PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA (berlaku 9 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh merupakan bagian dari kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia yang memiliki peran penting bagi pemahaman, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
Mengingat
:
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 16);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh.
6. Unit Kerja adalah satuan kerja yang mengelola benda cagar budaya.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Kawasan bersejarah adalah merupakan satuan ruang geografis yang memiliki sejumlah situs yang berdekatan dan ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:
- a. pancasila;
- b. bhinneka tunggal ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:
- a. melestarikan dan memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya yang berada di daerah sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat untuk kepentingan agama, sosial ekonomi, dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan kebudayaan;
- b. meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat karakter dan kepribadian daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. mempertahankan kearifan lokal;
- f. mengamankan aset budaya yang mempunyai nilai penting bagi Daerah; dan
- g. mempromosikan warisan budaya Daerah kepada masyarakat internasional.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air.
Bagian Kesatu Benda, Bangunan dan Struktur
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 5
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian daerah.
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 6
- (1) Benda Cagar Budaya dapat:
- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- (2) Bangunan Cagar Budaya dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam Sebagian dan Seluruhnya.
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 7
Struktur Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
Bagian Kedua Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 8
Setiap bangunan gedung cagar budaya dilestarikan harus memenuhi persyaratan:
administratif; dan b. teknis.
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 9
- (1) Persyaratan administratif Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
- a. status bangunan gedung sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya;
- b. status kepemilikan; dan
- c. perizinan.
- (2) Keputusan penetapan status Bangunan Gedung sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
- (3) Status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi status kepemilikan tanah dan status kepemilikan bangunan gedung cagar budaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
yang
- (4) Tanah dan Bangunan Gedung Cagar Budaya dapat dimiliki oleh Daerah, swasta, badan usaha milik daerah, masyarakat hukum adat, atau perseorangan.
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 10
- (1) Persyaratan teknis Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan;
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya; dan
- c. persyaratan pelestarian.
- (2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
- b. arsitektur bangunan gedung; dan
- c. pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. keselamatan;
- b. kesehatan;
- c. kenyamanan; dan
- d. kemudahan.
- (4) Persyaratan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. keberadaan bangunan gedung cagar budaya; dan
16. b.
17. nilai penting bangunan gedung cagar budaya.
- (5) Persyaratan keberadaan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus dapat menjamin keberadaan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya yang bersifat unik, langka, terbatas, dan tidak terbarukan.
- (6) Persyaratan nilai penting Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus dapat menjamin terwujudnya makna dan nilai penting yang meliputi langgam arsitektur, teknik membangun, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Bangunan Gedung Cagar Budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 11
Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 12
Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
BAB III - KRITERIA CAGAR BUDAYA
Pasal 13
Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
BAB IV - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 14
- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap
BAB IV - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 15
Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Daerah, kecuali yang secara turuntemurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
BAB IV - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 16
- (1) Selain Penduduk Kota Sungai Penuh tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali Penduduk dan/atau badan hukum lain tersebut tinggal dan menetap di Kota Sungai Penuh.
- (2) Penduduk dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Kota Sungai Penuh.
BAB IV - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 17
Cagar Budaya di Wilayah Daerah yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai Daerah.
BAB IV - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 18
- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 19
- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 20
- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya Bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan Mengkomunikasikannya Kepada Masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggungjawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki Kurator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 21
- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang dibidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 22
- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.
BAB IV - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 23
- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi danbangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB V - PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Penemuan
Pasal 24
- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di Bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Instansi Terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3)
BAB V - PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Penemuan
Pasal 25
- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan daerah, dapat dimiliki oleh penemu.
BAB V - PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Penemuan
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya diatur alam Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Pencarian
BAB V - PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Penemuan
Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan didarat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap
BAB V - PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Penemuan
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.
REGISTER CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu Pendaftaran
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 29
Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 30
- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh pemerintah daerah atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian oleh Perangkat Daerah dan Tim Ahli Cagar Budaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengambilalihan Cagar Budaya yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Pengkajian
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 31
- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di Bidang Cagar Budaya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 32
Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
Bagian Ketiga Penetapan
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 33
- (1) Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
3. a.
4. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
- b. surat keterangan kepemilikan
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 34
- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Walikota setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) Tahun.
Bagian Keempat Pencatatan
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 35
- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sistem Register Daerah Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus dicatat di dalam Register Daerah Cagar Budaya.
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 36
Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah untuk dicatat dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya.
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 37
Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Daerah Cagar Budaya.
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 38
Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 39
Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Bagian Kelima Pemeringkatan
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 40
- (1) Penentuan peringkat cagar budaya didasarkan pada nilai penting cagar budaya.
- (2) Peringkat cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
- a. cagar budaya peringkat A, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan cukup tinggi yang didukung dengan kondisi keaslian cagar budaya yang relatif masih belum mengalami perubahan berarti;
- b. cagar budaya peringkat B, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sedang dan kondisi keaslian cagar budaya telah mengalami perubahan; dan
- c. cagar budaya Peringkat C, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan rendah dan kondisi keaslian cagar budaya banyak mengalami perubahan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 41
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kota apabila memenuhi syarat: untuk
- a. sebagai cagar budaya yang diutamakan dilestarikan dalam wilayah kota;
mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 42
Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 43
Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kota dapat dikoreksi peringkatnya
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 44
Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:
- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
Bagian Keenam Penghapusan
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 45
- (1) Cagar Budaya Peringkat Kota yang sudah tercatat dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya hanya dapat dihapus dengan Keputusan Walikota atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 46
- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Daerah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan apabila Cagar Budaya: a. musnah;
- b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
- c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
- d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Daerah Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Daerah Cagar Budaya.
BAB VI - REGISTER CAGAR BUDAYA
Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Daerah Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kesatu Umum
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 48
- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 49
Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 50
Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.
Bagian Kedua Pelindungan
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 51
- (1) Setiap orang dapat melindungi Cagar Budaya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. penetapan zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.
Paragraf 1 Penyelamatan
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 52
Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 53
- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
- a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
- b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 54
- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.
Paragraf 2 Pengamanan
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 56
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan dan/atau penyimpanan Cagar Budaya peringkat Kota untuk kepentingan pengamanan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 57
- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan oleh juru pelihara.
- (2) Pelaksanaan pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 58
Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 59
Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 60
- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 61
- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagianbagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagianbagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 62
- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagianbagiannya, hanya dapat dibawa keluar Wilayah Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Walikota.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.
Paragraf 3 Zonasi
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 65
- (1) Penetapan Zonasi dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasan dan pemanfaatan ruang,
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 66
- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dibagi dalam kategori intensif dan ekstensif.
- (2) Kategori intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi pelestarian isi situs atau kawasan secara ketat dari sisi keaslian dengan tingkat perubahan yang sangat terbatas.
- (3) Kategori ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi pelestarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuaikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif .
Paragraf 4 Pemeliharaan
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 67
- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penguasaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi benda-benda cagar budaya yang terdapat di Daerah.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 68
- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau ditempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 69
- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 70
- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 71
- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
- a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.
Paragraf 3 Revitalisasi
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 72
- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 73
- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kota, baik seluruh maupun bagianbagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 74
Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.
Paragraf 4 Adaptasi
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 75
- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
- a. ciri asli dan/atau muka bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya; dan/atau
- b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan:
- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya;
- b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
- c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
- d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 76
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 77
- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 78
Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 79
- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Walikota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 80
- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 81
Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat kota hanya dapat dilakukan atas izin Walikota.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 82
Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.
BAB VII - PELESTARIAN
Pasal 83
Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu Tugas
BAB VIII - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 84
- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.
Bagian Kedua Wewenang
BAB VIII - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 85
Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. menetapkan etika pelestarian cagar budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data cagar budaya;
- d. menetapkan peringkat cagar budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status cagar budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan cagar budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian cagar budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola kawasan cagar budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan cagar budaya
BAB VIII - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 86
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas Unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
PENDANAAN
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 87
- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. hasil pemanfaatan cagar budaya; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan ## BAB X PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Bagian Kesatu Pengawasan
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 88
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Penyidikan
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 89
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 90
Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 91
Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 92
Setiap orang yang tanpa izin Walikota melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 93
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 94
Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 95
- (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentag Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 96
Setiap orang yang tanpa izin Walikota memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 97
Setiap orang yang tanpa izin Walikota memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 98
Setiap orang yang tanpa izin Walikota membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaiman dimaksud Pasal 109 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 99
Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 100
Setiap orang yang tanpa izin Walikota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 101
- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 99 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
- a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hokum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 102
Pasal 102
Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan ## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 102
Pasal 103
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 106
Setiap orang yang tanpa izin Walikota memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Setiap orang yang tanpa izin Walikota memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Setiap orang yang tanpa izin Walikota membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaiman dimaksud Pasal 109 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Setiap orang yang tanpa izin Walikota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 99 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
- a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hokum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 102
Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan ## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 9 Oktober 2017

Penandatangan: WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd ## ASAFRI JAYA BAKRI

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 9 Oktober 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, ## PUSRI AMSYI LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 6; NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 6,6/2017;
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 6 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA
## I. UMUM
Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan Cagar Budaya tersebut. Pengelolaan Cagar Budaya itu sendiri bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan hasil karya warisan leluhur.
Hal ini berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Penyusunan Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur Pengelolaan Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan.
Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar
Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan masyarakat luas.
Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Sungai Penuhadalah upaya untuk melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya yang merupakan identitas Daerah. Sebagai Kota yang berhawa sejuk, di kelilingi Pagar Bumi Bukit Barisan, Bumi 'Sahalun Suhak, Saletuh Bedil', Pengelolaan Benda Cagar Budaya harus menjadi perhatian bersama, dengan adanya Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah dapat:
1. memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan Cagar Budaya di Kota Sungai Penuh, yang dapat menjadi pedoman dalamtata kelola pelestarian dan pemanfaatan terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
2. mempertahankan, memelihara dan melindungi keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah dan budaya tinggi, dipertahankan dari kerusakan dan kemusnahan, baik karena perbuatan manusia maupun karena peristiwa alam.
3. menjadikan Cagar Budaya yang merupakan warisan budaya Daerah sebagai kekayaan budaya Daerah untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan pembangunan, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan maupun pariwisata serta membentuk citra positif Daerah.
4. membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan Cagar Budaya serta mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan potensi cagar budaya untuk kepentingan pemberdayaan sejarah, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat.
5. meningkatkan kecintaan budaya bangsa dalam rangka pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh dibidang budaya.
6. mewajibkan Pemerintah Daerah untuk ikut serta memelihara dan melestarikan serta memanfaatkan Cagar Budaya yang memiliki nilai budaya yang khas dan mencerminkan karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Nusantara secara holistic dan integratif bagi kepentingan ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7. memberikan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Yang dimaksud dengan 'Asas Pancasila' adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'Asas Bhineka Tunggal Ika' adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'Asas Kenusantaraan' adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia. ## Huruf d Yang dimaksud dengan 'Asas Keadilan' adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan keselarasan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia. ## Huruf e Yang dimaksud dengan 'Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum' adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'Asas Kemanfaatan' adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. ## Huruf g Yang dimaksud dengan 'Asas Keberlanjutan' adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis. ## Huruf h Yang dimaksud dengan 'Asas Partisipasi' adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya. ## Huruf i Yang dimaksud dengan 'Asas Trasparansi dan Akuntabilitas' adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan 'masa gaya' adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu berlangsung sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang mewakili gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan 'Sisa-Sisa Biota' adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah. Huruf b Yang dimaksud dengan 'Bersifat Bergerak' adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya, keramik, arca, keris, dan kain batik. ## Huruf c ## Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan 'Berunsur Tunggal' adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Huruf b Yang dimaksud dengan 'Berdiri Bebas' adalah banguna yang tidak terkait dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Yang dimaksud dengan 'Menyatu dengan Formasi Alam' adalah struktur yang dibuat di