PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 3 Tahun 2013 tentang TAMBAHANPENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUNANGGARAN2013 (berlaku 8 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang :
a. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kepada yang bersangkutan dapat di berikan tambahan penghasilan berdasark sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; an beban kerja -
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana yang dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Mengingat :
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Beban kerja Tahun Anggaran 2013;
1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
2. Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tenatang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisetem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Mlauku Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku
Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
- Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diselanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang;
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA - SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 3
Pemberian tambahan penghasilan
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 4
Besaran tambahan penghasilan beban kerja, diberikan hanya kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Eselon I dan II dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Staf Ahli Gubernur Maluku Utara dan ditetapkan sebagai berikut;
- a. Pejabat Eselon I :
2. -Sekretaris Daerah Sebesar Rp. 25.000.000/Bulan
- b. Pejabat Eselon II :
4. -Assisten Sekretaris Daerah; Sebesar Rp. 10.000.000/Bulan
5. -Staf Ahli Maluku Utara; Sebesar Rp. 10.000.000/Bulan
6. -Staf Khusus Gubernur Maluku Utara Sebesar Rp. 10.000.000/Bulan
7. -Kepala Dinas/Badan/ Kantor;
Sebesar Rp. 5.000.000 /Bulan
- -Kepala Biro Sekretaris Daerah,
- -Sekretaris KPUD;
Sebesar Rp. 5.000.000 /Bulan
Sebesar Rp. 5.000.000 /Bulan
PENGANGGARAN DAN PELAKSAAN
BAB III - PENGANGGARAN DAN PELAKSAAN
Pasal 5
- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dianggarkan di SKPD Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara dan masing - masing SKPD;
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan pada belanja APBD belanja Tidak Langsung jenis belanja pegawai pada kode rekening berkenaan;
BAB III - PENGANGGARAN DAN PELAKSAAN
Pasal 6
Penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja tambahan penghasilan ## BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PENGANGGARAN DAN PELAKSAAN
Pasal 7
Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PELAKSAAN
Pasal 8
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Maluku Utara sebelumnya yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
BAB III - PENGANGGARAN DAN PELAKSAAN
Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 8 januari 2013

Penandatangan: GUBERNUR MALUKU UTARA H. THAIB ARMAIYN

Penetapan: Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 8 januari 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA H. A.MADJID HUSEN (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2)