PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2003 tentang TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (berlaku 11 November 2003)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
- 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
2. Pelapor adalah setiap orang yang:
- a. karena kewajibannya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap Pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus kepada Saksi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pelapor dan Saksi tidak dikenakan biaya atas perlindungan khusus yang diberikan kepadanya.
BENTUK DAN TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS Bagian Kesatu Bentuk Perlindungan
BAB II
Pasal 5
Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan dalam bentuk:
- a. perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental;
- b. perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi;
- c. perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi; dan/atau
- d. pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.
Bagian Kedua Tata Cara Perlindungan
BAB II
Pasal 6
- (1) Perlindungan khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan
BAB II
Pasal 7
- (1) Dalam hal perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum diberikan, Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat mengajukan permohonan perlindungan khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Permintaan perlindungan khusus oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dilakukan sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang .
- (3) Permohonan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pelapor dan/atau Saksi.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan perlindungan khusus diterima, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan khusus yang diperlukan.
- (5) Pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan/atau Saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan.
BAB II
Pasal 8
Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang.
BAB II
Pasal 9
Teknis pelaksanaan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan
BAB II
Pasal 10
- (1) Pemberian perlindungan khusus terhadap Pelapor dan/atau Saksi dihentikan:
- a.
BAB II
Pasal 11
- (1) Dalam hal Saksi didatangkan dari luar wilayah negara Republik Indonesia, perlindungan khusus Saksi tersebut dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut ## BAB III
PEMBIAYAAN
BAB II
Pasal 12
Segala biaya berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap Pelapor dan Saksi, dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia tersendiri.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, Edy Sudibyo
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2003
## TENTANG
## TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
## I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, kepada Pelapor dan Saksi perlu diberikan perlindungan khusus oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya dari pihak manapun.
Dengan pemberian perlindungan khusus tersebut diharapkan baik Pelapor dan Saksi ada jaminan atas rasa aman dan dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian diharapkan Pelapor dan Saksi dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur tentang bentuk dan tata cara perlindungan khusus yang diberikan kepada Pelapor dan Saksi yang meliputi perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental, perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi, perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi, dan/atau pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.
Di samping itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur pula perlindungan khusus terhadap Saksi dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Yang dimaksud dengan ?tingkat pemeriksaan perkara? adalah pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
## Huruf a Perlindungan