PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 61 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN', PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016 DBRGAII' RABIi.AT TUIIA1f YAllG MAHA ESA BUPATI TUBAN, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 9 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 61 TABUlf 2015 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN', PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016
DBRGAII' RABIi.AT TUIIA1f YAllG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten tentang Dalam Llngkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Und'ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lem~ Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2015 Seri A Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016
BABI KETERTUAN UMUM
Pasal 1
Da1am Peraturan Bupati ini yang climaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tu.ban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tu.ban.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tu.ban.
6. Desa adalah kesatuan ~ hukum yang memiliki batas wi1ayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dialokasikan dengan ketentuan:
Pasal 3
Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dialokasikan dengan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40°/ci (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
Pasal 4
Pengalokasian ADD secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung dengan ## BAB Ill PENYALURAN
Pasal 6
Alokasi Dana Desa disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dengan cara pemindahbukuan dan penggunaannya clitetapkan dalam APB Desa.
Pasal 7
- (lt Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat diajukan pada akhir bulan April tahun berjalan;
- b. tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) dapat diajukan mulai tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
Pasal 8
- (l) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan syarat :
- a. Kepala Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester kedua tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa satu tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Camat;
- c. cam.at menyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester akhir tahun anggaran sebelumnya dan Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APB Desa satu tahun anggaran sebelumnya.
3. (2} Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan syarat :
- a. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama kepada Bupati melalui Camat;
- b. Camat menyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester pertama serta rekapitulasi realisasi perolehan PBB P2 tahun berjalan dengan dilampiri bukti pelunasan PBB P2 (bagi desa yang sudah lunas).
- (3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Desa di wilayah kerja Camat dengan dilampiri Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang bersangkutan untuk proses penyaluran dananya.
Pasal 9
- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
- a. permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
- b. kwitansi; dan
- c. pengantar dari Camat.
- (2) Penyampaian pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Toban, untuk diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toban.
BABIV PENGGUNAAN
Pasal 10
- (1} ADD digunakan untuk membiayai kegiatan:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. operasional Pemerintah Desa;
- c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Selain untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ADD juga digunakan untuk mendanai kegiatan dalam bidang:
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 11
Ketentuan mengenai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a diatur labih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.
BABV PENUTUP
Pasal 12
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tuban Norn.or 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 50 tahun ·2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tu pada tanggal 2 BUPAT 2015

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 29 Desember 2015 SBKRETr: DAERAH,