PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR &amp;
TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG, a.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan
- Peraturan Daerah: bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan b.
- pemerintahan daerah: bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan C
- memperhatikan potensi daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. d.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 962): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia " ' 2
- Nomor 3851): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), 3.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 4
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
- 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 6.
- Republik Indonesia Nomor 4389): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 7.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8.
- 5073), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 9.
10. Negara Republik Indonesia Nomor 4844): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
12. Indonesia Nomor 4535): Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
11. Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
15. Nomor 5015): Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3
16. Nomor 5025): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
17. Nomor 5049), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik
18. Indonesia Nomor 3529), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
19. Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
20. 4593), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
22. Indonesia Nomor 4738): Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
23. 5161), Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang
24. Fasilitas Parkir untuk Umum, » Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
25. 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah,
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah,
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
28. Lembaran Daerah dan Berita Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:
29.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Menetapkan
- Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor Seri 8
- 8 E.2), 31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
2 ' dan -WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
1
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
- sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
- Panjang. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan
- yang berlaku. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan. usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
- retribusi daerah. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
- organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
- bentuk usaha tetap.
11. Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
- Kas Daerah-adalah Kas Daerah Kota Padang Panjang. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 9. 10
12. Badan. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada
14. tanah yang tidak berubah fungsinya. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang. menyatu dengan kedudukannnya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan kerohanian, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan
13. dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah kecuali
15. khusus. Alat Berat adalah suatu benda/alat yang memiliki kapasitas bagi pelaksanaan pekerjaan.yang bersifat berat dan sulit dilakukan
17. memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta
16. oleh manusia. Alat Angkutan adalah suatu benda/alat yang dipergunakan untuk
18. perpindahan moda angkutan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas
19. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan
- dipungut bayaran. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua atau tiga 20.
21. tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
22. bersifat sementara. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di gedung parkir, tempat khusus parkir, pelataran
24. Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir
23. parkir, atau bangunan umum di Daerah. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan
25. yang diselenggarakan oleh orang atau Badan. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau
bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
26.
21.
28.
29.
30.
31.
2
3.
34.
35.
36.
37.
38.
Tempat penginapanpesangdrahanMila adalah tempat yang disediakan untuk melayani tamu bertempat tinggal untuk sementara waktu dengan dipungut bayaran. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi
dipelihara maupun yang hidup secara liar. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi masyarakat luas. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang
kepentingan hidup manusia. Toko adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit dan digunakan untuk tempat berdagang. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah Toko berbentuk bangunan berlantai lebih dari satu yang dapat digunakan selain untuk tempat berdagang dapat pula digunakan
disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pertokoan adalah tempat penjualan berbagai jenis barang oleh pengecer yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh untuk tempat tinggal. Pasar Grosir adalah pasar tempat penjualan berbagai jenis barang kepada pengecer yang dikontrakkan,
Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
39
atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau
- sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 40.
7
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- perpajakan daerah dan retribusi daerah. 41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2 s BABI » RETRIBUSI JASA USAHA
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Jasa Usaha
Pasal 2
- Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- Retribusi Terminal:
- Retribusi Tempat Khusus Parkir,
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan!/Villa,
- Retribusi Rumah Potong Hewan,
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
TO PONOOD
Pasal 3
Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Tarif Retribusi Jasa Usaha
Pasal 4
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga
pasar.
:
Bagian Ketiga Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 5
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan kekayaan Daerah.
Pasal 6
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah yang meliputi tanah, bangunan, alat angkutan dan alat berat.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
Pasal 7
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan
Daerah.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 8
Tingkat penggunaan atau pemanfaatan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur
Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Penetapan: Diundangkan di a : Padang Panjang pada tanggal PAS ri 2011 Pit.SE RAH KOTA PADANG PANJANG RETARISA ap» am TDA X9 tw - Nan B FFE LEMBARAN BKERA KPTA PADANG PANJANG TAHUN 2011 NOMOR 4 n TOP SERIC.1
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat Retribusi Pasat Grosir dan/atau'Pertokoan

## Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

## Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar /pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 12

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

## Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan jenis bangunan, luas, dan lokasi bangunan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

## Pasal 14

»

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran, II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. -

## Bagian Kelima Retribusi Terminal

## Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Terminal

## Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 17

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal

## Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di terminal, luas dan frekuensi pemanfaatan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

## Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasai 22

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir

## Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

## Bagian Ketujuh

## Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan!Villa

## Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan!/Villa

## Pasal 25

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan//illa.

## Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/ Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 27

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/Nilla.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan!Villa

## Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa berdasarkan lokasi pelayanan, fasilitas dan lama pelayanan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan!Villa

## Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedelapan Retribusi Rumah Potong Hewan

## Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikeloia oleh

Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

## Bagian Kesembilan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

## Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan

tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelajar di daerah yang dimanfaatkan untuk pembinaan olahraga prestasi dan

nonprestasi.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis pengguna, frekuensi pemanfaatan, lokasi dan lamanya pelayanan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

## Bagian Kesembilan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

## Pasal 40

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

## Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 42

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

## Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan jenis, jenis komoditas, ukuran, dan volume hasil produksi usaha daerah yang dijual.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

## Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB Ill WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA

## Pasal 45

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 46

Retribusi Jasa Usaha dipungut di Daerah.

-

## BAB V SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 47

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

## BAB VI

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pembayaran, Sanksi Administratif dan Tata Cara Pembayaran

Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan

## Pasal 48

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- » 4 (3) Tata cara mengenai pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 2 Tata Cara Pembayaran

Pasal 49

(1)

- Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Dherah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

## Paragraf 3

Sanksi Administrasi

Pasal 50

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 X (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## Paragraf 4 Tata Cara Penagihan

Pasal 51

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Tata cara penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung

dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal

53

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Tata cara pengajuan dan pemberian keputusan atas pengajuan keberatan oleh Walikota diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota.

Pasal 54

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2Y4 (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB VII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1 Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam

-19 - jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 1

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 246 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

## KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
3. ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 57

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat

dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). t
- (3) Tata cara mengenai penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 58

- Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi (1

Daerah.

'

3

(2)

- Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
- berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang, b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna

C.

- kelancaran pemeriksaan, dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara mengenai pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB X PENINJAUAN KEMBALI TARIF

RETRIBUSI JASA USAHA

## Pasa! 59

(1)

- Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. 3

3

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan

perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

-

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasai 60

- (D Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penetapan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

-

## BAB XII PENYIDIKAN

## Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
- (3) ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (2) Pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
4. adalah: a. menerima, mencari' mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
5. menjadi lebih lengkap dan jelas: b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
6. Daerah, Cc. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi C
7. Daerah, d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
8. dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
9. penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

g.

- tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,

- dan/atau dokumen yang dibawa, h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
- Retribusi Daerah, i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
- j. menghentikan penyidikan: dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 3
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)

merupakan penerimaan negara.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.


## BAB XV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 57 Seri C.5) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal

65

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
- Panjang Tahun 2005 Nomor 58 Seri C.6), c. Peraturan Daerah Kota, Padang Panjang, Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota N
- Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 57 Seri C.5) b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Padang
- Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C.1): d. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 8 ayat (7) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 56 Seri C.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
- Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 15 Seri C.5) e. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 3 Seri C.2):

dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan

Daerah ini diberlakukan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Diundangkan di a


:

Padang Panjang pada

tanggal

PAS

ri

2011

Pit.SE RAH KOTA PADANG PANJANG

RETARISA

ap»

am TDA X9

tw

-

Nan

B

FFE

LEMBARAN

BKERA KPTA PADANG PANJANG TAHUN 2011 NOMOR 4

n TOP

SERIC.1

## PENJELASAN

## ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 2

TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 'Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan darm'pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengenakan pungutan kepada orang pribadi atau Badan atas jasa usaha tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Dari 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah hanya mengatur 8 (delapan) jenis Retribusi Jasa Usaha, sedangkan 3 (tiga) jenis Retribusi Jasa Usaha lainnya yaitu Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Tempat Penyeberangan di Air tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, karena Daerah tidak mempunyai pelabuhan dan tempat penyeberangan air, sedangkan Retribusi Tempat Pelelangan belum diatur, karena objek retribusinya belum ada di Daerah. 11

Dalam Peraturan Daerah ini, terdapat 1 (satu) jenis Retribusi Jasa Usaha yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang merupakan pemisahan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pasar. 1

Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha diatur dalam beberapa Peraturan Daerah, dan saat ini diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan beberapa pertimbangan antara lain Peraturan Daerah dimaksud bersifat hukum materil dan perubahan tarif Retribusi Daerah dapat dilakukan dengan Peraturan Walikota.

-

## PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal

5

Cukup jelas.

Pasal

6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel di tepi jalan umum.

listrik/telepon

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal

8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

'

»

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal

20

Cukup jelas.

Pasal

Z1

Cukup jelas.

Pasal

22

Cukup jelas.

&amp;

apkir.

27

## Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pada tempat khusus parkir yang berlokasi di RSUD dikecualikan bagi kendaraan bermotor pada keluarga pasien yang dirawat inap adalah untuk 1 (satu) hari pemanfaatan parkir.

Pasal 24

Ip

## Cukup Pasal 25

jelas.

ip

## Cukup Pasal 25

jelas.

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ip

Cukup Pasal 30

jelas.

Pasal

Cukup jelas.

31 Cukup jelas.

Pasal 32

jelas. ip

Cukup Pasal

Pasal 34

33 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

## Pasal 41

## Ayat (1)

Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan, ikan kolam hasil pancing atau ikan

Ayat (2)

Cukup jelas Cukup jelas.

## Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 45

44 Cukup jelas.

|

28

Cukup jelas.

Pasal.46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

## Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

-

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

»

2

## Pasal 59

## Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 60

Ayat

(1) Yang dimaksud dengan 'instansi yang melaksanakan pemungutan' adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

## Ayat (3)

Cukup jelas p

Pasal

61 Cukup jelas p

Pasal

62 Cukup jelas ip

## t

Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 'Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas

-

30

0

Lampiran!

:

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor

:

Tahun 2011

Tanggal :

2011

Tentang

:

## Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

## A. Pemakaian Gedung Pertemuan M.Syafe'i

| No | | Tarif |
|------|---------------------------------|------------|
| | Waktu - | |
| 1 | Siang (Pukul 08.00 18.00 WIB) - | Rp 500.000 |
| 2 | Malam (Pukul 18.00 24.00 WIB) | Rp 500.000 |

3

| Siang dan Malam (Pukul 06.00 - 24.00 WIB)

Rp 750.000

## B. Pemakaian Fasilitas Balai Benih Ikan (BBI)

| No. | Jenis Jasa | Tarif |
|-------|-----------------------------|-----------------------|
| | Jasa | |
| | penggunaan pasar benih ikan | Rp. 10.000/orang/kali |

Jasa penggunaan ruangan pertemuan

Rp.

150.000/hari

## C. Pemakaian Fasilitas Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau

(PDIKM)

| No. | Jenis Jasa | Tarif |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Ruang Rapat Sewa Pakaian Adat Pusat Dokumentasi dan | Rp. 150.000/hari Rp. 25,000 / stel |

Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)

D. Pemakaian Rumah Dinas

| No | Tipe Rumah | Tarif |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. | | Tipe 36 | Tipe 45 | Tipe 54 | Tipe70 1 Tipe 140 | Rp 25.200/bulan Rp 36.000/bulan Rp 48.600/bulan Rp 70.000/bulan Rp 154.000/bulan |

## E. Pemakaian Kendaraan dan Mesin-Mesin

| No | Jenis | Tarif/hari |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Bus - Dalam Provinsi - | Rp 400.000 Rp 500.000 |
| 2 | Luar Provinsi Minibus (L 300) - Dalam Provinsi - | Rp 225.000 Rp 350.000 |
| 3 | Luar Provinsi Cold Storage | |

-

Dalam Provinsi

Rp 400.000

Retribusi Jasa Usaha

-

| | - Luar Provinsi | Rp 450.000 |
|----|------------------------|-----------------------|
| | 'Truck | |
| | - | |
| | Dalam Proinsi - | Rp 400.000 |
| 5. | | Luar Provinsi | Rp 500.000 |
| 5. | Mesin Gilas - | |
| 5. | Dalam Kota - Luar Kota | Rp 250.000 Rp 150.000 |

31 -

## F. Pemakaian Kurs, Tenda dan sound system

| No | Jenis | Tarif |
|------|-------------------------------------------------------|------------|
| 4. | NN Peralatan Kursi - Kursi plastik - Kursi susun busa | (hari/set) |
| | | Rp 1.000 |
| | - | Rp 2.000 |
| | Kursi sofa Suara | Rp 100.000 |
| | Sound system/Pengeras - | |
| | Ramsa/TOA | Rp 250.000 |

|-

Wireless

Rp 100.000

## G. Pemakaian Persil Tanah Pasar

| 'No | Lokasi Bangunan | Tarif / m4bulan |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | Tanah Pertokoan Blok T Fase II Lantai I dan II | . 5.000,- Rp |
| | | menghadap jin Khatib Sulaiman dan Imam Bonjol Kios Blok T Lantai Dasar menghadap Jin Khatib Sulaiman dan Jin Imam Bonjol menghadap | A . 3.500,- Rp |
| | | kedalampasar | |
| 3. 4. | Blok A dan Kios Panjang Kios Blok T Lantai Dasar menghadap Gang Kios, Kios Blok T Jln Imam Bonjol menghadap kedalam Kios | . 3.500,- . 3.000,- Rp Rp |
| | Pasar dan Gang Kios, Kios Blok T Jln Imam Bonjol Lantai Il menghadap | . 3.000, - Rp |
| | kedalam Pasar dan Gang Kios Pertokoan Blok F, G menghadap Jln Khatib | .3000,- Rp |
| | Sulaiman dan Jin Adi Negoro | |
| | Pertokoan Terminal Angkot | 1 3.000,- Rp |
| | Pertokoan Terminal Kantin Kios Blok T, Jin Khatib Sulaiman Lantai II | . 5.000,- . 2.500,- Rp Rp |
| 10 | | menghadap kedalam Pasar Kios Blok T Jln Imam Bonjol Lantai II menghadap ke Jln Imam Bonjol dan kedalam | ' 2.500,- Rp |
| | Pasar | |
| | Ruko di Jln Imam Bonjol | .3.000,- Rp |
| 12 | Pertokoan di Jalan Sudirman | . 3.000,- Rp |
| 13 | Ruko di Pasar Sayur Lama' | . 2.500,- Rp |
| 14 | Toko di Pasar Sayur Lama | . 2.000, - Rp |
| 15 | Toko di