PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012 (berlaku 29 April 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
22
TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa RKPD memuat kebijakan umum anggaran satu tahun yang merupakan komitmen daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
O
Menetapkan:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan PembangunanDaerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran DaerahNomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
Pasal 1
Dalam peraturanWalikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang tersedia;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang seterusnya disebut Kepala Bappeda;
r&gt;
r*s
RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB II - RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
BAB II - RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3
- (1) RKPD tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2011-2015 dan hasil Musrenbang yang memuat Rancangan Ekonomi Makro Tahun 2011 yang antara lain termasuk di dalamnya prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. Pedoman bagi satuan Kerja/Instansi dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja/Instansi Tahun 2012.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012.
BAB II - RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2012 :
- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. Satuan Kerja/Instansi menggunakan RKPD Tahun 2012 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja/Instansi dengan DPRD.
BAB in CARA KERJA
BAB II - RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
- (1) Satuan Kerja/Instansi membuat laporan kinerja bulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bidang Penyusunan Program Bappeda Kota Banjarmasin paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan dan membuat laporan akuntabilitas kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun berjalan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja/Instansi yang bersangkutan.
BAB II - RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja/Instansi Tahun 2012 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2012.
r^
BAB II - RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7
Dalam hal Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan DPRD, Pemerintah Kota akan melakukan penyesuaian yang sesuai dengan hasil kesepakatan pembahasanpembahasan APBD yang disepakati antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan DPRD KotaBanjarmasin.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebihlanjutdengan Keputusan Walikota.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlakupadatanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 29 April 2011 r^ Pada tanggal 23 April 2011

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin

Penandatangan: ^ SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 22