KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 67 Tahun 1999 tentang TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (berlaku 2 Juli 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu segera ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaan yang diperlukan;
- b. bahwa untuk menjaga keserasian materi dan sinkronisasi jadwal penyusunan peraturanperaturan pelaksanaan yang diperlukan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka halhal tersebut perlu dikoordinasikan dengan baik;
- c. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.
PERTAMA :
Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, terdiri dari :
Ketua merangkap anggota
: Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
Wakil Ketua I merangkap anggota
Wakil Ketua II merangkap anggota
Sekretaris merangkap anggota
Anggota
: Menteri Dalam Negeri;
: Menteri Keuangan;
- Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Pengembangan Kebijaksanaan Pengawas-an Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
1. Wakil Sekretaris Kabinet;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
5. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
8. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
9. Sekretaris Menteri Negara Koordinator
KEDUA :
Tim Koordinasi bertugas :
- a. Menetapkan pentahapan dan prioritas penyusunan tindak lanjut pelaksanaan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
- b. Merumuskan konsep kebijaksanaan sebagai dasar untuk menyusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, termasuk saran dan acuan tentang struktur kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Menetapkan instansi penyusun setiap peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan pelaksanaan tugas kepada Presiden, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
10. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri;
11. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
12. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
13. Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan;
14. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Kelembagaan;
15. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Ketatalaksanaan;
16. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
17. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Otonomi Daerah
KETIGA :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.
KEEMPAT :
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan unsur penunjang lainnya, dibebankan kepada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
KELIMA :
1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang menangani bidang-bidang tertentu yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Koordinasi;
2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Tim Koordinasi dibantu oleh sebuah Sekretariat.
KEENAM :
Rincian tugas, fungsi, susunan keanggotaan dan tata kerja POKJA dan Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menko Wasbangpan selaku Ketua Tim Koordinasi.
KETUJUH :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE