Unknown PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Per (berlaku 11 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2017
PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
- a. bahwa pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017, sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan perkembangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
SALINAN
Menetapkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indoenasi Tahun 2016 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indoenasi Tahun 2016 Nomor 341);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar
7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji ## BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perjalanan dinas jabatan; dan
- b. perjalanan dinas pindah;
PRINSIP PERJALANAN DINAS
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 4
- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dan atau perintah dari Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Persetujuan dan atau Perintah dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Tugas dan atau SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 5
- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan Surat Tugas dan atau SPPD untuk perjalanan yang berada dalam wilayah jabatannya.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas keluar dari wilayah Jabatannya, Pejabat Yang Berwenang hanya dapat memberikan SPPD setelah ada persetujuan dalam bentuk Surat Tugas yang ditandatangani oleh atasannya.
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 6
Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas, maka Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh :
- a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan/atau
- b. dirinya atas nama atasan langsungnya dan atau diri sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat bersangkutan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 7
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :
- a. perjalanan dalam daerah; dan
- b. perjalanan dinas luar daerah.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 8
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- b. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan ## BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 9
Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 10
- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
- b. uang transpor lokal; dan
- c. uang saku
- (2) Rincian biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;dan
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Rincian biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
- b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
- b. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum .
- (3) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Rincian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

- (1) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Rincian sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

## Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- e. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;dan
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Penggunaan Tiket Pesawat dipersyaratkan Tiket Pesawat Kelas Ekonomi kecuali Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan tarif pesawat Kelas Bisnis.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diatur berdasarkan klasifikasi Jabatan/Eselon, yaitu:
- a. bupati dan wakil bupati;
- b. eselon II a dan pimpinan DPRD;
- c. eselon II b dan anggota DPRD;
- d. eselon III/golongan IV;
- e. eselon IV/golongan III;
- f. PNS Golongan II dan I/ajudan;
- g. sopir;
- h. PTT; dan
- i. non PNSD.

## Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah, terbagi atas :
- a. biaya perjalanan pada saat hari kerja, yaitu perjalanan pergi-pulang yang dilakukan pada hari senin sampai jum'at; dan
- b. biaya perjalanan di luar hari kerja, yaitu perjalanan pergipulang yang dilakukan pada hari sabtu dan minggu, serta hari libur.
- c. rincian biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Rincian biaya perjalanan Dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, terbagi atas:
- a. biaya perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah provinsi sulawesi barat dan atau provinsi sulawesi selatan; dan
- b. biaya perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah provinsi sulawesi barat dan atau sulawesi selatan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. biaya transport, yaitu satuan biaya transport dari tempat kedudukan ke bandara tempat bertolak (PP) dan dari bandara tujuan ke tempat kegiatan (PP) serta dari bandara tempat bertolak ke bandara tujuan (PP);
- b. uang Harian, yaitu satuan biaya harian yang meliputi uang makan, uang saku dan angkutan setempat; dan
- c. biaya penginapan, yaitu satuan biaya penginapan berdasarkan daerah/kota tempat tujuan perjalanan dinas.

## Pasal 19

- (1) Biaya-biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib memperhatikan ketersediaan Anggaran SKPD yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

## Pasal 20

- (1) Uang Harian dan Biaya penginapan Perjalanan Dinas Jabatan, diberikan:
- a. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
- b. maksimum selama 3 (tiga) hari untuk perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi; dan
- c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis pada hari pertama dan hari terakhir dibayarkan sebesar 100 %.
- (3) Untuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, Uang Harian pada hari kedua dan seterusnya dibayarkan sebesar 30 % dari Uang Harian Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan dalam lampiran IV.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat menginap pada hotel yang sama sesuai dengan kelas kamar dan biaya penginapan yang telah ditetapkan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS.

## Pasal 21

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang karena tugasnya sebagai ajudan/sopir dan atau mendapat perintah sebagai ajudan/sopir Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan atau Kepala Satuan/Unit Kerja yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.
- (2) Biaya Penginapan sopir dibayarkan sesuai standar penginapan perjalanan dinas PNS Golongan II/I/PTT sesuai dengan ketentuan dalam lampiran III kolom 7 (tujuh) yang disertai bukti penginapan dan diketahui oleh pimpinan bersangkutan.
- (3) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melebihi batas maksimal, maka biaya perjalanan dinas hanya dihitung 1 hari dan selanjutnya diberikan biaya perjalanan dinas untuk penjemputan paling lama 1 hari.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tidak diperkenankan untuk penjemputan kecuali melebihi batas maksimal dan menjemput/mengantar tamu Pemerintah Daerah.

## Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal tertentu/khusus/mendesak menurut penilaian pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan, diberikan biaya perjalanan dinas yang setara dengan Biaya Perjalanan Dinas PNS Golongan I dan atau II.
- (3) Non PNSD (khusus Kepala Desa/staf khusus) yang melakukan Perjalanan Dinas diluar/dalam Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan, diberikan biaya Perjalanan Dinas setara dengan PNSD Eselon IV/Gol. III.
- (4) Khusus bagi Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dalam mengikuti Kegiatan Resmi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas setara dengan PNSD Eselon II/Gol. IV.
- (5) Dalam hal PNS yang berstatus Ajudan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah bukan dalam status sebagai Ajudan, diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan Pangkat/Golongan.

## Pasal 23

Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawsi Selatan, biaya perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan, biaya menjemput/mengantar jenazah, dan uang representasi mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

- (1) Panjar Perjalanan Dinas untuk Sewa kendaraan dalam kota (khusus Bupati dan Wakil Bupati), biaya transportasi, dan biaya penginapan dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar satuan biaya perjalanan dinas.
- (2) Sewa Kendaraan, biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan bukti kwitansi pembayaran yang sah.
- (3) Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat selisih lebih, maka yang bersangkutan harus mengembalikan, dan jika kurang maka bendahara pengeluaran wajib menambahkan sesuai bukti kwitansi.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (5) Dalam hal biaya sewa transportasi udara melebihi nilai pada Lampiran VI tetap akan dibayarkan secara Riil dengan memperhatikan Prinsip Perjalanan Dinas sesuai Pasal 3, apabila perjalanan tersebut sifatnya insidentil dan mendesak.

## Pasal 25

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian atau biaya penginapan atau uang representatif atau sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat bersangkutan dan memiliki dasar penambahan jumlah hari perjalanan dinas.

## BAB IV

## PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

## Pasal 26

- (1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus diberikan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya tersedia dalam dokumen anggaran.
- (3) Dalam hal SPPD ditanda tangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja atasan pejabat yang berwenang.

## Pasal 27

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer , biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

## Pasal 28

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

## Pasal 29

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan melampirkan dokumen berupa :
- a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perauran Bupati ini;
- c. tiket pesawat, boarding pass , airport tax , retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, format sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam SPPD tidak diperkenankan ada penghapusanpenghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.

## Pasal 30

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya ( mark up ), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

## Pasal 31

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Perjalanan Dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang, diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas untuk digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

## Pasal 32

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

## BAB V PENUTUP

## Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 11 Januari 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 12 Januari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,


## ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 2.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 Januari 2017 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

## Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat

: Pembina TK. I

NIP

: 19670727 199403 1 017


LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 2 TAHUN 2017 TANGGAL : 11 JANUARI 2017

## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SKPD ...

Alamat : ________________

Lembar ke

: ________________

Kode

: ________________

Nomor

: ________________

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| 1 | Pejabat Pembuat Komitmen | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 | Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi | a. b. |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5 | Alat angkutan yang dipergunakan | |
| 6 | a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan | a. b. |
| 7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) | a. b. c. |
| 8 | Pengikut | |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | a. b. |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Pada tanggal :

Kepala SKPD

(...)

NIP.

- I. Berangkat dari :

(Tempat Kedudukan)

Ke :

Pada Tanggal : Kepala

(............)

NIP

## II. Tiba di :

Pada Tanggal : Kepala :

(........)

NIP

Berangkat dari : Ke :

Pada Tanggal : Kepala

(.....)

NIP

## III. Tiba di :

Pada Tanggal : Kepala :

(........)

NIP

Berangkat dari :

Ke :

Pada Tanggal : Kepala

(.....)

NIP

## IV. Tiba di :

Pada Tanggal : Kepala :

(........)

NIP

Berangkat dari :

Ke :

Pada Tanggal : Kepala

(.....)

NIP

## V. Tiba di :

Pada Tanggal : Kepala :

(........)

NIP

Berangkat dari : Ke :

Pada Tanggal : Kepala

(.....)

NIP

## VI. Tiba di :

(Tempat Kedudukan) Pada Tanggal :

Kepala SKPD

(........)

NIP

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.

Kepala SKPD

(....)

NIP

## VII. Catatan Lain-Lain

## VIII. PERHATIAN :

Pejabat yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 Januari 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

## Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat

: Pembina TK. I

NIP

: 19670727 199403 1 017


ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 2 TAHUN 2017 TANGGAL : 11 JANUARI 2017

## RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal

:

| No. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----------------|-------------------|----------|--------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. | | | |
| JUMLAH | | | |
| 6. | | | |

......., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah

Rp...

Bendahara Pengeluaran

(...)

NIP.

Ditetapkan sejumlah

Yang telah dibayar semula

Sisa kurang/lebih

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 Januari 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

## Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat

: Pembina TK. I

NIP

: 19670727 199403 1 017

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.........

Yang Menerima

(...)

NIP.

## PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG



: Rp. ...

Pejabat yang berwenang

(...)

NIP.

BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 2 TAHUN 2017 TANGGAL : 11 JANUARI 2017

## LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Nama

:

Jabatan

:

No. Surat Tugas :

Tanggal :

Dasar Perjalanan :

Maksud Perjalanan :

Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas :

a.

...

b.

...

c.

...

d.

...

e.

...

Demikian laporan hasil perjalanan dinas dibuat sebagai kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas

(...)

Pangkat :

NIP :

BUPATI POLEWALI MANDAR,


ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 Januari 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat

: Pembina TK. I

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat

: Pembina TK. I

NIP

: 19670727 199403 1 017