KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 69 Tahun 2001 tentang KOMITE NASIONAL AGENDA HABITAT II (berlaku 18 Mei 2001)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG
KOMITE NASIONAL AGENDA HABITAT II
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa Agenda Habitat II yang dihasilkan dalam Konferensi Habitat II di Istanbul Turki Tahun 1996 merupakan pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh dan strategi bangsa-bangsa yang berada di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan permukiman untuk semua dan pengembangan permukiman yang berkelanjutan khususnya di negara-negara yang sedang berkembang;
- b. bahwa Indonesia sebagai anggota dan peserta Agenda Habitat II berkewajiban untuk melaksanakan Keputusan Agenda Habitat II dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Country Report Indonesia, yang akan disampaikan dalam pertemuan Special Session On Habitat II Agenda Implementation Tahun 2001 di New York;
- c. bahwa pertemuan Special Session On Habitat II Agenda Implementation akan menghasilkan keputusan-keputusan yang harus dan/atau menjadi komitmen untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Agenda Habitat II;
- d. bahwa keputusan-keputusan hasil pertemuan Special Session On Habitat II Agenda Implementation perlu untuk dimasyarakatkan, dipantau, dan dievaluasi pelaksanaannya serta diupayakan jalan penyelesaiannya atas masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaannya untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,c, dan d dan dalam rangka penyusunan dan penyiapan Country Report Indonesia serta untuk meningkatkan pelaksanaan hasil pertemuan Special Session On Habitat II Agenda Implementation, dipandang perlu membentuk Komite Nasional Agenda Habitat II dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE NASIONAL AGENDA HABITAT II.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Agenda Habitat II atau disebut Habitat II adalah pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh dan strategi dari bangsa-bangsa yang berada di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan permukiman untuk semua dan pengembangan permukiman yang berkelanjutan khususnya di negara-negara sedang berkembang, yang dihasilkan dan diputuskan dalam Konferensi Habitat II di Istanbul, Turki Tahun 1996.
2. Country Report Indonesia adalah laporan tertulis Pemerintah yang disusun secara sistematis dengan metode tertentu mengenai pelaksanaan Agenda Habitat II menyangkut masalah-masalah pokok dan hal-hal yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang akan disampaikan dalam pertemuan Special Session On Habitat II Agenda Implementation Tahun 2001 di New York.
PEMBENTUKAN DAN TUGAS
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 2
- (1) Membentuk Komite Nasional Agenda Habitat II yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan Komite Nasional Habitat II.
- (2) Komite Nasional Habitat II diketuai oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nasional Habitat II bertanggung jawab kepada Presiden.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 3
Komite Nasional Habitat II berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 4
Komite Nasional Habitat II bertugas :
- a. membantu penyusunan dan penyiapan Country Report Indonesia berkenaan dengan pelaksanaan Agenda Habitat II, yang akan disampaikan Pemerintah dalam pertemuan Special Session On Habitat II Agenda Implementation Tahun 2001 di New York;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Agenda Habitat II dan pertemuan Special Session On Habitat II Agenda Implementation;
- c. membantu Pemerintah memasyarakatkan hasil pertemuan Special Session On Habitat II Agenda Implementation;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil pertemuan Special Session On Habitat II Agenda Implementation;e. menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hasil pertemuan Special Session On Habitat II Agenda Implementation, kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nasional Habitat II dapat mengikutsertakan dan/atau meminta saran dan pertimbangan dari pihak lain yang terkait dan/atau para ahli dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Keanggotaan
Komite Nasional Habitat II terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.
Anggota Komite Nasional Habitat II meliputi unsur Pemerintah dan masyarakat.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 6
Susunan keanggotaan Komite Nasional Habitat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagaimana tersebut dalam
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 7
Anggota Komite Nasional Habitat II meliputi unsur Pemerintah dan masyarakat.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 8
Susunan keanggotaan Komite Nasional Habitat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Komite Nasional Habitat II diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasal 10

Tenaga kesekretariatan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas usul Sekretaris.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja


Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.


BAB IV TATA KERJA Pasal 12

Tata kerja Komite Nasional Habitat II diatur lebih lanjut oleh Ketua.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Nasional Habitat II dan kesekretariatan dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

BAB VI BERAKHIRNYA KEBERADAAN KOMITE NASIONAL HABITAT II

Pasal 14

Keberadaan Komite Nasional Habitat II berakhir sampai dengan Tahun 2006.

## Pasal 15

- (1) Dengan berakhirnya Komite Nasional Habitat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komite Nasional Habitat II kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.



## BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kualitas hasil pelaksanaan tugas, Komite Nasional Habitat II dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang terkait di bidang permukiman.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

BAB VII ...