PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 3 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI TERMINAL (berlaku 23 April 2012)
Pembukaan
Menimbang t ama Muda
NIP.
19651010
199003 1
024
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 127 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai Retribusi Terminal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945:
Dikoreksi
Oleh :
Kabag
Pemerintaha
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
n dan
Hukum
Setda Kab.
Bengkayang,
Fendy,
S.Sos
Pembina
NIP.
19620810
198503 1
011
Diteliti dan
Disemprnak an Oleh :
Ass.
Pemerintaha n, Ekonomi,
dan
Sosial Setda
Kab. Bengka
:
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dipungut bayaran.
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan transportasi.
13. Terminal Penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan atau menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau antara moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
14. Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antara moda transportasi.
15. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
18. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum dan mobil angkutan barang dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
22. Kupon karcis adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum dan barang pada saat memasuki terminal atau tempat pemberhentian.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundangan Retribusi.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pungutan Retribusi mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 3
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas penyediaan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 3
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah..
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III - NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 3
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan terminal sebagai tempat parkir dan tempat kegiatan usaha serta menggunakan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menerima, menggunakan dan menikmati penyediaan pelayanan Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6
Pasal 6
Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB VI
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 8
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERMINAL
BAB VII - Pasal 9
Pasal 9
- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan terminal dilakukan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Pelayanan Terminal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - LOKASI TERMINAL Pasal 10
Pasal 10
- (1) Lokasi terminal ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penetapan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
BAB VIII - LOKASI TERMINAL Pasal 10
Pasal 11
- (1) Besarnya pungutan retribusi di dalam terminal ditetapkan sebagai berikut :
| Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas | Tarif / Sekali Masuk |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan tempat Parkir kendaraan Penumpang dan bus umum | Angkutan Kota : Oplet/Minibus | Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) |
| | Angkutan Perdesaan : Oplet/Minibus Bus Kecil Bus Sedang | Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) |
| | Angkutan Antar Kota : Bus Kecil Bus Sedang Bus Besar | Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah) |
| | Mobil Barang terdiri dari : Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 6 ke atas | Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wc Umum Terminal a. Buang air kecil b. Buang air besar c. Mandi | | Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) |
- (2) Besarnya pungutan retribusi penggunaan fasilitas terminal sebagai tempat usaha/ kios dan jasa lainnya, ditetapkan sebagai berikut:
- a. tempat usaha/kios ditetapkan sebesar Rp 3.000 / (tiga ribu rupiah) M 2 /Bulan ;
- b. gerobak dorong dan/atau tenda sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)/hari.
BAB X - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 13
Pasal 13
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
BAB X - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 13
Pasal 14
Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 15
Pasal 15
- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis, kupon, atau kartu berlangganan.
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam.
- (7) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (8) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (9) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (10) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 15
Pasal 16
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 15
Pasal 17
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 15
Pasal 18
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 15
Pasal 19
- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Keempat
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 15
Pasal 20
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi yang dikenakan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 3, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 15
Pasal 21
- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bupati atau Pejabat yang di tunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan mengunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 15
Pasal 22
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 15
Pasal 23
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENYIDIKAN Pasal 24
Pasal 24
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/arau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XIII - PENYIDIKAN Pasal 24
Pasal 25
PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA Pasal 26
Pasal 26
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud oada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 27
Pasal 27
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 28
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - PENUTUP
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVII - PENUTUP
Pasal 30
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
BAB XVII - PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 23 April 2012

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG, SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 25 April 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, ## KRISTIANUS ANYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR 3
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
## NOMOR 3 TAHUN 2012
## TENTANG
## RETRIBUSI TERMINAL
## I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Retribusi Daerah, maka pengaturannya perlu untuk ditingkatkan lagi.
Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin diharapkan lebih meningkat.
Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis Retribusi.
Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Salah satu Retribusi Daerah yang dapat digali dan dikembangkan adalah Retribusi Terminal.
Untuk menarik retribusi terminal kepada masyarakat, harus dibuat dasar hukum yang memadai agar dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Daerah ini diterbitkan guna menjadi dasar hukum penarikan retribusi terminal di Kabupaten Bengkayang. Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan tercipta sinergi yang serasi antara Pemerintah Daerah ini disatu pihak dan masyarakat pengguna jasa terminal di pihak lain, serta diharapkan pula kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan secara berkesinambungan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) ``` <!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. | JENIS ANGKUTAN | KAPASITAS TEMPAT DUDUK (SEAT) | |------------------|---------------------------------| | OPLET | 1 S/D 8 | | MINIBUS | 9 S/D 12 | | BIS KECIL | 13 S/D 16 | | BIS SEDANG | 17 S/D 26 | | BIS BESAR | LEBIH DARI 27 | \ Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Dokumen lain yang dipersamakan berupa kupon karcis dan kartu langganan Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. Huruf b Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 24
``` ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR 3