Unknown Unknown Nomor 07 Tahun 2013 tentang LAIK HIGIENE SANITASI DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA BOP A TI TOBAN, - a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan umum dan jasa khususnya di bidang kesehatan, perlu dilakukan Laik Higiene Sanitasi sebagai salah satu upaya kesehatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya; - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Laik Sehat sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 28 Juni 2013)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH KABOPATEN TOBAN
PERATORAN DAERAH KABOPATEN TOBAN
NOMOR 07 TAHON 2013
TENTANG
LAIK HIGIENE SANITASI
DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA
BOP A TI TOBAN,
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan umum dan jasa khususnya di bidang kesehatan, perlu dilakukan Laik Higiene Sanitasi sebagai salah satu upaya kesehatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Laik Sehat sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Laik Higiene Sanitasi;
4. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
..
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES/ PER/II/ 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/ PER/IX/ 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/MENKES/ PER/ I/ 1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/ PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/ PER/ IV /2010 tentang Kualitas Air Minum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/ PER/ VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/ MENKES/ PER/ VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/ MENKES/ SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2007 Seri E Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 0 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Toban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toban Nomor 01);
..
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG LAIK HIGIENE SANITASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Toban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Toban.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toban.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toban.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Higiene adalah usaha untuk memperbaiki atau mempertahankan kesehatan.
8. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
9. 9 . Laik Higiene Sanitasi adalah kondisi yang memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi .
10. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap sarana yang telah memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi sesuai ketentuan perundang undangan.
11. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati;
12. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah.
13. Pemandian Umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian umum untuk pengobatan.
14. Air Pemandian Umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
15. Sehat Pakai Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistic, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan.
16. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan rninuman untuk umum di tempat usahanya.
17. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
18. Jasa Boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.
19. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
20. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga.
21. Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung berhu bungan dengan makanan dan peralaan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
..
22. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
23. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
24. Pi.rst in first out adalah sistem penyimpanan bahan makanan dimana bahan makanan yang dimasukkan dalam ruang penyimpanan lebih awal, dikeluarkan untuk digunakan atau diperjualbelikan lebih dahulu.
25. Pi.rst expired first out adalah sistem penyimpanan bahan makanan dimana bahan makanan yang masa kedaluwarsanya lebih awal, digunakan atau diperjualbelikan lebih dahulu.
26. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
27. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu untuk diolah menjadi produk air minum.
28. Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi pelaksanaan pemberian layanan Laik Higiene Sanitasi dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat serta pembinaan dan pengendaliannya.
- (2) Pengaturan Laik Higiene Sanitasi bertujuan untuk :
- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pengguna produk dan jasa yang termasuk dalam ruang lingkup Laik Higiene Sanitasi;
- b. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pemberian Laik Higiene Sanitasi;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan Laik Higiene Sanitasi serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa dan penghasil produk dalam ruang lingkup Laik Higiene Sanitasi.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 3
Ruang Lingkup Laik Higiene Sanitasi meliputi :
- a . Laik Higiene Sanitasi Hotel;
- b. Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum;
- c. Laik Higiene Sanitasi Pelayanan SPA;
- d. Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
- e. Laik Higiene Sanitasi J asa Boga;
- f. Laik Higiene Sanitasi IRTP; dan
- g. Laik Higiene Depot Air Minum.
Bagian Kesatu
Laik Higiene Sanitasi Hotel
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 4
- (1) Setiap Hotel wajib memenuhi Laik Higiene Sanitasi Hotel.
- (2) Laik Higiene Sanitasi Hotel merupakan kondisi Hotel yang memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 5
Persyaratan Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
- a. Higiene Sanitasi lingkungan dan bangunan Hotel;
- b. Higiene Sanitasi kamar / ruang Hotel;
- c. Higiene Sanitasi fasilitas sanitasi Hotel; dan
- d. Higiene tenaga kerja.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 6
Persyaratan Higiene Sanitasi lingkungan dan bangunan Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. lingkungan dan bangunan Hotel harus selalu dalam keadaan bersih;
- b. lingkungan dan konstruksi bangunan Hotel tidak dimungkinkan sebagai tempat bersarang dan berkembang biaknya serangga dan binatang pengerat;
- c. bangunan Hotel harus kuat, utuh dan dapat mencegah penularan penyakit serta kecelakaan;
- d. pembagian ruang Hotel harus ditata dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya;
- e. ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam kamar/ruang dengan baik;
- f. atap tidak bocor dan tidak memungkinkan terjadinya genangan air;
- g. langit-langit mudah dibersihkan dan tinggi paling rendah 2,5 meter dari lantai; dan
- h. sarana pencahayaan dalam lingkungan Hotel dan di setiap kamar / ruang harus tersedia dengan intensitas yang cukup.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 7
- (1) Persyaratan Higiene Sanitasi kamar/ruang Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
2. a . setiap kamar/ruang Hotel harus selalu dalam keadaan bersih;
- b. harus tersedia tempat sampah yang cukup di setiap kamar/ ruang Hotel;
- c. bebas dari gangguan serangga dan tikus;
- d. udara di dalam kamar/ruang Hotel tidak berbau, tidak berdebu, tidak mengandung gas beracun,tidak mengandung kuman patogen dengan suhu 18-28 derajad Celcius dan kelembaban 40-70 persen;
- e. kamar tidur dengan jendela dan pintu yang tembus pandang harus dilengkapi dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar;
- f. perbandingan jumlah tempat tidur dan luas lantaisesuai ketentuan;
- g. ruang karyawan wanita harus terpisah dengan ruang karyawan pria;
- h. tersedia lemari untuk karyawan sesuai kebutuhan; dan
- i. gudang tempat menyimpan bahan makanan, bahan berbahaya, alat› alat kantor dan alat-alat rumah tangga harus terpisah sesuai kebutuhan serta dilengkapirak dengan tinggi paling rendah 20 cm dari lantai.
- (2) Tata cara dan persyaratan Higiene Sanitasi kamar/ruang Hotel diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 8
Persyaratan Higiene Sanitasi fasilitas sanitasi Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
- a. penyediaan air dengan kualitas dan kapasitas berkesinambungan;
- b. distribusi air menggunakan sistem perpipaan dan terhindar dari cemaran silang;
- c. air limbah harus diolah dan saluran pembuangannya menggunakan sistem tertutup, kedap air dan mengalir dengan lancar.
- d. toilet dan kamar man.di tersedia dengan jumlah cukup, selalu dalam keadaan bersih, dilengkapi penahan bau, kaca rias, gantungan baju, sabun, ember, gayung, kertas tissu serta dilengkapi tanda-tanda sanitasi yang berisi pesan mengenai kebersihan/kesehatan;
- e. sampah dari setiap kamar/ruang Hotel harus dibuang setiap hari; dan
- f. harus tersedia tempat pengumpul sampah sementara yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 9
Persyaratan Higiene tenaga hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. tenaga kerja yang bekerja di Hotel harus sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- b. tenaga kerja yang bekerja di Hotel harus memiliki pengetahuan di bic.lang kesehatan lingkungan; dan
- c. dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala oleh pihak Hotel.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 10
- (1) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan surat keterangan Laik Higiene Sanitasi bagi Hotel yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Surat keterangan Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai persyaratan diterbitkannya izin usaha hotel.
- (3) Surat Keterangan Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku selama usaha berlangsung dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Bagian Kedua
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 11
- (1) Setiap Kolam Renang dan Pemandian Umum wajib memenuhi Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum.
- (2) Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum merupakan kondisi Kolam Renang dan Pemandian Umum yang memcnuhi persyaratan Higiene Sanitasi.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 12
Persyaratan Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
- a. Higiene Sanitasi lingkungan serta bangunan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
- b. Higiene Sanitasi fasilitas Kolam Renang dan Pemandian Umum; dan
- c. Higierte kualitas air.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 13
Persyaratan Higiene Sanitasi lingkungan serta bangunan Kolam Renang dan Pemandian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. lokasi Kolam Renang dan Pemandian Umum jauh dari sumber pencemaran;
- b. lingkungan harus bersih, tidak memungkinkan bersarang dan berkembang biak vektor penular penyakit sehingga mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit;
- c. bangunan Kolam Renang dan Pemandian Umum serta peralatan yang digunakan harus memenuhi persyaratan kesehatan serta dapat mencegah terjadinya kecelakaan;
- d. lantai, dinding kolam renang dan Pemandian Umum terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, mudah dibersihkan, tidak licin, dan tidak mengakibatkan pencemaran terhadap air serta memiliki kemiringan yang cukup kearah saluran pembuangan air limbah;
- e. sistem ventilasi tertata dengan baik dan memadai;
- f. tangga Kolam Renang harus vertikal dan terbuat dari bahan yang tahan karat;
- g. khusus untuk Kolam Renang yang dipergunakan malam hari harus dilengkapi lampu dengan pencahayaan cukup.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 14
Persyaratan Higiene Sanitasi fasilitas Kolam Renang dan Pemandian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :
- a . untuk Kolam Renang minimal harus memiliki fasilitas bak cuci kaki, kamar/pancuran bilas, kamar ganti dan tempat penitipan barang, kamar P3K, gudang bahan kimia, fasilitas sanitasi berupa tempat sampah, jamban dan tempat cuci tangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. untuk Pemandian Umum minimal harus memiliki fasilitas kamar / pancuran bilas, kamar ganti dan tempat penitipan barang, kamar P3K, fasilitas sanitasi berupa tempat sampah, jamban dan tempat cuci tangan.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 15
Persyaratan Higiene kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :
- a . kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang mencakup persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia dan radioaktif; dan
- b. sumber air berasal dari sumber air bersih yang memenuhi persyaratan.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 16
- (1) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan surat keterangan Laik Higiene Sanitasi bagi Kolam Renang dan Pemandian Umum yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Surat keterangan Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai persyaratan diterbitkannya izin usaha Kolam Renang dan Pemandian Umum.
- (3) Surat Keterangan Laik Higiene Sanitasi sebagaimana simaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha berlangsung dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Bagian Ketiga
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 17
- (1) Setiap usaha pelayanan SPA wajib memenuhi Laik Higiene Sanitasi SPA.
- (2) Laik Higiene Sanitasi pelayanan SPA merupakan kondisi pelayanan SPA yang memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 18
Persyaratan Higiene Sanitasi pelayanan SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :
- a . Higiene Sanitasi lingkungan dan bangunan;
- b. Higiene pengelola dan karyawan; dan
- c. Higiene Sanitasi peralatan dan bahan.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 19
Persyaratan Higiene Sanitasi lingkungan dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :
- a . tersedia sarana pelayanan SPA yang memenuhi persyaratan kesehatan berupa :
1. ventilasi yang memadai;
2. intensitas cahaya yang cukup;
3. kenyamanan suhu ruangan sesuai ketentuan;
4. tingkat kebisingan yang tidak melebihi ambang batas yang ditentukan.
- b. tersedia toilet yang bersih dan memadai; dan
- c. tersedia sarana pembuangan limbah dengan pengelolaannya.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 20
Persyaratan Higiene pengelola dan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
- a . pengelola dan karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan harus bebas dari penyakit menular dibuktikan dengan surat dokter;
- b. pengelola dan karyawan yang melayani pelanggan harus memiliki pengetahuan tentang higiene sanitasi perorangan;
- c. pengelola dan karyawan harus berperilaku positif dalam bidang Higiene Sanitasi;
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 21
Persyaratan Higiene Sanitasi peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :
- a . peralatan dan bahan yang dipergunakan dalam pelayanan SPA harus memadai, terjamin mutu, manfaat dan keamanannya serta terdaftar di instansi yang berwenang;
- b. peralatan dan bahan yang dipergunakan dalam pelayanan SPA harus terjaga kebersihannya.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 22
- (1) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan izin Laik Higiene Sanitasi SPA bagi usaha pelayanan SPA yang telah memenuhi persyaratan Laik Higiene Sanitasi yang ditetapkan.
- (2) Izin Laik Higiene Sanitasi SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. izin Laik Higiene Sanitasi SPA sementara; dan b. izin Laik Higiene Sanitasi SPA tetap.
- (3) Izin Laik Higiene Sanitasi SPA sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku selama 6 (enam) bulan untuk dilakukan evaluasi dan pemantauan usaha pelayanan SPA oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan penyelenggaraan usaha pelayanan SPA tidak terjadi keluhan, tidak menimbulkan gangguan dan dampak terhadap kesehatan pengguna usaha pelayanan SPA diberikan izin Laik Higiene Sanitasi SPA tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Izin Laik Higiene Sanitasi SPA tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama usaha pelayanan SPA berlangsung dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Bagian Keempat Lalk Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 23
- (1) Setiap Rumah Makan dan Restoran wajib memenuhi Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
- (2) Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran merupakan kondisi Rumah Makan dan Restoran yang memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 24
Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
- a. Higiene Sanitasi lokasi, bangunan dan fasilitas sanitasi;
- b. Higiene Sanitasi makanan;
- c. Higiene Sanitasi peralatan; dan
- d. Higiene penanggungjawab, Penjamah Makanan dan kruyawan.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 25
Persyaratan Higiene sanitasi lokasi, bangunan dan fasilitas sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi :
- a. lokasi Rumah Makan dan Restoran jauh dari sumber pencemaran;
- b. lingkungan dan bangunan Rumah Makan dan Restoran harus selalu dalam keadaan bersih;
- c. pembagian ruang Rumah Makan dan Restoran harus ditata sesuai kebutuhan dan fungsinya serta diatur untuk memudahkan arus tamu, arus kruyawan, arus bahan makanan dan makanan jadi serta barang-barang lainnya;
4. d . ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam ruang dengan baik;
- e. permukaan dinding pada ruang pengolahan makan harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan;
- f. tungku dapur dilengkapi dengan alat perangkap asap dan cerobong asap;
- g. dapur tidak boleh berhubungan langsung dengan toilet;
8. h . atap tidak bocor dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga lainn:ya;
- i. langit-langit mudah dibersihkan, berwarna terang dan tinggi minimal 2,4 meter dari lantai;
- j . sarana pencahayaan harus tersedia dengan intensitas yang cukup;
- k. sistem pembuangan air limbah harus baik, memakai saluran tertutup, septic tank, dan khusus saluran air limbah dari dapur harus dilengkapi perangkap lemak;
- I. air harus tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang memadai dan memenuhi persyaratan;
- m. tersedia toilet dengan jumlah memadai dan selalu dalam keadaan bersih;
- n. tersedia tempat sampah tertutup dan tempat pengumpul sampah sementara yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah; dan
- o. tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah memadai dilengkapi dengan sabun dan alat pengering.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 26
Persyaratan Higiene Sanitasi makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi :
- a. bahan makanan;
- b. pengolahan bahan makanan;
- c. penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi; dan
- d. penyajian makanan.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 27
Bahan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a harus dalam keadaan baik, tidak rusak, tidak membusuk, berasal dari surnber yang terawasi dan memenuhi persyaratan.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 28
Pengolahan bahan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b harus dilakukan sesuai dengan standar baku pengolahan makanan yang meliputi proses pencucian bahan makanan dan proses pemasakan bahan makanan.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 29
Penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :
- a. penyimpanan bahan makanan dalam suhu dan kelembaban yang sesuai;
- b. penyimpanan bahan makanan sejenis dengan sistem first in first out;
- c. penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi pada tempat yang terpisah dan terlindung dari debu, bahan berbahaya dan hewan pengerat.
- d. makanan jadi yang cepat busuk disimpan dalam suhu di bawah 4°C atau di atas 65,5°C; dan
- e. makanan cepat busuk yang dipergunakan dalam waktu lama, disimpan dalam suhu -5°C sampai dengan -1 °C.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 30
Penyajian makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d harus dilakukan dengan
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 31
Persyaratan Higiene sanitasi peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
- a. peralatan dalam keadaan baik, utuh, bersih, tidak berkarat dan tidak menimbulkan pencemaran terhadap makanan;
- b. peralatan dicuci dan dikeringkan sesuai ketentuan agar selalu dalam keadaan bersih sebelum digunakan; dan
- c. peralatan disimpan di rak penyimpanan anti karat dalam keadaan dibalik, terlindung dari sumber pencemar dan binatang perusak.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 32
Persyaratan Higiene penanggungjawab, Penjamah Makanan dan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi :
- a. setiap Rumah Makan dan Restoran harus memperkerjakan penanggung jawab, karyawan dan Penjamah Makanan yang mempunyai pengetahuan higiene sanitasi dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lnstansi yang berwenang;
- b. karyawan dan Penjamah Makanan harus dalam keadaan sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan; dan
- c. karyawan dan Penjamah Makanan berperilaku positif dalam bidang higiene sanitasi.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 33
- ( 1) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi Rumah Makan dan Restoran yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai persyaratan diterbitkannya izin usaha Rumah Makan dan Restoran.
- (3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha berlangsung dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Bagian Kelima Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 34
- (1) Setiap usaha Jasa Boga wajib memenuhi Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga.
- (2) Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga merupakan kondisi Jasa Boga yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 35
Persyaratan higiene sanitasi Jasa Boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi :
- a . Higiene Sanitasi lokasi, bangunan dan fasilitas sanitasi;
- b. Higiene Sanitasi peralatan;
- c. Higiene Sanitasi makanan; dan
- d. Higiene Penjamah Makanan.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 36
Persyaratan Higiene Sanitasi lokasi, bangunan dan fasilitas sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi :
- a . lokasi dan lingkungan Jasa Boga harus selalu dalam keadaan bersih dan jauh dari sumber pencemaran;
- b . bangunan Jasa Boga harus kuat, kokoh, aman dan dalam keadaan bersih;
- c. ruang tempat pengolahan makanan sesuai dengan jumlah karyawan dan peralatan yang dimiliki;
- d. ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam ruang dengan baik;
- e. permukaan dinding bagian dalam tempat usaha tidak lembab, mudah dibersihkan dan berwarna terang;
- f. tempat pengolahan makanan tidak boleh berhubungan langsung dengan toilet;
- g. atap tidak bocor dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga lainnya;
3. h . langit-langit mudah dibersihkan, berwama terang dan tinggi minimal 2,4 meter dari lantai; dan
- i. sarana pencahayaan harus tersedia dengan intensitas yang cukup;
- j. tersedia tempat cuci tangan yang terpisah dari tempat cuci peralatan maupun tempat bahan makanan yang dilengkapi kran air, sabun dan alat pengering;
- k. sistem pembuangan air limbah harus baik, memakai saluran tertutup dan septic tank;
- l. air harus tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang memadai dan memenuhi persyaratan.
- m. tersedia toilet dengan jumlah sesuai kebutuhan dan selalu dalam keadaan bersih; dan
- n. tersedia tempat sampah tertutup dan tempat pengumpul sampah sementara yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 37
Persyaratan Higiene Sanitasi peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi :
- a . peralatan dalam keadaan baik, utuh, bersih, tidak berkarat dan tidak menimbulkan pencemaran terhadap makanan;
- b. peralatan dicuci dan dikeringkan sesuai ketentuan agar selalu dalam keadaan bersih sebelum digunakan; dan
- c. peralatan disimpan di rak penyimpanan anti karat dalam keadaan dibalik, terlindung dari sumber pencemar dan binatang perusak.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 38
Persyaratan Higiene Sanitasi makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi :
- a. bahan makanan harus dalam keadaan baik, tidak rusak, tidak membusuk, berasal dari sumber yang terawasi dan memenuhi persyaratan;
- b. makanan yang dihasilkan aman dari cemaran fisik, kimia dan mikrobiologi;
- c. penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi dalam suhu dan kelembaban yang sesuai;
- d. penyimpanan bahan makanan sejenis dengan sistem first in first out dan first expired first out,
- e. pengolahan makanan
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 39
Persyarat:m higiene Penjamah Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi:
- a . setiap Penjamah Makanan yang bekerja pada usaha Jasa Boga harus mempunyai pengetatuan higiene sanitasi dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- b. Penjamah Makanan harus dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit menular; dan
- c. Penjamah Makanan berperilaku positif dalam bidang higiene sanitasi.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 40
- (1) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi usaha Jasa Boga yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan sebagai persyaratan diterbitkannya izin usaha Jasa Boga.
- (3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha berlangsung dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Bagian Keenam
Laik Higiene Sanitasi IRTP
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 41
- (1) Setiap IRTP wajib memenuhi Laik Higiene Sanitasi IRTP.
- (2) Laik Higiene Sanitasi IRTP merupakan kondisi IRTP yang memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 42
Persyaratan Higiene Sanitasi IRTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi :
- a . Higiene Sanitasi lokasi, bangunan dan fasilitas sanitasi;
- b. Higiene Sanitasi peralatan;
- c. Higiene Sanitasi Pangan dan Pangan Olahan; dan
- d. Higiene karyawan.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 43
Persyaratan Higiene Sanitasi lokasi, bangunan dan fasilitas sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi :
- a . lokasi dan lingkungan IRTP harus selalu dalam keadaan bersih dan jauh dari sumber pencemaran;
- b. bangunan IRTP harus kuat, mudah dibersihkan, aman dan dalam keadaan bersih;
- c. ruang produksi hanya digunakan untuk memproduksi pangan;
- d. bangunan dan fasilitas yang terdapat dalam IRTP mampu menjamin bahwa pangan tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologi dan kimia;
- e. atap tidak bocor dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga lainnya;
- f. langit-langit mudah dibersihkan dan berwan:ia terang;
- g. sarana pencahayaan harus tersedia dengan intensitas yang cukup;
- h . tersedia tempat cuci tangan di ruang produksi dilengkapi kran air, sabun dan alat pengering;
- i. sistem pembuangan air limbah harus di disain dengan baik sehingga dapat mencegah pencemaran pangan dan air bersih;
- j . air harus tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang memadai dan memenuhi persyaratan;
- k. tersedia toilet yang selalu terjaga dalam keadaan bersih dan tertutup; dan
1. tersedia tempat sampah tertutup dan tempat pengumpul sampah sementara yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 44
Persyaratan Higiene Sanitasi peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi :
- a . peralatan dalam keadaan baik, utuh, bersih, tidak berkarat dan tidak menimbulkan pencemaran terhadap makanan;
- b. peralatan dicuci dan dikeringkan sesuai ketentuan agar selalu dalam keadaan bersih sebelum digunakan;
- c. peralatan disimpan di rak penyimpanan anti karat dalam keadaan dibalik, terlindung dari sumber pencemar dan binatang pemsak;
- d. peralatan produksi hams diperlihara, diperiksa dan dipantau agar berfungsi dengan baik;
- e. Peralatan ukur/timbang hams dipastikan keakuratannya temtama alat ukur /timbang bahan tambahan pangan (BTP);
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 45
Persyaratan Higiene Sanitasi Pangan dan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 humf c meliputi :
- a . Pangan hams dalam keadaan baik, tidak msak, tidak membusuk, berasal dari sumber yang terawasi dan memenuhi persyaratan;
- b. penyimpanan Pangan dan Pangan Olahan sejenis dengan sistem first in first out dan first expired first out;
- c. pengolahan Pangan
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 46
Persyaratan Higiene karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 humf d meliputi :
- a . Penanggungjawab IRTP hams memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. setiap karyawan yang bekerja pada IRTP harus mempunyai pengetahuan Higiene Sanitasi;
- c. karyawan hams dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit menular; dan
- d. karyawan berperilaku positif dalam bidang higiene sanitasi.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 47
- (1) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan SPP-IRT bagi IRTP yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sertifikat penyuluhan keamanan pangan; dan
- b. hasil pemeriksaan sarana produksi pangan IRT.
- (3) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha berlangsung dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
Bagian Ketujuh
Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 48
- (1 ) Setiap penyelenggara Depot Air Minum wajib memenuhi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Min um.
- (2) Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum merupakan kondisi yang memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 49
Persyaratan higiene sanitasi Depot Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi:
- a . kualitas air minum;
- b. Higiene Sanitasi desain dan konstruksi Depot;
- c. Higiene Sanitasi bahan baku, mesin dan peralatan produksi;
- d. Higiene karyawan; dan
- e. Higiene penyimpanan air baku dan penjualan.
BAB III - RUANG LINGKUP LAIK HIGIENE SANITASI
Pasal 50
Persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a berupa produk Air Minum meliputi :
- a . Air Minum yang diproduksi harus terjamin kualitasnya dan aman bagi kesehatan;
- b. Air Minum yang diproduksi harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan; dan
- c. Parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Toban pada tanggal 8 Juli 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, ttd HERi SISWORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERIE NOMOR 26 ## BABX ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 66 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Laik Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2002 Seri B Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 67 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 28 Juni 2013

Penandatangan: BUPATI TUBAN, ttd H. FATHUL HUDA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 51

- (1 ) Dalam penyelenggaraan Depot Air Minum dilakukan pengawasan kualitas air minum.
- (2) Pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengawasan internal; dan
- b. Pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara Depot Air Minum.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

## Pasal 52

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Pengawasan internal berkala; dan
- b. Pengawasan internal atas indikasi pencemaran.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan internal, setiap penyelenggara Depot Air Minum wajib melaksanakan analisis resiko kesehatan.
- (3) Pengawasan internal berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum.
- (4) Pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggara penyediaan Air Minum.

## Pasal 53

- (1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi :
2. a . Pengawasan eksternal berkala; dan
- b. Pengawasan ekstemal atas indikasi pencemaran.
- (2) Pengawasan eksternal berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di unit pengisian galon/wadah air min um.
- (3) Pengawasan eksternal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggara penyediaan Air Minum.
- (4) Terhadap pelaksanaan pengawasan eksternal, Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi.

## Pasal 54

Setiap penyelenggara Depot Air Minum harus segera melakukan tindaklanjut atas rekomendasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) .

## Pasal 55

Persyaratan Higiene Sanitasi desain dan konstruksi Depot Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi :

- a . lokasi Depot Air Min um jauh dari sumber pencemaran;
- b. konstruksi lantai, dinding dan plafon area pengolahan Air Minum harus baik, rapat, tan pa ada keretakan dan selalu bersih;

- c. terdapat pintu atau pelindung lain yang dapat menutup secara otomatis u untuk mencegah serangga, burung dan bintang kecil masuk kedalam Depot Air Minum;
- d. ruang proses pengolahan Air Minum berupa tempat yang cukup untuk penempatan peralatan proses pengolahan;
- e. ruang proses pengolahan Air Minum mudah dijangkau untuk tindakan pengawasan dan pembersihan setiap waktu;
- f. dinding ruang pengisian Air Minum terbuat dari bahan yang licin, berwarna terang dan tidak menyerap sehingga mudah dibersihkan;
- g. tempat pengisian didesain hanya untuk kegiatan pengisian produk jadi dan menggunakan pintu yang dapat menutup dengan rapat.
6. h . Desain tempat pengisian dirancang sedemikian rupa sehingga seluruh permukaan dan peralatan yang ada didalamnya dapat dibersihkan dan disanitasi setiap hari;
- i. ventilasi dapat menjamin pereda:ran udara di dalam ruang dengan baik untuk mencegah bau, gas atau uap berbahaya dan kondensat masuk kedalam ruang proses pengolahan Air Minum, pencucian/pembilasan/sterilisasi dan tempat pengisian;
- j. tersedia penerangan yang cukup di area pengolahan Air Minum pencucian/pembilasan/sterilisasi dan tempat pengisian Air Minum untuk mengantisipasi kontaminasi produk.

## Pasal 56

Persyaratan Higiene Sanitasi bahan baku, mesin dan peralatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi :

- a . bahan baku Air Minum berasal dari sumber yang terlindung dari cemaran kimia dan mikrobiologi yang merusak dan mengganggu kesehatan;
- b. wadah yang disediakan Depot Air Minum harus memenuhi syarat bahan tara pangan (food grade), tidak bereaksi terhadap bahan pencuci, dan desinfektan.
- c. Seluruh mesin dan peralatan yang kontak langsung dengan air minum terbuat dari bahan tara pangan (food grade), tahan korosi dan tidak bereaksi dengan bahan kimia;
- d. Seluruh permukaan peralatan yang kontak langsung dengan bahan baku Air Minum harus bersih, bebas dari kerak, oksidu dan residu lain serta disanitasi setiap hari;
- e. Mesin dan peralatan dalam proses pengolahan Air Minum paling sedikit terdiri dari :

1. Bak atau tangki penampung Air Baku;
2. Unit pengolahan air (water treatment); dan
3. Alat pengisian.
- f. Tangki penampung, galang, pompa dan sambungan terbuat dari bahan tara pangan (food grade), tahan korosi dan bahan kimia yang dapat mencemari Air Minum;
- g. Tangki pengangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Khusus digunakan untuk Air Minum;
2. Mudah dibersihkan, di desinfektan dan diberi pengaman;
3. Harus mempunyai manhole;
4. Pengisian dan pengeluaran Air Minum melalui kran;
5. Selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat Air Baku harus diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman dan dilindungi dari kemungkinan kontaminasi.

## Pasal 57

Persyaratan Higiene Sanitasi karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:

- a . Setiap karyawan yang bekerja pada Depot Air Minum harus berbadan sehat, bebas dari Iuka, penyakit kulit yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap Air Minum;
- b. Karyawan bagian pengisian Air Minum harus menggunakan pakaian kerja, tutup kepala dan sepatu yang sesuai;
- c. Setiap karyawan harus mencuci tangan sebelum bekerja, terutama pada saat penanganan wadah dan pengisian;
- d. Setiap karyawan tidak diperbolehkan makan, merokok, meludah atau melakukan tindakan lain yang dapat menyebabkan pencemaran Air Minum; dan
- e. Karyawan tidak diperbolehkan berada dalam area pengisian Air Min um kecuali yang berwenang.

## Pasal 58

- Persyaratan Higiene Sanitasi penyimpanan Air Baku dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi :
- a. Penyimpanan Air Baku hanya boleh dilakukan dalam bak penampungan; dan
- b. Bak penampungan Air Baku terbuat dari bahan tara pangan (food grade), bebas dari bahan-bahan pencemar;
- c. Penjualan dilakukan dengan cara pengisian wadah yang dibawa sendiri oleh konsumen atau disediakan Depot Air Minum;

- d. Depot Air Minum tidak boleh melakukan penyimpanan Air Minum yang siap dijual dalam bentuk dikemas;
- e. Wadah yang dibawa konsumen hams disanitasi dan diperiksa sebelum pengisian;
- f. Setelah pengisian wadah ditutup dengan penutup tanpa segel; dan
- g. Wadah cacat hams dinyatakan tidak dapat dipakai dan tidak boleh diisi.

## Pasal 59

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi bagi Depot Air Minum yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai persyaratan diterbitkannya izin usaha Depot Air Minum.
- (3) Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha berlangsung dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

## BABIV

## PELAPORAN KEJADIAN

## Pasal 60

Penanggungjawab usaha yang termasuk dalam mang lingkup Laik Higiene sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan kejadian keracunan atau kematian yang diduga berasal dan/ atau disebabkan dari usahanya kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan langkah-langkah penanggulangan.

## BABV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 61

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hotel, Kolam Renang dan Pemandian Umum, pelayanan SPA, Rumah Makan dan Restoran, Jasa Boga, IRTP dan Depot Air Minum dalam hal Higiene Sanitasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi yang diarahkan guna mempertahankan higiene sanitasi.

## BAB VI

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 62

- ( 1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) dan Pasal 1 7 ayat ( 1) dikenakan sanksi administrasi oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. penutupan sementara usaha selama 3 (tiga) bulan apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan; dan
- c. penutupan usaha apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 63

- ( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Laik Higiene Sanitasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi Iengkap danjelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Laik Higiene Sanitasi;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Laik Higiene Sanitasi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen Iain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Laik Higiene Sanitasi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Laik Higiene Sanitasi;
- g. menyuruh berhenti dan/ a tau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana laik hygiene sanitasi;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Laik Higiene Sanitasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 64

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 65

Setiap Hotel, Kolam Renang dan Pemandian Umum, pelayanan SPA, Rumah Makan dan Restoran, Jasa Boga dan IRTP yang telah memiliki Sertifikat atau surat keterangan atau rekomendasi Laik Higiene Sanitasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang.

Diundangkan di Toban pada tanggal 8 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH, ttd HERi SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERIE NOMOR 26


## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Laik Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2002 Seri B Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI TUBAN, ttd H. FATHUL HUDA

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG

## LAIK HIGIENE SANITASI

## I. UMUM

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari beberapa layanan jasa dan produk-produk pangan olahan seringkali banyak dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan. Beberapa layanan jasa dan produk pangan olahan tersebut diberikan atau dihasilkan oleh Hotel, kolam renang dan pemandian umum, SPA, Rumah Makan dan Restoran, Jasa Boga dan IRTP. Dalam memberikan pelayanan dan menghasilkan produk pangan olahan, penting sekali untuk diperhatikan oleh para pelaku usaha mengenai higiene sanitasinya agar dapat mencapai laik higiene sanitasi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat selaku konsumen agar tidak dirugikan.

Laik Higiene Sanitasi merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan guna mempertahankan, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu perlu diatur regulasi mengenai pemberian Laik Higiene Sanitasi dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Hurufa

Cukup jelas

Hurufb

Yang dimaksud dengan "Cemaran silang" adalah cemaran yang berasal dari lingkungan luar tempat penyimpanan air.

Hurufc

Cukupjelas

Hurufd

Cukupjelas

Hurufe

Cukupjelas

Huruff

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Hurufa

Cukup Jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan "Vektor Penular Penyakit" adalah hewan yang menjadi perantara menularnya penyakit (pembawa atau penyebar penyakit).

Hurufc

Cukupjelas

Hurufd

Cukupjelas

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruff

Cukup Jelas.

Hurufg

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Hurufa

Cukup Jelas

Hurufb

Yang dimaksud dengan "Higiene Sanitasi Perorangan" adalah upaya menjaga kesehatan dan kebersihan diri seperti (kuku bersih, rambut bersih , tidak sedang sakit, tidak menggunakan perhiasan, menggunakan masker dan penutup kepala).

Hurufc

Yang dimaksud "berperilaku positif dalam bidang higiene sanitasi" berupa tidak membuang limbah/sampah di sembarang tempat, tidak meludah di sembarang tempat, tidak merokok pada waktu memberikan pelayanan/mengolah makanan, tidak berbicara dan menutup mulut dengan masker, tidak bersin dan batuk di dekat makanan, mencuci tangan sebelum bekerja, setelah bekerja dan setelah keluar dari toilet.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26.

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

CukupJelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal44

Cukup jelas.

Pasal 45

Hurufa

Cukup jelas

Hurufb

- -Yang dimaksud dengan "First in first out" adalah sistem penyimpanan bahan makanan dimana bahan makanan yang dimasukkan dalam ruang penyimpanan lebih awal, dikeluarkan untuk digunakan atau diperjualbelikan lebih dah ulu.
- -Yang dimaksud dengan "First expired first out" adalah sistem penyimpanan bahan makanan dimana bahan makanan yang masa kedaluwarsanya lebih awal, digunakan atau diperjualbelikan lebih dahulu.

Hurufc

Cukup Jelas.

Hurufd

Cukup Jelas.

Hurufe

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

•

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

CukupJelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

CukupJelas

•

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 07

.

.

'

.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG LAIK HIGIENE SANITASI

## JENIS LAIK HIGIENE SANITASI

| NO | JENIS LAYANAN | PERSYARATAN PENGAJUAN | MASA BERLAKU |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Laik Higiene Sanitasi Hotel | 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 3. Peta Lokasi 4. Denah Bangunan 5. Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar | Berlaku 3 (tiga ) tahun |
| 2 | Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum | 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 3. Peta Lokasi 4. Denah Bangunan 5 Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar | Berlaku 3 (tiga ) tahun |
| 3 | Laik Higiene Sanitasi Pelayanan SPA | 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 3 . Peta Lokasi 4. Denah Bangunan 5 Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar | Berlaku 3 (tiga) tahun |
| 4 | Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran | 1. Surat Permohonan 2. Fotocapy Kartu Tanda Penduduk 3. Peta Lokasi 4. Denah Bangunan 5. Fata berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar | Berlaku 3 (tiga ) tahun |


. . ... .,

| NO | JENIS LAYANAN | PERSYARATAN PENGAJUAN | MASA BERLAKU |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5 | Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga | 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3. Peta Lokasi 4. Denah Bangunan 5. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar | Berlaku 3 (tiga) tahun |
| 6 | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) | 1. Blangko Pendaftaran 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3. Contoh Label 4. Contoh Produk 5. Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar 6. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan | Berlaku selama 5 ( lima ) tahun |
| 7 | Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum | 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3. Peta Lokasi 4. Denah Bangunan 5. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar | Berlaku selama 3 ( tiga) tahun |
| 8 | Laik Higiene Depot Air Minum | 1. Surat Permohonan. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3. Peta Lokasi 4. Denah Bangunan 5. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar | Berlaku selama 3 (tiga) tahun |

## BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA