PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 32 Tahun 2012 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperikasa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2011.
SALINAN
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daearah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Tiga atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenatang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 18);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 650.228.021.748,14
- b. Belanja
Rp. 577.672.492.773,96
Surplus / Defisit
Rp. 72.555.528.974,18
- c. Pembiayaan Penerimaan
Rp. 42.158.093.726,96
- d. Pengeluaran
Rp. 102.632.893.665,56
Surplus / Defisit
Rp. (60.474.799.938,60)
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (13.404.314.610,86) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (92.668.125.431,04) dengan rincian sebagai berikut :
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 79.263.810.820,18 Dengan rincian sebagai berikut:
Rp. 663.632.336.359,00
- b. Realisasi
Rp. 650.228.021.748,14
Selisih lebih / ( Kurang )
Rp. (13.404.314.610,86)
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
Rp. 670.340.618.205,00 Rp. 577.672.492.773,96 Rp. (92.668.125.431,04)
- b. Realisasi
Selisih lebih / ( Kurang )
- a. Surplus / defisit setelah perubahan
Rp. (6.708.281.846,00)
- b. Realisasi
Rp. 72.555.528.974,18
Selisih lebih / ( Kurang )
Rp. 79.263.810.820,18
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.( 67.531.188.207,14) Dengan rincian sebagai berikut :
2. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
- (5) Rp.(348.106.422,54) Dengan rincian sebagai berikut :
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.(67.183.081.784.60) Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pembiayaan Netto
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Setelah perubahan
Rp. 109.689.281.934,10
- b. Realisasi
Rp. 42.158.093.726,96
Selisih lebih / ( Kurang )
Rp. (67.531.188.207,14)
- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Setelah perubahan
Rp.102.981.000.088,10
- b. Realisasi
Rp.102.632.893.665,56
Selisih lebih / ( Kurang )
Rp. (348.106.422,54)
Setelah perubahan
Rp. 6.708.281.846,00
- b. Realisasi
Rp.( 60.474.799.938,60)
Selisih lebih / ( Kurang )
Rp.( 67.183.081.784.60)
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :
- a. Jumlah aset
Rp. 1.291.944.883.383,38
- b. Jumlah kewajiban
Rp. 78.012.667.425,17
- c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 1.213.932.215.958,21
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut :
- a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2011
Rp. 12.061.935.738,96
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp. 197.768.511.185,18
- c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan
Rp. (125.212.982.211,00)
- d.
- Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (74.948.864.165,56)
- e.
- Arus Kas dari aktivitas nonanggaran Rp. 0,00
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2011
Rp. 12.612.370.399,58
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan daerah ini,terdiri dari :

- a. Lampiran I :

laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 :

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerinatah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.2 :

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah,organisasi,pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 :

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah,organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 :

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 :

Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 :

Daftar penyertaan modal (investas) daerah;

Lampiran I.7 :

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.8 :

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9

:

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran 1.10

:

Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran I.11 :

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- b. Lampiran II :

Neraca

- c. Lampiran III :

Laporan arus kas

- d. Lampiran IV :

Catatan atas laporan keuangan.

## Pasal 8

Lampiran - lampiran keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di MAROS Pada tanggal :

BUPATI MAROS


M. HATTA RAHMAN

Dundangkan di Maros Pada Tanggal :

## SEKRETARIS DAERAH


## B A H A R U D D I N

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip

: 196009091986031029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ... NOMOR :


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN

## AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip

: 19730820 199202 1 001