PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 31 Tahun 2014 tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
"
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 75);
"""'
3
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2~ tentang Perlrembangan Kcpcndudukan dan Pembangunan Kcluarga (Lembaran Ney;:ua Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 15. Struktural (Lembaran Ncgard Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Talmn 2002 tentang Perubahan Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pcngangkatan Pcgawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strukturdl (Lembaran Ncgard Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint.ah Nomor 6.3 Tahrm 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyclcnggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
23. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor lnduk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011;
Menetapkan
5
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO
BAB II - KEDUDUKAN, TOGAS, DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 2
- ( 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
Pasa1 3
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil.
BAB II - KEDUDUKAN, TOGAS, DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
BAB II - KEDUDUKAN, TOGAS, DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. perumusan pedoman pelaksanaan program kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
ORGANISASI
PasalS
Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagi.an Umum ;
2. Sub Bagian Keuangan ; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kependudukan, membawahi :
1. Seksi Administrasi Kependudukan ; dan
2. Seksi Pendaftaran Penduduk.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil ; dan
2. Seksi Pembinaan dan Penyimpanan Register Akta;
- e. Bidang Informasi dan Pengkajian Data, membawahi :
1. Seksi Informasi Data ; dan
2. Seksi Pengkajian Data.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BABIV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal7
Kepala Dinas mempunyai tugas mem1mpm, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Bagian Kedua SEKRETARIAT
Pasa18
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
Pasal9
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Umum
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan bahan pencetakan dokumen penduduk {Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Pencatatan Sipil) serta pengadministrasian barang› barang keperluan dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pembuatan pengumpulan Daftar data Urut kepegawaian, Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
1. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. pelaksanaan ketatausa haan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
- c. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
- d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- f. penyelenggaraan sis tern pengendalian in tern Dinas;
- g. penyusunan Laporan Penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h . pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 13
Bidang Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan administrasi dan pendaftaran penduduk;
- b. penjabaran pelaksanaan kebijakan administrasi dan pendaftaran penduduk serta koordinasi dengan instansi terkait;
- c. pengendalian teknis kegiatan administrasi dan pendaftaran penduduk;
- d. pengendalian proses pencetakan dokumen penduduk (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Lainnya);
- e. pelaksanaan koordinasi lintas sektor kebijakan penerapan jaringan sistem informatika kependudukan;
- f. pengendalian validasi dan verifikasi pendaftaran penduduk;
- g. pelaksanaan kebijakan penyusunan data penduduk dan Daftar Penduduk Potensial Pilkada ( D P4); basis Pemilih
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Seksi Administrasi Kependudukan Pasall5
- (1) Seksi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kependudukan dibidang administrasi kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan kebijakan kependudukan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan kegiatan pemutakhiran data penduduk;
- c. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kependudukan;
- d. penyusunan data basis penduduk;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada ( D P4);
- f. pelaksanaan kompilasi, evaluasi dan penyampaian laporan data penduduk;
- g. pelaksanaan monitoring dan supervisi pengelolaan sistem informatika kependudukan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kependudukan; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf2
BAB III - ORGANISASI
Pasal 16
- (1) Seksi Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kependudukan dibidang pendaftaran penduduk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan kebijakan teknis pelayanan dokumen penduduk (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya);
- b. pelaksanaan bimbingan teknis permohonan pelayanan dokumen penduduk;
- c. pelaksanaan proses pencetakan dokumen penduduk;
- d. penyusunan kebutuhan bahan keperluan pencetakan dokumen penduduk;
- e. pelaksanaan validasi dan verifikasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- f. pengumpulan data dalam rangka penyusunan data basis penduduk;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kependudukan; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
BAB III - ORGANISASI
Pasal 17
Bidang Pencatatan Sipil Kepala Dinas dalam Kependudukan dan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Dinas Pen ca ta tan Sipil dibidang penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan
- Pasal 17, Bidang Pencatatan Sipil fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis kegiatan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan akta pencatatan sipil kepada masyarakat;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
BAB III - ORGANISASI
Pasal 19
- (1) Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencatatan Sipil dibidang pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
- b. pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian;
- c. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan;
- d. pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian;
- e. pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak;
- f. pencatatan peristiwa penting lainnya, seperti mati, pengangkatan anak, pengesahan perubahan nama dan perubahan kewarganegaraan; : lahir anak, status
- g. pencatatan pembetulan, perubahan dan pembatalan akta;
- h. pelaksanaan tata usaha dokumen pencatatan sipil;
1. pelaksanaan ketatausahaan;
- J. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pembinaan d.an Penyimpanan Register Akta
BAB III - ORGANISASI
Pasal 20
- ( 1) Seksi Pembinaan dan Penyimpanan Register Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencatatan Sipil dibidang pembinaan dan penyimpanan register akta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyimpanan Register Akta menyelenggarakan fungsi :
•
- a. penyiapan bahan sosialisasi, fasilitasi, bimtek, advokasi, supervisi dan konsultasi;
- b. pelaksanaan sosialisasi;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan penataan berkas-berkas register akta pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan manajemen berkas/file;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
BAB III - ORGANISASI
Pasal 21
Bidang Informasi dan Pengkajian Data mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang Informasi dan Pengkajian Data.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Informasi dan Pengkajian Data menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan dibidang informasi dan pengkajian data;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kependudukan dalam menunjang penyusunan data basis penduduk;
- c. pelaksanaan pengkajian data kependudukan basil pemutakhiran data melalui tampilan sistem informasi kependudukan;
- d. pelaksanaan penjagaan kerahasiaan data elektronik · sistem informasi kependudukan yang tersimpan dan pengendalian penggunaannya;
- e. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan data informasi untuk keperluan dinas dan pclayanan masyarakat secara tertib prosedural;
- f. penyusunan data statistik, grafi.k dan paparan data kependudukan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan lin tas sektoral yang terkait dalam pengkajian data kependudukan;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Seksi Informasi Data
BAB III - ORGANISASI
Pasal 23
- (1) Seksi Informasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi dan Pengkajian Data dibidang informasi data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Informasi Data menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan penetapan kebijakan penggunaan jaringan sistem informasi kependudukan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis sistem informasi kepend udukan;
- c. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi informasi kepend udukan;
- d. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak sistem informasi kependudukan;
- e. penyajian informasi data kependudukan;
- f. penyajian data statistik dan grafik paparan data kependudukan;
- g. penyusunan bahan kebutuhan pengelolaan data kependudukan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang lnformasi dan Pengkajian Data; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Pengkajian Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 24
- (1) Seksi Pengkajian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi dan Pengkajian Data dibidang pengkajian data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pengkajian Data menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengem bangan data inforrnasi;
- b. penyusunan analisis data dan dampak kependudukan;
- c. penyusunan indikator data kependudukan;
- d. pengoperasionalan perangkat lunak sistem informasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kependudukan koordinasi penyusunan dalam proses aplikasi informasi kependudukan; data sistem
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Informasi dan Pengkajian Data; dan
- h. pelaksanaan tu gas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Pengkajian Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BABV
KETENTUAN PENUTUP Pasal25
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 26
Peraturan Bupati 101 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. ~

Penetapan: Diundangkan di Situbondo 1 )11'°' ------,, pada tanggal 8 P1.., J ..:. ,.\_ 1 l\

Penandatangan: ,-..,. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2014 NOMOR °i\