PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 4 Tahun 2015 tentang PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI (berlaku 16 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif perlu didukung dengan sumber daya aparatur inspektorat yang profesional, handal dan berwibawa serta mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel, maka dipandang perlu dibuat peraturan mengenai piagam audit intern di lingkungan Pemerintah Kota Jambi melalui pendekatan yang sistematis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
2. : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
SALINAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Jambi;
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Fungsi Inspektorat, Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Rincian Tugas Sub Bagian serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Jambi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Piagam Audit Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.
BAB III - PIAGAM AUDIT INTERN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Piagam Audit Intern dan
PENJELASAN
Pembukaan
tentang Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Jambi, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi dan Penilaian Berkala.
- (2) Piagam Audit Intern dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 16 Januari 2015

WALIKOTA JAMBI, Ttd

SYARIF FASHA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI


EDRIANSYAH, SH.MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005

Diundangkan di Jambi pada tanggal, 16 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, Ttd

DARU PRATOMO

## BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA

NOMOR

: 4 TAHUN 2015

TANGGAL

: 16 JANUARI 2015

TENTANG

: PIAGAM

AUDIT

INTERN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

JAMBI

## A. PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kota Jambi adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
3. Inspektorat Kota Jambi memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Jambi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Jambi wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. mewujudkan peran APIP yang efektif;
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

## B. PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

## 1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern ( Intern Audit Charter ) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA JAMBI

- a. Inspektorat Kota Jambi merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Jambi adalah sebagai berikut:
1. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
3. Inspektur Kota Jambi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
4. Inspektur Kota Jambi bertanggung jawab langsung kepada Walikota;
5. Auditor Inspektorat Kota Jambi bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Jambi.

## 3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA JAMBI

## a. Visi :

Visi Inspektorat Kota Jambi adalah :

## 'Terwujudnya Pemerintah Kota Jambi yang bersih, efektif, efisien melalui pengawasan yang sinergis, beretika dan profesional '.

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Kepala Daerah yaitu dengan melaksanakan pengawasan yang efektif, sinergis, beretika dan profesional sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasan Inspektorat senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja, yang berintegritas secara moral dan profesi serta senantiasa berorientasi pada visi Pemerintah Kota Jambi.

Inspektorat Kota Jambi berkewajiban mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Serta selalu berusaha meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi, yang didasarkan pada paradigma pemerintah sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## b. Misi

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kota Jambi, maka ditetapkan beberapa misi :

1. Membantu terlaksananya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui peningkatan pengawasan, pengendalian pemeriksaan dan pembinaan di berbagai bidang antara lain administrasi pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial, pendapatan/kekayaan, kepegawaian/aparatur serta pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Mendorong perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih ( clean govermen dan good governan ce) serta akuntabel melalui pengembangan sistem pengawasan yang sinergis, terencana, terarah dan berkelanjutan;
3. Membantu perwujudan kegiatan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna melalui pemeriksaan yang berorientasi pada hasil dan manfaat;
4. Meningkatkan sinergi pengawasan.

## 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA JAMBI

Tugas pokok Inspektorat Kota Jambi adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah dan Tugas Pembantuan, serta mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

a. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

- b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai kebijakan pemerintah rencana pengawasan intern;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana dan teknologi informasi serta kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang hasil kegiatan pemeriksaan pada semua lingkup SKPD;
- e. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota dan auditan;
- f. memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK-RI; dan
- g. melakukan Pemeriksaan Khusus apabila diperlukan;

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## 5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Jambi memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Jambi serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun eksternal Pemerintah Kota Jambi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

## 6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA JAMBI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Jambi bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Jambi.

## 7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA JAMBI

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Jambi adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Jambi;
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Jambi meliputi:

- a. Audit intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi;
- c. Review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi, seperti review atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan review atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Jambi adalah :

- a. pemeriksaan reguler/PKPT;
- b. pemeriksaan khusus;
- c. evaluasi LAKIP;
- d. Koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi.
- e. review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- f. monitoring perencanaan kegiatan anggaran
- g. pemeriksaan non PKPT;
- h. penanganan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI;
- i. penanganan pengaduan masyarakat;
- j. pengendalian intern pemerintah.

## 8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

## 9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KOTA JAMBI;

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kota Jambi sekurang- kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## 10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## 11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Jambi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan) dan aparat pengawasan ekstern.

## a. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DAN SATUAN KERJA

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Jambi dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Jambi dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Jambi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
1. Inspektorat Kota Jambi harus menggunakan kebijakan dan peraturanperaturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Jambi.
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

## c. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

1. Inspektorat Kota Jambi menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
2. Inspektorat Kota Jambi dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Jambi terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.
4. Inspektorat Kota Jambi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
1. Inspektorat Kota Jambi menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
- a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- b. sosialisasi SPIP;
- c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
- d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
- e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Kota Jambi membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
3. Inspektorat Kota Jambi harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## 12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kota Jambi secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota Jambi.

WALIKOTA JAMBI,


SYARIF FASHA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI


## EDRIANSYAH, SH.MM

Pembina

NIP.19720614 199803 1 005