Unknown PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU Nomor 24 Tahun 2012 tentang RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU (berlaku 28 September 2012)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas um um pemerintahan dan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Rum pun Jabatan Fungsional Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
2
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten tang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), se bagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
3
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 354 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
2. 32 Tahun Kesehatan Indonesia Tambahan Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 1996 ten tang Tenaga (Lembaran Negara Republik Tahun 1996 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Nomor 3637); 10.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 ten tang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
.
.
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4 7 41);
..
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
15. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Tranfusi Darah dan Teknisi Gigi;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Bidan;
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ten tang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
..
01/PER/M.PAN/ 1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07 /M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 /KEP/M.PAN/ 11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/ 11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 10/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
.
'
Nomor 19/KEP/M.PAN/ 11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/ 12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
26. Keputusan Menteri . Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP /M.PAN / 4/2001 ten tang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 13/M.PAN/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/ 11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
..
29. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
30. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/ 12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
31. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135/KEP/M.PAN/ 12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
32. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/ 11/2003 tentang J abatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
33. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/ 11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
34. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/ 1/2004 tentang Jabatan
.
'
Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
35. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/47 /M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
36. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 tahun 2008 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
11
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 Seri D Nomor 7);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Labuhanbatu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Satuan Administrasi Pangkal adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu pengguna jabatan fungsional.
5. Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga Non Departemen yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan Jabatan Fungsional Keahlian dan / atau Jabatan Fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
9. Rumpun Kesehatan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan/ atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil ## BAB II
TUJUAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Rumpun jabatan fungsional kesehatan ditetapkan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional kesehatan keahlian dan/ atau jabatan fungsional keterampilan yang diperlukan oleh pemerin tah dalam rangka terselenggaranya tugas urn um pemerintahan.
BAB III - PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBINAAN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Bupati menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Jabatan Fungsional untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional.
- (3) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut.
BAB III - PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBINAAN Pasal 3
Pasal 4
- (1) Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
- (2) Penetapan instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan rumpun jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBINAAN Pasal 3
Pasal 5
Kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional serta sertifikasi keahlian dan keterampilan jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dengan pembinaan Lembaga Administrasi Negara.
JENIS, JENJANG, DAN JUMLAH RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
BAB IV - JENIS, JENJANG, DAN JUMLAH RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Pasal 6
Jenis jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 7

Jabatan -jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional kesehatan dapat dikategorikan dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan.

## Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya adalah :

- a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Diploma IV atau Sarjana (Strata-1);
- b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;
- c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
- a. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/ d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/ e;
- b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Pembina, golongan ruang IV/ a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/ c;
- c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d;

- d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

## Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
- a. Mensyaratkan kualifikasi teknisi operasional dan atau penunjang operasional dengan pendidikan serendah -rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah . Menengah Kejuruan dan setinggi - tingginya Diploma III (D-3);
- b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi;
- c. Terkait pada etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keterampilan dibagi kedalam 4 (em pat) jenjang jabatan, yaitu :
- a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari penata, golongan ruang 111/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

- b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang clidasari oleh suatu ca bang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai clengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas clan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu clengan kepangkatan mulai · dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/cl;
- d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

## Pasal 10

Jumlah jenis jabatan clan Pemangku Jabatan Fungsional pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di sesuaikan dengan volume beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

## BABV

## PENETAPAN ANGKA KREDIT

## Pasal 11

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpman instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional.

## BAB VI

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 12

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rumpun jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 28 September 2012

## BUPATILABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 24 Tahun 2012 Tanggal 28 September 2012



'

## ; 8 1

## 1 1 5 1

| ! .c " .. ~ a ·c s c " e " :.: |
|----------------------------------|
| N ... .. .,. .. 8. < |


|---------|--------------------------------------------------------------|
| C'I ;.. | l iii ,r |


| | 5 ~ ... .. .D z"' -, | |
|--------|-------------------------|-------------------------|

'


|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| s ., s: ~ ~ u :.: .. 0 0 ·e u ,, ·5. l&l ... | .. ·5. e u 0 ·; C.: co | .. 2 0 ·.; 5 ::, z a, |


| | a ;; .c " ., " :.: .. d c 0 | | .. a :a ~ ... " _., z .. ..., |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------|
| C'I .. a 0 ~ s d 0 _., z .. ..., c al ::, c -a 2 l- .. .. c .,, ::, MC,. | 3 .. .c :l " ii ~~ c .. ct ::E ~ | ,;., | I !! ct - - |


|-----------------------|-------------------------------------|
| .. " 0 •- e] 0 " z !- | - |


| | ~ u .. Cl ~ en "i E :, 0:: |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| ~ ·c: ~ 0 1! .8 j~ s .. • .c l] ... '.'.:? | • i '1 ] ~ it ~ - |


## ::&gt; ~ IQ ~ ::, ~ ~ ~ Cl, ::, IQ

0 ... ...,

~ 0 ~ iii ~ :,,: ::, '° ~ Cl, llC 0 0 j::

::,


| J :: ., .., :,,: ; ·c s c ., e ., :,,: | ~ al .c ., • ., :,,: ; ·c ., c ., e ., :,,: |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| .. t 0 '<i ~ .. II) | ; -~ -~ Cl) !::: |