PERATURAN BUPATI MA Nomor 32 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 3 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa dalam rangka memotivasi kinerja pejabat fungsional umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerjanya dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya menunjang kesejahteraan pejabat fungsional umum, maka perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indinesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar ini adalah sebagai upaya peningkatan kinerja dan menunjang kesejahteraan PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung pencapaian kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan beban kerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pemberian tunjangan tambahan penghasilan untuk PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
Pasal 5
- (1) TTP diberikan kepada pejabat fungsional umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar setiap sebulan sekali.
- (2) TTP bagi pejabat fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
Pasal 6
TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga diberikan kepada pejabat fungsional umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang berasal dari pejabat struktural yang mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya atau terdampak dari adanya penyesuaian organisasi perangkat daerah.
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
Pasal 7
- (1) Besaran TTP jabatan fungsional umum sebagaimana Pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Besaran TTP jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Pembayaran TTP bagi pejabat fungsional umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui Bendaharawan Gaji pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (4) Kepada CPNS diberikanTTP sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TTP yang diterima PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
| NO | Golongan | Besarnya Tunjangan (Rp) |
|------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Golongan I , II dan III | 1.000.000 |
| 2 | Golongan IV | 2.000.000 |
| NO | Golongan | Besarnya TTP (Rp) |
|------|----------------|---------------------|
| 1 | Golongan III c | 1.500.000 |
| 2 | Golongan III d | 2.000.000 |
| 3 | Golongan IV b | 3.000.000 |
| 4 | Golongan IV c | 4.000.000 |
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
Pasal 8
- (1) TTP PNS dan CPNS
BAB III - KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
Pasal 9
Dalam rangka menunjang kesejahteraan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, kepada setiap PNS dan CPNS dapat diberikan Tunjangan Tambahan Peningkatan Kesejahteraan sekali dalam setahun dan besarannya disesuaikan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banjar.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 3 juli 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 32 ## Pasal 11

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 3 juli 2017

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. KHALILURRAHMAN