UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1965 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1964, TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NO. 41) MENJADI UNDANG-UNDANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang lama pada hakekatnya adalah lanjutan dari Dewan Pengawas Keuangan dahulu, yang dalam pelaksanaan tugasnya pada umumnya menggunakan peraturanperaturan lama, sehingga badan itu tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam rangka mencapai tujuan Revolusi Indonesia, yang memerlukan suatu aparatur Negara yang berkewajiban pula menyelamatkan, mempertahankan dan melanjutkan Revolusi Indonesia dengan meniadakan hambatanhambatan seperti birokratisme, misadministration dan korupsi;
- b. bahwa karena itu perlu dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru yang bertugas memeriksa, mengawasi dan meneliti pelaksanaan penguasaan dan pengurusan keuangan Negara sedemikian rupa hingga kedudukan, tugas, wewenang dan wibawanya sebagai alat revolusi dapat tegas kuat melakukan segala kerja karyanya dengan effektif dan sesuai dengan haluan Negara;
- c. bahwa Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi memegang kekuasaan tertinggi dalam pemeriksaan, pengawasan dan penelitian keuangan Negara yang dalam pelaksanaannya sehari- hari dilakukan atas nama dan untuk beliau oleh Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru;
- d. bahwa susunan Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru termaksud pada huruf b. harus terdiri dari tenaga-tenaga yang mempunyai dukungan masyarakat yang terorganisasi untuk memperkokoh semua aparatur Negara dan untuk mencapai pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat dalam bentuk gotong-royong Nasional, revolusioner, progresif, berporoskan NASAKOM;
- e. bahwa berhubung dengan adanya Keputusan Presiden No. 29 tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara, ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu disempurnakan;
- f. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964 dengan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 105);
- g. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 41) perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.
Mengingat : 1. Pasal 5, pasal 20, dan pasal 22 Undang-undang Dasar;
2. pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IV/ MPRS/1963 dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VIII/MPRS/1965;
4. Resolusi Majelis Permusyawartan Rakyat Sementara No. I/Res/ MPRS/1963;
5. Keputusan Presiden No. 29 tahun 1963; Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan :
Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 7 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 105) dan semua ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan ini.
Menetapkan :
Undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 41) menjadi Undang-undang, dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi memegang kekuasaan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian tertinggi atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan atas nama dan untuk beliau oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 2
Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk Dewan dan merupakan suatu Lembaga Negara Tertinggi di antara Lembaga-lembaga Negara Tertinggi lainnya.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam Undang-undang ini adalah segala kekayaan Negara dalam bentuk apapun juga, baik terpisah maupun tidak.
BAB II.
BENTUK DAN SUSUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
Pasal 4
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan kolektif yang mencerminkan kegotong-royongan Nasional Revolusioner berporoskan NASAKOM dengan dijiwai oleh Deklarasi Bogor dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 21 orang yang terdiri dari:
- -Wakil-wakil Partai-partai;
- -Wakil-wakil Angkatan Bersenjata;
- -Wakil-wakil organisasi-masa revolusioner atau orang-orang yang mempunyai dukungan masyarakat yang terorganisasi yang ditunjuk oleh Presiden.
Pasal 5
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Pasal 6
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan dipimpin oleh:
- a. seorang Ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden;
- b. sebanyak-banyaknya empat orang wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden dari Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut pada ayat (1) merupakan satu kesatuan Pimpinan berkomposisikan NASAKOM.
Pasal 7
- (1) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menjabat sebagai Pemeriksa Keuangan Agung dan berkedudukan sebagai Menteri Koordinator.
- (2) Para Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menjabat sebagai Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan berkedudukan sebagai Menteri.
Pasal 8
Apabila Ketua Badan Pemeriksa Keuangan/Pemeriksa Keuangan Agung berhalangan, maka ia menunjuk salah seorang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan/Pemeriksa Keuangan Agung Muda sebagai Pejabat ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 9
- (1) Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan lima tahun dengan
Pasal 10
- (1) Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi pemilik seluruh atau sebagian ataupun menjadi penjamin suatu badan usaha yang
Pasal 11
- (1) Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dikenakan penahanan sementara guna pemeriksaan sesuatu perkara, kecuali atas perintah Jaksa Agung dengan ijin dan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden.
- (2) Dalam hal Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda atau seorang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tertangkap dalam keadaan sedang melakukan sesuatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman lebih dari satu tahun penjara, ia dapat dikenakan penahanan sementara pada seketika itu dengan ketentuan bahwa penahanan tersebut dalam waktu dua puluh empat jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung, yang berkewajiban menyampaikan kepada presiden untuk memperoleh ijin dan persetujuannya guna penahanan sementara lebih lanjut bila dianggap perlu.
Tanpa persetujuan Presiden, ia harus segera dibebaskan kembali.
Pasal 12
- (1) Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena soal-soal yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Mereka dapat dituntut apabila mengumumkan yang dikemukakan secara lisan atau tertulis dalam rapat tertutup menurut keputusan kolektif Badan Pemeriksa Keuangan harus dirahasiakan.
Pasal 13
Kedudukan hukum dan kedudukan keuangan Pemeriksa Keuangan Agung, pemeriksa Keuangan.Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diatur oleh Presiden.
Pasal 14
- (1) Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan adalah Pegawai Negeri.
- (2) Di samping gaji dan lain-lain tunjangan yang diatur dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri, kepada Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan diberikan tunjangan-tunjangan tambahan khusus yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB III.
SUMPAH JABATAN.
Pasal 15
- (1) Sebelum memangku jabatannya, maka Pemeriksa Keuangan Agung, para Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji.
2. Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi mereka yang beragama Islam, sedang bagi mereka yang beragama lain dari Agama Islam pemakaian kata-kata "Demi Allah" disesuaikan dengan kebiasaan Agamanya masing-masing.
- (2) Sumpah/janji termaksud pada ayat (1) selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa, untuk menjadi Pemeriksa Keuangan Agung/Pemeriksa Keuangan Agung Muda/ Anggota Badan Pemeriksa Keuangan langsung atau tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima atau akan menerima, langsung ataupun tak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah (saya berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan berusaha dengan sekuat tenaga menunaikan tugas pekerjaan saya dalam jabatan ini dengan penuh rasa tanggung-jawab pada diri sendiri dan terhadap Nusa dan Bangsa sesuai dengan haluan Negara".
BAB IV.
TUGAS KEWAJIBAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
Pasal 16
- (1) Dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan melancarkan Revolusi Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara guna meniadakan hambatan-hambatan seperti birokratisme, missadministration dan korupsi.
- (2) Tugas di bidang pengawasan meliputi pula pengujian apakah penggunaan uang Negara terjadi menurut ketentuan-ketentuan Anggaran Negara dan dengan ketentuan-ketentuan mengenai penguasaan dan pengurusan keuangan Negara di samping menilai kegunaannya dan kemanfaatannya pengeluaran uang Negara atau penjualan milik Negara.
- (3) Tugas di bidang pengawasan meliputi pula pengawasan umum terhadap pelaksanaan daripada Anggaran Negara yang berbentuk Anggaran Moneter dan terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan, termasuk Daerah, Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa, termasuk pengawasan atas segala pembelian, penyimpanan, penggunaan dan penjualan barang milik Negara, Perusahaanperusahaan Negara/Daerah dan Perusahaan Campuran Negara/ Daerah/Swasta serta pemborongan pekerjaan dan jasa di bidang sipil dan militer.
- (4) Tugas di bidang penelitian meliputi pula pemeriksaan kontrolakuntan dan penyelidikan-akuntan atas keuangan Negara serta tatausaha secara menyeluruh dengan tidak ada perkecualiannya.
Pasal 17
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 16, Badan Pemeriksa Keuangan setiap waktu dapat memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai:
- a. Rancangan pelaksanaan pembiayaan proyek-proyek;
- b. Kredit-kredit luar negeri dan pelaksanaan penggunaannya.
Pasal 18
- (1) Badan Pemeriksa keuangan dapat menjalankan pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara pada umumnya, khususnya atas pembinaan (management) Perusahaan-perusahaan Negara, Perusahaan-perusahaan Daerah, Perusahaan Campuran Negara/Daerah/Swasta dan atas pelaksanaan penetapan pajak-pajak langsung maupun tidak langsung dan pungutan-pungutan lainnya.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kekayaan Negara, termasuk di dalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak serta kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan itu berada dalam penguasaan dan pengurusan pejabat-pejabat dan/ atau Lembaga-lembaga yang termasuk Pemerintah Umum maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan Bank-bank Pemerintah, Yayasan-yayasan Pemerintah, dengan status hukum publik ataupun perdata, Perusahaan-perusahaan Negara dan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di mana Pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta dalam penguasaan dan pengurusan fihak lain manapun juga
Pasal 19
Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas pula melakukan pemeriksaan pengawasan dan penelitian atas kekayaan fihak ketiga yang dipercayakan kepada dan/atau dikuasai dan atau diurus oleh Negara.
Pasal 20
Badan Pemeriksa Keuangan dapat menggunakan tenaga-tenaga di luar Badan tersebut untuk melaksanakan tugasnya.
Pasal 21
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban:
- a. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang perhitungan Anggaran.
- b. Menyusun laporan tahunan tentang hasil pekerjaannya.
- c. Menyusun laporan tentang keputusan-keputusan penting daripada hasil Pemeriksaan, pengawasan dan penelitian.
- (2) Laporan-laporan tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.
- (3) Presiden menyampaikan laporan-laporan tersebut pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 22
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan setiap waktu dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden tentang akibat-akibat sesuatu tindakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Presiden dapat menyampaikan pertimbangan-pertimbangan pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
BAB V.
WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.
Pasal 23
Setiap orang dan semua instansi Negara, Perusahaan Negara/ Daerah/Swasta, Bank Pemerintah Daerah/Swasta dan Perusahaan/ Bank Campuran Negara/Daerah/Swasta diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan berhubung dengan penunaian tugas Badan tersebut.
Pasal 24
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan tentang hasil pemeriksaan dari semua badan-badan dan instansiinstansi yang mempunyai tugas pemeriksaan dan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan keuangan Negara dalam bidangnya masing-masing.
- (2) Badan-badan dan instansi-instansi termaksud pada ayat (1) wajib memberi keterangan yang diminta oleh badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 25
Badan Pemeriksa Keuangan berwenang mengusahakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pemeriksa dan pengawasan dari badan-badan dan instansi-instansi yang mempunyai tugas pemeriksaan dan pengawasan atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara dalam bidangnya masing-masing.
Pasal 26
Badan Pemeriksa Keuangan berwenang memberi keterangan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Menteri-menteri yang bersangkutan tentang kekurangan-kekurangan dan penyelewenganpenyelewengan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan Negara yang perlu diketahuinya untuk segera diakhiri dan diambil tindakantindakan perbaikan.
Pasal 27
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berwenang meminta bantuan yang diperlukan dari instansi-instansi Pemerintah di manapun juga.
- (2) Instansi-instansi Pemerintah tersebut pada ayat (1) wajib memberikan bantuannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 28
Selain daripada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan menyidik tindak pidana, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang juga untuk mengadakan penyidikan tindakan-tindakan pidana yang ditentukan dalam pasal 31.
Pasal 29
Selain daripada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan menyidik tindak pidana, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang juga untuk mengadakan penyidikan tindakan-tindakan pidana yang ditentukan dalam pasal 31.
Pasal 30
Dalam hal-hal mendesak menurut keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan segera dapat melakukan penyidikan dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 30.
Pasal 31
Dalam hal-hal mendesak menurut keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan segera dapat melakukan penyidikan dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 30.
- (1) Apabila pejabat-pejabat dari instansi Negara, Perusahaan Negara/Daerah dan Perusahaan-perusahaan Negara/Daerah-Swasta walaupun telah diperingatkan tiga kali oleh Badan Pemeriksa Keuangan belum juga memenuhi permintaan untuk memberi keterangan menurut pasal 23, maka sebelum Badan menjalankan hak penyidikannya menurut pasal 28, Badan:
- a. melaporkan hal itu kepada Presiden agar diambil tindakan jika yang tidak memberi keterangan adalah pejabat Negara;
- b. mengusulkan tindakan-tindakan tertentu yang mengikat, seperti ditentukan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian kepada Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengangkatnya, jika yang bersangkutan adalah pegawai Negeri;
- c. menjeratkan pada usul termaksud dalam sub b di atas suatu jangka waktu dalam mana tindakan sudah harus dilaksanakan.
Apabila jangka waktu dilampaui, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan penyidikan.
Jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.
- (2) Apabila yang bersangkutan adalah orang lain daripada yang termaksud dalam ayat (1) sub a dan b, walaupun telah diberikan peringatan tiga kali, belum juga memenuhi permintaan untuk memberi keterangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap orang ini Badan menjalankan wewenang penyidikan menurut ketentuan pasal 28.
- (1) Barang siapa yang dengan melawan hukum menghindarkan diri untuk memberikan keterangan termaksud pada pasal 23 dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan dengan hukuman denda setinggi-tingginya 20 juta rupiah.
- (2) Barang siapa dengan sengaja tidak memberikan keterangan termaksud pada pasal 23 atau memberikan keterangan palsu, dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan dengan hukuman denda setinggi-tingginya 50 juta rupiah.
- (3) Perbuatan tersebut pada ayat (1) dan (2) adalah kejahatan.
Pasal 32
- (1) Barang siapa yang diangkat dalam sesuatu jabatan Negara oleh Presiden, Menteri, Badan Negara atau pejabat lain yang berwenang untuk mengangkatnya, yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung, kerugian mana disebabkan karena perbuatan/kelalaian bukan sebagai bendaharawan, harus mengganti kerugian itu.
- (2) Tuntutan ganti-rugi termaksud pada ayat (1) dilakukan dan diputuskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan termaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan sebagai keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Pasal 33
Barang siapa dengan sengaja mempergunakan keterangan yang diperolehnya pada waktu menunaikan tugas Badan Pemeriksa Keuangan, dengan melampaui batas tugas itu, dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan dengan hukuman denda setinggi-tingginya 60 juta rupiah.
Pasal 34
Sebelum diambil keputusan Badan Pemeriksa Keuangan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri.
BAB VI.
BAGIAN-BAGIAN DAN ALAT KELENGKAPAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
Pasal 35
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai Bagian-bagian yang bidangnya diselaraskan dengan susunan Anggaran Moneter.
- (2) Peraturan Tata-tertib dan Tata-kerja Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan diambil secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VIII/MPRS/1965.
Pasal 36
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai suatu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk masa jabatan lima tahun.
2. Sekretaris Umum sesudah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
- (2) Susunan Sekretariat termaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
BAB VII.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
Pasal 37
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disediakan bagian anggaran tersendiri bagi Badan Pemeriksa Keuangan yang kredit-kredit anggarannya cukup untuk melakukan tugas dan wewenangnya.
BAB VIII. KETERANGAN KHUSUS.
Pasal 38
Anggota alat kekuasaan Negara yang menahan seorang yang disangka melakukan penyelewengan-penyelewengan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan Negara dalam waktu 24 jam wajib melaporkan penahanan itu kepada Menteri-menteri yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB IX.
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 39
Selama susunan Badan Pemeriksa Keuangan belum memenuhi ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal-pasal 4, 6 dan 9 Undangundang ini, maka Badan Pemeriksa Keuangan yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini menjalankan tugasnya sampai ada keputusan lebih lanjut dari Presiden.
BAB X.
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 40
Hal-hal lain mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yang belum diatur dengan Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan menurut pokok yang akan diatur.
Pasal 41
Semua ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
Pasal 42
Segala tindakan dan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan yang diambil mulai tanggal 12 Oktober sampai 17 Maret 1965 dinyatakan sah
Pasal 43
- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
- (2) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan".
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 79
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1965 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 41) MENJADI UNDANG-UNDANG.
## UMUM.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indiche Comtabiliteitswet) dan "Instruksi serta ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk Algemene Rekenkamer" yang berlaku bagi Badan Pemeriksa Keuangan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
Ekonomi terpimpin mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan secara teratur. Untuk itu diperlukan suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk suatu Anggaran Moneter, yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Routine, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan, Anggaran Devisa, Anggaran Kredit dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Khusus. Selanjutnya dalam hubungan pelaksanaan harus terjamin penyusunan progress report.
Pelaksanaan ekonomi terpimpin mengharuskan Pemerintah memegang pimpinan dalam bidang ekonomi, dimana Perusahaan-perusahaan Negara harus diperkembangkan hingga mencapai kedudukan komando, yang kesemuanya itu menjamin perkembangan revolusi dari tahap nasional demokratis untuk memasuki tahap sosialisme Indonesia. Semuanya ini mengharuskan adanya suatu sistim pemeriksaan dan pengawasan yang dapat berkerja
- 22 - secara represip maupun preventip, serta adanya suatu aparatur Negara yang sebagai alat revolusi berkewajiban pula menyelamatkan, mempertahankan dan melanjutkan revolusi Indonesia dengan meniadakan hambatan-hambatan seperti birokratisme, misadministration dan korupsi, serta mencegah pemborosan-pemborosan yang merugikan Negara. Kalau hal-hal yang bertalian dengan tindakan-tindakan pemeriksaan dan pengawasan yang, dilakukan oleh Urusan Pengawasan Keuangan pada Departemen Anggaran Negara, yang bekerja secara pemeriksaan dan pengawasan intern dalam lingkungan kekuasaan eksekutip sudah diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara, maka kedudukan dan wewenang aparatur Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan yang bekerja secara pemeriksaan yang bekerja secara pemeriksaan dan pengawasan extern itu kini perlu ditinjau kembali.
Keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksaan Keuangan antara lain terjamin di dalam Amanat-amanat Presiden, terutama waktu berlangsungnya pelantikan para Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 17 Maret 1965, Deklarasi Ekonomi dan Pidato Ambeg Pararna Arta, serta didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 dan Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/Res/MPRS/ 1963.
Didalam pemikiran cara untuk memberikan wewenang yang cukup menyeluruh kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dianggap perlu dengan ketentuan Undang-undang diberikan kepadanya Jaminan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan sedemikian rupa sehingga juga meliputi penelitian dan penyelidikan terhadap tindakantindakan pidana tertentu. Selanjutnya dalam hubungan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Pemeriksa Keuangan secara aktip mengikuti sejak semula sebagai salah satu bentuk pengintegresian kontrol Bdan Pemeriksa Keuangan dibidang ekonomi dan keuangan.
Untuk memperbesar daya gerak, daya hasil dan daya guna Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian yang menyeluruh, tokohtokoh rakyat yang mendapat dukungan masyarakat yang terorganisasi berporoskan NASAKOM duduk didalam Badan tersebut hingga dengan demikian terjamin pula sosial support. sosial control dan sosial participation.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Mengingat sangat vitalnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka ekonomi terpimpin, maka dalam hubungan pembentukan suatu Badan Pemeriksaan yang berwibawa, kekuasaan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian tertinggi dipegang langsung oleh Paduka Yang Mulia Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.
PENJELASAN
Pasal 2
. Sebagai dewan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu badan kolektip. Penempatan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Negara Tertinggi diantara Lembaga Negara Tertinggi lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, dimaksud agar supaya Badan ini berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutip dan agar supaya dapat melaksanakan tugas pemeriksaan, pengawasan dan penelitian yang efektip.
PENJELASAN
Pasal 3
. Dengan keuangan Negara tidak hanya dimaksud uang negara, tetapi seluruh kekayaan Negara, termasuk didalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak serta kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan itu berada dalam penguasaan dan pengurusan pada pejabat-pejabat dan /atau Lembaga-lembaga yang termasuk Pemerintahan Umum maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan Bank-bank Pemerintah, Yayasan-yayasan Pemerintah, dengan status hukum publik ataupun perdata, Perusahaan-perusahaan Negara dan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dimana Pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain manapun juga berdasarkan perjanjian dengan penyertaan (partisipasi) Pemerintah ataupun penunjukan dari Pemerintah. Disamping pemeriksaan, pengawasan dan penelitian