PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 5 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku 16 April 2007)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, untuk itu perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1). BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2).BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1). BPD membentuk panitia pemilihan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2). Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat yang susunan personilnya sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Beberapa orang anggota disesuaikan dengan kebutuhan dengan jumlah ganjil minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas) orang.
- (3). Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas:
- a. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. Menerima pendaftaran calon;
- c. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- d. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon;
- e. Melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- f. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- g. Mengajukan rencana biaya pemilihan;
- h. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh ketua panitia pemilihan;
- i. Menetapkan tanda gambar berupa foto calon untuk pemungutan suara;
- j. Menetapkan undian nomor urut calon yang berhak dipilih;
- k. Menetapkan tata tertib kampanye;
- l. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
- m. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- n. Membuat berita acara pemilihan dan menetapkan calon terpilih.
Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia, dengan syarat-syarat:
- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau telah/pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1). Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT dan Kepala Dusun guna menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa dan terdaftarnya pemilih dua kali;
- (2). Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan terlebih dahulu dari surat bukti diri;
- (3). Daftar pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan selanjutnya ditetapkan oleh Pimpinan BPD dan diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui;
- (4). Dengan alasan apapun hak mamilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun;
- (5). Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti identitas diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk pemungutan suara.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan Syarat-syarat:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1). Bagi penduduk desa setempat yang pernah menjabat Kepala Desa selama dua kali masa jabatan di desa yang bersangkutan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut tidak diperbolehkan mencalonkan atau dicalonkan lagi sebagai Kepala Desa;
- (2). Bagi penduduk desa setempat yang pernah menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pemberhentiannya tidak dengan hormat, tidak diperbolehkan mencalonkan atau dicalonkan lagi sebagai Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Penyaringan bakal calon, pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama bakal calon hasil penjaringan dengan ketentuan jumlah hasil penyaringan bakal calon sedikitdikitnya 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
Bagian Kelima
Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disahkan oleh panitia pemilihan dan ditetapkan oleh BPD sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih.
BIAYA PEMILIHAN BIAYA DESA
BAB III - BIAYA PEMILIHAN BIAYA DESA
Pasal 10
- (1). Rencana biaya pemilihan kepala desa disusun oleh panitia pemilihan;
- (2). Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah desa, swadaya masyarakat, pemerintah daerah dan danadana lainnya yang sah;
- (3). Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan untuk;
- a. Administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembauatan tanda/surat suara, pembuatan keputusan tanda gambar dan sebagainya;
- b. Pendaftaran pemilih;
- c. Honorarium panitia/petugas;
- d. Konsumsi dan rapat-rapat; dan
- e. Pelantikan.
PELAKSANAAN PEMILIHAN
Bagian Pertama
Kampanye
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 11
- (1). Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon-calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja;
- (2). Panitia pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3). Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan;
- (4). Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diatur oleh panitia pemilihan;
- (5). Masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini harus selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara;
- (6). Panitia pemilihan melakukan undian nomor urut calon sebelum masa kampanye dengan dilengkapi berita acara;
- (7). Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (8). Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih apabila melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih;
- (9). Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 12
Setiap calon kepala desa wajib:
- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. Menerima dengan iklas, apabila tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, pemerintah dan pembangunan;
- e. Menggunakan hak pilihnya.
Bagian Kedua
Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 13
- (1). Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan mengumumkan nama-nama calon, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat;
- (2). Pemilihan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur Kabupaten, Kecamatan, Pimpinan/anggota BPD, panitia pemilihan dan dihadiri oleh calon yang berhak dipilih;
- (3). Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 14
Panitia pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon kepala desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) Peraturan Daerah ini.
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 15
- (1). Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- (2). Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar berupa foto atau nomor urut calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;
- (3). Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- (4). Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun;
- (5). Seorang pemilih yang sakit dan tidak dapat hadir ketempat pemungutan suara, maka panitia mendatangi yang bersangkutan bersama-sama saksi-saksi.
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 16
Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih panitia pemilihan menyediakan:
- a. Papan tertulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar berupa foto calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan atau ketua TPS pada saat pemilihan;
- c. Kotak suara terbuat dari kayu atau barang lainnya dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara dilengkapi dengan alat pencoblos dan alasnya didalam bilik suara.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemungutan Suara
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 17
- (1). Tempat pemungutan suara (TPS) dapat dilakukan disuatu tempat dengan dihadiri oleh calon kepala desa atau dapat juga dibuat beberapa TPS karena alasan penyebaran penduduk dan wilayah dengan cukup memasang tanda gambar yang bersangkutan.
- (2). Bentuk dan model surat suara sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 18
Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar berupa foto dan nomor urut calon-calon yang berhak dipilih untuk pemungutan suara
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 19
- (1). Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 20
- (1). Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 21
- (1). Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (2). Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
BAB IV - PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 22
- (1). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk:
- a. menjamin agar tata demokrasi pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
- b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib, teratur, jujur dan adil.
- (2). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- (3). Panitia pemilihan menjaga
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun. ## Pasal 23 Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan. ## Pasal 24 - (1). Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk mejadi saksi dalam perhitungan suara; - (2). Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah ## Bagian Keempat ## Pelaksanaan Perhitungan suara ## Pasal 25 - (1). Panitia pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir; - (2). Setiap lembar satu suara diteliti demi suatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar berupa foto dan nomor urut calon yang dicoblos tersebut, serta mencatat dipapan tulis yang ditetapkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir. ## Pasal 26 - (1). Surat suara dianggap tidak sah apabila: - a. Tidak menggunakan surat suara yang ditetapkan;

Verifikasi: - b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau ketua TPS; - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang ditetapkan;

Verifikasi: - d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukan identitas pemilih; - e. Memberikan suara untuk lebih 1 (satu) calon; - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar; - g. coblosan mengenai diluar garis batas kotak. - (2). Alasan-alasan yang menyebabkan surat tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga; - (3). Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara panitia pemilihan dengan calon saksi, maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat. ## Bagian Kelima ## Penetapan Hasil Perhitungan Suara ## Pasal 27 - (1). Calon yang dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara terbanyak; - (2). Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan membacakan berita acara pemilihan di depan para saksi dan pemilih;

Verifikasi: - (3). Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diketahui dan ditandatangani oleh para calon dan atau saksi, ketua dan anggota panitia pemilihan dan segera setelah itu menyerahkannya kepada BPD; ## Pasal 28 - (1). Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama; - (2). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan; - (3). Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hasil tetap sama, maka untuk menentukan calon yang terpilih maka pemilihan diulang kembali sampai memperoleh selisih suara. ## Pasal 29 Segera setelah pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 paling lambat 1 (satu) hari setelah pemilihan, ketua panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi berita acara pemilihan. ## BAB V

Penandatangan: ## PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA ## Pasal 30

Penandatangan: - (1). Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 27 atau Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan BPD;

Penandatangan: - (2). Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih;

Penandatangan: - (3). Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. ## Pasal 31

Penandatangan: - (1). Sebelum memangku jabatan kepala desa, calon kepala desa terpilih mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;

Penandatangan: - (2). Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa adalah sebagai berikut:

Penandatangan: - ' Demi Allah, Saya bersumpah/janji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undand-Undang Dasar sebagai konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.' ## Pasal 32

Penandatangan: Pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat ditanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan kepala desa yang bersangkutan dan atas persetujuan Bupati, kepala desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. ## Pasal 33

Penandatangan: - (1). Masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya; - (2). Apabila masa jabatannya kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya didesa yang bersangkutan. ## Pasal 34

Penandatangan: - (1). Bagi pegawai negeri yang telah dilantik menjadi kepala desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;

Penandatangan: - (2). Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi kepala desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri sipil;

Penandatangan: - (3).Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Penandatangan: - (4). Pegawai negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dikembalikan ke instansi induknya. ## BAB VI

Penandatangan: ## TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA ## Bagian Pertama

Penandatangan: ## Tugas Kepala Desa ## Pasal 35

Penandatangan: Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bagian Kedua

Penandatangan: Wewenang Kepala Desa Pasal 36

Penandatangan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala desa mempunyai wewenang: - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; - b. Mengajukan rancangan peraturan desa; - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; - e. Membina kehidupan masyarakat desa; - f. Membina perekonomian desa; - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Penandatangan: - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ## Bagian Ketiga

Penandatangan: ## Kewajiban Kepala Desa ## Pasal 37

Penandatangan: - (1). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36 kepala desa mempunyai kewajiban: - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; - g. Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan; - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan - o. Mengembang potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Penandatangan: - (2). Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;

Penandatangan: - (3). Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

Distribusi: - (4). Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD; - (5). Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;

Penandatangan: - (6). Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;

Penandatangan: - (7). Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD. ## BAB VII

Penandatangan: ## LARANGAN BAGI KEPALA DESA ## Pasal 38

Penandatangan: ## Kepala Desa dilarang: - a. Menjadi pengurus partai politik; - b. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD; - c. Terlibat dalam kampanye pemilu, pemilihan presiden, dan pilkada; - d. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain; - e. Melakukan KKN, menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; - f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan;

Penandatangan: - g. Kawin tanpa persetujuan istri tua selam masa jabatan kepala desa; - h. Melakukan tindakan asusila dan narkoba. ## BAB VIII

Penandatangan: ## TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA ## Pasal 39

Penandatangan: - (1). Tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati; - (2). Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan; - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Penandatangan: - (3). Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari. ## BAB IX

Penandatangan: ## PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA ## Bagian Pertama

Penandatangan: Pemeberhentian Kepala Desa Pasal 40

Penandatangan: - (1). Kepala Desa berhenti karena: - a. Meninggal dunia; - b. Permintaan sendiri; - c. Diberhentikan.

Penandatangan: - (2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: - a. Berakhir masa jabatannya; - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

Penandatangan: - c. Tidak lagi memenuhi peryaratan sebagai kepala desa; - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

Penandatangan: - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa, dan/atau;

Penandatangan: - f. Melanggar larangan bagi kepala desa.

Penandatangan: - (3). Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

Penandatangan: - (4). Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir;

Penandatangan: - (5). Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana domaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;

Penandatangan: - (6). Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa;

Penandatangan: - (7). Pengangkatan pejabat kepala desa disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat disertai dengan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan desa; - (8). Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diusulkan dari Perangkat Desa setempat dan/atau PNS di wilayah desa/kecamatan setempat.

Penandatangan: - (9). Yang dapat diangkat menjadi pejabat kepala desa harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1). ## Bagian Kedua

Penandatangan: ## Pemberhentian Sementara Kepala Desa ## Pasal 41

Penandatangan: - (1). Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

Penandatangan: - (2). Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaiman dimaksud ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;

Penandatangan: - (3). Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya maka Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan. ## Pasal 42

Penandatangan: - (1). Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1), maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Penandatangan: - (2). Apabila kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah maka kepala desa tersebut dapat diberhentikan dan Bupati mengangkat pejabat kepala desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ## Pasal 43

Penandatangan: Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilannya sebagai Kepala Desa. ## BAB X ## KETENTUAN LAIN-LAIN ## Pasal 45

Penandatangan: - (1). Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati memperpnjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;

Penandatangan: - (2). Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ternyata belum cukup, maka BPD mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Pejabat sementara Kepala Desa. ## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 46

Penandatangan: - (1). Bagi Desa yang sedang melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa pada saat berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

Penandatangan: - (2). Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah ini. ## BAB XII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 47

Penandatangan: Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberthentian Kepala Desa,dinyatakan tidak berlaku lagi. ## Pasal 48

Penandatangan: Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. ## Pasal 49 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 16 April 2007

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 20 April 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto H. ABDUL LATIEF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E NOMOR 5
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 5

TAHUN 2007

TANGGAL 20 APRIL TAHUN 2007

## TANDA GAMBAR DAN TANDA PILIHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA : KECAMATAN : KABUPATEN :

1

2

3

4

5

TANDA PILIHAN

TANDA PILIHAN

TANDA PILIHAN

TANDA PILIHAN

TANDA PILIHAN

DESA ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA....

KECAMATAN ...

KETUA,

SEKRETARIS,

BUPATI MUARO JAMBI,

H. BURHANUDDIN MAHIR.