PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Nomor 5 Tahun 2014 tentang KETAHANAN PANGAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan perlu dijamin pemenuhannya agar masyarakat dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya; - b. bahwa perlu adanya jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bennutu, dan bergizi seimbang secara merata dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan. 3. 1 . (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,
a.
bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan perlu dijamin pemenuhannya agar masyarakat dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya;
- b. bahwa perlu adanya jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bennutu, dan bergizi seimbang secara merata dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.
3. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 78);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
9. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Penge1o1aan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. 1 1 . Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5184 );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
\
I
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan Ketahanan Pangan.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Lahan Pangan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk menghasilkan bahan pangan.
9. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat ( suatu wilayah/ daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
10. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi daerah dan/atau sumber lain.
11. 1 1 . Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh daerah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
12. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kambali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
f­
13. lnsentif adalah segala sesuatu yang diberikan kepada petani agar petani termotivasi mempertahankan dan mengusahakan lahan pangannya.
14. Surat Keterangan Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat SKPL adalah surat keterangan pengelolaan lahan pangan secara terus menerus.
15. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
16. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
5. 1 7. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/ a tau perdagangan pangan.
18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
19. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
20. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
21. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
22. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
23. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
24. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 2
Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan
Pasal 3
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan keaneka-ragaman Pangan dan sesuai dengan persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku U saha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan daerah.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasal 4
Lingkup pengaturan Ketahanan Pangan meliputi:
- a. perencanaan Pangan;
- b. ketersediaan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. pengawasan, cadangan pangan dan lahan
- e. penganekaragaman pangan
- f. keamanan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan
- g. penelitian dan pengembangan pangan
- h. peran serta masyarakat
BAB III - PERENCANAANPANGAN
Pasal 5
Perencanaan Pangan harus
BAB III - PERENCANAANPANGAN
Pasal 6
- ( 1 ) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk Rencana Pangan Daerah.
- (2) Rencana Pangan Daerah sekurang-kurangnya memuat :
- a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat; b.produksiPangan;
- c. cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;
- d. penganekaragaman Pangan;
- e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
- f. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
- g. keamanan Pangan;
- h. penelitian dan pengembangan Pangan;
1. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
- j. kelembagaan Pangan; dan
- k. tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN
Pasal 7
- ( 1 ) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (2) Untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dilakukan dengan :
- a. mempertahankan lahan pangan dengan cara pemberian insentif kepada petani;
- b. mengembangkan lahan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pada pusat-pusat produksi pangan;
- c. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- d. meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan;
- e. mengembangkan teknologi produksi pangan;
- f. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN
Pasal 8
- ( 1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan, dan pemasukan pangan dari luar daerah.
- (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.
- (3) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan secara lokal dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap
BAB IV - KETERSEDIAAN PANGAN
Pasal 9
- ( 1 ) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah;
f
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh daerah secara efisien;
- b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan;
- c. menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGAWASAN, CADANGAN PANGAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 10
- ( 1) Pencatatan arus masuk dan keluar bahan pangan dilakukan oleh SKPD terkait di bawah koordinasi Instansi Teknis;
- (2) Koordinasi oleh Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan keputusan Bupati.
- ( 1 ) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, keadaan darurat karena bencana, dan/ atau paceklik yang berkepanjangan.
- (2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui:
- a. pengelolaa dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;
- c. pengaturan kelancaran distribusi pangan.
- {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
Bagian Kedua Cadangan Pangan
BAB VI - PENGAWASAN, CADANGAN PANGAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 12
- ( 1 ) Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat;
- (2) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas :
- a. cadangan pangan Pemerintah Desa;
- b. cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- (3) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok;
- (4) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan dengan :
- a. menginventarisasi cadangan pangan;
- b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
- c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (5) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh Instansi Teknis mulai dari penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa sampai Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat {5} diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGAWASAN, CADANGAN PANGAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 13
- ( 1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) dilakukan dengan:
- a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan rumah tangga;
- b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.
BAB VI - PENGAWASAN, CADANGAN PANGAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 14
- ( 1 ) Pemerintah daerah menugaskan Instansi Teknis untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Cadangan Lahan Pangan
BAB VI - PENGAWASAN, CADANGAN PANGAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 15
- ( 1 ) Pemerintah daerah dapat mengeluarkan ijin untuk investasi pemanfaatan lahan yang ditujukan untuk pengembangan komoditas perkebunan dan mengusahakan cadangan lahan pangan;
- (2) Cadangan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib dikelola oleh perusahaan untuk meningkatkan cadangan pangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENGANEKARAGAMANPANGAN
Pasal 16
- ( 1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan ## BAB VIII
KEAMANAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN Bagian Kesatu Keamanan Pangan
BAB VII - PENGANEKARAGAMANPANGAN
Pasal 17
- ( 1 ) Pemerintah daerah mengatur keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- (2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawasi oleh instansi terkait dibawah koordinasi Bagian Ketahanan Pangan;
- (3} Pengawasan keamanan pangan disertai aspek pembinaan dan alternatif tindakan perbaikan kepada petani/produsen pangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pencegahan Masalah Pangan
BAB VII - PENGANEKARAGAMANPANGAN
Pasal 18
- ( 1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
- b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan;
- c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penanggulangan Masalah Pangan
BAB VII - PENGANEKARAGAMANPANGAN
Pasal 19
- ( 1) Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;
- b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan;
- c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN Bagian Kesatu Penelitian Pangan
BAB IX - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN Bagian Kesatu Penelitian Pangan
Pasal 20
- { 1) Penelitian Pangan ditujukan untuk mendapatkan infonnasi ten tang kondisi, ketersediaan, pennasalahan, solusi pennasalahan dan rekomendasi strategis untuk pengembangan Pangan daerah.
- (2) Penelitian Pangan dapat ditujukan untuk menyusun Perencanaan Pangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dibidang Pangan untuk melakukan Penelitian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan Penelitian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Pengembangan Pangan
BAB IX - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN Bagian Kesatu Penelitian Pangan
Pasal 21
- { 1) Pengembangan Pangan ditujukan untuk ketahanan pangan masyarakat yang berbasis kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengembangan Pangan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama­ sama dengan masyarakat.
- (3) Pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diselenggarakan
BAB IX - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN Bagian Kesatu Penelitian Pangan
Pasal 22
- { 1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
- b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan;
- c. penyuluhan pangan.
BABX PERAN SERTA MASYARAKAT Peran Serta Masyarakat
BAB IX - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN Bagian Kesatu Penelitian Pangan
Pasal 23
- ( 1 ) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa:
- a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
- b. menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat;
- c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
- (3) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
t'--
•
- (4) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing­ masing.
BAB XI - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 24
Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah dengan
BAB XI - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 25
- ( 1 ) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan:
- a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan pangan yang dikelola secara intensif berupa :
- 1 . penghargaan;
2. kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizman yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan; dan
3. subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan pemerintah;
- d. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- e. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- f. program atau kegiatan yang dananya bersumber dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah diarahkan atau ditujukan kepada petani yang telah memiliki SKPL.
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI MASYARAKAT
BAB XII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI MASYARAKAT
Pasal 26
- ( 1 ) Masyarakat berhak untuk mendapatkan SKPL dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
- (2) Petani yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah petani yang memiliki SKPL.
- (3) Petani yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni apabila petani telah mengelola lahan pangannya secara terns menerus sekurang-kurangnya 3 tahun yang dibuktikan oleh surat keterangan dari penyuluh dan kepala desa setempat.
- (4) SKPL berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) SKPL ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai insentif dan penerbitan SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Masyarakat wajib menyelenggarakan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2} yang dikelola secara intensif.
Lahan pangan yang pembuatannya didanai oleh pemerintah dan/ a tau pemerintah daerah dilarang dialihfungsikan.
- ( 1 ) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang serta prosedur dalam menjaga ketahanan pangan merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (2} Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 } merupakan pelanggaran administrasi.
BAB XIII - KETENTUAN SANKS!
Pasal 27
Masyarakat yang menelantarkan atau tidak mengusahakan lahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi berupa pencabutan SKPL.
BAB XII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI MASYARAKAT
Pasal 28
Lahan pangan yang pembuatannya didanai oleh pemerintah dan/ a tau pemerintah daerah dilarang dialihfungsikan.
BAB XIII - KETENTUAN SANKS!
Pasal 29
- ( 1 ) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang serta prosedur dalam menjaga ketahanan pangan merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (2} Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 } merupakan pelanggaran administrasi.
BAB XIII - KETENTUAN SANKS!
Pasal 30
Masyarakat yang menelantarkan atau tidak mengusahakan lahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi berupa pencabutan SKPL.
BAB XIII - KETENTUAN SANKS!
Pasal 31
- ( 1 ) Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi mengembalikan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pengembalian dana yang telah diterimanya dari pemerintah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Pada saat berlakunya peraturan daerah mi, maka kebijakan dan/atau peraturan yang mengatur tentang ketahanan pangan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal zg A9usi.us 2014

Penandatangan: BUPATI KUBU RAYA, c-- I RUSMAN ALI HJS!:W g' r ; ' \ " ' l { LEMEi/lRAN DAc, � 1.l;�I.) r:.A Y A T)J'.L. 1 •••• .'?2.Q.1:1 ,0i..vR S:- ..• ················- Agvstvs Is '
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR fj TAHUN 2014 TENT ANG KETAHANAN PANGAN
## I. UMUM
Sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945
PENJELASAN
Pasal 33
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Pangan, sudah selayaknya penjaminan ketahanan Pangan bagi masyarakat menjadi point penting, disamping jika dilihat wilayah Kabupaten Kubu Raya memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban