PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 80 Tahun 2016 tentang ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS DI KABUPATEN BANYUWANGI BUPATI BANYUWANGI, (berlaku 20 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat guna mempersiapkan sumber daya manusia Kabupaten Banyuwangi yang cerdas dan berakhlak, memiliki kecakapan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di era perkembangan global, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, perlu menetapkan Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis di Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);
Menetapkan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS DI KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
2. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
3. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kepentensi, kopetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dana, sumber/bahan/alat belajar.
7. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
9. Pamong belajar adalah pendidik pada SKB, sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal (Paud dan Dimas).
10. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan SKB di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan oleh satu SKB dengan lingkup wilayah kerja se-Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Pembentukan SKB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 3
Dengan Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) diubah fungsinya menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
Pasal 4
- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) SKB berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas berbentuk Satuan PNF Sejenis, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
Pasal 5
Dalam melaksanakan program PNF, SKB menyelenggarakan fungsi :
- (1) Pelayanan Pendidikan nonformal
- a. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan dan percontohan program pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal lainnya;
- b. Menghimpun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan SKB;
- c. Melaksanakan pelatihan dan fasilitasi pengembangan model pembelajaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan, dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal lainnya;
- d. Penyelenggaraan dan membuat percontohan program pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan, dan pendidikan anak usia dini; dan pendidikan nonformal lainnya; dan
- e. Pengadaan sarana dan fasilitas belajar mengajar program pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan, dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan nonformal lainnya.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orangtua peserta didik dalam rangka pendidikan keluarga, dan kerjasama dengan masyarakat; dan
- (3) Pelaksanaan administrasi pada SKB.
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
- a. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (4) Bagan Susunan Organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 7

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sarana dan prasarana yang ada pada SKB haruslah memenuhi kriteria standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

SKB sebagai Satuan PNF Sejenis berhak:

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undanga; dan
- e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## Pasal 9

Kepala Dinas melalui unsur pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan standar pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 20 Desember 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Ttd.

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si

Pembina Utama Muda NIP 19591227 198603 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 80

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 20 Desember 2016 BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

NOMOR

TANGGAL

: 80 TAHUN 2016

: 20 Desember 2016

Bagan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar


BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS