Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 2001 tentang PENGESAHAN AMENDMENTS AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIA PACIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT (PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUT PENGEMBANGAN PENYIARAN ASIA PASIFIK) (berlaku 19 Maret 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Bandung, pada tanggal 10 - 12 Pebruari 1999 dalam persidangan Second Inter Governmental Assembly of All Member Countries of the AIBD telah disetujui Amendments Agreement Establishing the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development (Perubahan atas Persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik), yang disetujui secara aklamasi oleh seluruh peserta sidang termasuk Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Amendments tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIA PACIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT (PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUT PENGEMBANGAN PENYIARAN ASIA PASIFIK).
Pasal 1
Mengesahkan Amendments Agreement Establishing the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development (Perubahan atas Persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik), yang telah disetujui oleh seluruh peserta sidang termasuk Indonesia, dalam persidangan Second Inter Governmental Assembly of All Member Countries of the AIBD di Bandung, pada tanggal 10 - 12 Pebruari 1999, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Amendments dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Hukum, ttd B.P. Silitonga
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 132 Tahun 1999 tentang PENUGASAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan Presiden ke beberapa negara sahabat mulai tanggal 6 Nopember 1999, maka dalam rangka tetap lancarnya pelaksanaan pemerintahan negara dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden selama berlangsung kunjungan dimaksud.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Presiden selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara sahabat yaitu Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Philipina, Amerika Serikat, dan Jepang yang akan berlangsung mulai tanggal 6 November 1999.
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaporkan kepada Presiden.
KETIGA : Keputusan Presiden ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Nopember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 2001 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG (berlaku 18 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik dan profesional di bidang kesejahteraan sosial dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL
: BANDUNG.
Pasal 1
- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
- (2) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2001 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd Edy Sudibyo
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN NAMA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN MENJADI GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO (berlaku 17 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat untuk menghormati dan mengabadikan nama Presiden Pertama Republik Indonesia sebagai penggagas dibangunnya Gelanggang Olahraga Senayan di kawasan Senayan, Jakarta, maka dipandang perlu untuk mengubah nama Gelanggang Olahraga Senayan menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN NAMA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN MENJADI GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO.
Mengubah nama " Gelanggang Olahraga Senayan " menjadi " Gelanggang Olahraga Bung Karno ".
KEDUA : ________________
- KEDUA : Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA maka:
- a. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1999 diubah menjadi Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.
- b. Penyebutan seluruh fasilitas olahraga, sarana perkantoran termasuk gedung dan perlengkapan serta surat menyurat, disesuaikan dalam waktu secepatnya.
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURAHMAN WAHID

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, ttd Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 108 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONGOLIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 27 Juli 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 4 Maret 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden.
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONGOLIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 4 Maret 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Mongolia dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONGOLIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 4 Maret 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Mongolia dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 1999 tentang RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1999/2000 (berlaku 30 April 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 1999 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam program, kegiatan departemen/lembaga bersangkutan dan jenis pengeluaran;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3819);
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1999/2000.
Pasal 1
Sub sektor-sub sektor dari Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999, diperinci ke dalam program dan departemen/lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
Pasal 5
Sub sektor-sub sektor dari Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999, diperinci ke dalam program dan departemen/lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.

- (2) Rincian lebih lanjut dari Program-program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam kegiatan dan jenis pengeluaran menurut masing-masing departemen/lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C dan Lampiran D Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah biaya dalam dan atau antar kegiatan serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (10) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 2001 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI NIGERIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSE-TUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI NIGERIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 2000, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Hukum, ttd B.P. Silitonga
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2014 tentang HARI IKAN NASIONAL (berlaku 24 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi;
- b. bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi perikanan yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari;
- c. bahwa selama ini pemangku kepentingan di bidang perikanan telah memperingati tanggal 21 November sebagai Hari Perikanan Dunia ( World Fisheries Day );
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI IKAN NASIONAL.
PERTAMA
:
Menetapkan tanggal 21 November sebagai Hari Ikan Nasional.
KEDUA
: Hari Ikan Nasional bukan merupakan hari libur.
KETIGA: ________________
KETIGA : Keputusan
Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Siswanto Roesyidi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 170 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 20 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 14 Maret 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerjaaan Maroko;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerjaan Maroko mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 14 Maret 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ## BDURRAHMAN WAHID

Penandatangan: pada tanggal 20 Desember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. ## ALIRAHMAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN (berlaku 9 Maret 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka menciptakan usaha yang lebih sehat di bidang pertaksian, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan dalam Usaha Pertaksian;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3268);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
Menetapkan
:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3733);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3628);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan Atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini:
- a. Bea Masuk yang dibebaskan serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditanggung Pemerintah
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan ttd Lambock V. Nahattands

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (berlaku 12 Oktober 2001)
Pembukaan
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, dipandang perlu untuk mengubah keanggotaan Badan
2. Menimbang : tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.
Pasal 3
"Pasal 3
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.
Pasal I
- d. Sekretaris merangkap Anggota
Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3
Susunan keanggotaan BAKORNAS PBP terdiri dari :
- a. Ketua merangkap Anggota :
Wakil Presiden Republik Indonesia
- b. Wakil Ketua merangkap
2. Anggota :
- c. Anggota
4. :
Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Sosial;
4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Menteri Perhbungan;
6. Menteri Keuangan;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Gubernur yang wilayahnya terkena bencana/terjadi pengungsian.
10. : Sekretaris Wakil Presiden Republik
Indonesia
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, Ketua BAKORNAS PBP dapat mengundang Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BAKORNAS PBP, dan mengikut-sertakannya dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (3) Wakil Ketua BAKORNAS PBP bertindak sebagai Ketua Tim Harian BAKORNAS PBP.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Harian BAKORNAS PBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Ketua BAKORNAS PBP."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2001

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
UNDANG-UNDANG PENERAPAN Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TATA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG USAHA NEGARA (berlaku 14 Januari 1991)
Pembukaan
Menimbang :
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG USAHA NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 145 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu adanya Peraturan Pemerintah untuk menerapkan berlakunya Undang-undang tersebut secara efektif;
- b. bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah tersedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu diterapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
Pasal 1
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1991

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1991

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 93 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) MENJADI UNIVERSITAS (berlaku 4 Agustus 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional perlu ditingkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Institut
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
Mengingat
Menetapkan
:
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 19999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) MENJADI UNIVERSITAS.
Pasal 1
- (1) Mengubah status beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
- c. IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang;
- d. IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makasar;
- e. IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta;
- f. IKIP Pandang menjadi Universitas Negeri Padang.
- (3) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 2
Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;
- b. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan.
Pasal 3
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai IKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Unknown Unknown Nomor NOMOR12 Tahun 1945 tentang PENUGASAN (berlaku 15 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2016

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENUGASAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor g0 Tahun 2Ol4 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN.
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundangundangan selama Presiden melaksanakan kuqiungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia pada tanggal 25 sampai dengan 26 Februari 2OL7 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
- Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas presiden wajib terrebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan presiden.
- setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada presiden.
-2
KEEMPAT
Keputusan Presiden ditetapkan. mulai berlaku pada tanggal ini
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2OLZ

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Nang-undangan;
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2005 tentang PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR (berlaku 22 Maret 2005)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS
TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa berhubung pelaksanaan tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 belum selesai seluruhnya, maka dipandang perlu memperpanjang masa tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;
MEMUTUSKAN :
PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR.
Pasal 1
Masa tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir , diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd.
Lambock V. Nahattands
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 22 Maret 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2014 tentang PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL DR. (H.C.) IR. SOEKARNO DAN DR. (H.C.) DRS. MOHAMMAD HATTA DALAM RUPIAH KERTAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (berlaku 2 Juni 2014)
Pembukaan
Mengingat :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL DR. (H.C.) IR. SOEKARNO DAN DR. (H.C.) DRS. MOHAMMAD HATTA DALAM RUPIAH KERTAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta sebagai Proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mencantumkan gambar kedua proklamator yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional tersebut, sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, penetapan gambar Pahlawan Nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta dalam Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
3. Keputusan Presiden Nomor 83/TK/Tahun 2012 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Dr. (H.C.) Ir. Soekarno;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/TK/Tahun 2012 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL DR. (H.C.) IR. SOEKARNO DAN DR. (H.C.) DRS. MOHAMMAD HATTA DALAM RUPIAH KERTAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
Menetapkan gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nilai nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Pasal 2
Gambar Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan gambar sebagaimana termuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd.

Ratih Nurdiati



## Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Juni 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 2001 tentang PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN (berlaku 17 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan merupakan kewenangan daerah;
- b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelayanan di bidang pertanahan, sebelum adanya peraturan yang baru atas dasar kewenangan yang ada pada Daerah, perlu penegasan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam kegiatan pelayanan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan dengan Keputusan Presiden;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 2000 tentang Kabinet Persatuan;
7. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN.
Pasal 1
Sebelum ditetapkan peraturan yang baru
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd Edy Sudibyo
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 1999 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI (berlaku 3 Maret 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik di bidang ilmu pengetahuan agama Kristen Protestan, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri di Tarutung dan Ambon sebagai Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Agama;
Mengingat
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998.
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI.
Pasal 1
Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STAKPN sebagai Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Agama yang alokasi di Tarutung dan Ambon.
Pasal 2
STAKPN dipimpin oleh Ketua STAKPN yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama.
Pasal 3
STAKPN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau akademik di bidang ilmu pengetahuan agama Kristen Protestan.
Pasal 4
Organisasi STAKPN terdiri dari :
- a.
- Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STAKPN;
- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
- e. Unsur Penunjang.
Pasal 5
Pembinaan secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pembinaan secara fungsional dilaksanakan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STAKPN ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 7
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini Akademi Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan Negeri di Tarutung diintegrasikan ke dalam STAKPN di Tarutung dan Akademi Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan Negeri di Ambon diintegrasikan ke dalam STAKPN di Ambon.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 135 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN THE UNITED NATIONS CONVENTIONS TO COMBAT DESERTIFICATION IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION, PARTICULARLY IN AFRICA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK MEMERANGI PENGGURUNAN DI NEGARA-NEGARA YANG MENGALAMI KEKERINGAN DAN/ATAU PENGGURUNAN YANG SERIUS, TERUTAMA DI AFRIKA) (berlaku 28 Agustus 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai hasil sidang Intergovernmental Negotiating Committee on Desertification (INCD), telah diterima the United Nations Conventions to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Memerangi Penggurunan di Negara-negara yang Mengalami Kekeringan dan/atau Penggurunan yang Serius terutama di Afrika), di Paris, Perancis pada tanggal 17 Juni 1994 dan ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1994;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN THE UNITED NATIONS CONVENTIONS TO COMBAT DESERTIFICATION IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION, PARTICULARLY IN AFRICA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK MEMERANGI PENGGURUNAN DI NEGARA-NEGARA YANG MENGALAMI KEKERINGAN DAN/ATAU PENGGURUNAN YANG SERIUS TERUTAMA DI AFRIKA).
Pasal 1
Mengesahkan the United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serous Drought and/or Desetification, particularly in Africa (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Memerangi Penggurunan di Negara-negara yang Mengalami Kekeringan dan/atau Penggurunan yang Seius, terutama di Afrika), sebagai hasil sidang Intergovernmental Negotiating Committee on Desertification (INCD), di Paris, Perancis pada tanggal 17 Juni 1994, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Convention dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1998

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 63 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN DOSEN (berlaku 18 Mei 2001)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan mutu, prestasi kerja, pengabdian, dan semangat kerja dosen, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen;
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG TUNJANGAN DOSEN.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal Januari 2001.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2001 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI