PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2016 tentang SEWA PEMANFAATAN MEJA DAGANGAN DI PASAR BELIMBING KOTA PONTIANAK (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
SEWA PEMANFAATAN MEJA DAGANGAN DI PASAR BELIMBING KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan pasar tradisional sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan pokok masyarakat;
- b. bahwa agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah namun tidak memberatkan, pedagang dikenakan biaya sewa pemanfaatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sewa Pemanfaatan Meja Dagangan di Pasar Belimbing Kota Pontianak;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
Menetapkan :
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 143);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEWA PEMANFAATAN MEJA DAGANGAN DI PASAR BELIMBING KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pontianak.
6. Pasar adalah Pasar Belimbing yang terletak di Jalan Komodor Yos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.
7. Meja Dagangan adalah meja tempat pedagang meletakkan/memajang barang dagangan di dalam pasar.
8. Pedagang adalah mereka yang memakai fasilitas umum di luar pasar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan aktifitas jual beli.
9. Surat Penunjukan Tempat Usaha selanjutnya disingkat SPTU adalah surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Dinas kepada pedagang untuk melakukan aktifitas perdagangan di lokasi tertentu dalam pasar.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan besaran sewa pemanfaatan meja dagangan di Pasar Belimbing Kota Pontianak.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar dapat menjadi patokan dalam menarik sewa pemanfaatan meja dagangan di Pasar Belimbing Kota Pontianak.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
- a. pemanfaatan;
- b. tata cara pemungutan;
- c. hak dan kewajiban penyewa; dan
- d. ketentuan Penutup.
BAB III - PEMANFAATAN
Pasal 3
- (1) Bentuk Pemanfaatan adalah Sewa Pemanfaatan selama 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Sewa Pemanfaatan yang ditandatangani oleh pedagang dan Kepala Dinas.
- (2) Obyek Sewa Pemanfaatan adalah Meja Dagangan yang berada di dalam Pasar Belimbing.
- (3) Subyek Sewa Pemanfaatan adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha di dalam Pasar Belimbing.
- (4) Besaran Sewa Pemanfaatan bagi pedagang yang memanfaatkan Meja Dagangan di dalam Pasar Belimbing untuk melakukan aktifitas perdagangan adalah sebesar Rp. 1.440.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) per Meja Dagangan per tahun.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 4
- (1) Biaya sewa pemanfaatan dipungut dimuka dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Pontianak.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening tabungan pedagang.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA
Pasal 5
Hak dan Kewajiban penyewa dituangkan dalam perjanjian sewa pemanfaatan yang ditandatangani oleh penyewa dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pontianak.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 6 ## BAB IV ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI