PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA KENDARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunaan di Kota Kendari.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); &gt;.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk mewujudkan Kesetaraan Gender;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah denga^ Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009; 9
apkan
10. Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA KENDARI.
Pasal 1
3 eraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
irah adalah Kota Kendari;
iierintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas cota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara nerintah Daerah;
- cota adalah Walikota Kendari;
- adalah DPRD Kota Kendari;
- Walikota adalah Wakil Walikota Kendari;
- retaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari;
langan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam agk a penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai |gan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang Irhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut;
Ja n Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal |g selanjutnya disingkat Bappeda dan PM adalah Badan pncanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang csanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Jidang Perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- 5 aran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan vakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- frenangan Daerah adalah kewenangan Daerah Kota Kendari sebagai £ra h otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan gyarakat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
''sutamaan Gender di Kota Kendari dimaksudkan untuk menjadi agi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam an perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam dkan kesetarean gender.
Pasal 3
^sutamaan gender di Kota Kendari bertujuan :
berikan acuan bagi Satuan Kerja Perang;kat Daerah dalam yusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui canaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Kendari; 8
- judkan perencanaan -berperspektif gender melalui gintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan lesai an permasalahan laki-laki dan perempuan;
- 'judkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan eluarga, berbangsa, dan bernegara;
- judkan pengelolaan anggaran di Kota Kendari yang responsif ¿r;
- ingkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan peranan, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan ' b e r daya pembangunan; dan
- ingkatkan peran dan kemandirian lembaga ynng menangani berdayaan perempuan;
Bagian Kesatu Perencanaan
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 4
- ) berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan jangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Dangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, Rencana Strategis ), dan Rencana Kerja SKPD.
tisunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan erspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan fl u i analisis gender.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 5
melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal | a t (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender ierAnalisys Pathway) atau metode analisis lain.
- |s i s gender terhadap Rencana Keija SKPD dilakukan oleh masingig SKPD bersangkutan.
- sanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat jasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang il i k i kapabilitas di bidangnya.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 6
f'd a dan Penanaman Modal mengkoordinasikan penyusunan ), Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender, ia Kerja SKPD berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ¡1 ) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
; C
n i f
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 7
K *
mvArr i •
masyarakat dalam upaya melakukan perubahan untuk kesetaraan gender dapat dilakukan dengan
- fasilitasi, sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan ¡aman dan komitmen tentang pentingnya perubahan; |kan koordinasi dan kerjasama; A
- |kan penataan sistem dan proses kerja secara menyeluruh;
- tan perubahan kebijakan;
(lanfaatkan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana ua m upaya melakukan perubahan untuk mewujudkan kesetaraan nder;
igkatan motivasi melalui pemberian penghargaan dan apresiasi j)a d a Instansi pemerintah dan masyarakat; dan ikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Bagian Kedua Pelaksanaan
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 8
pemerintahan, pemberdayaan iiik o ta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rtbangunan, dan pelayanan masyarakat bidang fmpuan dan pengarusutamaan gender di Kota Kendari.
[lggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat upahkan kepada Wakil Walikota kendari.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 9
menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan lan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender ¡Kendari.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 10
upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di lh SKPD Kota Kendari dibentuk Pokja PUG Kota Kendari. Jam
- Kota Kelompck Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana csud pada ayat (1) adalah seluruh Pimpinan SKPD.
jik o t a menetapkan kepala Bappeda sebagai Ketua Kelompok Kerja garusutamaan Gender Kota kendari dan Kepala Badan Keluarga |ncana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Kelompok i Pengarusutamaan Gender di Kota Kendari.
- Dentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Kendari fcta p k a n dengan Keputusan Walikota Kendari.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 11
- PU G Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 byai tugas: &gt;
- [ipromosikan dan menfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD.
- isanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah,
- isun program setiap tahun.
dorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender,
- istin rencana kerja POKJA PUG setiap tahun,
iggung jawab kepada Walikota kendari melalui Wakil Walikota m.
fimuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota Kendari.
- [fasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk isun Profil Gender Kota Kendari,
- can pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi, petapkan tim teknis melakukan analisis terhadap anggaran SKPD.
- isun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kota Kendari, dan jidorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal Point di iing-masing SKPD.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 12
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j lggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau didikan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga i d i bidang analisis anggaran.
ia Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota Kendari sebagaimana csud dalam Pasal 11 huruf k memuat:
- PU G dalam peraturan perundang-undangan di Kota Kendari.
- PU G dalam siklus pembangunan di Kota Kendari.
- Penguatan kelembagaan PUG di Kota Kendari, dan
- Penguatan peran serta masyarakat di Kota Kendari.
Paragraf 2
Focal point
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 13
Point PUG pada setiap SKPD di Kota Kendari terdiri dari pejabat i/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan Perempuan dan San g lainnya;
Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ga s : C!'., f mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja,
- [menfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender.
lelaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi 'pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD.
- lelaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD.
- ;mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap», kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja, dan
- fmenfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
'l sanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas rdayaan perempuan.
- Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan tapkan oleh Kepala/pimpinan SKPD.
PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB IV - PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14
ta menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur ' berkala setiap 6 bulan. BL.
BAB IV - PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 15
- ilaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
- Jcsanaan program dan kegiatan,
- tansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
- Iran kegiatan.
- ggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, atau sumber lain
- masalahan yang dihadapi, dan
- ■ya yang telah dilakukan.
BAB IV - PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 16
pedoman mekanisme pelaporan di tingkat ta menetapkan atan dan Kelurahan.
BAB IV - PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 17
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan ftauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. ran
BAB IV - PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 18
lid ik o ta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. jmantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .kan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan ierin tahan.
- mantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum dakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- |&gt;peda dan PM melakukan evaluasi secara makro terhadap sanaan PUG ## BAB V
P E M B I N A A N
BAB IV - PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 19
3 t a melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi
- [ietapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota Kecamatan Kelurahan.
- Sguatan kapasitas kelembagaan melalui pela,:' konsultasi, tokasi, dan koordinasi.
- lantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di SKPD, Kecamatan m irahan;
- Singkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG. dan
- ategi pencapaian kinerja.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 20
lanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG SKPD bersumber APBD Kota Kendari serta sumber lain yang sah dan tidak |gikat.
danaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG Kecamatan dan rahan bersumber dari APBD Kecamatan dan Kelurahan atau ( t a s i Dana Kecamatan dan Kelurahan.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 21
aan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender rsumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) (2), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan ¡isutamaan Gender.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
turan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan turan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota ndari.
di Kendari tanggal
2012
DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR RITA