PERATURAN BUPATI RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA (berlaku 3 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
Mengingat
1.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 126,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
4. ~Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang '67 ,
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; tentang
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 501/MKP/2010 tentang Tatacara Pendaftaran Usaha PM 9O/HK Tarik Wisata; Daya
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008-2013 (Lembaran Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2009 Daerah Kabupaten Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 7).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA
BAB KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Daerah sebagai unsur penyelenggara Siau Tagulandang Biaro;
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
Perangkat Teknis Daerah adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Siau Kepulauan Tagulandang Biaro sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Kabupaten
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Yang diberi kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pungutan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 'jin tertentu khusus Yang disediakan danlatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
3. 7 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
5. 9 Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Yang menurut peraturan perundang-undangan , retribusi wajib untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk memungut atau memotong retribusi tertentu;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha Yang meliputi negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, Yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan denaan kekas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi Iebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, Yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga danlatau denda;
16. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan Yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, danlatau bukti Yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Retribusi Jasa Usaha dipungut sebagai retribusi , atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Pasal 3
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial , meliputi
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- a. Pelayanan dengan 'menggunakan'memanfaatkan kckayaan dacrah Yang belum dimanfaatkan secara optimal danlatau;
Pasal
Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan Yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
BAB III - GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 5
Jenis Retribusi Daerah yang digoldngkan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan ini adalqh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Bagian Kesatu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
BAB III - GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 6
- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi pelayanan tempat rekreasi , pariwisata, dan Yang disediakan, atas danJatau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dimiliki , olahraga
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat pariwisata, dan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh rekreasi , daerah; Pemerintah olahraga
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga (1) adalah danlatau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, Yang disediakan, dimiliki , BUMD , dan pihak swasta;
4. Orang Pribadi atau Badan yang disediakan; dimiliki , danJatau dikelola oleh Pemerintah Daeralsa
5. Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Orang Pribadi atau Badan Yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi , Daerah;
BAB III - GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB III - GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 8
Besaran Tarif Retribusi tempat rkreasi, pariwisata dan olahraga berikut ditetapkan sebagai
- Karcis Tanda Masuk terdiri dari
Karcis Tanda Masuk untuk Objek Wisata , Rekreasi dan Olahraga,
- 1) Wisata Sejarah
2. Dewasa
Rp.2.000,-/Orang
- Anak-anak
Rp.1.000,/Orang
- 2) Wisata Budaya
- Dewasa
Rp.3.000,/Orang
- Anak-anak
- 3) Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Dewasa
Rp.3.000,/Orang
- Anak-anak
- 2 Karcis Parkiran
Rp.2.000, /Orang
- a. Kendaraan roda 2
- Kendaraan roda 4
~IKendaraan Rp.2.000 ,/Kendaraan Rp.3.000,/Kendaraan Rp.50.000,-/Orang
- C. Kendaraan roda 6
- ID Card/ijin untuk penyelam
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud para ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar .
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10
- SKRD atau dokumen lain Yang (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan dipersamakan;
- (2) Dokumen lain Yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan serta ID Card;
- (3) Dengan
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau tempat Jain Yang ditunjuk ## BAB VI PENERBITAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN TATA CARA
PENYETORAN
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
- (1) Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD sebagaimana dimaksud pasal 8 diterbitkan danlatau dicetak oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (disingkat PPKAD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (2) Penerbitan danlatau pencetakan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan permohonan menyalurkan kepada camat disertai penandatanganan dokumen penyerahan sebagai alat bukti yang diperlukan
- (3) Hasil pemungutan retribusi dilakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Nomor Rekening Bank Sulut No. 01.12.000006-1 .
- (4) Surat bukti penyetoran retribusi sebagalmana dimaksud ayat (3) diwajibkan memasukan fotocopi ke Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Biaro
BAB VII - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 13
- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- (2) Keringanan; pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bilamana subjek retribusi mengalami hanya
3. Bencana alam;
- b. Pailit ## BAB VIII PEMERIKSAAN
BAB VII - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 14
Bupati melalui Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam pemeriksaan untuk menguji rangka Retribusi Daerah. melaksanakan peraturan perundang-undangan
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang bidang retribusi , sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada (1) adalah ayat
- a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti , mencari , mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan Yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6
- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak di bidang retribusi daerah; pidana
9. Menyuruh berhenti danlatau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, danlatau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Menghentikan penyidikan danlatau;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Wajib retribusi Yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang Yang tidak atau kurang bayar .
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 15
Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 merupakan penerimaan Daerah.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
Wajib retribusi Yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang Yang tidak atau kurang bayar .
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 merupakan penerimaan Daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku; maka semua Peraturan Bupati yang mengatur danlatau yang memuat tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga tidak berlaku.
Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. dengan

Penetapan: Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 3 Juli 2011

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal Juli 2011 TAGULANDANG BIARO BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAHUN 2011 NOMOR 38

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Penandatangan: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN (BOK) KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2011 ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, Menimbang

Penandatangan: - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf di Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro . bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dipandang perlu mengalokasikan Bantuan Operasional Kelurahan (BOK) bagi kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011; Mengingat 1 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas ~Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);