Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2015 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (berlaku 15 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Merrgingat
\
BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERA'PURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
1. Pasal 1-8 ayat (6) Urrdarrg-Urrda:rrg Da:sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da:erah (Lemba:ra:n Nega:ra:Repu-blik Irrdorresia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu
Pasal 1
Dalam Pe:raturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bu\_pati Bangkalan.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangkalan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat b-erdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintaban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggara.kan rumah tangga Desan ya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Da:erah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lerobaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasar.kan keter.wakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhu bungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. lembaga yang dibentuk oleh masy.arakat sesuai -dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
Pasal 2
- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari:
- a. Pimpinan;
- b. Anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
5. a . Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- b. Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- c. Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang.
Pasal 3
- (1) Pimpinan BPD seha:gaimarra dimaksud dalam Pa:sal 2 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota ter.muda.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 4
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
Pa:sal 5
BPD mempunyai fungsi:
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 6
BPD mempunyai wewenang:
- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. menyusun tata tertib BPD.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 7
( 1) BPD berhak:
- .a . mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; clan
BPD wajib:
- a. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa selambat› lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemilihan Kepala Desa;
- b. bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- c. bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan APB Desa;
- d. bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa; dan
- e. menyelenggarakan musyawarah desa.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 8
( 1) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan tentang kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa kepada penyelenggara pemerintahan desa;
- c. menyampaikan usul dan/ atau pendapat penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
Anggota BPD wajib:
- a . memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b . melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelerrggaraan Pemerirrtahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pr.ihadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 9
Arrggota BPD dilararrg:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan kor.upsi, kolusi, dan nepotisme, mener.ima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah / janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan -perurrd:arrgan-undarrgarr;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
8. h . menjadi pengurus partai politik; dan/ atau
- i. menjadi anggota dan/ a tau pengurus organisasi terlarang.
Pa:sal 10
Mekanisme mengenai kedudukan, fungsi dan wewenang, serta hak, kewajiban dan larangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, P.asal 5, Pasal .6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BABV KEANGGOTAAN BPD Bagian Kesatu Jumlah dan Unsur Anggota BPD
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 11
- ( 1) Arrggota BPD ditetapkan derrgan jumlah ga:sal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling ban yak 9 ( sembilan) orang, dengan memperbatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
•
- (2) Bagi Desa yang menentukan anggota BPD
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 12
- ( 1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 15
- (-1· ) Panitia perrgi:srarr arrggota BP0 sebagainrarra dirrraksutl pa:da Pasal 15 ayat (3) menjalankan kegiatan sebagai berikut:
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 16
- (-1· ) Panitia perrgi:srarr arrggota BP0 sebagainrarra dirrraksutl pa:da Pasal 15 ayat (3) menjalankan kegiatan sebagai berikut:
- a. Mengundang Ketua Rukun Tetangga, Ketua rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh a tau - pemu.ka .. masyai:akat lainnya;
- b. Menyediakan tempat rapat;
- c. Menyampaikan informasi rencana pergantian anggota BPD; dan
- d. Me:qy~paikan informasi tentan\_g ketentuan \_yan\_\_g mengatur BPD.
- (2) Proses penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dilakukan dengan
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 17
- ( 1.) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 16 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh} hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 18
- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan su.mpah/janji secar:a bersama-sama dihadapan masyai:akat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
2. . (2) Pelaksanaan sumpah/.ial}ii seb~aimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa dalam satu upacara.
- (3) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat memandu sumpah/janji Anggota BPD ditempat lain, yaitu dipusat Pemerintahan Kecamatan atau di Pusat Pemerintahan Kabupaten.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 19
- '(-1) · Sumpalr/jarrji seba:gaima:na dima:ksntl· da:la:m Pasal 18 aycrt (1) dilaksanakan pada berakhimya masa jabatan anggota BPD.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Badan . P-enm,1.sya.wai::atan. Desa sebagai ber.ikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil› adiln\_ya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demikrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang› undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Setelah mengueapkan sumpah/ja.nji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, anggota BPD mela:ksa:rraka:rr · serah 1:erima jabatan derrgarr diba: a:tka:n Berita Acara Serah Terima Jabatan.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 20
- (1) Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagainnma dirrrakscrd pada ayat(-1· ) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Anggota BPD berhenti bersama-sama setelah berakhir masa ja.batai:u : 1 :Ya - dan telah.ditetapkan angggta BPD yang bar.u.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 21
- (1) An\_ggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 ( enam) bularr;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji ## BAB VI TATA KERJA ORGANISASI BPD Bagian Kesatu P.asal 24
- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. \_ (2) Ke\_\_putusan BPD sebagaimana dimaksud \_\_pada ayat ( 1) da\_\_pat dilakukan setelah melalui pembahasan dalam rapat BPD.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 25
- (l) · Ra:patBPD dipirnpin uleh Pirnpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan .bei::dasar.kan suar:a ter.ban¥Bck.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang› kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang› kuran,\_gnya se\_paruh lebih dari iumlah ~ggota BPD yang hadir, dalam hal membahas rencana:
- a . pemberhentian Kepala Desa;
- b. pinjaman; dan
- c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Hasil rapat dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 26
Ra:patBPD bersifa:ti:erbuka ·arrtuk umam, · kecmrli yarrg dinyatakan tertutup
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 27
· Rapa:t te1 tu tap BPD dapat 1nengambil keputasarr, kecucdi mengenai:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
3. .c. .pemilihan.Pimpinan BPD;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada desa;
- f. badan usaha milik desa;
7. \_ g. \_ persetl!.juan \_ penyelesaian \_ perkara perdata secara damai;
- h. kebijakan tata ruang;
1. kerjasama desa; dan
- j. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 28
- tl}Dalam ra:rrgka rnerrggali aspira:si masyarakat-, arrggata BPD berhak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang bersangkutan kepada pengurus lembaga - kemasyar.akatan -desa, masyar,akat, pihak keti-ga maupu- n Kepala Desa.
- (2) Komunikasi yang dilakukan dalam rangka mengajukan pertanyaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan mau,pun tertulis.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 29
- ( 1) Dalam rangka menampung aspirasi, Sekretaris BPD melayani pengaduan yang disampaikan oleh pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan anggota masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Dalam rangka memaksimalkan kinerja BPD untuk menampung-aspira:si - s&amp;d.'"gaimana dimaksutl pada ayat- ( l) anggota BPD wajib aktif turun kepada masyarakat guna menggali keluhan yang dialami masyarakat.
- (3) Sekretaris BPD mencatat setiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada a¥at .(.1.) yang dilengkapi den-gan identitas diri pelapor.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 30
- (-1')-Da:lmn rarrgka perrya:lunm aspirasi, BPD wajib menggela:r rapat secara periodik 1 (satu) bulan sekali khusus membahas aspirasi masyarakat.
- (2) BPD wajib melaksanakan rapat lebih awal guna . mer.u.muskan ber.ba.gai infor.masi 3[an.g telah dijar.in..g dan ditampung.
- (3)
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 32
- (1) BPD meminta laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerin tahan Desa kepada Kepala Desa setiap-tahun dan-akhir masa jabatan.
- (2) Laporan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 33
- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhimya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhimya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 34
- (l) · Pererrca:rraarr penycrsu:rrcrn 1ancangan Perata.Tcrn Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa . lairu::1.ya - di - desa dapat .member.ikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/ a tau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan dikonsultasikan masukan. kepada kepada masyarakat desa dan dapat camat untuk mendapatkan
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa dan dibahas oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (5) BPD da.pat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang:
- a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. APB Desa; dan
- . d. laporan .. per.tanggungjawaban :r::ealisasi pelaksanaan APB Desa.
- (6) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (7) BPD menyetujui Peraturan Desa bersama Ke\_pala Desa.
Keuangan dan Administrasi
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 35
- (-l}BPD · merrdapatkan biaya opera:siurra:l pelaksarra:crn tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Bendahara BPD.
- (2) Anggota BPD mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Biaya operasional BPD dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa. anggota BPD dan ayat (2)
BAB III - KEDUDUKAN,FUNGSIDAN WEWENANG BPD Pasal 4
Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 9 Maret 2015

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tan al 7 A ril 2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015 NOMOR 2/E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 078-2/2015
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## -PER• A-TUR:A:N • D:A:ER:A:H KABUPATEN BANG KALAN
NOMOR
2
TAHUN
2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
## -I. UMUM
Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya mer.upakan . wakil .dar.i .pe:n.d.uduk Desa bei:dasar.kan keter.wakilan wilayah .dan ditetapkan secara demokratis.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tin\_gkat Desa \_ yan\_g turut membahas dan menye\_pakati berba\_gai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/ atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan · Mcrsyawanrh Desa. Musyawarah Desa atau yang disebrrt derrgan na:nra la:in adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusawarahkan dan menyepakati hal yang .bersifat sti:ategis dalam peny:elenggaraan .P.emer.intahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
Berhrkcmya Urrchmg-UrnhmgNumor 6 Tahrrrr 20t4 i:entarrg Desa yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014, memberikan konsekwensi yuridis bagi Daerah Otonom untuk melakukan berbagai penyesuaian yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
· Irrdikasi dari-11ernya:taan di crras dapa:t dicer nrati pada Pa:sal 6-5 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan menyatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".
Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu Daerah Otonom, memiliki posisi yang sama dengan Daerah Otonom lainnya jika ditinjau dari aspek konsekwensi yuridis yang terkait dengan penyesuaian Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan memandang perlu untuk segera menyusun Peraturan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa - sebagaimana "telatr dicrbah - terakhir derrgarr Penrtcrran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2010.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pa:sal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengao adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dai:i melak.sanakan P-ei:atur,an Daer.ah im.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas. Pasal 3 Cukupjelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukupjelas Pasal-8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas . .P-asal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 ayat (1) Yang dimaksud dengan "dilakukan secara demokratis" adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan. ayat (2 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas. Pasal 14 ayat ( 1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) huruf a yang dimaksud dengan "aktif dalam kegiatan kemasyarakatan" adalah keterlibatan Calon BPD dalam kepengurusan maupun keanggotaan organisasi kemasyarakatan dengan tingkat kehadiran yang relatif lebih tinggi dibanding pengurus maupun anggota organisasi lain dalam setiap kegiatan organisasi kemasyarakatan. huruf b Cukup jelas. huruf c yang dimaksud dengan "memahami karakter dan wilayah desa" adalah pengetahuan Calon BPD