PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu (berlaku 25 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah perlu diatur pedoman tentang Standar Biaya Masukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan ketentuan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan UndangUndang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
- 15 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 Nomor 12)
- 16 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 Nomor 13)
Menetapkan :
M E M U T U S K A N :
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA - SKPD adalah dokumen rencana kerja keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan;
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan;
6. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
BAB II STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 2
- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA -SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai :
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biaya tidak dapat dilampauhi dalam penyusunan RKA - SKPD Tahun Anggaran 2017;
- a. Batas tertinggi; atau
- b. Estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampauhi;
- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampauhi disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan
Pasal 3
- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Penetapan: ditetapkan di Bula pada tanggal 25 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, ABDUL MUKTI KELIOBAS

Penetapan: diundangkan di Bula pada tanggal 25 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, DR. SYARIF MAKMUR, M.Si BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 256
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat menetapkan Standar Biaya Masukan lainnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan atau
- a. Kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD;
- c. Daerah terpencil/Daerah perbatasan/Pulau terluar;
- d. Kesulitan/belum tersedianya angkutan umum regular.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 02.a Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 02 Januari 2017

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

ditetapkan di Bula pada tanggal 25 Oktober 2016

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

diundangkan di Bula pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

DR. SYARIF MAKMUR, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 256

## PENJELASAN

## STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

## 1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan / Bendahara Pengeluaran Pembantu / Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) , dengan ketentuan sebagai berikut:

- b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan se suai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- a. Kepada Penanggungj awab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah D I PA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA . Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA
- c. Ketentuan Jumlah Staf Pengelola Keuangan (SPK) diatur sebagai berikut :
- a) KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
1. Jumlah SPK yang membantu KPA :
- b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
3. Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut :
2. Jumlah Keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
- a) Jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;
- c) Dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak jumlah SPK tahun sebelumnya;
- b) Besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK;
- d. Jumlah seluruhnya alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## Catatan :

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

2. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Satker yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang dutunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

## 3. Honorarium Pengadaan Barang / Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP).
3. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Anggota Kelompok Kerja ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada Anggota Kelompok Kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

Catatan :

## c. Honorarium Pengguna Anggaran

- 1) melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal :

- 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan j asa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 4. Honoraium Perangkat Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri / TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada ULP.

Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat ULP telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat ULP tidak diberikan honorarium.

Yang dimaksud dengan ULP adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

## 5. Honoraium Tim Pengelola LPSE

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diberitugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah

## 6. Honorarium Penerimaan Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan .

## 7. Honorarium Staf Pengelola Teknis Kegiatan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai Staf Pengelola Teknis Kegiatan. Honorarium Staf Pengelola Teknis Kegiatan diberikan per paket pekerjaan.

## 8. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri / TNI yang diberi tugas oleh pej abat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut :

- b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 1 0% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional; dan
- a. Jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang;
- c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menenma tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud .

## 9. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan , pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, palingb anyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputu san Menteri , paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan :

Kementerian Negara/Lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

## 10.Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

## 11.Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

## 12.Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Catatan :

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama- sama dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti / perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makanlem bur.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas .
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

## 13.Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis.

## 13.1 Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan :

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.

- a) Berasal dari luar SKPD penyelenggara;
- c) Apabila menjadi tim panitia merangkap narasumber maka honorarium diberikan salah satu.
- b) Berasal dari SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau berkenaan dengan masyarakat.

Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

## 13.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi/ focus group discussion /kegiatan sejenis. Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/ focus group discussion /kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

## 13.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai pemandu acara pada kegiatan seminar/rakokr/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis. Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/ sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis dapat menggunakana jasa pemadu acara dalam hal diperlukan.

14.Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri / non pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar / sosialisasi / diseminasi / diklat / bimtek / sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup penyelenggara.

- a) Untuk seminar/sosialisasi/diseminasi maksimal 20% (dua puluh) dari jumlah peserta.

Jumlah personil kepanitiaan dengan ketentuan :

- b) Untuk bimtek dan diklat maksimal 9 (Sembilan) orang.

## 15.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

- a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara / Anggota Polri / TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi / keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan / atau persidangan di pengadilan.Dalam hal instansi yang mengundang/ memanggil pemberi keterangan ahli / saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/ saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- b. Honorarium Beracara Honorarium diberikan kepada Pej abat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri / TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instan si pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

## 16.Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- a. Lulu san S LTA diberikan setinggi-tingginya se suai UMP setempat .

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini , satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan :

- b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan setinggi-tingginya 114 % (seratus empat belas persen) dari UMP setempat.
- d. Master (S2) diberikan setinggi-tingginya 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari UMP setempat .
- c. Sarjana diberikan setinggi-tingginya 124% (seratus dua puluh empat persen) dari UMP setempat.

## 17. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 1 6 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

## 18.Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada :

2. Pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas sebagai pengelola/penyelenggara ibadah, yang besaran dari jumlah personil ditetapkan dengan keputusan Bupati.
1. Pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan dan do'a. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.

## 19.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusan Bupat/Kepala SKPD/PA/KPA.

- a. Tim pelakana dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- b. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- d. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
- c. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja lainnya;
- e. Merupakan perangkapan fungsi tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokok sehari-hari;
- f. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
2. Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administrative yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Secretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan kepada SKPD PA/KPa. Jumlah secretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

20. Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

21. Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan APBD

Honorarium Tim Pembina, Tim Peneliti dan Kelompok Kerja dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan APBD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

22. Honorarium Tim Teknis Penyusun Neraca Akhir dan Laporan Arus Kas

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Neraca Akhir dan Laporan Arus Kas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;
23. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Realisasi Semester APBD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;

## 24. Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji

Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Administrasi Gaji berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

## 25. Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan

Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk penyelesaian administrasi SPT tahunan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

26. Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengawasaab pada DPPKAD

Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengaswasan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan Rekonsiliasi dan Pengaswasan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

## 27. Honorarium Tim Sismiop PBB-P2

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan tugas sebagai Tim Sismiop PBB-P2 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

28. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian dan Penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan tugas sebagai Panitia untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian dan penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 29.Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Pengelola AAplikasi SIKD

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Satuan Tugas Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berdasarkan keputusan Bupati.

- 30.Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Pemerintah

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Negara Daerah (TPKD) Pemerintah berdasarkan keputusan Bupati.

## 31.Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Honorarium Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan adalah honorarium yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan tanggungjawab sebagai tim BAPERJAKA berdasarkan keputusan Bupati.

## 32. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;

## 33. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Analisis Standar Belanja Pemerintah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;

## 34. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Masukan

Honorarium Tim Penyusunan Standar Biaya Masukan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar Biaya Masukan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

35. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Langsung Personil (Remuniration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Jasa Konsultansi

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar Biaya Langsung Personil (Remuniration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Jasa Konsultansi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

## 36. Honorarium Tim Evaluasi Renstra SKPKD

Honorarium Tim Evaluasi Renstra SKPD adalam honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk mengevaluasi Renstra SKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

## 37. Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah

Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan reviuw laporan keuangan pemerintah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 38.Honorarium Tim Pemutahiran Data

Honorarium Tim Pemutahiran Data adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan pemutahiran data berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

39. Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabiilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP

Honorarium Tim Evaluasi LAKIP adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan evaluasi LAKIP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

40. Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecmaatan dan Negeri

Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan dan Negeri adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Aparatur Kecamatan dan Negeri berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 41.Honorarium Tim Pelaksana Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)

Honorarium Tim Pelaksana, Koordinasi, Monitoring dan evaluasi adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

42. Honorarium Tim Pendataan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Honorarium Tim Pendataan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan pendataan terhadap kekayaan pejabat Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 43.Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

44. Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

45. Honorarium Tim Penyusunan Kebijaka Umum Anggaran

Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 46.Honorarium Tim Penyusunan Kebijaka Umum Anggaran Perubahan

Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 47.Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)

Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

48. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

## 49.Honorarium Tim Pembahasan RKA

Honorarium Tim Pembahasan RKA adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Pembahasan RKA SKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

## 50. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

## 51.Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan PNS

Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisi Jabatan PNS adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Instrumen Analisis Jabatan PNS, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;
4. 52.Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan

Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;

## 53.Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Teknis

Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Teknis adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Standar Kompetensi Teknis, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;
- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

## 54. Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas mengevaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;

## 55. Honorarium Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan

Honorarium Tim Penyusunan Evaluasi Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun evaluasi jabatan, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;

## 56.Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi

Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun tugas pokok dan fungsi kelembagaan daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;

## 57. Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun rancangan peraturan daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;

## 58.Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk membahas rancangan peraturan daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;

## 59.Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- a. Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang;

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- b. Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c. Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;
60. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

Honorarium Tim Penyusun Dokumen lainnya ya