PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Nomor 3 Tahun 2017 tentang BADAN USAHA MILIK DAERAH (berlaku 6 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Sadan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat perlu dikelola dan dilakukan pengawasan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sadan Usaha Milik Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan .Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan .Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATIBOJONEGORO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah
6. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan tidak terbagi atas saham
7. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
8. Direksi adalah organ BUMD yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan Badan Usaha Milik Daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Pengawas adalah organ BUMD, yang berbentuk perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Dewan Komisaris adalah organ BUMD, yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang mempunyru wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
13. Rencana Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
15. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh 1 (satu) BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
17. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih sahan1 BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD.
18. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, perusahaan umum Daerah atau perusahaan perseroan Daerah yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri at.au Hakim Pengawas.
19. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada perusahaan umum Daerah dan/ atau perusahaan perseroan Daerah.
20. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah personil/unit yang dibentuk dalam organisasi yang akan bekerja meliputi 5 (lima) komponen yaitu lingkungan pengendalian (control envivonrnent), penaksiran resiko ( risk assessment), aktivitas pengendalian (control activities), pemrosesan informasi dan komunikasi (information processing and communication) dan pemantauan (monitoring) .
21. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
22. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Pendirian BUMD dimaksudkan untuk:
- a. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
- b. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi; dan
- c. turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi Jemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli Daerah di Juar pajak Daerah dan retribusi Daerah.
6
BABI!l PENDIRIAN, PENAMMN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM
Bagian Kesatu Pendirian
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan cara memisahkan sebagian hart.a kekayaannya sebagai penyert.aan modal.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.
Bagian Kedua Penamaan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) Pada setiap BUMD dicantumkan sebutan Bojonegoro.
- (2) Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan di awal, tengah, atau akhir nama BUMD.
Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
- (1) Perusahaan umum Daerah dapat diubah bentuk hukumnya menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pengalihan aktiva dan pasiva BUMD perusahaan umum Daerah melalui penyetoran dalam BUMD perusahaan perseroan Daerah; atau
- b. pengalihan aktiva dan pasiva BUMD perusahaan umum Daerah kepada suatu BUMD perusahaan perseroan Daerah yang sudah berdiri.
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD perusahaan umum Daerah menjadi BUMD perusahaan perseroan Daerah wajib men1perhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. aktiva BUMD perusahaan umum Daerah;
- b. bidang usaha;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pegawai BUMD perusahaan umum Daerah;
- e. perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga;
- f. perizinan dan legalitas; dan
- g. jumlah saham yang dimiliki dalam BUMD perusahaan perseroan Daerah setelah perubahan minimal 51 % lembar saham.
- (4) Penetapan perubahan bentuk BUMD perusahaan umum Daerah menjadi BUMD perusahaan perseroan Daerah sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
- (1) Dalam rangka melakukan perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk Tim Likuidasi.
- (2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur SKPD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan tugasnya Tim Likuidasi dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang diperlukan.
- (4) Kctentuan lebih lanjut mengenai Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BIDANG USAHA DAN MODAL
Bagian Kesatu Bidang Usaha
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 8
- (1) Bidang usaha perusahan umum Daerah diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak
- (2) Perusahaan perseroan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang terbuka dalam arti seluas-luasnya.
- (3) Dalam melakukan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam RJP dan/ a tau RKAP melalui RUPS.
Bagian Kedua Modal
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 9
- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.
- (2) Dalam r angka memperbesar modal dasar atau n1emenuhi modal dasar yang telah ditentukan dan/ atau memperkuat kondisi keuangan BUMD, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal, yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan penganggarannya dituangkan dalam Pcraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (3) Penyertaa.n modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber lainnya.
- (4) Setiap penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan umum Daerah atau perusahaan perseroan Daerah yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (5) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (6) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai sesuai nilai rill pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (7) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang› undangan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan kedalam perusahaan umum Daerah dan/ atau perusahaan perseroan Daerah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BABY ORGANBUMD
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 10
Organ BUMD terdiri atas:
- (1) Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
- (2) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, Direksi, dan Komisaris.
Bagian Kedua
Struktur Organisasi BUMD
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 11
- (1) Struktur Organisasi BUMD sesuai maksud dan tujuan didirikannya perusahaan.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan ## BAB VI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Bagian Kesatu Kewenangan Bupati
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 12
- (1) Bupati memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perusahaan umum Daerah yang diusulkan oleh Direksi.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahan umum Daerah yang bersangkutan.
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 13
Bupati tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat perusahaan umum Daerah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam perusahaan umum Daerah, kecuali apabila Bupati:
- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perusahaan umum Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan umum Daerah.
Bagian Kedua Anggaran Dasar
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 14
- (1) Anggaran Dasar perusahaan umum Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pendiriannya.
- (2) Perubahan anggaran dasar perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Ketiga Penggunaan Laba
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 15
- (1) Setiap tahun buku perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 16
Penggunaan laba bersih perusahaan umum Daerah termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Keempat Direksi Perusahaan Umum Daerah
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 17
- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya guna pencapaian tujuan perusahaan umum Daerah, anggota Direksi perusahaan umum Daerah harus mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 18
- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi perusahaan umum Daerah dilakukan oleh Bupati sebagai pemilik modal.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal, material, dan syarat lainnya.
- (3) Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD, BUMN, atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMD, BUMN, dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
- (4) Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. kompetensi lunak; dan
- b. kompetensi teknis.
- (5) Kompetensi iunak meliputi:
- a. Integritas, bahwa yang bersangkutan tidak pemah terlibat dalam:
- 1) perbuatan rekayasa dan praktek menyimpang daJam pengurusan BUMD /BUMN /lembaga/ perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
- 2) perbuatan cidera janji atas yang telah disepakati BUMD/BUMN/lembaga/perusahaan yang bersangkutan bekerja pencalonan; dan komitmen dengan tempat sebelum
- 3) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai peianggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
- b. memiliki jiwa kepemimpinan dan visi;
- c. dapat bekerja sama dengan baik;
- d. memiliki analisa dan pemikiran strategis;
- e. mampu mengambil keputusan;
- f. mampu menjaJin jenjang strategis; dan
- g. mampu berkomunikasi dengan baik.
- (6) Kompetensi teknis meliputi:
- a. pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD yang bersangkutan atau fungsi manajemen tertentu;
17. b.
- c. pengalaman dalam BUMN /BUMD /lembaga/ perusahaan.
19. pem. ahaman terhadap tata kelola perusahaan; dan pengeioiaan
20. Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud daJam ayat
- (7) (2) meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani; dan
- b. bukan pengurus partai.
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 19
- (1) Anggota Direksi diangkat
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 20
- (1) Masajabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 21
- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan umum Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 22
- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 23
- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan umum Daerah ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 24
Ketentuan Jebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, Japoran tahunan, dan perhitungan tahunan perusahaan umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 25
Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 26
- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan tata niaga agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 27
- (1) Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyediakan waktu yang cukup;
- b. mampu mengawasi BUMD sesuai dengan program kerja;
- c. mampu memberikan saran kepada Direksi agar BUMD mampu bersaing dengan perusahaan lain;
- d. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang; dan
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
BAB IV - BIDANG USAHA DAN MODAL
Pasal 28
- (1) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kalinya dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan juga mampu:
- a. mengawasi BUMD sesuai dengan program kerja;
- b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar BUMD mampu bersaing dengan perusahaan lain; dan
- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Bagian Kesatu Rapat Umum Pemegang Saham
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 29
- (1) Bupati bertindak selaku pemegang saham.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:
- a. perubahan jumlah modal;
- b. perubahan anggaran dasar;
- c. rencana penggunaan laba;
7. peleburan, pengambilalihan, d. penggabungan, pemisahan, serta pembubaran perusahaan perseroan Daerah;
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. kerja sama perusahaan perseroan Daerah;
- g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan
- h. pengalihan aktiva.
Bagian Kedua
Direksi Perusahaan Perseroan Daerah
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 30
- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Bupati selaku pemegang saham.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan dalam RUPS.
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 31
- (1) Anggota Direksi diangkat
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 32
Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 33
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal, material, dan syarat lainnya.
- (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD, BUMN, atau perusahaan dinyatakan pailit;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMD, BUMN, dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
- (3) Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kompetensi lunak; dan
- b. kompetensi teknis.
- (4) Kompetensi lunak meliputi:
- a. integritas, bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam:
1. perbuatan rekayasa dan praktek menyimpang dalam pengurusan BUMD /BUMN / lembaga/ perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
2. perbuatan cidera janji atas komitmen yang telah disepakati dengan BUMD/BUMN/lembaga/perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan; dan
3. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
- b. memiliki jiwa kepemimpinan dan visi;
- c. dapat bekerja sama dengan baik;
- d. memiliki analisa dan pemikiran strategis;
- e. mampu mengambil keputusan;
- f. mampu menjalin jenjang strategis; dan
- g. mampu berkomunikasi dengan baik.
- (5) Kompetensi teknis meliputi:
- a. pengetahuan yang memadai dibidang usaha BUMD yang bersangkutan atau fungsi manajemen tertentu;
- b. pemahaman terhadap tata kelola perusahaan;dan
- c. pengalaman dalam pengelolaan BUMN/BUMD/Lembaga/Perusahaan.
- (6) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. bukan pengurus partai
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dengan AD/ ART.
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 34
Anggota Direksi melaksanakan tugasnya secara profesional dan tanggung jawab guna pencapaian tujuan perusahaan perseroan Daerah.
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 35
- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan perseroan Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka ditandatangani bersama disampaikan kepada RUPS pengesahan. panjang dengan untuk yang telah Komisaris mendapatkan
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 36
- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 37
- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan perseroan Daerah ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan perusahaan perseroan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 39
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan/ atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga Dewan Komisaris
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 40
- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Bupati.
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 41
- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 42
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, calon anggota Dewan Ko mi saris harus memenuhi persyaratan formal, material, dan syarat lainnya.
- (2) Syarat formal sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. tidak pemah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD, BUMN, atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
- d. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMD, BUMN, dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
- (3) Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kompetensi lunak; dan
- b. kompetensi teknis.
- (4) Kompetensi lunak meliputi:
3. a integritas
- b. dapa.t bekerja sama dengan ball&lt;;
- c. memiliki analisa clan pemikiran strategis;
- d. mampu mengambil keputusan; clan
- e. mampu berkomunikasi dengan baik.
- (5) Kompetensi teknis/keahlian meliputi:
9. a pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan perseroan Daerah yang bersangkutan; clan
- b. pemaharnan terhadap manajemen clan tata kelola perusahaan.
- (6) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
12. a sehatjasmani clan rohani;
- b. tidak sedang menjabat seba,gai pelaksana pelayanan publik;
- c. tidak sedang menjabat seba,gai anggota Dewan Komisaris pada BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta, kecuali menandatangani surat pemyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpiJih seba,gai anggota Dewan Komisaris perusahaan perseroan Daerah;
- d. tidak sedang menduduki jabatan yang
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan clan tata cara pengangkatan clan pembementian Dewan Kornisaris diatur dengan Peraturan Bupati
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 45
Komisaris bertugas meng;awasi Direksi daJarn menjalankan kepengurusan perusahaan perseroan Daerah serta memberikan nasihat kepada Direksi.
BAB VII - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
Pasal 46
Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBlLALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD
BAB VIII - PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBlLALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD
Pasal 47
- (1) Penggabungan dan peleburan suatu BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain yang telah ada.
- (2) Pengambilalihan suatu BUMD dapat dilakukan oleh BUMD lain.
- (3) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB VIII - PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBlLALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD
Pasal 48
- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMD disetorkan langsung ke Kas Daerah.
BAB VIII - PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBlLALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD
Pasal 49
Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, kepentingan BUMD, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMD harus tetap mendapat perhatian.
SANKS! ADMlNISTRATIF
BAB XI - SANKS! ADMlNISTRATIF
Pasal 50
- ( 1) Dikenakan sanksi administratif bagi:
- a Direksi Perusahaan Umum Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- b. Direksi Perseroan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan
- c. Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunanjabatan (demosi);
- d. pemberhentian sementara;
- e. pemberhentian tetap; dan
- f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan tata cara lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB Xll - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (ena.m) bulan terhitung sejak Pcraturan Daerah ini diundangkan.
BAB Xll - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Peraturan Daerah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap pengundangan penempatannya Bojonegoro. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah m1 dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 6 Juni 2017

Penandatangan: ## BUPATIBOJONEGORO,

Verifikasi: ttd . . H. SUYOTO

Penetapan: Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 6 Juni 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Verifikasi: ttd. ## SOEHADI MOEWONO ## LEMBARAN DAERAII KABUPATEN BOJONEGORO TAHON 2017 NOMOR 3.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
## BADAN USAHA MILIK DAERAH
## I. UMUM
Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan Daerah serta peningkatan pendapatan asli Daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengakomodasi peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bojonegoro melalui keberadaan BUMD. Selaras dengan itu, peningkatan pendapatan BUMD dapat dicapai dengan pelaksanaan kinerja secara profesional atas prinsip kemandirian sebagai sebuah perusahaan (bail&lt; berbentuk perusahaan umum Daerah atau perusahaan perseroan Daerah), juga dalam pclaksanaan tugas selalu berdasar pada produk hukum, baik produk hukum Daerah (Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati) maupun Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yang secara internal mengikat seluruh aktivitas manajemen (yang menjelaskan hak-hak serta kewajiban perusahaan dan pegawai secara menyeluruh dalam bentuk tata tertib dalam melaksanakan pekerjaan), sehingga kedua belah pihak (organ dan pegawai BUMD) dapat bersama-sama membina, mempertahankan, serta mengembangkan suatu hubungan kerja yang saling membutuhkan dalam produktivitasnya.
Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Badan Usaha Milik Daerah urgen diperlukan, untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pendirian BUMD di Kabupaten Bojonegoro yang representatif dan profesional.
## JI. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat {2) Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat {4)
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat {3) Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat {3) Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas. | Ayat | (8) | |----------|------------------| | Pasal 10 | Pasal 10 | | Ayat | (1) Cukupjelas. | | Ayat | (2) Cukupjelas. | | Pasal 11 | Pasal 11 | | Ayat | (1) Cukupjelas. | | Ayat | (2) Cukup jelas. | | Pasal 12 | Pasal 12 | | Ayat | (1) Cukupjelas. | | Ayat | (2) Cukup jelas. | | Ayat | (3) Cukup jelas. | | Pasal 13 | Pasal 13 | | Cukup | jelas. | | Pasal 14 | Pasal 14 | | Ayat | (1) Cukupjelas. | | Ayat | (2) Cukup jelas. | | Pasal 15 | Pasal 15 | | Ayat | (1) Cukupjelas. | | Ayat | (2) Cukupjelas. | | Ayat | (3) Cukupjelas. | | Pasal 16 | Pasal 16 | | | Cukupjelas. | | Pasal 17 | Pasal 17 | | Ayat | (1) Cukup jelas. | | Ayat | (2) Cukupjelas. | | Pasal 18 | Pasal 18 | | Ayat(l) | | | Ayat | (2) Cukup jelas. | Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Pasa122 Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat(l) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasa137 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 50
Ayat(l) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup jelas.