Unknown Unknown Nomor 04 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI BASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBOSI DAERAH DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA BOPATI TOBAN, (berlaku 15 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N omor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri C Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 ten tang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri C Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 ten tang Retribusi Tern pat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri C Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Tern pat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Retribusi Tern pat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri C Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 01);
i
4
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 ten tang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 08);
Menetapkan
5
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI BASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAB DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Tuban.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
BAGIAN DESA DARI BASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAB DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah terdiri dari:
- a. Pajak Hotel;
•
"
- b. Pajak Restoran;
- C. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Sarang Burung;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Penerangan Jalan;
- h. Pajak Parkir;
1. Pajak Air Tanah;
- j. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Bagian Desa dari hasil penerimaan Retribusi Daerah terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum:
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
15. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.
16. Retribusi Pelayanan Pasar.
17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
18. Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus.
19. Retribusi Laboratorium Kesehatan.
20. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha:
22. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
23. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
24. Retribusi Terminal.
25. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
26. Retribusi Rumah Potong Hewan.
27. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- c. Retribusi Perijinan Tertentu;
29. Retribusi ljin Mendirikan Bangunan.
30. Retribusi ljin Trayek.
31. Retribusi Ijin Gangguan HO.
32. Retribusi ljin U saha Perikanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Sarang Burung, Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah, PBB-P2 dan BPHTB ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen).
- (2) Rincian Bagian Desa dari hasil Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. 60 % ( enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, dan
6
•
- b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Rincian Bagian Desa dari hasil penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. 60 % ( enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, dan
- b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Alokasi sementara maupun difinitif terhadap bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban untuk Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Rincian realisasi bagian masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DESA DARI BASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB III - PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DESA DARI BASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 7
- ( 1) Pencairan Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 15 % (lima belas persen);
- b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 30 % (tiga puluh persen); dan
- d. Tahap IV pada bulan Desember sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Penggunaan Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
- Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk operasional Desa apabila operasional sudah cukup bisa digunakan untuk pemberdayaan.
•
BAB III - PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DESA DARI BASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 8
Penerimaan dan penggunaan Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 15 Jam.1.a:i."i 2015

Penetapan: Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 15 Januari 2015 Pit. SEKRETAR!S DAERAH, / BbANA 1 BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 01.

Penetapan: Diundangkan di Toban pada tanggal 15 Ja..'l'luari 2015

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH, B6ANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 01. ## Pasal 8 Penerimaan dan penggunaan Bagian Desa dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. ## BAB IV ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 9

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Toban Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 10

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 15 Januari 2015 H. FATHUL HUDA