PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA Nomor 1 Tahun 2014 tentang TATACARA PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) BUPATI MINAHASA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara yang mengatur tentang Tatacara Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);^
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);^
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
14. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 dan Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Optimalisasi PengawasanKetenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
17. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATACARA PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)^ '.r-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturan Daerahini, yang dimaksud dengan:
- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
- (4) Sekretaris Daerahadalah Sekretaris DaerahKabupaten Minahasa Utara;
- (5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara;
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- (7) Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- (8) Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (9) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- (10) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- (11) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjagakelestarianlingkunganhidup;
- (12) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (13) Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerjadi wilayah Indonesia;
- (14) Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disingkat TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tanga kerja asing;
- (15) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- (16) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang disahkanoleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
- (17) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepadapemberikerja;
- (18) Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati kepada Pemberi Kerja TKA untuk TKA yang lokasi kerjanya hanya di Kabupaten Minahasa Utara;
- (19) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan olehBupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuanperturan perundang-undangan;
- (20) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- (21) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- (22) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- (23) Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
- (24) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang 'V
- (25) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- (26) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda;
- (27) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- (28) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perpanjangan IMTAbagi TKA yang lokasi kerjanyahanya di Kabupaten Minahasa Utara.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- (1) Prinsip dan Sasaran Perpanjangan IMTA;
- (2) Tatacara Perpanjangan IMTA;
- (3) Retribusi Perpanjangan IMTA;^
- (4) Pembinaan danPengawasan;
- (5) Pelaporan;
PRINSIP DAN SASARAN PERPANJANGAN IMTA
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN PERPANJANGAN IMTA
Pasal 4
- (1) Perpanjangan IMTA diterbitkan untuk digunakan sebagai dasar perpanjangan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS);
- (2) Perpanjangan IMTA dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu berlakunya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1(satu) tahun;
- (3) Setiap TKA yang diajukan untuk diperpanjang IMTA-nya harus memiliki Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pendamping;
- (4) Sasaran keberadaan warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA adalah agar terjadi alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada TKI Pendamping;
- (5) Pemberi Kerja harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI yang menjadi pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA;
- (6) Untuk percepatan alih teknologi dan keahlian dari TKA kepada TKI pendamping, pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas juga dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Minahasa Utara dnegan biaya dari APBD Kabupaten Minahasa Utara.
BABV
TATACARA PELAYANAN PERPANJANGAN IMTA
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN PERPANJANGAN IMTA
Pasal 5
- (1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan IMTA untuk TKA atau beberapa TKA kepada Bupati Minahasa Utara melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diajukan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu IMTA berakhir;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dan dilampiri dengan :
- a. SalinanIMTA yang berlaku;
- b. Bukti penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTA ke Kas Daerah Kabupaten Minahasa Utara dari Bank Sulut Cabang Airmadidi;
- c. Salinan polis Asuransi;^.
- d. Salinan SIUP dan TDP Perusahaan atau Pemberi Kerja;
- e. Salinan Paspor;
- f. Salinan Surat Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia Pendamping TKA dari Dinas Ketenagakerjaan;
- g. Sertifikat mengikuti Pelatihan Keterampilan/Keahlian dari TKI Pendamping TKA sesuai kualifikasi jabatan TKA yang didampinginya;
- h. Surat Tanda Melapor dari Kepolisian;
- i. WajibLapor Ketenagakerjaan;
- j. KITAS atauKITAB;
- k. Tanda Terima Laporan Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja Tahunberjalandari DinasKetenagakerjaan;
1. Salinan RPTKA yang masih berlaku;
- m. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- n. Surat Kuasa (bagi Pemberi Kerja yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk mengurus permohonan perpanjangan IMTA) dan salinan KTP yang diberi kuasa.
- (4) Tanda Terima Laporan Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufj diatas sebanyak bulan sebelum pengajuan perpanjangan IMTA terhitung dari bulan Januari;
- (5) Apabila Pemberi Kerja belum melaksanakan pelatihan untuk TKI pendamping pada saat mengajukan perpanjangan IMTA, Pember Kerja harus membuat surat pernyataan yang menyatakan akan melakukan pelatihan keterampilan dan keahlian bagi TKI Pendamping sesuai Klasifikasi Jabatan TKA yang didampinginya selambat-lambatnya l(satu) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan IMTA berakhir;
- (6) Apabila permohonan perpanjangan IMTA untuk TKA yang bersangkutan ditahun berikutnya tidak juga melampirkan sertifikat pelatihan bagi TKI Pendamping, maka permohonan perpanjangan IMTA tersebut akan ditolak;
- (7) Pihak yang diberi Kuasa oleh Pemberi Kerja untuk mengurus perpanjangan IMTA harus melampirkan Surat Kuasa Asli sebagai salah satu
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran surat permohonan perpanjangan IMTA;
- (8) Bentuk formulir perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Dokumen Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) sudah lengkap, kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan perpanjangan IMTA;
- (2) Dokumen Perpanjangan IMTA ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;^.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5ayat (3) tidak atau kurang lengkap, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberitahukannya kepada pemohon;
- (2) Pemberitahuan kekuranglengkapan berkas disampaikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pihak Pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal diterimanya berkas permohonan perpanjangan IMTA;
- (3) Dalam hal kekurangan persyaratan sudah dilengkapi oleh pemohon, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Pemohon melengkapi kekurangan persyaratan.

## Pasal 8

- (1) Permohonan Perpanjangan IMTAdapatditolakapabila :
- a. Setelah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberitahukan adanya persyaratan yang kurang, dan Pihak Pemohon tidak melenngkapi kekuranganpersyaratan tersebut terhitung sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan persyaratan diterima oleh pemohon;
- b. TKA yang bersangkutan sesuai IMTA dan atau RPTKA berlokasi kerja di dua kota/kabupaten di satu provinsi atau lain provinsi;
- c. Terdapat ketidaksesuaian jenis jabatan yang diidikan pada formulir perpanjangan IMTA dengan jenis jabatan yang tertuang pada IMTA/RPTKA;
- d. Terdapat surat dari pihak Imigrasi, Kepolisian dan atau institusi pemerintah lainnya yang secara khusus merekomendasikan penolakan perpanjangan IMTA untuk TKA tertentu;
- (2) Suratpenolakan Perpanjangan IMTAtersebut disampaikan kepadapemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan perpanjangan IMTAdari Pemberi Kerja. &lt;*-

## BAB VI

## Bagian Kesatu Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

## Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi kepada setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berlokasi hanya diwilayah Kabupaten Minahasa Utara;
- (2) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja;
- (3) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas merupakan Wajib Retribusi.

## Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Wilayah Pemungutan dan Manfaat Retribusi

## Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Perpanjangan IMTA diukur berdasarkan jumlah izinyang diberikan danjangkawaktu perpanjangan IMTA

## Pasal 11

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di wilayah Kabupaten Minahasa Utara

## Pasal 12

- (1) Retribusi Perpanjangan IMTA dimanfaatkan untuk :
- a. biayapenyelenggaraan perpanjangan IMTA;
- b. biaya penyelenggaraan pengembangan keterampilan dan keahlian Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi Pendamping TKA;
- c. biayapengawasanTKA;
- d. Biaya Pemeliharaan Sistem Aplikasi TKA;
- e. biaya penegakan hukum dibidang TKA;
- (2) Pemanfaatan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana diatur pada ayat (1) diatas dialokasikan melalui APBD.^

## Bagian Ketiga

## Besaran, Waktu dan Tempat Pembayaran Retribusi

## Pasal 13

Besamya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA adalah 100 USD (seratus dolar Amerika) perbulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan.

## Pasal 14

Pembayaran retribusi perpanjangan IMTA dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum masa berlaku IMTA atau perpanjangan IMTA habis.

## Pasal 15

Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1(satu) bulan tetap wajib membayar retribusi sebesar 100 (seratus) USD (dolar Amerika) untuk setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan

## Pasal 16

Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah

## Bagian Keempat

## Besaran, Waktu dan Tempat Pembayaran Retribusi

## Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang kekas daerah;
- (2) Wajib Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Perturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 %(dua persen) dari nilai Retribusi yang harus dibayarkan;
4. Bunga 2 %(dua persen) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas akan dituangkan dalam SKRD. (4)

## Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusiV

- (2) Wajib Retribusi yang akan mengangsur atau menunda pembayaran retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi kepada Bupati Minahasa Utara melalu Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melampirkan :
- a. Surat pernyataan akan melunasi retribusi pada waktu tertentu dan bersedia dikenakan denda bunga 2 % (dua persen) sebulan dari nilai retribusi;
- b. dokumen TKA dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5ayat (3) huruf a sampai dengan j.

## Pasal 19

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a diatas merupakan pengakuan utang retribusi;
- (2) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah pengakuan wajib retribusi tentang adanya utang retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada waktu yang ditetapkan dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.

## Pasal 20

Apabila Bupati memberi persetujuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi perpanjangan IMTA yang diajukan Pemberi Kerja, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memproses penerbitan Perpanjangan IMTA.

## Bagian Kelima Tatacara Penagihan Retribusi Terutang

## Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang kekas daerah;
- (2) Wajib Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Keenam

## Keberatan

## Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dalam pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan SuratKeputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagianmenolak, atau menambahbesamya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan, dan SKRDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

## Bagian Ketujuh

## Pengembalian Kelebihan Pembayaran

## Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, atau Bupati tidak memutuskan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan; ^\_

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi yang disebabkan pembahan rencana waktu penempatan TKA yang dicantumkan Wajib Retribusi pada saat mengajukan permohonan perpanjangan IMTA, Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati, namun dapat mengajukan permohonan pengalihan kelebihan pembayaran retribusi tersebut untuk membayar retribusi perpanjangan IMTA TKA yang lainnya;
- (2) Permohonan pengalihan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat diajukan apabila sisa waktu perpanjangan IMTA TKA yang digantikan lebih dari 3 (tiga) bulan;
- (3) Permohonan pengalihan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dilampiri dokumen TKA yang menggantikan lengkap dengan persyaratansebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai n;
- (4) Masa berlaku perpanjangan IMTA TKA pengganti adalah sisa waktu perpanjangan IMTA TKA yang digantikan;
- (5) Apabila pemberi kerja menginginkan masa berlaku perpanjangan TKA Pengganti lebih dari sisa waktu perpanjangan TKA yang digantikan, Pemberi Kerja wajib membayar retribusi untuk waktu tambahan diluar sisa waktu perpanjangan TKA yang digantikan.^

## Bagian Kedelapan

## Peninjauan Kembali dan Perubahan TarifRetribusi

## Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali ketika terbit Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pembahan tarifretribusi perpanjangan IMTA;
- (2) Peninjauan tamf retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian;
- (3) Pembahan TarifRetribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

## Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan melaksanakan retribusi perpanjangan IMTA dan
- a. kesesuaian pelaksanaan penempatan TKA dengan perpanjangan IMTA yang diterbitkan;
- b. Pelaksanaan Peletihan Keterampilan dan Keahlian bagi TKI Pendamping;
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan mengkoordinir unit-unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap orang asing dan TKA khususnya;
- (4) Tim Pembinaan dan Pengawasan diberi kewenangan melakukan pemeriksaan mtin langsung ke perusahaan dengan dasar Surat Perintah Tugas serendah-rendahnya dari Sekretaris Daerah;
- (5) Tim Pembinaan dan Pengawasan wajib menyampaikan laporan tiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.-^

## BAB VIII

## PELAPORAN

## Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 5(lima) setiap bulannya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaporkan perkembangan pelayanan perpanjangan IMTA lengkap dengan data TKA kepada Bupati;
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara melaporkan perkembangan pelayanan perpanjangan IMTA lengkap dengan data TKA ·kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

## BAB IX

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang HukumAcaraPidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;^

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BABX

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 30

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kumngan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan penerimaan daerah.g^

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 32

- (1) Pemberi kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan masa berlaku sebelum tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini tidak dikenakan retribusi;
- (2) Pemberi Kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan masa berlaku melampaui tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini diwajibkan melunasi retribusi sesuai sisa waktu masa berlaku perpanjangan IMTA.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pemndangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kabupaten Minahasa Utara.-

Ditetapkan di

:

Airmadidi

Pada tanggal

: J) Ouii 2014

&lt;BUPATI MINAHASA UTARA




Diundangkan di

Pada tanggal

Airmadidi

9 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMINAHASA UTARA

^^^Mu^---

DRS. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINAUTAMA MADYA NIP. 19541110 197603 1 Oil

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 33:

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

3}

TAHUN 2014

c\ 3vl\ 2014 TATACARA PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

## SURAT KETETAPAN RETRI^TST DAF.RAH fSKRD) NOMOR: 560/DSTKT-MU/ / /...

Masa Berlaku

Terhitung

Nama Retribusi

NamaWajib Retribusi

Alamat Wajib Retribusi

NPMPD

Jenis Usaha

Besamya TarifRetribusi

Perpanjangan IMTA

Jumlah

DenganHuruf

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Peraturan Daerah No. 1Tahun 2014)

100 USD perbulan (dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi)

100USDx... Bulan=

USD

PERHATIAN :

Harap Retribusi Daerah ini disetor ke Bank Sulut Cabang Airmadidi (Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara) dengan Nomor Rekening 017.01.12.000001-6^,

KEPALA DINAS,

NIP.

A BUPATI MINAHASA UTARA

SOMPIE S. F. SINGAL


0

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

I

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

"ft TAHUN 2014

c\ J&gt;vA\

2014

TATACARAPELAYANAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR: KEP.560/DSTKT-MU/ / / TENTANG

## PEMBERIAN IZBV MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Tanggal

Membaca

Menimbang

Mengingat

pengesahan perpanjangan RPTKA Nomor :

- Permohonan dari

- a.Perusahaan

tersebut

- .tanggal

- b.Bahwa dalam peningkatan kualitas usaha di bidang

Tenaga KerjaAsing.

- •1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;

- \ Undang-undang No. 33 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi 'Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 148, tambahan Lembaran Negara No.4343);

- 3Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;

- 4'.Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1995, tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang beserta peraturan pelaksanaan di sektor / sub sektor yang bersangkutan;

- 5.Kepmenakertrans RI No. KEP-228/MEN/2003, tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; .

- 6.Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

- 7 Permenakertrans RI Nomor: Per.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- 8.Peraturan Daerah Minahasa Utara Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

telah

Nomor

mendapat

surat

, maka masih dibutuhkan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

:

Memberi izin Kepada

Jenis Usaha

Alamat

Untuk mempekerjakan

NamaTenagaKerjaAsing

Tempat/Tanggal Lahir

Kewarganegaraan

Alamat Tempat Tinggal :

Untuk Mengisi Jabatan

Lokasi Kerja

- Berlaku
- Menetapkan Syarat-syarat sebagai berikut:
2. Tidak akan memindahkan Jabatan atau mempekerjakan dalam Jabatan lam tanpa izin Dinas Sos.al TenacaKeria dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara
- 1 Memberikan pendidikan dan latihan kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sehingga mereka itu dapat menduduki Jabatan yang membutuhkan tanggung jawab dan keahlian serta keterampilan tertentu dalam perusahaan tersebut, dengan melaporkan hasilnya Kepada Dinas Sos.al Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Minahasa Utara . ,
3. Perusahaan wajib menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai pendamping TKA pada jabatan yang
- ·Jika dtetudSn hari temyata bahwa keterangan-keterangan yang diberikan atau disebut dalam daftar 'permohonan yang bersangkutan tidak benar ataupun syarat-syarat yang kami tentukan tidak d.penuh,, maka surat keputusan ini dapat dicabut.^ ^^d. \_ ^^


PaHa Tanggal

:

\_*

,

*

KEPALA DINAS


NIP.

^BUPATI MINAHASA UTARA

•gOMPIES/STsiNGAL