PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 11 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2012· tentang Pajak Bumi dan Bangunari Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan peraturan Bupati ten tang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tuban;
2. b .. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaltsanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaari dan Perkotaan Kabupaten Tuban sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk. Pelaksnaaan Pemungu tan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Toban;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 teritang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tamhahan Lembaran Negara Nomor. 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pe:raturan , · Dasar -Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik ' . Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N(&gt;mor 2043);
'
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksc,. sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200(? Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor ~8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Neg~a Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomof 4438);
5. 7: .Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor \_ 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor · 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
:.•
,
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna U saha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah.Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 .ten tang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
14. Peraturan - Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolad.11 Keuangan Da.erah (Lembaran Negara Republik› Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
.-
- 1 &gt; .Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010' tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan da.n Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
Menetapkan :
\
I
!
4
MEMUTUSKAN:
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ~UPATEN TUBAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Tuban.
- 2 •• Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
- •3. Bupati adalah Bupati Tu ban.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
5. Din as Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Toban.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang· oleh orang pribadi atau badan yartg bersifat memaksa
Pasal 2
- ( 1) Dalam rangka pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah membentuk basis data PBB-P2 . ..
- (2) Pembentukan Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak PBB-P2.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan .ayat (2), Pemerintah Daerah menggunakan Basis Data yang berasal da.ri pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik lndonesia yang tertuang dalam Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2.
- (4) Aplikasi SJSMIOP merupakan suatu aplikasi yang rnengintegrasikan proses bisnis pengelolaan administrasi PBB-P2 yang melipt:ti kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- J.,, pendaftaran;
- . b. pendataan;
- C. penilaian;
- d. pen eta pan;
- e. penerimaan;
\
I
\
I
}
'
- f. penagihan;
- g. pelayanan;dan
- h. keberatan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi SISMIOP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
Pasal 3
- ( 1) Dalam rangka menjaga validitas ba.sis data yang dilinipahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai akibat perkembangan/perubahan Subjek dan Objek PBB-P2, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis data SISMIOP.
- (2) Peme1iharaan basis data SISMIOP sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan dengan cara :
2. Pasif, . yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Petugas DPPKAD ## BAB Ill
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2
Bagian Kesa.tu
Pendaftaran
Pasal 4
- ( 1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh subjek dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek (SPOP) d:=m
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek (LSPOP). · Pajak Pajak Pajak

9

- (2) Wajib Pajak yang memiliki. NPWP mencatumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam, SPOP.
- (3) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada DPPKAD, selambat› lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (4) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di DPPKAD atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Bentuk formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana tercant"'..lm dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Pendataan

## Pasal 5

- ( 1)' Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dilakukan oleh DPPKAD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan LSPOP.
- b. SPOP dan LSPOP seba.gaimana dimaksud pada huruf a, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada DPPKAD.
- c. Terhadap SPOP dan LSPOP yang sudah tida.k ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka data dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.
- (2) Pendataan subjek dan otjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. identifikasi objek pajak;
- c. verifikasi data objek pajak; dan/atau
- d. pengukuran bidang objek pajak.

## Pasal 6

- .· ( 1) Setiap objek paja.k diberi NO~.

.

i

t

- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit.
- a. digit ke-1 dan ke-2 rnerupakan kode propinsi;
- b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
4. '"'· digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/ desa;
- e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor uru t blok;
- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak;dan
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

## · Pasal 7

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.
- (2) Pendataan terhadap 'mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah . .
- (4) Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.

## Pasal 8

Persyaratan dikeluarkannya NOP :

- a. melampirkan alat bukti kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan;
- b. surat keterangan dari desa/ kelurahan;
- c. mengisi formulir SPOP dan L-SPOP disertai tanda tangan W ajib Pajak atau kuasanya.

## Bagian Ketiga

## Penilaian

## Pasal 9

- (1) Penilaian adalah kegiatan. DPPKAD terhadap Objek PBB-P2 untuk menetapkan Nilai :-Jual Objek Pajak (NJOP) .

.

.

•

I

t

- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
- a. penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan· Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
- b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
- a. pendekatan data pasar;
- b. pendekatan biaya; dan/ atau
- c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pe~dekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada · ayat (3) huruf a dilakukan dengan .cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sej,enis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan 1 biaya operasional, dan hak pengusaha.
- (7) Pelaksanaan kegiatan teknis ::,enilaian selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Kepala DPPKAD.
12. Tabel penyusutan sebagaimana tercantum dalam lampiran II
- (8) 1 Peraturan Bupati Ini.

## BAB IV

## PENETAPA.N

Bagian kesatu

## Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

. Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

- (2) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun;
- b. untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,22 % (nol koma dua puluh d ua persen) per tahun.
- (4) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dertgan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ·· ·dengar:. dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada I ' ' ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP.

## Besaran Pokok PBB-P2 = Tarif x (NJOP -NJOPTKP)

- (5) Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

## Bagian Kedua

## Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NJOPTKP

## ) Pasal 11

- ( 1) Besarnya NJOPTKP · PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajak berupa bumi atau bangunan, maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 objek pajak bumi atau bangunan.

## Bagian Ketiga

## Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan ·Penyampaian SPPT Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOP DPPKAD menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT PBB-P2 diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal.
- (3) DPPKAD mencetak DHKP.
- (4) Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data DHKP.
- (5) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Desa/Kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT untuk :.· .. disampaikan kepada Wajib Pajak.

I

- (6) Setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk DPPKAD, rangkap ke-2 untuk Desa/Kelurahan, dan rangkap ke-3 untuk lampiran berita acara penelitian.
- (7) Desa/Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada DPPKAD.
- (8) SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak ta:nggal penerimaan oleh Kepala Desa.
- (9) Bentuk, dan isi fonnulir SPPT dan DHKP sebagaimana tercantum dalarn lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- ( 1) 'Apabila Wajib Pajak tidak\_mengisi dan menyampaikan SPOP, ketetapan ·PBB-P2 ditetapkan secara jabatan · oleh DPPKAD dengan diterbitkan SKPD.
- (2) SKPD diterbitkan tidak-secara masal.
- (3) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh DPPKAD.
- (4) Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

## BABV

.

## PENERIMAAN

## Bagian Kesatu

## Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

## Pasal 14

- ( 1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Kas Daerah melalui Bank Tempat Pembayaran PBB-P2 dengan mengguriakan SPPT, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib Pajak atau melalui Petugas Pemungut PBB-P2 Desa/ Kclurahan.
- (3) Pembayaran PBB-P2 - melalui Petugas Pemungut PBB-P2 Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati .
- . ( 4) Pem bayaran PBB-P2 melal ui Petugas Pemungut. Desa/Kelurahan harus mengisi Daftar Penerimaan Harian (DPH) PBB-P2.
- (5) Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputus~ Bupati.

- (6) Bentuk dan isi formulir DPH PBB-P2 tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) PBB-P2 harus dibayarkan sebelum lewat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasar Keputusan Bupati,

## Pasal 16

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD.
- (2) SSPD dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian :
- a. Lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak; ·
- b. Lembar ke-2 diberikan kepada Desa/Kelurahan; !fan
- c. Lembar ke-3 untuk Bank tempat pembayaraan PBB-P2.
- (3) SSPD dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari Bank Tempat Pembayaran.
- (4) Bentuk dan isi formulir SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Tempat Pembayaran

## Pasal 17

- ( 1) Bank tempat pembayaran PBB-P2 mencatat penerimaan p~m bayaran PBB-P2 dalam rekening penampungan.
- (2) :Rekening.Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening penampungan penerimaan khusus pembayaran PBB-P2. ,
- (3) Dalam hari yang sama Bank tempat pembayaran · PBB-P2 menyetorkan hasil penerimaan PBB-P2 dilampiri SSPD lembar ke 3 kepada Bank pemegang kas daerah dan menyerahkan SSPD lembar ke 2 kepada Desa/Kelurahan.
- (4) Bank Pemegang Kas Daerah mencatat penerimaart PBB-P2 dalam rekening penerimaan daerah. . .

- (5) Bank Pemegang Kas Daerah melaporkan penerirnaan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah setiap hari Senin.

## BABVI

## ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 18

- ( 1) Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan atau penundaan :
- a. wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran di.sertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada DPPKAD.
- b. permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo.
- c. menyatakan besarnya jumlah paja.k yang dimohortkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
- (2) Tata cara pembayaran secara angsuran dan/ atau penundaan:
- a. wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat. pernyataan angsuran ctan/ atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan . atau penundaan pembayaran yang telah disedia.kan DPPKAD.
- b. Surat Perjanjian Angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditanda-tangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/ disetujui oleh Kepala DPPK.AD.
- c. pem bayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu .· · paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan untuk penundaan pe~nbayaran paling lama 4 (empat) bulan.
- d. Apabila Wajib Pajak tidak rnelaksanakan kewajiban sesuai dengan. apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan/ atau penundaan, maka a.kan dikena.kan tindakan hukum sesu.ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.

## Pasal 19

Kepala DPPKAD berhak untuk mengabulkan atau rnenolak permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran.

## BAB VII

## PENGEM:dALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 20

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati/ Kepala dinas dengan mP-lampirkan fotocopy bukti setoran pajak yang telah dibayarkan / SSPD untuk masa pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pen:ibayaran.
- (2) K ~pala DPPKAD menugaskan petugas untuk melaksanakan / , . . penelitian kepada Wajib Pajak untuk dibuatka.n Laporan Hasil Penelitian.
- (3) Kepala DPPKAD menerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaks.ud pada ayat (3) ditetapkan pengembalian ke1ebihan pembayaran pajak.
- (5) DPPKAD memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa kelebihan pembayaran pajak sudah dapat diambil.
- (6) Bentuk dan formulir SKPDLB sebagaimana tercantum dalam lampiran VIIl Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## PENAGIHAN

## Bagian Kesatu

## Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian STPD Pasal 21

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan PBB-P2.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa.
- (3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama satu bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.

.&gt;

- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Bentuk dan formulir STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Ta ta Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SKPD:kB dan SKPDKBT

## Pasal 22

- ( 1) SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain temyata jumlah PBB-P2 terutang . kurang dibayar.
- (2) SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan/atau data ya:.:1g semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB;
- (3) SKPDKB dan SKPDKBT diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penemuan data baru.
- (4) Bentuk formulir SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.

## Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah .,

## Bagian Ketiga K~daluwarsa

## Pasal 23

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kar~na hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. STPD;dan
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

,;r

- (3) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari:
- a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajal{ yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
- b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudal1 tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Wa.jib PaJak yang hak penagihannya telah kadaluwarsa;
5. ciJWajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan k~adaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana al.am, kebakaran, rusak dfakibatk:an cuaca atau hewan.
- e. Wajib Pajak Sadan yang telah selesai proses pailitnya;dan
- f. Objek Pajaknya tidak ada.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin c.:tagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam lapor~ hasil penelitian setempat atau laporan hasil perielitian administrasi.

## Pasal 24

- ( 1) Pejabat melaksanakan penelitian lapangan dan/ atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Pejabat menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/ atau penelitian administrasi ‰erhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

- ( 1) Penelitian administrasi atau penelitian setempat dilakukan terhadap setiap objek pajak.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, d dan e Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

- ( 1) La po ran hasil penelitian lapangan dan laporan hasil pe·nelitian administrasi sebagaimana dhnaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling sedikit l(satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

## BAB IX

## PELAYANAN

## Pasal 27 ..

Pelayanan terhadap semua jenis layanan yang berhubungan dengan pennasalahan PBB-P2, adalah sebagai berikut:

- a. pendaftaran objek pajak adalah pendaftaran objek pajak baru, baik dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun dikarenakan pendataan ulang oleh petugas Pendataan.
- b. mutasi Subjek/ Objek pajak adalah pendaftaran ulang objek pajak dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi tanah maupun bangunan serta adanya mutasi objek pajak, pendaftaran ulang subyek pajak dikarenakan adanya ' -perubahan subyek pajak baik perubahan secara utuh maupun perubahan yang dipecah-pecah.
- c. pembetulan SPPT/ SKPD adalah pendaftaran pennohonan pembetulan SPPT/ SKPD karena salah nama, salah alamat, salah hi tung dan salah zona .nilai tanah.
- d. pembatalan SPPT/ SKPD adalah pendaftaran permohonan pembatalan SPPT / SKPD.

21

- e. pengurangan atas Besamya Pajak Terutang adalah pendaftaran permohonan pengurangan pajak terutang oleh Wajib Pajak. Pr,:i'-mohom:n tersebut terjadi akibat bencana alam/hama I t.anaman / hal-hal lain yang luar biasa dan berfungsi massa serta kondisi su bjek pajak telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pengurangan atas besarnya pajak terutang.
- f. Penghapusan/pengurangan sanksi administrasi adalah pendaftaran pennchonan pengurangan denda terjadi akibat ketidak m2.:npuan Wajib Pajak.
- g. salinan SPPT / SKPD adalah pendaftaran permohonan Wajib Pajak atas salinan SPPT / SKPD.
- h. keberatan adalah Pendaftaran permohonan atas kesalahan penunjukan Wajib Pajak.
1. penentuan kembali tanggal jatuh tempo adalah pendaftaran permohonan penentuan kembali t.anggal jatuh tempo.
- J. keberatan atas pajak terutang adalah pendaftaran penn.ohonan keberatan atas pajak terutang. Keberatan atas pajak terutang terjadi karena kesalahan . menghitung luas bumi dan/ atau bangunan, kesalahan penilaian serta kesalahan penerapan NJOP.
- k. restitusi adalah pendaftaran permohonan pengembalian · kelebihan pajak yang dikelua.rkan/dibayar Wajib Pajak.·
1. Kompensasi PBB adalah kelebihan pembayaran PBBnya diperhitungkan dengan hutang PBB lainnya yang sudah/belum jatuh tempo atas pennintaan wajib pajak untuk diperhitungka.n dengan ketetapan PBB yang akan datang.

## BABX

## PENDAFTARAN OBYEK BARU DAM MUTAS!

## Bagian Kesatu

## Pendaftaran Obyek Baru

## -Pasal 28

- l 1) Permohonan µendaftaran obyek baru dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, da.n / a tau bangunan memperoleh manfaat atas bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Ben,'.:uk formulir Pendaftaran Obyek Pajak Batu sebagaimana tJrcantum dalam lampiran XI. ...

## Bagian lf.edua

## Mutasi

## Pasal 29

- (1) atas terjadinya perubahan data Pajak akibat pemecahan maupun penggabungan obyek pajak dapat dilakukan mutasi wajib pajak.
- (2) Permohonan mutasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan atau kolektif paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Ketetapan/ Keputusan diterbitkan;
- b. mutasi dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar 100 % (seratus persen) dari utang pajalrnya;
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) hasil dari proses mutasi akan diterbitkan pada saat cetak masal tahun beriku tr.ya;
- (3) Bentuk formulir permohonan rnutasi obyek dan subyek perorangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII· Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

## PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

## Bagian Kesatu

## Pembetulan

## Pasal 30

Atas perrnohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala .DPPK,\D dap?-t membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, I d~/' atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-un,dangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDLB
- d. STPD;
- e. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- f. Surat Ketetapan Pembetula:n; .·

23

- g. Surat Ketetapan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imtialan Bunga;
1. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- J. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- k. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- l. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

## Pasal 31

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas pajak dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. kesalruian tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nom:::&gt;r surat keputusan atau surat ketetapan, Tahun Pajak, dan/ a tau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2, · antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), kekeliruan pengenaan PBB-P2, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

## Pasal 32

- ( l) Permohonan ~embetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan/keputusan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ~~menuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. setk .. p permohonan llanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
- c. diajukan kepada Kepala DPPKAD; dan
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak a.tau · orang yang diberi kuasa.

~

l

I

- e. Pembetulan dapat diajukan apabila Wajib Pajak · telah membaya:f' 100 % (seratus persen) dari utang pajaknya atau telah lunas utang pajaknya.
- (3) Permohonan pembetulan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang Teru tang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan
- d. diajukan kepada Kepala DPPKAD melalui Kepala Desa/Lurah.
6. ( 4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak.

I

## Pasal 33

- ( 1) Pe~ohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan se bagaimana d imaksud dalam Pasal 32 tidak dipertimbangkan .
- . (2) Apabila permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diterima/ditolak Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

## Pasal 34

- ( 1) Pejabat memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimr.na dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam) bulan sejak tanggal surat penn.ohonan pembetulan diterima dan SPPT hasil pembetulan akan diterbitkan pada saat cetak masal tahun berikutnya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan PBB-P2 yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila Pejabat tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan:

## Pasal 35

Keputusan p~mbetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## Pasal 36

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau Pasal 35 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / a tau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu· dalam peraturan p~rundang-undangan yang berlaku, Pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan W ajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 30 Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk formulir permohonan pembetulan SPPT/SKP/STP sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Pembatalan

## Pasal-37

- ( 1) Atas pennohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati a tau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar.
- (2) SPPT / SKPD / STPD yang dapat dibatalkan secara jabatan adalah:
- a. objek pajaknya tidak ada.
- b. hak. subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan bat.al berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau kepu tusan hakim yang sudah berlak.u secara tetap;
- c. objek pajak yang tennasuk pengecualian sebagai objek pajak PBB-P2 dan objek pajak\_ yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. objek pajak yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai wajib pajak.
- (3) ·Xepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Pembatala.n SPPT / SKPD / STPD. ·

I

'

## BAB XII

## PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG

## Pasal 38

- ( 1) Pengurangan dapat di~erikan kepada Wajib Pajak:
- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
- b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- c. permohonan pengurangan pajak hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perorangan maupun kolektif paling lama 3 · (tiga) bulan sejak tanggal surat l-&lt;etetapan diterbitkan.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. W ajib Pajak orang pribadi meliputi:
1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi vete\_ran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
2. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;
4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang -berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/ atau
5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilart rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

- b. Wajib Pajak badan meliputi: Objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang .disebabkan oleh alam antara lain gernpa buqii, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, I · angm topc&gt;n, dan tanah longsor.
3. (4)· Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanamru:i, dan/ atau wabah hama tanaman.

## Pasal 39

## Besarnya pengurangan yang diberikan :

1. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang teru tang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka 1;
2. Sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P~ yang teru tang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 38 ayat (2) huruf b; atau
3. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang teru tang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) atau ayat (4).

## Pasal 40

- ( 1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberi~ kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan STPD.
- (2) PBB-P2 yang terutang y~ng tercantum dalam SPPT, SKPD, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikar. Pengurangan tidak dapat dinlintakan. pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 4 Tahun 2012 tentang PBB-P2.

## Pasal 41

- ( 1) Pengurangan diberikan atas permohonan JNajib Pajak yang diajukan secara:
- a. perseon=:ingan, untuk PBB-P2 yang teru.tang yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2; atau
- b. perseorangan atau kolektif: untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Pennohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dirnaksud pada ayat l 1) huruf b dapat diajukan: ·
- a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huru.f a. ,.Angka 1, pengurangan PBB-P2 yang teru.tang paling banyak
- · Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau b. setelah SPPT diterbitkan &lt;la.lam hal:
1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka 1, pengurangan PBB-P2 yang . . terutang paling banyak Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5, pengurangan PBB.!?2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) atau ayat (4) pengurangan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- ( 3) Pennohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besamya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Kepala DPPKAD;
- d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-f&gt;2 yang dimohonkan Pengurangan;

- e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan W ajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Surat pennohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 {duajuta rupiah);
2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- f. diajukan dalamjangka waktu:
1. 1 (sa\_tu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
2. 3 (tiga) bulan terbitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena. keadaan di luar kekua.2aannya;
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak te:rkena bencana alam atau sebab lain yang 1 uar biasa; dan
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan dan telah diterbitkan Surat Keputusan , · Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
9. ( 4) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis· dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dim oh on disertai alasan yarig jelas;

30

- c. diajukan kepada Bupati melalui :
- 1) pengurus Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi lainnya yang terkait;
- 2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3;
- d. · dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
- e. diajukan dalam jangka w~tu:
1. 3 (tiga) bulan terhitu11g sejak tan