PERATURAN DAERAH L'ERATURAN OAERAH KABUPATEN MERANGIN TENT ANG ERLJBAHAN ATAS  KABLLPATEN MERANGL~ Nomor 10 Tahun 2000 tentang RETRIBUSI PASAR DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA BlfPATI MERANGIN, -ng : zat - a. Bahwa sesuai dengan situasi perekonomi sekarang.. Ketentuan mengena: tariff Retribusi pasar sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daera Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2000, sudah tidak sesuai la"°· dengan perkembangan pembangunan saat ini maka dpandang perl untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkernbanga pemerintah dewasa ini; - b. Bahwa un.uk kelancaran pemungutan Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabun ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tah -1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propmsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25): 4. I Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembaran egar ~ Republik Indonesia Nomor 3839); 5. 3 LJndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daera: (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lernbara Negara Nornor 3839); 6. 4 Peraturan Pemerir tah Nornor 25 Tahun 1999 Tentang Perirnbangan Keuanag:an Atara Pemerintah Pusat dan Daeral, (Lembaran Negara Tahun I 999 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3848); 7. 5 Undang-undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lcrnbar an Negara Republik Indonesia Tahun 19()9 No 169, Tamhahan l.cmbarun Negara No 3890); · pkan - 6 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dae·ah dan Rertribusi Daerah ( Lem baran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4048); - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Unsdang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan [ .ernbaran Negara Norn or 3258): - 8 Peraturan . 'emerintah Norn or 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norn or 118, Tambahan Lembaran 1 Jegara Nomor 44138); - 9 Keputusan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Bahwa sesuai dengan situasi perekonomi sekarang.. Ketentuan mengena: tariff Retribusi pasar sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daera Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2000, sudah tidak sesuai la"°· dengan perkembangan pembangunan saat ini maka dpandang perl untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkernbanga pemerintah dewasa ini;
- b. Bahwa un.uk kelancaran pemungutan Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabun ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tah -1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propmsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25):
4. I Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembaran egar ~ Republik Indonesia Nomor 3839);
5. 3 LJndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daera: (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lernbara Negara Nornor 3839);
6. 4 Peraturan Pemerir tah Nornor 25 Tahun 1999 Tentang Perirnbangan Keuanag:an Atara Pemerintah Pusat dan Daeral, (Lembaran Negara Tahun I 999 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3848);
7. 5 Undang-undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lcrnbar an Negara Republik Indonesia Tahun 19()9 No 169, Tamhahan l.cmbarun Negara No 3890);
· pkan
- 6 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dae·ah dan Rertribusi Daerah ( Lem baran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4048);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Unsdang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan [ .ernbaran Negara Norn or 3258):
- 8 Peraturan . 'emerintah Norn or 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norn or 118, Tambahan Lembaran 1 Jegara Nomor 44138);
- 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 202, Tamhahan Lernbaran Negara Nomor 4027):
- IO Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan umum Mengenai Penyidik Pegawai Nwegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah;
- I 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 tahun 1997 ientang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor IO Tahu 2000 ten tang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000Nomor 6, Seri B).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUP A TEN MERANGIN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUE3AHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSJ PASAR ..
Pasal 8
- (4). Struktur dan besamya tariff Retribusi untuk masing-masing Pasar I Kios I Los dan WC ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pasar Bawah Bangko:
1. Pasar Lereng/Bangko Permai (Permanen )
- -Bawah Bagian Depar Rp. 400,- per M2/hari
- -Bagian Bawah Belakang
Rp. 300,-
- per M2/hari
- -Bagian
- atas... .
RP. 250,per M2/hari
- -Bagian
- atas (Los terbuka) .. Rp. 100,- per M2/hari
2. Pasar Jalan Mayor Syamsudin Uban:
- -Ruk o . Rp 550.per M2/hari
- 3 Pasar Jalam M Daud:
4. Pasar Simpang [V (empat) Permanen:
- Bagian atas
- ... Rp.
- Rp. 300,- per M2/hari - Bagian atas
..
Rp. 800,- per M21hari
- Bagian Bawah
300,per M2/hari
- -Bagian Bawah
- Belakang.. Rp. 700,per M2/hari
- -Bagian Bawah Depan
Rp. 800,- per M2/hari
5. Pasar Mesumai (Peermanen)
2. 6 Pasar Eks. Terbakar Bangko:
3. -Bagian Depan
4. Rp.700,per M2/hari
5. Rp. 800,- per M2/hari
6. -Bagi an Belakang
7. Rp. 700,- per M2/hari
7. WC Pasar Eks. Terbakar Bangk .Rp. 360.00,per Tahun
9. 8
10. WC Pasar Lereng Rp. 360 00,per Tahun
9. WC Terminal.
12. -Samping
13. Kiri Terminal... . Rp 360.00,per Tahun
14. -Samping Kanan Terminal.
15. Rp. 360 00,per Tahun
10. Pasar Lereng (Non i 'errnanen )
17. . Rp 15 0,per M2/hari
11. Pedagang Kak i Lima Eks. Ps Terbakar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . Rp.
200,-perM2/hari
12. Payunh Ternpat .lualan . Rp. 500,per M2/hari
| 13. | Papan Tern pal Jualan 2x2 M.. | Rp. | 500,- per M2/hari |
|----------|---------------------------------|-------------|----------------------|
| 14. | Pasar Harian . . | Rp. | 200. per M2/hari |
| b. | Pasar Baru Bangko | | |
| | I. Kios Pasar Baru.. | Rp | 600,- per M2/hari |
| | 2. Los Pasar Ikan . | Rp | 250,- per M2/har I |
| 3. | Los Sayur | Rp. | 200,- per M2/hari |
| | 4. Los Grosir Sayur | .. Rp. | 600,- per M2/hari |
| | 5. Pasar Harian .. | ... Rp. | 200,- per M:/hari |
| c. | Kios Terminal: | | |
| 1. | ... Kios Terminal . | Rp. | 250,-~er M2/hari |
| 2. | Kios Terminal. | | |
| | Loket... | ..Rp. | 200,- per M2/hari |
| | Rumah Makan | . Rp. | 200,- per M'2/hari |
| d. | Pasar Bedug... | Rp. | 300.000,- per Kp/bln |
| e. | Kantin Jam Gento | Rp | 200,- per M2/hari |
| f. | KantinPKK. .. | Rp. | IOO,-perM2/hari |
| g. | Kantin Lesehan... | Rp. | 250,- per M2/hari |
| h. | Pasar Rantau Panjang: | | |
| | Pasar Harian . | .. Rp. | 200,- per M2/hari |
| | Pasar Inpres | Rp. | 200,- per M2/hari |
| | Pasar Tahir Baru.. . . . . | . .. Rp. | 200,- per M2/hari |
| | Pasar Eks. Marga... . . . | . Rp | 200,- per M2/hari |
| | Kios Pasar Ma. Delang | Rp. | 200,-·per M2/hari |
| 1. | Pasar Pamenang; | | |
| | Pasar Harian | . .. Rp. | 200,- per M2/hari |
| | . Los Permanen... | Rp. | 200,- per M2/hari |
| | Kios Permanen Depan. | . Rp. | 200,- per M2/hari |
| | Kios-Kios Pennanen | Rp. | 200,- per M2/hari |
| I. | Pasar SL ngai Manau: | | |
| | Pasar Harian . . . | Rp. | 100,- per M2/hari |
| | . Los Permanen | Rp. | 200,- per M2/hari |
| | Kios Permanen | Rp. | 150,- per M2/hari |
| | Kios-Kios Permanen | Rp. | 200,- per M2/hari |
| J. | Pasar Masurai: | | |
| | Pasar Harian | Rp. | l 00,- per M2/hari |
| | Los Permanen... | .Rp. | 200,- per M2/r.ari |
| | K.os Permanen | Rp. | 150,- per M2/hari |
| | Kios-Kios Permanen | Rp. | 200,- per M2/hari |
| I. Pasar | Sungai Manau: | | |
| | Pasar H,,;ian | ...Rp | IOO,-perM2/hari |
| | Los Permanen | ... Rp. | 200,- per M2/hari |
| | Kios Permanen | ... Rp-, | I 50,- per M2/hari |
| | Kios-Kios Perrnanen | ...Rp | 200,- per M2/hari |
Pasal I I
Pada saat praturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang diatur dalarn peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, sepanjang tidak bertentangan dengan Praetorian Daerah ini rnasih tetap berlaku
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PRACTORIAN DAL.:RAN KABUPATEN MERANGfN
## NOMOR 9 TAHUN 2004
## TENT ANG
::ERUBAHAN ATAS PRAETORIAN DAERAH KABUPATEN MERANG!N NOMOR 10 TA HUN '.2000 T :NT ANG RETRIBUSl PASAR
## PENJELASAN l MUM
Praetorian daerah ini merupakan perubahan dari Praetorian Daerah Kabupaten Merangin Norn or 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar, mengingat perkembangan Pernbangunan dewasa, rnaka ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Praetorian Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini, kmaka perlu diadakan perubahan.
Retribusi Sektor ini Kabupaten Meranguin merupakan sala 1 1 satu penenmaan Daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu Retribusi Daerah yang perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan Daerah.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL TIDAK BERUBA!-1
angkan di Bangko · · tanggal Mei 2004
KRETARJS DAERAH \BUPATEN MERANGIN
\_ H. AZIS YUSUF, MM fBINA UTAMA MUDA . 010 0"5 981
!..:).-\RAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI C
## Pasal Ill
Hal-hal yang b rlum cukup diatur dalarn Praetorian Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
Pasal IV
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui Mernenntahkan pengunda:1gan Praetorian Daerah ini penempatanya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten
Disahkan di Bangko Pada Tangal Mei 2004
BllPATI MERANGIN,
H. ROTANI Yl;TAKA, SH