PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR2Ji. TAHUN 2016
TENTANG
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu mengatur Biaya Pemilihan Kepala Desa dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua ka1i dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Seri E Nomor42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Seri E Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah degan Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 14 Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Cam.at sebagai Perangkat Daerah.
5. Cam.at adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2
Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
-,
Pasal 3
- ( 1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Besarnya Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan untuk :
- -pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar dan administrasi lainnya;
- -pembuatan bilik tempat pemilihan;
- -honorarium panitia dan petugas; dan
- -biaya pelantikan.
Pasal 4
Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa masing-masing mendapat bantuan keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- b. Bantuan keuangan untuk tiap hak pilih paling tinggi sebesar Rp. 7 .500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan jumlah hak pilih yang ada pada masing-masing Desa;
Pasal 5
- ( 1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b dianggarkan oleh Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Dalam menentukan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1) harus mempertimbangkan asas efektif, efisien dan hemat anggaran;
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan pada saat pemungutan suara, antara lain:
- -biaya konsumsi pada saat pelaksanaan pemungutan suara
- -biaya pengamanan ditingkat Desa;
- -biaya sewa pengeras suara, tenda, papan perhitungan, kursi dan meja.
Pasal 6
Besaran Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD untuk masing-masing desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban. Ditetapkan i Tuban Pada tandghl 13 Juni 2016

Penandatangan: BUPATI [UBAN, HFATHL HUDA /

Penetapan: Diundangkan di Toban. Pada tanggal 13 \_\_ Ju:rti 2fi16 SEK BUDI WIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERIE NOMOR 3~• LAMPIRAN I :

Penandatangan: PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 26 TAHUN 2016

Penandatangan: TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Penandatangan: ## PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA.DESA ## A. LATAR BELAKANG

Penandatangan: Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang merupakan refl.eksi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD, perlu untuk memberikan Bantuan Biaya kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Penandatangan: Dalam upaya mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna menentukan pemimpin Desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui sistem yang mengedepankan azas demokrasi, maka Biaya Pemilihan Kepala Desa akan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Biaya tersebut adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan Biaya Pelantikan.

Penandatangan: Selanjutnya agar Biaya Pemilihan Kepala Desa dapat dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan, maka perlu kiranya memberikan pedoman sebagai petunjuk dalam pencairan, pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaannya. ## B. MAKSUD DAN TUJUAN ## 1. MAKSUD

Penandatangan: Maksud diberikannya Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa. ## 2. TUJUAN

Penandatangan: Tujuan diberikannya Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah agar Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan. ## C. PEDOMAN BIAYA - 1.

Penandatangan: - Tata Cara Penetapan Biaya Pemilihan Kepala Desa Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan dengan perhitungan:

Penandatangan: - a. Masing-masing Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa mendapat bantuan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan - b. Bantuan tiap Hak Pilih paling tinggi sebesar Rp. 7 .500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan jumlah Hak Pilih yang ada pada masing-masing Desa.

Penandatangan: 2. Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Penandatangan: - Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah untuk membiayai kegiatan: - a. Honor Panitia Pemilihan; - b. Biaya Cetak Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara; - c. Biaya Cetak dan Penggandaan; - d. Biaya Penggandaan Surat Undangan; - e. Biaya Pembuatan Tanda Gambar dan administrasi lainnya. 3. Jumlah anggota Panitia Pemilihan. Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia Pemilihan yang diberikan Honorariun adalah sebagai berikut: - a. Panitia pemilihan terdiri dari : - 1) Ketua merangkap anggota;

Penandatangan: - 2) Wakil ketua merangkap anggota;

Penandatangan: - 3) Sekretaris merangkap anggota; - 4) Bendahara merangkap anggota; - 5) Seksi-seksi. - b. Jumlah keseluruhan anggota panitia pemilihan yang mendapat Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut: - 1) Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa dengan jumlah Panitia Pemilihan sebanyak 13 (tiga belas) orang; - 2) Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 3.000 jiwa dengan Panitia Pemilihan sebanyak 15 (lima belas) orang; - 3) Jumlah penduduk 3.001 sampai dengan 5.000 jiwa dengan Panitia Pemilihan sebanyak 17 (tujuh belas) orang; - 4) Jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa dengan Panitia Pemilihan sebanyak 19 (sembilan belas) orang; - c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS dan diberikan honor. Adapun keanggotaan KPPS berasal dari : - 1) Panitia Pemilihan; - 2) Unsur Kelembagan Kemasyarakatan Desa; dan atau - 3) Tokoh Masyarakat; ## D. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN 1. Honorarium.

Penandatangan: Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan sebanyak 3 kali yang meliputi : - 1) Tahapan Persiapan dan Pencalonan; - 2) Tahapan Pemungutan suara; dan - 3) Tahapan Penetapan. Dengan ketentuan paling tinggi sebagai berikut: | NO | JABATAN | VOL | SATUAN | BESAR HONOR (Ro) | JUMLAH (Rp) | |------|-------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-------------------| | 1 | KETUA (merangkap aneeotal | 1X3 | Org/kali | 300.000,- | 900.000,- |

Penandatangan: | 2 | WAKILKETUA (merangkap anggota) | 1X3 | Org/kali | 275.000,- | 825.000,- |

Penandatangan: | 3 | SEKRETARIS (merangkap ange:ota) | 1X3 | Org/kali | 250.000,- | 750.000,- | | 4 | BENDAHARA (merangkap anggota) | 1X3 | Org/kali | 225.000, | 675.000,- | | 5 | SEKSJ-_SEKSI (merangkap ane:e:ota) / KPPS | nX.3 | _Qrg/~i | _ioo.ooo, | 1 Nx3~00,.QQQ,- | | | Jumlah | | | | ...000,- | 2. Biaya cetak surat suara ditetapkan sebagai berikut: - a) Biaya cetak surat suara jenis Folio 80 gram warna setinggi› tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp. 580,- - b) Biaya cetak cadangan surat suara (2,5% x DPT) dengan perhitungan setinggi-tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp. 580,- 3. Biaya pengadaan surat undangan ditetapkan sebagai berikut: - a) Biaya penggandaan surat undangan : (DPT x setinggi-tingginya Rp. 200,-) - b) Biaya penggandaan cadangan surat undangan : (10 °/ox DPT' x setinggi-tingginya Rp. 200,-)

Penandatangan: - c) Biaya penggandaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi› tingginya sebesar Rp. 1.500.000,-

Penandatangan: 4. Biaya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi› tingginya sebesar Rp. 2.000.000,-

Penandatangan: 5. Biaya makan minum rapat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- ## E. MEKANISME PENGAJUAN

Penandatangan: Pengajuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut: 9

Penandatangan: 1. Panitia Pemilihan mengajukan Biaya perencanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka watu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Penandatangan: 2. Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan. ## F. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN.

Penandatangan: Pengajuan Pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

Penandatangan: 1. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah lewat Camat dengan dilampiri :

Penandatangan: - a. Surat Pengajuan Pencairan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan.

Penandatangan: - b. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Penandatangan: - c. Foto Copy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Distribusi: - d. Foto Copy Rekening Kas Desa.

Distribusi: - e. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.

Penandatangan: - f. Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani Bendahara Desa dan Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa dengan mengetahui Camat.

Penandatangan: - g. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua BPD. 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat rangkap 4 (empat) dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

## PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA.DESA

## A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor ... Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang merupakan refl.eksi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD, perlu untuk memberikan Bantuan Biaya kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam upaya mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna menentukan pemimpin Desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui sistem yang mengedepankan azas demokrasi, maka Biaya Pemilihan Kepala Desa akan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Biaya tersebut adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan Biaya Pelantikan.

Selanjutnya agar Biaya Pemilihan Kepala Desa dapat dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan, maka perlu kiranya memberikan pedoman sebagai petunjuk dalam pencairan, pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaannya.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

## 1. MAKSUD

Maksud diberikannya Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

## 2. TUJUAN

Tujuan diberikannya Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah agar Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.

## C. PEDOMAN BIAYA

- 1.
- Tata Cara Penetapan Biaya Pemilihan Kepala Desa Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan dengan perhitungan:
- a. Masing-masing Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa mendapat bantuan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- b. Bantuan tiap Hak Pilih paling tinggi sebesar Rp. 7 .500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan jumlah Hak Pilih yang ada pada masing-masing Desa.
2. Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah untuk membiayai kegiatan:
- a. Honor Panitia Pemilihan;
- b. Biaya Cetak Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara;
- c. Biaya Cetak dan Penggandaan;
- d. Biaya Penggandaan Surat Undangan;
- e. Biaya Pembuatan Tanda Gambar dan administrasi lainnya.
3. Jumlah anggota Panitia Pemilihan.

Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia Pemilihan yang diberikan Honorariun adalah sebagai berikut:

- a. Panitia pemilihan terdiri dari :
- 1) Ketua merangkap anggota;
- 2) Wakil ketua merangkap anggota;
- 3) Sekretaris merangkap anggota;
- 4) Bendahara merangkap anggota;
- 5) Seksi-seksi.
- b. Jumlah keseluruhan anggota panitia pemilihan yang mendapat Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa dengan jumlah Panitia Pemilihan sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- 2) Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 3.000 jiwa dengan Panitia Pemilihan sebanyak 15 (lima belas) orang;
- 3) Jumlah penduduk 3.001 sampai dengan 5.000 jiwa dengan Panitia Pemilihan sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- 4) Jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa dengan Panitia Pemilihan sebanyak 19 (sembilan belas) orang;
- c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS dan diberikan honor. Adapun keanggotaan KPPS berasal dari :
- 1) Panitia Pemilihan;
- 2) Unsur Kelembagan Kemasyarakatan Desa; dan atau
- 3) Tokoh Masyarakat;

## D. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium.


Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan sebanyak 3 kali yang meliputi :

- 1) Tahapan Persiapan dan Pencalonan;
- 2) Tahapan Pemungutan suara; dan
- 3) Tahapan Penetapan.

Dengan ketentuan paling tinggi sebagai berikut:

| NO | JABATAN | VOL | SATUAN | BESAR HONOR (Ro) | JUMLAH (Rp) |
|------|-------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-------------------|
| 1 | KETUA (merangkap aneeotal | 1X3 | Org/kali | 300.000,- | 900.000,- |
| 2 | WAKILKETUA (merangkap anggota) | 1X3 | Org/kali | 275.000,- | 825.000,- |
| 3 | SEKRETARIS (merangkap ange:ota) | 1X3 | Org/kali | 250.000,- | 750.000,- |
| 4 | BENDAHARA (merangkap anggota) | 1X3 | Org/kali | 225.000, | 675.000,- |
| 5 | SEKSJ-_SEKSI (merangkap ane:e:ota) / KPPS | nX.3 | _Qrg/~i | _ioo.ooo, | 1 Nx3~00,.QQQ,- |
| | Jumlah | | | | ...000,- |

2. Biaya cetak surat suara ditetapkan sebagai berikut:
- a) Biaya cetak surat suara jenis Folio 80 gram warna setinggi› tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp. 580,-
- b) Biaya cetak cadangan surat suara (2,5% x DPT) dengan perhitungan setinggi-tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp. 580,-
3. Biaya pengadaan surat undangan ditetapkan sebagai berikut:
- a) Biaya penggandaan surat undangan : (DPT x setinggi-tingginya Rp. 200,-)
- b) Biaya penggandaan cadangan surat undangan : (10 °/ox DPT' x setinggi-tingginya Rp. 200,-)
- c) Biaya penggandaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi› tingginya sebesar Rp. 1.500.000,-
4. Biaya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi› tingginya sebesar Rp. 2.000.000,-
5. Biaya makan minum rapat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,-

## E. MEKANISME PENGAJUAN

Pengajuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:


9

1. Panitia Pemilihan mengajukan Biaya perencanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka watu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
2. Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

## F. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN.

Pengajuan Pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah lewat Camat dengan dilampiri :
- a. Surat Pengajuan Pencairan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan.
- b. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Foto Copy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- d. Foto Copy Rekening Kas Desa.
- e. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.
- f. Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani Bendahara Desa dan Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa dengan mengetahui Camat.
- g. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua BPD.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat rangkap 4 (empat) dengan penjelasan 2 (dua) bendel dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tuban, 1 (satu) bendel untuk disimpan di Kecamatan, 1 (satu) bendel disimpan sebagai arsip Desa.
4. Seluruh persyaratan sebelum diteruskan kepada Bupati wajib dilakukan verifikasi oleh Camat.
5. Berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi Camat, maka berkas pengajuan diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tuban guna diproses pencairan dan penyaluran dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
6. Pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada Bank yang ditunjuk, dilakukan oleh Bendahara Desa dengan menunjukkan bukti diri dan Surat Kuasa dari Kepala Desa.

## G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahaan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Laporan Pertanggungjawaban meliputi.:

- a. Nota dan Kwitansi segala pengeluaran;
- b. Buku Kas Umum;
- c. Surat Setoran Pajak;
- d. Bukti Pendukung lainnya (Foto, Notulen Basil Rapat atau Undangan;dan
- e. Laporan Pertanggungjawaban.

## H. PAJAK BIAYA

Bendahara Desa berkewajiban meminta/memungut dan menyetor Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nillai (PPn) sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan meliputi:

- a. Belanja Honorarium Panitia Pemilihan dan Petugas Keamanan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
- b. Belanja Barang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian tidak termasuk PPn. Pengecualian pengenaan PPh pasal 22 untuk pembelian barang yang nilainya tidak melebihi Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- c. Membayar jumlah PPn atas pembelian barang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pembelian dengan cara memungut dan menyetor pada kantor pajak.

## I. PENUTUP

Pedoman biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan Biaya yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.


## G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahaan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Laporan Pertanggungjawaban meliputi :

- a. Nota dan Kwitansi segala pengeluaran;
- b. Buku Kas Umum;
- c. Surat Setoran Pajak;
- d. Bukti Pendukung lainnya (Foto, Notulen Hasil Rapat atau Undangan; dan
- e. Laporan Pertanggungjawaban.

## H. PAJAK BIAYA

Bendahara Desa berkewajiban meminta/memungut dan menyetor Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nillai (PPn) sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan meliputi:

- a. Belanja Honorarium Panitia Pemilihan dan Petugas Keamanan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 5°/o (lima persen);
- b. Belanja Barang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian tidak termasuk PPn. Pengecualian pengenaan PPh pasal 22 untuk pembelian barang yang nilainya tidak melebihi Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- c. Membayar jumlah PPn atas pembelian barang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pembelian dengan cara memungut dan menyetor pada kantor pajak.

## I. PENUTUP

Pedoman biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan Biaya yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.


## G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahaan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Laporan Pertanggungjawaban meliputi:

- a. Nota dan Kwitansi segala pengeluaran;
- b. Buku Kas Umum;
- c. Surat Setoran Pajak;
- d. Bukti Pendukung lainnya (Foto, Notulen Hasil Rapat atau Undangan; dan
- e. Laporan Pertanggungjawaban.

## H. PAJAK BIAYA

Bendahara Desa berkewajiban meminta/memungut dan menyetor Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nillai (PPn) sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan meliputi:

- a. Belanja Honorarium Panitia Pemilihan dan Petugas Keamanan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
- b. Belanja Barang dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian tidak termasuk PPn. Pengecualian pengenaan PPh pasal 22 untuk pembelian barang yang nilainya tidak melebihi Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- c. Membayar jumlah PPn atas pembelian barang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pembelian dengan cara memungut dan menyetor pada kantor pajak.

## I. PENUTUP

Pedoman biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan Biaya yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL BUDA

..

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 26 TAHlJN 2016 TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

## Contoh-Contoh Derkas Pengajuan

A. Contoh Surat Pengajuan Pencairan Dana Bantuan

## SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALADESA

...

KECAMATAN

...

KABUPATEN TUBAN

...

TAHUN ANGGARAN 2016

... , ... 2016

: ________________ / ... / ••••••••••••••/2016

: Penting

: Permintaan Pembayaran Dana

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Tahun 2016

Kepada

Yth. Bpk Bupati Tuban cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Tuban

melalui:

Camat ... .

Bersama ini diajukan Permintaan Pembayaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Toban Tahun Anggaran sebesar Rp. ... ( ... rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah |
|------|----------|---------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| | Jumlah | ...••...•... |

Adapun untuk kelengkapan pencairan dilampirkan :

- a. Surat Pengajuan Pencairan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan.
- b. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.


- c. Foto Copy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- d. Foto Copy Rekening Kas Desa.

- e. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.

- f. Kwitansi Asli bermeterai yang ditandatangani Bendahara Desa dan Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa dengan mengetahui Camat.

- g. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta KetuaBPD.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Kepala Desa ... .

## B. Contoh Rencana kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Rencana kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tu.ban

Tahun 2016

| No | Uraian Kegiatan | Uraian Kegiatan | Satuan | Satuan | Jumlah |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1 | Biaya ATK/Administrasi Umum & Kesekretariatan | Biaya ATK/Administrasi Umum & Kesekretariatan | | | |
| | a. | Kertas HVS 70 Gr | Rim | X | |
| | b. | Tinta Printer | botol | X | |
| | C. | Odner | unit | X | |
| | d. | Staples | unit | X | |
| | e. | Isi Staples | dus | X | |
| | f. | Stop Map | unit | X | |
| | g. | Foto Copy | lbr | X | |
| | h. | Stempel dan Bak Stempel | unit | X | |
| | j. | Pengaris Kecil | Pcs | X | |
| | k. | Penggaris 1 m | Pcs | X | |
| | 1. | Gembok | unit | X | |
| | m. | Bal Point | dus | X | |
| | n. | Tanda Pengenal Panitia | unit | X | |
| | 0. | Karet | Kg | X | |
| | p. | Triplek Melamin Putih | unit | X | |
| | q. | Kertas Karton | lembar | X | |
| | dst | dst | | | |
| 2 | Honor Panitia | Honor Panitia | | | |
| | a. | Ketua | org | X | |
| | b. | Wakil Ketua | org | X | |
| -- | C. | Sekretaris | org | X | |
| | d. | Bendahara | org | X | |
| | e. | seksi ... | org | X | |
| | f. | seksi ... | org | X | |
| | g. | seksi ... | org | X | |
| | h. | Anggota | org | X | |


| HonorKPPS | HonorKPPS | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|----|----|------|----|
| a. | Ketua | org | X | 1 | kali | X |
| b. | Wakil Ketua | org | X | 1 | kali | X |
| c. | seksi ... | org | X | 1 | kali | X |
| d. | seksi ... | org | X | 1 | ka1i | X |
| e. | seksi ... | org | X | 1 | kali | X |
| f. | dst. | | | | | |
| Konsumsi Rapat | Konsumsi Rapat | | | | | |
| a. | Biaya Konsumsi Rapat | org | X | 5 | kali | X |
| b. | Biaya Air Mineral Rapat | dus | X | 5 | kali | X |
| Cetak DPS, DPT Tam dan DPT | Cetak DPS, DPT Tam dan DPT | | | | | |
| a. | Biaya Cetak DPS | unit | X | 1 | kali | X |
| b. | Biaya Cetak DPT Tam | unit | X | 1 | kali | X |
| C. | Biaya Cetak DPT | unit | X | 1 | ka1i | X |
| Cetak Kartu suara dan undangan | Cetak Kartu suara dan undangan | | | | | |
| a. | Biaya Cetak Kartu suara | lbr | | X | | |
| b. | Biaya Cetak Undangan | lbr | | X | | |
| Pembuatan TPS | Pembuatan TPS | | | | | |
| a. | Biaya Pembuatan TPS | TPS | | X | | |
| b. | Perlengkapan TPS (Bambu, Paku, dl) | paket | | X | | |
| Jumlah | Jumlah | | | | | |

## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

( Nama Terang )

Kepala Desa

( Nama Terang )


Mengetahui:

Ketua BPD ... .

( Nama Terang )

- C. Contoh Kwitansi asli bennaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Diketik di lembar kwitansi asli

Kuitansi No:

Telah diterima dari

: Bupati Toban

. ====

Uang Sebesar

...

Untuk Pembayaran

: Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 Desa

... Kecamatan ... .

Desa ... ,

... 2016

Mengetahui

Camat ... .

Pj. Kepala

Desa ... .

...

...

Terbilang

IRp ...

1

Keterangan 1. Kwitansi Asli Bennaterai Rp. 6.000,-

Yang menerima, Bendahara Desa

.

... .

2. Kwitansi dibuat rangkap 5 (lima) lembar


- D. Contoh Palcta Integritas yang telah ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa.

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nam.a

No Identitas KTP

Alam.at

Jabatan

.

.

... .

.

.

... .

.

. ... .

: Penjabat Kepala Desa ... Kecamatan

... Kabupaten Tu ban

Bertindak atas nama

: Pemerintah Desa ... Kecamatan

... Kabupaten Tu ban

Dalam rangka pelaksanaan kegi.atan Pemilihan Kepala Desa ... . Kecamatan ... Kabupaten Toban Tahun Anggaran 2016, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

2. Akan menggunakan Dana Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Rencana Kegi.atan serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku

3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tu

ban, ... 2016

Penerima Dana Pemilihan Kepala Desa

,---------,

I

Mt . a era,

I

,

,

: 6.000 , \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .,

:

(Nam.a Lengkap)


- D. Contoh Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa.

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nam.a

No Identitas KTP

Alamat

Jabatan

.

.

. .

. .

. .

. .

. .

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

.

. .

. .

. .

. . .

.


.

. •••••••••••••••••••••••••••••••••

: Penjabat Kepala Desa ... Kecamatan

... Kabupaten Tu.ban

Bertindak atas nama

: Pemerintah Desa ... Kecamatan

... Kabupaten Tu.ban

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa ... . Kecamatan ... Kabupaten Tu.ban Tahun Anggaran 2016, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

2. Akan menggunakan Dana Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Rencana Kegiatan serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku

3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta lntegritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tu.ban, ... 2016

Penerima Dana Pemilihan Kepala Desa

,

-,

:

Materai

I

I 6.000 , \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .,

I

I

I

I

(Nama Lengkap)


5

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.

di Toban

LQ..I.J 1155

,al

13

S'lllU-

2'16

BUPATTTBAN ,

HFANHUL HUDA

Diundangkan di Toban.

Pada tanggal 13 Juni. 2016

SEK ARIS DAERAH,

BUDI WIYANA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERIE NOMOR

3 2