PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA Nomor 6 Tahun 2014 tentang KOTA TERPADU MANDIRI GERBANG KAYONG (berlaku 14 April 2014)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
KOTA TERPADU MANDIRI GERBANG KAYONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
Menimbang
- a. bahwa transmigrasi merupakan bagian untegral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan kawasan transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri bertujuan untuk menciptakan sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigrasi dan penduduk sekitar serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- c. bahwa ketransmigrasian merupakan salah satu urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ketransmigrasian merupakan salah satu urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Terpadu Mandiri Gerbang Kayong;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1974 tentang Penetapan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah Transmigrasi;
Menetapkan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23);
Dengan Persetujuan Besama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI GERBANG KAYONG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi.
5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
6. Lokasi Pemukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Kota Terpadu Mandiri Gerbang Kayong, yang selanjutnya disebut KTM Gerbang Kayong adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
8. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah kumpulan satuan pemukiman transmigrasi dan desa sekitar yang terhubungkan oleh jaringan transportasi dan memiliki desa utama sebagai pusat kegiatan dari satuan kawasan pengembangan.
9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
10. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Povinsi Kalimantan Barat.
Bagian Kesatu Tujuan
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong bertujuan untuk:
- a. mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
- b. mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru atau daerah cepat tumbuh;
- c. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- d. menarik minat invenstor;
- e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitarnya; dan
- f. sebagai pusat agrobisnis, agroindustri dan agrowisata.
Bagian Kedua Sasaran
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
Sasaran Pembangunan KTM Gerbang Kayong sebagai berikut:
- a. peningkatan investasi pada budidaya pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa sehingga terbuka peluang kerja dan usaha;
- b. peningkatan produktivitas transmigran dan penduduk sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan;
- c. peningkatan pelayanan kepada transmigran dan penduduk sehingga tercipta kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. peningkatan jaringan infrastruktur;
- e. peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; dan
- f. peningkatan pendapatan asli daerah.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4
Sasaran pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong di kawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan mengacu teori pengembangan Wilayah melalui Pembangunan WPT, meliputi:
- a. kawasan yang sudah dilaksanakan pembangunan transmigrasi terdiri dari pemukiman transmigrasi yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan pemukiman transmigrasi yang ada dan masih dibina oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. kawasan potensial yang sedang dibangun pemukiman transmigrasi;
- c. kawasan potensial yang dapat dikembangkan untuk calon pemukiman transmigrasi; dan
- d. kawasan desa sekitarnya.
WILAYAH KTM GERBANG KAYONG
BAB III - WILAYAH KTM GERBANG KAYONG
Pasal 5
- (1) Wilayah perencanaan, pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong, meliputi:
- a. SKP I Kecamatan Seponti, meliputi desa:
1. Desa Seponti Jaya;
2. Desa Durian Sebatang;
3. Desa Sei Sepeti;
4. Desa Telaga Arum;
5. Desa Wonorejo; dan
6. Desa Podorukun.
- b. SKP II Kecamatan Teluk Batang, meliputi desa:
1. Desa Banyu Abang; dan
2. Desa Mas Bangun;
- c. SKP III Kecamatan Simpang Hilir, meliputi desa:
1. Desa Rantau Panjang;
2. Desa Penjalaan;
3. Desa Sei Mata-Mata;
4. Desa Medan Jaya; dan
5. Desa Pemangkat;
- d. SKP IV Kecamatan Pulau Maya, meliputi desa:
1. Desa Tanjung Satai;
2. Desa Kemboja; dan
3. Desa Satai Lestari;
- (2) Pusat KTM Gerbang Kayong terletak di SKP I Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti.
- (3) Peta wilayah perencanaan, pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 14 April 2014

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 17 September 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (6/2014)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong didasarkan pada Rencana Induk.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PENYEDIAAN TANAH

## Pasal 7

Tanah yang termasuk dalam kawasan pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong berasal dari:

- a. tanah negara bebas;
- b. tanah yang berasal dari Hak Pengelola Lahan transmigrasi;
- c. tanah bersertifikat atau bentuk surat hak atas tanah lainnya dari instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau badan hukum/badan usaha tanpa adanya pengalihan hak atas tanahnya, yang dalam pemanfaatannya searah dengan rencana pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong; dan
- d. tanah hak dan tanah ulayat masyarakat, penduduk setempat dan/atau transmigran atau eks transmigran yang perolehannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## STRUKTUR KAWASAN

## Pasal 8

Struktur perencanaan, pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong dikelompokan dalam beberapa zona, yaitu:

- a. perumahan/permukiman;
- b. sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. prasarana jalan;
- d. rekreasi;
- e. pemerintahan, perdagangan dan pelayanan jasa;
- f. bisnis;
- g. industri;
- h. peternakan dan perikanan; dan
- i. pertanian dan perkebunan.

## BAB VI

## KEBUTUHAN FASILITAS DAN LAHAN PADA PUSAT PERTUMBUHAN

## Pasal 9

- (1) Kebutuhan fasilitas pada Pusat KTM Gerbang Kayong dan desa di sekitarnya, untuk fungsi pelayanan sebagai berikut:
- a. perumahan;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;

- d. peribadatan;
- e. pelayanan umum;
- f. jaringan transportasi, komunikasi dan informasi; dan
- g. olahraga dan ruang terbuka hijau.
- (2) Alokasi Penggunaan Lahan pada Pusat KTM Gerbang Kayong dan Desa di sekitarnya, untuk kawasan sebagai berikut:
- a. pusat kegiatan pemerintahan dan perkantoran;
- b. pusat pengembangan kegiatan agribisnis;
- c. pusat pengembangan kegiatan agroindustri;
- d. pusat pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
- e. pusat pengembangan pertanian dan perkebunan.

## BAB VII

## PENGELOLAAN KTM

## Pasal 10

Pengelolaan KTM Gerbang Kayong dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Kawasan KTM.

## Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Provinsi dan Kelompok Kerja Pusat.
- (3) Struktur organisasi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pengarah
5. : Bupati
6. b.
7. Pembina
- c. Ketua
- d. Sekretaris
10. : Sekretaris Daerah
11. : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. e.
14. Anggota
15. : SKPD terkait
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan KTM Gerbang Kayong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berada dibawah Dinas yang membidangi transmigrasi.
- (2) Pembentukan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan KTM Gerbang Kayong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## RENCANA PENGEMBANGAN KTM

## Pasal 13

Rencana pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong melalui pendekatan kepada masyarakat di WPT dan dilaksanakan secara terencana, bertahap dan terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan Daerah.

## Pasal 14

Rencana pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. pengembangan usaha ekonomi, yaitu:
1. pengembangan usaha masyarakat diarahkan kepada pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi arealnya melalui sistem agribisnis dan agro industri dari hulu ke hilir bekerjasama dengan investor; dan
2. bidang usaha pertanian dan non pertanian.
- b. pengembangan masyarakat, yaitu:
1. pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk mencapai perilaku masyarakat produktif, efisien, berwawasan luas, peduli lingkungan dan berpikiran modern menuju masyarakat madani, dengan pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan dan melibatkan pelaku usaha;
2. bidang pengembangan masyarakat terdiri dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek mental spiritual, aspek kelembagaan dan aspek keamanan; dan
3. pelaksanaan pengembangan masyarakat meliputi penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan kapasitas SDM, pengembangan kemitraan dan peningkatan pelayanan jasa serta pemerintahan.
- c. pengembangan sarana dan prasarana kawasan, yaitu:
1. pengembangan sarana dan prasarana kawasan untuk mendukung kelancaran transportasi angkutan sesuai dengan fungsinya, meliputi jalan pendukung/jalan kebun, jalan desa, jalan antar desa, jalan dari desa ke pusat pertumbuhan dan jalan antar kawasan;
2. pengembangan sarana kawasan sesuai fungsinya yang dimulai dari desa utama yang memiliki sarana usaha ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keagamaan dan sarana sosial budaya serta sarana pelayanan umum dan pemerintahan.
- d. pengembangan pusat pertumbuhan, yaitu pengembangan sarana dan prasarana di pusat pertumbuhan KTM Gerbang Kayong sehingga tercipta fungsi kota sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- e. pengembangan kelembagaan masyarakat, yaitu menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat sehingga dapat mengelola pengembangan KTM Gerbang Kayong secara mandiri dan berkelanjutan.
- f. pengembangan pengelolaan lingkungan, yaitu terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup di WPT agar pengembangan usaha dapat berkelanjutan dan mendukung berkembangnya fungsi perkotaan dipusat KTM Gerbang Kayong.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 15

- (1) Pembiayaan pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong dapat berasal dari:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Badan Usaha Milik Negara;
- e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- f. Swasta.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penggunaan pembiyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk :
- a. membangun sarana dan prasarana;
- b. peningkatan investasi;
- c. penguatan ekonomi kerakyatan;
- d. pembangunan masyarakat; dan
- e. pengembangan Sumber Daya Manusia.

## BAB X

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan KTM Gerbang Kayong dalam kawasan transmigrasi dan di luar kawasan transmigrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun oleh Kelompok Kerja.
- (3) Evaluasi terhadap Rencana Induk KTM Gerbang Kayong dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sekali.

## BAB XI

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 17

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat.
- (2) Pengendalian atas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Gerbang Kayong dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kelompok Kerja.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 14 April 2014

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 17 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,


HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 7


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (6/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG

KOTA TERPADU MANDIRI GERBANG KAYONG

## I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk pendirian Kota Terpadu Mandiri ini merupakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, dimana urusan pemerintahan yang lebih diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan. Hal ini terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan ( core competence ) yang menjadi kekhasan daerah.

Penetapan Kota Terpadu Mandiri Gerbang Kayong diarahkan menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan dan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan pelayanan jasa, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, fasilitas umum dan sosial serta pusat kegiatan industri pengelolaan.

Proses pembangunan berbasis kewilayahan yang terpadu antara program lintas sektor antara pusat dan daerah, kegiatan usaha investor/ mitra / swasta, peran masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dengan demikian kebutuhan masyarakat dapat tercukupi dari hasil proses pembangunan dan pengembangan kawasan sehingga dapat mencukupi kebutuhan sendiri.

Oleh karena itu, untuk menciptakan sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian dan sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha pada wilayah kawasan transmigrasi dan desa-desa sekitarnya, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kota Terpadu Mandiri Gerbang Kayong.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pusat KTM adalah suatu kawasan baru atau yang sudah ada yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dan pengelolaan dalam lingkup kawasan KTM dan sekitarnya yang membawahi beberapa SKP dalam satu WPT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Unit Pelaksana Teknis KTM Gerbang Kayong merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang membidangi transmigrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 98