PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 6 Tahun 2016 tentang KEUANGAN DAN ASET DESA (berlaku 8 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
KEUANGAN DAN ASET DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa dengan adanya perubahan regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa, maka agar pengelolaan keuangan dan aset desa dapat terarah dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, diperlukan pedoman dalam mengelola keuangan dan aset desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Aset Desa;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Keuangan Desa dikelola
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan Desa
Paragraf 1
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan RKPDesa merupakan suatu dokumen perencanaan di Desa.
- (2) Dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) RPJMDesa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (2) RPJMDesa berlaku paling lama 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) RPJMDesa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (1) RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) RKPDesa tahun anggaran berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lama akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) RPJMDesa dan/atau RKPDesa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJMDesa dan/atau RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa diatur dalam Peraturan Bupati.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- (1) Pagu indikatif Desa diinformasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa.
- (4) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
Kepala Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang meliputi:
- a. rencana dana Desa yang bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. rencana ADD;
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- c. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
- d. rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dilampiri dokumen RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- b. kepentingan umum;
- c. RPJMDesa; dan
- d. RKPDesa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Pencabutan Peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 16
- (1) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa paling lama tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Dalam melaksanakan APBDesa, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 17
- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa menerima bantuan keuangan yang bersifat khusus sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan melaksanakan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, dan perubahan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Dalam hal Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Pemerintah Desa setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (5) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada BPD.
- (6) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (7) Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- (8) Tata cara pengajuan, pembahasan, dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan, pembahasan, dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 18
- (1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 20
- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
- e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
- a. pendapatan asli Desa;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. pendapatan lain-lain.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 21
- (1) Jenis dari kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. hasil usaha Desa;
- b. hasil aset Desa;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan pendapatan asli Desa yang bersumber dari swadaya, partisipasi dan gotong royong diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 22
Jenis dari kelompok pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. ADD; dan
- d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 23
- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (4) Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (5) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 24
- (1) Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 25
- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) ADD setelah dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan penggunaan ADD diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 26
- (1) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima bantuan keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Bupati.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 27
- (1) Jenis dari kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa dan pendapatan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 28
- (1) Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 29
Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. belanja tak terduga.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 30
- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan bantuan keuangan khusus dari APBD Provinsi dan APBD.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pengelolaan tanah bengkok diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 31
- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
- a. Kepala Desa;
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- c. perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDesa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 32
- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat diberikan tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 33
- (1) Anggota BPD berhak mendapat tunjangan dari APBDesa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD diatur dalam Peraturan Desa.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 34
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Anggota BPD yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan purna tugas diatur dalam Peraturan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 35
- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena keadaan luar biasa/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 36
- (1) Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 37
- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilakukan melalui rekening kas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum Desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 38
- (1) Kepala Desa harus mengintensifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 39
- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 40
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 41
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah berupa:
- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester kedua atau akhir tahun.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan semester kedua atau akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 42
- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 43
- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
- a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- b. format laporan aset milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- c. format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 44
- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit atau direview oleh Inspektorat Daerah dan telah diundangkan dalam Lembaran Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 46
- (1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 47
- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan Desa;
- f. pelelangan ikan;
- g. hutan milik Desa;
- h. mata air milik Desa;
- i. pelelangan hasil pertanian;
- j. pemandian umum;
- k. embung desa; dan
- l. aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l antara lain:
- a. Aset Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, serta APBDesa;
- b. Aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Aset Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil kerja sama Desa; dan
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- e. Aset Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 48
- (1) Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diperoleh melalui:
- a. pembelian;
- b. sumbangan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (4) Aset Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 49
Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 50
- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Aset Desa yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 51
- (1) Pengelolaan Aset Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Aset Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.
- (5) Aset Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (6) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 52
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 54
Pasal 54
- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati meliputi:
- a. memberikan pedoman pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- b. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- c. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
- d. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa di bidang keuangan dan Aset Desa;
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- f. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; dan
- g. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan Desa; dan
- h. menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di bidang keuangan dan Aset Desa;
- b. fasilitasi pengelolaan keuangan dan Aset Desa dan tertib administrasi di bidang keuangan dan Aset Desa;
- c. mengawasi pelaksanaan APBDesa; dan
- d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBDesa serta pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 54
Pasal 55
- (1) Bupati melakukan pemantauan, pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
- a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- b. menerima, mempelajari dan memberikan bimbingan teknis terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
- c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan:
- a. penerbitan surat peringatan kepada Kepala Desa; dan
- b. pembinaan dan pendampingan Pemerintah Desa dalam hal percepatan pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APBDesa sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 56
Pasal 56
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 56
Pasal 57
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
PARAF KOORDINASI
Drs. M.HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 56
Pasal 58
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 56
Pasal 59
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2016 Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 22 April 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 3

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 19-6/2016 PARAF KOORDINASI Drs. M.HADI ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KETUA PANSUS I DPRD KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
## NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
## KEUANGAN DAN ASET DESA
## I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik ( good governace ) maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam
PENJELASAN
Pasal 120
menyatakan bahwa (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, maka dasar hukum pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa berpedoman pada UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan