PERATURAN BUPATI KETAPANG Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Bupati diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu (berlaku 2 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Bupati diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015 ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015;
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi.
5. Surat Perintah Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog Sub Divre Ketapang berdasarkan alokasi pagu Raskin.
6. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
7. Daftar Penerima Manfaat 1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/ kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Mudes/ Muskel.
8. Daftar Penerima Manfaat 2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/ kelurahan.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
10. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga Sasaran berdasarkan data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial ( PPLS) 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di desa/ kelurahan yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 dan/ atau hasil musyawarah desa/ kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang disahkan oleh Camat.
11. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
12. Musyawarah Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disebut Mudes/ Muskel adalah merupakan forum musyawarah di tingkat desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/ kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/ RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
13. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/ Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
14. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang pada tahun tertentu.
15. Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
16. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/ kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Perum Bulog Sub Divre Ketapang.
17. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
18. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Satgas Desa/ Kelurahan di TD yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/ menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di TD serta menyetorkan uang HTR ke rekening HPB Perum Bulog Sub Divre Ketapang yang ditetapkan.
19. Satuan Kerja Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog Sub Divre Ketapang.
20. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
21. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
22. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 11 Pebruari 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, M. MANSYUR BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 3 ## Pasal 2

Penandatangan: Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Ketapang Tahun 2015 mengacu kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 11 Pebruari 2015

BUPATI KETAPANG, TTD HENRIKUS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR : 3 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015

## PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015

## BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Bupati diinstruksikan untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Sub Divre Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang dikoordinasikan oleh Bupati Ketapang. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Ketapang dalam memerangi kemiskinan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas kebutuhan dasarnya.

Penyaluran Raskin Tahun 2015 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 berdasarkan data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang bersumber dari pendataan PPLS 2011, namun demikian melalui Mudes/Muskel RTS-PM data disempurnakan.

Menurut Basis Data Terpadu, jumlah RTS-PM Kabupaten Ketapang tahun 2015 berjumlah 26.977 Kepala Keluarga. RTS-PM ini tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang, meliputi Kecamatan : Delta Pawan, Benua Kayong, Muara Pawan, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Pemahan, Sei Melayu Rayak, Marau, Manis Mata, Sandai, Sungai Laur, Simpang Hulu, Nanga Tayap, Simpang Dua, Hulu Sungai, Singkup dan Air Upas. Data penerima Raskin Tahun 2015 akan dibagikan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang kepada 20 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan pada saat peluncuran program Raskin Tahun 2015.

## BAB II

## TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

## A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

## B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 di Kabupaten Ketapang adalah berkurangnya beban pengeluaran 26. 977 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/ bulan/ RTS-PM selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di TD.

## C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS-PM;
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
4. Stabilisasi harga beras dipasaran;
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg dan menjaga stok pangan nasional;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi Daerah.

## BAB III

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

## 1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai - nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip - prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin , bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

## 2. Pengorganisasian

Untuk menciptakan harmonisasi dan sinergitas pelaksanaan program Raskin dan pertanggungjawabannya, sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/ Kelurahan.

## a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang

Bupati Ketapang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Ketapang dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

## 1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Ketapang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ketapang.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Ketapang;
- b) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan;
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Ketapang;
- e) Sosialisasi program Raskin di Kabupaten Ketapang;
- f) Perencanaan penyaluran Raskin;
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi;
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/ kelurahan;
- i) Penanganan pengaduan;
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan;
- k) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

## 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang terdiri dari penanggung jawab, pengarah, koordinator, ketua, wakil ketua I, wakil ketua II,sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain bidang pengaduan masyarakat, bidang pengawasan, bidang pengendalian operasional, bidang distribusi dan bidang perencanaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Ketapang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

## b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut :

## 1) Kedudukan

Tim koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di Tingkat kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan;
- b) Sosialisasi Raskin di kecamatan;
- c) Pendistribusian Raskin;
- d) Penyelesaian HTR dan administrasi;
- e) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
- f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/ kelurahan;
- g) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin desa/ kelurahan;
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/ kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

## 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

- Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

## c. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/ Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin tingkat desa/ kelurahan, sebagai berikut :

## 1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/ Lurah.

## 2) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi Raskin.

## 3) Fungsi

- a) Pemeriksanaan dan penerimaan/ penolakan Raskin dari Perum Bulog Sub Divre Ketapang di TD;
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);
- c) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke Rekening HPB Sub Divre Perum Bulog di Bank BRI;
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD;
- e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan/ atau dapat langsung ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang pada saat mengajukan permohonan penyaluran Raskin;
- f) Memfasilitasi pelaksanaan Mudes/ Muskel guna menetapkan data RTS-PM.

## d. Satker Raskin

## 1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdivre Perum Bulog Ketapang.

## 2) Tugas

Satker mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

## 3) Fungsi

- a) Pemeriksanaan dan penerimaan/ penolakan Raskin dari gudang Perum Bulog Sub Divre Ketapang di TD;
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di TD;
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik);
- d) Penerimaan tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin;
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (MBA-0) dan bukti setor bank pembayaran HTR serta mengumpulkan DPM2 dari TD;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyaluran beras, bukti penyetoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kasub Divre Perum Bulog Ketapang secara periodik setiap bulan.

## BAB IV

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

## A. PERENCANAAN

## 1. Pagu Raskin

## a. Penetapan Pagu :

- 1) Penetapan Pagu Raskin Kabupaten Ketapang tahun 2015 berdasarkan data hasil PPLS 2011 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K;
- 2) Pagu Raskin Kabupaten Ketapang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pagu Raskin Nasional. Pagu Raskin Kabupaten Ketapang tahun 2015 sebesar 4.855.860 kg ( 15 kg x 12 bulan x 26.977 RTS-PM );
- 3) Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/ Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Ketapang berdasarkan Pagu Raskin Provinsi.
- b. Pagu Raskin di suatu desa/ kelurahan di Kabupaten Ketapang pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/ kelurahan lain.
- c. Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2015 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016.

## 2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang berhak mendapatkan Raskin adalah rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan dan disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM dari Mudes/Muskel pada tahun 2015.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/ kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/ Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu :
- 1) Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- 2) RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal dunia maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- 3) Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
- 4) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTSPM pada butir 3 (tiga) diatas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- 5) Mudes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan.
- 6) Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
- 7) Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kab/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.
- 8) Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, Tim Kecamatan segera menyampaikan Berita Acara dan FRP tersebut ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang melalui Sekretariat Tim pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ketapang dan penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.

## 3. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Titik Distribusi ditetapkan di desa/ kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Perum Bulog Sub Divre Ketapang.

## 4. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/ Kelurahan (Pelaksana Distribusi) di Kabupaten Ketapang dengan RTS-PM setempat.

## B. PENGANGGARAN

1. Anggaran Subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015;
2. Dari APBD Kabupaten Ketapang dialokasikan biaya penunjang operasional Raskin yaitu :
- a. Bantuan kepada Satgas Kecamatan dan Satgas Desa/Kelurahan;
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Raskin.
3. Biaya Operasional Raskin dari Gudang Perum Bulog Sub Divre Ketapang sampai dengan TD atau tempat lain yang disepakati menjadi tanggung Jawab Perum Bulog Sub Divre Ketapang.

## BAB V

## MEKANISME PELAKSANAAN

## A. Penyediaan Beras

Perum Bulog Sub Divre Ketapang berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. Kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/ karung dan/atau 50 kg/ karung.

## B. Rencana Penyaluran

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras di setiap gudang Perum Bulog Sub Divre Ketapang disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

## C. Pola Distribusi Raskin

Distribusi Raskin di Kabupaten Ketapang melalui Pelaksana Distribusi Raskin.

## D. Pendistribusian Raskin

1. Bupati Ketapang/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Ketapang menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kasub Divre Perum Bulog Ketapang berdasarkan Pagu Raskin dan rincian di masing - masing kecamatan dan desa/ kelurahan;
2. Berdasarkan SPA Kasub Divre Perum Bulog Ketapang menerbitkan SPPB/ DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/ kelurahan kepada Satker Raskin;
3. Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada Satker Raskin;
4. Berdasarkan SPPB/ DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog Sub Divre Ketapang, mengangkut dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD;
5. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD;
6. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Kebijakan Perberasan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi atau Penerima Manfaat harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin pada saat itu juga untuk diganti dengan kualitas yang sesuai;
7. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/ RTS-PM/ bulan dan dicatat dalam formulir DPM-2. Selanjutnya DPM-2 yang telah ditanda tangani oleh RTS-PM dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
8. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang;
9. Apabila diperlukan, Kepala Desa/ Lurah dapat mengikutsertakan RW/ RT dalam penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTSPM;
10. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak tersalurkan kepada RTSPM maka harus dikembalikan ke Perum Bulog Sub Divre Ketapang untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

## E. Pembayaran HTR

1. Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai Rp. 1.600/ kg netto di TD;
2. Uang HTR Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening HPB Perum Bulog Sub Divre Ketapang melalui bank BRI oleh Pelaksana Distribusi;

.

3. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HTR Raskin ke rekening HPB Perum Bulog Sub Divre Ketapang di Bank BRI. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran, HTR raskin belum disetorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang harus melakukan penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin;
4. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran penyaluran Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/ Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.

## BAB VI

## SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait dengan program Raskin secara berjenjang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Raskin.

Metode sosialisasi dilakukan dengan cara pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang. Jenjang pelaksanaan sosialisasi meliputi :

1. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan melaksanakan sosialisasi di Kabupaten Ketapang kepada para Camat dan Satgas Kecamatan;
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan;
3. Pelaksana Distribusi Raskin melakukan sosialisasi kepada RTS-PM.

## BAB VII

## PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

## A. Pengendalian

## 1. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan program Raskin dan permasalahannya;
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang dan Kecamatan;
- c. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Raskin dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan;
- d. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program;
- e. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

## 2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilaksanakan oleh Inspektorat dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Kabupaten Ketapang secara periodik setiap bulan sesuai model Laporan Bulanan (LB).
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Triwulan-0 (LT-0).
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
4. Laporan akhir pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang pada akhir tahun.
5. Secara Internal Perum Bulog Sub Divre Ketapang melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Perum Bulog Divre Kalbar setiap jum'at dan akhir bulan sesuai model ML-1. Perum Bulog Sub Divre Kalbar melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan setiap hari selasa kepada Kantor Pusat Perum Bulog sesuai model ML-2.
6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

## BAB VIII

## PENGADUAN MASYARAKAT

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat dilaksanakan/ dikoordinasikan oleh Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang sekretariatnya berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang;
2. Apabila terjadi pengaduan/ keluhan maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap pendistribusian Raskin di Kabupaten Ketapang yang disampaikan secara tertulis akan segera diambil langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang;
3. Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan program Raskin, sedapat mungkin secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang dalam arti bahwa penyelesaian pengaduan masyarakat tersebut diselesaikan dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten Ketapang;
4. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin disampaikan kepada Perum Bulog Sub Divre Ketapang.

## LAIN - LAIN

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2015 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2015.
3. Bagi kecamatan/ desa/ kelurahan yang pada bulan tertentu sedang mengalami panen raya maka dapat mengajukan surat penangguhan pengambilan beras Raskin.
4. Pengambilan Rekomendasi Raskin dapat dilakukan setiap bulan, 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Ketapang.
5. Pengambilan Rekomendasi Raskin dilakukan setiap bulan untuk desa/ kelurahan dengan jumlah RTS-PM &gt; 200 KK.
6. Pengambilan Rekomendasi Raskin dapat dilakukan secara periodik beberapa bulan alokasi sekaligus ( dimuka atau dibelakang) apabila :
- a. Desa/ kelurahan dengan jumlah RTS-PM diatas 50 KK sampai dengan 200 KK, maka dapat mengambil Raskin 3 (tiga) bulan sekali;
- b. Khusus untuk desa/ kelurahan dengan jumlah RTS-PM ≤ 50 KK, maka dapat mengambil Raskin 6 (enam) bulan sekali karena berhubungan dengan kapasitas angkutan.
7. Penentuan Pagu Raskin desa di tetapkan melalui Surat Keputusan Camat sesuai dengan Data PPLS 2011 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
8. Permohonan rekomendasi Raskin ditandatangani oleh Camat dapat diajukan perdesa/ kelurahan oleh Satgas Raskin Kecamatan atau Satgas Desa dengan melampirkan surat permohonan distribusi Raskin dari desa dan kecamatan, daftar nama penerima manfaat (DPM-1 untuk pengambilan pertama kali dan DPM-2 untuk pengambilan kedua dan selanjutnya yang telah ditanda tangani oleh RTS-PM) serta bukti setor HPB dari desa masing - masing kecamatan.
9. Permohonan rekomendasi Raskin dapat diajukan perdesa/ kelurahan oleh Satgas Desa/ Kelurahan dan dapat secara kolektif oleh Satgas Kecamatan dengan ketentuan telah siap untuk melunasi seluruh HTR yang dimohonkan.
10. Angkutan beras dari Gudang Bulog Sub Divre Perum Bulog Ketapang ke TD atau tempat lain yang disepakati , dilaksanakan langsung oleh Satker Perum Bulog Sub Divre Ketapang karena apabila terjadi kerusakan, kekurangan atau halangan lain diperjalanan maka menjadi tanggung jawab pihak yang mengantarkan/ mengambil (Tertuang dalam Berita Acara Surat Jalan Angkutan Beras Raskin Perum Bulog Sub Divre Ketapang).
11. Satgas Desa / Kelurahan tidak di perbolehkan kepala desa/ lurah namun dapat ditunjuk dari unsur perangkat Desa/ perangkat Kelurahan, unsur BPD dan unsur RW / RT.

## BAB X

## PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015 ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015 dan akan dilakukan penyempurnaan/ perbaikan seperlunya apabila terjadi kekeliruan/ perubahan.

Dengan mulai berlakunya Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015 ini maka Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BUPATI KETAPANG,


HENRIKUS