Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2017 tentang KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban telah berubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pad\_a huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis› jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 23 Tahun 2012 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEPROTOKOLAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN. DI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
5. Mantan Bupati / Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati/ Mantan Wakil Bupati Tuban.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
7. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Tuban.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
10. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Sadan dan Kecamatan.
11. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ a tau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah a tau masyarakat.
12. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara Terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/ a tau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan Lain.
13. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat Negara dan/ atau pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
14. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
15. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki Jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
16. Tokoh masyarakat · tertentu adalah tokoh masyarakat yang ## BAB II
AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Keprotokolan diatur ## BAB III
ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI
PasalS
- ( 1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas Protokol yang merupakan bagian kesekretariatan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan panitia negara.
Pasal6
- ( 1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di lbukota Kabupaten atau di luar lbukota Kabupaten.
- (2) Acara Resmi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, lnstansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Organisasi Lain.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol Pemerintah Daerah dan/ atau Petugas protokol instansi lain dan berkoordinasi dengan protokol Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Acara kenegaraan dan Acara Resmi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- ( 1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di lbukota Kabupaten atau di luar lbukota Kabupaten.
- (2) Acara Resmi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, lnstansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Organisasi Lain.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol Pemerintah Daerah dan/ atau Petugas protokol instansi lain dan berkoordinasi dengan protokol Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Acara kenegaraan dan Acara Resmi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.
TATA TEMPAT
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 8
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/ atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 9
Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau acara resmi di Ibukota Kabupaten atau di luar Ibukota Kabupaten, yang dihadiri oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- J. Ketua Komisi Yudisial Republik Inonesia;
- k. Perintis Pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
12. L Duta besar / kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin Partai Politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Sadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan Undang› Undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta W akil Ketua Sadan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;
- v. Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 10
- ( 1) Tata Tempat dalam acara resmi yang tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Pusat di Pemerintahan Kabupaten ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati;
- d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten, Komandan Komando Distrik Militer 0811 Kabupaten Tuban, Kepala Kepolisian Resor Tuban, Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Ketua Pengadilan Agama Tuban, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban;
- g. Pemimpin partai politik di Kabupaten Tuban yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
1. Pemuka Agama, pemuka adat dan Tokoh Mayarakat Tertentu Tingkat Kabupaten;
- J. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- k. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Tuban, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di Kecamatan, dan Kepala Kepolisian di Kecamatan;
1. Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Camat dan Pejabat Eselon III;
- m. Lurah/ Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Pejabat Eselon IV .
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/ atau Organisasi lnternasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (3) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 11
Tata Tern pat bagi penyelenggara dan/ atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai Berikut:
- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/ atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/ atau tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/ a tau tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/ a tau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 12
- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/ a tau Organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/ atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan tata tempat istri atau suami.
BAB IV - TATA TEMPAT
Pasal 13
- (1) Tata urut nomor kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Daerah, khususnya plat nomor digit satu dan digit dua sesuai ketentuan peraturan per-undang-undangan.
- (2) Tata urut nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perturan Bupati ini.

## BABV

## TATA UPACARA

## Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera a tau ·bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan Protokol Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kesatu

U pacara Bend era

## Pasal 15

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara Kenegaraan atau Acara Resmi, melipl.lti :

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Besar Nasional;
- c. Hari Ulang Tahun lahirnya Lembaga Negara;
- d. Hari Ulang Tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- e. Hari Ulang Tahun lahirnya Kabupaten;
- f. Upacara Bendera tanggal 17 setiap bulan.

## Pasal 16

Tata Upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. Tata Urutan dalam upacara bendera;
- b. Tata bendera negara d\_alam upacara bendera;
- c. Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. Tata pakaian dalam upacara bendera.

## Pasal 17

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sampai dengan huruf e.

## Pasal 18

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengibaran Bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan Cipta;\_
- c. Pembacaan Naskah Pancasila;
- d. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Pembacaan Doa.

## Pasal 19

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pengibaran bendera Negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan Cipta;
- c. Mengenang Detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. Pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. Pembacaan do'a.

## Pasal20

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

## Pasal 21

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
- a. pengibaran atau penurunan bendera negara dangan diiringi lagu ke bangsaan;
- b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/ a tau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik a tau genderang dan / atau sangkakala, pengibaran atau penurunan bendera negara dapat diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara atau seluruh peserta upacara.

- (3) Waktu peng1nng lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

## Pasal 22

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakain dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakain sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal23

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Ka bu paten.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. inspektur upacara;
- b. komandan upacara;
- C. perwira upacara;
- d. peserta upacara;
- e. pembawa naskah;
- f. pembaca naskah;
- g. pembawa acara; dan
- h. pembaca do'a.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. bendera;
- b. tiang bendera dengan tali;
- c. mimbar upacara;
- d. naskah proklamasi;
- e. naskah pancasila;
- f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. teks do'a.

I

•

## Pasal24

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi terse but.

## Bagian Kedua

U pacara bukan U pacara Bend era

## Pasal25

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata Upacara bukan Upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi :
- a. menyanyikan dan / atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok; dan
- d. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (5) Ketentuan labih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal26

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang sebuah tiang bendera dan diletakkan di se belah kanan mim bar.

## BAB VI TATA PENGHORMATAN

## Pasal 27

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, perwakilan Negara asing dan/ a tau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.

- (2) Penghormatan sebaga~mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peghormatan dengan bendera Negara;
- b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/ atau
- c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan yang berlaku.

## BAB VII

## TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

## Pasal28

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/ atau tamu lembaga Negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Tuban mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/ atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

## Pasal29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/ atau tamu lembaga Negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal30

- ( 1) Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan keprotokolan termasuk didalamnya penghasilan dan/ a tau pendanaan untuk petugas protokol yarig diterimakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BABIX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Toban Nomor 23 Tahun 2012 ten tang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal "3'2

•

,i

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.


Ditetapkan di Tuban pada tanggal 12 Januari 2i17

BUPATI THBAN,

H EMHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 12 Janjari 2€J17

SEKRETARIS DAERAH ~:?:i::AN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TU BAN TAHUN 2017 SERI E NO MOR .. 2 ...

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 2

TAHUN 2017

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN

## DAFTAR TATA URUT NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT DIKABUPATENTUBAN

| NO. | PEMAKAI | NOPOL |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | BUPATI TUBAN | s 1 |
| 2 | WAKIL BUPATI TUBAN | s 2 |
| 3 | KETUA DPRD KAB. TUBAN | s 3 |
| 4 | KEPALA KEJAKSMN NEGERI KAB. TUBAN | s 4 |
| 5 | KETUA PENGADILAN NEGERI KAB. TUBAN | s 5 |
| 6 | WAKIL KETUA DPRD KAB. TUBAN | s 6 |
| 7 | WAKIL KETUA DPRD KAB. TUBAN | s 7 |
| 8 | WAKIL KETUA DPRD KAB. TUBAN | s 8 |
| 9 | SEKRETARIS DAERAH KAB. TUBAN | s 10 |
| 10 | KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. TUBAN | s 12 |
| 11 | STAF AHLI BUPATI BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | s 13 |
| 12 | STAF AHLI BUPATI BID. PEREKONOMIAN, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | s 14 |
| 13 | STAF AHLI BUPATI BID. KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | s 15 |
| 14 | ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA KABUPATEN TUBAN | s 16 |
| 15 | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN TUBAN | s 17 |
| 16 | ASISTEN ASMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN TUBAN | s 18 |

| 17 | SEKRETARIS DPRD KAB. TUBAN | s | 19 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 18 | INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN TUBAN | s | 20 |
| 19 | KEPALA DINAS PENDIDIKAN | s | 21 |
| 20 | KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TUBAN | s | 22 |
| 21 | KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN TUBAN | s | 23 |
| 22 | KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | s | 24 |
| 23 | KEPALA DINAS KESEHATAN | s | 25 |
| 24 | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | S | 26 |
| 25 | KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | s | 27 |
| 26 | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DAN KELUARGA BERENCANA | s | 28 |
| 27 | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA | s | 29 |
| 28 | KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | s | 30 |
| 29 | KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | s | 31 |
| 30 | KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN | s | 32 |
| 31 | KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | s | 33 |
| 32 | KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TUBAN | s | 34 |
| 33 | KEPALA KPP PRATAMA TUBAN. | s | 35 |
| 34 | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | s | 36 |
| 35 | KEPALA KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN | s | 37 |
| 36 | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP | s | 38 |
| 37 | KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TUBAN | s | 39 |
| 38 | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | s | 40 |
| 39 | KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | s | 41 |

| 40 | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN - | s 42 |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 41 | KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | s 43 |
| 42 | KEPALA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA | s 44 |
| 43 | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | s 45 |
| 44 | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | s 46 |
| 45 | KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | s 47 |
| 46 | KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN | s 48 |
| 47 | DIREKTUR RSUD Dr. R. KOESMA TUBAN | s 49 |
| 48 | KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | s 50 |
| 49 | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | s 51 |
| 50 | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN | s 52 |
| 51 | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA | s 53 |
| 52 | KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | s 54 |
| 53 | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | s 55 |
| 54 | KEPALA BAGIAN HUKUM | s 56 |
| 55 | KEPALA BAGIAN UMUM | s 57 |
| 56 | KEPALA BAGIAN ORGANISASI | s 58 |
| 57 | DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA LESTARI KABUPATEN TUBAN | s 59 |
| 58 | DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA TAMBANG | s 60 |
| 59 | DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS | s 61 |
| 60 | DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI | s 62 |
| 61 | CAMAT KENDURUAN | s 71 |
| 62 | CAMAT JATIROGO | s 72 |


| 63 | CAMAT BANGILAN | s | 73 |
|------|----------------------|-----|------|
| 64 | CAMAT BANCAR | s | 74 |
| 65 | CAMAT SENOR! | s | 75 |
| 66 | CAMAT TAMBAKBOYO | s | 76 |
| 67 | CAMAT SINGGAHAN | s | 77 |
| 68 | CAMAT KEREK | s | 78 |
| 69 | CAMAT PARENGAN | s | 79 |
| 70 | CAMAT MONTONG | s | 80 |
| 71 | CAMAT SOKO | s | 81 |
| 72 | CAMATJENU | s | 82 |
| 73 | CAMAT MERAKURAK | s | 83 |
| 74 | CAMAT RENGEL | s | 84 |
| 75 | CAMAT SEMANDING | s | 85 |
| 76 | CAMATTUBAN | s | 86 |
| 77 | CAMAT PLUMPANG | s | 87 |
| 78 | CAMAT PALANG | s | 88 |
| 79 | CAMAT WIDANG | s | 89 |
| 80 | CAMAT GRABAGAN | s | 90 |
| 81 | OPERASIONAL PROTOKOL | s | 99 |