Unknown Unknown Nomor 42 Tahun 1956 tentang RETRIBUSI IZIN US.ATIA, ANGI(UTAN ORANG DAAI BARANG DENGAI\T RAHMAT TITTIAN YANG MATIA ESA, BIIPATI BATANG HART, - 4. bahwa dalam rangfu pefigawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan orang rnaupun barang perlu pemberian Izin Usaha Angfuutan; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimnra dimaksud pada hunrf a pedu merrbentuk Peraturan Daerah tentang Retibusi Izin Usalu Angkutan Orang dan Barang. b - Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerdr Otonom Kabupate,n Dalam Unglongan Daerah Propinsi Sumatera T€ngah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Talun 1965 tentang Pembenhrkan Daerah Tingkat tr Sarolangun Bargfto dan Daerah Tirigkat tr TaqiuU Jabwrg (kmbaran Nogara Republik Indolresia Tatrun 1965 Nomor 50) ; : 1. - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jatan (I-smbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tanrbahan Lenrbaran Negara Nomor 3186); 2 - Undang-wdang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Irrnbaran Negara Nomor 3209'S ; 3. - Undang - undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Arigkutan Jalan (kmbmm Negara Republik Indonesia Tatnm 1992 Nomor 49, Tambatran L.embaran Negara Nomor 3480) ; 4 firn{ \\,, 5. Undang-undurg Nornor 18 Tahun 1gg7 tsntang Pajak Daerah dan Retibusi Daeratr (Lernbaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tanrbalran Lembaran Negara Nomor 3635) sebagaimana telatt diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repnblik Indonesia Tafiun 2000 Nomor 246, Tanrbatgn lpfl$afan Negafa Nomor 4M8) ; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintatran Daerah (I-embaran Negara Repubtik Indonesia Talilur 1999 Nomor 60, Tanrbatran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tal[$r 1983 tentang Pelaksanaan undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ([rmbaran Negara Republik Indonesia Tahm 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; - g. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang fu€lutan Jdan (Lembaran Nigara Repubtik Indonesia Tatntn 1993 Nomor 59, Tanrbahan I-enrbaran Negara Nomor 3527); - g. Perahran Psmefintah Nomor 25 Tatnm 2000 tentang Kewenangan Pemerintatl dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Q'ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tanrbahan lxmbaran Negara Nomor 3952); 10. peraturan pefirerintah Nomor 66 Tatrun 2001 tentafig Retribusi Daoralt (kmbaran Negara Republik Indonesia Tal[m 2001 Nomor 119 ; Tarnbahan Lerrbaran Nogara Nomor 4139); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Talnrn 1999 t€Nltang Teknik Peiryusman peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang Rancangan Peraturan PemerintatU dan Rancangan Keputusan Presiden (rmbaran NegaraRepublik Indonssia Tahun 1999 Nomor 1970 ; 12. Peraturan Daorah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Talnrn 2001 tentang uang leges (Lernb aranDasrahKabupaten Batang Hari Talflm 2001 Nomor 11) sebagaimana diubah dsng3lt Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 33 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang llari Tattun 2001 Nomor 33). Dengan persetujuan DEWANI PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATIIRAN D.AERAH KABIIPATEN BATAAIG IIARI NOMOR 42 TAHUN 2OO1
TENTANG
RETRIBUSI IZIN US.ATIA, ANGI(UTAN ORANG DAAI BARANG
DENGAI\T RAHMAT TITTIAN YANG MATIA ESA,
BIIPATI BATANG HART,
- 4. bahwa dalam rangfu pefigawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan orang rnaupun barang perlu pemberian Izin Usaha Angfuutan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimnra dimaksud pada hunrf a pedu merrbentuk Peraturan Daerah tentang Retibusi Izin Usalu Angkutan Orang dan Barang. b
- Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerdr Otonom Kabupate,n Dalam Unglongan Daerah Propinsi Sumatera T€ngah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Talun 1965 tentang Pembenhrkan Daerah Tingkat tr Sarolangun Bargfto dan Daerah Tirigkat tr TaqiuU Jabwrg (kmbaran Nogara Republik Indolresia Tatrun 1965 Nomor 50) ; : 1.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jatan (I-smbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tanrbahan Lenrbaran Negara Nomor 3186); 2
- Undang-wdang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Irrnbaran Negara Nomor 3209'S ; 3.
- Undang - undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Arigkutan Jalan (kmbmm Negara Republik Indonesia Tatnm 1992 Nomor 49, Tambatran L.embaran Negara Nomor 3480) ; 4
firn{
\\,,
5. Undang-undurg Nornor 18 Tahun 1gg7 tsntang Pajak Daerah dan Retibusi Daeratr (Lernbaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tanrbalran Lembaran Negara Nomor 3635) sebagaimana telatt diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repnblik Indonesia Tafiun 2000 Nomor 246, Tanrbatgn lpfl$afan Negafa Nomor 4M8) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintatran Daerah (I-embaran Negara Repubtik Indonesia Talilur 1999 Nomor 60, Tanrbatran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tal[$r 1983 tentang Pelaksanaan undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ([rmbaran Negara Republik Indonesia Tahm 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang fu€lutan Jdan (Lembaran Nigara Repubtik Indonesia Tatntn 1993 Nomor 59, Tanrbahan I-enrbaran Negara Nomor 3527);
- g. Perahran Psmefintah Nomor 25 Tatnm 2000 tentang Kewenangan Pemerintatl dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Q'ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tanrbahan lxmbaran Negara Nomor 3952);
10. peraturan pefirerintah Nomor 66 Tatrun 2001 tentafig Retribusi Daoralt (kmbaran Negara Republik Indonesia Tal[m 2001 Nomor 119 ; Tarnbahan Lerrbaran Nogara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Talnrn 1999 t€Nltang Teknik Peiryusman peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang Rancangan Peraturan PemerintatU dan Rancangan Keputusan Presiden (rmbaran NegaraRepublik Indonssia Tahun 1999 Nomor 1970 ;
12. Peraturan Daorah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Talnrn 2001 tentang uang leges (Lernb aranDasrahKabupaten Batang Hari Talflm 2001 Nomor 11) sebagaimana diubah dsng3lt Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 33 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang llari Tattun 2001 Nomor 33).
Dengan persetujuan
DEWANI PERWAKILAN RAKYAT DAERATI KABUPATEN BATA}.IG HARI
'
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERATI TENTA}.IG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKI.ITA}I ORA}IG DAhI BARA\IG.
Pasal 2
Nama Retribusi adalatr Retribusi Izin Usaha futgkutan Orang dan Barang.
Pasal 3
Objek Rcuibusi adalah pernberian izin angkutan orang dan barang'
ilil lf
\
Subjek Robibusi adalah orang pribadi atall badan yang mempcroleh izin angkr$an orang dan barang.
BAB Itr
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
REtribusi izin usaha angkutan orang dan barmg digolongkan rebagi retibrui frizinan tertentu.
BAB TV
PRINSIP DA}I PENETAPA}I BESARNYA TARIF
Pagal 6
Prinsip dru sasaran dalam penetapan tarip Reuibtui Izin Usaha Angkutan Orarg dan Brang didasukan pada qiuan rmtuk me*urtup sebagian atau seluruh bieya penyelengaraan pemberian izin usaha andn$an ormg dan barang.
BAB V..
PROSES PENERBITA}I IZIN USAHA ANiGKUTA}I ORA}{G DA}I BARA}IG
Bagian Pertdna
Izin Usaha Angkt$m Orang
Pasal 7
- (1) Setiap badan yang bergerak dibidelg usatra andn$an ormg d€ngan kendaraan urntmr baik dalam fiayek tetap dan teratur mirryun tidak dalam tayek harus mempuryai izin usaha angkutan orailg dari Bupati.
- (2) Izin usatra sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibErikar kepada pernohon apabila tclatr memelruld perflaratm sebagai berih$ :
- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (I.{PUP).
- b. Memiliki AktE Pendirian Perusalnan.
- c. Memrliki Sruat Izin Tenrpat Usaha (SIT{-I}.
- d. Persyaratan kesarygupan unark mecniliki atau menguasai minimal 5 (lima) unit kendaraan bermotor.
- (3) Permohonan ditandatangani diatas matcrai secukrpnya.
8. Dalam memberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan jenis type dan jumlah kendaraan yang digunakan izin
Idasa
I
I
l
- (5) IdaEa bcdaku izin usatn andcrtan orat€ rmh* jaryka waktu 5 (lima) Tahuri.
- (6) Izin usaha anglflrtan ordrg dikeluarkan oleh Bupati afau Pejabat yang dihtqiuk.
Bagian Kedua
Izin Usatn fuiglutnt Barang
Pasal 8
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mecryediakan pelayanan andn$an btang dfftgan kendaraan urnr.m maupm tidak umum haru$ mendapat izin dari Bupatl.
- (2) Untuk mecnperoleh izin dimaksud ayat (1), pemohon mengqi*an pernrotronan dfftgan melampirkan: .
- a. Flroto Copy Srrat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- b. Ftroto Copy Sruat Tanda Uji Kendaraat (STIJK).
- c. Ftroto Copy Jati Diri (KTP I SIM).
- (3) Permohonan ditaridataogflii diatas materai secuhryrrya.
- (4) Dalarn memberikan izin, Bupati atau Pejnbat yang ditutiiuk dapat menenfirkan j€nis , tlp€ dan jumlah kendaraan yang di$tnakan.
- (5) Masa b€rlaku izin usaha a€lartan barang unt* jagka waktu I (satu) Tahun.
- (6) Izin usaha angkutm brang dikelurkan oleh Bupali atau Pejabatyang ditunjuk.
KEWAJIBANI PEMEGA}IG IZIN US$IA ANIGKUTANT ORA}IG DAhI BARANG
BAB VI - KEWAJIBANI PEMEGA}IG IZIN US$IA ANIGKUTANT ORA}IG DAhI BARANG
Pasal 9
- (1) Penregang izin rxatra anglnilan orang diwajibkan :
- a. Memifiki dan atau mor€uasai sekurarg-lnrangnya 5 (ima ) mit kendaraan bermotor sesuai dengan pe'nmtukaffryq yang menrenuhi pe,syaratan t€kds dan laik jalan.
- b. Memiliki dan atau mengusai tempat petryimpanan kendaraan Sool).
- c. Melakukan kegiatan usatn angtutan atnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin.
- d. Molaporkan kegiatan usaln angkutan setiap Talnm kepada Pejabat pemberi izin.
- e. Melapoa*an apabilatErjadi probatun petdikan atau dornisili p€rusahaafl.
- f. Mentaati semru peraturan perundang-uodanganyang bedaku
- (2) Pemeg;ang izin usaha angkutarl barang diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan angkutan barang deogan mentaati semua ketolrtuan yang bodaku.
- b. Mecrbawa rmttail sesuai d$tgan h*u uji (STtlK).
- c. Menggunrkan kendaraan sesuai dcrgan izinyang dibedkan.
: . .
PEMBATALA}I TZIN USATIA A].IGKUIANI ORA}IG DA}I BARA}IG
Pasal f0
Izin lsal6 mgkutan oraflg dan barang dinyatakan tidak b€dtku lagi apabila pemsgang izin tidak melaksana?.an kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasat 9 ryat (1) dtrt ryat Q, Peratman Daerah ini.
BAB VItr
TARIF IZIN USAI{A A}IGKUTA}I ORA].{G DA}I BARA}IG
BAB VII - PEMBATALA}I TZIN USATIA A].IGKUIANI ORA}IG DA}I BARA}IG
Pasal 11
- (l) Izin usaha angkutan orang dikenakan pungutan yang digolo'ngkal b€rdasarkan j€nis keddaraan:
- a. Bis besar
RP' 250'000'-
- b. Bis sedang
RP. 20O.NO'-
- c. Mobil pe{rumpang
RP. 150.000'-
- (2) Izin ruatra angkutan barang dikenakan prurgutan yang digoto'ngkan bffdasa*an daya agkut /
2. muat:
- a. Dayafugkttt s/d999 K'g...
Rp. 1.0.000,-/kendaraan
- b. Deya Angkut 1000 dd 3.999 Kg...
Rp. 15.000,- / kendraan
- c. Drya Angkut4.000 s/d6.99Kg
...
Rp. 20.0m,-/kendaraan
- d. Daya turgln$ 7.000 dd f 1.999 Kg ...;...
Rp. 30.m0,- / kendaraan
- e. Daya futgkutdd 12.000keatas
...
Rp. 50'000,-i kendaraan
- f. Kereta Gandengan
- g. Kereta ternpelan
Rp. 30.000,- / kendaraan
Rp.
30.000,~ kendaraan
BAB VII - PEMBATALA}I TZIN USATIA A].IGKUIANI ORA}IG DA}I BARA}IG
Pasal 12
- (l) Kendaran aogkutan barang luar wilayatr yang hroperasi di wilayah Kabupaten Balmg Hd hm$ memiliki izin usatn angln$an barang dan kete,ntuan peratrran Wrundagqdqro lainnya
- (Z)t^ udE rikutgr barang dinrksud tyat (l) dikeoakan pungtilm Vang dieolongtm brdasatan daya angkut I muat :
- (3) Izin usatra dimaksud ayat (l) berlaku rmtt* ja€ka waktu I (satu) Tatttm.
| a. Dayaturdn$ #d 999Kg | Rp. | 20.000,-/ kendaraan |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|
| b. Daya tulgkut1000s/d 3.999Kg | Rp. | 25.000,- I kendaraan |
| c. Daya tugkut 4.000s/d6.9S Kg ... | Rp. | 30.m,- / keiduaan |
| d. Daya tugkut 7.000s/d11.999 Kg | Rp. | 40.000,- / kendaraan |
| e. Daya &tgftut 12.000keatas | Rp. | S.0m,-/kandaraan |
| f, KerctaGandengan ... | Rp. | 30.000,-lkendmaan |
| g Keretaternpelan | Rp. | 30.000,-/ kendraan |
BAB D(
KARTU IZIN US$IA A]'{GKUTA}I ORA}-IG DAbI BARA}IG
BAB VII - PEMBATALA}I TZIN USATIA A].IGKUIANI ORA}IG DA}I BARA}IG
Pasal 13
- (l) Untuk pengawasan dan pengendalian izin usaln a€kutan orailg dan barang yang telah dikeluarkan maka setiap kendaraaayang beroperasi didkan Kartu Izin Usaha futdctrtan.
- (2) Kartu Izin Usaha Angtnrtan dimaksud ayat (1) berlaktr untuk jargka wa*tu I (satu) Talnm.
BAB VII - PEMBATALA}I TZIN USATIA A].IGKUIANI ORA}IG DA}I BARA}IG
Pasal 14
Retibusi sebagaimana dimakgud pada Pasal 11 dan 12 Peraturan Dasrah ini disetu ke Kas Daerah molalui Bendaharawan Khusrx penerima Dinas Pendapatm Daerah lfubtryaten Batang Hari selambat-lamb aftrya 2 x 24 J un. . :
~
WILAYATI PEMUNGUTA}i
BAB X - WILAYATI PEMUNGUTA}i
Pasal 15
Rehibrui yang tefltang diprmgut diwilayah hr*um Kabupaten Baktg Hari .
BAB )il
TATA CARAPEMUNGUTA}i
BAB X - WILAYATI PEMUNGUTA}i
Pasal 16
- (l) Pemungutan Retibusi tidak dapat diborongkan dan atau oleh pihak kedga.
- (2) Retibusi dipungpt dengan meN€gunakan SKRD atau do*umen lain yang dipemamakar
.
BAB )ilI
TATA CARA PENAGIHAN
Pacd 17
- (1) Pengetuarar nnat teguran I perirgdur / surat lain yang scjcNtis robagai an'al tind*an polaksanaan penagihan retihui dikehrarkan segsra set€lah 7 (fr$uh) hari sejak jaath tcrnpo pembayaran.
- (2) Dalan jangka wktu 7 (tujrfi) hari s€telah tansal surat teguran / Wdneatan / surat lain yag sej€Nds, nrajib retibusi harus mehmasi rofribttsfurya ymg terutang.
- (3) Surat teguran sobagaimana dimak$d pada ayat (l) P6sal ini dikehrartm oleh Bupdi atru Pejabatyang ditutjttk.
BAB )iltr
SA}IKSI ADMIMSTRASI
BAB X - WILAYATI PEMUNGUTA}i
Pasal 18
Ddam hal wqiib rehibrui tidak mernbayar tepat waktu **"t* sangsi administasi berupa bnnga sobesar ZVo (dwpemen) setiap bulannya dari retibugi yang tcn$ang.
BAB )ilV
KETENTUA}T PERAIJHAN
BAB X - WILAYATI PEMUNGUTA}i
Pasal 19
- Izin Usatra Angkutan Orang dan Barang yang msis Uerlaktmya belum b€rakldr, wajib disesuaikm dengan Peraturan Daeratr ini.
KETENTUAI{ PIDA}IA
Pasat 20
\_
:
- (1) Pelanggaran terhadap keteirh n Peratuan Drerah ini sehingo nrcrugikan Daerah disrcam Pidana Kurungan paling lam+ 6 (enan) bulan atau dsnda sebanyak - baryalcrrya Rp. 5.000.ffi,(lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ryat (1) Pasal ini adalah pelanggtrdt.
'
Pasal2l
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tortcntu Afngkuogan Pemerintah Daerdr diberi wewenang khusus sebagai Paryidik rmh* melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Refribusi Daerah sebagaimana dimalrsud dalam Undang - mdang Nomor 8 tahun 1981 tentang m*um Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Perryidik sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) adalah :
- a. Menerim4 menoari mengumpulkan dan menEfiti kenerangtn ata$ laporan berkecuan dengan tindak pidana dibidang Refribrui Daerah agar koterangan atau laporan tersehrt menjadi lengfup dan jelas.
- b. Menelid mencari dan mengumpulkan keterangan meogenai orang prlbadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Refiibusi Daerah.
5. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi afau badan sehubungan deryan tindak pidana dibidangRetibusi Daerah.
6. Memoriksa h*u-bftL catatan-cdatan dan dokumendokumeir lain berke,naan dengart tindak pidana dibidang Retibusi Daeratr d.
7. Melakr*an penggeledahan untuk mendapatkan batran bukti pembukuaq pmoatan, dal do*umen-dokumen lairL s€rta melakukm penyitaan tertradap bahan bul*i tersebut dalart hat tindak pidaila Retribusi Daerah. e.
8. mEminta bantuan tenaga ahli ddam ranglca pelalaanaan tu$s penyidikm tindak pidana di bidang Retibusi Daerah. f
9. Menyuruh berhenti dan atau molarang s€seorafig meiringalkan ruangan atau tempat pada saat penreriksaan sedang bedansmg dan memeriksa idertitas orang dan atau dohunen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c. g
10. Memotret sesoorangyang berkaitan dengan tindak pidana Refribusi Daerah. h.
11. Memanggil orang untuk didengar keterangarmya dan diperiksa sebagai tereangka atau saksi dalam hal tindak pidma REtibusi Daerah. i.
12. Menghentikan penyidikan dalarn hal tindak pidana Refribusi Daerah. J.
13. Melakukan tindakan lain yarg porlu rmtuk kelancaran penyidikan tindak pidant dibidang Retibusi Daerah meirurut Hukum yang dapat dipertangggngiawabkan. k.
Penvidk
PENYIDIKAN
- (3) P€cyidik sebagaimalu dimaksud pada ryat (1) menrberitatu*an dimulainya p€nyidiker dan morryampaikm hasil pecyidftannya kepada Pemnfirt Umrur\ melalui Pejabat P€oyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengEn ketentuan yang diatur dalarn Undang-udailg Nomor 8 Tahun 1981 teN$angH*um AcraPidaoa.
B AB XVII
KEIENTUA}I PENUTUP
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peratuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Batang llari Nomor 12 Tahun 1996 tentang Retibusi lzin Usatta Angkutan Di Jalrn (Le,tnbaran Daerah Kabupaten Daeratr Tingkat tr Batang llari Nomor 12 Tatnm 1996 S€ri B Nomor 5 ) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 23
Hal hal yetg belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sapa4ietg teknis pelaksanaanya akan diatur lebih la{ut dengan Kepufirsan Brryati.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 24
Perahrm Daorah ini mulai bErlaku pada tanggal dimdangkm"
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat me,ngotahuinya memerintalrkan pengunfur$n Peraturan Daeratr ini dengan penerpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batangllari. '. . !

Penetapan: Disahkan di Muara Bulian. Pada tanggal lS Oktober 2001 Dirmdangkan di Muara Padatanggal 1.8

Penandatangan: SEKRETARIS D HARI Oktober M JUF'RI LEMBARAN D.I\ERATI KABUPATEN BATANIG HARI Ta OVOR ## PENJELASAhI ATAS ## PERATTIRAN DAERAH K.A,BTIPA.TEN BATA}|IG HARI NOMOR 42 TAHtrN200l ## T ENTANG ## RETRIBUSI IZIN USAIIA AI\ICKUTAI\ ORANG DAFI BARANG ## I. PENJELASAII [IMTII![. Bahwa dsngan dibertakulcannya Undang-undarg Nomor 22 Tatrun 1999 tentang Peinerintatran Daeratr dan undang-undatqg Nomor 25 Tahrm lggg teNrtaog podrnbangan Keuangan fuitara PEnrerintatr Pusat dan Dacratq maka Da€fiah lkbupaten Batang tlari prlu meningffian pafirbangururo disegala bidang teflrus* kelancaran bidffrg Lalu Lintas Angkutao Jalan. Dilitnt dtri seg meningkatrrya jruntah kendraacl bormotor yang di Kabupaten Batang llari maka setiap kendraaru engk*an ormg dan angkt$ffi Braag p6gtr diatur/dib€ri pedcman. beroperasi

Distribusi: ' Peraturan dimaksud pedu pedu dituangkan dalam Perahrran Daerah Kabrryaten Batang tlari selain klu Lintas yang menggunakan kendaraan bermotor yang melewati jalan raya diharapkan dapat tortib aman dan lancc. Kernudian setiap kendaraan yang beroperasi dalam Kabupaten Batang llari yang sifatrya menerima p€flumpaqg dan angkrffal barang diwqiibkan msmiliki Izin usaha Angkutan d€ngan mombayarRofribusi Izin Usatn ## il. PENJELASAIIPASAL DNMI PASAL. Pasal I c*upjelas Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 2 ot*upjelas 3 cukup!:las 4 cnkupjelas 5 o*npjdac 6 cnkupjelat 7 cnkupjelas 8 cukryjelas | Pasal | 9 | cukupjelas | |---------|-----|--------------| | Pasal | 10 | cnkpjelas | | Pasal | ll | cnkup jelas | | Pasal | 12 | cnkupJolas | | Pasal | 14 | cnkupjelas | | Pagd | 15 | cr*upjelas | | Pasal | 16 | cnkupjelos | | Pasal | l7 | cttkupjelas | | Pasal | 18 | cr*upjelas | | Pasal | 19 | cukupjelas | | Pasal | 20 | cnkupjelas | | Pasal | 2I | cnkupjelas | | Pasal | 22 | cukupjelar | | Pasal | 23 | cukupjelas | | Pasal | 24 | cnkupjelas |