PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 13 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan tertib penyelenggaraan pemungutan Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu sumber pendapataan daerah yang penting guna menunjang peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi Jasa Usaha.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batasbatas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubklik Indonesia Nomor 2970);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Menetapkan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkatperangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang retribusi jasa usaha.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
:
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah seluruh benda atau barang baik bergerak atau tidak bergerak milik/dibawah penguasaan pemerintah daerah.
10. Pelelangan adalah tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
11. Mess/penginapan/pasanggrahan/villa adalah penyediaan tempat mess/penginapan/pasanggrahan/villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah.
12. Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
15. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 2
- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa;
- d. Retribusi Tempat Penyeberangan di Air;
- e. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- f. Retribusi Terminal;
- g. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- j. Retribusi Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f, g, dan huruf h, dikelolah oleh Perusahaan-Perusahaan Daerah Kota Makassar.
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, j dan huruf k pengelolaannya belum diadakan oleh Pemerintah Kota sehingga pemungutan jenis retribusi dimaksud belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus jenis retribusi tempat pelelangan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, obyek pungutan retribusi hanya terhadap retribusi tempat pelelangan ikan sesuai potensi yang ada pada Pemerintah Kota.
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 3
Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah, dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 5
Subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 6
Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 7
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaiaan kekayaaan daerah adalah diukur
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 8
- (1). Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:
- A. Rumah/gedung
1. Golongan I
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun
2. Golongan II Rp. 1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. per tahun
3. Golongan III Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per tahun
- B. Gedung pertemuan Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) per hari
- C. Tanah
1. Perumahan
- a. kelas I
Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) per m2 per tahun
- b. kelas II
Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah) per m2 per tahun
- c. kelas III Rp. 1.000,-(seribu rupiah) per m2 per tahun.
2. Perniagaan/perkantoran
- a. kelas I
Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per m2 per tahun.
- b. kelas II
Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) per m2 per tahun.
- c. kelas III Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) per m2 per tahun.
3. Kegiatan insedensil taman/lapangan
Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per m2 per hari .
- D. Mesin pemotong
- E. Tanah dan atau bangunan yang dikuasai pemerintah daerah untuk pemasangan reklame :
1. Tanah
- a. reklame billboard, megatron, vidiatron dan sejenisnya:
- 1) pada jalan kelas A Rp.1.150,-(seribu seratus lima puluh rupiah) per m2 per hari
- 2) pada jalan kelas B Rp. 750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari
- 3) pada jalan kelas C Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah)per m2 per hari
- b. reklame papan dan sejenisnya:
- 1) pada jalan kelas A Rp.450,-(empat ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari
- 2) pada jalan kelas B Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari
- 3) pada jalan kelas C Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per m2 per hari
1. aspal
Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per jam.
2. kayu
Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per jam.
3. rumput
Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per jam.
- c. reklame baliho dan sejenisnya:
- d. reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya:
- 1) pada jalan kelas A Rp. 275,-(dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per m2 per hari
4. 2)
5. pada jalan kelas B Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari
6. 3)
7. pada jalan kelas C Rp. 150,-(seratus lima puluh rupiah) per m2 per hari
- e. reklame balon:
- 1) pada jalan kelas A Rp. 575,-(lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per m2 per hari
- 2) pada jalan kelas B
Rp. 450,-(empat ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari
- 3)
- pada jalan kelas C Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari
reklame balon dan sejenisnya Rp. 400,-(empat ratus rupiah) per m2 per hari.
2. Bangunan
- a. reklame billboard, megatron, vidiatron dan sejenisnya:
- 1) pada jalan kelas A
Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah) per m2 per hari.
- 2)
- pada jalan kelas B Rp. 1.150,-(seribu seratus lima puluh rupiah) per m2
per hari.
- 3)
- pada jalan kelas C Rp. 750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari.
- b. reklame papan dan sejenisnya:
- 1)
- pada jalan kelas A Rp. 600,-(enam ratus rupiah) per m2 per hari
- 2) pada jalan kelas B
Rp. 450,-(empat ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari.
- 3)
- pada jalan kelas C Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari.
- c. reklame baliho dan sejenisnya:
- 1) pada jalan kelas A
Rp. 700,-(tujuh ratus rupiah) per m2 per hari
- 2) pada jalan kelas B
Rp. 450,-(empat ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari
- 3) pada jalan kelas C
Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari
- d. reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya:
- 1) pada jalan kelas A
Rp. 300,-(tiga ratus rupiah) per m2 per hari
- 2) pada jalan kelas B
Rp. 270,-(dua ratus tujuh puluh rupiah) per m2 per hari
- 3)
- pada jalan kelas C Rp. 200,-(dua ratus rupiah) per m2 per hari
3. Reklame balon, selebaran/melekat (sticker, poster, timflet) dan semacamnya sebagai berikut:
- a. reklame balon dan sejenisnya Rp. 400,-(empat ratus rupiah) per m2 per hari
- b. reklame selebaran/semua jalan melekat (sticker, poster, timflet)
- -melekat:
- a) ukuran folio Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari;
- b) ukuran double folio Rp. 300,-(tiga ratus rupiah) per m2 per hari.
- timplet :
- a) ukuran folio
- b) ukuran double folio
Rp. 400,-(empat ratus rupiah) per m2 per hari. Rp. 450,-(empat ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari.
4. Alat berat
- a. air compressor
Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah per jam;
- b. jack hammer
Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per jam;
- c. mobil crane/derek
Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) per jam;
- d. dump truck 6 roda :
1. daya angkut 6 ton.
Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per jam;
2. daya angkut
- 6 ton keatas
Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per jam;
- e. backhoe loader
Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per jam;
- f. grader
Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per jam;
stone walls dibawah 6 ton Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per jam;
- h. stone walls diatas 6 ton
Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per jam;
- i. stanper
- Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per jam;
- j. vibro roller
1. vibro roller 2 ton
Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per jam;
2. vibro roller diatas 2 ton
Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per jam;
- k. asphalt sprayer
Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per jam;
- l. asphalt mixing plant mini
Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;
- m. beton molen
Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per jam;
- n. welding / alat las
Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) per jam;
- o. generator set :
1. 350 KVa.
Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per jam;
2. 10.000 Watt
Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) per jam;
3. dibawah 10.000 Watt
Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per jam;
- p. excavator dibawah 1 m3
Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) per jam;
- q. excavator diatas 1 m3
Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per jam;
- r. forkklift
Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) per jam;
- s. mesin marka jalan
Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) per jam;
- t. mobil trailer
Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;
- u. mobil lift
Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) per jam;
- v. tire roller
Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) per jam;
- w. wheel loader
Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) per jam;
- x. aspalt finisher
Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) per jam;
- y. bulldozer dibawah 2 m3
Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per jam;
- z. bulldozer diatas 2 m3
Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.
F. Kendaraan bermotor
1. bus
Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per jam;
2. mini bus
Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per jam;
3. pick up
Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per jam;
4. mobil tangki
Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per jam.
- (2) Penentuan golongan rumah dan kelas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A dan B ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelayanan jenazah dengan menggunakan mobil angkutan jenazah bagi penduduk Kota yang pemakamannya dalam Kota dibebaskan dari retribusi.
- (4) Pelayanan angkutan jenazah keluar Kota dengan menggunakan mobil angkutan jenazah dikenakan retribusi sebagai berikut:
- a. jarak 01 s/d 100 Km Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- b. jarak 101 s/d 200 Km Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
jarak 201 s/d 300 Km
Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- d. jarak 301 s/d 400 Km Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. jarak 401 s/d 500 Km Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. jarak di atas 501 Km Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 9
- (1) Jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) angka 4 (empat) huruf p sampai dengan huruf z, belum dimiliki oleh pemerintah Kota dan belum dapat dipungut retribusi.
- (2) Setelah pengadaan jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Pasal 10
Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
BAB IV - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Pasal 11
- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelalangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat dan pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB IV - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Pasal 12
Subyek retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat pelelangan.
BAB IV - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Pasal 13
Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retrbusi Tempat Pelelangan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB IV - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Pasal 14
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Pasal 15
Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan Ikan ditetapkan sebagai berikut :
1. Jasa fasilitas :
- a. jasa tempat pelelangan ikan 5 % (lima persen) dari setiap hasil penjualan;
- b. keranjang Rp. 100,- (seratus rupiah) per buah;
- c. sewa gerobak Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per unit;
- d. sewa coold room:
- udang eksport Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kg per hari;
- -
udang Lokal Rp. 100,- (seratus rupiah) per kg per hari;
- -
- ikan Ekspor Rp. 100,- (seratus rupiah) per kg per hari;
- ikan Lokal Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per kg per hari.
sewa bangunan/tanah :
- -bangunan permanen yang digunakan sebagai kantor dan usaha Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) perbulan untuk ukuran 1 s.d 9 M 2 dan setiap kelebihan 1 M 2 ditambah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per meter per bulan;
- -bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat menjual makanan/dagangan dan sejenisnya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan untuk ukuran 1 s/d 9 M 2 dan setiap kelebihan 1 M 2 ditambah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per meter per bulan;
- -tanah yang dipakai untuk lapangan penjemuran jaring pada ruangan terbuka beratap Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per meter per segi per hari, dan pada ruang terbuka tidak beratap Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per hari;
- -tanah yang dipakai untuk tempat penumpukan barang pada ruangan terbuka beratap Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter per segi per hari dan pada ruangan terbuka tidak beratap Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) per meter persegi per hari.
2. Jasa penyediaan kebutuhan nelayan/petani ikan :
- a. penjualan es per balok disesuaikan dengan harga pabrik ditambah biaya 5% (lima persen);
- b. penjualan air bersih yang berasal dari PDAM disesuaikan dengan harga resmi PDAM ditambah biaya 5% (lima persen);
- c. penjualan BBM (Solar,Bensin dan Oli) disesuaikan dengan harga resmi PERTAMINA ditambah biaya 5 % (lima persen);
- d. listrik sesuai tarif PLN ditambah biaya 5% (lima persen).
3. Tarif masuk pangkalan pendaratan ikan:
- a. untuk umum 1 (satu) orang setiap kali masuk Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- b. kendaraan sepeda/becak setiap kali masuk Rp.1.000,-(seribu rupiah) per kendaraan;
- c. kendaraan sepeda motor setiap kali masuk Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) perkendaraan;
- d. sedan/pick up dan sejenisnya setiap kali masuk Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perkendaraan;
- e. mobil truk dan sejenisnya setiap kali masuk Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkendaraan.
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA
Pasal 16
Dengan nama retribusi tempat penginapan/pasanggrahan villa dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas jasa penginapan/pasanggrahan/villa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA
Pasal 17
- (1) Objek retribusi tempat penginapan/pasanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pasanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pasanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA
Pasal 18
Subyek retribusi tempat penginapan/pasanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/pasanggrahan/villa.
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA
Pasal 19
Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA
Pasal 20
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB V - RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA
Pasal 21
Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pasanggrahan/villa ditetapkan sebagai berikut:
1. pegawai negeri sipil:
- a. suite
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per malam;
- b. superior
Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per malam;
- c. standar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per malam;
- d. extra bed Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per malam.
2. Umum:
- a. suite
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per malam;
- b. superior Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per malam;
- c. standar
Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per orang per malam;
- d. extra bed Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu) per malam.
RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN DI AIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN DI AIR
Pasal 22
Dengan nama retribusi penyeberangan di air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat penyeberangan di air yang disediakan oleh pemerintah daerah.
BAB VI - RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN DI AIR
Pasal 23
- (1) Objek retribusi tempat penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelolah oleh pemerintah daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB VI - RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN DI AIR
Pasal 24
Subyek retribusi penyeberangan di air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyeberangan di Air.
BAB VI - RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN DI AIR
Pasal 25
Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyeberangan di Air, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air.
.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VI - RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN DI AIR
Pasal 26
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB VI - RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN DI AIR
Pasal 27
Struktur dan besarnya tarif retribusi masuk penyeberangan di air ditetapkan sebagai berikut:
1. pas masuk:
- a. penumpang
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang 1 (satu) kali masuk;
- b. kendaraan roda 2 (dua) Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per 1 (satu) kali masuk;
- c. kendaraan roda 4 (empat) Rp. 1.000,-(seribu rupiah) per 1 (satu) kali masuk.
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 28
- (1) Retribusi dalam peraturan daerah ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah dan luar wilayah Kota Makassar.
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 29
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 30
- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari pemerintah daerah.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 31
- (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila ## BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 32
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Penagihan retribusi terutama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 33
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 34
- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Bagian Keempat Keberatan
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 35
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 36
- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 37
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 38
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 39
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 40
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pemberian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 41
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XIV - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 42
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 43
- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ## BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 44
- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan surat teguran.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 45
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 46
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
- a. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Penetapan: Ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Desember 2011

Penandatangan: WALIKOTA MAKASSAR, ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Penetapan: Diundangkan di Makassar pada tanggal 21 Februari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, ## M. ANIS ZAKARIA KAMA LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 13