PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (berlaku 21 April 2017)
Pembukaan
Mengingat
:
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
Menimbang : a. dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat bahwa penyelenggaraan Pendidikan harus sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimanana dimaksud dalam huruf a perlu kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendidikan, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sehingga perlu penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PENYELENGGARAAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan ## BAB II FUNGSI DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan peserta didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap Warga Masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan.
- (8) Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
Pemerintah Daerah wajib:
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin Pendidikan yang bermutu bagi Warga Masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna menuntaskan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan dana untuk biaya personal bagi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu dan Anak terlantar;
- f. memberikan bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki Peserta Didik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Warga Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan;
- h. memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi Masyarakat;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- k. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- l. menumbuh kembangkan Sumber Daya Pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung Pendidikan yang bermutu;
- n. memberikan dukungan kepada Pendidikan menengah dan perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilimu pengetahuan dan teknologi dalam penyelengaraan Pendidikan;
- p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelengaraan dan peningkatan mutu Pendidikan; dan
- q. memfasilitasi terwujudnya sekolah ramah Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sekolah ramah Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
- (1) Orang Tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.
- (2) Orang Tua berhak memperoleh konsultasi, informasi dan edukasi tentang pengasuhan yang ramah Anak.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
- (1) Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan.
- (2) Orang Tua wajib memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orang Tua wajib untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.
- (4) Orang Tua wajib atas biaya untuk kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Masyarakat berperan serta memberikan dukungan Sumber Daya Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
- (1) Setiap Peserta Didik berhak mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap Peserta Didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
- (3) Setiap Peserta Didik berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan dan Pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
- (4) Peserta Didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan berhak mendapatkan bea siswa dan/atau bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (5) Setiap Peserta Didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (6) Setiap Peserta Didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (7) Setiap Peserta Didik berhak pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara.
- (8) Setiap Peserta Didik berhak menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10
- (1) Setiap Peserta Didik wajib menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan.
- (2) Setiap Peserta Didik wajib memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan dan kekeluargaan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Setiap Peserta Didik wajib mengikuti proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan.
- (4) Setiap Peserta Didik wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Pendidik
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11
Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12
- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13
- (1) Konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghasilan dan jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16
- (1) Setiap Warga Masyarakat berhak memperoleh Pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan berbasis Masyarakat.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (3) Warga Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh Pendidikan Khusus.
- (4) Warga Masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan Pendidikan Khusus.
- (5) Warga Masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial, dan yang tinggal di wilayah sulit jangkau serta tidak mampu dari segi ekonomi berhak memperoleh Pendidikan layanan khusus.
- (6) Warga Masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17
- (1) Warga Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar sampai tamat.
- (2) Warga Masyarakat memberikan dukungan Sumber Daya Pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Warga Masyarakat wajib menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 18
- (1) Setiap Satuan Pendidikan berhak:
- a. mendapatkan anggaran Pendidikan dari Penyelenggara Pendididkan dan/atau pemerintah desa;
- b. memperoleh kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana sesuai standart nasional Pendidikan secara bertahap; dan
- c. menetapkan kebijakan Satuan Pendidikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib:
- a. menyusun rencana kegiatan sekolah (RKS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS);
- b. melaksanakan proses Pembelajaran yang bermutu;
- c. melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS);
- d. melaksanakan dan mengembangkan Kurikulum sesuai dengan ketentuan Pemerintah;
- e. melaksanakan program sekolah ramah Anak;
- f. melaksanakan program sekolah berbasis keunggulan dan kearifan lokal; dan
- g. melaksanakan kegiatan pembinaan karakter.
JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 19
- (1) Jalur Pendidikan terdiri dari atas Pendidikan Formal, nonformal dan informal yang saling melengkapi.
- (2) Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan umum dan keagamaan.
- (3) Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas PAUD dan Pendidikan Dasar.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 20
Jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan /atau Masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Nonformal;
- d. Pendidikan Informal;
- e. Pendidikan berbasis keunggulan daerah; dan/atau
- f. Pendidikan layanan khusus.
- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi Anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.
Bagian Kedua
PAUD
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 21
PAUD bertujuan:
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi Warga Masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
- b. mengembangan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
Paragraf 2 Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 22
- (1) PAUD diselenggarakan sebelum Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) PAUD diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal.
- (3) Bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal adalah TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal meliputi KB, TPA atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Bentuk PAUD pada Jalur Pendidikan Informal berbentuk Pendidikan keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Pendidikan umum.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 23
Penyelenggaraan Pendidikan pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki program Pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 24
- (1) Peserta Didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta Didik TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 25
Pengelompokan Peserta Didik untuk program Pendidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan Anak.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 26
Peserta Didik PAUD pada Jalur Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal dapat pindah ke jalur atau Satuan Pendidikan lain yang sederajat.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 28
- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, akhlak mulia serta kepribadian luhur;
- b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani;
- g. mengembangkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan; dan
- h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya;
- b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;
- c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di Masyarakat.
- (3) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhurserta mampu menjalankan syariat agama sesuai yang dianutnya;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, kooperatif dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 29
- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal.
- (2) Pendidikan Dasar merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam) kecuali program akselerasi.
- (5) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (6) Jenis Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa Pendidikan umum.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 30
- (1) Peserta Didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berusia paling sedikit 7 (tujuh) tahun.
- (2) Bagi Peserta Didik yang berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) Peserta Didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkelainan.
- (7) Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dan penerimaan Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat harus
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 34
Program Pendidikan Nonformal meliputi:
- a. Pendidikan kecakapan hidup;
- b. PAUD;
- c. Pendidikan kepemudaan dan olah raga;
- d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Pendidikan keaksaraan;
- f. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja;
- g. Pendidikan kesetaraan;
- h. Pendidikan keluarga; dan
- i. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan Peserta Didik.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 35
- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial,
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan Peserta Didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah Masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program Pendidikan Nonformal lainnya dan/atau tersendiri.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 36
- (1) Pendidikan kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
- a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
- d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
- f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program Pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan Pendidikan kepada Warga Masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
- a. organisasi keagamaan;
- b. organisasi pemuda;
- c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
- d. organisasi palang merah;
- e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
- f. organisasi kewirausahaan;
- g. organisasi Masyarakat;
- h. organisasi seni dan olahraga; dan
- i. organisasi lain yang sejenis.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 37
- (1) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan Pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berMasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
- a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
- d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
- f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan mencakup:
- a. peningkatan akses Pendidikan bagi perempuan;
- b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan;dan
- c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 38
- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e merupakan Pendidikan bagi Warga Masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta pengetahuan dasar kepada Peserta Didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan Pendidikan kecakapan hidup.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 39
- (1) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (2) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 40
- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g merupakan program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD/MI dan SMP/MTs yang mencakup program Paket A dan Paket B
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan Pendidikan Nonformal pada Jenjang Pendidikan Dasar
- (3) Peserta Didik program Paket A adalah anggota Masyarakat yang memenuhi ketentuan Wajib Belajar setara SD/MI melalui Jalur Pendidikan Nonformal.
- (4) Peserta Didik program Paket B adalah anggota Masyarakat yang memenuhi ketentuan Wajib Belajar setara SMP/MTs melalui Jalur Pendidikan Nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali Peserta Didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Program Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
- a. program Pendidikan kecakapan hidup;
- b. program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan; dan/atau
- c. program Pendidikan kepemudaan.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 41
- (1) Peserta Didik pada lembaga Pendidikan Masyarakat, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah Warga Masyarakat yang memerlukan bekal untuk
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta Didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar Masyarakat adalah Warga Masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat Pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta Didik pada Pendidikan kepemudaan adalah Warga Masyarakat pemuda.
- (4) Peserta Didik pada Pendidikan keaksaraan adalah Warga Masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 43
- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi Warga Masyarakat guna mendukung Pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan Informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 44
- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan Pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : Pendidikan yang dilakukan melalui media massa, Pendidikan Masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 45
Peserta Didik pada Pendidikan Informal adalah setiap Warga Masyarakat.
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 46
- (1) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
Bagian Keenam
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 47
- (1) Pendidikan berbasis keunggulan Lokal dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, seni budaya, agama, dan lain-lain ke dalam Kurikulum Satuan Pendidikan yang selanjutnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi sesuai potensi, bakat dan minat Peserta Didik.
- (2) Tujuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah memberi bekal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kepada Peserta Didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan Masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku dan mendukung pembangunan daerah serta pembangunan nasional.
Bagian Ketujuh
Pendidikan Layanan Khusus
BAB V - JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN
Pasal 48
- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan bentuk sekolah alternatif yang mengakomodasikan Pendidikan bagi anakanak usia sekolah di wilayah sulit jangkau dan/atau Masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Tujuan Pendidikan layanan khusus adalah untuk menyediakan kebutuhan layanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berada di wilayah sulit jangkau dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi untuk memperoleh Pendidikan dan memberikan bekal bagi Peserta Didik agar mereka mampu hidup mandiri dalam kehidupan Masyarakat.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (3) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diselenggarakan oleh lembaga swadaya Masyarakat, yayasan dan Satuan Pendidikan.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan layanan khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Pendidikan.
- (5) Sumber dana Pendidikan layanan khusus berasal dari Pemerintah Daerah, donatur perorangan, kelompok, perusahaan, Masyarakat dan lembaga yang peduli Pendidikan.
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 49
Pasal 49
- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah desa;
- c. penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat; atau
- d. Satuan Pendidikan.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
- a. akses Masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau.
- b. mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi Masyarakat; dan
- c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 49
Pasal 50
- (1) Pengelolaan Pendidikan didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan badan penyelenggara Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan atau badan hukum penyelenggara satuan Pendidikan pada Pendidikan Nonformal didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 49
Pasal 51
- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan Daerah dibidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. rencana strategis Pendidikan;
- d. rencana kerja dan anggaran Pendidikan;
- e. peraturan Perundang-undangan daerah bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat :
- a. semua Perangkat Daerah;
- b. badan hukum penyelenggara Satuan Pendidikan;
- c. Satuan Pendidikan yang belum berbadan hukum;
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- d. penyelenggara Pendidikan Formal, nonformal dan informal;
- e. Dewan Pendidikan Kabupaten;
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
- h. Peserta Didik;
- i. Orangtua/wali Peserta Didik;
- j. Masyarakat;
- k. pihak-pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 49
Pasal 52
- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang Pendidikan dan kebijakan daerah bidang Pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem Pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal ;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan, pembinaan, pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, untuk Pendidikan Formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
- d. menuntaskan program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang Pendidikan di daerah;
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan Kurikulum Pendidikan; dan
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola Satuan Pendidikan Dasar, dan Jalur Pendidikan Nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu Pendidikan.
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 49
Pasal 53
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang Pendidikan, standar nasional Pendidikan dan pedoman penjaminan mutu.
- (2) Pemerintah Daerah membantu Pemerintah dalam melaksanakan Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal pada setiap jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah Kabupaten untuk Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 49
Pasal 54
- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan daerah secara online dan selaras dengan sistem informasi Pendidikan nasional.
- (2) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi Pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program Pendidikan.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Satuan Pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan Pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pendidikan.
Pengelolaan Oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 49
Pasal 55
- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan nonformal yang didirikan Masyarakat bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjamin ketersediaan Sumber Daya Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan Pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan;
- b. menjamin akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung Satuan Pendidikan;
- c. menyupervisi dan membantu satuan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang Pendidikan, standar nasional Pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;
- d. memfasilitasi Akreditasi satuan dan/atau program Pendidikan oleh badan Akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau Badan Akreditasi Nasional
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
Pendidikan Nonformal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;
- e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.
Bagian Keempat Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 49
Pasal 56
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan Kurikulum, penyelenggaraan Pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen Pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/Satuan Pendidikan Nonformal.
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 49
Pasal 57
- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar dilaksanakan ## BAB VII
BAB VI - PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 49
Pasal 58
- (1) Kurikulum program kegiatan belajar PAUD, dan Pendidikan Dasar mengacu standar nasional Pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Kurikulum Pendidikan pada Jalur Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan berbasis keunggulan daerah menggunakan standar nasional Pendidikan, potensi dan keunggulan lokal yang dituangkan dalam Kurikulum muatan lokal.
- (3) penyelenggara inklusi dapat mengembangkan standar nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi Peserta Didik dan ditangani oleh tenaga khusus.
- (4) Ketenteuan lebih lanjut mengenai Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN Pasal 59
Pasal 59
- (1) Peserta Didik SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapatpindah satuan atau program Pendidikan sejenis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB VIII - PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN Pasal 59
Pasal 60
- (1) Peserta Didik SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal yang terAkreditasi untuk memenuhi ketentuan Kurikulum Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal untuk memenuhi beban belajar Pendidikan Nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - BAHASA PENGANTAR Pasal 61
Pasal 61
- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal Pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 62
- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan tenaga profesional yang tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi Peserta Didik.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 63
- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen Pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat Pendidikan minimal S1 dan/atau D IV sesuai dengan mata pelajaran dan/atau tugas yang diampu.
- (3) Kompetensi sebagai agen Pembelajaran pada PAUD dan Pendidikan Dasar meliputi:
- a. kompetensi pedagogik;
- b. kompetensi kepribadian;
- c. kompetensi sosial; dan
- d. kompetensi profesional yang diperoleh melalui Pendidikan profesi.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 64
- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 65
- (1) Penempatan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penempatan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penempatan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dengan status diperbantukan, dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 66
- (1) Pemindahan tugas pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kedudukannya PNS pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemindahan tugas pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu Pendidikan, dan pemerataan tenaga Pendidikan di setiap Satuan Pendidikan.
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 67
- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan Tenaga Kependidikan, atas dasar:
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- a. permohonan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. diangkat dalam jabatan lain;
- e. tidak cakap jasmani dan rohani;
- f. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; atau
- g. dihukum penjara
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 69
- (1) Pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau Masyarakat meliputi Pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 70
Pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 71
- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas secara berjenjang.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat menjadi
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
tanggung jawab penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 72
Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan kesejahteraan sosial yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 73
- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 78
- (1) Pemindahan Kepala Sekolah pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 79
- (1) Kepala Sekolah bertugas:
- a. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan;
- b. membina kesiswaan;
- c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan Tenaga Kependidikan lainnya;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana; dan
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, Orang Tua dan Masyarakat.
- (2) Kepala Sekolah bertanggungjawab :
- a. penyelenggaraan kegiatan Pendidikan;
- b. penyelenggaraan administrasi;
- c. pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. pendayagunaan serta memelihara sarana dan prasarana Pendidikan;
- e. pelaksanaan program Wajib Belajar pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya;
- f. pelaksanaan budaya belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi Peserta Didik; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara periodik kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala SMP dibantu oleh wakil Kepala Sekolah.
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 80
- (1) Kepala Sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi Pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi Peserta Didik.
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 81
- (1) Kepala Sekolah wajib mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, kekeluargaan dan ramah Anak.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang dan mengawasi Peserta Didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (3) Kepala Sekolah wajib menjadikan kawasan sekolah bebas dari tindak kekerasan, asap rokok dan perbuatan asusila.
Paragraf 4 Masa Tugas Kepala Sekolah
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 82
- (1) Kepala Sekolah diberikan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Kepala Sekolah yang telah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
- a. telah melewati tenggang waktu paling kurang 1 (satu) kali masa tugas;
- b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain; atau
- c. ditempatkan di sekolah yang memiliki status Akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya untuk meningkatkan Akreditasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat daerah, provinsi, nasional atau internasional.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan wajib melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (6) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 83
- (1) Kepala Sekolah dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan Pendidikan.
BAB XI - PRASARANA DAN SARANA Pasal 84
Pasal 84
- (1) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan Pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan Masyarakat.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan.
BAB XI - PRASARANA DAN SARANA Pasal 84
Pasal 85
- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan pada penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat.
- (3) Standar prasarana dan sarana minimal pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PRASARANA DAN SARANA Pasal 84
Pasal 86
- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PRASARANA DAN SARANA Pasal 84
Pasal 87
- (1) Prasarana Pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi persyaratan taat bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan gedung Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB XI - PRASARANA DAN SARANA Pasal 84
Pasal 88
Penghapusan prasarana dan sarana Pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XII - EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 89
Pasal 89
- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga, dan program Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan Jenis Pendidikan.
BAB XII - EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 89
Pasal 90
- (1) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi Peserta Didik, pendidik, Tenaga Kependidikan, lembaga, dan program Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonfromal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
BAB XII - EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 89
Pasal 91
- (1) Bupati memfasilitasi Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah dan Unit Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Nonformal yang bertugas membantu pelaksanaan Akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah dan Unit Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Akreditasi terhadap Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional Pendidikan.
- (4) Prosedur pelaksanaan Akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 89
Pasal 92
Satuan Pendidikan yang telah diAkreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada Masyarakat.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB XII - EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 89
Pasal 93
- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu Jenjang Pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang terAkreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal dan lembaga pelatihan kepada Peserta Didik dan Warga Masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan Satuan Pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PENDANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 94
Pasal 94
- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan Pendidikan ditentukan
BAB XIII - PENDANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 94
Pasal 97
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan Peserta Didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENDANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 94
Pasal 98
- (1) Bupati berwenang mengelola dana Pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewewenangan pengelolaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat serta badan hukum penyelenggara Satuan Pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan ## BAB XIV
PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB XIII - PENDANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 94
Pasal 99
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
Bagian Kedua
Pendirian
BAB XIII - PENDANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 94
Pasal 100
- (1) Setiap pendirian satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Izin penyelenggarakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
- a. Izin prinsip penyelenggarakan Pendidikan; dan
- b. Izin operasional penyelenggarakan Pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku selama penyelenggaraan Pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Izin penyelenggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB XIII - PENDANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 94
Pasal 101
- (1) Perubahan satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENDANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 94
Pasal 102
- (1) Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XV - PENJAMINAN MUTU Pasal 103
Pasal 103
- (1) Setiap satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (4) Pemerintah Daerah menyupervisi dan membantu Satuan Pendidikan yang berada dibawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
BAB XV - PENJAMINAN MUTU Pasal 103
Pasal 104
- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 105
Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan melalui berbagai komponen Masyarakat, Pendidikan berbasis Masyarakat, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 106
- (1) Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan Jenis Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada Pendidikan Formal dan/atau non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan Masyarakat.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (4) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.
- (5) Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan.
- (6) Peran serta Masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan dan Pendidikan Nonformal.
- (7) Pelaksanan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 107
- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber Pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan Tenaga Kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan Pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana Pendidikan, dana, bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber Pendidikan dapat berupa pemberian bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 108
- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan Pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Dunia usaha/dunia industri wajib menerima Peserta Didik dan/atau tenaga Pendidik asal sekolah Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan sistem magang, Pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan Satuan Pendidikan sebagai institusi pasangan.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan Satuan Pendidikan.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 109
- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil Pendidikan dapat berupa kerjasama dengan Satuan Pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan Satuan Pendidikan.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 110
- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program Pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 111
- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta Masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Daerah.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (3) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
- a. organisasi profesi Pendidik;
- b. organisasi profesi lain; atau
- c. organisasi kemasyarakatan
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 112
- (1) Dewan Pendidikan berperan sebagai:
- a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan.
- b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran Pendidikan.
- d. mediator antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut:
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.
- b. melakukan kerjasama dengan Masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan Pendidikan yang diajukan oleh Masyarakat.
- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:
- 1) kebijakan dan program Pendidikan;
- 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang Pendidikan;
- 3) kriteria Tenaga Kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala Satuan Pendidikan;
- 4) kriteria fasilitas Pendidikan; dan
- 5) hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
- e. mendorong Orang Tua dan Masyarakat berpartisipasi dalam Pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan.
- f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran Pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomondasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Pendidikan.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 113
- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
- a. pakar Pendidikan;
- b. Penyelenggara Pendidikan;
- c. pengusaha;
- d. organisasi profesi;
- e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosialbudaya; dan
- f. Pendidikan bertaraf internasional;
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- g. tokoh Masyarakat;
- h. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
- i. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas ketua,sekretaris dan bendahara.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 114
- (1) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta Masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (2) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (3) Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah wajib dibentuk pada satu Satuan Pendidikan Formal atau nama lain yang sejenis.
- (5) Kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa jabatan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
- (7) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib mengkoordinasikan dengan seluruh Orang Tua murid.
BAB XVII - KERJASAMA Pasal 115
Pasal 115
- (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga Pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XVIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 116
Pasal 116
- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB XVIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 116
Pasal 117
Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas.
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 118
Pasal 118
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 80 danPasal 81dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin; dan/atau
- f. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
PARAF PERSETUJUAN
Drs. SAMSURI, M.Si.
Ketua Pansus I
ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.
Kabag. Hukum
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 119
Pasal 119
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 119
Pasal 120
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 119
Pasal 121
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 21 April 2017 201 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 5 Mei 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 83-1/2017

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TERNGGALEK
## NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
## I. UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional tersebut kemudian diperjelas dengan ketentuan yang terdapat dalam
PENJELASAN
Pasal 31
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesiayang memberikan jaminan