PERATURAN BUPATI RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (berlaku 7 Juni 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dengan Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 767);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat UPTD SKB adalah UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
10. Kepala adalah Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Serang.
11. Pelaksana adalah Petugas Operasional pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Serang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi UPTD SKB.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Kedudukan UPTD SKB merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
Tugas Pokok UPTD SKB yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan pendidikan, pelatihan, pengendalian, pengembangan dan informasi program pendidikan non formal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD SKB mempunyai fungsi:
- a. pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- b. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan pendidikan;
- c. pemberian layanan informasi kegiatan pendidikan Non formal dan Informal;
- d. pembuatan percontohan berbagai macam program dan penilaian dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan Non formal dan Informal;
- e. pelaksanaan kegiatan pembelajaran, bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat dan tenaga pendidikan Non formal dan Informal;
- f. pelaksanaan kegiatan pengembangan program pendidikan Non formal dan Informal, menyangkut model program dan sarana suplemen program;
- g. pelaksanaan pengintegrasian dan pengkoordinasian kegiatan sektor bidang pendidikan Non formal dan Informal; dan
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana program Sanggar Kegiatan Belajar.
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPTD SKB terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

## Bagian Kedua

Bidang Tugas Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan UPTD SKB.

## Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran gaji dan perjalanan dinas;
- b. mengelola kepegawaian;
- c. memelihara dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. mengelola keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.


## Paragraf 3

## Pelaksana

## Pasal 10

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertanggungjawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyiapan materi, data informasi dan kegiatan pelayanan pendidikan, pelatihan dan pengembangan program pendidikan non formal;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan, pelatihan, pengembangan program pendidikan non formal;
- c. melaksanakan kegiatan perluasan akses layanan dalam pelayanan pendidikan, pelatihan dan pengembangan program pendidikan non formal; dan
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala.

## Paragraf 4

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

## TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar UPTD SKB;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

## Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsipprinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Pelaksana maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD SKB;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan


- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

## Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD SKB; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsipprinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Pelaksana di lingkungan UPTD SKB; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## Bagian Kedua

Pelaporan

## Pasal 16

Kepala wajib memberikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

## Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.

## Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kewenangan Mewakili

Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional dapat mewakili Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.


## Bagian Keempat

## Kepegawaian

## Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.

- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD SKB.

- (5) Kepala wajib menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Kepala wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

## Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UPTD SKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 Juni 2013

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang pada tanggal 7 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

## LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 19

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor

: 19 Tahun 2013

Tanggal

: 7 Juni 2013

Tentang :

Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR


BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN