PERATURAN WALIKOTA BAWARBARU Nomor 20 Tahun 2009 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2009 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BAWARBARU NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa sebagal pelaksana ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2009 tentang Perubahaii Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009, pedu clitinclaklarguti dengan Pergabaran Perubahati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerall:
- b. bahwa berdasarkati pertimbangan sebagaimana dimaksud datam hurul a, perlu menetapkan Peraturan Wabkota Banjarbaru;
3. I undang-Unclang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepuNik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Namur 3569);
2. UndaneUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Patak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaunana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajok dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Flak Atas Tanah elan 8angunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bank'Itanj (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Homer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 8ebas dan Korupsi, Kelusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homer 3851);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KOttlpS4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Noma( 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Fttpublik Indonesia Tahun 2003 Hol m 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang.Uniang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang.Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (ternbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Horner 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 7004 tentang Pemeriksaan Pengelotaan dan Tanggung Janata Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Homer 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ststem Perencanaan Pernbangunan NaSvanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4421);
12. Undang-Undang Homer 32 Tahun 2004 tentang Pernerinlatian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dubah beberapa kali, terakhlr dengan Undang-Undang Honor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
13. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Honor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Horror 4438);
14. Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tabun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Horror 4028);
4. 15 Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tabun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138),
16. Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4139);
17. Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pinipinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana reran diubah beberapa kali terakbir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas Peraturan Pemenntah Homer 24 Tabun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Homer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nona 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerIntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tabun 2005 tentang Pimaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noma 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonni 4570);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. 22- Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang &amp;stern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4576);
23. Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 111bah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Noma 58 Tabun 7005 tentang Pengeloraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pernerintah Homer 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penytisunan dan Penerapan Standar Peiayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noma 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
26. Peraturan Pernenntah Nornor 79 Tabun 2005 lemtang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOf 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Petaporan Keuangan dan 16nerja Instant/ Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Weiler 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614);
28. Peraturan Pernenntali Nomor 38 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah Propinsi dan Pemenntalkan Dae ah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan tembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Presider Nomor I Tahun 2007 tentang Peigesahan, Pengundangan dan Penyebartuasan Peraturan Perundang- Undangan
- 30 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedotnan Pengeiglaan Keuangan Daerah sebagaimana (elan diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalai), Hagen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31 Peraturan Mental Dalam Negen Nomot 32 Tahun 2008 tentang Peclornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Betaiga Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 37 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah Tahun Anggaran 2009 (lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor I);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Noma Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanka Daerah Tabun Anggaran 2009 (Lernbaran Daerah Kati Banjarbaru Tabun 2009 Noma - );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2009 semula benurnIall lip 473.328.266.800,00 bertanthah sejumlah RP. 4.580.930.758,00 sehingga rnenfadi Rp. 477.909.197558,00 dengan onean sebagal bertkut :
I. Pendapatan Daerah :
- a. Semota
- b. Pengeluaran
Rp. 404.094.623.400,00
- b. 8ertambah/berkurang Tumlah Pendapatan Setelah Perubahan
RR. 64.40A120089
Rp. 404.744.623.400,00
2. &amp;Mama Daerah
- I. Semula
2. eertambah/berkurang Asmtah Beian)a Daerah Seteiah Perubahan Surplus/Defisat setelah Perubahan
3. Pembiayaan Daerah
- a. Peneranaan
- 1). Semuta
- 2).
- Bertanibahlberkurang 1unilah Pendapatan Setelah Perubahan
Rp. 473.328.266.800,00
8p, 4,580.934,158,00
Rd. 477,909.197,52M
Rp. (73.169.574.158,00)
•
Rp. 74.433.643.400,00
RP-313121422M
Rp. 78.364.574.158,00
- 1). Semula
Rp. 5.200.000.000,00
- 2). Bertambah/berkurang
RD.
Jumlah Pengeluaran Saida!) Perubahan
Jumlah Pernbrayaan netu setelah perubahan
Ssa ebb pembrayaan anggaran setelah perubahan
RD. 5 204.093/900.00
Rp 73.164.574.158,00
Rp. 73.169374.158,00
Pasal 2
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dinner kWh lanjut pada Limpiran Peraturan Wakkota
Pasal 3
Latikxran sebagamana dimaksud dalam nasal 2 meropakan bagan yang bdak terptsahkan clan Peraturan Walikota 1111.
Pasal 4
Peraturan Wakkota Inl mulai bertaku pada tanggal diundangkan.
7
Agar sebap orang mengetahuanya, memenntahkan pengundangan Peraturan Walikota int dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Barr e arbanta
Dltetapkan di BarOarbaru
pada Ianggal
Oktoix3 2009
WALIKO
BANJARISARU,
RUDY RESNAWAN,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banj ru Pada tanggal 13 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAE H K01 8ANJARBARtl, BUDI YAMIN BERITA DAERAII KOTA BANJARBARU TABUN 2009 NOMOR Tr •f •-• ,