Unknown Unknown Nomor 47 Tahun 1999 tentang pedoman Tata cara pengadaan Barang/Jasa ai o"esa- Kabupaten T\rlungagung; 4. 1' undang-unda'g Nomor 2g Tahun lggg tentang Penyelenggaraan N\_egara yang Bersih a"r, Bebas dari Korupsi, Kolu\_si d; rv"poq*ry, (L;;;"" Negara Tahun 1999 Nomor 75, fi*Uufr.rr. r*rriil*.n Negara Nomor 3g5l); 5. 2' undang-undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara t"rr.," Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara rvorior?iG);.. 6. 4' undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa (L,embaran Negara Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara Nomor S+gS); 7. 3' undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan- Fengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Neqarl -1r-embaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan r**u"ra" Negara Nomor a2g6); a.F 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2et4 renrang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembararr Negara Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20ls (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 rcnrang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\_ tentang Desa (Lembaran Nelara Republik hdonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tamballn lembaran N9g3* Republik Indonesia Nomor SS39), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah NJmor 47 lllyl 2015 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembajan Negara Republik Indonesia Nomor 5717; 6. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tata cara pelaporan pertanggungiawaban Penyelenggaraan pemerintah Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2O0Z tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Kepala kmbaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor -13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara pengadaan Barang/jasa di Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan i"i"rrg"" Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran DaeratiKabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g Tahun 2006 tentang Sumber fJniapatan Desa (Iembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D ); - - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Jahu.n 2006 tentang perencanaan eJmianiunan oesa lr€m oaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2006 Nomor 10 Seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten T\-rlungagung Nomor 1g Tahun 2013 tentang Bagran nesa aari-ft'asiipenerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor I Seri B); 14. Peratulan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara penatausahaan dan penyusunan Laporan pertanggungiawaban Bendahara"--;eJa renyampalannya di Kabupaten T\rlungagung Tahun 2013 Nomor 3); 15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten T\rlungagung (Berita Oaeiah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2Ol4 Nomor 4g); MEUIINISKA!5 (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
.
- b. i#f,.?ra sebagian r.J"ritu* dalam Fiiatura' Bupati memperrT:f"* oJ#o""gq::f.BtrA""rllilf barang/jasa;
- a. batrwa untuk melaksanatqn lengadaan Barang/Jasa yang bersumler.$ri Anggaran qe{aafat", dan Belanja Desa"g*,:\_"\_yai.dengan*tata.kelolailr*rirrr"r,anyang baik, sehingga hasit- pengada3n Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk menuqiang penyelenggaraan Pemerinta'ran Desa serta untu{ mJmuuitr.ar, pelayanan masvarakat, telah ditetapkarr p;il;;'iupati Nomor 47 Tahun 2or: tentan* Feaomar, il" c; pengadaan Barang/Jasa di Desa fib,.p.t"r, Tllungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a aintu*i u] p"rru menetapkan Peraturan l"p1! leltan8 perubahai -aL. peraturan Bupati Nomor 47 Tahu^"2014 tentang pedoman Tata cara pengadaan Barang/Jasa ai o"esa- Kabupaten T\rlungagung;
4. 1' undang-unda'g Nomor 2g Tahun lggg tentang Penyelenggaraan N\_egara yang Bersih a"r, Bebas dari Korupsi, Kolu\_si d; rv"poq*ry, (L;;;"" Negara Tahun 1999 Nomor 75, fi*Uufr.rr. r*rriil*.n Negara Nomor 3g5l);
5. 2' undang-undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara t"rr.," Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara rvorior?iG);..
6. 4' undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa (L,embaran Negara Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara Nomor S+gS);
7. 3' undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan- Fengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Neqarl -1r-embaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan r**u"ra" Negara Nomor a2g6);
a.F
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2et4 renrang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembararr Negara Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20ls (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 rcnrang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\_ tentang Desa (Lembaran Nelara Republik hdonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tamballn lembaran N9g3* Republik Indonesia Nomor SS39), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah NJmor 47 lllyl 2015 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembajan Negara Republik Indonesia Nomor 5717; 6.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tata cara pelaporan pertanggungiawaban Penyelenggaraan pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2O0Z tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Kepala kmbaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor -13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara pengadaan Barang/jasa di Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan i"i"rrg"" Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran DaeratiKabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g Tahun 2006 tentang Sumber fJniapatan Desa (Iembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D ); - -
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Jahu.n 2006 tentang perencanaan eJmianiunan oesa lr€m oaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2006 Nomor 10 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten T\-rlungagung Nomor 1g Tahun 2013 tentang Bagran nesa aari-ft'asiipenerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor I Seri B);
14. Peratulan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara penatausahaan dan penyusunan Laporan pertanggungiawaban Bendahara"--;eJa renyampalannya di Kabupaten T\rlungagung Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten T\rlungagung (Berita Oaeiah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2Ol4 Nomor 4g);
o
o
MEUIINISKA!5:
Menetapkan : PERATITRAI{ Bt PATI TENTAI|G ptRuBAIrAIy ATAS PERATUARAN BT'PATI IYOMOR 47 TAIIT'IT 2014 TETTTANG PEIX)UAIT TAT.I CARA PEI|GADAATT BANATG/I,ASA DI DEAA KABUPATEN TI'LT'I|CAGI'XG
Pasal I
Ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2Ol4 teniang pedoiran Tata Cara L.:5|o31-.oT1g/Jasa di. Desa Ka6upaten T\_rluneasung !:.:13 "\_l?r.* lhbupaten.Tulunsag,ung Tahun ZOt+ r,romoi +aj oluoah, sehrngga berbunyi seb"gai berikut :

- l. Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
- 1) TPK membeli barang/jasa kepada I (satu) penyedia Barang/Jasa.
- 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka l). dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penvedia Barang/Jasa
- 3) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yLg lebih murah.
- 4) Penyedia barang/jasa memberikan but&lt;ti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TpK.
- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :
- l) TPK membeli barang/jasa kepada I (satu) penyedia Barang/Jasa.
- 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka l), dilakukan TpK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerja, volume, dan satuan,;.
- 3) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup p"t"ri."rr, volume, dan satuan) dan harga.
- 4) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah, secara tertulis di berita acara klarifikasi dan negosiasi harga.


o

- 5) Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
2. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) : C.
- 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekeda, volume, dan satuan). Dan spesifikasi teknis barang/jasa.
4. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincran barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga. 2\
- s) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran.
6. 4l Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
- a) Dipenuhi oleh kedua penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negoisasi (tawar\_ menawar) secara bersamaan,
- b) Dipenuhi oleh satah satu penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negoisasi (tawar menawar) kepada penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
- c) Tidak dipenuhi oleh Barang/Jasa, maka TpK pengadaan. kedua Penyedia membatalkan proses
10. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TpK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1). s)
11. Negoisasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah, dan dilakukan secara tertulis. 6)
12. Hasil negoisasi dituangkan dalam surat perjan;ian antara Ketua TPK dan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya : 7l
- a) Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian ;
- c) Ruang lingkup pekerjaan ;
- b) Para pihak ;
- d) Nilai pekerjaan ;
17. I Jangka waktu pelaksanaan pekerl.aan ;
- e) Hak dan kewajiban para pihak ;
- g) Ketentuan keadaan kahar, dan
- h) Sanksi.

ar&lt;




## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabuoaten T\rlungagung

Ditetapkan di Trrlungagun g pada tanggal 4 Januari 2016



P=h ?l:.-4 Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor 5