Unknown Unknown Nomor 09 Tahun 2009 tentang RETRIBUSIIZINGANGGUAN DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 2 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
/
PERATURAN DAERAHKABUPATEN TABALONG NOMOR 09 TAOON2012 TENTANG RETRIBUSIIZINGANGGUAN
"\
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri I};
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
~
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TABALONG dan BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSIIZINGANGGUAN
BABI KETENTUANUMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian darr/atau gangguan.
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan zatau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha / kegiatan dari Pemerintah Daerah.
BABIII GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
...\_\_\_ Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BABN CARAMENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha seeara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.
BABVI
STRUKTUR DANBESARNYATARIF
Pasal 8
- (1) Perhitungan untuk menetapkan besarnya retribusi Izin Gangguan ditentukan
Pasal 11
Retribusi izin gangguan dipungut diwilayah daerab.
BABVIII
PENENTUANPEMBAYARAN, TEMPATPEMBAYARAN, ANGSURANDAN PENUNDAANPEMBAYARAN
Pasal 12
- --\_\_/(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.
Pasal 13
- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/Iunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.
BABIX PENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran /permgatanysurat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh] hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegurarr/peringatanysurat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran /peringatanysurat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
6. \_\_\_\_\_\_\_ (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat tegurarr/peringatanysurat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.
BABX
SANKSIADMINISTRATIF
Pasal 15
- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didahului dengan surat teguran
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BABXI KEDALUWARSA
Pasal 16
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterirnanya surat teguran tersebut.
&lt;c:&gt;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
Pasal 17
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karen a hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXII
INSENTIFPEMUNGUTAN
Pasal 18
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
BABXIII
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 19
Izin gangguan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal 20
- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebeJumnya sebagai akibat dari:
- a. perubahan sarana usaha;
- b. penambahan kapasitas usaha;
- c. perluasan lahan dan bangunan usaha; danJatau
- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha
6. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin usaha (2)
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perizinan diatur dengan peraturan bupati.
&lt;c;&gt;
"---
BABXN
PENYIDIKAN
Pasal 22
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenangkhusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) WewenangPenyidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih Iengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantu an tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti darr/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda darr/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan dan/atau:
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
BABXV KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga] bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga)kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan penerimaan Negara.
&lt;c:»:
BABXVI KETENTUANPENUTUP
Pasal 24
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur mengenai izin gangguan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2004 Seri C NomorSeri 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ,\_\_./ ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tangg 12 Deaernber- 2012

Penandatangan: BUPATITABALONG, H.RACHMAN RAMSYI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 12 Desember 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TABALONG, H.ABDELFADILLAH ## BABXVI KETENTUANPENUTUP ## Pasal24 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur mengenai izin gangguan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. ## Pasal25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 ten tang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah '----'ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. .RACHMAN RAMSYI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung padatanggal 12 Desember

Penandatangan: NBUPATI TABALONG, 2012

Penetapan: Diundangkan di Tanjung padatanggal 12 Desember 2012

Penandatangan: SEKRETARISDAERAHKABUPATEN TABALONG, H.ABDELFADILLAH ## BABXVI KETENTUANPENUTUP ## Pasa124 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur mengenai .izin gangguan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. ## Pasal25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 ten tang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HOl (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah "---- ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 2 Desember 2012

Penandatangan: BUPATI TABALONG, HRACHMAN RAMSYI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung padatanggal 12 Desember 2012

Penandatangan: SEKRETARISDAERAHKABUPATEN TABALONG, H.ABDELFADILLAH .. - ## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP ## Pasal24 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur mengenai izin gangguan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. ## Pasal25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: --~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. .RACHMAN RAMSYI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung padatanggal 2 Desember 2012

Penandatangan: BUPATI PABALONG,

Penetapan: Diundangkan di Tanjung padatanggal 12 Desember 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TABALONG, H.ABDELFADILLAH r' ## BABXVI KETENTUAN PENUTUP ## Pasal24 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur mengenai izin gangguan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. ## Pasal25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan lzin Undang-undang Gangguan (HO)(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung padatanggal 12 Desember 2012

Penandatangan: MBUPATI TABALONG,

Penetapan: Diundangkan di Tanjung padatanggal 12 Desember 2012

Penandatangan: SEKRETARISDAERAHKABUPATEN TABALONG, H.ABDELFADILLAH