PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 02 Tahun 2014 tentang IZIN PEMANFAATAN RUANG DIKABUPATENTUBAN (berlaku 24 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa pertumbuhan kebutuhan pemanfaatan ruang di Kabupaten Toban sedemikian tinggi sehingga dapat munculnya konflik ataupun kompetisi pemanfaatan ruang;
- b. bahwa ketersediaan ruang di Kabupaten Toban adalah terbatas, sehingga dibutuhkan pengaturan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang;
- c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toban Tahun 2012-2032, maka perlu pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten ~Toban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Toban.
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194$;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tan.ah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta.hun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
26. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
27. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 02);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 03);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 {Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
clan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN TUBAN. IZIN
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Gubemur adalah Gubemur Jawa Timur.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan RTRW.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
t
10. Rencana Rind Tata Ruang Lainnya adalah Rencana Kawasan Strategis Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan . tertib tata ruang sehingga tujuan rencana tata ruang tercapai.
3. 12 .. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
14. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan Bupati kepada pemohon untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
15. Izin Pemanfaatan Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan melaksanakan kegiatan dan/ atau mengubah pemanfaatan tanah atau bangunan menjadi tempat usaha.
16. Izin Gangguan (HO) adalah izin yang diberikan berkaitan dengan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, ancaman, kerugian, dan gangguan.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan dalam suatu lingkungan secara tetap, sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah dan/ atau perairan, berupa bangunan gedung dan/ atau bukan gedung, digunakan atau dimaksudkan untuk menunjang atau mewadahi suatu penggunaan atau kegiatan manusia.
19. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang dibentuk di kabupaten yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
20. Orang adalah orang perorangan dan/ atau korporasi.
21. Korporasi adalah Kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Pasal 2
Izin Pemanfaatan Ruang dilaksanakan
Pasal 3
Pengaturan IPR bertujuan untuk:
- a. menjamin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW dan Rencana Rind Tata Ruang Lainnya;
- b. mewujudkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mencegah dampak negatif Pemanfaatan Ruang; dan
- d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
IZIN PEMANFAATAN RUANO
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 4
Setiap Orang yang memanfaatkan ruang wajib memiliki IPR dari Bupati.
Pasa15
IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Orang yang akan melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada suatu kawasan/ zona
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 6
IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Lokasi;
- c. IPr;
- d. Izin Gangguan (HO); dan
- e. 1MB.
BagianKedua Izin Prinsip
Pasa17
- ( 1) Izin Prinsip merupakan salah satu dokumen perizinan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan pada tahap awal kepada setiap Orang yang berencana memanfaatkan ruang.
- (2) Izin Prinsip berisi pernyataan tentang suatu rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang secara prinsip telah sesuai dengan RTRW Rencana Rinci Tata Ruang Lainnya.
Pasa18
Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang wajib memiliki Izin Prinsip adalah :
- a. pertambangan;
- b. industri;
- c. perdagangan;
- d. jasa;
- e. perumahan;
- f. pariwisata;
- g. pertanian;
- h. perikanan;
- i. fasilitas sosial; dan
- j. utilitas.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 7
- ( 1) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui sekretariat BKPRD atau BPPT.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 9
- ( 1) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui sekretariat BKPRD atau BPPT.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi yang meliputi :
- a. surat permohonan tertulis;
- b. data identitas pemohon; dan
- c. proposal rencana pemanfaatan lahan, yang paling sedikit memuat:
1. uraian rencana pemanfaatan lahan;
2. peta lokasi lahan rencana kegiatan beserta titik koordinatnya;
3. rencanaluasanlahan;dan
4. peta situasi sekitar lokasi;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lengkap, yang akan dilanjutkan ke tingkat kajian materi oleh BKPRD.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 10
- ( 1) Kajian materi oleh BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi :
- a. kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Tuban dan/ atau Rencana Rinci;
- b. letak lokasi rencana pemanfaatan lahan terhadap kegiatan dan kawasan di sekitarnya;
- c. pemanfaatan sumber daya alam;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- e .. pengaruh kegiatan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.
- (2) Kesimpulan hasil kajian materi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota BKPRD.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 11
Izin Prinsip diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 12
- (1) Izin Prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Selama kurun waktu berlakunya Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan perizinan lainnya untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya kegiatan, yaitu :
- a. Izin Lokasi atau IPT;
- b. Izin Lingkungan;
- c. Site Plan atau blok plan;
- d. Izin Gangguan (HO); dan/atau
- e. 1MB.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh, maka diajukan permohonan Izin Prinsip baru.
- (4) Terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat Provinsi sebelum Izin Prinsip harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan Izin Prinsip diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Izin Lokasi
Pasall3
Obyek pemberian Izin Lokasi adalah tanah yang menurut RTRW Kabupaten Tuban dan/atau Rencana Rinci diperuntukkan bagi pemanfaatan tanah untuk jenis kegiatan sesuai dengan Izin Prinsip yang dimiliki.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 14
- ( 1) Tanah yang dapat diberikan Izin Lokasi adalah peruntukan tanah untuk:
- a. kegiatan pertanian dengan luas ;;::25 (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima) hektar; dan
- b. kegiatan non pertanian dengan luas ;;:: 1 (lebih dari atau sama dengan satu) hektar.
- (2) Kegiatan non pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pertambangan, industri, perdagangan, jasa, perumahan, pariwisata, perikanan, fasilitas sosial dan utilitas.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 15
Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki, dalam hal :
- a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
- b. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam hal melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana kegiatan perusahaan lain tersebut;
- c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam kawasan industri;
- d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- e. tanah yang akan diperoleh untuk perluasan usalia yang sudah berjalan &lt; 1 (kurang dari satu) hektar yang letaknya berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan telah mendapat izin perluasan usaha; dan/ atau
- f. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 16
- ( 1) Izin Lokasi dapat diberikan oleh Bupati
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 17
Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diberikan dengan mempertimbangkan aspek :
- a. kesesuaian dengan RTRW dan/ atau Rencana Rinci Tata Ruang lainnya, penguasaan tanah dan penggunaan tanah;
- b. teknis tata guna tanah yang meliputi penilaian fisik wilayah dan kemampuan tanah; dan
- c. kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan sekitar.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 18
- (1) Jangka waktu Izin Lokasi sebagai berikut:
- a. 1 (satu) tahun untuk luas 1 (satu) hektar sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar;
- b. 2 (dua) tahun untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar; dan
- c. 3 (tiga) tahun untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 19
- (1) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu Izin Lokasi berakhir, dengan dilampiri:
- a. laporan triwulan tentang kemajuan pelaksanaan perolehan tanah dan pemanfaatannya serta permasalahan yang dihadapi;
- b. daftar perolehan tanah yang disertai dengan fotokopi bukti perolehan hak; dan
- c. fotokopi Izin Lokasi.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 20
- ( 1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) dapat diajukan apabila dalam jangka waktu izin yang diberikan, perolehan tanahnya sudah mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang diizinkan dalam Izin Lokasi.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan selama 1 (satu) tahun.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 21
Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam izin, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka rencana kegiatan hanya dapat dilaksanakan pada bidang tanah yang telah diperoleh.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 22
Apabila perolehan tanah akan dilanjutkan oleh pemegang Izin Lokasi, maka wajib mengajukan permohonan Izin baru.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 23
- (1) Pemegang Izin Lokasi mempunyai hak:
- a. membebaskan tanah dalam area Izin Lokasi;
- b. memperoleh tanda bukti hak atas tanah yang akan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain; dan
- c. memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi untuk usahanya sesuai Izin Prinsip yang dimiliki.
- (2) Pemegang Izin Lokasi berkewajiban :
- a. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan serta pelaksanaan penggunaan tanah tersebut;
- b. menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan;
- c. menggunakan tanah yang sudah dibebaskan sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana sesuai dengan Izin Prinsip; dan
- d. mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah yang telah dibebaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemegang Izin Lokasi dilarang :
- a. memindahtangankan izin kepada orang lain tanpa seizin Bupati;
- b. melakukan kegiatan perolehan tanah di luar atau melampaui area
8. yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan pembebasan tanah setelah jangka waktu izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin; dan
- d. menelantarkan tanah yang telah diperoleh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lokasi diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Izin Pemanfaatan Tanah
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 24
Obyek pemberian IPT adalah tanah yang menurut rencana tata ruang diperuntukkan bagi pemanfaatan tanah untuk jenis kegiatan yang sesuai dengan Izin Prinsip yang dimiliki.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 25
IPT berlaku untuk kegiatan yang tanahnya telah diperoleh maupun rencana kegiatan yang diawali dengan perolehan tanah.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 26
- (1) Tanah yang dapat diberikan IPT adalah peruntukan tanah untuk:
- a. kegiatan pertanian dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar; dan
- b. kegiatan non pertanian dengan luas kurang dari 1 (satu) hektar.
- (2) Kegiatan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang dilaksanakan oleh korporasi.
- (3) Kegiatan non pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pertambangan, industri, perdagangan, jasa, perilmahan, pariwisata, perikanan, fasilitas sosial dan utilitas.
- (4) IPT dikecualikan untuk pembangunan rumah tinggal pribadi/ perseorangan.
- (5) IPT wajib dimiliki apabila rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah pemanfaatannya untuk kepentingan usaha.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 27
IPT wajib dimiliki oleh setiap Orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 28
- ( 1) IPT dapat diberikan oleh Bupati
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 29
IPT dapat diberikan dengan mempertimbangkan aspek :
- a. kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Tuban dan/ atau Rencana Rinci Tata Ruang;
- b. penguasaan tanah dan penggunaan tanah;
- c. teknis tata guna tanah yang meliputi penilaian fisik wilayah dan kemampuan tanah; dan
- d. kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan sekitar.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 30
- (1) IPf diberikan untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 31
- ( 1) Apabila dalam jangka waktu IPf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat ( 1), perolehan tanah belum selesai, maka IPf dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu IPf berakhir, dengan dilampiri :
- a. laporan tentang kemajuan pelaksanaan perolehan tanah dan pemanfaatannya serta permasalahan yang dihadapi;
- b. daftar perolehan tanah yang disertai dengan fotokopi bukti perolehan hak; dan
- c. fotokopi IPf.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 32
- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diajukan apabila dalam jangka waktu izin yang diberikan, perolehan tanahnya sudah mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang diizinkan dalam IPf.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan selama 1 (satu) tahun.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 33
Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam IPf, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), maka terhadap bidang tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana kegiatan dengan penyesuaian luas pembangunan
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 34
- ( 1) Pemegang IPf mempunyai hak :
- a. membebaskan tanah dalam area IPf;
- b. memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) atas tanah yang akan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain; dan
- c. memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi untuk usahanya sesuai IPf yang dimiliki.
Pemegang IPT berkewajiban :
- a. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan serta pelaksanaan penggunaan tanah tersebut;
- b. menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan;
- c. menggunakan tanah yang sudah dibebaskan sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana sesuai dengan IPT; dan
- d. mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah yang telah dibebaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemegang IPT dilarang:
- a. memindahtangankan izin kepada Orang lain tanpa seizin Bupati;
- b. melakukan kegiatan perolehan tanah di luar atau melampaui area yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan pembebasan tanah setelah jangka waktu izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin; dan
- d. menelantarkan tanah yang telah diperoleh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IPT diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Izin Gangguan (HO)
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 35
- (1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, ancaman, kerugian, dan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan (HO).
- (2) Ketentuan tentang Izin Gangguan (HO) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
Bagian Keenam
lzin Mendirikan Bangunan
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 36
Setiap Orang yang akan membangun bangunan, merehabilitasi/merenovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan wajib memiliki 1MB.
Pasa137
- (1) Pemberian IMB diselenggarakan
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 38
Setiap pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW dan/ atau Rencana Rinci Tata Ruang.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 39
- ( 1) Setiap Orang yang telah memiliki IPR dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (2) Setiap Orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 40
Proses IPR yang harus dilakukan secara bertahap, yaitu :
- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Lokasi atau IPI';
- c. Izin Gangguan (HO}; dan
- d. IMB.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 41
Bupati dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menerbitkan IPR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BABV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IPR
Bagian Kesatu
Lingkup Pengawasan dan Pengendalian
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 42
- ( 1} Dalam upaya memastikan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Tuban, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. proses perizinan Pemanfaatan Ruang.
Bagian Kedua
Tim Pengawasan dan Pengenclalian
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 43
- ( 1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh BKPRD.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABVI
SANKSI ADMINISTRASI
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 44
- ( 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27, dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/ atau
- b. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - IZIN PEMANFAATAN RUANO
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUANPERALIHAN Pasal 46
Pasal 46
- ( 1) Seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dilengkapi dengan IPR
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempa,tannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toban.

Penetapan: Ditetapkan di Toban pada tanggal 24 Maret 2014

Penandatangan: ## BUPATI TUBAN,

Verifikasi: ttd. ## H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Toban pada tanggal 16 Mei 2014 ## SEK.RETARIS DAERAH ## KABUPATEN TUBAN,

Verifikasi: ttd. ## HERi SISWORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUJ3AN TAHUN 2014 SERIE NOMOR 16
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG
## IZIN PEMANFAATAN RUANG
## I. UMUM
Kebijakan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan untuk :
- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.
Disamping itu, pelaksanaannya juga dilakukan secara terpadu, menyeluruh, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
Penataan ruang merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Sedangkan Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Penataan ruang diharapkan mampu mewadahi seluruh kepentingan secara optimal dalam ruang itu sendiri. Ruang Daerah sebagai wadah kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara adil dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang, sejalan dengan peningkatan dinamika kebutuhan yang berkembang dari waktu ke waktu. Penataan ruang juga diharapkan mampu menampung atau mengakomodasi seluruh
kepentingan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan guna keberlanjutan ekologi demi generasi yang akan datang. Dengan demikian, dapat mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
Dalam Perkembangannya pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor di Daerah semakin meningkat dan akan berdampak pada peningkatan kebutuhan terhadap Pemanfaatan Ruang. Sementara itu ketersediaan ruang adalah terbatas. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan munculnya konflik maupun kompetisi dalam Pemanfaatan Ruang. Oleh karenanya dibutuhkan pengaturan dan pengendalian dalam Pemanfaatan Ruang.
Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik, menyeluruh dan kerkelanjutan maka diperlukan pengaturan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban.
## D. PASAL DEMI PASAL
## Pasal l
Cukup Jelas.
##
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dan lingkungan di sekitar. ## Hurufb Yang dimaksud dengan asas "kaidah tata ruang" adalah bahwa penyelenggaraan penzman pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada kaidah tata ruang yang ada. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas "perlindungan kepentingan umum" adalah bahwa penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hurufd Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang dilaksanakan yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Pemerintah, dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan Pemangku kepentingan, antara lain adalah pemerintah daerah dan masyarakat. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. ## Huruff Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. ## Hurufg Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan penzman pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
## Hurufa Yang dimaksud dengan kegiatan "pertambangan" adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan minyak bumi dan gas dan/ atau mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. ## Hurufb Yang dimaksud dengan kegiatan "industri" adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. ## Hurufc Yang dimaksud dengan kegiatan "perdagangan" adalah kegiatan penjualan dan/ atau pembelian barang, termasuk penawaran dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan barang dengan memperoleh imbalan. ## Hurufd Yang dimaksud dengan kegiatan "jasa" adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. ## Hurufe Yang dimaksud dengan kegiatan "perumahan" adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. ## Huruff Yang dimaksud dengan kegiatan "pariwisata" adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. ## Hurufg Yang dimaksud dengan kegiatan "pertanian" adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tanaman, termasuk proses produksi yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan ternak yang meliputi antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. ## Hurufh Yang dimaksud dengan kegiatan "perikanan" adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. ## Hurufi Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, fasilitas sosial yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pendidikan dan kesehatan. ## Hurufj Yang dimaksud dengan "utilitas" adalah sarana penunjang untuk pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau swasta, meliputi penyediaan jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas, jaringan pipa air, jaringan pipa air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan pembuangan sampah.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huro.fa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Yang dimaksud dengan "izin lingkungan" adalah izin yang diberikan kepada setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL› UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. ## Hurufd Cukup jelas. ## Huruf e Yang dimaksud "Izin Gangguan (HO)" adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ## Huro.ff Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. Huruff Cukup jelas. Hurufg Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Hurufi Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Hurufk Yang dimaksud dengan "AND AL LALIN" adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukirnan dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. "i ' •
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Yang dimaksud dengan "izin baru" adalah izin yang di proses kembali dari awal dan dimohonkan sesuai dengan kebutuhan luas lahan berupa lzin Lokasi atau IPf sesuai ketentuan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Ayat 1 Ayat (3) Cukup jelas. I' ~ •
PENJELASAN
Pasal 29
Cukupjelas Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukupjelas Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
- -Yang dimaksud dengan "bangunan" adalah meliputi bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di