Unknown Unknown Nomor O Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS- DINAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR DENGAPT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEMATANGSXANTAR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
. PERATURAN WALIKOTA PEMATANGS) ' ANTAR NOMOR O 4 TAHUN 2017 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS- DINAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DENGAPT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSXANTAR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturari Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DinasDinas Daerah Kota Pematangsiantar
1.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masvarakat.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Kota adalah Kota Pematangsiantar.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar;
5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Dinas yang UPTD, adalah unsur pelaksana teknis melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Pelaksana / Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
BAB II - PEMBENTUKAN DINAS-DINAS DAERAH Pasal 2
Pasal 2
Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Ketenagakerjaan;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
17. Dinas Pariwisata.
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB III - DINAS PENDIDIKAN
Pasal 3
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
Bagian Kedua.
Susunan Organisasi
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. UndangJJndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Wnmar 93 - TaAma 2£LLd Uu * A ** * m
Menetapkan:
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang NomenMatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
13. PerratuTan Daerah Kota Pematangsiantar 1 Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masvarakat.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Kota adalah Kota Pematangsiantar.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar;
5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Dinas yang UPTD, adalah unsur pelaksana teknis melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Pelaksana / Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
PEMBENTUKAN DINAS-DINAS DAERAH Pasal 2
Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Ketenagakerjaan;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
17. Dinas Pariwisata.
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
Bagian Kedua.
Susunan Organisasi
- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
- d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan;
- e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar; dan
- c. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (4) Bidang Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
18. b.Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan
- c. Seksi Pembinaan Kebudayaan.
- (5) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar.
- b. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Seksi Pembinaan Pamong Belajar, Pengawas, dan Penililc
- (6) Bagan susunan organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan walikota ini.

## Bagian Ketiga

## Tugas dan Fungsi

## Pasal 5

- (1) Kepala dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi, laporan pelaksanaan, dan kebijakan pendidikan;
- d. penyelenggaraan satuan pendidikan formal TK negeri;
- e. penyelenggaraan satuan pendidikan formal SD dan SMP negeri;
- f. penyelenggaraan satuan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- g. pembinaan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat / yayasan;
- h. pelaksanaan pengembangan kurikulum;
- i. penetapan SPM pengelolaan pendidikan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

## Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat dinas merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumahtanggaan dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program / kegiatan yang diselenggarakan bidang - bidang.
- (2) Sekretariat dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program / kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi program / kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang lingkungan dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang / jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

## Pasal 7

PenjabararTtugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dibagi ke dalam sub-sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dinas sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
- 1) menyelenggarakan urusan yang meliputi perencanaan program / kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan dinas.
- 2) menyelenggarakan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, veriflkasi, pegawai, pelapor keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) di lingkungan dinas; dan keuangan, pengkajian
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- 1) menyelenggarakan ketatausahaan pendistribusian menyurat), hubungan masyarakat di lingkungan dinas; manajemen perkantoran / (pengadaan dan menyurat, surat menyurat, pengarsipan surat
- 2) menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, invertarisasi aset di lingkungan dinas;
- 3) menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian kordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 8

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang ~~ yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar.

## Pasal 9

Penyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. melakukan pembinaan pendataan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar;
- b. mengadakan sarana dan prasarana pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar;
- c. melakukan pembinaan kurikulum dan kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar;
- d. memberikan izin, mengusulkan akreditasi, dan pendokumentasian Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar;
- e. mengkoordinir pengelolaan satuan pendidikan dasar negeri; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

Penjabaran tugas bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut:

- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai tugas:
- 1) membina pendataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) mengembangkan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3) membina pengembangan kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4) mengelola pengadaan Anak Usia Dini; dan prasarana Pendidikan sarana
- 5) mengelola perizinan dan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6) mengelola mutasi siswa dan dokumentasi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:
- 1) membina pendataan Sekolah Dasar;
- 2) mengembangkan kurikulum Sekolah Dasar;
- 3) membina pengembangan kesiswaan Sekolah Dasar;
- 4) mengelola pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- 5) mengelola perizinan dan akreditasi Sekolah Dasar;
- 6) mengelola mutasi siswa dan dokumentasi Sekolah Dasar; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas: -
- 1) membina pendataan Sekolah Menengah Pertama;
- 2) mengembangkan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- 3) membina pengembangan kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; ~
- 4) mengelola pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- 5) mengelola perizinan dan akreditasi SMP;
- 6) mengelola mutasi siswa dan dokumentasi Sekolah Menengah Pertama; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Pendidikan Non Formal dan kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan.

-

## Pasal 12

## Penyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. melakukan pembinaan kursus dan pelatihan;
- b. melakukan pembinaan pendidikan kesetaraan;
- c. melakukan pembinaan pendidikan keaksaraan;
- d. melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- e. memberikan izin, mengusulkan akreditasi dan pendokumentasian pendidikan non formal dan kebudayaan;
- f. melakukan pendataan pendidikan non formal;
- g. melakukan pendataan pendidikan kebudayaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

Penjabaran tugas bidang Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan, adalah sebagai berikut:

- a. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan, mempunyai tugas:
- 1) melakukan pendataan pendidikan kursus dan pelatihan;
- 2) melakukan pembinaan pendidikan kursus dan pelatihan;
- 3) memberikan izin pendirian kursus dan pelatihan; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas: '
- 1) melakukan pendataan pendidikan masyarakat;
- 2) melakukan pembinaan pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pelatihan masyarakat;
- 3) memberikan izin pendirian PKBM; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pembinaan Kebudayan, mempunyai tugas:
- 1) mendata dan memetakan kebudayaan;
- 2) membina lembaga kesenian daerah;
- 3) melakukan pembinaan bahasa;
- 4) membina museum dan kolektor daerah; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

- (1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang pendidik dan tenaga kependidikan.

## Pasal 15

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. melakukan pendataan guru dan tenaga kependidikan;
- b. melakukan pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
- c. melakukan pembinaan pamong praja;
- d. melakukan pembinaan penilik pendidikan non formal;
- e. melakukan pembinaan pengawas sekolah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

Penjabaran tugas bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, adalah sebagai berikut:

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini - dan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:
- 1) melakukan pendataan guru, pengasuh Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
- 2) melakukan pemetaan mutu guru, pengasuh Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3) menyusun rencana peningkatan kompetensi guru, pengasuh Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
- 4) menyusun rencana uji kompetensi dan lomba Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
7. b.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:
- 1) melakukan pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 2) melakukan pemetaan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 3) menyusun rencana peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 4) menyusun rencana uji kompetensi dan lomba Pendidik danTenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pengembangan Pamong Belajar, Penilik, dan Pengawas Sekolah, mempunyai tugas:
- 1) melakukan pendataan pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah;
- 2) melakukan pemetaan mutu pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah;
- 3) menyusun rencana peningkatan kompetensi pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah;
- 4) menyusun rencana uji kompetensi dan lomba pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah
- 5) melaksahakan tugp. s lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

## Kedudukan

## Pasal 17

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

## Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
- f. UPTDjdan
- g. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Mayarakat;
- b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keija, dan Olahraga.
- (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
18. b.Seksf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.
20. (5} Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
- c. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan.
- (6) Bagan susunan organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan walikota ini.

## Bagian Ketiga

## Tugas dan Fungsi

## Pasal 19

- (1) Kepala - dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat , pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; di bidang
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

## Paragraf 1

## Sekretariat

## Pasal 20

- (1) Sekretariat dinas merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian,

inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program / kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang.

- (2) Sekretariat dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program / kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi program / kegiatan yang diselenggarakan bidang - bidang lingkungan dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang / jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## Pasal 21

Penjabaran tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dibagi ke dalam sub-sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah - dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas:
- 1) melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi,serta. penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum, mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan dan koordinasi penyelenggaraan urusan kegiatan keuangan dan pengelolaan asset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

## Bidang

## Pasal 22

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang Kesehatan Masyarakat.

## Pasal 23

Penyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan keluarga,gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan keija dan olah raga;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga,gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan keija dan olah raga;
- d. menyiapkan perumusan bimbngan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan keija dan olah raga;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan keija dan olah raga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

Penjabaran tugas bidang Kesehatan Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan opersional bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pronrosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
- 1) melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan opersional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keija, dan Olahraga mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan keija, dan olahraga; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

## Pasal 26

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan immunisasi pencegahan. dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian tidak penyakit menular dan kesehatan jiwa;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan immunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian tidak penyakit menular dan kesehatan jiwa;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan immunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian tidak penyakit menular dan kesehatan jiwa;
- d. menyiapkan perumusan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans . dan immunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian tidak penyakit menular dan kesehatan jiwa
- e. melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang *

V

penyakit menular, pencegahan dan pengendalian tidak penyakit menular dan kesehatan jiwa; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 27

Penjabaran tugas bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, adalah sebagai berikut:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan opersional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan bidang surveilans dan immunisasi; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyaLtugas:
- 1) menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas:
- 1) menyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan opersional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 28

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan .

## Pasal 29

Penyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayana kesehatan rujukan dan

termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

- b. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional kefarmasian alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional kefarmasian alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. menyiapkan perumusan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional kefarmasian alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional kefarmasian alat kesehatan-dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 30

Penjabaran tugas bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, adalah sebagai berikut:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan bidang pelayanan kefarmasian alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan, mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan bidang sumber daya manusia kesehatan; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## BAB V

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeijaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

## Bagain Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Jalan dan Jembatan;
- d. Bidang Pengairan;
- e. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang;
- f. UPTDTdan
- g. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. SeksLPemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (4) Bidang Pengairan, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan Pengairan;
- b. Seksi Pembangunan Pengairan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Pengairan.
- (5) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, terdiri dari:
- a. Seksi Bina Konstruksi Bangunan Gedung;
- b. Seksi Penataan Ruang; dan
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (6) Bagan susunan organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran perataran walikota ini.

## Bagian Ketiga

- -

## Tugas dan Fungsi

## Pasal 33

- (1) Kepala dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan bidang pekeijaan umum dan penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pekeijaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang jalan dan jembatan, bidang pengairan dan bidang cipta karya dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

## Sekretariat

## Pasal 34

- (1) Sekretariat dinas merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumahtanggan dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program / kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang.
- (2) Sekretariat dinas dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi: tugas
- a. perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program / -kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi program / kegiatan yang diselenggarakan bidang- bidang lingkungan dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang / jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## Pasal 35

Penjabaran tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 dibagi ke dalam sub-sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah - dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
- 1) menyelenggarakan urusan yang meliputi perencanaan program / kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan dinas;
- 2) menyelenggarakan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, veriflkasi, pengkajian pegawai, pelapor keuangan, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) di lingkungan dinas; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai bidang
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
6. manajemen (pengadaan pendistribusian dan menyurat, pengarsipan menyurat), hubungan masyarakat di lingkungan dinas; 1) menyelenggarakan ketatausahaan perkantoran / surat menyurat, surat
- 2) menyelenggarakan manajemen rumah tangga serta pengadaan pemeliharaan, invertariasasi aset di lingkungan dinas;
- 3) menyelenggarakan manajemen administrasi kepegawaian kordinasi pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Bidang

## Pasal 36

- ( 1) Bidang Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- ( 2) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang Jalan dan Jembatan.

## Pasal 37

Penyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. menyusun rencana teknis dan program kegiatan bidang jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pendataan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan bidang jalan dan jembatan
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data serta membuat laporan bidang jalan dan jembatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 38

Penjabaran tugas bidang Jalan dan Jembatan, sebagai berikut:

- a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas * .
1. melaksanakan perencanaan teknis kegiatan jalan dan jembatan;
- 2) melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- 3) melaksanakan survey untuk melihat kondisi jalan dan jembatan;
- 4) membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan jalan mengumpulkan dan mengelolah data untuk penanganan jalan dan jembatan;
- 5) melaksanakan kordinasi pekerjaan jalan dengan unit kerja lain di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana keija seksi pembangunan jalan dan jembatan;
- 2) melaksanakan kegiatan pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan;
- 3) melakukan penilaian kelayakan pembangunan jalan dan jembatan;
- 4) melaksanakan kordinasi pekerjaan jalan dan jembatan dengan unit keija lain dilingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas:
- 1) menyusun pelaksanaan rencana pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 2) melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 3) melakukan penilain kelayakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 4) melakukan pengendalian, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 39

- (1) Bidang Pengairan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Pengairan mempunyai tugas sebagian tugas kepala dinas di bidang pengairan. melaksanakan

## Pasal 40

Penyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. melaksanakan pembangunan, peningkatan jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi serta pembinaan, pengawasan, rekomendasi, dan penyuluhan di bidang pengairan;
- b. menyusun program kerja untuk peningkatan jaringan sungai, jaringan drainase, jaringan irigasi dan sumber daya air;
- c. melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengembangan teknologi dan menyiapkan rekomendasi penggunaan sumber daya air;
- d. mengembangkan teknologi terapan di bidang drainase, irigasi sungai, dan sumber daya air;
- e. menyelesaikan permasalahan operasional sistem drainase dan banjir;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidan