PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor - Tahun 2000 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (berlaku 2 Januari 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR7TAHUN2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
- a. bahwa untuk pengaturan dan penertiban usaha perekonomian masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak/gangguan terhadap lingkungan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha tersebut;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hudup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahans Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemeintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak malakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
7. Perizinan Tetentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemeritah Pusat atau Pemeritah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terulang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang singkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sangsi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sangsi administrasi berupa bunga dan denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDBB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkain kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usahanya dilokasi tertentu dalam daerah yang usahanya tersebut berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pelayanan yang diberikan/disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan yang akan menjalankan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
- (1) Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bagunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :
4. a.kawasan industri, perbengkelan, Huller,
indeks 1;
Rumah Makan dan usaha yang sejenis
- b. kawasan perdagangan, Apotik, Rumah Obat
dan Usaha lainnya yang sejenis
- c.kawasan parawisata, pemukiman dan usaha lainnya yang sejenis.
indeks 3;
- (4) Uraian atas
PENJELASAN
Pembukaan
Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
## BAB V
## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
##
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. ## BAB VI ## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENJELASAN
Pasal 8
- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha. - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : - a. luas &lt; 1000 m2 Rp. 500,-/meter2 - b. luas 1000 m2 s/d 2000 m2 Rp. 1000,-/meter2 - c. luas 2001 m2 s/d 4000 m2 Rp. 2000,-/meter2 - d. luas &gt; 4000 m2 Rp. 4000,-/meter2 ## BAB VII ## CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
PENJELASAN
Pasal 9
Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). . - indeks 2; ## BAB VIII ## WILAYAH PEMUNGUTAN
PENJELASAN
Pasal 10
Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha diberikan. ## BAB IX SURAT PENDAFTARAN
PENJELASAN
Pasal 11
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. - (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. - (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. ## BAB X ## PENETAPAN RETRIBUSI
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. - (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. - (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan senagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. ## BAB XI ## TATA CARA PEMUNGUTAN
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKB. ## BAB XII ## SANKSI ADMINISTRASI
PENJELASAN
Pasal 14
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. ## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN
PENJELASAN
Pasal 15
- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. - (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan, SKRDKBT dan STRD. - (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati. ## BAB XIV ## TATA CARA PENAGIHAN
PENJELASAN
Pasal 16
- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. - (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. - (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. - (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati. ## BAB XV ## TANGGAL MULAI BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI
PENJELASAN
Pasal 17
Retribusi terhutang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
PENJELASAN
Pasal 18
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun atau sama dengan masa berlakunya izin gangguan. ## BAB XVI KEBERATAN
PENJELASAN
Pasal 19
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk