PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 23 Tahun 2014 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PE1iDAPATAJr DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAH1JNANGGARAlI 2016 DEHGAN RAHMAT TUIfAN YANG MARA £SA GUBERNUR LAMPUNG, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUlfG HOMOR 11 TABUH 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PE1iDAPATAJr DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAH1JNANGGARAlI 2016
DEHGAN RAHMAT TUIfAN YANG MARA £SA
GUBERNUR LAMPUNG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinei Lampung Tahun Anggaran 2016;
3. Mengingat 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Pasal Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 1964 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. I!. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nornor 315);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 441);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasall
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas:
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.
~.
r&gt;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasa12
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp.
5.588.722.511.301,34
- b. Belanja dan Transfer Surplus
Rp.
5.476.921.595.654,51
Rp.
111.800.915,646,83
- c. Pembiayaan
Penerimaan
Rp.
102,511.594.856,67
Pengeluaran
Rp.
10.000,000 000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Rp.
92.511.594.856,67
Pasa13
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.237.184.630.859,27) dengan rincian sebagai berikut:
2. Selisih anggaran dengan realisasi be1anja dan transfer sejumlah Rp.441.497.141.362,77 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran belanja dan Transfer
- b. Realisasi
- a. Anggaran pendapatan
Rp.
5.825.907.142.160,61
- b. Realisasi
Rp.
5.588.722.511.301,34
Selisih kurang
Rp.
237.184.630.859,27
Selisih lebih
Rp.
5.918.418.737.017,28
Rp,
5.476.921.595.654,51
Rp.
441.497.141.362,77
3. Selisih
defisit anggaran
- dengan
realisasi
- surplus
sejumlah
Rp.204.312.510.503,50 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran defisit
Rp.
- b. Realisasi
Rp.
(92.551.594.856,67)
111.800.915.646,83
Selisih lebih
Rp.
(204.312.510.503,50)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.O,OO dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan
- b. Realisasi
Selisih lebih/kurang
Rp.
102.511.594.856,67
Rp.
102.511.594.856,67
Rp.
0,00
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.O,OO dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
Rp.
10.000.000.000,00
- b. Realisasi
Selisih lebih/kurang
Rp.
Rp.
10.000.000.000,00
0,00
~
.~
6. Se1isih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.O,OO dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan netto
Rp.
92.511.594.856,67
- b. Realisasi
Rp.
92.511.594.856.67
Selisih lebih/kurang
Rp.
0,00
Pasal4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Jumlah Aset
Rp.
4.883.232.964.193,85
b. Jumlah Kewajiban
Rp.
524.071.901.050.80
- c. Jumlah Ekuitas
Rp.
4.359.161.063.143.05
Pasal5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016
Rp.
102.947.494.215,67
- b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
Rp. 1.110.532.594.684,83
- c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi
Rp.
(1.008.704.570.010,00)
- d. Arus kas dari aktivitas Transitoris/ non-anggaran
Rp.
(0,00)
- e. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016
Rp.
204.748.409.862,50
Pasal6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 1
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Pasal 7
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I

- Laporan realisasi anggaran;

Lampiran 1.1

- Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;

- Lampiran 1.2

- Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran 1.3

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran 1.4

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;

- b. Lampiran II

- Laporan perubahan saldo anggaran lebih

- c. Lampiran III

Laporan operasional

- d. Lampiran IV

Laporan perubahan ekuitas

- e. Lampiran V

Neraca

- f. Lampiran VI

Laporan arus kas

,., .,0.

- g.

- Lampiran VII

- Catatan atas laporan keuangan

- h.

- Lampiran VIII

- Daftar rekapituIasi piutang daerah

- i. Lampiran IX

- Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih

- J. Lampiran

- X

- Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penysihan dana bergulir

- k.

- Lampiran XI

- Daftar penyertaan modal (investasi) daerah

1. Lampiran XII

Daftar rekapitulasi realisasi penambaban dan pengurangan aset tetap daerah

- m. Lampiran XIII

DaItar rekapitulasi aset tetap daerah

- n, Lampiran XIV

- Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan

- o.

- Lampiran XV

- Daftar rekapitulasi aset lainnya

- p. Lampiran XVI

Daftar dana cadangan daerah

- q. Lampiran XVII

- DaItar kewajiban jangka pendek

- r. Lampiran XVIII

- Daftar kewajiban jangka panjang

- s.

- Lampiran XIX

- Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam taboo anggaran berikutnya

- t. Lampiran XX

Ikhisar laporan keuangan badan usaha milik daerahlperusahaan daerah perusahaan daerah

- u. Lampiran Lainnya

- Ikhisar Iaporan keuangan desa

## Pasal8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih Ianjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tabun Anggaran 2017.

## Pasal9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 29 ,tqu~$ 2017

Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 29 .-&lt;;tush/S 2 7 SEKRJl:TARIS DARRAH PRO 51 LAMPUNG,

Ir. UTONO M.M. POlO iDa Utama Madra NIP. 19 80728 198602 1 002

LEMBARABDAERAB PROVIIfSI LAMPUNGTAHUN 2017 NOMOR.·· !~ . NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUBG (..\t I.~./1fK\.l

•

­

## PEMERINI'AH PROVINSI LAMPUNG

## IAPORAN REAl JSASJ ANGGARAN

TAtUriI MlGG'uN 2016

LA~",\RAN

I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

,

NOMOR:

TANGGAL: 2.9

11

TAHUN 2017

lquSNS

2017

)


...

­

| | | ~~) | ~~) | ,_~ | ,_~ |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| ... - | ...- | - JIIIGIIUJiI.-rDAH | ·''''SI9 | (lip) | 1') |
| 1 | -"'" | 5.IZS.1lO7.142.1IO,61 | 5.SItm.5U.30I,l4 | (237.I84.Ul.159.27l .. | 95,93 |
| I. 1 | _T... MU_ .,..­ | . .. ... . . .. :L739S9.673.lI8,6l ... .. . ... .. . | ... - ... . .. 2.JlIll.7!li5.151.247,l4 ... -... .­ | ... - ... - (l7O.l103.421.94I,27) . . - . . . . . | 86,46 |
| 1. 1.1 | ... , | 2.6 mem COl,OO | 2Jl5L836.519.458,12 | (417.963. _ 541,18) | I13,llB |
| 1. 1. J | P6 '2 , ...Pag!' i"-' DIOroIl1'"'ll _ | 26 !lI!Q 631Il1,OO | 26... 021.45 | (m,772.IlII,S5) | "95 |
| 1.1.' | I.J*HIM Pu ' • i All DIerIlh _ SlIt | ""'-"'"...1 | : ________________071.3.9.713.0> | 47.G1L_423,Gt | 119.91 |
| 1.1 | _1'..._ | 3.la46L41O.m.oo | J.l!lt 384", 5J8,lIO | 14D.922an -,IJO | 1()4,61 |
| 1.2.1 | T...,... Dlf8Pb...' --- | ... .. . ... ... 1AlI7.71lO.m.m.oo ... - ... . ... ... | · '. - .. J.15l.712.!lOll.538,OO . - .. - ... - ... | --_ . 14D.t21 6U _,0) .. -... ... | ... 104.Q .. |
| 1.1.L1 | | l4l.7J2.llI:Ll1ID.oo | 145.74l.61O.l15MJ | "." - 1.,21'21... | ...11 |
| 1.2.1.2 | --- --_...__...-> ... __lMium | WWIO.GI,OO | )l.73Il.JI7.JS5,lll | (2.4lI3.' D cl4S,OO) | 94.12 |
| 1.2. L.,J | | 1.GlI2.3lO.229.sn,oo | l.J2l.679JI32.O | | W.II |
| 1.1.1.4 | | L7SIl.4717li5J1OO,Oll .-' .. " ... .. | L651.S57 .I71.127,lll ... - ... | -- . . . . . . .(9Il.915Al3.l73,OO) | 94,J5 |
| 1.2.2 | 1'I:IRsfIr ,,",=i"', PuIIl· \MnJa | 4O.67l.1"._ .. . ,"" ... - ... · . | . ... ~.I".GLYPH(cmap:df00)OO,lJl | 0.00 . .. "C | IOO,Oll ... - ... - .. |
| 1. Z. 1.1 | ... PerVr~ | ...n.I.._ . .. ... ... ... | 4O.67U.. .ooo,lll ... | ... ,- ... 0.00 ... . ... | IllO,CQ |
| 1,3 | L.QIH... ro 'IMTMYANGMH | 27.746.04I.G00,00 ... ... . ... . | 2D.54UlS.5l6,lX1 · _. ... . -. . . | (7.2D3 OR 4IM,OO) . . . . . . .. . . . . . . . | 74.G4 |
| l..J.l | ... | V.-ooo.oo · | 1O.4:lL215.5l6,lX1 | (7.157.832.414.ool | 59.2t |
| 1,3.3 | "' ... | 10'61 000 lIJO,CIO | 1O.1J6.ooo.GOO,lJl | (46OOGro>,llG) | 99,55 |
| 2 | .­ | 5.911.411737.Ql7,2l1 . .. | 5.41Ll121.5!l5.iS4,51 - . . . . . . . | (...L4!l7.14LJI2,J7) | 92,54 |
| 2.1 | •• lIUlOIiIlI' | . ... 3.5IO.IGG.I1U14,2ll - | . . . . . . . . ... J.J77.3OI.1ILOlJ.!i1 | ... - ... - ... - ... . .(lJ2,.192JI5 L11l1,17) | ... !11,22 ... |
| 1.1.1 | | ~1.454JOO.oo | lD9.J115.94I.431,1X1 | (4UI5.5GL4Q,OOJ | 94,118 |
| 1.1.1 1.1. 5 | -- -- -Ilonng | 1.101.-'474.61G,21 1.464.40'05i lIID,OO | IJJ3l.14!..621.07,51 1.45lI.8lIU87 .t85,lll | (69.1i6.85Ul1l,771 (1J.l!I7.eeLGl5,Oll) I:L_ | 93,11 59/17 |
| 2.1.6 | --- | 5000 lWllllD,OO | L587.2IlDAOO,IXI | (3.. | 43,12 |
| 2.1. 7 | --- | .7.U7_ . | 4U6I.54J.l82,OO | (Wf105ODM) | "41 -.- |
| | | . . . . . . .. . . . . .. . . . .. · | . . . - . . .. . . | . .. -- .. - ... - .. '." ' . | ... - .. |
| 2.1 | ...-MODAL | . . 1.125.616.1Sl.7JUO ... - .. | · .. 1.OlI5.779...IIJ,lll . ... - ... | - ( 1I9 '3f'" 555,001 | 111,35 |
| z. Z. 1 | | " 5GJl79lWllllD,OO | 49.9Ia.ru.600.oo | (1liG.478._ | 59,61 |
| 2.2.2 | -"­ --""'­ | 12:L264.Dll.57S,OO | 115.746.64I.D78,OO | (6.517.5119.497.ool | ",67 |


­

"

| | | | MIUtl(lpl | MIUtl(lpl | lB'f""IlAH , (H1lIllDH) | lB'f""IlAH , (H1lIllDH) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - - | - | - | .II&G... IEI'BAH | lfAliSAll | lip) | !'l |
| a.1.] 2.2.4 a.1.' a. ) Z.1.1 Z.4 2.4.1 2.olI.1.1 ) ].1 :J.1.1 ].1 | ----- __ __...GIdoolg _ --.-loiWlIO _TAIl_ _1lIkTOIIluIII ..­ T___ --- "~ -y- PEl '''Y''' DABIM ...,.,...DMUIt | | 15lLlcn__ - 1M.1I~!lS41:l,l1l 1.G5U115J1OQ,110 ... - ... - ... - ... . . . . . . . | llIl.1J7.14LI25,GO 65S.I7U1!I.52O, LlIDI.lZLIIO.OO ... | ..0B2Jl...-.u>l 11 (1Oz.t19" UD,lKII 145.B7l.141l,GOl . - | 94,)4 11,53 - |
| | | | .. . . - 1l5l6.522.153,l1O ,. ... . " .. - ... . - | 1.I17JlOlUllO.oo ... - ... " | ... (95Z9 .5n15l,llO) · | 29.51l - .. |
| | | | 1351Ul2.153,Oll | 1.117000 lIIlO,rtl | (95Z9522.JSl,Oll) | 29.51l |
| | | | Uli9.115.226.413,11l1 ... .. | 1.118!1_.459.oo | (1J9.]39.21U5l,Ol1) .. . | lIS,17 |
| | | | LlIi!I.ll1Sn1l.413,11l1 ... ... ... | . .. . ... I 0I91MUGLYPH(cmap:df00)7.~ | (179.33!l.11L_ | ... |
| | | | lJall1S.2l6.4l2,GO | 1.II8!I1MUG7.459.00 | (17U39.2lL953.00l | .. |
| | | IUULUS' (DiRSI1) | (92.S1I.594.85li,67) | ll1-.wi.6l6,8l | 2OO12.51050].so | (llD,lIS) |
| | | | O' ••••••• . ... - 102.511.5'1U5f,S7 102.51UM.lIS6,67 | ... _. lQiZS11.s9f.BS6.67 1lD5l1S4.1Sf.67 10 .. | ... • 0.00 0.00 | o' 1­ |
| | '-~~(SUi') | | | | · | .­ ,-­ |
| | | 0'0 | IO.ooo.lllIO.IIIlO.OO ... | noo 000 oao.oo | 0.00 | .­ |
| 3.Z.1 | ,..._QUi ModII (IIIlIeIIaII}"'" | | to 000 em cm.oo | 10000000lIOO.oo | o • 0.00 | .­ |
| | DIlntI | _YAAN-mJ | 92.51UM.lIS6,67 92.5U.594.1SU7 | | 0.00 | .­ |
| | lISA | PEMUYMIIANSG'R''' (SILPA.) | ClOD | | lO4.l1Z.5Ul503,5O | 0.00 |
| | I.II1H | | aOUI2.5I050J,Sl | | | |

­

­

## GUBBUtJR I.a· G,

~

~

,

.J


­

s-:

...-...Ril lliI'· · \_\_\_ ~"""

\_Z