Unknown Unknown Nomor S Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pasal 311
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat {1} Un ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokurnen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang untuk mernperoleh persetujuan bersama;
- b. ba wa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tenta.ng Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016;
1.
PENJELASAN
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pe gubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pe bentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); r&gt; - Peng lolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 5 15 Tahun PererIKSaar 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'ramoanan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

~.,

...

l

- Ringkasan APBD; 1. Lampiran I
2. Lampiran II

Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organieasi;

3. Lampiran ill Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
5. 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
6. 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini;
7. 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
8. 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

## Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 30 Desember 2016


SE~ARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

AFRIZAL. HS .