PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SUMENEP PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial membutuhkan pelayanan sosial untuk memulihkan fungsi sosialnya untuk mencapai kemandirian dan menjaga kelangsungan hidupnya;
- c. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan dan Kecamatan.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang mengalami hambatan sosial, moral dan. material, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan melaksanakan fungsi sosialnya.
15. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik faktor manusia, sosial, budaya, infrastruktur maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya PMKS dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.
17. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Profesi Pekerjaan Sosial adalah aktiviatas secara profesional untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dengan menggunakan terori tingkah laku manusia dan sistem sosial.
T
i
19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
20. Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional unntuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya agar berfungsi sosial dalam masyarakat.
21. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat,
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bertujuan:
- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III - ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
BAB III - ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. perorangan;
- b. keluarga;
J
•
- c. kelompok; dan/ atau
- d. masyarakat
- (2) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana alam;
- g. korban bencana sosial; dan/ atau
- h. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kreteria kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana alam, korban bencana sosial dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagai sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 6
Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. penanganan fakir miskin;
- d. tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. sumberdaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. peranserta masyarakat;
- g. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
- h. pendaftaran dan perizinan;
- i. sistem informasi.
PERENCANAAN
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 7
- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
BABV
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, ## BAB VI
TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 9
- (1) Tanggung jawab, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalamAPBD;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial dan bantuan hibah kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
- e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial, meliputi:
- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan dan pelestarian nilai kepahlawan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
REHABILITASI SOSIAL
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 10
- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif, .motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikosial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
1. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.
15. Pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) (3) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk rehabiltasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 11
- (1) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan PMKS agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.
- (2) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial, mental, fisik, dan pelatihan keterampilan praktis.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 12
- (1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, merupakan bentuk pelayanan sosial kepada PMKS baik di dalam dan di luar panti sosial, agar mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.
- (2) PMKS penerima pelayanan perawatan, meliputi:
- a. lanjut usia terlantar; dan
- b. penyandang cacat terlantar.
- (3) PMKS penerima pelayanan pengasuhan, meliputi:
- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak berhadapan dengan hukum.
- (4) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada anak usia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 13
- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai, untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan.
- (2) PMKS penerima pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anak berhadapan dengan hukum;
- b. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. perempuan rawan sosial ekonomi;
- d. korban tindak kekerasan;
- e. penyandang cacat;
- f. tuna susila;
- g. pemulung;
- h. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- i. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktiv lainnya;
- J. keluarga fakir miskin;
- k. keluarga bermasalah sosial psikologis;
1. keluarga rentan;
- m. korban perdagangan orang (trafficking); dan
- n. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 14
- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk mendorong PMKS memulihkan kepercayaan dan harga diri serta menjalankan ibadah agama.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi:
- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak berhadapan dengan hukum;
- d. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. perempuan rawan sosial ekonomi;
- f. korban tindak kekerasan;
- g. lanjut usia terlantar;
- h. penyandang cacat;
1. tuna susila;
- J. pemulung;
- k. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
1. keluarga fakir miskin dan tidak mampu;
- m. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- n. korban bencana alam;
- o. korban bencana sosial atau pengungsi;
- p. pekerja migran bermasalah sosial;
- q. keluarga rentan;
- r. kelompok minoritas;
- s. korban perdagangan orang (trafficking); dan
- t. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 15
- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara pemeliharaan kesehatan fisik dan jasmani kepada PMKS.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak berhadapan dengan hukum;
- d. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. korban tindak kekerasan;
- f. lanjut usia terlantar;
- g. penyandang cacat;
- h. tuna susila;
- i. pemulung;
- J. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- k. korban perdagangan orang (trafficking);
1. kelompok minoritas; dan
- m. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 16
- (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dalam lingkungannya, melalui konsultasi, diskusi, tukar pendapat dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anak terlantar;
- b. anak berhadapan dengan hukum;
- c. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. korban tindak kekerasan;
- e. lanjut usia terlantar;
- f. penyandang cacat;
- g. tuna susila;
- h. pemulung;
- i. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- J. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- k. korban bencana alam;
1. korban bencana sosial atau pengungsi;
- m. pekerja migran bermasalah sosial;
- n. keluarga rentan;
- o. korban perdagangan orang (trafficking);
18. p .. kelompok minoritas; dan
- q. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
\.
i
7
y
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
1
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor4768);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 ten tang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalagunaan Napza (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP
1
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan dan Kecamatan.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang mengalami hambatan sosial, moral dan. material, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan melaksanakan fungsi sosialnya.
15. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik faktor manusia, sosial, budaya, infrastruktur maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya PMKS dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.
17. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Profesi Pekerjaan Sosial adalah aktiviatas secara profesional untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dengan menggunakan terori tingkah laku manusia dan sistem sosial.
T
i
19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
20. Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional unntuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya agar berfungsi sosial dalam masyarakat.
21. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat,
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bertujuan:
- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. perorangan;
- b. keluarga;
J
•
- c. kelompok; dan/ atau
- d. masyarakat
- (2) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana alam;
- g. korban bencana sosial; dan/ atau
- h. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kreteria kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana alam, korban bencana sosial dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagai sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. penanganan fakir miskin;
- d. tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. sumberdaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. peranserta masyarakat;
- g. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
- h. pendaftaran dan perizinan;
- i. sistem informasi.
PERENCANAAN
- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
BABV
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, ## BAB VI
TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN
- (1) Tanggung jawab, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalamAPBD;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial dan bantuan hibah kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
- e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial, meliputi:
- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan dan pelestarian nilai kepahlawan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
REHABILITASI SOSIAL
- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif, .motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikosial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
1. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.
15. Pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) (3) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk rehabiltasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (1) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan PMKS agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.
- (2) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial, mental, fisik, dan pelatihan keterampilan praktis.
- (1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, merupakan bentuk pelayanan sosial kepada PMKS baik di dalam dan di luar panti sosial, agar mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.
- (2) PMKS penerima pelayanan perawatan, meliputi:
- a. lanjut usia terlantar; dan
- b. penyandang cacat terlantar.
- (3) PMKS penerima pelayanan pengasuhan, meliputi:
- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak berhadapan dengan hukum.
- (4) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada anak usia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai, untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan.
- (2) PMKS penerima pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anak berhadapan dengan hukum;
- b. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. perempuan rawan sosial ekonomi;
- d. korban tindak kekerasan;
- e. penyandang cacat;
- f. tuna susila;
- g. pemulung;
- h. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- i. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktiv lainnya;
- J. keluarga fakir miskin;
- k. keluarga bermasalah sosial psikologis;
1. keluarga rentan;
- m. korban perdagangan orang (trafficking); dan
- n. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk mendorong PMKS memulihkan kepercayaan dan harga diri serta menjalankan ibadah agama.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi:
- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak berhadapan dengan hukum;
- d. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. perempuan rawan sosial ekonomi;
- f. korban tindak kekerasan;
- g. lanjut usia terlantar;
- h. penyandang cacat;
1. tuna susila;
- J. pemulung;
- k. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
1. keluarga fakir miskin dan tidak mampu;
- m. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- n. korban bencana alam;
- o. korban bencana sosial atau pengungsi;
- p. pekerja migran bermasalah sosial;
- q. keluarga rentan;
- r. kelompok minoritas;
- s. korban perdagangan orang (trafficking); dan
- t. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara pemeliharaan kesehatan fisik dan jasmani kepada PMKS.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak berhadapan dengan hukum;
- d. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. korban tindak kekerasan;
- f. lanjut usia terlantar;
- g. penyandang cacat;
- h. tuna susila;
- i. pemulung;
- J. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- k. korban perdagangan orang (trafficking);
1. kelompok minoritas; dan
- m. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dalam lingkungannya, melalui konsultasi, diskusi, tukar pendapat dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anak terlantar;
- b. anak berhadapan dengan hukum;
- c. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. korban tindak kekerasan;
- e. lanjut usia terlantar;
- f. penyandang cacat;
- g. tuna susila;
- h. pemulung;
- i. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- J. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- k. korban bencana alam;
1. korban bencana sosial atau pengungsi;
- m. pekerja migran bermasalah sosial;
- n. keluarga rentan;
- o. korban perdagangan orang (trafficking);
18. p .. kelompok minoritas; dan
- q. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g, ditujukan untuk membantu mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial PMKS yang tidak tinggal di lingkungan keluarganya.
- (2) PMKS penerima bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h, dimaksudkan untuk mempersiapkan PMKS dan masyarakat di lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anak terlantar;
- b. anak berhadapan dengan hukum;
- c. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. korban tindak kekerasan;
- e. lanjut usia terlantar;
- f. penyandang cacat;
- g. tuna susila;
- h. pemulung;
- i. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- j. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- k. pekerja migran bermasalah sosial;
1. korban perdagangan orang (trafficking);
- m. kelompok minoritas; dan
- n. PMKS lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 19
- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i, dimaksudkan untuk mengupayakan pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan PMKS dalam hidup bermasyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diatur dengan Peraturan Bu pati.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 20
Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf j, merupakan pelimpahan penanganan PMKS kepada instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya, ## BAB VIII
JAMINAN SOSIAL
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 21
- (1) Jaminan sosial diberikan secara perseorangan kepada PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi termasuk kepada pejuang, perintis kemerdekaan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan
- (3) Jaminan sosial dalam pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan bagi PMKS yang tidak terakses oleh keperansertaan sistem jaminan kesehatan pada umumnya, diberikan melalui rujukan dari SKPD terkait serta dapat didukung oleh program lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 22
- (1) Pemberdayaan sosial diberikan kepada PMKS, baik secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang miskin, rentan sosial ekonomi dan/ atau bermasalah sosial melalui :
- a. peningkatan fungsi sosial dan kemampuan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumberdaya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/ atau
- e. pemberian bantuan.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 23
Pemberdayaan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk: a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/ atau
- i. bimbingan lanjut.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 24
- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. bantuan;
- b. advokasi; dan/ atau
- c. bantuan hukum.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 25
- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar PMKS dapat tetap hidup secara wajar dan layak.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan aksesibilitas; dan/ atau
- c. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan Pemerintah Daerah,
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 26
- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
- b. pemberian informasi;
- c. diseminasi;
- d. bimbingan;
- e. pendampingan kepentigan berhadapan dengan hukum; dan
- f. pemulihan hak.
BAB VII - REHABILITASI SOSIAL
Pasal 27
- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
BAB IX - PENANGANAN FAKIR MISKIN
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penanganan fakir miskin, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas› luasnya dalam pemenuhan hak asasi manusia dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial.
- (4) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum; dan/ atau
- h. pelayanan sosial.
- (5) Kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dan/atau;
- e. pengkoordinasian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabu paten dan masyarakat.
BABX
SUMBERDAYA
BAB IX - PENANGANAN FAKIR MISKIN
Pasal 29
Sumberdaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. sumberdaya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
BAB IX - PENANGANAN FAKIR MISKIN
Pasal 30
- (1) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas:
- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial; dan
- d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling kurang memiliki kualifikasi:
- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/ atau
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
BAB IX - PENANGANAN FAKIR MISKIN
Pasal 31
- (1) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dapat memperoleh:
- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. promosi;
- d. tunjangan; dan/atau
- e. penghargaan.
- (2) Untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, promosi, tunjangan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PENANGANAN FAKIR MISKIN
Pasal 32
- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
- a. balai/panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial;
- e. rumah singgah; dan
- f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan serta memenuhi standar pelayanan minimum
BAB IX - PENANGANAN FAKIR MISKIN
Pasal 33
- (1) Pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan ## BAB XI
LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAB IX - PENANGANAN FAKIR MISKIN
Pasal 34
Lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi PMKS memiliki kriteria paling sedikit:
- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan bidang sosial;
- b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan bidang sosial;
3. c; tidak mencari keuntungan/ nirlaba;
- d. berorientasi untuk kepentingan umum; dan
- e. dikelola secara profesional.
BAB IX - PENANGANAN FAKIR MISKIN
Pasal 35
- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 36
- (1) Masyarakat berperanserta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. dunia usaha; dan
- h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peranserta dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan melalui tanggungjawab sosial di lingkungan perusahaan (corporate social responsibility), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 37
- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah, wajib mendaftarkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial, sesuai kewenangan
BAB XIII - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 38
Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan fasilitasi terhadap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, sehingga memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
- a. legalitas;
- b. jati diri;
- c. program pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. manajemen;
- e. penerima pelayanan;
- f. sumberdaya; dan
- g. sarana dan prasarana.
- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial luar negeri yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah, wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Lembaga kesejahteraan sosial luar negeri yang telah melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaporkan hasilnya kepada Bupati.
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
BAB XIV - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 40
- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah •Kabupaten/Kota;
- d. pihak asing; dan
- e. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
- b. bantuan tenaga ahli;
- c. bantuan sarana dan prasarana;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- f. penyuluhan sosial; dan
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
BAB XIV - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 41
- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
- e. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
SISTEM INFORMASI
BAB XV - SISTEM INFORMASI
Pasal 42
- (1) Pemerintah daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l),meliputi kondisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan jaringan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.
TERTIB SOSIAL
BAB XVI - TERTIB SOSIAL
Pasal 43
- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan pengumpulan uang dan/ atau barang di tempat atau fasilitas umum tan pa izin terlebih dahulu.
- (2) Kegiatan pengumpulan uang dan/ atau barang untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan wajib mendapat izin dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - TERTIB SOSIAL
Pasal 44
- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di tempat› tempat umum.
- (2) Setiap orang, dilarang:
- a. menjadi tuna susila;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan
- c. memakai jasa tuna susila.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/ atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
BAB XVI - TERTIB SOSIAL
Pasal 45
Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XVII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 46
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 47
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 39, dan Pasal 43, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
- c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. pencabutan dan/ atau pembatalan izin/rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48
- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
- e. mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; .
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya merilberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
KETENTUAN PIDANA
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 49
- (1) Setiap orang dan/atau badan/lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 39, dan Pasal 43, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (DITAMBAH KUALIFIKASI)
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Sumenep.
BABXXI
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 50
Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 51
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 6 September 2016

Penetapan: Diundangkan di : Su ep pada tanggal : 6 S p ember 2016 Drs. HA RTO M.Si Pembin adya NIP. 195 8107 1 002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUAAENEP Jtam LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 246-3/2016 ## Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Da:erah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 6 September 2016 •

Penetapan: Diundangkan di : Su ep pada tanggal : 6 S p ember 2016 Pembin adya NIP. 195 8107 1 002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 246-3/2016 ## Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 6 September 2016 Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si BUPATL BUMENEP

Penetapan: Diundangkan di : Su ep pada tanggal : 6 S p ember 2016 Drs. HA ARTO M.Si Pembina tam Madya NIP. 195 0618 198107 1 002

Penandatangan: SEKRETARIS D ERAH KABUPATEN SYAIENEP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 246-3/2016 ## Pasal 51 ( Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 6 September 2016

Penetapan: Diundangkan di : Su ep pada tanggal : 6 S p ember 2016 Pembina tam Madya NIP. 195 0618 198107 1 002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUAENEP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 246-3/2016 •
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUEMENP NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
## PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
## I. UMUM
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawabuntuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/ a tau masyarakat, yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial : (1) kemiskinan, (2) keterlantaran, (3) kecacatan, (4) keterpencilan, (5) tuna-sosial dan penyimpangan perilaku, (6) korban bencana, dan/ atau (7) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari penanganan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam ben tuk : ( 1) Penyuluhan dan bimbingan sosial; (2) Pelayanan sosial; (3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; (4) Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; (5) Pelayanan akses pelayanan pendidikan dasar; (6) Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; (7) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menetapkan wewenang Pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi : (1) penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; (2) koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya; (3) pemberian 1zm dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya; (4) pemeliharaan taman makam pahlawan; dan (5) pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
Disamping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 juga mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang meliputi (1) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; (2) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; (3) memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; (4) memelihara taman makam pahlawan; dan (5) melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Huruf a. Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi). ## Huruf b. Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Huruf c. • Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara. ## Huruf d. Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. ## Huruf e. Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial. ## Huruf f. Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. ## Huruf g. Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hurufh Huruf i Huruf j Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponeri masyarakat. Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin. Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat 1
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan \_ "asuransi kesejahteraan sosial" yaitu asuransi yang secara khusus diberikan kepada warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis pada kontribusi peserta. Yang dimaksud dengan "bantuan langsung berkelanjutan" yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian Ayat (3) Cukup jelas. Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas. | Pasal | 26 Cukup jelas. | |---------|-------------------| | Pasal | 27 Cukup jelas. | | Pasal | 28 Cukup jelas. | | Pasal | 29 Cukup jelas. | | Pasal | 30 Cukup jelas. | | Pasal | 31 Cukup jelas. | | Pasal | 32 Cukup jelas. | | Pasal | 33 Cukup jelas. | | Pasal | 34 Cukup jelas. | | Pasal | 35 Cukupjelas. | | Pasal | 36 Cukup jelas. | | Pasal | 37 Cukup jelas. | | Pasal | 38 Cukup jelas. | | Pasal39 | Cukup jelas. | | Pasal | 40 Cukup jelas. | | Pasal | 41 Cukup jelas. | | Pasal | 42 Cukup jelas. | | Pasal | 43 Cukup jelas. | • - c. | Pasal44 | Cukupjelas | |-----------|---------------| | Pasal45 | Cukupjelas | | Pasal | 46 Cukupjelas | | Pasal47 | Cukupjelas | | Pasal | 48 Cukupjelas | | Pasal | 49 Cukupjelas | | Pasal | 50 Cukupjelas | | Pasal | 51 Cukupjelas |