PERATURAN BUPATI MINAHASA Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tambahan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kabupaten Minahasa; 4. 1 . Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ; 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang ... f-····· · I (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR ;L TAHUN 2015
TENT ANG
TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya ketentuan khusus pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pengawasan, hasil pengawasan yang objektif untuk meningkatkan insentif khusus aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Tambahan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kabupaten Minahasa;
4. 1 . Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang ...
f-····· ·
I Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kauangan Daerah (sebagaimana telah beberapa ka1i diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri serta Pegawai Tidak Tetap;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEGAW AI NEGERI SIPIL DI INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Inspektorat Kabupaten Minahasa l ·
.
I
i
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Inspektur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Surat Perintah Tugas adalah surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada Pegawai Negeri sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Perintah Tugas.
4. Surat Perintah Perjalanan dinas adalah surat perintah perjalanan dinas kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas, merupakan bukti fisik melaksanakan tugas dan alat pertanggungjawaban administrasi yang didalamnya terdapat pengesahan berupa tanda tangan dan stempel pada lembar tiba berangkat dari tempat yang dikunjungi.
5. Laporan Perjalanan Dinas adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang hasil dari pelaksanaan tugas yang diberikan dan wajib diserahkan setelah melaksanakan tugas kepada pejabat yang berwenang.
6. Tempat kedudukan adalah Kabupaten Minahasa dan sesuai kebutuhan yang tercantum dalam pelaksanaan tugas.
7. Biaya Perjalanan Dinas adalah bentuk biaya yang diberikan kepada Pegawai Inspektorat Kabupaten Minahasa yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah dalam hal kegiatan pemeriksaan, monitoring, revru dan evaluasi. Biaya perjalanan dinas juga merupakan nilai rata-rata untuk biaya sewa transportasi yang berlaku setempat, biaya penginapan, uang saku bagi pemeriksa.
Pasal 2
Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan untuk melaksanakan pemeriksa.an, monitoring, reviu dan evaluasi dari hari Senin sampai dengan sabtu.
Pasal 3
Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah dari pejabat yang berwenang.
I
ii:
I
I
I
Pasal 4
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 yaitu:
- ( 1 ) Bagi Inspektur Kabupaten Minahasa, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Bupati, atau dalam hal Pejabat tersebut berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah atas nama Bupati Minahasa.
- (2) Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional serta staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Minahasa.
- (3) Apabila Inspektur Kabupaten Minahasa berhalangan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka penandatanganan Surat perintah tugas (SPT) dan Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten Minahasa dan apabila Sekretaris berhalangan dapat didelegasikan kepada Inspektur Pembantu / Pejabat Eselon III lainnya. Serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Minahasa.
Pasal 5
Besarnya Satuan Biaya Uang Harian dan Biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- ( 1 ) Perjalanan dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat baru bagi Pegawai Negeri Sipil tetap di lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri dan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

## Pasal 7

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang diberlakukan dalam waktu yang sama dan tempat tujuan yang sama

.


·I•

I

## Pasal 8

Alat Bukti pertanggungjawaban pada perjalanan dinas dalam daerah berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas {SPPD), Surat Perintah Tugas dan selambat-lambatnya 7 {tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang berwenang.

## Pasal 9

Para pejabat yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas {SPPD) dalam keputusan ini bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak perlu.

## Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Minahasa Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tambahan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi PNS di lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa {Berita Daerah Nomor 29a Tahun 2013) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan denr penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa .

Ditetapkan di Tondano pada tanggal 7 Jo.,� ).0\-SBUPATI MINAHASA,


I Diundangkan di Tondano pada tanggal 7 J .2R5\.f SEKRETARIS DAE KABUPATEN MINAHASA,

J. R. KORENGKENG, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610427 198710 1 003


BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 NOMOR ;J.\_


| � - � ::r: > UJ > | 0 > 5: � � c � >-3 tr:l z | c: ________________ sZ - > z |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | :;:o "'O (>.) I.\) CJ1 0 0 0 .. I | 0 0 t""' 0 I.\) z > f; z - < |
| | :;:o "O t,..) t,..) CJ1 0 0 0 I | 0 0 t""' 0 � z o 0 > z - - |

## UJ

## � &gt; z '"O til t:x::1 -� � &gt; &gt; 5: c: � z � 0 0 ::r: -&gt; z ca &gt; UJ &gt; z ti 0 &gt; 5: &gt; z E;:: to 0 -=&lt; &gt; tr:l &gt; sZ &gt;-3 � sZ z UJ '"O 0 �

z

## � s: ""d -sZ z '"O t:x::1 � c: � z to c � ... � -z &gt; ::r: &gt; UJ &gt;

&gt;-3 tr:l 0 z � 52 0 z :;:o 0 � � � : &gt; � � � ; � =&lt; &gt; ""d tr:l � &gt; � z &gt; z 0 -z &gt; UJ 0 &gt; � � 0 &gt; tr:l � ::r: til &gt; 0 ... ""d tr:l 0 &gt; � -z t:x::1 0 tr:l ca UJ -'"O -r0 --z UJ '"O tr:l � 0 � � til c: � tr:l z � -z &gt; � &gt; UJ &gt;