PERATURAN BUPATI MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (berlaku 19 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
:
:
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas dan tertib administrasi keuangan perlu dilakukan perubahan hal-hal yang berkenaan dengan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 10);
Menetapkan
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 70).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
Pasal 3
2. Ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar daerah luar Propinsi, bagi pejabat eselon II, Kepala Kantor, Direktur RSUD dan Camat terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati/Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan untuk pejabat eselon III, IV dan Staf, izin diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi.
3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a.2 dan a.3. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Keluar propinsi sumatera Barat.
6. a.2. Surat Perintah Tugas (SPT) bagi pejabat eselon II, Kepala Kantor, Direktur RSUD dan Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah memperoleh izin dari Bupati/ Wakil Bupati. Bagi pejabat eselon III, IV dan Staf Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala SKPD, untuk Sekretariat Daerah SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
7. a.3. Untuk SPPD keluar propinsi Sumatera Barat ditandatangani oleh :
8. a.3.1. Dilingkungan Sekretariat Daerah
9. a.3.1.1. Untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
10. a.3.1.2. Untuk pejabat eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
4. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b.2.1 dan b.2.2. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- b. Luar Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Barat.
13. b.2. Untuk lingkungan Sekretariat Daerah.
14. b.2.1. SPT (Surat Perintah Tugas) untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan untuk pejabat eselon III, IV dan staf, ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
15. b.2.2. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) bagi pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan untuk pejabat eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal 19 Februari 2016

Penandatangan: BUPATI LIMA PULUH KOTA IRFENDI ARBI