PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 20 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG BUPATITULUNGAGUNG, (berlaku 25 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka pengendalian layanan air minum adanya Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air
- di Kabupaten Tulungagung, maka perlu kegiatan Minum di Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/IX/ 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
Menetapkan
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT /M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 0l/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Min um Bukan Jaringan Perpipaan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan 492/MENKES/Per/IV Tahun 2010 Persyaratan Kualitas Air Minum; Nomor tentang
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 ten tang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tulungagung;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EV ALUASI PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Monitoring dan Evaluasi adalah Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum Kabupaten Tulungagung.
5. Instrumen Monitoring dan Evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi Penyediaan Air Minum
Pasal 2
- ( 1) Maksud dilaksanakannya monitoring dan evaluasi adalah :
- a. memperoleh data penyediaan air minum di Daerah;
- b. mewujudkan tertib administrasi;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna.
- (2) Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyediaan air minum di Daerah.
BAB III - INSTRUMEN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI Pasal 3
Pasal 3
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Daerah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan air minum sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Daerah dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Min um sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum;
- b. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penyediaan air minum.

## Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pasal 5

- ( 1) Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Min um di Daerah sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung", Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) serta lembaga


lain yang melaksanakan penyediaan air minum di wilayah Daerah.

## BABV PEMBIAYAAN Pasal 6

Segala biaya yang ditimbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal 25 Mei 2016

BUPA TULUNGAGUNG,


/}


Diun pad SEK kan di Tulungagung 25 Mei 2016 DAERAH

Ir. INDRA FAU , MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 20

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

20 TAHUN 2016

TANGGAL

:

25 MEI 2016

## INSTRUMEN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

## 1. Aspek Keuangan

| No | Jenis Rasio | Nilai |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi | Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi |
| | <= 0,50 | 5 |
| | >0,50-0,65 | 4 |
| | >0,65-0,85 | 3 |
| | >0,85-1,00 | 2 |
| | >l,00 | 1 |
| 2 | Opini Auditor Independent | Opini Auditor Independent |
| | Wajar tanpa pengecualian | 4 |
| | Wajar dengan pengecualian | 3 |
| | Tidak memberikan pendapat | 2 |
| | Pendapat tidak wajar | 1 |
| 3 | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir |
| | Tidak ada temuan | 4 |
| | Ditindaklanjuti seluruhnya selesai | 3 |
| | Ditindaklanjuti, sebagian selesai | 2 |
| | Tidak ditindaklanjuti | 1 |

## 2. Aspek Kelembagaan

| No | Jenis Rasio | Nilai |
|------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Struktur Kelembagaan | Struktur Kelembagaan |
| | Kepengurusan lengkap dan ada SK/akte | 5 |
| | Kepengurusan tidak lengkap tapi ada SK/akte | 4 |
| | Kepengurusan lengkap tetapi tidak ada SK/akte | 3 |
| | Kepengurusan tidak lengkap dan tidak ada SK/akte | 2 |


| No | Jenis Rasio | Nilai |
|------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | Tidak ada kepengurusan maupun Sk/akte | 1 |
| 2 | Rencana Kerja dan Uraian Tugas | Rencana Kerja dan Uraian Tugas |
| | Sepenuhnya dipedomani | 4 |
| | Dipedomani sebagian | 3 |
| | Memiliki, belum dipedomani | 2 |
| | Tidak memiliki | 1 |
| 3 | Tertib Laporan | |
| | Dibuat tepat waktu | 2 |
| | Tidak tepat waktu | 1 |
| 4 | Prosedur Operasi Standart | |
| | Sepenuhnya dipedomani | 4 |
| | Dipedomani sebagian | 3 |
| | Memiliki, belum dipedomani | 2 |
| | Tidak dipedomani | 1 |

## 3. Aspek Teknis

| No | Jenis Rasio | Nilai |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cakupan pelayanan = (jumlah penduduk terlayani/jumlah penduduk) xlOO % | Cakupan pelayanan = (jumlah penduduk terlayani/jumlah penduduk) xlOO % |
| | > 60% | 5 |
| | 45 % - 60 % | 4 |
| | 30 % - 45 % | 3 |
| | 15 % - 45 % | 2 |
| | <= 15 % | 1 |
| 2 | Peningkatan Cakupan Pelayanan = Cakupan Pelayanan Tahun Ini - Cakupan Pelayanan Tahun Lalu | Peningkatan Cakupan Pelayanan = Cakupan Pelayanan Tahun Ini - Cakupan Pelayanan Tahun Lalu |
| | > 8% | 5 |
| | 6%-8% | 4 |
| | 4%-6% | 3 |
| | 2% - 4% | 2 |
| | 0% - 2% | 1 |
| 3 | Kualitas Air Distribusi | Kualitas Air Distribusi |
| | Memenuhi syarat air minum | 3 |
| | Memenuhi syarat air bersih | 2 |


| No | Jenis Rasio | Nilai |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Tidak memenuhi syarat | 1 |
| 4 | Kontinuitas Air | Kontinuitas Air |
| | Semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam | 2 |
| | Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24jam | 1 |
| 5 | Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi = (kapasitas produksi/kapasitas terpasang) x 100 % | Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi = (kapasitas produksi/kapasitas terpasang) x 100 % |
| | > 90% | 4 |
| | 80%- 90% | 3 |
| | 70%- 80% | 2 |
| | <= 70% | 1 |
| 6 | Tingkat Kehilangan Air= ((Jumlah m3 air yang didistribusikan- yang terjual)/jumlah m3 air yang didistribusikan | Tingkat Kehilangan Air= ((Jumlah m3 air yang didistribusikan- yang terjual)/jumlah m3 air yang didistribusikan |
| | <= 20% | 4 |
| | 20% - 30% | 3 |
| | 30% - 40% | 2 |
| | > 40% | 1 |
| 7 | Peneraan Meter Air= (Jumlah pelanggan yang meter aimya ditera/jumlah seluruh pelanggan) x 100 % | Peneraan Meter Air= (Jumlah pelanggan yang meter aimya ditera/jumlah seluruh pelanggan) x 100 % |
| | 20% - 25% | 3 |
| | 10% - 20% | 2 |
| | 0% - 10% atau >25% | 1 |
| 8 | Kecepatan Penyambungan Baru = lamanya waktu yang dibutuhkan calon pelanggan dari pembayaran s.d penyambungan | Kecepatan Penyambungan Baru = lamanya waktu yang dibutuhkan calon pelanggan dari pembayaran s.d penyambungan |
| | <= 6 hari kerja | 2 |
| | > 6 hari kerja | 1 |
| 9 | Kemampuan penanganan pengaduan per bulan = (Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani/jumlah seluruh pengaduan) x 100 % | Kemampuan penanganan pengaduan per bulan = (Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani/jumlah seluruh pengaduan) x 100 % |
| | >= 80% | 2 |
| | < 80% | 1 |


| No | Jenis Rasio | Nilai |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 10 | Kemudahan Pelayanan = tersedianya service poin diluar kantor pusat | Kemudahan Pelayanan = tersedianya service poin diluar kantor pusat |
| | Tersedia | 2 |
| | Tidak tersedia | 1 |

Klasifikasi Penilaian Total

Nilai 17-29 : Kurang

Nilai 30-43 : Sedang

Nilai 44-56 : Baik

BUPATI ULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

I)