Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TAA KUWAN SALIU UMUM De Z2 PAKAN KASUPATEN PESISIR SELATAN Ik LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR URUT 8 TAHUN TAHUN 2008 SERI D-7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.M.ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dan disempurnakan:
200
Mengingat 2
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan . b
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Ja Undangundang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ):
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379):
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150): 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138): 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593): 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ): 9
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran
- Negara Nomor 4741):
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- 12 Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perobahan Peratu:-2n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN EMUTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.M.ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan: 5
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan adalah Rumah Sakit Umum Dr.M.Zain Painan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum. Daerah Dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr.M.ZEIN PAINAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB Ill - ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 3
- (1). Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan.
206
- (2). Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi
BAB Ill - ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 4
- (1) Rumah Sakit Umum Daerah 'Dr. M. Zein Painan' mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Pelayanan, pengobatan, pemulihan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan , rawat darurat ( emergensi) dan tindakan medik.
3. Pelayanan dibidang adminstrasi umum dan kepegawaian, kenelitian dan pengembangan, perencanaan dan keuangan dan pelaporan. b
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) diatas, Rumah Sakit Umum Daerah 'Or. M. Zein Painan" menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Rumah Sakit :
- b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Rumah Sakit :
7. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Rumah Sakit : c
- d. Pelaksanaan
BAB Ill - ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan diatur dengan Peraturan Bupati.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein
Painan terdiri dari :
- a. Direktur Utama
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat.
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- C. Bidang Penurjang Medis, membawahi :
1. Seksi Penunjang Teknis.
2. Seksi Peralatan.
- d. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
1. Seksi Pelayanan.
2. Seksi Perawatan.
- e. Bidang Keuangan dan Akuntansi, membawahi
1. Seksi Pengelolaan Keuangan
2. Seksi Pembukuan dan Akuntansi
Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 'Dr.M.Zein Painan" sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL Pasal 7

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan dapat Gitetapka Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
3. (35 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, Jenjang dan kelompok jabatan fungsiona! diatur berdasarkan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 8

Dalam melaksanaras tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahanya masing-masing dan bifa terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab meminpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkata tepat pada waktunya

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

## BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING Bagian Kesatu Kepegawaian Pasal 10

Kepegawaian dan Eselonering pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Eselonering Pasal 11

Eselonering pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan adalah :

- Direktur Utama, adalah Jabatan Struktural Eselon Ia Kepala Bagian adalah Jabatan Siruktural Eselon III. b Y N -
- Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III. b
- Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV. a
- Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV. a NA

## BAB Vili

## PEMEIAYAAN

## Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di hebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Bejanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## KETENTUAN PERALIHAN

## BAB Vii Pasal 13

Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkannya Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, Pejabat Struktural lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkar Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan rengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.Pesisir Selatan

Diterapkan di:

Painan

Pada Tanggal:

1 September 2008

BUPATI PESISIR SELATAN

dio

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan

Pada ianggal 1! September 2008

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA

Pembina Utama Muda/Nip.010122343

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 8 Seri D-7