PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 2 Tahun 1956 tentang KODEETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGANPEMERINTAH KOTA MEDAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, - a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan; 2. : - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu (berlaku 5 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERIHTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412 MEDAN- 2 0 1 1 2
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR2 TAHUN2012
TENTANG
KODEETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGANPEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
2. :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Medan tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai Pemerintah Kota Medan;
4. : 1.
5. Undang - Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
4. 10.Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penggajian dan TPP PNS Pemerintah Kota Medan;
5. 11.Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
6. 12.Peraturan Walikota.Medan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kota Medan.
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kota Medan termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah " Kota Medan.
5. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Medan selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari hari.
6. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan wewenang.
7. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku pegawai yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan kode etik.
8. Majelis Kode Etik adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang dihunjuk oleh Walikota Medan yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket peijalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma - cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
BABII
KODEETIK PEGAWAIPEMERINTAH KOTA MEDAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Medan bertujuan:
- a. mengangkat harkat dan martabat bangra dan negara;
- b. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai;
- c. meningkatkan disiplin pegawai;
- d. menjamin terpeliharanya tata tertib;
- e. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
- g. menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
- f. menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang profesional; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari - hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam implementasi nilai - nilai Pancasila, dalam berorganisasi, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan terhadap diri sendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Kode etik dalam implementasi nilai - nilai Pancasila:
- a. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing - masing serta saling menghormati dengan pemeluk agama lain;
- c. mengutamakan kepentingan Bangsa, Negara, dan Kota Medan diatas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi;
- b. saling menghormati, menghargai dan bersikap adil sesama ' Pegawai tanpa membedakan suku, golongan dan agama/kepercayaan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah dibidang keamanan maupun keuangan;
- f. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- e. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Medan secara adil, makmur dan merata; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Kode Etik dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi meliputi:
- a. wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- b. wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang - undangan;
- c. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan Program Pemerintah;
- d. akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab;
- f. patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan pada organisasi internal;
- e. melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang secara bertanggungjawab;
- g. pimpinan Organisasi Internal secara beijenjang wajib memberikan tugas dan tanggungjawab kepada masing - masing Bidang, Subag/Seksi dan Pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- h. pimpinan Organisasi Internal secara berjenjang wajib membimbing dan mengarahkan bawahannya baik dalam etika bertingkah laku, pola pikir maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. pimpinan Organisasi Internal berkoordinasi dengan Pimpinan Organisasi lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya;
10. i . pimpinan Organisasi Internal secara bertanggungjawab wajib menggendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggungjawab masing - masing Bidang, Subag/Seksi dan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- k. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;
- l. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan organisasi;
- n. dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- p. profesional serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan;
- o. menjalin kerjasama yang baik antara sesama Pegawai dalam Lingkungan internal untuk mencapai hasil kerja yang baik;
- q. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggungjawab untuk kepentingan Pemerintah;
- s. atasan memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi, sesuai dengan batas kewenangannya.
- r. melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Kode Etik Disiplin Masuk Kerja dan Ketaatan atas Ketentuan Jam Kerja meliputi:
- b. wajib berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;
- a. wajib Apel Pagi dan Apel Sore sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- c. bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan iangsungnya;
- d. atasan langsung secara berjenjang wajib memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar disiplin dan ketentuan jam kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Kode Etik dalam Berpenampilan, Berpakaian dan Berkomunikasi meliputi
- b. Adil, Jujur dan terbuka serta bertanggungjawab;
- a. Mengimplementasikan norma - norma agama dan kesusilaan;
- c. Senantiasa menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, rapi, aman dan nyaman;
- e. Berpakaian rapi, sopan dan bersih dan berpenampilan menarik;
- d. Berpenampilan pola hidup sederhana
6. f . Berpakaian dinas selama jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- h. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- g. Dilarang berpakaian dinas diluar tugas kedinasan;
- i. Dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti;
10. k . Atasan dalam memberi perintah lisan maupun dalam memberi nasihat dan atau hukuman secara teguran lisan wajib dilakukan secara santun.
11. j . Dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik didalam maupun diluar kantor, atasan wajib mengayomi bawahan, dan bawahan menghormati atasan;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Kode Etik dalam Hal Perilaku Individu, Peryelenggara Pemerintah Daerah meliputi:
- b. Menjaga integritas pribadi dan komitmen untuk menjaga citra dan reputasi birokrasi;
- a. Menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang tinggi;
- c. Mengedepankan hati nurani dalam pelaksanaan pertanggungjawaban publik;
- d. Mencegah praktik diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik; dan
- e. Menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan KKN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
3. memberikan pelayanan secara cepat, tepal, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
4. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
5. c . d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- a. Selalu memelihara dan melindungi aset mililc pemerintah daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah;
Kode Etik dalam Hal Perlindungan terhadap Aset Pemerintah Daerah meliputi:
- b. Selalu menjaga hak intelektual milik daerah dan mendedikasikan kompetensi yang dimilikinya untuk kepentingan daerah;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan aset daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Kode Etik dalam Hal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi:
- b. Menghindari berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain sepanjang diatur tidak diperbolehkan serta berpotensi bertentangan dengan disiplin sebagai Pegawai Pemerintah Kota Medan.
- a. Mengutamakan kepentingan umum dan negara serta menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik, mencegah terjadinya KKN dan citra negatif, dan berpandangan jauh kedepan; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Kode Etik terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil:
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak - haknya.
8. Indonesia yang menjamin
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Kode Etik dalam Hal Kepentingan Pribadi meliputi:
- b. Tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatannya untuk hal-hal yang merugikan pemerintah daerah dan yang dilarang secara etis; dan
- a. Tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi;
- c. Tidak menjadi rekanan dari lembaga daerah, baik langsung maupun tidak langsung sepanjang dilarang menurut peraturan perundang - undangan.
Etika terhadap sesama Pegawai:
- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai; dan
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai dalam memperjuangkan hak - haknya.
PEDOMAN PERILAKU
BAB III - PEDOMAN PERILAKU
Pasal 15
Pegawai Pemerintah Kota Medan wajib melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi ( basic individual values) sebagai berikut:
- a. integritas, bersikap, berprilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- b. profesionalisme, berpengetahuan luas, berketrampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa ii ' itervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh sungguh dalam menjalankan tugas;
- c. inovasi, kaya akan ide - ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. transparansi, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua stakeholder Pemerintah Kota Medan;
- e. produktivitas, mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. religiusitas, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan Sang Pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan seialau didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin;
- g. kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.
BAB III - PEDOMAN PERILAKU
Pasal 16
Dalam tingkah laku pegawai wajib:
- a. menjaga nama baik dan martabat pegawai, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- c. memelihara jiwa korps pegawai;
- b. harus mempunyai sifat kepemimpinan;
- d. memberi contoh teladan di lingkungan masyarakat dan kedinasan;
- e. dilarang mengunjungi tempat - tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat Pegawai;
- f. tidak sombong dan tidak mau menang sendiri;
- g. hidup sederhana;
- h. menjaga keluarga dari perbuatan - perbuatan tercela, sesuai norma - norma yang berlaku di masyarakat; dan
9. i . menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.
BAB III - PEDOMAN PERILAKU
Pasal 17
Dalam pemberian dan penerimaan hadiah, Pegawai:
- a. tidak diperkenankan meminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk Iainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentiugan;
- b. tidak diperkenankan memberi sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- c. dalam situasi penyelenggara pemerintah daerah telah menerima kemudahan ataupun menerima sesuatu oleh karena jabatannya sebagai penyelenggara pemerintah daerah, harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut di masing masing institusi, ataupun kepada Iembaga yang telah dibentuk dan dihunjuk oleh negara.
BAB III - PEDOMAN PERILAKU
Pasal 18
Dalam pelaksanaan kewenangan, Pegawai:
- a. harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan perpedoman pada peraturan dan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya .
BAB III - PEDOMAN PERILAKU
Pasal 19
Dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan, Pegawai;
- a. memahami dengan baik peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- b. melaksanakan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya seecara efisien, efektif dan konsisten; dan
- c. tidak diperkenankan menyalahgunakan peraturan perundang - undangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.
BAB III - PEDOMAN PERILAKU
Pasal 20
Jika terjadi benturan kepentingan, penyelenggara Pemerintah Daerah:
- b. membuat pemyataan tertulis pada awal masa jabatannya atau dalam masa jabatannya tentang kepentingan dalam kegiatan diluar tugasnya sebagai penyelenggara negara, kepemilikan saham pada perusahaan dan kepemjlikan aset serta kepentingan keuangan lainnya dari penyelenggara negara yang bersangkutan serta suami/isteri beserta anaknya yang berpotensi melanggar norma-norma hukurn dan etik;
- a. dilarang memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang -undangan dan aturan etika;
- c. tidak diperkenankan untuk turut serta, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembahasan dan pengambilan mengenai masalah yang terindikasi ada perbenturan kepentingan pribadi penyelenggara pemerintah daerah yang bersangkutan;
- d. tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi maupun sumberdaya milik pemerintah daerah untuk kepentingan sebagai penyelenggara pemerintah daerah, dan menerima sesuatu dari pihak manapun yang dapat berpengaruh kepada kinerjanya;
- e. tidak diperkenankan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya; dan
- f. membuat pemyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan.
KODEETIK KHUSUS SKPD
BAB IV - KODEETIK KHUSUS SKPD
Pasal 21
- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan kode etik khusus SKPD.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
BAB IV - KODEETIK KHUSUS SKPD
Pasal 22
Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK
BAB V - INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 23
Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari :
- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
- d. pengaduan dari masyarakat;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik;
- e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB V - INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK
Pasal 24
- (1) Setiap atasan Pegawai atau Pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pelanggaran Kode Etik.
PENEGAKAN KODEETIK
BAB VI - PENEGAKAN KODEETIK
Pasal 25
- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- b. pemyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum Iain yang sesuai untuk itu.
- a. pemyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait; atau
- (4) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurangkurangnya pejabat struktural Eselon III.
MAJELIS KODE ETIK
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 26
- (1) Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 27
- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari:
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- c. sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya hams ganjii .
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 28
- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 29
Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 30
Kode etik profesi di lingkungan Pegawai yang ditetapkan sebelum beriakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 31
Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang - undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Medan padatanggal 5 Januari 2012

Penandatangan: WALIKOTA MEDAN dto BRS. H.RAHUDMAN HARAHAP,MM

Penetapan: Diundangkan di Medan pada tanggal 5 Januari 2012

Penandatangan: SEKRETARISDAERAH KOTA MEDAN, IR. SYATFUL BAHRI