PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO Nomor 15 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR KHUSUS UNTUK PASAR SAWAHLUNTO (berlaku 29 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR KHUSUS UNTUK PASAR SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
a.
bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar khususnya untuk Pasar Sawahlunto perlu disusun pedoman pelaksanaannya,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Khusus untuk Pasar Sawahlunto. b.
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2 .
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355), 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 5.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 6
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 7.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 9.
10. Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5):
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12):
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13),
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14),
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR KHUSUS UNTUK PASAR SAWAHLUNTO.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto,
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto,
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 3.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluasluasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto. 5.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah satuan organisasi yang secara langsung melaksanakan kegiatan teknis dari Dinas Perindagkopnaker dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Dinas. 6.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan tarif dan pembayaran pungutan retribusi bagi pedagang yang menempati Los Daging, Los Ikan dan Los Mini / Besi serta Kaki Lima pada Lantai III Blok C dan juga Pelataran dan Lapangan Pasar.
TARIF RETRIBUSI
BAB III - TARIF RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Tarif Retribusi bagi Pedagang yang menempati Los Daging, Los Ikan dan Los Mini/Besi pada Lantai III Blok C ditetapkan sebesar Rp.10.000,(Sepuluh Ribu Rupiah), setiap hari Pasar atau Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- (2) Tarif Retribusi bagi Pedagang Kaki Lima pada Lantai III Blok C dan Pelataran serta Lapangan Pasar ditetapkan sebesar Rp.5000,(Lima Ribu Rupiah) setiap hari pasar atau Rp.40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) Tarif Retribusi bagi Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk fasilitas meja dan atap terpal yang disediakan oleh UPTD.
- (4) Fasilitas Meja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk satu pedagang ditetapkan maksimal berukuran panjang 120 cm dan lebar 120 cm serta tinggi 40 cm.
- (5) Bagi Pedagang yang menambah jumlah fasilitas meja sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan retribusi tambahan sebanyak meja yang digunakan.
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Pembayaran Retribusi bagi Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 harus menggunakan Karcis Retribusi dari Pemerintah Kota Sawahlunto.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Petugas Pemungut dari UPTD dan Pedagang menerima Karcis Retribusi sebagai bukti telah membayar.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan yang bersangkutan dibayarkan tiap awal bulan dan begitu pula untuk bulan berikutnya atau dibayarkan setiap hari pasar.
- (4) Bagi pedagang yang telah membayarkan retribusinya untuk satu bulan sekaligus tidak diperbolehkan dipungut kembali retribusinya pada hari pasar dan hari-hari lainnya dalam bulan yang bersangkutan.
- (5) Hasil Pungutan Retribusi yang didasarkan pada Rekapitulasi Karcis Retribusi dari Petugas Pemungut UPTD disetorkan kepada Bendahara Penerima Dinas yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
-
2
BAB V - PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Penetapan: Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 29 Mei 2015

Penandatangan: WALIKOTA SAWAHLUNTO, vbsir ALi

Penetapan: Diundangkan di Sawahlunto 1 Juni 2015 pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DRERAH KOTA SAWAHLUNTO, L ROVANLY ABDAMS BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 15