PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor G Tahun 2008 tentang KETERTIBAN UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa dalam rangka mewujudkan Kata dan Desa yang indah, bersih, sehat, tertib, aman, tenteram, nyaman dan teratur, sesuai dengan visi Kabupaten Melawi, perlu mengatur tentang pelaksanaan kebersihan dan ketertiban umum dalam Daerah Kabupaten Melawi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. b
Mengingat
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Statblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Statblad Tahun 1940 Nomor 450; =
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor A 4 t
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pisana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG KETERTIBAN
UMUM.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi; 1
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi; 3
4. Dinas/Badan/Unit Kerja adalah Dinas, Badan, Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang­ undangan yang berlaku;
6. Pemilik adalah setiap orang atau Sadan yang ## BAB II
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENYELENGGARA, DAN PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan, periyelenggaraaan, dan pembinaan ketertiban umum dalam Daerah.
- (2) Pengendalian, pengawasan, penyelenggara dan pembina ketertiban umum dimaksud ayat t+re=l ini dilallan alah Dinas atau Instansi terkait vanq diberikan kewenangan oleh
e
- (3) Ketertiban umum dimaksud ayat (1) pasal ini, mencakup bidang tertib bersih, tertib lingkungan, tertib parit, tertib sarana komunikasi, tertib parkir, tertib jalan dan angkutan jalan raya, tertib sungai dan angkutan sungai, tertib usaha tertentu, tertib sosial, tertib bangunan dan tertib usaha.
TERTIB KEBERSIHAN
Bagian Pertama Kewajiban
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 3
- (1) Setiap orang yang berada di dalam Daerah, wajib memelihara kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan bangunan dan pekarangannya atau persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil itu, termasuk tanaman, bangunan-bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan, riool, saluran pembuangan, parit dan lain-lainnya.
- (3) Setiap Pemilik/penghuni Mengapur, menyemen, mengecat tembok luar bangunan, pagarpagar, halaman berikut jembatan, pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi kebersihan sampai batas jalan disekitar pekarangan masing-masing.
- (5) Badan usaha swasta dapat ikut menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di dalam Daerah setelah memperoleh izin Bupati.
- (6) Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan berlakunya izin untuk menyelenggarakan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 4
Setiap penghuni bangunan berikut pekarangannya dan pemilik sesuatu persil tanah dan atau jalan diwajibkan:
- a. Memelihara dan memangkas pohon-pohon yang ada di atas persil/pekarangan atau jalanjalannya yang karena keadaannya, sehingga dikhawatirkan akan tumbang dan/atau membahayakan.
- b. Memangkas semak-semak dan pagar hidup pada persil atau jalan-jalannya serta menebas rumput-rumput yang berada dalam halaman di muka persil yang bersangkutan dn atau disepanjang selokan-selokan atau parit-parit dan di sekeliling persilnya.
- c. Menyingkirkan semua sampah/kotoran yang ada di halaman atau di jalan dan dimasukkan ke tempat penampungan sampah yang telah disediakan.
- d. Menyediakan tempat sampah dengan ukuran minimum 1/4 m terbuat dari bahan kayu atau bahan lainnya dengan syarat memakai penutup, tahan lama dan bentuknya cukup baik dan indah dipandang mata.
- e. Melaksanakan kebersihan sesuai pengumuman, himbauan dan surat lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malawi,,
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 5
- (1) Pengangkutan sampah dalam suatu persil misalnya bekas bongkaran rumah, tanah, tebangan pohon-pohon, limbah dari perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah, dilakukan oleh Dinas/Badan/Unit Kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah dengan dipungut bayaran sesui dengan Peraturan Daerah yang berlaku, atau diangkut sendiri dengan membuangnya ke TPA yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat pengambilan sampah oleh Pemerintah Daerah, yakni:
- a. Sampah yang diangkut oleh Pemerintah Daerah adalah sampah di jalan-jalan atau
- c. Sampah yang ada di rumah-rumah di dalam gang dibuang ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi dalam kantong plastik atau lain sebagainya agar tidak berserakan atau menimbunnya di halaman sepanjng tidak mengganggu tetangga di sekelilingnya;
- d. Setiap warga masyarakat diwajibkan mematuhi jadwal pembuangan sampah di TPS menurut waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- e. Setiap warga masyarakat yang sampahnya diangkut oleh Pemerintah Daerah diwajibkan membayar retribusi kebersihan yang tarifnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 6
Setiap Penghuni/pemilik bangunan termasuk pekarangannya atau persil, diwajibkan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia atau pada tempat sampah umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 7
Setiap pedagang atau pengusaha, sebelum meninggalkan tempat berdagangnya atau usahanya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya atau usahanya, ke tempat pembuangan sampah yang disediakan.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 8
Setiap pengusaha angkutan umum dan pemilik Kendaraan roda empat atau lebih diwajibkan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 9
- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan, rumah tinggal, kantor, rumah sakit, rumah nakan, restoran, hotel, industri atau pabrik serta bangunannya, rumah sewa, apotek, bioskop dan bangunan untuk kepentingan umum lainnya diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan.
- (2) Terhadap air yang melebihi ambang batas pencemaran dan yang mengandung bahan beracun dan berbahaya sebelum dibuang kesaluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 10
Demi ketertiban umum, pihak-pihak yang membangun sarana/bangunan di tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi masyarakat wajib menyiapkan/membangun WC umum.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 11
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya.
2. Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan. (2)
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 12
Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib memelihara kebersihan di lingkungan tempat diadakannya keramaian.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 13
- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan bangunan lainnya wajib mengangkut barang angkutannya dengan baik.
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab atas sampah, tanah, pasir, dan bahan-bahan bangunan serta bahan-bahan lainnya yang jatuh berceceran di sepanjang jalan.
Bagian Kedua Larangan
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 14
- (1) Dilarang menempelkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster dan lain-lain sebagainya di sembarang tempat, tanpa izin Bupati dan pemilik bangunan.
- (2) Apabila terdapat warga menempelkan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal in, maka pemilik bangunan diperbolehkan menolak dan atau langsung melepaskannya.
- (3) Dilarang menyebarkan kertas dan barang lainnya di jalan dalam upacara penguburan dan upacara ritual keagamaan lainnya, tanpa izin Bupati.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 15
Setiap orang dilarang mencoret-coret jalan umum, menulis, mengotori dinding tembok, pilar, tiang, pohon, pagar, jembatan, TPS , dan bangunan-bangunan umum lainnya, kecuali untuk kepentingan umum.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 16
Setiap orang dan atau para supir serta penumpang angkutan umum maupun pribadi dilarang membuang sampah, baik benda keras maupun benda cair yang berbahaya di sembarang tempat di jalan.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 17
- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, selokan, saluran pembuangan air dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali di tempat-tempat sampah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan TPS serta tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang membuang air besar dan air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan oleh Bupati.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 18
- (1) Setiap orang dilarang, menimbun atau menumpuk bahan-bahan material seperti kayu, pasir, batu, tanah, besi dan barang-barang lainnya di sepanjang pinggiran jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, kecuali dengan izin Bupati untuk keperluan pembangunan atau perbaikan jalan.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat perizinan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - TERTIB KEBERSIHAN
Pasal 19
Setiap orang atau badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus dilarang membuang sampah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit, selokan atau tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
TERTIB BANGUNAN DAN JASA
BAB IV - TERTIB BANGUNAN DAN JASA
Pasal 20
Setiap orang atau badan hukum dilarang:
- a. Mendirikan dan membangun, menambah dan atau mengubah bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan atau masih dalam proses pengurusan perizinannya dari Bupati.
- b. Mendirikan bangunan dibantaran sungai, parit, saluran air lainnya di bahu jalan, di atas tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam Daerah, kecuali untuk kepentingan Pemerintah daerah dan atau dengan izin Bupati.
- c. Mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan dan atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang.
- d. Meletakkan atau menumpuk barang-barang, peti-peti, keranjang dan benda-benda lainnya di atas trotoar, di pinggir jalan dan atau badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan dan keperluan lainnya.
- e. Mendirikan pompa-pompa bensin atau tempat berjualan bensin serta bahan-bahan bakar lainnya di sepanjang jalan dan atau trotoar dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran kecuali dengan izin Bupati.
- f. Membuat pagar dari tembok, kayu maupun pagar hidup yang tingginya lebih dari 1,20 Meter di atas permukaan persil yang berbatasan dengan jalan umum, kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya dengan izin tertulis dari Bupati.
- g. Menggunakan pasar, kios, las, kaki lima, gang-gang, lorong-lorong dan pekuburan umum atau ruangan di bawah jembatan dan taman-taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.
- h. Menggantungkan/memasang papan merek/reklame, spanduk, patung, barang-barang lain di jalan dan jembatan atau terlihat dari jalan kecuali atas izin Bupati.
TERTIB LINGKUNGAN
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 21
Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya dilarang:
- a. Membesarkan volume alat-alat musik, radio, tape recorder, televisi, pengeras suara serta barang-barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya, sesudah pukul 22.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, baik di ruangan tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketenteraman penduduk di sekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan, dan suara pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka yang diizinkan Bupati.
- b. Membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan di tempat-tempat lain pada malam hari dan siang hari pada jam istirahat.
- c. Mengedarkan atau menjual, menyimpan barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya, seperti petasan/mercon, kembang api dan bahan-bahan peledak lainnya.
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 22
- (1) Setiap orang dilarang bermain layang-layang di dalam wilayah Daerah, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan suatu Keputusan.
- (2) Di tempat-tempat yang diizinkan untuk bermain layang-layang dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat gelas dan sejenisnya.
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 23
Setiap orang atau badan dilarang memelihara burung walet di wilayah pemukiman, kecuali dengan izin Bupati.
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 24
Setiap orang dilarang bermain panahan, ketepel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda-benda tajam lainnya yang membahayakan jiwa orang lain di jalan atau di tempat keramaian umum lainnya.
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 25
Orang dilarang mengembun, mabuk-mabukan di jalan, di taman, jembatan, lorong-lorong, pasar-pasar, kaki lima dan tempat-tempat lainnya dalam wilayah Daerah.
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 26
Setiap orang atau badan dilarang di dalam Daerah:
- a. Menyembelih hewan di jalan atau pada tempat yang dapat terlihat oleh umum.
- b. Membiarkan hewan ternak piaraannya berkeliaran seperti sapi, kerbau, kambing dan anjing dan mencari makan di jalan umum, taman dan fasilitas umum lainnya.
- c. Mempekerjakan hewan sedemikian rupa di jalan, sedangkan hewan yang bersangkutan karena keadaannya tidak sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut.
- d. Mengganggu atau menganiaya hewan.
- e. Membuka usaha peternakan hewan yang mengganggu ketertibahn umum, kecuali mendapat izin Bupati;
TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN
BAB VI - TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN
Pasal 27
Setiap orang dilarang bertempat tinggal di bantaran sungai, parit dan saluran.
BAB VI - TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN
Pasal 28
- (1) Setiap orang dilarang membersihkan, mencuci kendaraan atau benda-benda lainnya yang dapat mencemarkan air sungai, parit dan saluran umum kecuali yang diizinkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang mencemari air sungai, parit dan saluran dengan minyak, kimia, tuba dan tinja serta benda-benda lain yang dapat menimbulkan pencemaran.
BAB VI - TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN
Pasal 29
Setiap orang dilarang memindahkan atau merusak got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali untuk kepentingan Daerah.
BAB VI - TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN
Pasal 30
Setiap orang dilarang membuat empang, menanam dan memelihara tanaman di aliran sungai, danau, parit, saluran kecuali seizin Bupati.
BAB VI - TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN
Pasal 31
Setiap orang dilarang menangkap ikan di sungai, parit, danau, dan saluran dengan sistiri aliran listrik AC/DC, bahan peledak, racun dan sejenisnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
TERTIB SARANA KOMUNIKASI
BAB VII - TERTIB SARANA KOMUNIKASI
Pasal 32
Untuk kepentingan keselamatan umum, bagi penggunaan pemakai alat-alat komunikasi dilarang: a. Menaaunakan telpon qenqqam sambil mengendarai atau mengemudikan kendaraan
0
TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
BAB VIII - TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
Pasal 33
- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan atau melaksanakan tempat parkir atau tempat penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di sepanjang jalan, di depan kantor, tempat-tempat umum lainnya di dalam daerah kecuali atas izin Bupati.
- (2) Bagi pemilik atau pengusaha angkutan umum orang dan atau barang roda empat atau lebih dilarang menempatkan, menyimpan/memarkir kendaraannya pada badan jalan atau pinggir jalan umum sepanjang siang dan malam hari pada saat tidak digunakan, kecuali seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan pembayaran retribusi tertentu.
- (3) Tata cara dan pengaturan mengenai perparkiran dan retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VIII - TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
Pasal 34
- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan atau melaksanakan dermaga atau pangkalan kapal, speed board, perahu bermotor atau tidak bermotor di atas air di dalam Daerah kecuali atas izin Bupati.
- (2) Bagi pemilik kapal, speed board, perahu bermotor atau tidak bermotor untuk angkutan umum orang dan atau barang dilarang menambatkan, menyimpan kendaraannya di luar dermaga atau pangkalan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara dan pengaturan mengenai dennaga atau pangkalan dan retribusi kendaraan di atas air diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VIII - TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
Pasal 35
- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib melalui rambu penyeberangan (zebra cross) apabila di jalan tersebut tersedia sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan wajib menunggu kendaraan tersebut di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan, kecuali di tempat tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.
4. ( 4) Setiap angkutan umum harus berhenti pada tempat yang telah ditentukan, kecuali di tempat tersebut tidak terdapat sarana untuk itu dan tidak terdapat tanda larangan.
BAB VIII - TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
Pasal 36
Kecuali atas izin Bupati setiap orang atau badan hukum dilarang:
- a. Membuat atau memasang portal di jalan umum.
- b. Membuat atau memasang tanggul pengamanan jalan umum.
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan.
- d. Membuat, memasang, memindahkan dan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas.
- e. Menutup trobosan atau putaran jalan.
- f. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya.
- g. Membongkar trotoar.
- h. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan.
- i. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya.
- j. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
BAB VIII - TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
Pasal 37
- (1) Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan umum atau barang yang dijalankan dan dioperasikan di dalam Daerah wajib melaksanakan uji kelaikan kendaraan bermotor secara berkala.
- (2) Setiap kendaraan angkutan orang atau barang yang tidak layak jalan dilarang beroperasi di jalan-jalan di dalam Daerah.
- (3) Tata cara dan pengaturan uji kelaikan (kir) kendaraan bermotor roda empat atau lebih akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VIII - TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
Pasal 38
- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan-bahan berdebu, berbau busuk, bahan mudah terbakar dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus tertutup dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan setelah pemakaian.
TERTIB USAHA TERTENTU
BAB IX - TERTIB USAHA TERTENTU
Pasal 39
- (1) Setiap pengusaha dan pengguna alat-alat permainan ketangkasan dilarang mengoperasikan mesin-mesin ketangkasan dan atau elektronik, seperti ding dong, video game, play station dan sejenisnya yang dapat mengarah atau menjurus kepada perjudian.
-
- (2) Permainan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan izin sepanjang tidak mengarah pada perjudian.
- (3) Bagi pengusaha yang diberikan izin diwajibkan mengikuti ketentuan mengenai jam-jam permainan, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
BAB IX - TERTIB USAHA TERTENTU
Pasal 40
Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan karcis angkutan umum baik darat, laut maupun udara, karcis hiburan dan kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati.
BAB IX - TERTIB USAHA TERTENTU
Pasal 41
Setiap orang atau badan dilarang:
- a. Mejalankan kegiatan usaha pengangkutan dengan menggunakan becak atau kendaraan tidak bermotor lainnya tanpa seizin Bupati.
- b. Menjalankan kegiatan usaha ojek pengangkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan kendaraan tidak bermotor kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - TERTIB USAHA TERTENTU
Pasal 42
- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penampungan, pengumpulan, penyaluran tenaga kerja, tanpa izin dari Bupati.
- (2) Tata cara dan pengaturan tentang pengerahan tenaga kerja diatur dalam Peraturan daerah tersendiri.
I'
TERTIB SOSIAL
BAB X - TERTIB SOSIAL
Pasal 43
Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat um um lainnya kecuali dengan Izin dari Bupati.
BAB X - TERTIB SOSIAL
Pasal 44
Setiap orang yang berpenyakit menular dan tidak waras yang mengganggu pandangan umum meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempa, umum lainnya.
BAB X - TERTIB SOSIAL
Pasal 45
Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
BAB X - TERTIB SOSIAL
Pasal 46
- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tern pat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang memberikan kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Bupati berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan untuk berbuat asusila.
- (4) Tata cara dan pengaturan tentang pencegahan dan pemberantasan perbuatan asusila diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
KETENTUAN PIDANA
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 47
- (1) Setiap Orang atau Sadan Hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 45, pasal 46 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
PENYIDIKAN
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 48
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Hukum Acara Pidana yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal SO
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 2 cptzber 2008

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal eytuber 2008 z: BAH KABIIDATFN MFI AWT TAHUIN 2008 NOM i !
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR G TAHUN 2008
## TENTANG
## KETERTIBAN UMUM
## I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus didukung situasi dan kondisi yang tertib, aman dan tenteram. Kondisi itu dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat berpartisipasi mewujudkannya.
Pengaturan mengenai ketertiban umum dan sangat diperlukan demi menjaga hak-hak dan kebutuhan akan tertib, aman, sehat, bersih, di satu pihak. Di pihak lain adanya pengaturan tersebut untuk memberikan dasar hukum bagi Aparatur Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai kondisi masyarakat akan kepentingan hukum itu sendiri.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/d pasal 19 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas Huruf h Ketinggian pemasangan papan reklame disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan lain.
PENJELASAN
Pasal 21
s/d Pasal 24 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Yang dimaksud mengembun dalam hal ini adalah kegiatan kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya, yang dapat menimbulkan keributan sehingga mengganggu istirahat, ketenangan dan membuat resah masyarakat sekitarnya.
PENJELASAN
Pasal 26
s/d Pasal 29 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
yang dimaksud dengan menanam dan memelihara tanaman dalam hal ini adalah menanam untuk kepentingan usaha dikecualikan menanam untuk kepentingan pencegahan erosi dan abrasi sungai.
PENJELASAN
Pasal 31
s/d Pasal 50 Cukup jelas