PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 03 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 201 5
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
- a.
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dibidang Perhubungan perlu dita ati penggunaan dan pemanfaatan parkir di Tempat Khusus Parkir sesuai dengan Peraturan Perundang -U dangan yang berlaku;
- b bahwa Retribusi Parkirrupakan sala h satu konstribusi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dibidang Perhubung an;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu diteta Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir .
- 1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupatibeserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupatiadalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur ;
5. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1). Dengan nama Retrubusi Parkir di tempat khusus parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir di tempat khusus parkir;
- (2). Dengan nama Retrubusi Parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir ditepi jalan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir dit empat khusus parkir;
- (2). Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir diTepi jalan umum ;
- (3). Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan bupati ;
- (4) . Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir dit empat khusus parkir atau di tepi jalan umum .
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4
Retribusi Terminaldigolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV
Pasal 6
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tu mengendalikanpermintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV
Pasal 7
Struktur besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor roda dua... . ... Rp . 1.0 00, - ( seribu rupiah) / sekali parkir ;
- b. Kendaraan bermotor roda tiga... ..
... Rp
1.0 00, - ( seribu rupiah) / sekali parkir ;
- c. Kendaraan bermotor r
oda empat... . ... Rp. 2.000, - (duaribu rupiah) /sekali parkir ;
- d. Kendaraan bermotor roda ena
.. Rp 30 00, -
(tiga ribu rupiah) / sekali parkir ;
- e. Kendaraan bermotor r oda Lebih dari enam... Rp. 5
.000, - (lima ribu rupiah) / sekali parkir .
BAB VII - WILAYAH PUMUNGUTAN
Pasal 8
Retribusi terhutang dapat dipungut di wilayah Daerah Tempat Pelayanan parkir diberikan.
.
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 9
- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis parkir atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (1) Pembayaran Retribusi harus di lunasi pada saat selesai menggunakan jasa parkir ;
- (2) Pembayaran retribusi diterima oleh Bendahara khusus penerima di Dinas Perhubungan; Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya disetor ke Kas daerah.
.
- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang kh sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan denga Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tenta kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retrib Daerah;
- c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Ti Pidana di bidang retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibi retrib usi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada sa pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibaw sebagaimana dimaksud pada butir e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan de ngan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sa nksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Ret Daerahmenurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan da menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Bula padat anggal 18 Mei2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SYARIF MAKMUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 157 ## BAB XI KETENTUAN PIDANA ## Pasal 1 2 - (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali j Retribusi yang terutang; - (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pas alini adalah pelanggaran. ## BAB XII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 1 3 - (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai d dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Penandatangan: - (2) Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ## Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Bula pada tanggal 18 Mei2015

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, ABDULLAH VANATH ## P E N J E L A S A N ATAS ## RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR ## NOMOR 03 TAHUN 2015 ## TENTANG ## RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ## I. UMUM Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di daerah, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah dibidang pengembangan usaha, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Pajak Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : Cukup jelas Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa suluruh proses kegiatan pemungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi, antara lain pencetakan formulir retribusi, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau penghimpinan data obyek dan subyek retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi. Pasal 9 : Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup jelas Pasal 11 : Cukup jelas Pasal 12 : Cukup jelas Pasal 13 : Cukup jelas Pasal 14 : Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR121`