PERATURAN WALIKOTA LAMPIRAN I:  SUNGAI PENUH Nomor 31 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/ KELURAHAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH (berlaku 3 November 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/ KELURAHAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Kota Sungai Penuh;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62 );
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan yang meliputi:
pemerataan pembangunan Desa/Kelurahan dalam Kota Sungai Penuh;
- b. membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan;
- c. membantu Desa/Kelurahan dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran; dan
- d. membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan.
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
BAB II - PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3
- (1) Penerima Bantuan Keuangan Provinsi adalah Desa/Kelurahan dalam Kota Sungai Penuh.
- (2) Desa/Kelurahan penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## BAB III

## PENGGUNAAN DAN PRIORITAS KEGIATAN

## Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk masing-masing Desa/Kelurahan dalam Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. bantuan infrastruktur dan inovasi desa/kelurahan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dan
- b. bantuan penguatan kelembagaan desa/kelurahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## Pasal 5

- (1) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk:
- a. pembentukan dan pengembangan BUMDesa, antara lain:
- 1) Operasional BUMdes; dan/atau
- 2) Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
- b. peningkatan/pemberdayaan ekonomi produktif, antara lain:
- 1) bantuan peralatan membatik;
- 2) bantuan peralatan menjahit;
- 3) bantuan peralatan pengolahan makanan/minuman;
- 4) bantuan peralatan Kerajinan tangan; dan/atau
- 5) bantuan peralatan perbengkelan.
- c. peningkatan ketahanan pangan, antara lain:
- 1) pemanfaatan pekarangan, berupa pengadaan bibit tanaman, polybag, pupuk, pagar bambu/jaring;
- 2) pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian; dan/ atau
- 3) pembentukan lumbung desa.
- d. peningkatan sanitasi permukiman, antara lain:
- 1) bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin (data keluarga miskin sesuai data base dinas sosial); dan/atau
- 2) pengadaan tong sampah untuk rumah tangga.
- e. pemenuhan sarana air bersih, antara lain:
- 1) pembangunan dan pengelolaan PAM desa; dan/atau
- 2) bantuan sambungan rumah (SR) instalasi air bersih untuk keluarga miskin (data keluarga miskin sesuai data base dinas sosial).
- (2) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk:
- a. penguatan lembaga adat, antara lain:
- 1) pengajian adat; dan/atau
- 2) operasional lembaga adat desa/kelurahan (honorarium, biaya rapat, bantuan transportasi dan uang saku untuk mengikuti kegiatan tingkat kecamatan dan kota).
- b. penguatan petugas syara'/guru mengaji/petugas keagamaan lainnya, yaitu insentif petugas penyelenggaraan jenazah;
- c. penguatan kader pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berupa penyelenggaraan kegiatan kader pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Penguatan Kader PKK dan Dasawisma, antara lain:
- 1) penyelenggaraan kegiatan PKK dan Dasawisma;
- 2) insentif kader PKK diberikan setiap pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan; dan/atau
- 3) honorarium kader dasawisma untuk pelaksanaan kegiatan pendataan dan penyampaian laporan, dan kegiatan lainnya.

## Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

## BAB IV

## PENGANGGARAN DAN PENYALURAN

## Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Kota.
- (2) Pemerintah Kota menyalurkan anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. anggaran untuk desa dianggarkan pada belanja bantuan keuangan kepada desa; dan
- b. anggaran untuk kelurahan dianggarkan pada belanja langsung APBD Kota Sungai Penuh.
- (3) Pemerintah desa berdasarkan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyusun APBDes.
- (4) Lurah berdasarkan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (DPA).

## Pasal 8

- (1) berdasarkan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemerintah Kota menyalurkan/mentransfer anggaran bantuan keuangan provinsi dari rekening kas umum daerah Kota Sungai Penuh ke rekening kas desa.
- (2) berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pemerintah Kota mencairkan anggaran bantuan keuangan provinsi dari rekening kas umum daerah Kota Sungai Penuh ke SKPD kelurahan sesuai SP2D.

## Pasal 9

silPA bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke desa/kelurahan pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB V

## PELAPORAN

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kota Sungai Penuh untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Sungai Penuh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala setiap 1 (satu) semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 5 (lima) setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh menyusun laporan penyerapan dan penggunaan dana transfer bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Walikota secara berkala setiap semester menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 12

- (1) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan disusun oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Kota Sungai Penuh dan disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur Jambi dengan tembusan ke Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kota Sungai Penuh.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap triwulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.
- (4) Pengawasan dan pemeriksaan dana bantuan keuangan Provinsi yang merupakan komponen belanja Kota Sungai Penuh, dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sungai Penuh.

## Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pembina

: Walikota dan Wakil Walikota;

- b. Pengarah
- c. Ketua

: Sekretaris Daerah;

: Asisten yang membidangi Pemerintahan;

- d.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Anggota, terdiri dari:
- 1) Inspektorat;
- 2) Bappeda;
- 3) Badan Keuangan Daerah;
- 4) Bagian Hukum;
- 5) Bagian Tata Pemerintahan; dan
- 6) Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan provinsi;
- b. melaksanakan pembinaan; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan bantuan keuangan provinsi.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 13 November 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 31

## LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 31 TAHUN 2017 TANGGAL 13 NOVEMBER 2017

## DESA/KELURAHAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | JUMLAH (Rp.) |
|------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SUNGAI PENUH | 1. GEDANG | Rp. 60.000.000,- |
| | | 2. PASAR BARU | Rp. 60.000.000,- |
| | | 3. AMAR SAKTI | Rp. 60.000.000,- |
| | | 4. KEL. SUNGAI PENUH | Rp. 60.000.000,- |
| | | 5. KEL. PASAR SEI PENUH | Rp. 60.000.000,- |
| 2. | HAMPARAN RAWANG | 1. KAMPUNG DIILIR | Rp. 60.000.000,- |
| | | 2. KOTO BERINGIN | Rp. 60.000.000,- |
| | | 3. MALIKI AIR | Rp. 60.000.000,- |
| | | 4. TANJUNG | Rp. 60.000.000,- |
| | | 5. KOTO TELUK | Rp. 60.000.000,- |
| | | 6. KAMPUNG DALAM | Rp. 60.000.000,- |
| | | 7. SIMPANG TIGA RAWANG | Rp. 60.000.000,- |
| | | 8. LARIK KEMAHAN | Rp. 60.000.000,- |
| | | 9. DUSUN DIILIR | Rp. 60.000.000,- |
| | | 10.PALING SERUMPUN | Rp. 60.000.000,- |
| | | 11.KOTO DIAN | Rp. 60.000.000,- |
| | | 12.TANJUNG MUDA | Rp. 60.000.000,- |
| | | 13.CEMPAKA | Rp. 60.000.000,- |
| 3. | PESISIR BUKIT | 1. KOTO RENAH | Rp. 60.000.000,- |
| | | 2. KOTO KERAS | Rp. 60.000.000,- |
| | | 3. KOTO BENTO | Rp. 60.000.000,- |
| | | 4. KOTO LOLO | Rp. 60.000.000,- |
| | | 5. KOTO TENGAH | Rp. 60.000.000,- |
| | | 6. KOTO DUA | Rp. 60.000.000,- |
| | | 7. SUNGAI LIUK | Rp. 60.000.000,- |
| | | 8. SEBERANG | Rp. 60.000.000,- |
| | | 9. SUMUR GEDANG | Rp. 60.000.000,- |
| 4. | TANAH KAMPUNG | 1. BARU DEBAI | Rp. 60.000.000,- |
| | | 2. PENDUNG HIANG | Rp. 60.000.000,- |
| | | 3. KOTO PUDUNG | Rp. 60.000.000,- |
| | | 4. SEMBILAN | Rp. 60.000.000,- |
| | | 5. KOTO TUO | Rp. 60.000.000,- |
| | | 6. KOTO PANAP | Rp. 60.000.000,- |
| | | 7. KOTO TENGAH | Rp. 60.000.000,- |
| | | 8. TANJUNG BUNGA | Rp. 60.000.000,- |
| | | 9. KOTO PADANG | Rp. 60.000.000,- |
| | | 10. TANJUNG KARANG | Rp. 60.000.000,- |

| | | 11. KOTO BARU TK | Rp. 60.000.000,- |
|----|----------------|-----------------------|--------------------|
| | | 12. KOTO DUMO | Rp. 60.000.000,- |
| | | 13. MEKAR JAYA | Rp. 60.000.000,- |
| 5. | KUMUN DEBAI | 1. KUMUN MUDIK | Rp. 60.000.000,- |
| | | 2. KUMUN HILIR | Rp. 60.000.000,- |
| | | 3. AIR TELUH | Rp. 60.000.000,- |
| | | 4. SANDARAN GALEH | Rp. 60.000.000,- |
| | | 5. DEBAI | Rp. 60.000.000,- |
| | | 6. PINGGIR AIR | Rp. 60.000.000,- |
| | | 7. ULU AIR | Rp. 60.000.000,- |
| | | 8. RENAH KAYU EMBUN | Rp. 60.000.000,- |
| | | 9. MUARA JAYA | Rp. 60.000.000,- |
| 6. | SUNGAI BUNGKAL | 1. SUMUR ANYIR | Rp. 60.000.000,- |
| | | 2. SUNGAI NING | Rp. 60.000.000,- |
| | | 3. KOTO TINGGI | Rp. 60.000.000,- |
| | | 4. TALANG LINDUNG | Rp. 60.000.000,- |
| | | 5. PELAYANG RAYA | Rp. 60.000.000,- |
| | | 6. KEL.DUSUN BARU | Rp. 60.000.000,- |
| 7. | PONDOK TINGGI | 1. SUNGAI JERNIH | Rp. 60.000.000,- |
| | | 2. AUR DURI | Rp. 60.000.000,- |
| | | 3. PONDOK AGUNG | Rp. 60.000.000,- |
| | | 4. PERMANTI | Rp. 60.000.000,- |
| | | 5. LAWANG AGUNG | Rp. 60.000.000,- |
| | | 6. KARYA BAKTI | Rp. 60.000.000,- |
| | | 7. KOTO LEBU | Rp. 60.000.000,- |
| | | 8. KEL. PONDOK TINGGI | Rp. 60.000.000,- |
| 8. | KOTO BARU | 1. KOTO BARU | Rp. 60.000.000,- |
| | | 2. KOTO LIMAU MANIS | Rp. 60.000.000,- |
| | | 3. KAMPUNG TENGAH | Rp. 60.000.000,- |
| | | 4. SRIMENANTI | Rp. 60.000.000,- |
| | | 5. PERMAI INDAH | Rp. 60.000.000,- |
| | | 6. DUJUNG SAKTI | Rp. 60.000.000,- |

## WALIKOTA SUNGAI PENUH,


## H. ASAFRI JAYA BAKRI

dst

## LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 31 TAHUN 2017 TANGGAL 13 NOVEMBER 2017

## LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

1. Format Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Desa/Kelurahan:

Desa/Kelurahan: ________________

No

Jenis Kegiatan

Pagu

1

2

3

4

Total Pagu

| NO | Tahap | Sisa Tahap Sebelumnya | Penerimaan dari BUD | Total | Realisasi pembayaran (SP2D) | Sisa di Rekening Kas Desa/Kelurahan | Sisa di Rekening Kas Desa/Kelurahan |
|-------|---------|-------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7=5-6 | 8=(7/5) x 100% |
| 1. | Tahap I | | | | | | |
| 2. | dst | | | | | | |
| Total | Total | | | | | | |

Tempat, Tanggal bulan tahun Kepala Desa/Lurah,

(cap dan tanda tangan) (materai 6000)

Nama...

2. Format Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Kota:

Kota Sungai Penuh: ________________

No

Jenis Kegiatan

Pagu

1

2

3

4

dst

Total Pagu

| No | Tahap | Sisa Tahap Sebelumnya | Penerimaan dari Provinsi | Total | Realisasi pembayaran (SP2D) | Sisa di Rekening Kas Umum Daerah | Sisa di Rekening Kas Umum Daerah |
|-------|---------|-------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7=5-6 | 8=(7/5) x 100% |
| 1. | Tahap I | | | | | | |
| 2. | dst | | | | | | |
| Total | Total | | | | | | |

Tempat, tanggal bulan tahun

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

(cap dan tanda tangan) (materai 6000)

Nama...

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

## H. ASAFRI JAYA BAKRI

## LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 31 TAHUN 2017 TANGGAL 13 NOVEMBER 2017

## SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR KOTA SUNGAI PENUH PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

- I. PENDAHULUAN
- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan Penulisan Laporan.
- II. PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
- a. pembentukan dan pengembangan Bumdesa;
- b. peningkatan/pemberdayaan ekonomi produktif;
- c. peningkatan ketahanan pangan;
- d. peningkatan sanitasi permukiman;
- e. pemenuhan sarana air bersih; dan
- f. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan Desa. (bila ada)

1.

...

2.

...

- III. Penutup.
- a. Saran dan Masukan.+
- b. Rekomendasi dan Kebijakan untuk Pemerintah Provinsi.

## Lampiran-Lampiran :

1. Laporan Realisasi Keuangan.
2. Foto-foto.
3. Lain-lain yang mendukung.

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI