PERATURAN DAERAH KABUPATEN PGRATUE^AN PIAEILAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  SERAM BAGIAN BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 9N-I4 Nomor 32 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT tahUN ANGGARAN 9n-i4 (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun -2003 t^entang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram
9nn^tpnfLnn p KepulauBH Am di Provmsi Maluku, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun fjnrilt^^ HnHann M " Provinsi IVIaluku (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku o' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
2. Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tnhfin Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undanq-Unriang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvpi«nggaraan Negara yang bersih dan hebgs dari Korup=i Kolusi Hgn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1Tahun-2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. IndSaTahun SoTNnmlr^^^T °°h Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); .
7. fi ^In Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggunq .ip-ab Kei'snoan ioo) " '"donesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor
8. Indonesia Tahun S°NoLm^T 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik inaonesia lahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9
9. No^oMS'^Tam?a°han^lmI^r^^ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 11 M u Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denaan UndanatSana^ n" ^Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 ReJuWik iXneifa NomorT54^ 29, Tambahan Lembaran Negara 10.
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2' Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); · '
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007-tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerA^akiian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .ahun 2007 Nomor 47. "^ambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. ^0. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan .Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaooran Keuencj^n Han Kineria Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4972);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 .tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Ooerasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APED, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013;
etapkan
•
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
dan
Bupati Seram Bagian Barat
WIEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGfAN BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian'Barat Tahun Anggaran Tahun2014sebagai berikut:
1. Pendapatan
Rp-
651.806.059.106,-
2. Belanja Daerah
Rp. 656.017.133.155,-
Surplus / (Defisit)
Rp. (4.211.074.049,-)
3. Pernbiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
Rp.
15.273.951.324,-
- b. Pengeluaran
Rp. 11.062.877.275,-
Pembiayaan Netto
Rp.
4.211.074.049,-
Sisa Lebih Pernbiayaan Tahun Anggaran Berkenaan
Rp.
0,-
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari;
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp. 22.490.798.663,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp. 588.543.340.000,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
- Rp. 40.771.920.443,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumiah
Rp.
17.559.112.559,-
- b. Retribusi Daerah sejumlah
Rp.
3.534.169.996.-
- c. Hasil Pengeiolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.
131.886.108,-
- d. Lajn-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sejumlah
Rp. 1265..630 000,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah
Rp.
29.400.000.000,-
- b. Dana alokasi umum sejumlah
Rp.
495.911.700.000,-
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
- Rp. 63.231.640.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan
- a. Pendapatan Hibah sejumlah
Rp \_
- b. Dana Darurat sejumlah
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah
- d. Dana Penyesuaian dan OtonomI Khusus sejumlah
4. Rp \_
- e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. -
Rp.
4.429.513.943-
Rp
- 34?.406.500 -
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 343.277.772.887.-
- b. Belanja Langsung sejumlah
"•
Rp. 312.739.360.268,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
- (3) Belanja Langsung seoagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdin dan jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejurnlah
Rp. 323.182.422.887,-
- b. Belanja bunga sejumlah
Rp.
\_
- c. Belanja subsidi sejumlah
Rp.
1.300.000.000,-
- d. Belanja hibah sejumlah
Rp.
9.730.000.000,-
0. Belanja bantuan soslal sejumlah
Rp.
470.000.000,-
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
Rp.
\_
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
Rp.
6.525.000.000,-
- h. Beianja tidak terduga sejumlah
Rp.
2.070.350.000,-
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 9.641.781.000.-
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
Rp. 144.441.900.523,-
- c. Belanja modal sejumlah
Rp. 158.655.678.745,-
Pasal 181
2. MOI IVVC4 I VUl i^oi I I ULk.ll C4I I Lil I lOMlwrig l\_ I n nnrw sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemehntah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Piafon Anggaran Sementara Tahun 2014 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 10 desember2013; . 2
- c. bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian'Barat Tahun Anggaran Tahun2014sebagai berikut:
1. Pendapatan
Rp-
651.806.059.106,-
2. Belanja Daerah
Rp. 656.017.133.155,-
Surplus / (Defisit)
Rp. (4.211.074.049,-)
3. Pernbiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
Rp.
15.273.951.324,-
- b. Pengeluaran
Rp. 11.062.877.275,-
Pembiayaan Netto
Rp.
4.211.074.049,-
Sisa Lebih Pernbiayaan Tahun Anggaran Berkenaan
Rp.
0,-
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari;
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp. 22.490.798.663,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp. 588.543.340.000,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
- Rp. 40.771.920.443,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumiah
Rp.
17.559.112.559,-
- b. Retribusi Daerah sejumlah
Rp.
3.534.169.996.-
- c. Hasil Pengeiolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.
131.886.108,-
- d. Lajn-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sejumlah
Rp. 1265..630 000,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah
Rp.
29.400.000.000,-
- b. Dana alokasi umum sejumlah
Rp.
495.911.700.000,-
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
- Rp. 63.231.640.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan
- a. Pendapatan Hibah sejumlah
Rp \_
- b. Dana Darurat sejumlah
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah
- d. Dana Penyesuaian dan OtonomI Khusus sejumlah
4. Rp \_
- e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. -
Rp.
4.429.513.943-
Rp
- 34?.406.500 -
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 343.277.772.887.-
- b. Belanja Langsung sejumlah
"•
Rp. 312.739.360.268,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
- (3) Belanja Langsung seoagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdin dan jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejurnlah
Rp. 323.182.422.887,-
- b. Belanja bunga sejumlah
Rp.
\_
- c. Belanja subsidi sejumlah
Rp.
1.300.000.000,-
- d. Belanja hibah sejumlah
Rp.
9.730.000.000,-
0. Belanja bantuan soslal sejumlah
Rp.
470.000.000,-
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
Rp.
\_
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
Rp.
6.525.000.000,-
- h. Beianja tidak terduga sejumlah
Rp.
2.070.350.000,-
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 9.641.781.000.-
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
Rp. 144.441.900.523,-
- c. Belanja modal sejumlah
Rp. 158.655.678.745,-
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SiLPA) sejurnlah Rp. 15.273.951.324 -
- a. Penerimaan sejumlah
Rp. 15.273.951.324.-
- b. Pengeiuaran sejumlah
Rd. 11.062.877.275,-
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
- Rp.-
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- Rp.-
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
- Rp.-
- e. Penerimaan kembaii pemberian pinjaman sejumlah
- Rp.-
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
- Rp.-
- g- Penerimaan Pencairan Investasi Betjangka Deposito
Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
3. "
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. -
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
- d. Pemberian pinjaman daeriah sejumlah
Rp.
Rasa! 5
- Uraian Lamp; ian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum yar ig bagiari yang tidak iei piiahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri daii. dalam
- 1.
-
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,

2. Lampiran II
3. Lampiran 111
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VM
8. Lampiran Vlii
9. Lampiran IX
9. 10.Lampiran X
10. 11.Lampiran XI
11. 12.Lampiran XII
12. 13.Lampiran XIII

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;

-Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ,

·Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ,

Daftar Piutang Daerah ;

Daffcar Penyertaan ivioaat (investasij uaeran ,

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ,

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya ,

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana cadangan daerah ; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

11-062.877.275,-


## Pasal 6

1. Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat meiakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan ARBD.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut;
- a. bukan mempakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat dipredlksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
0. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
3. kriteria beiania untuk keperluan mendesak sfthanginiRnp d'maksudpada mencakup : (1) avat
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumberdari transfer ke daerah dalam APBN;;
- c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat:

## Pasal 7

1. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga;
2. Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. bencana alam;
- b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi;
- c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Dalam hai belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

## Pasal 8

1. Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD Teknis;
2. Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:
3. Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu. ditf^tppk^n Hpiorn PeraXvran Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
4. Pelaksanaan penanganaan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah APBD disampalkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah;

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pengundangan Peraturan Daerah in! dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarar Daerah.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Piru

27 Pebruari 2014

Diundangkan

di Piru

Pada tanggal

28 Pebruari 2014



LEWSBARAN DAERAH KAEUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 131 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH t^OMOR 013