PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 19 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI YANGBERPRESTASI DAN BERJASA DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT (berlaku 3 Juni 2016)
Pembukaan
berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, PemberiaanGelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatanbertujuan untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi Pemerintah atau organisasi, menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan dan sikap keteladanan bagi setiap orangdanmendorongsemangatmelahirkankaryaterbaikbagikemajua nbangsadannegara;
- b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang telahmenunjukkankesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, danprestasikerjadalammelaksanakantugasnyadapatdiberikanpeng hargaan;
- c . bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf adanhuruf b, perlumengaturpemberian penghargaan kepada PNS dan pihak tertentu atau perseorangan lainnya yang berprestasi dan berjasa di LingkupPemerintahProvinsi Sulawesi Barat;
- d . bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a,hurufbdanhuruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangPemberian Penghargaan Bagi YangBerprestasi dan Berjasa di Lingkup PemerintahProvinsi Sulawesi Barat;
- 1 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Menging at : Indonesia Nomor 4422);
- 2 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50023);
- 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
SALINAN
- 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tantang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
- 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
- 9 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);
MEMUTUSKAN:
Menetap kan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI YANGBERPRESTASI DAN BERJASA DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernuriniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalahProvinsi Sulawesi Barat
2. Pemerintah Daerah adalahGubernurdanPerangkat Daerah
3. sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDaerah.
3. GubernuradalahGubernur Sulawesi Barat.
4. Sekretaris Daerah adalahSekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. SatuanKerjaPerangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPD adalahSatuanKerjaPerangkat Daerah di lingkunganPemerintahProvinsi Sulawesi Barat.
6. PenghargaanadalahPengakuanPemerintahDaerahkepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnyaatasprestasidanjasa-jasa.
7. PrestasiadalahHasilKerja yangberkualitasdanterukurdalammelaksanakantugas, berdedikasidanloyalitaskepadaPemerintah Daerah.
8. Penghargaanadalahpenghargaan yang diberikanolehPemerintahProvinsi Sulawesi Barat kepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnyaatasprestasidanjasa-jasanya.
9. PegawaiNegeriSipil yang selanjutnyadisingkatPNS adalahPegawaiNegeriSipilLingkupPemerintahProvinsi Sulawesi Barat.
10. Karyawan/Non PegawaiNegeriSipil yang selanjutnyadisebutNon PNS adalahKaryawan/Pegawai Non PNS yang bekerja diLingkupPemerintahProvinsi Sulawesi.
11. Pihaktertentuatauperseoranganlainnyaadalahmasyarakatataukelompokmasyara kattertentu yang berprestasidanberjasadalampembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang ditentukanoleh Tim Penilai.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) PengaturanPemberianpenghargaaninidimaksudkansebagaidasarhukumpemiliha ndanpenetapan PNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnya yang berprestasidanberjasa.
- (2) PenghargaandiberikankepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnya yang berprestasidanberjasadalambidangtertentu yang bermanfaatbagikemajuan Daerah.
- (3) PemberianpenghargaankepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnyaberprestasidanberjasasebagaimanapa daayat (2) bertujuanuntukmeningkatkanmotivasidanprestasi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
PenghargaansebagaimanadimaksuddalamPasal 2 diberikankepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnya yang berprestasidanberjasa yang telahmemenuhipersyaratan yang ditentukan Tim Penilai.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Pemberianpenghargaan yang diberikankepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnya yang berprestasidanberjasadisesuaikandengankemampuankeuangan Daerah.
BAB III - PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN
Pasal 5
- (1) UntukmemperolehPenghargaansebagaimanadimaksuddalamPasal harusmemenuhisyaratmeliputi:
- a. umum; dan
- b. khusus.
- (2) Syaratumumsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a, terdiriatas :
- a. bekerjadenganpenuhkesetiaankepadaPancasiladanUndang-UndangDasar 1945, pengabdian, kejujuran, dandisiplin;
- b. berkelakuanbaik; dan
- c. setiaterhadapPemerintah Daerah.
- (3) Syaratkhusussebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b, ditentukanoleh Tim Penilai.
BAB IV - TIM PENILAI
Pasal 6
- (1) Untukmenjaminketelitian, kecermatandanobyektivitasdalammenentukanPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnya yang berprestasidanberjasa, dibentuk Tim Penilaidengansusunankeanggotaanterdiriatas: Pembina, Pengarahdan Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) terdiridariunsur:
3. SKPD/Instansiterkaitdantokohmasyarakat/LSM.
- (3) Tim
PenilaibertugasmemberikanpenilaiandanpertimbanganterhadappemberianPengh argaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) ## BAB V PEMBIAYAAN
BAB IV - TIM PENILAI
Pasal 7
Segalabiaya yang timbulakibatpelaksanaanpemberianpenghargaandibebankanpadaAnggaranPendapat andanBelanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat dansumberlainnya yang sahdantidakmengikat.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
2,
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 3 Juni 2016

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI BARAT , H. ANWAR ADNAN SALEH

Penetapan: Diundangkan diMamuju pada tanggal 3 Juni 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ## H. ISMAIL ZAINUDDIN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 19

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs. YAKUB F SOLON SH MPd Pangkat Pembina Utama Muda Nip 19651005 198812 1 002