PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 2 Tahun 2008 tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2008 NOMOR 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah; Pemerintahan Pembagian Urusan antara
2. c . bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b diatas,perlu penyesuaiannya dengan penetapannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanah ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan membentuk Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir ;
4. : 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 , ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. 3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. 5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentana Wewenana Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomnr I ' T Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nomor 42631:
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prntokoler dan Keuanaan PimDinan dan Anaaota Dewan Perwakilan P .akvat Daerah fLembaran Neaara Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nomor 4416 ) vano telah beberaoa kali dinjbah .terakhir Hpnnan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentana Perubahan Ketiaa Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentana Kedudukan Prntnknler Han Keuannan Pimninan Han Annnnta Dpw/an Perwakilan Rakvat Daerah fLembaran Neaara Reoublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47.Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nomor 4717V
6. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentana Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentana PpHnman Penvuqunan Peraturan Tata Tprtih Dpuuan Pprwakilan Rakvat Daerah fLembaran Neaara Reoublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130. Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nnmnr 4 ^ 601*
7. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentana Pedoman Pembinaan dan Penaawasan Atas Penvelenaaaraan Pemerintahan Haerah fl pmharan Npnara Rpnnhlik TnHnnecia Tahun 7006 Nnmnr 165. Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia 4593V Nomor
8. 13.Peraturan Ppmerintah Nnmnr 3R Tahun 7007 Tentann Pemhanian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provlnsl dan Pemerintahan Daerah Kabuoaten/Kota fLembaran Nenara Rpnnhlik TnHnnp«; ia Tahun 7006 Nnmnr R7. Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nomor 4737) :
9. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentana Oraanisasi Pprannkat Daprah fl pmharan Npoara Rpnnhlik TnHnnpcia Tahun 2005 Nomor 85. Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nomor 4740) .
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Pemerintah Pusat,selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir .
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Toba Samosir.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
7. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- 11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
12. Staf ahli adalah staf ahli Bupati Toba Samosir.
- 13.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Toba Samosir.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir yang berbentuk Badan ,Kantor, Inspektorat,Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- 15.Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba Samosir.
16. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- 17.Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- 19.Tata Usaha adalah Tata Usaha Dada Sekolah Menenoah Keiuruan Neoeri. Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri KabuDaten Toba Samosir.
18. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
20. KelomDok Jabatan Functional adalah Susunan Jabatan Functional vana terdiri dari tenaga- tenaga yang memiliki keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.
- 21.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana tuaas teknis Dada Dinas dan Badan.
22. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BABII
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah yang terdiri dari
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Staf Ahli Bupati;
- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Dinas- dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. Dinas Pekerjaan Umum;
7. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Sosial ;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
12. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah ;
13. Dinas Pasar,Kebersihan dan Pertamanan;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Inspektorat;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
7. Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan;
8. Kantor Ketahanan Pangan;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Rumah Sakit Umum Daerah.
Kecamatan ;
- g. Kelurahan ;
BABIII KEDUDUKAN,ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Paragraf Pertama Kedudukan,Organisasi, Tugas dan Fungsi
Pasal 3
- Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. ( 1 )
- Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas daerah dan lembaga teknis daerah. (2)
- Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : (3)
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
Pasal 4
- (1) Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari 3 (tiga) asisten :
- a. Asisten Pemerintahan;
3. b.Asisten Ekonomi Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi Umum.
Setiap Asisten membawahkan bagian-bagian sebagai berikut:
- a . Asisten Pemerintahan terdiri dari :
2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- 1 . Bagian Pemerintahan;
3. Bagian Kesejahteraan Sosial.
- b. Asisten Ekonomi Pembangunan terdiri dari:
2. Bagian Perekonomian.
1. Bagian Administrasi Pembangunan;
Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
2. Bagian Organisasi;
2. 1 . Bagian Hukum;
3. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (3) Setiap Bagian masing-masing membawahkan sub bagian, yaitu:
- a) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
6. 1 . Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
3. Sub Bagian Kerja Sama.
8. 2 . Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan;
- b) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:
1. Sub Bagian Humas Pimpinan;
2. Sub Bagian Protokol dan Acara;
3. Sub Bagian Pemberitaan, Penerbitan dan Dokumentasi.
- c) Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
1. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sub Bagian Agama dan Kesejahteraan Sosial;
3. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Wanita.
- d) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
1. Sub Bagian Administrasi Penyusunan Rencana dan Program;
2. Sub Bagian Pengendalian;
3. Sub Bagian Administrasi Pelaporan dan Evaluasi;
- e) Bagian Perekonomian terdiri dari:
2. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dan Seni;
1. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi Daerah;
3. Sub Bagian Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- f) Bagian Hukum terdiri dari:
1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- g) Bagian Organisasi terdiri dari:
1. Sub Bagian Kelembagaan;
2. Sub Bagian Tata Laksana;
3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian.
- h) Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan
;
- 3) Sub Bagian Tata Usaha dan Arsip.
- (4) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

Uraian tugas, fungsi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. tata kerja dari masing - masing jabatan

## Bagian Kedua

## SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## Tugas dan Fungsi

## Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi,

## Pasal 6

- (1 ) Sekretariat Dewan merupakan unsur staf / pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretan ' s Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan , dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- a . penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dewan menyelenggarakan fungsi yaitu:
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. penyelenggaraan rapat-rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## Paragraf Kedua Organisasi Pasal 7

## (1 ) Organisasi Sekretariat Dewan terdiri dari:

- a . Sekretariat Dewan terdiri dari 3 (tiga) Bagian:
1. Bagian Umum;
3. Bagian Rapat dan Risalah.
2. Bagian Perumusan Kebijakan Publik;
- b. Setiap Bagian Sekretariat Dewan membawahkan sub bagian yaitu:
- 1 . Bagian Umum terdiri dari:
- a) Sub Bagian Urusan Dalam;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Sub Bagian Keuangan .
2. Bagian Perumusan Kebijakan Publik terdiri dari:
- a) Sub Bagian Perumusan perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Keuangan Daerah.
3. Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari:
- a) Sub Bagian Rapat dan Persidangan;
- b) Sub Bagian Risalah.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan adalah sebagaimana pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 8

tata kerja dari masing - masing jabatan Uraian tugas, fungsi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

## Bagian ketiga

## STAF AHLI BUPATI

## Pasal 9

- (1 ) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima)staf Ahli .
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 10

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1 ) terdiri dari:

- a . Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

## Pasal 11

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## DINAS-DINAS DAERAH

## Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN

## Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi,Tugas dan Fungsi

## Pasal 12

- (1 ) Dinas Pendidikan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan,Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 13

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,pemuda dan olahraga dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .

I

## Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan,Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf Kedua Organisasi Pasal 15

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian , yaitu:
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas;
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang terdiri dari:
1. Bidang Sarana dan Prasarana;
2. Bidang Tenaga Kependidikan;
3. Bidang Kurikulum;
4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya.
- d. Setiap Bidang membawahkan seksi-seksi , yaitu:
- a) Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan;
1. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan 2 (dua) seksi,yaitu:
- b) Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi.
2. Bidang Tenaga Kependidikan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
- b) Seksi Tenaga Kependidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
19. Bidang Kurikulum membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu: 3.
- b) Seksi Kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- a) Seksi Kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- b) Seksi Seni dan Budaya.
- a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga;
25. Organisasi Dinas Pendidikan adalah (2). Bagan sebagaimana pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

i

## Pasal 16

Uraian tugas,Organisasi, fungsi dan tata kerja dari masing - masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl.

## Bagian Kedua DINAS KESEHATAN

## Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

## Pasal 17

- (1 ) Dinas Kesehatan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang urusan kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

## Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi , yaitu:

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf Kedua Organisasi

## Pasal 20

- (1 ) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang;
- 3 (Tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 1 . Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- 1 . Bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. Bidang pada Dinas Kesehatanterdiri dari :
2. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
4. Bidang Jaminan/Pembiayaan ,Prornosi dan Regulasi Kesehatan.
3. Bidang Informasi dan Sumber Daya Kesehatan;
- d. Biaang pada Dinas Kesehatan membawahkan seksi-seksi, yaitu:
- 1 ) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- b) Seksi Kesehatan Komunitas;
- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Rujukan;
- c) Seksi Farmasi dan Makanan.

- 2) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
- b) Seksi Wabah dan Bencana/Matra;
- c) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Pemukiman.
- 3) Bidang Informasi dan Sumberdaya Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan;
- b) Seksi Data, Informasi dan Penelitian Kesehatan;
- c) Seksi Diklat Sumber Daya Kesehatan.
- 4) Bidang Jaminan/Pembiayaan,Promosi dan Regulasi Kesehatan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan;
- b) Seksi Promosi dan Pemasaran Sosial Kesehatan;
- c) Seksi Akreditasi Kesehatan .
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

## Pasal 21

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

## Bagian Ketiga

## DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

## Kedudukan, Organisasi, tugas

## Paragraf Pertama dan Fungsi

## Pasal 22

- (1 ) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian,Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 23

Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .

## Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan perikanan; dan
3. c . pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf Kedua Organisasi Pasal 25

- (1) Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretarlat Dinas dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program dan Akuntabllltas.
- c. Bidang pada Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikananan terdiri dari:
1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortlkultura;
2. Bidang Peternakan;
3. Bidang Perikanan;
4. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan.
- d. Bidang pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
13. Bidang Tanaman Pangan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Produksi Tanaman pangan dan Hortlkultura ;
- b) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. Bidang Peternakan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Budidaya Peternakan ;
- b) Seksi Agribisnis Peternakan;
- c) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
3. Bidang Perikanan membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a) Seksi Budidaya Perikanan ;
- b) Seksi Agribisnis Perikanan;
- c) Seksi Saranan dan Prasarana Perikanan.
4. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan membawahkan 3 (tiga) seksi,yaitu
- a) Seksi Penyuluhan;
- b) Seksi Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner;
- c) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah Ini.

## Pasal 26

Uraian tugas , fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat

## DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

## Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Pasal 27

- (1 ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata .
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 28

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

## Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi , yaitu:

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan pariwisata;
3. c . pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf Kedua Organisasi Pasal 30

- (1 ) Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat)Bidang ;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 3 . Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- 2 . Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- 1 . Bidang Kesenian;
- 2 Bidang Nilai Budaya, Sejarah dan Purbakala;
4. Bidang Promosi dan Pelayanan .
3. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Sumber Daya;
- d. Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membawahkan seksiseksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
1. Bidang Kesenian membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Penyelenggaraan Kesenian;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian.

2. Bidang Nilai Budaya, Sejarah dan Purbakala membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Tradisi, Aliran Kepercayaan, dan Lingkungan Budaya;
- b) Seksi Sejarah dan Permuseuman.
4. 3 . Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Sumber Daya membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pengembangan Produk Wisata;
- b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam.
4. Bidang Promosi dan Pelayanan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Promosi Wisata;
- b) Seksi Pelayanan Wisata.
10. Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini . (2) Bagan

## Pasal 31

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing - masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. jabatan

## Bagian Kelima

## DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

## Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

## Pasal 32

- (1 ) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

## Pasal 33

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

## Pasal 34

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi , yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan Perkebunan ;
2. c . pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan ;dan
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

I

&gt;

I

I

I

## Paragraf Kedua Organisasi Pasal 35

- (1) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oieh Kepala Sub Bagian, yaitu:
1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
1. Bidang Penatagunaan Hutan;
2. Bidang Pengelolaan Hutan;
4. Bidang Perkebunan.
3. Bidang Rehabilitasi hutan dan lahan;
- d. Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan membawahkan seksiseksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
- 1) Bidang Penatagunaan Hutan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
- b) Seksi Rencana Umum Kehutanan.
- 2) Bidang Pengelolaan Hutan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
- b) Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan.
- 3) Bidang Rehabilitasi hutan dan lahan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Reboisasi dan penghijauan;
- b) Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- 4) Bidang Perkebunan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Produksi dan Bina Usaha Tanaman Perkebunan;
- b) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Perkebunan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 36

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing sebagaimana dimaksud daiam Pasal 35, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. jabatan

i

## Bagian Keenam

## DINAS PEKERJAAN UMUM

## Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

## Pasal 37

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam peiaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 38

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .

## Pasal 39

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
3. c . pembinaan dan peiaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bdang tugas dan fungsinya.

## Paragraf Kedua Organisasi Pasal 40

- (1 ) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian, yaitu:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) bidang ;
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- 1 . Bidang Pengairan;
3. Bidang Peralatan dan Pengujian.
2. Bidang Jalan dan Jembatan;
- d. Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) Seksi dan setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi, yaitu:
- 1 ) Bidang Pengairan terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu
- a) Seksi Pengembangan Irigasi;
- b) Seksi Operasi Pemeliharaan.
- 2) Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
- a) Seksi Jalan;
- b) Seksi Jembatan.

I

I

- 3) Bidang Peralatan dan Pengujian, terdiri dari:
- a) Seksi Peralatan;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- b) Seksi Pengendalian dan Pengujian .

## Pasal 41

Uraian tugas , fungsi dan tata kerja dari masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. jabatan

## Bagian Ketujuh

## DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

## Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas

dan Fungsi

## Pasal 42

- (1 ) Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah Unsur pelaksana teknis urusan Pemerintah Daerah di bidang Tata Ruang dan Permukiman;
- (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

## Pasal 43

Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan permukiman, dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

## Pasal 44

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi:

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang dan permukiman;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan permukiman;
3. c . pembinaan permukiman; dan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan
- d. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf Kedua Organisasi Pasal 45

- (1 ) Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari:
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) bidang;
- 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c . Bidang pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari :
- 1) Bidang Tata Ruang dan Pengendalian;
- 2) Bidang Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah;
- 3) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;

- d. Bidang pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman membawahkan 2 (dua) seksi dan masing - masing seksi dipimpin Kepala Seksi , yaitu:
- 1) Bidang Tata Ruang dan Pengendalian membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Tata Ruang;
- b) Seksi Pengendalian dan Perijinan .
- 2) Bidang Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Tata Bangunan;
- b) Seksi Bangunan Pemerintah dan Rumah Dinas.
- 3) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Penyehatan;
- b) Seksi Permukiman.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah sebagaimana pada Lampiran IX,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

## Pasal 46

Uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari masing - masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedelapan

## DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas

## dan Fungsi

## Pasal 47

- (1 ) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika .
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaluf Sekretaris Daerah.

## Pasal 48

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan,komunikasi dan informatika melaksanakan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

## Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan,komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf Kedua Organisasi Pasal 50

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari:
- a. Dinas, yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) bidang;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaltu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c. Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- 1) Bidang Teknis dan Manajemen Lalulintas;
- 2) Bidang Keselamatan dan Pengendalian;
- 3) Bidang Lalu Lintas Udara, Darat dan Danau;
- 4) Bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
- 1) Bidang Teknis dan Manajemen Lalulintas membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Teknis dan Pengujian;
- b) Seksi Perijinan dan Pengawasan.
- 2) Bidang Keselamatan dan Pengendalian membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Keselamatan;
- b) Seksi Operasi dan Pengendalian.
- 3) Bidang Lalu Lintas Udara, Darat dan Danau, membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kebandar udaraan;
- b) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- 4) Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- b) Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informatika.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagaimana pada Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 51

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesembilan

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

## Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Pasal 52

- (1 ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi .
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 53

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .

## Pasal 54

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi, yaitu:

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. c . Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf Kedua Organisasi Pasal 55

- (1 ) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang ;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.
- c . Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- 1) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Tenaga Kerja;
- 2) Bidang Penyaluran dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- 4) Bidang Transmigrasi.
- 3) Bidang Pengawasan dan Perlindungan;
- d. Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
- a) Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- 1) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Tenaga Kerja membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- b) Seksi Pelatihan,Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- 2) Bidang Penyaluran dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- a) Seksi Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
- b) Seksi Penernpatan dan Perluasan Lapangan Kerja .
- 3) Bidang Pengawasan dan Perlindungan membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Sengketa Kerja;
- b) Seksi Norma Kerja dan Norma Keselamatan, Kesehatan Kerja .
- 4) Bidang Transmigrasi membawahkan 2 (dua) seksi, yaitu:
- a) Seksi Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- b) Seksi Penernpatan dan Pembinaan Warga Transmigrasi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana pada Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

## Pasal 56

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diatur leblh lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesepuluh

## DINAS SOSIAL

## Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Pasal 57

- (1 ) Dinas Sosial adalah Unsur pelaksana teknis urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 58

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

## Pasal 59

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf Kedua Organisasi Pasal 60

- (1 ) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
- b. Sekretariat dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahkan
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 3 (tiga) bidang ;
- 3 (tiga) sub bagian dan setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian, yaitu:
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c . Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.

- c . Bidang pada Dinas Sosial terdiri dari :
2. Bidang Bina Sosial;
- 1 . Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial;
3. Bidang Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial .
- d. Bidang pada Dinas Sosial membawahkan seksi-seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala seksi, yaitu:
1. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial membawahkan 2 (dua) seksi yaitu:
- a) Seksi Pembinaan Tenaga Pekerja Sosial;
- b) Seksi Kesejahteraan Sosial .
2. Bidang Bina Sosial membawahkan 2 (dua) seksi yaitu:
- a) Seksi Kepahlawanan;
- b) Seksi Penyuluhan.
- 3 . Bidang Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan 2 (dua) seksi yaitu:
- a) Seksi Pelayanan Sosial;
- b) Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

## Pasal 61

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesebelas

## DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

## Paragraf Pertama Kedudukan, Organisasi , Tugas dan Fungsi Pasal 62

- (1 ) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 63

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta urusan pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi .

## Pasal 64

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi , yaitu:

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf Kedua Organisasi Pasal 65

- (1) Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari:
- a. Dinas,yang membawahkan Sekretariat Dinas dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sek