PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 5 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN,PENGHAPUSAN,PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MANJADI KELURAHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN,PENGHAPUSAN,PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MANJADI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Oesa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabunngan Desa Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN. Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sabu Raijua.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Oesa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah Tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
11. Penggabungan Desa adalah Penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa Baru.
12. Penghapusan Desa adalah Tindakan menghapus Desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan/atau digabung dengan Desa terdekat.
13. Penataan Desa adalah Tindakan menata 1 (satu) wilayah Desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah Desa dalam beberapa dusun;
14. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatari Pemerintahan Desa;
15. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
16. Lurah adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat;
17. Batas Alam adalah Penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
18. Batas Buatan adalah Penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa
19. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2
Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
Bagian Kedua Syarat-syarat Penbentukan
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 3
- a. Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga (KK)
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
Bagian Ketiga
Tatacara Pembentukan Desa
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 4
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan ## BAB Ill
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 7
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetap dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BABIV
PENGHAPUSAN NAMA DESA YANG DIGABUNG
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 8
- (1) Penghapusan nama desa yang digabung disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Penghapusan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 9
- (2) Penamaan nama Desa sebagaimana dimksud ayat (1) dilakukan ## BAB VII PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 11
- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan ## BAB VIII
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu Pemerintah Desa
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 15
- (1) Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan pembentukan desa baru, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang diangkat sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
Memfaslitasi pemilihan anggota BPD;
- b. Bersama BPD terpilih, melaksanakan pemilihan Kepala desa definitif
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya atau sampai terpilihnya Kepala Desa definitif.
- (5) Apabila sampai batas waktu akhir masa jabatan Penjabat Kepala Desa belum terpilih Kepala Desa definitive maka Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa definitif.
- (6) Teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 16
Mekanisme mengenai Pengangkatan Perangkat Desa lainnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua BPD
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 17
- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa melalui pemilihan.
- (2) Mekanisme dan pengaturan lainnya menganai pemilihan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BABIX SARANADANPRASARA~A
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 18
- (1) Kepala Desa induk bersama Penjabat Kepala Desa Baru menginventarisasi, mengatur, melaksanakan pemindahan, dan penyerahan sarana, prasarana, asset serta dokumen kepada pemerintahan desa baru;
- (2) Sarana, Prasarana, Aset, dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan atau dimanfaatkan pemerintah desa induk yang berada dalam wilayah pemerintah desa baru;
- b. Badan usaha milik desa/BUMDes Pemerintah desa yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada dalam wilayah desa baru;
- c. Utang piutang desa induk yang kegunaannya untuk desa baru menjadi tanggungjawab desa baru;
- d. Dokumen serta arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa baru.
- (3) Dalam hal penyerahan serta pemindahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh desa induk, Camat setempat wajib menyelesaikan;
- (4) Pelaksanaan penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 {satu) bulan sejak terbentuknya desa definitif dan pelaksanaanya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
BABX LEMBAGA KEMASYARAKATAN
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 19
- (1) Desa yang baru dibentuk/digabung dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan
2. {2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BABXI KEKAYAAN 'DESA
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 20
- (1) Pembagian kekayaan desa akibat pembentukan desa baru dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa dan ditetapkan dengan Keputusan
c •
,
•
•
- (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Diundangkan di Seb a Pada Tanggal 1 Oktober 2012

Penandatangan: 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, I r----.16. rn ,\ r----...J~ '!- e n 1 ~S UL Y ------· ti, /, t3~r-~ DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2012 NOMOR 5 ~=::-::-:- ... 9 •
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan Pengesahan dari Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Desa

## BAB XIII PEMBIAYAAN

## Pasal24

Pembiayaan pembentukan, penghapusan, pengggabungan desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah.

## BAB XIV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.


Diundangkan di Seb a Pada Tanggal 1 Oktober 2012

'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

I

r----.16.

rn ,\

r----...J~

'!- e n

1

~S

UL Y

------· ti, /, t3~r-~ DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2012 NOMOR 5 ~=::-::-:- ...

9 •

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN OAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN

## PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

## I. UMUM

Bahwa prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa dalam mencapai otonomi desa tetap yaitu, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan harus diselaraskan dengan semangat keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dimana setiap pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan

Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

## II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasal3

Cukup jelas

Pasal4

Cukup jelas

Pasal5

Cukup jelas

Pasal6

Cukup jelas

Pasal7

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasaf 13

., y1

it·

~-

,,,

t

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 5

Pasal15

Cukup jelas

Pasal16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal18

Cukup jelas

Pasal19

Cukup jelas

Pasal20

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal23

Cukup jelas.

Pasal24

Cukup jelas.

Pasal25

Cukup jelas.

Pasal26

Cukup jelas.

Cukup jelas

Pasal 14

Cukupjelas