Unknown BUPATI BUTON Nomor 29 Tahun 2016 tentang KEDUDUK.'-\N, SUSUNAN OROA:-JlSASl, TUGAS DAN f?UNGSI SERTA T.'-\TA KERJA DTNAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DUPATI DUTON, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 10 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengi.ngat
BUPATIBCTON
PERATURA'J BUPATI BUTON NOMOR 29 T/\HUN 2016
TENTANG
KEDUDUK.'-\N, SUSUNAN OROA:-JlSASl, TUGAS DAN f?UNGSI SERTA T.'-\TA KERJA DTNAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DUPATI DUTON,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nornor 6 Tahun 2016 tenl.ang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Duton, pcrlu mcnctapkan Peruturan Bupati Tentang Kerlurtukan , Suaunan Organisasi, tugas dan Iungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton;
1. Pasal 1 R Ayat (f&gt;) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I 945;
2. l.lndang-Uncfang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 74, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun '. 992 Nu11101 4G, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3478);
4. Undang-Undung Nornor 33 Tahun 2004 tentang Per-imbangari Keuangan Antara Perner intah Pusat dan Pemertintahan n::i~mh (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 'l'ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenruxan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 LI Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara !s&lt;epublik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apararur Sipil Negara (Lerribaran Negara Rcpublik [ndones'a. Tahun 2014
8. Nomor 6 , Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Talrun 2015 Numor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republix Indonesia Nomor 5679);
9. Peraruran Perner in tah Nomor 16 Tahun 1977 rentang Usaha Peterriakan (Lembaran Negara Rcpublik lncioncsia Tahun 1977 Nnrnor 21, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3102);
11. 10..Pera.turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. l l.Peraturan Presidcn Nornor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembarar. Negara Republik Indonesia Talrun 2015 Numur 6);
13. 12.-Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tcnta.ng Pcmctaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian:
14. l::S.l:'eraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Pcrmcnlan/OT.010/08/2016 tentang Pcdoman Nomenklatur, Togas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. 14.Peraturan Daeran Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tenrang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Euton Tahun 2016 Nomor 112);
16. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Euton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
MEMUTUSKAN:
PRRA'fl.JRAN RUPATf TF.NTANG KEDUDUKAJ\", SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSJ SERT!\ TATA KERJA DIN!\$ PERTANIAN BUTON. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraruran Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Euton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton
3. Dupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah V/akil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekrctaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah Kabupaten Buton ;
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton;
8. Kepala Dinas Pertariian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertenian Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
12. Kepa.la Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Bu ton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dina Pertariian Kabupateu Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagia.n pada Dinas Pertuniun Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian Kabupat en Buron.
16. 1 e\. fCepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya d.isebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian Kabupaten Buton yang mela.ksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelornpok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perlanian Kabupaten Buton.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- [I] Dinas Pert.anian adalah 11ns1JT pelaksana urusan pernerintahan dibidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2J Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipirnpin oleh Kepala Dmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mclalui Sck:J"ctaris Daerah.
yBABill
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
- ( 1) Dinas Pcrtanian adalah Dinas Daerah Tipe B.
- a. Kepala Dinas;
- (2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- e. Bidang Perkebunan;
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Bidang Penyuluhan
- h. Sub Bagian/Seksi;
- j. Kelompok,Jabal.an Fungsional.
- i. U P'T D; dan
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayal (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan; dan
- (4) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) lluruf c tcrdiri atae :
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Asct;
- a. Seksi Laban dan lrigasi Pertanian;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- c. Seksi Pembiayaan dan Investasi Pertaman.
- (S) Biclang Tariarnan Pangan dan JJolti.kultura scbagai:nana dimaksud pada Ayo.t (2) Huruf d terdiri aras :
- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikulun a.
- b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (6) Biclang Perkebunan sebagaimana di.maksud pada Ayat(2)1 luruf c tcrdiri atae :
- a. Scksi Pcrbcnihan dan Perlindungu.n Perkebunan;
- b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
- (7) Bidang Peternakan dan Kesenatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat
- c. Seksi Pengolahan cian Pemasaran Hasil Perkcbunan
- ('2) H uruf f terdiri atas :
- a. Seksi Perbibitan dan Produksi Peterrrakan;
- b. Seksi Kesehatan Hewan: dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner [Kesmavet], Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (15) Bidang Penyuluhan sebagairnana dimak.sud pada Ayal (2) Hwuf g terdlri at.as:
- a. Seksi Kelembagaan Pcnyuluhan Pertanian;
- b. Seksi Kereriagaan Penyuluhan Pertanian: dan
- (9) Struktur Organisasi Dinas Pertanian tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.
- c. Seksi Metode dan Tnformasi Penyuluhan Pertanian.

## Pasal4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipirnpin oleb seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bcrtanggungja.wab kepada Kepala Ojnas.
- (2) Bidang sebagaimaria dimaksud dalam p:=t.s:=tl ::\ ayat (21 huruf c.huruf d,huruf c, huruf I, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,
- 13) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kcpala Subbagian yang berudu di bawah da.n bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dirnaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada kepala Bidang rnastng-rnaslug.

## BABIV TU GAS DAN FUNGSI

## Bagian Kcsatu

Umum

## Pasal 5

- (1) Dina s Pertanian rnerrrpuriyai rugas Mcmbantu Buputi melukso.na.kan urusan pe-nerinrahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (2) Dinas Pcrtanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) rnenyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan linglmp +ugasnya:
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan scsuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelakeanaan fungai lain yang diberikan oleh Bupati terkail dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Kepa la Dirias

## Pasal 6

- (J) Kepala Dirias Pert.aniau mempunyai tugas mcmirnpin clan mclakeunakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang dibidang Pertanian yang meliputi Prasarana dan Sarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura,Perkebunan,Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta l:'enyuluhan Pcrtanian.
- (2) KP.p:ala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) menyelenggarakan fungsi :
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, Tanaman Pangan dan Hurtiku ltur'a, hor-tiktrlru.ra, pcrkcbunun, peternakan dan kesehatan hewan serra penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- ct. pengawasa11 nruru, peredar'an den pcngendo:lian penyediaan benih tanaman, Perbibitan tem::ik dan hijauan pakan temak:
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- g. pengendalian dar; penanggulangan hama pcnyukit tanaman d ari penyakit he wan;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alarn;
1. pernbinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- J. pelaksanaan penyuluhan pcrtanian;
- k. pemberian lzin usaha/rekomcndasi tek nis pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- I. pemantauan dan cvaluasi di bidang pertanian;
- n. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mernpunyai tugas Memberikan pelayanan teknis dan adm.frusL, asi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimaria dirnaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi Tanarnan Pangan dan Hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian,
4. rneliputi ketatausahaan, kerja sama, hubungan b. Pemberian dukungan adm.inistrasi yang kepegawaian, keuaogan, kerurnah tanggaan, masyarakat, arsip, ctan cokurncntasi;
- c. Penutuan orguninuei dun to.to. la.kso.no.;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Petaksanaan tugas lain yang dibenkan oteh Kepala Uinas sesuai dengan tugas dan Iungsmya.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dari Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan se:1.a melakukan pernantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.

Paso.I 9

Kcpala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset, mernpunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, lat.a usaha, rumah tangga, kcrja sama, kehumasan, prutokol dan ket.atalakaerraan serta melaksanakan pcngdolaan barang .milik negara.

## Bagian Keempat

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Prasarana dan Sararia Pertanian mempunyai tugas mP.l&gt;'lkAAn~kan penyusurian, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan. teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasara.na dan sarana pertanian.
2. (2 Kepala Biclang Prasarana dnn S:-ir:-i:n;, Pertanian Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Pertanian Tanaman Pangan menyclenggarakan fungsi:
- a. penyu sunan kcbija.kan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. penyediaan duknngan infrasrruktur pertanian:
- c. pengembangan potcnsi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dun rnesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertarnarr:
- g. pernantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. pelaksariaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinys ..

## Pasal 11

Kepala Seksi Lahan dan Jrigasi Pertanian mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi ill bidang pengelolaan lahan dan irigasi pertauiau.

## Pasal 12

Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan. pcman.tauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dari mesiri pP.r.anian.

## Pasal 13

Kepala Seksi Pembiayaan dan lnvestasi Pertanian mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan tekriis serta pemantauan dan cvaluaei di b.dang pcrnbiayaan &lt;Ian investasi pertanian.

## Bagian Kelima Bidang Tanaman Pangan dan Holtikurultura

## Pasal 14

- ( 1 ) Kepala Bidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian birnbingan teknis, serta pemancauan dan evaluasi di bidang Tanamau Pangan dan Hortikultura
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, pertindungan, pengolaban dun pemuoor-on hasil di bidangTanaman Pangan dan Hortikultura;
- (2) Da1am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarak.an fungsi :
- b. penyusunan rencana kcbutuhan dan penyediaan benih di bidang
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang Tanaman Pangan dar. I Iortikultura;
- Tanaman Pangan dan Hort.iku ltura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alarn, dan darnpak perubahan iklirn di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. pcmberian birnbirrgan pascapanen, pcngolahan dan pernaaar'an hasil di hidang Tanaman Pangan dan Hortikultura:
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. pemaniauan chm evaluasi di uida.11g Tanainan Pangan dan Hortikultura; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas scsuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 15

Kcpala Scksi Pcrbcnihan dan Pcrlindungar, Tanaman Pangan dan Hortikultura mernpunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan pcnyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberiar. bimbingan tcknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

## Pasal l6

Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas rnelakukan penyiapau bahan pcuyusunan dan pe!ak~anaa11 kebijakan, pcmbcrian bimbingan teknis dan pamanrauan serta evaluasi di bidang produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

## Pasal 17

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikulrura mempunyai rugas melakuka.n penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pernberian birn bingan teknis serta JJ&lt;::rna.11 tauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan perrraearart hasil tanaman pangan dan Hortikultura.

## Bagi im K r.r.n n m Bidang Perkebunan

## Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Perkcbunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pe.aksanaan kcbijakan, dan pemberian bimbingan tekuis. serta pemautauan dan cvalu aai di bidang perkebuno.n.
- (2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pernasaran hasil perkebunan:
- c. pengawasan mutu dan peredaran hP.nih rli hirlang perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebuluhau uw1 penyediaan benih di bidang pcrkcbunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan harna penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan ganggua.n u sah.a, clan pencegah::in kebakaran di bidang pcrkebu.nan;
- h. peroberian izin usaha/rekomendasi tekni~ rli bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, per.golahan dan pernasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. pcmantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan nleh Kep;:,Ja Dinas se suai derigari tugas dan fungsinya ..

## Pasal 19

Kepala Seksi Seksi Perbenihan dan Perlindu.ngan Perkebunan mcmpunyai tugas melakukan penyiapan h;:,h.:in penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberinn birnbingan teknis serta pernantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.

## Pasal 20

Kepala Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pclaksanaan, dan pembcrian bim bingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.

## PasaI 2J.

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan rncmpunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan pcnyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian birnbingan tekrris serta pemantauan dan evaluast di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

## Bagian Ketujuh

## Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

## Pasa l 22

- ( l) Kepala Bidang Petcrnakan dan Kesehatan Hewan mempunvai tugas melaksanakan penyusunan, pclaksanaan kebijakan, dan pernberian bimbingan tekrus, serta pcmantauan dan evaluasi di bidang perternakan dan kesehatan hcwan.
- (2) Dalam rnelaksanakan tugas sebagairnan dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Keshatan hewan menyelenggarakan fungsi :
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- a. penyusunan kebijakan di bidang Perbibitan, produksi, petemakan dan keseharan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pcmaearan ha.ail di bin:oing perrernakan:
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan Perbibitan ternak, pakan ternak, dan Perbibuan lrijauan pakan teruak;
- d. pemberian bimb.ing;;in penP.rnfl")n peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian periyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pernasukan &lt;lan pengeluaran hcwan, dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laborarnrium dan jasa Medik Veteriner;
1. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan rnasyarakat veteriner dan kcsejahteraan hewan;
- j. pernberian izin/n:kuwe!llla::;i di bidang pctcrna.kan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteririer;
1. pemantauan dan cvaluasi &lt;.Li uidang peterriakan dan ke serratan hewan; dan
- k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pernasaran hasil di bidang peternakan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang rliberikan oleh Kepa!a Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 23

Kq.J&lt;U&lt;t Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas mclakukan pcnyiapan bahan pcnyusunan kcbijakari, pclakeanaan, dun pemberian bimbingun tekni.s serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perbibitan, pakan, dan produksr peterriakari.

## Pa sal 24

Kcpala Scksi Kcschatan mcmpunyai tugas melnkukan penyiopon bahan penyusunan kebijakan, pelalcsarraarr, clan pcmbcrian birnbingan tekrris serta pemantauan dan e.val11,Hsi rli bidang kesehat.an hewan.

## Pasal 25

Kcpala Sckei Kcsehatan Mnsycrokut Veteriner [Kcemavet), Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas Mela.kukan penyiapan bahan penyusunan kebijakari, pelaksanaan, da.n pernberian bimbingan teknis serra pernantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pernasaran basil peternakan.

## Bagian Kedelapan

## Bidang Penvuluhan

## Pasal 26

- {l) Kepala Bidung Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Dalarn melaksanakan h.1g:is sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Penyuluban dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- c . pengurnpu lan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- b. pelaksanaan penyuluban pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode pcnyuluhan pertanian.
- d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
- e. peurberian fasilitasi pcnumbuhan dan pcngcmbangan kclembcgann clan forum rnasyar akat bagi pel:-lkll nrama clan pelaku us-aha;
- f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, s-wadaya dan swasta;
- g. pemantauan dan eva!uasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
- h. pelaksanaan tugas law yang diberi.kan oleh Kepala Dinas scsuai dcngan tugns dan fungsinya.

## Pasal 27

Kepala Seksi Kelembagrum Penyrrhrhart Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan oahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pernantauan dan cvaluasi di bidang kelernbagaan penyuluhan pertanian.

## Pasal 28

Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mernpunyai tugas metakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelakeanaan, clan -pcmbcrian bimbingan teknis ser ta pemantauan dan cvaluasi di biriangketenagaan penyuluhan pcrtanian.

## Pasal29

Kepalu Seksi Metode dun Informusi Pcnyuluheri Pcrranian mcmpunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 30

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Pertanian dalam melaksanakan cugas dan fungsi l:arus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinxronisasl baik dalam lingkungan Dinas Pertanian sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Pertanian dengan Perangkat Daerah dan / atau lembaga Lain yang terkait.

## Pasal 31

- (I) Sctiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawanan dan mcmberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimakeud pada ayat [I] harus diikuti dan diparuhi oleh bawahan secara bertanggungiawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## Pasal 32

Dalarn ruelaksauakau Lugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasari terhadap unit organisasi di bawahriya.

## Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Pertanian dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan keteruuan Perat.uran Perundang-Ludangan.

## BAB vr

## ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselor.

## Pasal 34

- (1) Kepala Dinas mcrupakan jabatan struktural eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. (3] Kepala Bidang merupakan jabatan struktural cseion IIlb atau jabatan administrator.
- (2) Sckretaris Dinas mcrupakan jaoutun strukural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselcn !Va o.:o.u jabotan pengawas.
5. (Sj Kepala UPI'D merupakan jabatan struktural eselon fv'b atau jabatan pcngawas.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan dan Pcmberheuuan

## Pasal 35

- ( I] Kepafa Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seks1, Kepala UPTD dan Pejabai Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2°1 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sehagaimaria dimaks'ud pada ayat (l) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undanga

## BAB VII

## PEMBIAY!\AN

## Pasal 36

- (l) Segala oiaya yang dipcrlukan untuk pdaksanaan tugas dau fuugsi di lingkrmgan Dirias Pertanian dibebankan kepada Anggarari Pendapatan dan Belar.ja Dacrah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungeinya dapat dibcrikan bantuan pcmbiayaan scsuai dcngan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VHJ

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- Jenjang jabatan clan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai

dengan Peraturar. Perundang-Undangan yang berlaku

## Pasal 38

- (I] Di Lingkungan Dmas Pertan.an dapat dibentuk UPTD seauai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan PerunctangUndangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraruran Bupati terseridiri.

## Pa sal ~9

Di lingkungan Dinas Pertanian dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BABIX

## KE'l'ENTUAN PERALIHJ\N

## Pasal 40

Pela.ksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimaris diatur dalam Peraruran Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

## Pusul 41

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT yang sudan diberituk tetap melaksanakan tugas dan 1ungsinya sarnpai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pernbentukan UPT yang baru.
- (2) Pembentukan UPr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

## BABX

PENUTUP

## Pasal42

Pudn saar Peraruran Bupati ini mulai ber lak.u, Peraturan Bupati Buton Nornor ·sr Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal43

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundo.ngan Pcraturan Bupati ini dengan pencrnpatannya dalarn Bcrita Daerah Kabupaten Buton.

| PARAF . | PARAF . |
|----------------|-----------|
| ~ | I |
| ~'], | |
| Y~, ~er1=;"" | |
| ~~) . l#.(A('l | ~· |
| ~~- Otre<;1 | 'f |

Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggaJ l'b Oktober 2016


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

'

## RAR TX KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 40

Pelaksanaan Tugas Pokok clan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

## Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Bupati .ni mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
- (2) Pembentukan UP'J' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasa142

## BABX

PENUTUP

Pada saar Peraruran Bupati ini rrrulai berlaku, Peraturan Bupati Buron Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok F.ungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal43

Peraturan Dupati mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton.


Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal I) Oktober 2016

BUPATJ EUTON,

Cap/TTD

SAMSU UM.AR ABDUL SAMIUN


Pembina Utama Muda, JV /c Nip. 19580101 198903 1 012

Diundangkan di Pa a r w a j o Pada tanggal \4 Cf=: e.eP... 2015 Pit. SEKRETARIS D RAH KABUPATEN BUTON,

SERITA DAERAH KABUPATEN BUTOff TAHUN 2016 NOMOR

1d-1

.

&gt;

!

'

:E

-c

..J

m

«

&lt;