PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor /2 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR /2 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
Menimbang a. bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan kewenangan
- Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pengujjan kendaraan bermotor sebagaimana pada huruf a diatas perlu pengaturannnya dengan maksud untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor di jalan, melestarikan kemungkinan dan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3436 );
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4389);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I»omor 34);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); i ;
i
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
8. Undang - Undang tornor 12 Tanun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 26, Tembahan Lembaran Neg .ra Republik Indonesia Nomor 3+10);
+
- \f 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor €0, Tmbzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528 ); '
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor &amp;2, Tambalan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4737).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
EUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR RETRIBUSI ', I
t'
I
t
r
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Peraturan Daerah ini yang dimaksud aengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupui adlah 8upati Mclawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi;
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan umum pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Melawi;
8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang dibebankan pada setiap pemilik kendaraan bermotor yang di uji dalam wilayah Kabupaten Melani; it
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan pengujjan kendaraan bermotor dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Penguji adalah Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya; .t
12. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan mengujj dan/atau memeriksa bagianbagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
13. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
14. Kendaraan Wajib Ujj adalah setiap kendaraan yang ## BAB II
.
•
i
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pengujjan Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas Setiap pelayanan pengujjan kendaraan bermotor.
Pasal 3
!
1.
..
,
!
Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. '
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5
Retribusi pengujjan kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.
!
t
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
t
Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan ## BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Tarif retribusi digolongkan
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal.8 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10
- (D) Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan
- (2) Masa ianaka wakti celam 6 /anm) »»l -+-o. -'---
1
}
]
SANKSI ADMINISTRASI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.
\·
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
F
- (2) Pembayaran retribusi Pengujian. Kendaraan Bermotor dilakukan setelah permintaan pengujian disetujui oleh Kepala Dinas t
- (3) Sistem, prosedur, dan tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati ## BAB VIII
KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1) Setiap kendaraan bermotor wajjb ujj yang dimiliki orang pribadi atau badan yang dioperasikan di wilayah Kabupaten Melawi wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. j'
- (3) Bagi kendaraan bermotor wajib ujl yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus ujf berupa buku uji, tanda uji, dan tanda samping kendaraan.
- (2) Penetapan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penelitian berupa pengujian kendaraan bennotor secara berkala oleh tenaga pengujj yang memiliki kualifkasi tertentu.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14
�
- a. kendaraan bermotor yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan bagi:
- b. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan atau dalam perbaikan di bengkel umum yang dibuktikan dengan surat keterangan kerusakan kendaraan bermotor dari instansi teknis terkait.
I
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 15
Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :
- b. ujj berkala selanjutnya;
- a. ujj berkala untuk pertama kali;
- c. uji berkala untuk kendaraan mutasi uj;
- e. uji berkala untuk perubahan bentuk.
- d. uji berkala untuk kendaraan numpang uji;
i
I
I
l
- (2) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban ujj berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan untuk dilakukan uji berkala paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala untuk pertama kali berakhir.
i
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 17
·
Kendaraan bermotor wajib uji yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uj tipe, dan tanda lulus uj tpe wajib uji berkala untuk pertama kali sebelum memperoleh surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku kepemilikan kendaraan bermotor.
Bagian Kedua
Masa Berlaku
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 18
- (1) Masa berlaku uji kendaraan bermotor selama 6 (enam) bulan.
- a. terjadi perubahan bentuk, karoseri dan atau sumbu kendaraan bermotor yang bersangkutan; atau
- (2) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor dinyatakan tidak berlaku sebelum habis masa berlakunya dalam hal: .
- b. kondisi fisik dan teknis kendaraan yang bersangkutan tidak memenuhipersyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. i, '+
Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 19
- (1) Permohonan pengujan kendaraan bermotor disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara permohonan pengujjan kendaraan bermotor diatur oleh Bupati. '
Bagian Keempat Sanksi Administrasi Pengujian
!
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 20
.
,
.L
.
Kendaraan habis masa ujj tetapi tidak diujj berkala pada waktunya dikenakan biaya tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) per bulan dari biaya ujj kendaraan yang bersangkutan. '
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 21
I
Terhadap kendaraan yang kondisi fisik dan teknisnya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan penyitaan tanda bukti lulus uji, dan pemllik/pemegang kendaraan wajib melakukan pengujian ulang atas kendaraan yang bersangkutan.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 22
- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pengujjan kendaraan bermotor dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati. ff i
- a. pengaturan penyelenggaraan pelayanan pengujjan kendaraan bermotor;
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
i
- b. peningkatan profesionalitas tenaga penguji dan kualitas pelayanan pengujjan kendaraan bermotor; dan
1
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23
I
I
- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam' Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi adalah:
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; #
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; 'Ii
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; "
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktl tersebut;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c; ?
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
j
- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan '
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di. bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. '
KETENTUAN PIDANA
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
!
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan wajjib uj tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan pidana 'kurungan paling lama 3 (tga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). . . '+ ,
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan wajjb ujj yang tidak memenuhi ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diancam denga n pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali' retribusi terutang. !
.:i
A
y
1
±
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
i
I
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap tanda bukti lulus uji yang telah dimiliki tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. " r. « 1 ·: ' (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturkn yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh gal 2 Dscrle&gt; 2008 )

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinch pada tanggal, 3 Deranber 2008 KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR /2 ' .. I I : ; . J 2 ' Pasal
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR I2 TAHUN 2008
TENTANG
PENGUIAN ENDARAL BERMOTOR
## I. UMUM
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang;undang Nornor 1G Tahun 1997 tentang Pajak den Retribsi Duerah, Reuibusi Pengujian Kendaraan Eeroor termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan daerah. · ·
Penyelenggaraan pelayanan pengujjan kendaraan bermotor diharapkan mampu mendukung terjaminnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertban dalam berlalulintas di jalan sehingga diharapkan semakin berkurang angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Melawi. Untuk maksud tersebut dipertukan suatu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam memberikan pelayanan pengujjan kendaraan bermotor kepada masyarakat agar penyelenggaraannya benar-benar memberi manfaat secara nyata bagi masyarakat.
Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah Retribusi Pengujjan Kendaraan bermotor karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi i menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujjan Kendaraan Bermotor dalami rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan
## II. PASAL DEMI PASAL
- Angka 14 Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor wajib uji adalah kendaraankendaraan yang dim.iliki oleh instansi-instansi pemerintah.
##
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 s/d 13 cukup jelas - Angka 15 Termasuk dalam pengertian kendaraan umum adalah kendaraan yang disewakan orang lain selama jangka waktu tertentu dan atau melalui jalur perjalanan misalnya bus sekolah, bus antar jemput kepada tertentu dan atau mempunyai trayek tetap, karyawan, kendaracn biro perjalanan/travel, dan lain-lain kendaraan yang sjenis Angka 17 Termasuk dalam pengertan mobil bus adalah kendaraan bermotor yang memiliki jarak sumbu lebih besar atau sama dengan 3.000 milimeter walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 tempat duduk. Angka 19 Yang termasuk kendaraan khusus antara lain kendaraan bermotor derek, kendaraan barang lain bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor untuk angkutan berbahaya dan beracun, kendaraan bermotor pencampur beton, dan sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 2
s/d 12 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
- a. mempunyai ijasah sekolah teknik tingkat menengah jurusan mesin atau pendidikan lain yang sederajat atau lebih tinggi dalam bidang kendaraan bermotor atau yang disamakan; ... t - b. usia minimal 21 tahun; - c. sehat jasmani dan rohani; ' ·I - d. berkelakuan baik; ' - e. memiliki surat izin mengemudi golongan B; j - f. lulus pendiikan an peiathan pengujian kendaraan bermotor atau yang disamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - g. disumpah sebagal penguji. Ayat (3) Bagi kendaraan yang tidak lulus ujj diberikan kesempatan dilakukan uj ulang pada waktu yang telah ditentukan dan