Unknown Unknown Nomor 31. Tahun 2017 tentang PEDOMANPELAKSANAAN KREDITGERBANGEMAS DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Gerbang Emas serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu dibuatkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATI TABALONG NOMOR 31. TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMANPELAKSANAAN KREDITGERBANGEMAS
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Gerbang Emas serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu dibuatkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas;
1. Mengingat
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5261);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor5);
Menetapkan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2017 ten tang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 05);
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDITGERBANGEMAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pelaksanaan Kredit Gerbang Ernas bertujuan untuk:
- a. rneningkatkan dan rnernperluas penyaluran Kredit Gerbang Ernas kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil; dan
- c. rnendorong pertumbuhan ekonorni dan penyerapan tenaga kerja.
BABII
PELAKSANAAN KREDITGERBANGEMAS
Bagian Pertarna Penerirna Kredit Gerbang Ernas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penerirna Kredit Gerbang Ernas adalah individuj perorangan atau badan hukum yang rnelakukan usaha produktif berupa :
- a. Usaha rnikro; atau
- b. Usaha Kecil.
- (2) Usaha Produktif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bergerak pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa,
Bagian Kedua
Penyalur Kredit Gerbang Emas
Pasa14
- (1) Penyalur Kredit Gerbang Ernas adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD BPR Haruai, PD BPR Muara Uya dan PD BPR Kelua.
Pasal5
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Penyaluran Kredit Gerbang Emas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 mengunakan pola executing.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Penyaluran Kredit Gerbang Emas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 mengunakan pola executing.
- (2) Pola executing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran Kredit Gerbang Emas tetap berpegang pada prinsip kehatihatian perbankan.

## Pasa16

- (1) Sumber pendanaan untuk penyaluran Kredit Gerbang Emas oleh PD BPR adalah bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan pada rekening khusus pada masing-masing PDBPR.

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada IndividuJ perorangan yang memiliki identitas Kartu Tanda PendudukjKTP Kabupaten Tabalong.
- (2) Penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada Badan Hukum yang didirikan di Kabupaten Tabalong.

## Pasal8

- (1) Dalam melaksanakan penyaluran Kredit Gerbang Emas oleh PD BPR dapat melibatkan Perusahaan Penjamin;
- (2) Perusahaan Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan.

## Bagian Ketiga Agunan

## Pasal9

- (1) Agunan pokok Kredit Gerbang Emas adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh Kredit Gerbang Emas.
- (2) PD BPR dapat meminta agunan tambahan untuk Kredit Gerbang Emas sesuai hasil penilaian.
- (3) PD BPR dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjamin atau Perusahaan Asuransi yang menyediakan jasa pertanggungan kredit Zpembiayaan dalam hal pelaksanaan Kredit Gerbang Emas.

## BABIII

## PENYALURAN KREDITGERBANGEMAS

## Bagian Pertama Jenis Penyaluran Kredit Gerbang Emas

## Pasall0

Kredit Gerbang Emas yang disalurkan oleh PO BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :

- a. Kredit Gerbang Emas PKL;
- b. Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru; dan
- c. Kredit Gerbang Emas Usaha Mikro dan KecilEksis.

## Bagian Kedua

Penyaluran Kredit Gerbang Emas PKL

## Pasal 11

- (1) Kredit Gerbang Emas PKLsebagaimana dimaksud dalam Pasall0 huruf a diberikan kepada penerima Kredit Gerbang Emas dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah).
- (2) Suku bunga Kredit Gerbang Emas PKLsebesar 0 % (nol perseratus).
- (3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima perseratus) tidak termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Gerbang Emas.
- (5) Jangka waktu Kredit Gerbang Emas paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Sebelum mendapatkan rekomendasi dari SKPO Teknis PO BPR terlebih dahulu melakukan survei kelayakan usaha terhadap calon penerima Kredit Gerbang Emas.
- (7) Nilai pinjaman Kredit Gerbang Emas PKLberdasarkan basil analisa kredit oleh PO BPR.
- (8) Persyaratan Teknis Kredit Gerbang Emas PKLditetapkan lebih lanjut oleh POBPR.
- (9) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kreditj pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Gerbang Emas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini

## Pasal12

- (1) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas PKLadalah yang termasuk dalam usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)buruf a.

- (2) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas PKLsebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
2. Calon Penerima Kredit Gerbang Emas PKL sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kreditj pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar. (3)
- (4) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas PKL sebagimana dimaksud pada ayat (1)tidak melaksanakan usaha dilokasi zona hijau.

## Pasal13

PD BPR wajib melakukan pengecekan calon penerima Kredit Gerbang Emas PKL melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia danj atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Penyaluran Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru

## Pasal 14

- (1) Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada penerima Kredit Gerbang Emas dengan jumlah paling banyak sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah).
- (2) Suku bunga Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru sebesar 0 % (nol perseratus) .
- (3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima perseratus) tidak termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Gerbang Emas.
- (5) Jangka waktu Kredit Gerbang Emas paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Sebelum mendapatkan rekomendasi dari SKPDTeknis PD BPR terlebih dahulu melakukan survei kelayakan usaha terhadap calon penerima Kredit Gerbang Emas.
- (7) Nilai pinjaman Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru berdasarkan hasil analisa kredit oleh PD BPR.
- (8) Persyaratan Teknis Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru ditetapkan lebih lanjut oleh PD BPR.
- (9) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kreditjpembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Gerbang Emas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru adalah yang termasuk dalam usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a dan huruf b.
- (2) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 4 (empat) bulan.
- (3) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/ pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.
- (4) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dari SKPDTeknis atau lembaga pelatihan yang kompeten.

## Pasal 16

PD BPR wajib melakukan pengecekan calon penerima Kredit Gerbang Emas Wirausahawan Baru melaui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan I atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.

## Bagian Keempat

Penyaluran Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikrodan KecilEksis

## Pasal 17

- (1) Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada penerima Kredit Gerbang Emas dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga Kredit Gerbang Emas Mikro dan KecilEksis sebesar 0 % (nol perseratus) .
- (3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima perseratus) tidak termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Gerbang Emas.
- (5) Jangka waktu Kredit Gerbang Ernas paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Sebelum mendapatkan rekomendasi dari SKPDTeknis PD BPR terlebih dahulu melakukan survei kelayakan usaha terhadap calon penerima Kredit Gerbang Emas.
- (7) Nilai pinjaman Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis berdasarkan hasil analisa kredit oleh PD BPR.

- (8) Persyaratan Teknis Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Keeil Eksis ditetapkan lebih lanjut oleh PD BPR.
- (10) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tarnbahan kredit jpembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Gerbang Emas sebagaimana tereantum dalarn Larnpiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

- (1) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis adalah termasuk dalarn usaha mikro atau usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Keeil Eksis sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 4 (empat) bulan.
- (3) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menenma kredit /pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lanear.
- (4) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis memiliki izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong atau Kepala Desa setempat.

## Pasal 19

PD BPR wajib melakukan pengeeekan ealon penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Keeil Eksis melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan Zatau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima Subsidi Biaya Provisi dan Administrasi

## Pasal20

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat memberikan subsidi biaya Provisi dan administrasi yang dibebankan kepada penerima Kredit Gerbang Emas sebag, aimana dimaksud dalarn pasal 11 ayat (3), pasal 14 ayat (3) dan pasal 17 ayat (3).
- (2) Besaran subsidi biaya Provisi dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BABIV PELAPORAN

## Pasal21

- (1) PD BPR wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati mi.
- (3) Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal dipandang perlu dapat meminta laporan tambahan kepada PD BPR dalam hal datay informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam informasi bulan an yang disampaikan.

## BABV

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DANEVALUASI

## Pasal22

- (1) SKPD Teknis melakukan pembinaan terhadap penerima Kredit Gerbang Emas.
- (2) Pembinaan oleh SKPDTeknis meliputi :
- a. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sudah menerima Kredit Gerbang Emas maupun yang belum menerima Kredit Gerbang Emas di sektor masing-masing;
- b. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha;
- c. melakukan sosialisiasi penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada pihak terkait; dan
- d. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

## Pasal23

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kredit Gerbang Emas dinilai dari indikator jumlah Kredit Gerbang Emas yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL), jumlah debitur yang menerima Kredit Gerbang Emas, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.

## Pasal24

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kredit Gerbang Emas sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja Kredit Gerbang Emas paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

## Pasal25

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Gerbang Emas dapat melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan Kredit Gerbang Emas pada bulan Juni dan Desember.
- (3) Kesimpulan Rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong disampaikan secara tertulis kepada Bupati Tabalong.

## Pasal26

Dalam hal laporan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong mengindikasi adanya penyimpangan yang material, maka Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal27

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabalong berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, menghentikan sementara penyaluran Kredit Gerbang Emas pada masing-masing BPR dalam hal penyaluran Kredit Gerbang Emas memiliki tingkat kreditj pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL), diatas 5 % (lima perseratus) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (2) Penghentian sementara penyaluran Kredit Gerbang Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PD BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


WH. ANANGSYAKHFIANI

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 20 Siftw'b..u ~rt

BUPATI TABALQNG,


Diundangkan di Tanjung pada tanggal X) S~tm"V ~'l

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN2017 NOMOR