KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 1999 tentang TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG TEGAS ANTAR FUNGSI-FUNGSI YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF (berlaku 17 Maret 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 khususnya
Pasal 1
Membentuk Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan yang Tegas Antar Fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan Tim Kerja Terpadu.
Pasal 2
Tim Kerja Terpadu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
Tim Kerja Terpadu mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengkajian fungsi-fungsi dan identifikasi konsekuensi pemisahan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja Terpadu menyelenggarakan fungsi:
- a. identifikasi fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;
- b. identifikasi konvensi internasional tentang "independence of yudiciary";
- c. pelaksanaan elaborasi studi banding;
- d. identifikasi konsekuensi atau implikasi (predikasi) pemisahan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif tentang penegakan hukum/implementasi hukum Indonesia;
- e. pelaksanaan konsultasi dengan badan-badan Pemerintah dan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara berkenaan dengan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.
Pasal 5
Susunan organisasi Tim Kerja Terpadu terdiri dari:
- a. Ketua Umum:
Ir. Hartarto, Menteri Negara Koordinator Bidang pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- b. Ketua I
-
M. Yahya Harahap, S.H;
- c. Ketua II :
Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.;
- d. Sekretaris I
:
Dr. Sapta Nirwandar;
- e. Sekretaris I
:
M. Ali Boediarto, S.H.;
- f. Sekretaris II
:
Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M.;
- g. Anggota
- 1. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H.;
2. Prof. Dr. Ismail Suni, S.H., MCL;
3. Prof. Dr. Harun Al Rasyid, S.H.;
4. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie, S.H.;
5. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.;
6. Prof. Dr. Bagir Manan, MCL.;
7. Prof. Dr. Sofian Effendi;
8. Laksamana Muda TNI Neken Tarigan, S.H.;
9. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.;
10. Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H.;
11. Drs. Oka Mahendra, S.H.
Nara Sumber : Hakim-hakim Agung Mahkamah Agung.
Pasal 6
Kepada Tim Kerja Terpadu diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 7
- (1) Tim Kerja Terpadu mulai bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sejak ditetapkan Keputusan Presiden ini dan berakhir masa tugasnya tanggal 31 Mei 1999.
- (2) Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim Kerja Terpadu melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja Terpadu setelah berakhir masa tugasnya.
Pasal 8
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja Terpadu dibebankan pada anggaran Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 9
Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Tim Kerja Terpadu diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim Kerja Terpadu.
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE