PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor 2 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG NAMA-NAMA JALAN (berlaku 7 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Yang Berbudaya maka penting untuk memberi nama ruas jalan-jalan strategis di Kota Sawahlunto yang masih belum mempunyai nama jalan.
- b. bahwa ruas jalan-jalan strategis yang masih belum mempunyai nama jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum sepenuhnya terakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan, maka terhadap ruas jalan tersebut Pemerintah Daerah akan mengabadikan nama-nama mantan Walikota Sawahlunto untuk nama jalan dimaksud sebagai bentuk penghargaan masyarakat Kota Sawahlunto.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG NAMA-NAMA JALAN
Pasal 2
2. Dalam memberikan nama-nama jalan di Kota Sawahlunto didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemberian nama-nama jalan untuk jalan-jalan utama diberi dengan nama-nama para Tokoh Pahlawan, Tokoh Pendidik, Tokoh Agama serta Tokoh yang telah berjasa pada daerah.
- b. Pemberian nama jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- c. Khusus untuk jalan Desa/Kelurahan dan gang yang ada di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang prosesnya diusulkan oleh Kepala Desa/Kelurahan kepada Walikota berdasarkan hasil rapat di tingkat Desa dan Kelurahan dengan memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat.
2. Ketentuan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Penetapan: Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 7 Mei 2015

Penandatangan: WALIKOTA SAWAHLUNTO, ALI YUSUF

Penetapan: Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 7 Mei 2015 LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 2

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, ROVANLY ABDAMS NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 2/2015)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, II dan III diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 7 Mei 2015


WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF


Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 7 Mei 2015

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 2

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 2/2015)

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

## NOMOR 2 TAHUN 2015

## TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG NAMA-NAMA JALAN

## I. UMUM

Bahwa transportasi jalan ditata sedemikian rupa dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan diharapkan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, serta mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah kota, maka oleh karena itu jalan perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah kecamatan, desa dan kelurahan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ruas jalan-jalan strategis di Kota Sawahlunto yang masih belum mempunyai nama penting untuk segera memberi nama ruas jalan tersebut, maka terhadap ruas jalan tersebut Pemerintah Daerah akan mengabadikan nama-nama mantan Walikota Sawahlunto sebagai bentuk penghargaan masyarakat Kota Sawahlunto.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

: Cukup Jelas

Pasal II

: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 37