Unknown Unknown Nomor 58 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNCrSl, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMB
PROVINSISULAWESITEl G
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNCrSl, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupate Bombana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang edudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupate Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 L tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia omor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apar tur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba ar egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t lah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undan r omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran
...
'
l
•
.
Meneta.pkan
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N mor 18 Tahun 2016 tenta.ng Perangkat Daerah (Lembaran Negara. Rep blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tamb an Lemb ran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 te tang B· dan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman P mbentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Norn r 3 Tahun 2016 tenta.ng Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3 );
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATITENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA T TA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana.
7. Badan Penanggulangan Bencana Da rah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkai peristiwa yang mengancam dan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan tim bulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkunga , kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
'.•
.~ -v
I
•
oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami. gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik s sial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
12. Penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya encana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langk yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Kegiatan pencegahan bencana ad.al.ah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai up ya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana ada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk engurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kernampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemuli an semua aspek pelayanan publik atau masyarakat. sampai tingkat yang menandai pada wilayah pas a bencana dengan sasaran utama untuk no isasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wila ah pasca bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggapi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelarnatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan ke butuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kem ali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama. tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca encana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
,.
.,
'
'
.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis geografis, sosial, budaya, politik, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang engurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan. untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegi.atan ang dilakukan untuk mengurangi atau me ghilangkan risiko bencana baik melalui pengurangan bencana maupun kerentanan pihak yang terancam b ncana.
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkaan akibat bencana pada suatu ilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berup kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan . ang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi ke butuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari ternpat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti se bagai akibat dampak buruk bencana.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28. Setiap orang adalah orang atau pe seorangan, kelompok orang, dan/ atau badan hukum.
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan p merintahan bidang Penanggulangan Bencana diwadahi dalarn bentuk Badan.
'·
.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Penanggulangan Bencana Da rah.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana di aksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- ( 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah meru akan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah di impin oleh kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Badan Penanggulangan Bencana Daerah rnempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemeri tahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pernbantuan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas se bagairnana d · a sud dalam Pasal 6, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan tekni di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang penanggulangan ben ana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan t gas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
-,
.
- d. pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, 1 rpad u dan menyeluruh;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- ( 1) Susunan organisasi Badan Penaggulangan Ben ana Daerah Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. kepala pelaksana;
- b. sekretariat;
- c. bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan.
- d. bidang kedaruratan dan sarana prasarana logistik; dan
- e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulan an Bencana Daerah Kabupaten Bombana tercantum dals m lam ira yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kepala Pelaksana
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Kepala pelaksana mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Daerah dalam merum skan kebijakan umum dan teknis bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- b. membuat Rencana Strategis, Rencana Kerya, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- c. mengadakan kerja sama dengan dinas/ins , nsi/Iembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaa t.ugas;
- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai i lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah alam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. melaksanakan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana
- daerah;
- g. memberi saran dan pertimbangan kepada Ke pala Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
- h. mempertanggungjawabkan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara operasional administratif epada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
- (1) Sekretariat mempunyai tugas rnerencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, p rlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris 'a g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bad an.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengolahan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. penengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
- (1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub Bagi.an Program dan Perundang-Undangan;
- b. sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- c. sub Bagian Umum dan Tata Usaha.
5. {2} Sub Bagian dipimpin oleh Sekretaris yang bers da, di b wah dan bertanggung jawab kepada pelaksana.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
- (1) Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan :
- a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggar
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. melaksanakan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan penataan kelernbagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- f. melaksanakan penyusunan laporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan rnernpunyai tugas melaksanakan:
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan pengadministrasian d pernbukuan pengelolaan keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi p ngusulan dalam jabatan, usulan pension, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat , DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian an disiplin pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan :
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan penerimaan surat-surat, penggandaan na kah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas di bidang hubungan m syarakat;
- d. melakukan penyusunan kebutuhan p rlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barangbarang inventaris; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bagian Ketiga Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud dalam Pasal 15, Bidang Pencegahan dan K siapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada ra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan k siapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepada Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
- ( 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :
- a. seksiPencegahan;
- b. seksi kesiapsiagaan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung J wab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan engurangan risiko bencana;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis an st.andar dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan pada pra bencana, serta pengurangan risiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Dae rah;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta
- d. menyiapkan bahan kerjasama dibidang p ncegahan pada saat pra bencana, pengurangan risi o bencana;
pengurangan risiko bencana;
- f. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pencegahan pada saat pra bencana serta pengura gan risiko bencana;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dibidang pencegahan pada saat pra bencana, serta pengurangan risiko bencana;
- h. menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
1. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis simulasi dan gladi;
- J. melaksanakan tugas-tugas lain yang di erikan oleh kepala Bidang.
Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- d. menyiapkan bahan kerjasama dibidang k si.apsiagaan pada pra bencana, pringatan dini dan mitigasi encana;
- e. menyiapkan bahan pengendalian d pengawasan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- f. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini an mitigasi bencana;
- h. menyiapkan bahan evaluasi kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan an Logistik;
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kedaruratan dan Logistik meny lenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengingsi dan
dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan, pengungsi dan dukungan logistik;
- d. pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulan an. bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pe gungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan evaluasi dan analisis pelapo an tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulan ar bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pe gungsi dan dukungan logistik; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan K pala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- ( 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas .
- a. seksi sarana, dan prasarana logistik;
- b. seksi penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung j wab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
- ( 1) Seksi sarana dan prasarana logistik mempunyai tugas
- a. menyiapkan bahan Perencanaan kebi iakan dibidang dukungan logistik;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar dibidang dukungan logistik;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- d. menyiapkan bahan kerja sama dibidang d kungan logistik;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang dukungan logistik;
- f. menyiapkan dan menyusun laporan dibidang dukungan Iogistik;
- g. menyiapkan bahan fasilitas dibidang dukungan logistik;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dibidang dukungan logistik; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibc · an oleh Kepala bidang.
- (2) Seksi Penyelamatan, Evaluasi dan Penangans n Pengungsi mempunyai tugas
- a. menyiapkan bahan Perencanaan kebijaka dibidang penanggulangan bencana dan penang an pengungsi pada saat tanggap darurat;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang penanggulangan bencana d 1 penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
•'
.
- pada saat tanggap darurat;
- d. menyiapkan bahan kerja sama dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- f. menyiapkan bahan fasilitas dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada . aa.t tanggap; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Reha ilitasi dan Rekonstruksi;
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin o 'eh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud dalam Pasal 23, Bidang Rehabilitasi dan ekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencanapada pasca bencana;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan ibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Ke ala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :
- a. seksi Rehabilitasi;
- b. seksi Rekonstruksi.
4. {2} Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas
- a. menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- b. menyiapkan bahan Pedoman teknis aan standart dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- d. menyiapkan bahan kerja sama dibidan rehabilitasi pasca bencana;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun lapo ai dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- g. menyiapkan bahan fasilitas dibidang reha bilitasi pasca bencana;dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas
- a. menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang rekonstruksi sarana prasarana , kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- d. menyiapkan bahan kerja sama dibidang re: onstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial ma syarakat dan pelayanan publik;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rekonstruksi sarana prasarana ehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehid pan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dibidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial mas. arakat dan pelayanan publik; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang di erikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Keenam
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis unsur Pelaksana BPBD esuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- ( 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sej mlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam erbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Bupati; dan
- (3) Jenis Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugj wab pada atasannya masing-masing dan menyampai an laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Pelaksana dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai al an untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk m mberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secars fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34
Dalarn melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana di antu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalarn rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib m.engadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35
- (1) Dalarn hal Kepala Pelaksana berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Pelaksana sesuai d ngan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalarn hal Sekretaris berhalangan sebagai pela sana Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewa.kili Kepala Pelaksana.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36
Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna masingmasing pejabat dalarn lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan terte tu k pada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlak .
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONIS SI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONIS SI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 37
- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhe tian alam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, berpedoman pada pe aturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Ben ana Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon II .
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan Penanggulan an Bencana Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illb.
- (4) Sekretaris Badan Penanggulangan Bene, ne Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illa.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lin kl p Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkun an Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pr da. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupate Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedornan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
•4J
•
BAB VI - PENUTUP
Pasal 38
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di ndangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pen mpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Penandatangan: Pj. BUPATIBOMBA A,

Penetapan: Ditetapkan di Rurnbia pada tanggal, l'L 'Qe-9&lt;',1-'~.:\l-2016 Hj. SITTI SALEHA H.BURHANUDDIN A.HS NOY

Penetapan: Diundangkan di Rumbia pada tanggal, i'1 ~&gt;£t-A\l&gt;c1'-2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH , BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NO MOR ~;c7 • ,. ''

Penandatangan: PERATURAN BUPATIBOMBANA NOMOR '5'9 TAHUN 2016 TANGGAL : "1.,L \h,{t:t--'?/CiL ie1&lt;,. LAMPI RAN ## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATENBOMBANA | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |--------------------|--------------------| | NO | /SATUAN KERJA P | | I | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | |

Penandatangan: Pj.BUPATI BOM ANA Hj. SIFTI SALEHA