PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 28 Tahun 2011 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 BUPATI BANTUL, (berlaku 31 May 2011)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat :
- a. bahwa guna mengoptimalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergitas program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah,maka perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, harus dijabarkan ke dalam RKPD pada tahun yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huru b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2011;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012.
Pasal 1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
Pasal 2
RKPD Tahun 2012 berisi rencana program/kegiatan pembangunan daerah pada Tahun 2012 yang pada hakekatnya merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015.
Pasal 3
RKPD Tahun 2012 merupakan dokumen rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bantul yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012.
Pasal 4
- (1) Program/kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2012 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dapat dibiayai melalui perubahan anggaran
Pasal 5
Bentuk dan Susunan RKPD Tahun 2012 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Penetapan: Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 MAY 2011

Penandatangan: BUPATI BANTUL SRI SURYA WIDATI Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2011 Tanggal 31 MAY 2011 28

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd RIYANTONO Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor : 28 Tahun 2011 Tanggal : 31 Mei 2011 ## DAFTAR ISI | DAFTAR ISI ... | DAFTAR ISI ... | DAFTAR ISI ... | i | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DAFTAR TABEL ... | DAFTAR TABEL ... | DAFTAR TABEL ... | iii | | DAFTAR GAMBAR ... | DAFTAR GAMBAR ... | DAFTAR GAMBAR ... | viii | | BAB | I PENDAHULUAN ... | I PENDAHULUAN ... | I - 1 | | | 1.1. | Latar Belakang ... | I - 1 | | | 1.2. | Dasar Hukum ... | I - 1 | | | 1.3. | Hubungan Antar Dokumen... | I - 5 | | | 1.4. | Sistematika Dokumen RKPD ... | I - 6 | | | 1.5. | Maksud dan Tujuan ... | I - 7 | | BAB | II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ... | II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ... | II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ... | | | | | II - 1 | | | 2.1. | Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bantul ... | II - 1 | | | 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ... | 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ... | II - 1 | | | 2.1.1.1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah | Administrasi ... | II - 1 | | | 2.1.1.2. Topografi ... | 2.1.1.2. Topografi ... | II - 3 | | | 2.1.1.3. Geologi ... | 2.1.1.3. Geologi ... | II - 5 | | | 2.1.1.4. Hidrologi ... | 2.1.1.4. Hidrologi ... | II - 6 | | | 2.1.1.5. Klimatologi ... | 2.1.1.5. Klimatologi ... | II - 7 | | | 2.1.1.6. Penggunaan Lahan ... | 2.1.1.6. Penggunaan Lahan ... | II - 8 | | | 2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah II - 2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana ... | 2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah II - 2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana ... | 9 | | | | | II - 9 | | | 2.1.1.9. Demografi ... 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... | 2.1.1.9. Demografi ... 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... | II - 10 | | | 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | | | | | II - 14 | | | 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ... | 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ... | II - 20 | | | 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ... | 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ... | - 28 | | | | | II - 31 | | | 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ... | 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ... | II - 32 | | | 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ... II | 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ... II | - 42 | | | 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ... II 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ... | 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ... II 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ... | - 49 | | | | | II - | II - 49 | | 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ... | II - 50 | |----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------| | | 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ... | II - 51 | | | 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ... | II - 55 | | | 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ... | II - 57 | | BAB III. | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN ... | | | | KEUANGAN DAERAH | III - 1 | | | 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi daerah ... | III - 1 | | | 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 ... | III - 2 | | | 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013 ... | III - 3 | | | 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... | III - 10 | | | 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ... | III - 10 | | | 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... | III - 13 | | | 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ... | III - 13 | | | 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .. | III - 14 | | BAB IV. | PRIORITAS DAN SASARAN ... | | | | PEMBANGUNAN DAERAH | IV - 1 | | | 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ... | IV - 1 | | | 4.2. Prioritas Pembangunan ... | IV - 6 | | | 4.3. Target Kinerja Tahun 2011 dan 2012 Sesuai RPJMD ... | IV - 14 | | BAB V. | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | | | | PRIORITAS DAERAH ... | V - 1 | | BAB VI | PENUTUP ... | VI - 1 | ## DAFTAR TABEL | Tabel 2.1. | Jumlah Desa, Dukuh, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2009 ... | II - 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------| | Tabel 2.2. | Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2009 ... | II - 3 | | Tabel 2.3. | Ketinggian Wilayah Tahun 2009 ... | II - 4 | | Tabel 2.4. | Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Tanah Tahun 2009 ... | II - 5 | | Tabel 2.5. | Hubungan formasi Geologi Dengan Luas Penyebarannya ... | II - 5 | | Tabel 2.6. | Hubungan Jenis Tanah Dengan Luas Penyebarannya Tahun 2009 ... | II - 6 | | Tabel 2.7. | Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2009 ... | II - 7 | | Tabel 2.8. | Pola Curah Hujan Tahun 2007-2009 ... | II - 7 | | Tabel 2.9. | Pengembangan Kawasan di Kabupaten Bantul ... | II - 9 | | Tabel 2.10. Jenis Potensi Bencana di Kabupaten Bantul ... | Tabel 2.10. Jenis Potensi Bencana di Kabupaten Bantul ... | II - 10 | | Tabel 2.11. | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per-Kecamatan di Kabupaten Bantul ... | II - 11 | | Tabel 2.12. Luas | Wilayah, Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Tangga Kepadatan Penduduk Per- KM2 dan Rata-Rata Jiwa Per-Rumah Tangga Kabupaten Bantul ... | II - 11 | | Tabel 2.13. | Kepadatan Penduduk Geografis Per-Kecamatan Tahun 2010 ... | II - 12 | | Tabel 2.14. | Kepadatan Penduduk Agraris Per-Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2010 ... | II - 13 | | Tabel 2.15. | Angka laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2006 - 2010 ... | II - 14 | | Tabel 2.16. | Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2006 - 2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul ... | II - 15 | | Tabel 2.17. Nilai dan Kontribusi | Sektor Dalam PDRB Tahun 2006 s.d. 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Di Kabupaten Bantul ... | II - 16 | | Tabel 2.18. Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten | Bantul Tahun 2009-2010 (Juta Rp) ... | II - 17 | | Tabel 2.19. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s,d 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Bantul ... | II - 18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------| | Tabel 2.20. PDRB Perkapita Kabupaten Bantul Tahun 2006 s,d 2010 ... | II - 18 | | Tabel 2.21. Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 ... | II - 19 | | Tabel 2.22. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 ... | II - 19 | | Tabel 2.23. Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2006 - 2009 ... | II - 20 | | Tabel 2.24. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006 s.d 2010Kabupaten Bantul... | II - 20 | | Tabel 2.25. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 21 | | Tabel 2.26. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Umur Harapan Hidup dan Angka Gizi Buruk Tahun 2006-2010 ... | II - 22 | | Tabel 2.27. Jumlah keluarga miskin Kab, Bantul Tahun 2006-2010 ... | II - 24 | | Tabel 2.28. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2008 - 2009 ... | II - 25 | | Tabel 2.29. Jumlah Angkatan Kerja Dirinci Menurut Kelompok Umur Tahun 2009 ... | II - 26 | | Tabel 2.30. Jumlah Angkatan Kerja Dirinci Menurut Pendidikan Tahun 2009 ... | II - 27 | | Tabel 2.31. Capaian Pembangunan Seni, Budaya, dan Olahraga Tahun 2010 ... | II - 28 | | Tabel 2.32. Lembaga Budaya di Kabupaten Bantui 2009 ... | II - 28 | | Tabel 2.33. Jumlah Prestasi Olahraga di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009 ... | II - 31 | | Tabel 2.34. Ketersediaan sekolah Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul | II - 32 | | ... Tabel 2.35. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 32 | | Tabel 2.36. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 33 | | Tabel 2.37. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2006 s,d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 33 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------| | Tabel 2.38. Jumlah Dokter Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 34 | | Tabel 2.39. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 34 | | Tabel 2.40. Jumlah Tenaga Paramedis Keperawatan Tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 35 |

Distribusi: | Tabel 2.41. Persentase penduduk berakses air bersih Tahun 2008 - 2010 di Kabupaten Bantul... | II - 37 | | Tabel 2.42. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 37 | | Tabel 2.43. Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2009 ... | II - 38 | | Tabel 2.44. Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Lahan Budidaya Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 38 | | Tabel 2.45. Kondisi Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2010 ... | II - 39 | | Tabel 2.46. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 39 | | Tabel 2.47. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 40 | | Tabel 2.48. Jumlah Kendaraan Bermotor ... | II - 40 | | Tabel 2.49. Jumlah Ijin Trayek Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 40 | | Tabel 2.50. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 41 | | Tabel 2.51. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bantul ... | II - 41 | | Tabel 2.52. Perkembangan Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2006 s.d 2010 ... | II - 43 |

Distribusi: | Tabel 2.53. Persentase Koperasi Aktif tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 43 | | Tabel 2.54. Jumlah UKM dan BPR/LKM Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 44 | | Tabel 2.55. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2010 ... | II - 44 | | Tabel 2.56. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur Kabupaten Bantul Tahun 2010 ... | II - 45 | | Tabel 2.57 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 ... | II - 46 | | Tabel 2.58: Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis | Kelamin Tahun 2010 Kabupaten Bantul ... II - 46 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | Tabel 2.59. Jumlah perempuan di lembaga pemerintah ... | II - 47 | | Tabel 2.60. Perkembangan Indeks Keadilan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 ... | II - 47 | | Tabel 2.61. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 ... | II - 47 | | Tabel 2.62. Perbandingan PA/PUS Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2010 ... | II - 48 | | Tabel 2.63. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 48 | | Tabel 2.64. Perkembangan Jumlah Sertifikan dan Ijin Penggunaan Tanah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 | ... II - 49 | | Tabel 2.65. Perkembangan Ekspor Tahun 2006 - 2010 ... | II - 50 | | Tabel 2.66. Tingkat genangan akibat drainase yang kurang baik di Kabupaten ... | II - 50 | | Tabel 2.67. Luas Lahan Yang Terkena Banjir Luapan di Kabupaten Bantul tahun 2010 ... | II - 51 | | Tabel 2.68. Prasarana Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 ... | II - 51 | | Tabel 2.69. Angka Kriminalitas Tahun 2006 s.d Tahun 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 52 | | Tabel 2.70. Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010 ... | II - 52 | | Tabel 2.71. Status Desa (Pedesaan/Perkotaan) Kabupaten Bantul Tahun 2009 ... | II - 54 | | Tabel 2.72. Desa tertinggal di Kabupaten Bantul | ... II - 55 |

Distribusi: | Tabel 2.73. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi Tahun 2009 ... | II - 56 | | Tabel 2.74. Tabel evaluasi capaian kinerja | ... II - 58 | | Tabel 2.75. Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2010... | II - 78 | | Tabel 3.1. Gambaran kondisi ekonomi tahun 2010 dan 2011... | III - 3 | | Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2009 s.d tahun 2013 ... | III - 11 | | Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009 s.d Tahun 2013 ... | III - 15 | | Tabel 4.1. Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul ... | IV-1 | | Tabel 4.2. | Hubungan Penekanan Pembangunan Daerah Tahun 2012 dengan Program Prioritas | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------| | | Tahun 2012 ... | IV-7 ## DAFTAR GAMBAR | Gambar 1.1. | Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ... | I - 5 | |---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Gambar 2.1. | Peta Kabupaten Bantul ... | II - 1 | | Gambar 2.2 | Pertumbuhan PDB dan PDRB Kabupaten Bantul dan DIY ... | II - 17 | ## BAB I ## PENDAHULUAN ## 1.1. Latar Belakang Dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012 ini merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011.

Penandatangan: Sebagai dokumen perencanaan pembangunan satu tahunan, RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012 disusun melalui serangkaian tahapan, yaitu penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang (meliputi: musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten), perumusan rancangan akhir, dan penetapan oleh bupati. RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bantul Tahun 2012. ## 1.2. Dasar Hukum Dasar Hukum yang merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan ## Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Penandatangan: 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Penandatangan: 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Penandatangan: 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 13); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 16); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 17); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;

Penandatangan: 40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

Penandatangan: 41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011; ## 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen RKPD merupakan penjabaran dokumen RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Secara lebih rinci, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar berikut: Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ## 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: ## BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen RKPD yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan. ## BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD. ## BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini memuat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 MAY 2011

BUPATI BANTUL


SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2011 Tanggal 31 MAY 2011 28

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd

RIYANTONO

Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor : 28 Tahun 2011

Tanggal : 31 Mei 2011

## DAFTAR ISI

| DAFTAR ISI ... | DAFTAR ISI ... | DAFTAR ISI ... | i |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DAFTAR TABEL ... | DAFTAR TABEL ... | DAFTAR TABEL ... | iii |
| DAFTAR GAMBAR ... | DAFTAR GAMBAR ... | DAFTAR GAMBAR ... | viii |
| BAB | I PENDAHULUAN ... | I PENDAHULUAN ... | I - 1 |
| | 1.1. | Latar Belakang ... | I - 1 |
| | 1.2. | Dasar Hukum ... | I - 1 |
| | 1.3. | Hubungan Antar Dokumen... | I - 5 |
| | 1.4. | Sistematika Dokumen RKPD ... | I - 6 |
| | 1.5. | Maksud dan Tujuan ... | I - 7 |
| BAB | II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ... | II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ... | II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ... |
| | | | II - 1 |
| | 2.1. | Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bantul ... | II - 1 |
| | 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ... | 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ... | II - 1 |
| | 2.1.1.1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah | Administrasi ... | II - 1 |
| | 2.1.1.2. Topografi ... | 2.1.1.2. Topografi ... | II - 3 |
| | 2.1.1.3. Geologi ... | 2.1.1.3. Geologi ... | II - 5 |
| | 2.1.1.4. Hidrologi ... | 2.1.1.4. Hidrologi ... | II - 6 |
| | 2.1.1.5. Klimatologi ... | 2.1.1.5. Klimatologi ... | II - 7 |
| | 2.1.1.6. Penggunaan Lahan ... | 2.1.1.6. Penggunaan Lahan ... | II - 8 |
| | 2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah II - 2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana ... | 2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah II - 2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana ... | 9 |
| | | | II - 9 |
| | 2.1.1.9. Demografi ... 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... | 2.1.1.9. Demografi ... 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... | II - 10 |
| | 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... |
| | | | II - 14 |
| | 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ... | 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ... | II - 20 |
| | 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ... | 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ... | - 28 |
| | | | II - 31 |
| | 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ... | 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ... | II - 32 |
| | 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ... II | 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ... II | - 42 |
| | 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ... II 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ... | 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ... II 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ... | - 49 |
| | | | II - |

II - 49

| | 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ... | II - 50 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ... | II - 51 |
| | 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ... | II - 55 |
| | 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ... | II - 57 |
| BAB III. | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN ... | |
| | KEUANGAN DAERAH | III - 1 |
| | 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi daerah ... | III - 1 |
| | 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 ... | III - 2 |
| | 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013 ... | III - 3 |
| | 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... | III - 10 |
| | 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ... | III - 10 |
| | 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ... | III - 13 |
| | 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ... | III - 13 |
| | 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .. | III - 14 |
| BAB IV. | PRIORITAS DAN SASARAN ... | |
| | PEMBANGUNAN DAERAH | IV - 1 |
| | 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ... | IV - 1 |
| | 4.2. Prioritas Pembangunan ... | IV - 6 |
| | 4.3. Target Kinerja Tahun 2011 dan 2012 Sesuai RPJMD ... | IV - 14 |
| BAB V. | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| | PRIORITAS DAERAH ... | V - 1 |
| BAB VI | PENUTUP ... | VI - 1 |

## DAFTAR TABEL

| Tabel 2.1. | Jumlah Desa, Dukuh, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2009 ... | II - 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 2.2. | Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2009 ... | II - 3 |
| Tabel 2.3. | Ketinggian Wilayah Tahun 2009 ... | II - 4 |
| Tabel 2.4. | Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Tanah Tahun 2009 ... | II - 5 |
| Tabel 2.5. | Hubungan formasi Geologi Dengan Luas Penyebarannya ... | II - 5 |
| Tabel 2.6. | Hubungan Jenis Tanah Dengan Luas Penyebarannya Tahun 2009 ... | II - 6 |
| Tabel 2.7. | Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2009 ... | II - 7 |
| Tabel 2.8. | Pola Curah Hujan Tahun 2007-2009 ... | II - 7 |
| Tabel 2.9. | Pengembangan Kawasan di Kabupaten Bantul ... | II - 9 |
| Tabel 2.10. Jenis Potensi Bencana di Kabupaten Bantul ... | Tabel 2.10. Jenis Potensi Bencana di Kabupaten Bantul ... | II - 10 |
| Tabel 2.11. | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per-Kecamatan di Kabupaten Bantul ... | II - 11 |
| Tabel 2.12. Luas | Wilayah, Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Tangga Kepadatan Penduduk Per- KM2 dan Rata-Rata Jiwa Per-Rumah Tangga Kabupaten Bantul ... | II - 11 |
| Tabel 2.13. | Kepadatan Penduduk Geografis Per-Kecamatan Tahun 2010 ... | II - 12 |
| Tabel 2.14. | Kepadatan Penduduk Agraris Per-Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2010 ... | II - 13 |
| Tabel 2.15. | Angka laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2006 - 2010 ... | II - 14 |
| Tabel 2.16. | Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2006 - 2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul ... | II - 15 |
| Tabel 2.17. Nilai dan Kontribusi | Sektor Dalam PDRB Tahun 2006 s.d. 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Di Kabupaten Bantul ... | II - 16 |
| Tabel 2.18. Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten | Bantul Tahun 2009-2010 (Juta Rp) ... | II - 17 |

| Tabel 2.19. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s,d 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Bantul ... | II - 18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tabel 2.20. PDRB Perkapita Kabupaten Bantul Tahun 2006 s,d 2010 ... | II - 18 |
| Tabel 2.21. Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 ... | II - 19 |
| Tabel 2.22. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 ... | II - 19 |
| Tabel 2.23. Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2006 - 2009 ... | II - 20 |
| Tabel 2.24. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2006 s.d 2010Kabupaten Bantul... | II - 20 |
| Tabel 2.25. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 21 |
| Tabel 2.26. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Umur Harapan Hidup dan Angka Gizi Buruk Tahun 2006-2010 ... | II - 22 |
| Tabel 2.27. Jumlah keluarga miskin Kab, Bantul Tahun 2006-2010 ... | II - 24 |
| Tabel 2.28. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2008 - 2009 ... | II - 25 |
| Tabel 2.29. Jumlah Angkatan Kerja Dirinci Menurut Kelompok Umur Tahun 2009 ... | II - 26 |
| Tabel 2.30. Jumlah Angkatan Kerja Dirinci Menurut Pendidikan Tahun 2009 ... | II - 27 |
| Tabel 2.31. Capaian Pembangunan Seni, Budaya, dan Olahraga Tahun 2010 ... | II - 28 |
| Tabel 2.32. Lembaga Budaya di Kabupaten Bantui 2009 ... | II - 28 |
| Tabel 2.33. Jumlah Prestasi Olahraga di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009 ... | II - 31 |
| Tabel 2.34. Ketersediaan sekolah Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul | II - 32 |
| ... Tabel 2.35. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 32 |
| Tabel 2.36. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 33 |

| Tabel 2.37. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2006 s,d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 33 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tabel 2.38. Jumlah Dokter Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 34 |
| Tabel 2.39. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 34 |
| Tabel 2.40. Jumlah Tenaga Paramedis Keperawatan Tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 35 |
| Tabel 2.41. Persentase penduduk berakses air bersih Tahun 2008 - 2010 di Kabupaten Bantul... | II - 37 |
| Tabel 2.42. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 37 |
| Tabel 2.43. Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2009 ... | II - 38 |
| Tabel 2.44. Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Lahan Budidaya Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 38 |
| Tabel 2.45. Kondisi Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2010 ... | II - 39 |
| Tabel 2.46. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 39 |
| Tabel 2.47. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 40 |
| Tabel 2.48. Jumlah Kendaraan Bermotor ... | II - 40 |
| Tabel 2.49. Jumlah Ijin Trayek Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 40 |
| Tabel 2.50. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 41 |
| Tabel 2.51. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bantul ... | II - 41 |
| Tabel 2.52. Perkembangan Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2006 s.d 2010 ... | II - 43 |
| Tabel 2.53. Persentase Koperasi Aktif tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 43 |
| Tabel 2.54. Jumlah UKM dan BPR/LKM Tahun 2006 s.d 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 44 |
| Tabel 2.55. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2010 ... | II - 44 |
| Tabel 2.56. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur Kabupaten Bantul Tahun 2010 ... | II - 45 |
| Tabel 2.57 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 ... | II - 46 |

| Tabel 2.58: Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis | Kelamin Tahun 2010 Kabupaten Bantul ... II - 46 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.59. Jumlah perempuan di lembaga pemerintah ... | II - 47 |
| Tabel 2.60. Perkembangan Indeks Keadilan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 ... | II - 47 |
| Tabel 2.61. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 ... | II - 47 |
| Tabel 2.62. Perbandingan PA/PUS Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2010 ... | II - 48 |
| Tabel 2.63. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 48 |
| Tabel 2.64. Perkembangan Jumlah Sertifikan dan Ijin Penggunaan Tanah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 | ... II - 49 |
| Tabel 2.65. Perkembangan Ekspor Tahun 2006 - 2010 ... | II - 50 |
| Tabel 2.66. Tingkat genangan akibat drainase yang kurang baik di Kabupaten ... | II - 50 |
| Tabel 2.67. Luas Lahan Yang Terkena Banjir Luapan di Kabupaten Bantul tahun 2010 ... | II - 51 |
| Tabel 2.68. Prasarana Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2010 ... | II - 51 |
| Tabel 2.69. Angka Kriminalitas Tahun 2006 s.d Tahun 2010 Kabupaten Bantul ... | II - 52 |
| Tabel 2.70. Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010 ... | II - 52 |
| Tabel 2.71. Status Desa (Pedesaan/Perkotaan) Kabupaten Bantul Tahun 2009 ... | II - 54 |
| Tabel 2.72. Desa tertinggal di Kabupaten Bantul | ... II - 55 |
| Tabel 2.73. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi Tahun 2009 ... | II - 56 |
| Tabel 2.74. Tabel evaluasi capaian kinerja | ... II - 58 |
| Tabel 2.75. Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2010... | II - 78 |
| Tabel 3.1. Gambaran kondisi ekonomi tahun 2010 dan 2011... | III - 3 |
| Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2009 s.d tahun 2013 ... | III - 11 |
| Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009 s.d Tahun 2013 ... | III - 15 |
| Tabel 4.1. Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul ... | IV-1 |

| Tabel 4.2. | Hubungan Penekanan Pembangunan Daerah Tahun 2012 dengan Program Prioritas |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | Tahun 2012 ... |

IV-7

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1.1. | Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ... | I - 5 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1. | Peta Kabupaten Bantul ... | II - 1 |
| Gambar 2.2 | Pertumbuhan PDB dan PDRB Kabupaten Bantul dan DIY ... | II - 17 |

## BAB I

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012 ini merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan satu tahunan, RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012 disusun melalui serangkaian tahapan, yaitu penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang (meliputi: musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten), perumusan rancangan akhir, dan penetapan oleh bupati. RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bantul Tahun 2012.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

## Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;

40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan penjabaran dokumen RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Secara lebih rinci, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


## 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen RKPD yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

## BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

## BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2010) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2011), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, serta usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

## BAB VI PENUTUP

## 1.5. Maksud dan Tujuan

## 1.5.1 Maksud

Untuk mensinergikan program-program regional dan sektoral yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## 1.5.2. Tujuan

Sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012.

## BAB II

## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

## 2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bantul

## 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi mencakup karakteristik lokasi dan wilayah (letak, luas dan batas wilayah administrasi, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan) ; potensi pengembangan wilayah; wilayah rawan bencana serta demografi.

## 2.1.1.1 Letak, Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Bantul merupakan bagian integral dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi empat kabupaten dan satu kota. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah paling selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 07°44'04" - 08°00'27" LS dan 110°12'34" - 110°31'08" BT dengan luas 506,85 km 2 dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

-  Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

-  Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

-  Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman

-  Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Gambar 2.1 : Peta Kabupaten Bantul

Sumber : Bappeda 2011


Secara makro, bentang alam wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara administratif, Kabupaten Bantul dibagi dalam 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan, secara rinci pada Tabel 2.1. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km 2 , sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan 8 desa dan 72 pedukuhan.

Tabel 2.1 : Jumlah Desa, Dukuh, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2009

| No. | Kecamatan | Desa | Dukuh | Luas (Km 2 ) | % |
|-------|---------------|--------|---------|----------------|--------|
| 1 | Srandakan | 2 | 43 | 18,32 | 3,61 |
| 2 | Sanden | 4 | 62 | 23,16 | 4,57 |
| 3 | Kretek | 5 | 52 | 26,77 | 5,28 |
| 4 | Pundong | 3 | 49 | 23,68 | 4,67 |
| 5 | Bambanglipuro | 3 | 45 | 22,70 | 4,48 |
| 6 | Pandak | 4 | 49 | 24,30 | 4,79 |
| 7 | Pajangan | 3 | 55 | 33,25 | 6,56 |
| 8 | Bantul | 5 | 50 | 21,95 | 4,33 |
| 9 | Jetis | 4 | 64 | 24,47 | 4,83 |
| 10 | Imogiri | 8 | 72 | 54,49 | 10,75 |
| 11 | Dlingo | 6 | 58 | 55,87 | 11,02 |
| 12 | Banguntapan | 8 | 57 | 28,48 | 5,62 |
| 13 | Pleret | 5 | 47 | 22,97 | 4,53 |
| 14 | Piyungan | 3 | 60 | 32,54 | 6,42 |
| 15 | Sewon | 4 | 63 | 27,16 | 5,36 |
| 16 | Kasihan | 4 | 53 | 32,38 | 6,39 |
| 17 | Sedayu | 4 | 54 | 34,36 | 6,78 |
| | Jumlah | 75 | 933 | 506,85 | 100,00 |

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bantul, 2010

Sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang rawan bencana khususnya gempa bumi karena wilayah ini terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia-Australia, wilayah Kabupaten Bantul juga terletak pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif. Dengan demikian wilayah ini merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama yaitu Sungai Progo, Sungai Opak, dan Sungai Oya.

## 2.1.1.2 Topografi

Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran, daerah perbukitan serta daerah pantai. Secara garis besar, satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial ( Fluvio Volcanic Plain ), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (&gt;70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari,
- b. Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir ( fluviomarine ) dengan kemiringan lereng datar-landai, Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal,
- c. Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial ( Fluvio Volcanic Plain ), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi,
- d. Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

Apabila dilihat per wilayah kecamatan terlihat bahwa wilayah kecamatan yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kecamatan Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Sewon dan Banguntapan.

Tabel 2.2 : Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2009

| No | Kelas Ketinggian (dpl) m | Luas (ha) | (%) |
|--------|----------------------------|-------------|-------|
| 1 | 0 - 7 | 3,228 | 6,37 |
| 2 | 7 - 25 | 8,948 | 17,65 |
| 3 | 25 - 100 | 27,709 | 54,67 |
| 4 | 100 - 500 | 10,800 | 21,31 |
| 5 | > 500 | - | - |
| Jumlah | Jumlah | 50,685 | 100 |

Sumber: BPN, 2010

Ketinggian tempat di Kabupaten Bantul dibagi menjadi empat kelas. Hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3. Dari kedua tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelas ketinggian Kabupaten Bantul yang memiliki penyebaran paling luas terletak pada elevasi antara 25-100 meter (27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah, dan bagian Tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang

mempunyai elevasi rendah (elevasi kurang dari 7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Kecamatan Srandakan dan Sanden merupakan daerah terendah di antara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar dari 0 sampai 25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 Ha atau 8,2% dari seluruh luas Kabupaten Bantul.

Tabel 2.3: Ketinggian Wilayah Tahun 2009

| No, | Kecamatan | Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl) | Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl) | Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl) | Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl) | Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl) | Luas (Ha) |
|-------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| No, | Kecamatan | 0 - 7m | 7 - 25m | 25-100m | 100-500m | >500m | Luas (Ha) |
| 1, | Srandakan | 1.058 | 776 | - | - | - | 1.834 |
| 2, | Sanden | 1.246 | 1.081 | - | - | - | 2.327 |
| 3, | Kretek | 924 | 1.335 | 190 | 101 | - | 2.550 |
| 4, | Pundong | - | 1.938 | 239 | 199 | - | 2.376 |
| 5, | Bambanglipuro | - | 1.494 | 788 | - | - | 2.282 |
| 6, | Pandak | - | 1.312 | 1.117 | - | - | 2.429 |
| 7, | Pajangan | - | 22`1 | 2.646 | 452 | - | 3.319 |
| 8, | Bantul | - | - | 2.199 | - | - | 2.199 |
| 9, | Jetis | - | - | 2.549 | 11 | - | 2.560 |
| 10, | Dlingo | - | - | 815 | 4.819 | - | 5.634 |
| 11, | Banguntapan | - | - | 2.154 | 475 | - | 2.629 |
| 12, | Pleret | - | - | 1.783 | 345 | - | 2.128 |
| 13, | Piyungan | - | - | 1.965 | 1.347 | - | 3.312 |
| 14, | Sewon | - | - | 2.676 | - | - | 2.676 |
| 15, | Kasihan | - | - | 2.608 | 630 | - | 3.238 |
| 16, | Sedayu | - | - | 3.262 | 149 | - | 3.411 |
| 17, | Imogiri | - | 791 | 2.718 | 2.272 | - | 5.781 |
| | T o t a l | 3.228 | 8.948 | 27.709 | 10.800 | - | 50.685 |

Sumber: BPN,2010

Ditinjau dari kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Bantul sebagian besar berupa daerah dataran dengan kemiringan kurang dari 2% yang tersebar