PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (berlaku 5 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Dharmasraya telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya, perlu diberikan landasan yang kuat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;
SALINAN
Mengingat :
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatkan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Menetapkan:
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makluk hidup lainnya, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
PPLH dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup PPLH meliputi:
- a. wewenang penyelengaraan lingkungan hidup di Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pemanfatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. pengawasan; dan
- g. penegakan hukum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Kebijakan PPLH dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Kebijakan PPLH bertujuan untuk:
- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global untuk mewujudkan Daerah yang ramah lingkungan hidup;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.
WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 6
Dalam penyelengaraan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
- c. Pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah;
- d. Penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;
- g. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
- i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- k. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah;
- l. Pengelolaan sampah;
- m. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 7
- (1) RPPLH Daerah ditetapkan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.
Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 8
- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :
- a. Potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di daerah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 9
- (1) RPPLH Daerah dituangkan dalam Dokumen RPPLH Daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPPLH Nasional dan RPPLH Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 10
- RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
- (1) (1), memuat rencana tentang :
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
PEMANFAATAN
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 11
- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan ## BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 12
- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pengendalian pencemaran air;
- b. Pengendalian pencemaran udara;
- c. Pengendalian pencemaran tanah;
- d. Pengendalian kerusakan tanah;
- (4) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
Bagian Kedua Pencegahan Paragraf 1 Umum
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 13
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. SPPL;
- h. izin lingkungan;
- i. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis resiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Paragraf 2
KLHS
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup wajib menyusun KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen KLHS yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 15
KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), memuat kajian antara lain :
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 16
- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
- a. RTRW beserta rencana rinciannya, RPJPD dan RPJMD;
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (2) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 18
- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Tata Ruang
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 19
- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 20
- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu udara ambien;
- d. baku mutu emisi;
- e. baku mutu gangguan; dan
- f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang atau badan usaha diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Bupati.
- (4) Pengukuran baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 5 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 21
- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu pedoman bagi PPLH daerah;
- (3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi:
- a. kriteria baku kerusakan ekosistem: dan
- b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (4) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- c. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- d. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain :
- a. kenaikan temperatur;
- b. badai; dan/atau
- c. kekeringan.
- (6) Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Paragraf 6 Amdal
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 22
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Dokumen Amdal.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting dan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri dari:
- a. Kerangka Acuan:
- b. Andal: dan
- c. RKL-RPL.
- (4) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menjadi dasar penyusunan Andal dan RKLRPL.
- (5) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 23
- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan melibatkan masyarakat dengan dibantu oleh penyusun dokumen Amdal.
- (2) Penyusun Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Sistematika penyusunan Dokumen Amdal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Amdal.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 24
- (1) Dokumen Amdal yang telah disusun pemrakarsa bersama penyusun dokumen Amdal, diajukan kepada Komisi Penilai Amdal melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk dinilai.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan tanda bukti penerimaan dokumen Amdal, kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen Amdal yang telah memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Komisi Penilai Amdal oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh Tim Teknis.
- (6) Tata cara pembentukan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 25
- (1) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, Dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 26
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), wajib memiliki Dokumen UKL-UPL.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 27
Tata kelola penyusunan Dokumen UKL-UPL dan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 8 SPPL
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 28
Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL, wajib untuk membuat SPPL.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 29
Tata kelola pengisian SPPL dan jenis usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan SPPL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 9 Izin Lingkungan
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 30
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 31
- (1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 30, diajukan oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan pengajuan: a. penilaian dokumen Amdal dan RKL-RPL; atau b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
- a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
5. b.
6. c.
7. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
- a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal; dan
- b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 32
- (1) Kelengkapan administrasi usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) haruf a, meliputi :
- a. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
- c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, antara lain :
- a. kesesuaian dengan tata ruang;
- b. diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 33
- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat berupa: a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengap.
- (2) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perangkat daerah yang membidangi perizinan memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, perangkat daerah yang membidangi perizinan mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 34
- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, perangkat daerah yang membidangi perizinan mengumumkan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
- a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
- b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau
- b. Kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (4)
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 35
- (1) Penilaian dokumen andal dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKLUPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 36
- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penolakan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 37
- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 38
- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
Paragraf 10 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 39
- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 40
- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pemulihan lingkungan hidup; dan
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
- d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
- e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h. sistem penghargaan kinerja di bidang PPLH.
Paragraf 11
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 41
- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.
Paragraf 12 Analisis Resiko Lingkungan Hidup
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 42
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengkajian resiko;
- b. pengelolaan resiko; dan/atau
- c. komunikasi resiko.
Paragraf 13
Audit Lingkungan Hidup
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 43
- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (3) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (4) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
- a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
- b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
- c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.
- (5) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Penanggulangan
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 44
- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan salah satu dari bagian pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. kearifan lokal; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bagian Keempat
Pemulihan
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 45
- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan salah satu dari bagian pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 46
- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
Bagian Kelima Pengendalian Pencemaran Air
Paragraf 1
Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 47
- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 48
- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air skala Daerah.
- (2)
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 49
Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 50
Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 51
- (1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang terdiri dari sungai dan/atau situ yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhitungkan :
- a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
- b. baku mutu air untuk sungai;
- c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ; dan
- d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menujukan besarnya kontribusi beban pencemar air terhadap sumber air.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 52
- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :
- a. status mutu air dan/atau status trofik air;
- b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan/atau
- c. pemanfaatan air baku untuk air minum.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 53
Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), digunakan sebagai dasar :
- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan Bupati dalam pengendalian pencemaran air;
- d. Penyusunan KLHS Daerah
- e. penyusunan RTRW Daerah; dan
- f. penentuan mutu air sasaran.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 54
- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencenaran air terlewati, Bupati wajib memperketat persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air yang akan diberikan.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 55
- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan :
- a. kondisi hidrologi dan morfologi sumbr air; dan
- b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 56
Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran air kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 57
Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 58
- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara.
- (2) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara berpedoman kepada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.
- (3) Penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
- a. sumber tidak bergerak;
- b. sumber bergerak; dan
- c. sumber gangguan.
- (4) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya, secara kasuistis.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 59
Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, meliputi pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien disekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 60
- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, meliputi pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien disekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.
- (2) Kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi gas buang, wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, setiap tahun melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor pada lokasi : a. tepi jalan utama paling sedikit 5 (lima) titik; dan b. tepi bukan jalan utama paling sedikit 10 (sepuluh) titik.
- (4) Pemeriksaan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit mempergunakan 4 (empat) parameter pengujian.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 61
Penanggulangan pencemaran udara dan kegiatan sumber ganguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) huruf c, meliputi pengawasan terhadap penaatan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
Bagian Ketujuh
Pengendalian Pencemaran Tanah
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 62
- (1) Pengendalian pencemaran tanah meliputi:
- a. pencegahan pencemaran tanah;
- b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
- c. pemulihan pencemaran tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
- b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Tanah
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 63
Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 64
- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan kondisi cemar, Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan kondisi baik, Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup berupaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.
Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Tanah
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 65
- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran tanah;
- c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah dengan biaya dibebankan pada pelaku pencemaran tanah.
Paragraf 4
Pemulihan Pencemaran Tanah
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 66
- (1) Pemulihan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan pencemaran tanah.
- (3) Pemulihan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
- b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan pencemaran tanah dengan biaya dibebankan pada pelaku pencemaran tanah.
Bagian Kedelapan Pengendalian Kerusakan Tanah Paragraf 1 Umum
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 67
Pengendalian kerusakan tanah meliputi:
- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah
Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Tanah
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 68
Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah kecamatan;
- b. penetapan izin lingkungan.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 69
- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan tanah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 70
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis-mutandis terhadap penetapan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b
Paragraf 3 Penanggulangan Kerusakan Tanah
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 71
- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak tanah;
- c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
- d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
- e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
- f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
- g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
- h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah dengan biaya dibebankan pada pelaku perusakan tanah.
Paragraf 4 Pemulihan Kondisi Tanah
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 72
- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara
- a. remediasi;
- b. rehabilitasi; dan/atau
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kondisi tanah dengan biaya dibebankan pada pelaku perusakan tanah.
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 73
- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. perlindungan sumber daya alam;
- b. pengawetan sumber daya alam; dan
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (4) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
- c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
BAB VII PERIZINAN PPLH Bagian Kesatu Jenis Perizinan
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 74
- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan perizinan di bidang PPLH, meliputi :
- a. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
- b. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Daerah;
- c. izin pemanfaatan limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- d. izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Penerbitan izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan.
Bagian Kedua Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3; Paragraf 1 Umum
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 75
- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3:
- a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan izin.
- (5) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan :
- a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
- b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
Paragraf 2
Jangka Waktu Penyimpanan Limbah B3
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 76
Jangka waktu penyimpanan limbah B3 adalah sebagai berikut:
- a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
- b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yan dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
- c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
- d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
Paragraf 3 Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 77
- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- (4) Permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
Bagian Ketiga Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah Paragraf 1
Umum
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 78
- (1) Dalam hal setiap Orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (3) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala daerah, pelaku kegiatan pengumpulan Limbah B3:
- a. wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penyimpanan Limbah B3;
- c. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan izin.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan:
- a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
- b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
Paragraf 2
Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 79
- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
5. a permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
6. b permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
Bagian Keempat
Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Pada Tanah dan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
Paragraf 1
Umum
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 80
- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan akan memanfaatkan air limbah tersebut ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke sumber air wajib memiliki izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
- a. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. izin pembuangan air limbah ke sumber air
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Paragraf 2 Pembaharuan Izin
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 81
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dapat dilakukan pembaharuan apabila :
2. a perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
3. b perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang dihasilkan;
4. c perubahan teknis pengelolaan air limbah;
5. d perubahan titik penaatan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan treatment air limbah di IPAL);
6. e pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
7. f perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.
Paragraf 3
Pembatalan dan Pencabutan Izin
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 82
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dapat dilakukan pembatalan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 83
- (1) Pencabutan izin paling sedikit dipengaruhi beberapa hal, sebagai berikut :
2. a penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut didalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu air limbah dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin walaupun sudah berkali-kali dikenakan teguran maupun sanksi lainnya;
3. b penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan ; dan
4. c usaha dan/atau kegiatan yang telah tutup atau tidak melakukan kegiatan lagi.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi izin dalam hal setelah ketiga kondisi tersebut diidentifikasi atau ditemukan pada saat pengawasan dan menjadi tindak lanjut hasil pengawasan tersebut;
- (3) Pencabutan izin juga dapat dilakukan ## BAB VIII
PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3
Bagian Kesatu
Pengelolaan B3
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 84
- (1) Pengelolaan B3 dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, dan/atau menimbun B3.
- (2) Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Pengelolaan Limbah B3
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 85
- (1) Pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Bagi orang atau badan usaha yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan Limbah B3 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 86
Penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya B3 dan Limbah B3 ke media lingkungan hidup dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat dan/atau penimbun.
RUANG TERBUKA HIJAU
BAB IX - RUANG TERBUKA HIJAU
Pasal 87
- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari RTRW yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertibangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan.
- (2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
BAB IX - RUANG TERBUKA HIJAU
Pasal 88
- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan ruang terbuka hijau, menjabarkan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Dalam penyusunan rancangan/desain perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BAB IX - RUANG TERBUKA HIJAU
Pasal 89
- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon pelindung yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, disertai dengan penanaman pohon pengganti.
- (2) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kesetaraan nilai dan fungsi dengan pohon yang ditebang.
- (3) Penentuan kesetaraan nilai dan fungsi pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - RUANG TERBUKA HIJAU
Pasal 90
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan ## BAB X
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah
BAB IX - RUANG TERBUKA HIJAU
Pasal 91
- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya yang meliputi Kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kerja sama antar daerah secara vertikal maupun horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
- a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, sungai dan/atau lintas Daerah;
- b. pengendalian kerusakan tanah, kars, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas Daerah;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
- d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
- f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
- g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (3) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dalam rangka PPLH dengan Pihak Ketiga
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB IX - RUANG TERBUKA HIJAU
Pasal 92
- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
BAB XI - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 93
- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. status lingkungan hidup;
- b. peta rawan bencana;
- c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal
- d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
- e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
- f. izin lingkungan;
- g. izin pengelolaan limbah B3 skala Daerah;
- h. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- i. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- j. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- k. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air sungai dan kondisi tanah;
- l. status kerusakan tanah, rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
- m. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air sungai;
- n. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, tanah dan kars; dan
- o. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air sungai; dan
- p. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.
BAB XI - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 94
- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.
BAB XI - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 95
Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup wajib melakukan:
- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.
BAB XI - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 96
- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi pada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.
BAB XII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 97
- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. kegiatan PPLH;
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- c. Standar Pelayanan Minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (4) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (5) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur: a. pendidikan formal;
- b. pendidikan informal; dan/atau
- c. pendidikan non-formal.
- (6) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di kabupaten.
- (7) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (8) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
- a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
- d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendapatkan fasilitasi dari organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
BAB XII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 98
- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
- a. secara tertulis oleh pemrakarsa kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup pada saat penggumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
- b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.
BAB XII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 99
Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan hukum lingkungan.
BAB XII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 100
- (1) Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH dari Bupati.
- (3)
BAB XII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 101
Setiap orang berkewajiban untuk:
- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, dan pencemaran sungai; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan tanah, karst, dan hutan di luar kawasan hutan.
Bagian Ketiga Larangan
BAB XII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 102
Setiap orang dilarang:
- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pemanfaatan sungai dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan arus listrik;
- f. mendirikan bangunan di wilayah aliran sungai sepanjang paling sedikit 50 (lima puluh) meter diukur dari tepi sungai pada kawasan yang belum dimanfaatkan, sepanjang paling sedikit 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi sungai pada kawasan yang telah dihuni dan/atau sudah dimanfaatkan;
- g. Melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam wilayah aliran sungai yang dapat menimbulkan kerusakan hutan;
- h. Melakukan pembukaan lahan baru dengan cara membakar;
- i. melakukan pencemaran air;
- j. melakukan pencemaran udara;
- k. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah; dan/atau
- l. melakukan perusakan ekosistem kars.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 103
- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan, menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestararian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
- d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
- e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 104
- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a, berupa :
- a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau perangkat daerah;
- b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Daerah dan/atau perangkat daerah;
- c. pemantauan pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati; dan
- d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Perangkat daerah dibidang lingkungan hidup membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 105
Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf b dapat berupa:
- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada pemerintah daerah mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 106
- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf c kepada pemerintah daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau keruakan lingkungan hidup; dan/atau
- b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat dan / atau perusahaan;
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 107
Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan pemerintah kabupaten, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf d dapat berupa:
- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 108
- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan pembinaan PPLH.
- (2) Pembinaan PPLH sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pembinaan kepada:
- a. kecamatan dan Pemerintahan nagari;
- b. dunia usaha; dan
- c. masyarakat.
- (3) Pembinaan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui:
- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
- e. fasilitasi kerja sama; dan/atau
- f. fasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c antara lain melalui:
- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam PPLH diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 109
- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan terhadap izin yang diterbitkan oleh bupati dalam:
- a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
- b. izin penyimpanan limbah B3;
- c. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
- d. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- e. izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
- f. izin lokasi pengolahan limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
- a. mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
- b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 110
Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau yang melakukan pelanggaran di bidang PPLH.
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 111
- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
BAB XV - SANKSI
Pasal 112
- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Bupati dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
BAB XV - SANKSI
Pasal 113
Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, meliputi:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan perizinan PPLH; dan
- d. pencabutan izin lingkungan dan perizinan PPLH.
BAB XV - SANKSI
Pasal 114
- (1) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dapat dikenakan secara :
- a. bertahap;
- b. bebas; atau
- c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas dan kumulatif sebagimana dimaksud pada ayat (1),
BAB XV - SANKSI
Pasal 115
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tidak dibebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
Bagian Kedua
Teguran Tertulis
BAB XV - SANKSI
Pasal 116
- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundangundangan di bidang PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;
- b. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
- c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.
BAB XV - SANKSI
Pasal 117
- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
- b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. penghijauan dengan biaya sendiri yang dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.
- b. penghentian sementara kegiatan produksi;
- c. pemindahan sarana produksi;
- d. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- e. pembongkaran;
- f. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- g. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 huruf b, dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran terhadap pelanggaran yang menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas, jika tidak segera dihentikan pencemaran atau perusakannya; dan
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemarannya dan/atau kerusakannya.
BAB XV - SANKSI
Pasal 118
- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
BAB XV - SANKSI
Pasal 119
- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
- c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
Bagian Kelima Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
BAB XV - SANKSI
Pasal 120
- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dimaksud dalam Pasal 113 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 121
- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 122
- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrasi sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 123
- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui negosiasi dilakukan dengan melibatkan ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Paragraf 1 Hak Gugat Pemerintah Daerah
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 124
- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 125
- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 2 Hak Gugat Masyarakat
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 126
- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 127
- (1) Organisasi kemasyarakatan dibidang lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dibidang lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.
Bagian Kelima
Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu
BAB XVI - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Umum
Pasal 128
- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penegakan lingkungan membentuk tim penegakan hukum lingkungan terpadu.
- (2) Tim penegakan hukum lingkungan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
- c. Perangkat Daerah terkait kegiatan: dan
- d. Perangkat Daerah yang membidangi penegakan perda;
- (3) Tim penegakan hukum lingkungan terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam penyelenggaraan tugas dan kewajibannya berkoordinasi dengan instansi kejaksaan dan kepolisian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penegakan hukum lingkungan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 129
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang PPLH, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi; dan
- f. pemeriksaan di tempat kejadian
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 130
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 102 huruf b, huruf c, atau huruf d diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran lingkungan hidup.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 131
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 102 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h, dipidana dengan pidana dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan lingkungan hidup.
PEMBIAYAAN
BAB XIX - PEMBIAYAAN
Pasal 132
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh pemerintah Daerah dibebankan pada:
- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 133
- (1) Semua perizinan lingkungan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan PPLH yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan paraturan daerah ini dan belum ada peraturan penggantinya.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 134
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daeran ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Penetapan: Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 5 Juni 2017 BUPATI DHARMASRAYA, dto SUTAN RISKA

Penetapan: Diundangkan di Pulau Punjung Pada tanggal 5 Juni 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA, dto LELIARNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 2
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
## PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
## I. UMUM
Undang Undang Dasar 1945
PENJELASAN
Pasal 28
H pada prinsipnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ini berarti pula bahwa Pemerintah Daerah juga harus melakukan berbagai upaya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar tersebut. Semua upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dengan arah dan tujuan yang jelas yakni dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada prakteknya, lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa juga telah dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang menguntungkan secara ekonomi dan digunakan untuk mendapatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kegiatan pembangunan di daerah tersebut mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga untuk menjaga kualitas lingkungan hidup diperlukan suatu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Kabupaten Dharmasraya memiliki daerah dengan karakteristik khusus dan kearifan lokal yang khas dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini tercermin dalam kearifan local masyarakat Daerah yang diungkapkan dalam pepatah ' alam takambang jadi guru' (alam diciptakan untuk dijadikan guru) dan melakukan pemanfaatan sumber daya alam mengikuti kearifan tersebut. Dalam pemanfaatan ruang misalnya perlu dipahami ketentuan seperti: 'nan lunak ditanam baniah, nan kareh dibuek ladang, nan bancah palapeh itiak, ganangan katabek ikan, padang lapang bakeh taranak' (yang lunak ditanam benih, yang keras dibuat ladang, yang becek tempat melepaskan itik, yang tergenang untuk kolam ikan, padang lapang untuk peternakan). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat dipertahankan bila ada pemahaman yang cukup tentang keunikan dan sifat khas ekosistem yang begitu beraneka ragam. Kearifan lokal seperti yang dikemukakan di