PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG Nomor 3 Tahun 2014 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 3 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, maka Pemerintah Kabupaten Sintang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;
4. Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 7 Tahun 1981 Seri D Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah atau kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan.
- (2) Tujuan dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah.
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Sintang berupa dana dan aset yang dinilai dengan uang sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 50.733.674.615,- (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
- a. penyertaan modal berupa dana sampai dengan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 21.896.061.075,- (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah); dan
- b. penyertaan modal berupa Aset Tetap penunjang operasional yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 28.837.613.540,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 1991 sebesar Rp. 22.132.500,-
- b. Tahun Anggaran 1992 sebesar Rp. 24.219.500,-
- c. Tahun Anggaran 1993 sebesar Rp. 8.000.000,-
- d. Tahun Anggaran 1994 sebesar Rp. 134.964.000,-
- e. Tahun Anggaran 1995 sebesar Rp. 52.120.000,-
- f. Tahun Anggaran 1996 sebesar Rp. 1.757.665,-
- g. Tahun Anggaran 1999 sebesar Rp. 300.000.000,-
- h. Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 820.670.640,-
- i. Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 446.564.840,-
- j. Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 769.159.781,-
- k. Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 2.025.297.635,-
- l. Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 1.656.155.855,-
- m. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 1.648.950.604,-
- n. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.923.009.047,-
- o. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 1.643.329.756,-
- p. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.299.720.532,-
- q. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 3.120.008.720,-
- r. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- s. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- t. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- u. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,(dua miliar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun berkenaan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang.
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
PELAKSANAAN PENGURUSAN KEUANGAN SERTA
BAB IV - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 6
Pelaksanaan pengurusan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 7
- (1) Penyaluran dana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Realisasi penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didahului dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, yang diperoleh dari penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8
- (1) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan, yang terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Tata cara dan waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dilakukan oleh Dewan Pengawas.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan dan ditembuskan kepada DPRD.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 3 Juni 2014

Penandatangan: BUPATI SINTANG, MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 3 Juni 2014

Penandatangan: PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 3

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Penata Tk I NIP. 19750403 200312 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3/2014)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
## NOMOR 3 TAHUN 2014
## TENTANG
## PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dalm rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, deadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keanekaragaman daerah dan masyarakatnya.
Upaya mendorong peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang salah satunya adalah melalui upaya pemenuhan kebutuhan akan air minum bagi masyarakat Kabupaten Sintang, yang memenuhi syarat kesehatan, murah, terjangkau, dan berkualitas.
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan air minum dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sintang telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II sintang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
Adapun Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang selain sebagai salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang mempunyai fungsi pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang, juga memiliki potensi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Sumber pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain dengan melakukan investasi kepada pihak ketiga dalam bentuk penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 157
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-pendapatan daerah terdiri