PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKIL Nomor 6 Tahun 2007 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 1 Mei 2007)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bungo yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 18 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
2. Bupati adalah Bupati Bungo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaanya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
DPRD dalam mengemban fungsi dan tugasnya disediakan anggaran belanja dalam APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Besarnya uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau komisi atau panitia anggaran atau badan kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
Bagian Kedua
Tunjangan Komunikasi Intensif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
- a. tinggi;
- b. sedang;
- c. rendah.
- (3) Apabila daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Apabila daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Apabila daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. di atas Rp.400.000.000.000,(empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000.000,(empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah sedang;
- c. di bawah Rp.200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
- (2) Penetapan kelompok kemampuan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Besarnya tunjangan komunikasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Tunjangan Kesejahteraan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas operasional dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.
- (3) Pengembalian rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas operasional dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang didahului dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan rumah jabatan dan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan belanja pemeliharaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.
- (3) Pengembalian rumah dinas beserta perlengkapannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang didahului dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas operasional Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan rumah jabatan dan kendaraan dinas operasional atau rumah dinas beserta kelengkapan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri dari :
- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi dalam hal tidak menjalankan tugas, atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan atau Anggota DPRD yang bersangkutan dengan ketentuan :
- a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- c. Masa bhakti sampai dengan 2 (satu) tahun dihitung 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- d. Masa bhakti sampai dengan 3 (satu) tahun dihitung 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun dihitung 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 21
- (1) Dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 22
Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 23
- (1) Apabila daerah mempunyai kemampuan keuangan tinggi, belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila daerah mempunyai kemampuan keuangan sedang, belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Apabila daerah mempunyai kemampuan keuangan rendah, belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 24
- (1) Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 22, disediakan terhitung mulai tanggal 16 April 2007.
- (2) Besarnya belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 25
- (1) Penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD ## BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 26
- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (1) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 27
- (1) Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianggarkan dalam pos Sekretariat DRPD.
- (2) Sekretaris DPRD menyusun anggaran belanja operasional Pimpinan DRPD secara kolektif
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 28
- (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang panggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
Pasal 29
- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
PAJAK PENGHASILAN
BAB V - PAJAK PENGHASILAN
Pasal 30
- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2005 Nomor 18);
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bungo; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 31 Mei 2007

Penandatangan: BUPATI BUNGO, ttd H. ZULFIKAR ACHMAD

Penetapan: Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 31 Mei 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO USMAN HASAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2007 NOMOR 6
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
## NOMOR 6 TAHUN 2007
## TENTANG
## KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
## I. UMUM
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka pelaksanaan sistem desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
Dalam kerangka ini, DPRD mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Sehingga untuk mendukung pelaksanaan peran dimaksud, dalam APBD perlu disediakan anggaran belanja DPRD. Dalam rangka pengelolaan anggaran belanja tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kedudukuan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 dalam perkembangan perlu dirubah dengan melakukan penetapan kembali, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (2) menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah