PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1994 tentang PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH (berlaku 20 April 1994)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa peran Koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat sangat strategis, sehingga Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan;
- b. bahwa salah satu tugas Pemerintah dalam upaya menciptakan iklim serta kondisi dimaksud, adalah mewujudkan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi apabila berdasarkan alasan-alasan tertentu kegiatannya dirasakan dapat menghambat dan membahayakan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dipandang perlu mengatur Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- a. Penyelesaian pembubaran adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penyelesai terhadap kekayaan Koperasi yang dibubarkan oleh Pemerintah, yang selanjutnya disebut penyelesaian pembubaran.
- b. Tim Penyelesai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran Koperasi.
- c. Penyelesai adalah perorangan yang ditunjuk sebagai anggota Tim Penyelesai.
- d. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi Koperasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Menteri berwewenang membubarkan Koperasi, dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk Pejabat.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN
BAB II - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN
Pasal 3
- (1) Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:
- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
- b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan
BAB II - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN
Pasal 4
- (1) Sebelum mengeluarkan keputusan Pembubaran Koperasi, Menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi kepada anggota Koperasi yang masih ada.
- (3) Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan koperasi.
BAB II - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN
Pasal 5
- (1) Pengurus atau Anggota Koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan Huruf d, dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh Pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diajukan oleh anggota Koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama Koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, Menteri wajib mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
BAB II - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN
Pasal 6
- (1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan.
- (2) Terhadap keberatan yang diajukan, Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan diterima, Menteri wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan.
- (4) Dalam hal keberatan ditolak, Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan.
- (5) Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.
BAB II - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN
Pasal 7
Dalam hal Menteri tidak mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan atau Pasal 6 ayat (4), atau tidak menyampaikan surat pembatalan rencana pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), rencana pembubaran Koperasi dinyatakan batal
BAB II - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN
Pasal 8
- (1) Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal Pengurus atau anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan mengenai pembubaran Koperasi dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB II - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN
Pasal 9
- (1) Untuk kepentingan Kreditor dan anggota Koperasi, Menteri wajib segera menyelenggarakan penyelesaian pembubaran terhadap Koperasi yang dibubarkan.
- (2) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".
PENYELESAIAN
Bagian Pertama Tim Penyelesai
BAB III - PENYELESAIAN
Pasal 10
- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi, Menteri dapat membentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari satu atau lebih pejabat instansi Pemerintah yang membidangi Koperasi dan satu atau lebih anggota Koperasi yang tidak pernah menjadi Pengurus Koperasi, serta apabila dipandang perlu dari instansi Pemerintah terkait lainnya.
- (3) Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Menteri untuk melakukan penyelesaian pembubaran Koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi.
BAB III - PENYELESAIAN
Pasal 11
- (1) Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
BAB III...
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
- (2) Menteri mengatur lebih lanjut pedoman penyelenggaraan hak, wewenang dan kewajiban Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB III - PENYELESAIAN
Pasal 12
- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta senantiasa mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran Koperasi.
- (2) Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari dua tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (3) Penetapan jangka waktu penyelesaian pembubaran Koperasi dalam Keputusan Pembubaran Koperasi dilakukan sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan dengan
BAB III - PENYELESAIAN
Pasal 13
- (1) Tim penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran Koperasi.
- (3) Dengan penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri, maka penyelesaian pembubaran Koperasi selesai dan seluruh tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri.
BAB III - PENYELESAIAN
Pasal 14
- (1) Seluruh biaya dan atau pengeluaran yang secara wajar diperlukan oleh Tim Penyelesai dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi menjadi beban anggaran Departemen yang membidangi Koperasi.
- (2) Dalam hal terdapat sisa hasil penyelesaian, Menteri dapat menetapkan upah anggota Tim Penyelesai dibebankan pada Koperasi paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya upah Tim Penyelesai.
- (3) Besarnya upah Tim Penyelesai yang dibebankan pada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian.
- (4) Menteri menetapkan besarnya upah anggota Tim Penyelesai,
BAB III - PENYELESAIAN
Pasal 15
- (1) Atas nama Menteri, Tim Penyelesai memberitahukan mengenai pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Kreditor Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal alamat Kreditor Koperasi tidak diketahui, maka pembubaran Koperasi diumumkan secara luas dengan menempelkan Keputusan pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dengan
BAB III - PENYELESAIAN
Pasal 16
- (1) Kreditor yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
Bagian...
- (2) Kreditor yang mengetahui pembubaran Koperasi melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama penyelesaian pembubaran masih berlangsung.
PENGUMUMAN PEMBUBARAN KOPERASI
BAB IV - PENGUMUMAN PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 17
- (1) Menteri mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) sejak tanggal Pengumuman Pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) status badan hukum koperasi hapus.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini segala peraturan pelaksanaan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR17 TAHUN 1994
## TENTANG
## PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH
## UMUM
Berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 48
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, kewenangan Pemerintah untuk membubarkan Koperasi dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi (selanjutnya disebut Menteri) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri. Kewenangan untuk membubarkan Koperasi tersebut timbul sebagai konsekuensi dari tugas Pemerintah untuk menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagai media dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Iklim serta kondisi yang demikian hanya mungkin tercapai apabila masyarakat dapat mengandalkan sistem perkoperasian yang berlaku, oleh karena itu Pemerintah berkepentingan bagi terwujudnya sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri. Apabila kegiatan Koperasi dirasakan dapat menghambat atau membahayakan sistem perkoperasian, misalnya ternyata kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan (meskipun sudah diberikan bantuan atau bimbingan), atau terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, atau tidak sejalan dengan Undang-undang Perkoperasian atau Anggaran Dasar Koperasi, maka Koperasi yang demikian lebih baik dibubarkan. Dalam melakukan pembubaran Koperasi, Menteri terlebih dahulu mempertimbangkan secara obyektif segala aspek yang berkaitan dengan Koperasi yang bersangkutan. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan