Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanalan ketentuan pasrJ 22 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang pengelolaan Kekayaan Desa;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 6 Tahun 2OO7);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9s); 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2241, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, 3.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6791;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (I-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 16g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 555g) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tabun 2OlS (Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s694). 6.
MEMUTUSKAI{:
TENTANG Menetapkan : PERATIIRAIT WALIKOTA KOTAMOBAGU PEI{GELOLIIAIT I(EI(AYAAI{ DESA
BAB I - TETETTU/TI| IIUUU
Pasal 2
- (1) Jenis Kekayaan desa terdiri atas:
- a. Tanah Kas Desa
- b. Pasar Desa
- c. Pasar Hewan
- d. Bangunan Desa; dan
- e. Lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) L^ain-lain kekayaan milik Desa sebageimana pada ayat (1) antara lain:
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban ApBDesa/Daerah;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak keriga;
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari peg'anjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. hak Desa dari Dana perimbangan, pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. hibah dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kota;
- g. hibah dari pihak ke 3 (tiea) yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasit kerjasama desa.
P..al 3
- (l) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi milik Desa;
- (2) kekavaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.
paral 4
- (l) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan
- \-(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasar 9 huruf b hanya d,akukan oleh pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (r) kecuari tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BpD.
- (a) Jangka waktu pinjam pakai pating lama Z (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat peg'anjian pinjam pakai yang sekurangkurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek pery'anly'ian pinjam pakai;
]
\-
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
Pa:al 12
BAB III - PENGEI.oI"AAT
Pasal 9
- (l) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa. kerjasama pemanliaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Huruf c dilakukan atas dasar:
BAB III - PENGEI.oI"AAT
Pasal 11
- \-(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasar 9 huruf b hanya d,akukan oleh pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (r) kecuari tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BpD.
- (a) Jangka waktu pinjam pakai pating lama Z (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat peg'anjian pinjam pakai yang sekurangkurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek pery'anly'ian pinjam pakai;
]
\-
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
Pa:al 12
- (l) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa. kerjasama pemanliaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Huruf c dilakukan atas dasar:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
- b. meningkatkan pendapatan desa;
- (2) Keq'asama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (r) terhadap tanah dan/atau baagunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) KeU'asama Pemanfaatan Kekayaan Desa ditaksanakan dengan ketentuan 54!agai berikut:
- a- tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam ApBDes untuk memenuhi biaya operasionat /pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa;
- b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan ## BAB VI X TETTUAIT LIUI|.LIUil
Paral 18
- \-(1) Kekayaan Desa seb"gai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru;
- (2) Penyerahan Kekayaan [ssa selagaimana dimaksud dalam ayat (l) dituangkan dalam Berita Acara Serah rerima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Walikota.
Pe.al 19
- (1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa Dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa;
- (2) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimala dimaksud pada ayat (l) difasilitasi oleh Camat;
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian Kekayaan Desa ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (4) Keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :
- a. pemerataan dan Keadilan;
- b. manfaat;
- c. transparansi;
- d. sosial budaya masyarakat setempat.
\-
BABVU
XETEIITUAI{ PETUTUP
Pa:al 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Penandatangan: Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Penetapan: Ditetapkan di Kotamobagu pada taneqal 25 i4d 2015 $.WALIKOTA KOTAMOBAGU,I(

Penetapan: Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal 2q lvlEt 2015 KOTA KOTAMOBAGU, MUSTAFA LIMBALO BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OI5 NOMOR /7