PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (berlaku 28 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan
dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan, diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan laik jalan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu dilakukan pengujian serta pengawasan operasional;
- c. bahwa pengujian kendaraan bermotor memerlukan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang termasuk kedalam pelayanan Pemerintah Daerah, sehingga kepada pengguna jasa pengujian kendaraan dapat dikenakan pungutan Retribusi;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diganti untuk disesuaikan kembali dengan peraturan perundangundangan yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lenbaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Tarif Retribusi adalah ketentuan besar kecilnya biaya yang ditetapkan dan dibebankan kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Penguji adalah petugas yang mempunyai kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
21. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
22. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alatalat besar yang dalam operasinya mengunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasika di air.
23. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
24. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Mobil Penumpang Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk untuk penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan untuk penumpang khusus seperti Bis Sekolah.
26. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan.
27. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
28. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang barang khusus.
29. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
30. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
31. Pengujian Kendaraan bermotor adalah Serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaran bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
32. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang ## BAB II Bagian Kesatu Jenis-Jenis Pengujian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. a mobil penumpang umum dan mobil penumpang bukan umum;
4. b mobil bus;
5. c mobil barang;
6. d kendaraan khusus;
7. e kerata gandengan; dan
8. f kereta tempelan
- (3) Pengujian Kendaraan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. uji awal;
- b. uji berkala;
- c. uji ulang; dan
- d. uji penghapusan.
- (4) Selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan fungsinya.
- (5) Pengujian Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Cq. UPTD PKB.
Bagian Kedua
Komponen Yang Diuji dan Standar Teknis Pengujian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pengujian terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), meliputi:
- a. bagian bawah kendaraan;
- b. kincup roda depan kendaraan;
- c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
- d. berat sumbu kendaraan;
- e. kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
- f. penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (speedo meter);
- g. kadar emisi gas buang mesin;
- h. ketebalan asap gas buang mesin diesel; dan
- i. spesifikasi teknis kaca.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dilokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.
Bagian Keempat Tenaga Penguji
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kelima Uji Awal
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan, wajib melaksanakan uji awal.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Dinas Cq. UPTD-PKB dengan melampirkan persyaratan lengkap yangterdiri dari :
- a. spesifikasi teknis kendaraan (khusus kendaraan beru pertama kali uji);
- b. Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK);
- c. tanda jati diri pemilik;
- d. memiliki sertifikat uji mutu (mobil) ;
- e. Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA);
- f. Surat Izin Trayek (KP) ; dan
- g. membawa kendaraannya ke unit pelaksanaan uji berkala.
Bagian Keenam Uji berkala
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan, wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke Dinas Cq. UPTD-PKB dengan melampirkan persayaratan lengkap yang terdiri dari:
- a. Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK);
- b. tanda jati diri pemilik;
- c. bukti pelunasan retribusi uji;
- d. Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA);
- e. Surat Izin Trayek (KP);
- f. buku uji yang masih berlaku; dan
- g. membawa kendaraannya ke unit pelaksanaan uji berkala.
- (3) Masa uji berkala kendaraan wajib uji, berlaku selama 6 (enam) bulan.
Bagian Ketujuh Uji Ulang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Uji ulang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Uji ulang dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Pendaftaran dan permohonan pengujian penghapusan diajukan ke Dinas Cq. UPTD-PKB dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
- a. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
- c. Surat permohonan dari Dinas/Instansi atau Badan Hukum yang bersangkutan.
Bagian Kesembilan Permohonan Keberatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Apabila kendaraan bermotor wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang dilakukan.
- (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan keputusan tentang diterima atau ditolaknya permohonan keberatan setelah mendengar
PENJELASAN
Pembukaan
dari penguji yang bersangkutan.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang yang tidak dikenakan retribusi.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlukan permohonan baru.
## Bagian Kesepuluh Tanda Uji Lulus Uji
##
PENJELASAN
Pasal 11
Bukti hasil lulus uji berkala adalah buku uji, tanda uji, dan tanda samping.
PENJELASAN
Pasal 12
Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila: - a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali; - b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya