PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 14 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI (berlaku 11 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang dan kemakmuran terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya rakyat;
- b. bahwa perkembangan perekonomian yang sangat dinamis di Kabupaten Tuban, membuka potensi-potensi ekonomi baru, yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbanyak sumber-sumber pendapatan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan penuh kewajaran sehingga akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daetah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, serta guna mengoptimalkan pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Toban secara profesional dan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;
j
- Menging Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4443);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan U saha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
22. Keputusan Menteri Dalam Nomor 153 Tahun 2004 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang dipisahkan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Seri D Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tu.ban.
3. Bupati adalah Bupati Tu.ban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tu.ban.
6. Perseroan adalah PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.
7. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.
8. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.
9. Perseroan Terbatas atau disingkat dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang› undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
14. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
15. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.
- (3) Pelaksanaan pembentukan dan pendirian PT. Ronggolawe Sukses Mandiri dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat akta pendirian melalui Notaris dan mengajukan pengesahan badan hukumnya kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (5) Apabila pada saat pengajuan pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri ditolak Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia karena terdapat kesamaan nama dengan perseroan lain, maka nama perseroan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri dapat diubah tanpa perlu mengubah nama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
Pasal 3
- (1) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri dapat membentuk anak Perusahaan dan/ atau memilki saham pada Perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan analisa kelayakan investasi oleh analisis investasi yang profesional dan independen.
- (3) Dalam membentuk anak Perusahaan diputuskan dalam RUPS.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Pembentukan PT. Ronggolawe Sukses Mandiri dimaksudkan untuk mengelola potensi Daerah.
- (2) Tujuan pendirian PT. Ronggolawe Sukses Mandiri adalah untuk: a. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- b. memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang tersedia;
- c. meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
- d. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- e. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang memadai bagi pemenuhan hajad hidup orang banyak; dan
- f. mendapatkan keuntungan.
BAB IV - TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 5
Pasal 5
- (1) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan dan/ atau kantor unit usaha di daerah/wilayah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan kedudukan kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan dan/ atau kantor unit usaha ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan.
BABV
KEGIATAN USAHA
BAB IV - TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 5
Pasal 6
- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Ronggolawe Sukses Mandiri melakukan kegiatan usaha di bidang:
- a. minyak dan gas bumi sektor hilir yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga;
- b. industri dan pertambangan;
- c. perdagangan umum, ekspor impor dan jasa-jasa;
- d. pergudangan;
- e. pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan/kehutaan;
- f. konstruksi dan properti; dan
- g. bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/ atau perubahannya.
- (2) PT. Ronggolawe Sukses Mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Swasta atau Investor dalam negeri maupun asing.
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pimpinan Unit yang bertanggungjawab pada Direksi.
BABVI MODAL DAN SAHAM
BAB IV - TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 5
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51 % (Hrna puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi kurang dari 51 % (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.
BAB IV - TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 5
Pasal 8
- (1) Modal dasar PT. Ronggolawe Sukses Mandiri untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terdiri dari:
- a. Modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp. 2.970.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. Modal disetor Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin sebesar 1 % (satu persen) atau sama dengan Rp. 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 5
Pasal 9
Pengaturan mengenai daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, duplikat saham dan hal lain yang berkaitan dengan saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
Pasal 10
- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu ## BAB VIII
ORGAN PT. RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI Bagian Kesatu
Umum
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
Pasal 11
- (1) Organ PT. Ronggolawe Sukses Mandiri terdiri dari:
- a. Direksi; dan
- b. Dewan Komisaris.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja PT. Ronggolawe Sukses Mandiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Direksi
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
Pasal 12
- (1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar;
- (3) Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka salah satu anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama sedangkan lainnya sebagai Direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan ditetapkan
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
Pasal 13
- (1) Untuk pertama kalinya Direksi ditunjuk oleh Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Untuk jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh RUPS.
- (3) Sebelum dilakukan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan paling rendah sarjana (S 1);
- c. berjiwa kepemimpinan serta memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya;
- d. memiliki integritas, perilaku dan dedikasi untuk mengembangkan usaha demi kemajuan Pf Ronggolawe Sukses Mandiri;
- e. tidak dicabut hak pilihnya
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
Pasal 14
- ( 1) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bu.pa ti dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, calon Direksi terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi syarat.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PT. Ronggolawe Sukses Mandiri;
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
Pasal 15
- (1) Keanggotaan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
Pasal 17
- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Dewan Komisaris terbukti mampu meningkatkan kinerja PT. Ronggolawe Sukses Mandiri.
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
Pasal 18
- (1) Keanggotaan Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
Pasal 21
- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan yang terdiri atas :
4. -neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
5. -laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
6. -laporan arus kas;
7. -laporan perubahan ekuitas; serta
8. -catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama Anggota direksi dan nama Anggota Dewan Komisaris; dan
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun ## BAB XI
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
Pasal 23
- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan samapai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10
Pasal 24
- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibagikan kepada pemegng saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseoan mempunyai saldo laba yang positif.
BAB XII - PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 25
Pasal 25
- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT ditetapkan dalam RUPS dengan ## BAB XIII
BAB XII - PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 25
Pasal 26
- (1) PT. RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI dapat dibubarkan karena:
- a.
BAB XII - PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 25
Pasal 27
Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. RONGGOLA WE SUK.SES MANDIRI dilakukan oleh Dewan Komisaris ## BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 25
Pasal 28
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 25
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 11 Desember 2014

Penandatangan: BUPATI TUBAN,

Verifikasi: ttd. H. FATHUL BUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 28 Januari 2015

Penandatangan: ## Pit. SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: ttd. BUDIWIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR 05 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINS! JAWA TIMUR 14/2014

Penandatangan: UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban ARIF HANDOYO, SH Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
## NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
## PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS RONGGOLAWE SUKSES MANDIRI
## I. UMUM
Sejalan dengan pelak:sanaan otonomi daerah yang membawa kepada Daerah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan urusannya sendiri, mak:a daerah perlu memak:simalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuk didalamnya adalah potensi sumber pendapatan asli daerah. Untuk memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip good corporate governance dan penuh kewajaran sehingga diharapkan ak:an membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarak:at.
Pemberian otonomi secara luas sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi daerah, yang tertentu termasuk didalamnya adalah upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi mak:simal di dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarak:at. BUMD merupak:an alat yang strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat
PENJELASAN
Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarak:at secara lebih baik tanpa harus membebani keuangan Pemerintah Daerah. Bentuk BUMD yang ada adalah Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perseroan Terb