KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN, PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH, PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG, PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA, PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN, PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO, PENGADILAN AGAMABINTUHAN, PENGADILAN AGAMA TAIS, PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI, PENGADILAN AGAMA MARTAPURA, PENGADILAN AGAMA MUARADUA, PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM, PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH, PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN, PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU, PENGADILAN AGAMA MESUJI, PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH, PENGADILAN AGAMA SUKADANA, PENGADILAN AGAMA SOREANG, PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI, PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH, PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG, PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH, DAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA (berlaku 26 April 2016)
Pembukaan
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai,
Pengadilan ...
.
~.,
,
"
-I'
'I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
2
-
Pengadilan .Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama Praburnulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Kota Cimahi, Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan Pengadilan Agama Sungai Raya;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan,
Mengingat:
3
-
Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Kota Cimahi, Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan Pengadilan Agama Sungai Raya;
1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang ...
Menetapkan:
-
4
-
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
MEMUTUSKAN
:
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN, PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO, PENGADILAN AGAMA BINTUHAN, PENGADILAN AGAMA TAIS, PENGADiLAN AGAMA KEPAHIANG, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI, PENGADILAN AGAMA MARTAPURA, PENGADILAN AGAMA MUARADUA, PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM, PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH, ·PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN, PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU, PENGADILAN AGAMA MESUJI, PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH, PENGADILAN AGAMA SUKADANA, PENGADILAN AGAMA SOREANG, PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI, PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH, PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG, PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH, DAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAVA. INDRAPURA, SRI SIAK AGAMA PENGADILAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN, PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH, PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG,
Pasal 1
- Membentuk Pengadilan berkedudukan di Sibuhuan. Sibuhuan Agama (1)
- berkedudukan di Sei Rampah. (2) Membentuk Pengadilan Agama Sei Rampah
- (3) Membentuk Pengadilan Agama Pulau Punjung berkedudukan di Pulau Punjung.
- (4) Membentuk Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berkedudukan di Siak Sri Indrapura.
- (5) Membentuk Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkedudukan di Teluk Kuantan.
- (6) Membentuk Pengadilan Agama Mukomuko berkedudukan di Mukomuko.
- (7) Membentuk Pengadilan Agama Bintuhan berkedudukan di Bintuhan.
- (8) Membentuk Pengadilan Agama Tais berkedudukan di Tais.
- Membentuk Pengadilan Agama berkedudukan di Kepahiang. Kepahiang (9)
- (10) Membentuk Pengadilan Agama Pangkalan Balai berkedudukan di Pangkalan Balai.
- Martapura Agama (11) Membentuk Pengadilan berkedudukan di Martapura.
- berkedudukan di Muaradua. Agama Pengadilan Muaradua (12) Membentuk
- (13) Membentuk Pengadilan Agama Pagar Alam berkedudukan di Pagar Alam.
- Prabumulih (14) Membentuk Pengadilan Agama berkedudukan di Prabumulih.
Membentuk ...
6
-
- (15) Membentuk Pengadilan Agama Gedong Tataan berkedudukan di Gedong Tataan.
2. berkedudukan di Pringsewu. Pringsewu (16) Membentuk Pengadilan Agama
- (17) Membentuk Pengadilan Agama Mesuji berkedudukan di Mesuji.
- (18) Membentuk Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berkedudukan di Tulang Bawang Tengah.
5. berkedudukan di Sukadana. Sukadana Agama Pengadilan (19) Membentuk
- (20) Membentuk Pengadilan Agama Soreang berkedudukan di Soreang.
- (21) Membentuk Pengadilan Agama Kota Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi.
- (22) Membentuk Pengadilan Agama berkedudukan di Ngamprah. Ngamprah
9. Singkawang (23) Membentuk Pengadilan Agama berkedudukan di Singkawang.
10. berkedudukan di Nanga Pinoh. (24) Membentuk Pengadilan Agama Nanga Pinoh
- (25) Membentuk Pengadilan Agama Sungai Raya berkedudukan di Sungai Raya.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan meliputi wilayah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah meliputi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
Daerah ...
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
7 -
- (3) Daerah hukum Pengadilan. Agama Pulau Punjung meliputi wilayah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura meliputi wilayah Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- (5) Daerah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan meliputi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
- (6) Daerah hukum Pengadilan Agarna Mukomuko meliputi wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
- (7) Daerah hukum Pengadilan Agama Bintuhan meliputi wilayah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
- (8) Daerah hukum Pengadilan Agama Tais meliputi wilayah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
- (9) Daerah hukum Pengadilan Agama Kepahiang meliputi wilayah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
- (10) Daerah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- (11) Daerah hukum Pengadilan Agama Martapura meliputi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan.
- (12) Daerah hukum Pengadilan Agama Muaradua meliputi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan.
Daerah ...
8 -
- (13) Daerah hukum Pengadilan Agama Pagar Alam meliputi wilayah Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan.
- (14) Daerah hukum Pengadilan Agama Prabumulih meliputi wilayah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.
- (15) Daerah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan meliputi wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
- (16) Daerah hukum Pengadilan Agama Pringsewu meliputi wilayah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
- (17) Daerah hukum Pengadilan Agama Mesuji meliputi wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
- (18) Daerah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah meliputi wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung
- (19) Daerah hukum Pengadilan Agama Sukadana meliputi wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.
- (20) Daerah hukum Pengadilan Agama Soreang meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- (21) Daerah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi meliputi wilayah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.
- (22) Daerah hukum Pengadilan Agama Ngamprah meliputi wilayah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- (23) Daerah hukum Pengadilan Agama Singkawang meliputi wilayah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.
Daerah ...
9
-
- (24) Daerah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh meliputi wilayah Kabupaten .Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
- (25) Daerah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya meliputi wilayah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
Pasa13
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sibuhuan, maka wilayah Kabupaten Padang Lawas dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sei Rampah, maka wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka wilayah Kabupaten Dharmasraya dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Sijunjung.
- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka wilayah Kabupaten Siak dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.
- (5) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Rengat.
10 -
- (6) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Mukomuko, maka wilayah Kabupaten Mukomuko dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Bengkulu
- (7) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Bintuhan, maka wilayah Kabupaten Kaur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Manna.
- (8) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Tais, maka wilayah Kabupaten Seluma dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Manna.
- (9) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Kepahiang, maka wilayah Kabupaten Kepahiang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Curup.
- (10) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka wilayah Kabupaten Banyuasin dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Sekayu.
- (11) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Martapura, maka wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Baturaja.
- (12) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Muaradua, maka wilayah Kabupaten Ogan Komering UIu Selatan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Baturaja.
- (13) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Pagar Alam, maka wilayah Kota Pagar Alam dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Lahat.
Dengan ...
11
- (14) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Prabumulih, maka wilayah Kota Prabumulih dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Muara Enim.
- (15) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka wilayah Kabupaten Pesawaran dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Kalianda.
- (16) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Pringsewu, maka wilayah Kabupaten Pringsewu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Tanggamus.
- (17) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Mesuji, maka wilayah Kabupaten Mesuji dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang.
- (18) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang.
- (19) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sukadana, maka wilayah Kabupaten Lampung Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Metro.
- (20) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Soreang, maka wilayah Kabupaten Bandung dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Cimahi.
- (21) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Ngamprah, maka wilayah Kabupaten Bandung Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Cimahi.
Dengan ...
12
-
- (22) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Singkawang, maka wilayah Kota Singkawang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Bengkayang.
- (23) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka wilayah Kabupaten Melawi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Sintang.
- (24) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Sungai Raya, maka wilayah Kabupaten Kubu Raya dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Mempawah.
Pasa14
Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka nomenklatur Pengadilan Agama Cimahi menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi.
Pasal 5
- (1) Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pengadilan Agama Sei Rampah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan.
- (2) Pengadilan Agama Pulau Punjung termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang.
- (3) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan Pengadilan Agama Teluk Kuantan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Pekanbaru.
Pengadilan ...
~"'I .', ,~ I \.; ~.( !.' '~ .: ,)': .
13
-
- (4) Pengadilan Agama Mukomuko,· Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, dan Pengadilan Agama Kepahiang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu di Bengkulu.
- (5) Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, dan Pengadilan Agama Prabumulih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang di Palembang.
- (6) Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dan Pengadilan Agama Sukadana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung di Bandar Lampung.
- (7) Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Kota Cimahi, dan Pengadilan Agama Ngamprah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung di Bandung.
- (8) Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan Pengadilan Agama Sungai Raya, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak.
Pasa16
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan yang pada saat Keputusan Presiden In! ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
Perkara ...
,
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
14
-
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- (3) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pulau Punjung yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Sijunjung, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sijunjung.
- (4) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang pada saat Keputusan Presiden mi ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.
- (5) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Rengat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Rengat.
- (6) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko yang pada saat Keputusan Presiden im ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu.
Perkara ...
15 -
- (7) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Manna, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Manna.
- (8) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tais yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Manna, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Manna.
- (9) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Curup, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Curup.
- (10) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Sekayu, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sekayu.
- (11) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Martapura yang pada saat Keputusan Presiden lUI ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Baturaja, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Baturaja.
Perkara ...
16 -
- (12) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Muaradua yang pada saat Keputusan Presiden InI ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Baturaja, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Baturaja.
- (13) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pagar Alam yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Lahat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Lahat.
- (14) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Muara Enim, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Enim.
- (15) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Gedong Tataan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Kalianda, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kalianda.
- (16) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu yang pada saat Keputusan Presiden mi ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Tanggamu s, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanggamus.
Perkara ...
17 -
- (17) Perkara-perkara yang termasuk Iingkup kewenangan Pengadilan Agama Mesuji yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang.
- (18) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang pada saat Keputusan Presiden mi ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang.
- (19) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sukadana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Metro, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Metro.
- (20) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Soreang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi.
- (21) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi.
Perkara ...
':, s , ~~~ .. '\_ .~~~. \ (.
18 -
- (22) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi.
- (23) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Singkawang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Bengkayang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bengkayang.
- (24) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Sintang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sintang.
- (25) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama Mempawah, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Mempawah.
Pasal 7
- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Sibuhuan.
Perkara ...
19 -
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Sei Rampah.
- (3) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pulau Punjung yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Sijunjung, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung.
- (4) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
- (5) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Rengat, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
- (6) Perkara-perkara yang terrnasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Bengkulu, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Mukomuko.
6. Perigadilan Agama Bintuhan yang pada saat (7) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan
Keputusan ...
:~
.
20 -
Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Manna, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Bintuhan.
- (8) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tais yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Manna, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Tais.
- (9) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Curup, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Kepahiang.
- (10) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Sekayu, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
- (11) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Martapura yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Baturaja, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Martapura.
- (12) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Muaradua yang pada saat Keputusan Presiden In! ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh . Pengadilan Agama
Baturaja ...
21 -
Baturaja, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Muaradua,
- (13) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pagar Alam yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Lahat, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Pagar Alam.
- (14) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Muara Enim, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Prabumulih.
- (15) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Gedong Tataan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Kalianda, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Gedong Tataan.
- (16) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Tanggamus, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Pringsewu.
- (17) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Mesuji yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Mesuji.
- (18) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang pada
22
-
saat Keputusan Presiden mi ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.
- (19) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sukadana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Metro, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Sukadana.
- (20) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Soreang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Cimahi, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Soreang.
- (21) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Cimahi, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Kota Cimahi.
- (22) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Cimahi, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Ngamprah.
- (23) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Singkawang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama
Bengkayang .,.
23 -
Bengkayang, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Singkawang.
- (24) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Sintang, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh.
- (25) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Mempawah, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Sungai Raya.
Pasa18
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan
Agama ...
24 -
Agama Sukadana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Kota Cimahi, Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan Pengadilan Agama Sungai Raya dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
Pasa19
Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Kota Cimahi, Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan Pengadilan Agama Sungai Raya ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. Agama Muaradua, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Agama Martapura, Pengadilan Pengadilan Agama Pagar Alam, Prabumulih, Pengadilan Agama Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan
Pasal ...
25
-
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salman sesuai dengan aslinya SEKRETARIATKABINETRI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,