PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 8 Tahun 1956 tentang STANDAR PERAWATAN/PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MIIVYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAFI PROVINSI SUMATERA UTARA PENGAN RAHM-{T TTJHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional kendaraan bermotor roda enam, roda empat dan roda dua di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa dalam rangka efesiensi dan efekti{itas perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan pendistribusian bahan bakar minyak kendaraan dinas, Peraturan Gubernur dimaksud dalam huruf a perl.u dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan P-eraturan Gubernur tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norrror 11O3);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2A75 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5678); J.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1 Nomor 31o); 5.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2AAT tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6.
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2OI3 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak; 7.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rallyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7); 8.
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahrrn 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 8);
2. 1O. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OA8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2AO8 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
3. 1 1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AO9 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor L1 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Hdi Medan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A74 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
MenetaPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PERAWATAN/ PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MII{YAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
- 1- Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pernenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana,Ln urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Setdaprovsu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Keda Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kendaraan Dinas Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut kendaraan dinas adalah semua jenis kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
8. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak non subsidi.
9. Pemeliharaan kendaraan dinas adalah perbaikan danf atau penggantian suku cadang, oli pelumas mesin, gerdang, persneling, pispot, body repair, accecories, audio, lapis jok, kaca film, doorsmer, salon sesuai kebutuhan-
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- {1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah menetapkan pedoman, standar perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan pendistribusian BBM kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) lbjuan Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan efesiensi dan efektivitas dalam rangka tertib administrasi perawatanl pemeliharaan kendaraan dinas dan pendistribusian BBM.
BAB II - KONDISI FISIK DAN TATA CARA PEMELIHARAANI PERAV/ATAN KENDARAAN DINAS Pasal 3
Pasal 3
- (1) Pemberian BBM diperuntukkan untuk kendaraan dinas dalam kondisi baik/ laYak jalan.
- (2) Kendaraan dinas dalam keadaaan rusak berat tidak mendapat BBM.
BAB II - KONDISI FISIK DAN TATA CARA PEMELIHARAANI PERAV/ATAN KENDARAAN DINAS Pasal 3
Pasal 4
Tata cara pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi sumatera utara diwajibkan untuk men)rusun rencana pemeliharaan kendaraan dinas;
- b. setiap perbaikan yang akan diadakan pada rencana pemeliharaan kendaraan dilakukan/dilaksanakan dengan surat permohonan dalam bentuk nota dinas sebelum diajukan kepada pengelola;
- c. pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas milik daerah ditetapkan dengan surat Perintah Kerja/surat Perjanjian/ Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- d. pengurus kendaraan melaksanakan pencatatan pemeliharaan setiap jenis kendaraan dinas milik daerah dalam kartu pemeliharaan;
- e. setiap pemeliharaan kendaraan dinas harus dilakukan inventarisasi bagt suku cadang yang diganti agar dikumpulkan dan disimpan sebagai bukti pemeliharaan {pertan ggungi awaban) ;
- f. pengums kendaraan menerbitkan tagihan dari rekanan berupa bon faktur dan kuritansi untuk pertanggungiawaban administrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM Pasal 5
Pasal 5
Kepala SKPD setiap tahun merrJrusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas melalui anggaran SKPD masing-masing.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM Pasal 5
Pasal 6
Distribusi BBM untuk kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi diberikan dalam bentuk voucher yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) voucher dengan nilai Rp. 10O.OOO, - (seratus ribu rupiah) untuk kendaraan dinas roda 4 (empat) ke atas.
2. b.2 (dua) voucher dengan nilai Rp. 25.00O, - (dua puluh lima ribu rupiah) untuk kendaraan dinas roda 2 (dua).
- c. Jika voucher dengan nilai Rp. 1OO.OOO, - (seratus ribu rupiah) dan voucher Rp. 2s.OOO,-(dua puluh lima ribu rupiah) tidak ada, dapat diberikan voucher dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM Pasal 5
Pasal 7
- (1) Distribusi BBM untuk kendaraan dinas pool yang dipergunakan untuk kepentingan dinas luar Kota Medan diberikan dengan besaran sebagai berikut:
- a. kendaraan dinas roda 6 (enam) isi selinder 6.500 cc ke atas dapat diberikan 1 (satu) liter per 2,5 (dua koma lima) kilometer disesuaikan dengan jarak tempuh dan lama di daerah serta mendapat tambahan cadangan BBM 15 (lima belas) liter setiap kegiatan;
- b. kendaraan dinas roda 4 (empat) atau roda 6 (enam) isi selinder 3.000 cc sampai dengan 6.000 cc dapat diberikan 1 (satu) liter per 5 (lima) kilometer disesuaikan dengan jarak tempuh dan lama di daerah serta mendapat tambahan cadangan BBM 10 {sepuluh} liter setiap kegiatan;
- c. kendaraan dinas roda 4 (empat) minibus isi selinder 1.300 cc sampai dengan 2.950 cc dapat diberikan 1 (satu) liter per 9 (sembilan) kilometer disesuaikan dengan jarak tempuh dan lama di daerah serta mendapat tambahan cadangan BBM 5 (lima) liter setiap kegiatan;
- (2) Distribusi BBM untuk kendaraan dinas pool yang dipergunakan untuk kepentingan dalam Kota Medan diberikan dengan besaran sebagai berikut:
- a. kendaraan dinas roda 6 (enam) isi selinder 6.5OO cc ke atas dapat diberikan maksimal 4 (empat) voucher nilai @ Rp. 1OO.OOO,- per hari;
- b. kendaraan dinas roda 4 (empat) atau roda 6 (enam) isi selinder 3.OOO cc sampai dengan 6.000 cc dapat diberikan maksimal 3 (tiga) voucher nnar@ Rp. 1OO.OO0,- per hari;
- c. kendaraan roda 4 (empat) minibus isi selinder 1.300 cc sampai dengan 2.95A cc dapat diberikan maksimal 2 (dua) voucher @ Rp. 1O0.OOO,- per hari;
- (3) Distribusi BBM untuk kendaraan dinas operasional pejabat di lingkungan Setdaprovsu diberikan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Khusus kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diberikan 66 (enam puluh enam) voucher per bulan dengan nilai uang @ Rp. 1O0.OOO; dan kendaraan dinas Sekretaris Daerah dapat diberikan 32 (tiga puluh dua) voucher per bulan dengan nilai uang @ Rp. 1OO.0OO;
- b. kendaraan dinas Asisten dapat diberikan 16 (enam belas ) voucher per bulan dengan nilai uang @ Rp. 1OO.0OO;
- c. kendaraan dinas Staf Ahli dapat diberikan 16 (enam belas) voucher per bulan dengan nilai uang @ Rp. 1O0.0OO;
- d. kendaraan dinas kepala Biro dapat diberikan 3 (tisa) voucher per minggu dengan nilai uang @ Rp.100.000,\_.
- e. kendaraan dinas roda 4 (empat) isi selinder 1300 cc sampai dengan 2ooo cc dapat diberikan 2 (dua) voucher per 5 (lima) hari kerja dengan nilai uang @ Rp. 1OO.O0O;
- f. khusus kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan e yang menggunakan BBM Bio diesel {non subsidi) dapat diberikan tambahan 1 (satu) voucher per 10 (sepuluh) hari kerja dengan nilai uang @ Rp. 1O0.O0O;
- g. kendaraan roda 2 (dua) isi silinder 1oo cc sampai dengan 150 cc dapat diberikan 2 (dua) voucher per s (lima) hari kerja dan untuk isi silinder 2oo cc sampai dengan 3o0 cc dapat diberikan 4 (empat) voucher per 5 (lima) hari kerja dengan nilai uang @Rp.25.OOO,-.
- (4) Distribusi BBM untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan dinasl badan Pemerintah provinsi sumatera utara diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas/badan/P.A/ KPA.
Pasal I
- (1) Biaya pemeliharaar kendaraan dinas setiap tahun mempunyai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemeliharaan perbaikan dan atau penggantian suku cadang kendaraan dinas melebihi biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebabkan insiden kecelakaan pada saat perjalanan dinas hartrs terlebih dahulu mendapat persetujuan dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai pengguna Anggaran (di lingkungan Setdaprovsu);
- b. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (di lingkungan Dinas/Badan).

## Pasal 9

Untuk pertanggungiawaban pendistribusian BBM bagi kendaraan yang bertugas di dalam kota Medan dilakukan dengan membuat tabel penerima voucher, sedangkan untuk kendaraan yang bertugas di luar kota Medan ditakukan dengan membuat tabel daftar tanda terima uang kontan dengan melampirkan bon pembelian dari SPBU dimana kendaraan tersebut membeli BBM di daerah tempat bertugas.

## Pasal 1O

Biaya pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan Pendistribusian BBM Kendaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h Provinsi Sumatera Utara.

## Pasal 11.

Apabila tidak tersedianya jenis BBM non subsidi pada saat pelaksanaan pe{alanan dinas dapat digunakan BBM bersubsidi dengan penggunaarl yang terbatas (emergency).

## BAB TV ASURANSI Pasal 12

- (1) Perawatan atau kerusakan atau perlindungan kendaraan dinas roda 4 {empat} dapat dikerjasamakan dengan perusahaan asuransi kerugian yang telah telah ditunjuk oleh Kepala Dinas/ Ba dan / PA / KPA.
2. (2)Terhadap kendaraan dinas yang diasuransikan pertanggungan melalr.ri kerjasama aslJrarlsl, perawatan/pemeliharaan rutinnya dapat dilakukan melalui kegiatan perbaikan/penggantian suku cadang di luar pertanggungan asuransi.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 13

Biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas serta pendistrubusian bahan bakar minyak mulai berlaku pada Januari 2OL6.

## BAB VI

## KSTENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlalm, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLS Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Gubernur diundangkan, ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 10 Maret 2OL6

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,


TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan pada tanggal 10 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd

## HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL6 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM

Pelaksana,

TO


Pembina Tk. I tbt

NrP. 196309 199007 1 001

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 ?ANGGAL 70 MARET 2076

## SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVTNSI SUMATERA UTARA

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA/TAHUN (Rp) |
|------|-------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1 | Gubernur/ Wakil Gubernur | Unit/Tahun | 41.700.OO0,- |
| 2 | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara | Unit/Tahun | 39.OOO.OOO,- |
| 3 | Pejabat Eselon II | Unit/Tahun | 38.520.OOO,- |
| 4 | Pejabat Eselon III | Unit/Tahun | 30.ooo.ooo,- |
| 5 | Operasional Roda 4 (empat) | Unit/Tahun | 35.OOO.OOO,- |
| 6 | Operasional Roda 6 (enam) | Unit/Tahun | 50.000.000,- |

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

rtd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM


Pembina Tk. I /bt NrP. 1963092 rcg007 1 001 TONY\_SUSARTO