Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; - b. bahwa pertimbangan untuk melaksanakan sebagairnana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin. - t. Undang-i.ndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun l 965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa alam rangka meningkatkan penyelenggaraan roda Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika rmsyarakat Desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat ( 1) dan (2), Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 1 ahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa pertimbangan untuk melaksanakan sebagairnana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.
- t. Undang-i.ndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun l 965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); Mengingat
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang ) Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jarnbi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara R[ Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang-undang Nomor 10:5 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah \_\_ (Lernbaran Negara RI Tahun '.2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran-Rl Negara Nomor 4022}; . .
6. 5 Undang - undang Nomor IO Tahun 200-l tentang pembentukan Praturan Pcrundang Undangan ( I .ernbaran Negara R l Tahun 200-1,Nomor 53 Turubahun I embaran Negara RI No111or -1389);
6. Undang-undang No111ur 32 Tahun 200-l tentang Perner intahan Ducrah ( l.emburun Negara RI Tahun 2004 Nomnr 12.\ Tambahan l.cmbarau Negara I\I lomor -l-137);
8. 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor I 26. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. 8 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nornor I~ Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengembangan Desa (Lernbaran Daerah Tahun 200 I Nomor 24 Seri D).
Oengan Persetuj uan
DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGiN
TvfEMUTUSKA N :
Menetapkan
:
PEMBENTUKAN DESA KEDERASAN PANJANG, DESA P/\PIT, DESA TUNGGUL DULIN, DESA RANTAU .UMAU KAPAS DAN DESA RANTALJ NGARAU D.i\LAM KAl3UPATTN MERANCIN
BABI
KETENTllAN llMllM
Pasal 1
Jam Peraturan Daerr h ini yang dimaksud dengan
:
Da erah adalah Kabupaten Merangin;
Pemerintah Kabupaten adalah Rupati beseria Perangkat Daerah Otonom yang lain ebagai Badan Eksekutif Daerah;
upati adalah Bupati Merangin, ewan Perwuk ilan Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten erangin yang selanjutnva disebut DPRD adalah I.embaga Perwak iian Rakyat Daerah agai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
amatan adalah wilavah kerja Carnal sebagai Pcraugkat Daerah Kabupatcn:
at adalah Kepala Kecarnatun:
adalah kesatuan masyurakat huk urn \ang merniliki kewenangan untuk rnengatur dan gurus kcpcruingan 111as:, arukat setempat ## BAB II
PEMBENTllK\N DESA BARll
Bagian Pertarna
Tujuun da n Dasar Pcmbcnrukan Dcsa Ba ru
Pasal 2
- (I) Tujuan Pernbentukan De: ,i Baru adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelayanan rnasyarakat Desa sesuai dengan iingkat perkembangan pembangunan dan kernasyarakatan;
- (2) Pembentukan Desa Baru ruerupakan Pernekarun Dcsa yang telah .ida di dalam wilayah Desa yang meliputi ·
- a. Desa Kederasan Panjang merupakan Pernekaran dari Desa Rantau Deras Kecarnatan Bangko:
- b. Desa Papit merupakan Pemekaran dari Desa Karang Anyar Kecamatan Pamenang;
- c. Desa Tunggul Bulin merupakan pernekaran dari Desa Rantau Limau Manis· Kecamatan Tahir:
- d. Desa Rantau Limau Kapas akibat dari Pemekaran Desa Pulau Bayur Kecamatan Muara Siau;
- e. Desa Rantau Ngarau merupakan pemekaran dari Desa Muara Jernih Kecamatan TaLir Ulu.
Bagian Kedua
Pasat 3
- (I) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) point a, b, c, d dan e adalah merupakan pernekaran dari Desa yang ada menjadi Desa Baru. meliputi Desa Kederasan Panjang Kccurn.uan Bangko. Dcsa Pa pit Kccamatan Pa men, ng.Dcsa Tunggul Bulin Kecamaian Tahir. Desa Rantau Limau Kapas Kecamatan Muara Siau dan Desa Rantau Ngarau Kecarnatan Tabir Ulu,
- (2) .lumlah pcnduduk Kcderasan Panpng 1.-11 ~ jiva dan luas wiluyah 11 . .5~ Km2 derigan batas-baias ·
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan vvi lavah Desa Telun,
- b. Scbelah Selatan bcrb.uasan dcngan \,ilayah Desa Pulau Rengas dan Desa Biuku Tanjung:
- c. Sebelah Baral berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Baru;
- d. Sebclah Timur berbatasan dengan wilavah Desa Rantau Alai:
- (3) Dengan dibentui nya Desa Kedcrasan Punjang, muka jumlah pcnduduk Desa Rantau Deras dari 2.924 jiwa menjadi l.511 jiwa dan luas wilayah dari 20 Km2 menjadi 8,48 Km2
- (4) Jumlah penduduk Desa Papit 1.505 jiwa dan luas wilayah 13,28 Km2 dengan batasbatas ·
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wi I ayah Desa Bungo Antoi Kecamatan Tahir;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Pinang Merah;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Karang Anyar;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Karang Berahi;
- (5) Dengan dibentuknya Oesa Papit, maka jumlah penduduk Desa Karang Anyar dari 3.005 jiwa menjadi l .500 dan luas wilayah dari 26,24 Km2 menjadi 12,96 Km2.
- (6) Jumlah penduduk Desa Tunggul Bulin 1.645 jiwa dan luas wilayah 29,28 Km2. dengan batas-batas ·
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Kota Raja:
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Burnbun;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Ulak Makarn;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Rantau Limau Manis;
- (7) Dengan dibentuk Desa Tunggul Bulin, maka ju.nlah peduduk Desa Rantau Limau Manis dari 3.294 jiwa menjadi 1.659 jiwa dan luas wilayah dari 86,08 Km2 menjadi 56,80 Km2.
- (8) Jumlah penduduk Desa Rantau Limau Kapas 1.421 jiwa dan luas wilayah 76,64 Km2. dengan batas-batas ·
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bangko;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sarolangun:
- c. Sebelah Barat berbatasr n dengan wilayah Desa Baru Tiang Pumpung;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Bayur;
- (9) Dengan dibentuknya Desa Rantau Limau Kapas, maka jumlah penduduk Desa Pulau Bayur dari 2. 735 jiwa menjadi 1.314 jiwa dan luas wilayah dari 125,28 Krn2. menjadi 52,64 Km2 .
- (10) Jumlah penduduk Desa Rantau Ngarau 1.264 jiwa dan luas wilayah 60,96 Krn2 dengan batas-batus
- a. Sebelah Utura bcrbat.isan dengan wilavah Kabupaten Bungo:
- b. Sebelah Se Iatan berbatasan dengan "1 lavah Kecarnatan Bangko:
- c. Sebelah Barnt berbatasan dengan wilavah Desa Tanjung Purus:
- d. Sehelah Timur berbatasan d-mgan ,, ii ayah Desa Muara Jernih:
- (11) Dengan dihcntuknv.i Dcsa Rantau Ngarau maku jumlah pendudu]: Desa Muara Jernih dari 3.~5'3 Jl\\:1 111l'111:1di I CJ89 Jl\\:I dun luas "ilay;1h dari 110,2-1 f-...1112 .ncnjad: -19,28 Km 2.
Pasal 4
Dengan dibcruukn, ;1 : ks:1 Kederasan Panjang, rnaka Dcsa Rantau Deras diubah narnanya menjadi Desa Rani.«: :\la-.
Pasal 5
Batas wilayah d:111 111:1" wilayuh scbagaimana dimuk sud Pasal J sccaru dcfinitif akan ditctupkun dc111;:111 :,.,. !'1!111:---:111 li11pa1i.
Pasal 6
Peta wilayah Desa I nduk dan Desa pemekaran sepcrti tertera dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini dan rnerupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

## Bagian Kctiga

## Kckayaan clan Sumbcr Pendupatau

## Pasal 7

Dengan ditetupkann, :1 ,.t.itus Dusun Kedcrasan Panjang Kccamatan Bangko, [)usun Papit Kecarnatan l'c,mrn:111'.\_'. !1usun Tunggul Bulin Kecarnatan Tabir, Dusun Rantau l.imau Kapas Kecarnatan Muara '.-:,.111 dun Dusun Rantau Ngarau Kecarnatan Tahir Ulu, Pasal 2 ayat (2) menjadi Desa Baru. kc" cnangan Dusun sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mcngatur d:111 mcngurus kepentingan masyarakat setcmpat berdasarkun asal-usul adat istia&lt;lat seternpat hcruhnh menjadi kewenangan wilayah Pemerintahan Desa.

## Pasal 8

- Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang menjadi rnilik Dusun Kederasan Panjang Kccam,11~111 13angko, Rantau Lirnau Kapas Kccamatan Muara Siau, Rantuu Ngarau Kec:1111:tt:111 Tahir {Jiu, Papi! Kecamatan Parncnung, Tunggul 13ulin Kccarnutan Tahir, 111cn1;,d1 mrh l, Pemcrintah Desa masing-masing yang bersangkutun (I)
- I&lt;cby:1:111 ,l.,11 .11111hcr pc11tbp:tl:111 :---chagaiman;1 clunakxud ay;tt (I) p,1s:1l 1111 dikclula mclatui A1:!·,,:11.111 l)c11d;1p:1!;111 d:111 lkl:1nj,1 l1csa y:ing hcrsangkutan dcngan mc11111crh:11 t I 1 1 1 l.,·1 ··,·111 i11g:1·1 111:isyar;1kat (2)
- Kekay:1;111 ,1111 ,.11111/1,:r pendapatan schagaunana dimaksud ayat (I) pasal iru berupa uang Jibag1 \_' i I )11:1) menjadi milik masing rnasing Desa. (3)

## BABIII

## Pasal 9

- (I) Kepala Dust!n y:111~ mendapat dukungan dari masyarakat dapat diangkat menjadi Penjabat s~1111:111.ir;1 Kepala Desa yang bersangkutun melalui proses usulan dari Dcsa yang bersangkut.m kcpada Bupati melalui Carnal.
- (:'.) l'vbs:1 \_j:1h:1l:i11 I\ 111.il1:11 ~c111c111;1r;1 l&lt;cpal:1 l)cs:1 s;ch:11·,:1i1n:111a dimakslld ;1y;11 (I) p;tling l,1111:1 I (s:11111 1,il11111 ,l,111 :11;111 s1:lcl:il1 dil:11111k11ya l,1.:p;il:1 I ks:1 y:111t·. I \;1111

## P:ts:i l 10

Dcngan dibcntul.u. :1 I le·..:, Kcdcrusan l\111jang Kccamal,111 Hangko, l)csa Runtuu Lirnuu Kapas Kecamat.u: rvlu:1r:1 Siau, Rantau Ngarau Kecamutun Tabir Ulu, Papit Kecarnatan Parnenang, Tunggul Hulin Kecamatan Tahir, maka sesegera rnungkin pengisian keanggotaan Badan Perwakilan 1-\.&gt;.,1 yang diambil dari Keanggotaan BPD dan PAW Desa Induk disesuaikan deng:111.111111!:1!1 penduduk desa masing-masing.

## BABIV

## KETENT{IAN PERALIHAN

## Pasal 11

Dengan ditetapkann. :1 pcr aturan Daerah mi, semua peraturan Desa yang ada dan berlaku bagi Desa indu-; (Ran1:111 l)cr,is, Karang Anyar, Rantau Limau Manis, Pulau Bayur dan Muara Jernih) tctap bcr l.iku h,1gi Desa pemekaran (Kederasan Panjang, Papit, Tunggul Bulian, Rantuu l.imau f&lt;.1p;1s d;rn Raotau Ngarau) sepanjang belum diubah, diganti, atau dicabut bcrdasarkan pcra111r:111 I ksa rnasing - musing yang bersangkutan.

## BAB V

## l~FTFNTl IAN PFNl IT( IP

## Pasal 12

Hal-hal ~·an~ bclum .h.uu: dalam Peraturan Daerah ini sepan\_jang pelaksanaannya akan diatur ebih lunjut dc11~.ti1 kL'l·,uius:111 Bupau

.Jiundangkan di FL11gk\1

Pada tunggal

3 I I ;,\_\_:-;cinher 2004.

EKRETARIS D.\! ·1-:,\i ! KABUPATEN MERA NGIN

H .. \RF,\~\i)I lf3NUHAJAR SE PEMU!l\ \ TINCKAT f NIP. 0 IO 1176 :~(1

\_EMBARAN D,\!Y,\11 KABUPATEN MERANGfN - AHUN 2004 Nl &gt;MOR 6 SERI D

## l' asa l IJ

·'"'l''lf scuap or:111~· l.q1.11 111cngcldhuinya mcmcrintahkan pcnguudungan Peraturan Dacruh ini dan rnenernpatkam « .1 d;il:1111 l.embaran Daerah Kabupaten Merungin

Di tetapkan di Bangko\_ Pa&lt;la tanggal 30 Ocscmber 200::t

E3UPA Tl MERJ\NG IN,

It ROTAN! YUTAKA, SH

## PLN.11:LASAN /,l/\S

## i&gt;! I(\ I URAN DAERAH KABUPAT[N M[RANG!N

TAHUN 2004

18

NOMOR •

## TENTANG

rJ[:}.,,131·~ : I 'k \&gt;,) [)[SA-DrSA KEDERASAN PAN.IANG. DESA PAPIT, !11 -.; \ Tl JNGGlJL 8lJLIN, DESA RANT AU LIMALJ KAPAS DAN Dl:S/\ RANT AU NC A f\A lJ

## I. PENJELASAN lJMlJM

Peruturun l)aerah ini disehut Peraturan Daerah Kabupatcn Merangin tentang Pcmbcntukun Dl·,.;1-dc~;1 dulam Kubupatcn Mcrungin. Pcruturun Dacruh ini udalah untuk melaksanakan l l11Lb11L:1-U1.1dang Nornor 22 Tahun 1999 tcntang Pcmcrintahun Dueruh khususnya pasal t&gt;:; ,iy:1t (2) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedornan I i1mi111 Pengaturan Mengenai Desa, dimana dalam pas.il 6 ayat ( 1) berbunyi Pernbentukan, P~·,11:'.hapusan dan Penggabungan Desa diatur dalarn Peraturan Daerah Kabupaten

Bairn ;i 1·c111hcntukan Desa-desa dalam Kabupaten Merangin adalah untuk meningkatkan kl·111;11111·ut1n pcnyelcnggaraan Pernerintahan Desa sccara bcrdaya guna dan berhasil guna sv1 L1 ,,,·l;1\·anan tcrhudup ms.iyarakat sesuai dengan tingkat perkemhangan, kcmnjuun pc1nl1:11·1·111w1 1nl1:1d;1p l1es;1 y:lllg kondisi lllilSyi\rakat d;111 \\ilay:1il11yi1 t idak lagi 111e11!l·111il1i pv1),\. 1 · .1.111 111:,k:1 d:1p:1t di:1d:1k:111 J&gt;c111hc11tt1ki111 I Jcsa-dcs:1.

## II. Pl~N.ll~I./\S1\N l'.,\S1\I, 1)1·:MI l'/\S/\1 ..

Pasal 3 cukup jclas

Pasa] 4 cuk up jcla-.

Pasal S cukup \_11.:las

Pasal 6 cukup j,:las

Pasal 7 cukup 1..:ia~.

P:isal 8 cuk11111 ,·l;i-,

Pu ,; ;\ I &lt;) l'l I k l 1 \ ) I \.. I ""

Pasal 10 cuk llj1 1..:l.h

Pasal 11 uiJ,,q, 1,·i:1"

Pasal I cukup \_i,:lus.

Pasal 2 cukup jclas

Pas,, I \_c;

i\~t,l · i, 1·';1,111.11ia d1maksud pada ayat ini adalah pcta \\.ilayah Kccnm.uan Tahir Jala111 hcntuk I 11 ;,11 111 Kcputuasan Dacrah ini, dun lbtas \\ila\;\_1'1 sccaru pasti aruara Kccam.uan T:1:, 1 1 ,., f&lt;cc1111c1tan Tabir Selatan ditetapkan olch f&lt;eputusan Bupau Merangin ,,ta:-I .1 .: 1 ,,\_11,..:lit1a11, pengukuran, dan pemutokan di lapangun (hasil kcscpakatan Kepala Desa y,111:\_! !-,crh,1L1san) secara keseluruhan

Pasal 6

jclas Cukup

Pasal 7

Cukup jcl;1s