Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONOO, - MCIIDll.bug bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka Peraturan Daerah perlu - a. teotang Pajak Daerah. clan Retribusi ~ yang mengamr ten.tang Rdribusi Izin Mendirikan Bangunan disesuaikan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalmn huruf a, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalmn huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daetah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Menppt 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah K.abupaten dalaln Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab.mi 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Derita Negara Republik Indonesia Tahlm 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rmnah Susun (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perwnahao dan Pemmkiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa K.ontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395S);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tamm 1999 tentang Penyeleoggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
I
•
2
7. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Norn.or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pcnataao Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tall\m 2009 tentang Pajak Daerah dan Rettibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 teotang Perubehan Nama dan J&gt;aniodaban Tempat l{edudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38};
13. Pera1uran Pemerintab Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksaoaao Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor BJ, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Talnm 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Kewmgao Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Pcnmmm Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Ten.tang Pedoman Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16S, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerin~ Pemerintah daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupatcn/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Norn.or 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfwao Insentif Pemungutan Pajak Daerah dao Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2010 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan BangWl8D. Gedtmg;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah K.abupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
3
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan. Organisam Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kewmgan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
Denpa Penetujuaa Benama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
Menetapkan : BANGUNAN.
Pasal 2
## Pasal2l
Pasal 3
- (2) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbinmgkan terhadap fungsi jalan raya, jalan rel dan/atau S1D1gai, salunm. iriga.,i.
Bagian. Keenam
Menan Telekomunikasi
Pual12
Pasal 4
- (1) Sctiap pembangunan Menara Telekonnmikasi yang merupakan bagian dari bangunan non gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus
Pasal 10
- (1) Setiap pendirian bangunan wajib mempertimbangkan aspek konstruksi bangunan yang meliputi pondasi, kolom, lantai, balok, atap dan pruarana utilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) KeteohJ80 mmtruksi deogan mempertimbangka kemampwm rnemilml beban yang 11nmgkin bekerja selama umur layanan sttuktur, ban: beban muatan tetap maUJ&gt;lDl beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin dilakukan pemitungan konstruksi oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang konstruksi
Pasal 11
- (1) Setiap pendirian bangunan hams mempertiD'bangbo intensitas bangunan sebagaimana dimaksud da1mn Pasal 3 ayat (3) yang diwujudkan dalam bentuk garis sempadan bangunan.
- (2) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbinmgkan terhadap fungsi jalan raya, jalan rel dan/atau S1D1gai, salunm. iriga.,i.
Bagian. Keenam
Menan Telekomunikasi
Pual12
- (1) Sctiap pembangunan Menara Telekonnmikasi yang merupakan bagian dari bangunan non gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus
Pasal 14
- (1) Pendirian bangunan Menara Telekomunilwi harus diuji ulang kelruatan struktumya minimal setiap 3 (tiga) tahun sejak Menara Telekomunikasi berdiri.
- (2) Pemanfaatan Menara Telekomunikasi minimal 3 (tiga) provider.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus berjarak minimal (2/3) dari ketinggian Menara TelekoDnmi\asi dan/atau jarak. aman yang diperhitungkan apabila terjadi roboh/runtuh dari pemnkinan terdekat.
- (4) Pemilik bangunan Menara Telekoumoikasi harus mengasur:ansikao bangunan sekitar menara telekomunikasi dan masyarakat umum terbadap segala ~ilco akibat terjadinya kecelakaao bangunan Menara Telekom·mikasi
BABID
KETENTUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pual 15
- (1) Setiap pelabanaan pendirian bangunan baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Ketenb·an tlan tata cara izin sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan berlalru selama bangunan tersebut tidak mengalami perubaban fisik dan/atau perubaban fungsi bangunan.
BABIV
N~ OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pual 16
Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebaga.i pembayaran at.as pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan
Passi 17
- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untulc mendirikan suatu bangunan. dengan jenis pelayanan perijinan meliputi :
- a. bangunan gcclung; dan
- b. prasarana bangunan gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi kegiatan:
- a. pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/ pemugaran;
- b. administrasi 1MB meliputi pemecabao dokumen IMB, pembuatan duplibt/copy dokumen 1MB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dolrumen 1MB yang bilang atau rusak; pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non telmis Iainnya; dan
- c. penyediaan formulir Permohonan 1MB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untulc bangunan milik Pemerintah, Pemerin1ah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
Pasal 18
- (1) Subyek Rebibusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melalrukan pembayaran. retribusi izin mendirikan bangiman
BABV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 19
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan
Tertentu.
BABVI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Paul 20
- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan fak.tor-faktor atas luas lantai bangunan, ketinggian bangunan, fungsi jalan, ldasifikasi fungsi bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi lzin Mendirikan Bangunan sebagaimaoa dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan berdasarbJI indeks dan skala indeks.
- (3) Fak.tor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot, dengan besaran bobot sehagaimana t.ersebut dalatn Lam.piran I dan merupakan bagian yang tidak terpjsahkao dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya retribusi yang teru1ang dihitung berdasarbn persentase dari pengalian antam tingkBt penggunaan jasa sebagaimana dirnaksnd pada ayat (1) dengan harga satuan retribusi bangunan gedung.
- (5) Harga satuan retribusi bangunan gedung pada ayat (4) ditetapkan setiap tahunny,dengan K.eputusan Bupati.
BABVIl
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasalll
Prinsip dalarn penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangmmn didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
BABVIll
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal2l
Struktw- dan besamya tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sebagai berikut :
| NO. | JENISPELAYANAN |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
| L | Pembangunan bangunan gedung baru Rebabilitasi/renovasi bangunangedung |
| 2. | |
| 3. | Prasaranan bangunan gedung |
| 4. | Rehabilitasi-----• . |
Pasal 23
- (1) Besamya tarif retibusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada perhitungan dengan rumus :
- a) Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : L x It x 1,00 x HSbg
- b) Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedtmg : L X It X Tk X HSbg
4. gedung :
- c) Retribusi prasarana bangunan V x Ix l,OOx HSpbg
- d) Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :
7. VxlxTkxHSpbg
Keterangan :
- L = Luas lantai bangunan geduog
- V
- = Volume/besaran (dalam satuan m, m' ~ unit)
- I
- = lndeks
- It
- = Indeks terintegrasi
- Tk
- = Tingkat kerusakan
- 0,45 untuk tingkat lc:erusakan sedang
- 0,65 untuk tingkat kerosakan berat
HSbg
= Harga satuan rettibusi bangunan gedung (hanya I tarif sctiap kabupatcn/kota)
HSpbg
- = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- 1,00 ==
- Indeks pembangunan baru
- (2) Daftar komponcn dan perhitungan bcsamya m:ribusi tertuang dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran n dan merupakan bagian yang tidak terpisahlcan dengan Pcraturan Daerah ini.
- (3) lndeks beserta skala indeksnya seperti dalam Lampiran m dan merupakan bagian yang tidak terpisabkan dengan Peraturan Deerah ini.
- (4) Penetapan Indcks terintegrasi untuk bangunan gedung seperti pada Lampiran IV dan menipakan bagian yang tidak teq&gt;isahkao dengan Peraturao Dacnm ini.

## BABIX

## GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 24

Retribusi Izin Mendiribn BangWl811 termasuk goloogan Retribusi Perizinao Tertentu.

## BABX

## WILAYAHPEMUNGUTAN

## Pual25

Retribusi terutaog dipungut di wilayah daerah.

## BABXI

## SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal26

Saat Retribusi tenJtaDg terjadi pada saat diterbitkaonya SKRD atau dokumen lain yang diper.uunakan

## BAB XII

## PEMUNGUT AN RETRIBUSI RagianKesatu Tata Cara Pemuptan

## Pual27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakao.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitami.
- (3) Dalam haJ Wajib Retribmi tidak membayar tepat pada waktunya atau lcurang membayar diberibn saoksi admioistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Rettibusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dao di1agih dengan menggunakan STRD.

- (4) Pcoagiban Rettibusi tcrutang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat tegman.
- (5) Tata cam pelaksanaao pemungutan retribusi ditetapkao dengan Peraturan Bupati.

## BqiaaKcclu Tata Cara Peabayaraa

## Pua128

- ( 1) Pembayaran Retribmi terutaog harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutaog dilunasi sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD at.au dolrumen lain yaog dipersamakan.
- (3) Panbeyaran dilakukan di 1Cmpat pelayanan dibcribn.
- ( 4) Setiap pembayaran retn'busi dl'berikan taoda bukti pembayaran Retribusi dan dicatat dalaJn buku penerimaan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka selmuh basil pcnerimaan ReCribusi harus disetor di Ku Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bari kerja sejak saat diterima pembayaran Retribusi.

## BalianKetip Tata Can Po-.U,·a

## Paal29

- (1) Da1mn hal 7 (tujuh) bari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum rnembayar relribusi terutangnya, dapat ditmbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tajuh) hari setelah tanggal diterbitkaonya surat teguran, Wajib Retribusi masih belum rnemenuhi kewajibann~ di1akukan penagiban dengao STRD.
- (3) Surat teguran sebagaimaoa dimaksud dalam ayat (1) dikeluman oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BABXIII

## PEMANFAATAN

## Pual30

Pemaofaatan dari penerimaan R.etribusi Izin Mendirikan Bangunan diperuntuldcan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

## BAB XIV KEBERATAN

## Pua131

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang dituojuk ates SKRD atau dok:umcn lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan sec.am tertulis dalaJn BabaY Indonesia dengan disertai alasan--alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalatnjangka waktu paling Jama 3 (tiga) bulan sejak tzmggal SKRD diterbitbn, kecuali jib Wajib Retribusi teatentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaeonya.
- (4) K~daao di luar kekuasaannya sebagaimana djmaJcsud pada ayat (3) adalah suatu keadaao yang terjad.i di luar kehendak atau ke.lmasaao Wajib Retribusi
3. {5) Pengajuan keberatan tidak memmda kewajiban membayar Rctnbusi dan pelakuoaao peoagilum Rctribusi.

## Pual32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tangga1 Surat Keberatan diterima harus memheri keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan atas ktbaatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian. menolak, atau menambah besarnya Retnl,usi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pua.133

- (1) Jib pengajuan keberatan dikabulk:an sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayanm Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bu1an pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BABXV

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEB.ASAN RETRIBUSI

## Pasal34

- (1) Bupati. dapat memberikan pcngurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengunmgan dan keringanan Sl!bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalmkan deogao tnelihat kemamp1JBD Wajib Retribusi.
3. {3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dt"berikao deogan melihat fungsi objek retribusi.
4. ( 4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan rctribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABXVI

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pua135

- (I) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Waj ib Retribusi dapat mengajukan permobonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ~.hagaimana dimaksud pada ayat (I). harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalamjangka waktu ~bagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberibn suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kclebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) langsung dipemitungkan 1mtuk mebmasi terlebih dahulu utang Retribusi tenebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitlamnya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imba1an bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ates keterlambetan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian k:elebilwl pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengao Peraturan Bupati.

## BABXVD

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pua136

- (1) Hak untuk melakukan penagibao Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagiban ',Chagaimam dimaksud pada ayat (1) tertangguh apehila:
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retri~ baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sehagaimsma dimaksud pada ayat (2) hmuf, kedaluwarsa penagihao dihitung sejak tangga1 diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sr.hagaimena dimaksud pada ayat (2) hwuf b adaJah Wajib Retribusi deogan ke.,adarannya menyatakan masib mempunyai U1ang Rettibusi dan belum mehmasinya.
- (5) Pengakuan Rebibusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsunm atau penundaan pembayaran dan permohooan kebe.atan oleh Wajib Retribusi.

## Pua137

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mwigkin ditagih lagi karena hak untuk melakubn penagiban sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Pengbapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagai.mana dimaksud pada ayat (1 ).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABXVDI

## SANKSI ADMINISTRASI

## Bagian Pertama Umum

## Pasa138

- (1) Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Pemturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pemhangunan;
- c. pengbentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelak.&lt;u1Jl88D pembangunan;
- d. penghentian sementam atau tetap pada pemanfaat;m bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabut.an izin mendirik:an bangunan gedung;
- g. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 100/o ( sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Dacmh ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peratunm penmdang› undang:ni di bidang jasa konstruksi.

## BagianKedua

## Pada Tahap Pembangunan

## Pasal39

- (1) Pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu roasing› masing 7 (tujuh) hari blender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (3) Pemilik bangunan gedung yang t.elah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 ( em.pat betas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan gedung.
- (4) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sehagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kelender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sehagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabut.an izin mendirikan bangunan gedung, dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

- (S) DaJam ha1 pemilik bangunan gedung tidak melalrukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh pemerintah daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.
- 6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah, pemilik bangunan gedung juga dilcenalcao denda adroinicatif' yang laamya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersanglrutan.
- (7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarbn berat clan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari tun ahli bangunan gedung.

## Pual40

- (1) Pemilik bangunan geduog yang melaksanakao pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 1 S ayat (3) dikcnakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung.
- (2) Pemilik banguoan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikeoakan sanksi perintah pembongkaran.

## Bagi■n lCetip Pada Tahap Pem·nfutan

## Pual41

- (1) Pemilik mu pengguna bangunan gedung yang meJanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3), dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pemilik atau penggwia bangunan gedung yang tidak mcmatuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalmn tenggang waktu ma.,ing-masing 7 (tujuh) bari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan sertifikat laik fungsi..
- (3) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang telah dikeoakan sanksi sehagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) bari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dweoakao sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan sertifikat 1aik fungsi.
- (4) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang terlambat melakukan perpanjangan sertifikat laik fungsi sampai dengan betas waktu berlakunya sertifikat laik fungsi, dikenakan sanksi denda administratif yang besamya 1 % (satu per semtus) dari nilai total bangunan gooung yang bersanglrutan.

## BAB XIX

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pua142

- ( 1) Bupati dapat memberikan insentif kepada imtansi yang mt!laksanakan pemungutan R.etribusi lzin Mendirikan Bangunan sebagainvma dimaksud dalam Pasal 1 S atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan meJalui Anggaran Perulapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insen1if dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut deogan Peraturan Bupati.

## BABXX

## PENYIDIKAN

## Paal43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang ldmsus xbagai pcnyidik untuk mclaJmkan pcnyidikan tindalc. pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pmrndang-amdangan
- (3) Wewenang Penyidik sehagairnana dimaksud pada ayat (I) adalah:
- a. menerima, mencari, mcngumpulkan dan meneliti keterangan atau Iaporan berkenaan dengan tindu: pidaoa di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebib lengk:ap dan jclas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulbn ketenmgan mengeoai orang pribadi at.au Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sebubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidaag Retribusi;
- d. mcmeriksa buku, catatan, dan dolrumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang R.etribusi;
- e. melakukm penggeledaban untuk mendapatbn baban bukti pembukuan, pencatatan, clan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terbadap baraog bukti tersebut;
- f. memiotJt bantuan tenaga ahJi dalaln nmgka pelakuoaan togas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseonmg meoingggaJkan nJBDpo atau tempat pada saat pemeribaan se&lt;lang berlangsung dan memeriksa identitas Oran&amp; bends, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. mcmotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang uotuk didengar keteranpnnya dan diperiba sebagai tersangka atau saksi;
13. j . mengbentikan penyidikan; dao/atau
- k. meJakubn 6ndakao lain yang perlu Wltuk kelancaran penyidibn tindak pidana dibidang Retribusi 9CSU8i ketentuan peraturan penmdaog-undangan
15. ( 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidibn dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Pemmtut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai den.gm ketentuan yang diatur dalarn Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BABXXI

## .KETENTUAN PIDANA

## Paa144

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibaonya sebingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling benyak 3 (tiga) bli jumlah Retribusi tenrtang yang tidak atau lcurang bayar.

- (2) Tindak pidana sehagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## Paaal45

Denda sehagaimana dimaksud dalmn Pasal 44 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BABXXII KETENTUAN PENUTUP

## Pual46

Dengan. berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 44 Tahun 2001 ten1ang Rctribusi Jzin Mendirlkan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Puaf 47

Peraturan Daerah ini mulai berlalru pada tanggaJ. diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinY' memerintabkan penguodangan Peratunm Daerah ini dengan pencmpataonya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

n ,, '1f' ~ 4 Pada tanggal O 7 A 1' r&lt;, LU , 1

BUPAFHSITUBONDO,


Diundangkan di Situbondo

PadatanggaI

U

:, r::R

L,

1~

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SITVBONDO,

Dn. HADI WIJONO, S, T .. M.M Pembina Uwna Mada Nip. 19541018 197603 1 810

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO T AHUN 2011 NOMOR E,