Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SUNGAI PENUH TELEVISI KOTA SUNGAI PENUH (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SUNGAI PENUH TELEVISI KOTA SUNGAI PENUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
- a. bahwa untuk terlaksananya pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Layanan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi (SPTV) secara transparan, objektif dan akuntabel perlu ditetapkan Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh;
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SUNGAI PENUH TELEVISI KOTA SUNGAI PENUH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi yang selanjutnya disebut SPTV adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang didirikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
6. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan seleksi terhadap calon Dewan pengawas dan Dewan Direksi SPTV.
7. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yangselanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaranpublik.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan ketentuan dalam pelaksanaan seleksi, penetapan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi SPTV.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalahuntuk terlaksananya proses seleksi, penetapan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi SPTV secara transparan, objektif dan akuntabel.
ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
BAB III - ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
Pasal 4
Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal SPTV terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu Ketentuan dan Persyaratan Dewan Pengawas
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 5
- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari:
- a. unsur pemerintahan 1 (satu) orang;
- b. unsur penyiaran 1 (satu) orang; dan
- c. unsur Masyarakat 1 (satu) orang.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, calon dari unsur pemerintahan, unsur penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan lulus seleksi administrasi dan uji kelayakan.
- (3) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 6
Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1);
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- h. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran dan memperoleh izin atasan;
- i. bagi calon anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan tidak menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- j. bagi calon anggota dari unsur penyiaran, wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- k. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
Bagian Kedua Tim Seleksi Dewan Pengawas
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 7
- (1) Untuk pelaksanaan seleksi Calon Dewan Pengawas dibentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman pelaksanaan penerimaan calon dewan pengawas;
- b. menetapkan dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, pengumuman pelaksanaan penerimaan calon dewan pengawas;
- c. membuka pendaftaran penerimaan Calon Dewan Pengawas;
- d. menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administrasi;
- e. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota Dewan Pengawas;
- f. melakukan uji kemampuan dan pengetahuan apabila Calon Dewan Pengawas yang mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi dari masing-masing unsur lebih dari 3 (tiga) orang; dan
- g. menyampaikan hasil seleksi calon Dewan Pengawas kepada Walikota.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 8
- (1) Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretriat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Tim Seleksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi dan operasional kesekretariatan.
Bagian Ketiga PengumumanPendaftaran
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 9
Tim Seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran Calon Dewan Pengawas paling lambat 10 (hari) kerja setelah Panitia Seleksi ditetapkan.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 10
Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diumumkan melalui media cetak dan/ataumedia elektronik.
- b. isi pengumuman paling sedikit memuat informasi:
1. waktu dan tempat pendaftaran;
2. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar; dan
3. formulir dan dokumen pendukung yang harus disertakan oleh pendaftar.
Bagian Keempat
Pendaftaran dan Seleksi
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 11
- (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Seleksi dengan syarat:
- a. pendaftaran dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- b. mengisi formulir pendaftaran yang ditentukan oleh Tim Seleksi;
- c. melampirkan dokumen untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan; dan
- d. menyerahkan visi, misi, dan program kerja calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Formulir pendaftaran dan surat pernyataan/keterangan yang diperlukan sebagai persyaratan disediakan oleh Tim Seleksi.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 12
- (1) Tim Seleksi melakukan pemeriksaan pemenuhan kelengkapan dan persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas.
- (2) Tim Seleksi dapat melakukan uji kemampuan dan pengetahuan apabila Calon Dewan Pengawas yang mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d lebih dari 3 (tiga) orang;
- (3) Tim Seleksi menetapkan Calon Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi dan/atau uji kemampuan dan pengetahuan sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari:
- a. unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. unsur penyiaran sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. unrur masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tim Seleksi menyampaikan Calon Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi dan/atau uji kemampuan dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan calon Dewan Pengawas yang telah di seleksi kepada DPRD untuk selanjutnya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD.
Bagian Kelima Penetapan Dewan Pengawas
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 13
- (1) Walikota menetapkan Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur penyiaran dan unsur masyarakat atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), memilih 1 (satu) orang sebagai Ketua Dewan Pengawas
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 14
- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa kerjanya berakhir; dan
- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
- a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Pengawas;
- b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Walikota;
- e. dihukum pidana
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 15
- (1) Dewan Pengawas yang melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, Walikota segera melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas perintah Walikota.
- (3) Dewas pengawas yang terbukti melakukan salah satu perbuatan
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 16
- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Walikota belum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka keputusan Walikota tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.
Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu Dewan Pengawas
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 17
- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, Walikota mengangkat anggota Dewan Pengawas penganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 18
- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berhenti lebih dari 18 (delapan belas) bulan karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Walikota membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota Pengganti antar waktu Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara dan ketentuan seleksi dan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara dan ketentuan seleksi dan pengangkatan anggota Pengganti antar waktu Dewan Pengawas.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 19
- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berhenti kurang dari 18 (delapan belas) bulan karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Walikota mengangkat anggota pengganti antarwaktu tanpa membentuk Tim Seleksi.
- (2) Pengangkatan anggota pengganti antarwaktu Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dari Calon Dewan Pengawas yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPRD ## BAB V DEWAN DIREKSI
Bagian kesatu Ketentuan dan Persyaratan Dewan Direksi
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 20
- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari:
- a. Direktur Utama 1 (satu) orang;
- b. Direktur Umum 1 (satu) orang; dan
- c. Direktur Operasional 1 (satu) orang.
- (2) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 21
Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1);
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- h. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- i. bukan anggota legislative, yudikatif dan non partisan; dan
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
Bagian Kedua
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 22
- (1) Untuk pengisian jabatan Dewan Direksi dibentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Lembaga Penyiaran dan Perguruan Tinggi.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 23
Tim Seleksi Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman pelaksanaan penerimaan calon dewan direksi;
- b. menetapkan dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, pengumuman pelaksanaan penerimaan calon Dewan Direksi;
- c. membuka pendaftaran penerimaan Calon Dewan Direksi;
- d. menerima pendaftaran calon Dewan Direksi;
- e. melakukan seleksi administrasi;
- f. melakukan seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan wawancara terhadap peserta seleksi calon Dewan Direksi; dan
- g. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota Dewan Direksi terpilih.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 24
- (1) Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretriat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Tim Seleksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi dan operasional kesekretariatan.
Bagian Ketiga Pengumuman Pendaftaran
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 25
Tim Seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran Calon Dewan Direksi paling lambat 7 (hari) kerja setelah Tim Seleksi ditetapkan.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 26
Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- b. isi pengumuman paling sedikit memuat informasi:
1. waktu dan tempat pendaftaran;
2. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar; dan
3. formulir dan dokumen pendukung yang harus disertakan oleh pendaftar.
Bagian Keempat
Pendaftaran dan Seleksi
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 27
- (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Dewan direksi dapat mendaftarkan diri kepada Tim Seleksi dengan syarat:
- a. pendaftaran dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- b. mengisi formulir pendaftaran yang ditentukan oleh Tim Seleksi;
- c. melampirkan dokumen untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan; dan
- d. menyerahkan visi, misi, dan program kerja calon Anggota Dewan Direksi.
- (2) Formulir pendaftaran dan surat pernyataan/keterangan yang diperlukan sebagai persyaratan disediakan oleh Tim Seleksi.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 28
- (1) Tim Seleksi melakukan pemeriksaan pemenuhan kelengkapan dan persyaratan administrasi calon Dewan Direksi.
- (2) Calon Dewan Direksi yang telah memenuhi persyaratan admistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat mengikuti seleksi tertulis, seleksi psikologi, pemeriksaan kesehatan dan wawancara.
- (3) Tim Seleksi menetapkan dan menyampaikan Calon Dewan Direksi yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 29
- (1) Dewan pengawas
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 30
- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti Karena:
- a. masa kerjanya berakhir; dan
- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena:
- a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Direksi;
- b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Walikota;
- e. dihukum pidana
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 31
- (1) Dewan Direksi yang melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, Dewan Pengawas mengajukan permohonan kepada Walikota agar memerintahkan SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Direksi.
- (2) SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas perintah Walikota melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Direksi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dewan Direksi yang terbukti melakukan salah satu perbuatan
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 32
- (1) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang Pemberhentian.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Dewan Pengawas sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Dewan Pengawas belum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.
Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu Dewan Direksi
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 33
- (1) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, Dewan Pengawas mengangkat Dewan Direksi penganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Direksi yang diberhentikan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 34
- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Anggota Dewan Direksi yang berhenti lebih dari 18 (delapan belas) bulan karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Dewan Pengawas membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota Pengganti antar waktu Dewan Direksi.
- (2) Tata cara dan ketentuan seleksi dan pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara dan ketentuan seleksi dan pengangkatan anggota Pengganti antar waktu Dewan Direksi.
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 35
- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Anggota Dewan Direksi yang berhenti tidak lebih dari 18 (delapan belas) bulan karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Walikota mengangkat anggota pengganti antarwaktu tanpa membentuk Tim Seleksi.
- (2) Pengangkatan anggota pengganti antarwaktu Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dari Calon Dewan Direksi yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)## BAB VI PENDANAAN
BAB IV - DEWAN PENGAWAS
Pasal 36
Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 13 Januari 2017

Penandatangan: WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd H. ASAFRI JAYA BAKRI

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 13 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PUSRI AMSYI BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 2