PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 41 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKULU UTARA
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
- bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 96 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2469, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 13).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) ADD dimaksudkan untuk membantu membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian ADD adalah :
- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Sasaran pengalokasian ADD adalah 215 Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
SUMBER DANA
BAB III - SUMBER DANA
Pasal 3
- (1) ADD berasal dari APBD dengan perhitungan alokasi sebesar paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2015 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.64.166.002.900,- (enam puluh empat milyar seratus enam puluh enam juta dua ribu sembilan ratus rupiah).
PENGALOKASIAN ADD
Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 4
Tata cara pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan :
- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. Jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 5
Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus).
- b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus).
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 6
Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas, dan letak geografis.
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 7
Alokasi penghasilan tetap perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a khusus pelaksana kewilayahan dihitung
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 8
Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disesuaikan dengan bobot masingmasing desa.
Bobot Variabel
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 9
Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan nilai bobot sebagai berikut :
- a. Jumlah penduduk dengan nilai bobot 0,15.
- b. Angka kemiskinan dengan nilai bobot 0,60.
- c. Luas wilayah desa dengan nilai bobot 0,15.
- d. Tingkat kesulitan geografis dengan nilai bobot 0,10.
Paragraf 3
Koefisien Variabel
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 10
- (1) Koefisien variabel jumlah penduduk desa di satu desa adalah jumlah jiwa penduduk desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah jiwa penduduk sekabupaten.
- (2) Koefisien variabel angka kemiskinan desa di satu desa adalah jumlah rumah tangga miskin desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah rumah tangga miskin se-kabupaten.
- (3) Koefisien variabel luas wilayah desa di satu desa adalah luas wilayah desa yang bersangkutan dibagi dengan luas wilayah desa se-kabupaten.
- (4) Koefisien variabel tingkat kesulitan geografis ditentukan dengan jarak desa yang bersangkutan ke ibukota kabupaten.
Paragraf 4
Penghitungan ADDP
BAB IV - PENGALOKASIAN ADD
Pasal 11
ADDP untuk desa dibagi berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Total ADDP se-kabupaten adalah sejumlah dana yang diperoleh dari total dana ADD se-kabupaten dikurangi total dana kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa se-kabupaten.
- b. ADDP masing-masing desa adalah hasil perkalian antara jumlah bobot desa yang bersangkutan dengan total ADDP se-kabupaten.
- c. Nilai bobot desa adalah jumlah dari hasil perkalian bobot dengan koefisien masing masing variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa per desa.
- d. ADD di satu desa adalah hasil jumlah kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di desa yang bersangkutan ditambah dengan ADDP desa yang bersangkutan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 19 Desember 2014

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA ## SAID IDRUS ALBAR BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 41

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010 ## Pasal 12 Data jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersumber dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara. Pasal 13 Hasil penghitungan ADD untuk masing-masing desa adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 19 Desember 2014

BUPATI BENGKULU UTARA


H.M. IMRON ROSYADI