PERATURAN BUPATI MA Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2013; (berlaku 7 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras
- Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKINI Tahun 2013, Bupati diminta untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2013;
- Mengingat 1 .
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repul&gt;lik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor .8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lernharan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 78, Tambahan Leml&gt;aran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahu n 2001 (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2001 Nomor 1 3 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent\_ang Keua\_ng� Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorf 4844);
6. 1 0 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2 0 1 1 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
7. I I . Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. 1 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tent· Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Neg:! Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
9. 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t Pembagian Urusan Pemerintah Antara P entang . . emer1ntah Pemenntah Daerah Provinsi dan Pemerinr h O ' b a an aerah T K a h upat 2 e O n 0 / 7 K o t N a (Lembaran Negara Repu blik Indonesia a un omor 82, Tambahan Lembaran Repubiik Indonesia Nomor 4737); Negara
10. 1 4 . Peraturan. Presiden Nornor 54 Tahun 2005 Koordinasi Penanggulangan Kerniskinan . tentang Tim '
11. 1 5 . Keputusan Menteri Koordinator Ke . h Nomor 35 Tahun 2008 tentang r· s K e } a te\_raan Pusat; 1111 oordmasi Rakyat RASKIN
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tanun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 ) ;
2. 1 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013.
Pasal 1
Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur · Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Beras Untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
5. RTS-PM Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS Biro Pusat Statistik Tahun 2 0 1 1 di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-I (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat.
6. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat du sun/ RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
7. Titik Distribusi atau disingkat TD adalah tempat atau Jokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre /Kansilog Perum BULOG.
8. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelornpok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Kelompok Kerja adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
1 0.Warung Desa ...
10. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di\_ tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasl nzas�l�t�� Pemerintah Desa/Kelurahan yang memihki a aran bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan � ski� lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordmas, a ki Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Ras m dari Satker Raskin.
2. 1 1 . Kelompok Masyarakat adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelu\_rahan yan! ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksan Distribusi Raskin.
12. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
13. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre) I Sub Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/ Kasu b Divre/ Kakansilog.
14. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam In pres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
Pasal 2
Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sin tang Tahun 2013 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2013 dan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sintang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan �upati ini mu\_lai berlaku pada tangga.l diundan\_gkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denzan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. 0


Ditetapkan di Sintang pada tanggal 7 JANUARI 2013

?(�NTANG,1

,,

MIL TON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 7 JANUARI 2013

SEKR

RI

AERAH KABUPATEN SINTANG,1

ZULKIFLI HAJI AHMAD


BERITA DAERAll KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR

7

O fH115

LA.MPIRAN

. PERATURAN BUPATI SINTANG

. NOMOR

:

7 TAHUN 2013

TANGGAL

: 7 JANUARI 2013 : PEDOMAN PELAKSANAAN RUMAH TANGGA MISKIN DI 2013 PROGRAM BERAS UNTUK KABUPATEN SINTANG TAHUN

TENTANG

## PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013

## J.PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Re?ublik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu : Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration Food Securuty and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pacla tahun 2007 sampai tahun 2009, kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,58 % menjadi 14,15 % atau turun rata-rata 1,2 % Per tahun. Tetapi dari tahun 2009 ke tahun 2012. dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,96 %, rata-rata penurunan kemiskinan per tahun hanya mencapai 0,37 %. Selain itu, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 1 1 , 2 4 % pada tahun 2005 menjadi 6,32 % pada bulan Pebruari 2012,. Untuk menghadapi masalah tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP} 2013 mengusung tema Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah Kabupaten Sintang harus dapat memanfaatkan peluang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat mengingat angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sintang masih cukup tinggi, ditarnbah angka pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sehingga diperlukan kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk Indonesia 95 % masih mengkonsumsi beras sebaga: 1 pangan utama, dengan rata-rata konsu�si beras sebesar 1 1 3 , 7 kg/jiwa/tahun ( BPS,2011). Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini ad lah 6 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 k I · · a I O . . . g J1wa tahun Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun Den d . . ' b · di k ct · · · gan ernuoan eras menja I omo itas nasional yang sangat strat · . . . . · eg1s. lnstab1htas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam b b . · kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. er agai aspek

Secara nasional, program penangguiangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota masing­ masing.

Penyaluran Raskin 2013 hingga 2014 mengacu pada hasil PPLS tanun 2011. Data penerima Raskin tahun 2013 yang sesuai nama dan alamat akan segera disampaikan oleh TNP2K kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia. Data tersebut merupakan hasil verifikasi TNP2K setelah menerima masukan dari Bupati/Walikota se Indonesia. Dengan demikian, penyaluran Raskin tahun 2013 diharapkan berjalan sesuai dengan harapan.

Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta gubernur dan bupati/wallkota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di sarnping itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional, Efektivitas Program Raskin 2013 dapat dicapai melalui koordinasi an tar instansi/lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2013 ini merupakan pelaksanaan dari Pedoman Umum Raskin Pusat sebagai acuan koordinasi bagi para pelaksana program di provinsi dan kabupaten/kota dan kecamatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah kabupaten dan Kota harus menetapkan petunjuk teknis penyaluran Raskin 2013 dengan mengakomodir kearifan lokal akan tetapi tetap tidak bertentangan dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur. Sesuai dengan sifatnya maka Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2013 ditetapkan dengan Peraturan Gubemur sedangkan Petunjuk Teknis Raskin 2013 di Kabupaten/Kota harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

## 2. Tujuan dan Sasaran

## a. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalarn bentuk beras.

;

- s·ntang adalah b) Sasaran R ki Tahun 2013 di Kabupaten I k . Sasaran Program as in RTS dalam mencu up, b b P engeluaran 25.149 b 'di berkurangnya e an . . . . beras bersu s1 kebutuhan pangan beras, melalui pendistribustan rebus Rp 1.600 per sebanyak 4.526.820 kg selarna 12 bulan dengan harga kg netto di TD.

## 3. Singkatan-singkatan

.

- BAST adalah Serita Acara Serah Terirna Beras Raskin. a.
- b. DO adalah Delivery Order.
- di Raskin c. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Desa/Kelurahan.
- d. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan
- 1.600/kg e. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp netto di TD.
- f. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- g. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota.
- h. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
- i. MJ adalah Model Jaminan dari Kades/Lurah atas terhutangnya Pembayaran Raskin.
- k. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi.
- I. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang.
- m. TT HP-Raskin adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
- n. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

## 11.PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

## 1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a.Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat teru tama RTS PM R k. . . -as 1n berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program R k' 1 · d · t h . 1 . . as 1n, mu ai an a ap perencanaan, sosia isasi pelaksanaan dan pe dal' ' ngen ian.

.

\

- d. Akuntabilltas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

## 2. Pengorganisasian

Dalam rangka Pelaksanaan Program Raskin tahun 2013 dipandang perlu mengatur organisasi pelaksana program Raskin. Untuk mengefektilkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kabupaten sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

## a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati Sintang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut:

## 1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Sintang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sintang.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan evaluasi, menerima pengaduan dari pelaksanaan Program Raskin serta melaporkan Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat. distribusi, monitoring masyarakat ten tang hasilnya kepada Tim

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran program Raskin di Kabupaten Sintang.
- b. Penetapan Pagu Raskin Data RTS-PM.
- c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Raskin.
4. ct. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin di Kabupaten Sin tang.
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Sin tang.
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan.
- g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

## 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sin tang

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain Bidang Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Sintang antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Sadan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

## b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

## 11 Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Pelaksana Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## 21 Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di wilayahnya serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang.

## 31 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- b) Perencanaan distribusi program Raskin di Kecamatan ,
- c) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- d) Fasilitasi Jintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- e) Penyediaan dan distribusi Raskin.
5. D Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan.
7. di Raskin Distribusi h) Pembinaan terhadap 1 pelaksanaan Desa/ Kelurahan.
- i) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang.

## 41 Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi. Raskin di Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretans dan beberapa bidang antara lain Bidang Perencana Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi d : Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

## e] Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Raskin tingkat desa/ kel u rah an.

## 11 Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/ Lurah.

## 21 Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin.

## 3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penclakan Raskin dari Satker di Titik Distribusi.
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB)
- c) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Sub Divre/Kansilog Perum Bulog atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
- d) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah terima (BAST) dan Daftar Beras sesuai model DPM-2.
- e) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

## d.Satker Raskin

## 1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

## 2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerirna uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPD apabila dibayar tunai.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satker Raskin mempunyai fungsi:

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/peno 1 akan Raskin dari Gudang Bulog.
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di TD.
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).

- d) Penerimaan HPB Raskin uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bu log.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah distribusi beras, setora.n HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan.

## 111,PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perenca.naa.n dan Penganggaran Program Raskin 2013 mengacu pada Unda.ng-Unda.ng tenta.ng Anggaran Pendapata.n dan Bela.nja Negara Tahun Anggara.n 2013. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggara.nnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tenta.ng Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## A. Perencanaan

Kegiatan perencanaa.n meliputi penetapa.n RTS-PM, Titik Distribusi da.n Titik Bagi.

1. Penetepan RTS-PM
- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS-11 BPS sebagai RTS di Desa/Keluarahan.
- b. Dalam ra.ngka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu raskin oleh Tim Raskin Pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan ur.tuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

## 2. Penetapa.n Titik Distribusi (TD)

Titik Distribusi ditetapkan di Kabupaten/Kota atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Perum Bulog setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/ Kota (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

## B. Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosia.I yang termasuk kluster I Program Pen'.1°ggulangan Kem�skinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang APBN, Pemermtah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- 1 . Anggaran Subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013.

2. Kebijakan Pemerintah dalam penganggaran program Raskin hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai di Titik Distribusi, untuk penyal.uran Raskin dari Titik Disribusi ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemenntah Provinsi dan Kabupaten/Kota (sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan 58). Akan tetapi mengingat keterbatasan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013, maka biaya distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-PM dapat dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus Raskin di Titik Distribusi.

## IV.MEKANISME PELAKSANAAN

## A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Raskin.
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.
3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga {K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedoman Umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk pelaksanaan di Kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai. dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklan Raskin). Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten karena didalarnnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di kabupaten, upaya untuk mengatasi masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juklak Raskin disusun oleh Tim Raskin Provinsi.
5. Untuk panduan pelaksanaan . program Raskin di · kabupaten/kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten/kota yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan­ batasan Pedum dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat

!

spesifik untuk kabupaten/kota tertentu yang ada di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kaoupateri/ Kata. Dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam, Juknis Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten/Kota.

## B. Pagu Raskin

- 1 . Pagu Raskin Nasional tahun 2013 ditetapkan Pemerintah sesuai kemampuan anggaran sebanyak 2,79 juta ton beras per tanun untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/ RTS/ tahun.
2. Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
3. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal formal penetapan Pagu Raskin dengan mengeluarkan surat penetapan pagu Raskin Provinsi.

## 4. Penetapan Pagu Raskin

- a) Pagu Raskin nasional adalah RTS yang menerima Raskin pada tahun 2013 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2013. Pagu Raskin nasional merupakan basil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dan UU APBN.
- b) Pagu Raskin untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- c) Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pagu Raskin nasional.
- d) Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pagu Raskin Provinsi.
5. Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas pennintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindaklanjut Mudes/Muskel yang menunjukan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing Desa/ Kelurahan.
6. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu terse but tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.
7. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

## c. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat IDPMI

Dalam rangka mengakomodasi adanya peru bahan karakteristik RTS­ PM di Kabupaten/Kota. Dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal yaitu :

- 1 . Mudes/Muskel melakukan validasi daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu basil PPLS 2011.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Kabupaten/Kota atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak.
3. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada hutir 2 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perernpuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
4. Pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5. Apabila sudah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa/kelurahan terdapat perubahan pagu RTS-PM di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih, a tau terdapat pemekaran desa/ kelurahan dalarn satu kecarnatan maim atas permintaan Kepala Desa/Lurah dilakukan Muscarn yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecarnatan.
6. Hasil Musdes/Muskel dan/atau Muscarn dimasukan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tikor Raskin Kecarnatan dan Tikor Raskin Kabupaten/Kota. FRP hasil Muscam dilampiri Serita Acara Pelaksanaan Mu scam.
7. Pengiriman FRP dialarnatkan kepada :

Sekretariat TNP2K

Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 5

Jin. Kebon Sirih Raya No. 35

Jakarta Pusat

1 0 1 1 0

Telepon 021-3912812

## D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

- 1 . Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

, ,

## E, Monitoring dan Evaluaai

- 1 . Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk rnernecahkan permasalahan.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin rnelakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

## F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi (TD)

Penyediaan dan penyaluran Raskin sampai ke titik distribusi rnenjadi tugas Perurn Bulog.

## 1. Penyediaan Raskin

Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak rnencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kernasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

## 2. Rencana Penyaluran

Untuk menjarnin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

## 3. Mekanisrne Penyaluran

- a. Bupati/Walikota/Ketua Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog berdasarkan pagu Raskin.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkanSPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Kabupaten/Kota.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi.
- d. Di titik distribusi serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## G. Penyaluran Raskin

- 1 . Penyaluran Raskin dari TD ke TB
- a. Sebelum Raskin disalurkan, Perum Bulog memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- b. Tim Koordinasi/pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD. Apabila dalam pemeriksaan dite�ukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskiny p 1 k . . . e a sana Disribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepad p k di . d k a erum Bulog untu iganti engan ualitas yang sesual dan . , menambah kekurangan kuantitas.

- c. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dan biaya operasional dari TD ke TB dan apabila memungkinkan sampai ke RTS-PM.
- e. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara regular oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

## 2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 1 5 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## H. Pembayaran Harga Tebus Raskin tHTR)

- 1 . Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD.
2. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM haru s langsung disetor ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjul dalam Juknis sesuai dengan kondisi setempat atau diserahkan kepada Perum Bulog setempat.

## I. Pembiayaan

- 1 . Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

## V.PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

## A. Pengendalian

## 1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- b. Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai ctengan ketentuan yang berlaku yaitu 180 kg/RTS/ 12 bulan.

- c. Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di TD.
- d. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat Administrasi: Terpenuhinya pcrsyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- f. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

## 2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra, Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Pelaporan

- 1 . Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan Pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pu sat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan Pelaksanaan Pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

## VI.PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/ Lernbaga sesuai dengan tugas dan fungsi ma.sing-ma.sing.

- 1 . Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 tepat.
2. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada TNP2K Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI.

3. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebaga1 tempat pengaduan.
4. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
5. Penyelesaian masalah tentang kualitas, kuantitas Raskin dilakukan oleh Perum Bulog.

## VII.LAIN-LAIN

- 1 . Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2013 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2013.

## VIII.P E N U T U P

Pedoman Um urn Raskin 2013 dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan Program Raskin berdasarkan Pedum, Tim Koordinasi Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Ti