Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERA TURAN W ALIKOTA BIMA NOMOR ·'3;&lt;,., TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
Mengingat
1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing ## BAB II KEDUDUKAN
Pa:sal 2
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
Pasal 4
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing ## BAB II KEDUDUKAN
Pa:sal 2
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- ( 1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
1. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
- b) Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Antar Lembaga; dan
- c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Keagamaan;
- b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
- c) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
3. Bagian Hukum, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- c) Sub Bagian Pembinaan dan Dokumentasi Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan U saha Daerah, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Pembinaan BUMD;
- b) Sub Bagian Perekonomian; dan
- c] Sub Bagian Produksi Daerah.
2. Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ J asa, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan;
- b) Sub Bagian Administrasi Penyusunan Program dan Layanan Pengadaan Barang/.Jasa: dan
- c) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Sarana Prasarana.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Organisasi, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Kelembagaan;
- b) Sub Bagian Analisis Jabatan; dan
- c) Sub Bagian Tata Laksana.
2. Bagian Umum, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Layanan Rumah Tangga; dan
- c) Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
- b) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas; dan
- c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.






## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Sekretaris Daerah

## Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas sekretariat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

## Pasal 5

- ( 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan fungsi Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan sosial.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- d. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial; dan


...

,

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. {4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mengoordinasikan urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesatuan bangsa dan politik serta perpustakaan dan kearsipan.
- (5) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, membawahi:
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Bagian Hukum.

## Paragraf 1

Bagian Administrasi Pemerintahan

## Pasal 6

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang pemerintahan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. fasilitasi perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum;
- c. pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum;
- e. pelaksanaan kordinasi dan kerja sama dengan lembaga/ instansi lain di bidang pemerintahan umum; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan Kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Administrasi Pemerintahan membawahi:
- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
- b. Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Antar Lembaga; dan
- c. Sub Bagian Otonomi Daerah.


## Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi di bidang pemerintahan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan um um;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum;
- e. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi di bidang pemerintahan umurn; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Sub Bagian Adrninistrasi Kerja Sama Antarlernbaga

## Pasal 8

- urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi di bidang kerja sarna antarlembaga. Administrasi Kerja Sarna Antar Lembaga tugas penyiapan perumusan kebijakan, kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, koordinasi dan fasilitasi penyusunan pernetaan (1) Sub Bagian mempunyai pelaksanaan pelaksanaan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bagian Adrninistrasi Kerjasarna An tar Lembaga mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sarna antar lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama kerja sama antar lembaga;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan di bidang kerja sama antar lembaga;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kerja sama antarlembaga;
- e. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi di bidang kerja sama antar lembaga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## Sub Bagian Otonomi Daerah

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi di bidang otonomi daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang otonomi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah;
- e. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi di bidang otonomi daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 10

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyelenggaraan di bidang bina keagamaan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan petujuk teknis di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- c. perumusan dan penyusunan rencana/program di Bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas di Bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. (3} Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi:
- a. Sub Bagian Keagamaan;
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
- c. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.


## Sub Bagian Keagamaan

## Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi di bidang pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama, sarana dan prasarana keagamaan, dan pendidikan keagamaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keagamaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama, sarana dan prasarana keagamaan, dan pendidikan keagamaan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama, sarana dan prasarana keagamaan, dan pendidikan keagamaan;
- c. penyusunan rencana/program kerja di bidang pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama, sarana dan prasarana keagamaan, dan pendidikan keagamaan;
- d. koordinasi Pelaksanaan tugas di bidang keagamaan dan kerukunan umat beragama, sarana dan prasarana keagamaan, dan pendidikan keagamaan;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama, sarana dan prasarana keagamaan, dan pendidikan keagamaan;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keagamaan dan kerukunan umat beragama, sarana dan prasarana keagamaan, dan pendidikan keagamaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

## Pasal 12

- (1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang Kesehatan dan keluarga berencana, sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang Kesehatan dan keluarga berencana, sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan rencana/ program kerja di bidang Kesehatan dan keluarga berencana, sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan dan keluarga berencana, sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan dan keluarga berencana, sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat;


- f. penyusunan norm.a, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan keluarga berencana, sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Pendidikan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norm.a, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi di bidang pendidikan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pendidikan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
5. c, penyusunan rencana/program kerja di bidang pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- f. penyusunan norm.a, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi di bidang pendidikan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.


## Paragraf 3 Bagian Hukum

## Pasal 14

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan materi penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan perundang-undangan, bantuan hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum, pembinaan hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi:
- a. fasilitasi perumusan kebijakan daerah di bidang hukum;
- b. Pelaksanaan koordinasi program dan petunjuk teknis di bidang hukum;
- c. pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis di bidang hukum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang hukum;
- e. pelaksanaan kordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang hukum; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Hukum, membawahi:
- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Dokumentasi Hukum.

## Sub Bagian Perundang-undangan

## Pasal 15

- (1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan Fasilitasi produk hukum daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan urusan fasilitasi produk hukum daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan fasilitasi produk hukum daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan umum urusan fasilitasi produk hukum daerah;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan fasilitasi produk hukum daerah;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan fasilitasi produk hukum daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

## Pasal 16

- (1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan bantuan hukum, sengketa hukum, penyusunan naskah perjanjian dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan urusan bantuan hukum, sengketa hukum, penyusunan naskah perjanjian dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan bantuan hukum, sengketa hukum, penyusunan naskah perjanjian dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan pembinaan umum bantuan hukum, sengketa hukum, penyusunan naskah perjanjian dan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan bantuan hukum, sengketa hukum, penyusunan naskah perjanjian dan hak asasi manusia;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan bantuan hukum, sengketa hukum, penyusunan naskah perjanjian dan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## Sub Bagian Pembinaan dan Dokumentasi Hukum

## Pasal 17

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi urusan dokumentasi hukum dan pembinaan dan penyuluhan hukum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan urusan dokumentasi hukum dan pembinaan dan penyuluhan hukum;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan dokumentasi hukum dan pembinaan dan penyuluhan hukum;
- c. pelaksanaan pembinaan umum urusan dokumentasi hukum dan pembinaan dan penyuluhan hukum;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan urusan dokumentasi hukum dan pembinaan dan penyuluhan hukum;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan urusan dokumentasi hukum dan pembinaan dan penyuluhan hukum;
- f. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi urusan dokumentasi hukum dan pembinaan dan penyuluhan hukum; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Asisten Perekonomian dan Pembangunan

## Pasal 18

- ( 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan fungsi Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. koordinasi pelaksanaan program di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. pelayanan administrasi dibidang perekonomian dan pembangunan;
- d. pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup.
- (5) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
- a. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah;
- b. Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa;


## Paragraf 1

Bagian Perekonomian dan U saha Daerah

## Pasal 19

- (1) Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai tugas pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum dalam lingkup perekonomian yang meliputi industri, perdagangan, jasa dan koperasi dan produksi daerah yang meliputi sumber daya alam serta Pembinaan badan usaha milik daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan umum lingkup perekonomian yang meliputi industri, perdagangan, jasa dan koperasi dan produksi daerah yang meliputi sumber daya alam serta Pembinaan badan usaha milik daerah;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup perekonomian yang meliputi industri, perdagangan, jasa dan koperasi dan produksi daerah serta sumber daya alam serta Pembinaan badan usaha milik daerah;
- c. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup perekonomian yang meliputi industri, perdagangan, jasa dan koperasi dan produksi daerah serta sumber daya alam serta Pembinaan badan usaha milik daerah;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan U saha daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, membawahi:
- a. Sub Bagian Pembinaan BUMD;
- b. Sub Bagian Perekonomian; dan
- c. Sub Bagian Produksi Daerah.


Sub Bagian Pembinaan BUMD

## Pasal 20

- ( 1) Sub Bagian Pembinaan BUMD mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum lingkup Pembinaan badan usaha milik daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sub Bagian Pembinaan BUMD mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas pokok Sub Bagian Pembinaan BUMD;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas pokok Sub Bagian Pembinaan BUMD;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas pokok Sub Bagian Pembinaan BUMD;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Pembinaan BUMD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Sub Bagian Perekonomian

## Pasal 21

- (1) Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum lingkup industri, perdagangan, jasa dan koperasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sub Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas pokok Sub Bagian Perekonomian;
- b. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas pokok Sub Bagian Perekonomian;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Perekonomian;
- d. penyiapan bahan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan program beras untuk masyarakat miskin;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan analisis Pengembangan Perekonomian dan pengembangan investasi; dan
- f. penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi Pengembangan Perekonomian, pengembangan potensi serta peluang investasi;
- g. penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi kebijakan pendukung Pengembangan Perekonomian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Produksi Daerah

## Pasal 22

- (1) Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum sumber daya alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai fungsi:
3. Daerah; a. pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam lingkup tugas pokok Sub Bagian Produksi


-r-,

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian implementasi kebijakan umum dalam lingkup tugas pokok Sub Bagian Produksi Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup tugas pokok Sub Bagian Produksi Daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Produksi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa

## Pasal 23

- ( 1) Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan yang meliputi pengendalian pembangunan, sarana dan prasarana, Data dan pelaporan dan Pengadaan Barang/ Jasa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa mempunyai fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja;
- b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakarr/petunjuk teknis;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- d. pengoordinasian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lingkup Sekretariat Daerah;
- e. fasilitasi penyusunan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pengendalian program pembangunan, peningkatan dan pengembangan pembangunan fisik dan non fisik di daerah;
- f. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dalam lingkup Sekretariat Daerah;
- g. pengoordinasian kegiatan pengadaan barang jasa;
- h. pengoordinasian, pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;
1. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi di bidang Pengendalian Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- J. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa, membawahi:
- a. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Administrasi Penyusunan Program dan Pengadaan Barang/ J asa; dan
- c. Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Sarana Prasarana.


## Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan

## Pasal 24

- (1) Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, penyusunan rencana/program kerja, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan sekretariat daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana/ program kerja di bidang data dan pelaporan di bidang data dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. fasilitasi penyusunan kebijakan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan baik sarana maupun prasarana lingkup Pemerintah Kota Bima.
- d. fasilitasi penyusunan kebijakan teknis terhadap Pembinaan data dan pelaporan;
- e. penyiapan bahan koordinasi di bidang data dan pelaporan;
- f. pembinaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan sekretariat daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

## Sub Bagian Administrasi Penyusunan Program dan PengadaanBarang/Jasa

## Pasal 25

- (1} Sub Bagian Administrasi Penyusunan Program dan Pengadaan Barang/.Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, penyusunan rencana/program kerja, penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program dan pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bagian Administrasi Penyusunan Program dan Pengadaan Barang/.Jasa mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang Penyusunan Program dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. penyusunan program dan rencana kegiatan di bidang Penyusunan Program dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. fasilitasi penyusunan kebijakan teknis terhadap penyusunan program pembangunan;
- d. fasilitasi penyusunan kebijakan teknis terhadap Pembinaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah daerah;
- e. penyiapan bahan koordinasi di bidang Penyusunan Program dan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah;
- f. pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan Program dan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.


Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Sarana Prasarana

## Pasal 26

- (1) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan kebijakan teknis kegiatan pengendalian pembangunan dan Sarana Prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang Pengendalian Pembangunan dan Sarana Prasarana;
- b. penyusunan program dan rencana kegiatan di bidang Pengendalian Pembangunan dan Sarana Prasarana;
- c. fasilitasi penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pembangunan dan Sarana Prasarana;
- d. fasilitasi penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pembangunan dan Sarana Prasarana;
- e. penyiapan bahan koordinasi di bidang Pengendalian Pembangunan dan Sarana Prasarana;
- f. pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Pembangunan dan Sarana Prasarana; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.


## Bagian Keempat Asisten Administrasi Umum

## Pasal 27

- (1) Asisten Administrasi Umum berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penugasan kewenangan Sekretaris Daerah di bidang administrasi umum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang Layanan Administrasi Umum, kehumasan dan Protokoler dan pembinaan dan pengembangan organisasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang Layanan Administrasi Umum, kehumasan dan Protokoler dan pembinaan dan pengembangan organisasi;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang Layanan Administrasi Umum, kehumasan dan Protokoler dan pembinaan dan pengembangan organisasi;
- d. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Layanan Administrasi Umum, kehumasan dan Protokoler dan pembinaan dan pengembangan organisasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Layanan Administrasi Umum, kehumasan dan Protokoler dan pembinaan dan pengembangan organisasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. ( 4) Asisten Administrasi U mum mengoordin