PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN Nomor 12 Tahun 2006 tentang KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugastugas pemerintahan, maka perlu koordinasi dan sinergi antara lembaga eksekutif,legislatif,yudikatif dan TNI/Polri yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan:
- b. bahwa koordinasi dan sinergi antara lembaga sebagaimana maksud point a diatas perlu diwadahi dalam bentuk Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida),
- C. bahwa untuk maksud point a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958:
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida):
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan.
5. Komandan Kodim yang selanjutnya disingkat Dandim adalah Dandim 0311 Pesisir Selatan.
6. Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya Kapolres adalah Kapolres Pesisir Selatan.
7. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disingkat Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Painan.
8. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Painan.
9. Musyawarah Pimpinan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat Muspida adalah forum Konsultasi dan koordinasi antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan TNI/Polri yang ada didaerah dalam rangka kelancaran dan sinergisitas kegiatan pemerintahan terutama yang menyangkut aspek ketentraman, ketertiban, pertahanan keamanan, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan, sosial politik, sosial budaya, dan sosial kemasyarakatan.
Pasal 2
- (1).Keanggotaan Musyawarah Pimpinan Daerah adalah Pimpinan Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatifdan TNI/Polri.
- (2).Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri.
- (3).Dalam menjalankan tugasnya, Muspida dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Sekretaris Muspida.
BAB II - TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 3
Tujuan pembentukan Muspida adalah :
- a) Terciptanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugastugas lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan TNI/Polri di daerah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- b) Dukungan dan fasilitasi dari lembaga Eksekutif, Legislates, Yudikatifdan TNI/Polri terhadap setiap program pemerintah yang dilaksanakan di daerah.
3. Deteksi dini terhadap intensitas dan ektensitas gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat menimbulkan gangguan di tengah-tengah masyarakat serta berpengaruh terhadap program pemerintah di daerah, untuk selanjutnya ditentukan langkah-langkah penanganan baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan. c)
- d) Adanya sinergisitas serta system dan tata cara yang terpadu dalam pengamanan kebijakan/program pemerintah sehingga dapat terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di dacrah.
BAB II - TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 4
Fungsi Muspida adalah sebagai wadah musyawarah/dialog pimpinan lemhaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan TNI/Polri yang ada didaerah dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kebijakan/program pernerintah serta terpeliharanya persatuan dan kesatuan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
RAPAT MUSPIDA
BAB IV - RAPAT MUSPIDA
Pasal 5
- (1) Muspida melaksanakan rapat rutin minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Selain melaksanakan rutin, Muspida dapat sewaktu-waktu melaksanakan rapat insidentil apabila ada hal-hal mendesak dan penting yang harus
BAB IV - RAPAT MUSPIDA
Pasal 6
- 1) Rapat Muspida dipimpin oleh Bupati.
- 2) Apabila Bupati berhalangan, maka rapat Muspida dapat dipimpin oleh Wakil Bupati.
BAB IV - RAPAT MUSPIDA
Pasal 7
Rapat Muspida dilaksanakan dengan prisnsip-prinsip :
- a. Dilaksanakan atas kerjasama yang baik dan dengan sikap serta suasana kekeluargaan.
- b. Semangat persatuan dan kebulatan tekad untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dengan selalu mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan kepetingan umum diatas kepentingan individu dan lembaga masing-masing.
- c. Pimpinan rapat menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat mencapai permufakatan dan kebulatan tekad.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di : ## Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada tanggal : 25 Januari 2006

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN dto NASRUL ABIT Painan Pada tanggal : 25 Januari 2006

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto Drs..H.ADRIL NIP. 010087271 BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 01