PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN Nomor 11 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN (berlaku 23 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha, dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal darr/ atau belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
- c. bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi pertokoan di daerahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negare./Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
'
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dipungut atas penyediaan fasilitas pertokoan yang disewakan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasary pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakarr/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pertokoan yang disediakan, dimiliki, darr/ atau dikelola oleh BUMN,BUMD,dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pasar zpertokoan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir darr/ atau pertokoan.
BABIII GOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Retribusi pasar grosir darr/ atau pertokoan termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.
BABIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, jenis fasilitas dan luas fasilitas yang digunakaan I dimanfaatkan.
BABV PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasa17
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha pertokoan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BABVI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasa18
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan per unit perbulan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 23 September 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd 12 Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana. ## BABXI KETENTUAN PI DANA ## Pasal 26 - (1) Setiap Orang atau Badan yang memindahtangankan atau memperjualbelikan hak pemanfaatan atas bangunan pasar atau pertokoan milik pemerintah daerah tanpa persetujuan yang berwenang, dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),- - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. ## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 23 September 2013

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd H. SEFEK EFFENDIE

Distribusi: Mengesahkan Salinarr/Fotocopy sesuai dengan ~ Aslinya KAB"AG. HUKUM ! / ~/dJ#' '7 ;, H. RUSKARIADI H. M. IWA.N SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009 LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BALANGAN TAHUN2013 NOMOR18
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasa19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Balangan.

## BAB VIII PENINJAUAN TARIF

## Pasall0

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun sekali.

(1)

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2)

## BABIX

## PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasalll

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

## Pasal12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

di

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

## Pasal13

Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.

## Pasal14

tempat dengan cara pembayaran, penyetoran, penundaan pembayaran diatur Ketentuan mengenai tata pembayaran, angsuran dan Peraturan Bupati.

## BABX TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berupa karcis, kupon, kwitansi dan kartu langganan.

(1)

- (3) Satuan kerja perangkat daerah pemungut dan tat a cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BABXI SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat didahului dengan Surat Teguran.

## BAB XII PENAGIHAN

## Pasal17

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRDatau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRDatau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(1)

- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII KEBERATAN

## Pasal18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3)

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(1)


- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

'

## BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasa120

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
2. pembebasan retribusi dengan memperhatikan dan (1) (2) Pemberian pengurangan, keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan/ atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BABXV

## PEN GEM BALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasa121

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada (1), harus memberikan keputusan. 6
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

'

## BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasa122

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat tertangguh jika : a. diterbitkannya surat teguran; atau

(1)

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum menulasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasa123

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karen a hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasa124

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasa125

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; f
- g. menyuruh berhenti darr/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang darr/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan Zatau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XIX

## KETENTUAN PI DANA

## Pasa126

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasa127

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Usaha, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BABXX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasa128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2

## Pasa129

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Diundangkan di Paringin pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd

12

Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.

## BABXI KETENTUAN PI DANA

## Pasal

26

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memindahtangankan atau memperjualbelikan hak pemanfaatan atas bangunan pasar atau pertokoan milik pemerintah daerah tanpa persetujuan yang berwenang, dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),-
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 23 September 2013

BUPATI BALANGAN, ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Mengesahkan Salinarr/Fotocopy sesuai dengan

~ Aslinya

KAB"AG. HUKUM

!

/

~/dJ#'

'7

;,

H. RUSKARIADI

H. M. IWA.N SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BALANGAN TAHUN2013 NOMOR18

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

## NOMOR 11 TAHUN 2013

## TENTANG

## RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai retribusi telah ditetapkan jeriis-jeriis retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Makna yang tersirat dalam pengertian retribusi ini adalah adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa pelayanan kepada orang atau suatu badan, sehingga masyarakat dapat dikenakan retribusi. J adi syaratnya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan orang atau suatu badan. 1

Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan alas hak berupa Peraturan Daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen sah dan legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan yang telah diberikan sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau suatu badan dapat ditentukan secara pasti.

Retribusi Jasa Usaha merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali potensi dari jasa usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan secara intensif guna lebih meningkat pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal terse but, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pertokoan. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pertokoan tersebut merupakan jenis retribusi jasa usaha pada saat ini dianggap potensial untuk dilakukan pemungutan retribusinya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengguna jasa seperti syarat untuk dapat dilakukan pemungutan retribusi.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-

ketentuan pokok yang memberikan pedoman pemungutan retribusi pertokoan agar pelasanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman serta dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal.

| II. PASAL DEMI PASAL | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Pasal 1 Cukupjelas | | | | |
| Pasal2 Cukupjelas | | | | |
| Pasal3 Cukupjelas | | | | |
| Pasal4 Cukup | jelas | jelas | jelas | jelas |
| Pasal5 Cukup | jelas | jelas | jelas | jelas |
| Pasal6 | Cukupjelas | Cukupjelas | Cukupjelas | Cukupjelas |
| Pasal7 Pasal8 | Cukupjelas | Cukupjelas | Cukupjelas | Cukupjelas |
| Ayat (2) Cukupjelas | | | | |
| Cukupjelas Pasal 10 Cukupjelas Pasal9 | | | | |
| Pasal 11 Cukupjelas | | | | |
| Pasal 12 Cukup jelas | | | | |
| Pasal 13 Cukup Pasal 14 | | | | |
| | jelas | jelas | jelas | jelas |
| Pasal 15 Cukup | | | | |
| Pasal 16 | | | | |
| Cukupjelas | | | | |
| Pasal 17 | | | | |
| Cukup | | | | |
| jelas | | | | |
| | jelas | jelas | jelas | jelas |
| Cukupjelas | | | | |

| Pasal 18 Cukupjelas |
|-----------------------|
| Pasal19 Cukupjelas |
| Pasal 20 Cukup jelas |
| Pasa121 Cukup jelas |
| Pasa122 Cukupjelas |
| Pasa123 Cukup jelas |
| Pasa124 Cukupjelas |
| Pasa125 Cukup jelas |
| Pasa126 Cukupjelas |
| Pasa128 Cukup jelas |
| Pasa129 Cukup |
| Pasa130 jelas |
| Cukupjelas |

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBALANGANNOMOR92

LAMPlRAN

PERATURANDAERAH KABUPATENBALANGAN

NOMOR 11 TAHUN2013

TENTANG

RETRIBUSI

PASAR

GROSIR

DAN/ATAU PERTOKOAN

## TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

' ^

| No. | Lokasi | Jenis Bangunan | Tarif Retribusi |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Toko di wilayah Ibu kota Kabupaten: a. Lantai I b. Lantai II c. Blok Depan | Beton | |
| | | | Rp. 15.000,- |
| | d. Blok Belakang | | Rp. 15.000,- |
| 2. | Toko di wilayah Kecamatan: | Beton | |
| | a. Lantai I | | Rp. 12.500,- |
| | b. Lantai II | | Rp. 10.000,- |
| | c. Blok Depan | | Rp. 12.500,- |
| | d. Blok Belakang | | Rp. 10.000,- |

| BUPATI BALANGAN, |
|--------------------|
| H. SEFEK EFFENDIE |