PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 28 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);
32.Peraturan Bupati Ogan Komering ...
33. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 32);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DAN
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12.Pembiayaan Daerah adalah Semua ...
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
BAB II
Pasal 2
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB II
Pasal 3
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut :
- A Pendapatan
Rp. 1.521.770.289.548,64
- B Belanja
Rp. 1.517.697.965.668,09
Surplus/(defisit)
Rp.
4.072.323.880,55
- C Pembiayaan
- Penerimaan
Rp.
1.461.849.120,30
- Pengeluaran
Rp.
2.544.500.000,00
Pembiayaan Neto
Rp.
(1.082.650.879,70)
BAB II
Pasal 4
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut : (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp147.996.602.348,36 Dengan
- rincian sebagai berikut :
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp151.042.269.858,91 Dengan rincian sebagai berikut:
- a Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
Rp. 1.669.766.891.897,00
- b Realisasi Selisih lebih/(Kurang)
Rp.
1.521.770.289.548,64
Rp.
147.996.602.348,36
- a Anggaran Belanja Setelah Perubahan
Rp. 1.668.740.235.527,00
- b Realisasi
Rp. 1.517.697.965.668,09
Selisih lebih/(Kurang)
Rp.
151.042.269.858,91
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp3.045.667.510,55 Dengan rincian sebagai berikut:
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp55.994.510,49 dengan rincian sebagai berikut :
3. a Anggaran Penerimaan Pembiayaan
- a Surplus/Defisit Setelah Perubahan
Rp.
1.026.656.370,00
- b Realisasi
Rp.
4.072.323.880,55
Selisih lebih/(Kurang)
Rp.
3.045.667.510,55
Rp.
1.517.843.630,79
- b Realisasi
Rp.
1.461.849.120,30
Selisih lebih/(Kurang)
Rp.
55.994.510,49
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,79 Dengan rincian sebagai berikut :
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(55.994.509,70) Dengan rincian sebagai berikut:
- a Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Rp.
2.544.000.000,79
- b Realisasi
Rp.
2.544.000.000,00
Selisih lebih/(Kurang)
Rp.
0,79
- a Anggaran Pembiayaan Neto
Rp.
(1.026.656.370,00)
- b Realisasi Selisih lebih/(Kurang)
Rp.
(1.082.650.879,70)
Rp.
(55.994.509,70)
BAB II
Pasal 5
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2016, sebagai berikut :
- A Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Rp.
2.816.258.630,79
Rp.
(1.461.849.120,30)
- B Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)
Rp.
2.816.258.630,79
- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Rp.
(1.354.409.510,49)
- C Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun
Rp.
2.989.673.000,85
BAB II
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2016, sebagai berikut:
- A Jumlah Pendapatan - LO
Rp.
1.692.457.807.953,72
- B Jumlah Beban - LO
Rp. 1.259.351.309.124,33
- C Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
Rp.
0,00
- C Jumlah Surplus/Defisit - LO
Rp.
433.106.498.829,39
BAB II
Pasal 7
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2016, sebagai berikut:
- A Ekuitas Awal
Rp.
1.557.494.019.302,00
- B Surplus/Defisit - LO
Rp.
433.106.498.829,39
- C Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar
Rp.
(75.168.371.021,67)
- D Ekuitas Akhir
1.915.432.147.109,73
Neraca sebagaimana ...
BAB II
Pasal 8
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e per 31 Desember Tahun 2016, sebagai berikut:
- A Jumlah Aset
Rp. 2.009.546.443.360,30
- B Jumlah Kewajiban
Rp.
94.114.296.250,57
- C Jumlah Ekuitas
Rp. 1.915.432.147.109,73
BAB II
Pasal 9
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f per 31 Desember Tahun 2016, sebagai berikut:
- A Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2016
Rp.
161.832.361,76
- B Arus Kas dari aktivitas operasi
Rp. 324.647.989.227,64
- C Arus kas dari aktivitas investasi Non Keuangan
Rp.
(321.249.671.402,17)
- D Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan
Rp.
(2.519.559.428,00)
- E Arus kas dari aktivitas nonanggaran
Rp.
0,00
- F Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016
Rp.
1.040.590.759,23
BAB II
Pasal 10
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
BAB II
Pasal 11
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I :

Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1

:

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 :

- Rincian laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 :

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

- b.

- Lampiran II :

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Lampiran III :

Laporan Operasional;

- d. Lampiran IV :

Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Lampiran V :

Neraca;

- f. Lampiran VI :

Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII

- 

Catatan atas laporan keuangan;

- h. Lampiran VIII

:

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

- i.

- Lampiran IX :

- Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

- j.

- Lampiran X

- Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI ...

- k.

- Lampiran XI :

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- l.

- Lampiran XII :

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- m.

- Lampiran XIII :

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

- n. Lampiran XIV

:

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

- o. Lampiran XV

:

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

- p. Lampiran XVI :

Daftar Dana Cadangan Daerah;

- q. Lampiran XVII

:

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

- r. Lampiran XVIII

- 

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX :

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

- t.

- Lampiran XX :

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah;

- u.

- Lampiran XXI :

Ikhtisar Laporan Keuangan Desa

## Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.


Diundangkan di Martapura pada tanggal, 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Ditetapkan di Martapura pada tanggal, 28 Agustus 2017

BUPATI OGAN

H,M. KHOLD MD

## H. IDHAMTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN : 2/OKUT/2017