PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH (berlaku 25 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang : sumber Pendapatan Daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah serta mewujudkan kemandirian
- a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Pajak Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Toraja Utara, dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa ## BAB II JENIS PAJAK
Pasal 2
- (1) Jenis Pajak Daerah terdiri dari :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kesatu
Pasal 3
- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Pasal 4
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (3) Wajib Pungut Pajak adalah Pengusaha Hotel.
Pasal 5
Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
Pasal 6
Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
Pasal 7
- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam daerah.
Pasal 8
- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi di hotel, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 9
- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bagi Wajib Pajak Hotel yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (bill), Wajib Pajak Hotel mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Bagian Kedua
Pajak Restoran
Pasal 10
- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
Pasal 11
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
Pasal 12
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
Pasal 13
Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
Pasal 14
- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut dalam daerah.
Pasal 15
- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan Restoran, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Wajib Pajak Restoran yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 16
- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bagi Wajib Pajak Restoran yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (bill), Wajib Pajak Restoran mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Bagian Ketiga
Pajak Hiburan
Pasal 17
- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobatik, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. Pertandingan olahraga.
- (4) Dikecualikan dari penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 18
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
Pasal 19
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
Pasal 20
- (1) Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
Pasal 21
- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam daerah.
Pasal 22
- (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, klub malam, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang salesa musik (musik lounge), klub eksekutif dan kegiatan lainnya wajib menggunakan bon penjualan (bill) yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran kecuali ditentukan lain dengan Keputusan Bupati dalam hal ini kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
Pasal 23
- (1) Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Terhadap penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat dikecualikan dari kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Tata cara pengajuan dan persyaratan, yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Bagian Keempat
Pajak Reklame
Pasal 24
- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah:
- a. Penyelengaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 25
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (3).
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
Pasal 26
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Pasal 27
Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
Pasal 28
- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Kelima
Pajak Penerangan Jalan
Pasal 29
- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
Pasal 31
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. dalam hal Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
Pasal 32
- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
Pasal 33
- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut dalam daerah.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pasal 34
- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
- a. Asbes;
- b. Batu tulis;
- c. Batu setengah permata;
- d. Batu kapur;
- e. Batu apung;
- f. Batu permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam batu (halite);
- k. Grafit;
- l. Granit/andesit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan Kerikil;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
25. aa. Talk;
26. bb. Tanah serap (fullers earth);
- cc. Tanah diatome;
- dd. Tanah liat;
29. ee. Tawas (alum)
30. ff. Tras;
31. gg. Yarosit;
32. hh. Zeolit;
- ii. Basal;
34. jj. Trakkit; dan
35. kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
Pasal 35
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Pasal 36
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masingmasing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal ini nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
Pasal 37
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
Pasal 38
- (1) Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Ketujuh
Pajak Parkir
Pasal 39
- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan Tempat Parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
Pasal 40
- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir.
Pasal 41
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara Tempat Parkir.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
Pasal 42
Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
Pasal 43
- (1) Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Kedelapan
Pajak Air Tanah
Pasal 44
- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
Pasal 45
- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Pasal 46
- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air; dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 47
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen).
Pasal 48
- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Kesembilan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pasal 49
- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikenakan pajak atas bumi dan bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olah raga;
- f. Galangan kapal dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
2. i.
3. Menara.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
Pasal 50
- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Pasal 51
- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
Pasal 52
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen).
Pasal 53
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).
Pasal 54
- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dipungut dalam daerah.
Pasal 55
- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
Pasal 57
- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dikenakan Bea atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pemindahan hak karena :
1. Jual beli;
2. Tukar menukar;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat;
5. Waris;
6. Pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Penggabungan usaha;
11. Peleburan usaha; atau
12. Pemekaran usaha;
13. Hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena:
1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
2. Di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. Hak pengelolaan.
- (5) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat
Pasal 58
- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Pasal 59
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
- a. Jual beli adalah harga transaksi;
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. Hibah adalah nilai pasar;
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. Waris adalah nilai pasar;
- f. Pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 60
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5 % (lima persen).
Pasal 61
- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) atau Pasal 59 ayat (5).
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut dalam daerah.
Pasal 62
- (1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
- a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. Waris adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Bidang Pertanahan;
- f. Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. Pemberian hak baru di luar pelepasan adalah sejak tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak;
- k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. Hadiah adalah sejak tanggal dan ditandatanganinya akta; dan
- o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
Pasal 63
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
Pasal 64
- (1) Pejabat Pembuat akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 65
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelaporan.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 66
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Jenis pajak yang dipungut
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 67
- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 68
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) Jika
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 69
- (1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Wajib pajak BPHTB wajib mengisi SSPD.
- (4) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai SPTPD.
- (5) Bentuk, isi, dan tatacara pengisian SSPD dan SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 70
- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 71
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika ;
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi admnistrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 72
- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 73
- (1) Pajak yang terutang
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 74
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas suatu :
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN; dan
- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 75
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 76
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Keputusan Banding.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 77
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 78
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 79
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB V - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 80
- (1) Hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB V - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 81
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan pengahapusan piutang pajak kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB VI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 82
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 83
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundangundangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
3. a Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
4. b Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
5. c Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 84
Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Perpajakan, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB VII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 85
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
KETENTUAN KHUSUS
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 86
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Pajak dalam rangka jabatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang Pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara Pidana atau Perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara Pidana atau Perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
PENYIDIKAN
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 87
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 88
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling panyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 89
Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 90
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2), merupakan Penerimaan Negara.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 91
Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pemasangan tanda/stiker pada obyek pajak yang bentuk dan tata cara pemasangannya ditetapkan oleh Bupati.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 92
Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Pasal 49 akan diberlakukan pada Januari Tahun 2014.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9);
2. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 26);
3. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 27);
4. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 40);
5. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94
Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 95
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 25 Januari 2011

Penandatangan: Pj. BUPATI TORAJA UTARA, TAUTOTO T.R. SARONGALLO

Penetapan: Diundangkan di Rantepao pada tanggal 25 Januari 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, LEWARAN RANTELA'BI' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 2
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
## I. UMUM
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab, maka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Toraja Utara yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah dapat ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan dapat terwujud.
Untuk meningkatkan PAD khususnya pajak daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggung jawab terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Toraja Utara. Upaya untuk meningkatkan pajak daerah dilakukan dengan penyempurnaan pengelolaan dan peningkatan kinerja pemungutan serta pengaturan pajak daerah yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.
Pajak daerah yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut:
1. Pajak Hotel, telah diperluas basis pungutan pajaknya hingga mencakup seluruh persewaan di hotel;
2. Pajak Restoran, telah diperluas basis pungutan pajaknya hingga mencakup pelayanan katering;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, merupakan pajak yang didaerahkan pajak pusat dan menjadi pajak baru daerah;
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, merupakan pajak yang didaerahkan pajak pusat dan menjadi pajak baru daerah.
Kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Kebijakan pajak daerah sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor-impor.
II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan