PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor .5 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI .IASA USAHA DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA WAL1KOTA SIBOLGA bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat ; 1
- IJndang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 2 .
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tamiuahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kepangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
- Tahun 2004 Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 5. 1 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6 .
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Reuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom &lt;r 4438); 8 .
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peroturan Perund ing-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ihun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor '8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ken. ng. tn Daei tri (Lembaran Negara Republik 11 i l l ) l e s i . Tahun 200 &gt; Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamballan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;
- 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Menetapkan
- 5 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Para Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutnn ( Lem bara n Nomor Indonesia Nomor . 6 61 ) ; Pm. i k Daerah dan Retribusi Daerah Ropubiik Indonesia Tahun 2010 Tamoahan Lembaran Negara Republik V ( } 1
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kota Sibolga dan Sekretariat DPRD Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Siboiga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah. Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
Dengan Persctujuan Bersama DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan
WALIKOl ' A SIBOLGA
MLMi YUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB XXIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 1
## B A B X X V P E M E R I K S A A N Pasal 1 11
Pasal 2
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan, Retribusi Tejnpat Pe ' lelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 3
Objek Retxibusi Jasa Usalia adalah jasa / pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Sibolga dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- a. pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan / atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Kota Sibolga sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 4
Subjek Retxibusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 5
Wajib Retxibusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa usaha yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 6
Jenis retribusi Jasa Usaha, meliputi ;
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. retxibusi pasar grosir dan / atau pertokoan;
- c. retribusi ternpat pelelangan ;
- d. retxibusi terminal;
- e. retxibusi ternpat khusus parkir
6. f retribusi tempaVpenginnpao sanggrahan/ ilia ;
7. retxibusi runiah prtong ' &gt; at : , h . retribusi pelayanan kepelal ul . &lt; . lan; R
8. retribusi ternpat rckreasi dan olahraga, i
- j. retribusi penyeberangan di air,
- k. retxibusi penjualan produksi usaha daerah.
*
r
BAH V TATA CARA PENGHJTUNGAN RETRIBUSI
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 7
- Bcsarnya Retribusi Jasa Us. . ha yang terut ng dihitung ## BAB VI
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 8
.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. ( 1 )
- Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. ( 2 )
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
- Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sckali. ( 1 )
- Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
Retribusi Jasa Usaha yang terutang clipungut di wilayah daerah.
BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUS
Bagian Kesatu
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 11
- ( 1 ) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- Ret ribusi dipi input dengan inenggunakan SKR dipersamakan ( 2 ) atau dokumen lain yang
- Dokumen lain \ ar.g tiipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berujia karcis, kupon. kartu langganan dan lain-lain yang sejenis. ( 3 )
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 12
- Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pembayaran retribusi. ( 1 )
- Untuk penerbitan SKRD, Walikota atau peiabat yang ditunjuk, melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek retribusi. ( 2 )
-
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 13
- Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 14
Hasil pemungutan retribusi disetor sepenuhnya ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 15
Pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat. pembayaran, tata cara pembayaran dan penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, dan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. pengawasan
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 17
Pembayaran Retribusi ditetapkan pada saat diberikannya pelayanan jasa usaha kepada Wajib Retribusi.
Pasal i «
Masa Reiribusi adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunakan SKRD, karris, kupon, kartu langganan, dan lain-lain yang sejenis.
BA El X
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAM DAERAH
Bagian Kesatu Ketrnt 1 um Umum
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 19
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- a. Kekayaan daerah adalah Kekayaan Daerah adaiah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan / alac - alat berat milik daerah;
- b. Mobil MPLIK adalah kenderaan roda empat yang di dalamnya terdapat peralatan multimedia dan layanan internet.
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 20
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 21
Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah meliputi pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari:
- a. pemakaian Bangunan Gedung Pertemuan dan / atau Aula;
- b. pemakaian Bangunan Perumahan / Rumah Dinas;
- c. pemakaian Tempat Pemasangan Reklame;
- d. pemakaian Aula Perkantoran;
- e. pemakaian Ker.deraan Bermotor Bus dan Dump Truck;
- f. pemakaian Alat-alat Berat;
- g. pemakaian Cold Storage (ruangan / gudang pendingin);
- h. pemakaian Peralatan Multimedia pada Mobil MPLIK;
9. i . pemakaian Tanah untuk usaha; dan
- j. pemakaian Bangunan Gedung Sekolah.
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 22
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha pemakaian kekayaan daerah.
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 23
Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 24
Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 26
Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
i
RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Bagian Kesatu Ketentuan Umum
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 27
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- b. pasar pertokoan adalah bangunan berbentuk rurnah toko (ruko), pertokoan dan kios milik pemerintah daerah yang digunakan untuk usaha;
- a. pasar grosir adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan partai besar;
- c. pasaf grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, fasilitas pasar / pertokoan dan usaha lainnya.
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 28
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan / atau pertokoan.
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 29
Objek Retribusi Pasar Grosir dan , nt a , Pertokoan daiah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 30
Subjek Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan / atau pertokoan .
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 31
Wajib Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah adalah orang pribadi atau badan yang inenufut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 32
Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 33
Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan ditentukan bervariasi
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 35
- Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Bagian Kesatu Ketentuan Umum
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 36
Dalain Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- b. pelelangan ikan adalah proses jual beli ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat;
- a. tempai pelelangan adalah adalah tempat. yang secara. khusus disediakan / ditetapkan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan kegiatan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ;
3. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan; c.
- e. fasilitas lainnya dalam kawasan TPI adalah penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan pemakai jasa . yang disiapkan dalam bentuk fisik dan non fisik oleh Pemerintah Kota.
- d. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah retribusi yang dipungut atas penggunaan sarana dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan serta atas penggunaan prasaranan dan fasilitas lainnya dalam kawasan TP! yang disediakan oleh Pemerintah Kota;
r
Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 37
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas tempat pelelangan ikan dipungut retribusi atas tempat pelelangan ikan yang disediakan Pemerintah Daerah.
PasaJ 38
- ( 1 ) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ialah penyediaan temp.it pelelangan yang secara kl .usus disediakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangai . serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan.
PasaJ 39
Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat pelelangan yang disediakan Pemerintah Daerah.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 40
Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 41
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB XIII
RETRIBUS! TERMINAL
Bagian Kesatu Ketentuan Umum
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 45
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
- b. terminal Truk adaiah prasarana transportasi jalan tertentu bagi kenderaan besar (memiliki roda 4 atau lebih) untuk keperluan menurunkan dan menaikkan barang, rnengatur kedatangan serta pemberangkatan Kendaraan, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- a. terminal adaiah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan / atau barang, rnengatur kedatangan serta pemberangkatan kendaraan angkutan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- c. loket adaiah tempat / ruang sebagai layanan pemsahan kendaraan untuk pendaftaran, pengangkutan orang / barang yang akan berangkat.
- e. mobil bus adaiah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d. karcis adaiah suatu bukti pernbayaran atau pas masuk ketempat tertentu yang dilakukan oleh peseorang.
- f. mobil barang adaiah setiap kendaaran bermotor selain motor, mobil penumpang , mobil bus dan kendaran khusus.
- g. mobil bus umum adaiah setiap kendaran bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang semata-mata dilengkapi untuk pengangkutan orang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umu dengan pengutipan pembayaran.
- mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yanag dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. h.
- kendaraan bukan umum atau kendaraan pribadi adalah setiap kendaran bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya S (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh perseorangan atau pribadi. j -
- mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak- banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pengutipan pembayaran. 1.
- kendaraan yang menginap ( bertnalam) adalah setiap kendaraan bermotor yang parkir atau bermalam di terminal bus sibolga selama satu malam atau lebih dari semraam. k.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 46
Dengan nama Restribusi Terminal dipungut restribusi atas pemberian izin tcrhadap tempat usaha / kcgiatan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan / atau barang, mengatur kedatangan serta pemberangkatan kendaraan angkutan umum dan barang.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 47
Objek Retribusi Terminal adalah pelavanan penyediaan terminal baik penumpang maupun barang yang disediakan, dimiiiki, dan / atau dikelola oleh Pemermtah Daerah yang meliputi:
- a . pclayanan penyediaan tempa! parkir untuk kendaraan penumpang / bis umum atau mobil barang
- b. tempat kegiatan usaha, yaitu ;
- 1 . Loket
2. Kios / tempat berjualan
3. Pelataran
4. Kenderaan yang menginap
- c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal , yaitu
- 1 . Kamar mandi / WC
2. Kebersihan
3. Langganan listrik loket / kios
- d. gedung tempat penyimpanan barang.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 48
Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan terminal yang disediakan, dimiiiki dan / atau dikelola Pemerintah Daerah.
f
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 49
Wajib Retribusi Terminal adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketcntuan Peraturan Daerah ini div ' ajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 50
Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal ## BAB XIV
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Pertama
Ketentuan Umum
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 54
Dalam Peraturan Daeraji ini, yang dimaksud dengan;
- parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. b.
- tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang meliputi pelataran, taman parkir dan gedung parkir. a.
- berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. c.
r
i
- d. kenderaan bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kenderaan itu, termasuk kenderaan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kenderaan bermotor.
<!-- formula-not-decoded -->
Dengan nama Retnbusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi terhadap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 56
Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pela\ anan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu pelataran parkir d ' Pasar Sibolga Nauli, Pasar Inpres Aek Habil, Terminal Bus dan Terminal Truk.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 57
Parkir adalah orang pribadi atau badan : s parkir yang disediakan , Subjek Retribusi Tempat Khusu mcngunakan / mcnikmati pelayanan tempat khust dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 58
Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 59
Tingkat p&gt;enggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir ## BAB XV
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA
Bagian Pertama Ketentuan Umum Pasai 63
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Pelayanan tempat penginapan adaiah pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan.
Bagiany
<!-- formula-not-decoded -->
Dengan nama Retribusi Tempai Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi terhadap pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh dikelola Pemerintah Daerah.
Pasai 65
Objek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adaiah pelayanan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 66
Subjek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang yang menggunakan / menikmati pelayanan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 67
Wajib Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan ,'Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 68
Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / vila ## BAB XVI
RETRIBUSI RUMAH POTONG KEWAN
Bagian Pertama Ketentuan Umum
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 72
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- b. Hewan adalah jenis ternak berupa kerbau at£iu sapi (lokal atau impor), kambing, domba, babi dan unggas.
- a. Rumah Polong Hewan adalah bangunan aLau komplek bangunan yang permanen dengan sarana-sarananya yang disediakan serta dipergunakan untuk pemotongan ternak.
- c. Pos Kesehatan Hewan adalah bangunan atau komplek bangunan yang permanen dengan sarana dan prasarananya yang disediakan serta dipergunakan untuk pelayanan kesehatan hewan .
- e. Daging adalah bagian-bagian dari hewan / ternak yang teiah dipotong / disembelih dan lazim dimakan manusia.
- d. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah semua enis pelayanan kesehatan hewan termasuk pelayanan adrninistrasi, pemenksaan kesehatan, vaksinasi dan pengobatan (kurai.il) yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- f. Juru Periksa Daging adalah Pegawai Pemerintah Kota yang teiah memperoleh Pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging dan bertugas melakukan pemeriksaan daging yang akan dikonsumsi masyarakat.
Bagian Kedua
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 73
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi terhadap pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 74
- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan ada.tah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebeium dan sesudah dipotong termasuk objek Retribusi Rumah Potong Hewan.
Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunalcan / menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak oleh Pemerintah Daerah.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 76
- Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalab orang pribadi atau badan yang menurut ketentnan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha. r
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 77
Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 79
Struktur besamya tarif rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Biaya pemotongan
- 1 . I . embu , kerbau dan hewan ternak brsar lainnya
2. Kambing, doml a dan hewan scjnir , lainnya
3. Babi
- b. Biaya pemeriksaan kesehatan sebelum dan setelah dipotong (ante dan post- mortem):
1. L- embu, kerbau, dan hewan temak besar lainnya
2. Kambing, domba, dan hewan sejenisnya
3. Babi
4. Unggas
- c. Biaya sewa kandang penampungan sementara:
- 1 . I^embu, kerbau dan hewan temak besar lainnya
2. Kambing, domba dan hewan sejenis lainnya
3. Babi
- d.
- Pemeriksaan kesehatap hewan peliharaan masyarakat ditetapkan :
1. Lembu, kerbau
2. Kambing atau domba
3. Babi
4. Anjing
5. Unggas
Rp. 40.000,- / ekor
Rp. 20.000,- / ekor
Rp. 25.000,- / ekor
Rp. 5.000,- / ekor
Rp. 3.000,- / ekor
Rp. 2.000,- / ekor
Rp. 300,- / ekor
Rp. 40.000, - / ekor
Rp. 20.000,- / ekor
Rp. 25.000,- / ekor
Rp. 5.000,- / ekor
Rp.
3.000,- / ekor
Rp. 4.000,- / ekor
Rp. 10.000,- / ekor
200,- / sample
Rp.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 80
Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
i
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
BAB XVII - RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Pasal 81
Dalam Perataran Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- a. pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunak&amp;n sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- b. pelabuhan ASP Kota Sibolga adalah suatu tempat yang disediakan Pemerintah Daerah terdiri dari daratan dan perairan di sekitamya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- c. kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda.
- d. pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
- e. Pelabuhan Khusus adalali pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- f. Kawasan Pelabuhan adalah kawasan yang digunakan untuk penyelenggaraan kepelabuhanan .
7. penyelenggaraan pelabuhan adalah badan yang diberi izin oleh pemerintah daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan . g -
- h. muatan kapal atau tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage / GT) dan tonase bersih (net tonnage / NT).
Bagian Kedua Nama, Objek. Subjek dan Wajib Retribusi
BAB XVII - RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Pasal 82
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.
Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola Pemerintah Daerah.
Pasai 84
Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan , dimiliki , dan / atau dikelola Pemenniah I ) aerah.
Pasai 85
Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasai 86
Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kepelabuhan
BAB XVII - RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Pasal 89
Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Bagian Pertama Ketentuan Umum
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 90
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- b. Gelanggang Olahraga adalah suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang memiliki fasilitas beberapa cabang Olahraga oleh Pemerintah Daerah.
- a. Tempat Rekreasi adalah tempat kegiatan yang menyegarkan kembali tubuh dan pikiran dari kehidupan sehari-hari, sehingga dapat rpempertinggi daya kreasi manusia dalam mencapai keseimbangan bekepja dan beristirahat. ailakukan untuk
- c. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lainnya yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 91
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi terhadap pelavanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 92
Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah penyediaan pelayanan tempat rekreasi. pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelold oleh Pemerintah Daerah.
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 93
Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 94
Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
<!-- formula-not-decoded -->
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 95
Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 98
Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan piliak swasta.
BAB XIX - RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR Pasal 99
Pasal 99
Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi terhadap pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintali Daerah.
BAB XIX - RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR Pasal 99
Pasal 100
- Retribusi Penyeberangan di Air tidak diberlakukan dan dipungut di Kota Sibolga, karena potensi dan objeknya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalarn peraturan perundang-undangan.
BAB XX
Pasal 101
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi terhadap penjualan hash produksi usaha Pemerintah Daerah.
BAB XX
Pasal 102
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak diberlakukan dan dipungut di Kota Sibolga, karena potensi dan objeknya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalarn peraturan perundang - undangan.
1
r
BAB XXI - PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 103
Pasal 103
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahtllui dengan Surat Teguran / Surat Iain yang sejenis.
- (4) Surat Teguran / Surat Jain yang sejenis diterbitkan 7 ( tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran retribusi dan merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (5) Penagihan retribusi dengan STRD dilakukan 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Surat lain yang sejenis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XXii - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 104
Pasal 104
- ( 1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- ( 2 ) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
KEBERATAN DAN PEJVGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB XXIII - Pasai 106
Pasal 105
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan d'gjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan liarus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggai SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bab.wa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggai diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
Pasai 106
- ( 1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggai Surat Keberatan diterima . harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau rnenambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pastil 107
- ( 1 ) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan .
- ( 2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada a - at (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pasai 108
- ( 1 ) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan . dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembavaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, WaJikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
3. ( 7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagai akibat diterbitkannya. SKRDLB, diatur dengan Peraturan Walikota.
;
BAB XXIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 109
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak langgal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XXIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 110
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihpn sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. ( 2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota .
B A B X X V P E M E R I K S A A N Pasal 1 11
- ( 1) Walikota atau pejabat yang dihunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka mclaksanakan Peraturnn Daerah t &lt; -ntang Retribusi Daerah ini.
- ( 2 ) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peratuian Walikota.
BAB XXVI - P E M A N F A A T A N Pasal 112
Pasal 112
- (1) Pemanfaatan penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi, digunakan sebahagian untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk :
- a. biaya operasional dan pengendalian pada SKPD pengelola sebesar 7 % (lima persen);
- b. biaya operasional pengawasan SKPD penegakan Perda sebesar 3 % (dua perseratus),
5. masing-masing dari target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga pada setiap tahun.
- (3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBp) Kota Sibolga.
- (4) Ketentuan lebih larjjut tentang tata cara penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.
BAB XXVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 113
- (1) Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besamya insentif sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima perseratus).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.
1
BAB XXVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 114
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa bi:ku, catatan, dan dokumen Iain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
- e. melakukan penggeledahan untuk men iapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau t.empat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan / atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berka.it . an dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan / atau
- k. melakukan. tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 115
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- ( 2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdaearkan Peraturan Daerah yang lama, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang. ( 1 )
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada di bidang retribusi daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belutn diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru ## BAB XXXI KETENTUAN PENUTUP
Pa.sal 1.17
- Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ( 1 )
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : ( 2 )
- a. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- b. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah ;
- Peraturan Daerah Kota Sibolga ' lomoi n Tab in 2003 tentang Retribusi Pengelolaan Sarang Burung Wale ; c.
- d. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggerahan;
- e. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
f
BAB XXX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 118
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggai diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga

Penetapan: Ditetapkan di Sibolga pada tanggai 1 8 - APR I L - 2012 M. SYARF1 HUTAURUK

Penetapan: Diundangkan di Sibolga pada tanggai SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, 2012 MOCHAMAD SUGENG LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...