PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 20 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 25 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan Desa merupakan Pemerintahan Nagari dan merupakan nama lain dari desa yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
4. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini.

## Pasal 3

- (1) Dana Nagari setiap Nagari dihitung berdasarkan jumlah Pemerintahan Nagari.
- (2) Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Nagari.

## Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Nagari sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Nagari untuk Kabupaten Pesisir Selatan.

## Pasal 5

Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Nagari untuk Kabupaten Pesisir Selatan dihitung dengan cara:

- W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) Keterangan:
- W = Dana Nagari setiap Nagari
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari kabupaten yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari setiap terhadap total penduduk miskin Nagari kabupaten yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah Nagari setiap terhadap luas wilayah Nagari kabupaten yang bersangkutan
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Nagari kabupaten Pesisir Selatan

## Pasal 6

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Nagari dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Nagari tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
- a. APBNagari paling lambat bulan Maret; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester

sebelumnya.

- (5) Penyaluran Dana Nagari tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Nagari semester I.
- (6) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APBNagari.

## Pasal 8

Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Nagari;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

## Pasal 9

Pengelolaan keuangan Nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBNagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Nagari yang mengakibatkan beban APBNagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi peraturan Nagari.
- (4) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari dalam hal Wali Nagari tidak menyampaikan APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Nagari dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Nagari yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Nagari yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Nagari yang diterima Nagari.
- (5) Penggunaan Dana Nagari yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Nagari dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI PESISIR SELATAN

Dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan pada tanggal 25 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dto

## E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 N0M0R 20