PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 52 Tahun 2015 tentang URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar maka perlu menyusun dan merumuskan uraian tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang uraian tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 537);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
6. Dewan Perwakilan Rakyar Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan lembaga lain daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan lembaga lain daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; dan
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
- a) sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
- b) sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah; dan
- c) sub Bagian Pertanahan dan Batas Daerah.
2. Bagian Hukum, terdiri dari :
- a) sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- b) sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum; dan
- c) sub Bagian Bantuan Hukum.
3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
- a) sub Bagian Publikasi;
- b) sub Bagian Informasi; dan
- c) sub Bagian Protokol.
- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1. Bagian Ekonomi, terdiri dari :
- a) sub Bagian Produksi Daerah;
- b) sub Bagian Perekonomian; dan
- c) sub Bagian BUMD dan Kajian Investasi Daerah.
2. Bagian Pembangunan dan Pengadaan barang/Jasa, terdiri dari :
- a) sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan; dan
- c) sub Bagian Program.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- a) sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental;
- b) sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
- c) sub Bagian Kesehatan dan KB.
- c. Asisten Administrasi, terdiri dari :
1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
- a) sub Bagian Penataan Surat, Arsip dan Persandian;
- b) sub Bagian Keuangan; dan
- c) sub Bagian Kepegawaian.
2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a) sub Bagian Kelembagaan;
- b) sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
- c) sub Bagian Analis, Formasi Jabatan dan Pemberdayaan Aparatur.
3. Bagian Umum, terdiri dari :
- a) sub Bagian Perlengkapan;
- b) sub Bagian Rumah Tangga; dan
- c) sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 4
Uraian tugas Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan pembangunan dan pengadaan barang/jasa serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menyusun dan merumuskan kebijakan pembinaan perekonomian dan kemasyarakatan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan sosial kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta perekonomian, sosial dan kemasyarakatan;
- e. membina, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta menyusun dan merumuskan kebijakan dibidang administrasi, aparatur pemerintahan daerah, organisasi dan tatalaksana instansi di lingkungan pemerintah daerah;
- f. menyusun, merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan dibidang produk hukum daerah yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pengelolaan rumah tangga, sarana, dan prasarana Pemerintah Daerah;
- h. mengadakan hubungan kerja dan kerjasama dengan Kementerian atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan
(Asisten I)
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 5
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. merumuskan sasaran dan program kerja dibidang pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat;
- b. merencanakan kegiatan pemerintahan yang meliputi pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat;
- c. mengoordinasikan kegiatan dibidang pemerintahan, ketertiban dan keagrariaan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- d. mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan dibidang pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Paragraf 1
Bagian Tata Pemerintahan
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 6
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan kecamatan dan kelurahan;
- b. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis otonomi daerah, penyiapan bahan pencalonan, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD, memfasilitasi proses penerimaan studi banding/kunjungan kerja serta pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah;
- c. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penetapan batas wilayah dan kerja sama antar daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 7
Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan kecamatan dan kelurahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan langsung dengan bidang pembinaan kecamatan dan kelurahan serta hubungan antar kelembagaan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan kecamatan dan kelurahan;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembinaan kecamatan dan kelurahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pembinaan prasarana fisik pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah;
- g. mengevaluasi laporan kegiatan camat/pemerintah kecamatan, lurah/ pemerintah kelurahan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan sumber pendapatan daerah;
- i. mengumpulkan dan mengolah data serta memonitor potensi dan sumbersumber pendapatan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah;
- j. menyiapkan bahan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan antar instansi pemerintah;
- k. menghimpun monografi kecamatan dan kelurahan
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 8
Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan otonomi daerah;
- b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan otonomi daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang otonomi daerah;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. menyiapkan bahan-bahan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- f. penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintah umum dan berkaitan dengan otonomi daerah;
- g. menyiapkan data untuk proses administrasi pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan terkait proses pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Banjar;
- i. memfasilitasi proses penerimaan studi banding/kunjungan kerja dari pemerintah daerah dan DPRD daerah lain, lembaga pemerintah non departemen dan instansi vertikal lainnya;
- j. persiapan bahan koordinasi unsur Muspida dan pejabat pemerintah daerah;
- k. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan-urusan pemerintah yang menjadi urusan otonomi daerah;
- l. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah;
- m. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
- n. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 9
Sub Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pertanahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan langsung dengan bidang pertanahan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pertanahan;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pertanahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- f. memfasilitasi pengadaan tanah khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- g. memfasilitasi kegiatan SKPD teknis terkait pengadaan tanah dan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum dan perubahan status tanah negara yang berkaitan dengan wilayah kecamatan dan kelurahan;
- h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penghapusan, pembentukan atau perubahan batas wilayah kecamatan dan kelurahan yang berhubungan dengan batas kabupaten/kota tetangga;
- i. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan batas wilayah dan kerjasama antar daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. menyiapkan dan menata batas wilayah kabupaten maupun batas wilayah kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Bagian Hukum mempunyai tugas :
- a. menyusun progam, mengatur dan mengawasi terselenggaranya perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum daerah serta menelaah dan mengevaluasi produk-produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati;
- b. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan data kodifikasi produk hukum daerah, penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta pembinaan dan pengembangan sistem jaringan informasi hukum di daerah;
- c. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan data, bahan dan persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah serta memberikan pelayanan bantuan hukum kepada unsur-unsur pemerintah daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 11
Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menginventarisir, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang peraturan perundangundangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang peraturan perundang-undangan;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. menyiapkan data, bahan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan semua unsur pemerintah daerah dalam rangka perumusan rancangan produk hukum daerah serta perumusan perubahannya;
- f. mengikuti dan memantau proses pembahasan rancangan peraturan daerah dengan DPRD;
- g. mempelajari dan meneliti data/bahan konsep rancangan Produk hukum daerah;
- h. menyiapkan bahan penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 12
Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan bidang dokumentasi dan publikasi hukum;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang dokumentasi dan publikasi hukum;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang dokumentasi dan publikasi hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. mengumpulkan dan mendokumentasikan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. melakukan penyiapan dan pengolahan data dan bahan dalam rangka penyusunan kodifikasi produk hukum;
- f. menyiapkan bahan pengundangan produk hokum daerah yang bersifat pengaturan kedalam lembaran daerah dan berita daerah;
- g. memperbanyak produk hukum yang berhubungan dengan tugas pemerintahan daerah;
- h. menyiapkan produk-produk hukum untuk dipublikasikan;
- i. memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi hukum dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH);
- j. melaksanakan pendataan terhadapproduk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan serta bahan laporan teknis guna kepentingan penyusunan laporan dibidang hukum;
- k. menyusun daftar inventaris produk hukum daerah secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 13
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum;
- b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. mempelajari dan meneliti permasalahan hukum yang dihadapi oleh unsur pemerintahan daerah yang berkaitan dengan sengketa perdata maupun tata usaha negara, ataupun permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia;
- f. menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara;
- g. memberikan bantuan hukum terhadap pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara perdata dan Tata Usaha Negara dalam kedinasan;
- h. mewakili Bupati dan unsur pemerintah daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- i. mempelajari dan meneliti konsep MoU/pra perjanjian, perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- j. melaksanakan pemberian jasa konsultasi hukum kepada aparatur pemerintah daerah;
- k. mempelajari dan mengevaluasi persoalan hukum yang menyangkut tugas pemerintah daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Paragraf 3
Bagian Hubungan Masyarakat
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 14
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan, pensistematisasian, analisis, penyajian dan pengendalian informasi dan publikasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di daerah;
- b. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelayanan dan penyebarluasan informasi dan atau publikasi kepada pers, media masa, lembaga pemerintah dan non pemerintah, lembaga masyarakat tentang kebijaksanaan pemerintah daerah secara umum;
- c. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelayanan keprotokolan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 15
Sub Bagian Publikasi mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang publikasi;
- b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang publikasi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang publikasi;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang publikasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. menyiapkan naskah publikasi, siaran pers dan naskah lainnya sebagai pelayanan informasi terhadap pers, media massa, cetak dan elektronik serta pengguna informasi lainnya;
- f. memberikan bantahan, sanggahan, tanggapan dan
PENJELASAN
Pembukaan
terhadap pemberitaan pers, media massa, cetak dan elektronik sesuai tugas atau perintah atasan;
- g. mengatur pendistribusian media massa cetak sesuai kebutuhan, dan mengkliping berita serta mendokumentasikannya;
- h. menyiapkan bahan untuk publikasi media massa, cetak, booklet, brosur, buku, papan pengumuman dan mengundang wartawan untuk jumpa pers;
- i. mendokumentasikan kegiatan Bupati/Wakil Bupati, pejabat pemerintah daerah dan masyarakat serta hasil-hasil pembangunan sebagai bahan informasi dan publikasi;
- j. melakukan kerja sama dengan pejabat pemerintah daerah, pers, pimpinan media massa cetak dan elektronik untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkup publikasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
##
PENJELASAN
Pasal 16
Sub Bagian Informasi mempunyai tugas : - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang informasi; - b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagai bahan informasi dan kebijakan