PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pajak Tanah, maka dipandang perlu mengatur Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 46 TAHUN 2015 TENT ANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Pajak Air Tanah secara efektif, efisien, transparan dan a � ntabel, perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Tanah, maka dipandang perlu mengatur Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
I
3. Unctang-u Pengadil nda � g Nornor 14 Tahun 2002 tenta1'.g Tahun an Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia RepubJiJ 000 Noi:nor 27, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nornor 4189);
4. Undano. U K .,- ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang euangan N ik I d esia Tab egara (Lembaran Negara Repubh n on Re � n. 2 003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara p blrk Indonesia Nomor 4286);
5. �� rtang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang I d endaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk n onesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negar R . ' a epubhk Indonesia Nomor 4355);
6. � ndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang emeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jaw8:b Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom � r 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
9. 1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 N?mor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan ...
12. � e;:turan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 ten!-Bng Da . Cara Pcnjualan Barang Sitaan Yang Dikecuahkan an P · ih n Pa·a1c COJualan Sccara Lelang Dalam Rangka Penagi 9: In � D\_engan Surat Paksa (Lembaran Negara Repubhk N onesia Tahun 2000 Nomor 248 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. ;eraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang � ta Cara Pcnghapusan Piutang Negara/ Daerah k mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 ��� I omor 31, Tambahan Lernbaran Negara Repu 1 ndonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pern · · tahan enntahan Daerah Provinsi Dan Pemenn . Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo/4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom � r 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan ...
T·
Menetapkan
20. ; ��� turan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tab � Kab tentang Susunan Organisasi Perangkat Daer sUJ)a.ten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten mtang Tahun 2008 Nomor 2 Tarnbahan Lembaran D\_aerah Kabupaten Sintang Nom � r 2) sebagaiman8; telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Smtang N?mor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5 Tarnbahan Lembaran Dae ah ' r Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahu � 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Oaera Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BuPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pernerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang diberi kewenangan melakukan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap/kontrak di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
7. Pajak ...
7. Pat h ajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daera :n\ terutang oleh orang pribadi atau badan yang tid: at memaksa ## BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 2
- (1) Setiap Pengusaha Air Tanah wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya dengan media SPOPD ke Dinas.
SPOPD ...
- (2) SPQp iib diisi d D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajn 1 h engan benar, jelas, lengkap dan ditandatangam O e Pengusaha Air Tariah dengan melampirkan :
2. n elola b. Surat Kuasa apabila pemihk/pe s Usaha/ penaggung jawab berhalangan ?engan ct· rtai r di · mben kuasa ise ,otocopy kartu indentitas irt pe dan kuasanya·
- a. Foto � opy identitas diri/penanggung jawab yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); . .
- c. Fotocopy Sur � t Izin atau Surat Keterangan Usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,
- (3) Pengusaha Air Tanah yang telah mendaftarkan diriny � dan melaporkan usahanya serta telah melengkf i) 1 persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ' kepala Dinas menerbitkan :
- b. Kartu NPWPD.
- a. Surat Penetapan sebagai Wajib pajak.
Bagian Kedua Pendataan
Pasal 3
- ( 1) Dinas dapat melakukan pendataan atas usaha pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan untuk memperoleh data objek pajak dan subjek pajak.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pendataan oleh pegawai yang melakukan pendataan.
- (4) Laporan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berisikan identitas wajib pajak, letak objek pajak, jenis usaha pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah, kedalam sumur, diameter pipa, kapasitas mesin penyedot air, pemakaian rata-rata air, dan dokurnentasi objek pajak dalam bentuk foto berwarna.
- (5) BAB Ill LAI AI ER RILAI PEROLEHAN AIR TANAH, FAKTOR NI R TARAH, TATA CARA PERHITUNGAN BERTA PEHETAPAN PAJAK
Bagian Ke-tu Komponen Nilai Perolehan Air
Pasal 4
- (I) Komponen NPA terdiri atas komponen sumber daya alarn, komponen kompensasi pemulihan Lingkungan, komponen kompensasi tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan.
- ( 2 ) NPA dinyatakan dengan rupiah dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruhnya faktorfaktor:
- a. Jenis sumber air
- c. Kualitas air;
- b. Lokasi sumber air
'
- d. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- e. Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
Paragraf Kesatu Komponen Sumber Daya ALam
Pasal 5
- (1) Komponen Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Jenis air tanah;
- b. Lokasi air tanah; dan
- c. Kualitas air tanah.
- (2) Jenis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas:
- a. Air tanah dangkal;
- b. Air tanah dalam; dan
- c. Mata air.
- (3) Lokasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Lokasi di luar jangkauan sumber air alternatif; dan
- b. Lokasi di dalam jangkauan sumber air alternatif.
Kualitas ...
T
- ( 4 ) � Ualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Uruf c terdiri atas :
- a. Kualitas air baik untuk bahan baku air minum; dan
- b. Kualitas air jelek untuk bahan baku air minum.
Paragraf Kedua Komponen Kompenaaai Pemulihan LingkuDPD
Paaal 6
- (l) Komponen kompensasi pemulihan lingkung � 1: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdin atas :
- a. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan jumlah air tanah;
- c. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah; dan
- b. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadiny?- proses berakumulasinya garam yang terlarut di dalam tanah (salinisasi);
- d. Pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.
- (2) Komponen kompensasi pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada semua jenis pengambilan air tanah dan semua tingkat dampak yang timbul dan/atau akan timbul kerusakan lingkungan.
Paragraf Ketiga
Komponen Kompensasi Tujuan Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air Tanah
Pasal 7
- (1) Komponen kompensasi tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibagi
Pasal 8
- (1) Faktor Nilai Air Tanah merupakan suatu bobot nilai yang terdiri atas bobot komponen sumber daya alarn, bobot komponen kompensasi, bobot komponen harga dasar air, dan bobot komponen harga air baku.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebaaai berikut :
| No | Kriteria | Peringkat | Bobot |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1 | Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan kualitas baik dan terdapat sumber dava air altematif | 3 | 9 |
| 2 | Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan kualitas baik dan tidak terdapat sumber dava air altematif | 2 | 4 |
| 3 | Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan potensi kecil de � gan kualitas tidak baik atau ielek | 1 | 1 |
(3) Bobot ...
- E&gt;ada avat (l} adalah sebazai berikut : (3) Bobot k dimaksud omponen kompensasi sebagaimana
| No | Pcruntukan | Bobot dalam Volume Penggunaan (M 3 l | Bobot dalam Volume Penggunaan (M 3 l | Bobot dalam Volume Penggunaan (M 3 l | Bobot dalam Volume Penggunaan (M 3 l | Bobot dalam Volume Penggunaan (M 3 l |
|------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| No | Pcruntukan | 0- 50 | 51- 500 | 501- 1.000 | I.001- 2.500 | 22.501 |
| 1 | Nia11:a Kecil | 2,0 | 2.2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 2 | Niaiza Besar | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5.2 | 5.6 |
| 3 | Industri Kecil | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
| 4 | Industri Besar | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
Air sebagaimana b "kut' Dasar Harga komponen d SU oada avat (1} adalah sebazai en No Komponen Persentase Bo bot (4) Bobot dimak
| No | Komponen | Persentase | Bobot |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1 | Sumber Daya Alam | 60 | 0,6 |
| 2 | Kompensasi Pemulihan, Tujuan Pengambilan dan/atau oemanfaatan | 40 | 0,4 |
- (5) B:&gt;bot komponen Harga Air Baku sebagaimana d1maksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Biaya investasi disusun dari terendah berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan jumlah tertinggi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Biaya investasi dan biaya operasional ditetapkan dengan perbandingan 1 : 0,4 (satu berbanding nol koma empat);
- c. Umur teknis dan umur ekonomis mesin dan instalasi air ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. Volume yang dihasilkan rata-rata setiap hari sebanyak 50 M 3 (lima puluh meter kubik) selama umur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi.
- (6) Perhitungan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan rincian harga investasi, operasional, jumlah dan besaran bobot harga air baku sebagai berikut:
| No | Biaya Investasi (Rp) | Biaya Operasional (Rol | Jumlah (Rp) | Bobot Harga Air Baku (Ro\ |
|------|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 5.000.000 s.d 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 76,71 |
| 2 | 10.000.001 s.d 20.000.000 | 8.000.000 | 28.000.000 | 153,42 |
3. 20.000.001 s.d. 30.000.000 ...
I
�
| 3 � | 20.000.001 s.d 30.000.000 | 12.000.000 | 42.000.000 | 230,14 |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| 4 � | 30.000.001 s.d 40.000.000 | 16.000.000 | 56.000.000 | 306,85 |
| 5 | 40.000.001 s.d 50.000.ooo | 20.000.000 | 70.000.000 | 383,56 |
| 6 | so.000.001 s.d | 24.000.000 | 84.000.000 | 460,27 |
| 7 | 60.000.000 60.000.001 s.d 70.000.000 | 28.000.000 | 98.000.000 | 536,99 |
| ' 8 | 70.000.001 s.d | 32.000.000 | 112.000.000 | 613,70 |
| 9 | 80.000.000 80.000.001 s.d 90.000.000 | 36.000.000 | 126.000.000 | 690,41 |
| 10 | 90.000.001 s.d 100.000.000 | 40.000.000 | 140.000.000 | 767,12 |
| 11 | 100.000.001 s.d 110.000.000 | 44.000.000 | 154.000.000 | 843,84 |
| 12 | 110.000.001 s.d 120.000.000 | 48.000.000 | 168.000.000 | 920,55 |
| 13 | 120.000.001 s.d 130.000.000 | 52.000.000 | 182.000.000 | 997,26 |
| 14 | 130.000.001 s.d 140.000.000 | 56.000.000 | 196.000.000 | 1.073,97 |
| 15 | 140.000.001 s.d | 60.000.000 | 210.000.000 | 1.150,68 |
| 16 | 150.000.000 150.000.001 s.d 160.000.000 | 64.000.000 | 224.000.000 | 1.227,40 |
| 17 | 160.000.001 s.d | 68.000.000 | 238.000.000 | 1.304,11 |
| 18 | 170.000.000 170.000.001 s.d. 180.000.000 | 72.000.000 | 252.000.000 | 1.380,82 |
| 19 | 180.000.001 s.d 190.000.000 | 76.000.000 | 266.000.000 | 1.457,53 |
| 20 | 190.000.001 s.d 200.000.000 | 80.000.000 | 280.000.000 | 1.534,25 |
| Jum1ah (investasi + operasional) | Jum1ah (investasi + operasional) | Jum1ah (investasi + operasional) | 2.940.000.000 | 16.109,59 |
Harga ...
i
| Harga rata-rata air | Harga rata-rata air |
|-----------------------|-----------------------|
| baku Per M3 | 805,48 |
| Dibulatkan menjadi | 805 |
- (7)
Pasal 9
- (l) Dasar pengenaan pajak adalah NPA.
- ( 2 ) NPA adalah hasil perkalian antara HOA dengan Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- ( 3) HDA adalah hasil perkalian antara FNA dengan HAB.
- ( 4 ) FNA adalah hasil penjumlahan dari komponen surnber daya alam dengan komponen kompensasi.
- (5) Conteh perhitungan pajak sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II sampai dengan Lampiran Vll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Penetapan Pajak

## Pasal 10

- (1) Besamya Pajak terutang adalah tarif pajak dikalikan dengan NPA sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan ditetapkan dengan SKPD.
- (2) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara official assessment didahului dengan pemeriksaan volume pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah berdasarkan meteran air (water meter] pada setiap bulan.
3. Apabila sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya belum diperoleh data objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketetapan pajak untuk bulan bersangkutan dapat dipergunakan data pada bulan sebelumnya. (3J

(4) Dalam ...

- (4) � t!a:I: haI ketetapan pajak dilakukan sebagaimana ditem sud pada ayat (3), dan pada bulan berikutnya · ulcan bahwa pengambilan dan/ a tau pemanfaatan air tanaj, y t r) lebih be ang tercatat pada meteran air (water me \_e di rh· sar atau lebih kecil, maka penetapan paJ � pe � tungkan pada bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meteran air (water meter).

## Paaal 11

- (l) Apabila pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah belurn menggunakan meteran air (water meter), b � sarnya volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan penafsiran yang berpedoman pada data pendukung di lapangan.
- ( 2 ) Data � ndukung di lapangan sebagai dasar penafsiran sebagrumana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kapasitas pompa air;
- b. Waktu penggunaan pompa air yang dihitung 8 (delapan) jam per hari dikalikan masa pajak.
- (3) Jumlah volume air yang diambil dan/ at.au dimanfaatkan adalah perkalian antara kapasitas pompa rata-rata dengan waktu penggunaan pompa dalam sehari dikalikan masa pajak.
- (4) Tata cara perhitungan volume dimaksud pada ayat (3) tercantum yang merupakan bagian tidak Peraturan Bupati ini. air sebagaimana dalam Lampiran I terpisahkan dari

## BAB IV

## TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembayaran

## Pasal 12

- (1) Pajak terutang wajib dilakukan pembayaran oleh wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (2) Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui bendahara penerimaan dinas dan diberikan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

I

## Bagian Kedua Penyetoran

## Pual 13

- (1) Hasil pen · k d enmaan pembayaran pajak disetor ke as aeraj, oleh B d . 1· g I b en ahara penerimaan pada Dmas pa m am at 1 (satu) hari kerja.
- (2) Bendahar · · J k k a penenmaan dinas me a u an penatausah · · · d ngan aan penenmaan pajak sesuai e peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Angsuran clan Penundaan Pembayaran

## Pasal 14

- (l) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memen � hi persyaratan yang ditentukan, dapat membenkan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalarn SKPD, SKPDKB, SKPDBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan :
- 1) fotocopy SKPD/SKPDKB/SKPDBT/STPD yang dimohonkan;
- 2) fotokopi Kartu identitas pemohon yang masih berlaku;
- 3) fotokopi NPWPD;
- 4) laporan keuangan perusahaan (badan).
- b. Permohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Permohonan ...

I

- d.
- e. Perse'h.l' iak uuan terhadap angsuran paj � e � agaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan ebih lanjut dalam Surat Perjanjian angsuran atau penundaan pembayaran.
- Pennoho rn nan pembayaran secara angsuran aupun · · D . penundaan pembayaran yang disetuJUl inas di tu aik Sur 1 angkan dalam Surat Keputusari, b at Keputusan Pembayaran secara angsuran :aupun penundaan pernbayaran, baru dapat t � eluarkan . setelah terlebih dahulu mendapat D e. aahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala tnas:
- f. � embayar � angsuran diberikan paling ban)'.ak n � 5 (lima) kali angsuran dalam tahun P � Jak beIJalan, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dmas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima· ,
- h. P � nundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (hma) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD dalam tahun pajak berjalan, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- g. Pe � berian angsuran tidak menunda kewajiban WaJ1b Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- l. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf i adalah sebagai berikut:
- 1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
- 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
- 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
- 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- S) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);

- k. Terhad · dib r ti ap JUinlah angsuran yang harus 1 aya laaf? bulru:1 tidak dapat dibayar dengan angsuran gi, tetap1 harus dilunasi tiap bulan;
- 1) . . Perh1tungan bunga dikenakan terhadap 8 7luruh jumlah pajak terutang yang aka:-1 ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 Vo ( � ua persen) dengan jumlah bulan\_ yang ditunda, dikalikan dengan seluruh Jumlah utang pajak yang akan ditunda;
- l. p erhi � gan untuk penundaan pembayaran sebagai. berikut·
4. 2 ) Besamya jumlah yang harus dibayar adalah 8 7luruh jumlah utang pajak yang � itunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 Vo (dua persen) per bulan; .
- m. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.
- 3) Penundaan pembayaran harus dilunas1 sekaligus paling lambat pada saat jatuh te � po penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

## BABV TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

## Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil penelitian/pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.
- (2) Jurnlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
6. Pajak yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD. (3)

## Paaal 16

- ( 1) Penagihan . terutan Pa.Jak dilakukan terhadap pajak yang STPD : yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDBT, Keb ' urat keputusan Pembetulan Surat Keputusan eratan d ' id k t kuran ct· an putusan Banding yang ti a a au g ibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan 1 k tid k pea sanaan penagihan pajak terutang yang 1 a atau ku · h t o pemb . rang dibayar setelah jatu ernp ayaran, diatur sebagai berikut :
- b. Kepala Dinas menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran/ peringatan a tau sejenisnya yang terakhir.
- a. Kepala Dinas menerbitkan dan menyampaikan 8':1rat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lam yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam wakni sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhimya tanggal jatuh tempo pembay � an yang tercantum dalam surat Ketatapan PaJak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran.
- c. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha wajib pajak.

## BABVI

## PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK, DAN PENGHAPUSAN ATAU PEHGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

## Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan Pajak

## Pasal 17

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan peraturan.
2. Kepala Dinas meneta � kan Keputu � an Pe � betulan ketetapan pajak secara jabatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan pembetulan. (2)


- (2) Pelaksanaan SKPDLB pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, Pajak 'b S � DN, atau STPD atas permohonan Wajib sebaga � ebe � atmana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan ... nkut:
- b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD Yang akan dibetulkan baik karena jabatan a tau a � s pennohonan Wajib Pajak sebagaimana dim �� ud pada ayat (1), dilakukan penelitian admimstrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ � tau kekeliruan dalam penerapan Peraturan;
- a. � ennohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam � gka waktu 30 (tiga puluh} hari setelah Surat tte � p � Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) ditenma, kecuali apabila WaJ"ib Paja.k dapat menun·,,,.,. id k d J � an bahwa jangka waktu terseb':1t u a apat d1penuhi karena keadaan di luar kekuasaannya·
- c. Apabila dari basil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan, maka SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD dapat dibetulkan;
- d. Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak oleh Kepala Dinas yang disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- f. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi pajak daerah;
- g. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

## Bagian Kedua

## Pengurangan clan Pembatalan Ketetapan Pajak

## Pasal 18

- K ala Dinas dapat mengurangkan atau membatalkan ( 1 ) k;ietapan pajak, apabila terdapat:


- a. fakta b Waktu aru (1:f ovum] yang belum terungkap pada p iak pemenksaan untuk menentukan besarnya k � terutang sementara batas waktu pengajuan b. f � atan telah terlampaui.
2. di b baru (Nouum) yang belum terungkap se abkan id · k be ti ak dipertimbangkan pengaJuan p e\_ ratan/pengajuan pembetulan Surat Ketetapan aJakf pengajuan pengurangan dan penghapusan sanks1 administrasi akibat pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan · ak ( 1) adalah . PaJ sebagaimana dimaksud pada \_a):'at . be Jumlah pokok pajak ditambah sanksi adm1mstratlf ter � a bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tum dalam Surat Ketetapan Pajak.
4. ( 3 ) :engurangan atau pembatalan Ketetapan pajak ata � as\_ar permohonan Wajib Pajak ditentukan sebagai benkut: '
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh nooum. a � u fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1);
- 1) Surat Ketetapan Pajak;
- b. D\_alam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dllampirkan dokumen berupa fotocopy:
- 2) Dokumen pendukung permohonan pengurangan atau pembatalan;
- 3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l);
- c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Kepala Dinas karena jabatan dapat menolak atau menyetujui pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru dalam bentuk Surat Keputusan.
- (5) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak yang baru.
13. Apabila diterbitkan Surat Keputusan Penolakan gurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak, maka � : � at Ketetapan Pajak yang lama dikukuhkan dengan surat keputusan yang baru. (6)

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Paaal 19

Bentuk form t N SKPDKBT a PWPD, SPOPD,SPTPD, SSPD, SKPD, SKPDKB, Keputusa:i � KPDN, SKPDLB, STPD, Surat Teguran, Surat Surat Ke embetulan, Surat Keputusan Pengur � ngan d3:n I . putusan Pembata1an Ketetapan Pajak diarur leb1h anjut oleh K al · · t an ep a Dinas dengan mempedoman1 pera ur perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ti " se ap orang rnengetahuinya, pengundru:igan Peraturan Bupati ini dengan dalam Benta Daerah Kabupaten Sintang. memerintahkan penempatannya

Ditetapkan di Sintang pada tanggal ao � u.ll' 2015


Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 .J u.\J'

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

• Qjllt\,

I

I

r'OSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 46

�

IRAN I :

PERATURAN

NOMOR

:

JUPATI SINTANG

TANGGAL:

JD �� AIIUN 2015 PETuNJU ».o,s AIR TAN � .PELAKsANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

TENTANG:

## TATA CARA PERHITUNGAN METE � LUME AIR YANG BELUM MENGGUNAKAN AIR (WATER METER)

untuk perhitungan nilai peroleh . dilakUkan dengan menggunakan a � air tanah dengan menggunakan tafsiran 1. kapasitas pompa air; ata lapangan berupa :

2. Jama waktu pengoperasian yan ct· . g 1h1tung 8 (delapan) jam sehari.

## co.otoh:

1. Apabila didapati tulisan keteran an · Kapasitas pompa air (Q) \_ g yang tertera dalam pompa air dengan - 12 - 37 m3/h k h k it mpa air tersebut dalah . , ma a sesunggu nya apasi as i rtinggi (Q ) 37 � . kapa � itas terendah (Qmin) 12 mJ air dan kapasitas e k k .aita m air yang didapaj selama 1 jam. Sehingga harus diambil ang a apasi s rata-rata (Qr), dengan cara :

Qmin

= 12 mJ /h

Qmax = 37 m3 /h

Qr = ( 12 + 3 7): 2

- Qr = 24,5 m3/h

Maka untuk menghitung volume pemakaian air M sebulan adalah:

- V = (Qr x t) x 30 hari (t = waktu penggunaan pompa yaitu 8 jam/hari)
- V = (24,5 rn3 /h x 8 h) x 30 hari
- V = 196 m3 x 30 hari
- V = 5.880 m3

## Jad.i total penggunaan air selama 30 hari adalah 5.880 ma.

2. Apabila didapati tulisan keterangan yang tertera dalam pompa air dengan Kapasitas pompa air maksimal (Qmax) = 32 1/min, maka sesungguhnya kapasitas pompa air tersebut adalah kapasi � s tertinggi 32\_ liter pada setiap menir. Sehingga harus diambil angka kapasitas pompa air dengan satuan m 3 I jam, dengan cara :

Qmax

= 32 liter/menit

- = (32/ 1.000) : (1/60)

- = (32/ 1.000) x (60/ 1)

- = 1,92 m3/jam

- = Qmak Qr

- = 1,92 m3/jam Qr