KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2001 tentang TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO (berlaku 19 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menertibkan pengelolaan dan pendayagunaan aset milik negara dan upaya meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional, diperlukan sarana olahraga yang baik dan memenuhi persyaratan standar internasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka lebih memberdayakan dan meningkatkan peran Gelanggang Olahraga Bung Karno, bagi peningkatan dan pengembangan keolahragaan nasional, dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno;
2. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968);
3. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968);
3. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
PERTAMA
:
:
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO.
Membentuk Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Pengkajian, dengan susunan sebagai berikut:
1. TIM PENGARAH
Ketua :
Menteri Keuangan;
Wakil Ketua
:
Menteri Pendidikan Nasional;
Anggota :
1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Sekretaris Negara;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia;
Sekretaris :
Sekretaris Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.
2. TIM TEKNIS
Ketua :
Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
Wakil Ketua
:
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, Departemen Pendidikan Nasional;
Anggota :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
KEDUA :
3. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Deputi Sekretaris Negara Bidang Pemberdayaan Sumber Daya;
5. Deputi Bidang Pengkajian Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional;
4. Ketua Direksi Pelaksana Gelanggang Olahraga Bung
5. Sekretaris : Karno.
6. Tim Pengkajian bertugas:
1. Melakukan pengkajian terhadap status dan bentuk kelembagaan pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan aset milik negara.
2. Merumuskan kebijaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana yang ada di Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai aset nasional untuk meningkatkan dan mengembangkan keolahragaan nasional.
9. KETIGA :
10. Tim Pengkajian dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.
11. KEEMPAT : Tim Pengkajian melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
12. KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengkajian dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.
KEENAM : ________________
KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, ttd Lambock V. Nahattands