PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH Nomor 04 Tahun 2016 tentang PEM BENTUKAN KELURAHAN TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 04 TAHUN 2016
TENTANG
PEM BENTUKAN KELURAHAN TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- b. bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagran wilayah ke{a serta sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20O6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor l9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
o
Memperhatikan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Tahun 20O5 Nomor 165 Tambahan lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 20O7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 20O8 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (l.embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O5);
8. 1O. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukal, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O7).
Berita Acara Masyarakat Kelurahan Tanjuang Gadang dan Kelurahan Sungai Pinago tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Tanjuang Gadang dan Kelurahan Sungai Pinago menjadi Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago tanggal Dua Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ompek.
ev
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Kota adalah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya;
6. Kecamatan adalah wilayah ke{a Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungiawab kepada camat;
8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau b"gran kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan barr.
BAB N
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud ditetapkalnya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago.
c
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. melaksanakan fungsi pemerintahan;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH
Bagran Pertama
Pembentukan
BAB III - PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH
Pasal 4
- (l) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago;
- (2) Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Tanjuang Gadang dan Kelurahan Sungai Pinago dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat.
Bagian Kedua
Luas Wilayah
BAB III - PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH
Pasal 5
Luas wilayah Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago secara administrasi pemerintahan adalah 0,85 km2.
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
BAB III - PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH
Pasal 6
Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Padangtongah Balainanduo dan Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat;
- b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Tanjung Pauh dan Kelurahan Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Tanjung Pauh dan Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat.
e
- d. sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Payolansek dan Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat.
BAB III - PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH
Pasal 7
Peta Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

## BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasa1 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

## Pasal 1O

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan orga-nisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk kelurahan dilalsanalan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

- (1) Sebelum Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan;
- (2) Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan.


cv

Diundangkan di P uh pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBU


S

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 04.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, PROVINSI SUMATERA BARAT: (o4 l2016l.

## Pasal 12

Pusat pelayanan pemerintahan untuk sementara berada di kantor lurah yang berada di Sungai Panago sampai ditetapkan kantor lurah delinitif.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah penempatannya dalam l,embaran Payakumbuh. memerintahkan ini dengan Daerah Kota

Ditetapkan di yakumbuh peda tanggal rlelrxora PA AKUMBUH -


RIZA FALEPI

rze'o"""'


o!

## PENJEI,ASAN

## ATAS

## RANCANGAN

## PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

## NOMOR 04 TAHUN 2016

## TENTANG

## PEMBENTUKAN KELURAHAN TANJUANGGODANG SUNGAIPINAGO

## I. UMUM

Pembenfukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan "12s lagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada. Pembentukan dan penggabungan kelurahan bertujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan potensi wilayah kelurahan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bahwa jumlah penduduk, luas wilayah, sarana prasarana kelurahan dan kompetensi aparatur kelurahan di Kota Payakumbuh tidak berimbang atau tidak proporsional, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pelayanaa kepada masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Payakumbuh berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2O13 merasa perlu melakukan penggabungan Kelurahan Tanjuang Gadang dan Kelurahan Sungai Panago menjadi kelurahan baru yaitu Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago.

## U. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

- (U Cukup Jelas

- (21 Cukup Jelas

- (3) Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

- Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5


O

Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O5).

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

- (1) Cukup Jelas

- (21 Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas


t,


v