PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 56 Tahun 2012 tentang BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 26 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 56 TAHUN 2012
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupatem Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 20112015 (Berita Daerah Kabupaten Stitubondo Tahun 2010 Nomor 85).
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013.

## Pasal 3

Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) setelah uang persediaan sebelumnya dipertanggungjawabkan.

## Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.

## Pasal 5

Terhitung pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai akhir Tahun Anggaran 2013, bendahara pengeluaran wajib menyetor kembali Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (UP-SKPD) yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 26 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO


## EKOTRIWARSO KDW

## BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR


Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 26 Desember 2012

Nomor : 56 Tahun 2012

## BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013

| NO | KODE | SKPD | BESARAN UP | KAS TUNAI (di Bendahara/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran) |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.01.1 | Dinas Pendidikan Rp | 490.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 2 | 1.02.1 | Dinas Kesehatan Rp | 500.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 3 | 1.02.2 Rumah Sakit | Umum Daerah Rp | 75.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 4 | 1.03.1 Dinas Bina Marga dan | Pengairan Rp | 150.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 5 | 1.04.1 Dinas Cipta Karya | Rp | 200.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 6 | 1.06.1 Badan Perencanaan | Pembangunan Rp | 150.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 7 | 1.07.1 Dinas Perhubungan, | Komunikasi dan Informatika Rp | 175.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 8 | 1.08.1 Kantor Lingkungan Hidup | Rp | 50.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 9 | 1.10.1 Dinas Kependudukan dan | Capil Rp | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 10 | 1.12.1 Kantor Keluarga Berencana | Rp | 50.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 11 | 1.13.1 | Dinas Sosial Rp | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 12 | 1.14.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Rp | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 13 | 1.15.1 Dinas Koperasi dan Usaha | Kecil Menengah Rp | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 14 | 1.17.1 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah | Raga Rp | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 15 | 1.19.1 Badan Kesatuan Bangsa, | Politik dan Perlindungan Masyarakat Rp | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 16 | 1.19.2 Satuan Polisi | Pamong Praja Rp | 50.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 17 | 1.20.3 Sekretariat | Daerah Rp | 500.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 18 | 1.20.4 Sekretariat DPRD | Rp | 300.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 19 | 1.20.5 Dinas Pengelolaan Keuangan | Daerah Rp | 200.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 20 | 1.20.6 Badan Kepegawaian | Daerah Rp | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 21 | 1.20.7 | Inspektorat Kabupaten Rp | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 22 | 1.20.8 Kantor Pelayanan Perijinan | Terpadu Rp | 50.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 24 | 1.20.10 | Kecamatan Jatibanteng Rp | 20.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |
| 23 | 1.20.9 Kecamatan Banyuglugur | Rp | 20.000.000,00 | 5.000.000,00 Rp |

| 1 | 2 | | 4 5 | |
|-----|---------|------------------------|---------------------|--------------|
| 25 | 1.20.11 | Kecamatan Sumbermalang | 20.000.000,00 Rp Rp | 5.000.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|-----|---------|-------------------------------------------------|-----|------------------|-----|----------------|
| 26 | 1.20.12 | Kecamatan Besuki | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 27 | 1.20.13 | Kecamatan Suboh | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 28 | 1.20.14 | Kecamatan Mlandingan | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 29 | 1.20.15 | Kecamatan Bungatan | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 30 | 1.20.16 | Kecamatan Kendit | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 31 | 1.20.17 | Kecamatan Panarukan | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 32 | 1.20.18 | Kecamatan Situbondo | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 33 | 1.20.19 | Kecamatan Panji | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 34 | 1.20.20 | Kecamatan Mangaran | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 35 | 1.20.21 | Kecamatan Kapongan | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 36 | 1.20.22 | Kecamatan Arjasa | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 37 | 1.20.23 | Kecamatan Asembagus | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 38 | 1.20.24 | Kecamatan Jangkar | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 39 | 1.20.25 | Kecamatan Banyuputih | Rp | 20.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 40 | 1.20.26 | Kelurahan Patokan | Rp | 10.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 41 | 1.20.27 | Kelurahan Dawuhan | Rp | 10.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 42 | 1.20.28 | Kelurahan Ardirejo | Rp | 10.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 43 | 1.20.29 | Kelurahan Mimbaan | Rp | 10.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 44 | 1.20.30 | Badan Penanggulanan Bencana Daerah | Rp | 75.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 45 | 1.21.1 | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan | Rp | 100.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 46 | 1.22.1 | Badan Pemberdayaan Masyarakan dan Perempuan | Rp | 100.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 47 | 1.26.1 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah | Rp | 30.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 48 | 2.01.1 | Dinas Pertanian | Rp | 100.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 49 | 2.01.2 | Dinas Peternakan | Rp | 100.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 50 | 2.05.1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp | 100.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 51 | 2.07.1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Rp | 100.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| | | JUMLAH | Rp | 4.825.000.000,00 | Rp | 255.000.000,00 |

BUPATI SITUBONDO, ttd DADANG WIGIARTO