PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 20 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS BUPATI SITUBONDO (berlaku 5 Apr 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR l\_i TAHON 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
BUPATI SITUBONDO
Menimbang a.
- bahwa pelaksanaan suatu pembangunan dan/ a tau suatu kegiatan usaha serta infrastruktur pada umumnya memiliki potensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang akhirnya berpengaruh pada ketertiban, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat serta guna mencegah dampak yang ditimbulkan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
- b. Bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dir:paksud pada huruf adan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
1. Undang-Undang Pembentukan Nomor 12 Daerah-daerah Tahun 1950 Ka bu paten tentang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
2
- Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun · 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun , 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara R~publik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen clan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); ,:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas clan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan ·· Nomor 75 Tahun 2016;
3
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Situbondo Tahun 2016 Nomor 6); Nomor 8 Susunan Kabupaten
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian'Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas · Perhubungan Kabupaten Situbondo (Lembaran Berita Derah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 54).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PE~LENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. ,,,t
3. • Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Lalu Lintas adalah gerakan kendaraan dan orang diruang lalu lintas.
8. Tim evaluasi adalah tim yang dibentuk Bupati yang mempunyai tugas menilai serta mengevaluasi do~men hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan'oleh pengembang atau pembangun.
4
9. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
10. Bangkitan/tarikan lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
10. Studi ANDALALIN adalah studi yang meliputi kajian terhadap Janngan jalan yang terpengaruh oleh pengembangan kawasan sejauh radius tertentu.
11. Dokumen ANDALALIN adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/ a tau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunii;:tn dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
14. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan/Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
5
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satua waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
17. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Tidak Bermotor.
19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
Pasal 2
- ( 1) Maksud dari pelaksanaan Studi ANDALALIN adalah .:
- a. untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. meneliti dan mengevaluasi kinerja bangkit~ dan tarikan lalu lintas pada kawasan yang sudah beroperasi.
- (2) Tujuan dilakukannya ANDALALIN adalah untuk :
- a. memprediksi dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan; ,·
- b. menentukan bentuk peningkatan/ perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru; ·
- c. menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/ perbaikan;
6
- d. mengidentifikasi masalah-'masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang a tau pembangun dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permuldman clan Infrastruktur
BAB Ill - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 3
- ( 1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. • fasilitas pendidikan:
1. sekolah atau universitas;
2. lembaga kursus.
- e. fasilitas pelayanan umum:
1. rumah sakit;
- 2. klinik bersama;
3. bank.
- f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- g. hotel;.
- h. gedung pertemuan;
.
,.;,
7
- i. restoran;
- J. fasilitas olah raga ( indoor atau outdoory;
- k. bengkel kendaraan bermotor;
1. pencucian mobil; dan/atau
- m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen;
- c. asrama;
- d. ruko; dan/ atau
- e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: ·
- a. akses ke dan dari jalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;
- d. terminal;
- e. stash.in kereta api;
- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum;
- h. jalan layang (flyovery;
- i. lintas bawah (under pass);
- J. terowongan (tunneij; dan/atau
- k. infrastruktur lainnya.
BAB Ill - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 4
- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang telah memenuhi kriteria minimal ANDALALIN wajib melakukan kajian ANDALALIN.
,•,. •,
8
- (2) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur yang belum memenuhi kriteria minimal ANDALALIN harus dilakukan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Kriteria Ukuran minimal kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur yang wajib dilakukan kajian ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV DOKUMEN ANDALALIN

## Pasal 5

- (1) Pengembang permukiman ANDALALIN. atau dan Pembangun infrastruktur pusat wajib kegiatan, melakukan
- (2) Dalam melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat kompetensi penyusun ANDALALIN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.
- (4) Kegiatan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.
- (5) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan (OKA), Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
- (6) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dim\_aksud pada ayat (5) paling sedikit memuat : ,;
- a. perencanaan dan metodelogi analisis dampak lalu lintas, meliputi :
1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
- 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;

b.

9

3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/ tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/ atau kebutuhan parkir;
4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
9. metodelogi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lingkungan.

analisa kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :

1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu , ·lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata› rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan
3. kondisi angkkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. Analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:

1. simulasi kinerja pembangunan; lalu lintas sebelum
2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
2. penyediaan angkutan umum;
3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. penataan sirkulasi lalu lintas didalam kawasan;
9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dalam kawasan;
11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
13. penyediaan fasilitas penyebrangan.
1. Rincian tanggung jawab pemerintah Daerah dan pengembang dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- J. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. Pemantauan meliputi: oleh Pemerintah Daerah,
- a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
- b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan a tau pengembangan termasuk akses masuk dan akses keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
2. Pemantauan oleh pengemban atau pembangun, meliputi:
- a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
- c) pemantauan terhadap rambu, marka dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
- k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
4. kondisi sosial ekonomi disekitar rencana pembangunan baru atau pengembangan;,dan
5. · kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Selain persyaratan yang harus dimuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hasil Dokumen harus dilengkapi dengan :

- a. Gambar desain bangunan/ site plan bangunan;
- b. Peta lokasi detail tanah bangunan;
- c. Data-data lokasi bangunan, meliputi :
- 1) Luas tanah;
- 2) Luas bangunan;
- 3) Luas pelataran parkir;
- 4) Jumlah personil pegawai dan penghuni;
- 5) Jumlah pengunjung yang ditampung;
- 6) Fasilitas pendukung.
- d. Rencana Pengembangan;
- e. Surat Ijin Tempat Usaha;
- f. Sertifikat tanah/ Surat Ijin kepemilikan hak.

## BABV

## PERSETUJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BASIL

## ANDALALIN Pasal 6

- (1) Hasil ANDALAIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapat keputusan berupa persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan untuk dilakukan penilaian.
- (3) Pe~yampaian dokumen hasil ANDALALIN sebag~imana dimaksud pada ayat (2)\_ menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apatemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen ANDALALIN secara lengkap dan memenuhi persyaratan.


## Pasal 7

- (1) Penilaian dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang' terdiri atas unsur:
- a. Dinas Perhubungan;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimaq.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Anggota; dan
- d. Anggota Sekretariat.
- (3) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala Dinas Perhubungan dan merangkap sebagai anggota.
- (4) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksd pada ayat (2) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok : .l'
- a. melakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN yang sudah dibuat oleh pengembang I atau pembangun;
- b. menilai kelayakan dan memberikan rekomendasi terhadap dokumen hasil ANDALALIN;
- c. memberikan rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pembangunan ·yang belum memenuhi kriteria ukuran minimal.
- (7) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati dapat memberikan tugas lainnya berda~8.!kan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sek.urang-k.urangnya meliputi :
- a. Kondisi kawasan/lokasi;
- b. Konsep pengembangan kawasan/ lokasi; atau pembangunan
- c. Kondisi lalu lintas dan peramalannya;
- d. Rencana menejemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
- (2) Tim Evaluasi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Rekomendasi kepada Bupati.

## Pasal 9

- ( 1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan bahwa hasil ANDALALIN yang . disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum memenuhi persyaratan, maka Bupati melalui Dinas Perhubungan mengembalikan hasil ANDALALIN kepada Pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan bahwa hasil ANDALALIN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sudah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Dokumen ANDALALIN yang sudah disetujui oleh Bupati dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus:
- a. izin Lokasi;
- b. Izin Mendirikan Bangunan; atau

- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (2) Dokumen ANDALALIN yang sudah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pengembang wajib menyerahkan dokumen ANDALALIN kepada Dinas Perhubungan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.
- (4) Pengembang wajib berkala setiap 6 Perhubungan. menyampaikan ( enam) bulan laporan secara kepada Dinas

## Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap ANDALALIN dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi se bagaimana dimaksud dilakukan oleh Tim sebagaimana Pasal 7 ayat (1). pada ayat ( 1) dimaksud dalam
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen ANDALALIN yang ada ..

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## BAB VI Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan ANDALALIN.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 13

- ( 1) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/ atau
- f. pencabutan izin.

## Pasal 14

- ( 1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/ atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d. ·
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif · atau · 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang a tau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai ,sanksi pembatalan atau pencabutan iz1n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dan huruf f. ;

Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 2 5 APR 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,


YAIFULLAH

DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR

## Pasal 15

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

## BAB -VIII KETENTUANPENUTUP Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 1 2 5 APR 2017

## BUPATI SITUBONDO,


## LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

r2 5 APR 2017

Nomor :

1

r/1

Tahun 2017

## PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

## I. KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

| No. | JENIS RENCANA PEMBANGUNAN | UKURAN MINIMAL ,' |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Pusat Kegiatan | |
| 1. | Kegiatan Perdagangan | |
| | Pusat Perdagangan / Ritail / Toko/ Swalayan/Show Room/Swalayan | 500 m2 luas lantai bangunan |
| 2. | Kegiatan Perkantoran | 1000 m2. luas lantai bangunan |
| 3. | Kegiatan Industri | |
| | Insdustri dan Pergudangan | 2.500 m2 luas lantai bangunan |
| 4. | Fasilitas Pendidikan | |
| | - Sekolah/Universitas | 500 siswa |
| | - Lembaga Kursus | Bangunan dengan 50 siswa/ waktu |
| 5. | Fasililtas Pelayanan Umum | '. |
| | - Rumah Sakit | Kapasitas 50 tempat tidur |
| | - Klinik Bersama | 10 ruang praktek dokter |
| | - Bank | 500 m2 luas lantai bangunan |
| 6. | SPBU | 1 dispenser |
| 7. | Hotel/Losmen/Penginapan | 50 kamar |
| 8. | Gedung Pertemuan | 500 m2 luas lantai bangunan |
| 9. | Restauran/Rumah Makan | 100 tempat duduk |
| 10. | Fasilitas Olah Raga (indoor/outdoor) | Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 m2 |
| 11. | Bengkel Kendaraan Bermotor | 2.000 m2 luas lantai bangunan |
| 12. | Pencucian Mobil | 2.000 m2 luas lantai bangunan |


| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|
| B. | Permukiman | |
| 1. | Perumahan Sederhana | 150 unit |
| 2. | Perumahan menengah atas | 50 unit |
| 3. | Rumah Susun Sederhana | 100 unit |
| 4. | Asrama / Tempat Kost | 50 kamar |
| 5. | Ruko (Rumah dan Toko) | 2.000 m2 luas lantai keseluruhan |
| C. | Infrastruktur | |
| 1. | Akses ke dan dari Jalan Tol | wajib |
| 2. | Pelabuhan | wajib |
| 3. | Bandar Udara | wajib |
| 4. | Terminal | wajib |
| 5. | Stasiun Kereta Api | wajib |
| 6. | Pool Kendaraan | wajib |
| 7. | Fasilitas Parkir untuk Umum | wajib |
| 8. | Jalan Layang (Flyover) | wajib |
| 9. | Lintas Bawah (underpass) | wajib |
| 10. | Terowongan ( tunneij | wajib |

## D. Bangunan/Permukiman/ Infrastruktur lainnya:

Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

\;

## II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALO LINTAS

## KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor

Klasifikasi :

Situbondo, 20 ... Kepada Yth. Sdr. Bupati Situbondo Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Situbondo

Lampiran

Perihal

: Permohonan Persetujuan

di-

## SITUBONDO

ANDALALIN

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Situbondo sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang / pembangun PT ... (diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan . dikembangkan / dibangun) yang terletak di jalan ... (diisi nama jalan / RT / RW / Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten yang merupakan ,, jalan nasional/provinsi/kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan ... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/ pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan F'T./CV ... (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan m1 kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

## Pemohon

## Tanda tangan dan stempel

## Nama Pemohon

## TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

## III. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

## KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama

Jabatan:

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (nama pengembang atau pembangun : Pemerintah/ BUMN / Lembaga/ Swasta/ Perorangan) ... , bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor ... tanggal ... bulan ... tahun tentang kegiatan ... , dengan m1 menyatakan kesanggupan utuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1 ... ;

2 .

... ;

3 .

... ;

4. dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan m1 dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggunng jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Situbono, ... 20 ... ..

Pengembang/ Pembangun

Tandatangan Stempel perusahan/ instansi Materai 6000 (nama lengkap)

## BUPATI SITUBONDO,