UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 1956 tentang PENGHAPUSAN ORDONANSI STAATSBLAD 1946 NO. 115 DAN PEMBEBASAN BEA METERAI, PAJAK PENDAPATAN DAN PAJAK PERSEROAN UNTUK HAL-HAL TERTENTU TENTANG PEMBESARAN MODAL DARI PERSEROAN DAN PERSEKUTUAN (berlaku 31 Desember 1956)
Pembukaan
Menimbang : bahwa adalah perlu untuk membatalkan pembebasan bea meterai dan bea balik nama yang diatur dalam ordonansi menurut Staatsblad 1946 No. 115.
Menimbang : bahwa seterusnya pun ada alasan untuk mengadakan pembebasan dari bea meterai tersebut dan juga pembebasan dan pajak pendapatan dan pajak perseroan dalam hal memperbesar modal yang ditetapkan dari perseroan dan persekutuan yang berkedudukan di Indonesia, seberapa jauh ada hubungannya dengan penetapan nilai perusahaan dari bagian- bagian kekayaan menurut Keputusan Penyesuaian Sejak Perseroan 1953.
Mengingat : pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan :
Undang-undang tentang penghapusan ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan pembebasan bea materai, pajak pendapatan dan pajak perseroan untuk hal-hal tertentu tentang pembebasan modal dari perseroan dan persekutuan
Pasal 1
Ordonansi dalam Staatsblad 1946 No. 115 dicabut.
Pasal 2
- (1) Dalam hal memperbesar modal yang ditempatkan dari perseroan atau persekutuan yang berkedudukan di Indonesia pada waktu mana diberikan saham-saham tanpa pemasukan oleh yang diberi sahamsaham tersebut, maka untuk menghitung bea materai yang dipungut menurut bab XII dari Aturan Bea Meterai 1921 modal yang terdiri dari saham-saham itu tidak termasuk, akan tetapi tidak melebihi saldo positif dari perbedaan multiplikasi aktif dan pasif, yang diperdapat dari perhitungan nilai perusahaan dari bagianan-bagian kekayaan dari perseroan atau persekutuan menurut Keputusan Penyesuaian Pajak Perseroan 1953.
- (2) Ketentuan pada ayat 1 hanya berlaku terhadap pembesaran modal untuk pertama kalinya yang ditempatkan sebagaimana diputuskan oleh perseroan atau persekutuan setelah 30 Juni 1953, akan tetapi selanjutnya satu tahun sesudah berlakunya undang- undang ini.
Pasal 3
Dalam hal seperti diuraikan dalam pasal 2,maka untuk melakukan ordonansi pajak pendapatan 1944 dan juga ordonansi pajak perseroan 1925, dan tiap saham yang diberikan tanpa pemasukan, sebagian tidak dianggap terhadap si penerima sebagai pendapatan atau keuntungan. Imbangan bagian itu dan jumlah nominal dari saham itu sama dengan imbangan saldo positif dari perbedaan multiplikasi yang aktif dan pasif dan jumlah nominal semuanya, untuk mana dilakukan pembesaran modal tanpa pemasukan.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 78 TAHUN 1956
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1956 Presiden Republik Indonesia. ttd. SOEKARNO

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. JUSUF WIBISONO ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
.
## UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1956 TENTANG
## PENGHAPUSN ORDONANSI STAATSBLAD 1946 NO. 115 DAN PEMBEBASAN BEA METERAI, PAJAK PENDAPATAN DAN PAJAK PERSEROAN UNTUK HAL-HAL TERTENTU TENTANG PEMBESARAN MODAL DARI PERSEROAN DAN PERSEKUTUAN
## BAGIAN UMUM.
Dengan ordonansi dalam Staatsblad 1946 No. 115 untuk membatasi sementara pelakuan Aturan Bea Meterai 1921 dan ordonansi Bea Balik Nama diadakan suatu pembebasan atas pemungutan yang beradasarkan peraturan tersebut terhadap surat-surat dan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang diperbuat atau dilakukan dalam hubungan langsung dengan pemindahan atau pemasukan perusahaan ataupun bagian-bagian perusahaan yang berdiri sendiri dengan syarat-syarat tertentu dalam rencana penyusunan kembali dari badan.
Menurut Memori Penjelasan yang bersangkutan (diumumkan dalam Bijblad No. 15088), pada waktu itu dipandang perlu, untuk masa depan yang dekat, dimana penyehatan dunia perusahaan guna pembangunan kembali dari perekonomian di negeri ini dipandang perlu, melenyapkan rintangan yang ditimbulkan oleh kedua pemungutan itu tadinya terhadap penyusunan kembali. Terhadap sifat sementara dari kelonggaran tersebut diminta perhatian yang sungguh-sungguh.
Menurut pendapat Pemerintah maka sekarang, setelah dunia perusahaan selama 8 tahun dapat mempergunakan kesempatan untuk penyusunan kembali yang dipandang dari sudut ekonomi perusahaan dalam keadaan sesudah perang ada perlu yang bebas dari rintangan fiskal telah tibalah waktunya untuk kembali pada pelakuan sepenuhnya dari peraturan pajak yang disebut pada awal ini.
Dengan demikian diusulkan untuk menghapuskan kelonggaran yang termaktub dalam ordonansi dalam Staatsblad 1946 No. 115 (
PENJELASAN
Pasal 1
dari rancangan undang-undang). Penurunan ataupun pembebasan