal 3
- (1) Tata cara pemungutan dan pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Administrasi pelaksanaan pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakasanakan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 4
Wajib Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyampaikan laporan tentang penjualan dan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: Pada tanggal 1 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AKBAR TANJUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 163 Tahun 1998 tentang SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK (berlaku 11 September 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang statistik dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK.
Pasal 1
Mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STIS sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jakarta.
Pasal 2
STIS dipimpin oleh Ketua STIS yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik.
Pasal 3
STIS mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang statistik.
Pasal 4
Organisasi STIS terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan
Ketua;
- b. Senat STIS;
- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
- e. Unsur Penunjang.
:
Ketua dan
Pembantu
Pasal 5
Pembinaan teknis akademik STIS dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan STIS secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STIS ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 7
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Akademi Ilmu Statistik diintegrasikan ke dalam STIS.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 85 Tahun 1998 tentang No Description (berlaku 9 Juni 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R-074/A/C.3.2/6/1998 tanggal 5 Juni 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.UM.01.06-69 tanggal 5 Juni 1998, dan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/151/VI/1998 tanggal 6 Juni 1998, dan sesuai pula dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka tersebut.
Mengingat :
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Memberikan amnesti kepada:
1. Sdr. Cancio Antoni H.G.;
2. Sdr. Bendito Amaral;
3. Sdr. Thomas Agusto Coreia;
4. Sdr. Hermenegildo Dacosta;
5. Sdr. Coky Yahya Runasia Tanel Guntur Aritonang;
6. Sdr. Jose Gomes;
7. Sdr. Luis Pereira;
8. Sdr. Antonio Gusmao Freitas.
6. KEDUA :
Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedelapan terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
KETIGA : Memberikan abolisi kepada:
1. Sdr. Juvinal Dos Santos Monis;
2. Sdr. Fransisco de Deus;
3. Sdr. Domingos Da Silva;
4. Sdr. Silverio Babtista Ximenes;
5. Sdr. Vicente Marques Da Crus;
6. Sdr. Bernadino Simao;
7. Sdr. Paulo E. Silva Carvalho;
8. Sdr. Paulo Soares.
Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap kedelapan tersangka tersebut dalam diktum KETIGA Keputusan
KEEMPAT : Presiden ini, ditiadakan.
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman
dan Jaksa Agung.
KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 108 Tahun 2000 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI (berlaku 26 Juli 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga terdidik di bidang ilmu pengetahuan agama Kristen Protestan, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Sentani Jayapura;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI.
Pasal 1
Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri di Sentani Jayapura yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STAKPN sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berlokasi di Sentani Jayapura.
Pasal 2
STAKPN dipimpin oleh Ketua STAKPN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.
Pasal 3
STAKPN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau akademik di bidang ilmu pengetahuan agama Kristen Protestan.
Organisasi STAKPN terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STAKPN;
- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
- e. Unsur Penunjang.
Pasal 5
Pembinaan teknis akademik STAKPN dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis fungsional STAKPN dilaksanakan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STAKPN ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 130 Tahun 1999 tentang PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA (berlaku 13 Oktober 1999)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 1999 TENTANG
PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk pemerataan pembangunan di Propinsi Jawa Barat khususnya di bidang p endidikan tinggi, dipandang perlu menetapkan persiapan pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa di Banten dengan Keputusan Presiden.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Pasal 1
- (1) Persiapan pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa dilaksanakan secara bertahap sampai terpenuhinya seluruh persyaratan pendirian Universitas Negeri sesuai ketntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Persiapan pendirian Universitas dimaksud dilakukan maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tahun anggaran 2000/2001.
- (3) Pembinaan akademis Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 2
Selama dalam masa persiapan pendirian, maka seluruh pengelolaan dan pembiayaan kegiatan Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa
- 2 - menjadi tanggung jawab Yayasan Tirtayasa Banten.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2017 tentang CUTI BERSAMA TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
If R ESIDE N REPUBLIK INDONtrSIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
CUTI BERSAMA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2077; a
- b. bahwa berdasarkan Pasal 333 ayat (4) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2OlZ tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S; Mengingat
Pasal 333
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Tahun 2Ol7;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S; Mengingat
2. Undang .
SALINAN
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371;
MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA TAHUN 2017.
Menetapkan cuti bersama tahun 2OLT yaitu pada tanggal 23, 27,28,29, dan 30 Juni 2OL7 (Jumht, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal26 Desember 2Ol7 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.
- Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KETIGA
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2OlT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Penandatangan: ## Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ## REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 91 Tahun 2000 tentang No Description (berlaku 11 Juli 2000)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana dan tersangka yang terlibat dalam tindak
- pidana tertentu ;
- b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dalam surat dimaksud;
Mengingat
: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA :
Memberikan amnesti kepada:
1. IZAK YAPSENANG;
2. JOHN MAK NAPO;
3. LODWIK HEMBRING;
4. SIMION OHE;
5. ABDUL JALIL;
KEDUA :
Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kelima terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
KETIGA :
Memberikan abolisi kepada:
1. JAUHARI MYS als. AZHARI;
2. FAUJI IBRAHIM als. MONIER;
3. KLEEMENS ROM SARVIR;
4. LESEREN DAMPARI KARMA.
KEEMPAT :
Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap keempat tersangka tersebut dalam diktum KETIGA keputusan Presiden ini, ditiadakan.
KELIMA
:
Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.
KEENAM
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. DJOHAN EFFENDI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 1998 tentang JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (berlaku 26 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa ekonomi nasional saat ini sedang mengalami krisis moneter yang sangat berat;
- b. bahwa krisis moneter tersebut tercermin pada merosotnya kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional;
- c. bahwa karena itu dipandang perlu untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran bank umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN TERHADAP
Menetapkan : KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM.
Pasal 1
Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi.
Pasal 2
- (1) Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Bank Umum yang didirikan
Pasal 3
Syarat, tata cara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.
Pasal 4
Menteri Keuangan melaporkan dari waktu ke waktu perkembangan pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
Pasal 5
Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar ...
pada tanggal 26 Januari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1998

Verifikasi: ttd. ## SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2001 tentang HONORARIUM BAGI KETUA, (berlaku 9 Maret 2001)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIAT-AN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL.
Pasal 1
Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional diberikan honorarium setiap bulan.
Pasal 2
Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tenaga Tim Asistensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Staf Administrasi Kesekretariatan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Sekretaris Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd Edy Sudibyo
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2000.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 116 Tahun 2000 tentang RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 2000 (berlaku 14 Agustus 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2000
TENTANG
RINCIAN PENGELUARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 perlu dirinci lebih lanjut ke dalam Program, Kegiatan Departemen/Lembaga bersangkutan dan Jenis Pengeluaran;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944);
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 2000.
Pasal 1
- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000, dirinci ke dalam Program Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
Pasal 5
- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000, dirinci ke dalam Program Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.
- (2) Rincian lebih lanjut dari Program-program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Kegiatan dan Jenis Pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Pergeseran jumlah biaya dalam dan atau antar Kegiatan serta antar Program dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000.



Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

ABDURRAHMAN WAHID
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN NAMA IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG (berlaku 25 April 1992)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung yang sekarang ini bernama Klungkung, dirasakan belum mencerminkan penamaan sebenarnya dari tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;
- b. bahwa faktual, wilayah tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung sekarang lebih dikenal masyarakat dengan nama Semarapura, dan nama Semarapura ini secara historis lebih berakar pada masyarakat karena sudah dikenal sejak kira-kira 300 tahun yang lampau pada saat berdirinya Kerajaan Klungkung di Bali;
- c. bahwa perubahan nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung menjadi Semarapura dipandang akan mampu memberi motivasi dan semangat bagi masyarakat Klungkung untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka perubahan nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
4. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG.
Pasal 1
Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung diubah dari Klungkung menjadi Semarapura.
Pasal 2
Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PERUBAHANATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL (berlaku 22 Maret 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
bahwa dengan telah dilikuidasinya Departemen Penerangan dan telah terbentuknya susunan Kabinet Gotong Royong, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang Undang Dasar 1945 jo Pasal 17
- Perubahan Pertama Undang Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang bukan Hari Libur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1961;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL.
Pasal 2
Pelaksanaan penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi."
Pasal 3
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- Perubahan Pertama Undang Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang bukan Hari Libur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1961;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3
Pelaksanaan penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi."
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
Biaya penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dibebankan pada anggaran Departemen atau Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 128 Tahun 2000 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN (berlaku 14 September 2000)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa Tunjangan Agen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1994 tentang Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi, dan Penyuluh Perindustrian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1994 tentang Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi dan Penyuluh Perindustrian;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Agen, selanjutnya disebut dengan Tunjangan Agen adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional agen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Agen diberikan Tunjangan Agen setiap bulan.
Pasal 3
Besarnya Tunjangan Agen adalah sebagaimana terlampir dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihentikan pemberian tunjangannya apabila diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan.

## Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Agen dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1994 tentang Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi, dan Penyuluh Perindustrian, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Edy Sudibyo