KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL (berlaku 17 Januari 2005)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim Agung serta pengawasan terhadap Hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim;
- b. bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan pemilihan anggota Komisi Yudisial, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang tentang Komisi Yudisial menugaskan kepada Pemerintah untuk membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Pasal 4
5. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 28
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
5. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL.
PERTAMA :
Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:
1. Ketua
: PROF. DR. A. GANI ABDULLAH, S.H.
(Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Wakil Ketua I : ZULKARNAIN YUNUS, S.H., M.H.
(Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)
3. Wakil Ketua II : AMIR SYAMSUDDIN, S.H., M.H.
(Praktisi Hukum)
4. Sekretaris
- ABDUL WAHID, S.H.
(Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)
5. Anggota
- 1. DRS. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.H.
(Ketua Muda Bidang Pembinaan, Mahkamah Agung Republik Indonesia)
2. A. HARIFIN TUMPA, S.H., M.H.
(Hakim Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia)
3. LETNAN JENDERAL PURWADI
(Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/ Departemen Pertahanan)
4. IR. GUNAWAN HADISUSILO (Deputi VII Bidang Pengawasan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara)
5. DRS. H. SLAMET RIYANTO
(Inspektur Jenderal Departemen Agama)
6. BASRIF ARIEF, S.H., M.H.
(Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung)
7. ACHMAD ROCHJADI Departemen
(Direktur Jenderal Anggaran Keuangan)
8. PROF. HARKRISTUTI H, S.H., MA, PH.D. (Komisi Hukum Nasional)
9.
PROF. DR. ANDI HAMZAH, S.H.
(Akademisi)
10. DR. Jur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H. (Praktisi Hukum)
11. PROF. DR. INDRIYANTO SENO ADJI, S.H., M.H.
(Universitas Indonesia)
12. PROF. DR. DIEN SYAMSUDDIN, MA. (Majelis Ulama Indonesia)
13. LUHUT ...
- 4 -
13. LUHUT PANGARIBUAN, S.H., LL.M. (Praktisi Hukum)
14. DR. NONO ANWAR MAKARIM, S.H., LL.M. (Ketua Badan Pelaksana Yayasan Aksara)
- KEDUA : Kesatu
- Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum mempunyai tugas:
1. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi Yudisial;
2. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon Anggota Komisi Yudisial;
3. menyeleksi dan menentukan 14 (empat belas) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial;
4. menyampaikan 14 (empat belas) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
5. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden Republik Indonesia;
KETIGA
- Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggungjawab kepada Presiden.
KEEMPAT :
Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
KELIMA
:
KEENAM
:
Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Yudisial.
Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan ttd
Lambock V. Nahattands
KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO