PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 7 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 (berlaku 22 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2016, maka Bupati sesuai kewenangannya menyusun Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat (BAST) adalah Permintaan Beras Raskin ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam mewujudkan kesatuan pemahaman tentang pelaksanaan program raskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan program raskin dapat diselenggarakan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis program beras di Kabupaten Sintang bagi masyarakat berpendapatan rendah/miskin atau Raskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
BAB III - RUANG LINGKUP/SISTEMATIKA
Pasal 3
Ruang lingkup/sistematika petunjuk pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapat rendah atau raskin meliputi :
- a. Pendahuluan
- b. Tujuan, Sasaran dan Manfaat
- c. Pengelolaan dan Pengorganisasian
- d. Perencanaan dan Penganggaran
- e. Mekanisme Pelaksanaan
- f. Pengendalian dan Pelaporan
- g. Pengaduan
- h. Lain - Lain
- i. Penutup
BAB III - RUANG LINGKUP/SISTEMATIKA
Pasal 5
Rincian ruang lingkup/sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hurup a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB IV PELAKSANAAN

## Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang Tahun 2016 mengacu kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Beras Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2016 di Kecamatan se Kabupaten Sintang mengacu kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2016, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Beras Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2016 serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kecamatan se Kabupaten Sintang.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2015 Berita daerah Kabuipaten Sintang Tahun 2015 Nomor 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB VI PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 22 Februari 2016

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang pada tanggal 22 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016

## PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016

## BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu : Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration Food Security and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada Tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Penduduk Indonesia 95 % masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS,2011). Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial,politik maupun ekonomi.

Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan,sandang,pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat 73,52 %. Kondisi ini tak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50 %. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, yaitu rata-rata per tahun hanya sekitar 0,37 %, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37 % atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu angka pengangguran masih 6,32 % pada bulan Pebruari 2012. Dari Data kemiskinan tersebut Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Kalimantan Barat sebanyak 233.922 Kepala Keluarga.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan,pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat Provinsi di koordinasikan oleh Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota di koordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Penyaluran Raskin 2016 masih mengacu pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011. Data penerima Raskin Tahun 2016 pada dasarnya sudah disempurnakan dengan mengacu pada usulan Bupati/Walikota, namun demikian melalui Mudes/Muskel RTS-PM dapat disempurnakan. Data Penerima Raskin Tahun 2016 akan dibagikan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat pada saat peluncuran Program Raskin Tahun 2016.

## BAB II

## TUJUAN SASARAN DAN MANFAAT

## A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras

## B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2016 di Kabupaten Sintang adalah berkurangnya beban pengeluaran 25.149 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 4,526.820 kg selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di TD.

## C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah :

1. Stabilisasi harga beras di pasaran;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional;
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
5. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.


## BAB III

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

## 1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. Transparansi , bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partisipatif , bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas , bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

## 2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggung jawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan.

Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

## a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati Sintang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

## 1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Sintang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

3)Fungsi...

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran program Raskin di Kabupaten Sintang.
- b) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang.
- e) Sosialisasi Program Raskin Kabupaten Sintang.
- f) Perencanaan Penyaluran Raskin.
- g) Penyelesaian Harga Tebus Raskin (HTR) dan administrasi.
- h) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- i) Penanganan Pengaduan di Kabupaten Sintang.
- j) Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- k) Pelaporan Pelaksanaan Raskin Kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

## 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain Bidang Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev (Monitoring dan Evaluasi) dan Pengaduaan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Sintang antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

## b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

## 1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## 2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di wilayahnya serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan.
- b) Sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- c) Pendistribusian Raskin.
- d) Penyelesaian Harga Tebus Raskin (HTR) dan Administrasi.
- e) Pelaksanaan Verifikasi Data RTS-PM.
- f) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan.
- g) Pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang, termasuk Pelaporan Pemutakhiran Data Dari Tingkat Desa/Kelurahan dan Pelaporan Realisasi Penyaluran Raskin Dari Pelaksana Distribusi kepada RTS-PM.

## 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin di Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain Bidang Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin kecamatan terdiri dari unsurunsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi PMD, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin.

## c. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Raskin tingkat desa/kelurahan.

## 1) Kedudukan

Tim Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

## 2) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) serta menyelesaikan administrasi Raskin.

## 3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari yang memeriksa dan Perum BULOG di TD untuk Desa/kelurahan yang titik distribusinya berada di Desa/Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Sub Divre/Kansilog Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas Perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- f) Memfasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) guna menetapkan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

## d. Satuan Kerja Beras Miskin (Satker Raskin)

## 1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Regional (Kadivre), Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdivre), Kepala Kantor Seksi Logistik (Kakansilog) Perum BULOG sesuai tingkatannya.

## 2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan Harga Penjualan Beras (HPB) apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin.

## 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Kerja (Satker Raskin) mempunyai fungsi :

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin di Gudang BULOG.
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Penyaluran di Titik Distribusi (TD).
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutu kurang baik).
- d) Penerimaan Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin dari Pelaksana Penyaluran Raskin dan menyetorkan ke rekening Harga Penjualan Beras Badan Urusan logistik (HPB BULOG) atau menerima tanda bukti setoran pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO),Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekap Berita Acara Serah Terima (BAST) di Kecamatan (Model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/Kwitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.

- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyaluran beras, penyetoran Harga Penjualan Bersa (HPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di wilayah kerjanya kepada Kepala Divisi Regional(Kadivre), Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdivre), Kepala Kantor Seksi logistik (Kakansilog) Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

## BAB IV

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin Tahun 2016 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM,Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).

1. Penetapan RTS-PM.
- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2016 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah di mutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) Tahun 2015 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disyahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTSPM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh Mudes/Muskel pada Tahun 2015.
- b. Pagu Raskin Nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTSPM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Gubernur, dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTSPM melalui mudes/muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk disyahkan oleh Bupati/Walikota.
- d. RTS-PM Raskin 2016 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

## 2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Titik Distribusi ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG setempat.

## 3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

## B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran Subsidi Raskin 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Kementerian Keuangan, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras penyalurannya sampai di Titik Distribusi (TD).
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan 58). Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan Anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : Biaya Operasional Raskin, Biaya Angkut Raskin dari TD ke TB hingga RTS PM, Subsidi Harga Tebus Raskin, Dana Talangan Raskin, Tambahan Alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.
3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat secara sukarela untuk membantu distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM yang diatur di dalam Juknis Kabupaten/Kota masingmasing.

## BAB V

## MEKANISME PELAKSANAAN

## A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Raskin.
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.

3.Pedoman...

3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pedoman Umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk pelaksanaan Program Raskin di Provinsi diperlukan panduan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Provinsi yang disebut Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin Provinsi yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum Raskin Pusat. Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin.Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap Provinsi karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Provinsi dalam pelaksanaan Program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana angkutan serta faktor alam yaitu geografi,iklim dan lain-lain. Juklak Raskin disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
5. Untuk Panduan pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten yang dinamakan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum Program Raskin Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin Provinsi. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk Kabupaten tertentu yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten tertentu yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan Program Raskin, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana angkutan, serta faktor alam yaitu geografi,iklim dan lain-lain.Juknis Raskin disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

## B. Penetapan Pagu Raskin

## 1. Penetapan Pagu Raskin Nasional

- a. Pagu Raskin Nasional Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin Tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada Tahun 2016.
- b. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016.
- c. Pagu Raskin Nasional Tahun 2016 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/Tahun.
- d. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR dapat menambah alokasi pagu Raskin nasional pada Tahun 2016.

- e. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2016 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2017.
- f. Daftar wilayah administrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang digunakan untuk penetapan Pagu Raskin 2016 mengacu pada Master File Desa (MFD) semester I Tahun 2015 dari Biro Pusat Statistk (BPS).

## 2. Penetapan Pagu Raskin Provinsi

- a. Pagu Raskin Provinsi Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada Tahun 2016.
- b. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Raskin bagi Rumah Tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2016 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

## 3. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota

- a. Pagu Raskin Kabupaten Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2016 di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap Kabupaten pada Tahun 2016.
- b. Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada Pagu Raskin Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada waktu penetapan Pagu Raskin Provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

## 4. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2016 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada Tahun 2016 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada Tahun 2016 berdasarkan Daftar Penerima Manfaat (DPM) 2016 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 hasil pendataan Biro Pusat Statistik (BPS) yang dikelola oleh Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan Format Rekapitulasi Pelaporan (FRP) 2015 ke Sekretariat Tim Nasioanl Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

- b. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindaklanjut Musyawarah Desa/Musyawarh Kelurahan (Mudes/Muskel) yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan.

## C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTSPM di Desa/Kelurahan. dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu :

1. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin Tahun 2016 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal,pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses/mekanisme Mudes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, penghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2016 oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Setelah Pelaksanaan Mudes/Muskel dan Pencatatan Berita Acara dan Format Rekapitulasi Penyaluran (FRP), penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.

9. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaluin Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan Berita Acara (BA) dan Format Rakapitulasi Penyaluran (FRP) pada tiap tingkatan. Jika Muscam dilakukan maka perlu dilengkapi dengan Berita Acara (BA) Musyawarah Kecamatan (Muscam) dan Format Rekapitulasi Penyaluran (FRP).
10. Berita Acara (BA) Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan (Mudes/Muskel), Musyawarah Kecamatan (Muscam) jika ada dan Format Rekapitulasi Penyaluran (FRP) 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat tanggal 28 Pebruari 2016.
11. Bupati mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2016.
12. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Raskin diatur di dalam Juknis.

## D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia melakukan Peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat peluncuran yang dilakukan oleh Tim koordinasi Raskin secara berjenjang.

## E. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin kepada RTSPM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh tim Koordinasi Raskin Provinsi dapat dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten.

5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

## F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan Beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

## 3. Rencana Penyaluran

- a. Untuk menjamin kelancaran proses Penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana Penyaluran Bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).
- b) Apabila Penyaluran Bulanan Raskin yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengalami kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis,iklim/cuaca, jenis moda tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu Kecamatan/Desa/Kelurahan, maka Penyaluran Raskin yang dituangkan dalam SPA dapat dilakukan p