PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN KEPALA DAERAH DAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
, Mengingat
PEMERINTAH KOTA MEDAft SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Maulana Lubis Mo. 2 Telepon : 4512412
Jalan Kapten MEDAN - 2 0 1 1 2
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 1 C TAHUN 2012
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki! Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan;
2. ; 1.
3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota- Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 2004 Tahun Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 1 tentang
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
!
:
r
?
t
r
r
(
l
:
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah · Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lemba: - an Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota MedanTahun 2012;
?
Menetapkan :
16. Peraturan Walikota Medan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2012;
MEMUTUSKAN ;
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Medan.,,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan ,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
6. ' 6. Biaya Sewa Rumah adalah biaya yang diberikan kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang belum mendapatkan rumah dinas jabatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
BESARAN TUNJANGAN RUMAH DINAS
BAB II - BESARAN TUNJANGAN RUMAH DINAS
Pasal 2
- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan berupa uang sewa rumah yang diberikan untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu Rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wakil Kepala Daerah yang belum memperoleh rumah dinas;
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
- ( 1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
T
r
- (2)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal Medan 29 2012,

Penandatangan: WALIKOTA MEDAN, ttd. Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M. 2.9 201? .

Penetapan: Diundangkan di Medan pada tanggal .

Penandatangan: . SEKRETARIS DAERAH, Ir. SYAIFTJTBAHRI BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 1S . ~