PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA Nomor 8 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT KABUPATEN BENGKULU UTARA (berlaku 6 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan jumlah penduduk dan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Putri Hijau semakin meningkat, sehingga untuk memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, perlu melakukan pembentukan kecamatan Marga Sakti Sebelat melalui pemekaran Kecamatan Putri Hijau;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Marga Sakti Sebelat telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sakti Sebelat;
Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000 Nomor 21);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
Dan
BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT KABUPATEN BENGKULU UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkulu Utara.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Bengkulu Utara untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA Bagian Kesatu
Pembentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Marga Sakti Sebelat di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Kecamatan Marga Sakti Sebelat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Putri Hijau yang terdiri atas cakupan wilayah :
- a. desa Air Putih;
- b. desa Suka Makmur;
- c. desa Karya Pelita;
- d. desa Suka Maju;
- e. desa Suka Baru;
- f. desa Suka Merindu;
- g. desa Suka Medan;
- h. desa Karya Bakti;
- i. desa Karya Jaya; dan
- j. desa Suka Negara;
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 16 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI BENGKULU UTARA H.M. IMRON ROSYADI

Penetapan: Diundangkan di Arga Makmur Pada Tanggal 29 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA SAID IDRUS ALBAR

Distribusi: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 8 Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara ## ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU : (8/2015)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Cakupan Wilayah Kecamatan Putri Hijau setelah dibentuknya Kecamatan Marga Sakti Sebelat terdiri atas :
- a. desa Karang Tengah;
- b. desa Talang Arah;
- c. desa Pasar Sebelat;
- d. desa Kota Bani;
- e. desa Air Muring;
- f. desa Karang Pulau;
- g. desa Air Petai;
- h. desa Cipta Mulya; dan
- i. desa Air Pandan.

## Bagian Ketiga Batas Wilayah

## Pasal 4

- (1) Kecamatan Marga Sakti Sebelat mempunyai batas-batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Jambi dan Kabupaten lebong;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Putri Hijau;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Putri Hijau dan Kabupaten Muko-Muko; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Ketahun.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan dengan prinsip geodesi sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada peta wilayah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penegasan dan penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui Tim Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Ibukota

## Pasal 5

Ibukota Kecamatan Marga Sakti Sebelat berkedudukan di Suka Baru.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melaksanakan peralihan aparatur, sarana dan prasarana, pembiayaan dan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Kecamatan Marga Sakti Sebelat belum dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud masih dilaksanakan oleh Kecamatan Putri Hijau.
- (3) Segala sesuatu yang telah ada dan/atau telah diterbitkan dan/atau telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama yang berkaitan dengan Kecamatan Marga Sakti Sebelat harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.

## Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 16 Juni 2015

BUPATI BENGKULU UTARA


H.M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur Pada Tanggal 29 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA


SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 8 Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara

## ZULKARNAIN

Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU : (8/2015)

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015

## TENTANG

## PEMBENTUKAN KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

## I. UMUM

Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kacamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara Struktual Camat berada langsung dibawah Bupati.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan aturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azaz desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilainilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan kewilayahan.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni : pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari Bupati di wilayah kerjanya.

## II. PENJELASAN UMUM

Ditinjau dari sejarahnya eksistensi Kecamatan telah lama ada sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda dengan terbentuknya organisasi pemerintah setingkat Kecamatan disebut ' Onder District', yang merupakan bagian dari suatu District atau Kewedanan, sehingga kepala Onder District atau juga disebut Asisten Wedana mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala District atau Wedana. Keberadaan ini berjalan terus sampai saat sesudah kemerdekaan dimana menurut hukum positif, Kecamatan pengganti nama dari Onder District , ditetapkan sebagai wilayah administratif yang menjalankan asas dekonsentrasi.

Seiring dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, perkembangan lembaga Kecamatan telah mengalami beberapa perubahan, terutama dalam 3 (tiga) dasawarsa terakhir yaitu :

1. Kecamatan pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan. Jadi Kecamatan merupakan ujung tombak dari Pemerintahan Pusat yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Kedudukan organisasi Kecamatan adalah sebagai perangkat pusat di daerah dalam rangka menjalankan asas dekonsentrasi.

2. Kecamatan pada masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
2. Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan palaksanaan asas desentralisasi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan perangkat daerah, dan Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
3. Kecamatan pada masa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.
5. Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu mencakup kedudukan Kecamatan menjadi perangkat daerah, yang memiiki 9 (sembilan) kewenangan atributif dan kewenangan delegatif yang dilimpahkan oleh Bupati.
6. 9 (sembilan) kewenangan atributif yang melekat pada jabatan Camat, meliputi :
- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharanan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Karakteristik wilayah Kecamatan Putri Hijau, merupakan kawasan perkotaan yang berpenduduk padat dengan aktifitas sosial ekonomi masyarakatnya yang sangat dinamis. Jumlah penduduk Kecamatan Putri

Hijau adalah berjumlah 39.829 jiwa dan jumlah penduduk Calon Kecamatan Pemekaran berjumlah 15.406 jiwa. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh karna itu, Kecamatan Putri Hijau dilihat dari karakteristik kewilayahan, volume pelayanan dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan sudah semestinya perlu dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang harus memenuhi syarat administratif, fisik dan kewilayahan.

Secara administratif pembentukan Kecamatan Marga Sakti Sebelat yang merupakan pemekaran Kecamatan Putri Hijau telah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu :

1. Usia penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Putri Hijau yang dimekarkan dan Desa yang menjadi cakupan wilayahnya meliputi Desa Air Putih, Desa Suka Makmur, Desa Karya Pelita, Desa Suka Maju, Desa Suka Baru, Desa Suka Merindu, Desa Suka Medan, Desa Karya Bakti, Desa Karya Jaya dan Desa Suka Negara telah melampaui batas minimal 5 tahun;
2. Telah mendapat persetujuan tertulis dari BPD masing-masing desa yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk;
3. Telah mendapatkan Keputusan Desa tentang persetujuan pemekaran Kecamatan dari masing-masing Desa yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan Induk;

Secara fisik kewilayahan juga memenuhi persyaratan, yaitu meliputi 10 (sepuluh) Desa terdiri dari Desa Air Putih, Desa Suka Makmur, Desa Karya Pelita, Desa Suka Maju, Desa Suka Baru, Desa Suka Merindu, Desa Suka Medan, Desa Karya Bakti, Desa Karya Jaya dan Desa Suka Negara Penetapan calon lokasi ibukota Kecamatan di Desa Suka Baru telah memperhatikan memenuhi aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya serta telah dipersiapkan sarana dan prasarana kantor Camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

Ayat (1)

Wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat adalah meliputi 10 desa, yang luas wilayahnya setelah pengurangan dari wilayah Kecamatan Putri Hijau.

Ayat (2) titik

Peta wilayah administrasi kecamatan memuat batas wilayah dan koordinat batas wilayah kecamatan.

Ayat (3)

Wilayah Kecamatan Putri Hijau sebelum pemekaran adalah terdiri dari 20 desa, sedangkan wilayah Kecamatan Putri Hijau setelah dimekarkan adalah meliputi 10 desa yang luas wilayahnya setelah dikurangi wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat.

## Pasal 4 Ayat (1)

Untuk kepastian wilayah administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, maka batas wilayah administrasi pemerintahan kecamatan Marga Sakti Sebelat dengan kecamatan induk dan kecamatan sekitarnya dilengkapi dengan berita acara kesepakatan batas wilayah dan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati tentang batas wilayah kecamatan.

Untuk batas wilayah dengan Kabupaten lain dan suatu kawasan tertentu berpedoman dengan peraturan perundang-undangan dan peta wilayah administrasi yang dibuat oleh instansi berwenang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Untuk penetapan batas wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat dengan kecamatan induk dan kecamatan tetangga secara pasti di lapangan oleh Bupati, didasarkan atas peta wilayah administrasi desa yang ada selama ini, kesepakatan batas secara tertulis dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang ada, serta penegasan batas wilayah kecamatan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 16 Juni 2015 BUPATI BENGKULU UTARA


H.M. IMRON ROSYADI

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5