Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, PengeJ!"ldaJian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, dipandang perlu mengatur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dslam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lem.be.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nromor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara RepubJilc Indonesia Tahu.n 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, iam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomot4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tatum 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 05, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Namor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran. Negara Repubfilc Indonesia Nomor 4400}; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan fiaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nep.ra Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebera.pa kali diubah, terakhir dengan \Jndang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Un~Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang f&gt;etlmbangan t&lt;eua.ngan Antara Pemenntah. ~t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamba.han Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4438}; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jan.gka Pattjang Nasiofflll Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia Hornor 4700); 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Leml&gt;Eu"an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Neg.am Nomor 4 725); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 'Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan. Tempat Kedudukan Pemerintahsn Daerah Kabupaten Panarttlattl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 1'ahun 2005 tentang Pcnge\olaan Keuangan Daera.h {Lembara:u Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 .,.ahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemetmtarum Daeft:lh ~mbMm-1 N~ Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Pemtman Pemerintah Nomor 38 Tuhwi 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indbtte$Ut Nomor 4 737}~ 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pclaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun .2011 (Berl.ta Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 2. i7. Peraturan Mentm JlaJam Hegeri Homor 54 Tahun 2dio tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah\lll 2008 tent.an&amp; Tahapan, Tata Cara Pen:yusunan, Pengendalian dan Evah:msi Pe\aksanaan Rencana · Pemban.gonan Daerah (Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 18. Pentturan Menter! Dalatn Negeti Nomor 53 Tahtui 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor '23 'l'ahun '2013 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daereb Tahun 2014 (Beri:ta Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 471); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situoondo Nomor 2 Tahun 'loot tentang Rewenangan tsem.erintah t&lt;.abupaten Situbondo (Lembaran Daerah ~bupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Situ.bondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaratt Daerah Kabupatett Situbundo T-a.hun 2008 Nomor 13); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tent.ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahwi 2011 - 2025 (Lembfu"an Daerah KabUP'it. ten Siu.ibondo Tahun 2012 Nomor6); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang WiJayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 N omor 9); 24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Kabupa~tt Situbondo Tuhu.n 2011-2015. IIBIIUTU8KAII : BUPAfl TBlffAIIG RBIICAIIA KBRJA PBIIBAKGURAR DABRAB (RKPD) KABUPATEJI SITUBONDO Menetapba : PBRATURAII TAIIUW 2014. Pual 1 Dalam Petaturan Bupati ini yang dittfflksud d~nga.n : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah se~ unsur \_ penyel~ Pemerintah Daerah; 2. Kabupaten adalah Kabupaten SJtubondo; 3. Bupati adalah Bupati Situbondo; 4. Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupa.ten Situbondo· ; .. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015; 6. Re11can.a Pembangur1an Jangka. Menengah &amp;.tuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Ren&amp;tra-SKPD e.dalah dokumen peren.ce.ne.an Satuan Kerja. Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015; 7. Rencana Pembangunan Tahunan Dae rah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan da.erah untuk periode sclama 1 (satu) tahun; 8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daeffih yMg selanjutn.ya dtsebut R~ncana Kerja Sattum Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daet'&amp;h~ 9. RKPD Tahun 2014 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Pual2 RKPD Tahun 2014 merupakan dokwnen pereocaoaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo dalain jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 da.fi befiikhir pruta tafiggal 31 Desem:ber 2014. Pual3 RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud daJam (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, PengeJ!"ldaJian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, dipandang perlu mengatur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dslam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lem.be.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nromor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara RepubJilc Indonesia Tahu.n 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, iam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomot4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tatum 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 05, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Namor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran. Negara Repubfilc Indonesia Nomor 4400};
--
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan fiaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nep.ra Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebera.pa kali diubah, terakhir dengan \Jndang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Un~Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang f&gt;etlmbangan t&lt;eua.ngan Antara Pemenntah. ~t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamba.han Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4438};
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jan.gka Pattjang Nasiofflll Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia Hornor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Leml&gt;Eu"an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Neg.am Nomor 4 725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 'Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan. Tempat Kedudukan Pemerintahsn Daerah Kabupaten Panarttlattl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 1'ahun 2005 tentang Pcnge\olaan Keuangan Daera.h {Lembara:u Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 .,.ahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemetmtarum Daeft:lh ~mbMm-1 N~ Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Pemtman Pemerintah Nomor 38 Tuhwi 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indbtte$Ut Nomor 4 737}~
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pclaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3
16. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun .2011 (Berl.ta Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. i7. Peraturan Mentm JlaJam Hegeri Homor 54 Tahun 2dio tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah\lll 2008 tent.an&amp; Tahapan, Tata Cara Pen:yusunan, Pengendalian dan Evah:msi Pe\aksanaan Rencana · Pemban.gonan Daerah (Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Pentturan Menter! Dalatn Negeti Nomor 53 Tahtui 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor '23 'l'ahun '2013 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daereb Tahun 2014 (Beri:ta Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 471);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situoondo Nomor 2 Tahun 'loot tentang Rewenangan tsem.erintah t&lt;.abupaten Situbondo (Lembaran Daerah ~bupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situ.bondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaratt Daerah Kabupatett Situbundo T-a.hun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tent.ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahwi 2011 - 2025 (Lembfu"an Daerah KabUP'it. ten Siu.ibondo Tahun 2012 Nomor6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang WiJayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 N omor 9);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Kabupa~tt Situbondo Tuhu.n 2011-2015.
IIBIIUTU8KAII :
BUPAfl TBlffAIIG RBIICAIIA KBRJA PBIIBAKGURAR DABRAB (RKPD) KABUPATEJI SITUBONDO
Menetapba : PBRATURAII TAIIUW 2014.
Pual 1
Dalam Petaturan Bupati ini yang dittfflksud d~nga.n :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah se~ unsur \_ penyel~ Pemerintah Daerah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten SJtubondo;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo;
4. Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupa.ten Situbondo· ; ..
•
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
6. Re11can.a Pembangur1an Jangka. Menengah &amp;.tuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Ren&amp;tra-SKPD e.dalah dokumen peren.ce.ne.an Satuan Kerja. Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Dae rah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan da.erah untuk periode sclama 1 (satu) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daeffih yMg selanjutn.ya dtsebut R~ncana Kerja Sattum Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daet'&amp;h~
9. RKPD Tahun 2014 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014.
Pual2
RKPD Tahun 2014 merupakan dokwnen pereocaoaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo dalain jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 da.fi befiikhir pruta tafiggal 31 Desem:ber 2014.
Pual3
RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 yang bertst progrlfi'fl-program pf'iOl'it.as yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pu.at, Pemcrintah Provm9i maupun dengan pe.rti~pa-ai. masyarakat.
Pua.14
- (1) RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
Pasal 2
RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 yang bertst progrlfi'fl-program pf'iOl'it.as yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pu.at, Pemcrintah Provm9i maupun dengan pe.rti~pa-ai. masyarakat.
Pasal 7
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dslam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lem.be.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nromor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara RepubJilc Indonesia Tahu.n 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, iam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomot4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tatum 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 05, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Namor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran. Negara Repubfilc Indonesia Nomor 4400};
--
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan fiaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nep.ra Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebera.pa kali diubah, terakhir dengan \Jndang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Un~Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang f&gt;etlmbangan t&lt;eua.ngan Antara Pemenntah. ~t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamba.han Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4438};
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jan.gka Pattjang Nasiofflll Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia Hornor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Leml&gt;Eu"an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Neg.am Nomor 4 725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 'Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan. Tempat Kedudukan Pemerintahsn Daerah Kabupaten Panarttlattl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 1'ahun 2005 tentang Pcnge\olaan Keuangan Daera.h {Lembara:u Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 .,.ahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemetmtarum Daeft:lh ~mbMm-1 N~ Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Pemtman Pemerintah Nomor 38 Tuhwi 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indbtte$Ut Nomor 4 737}~
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pclaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3
16. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun .2011 (Berl.ta Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. i7. Peraturan Mentm JlaJam Hegeri Homor 54 Tahun 2dio tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah\lll 2008 tent.an&amp; Tahapan, Tata Cara Pen:yusunan, Pengendalian dan Evah:msi Pe\aksanaan Rencana · Pemban.gonan Daerah (Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Pentturan Menter! Dalatn Negeti Nomor 53 Tahtui 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor '23 'l'ahun '2013 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daereb Tahun 2014 (Beri:ta Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 471);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situoondo Nomor 2 Tahun 'loot tentang Rewenangan tsem.erintah t&lt;.abupaten Situbondo (Lembaran Daerah ~bupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situ.bondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaratt Daerah Kabupatett Situbundo T-a.hun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tent.ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahwi 2011 - 2025 (Lembfu"an Daerah KabUP'it. ten Siu.ibondo Tahun 2012 Nomor6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang WiJayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 N omor 9);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Kabupa~tt Situbondo Tuhu.n 2011-2015.
IIBIIUTU8KAII :
BUPAfl TBlffAIIG RBIICAIIA KBRJA PBIIBAKGURAR DABRAB (RKPD) KABUPATEJI SITUBONDO
Menetapba : PBRATURAII TAIIUW 2014.
Pual 1
Dalam Petaturan Bupati ini yang dittfflksud d~nga.n :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah se~ unsur \_ penyel~ Pemerintah Daerah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten SJtubondo;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo;
4. Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupa.ten Situbondo· ; ..
•
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
6. Re11can.a Pembangur1an Jangka. Menengah &amp;.tuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Ren&amp;tra-SKPD e.dalah dokumen peren.ce.ne.an Satuan Kerja. Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Dae rah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan da.erah untuk periode sclama 1 (satu) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daeffih yMg selanjutn.ya dtsebut R~ncana Kerja Sattum Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daet'&amp;h~
9. RKPD Tahun 2014 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014.
Pual2
RKPD Tahun 2014 merupakan dokwnen pereocaoaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo dalain jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 da.fi befiikhir pruta tafiggal 31 Desem:ber 2014.
Pual3
RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 yang bertst progrlfi'fl-program pf'iOl'it.as yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pu.at, Pemcrintah Provm9i maupun dengan pe.rti~pa-ai. masyarakat.
Pua.14
- (1) RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BABI
PENDAHULUAN
BAB II
EVAWASI HA.SIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN. PEMERINTAHAN.
BAB Ill
RANCANGAN KER.ANOKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAS IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRJORITAS DAERAH
BAB VI
PENUTUP
.•
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2014 sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) climuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakart bagiaii yang tidak terpisa.hkaii daii PetatutM: Bupati ini.

## Puais

RKPD Tahun 2014 sebagaimana climaksud dalam Pasal 4 digunakan ~bagai :

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Llngkunpn Pemerint.ah Daerah dala.m menyusun Reneana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD} ;
2. Pedoman bagi Pemerintah Daerah daiarn menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014.

## Pasaf6

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2014 ~bagaim~na dimaksud dslam Pasal 5 ayat \2} :

1. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2014 sebagai bahan Pembahasa.n Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan PJafon Anggaran Sementara dengan DPRD;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tat.hun 2014 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

## Pasa17

Peratt.iftffl Bupati ifii ttttilai betlakti {)ada t.artgga.l ditii1~.

Agar setia.p orang dapat mengetahuinya, memerintahkan ~ Pezatumn Bupa.ti dengan menempatkannya dalmn Berita Daerah Kabupat.en Situbondo.

llitetapkan di Situbondo pada tanggal 2 ·~ :.: ~. / ZJ: 3

BUPATI SITUBOIIDO,

~

&lt;~



Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 ~ ~ 711 ~- ... -

SBKRBT.AIUS DMUIAB KABUPATBII' SITOBOIIDO,


Jdlll'fA DABRAH' JUBmiAftll Af'J'tm6.tma 'IAHu.j011 JIOMOR I'=&gt;