PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 31 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA BANJARBARU (berlaku 04 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, akan semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan rekomendasi serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Banjarbaru, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru mendahului Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Banjarbaru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. GLYPH&lt;9&gt; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota atialah Walikota Banjarbaru.
4. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
5. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
7. Reduksi limbah B3 arlalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
8. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menelasilkan limbah B3.
9. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
10. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
11. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari pen . basil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.
12. Orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
13. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBABAYA DAN BERACUN
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBABAYA DAN BERACUN
Pasal 2
Pengelolaan litnbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBABAYA DAN BERACUN
Pasal 3
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBABAYA DAN BERACUN
Pasal 4
Setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBABAYA DAN BERACUN
Pasal 5
- (1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau metr hasillcan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.
- (3) Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin kegiatan pengumpulan, telah mempunyai teknologi pemanfaatan limbah B3 dan memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan/atau dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3.
- (5) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (6) Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.
- (7) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 dan dapat dilakukan sendiri oleh penghasil untuk menimbun li mbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengelolaan limbah B3 ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan lingkungan.
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA
Pasal 6
- (1) Dalam rangka melaksanakan pengendalian pengelolaan limbah B3 di Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- b. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kota kecuali minyak pelumas / oli bekas;
- c. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kota;
- d. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pda skala Kota;
- e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kota;
- f. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi melaksanakan proses izin lokasi koordinasi dengan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelalcsanaan perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka kepada setiap orang pelalcu pengelolaan limbah B3 wajib mentaati ketentuan yang berlaku.
- (2) Ha1-hat yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 1 2 Nopembe012

Penandatangan: . k- -WALIKOTA BANJARBARU RUZAIDIN NO .

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Nopember 2012 SE1CRET 4US DAERAH, H. SSIAHRIANI BERITAIDAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 31 4 - (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 16

Penandatangan: - (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka kepada setiap orang pelaku pengelolaan limbah B3 wajib mentaati ketentuan yang berlaku.

Penandatangan: - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota. ## Pasal 17

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Nopembez2012

Penandatangan: . k--WALIKOTA BANJARBARU f RUZAIDIN NO

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Nopember 2012 SEKRET US DAERAH, H. S AHRIANI BERITA4 DAERAH KOTA BANJARBARU TABUN 2012 NOMOR 31 - (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 16

Penandatangan: - (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka kepada setiap orang pelaku pengelolaan limbah B3 wajib mentaati ketentuan yang berlaku.

Penandatangan: - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota. ## Pasal 17

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tangga112 Nopembe]2012

Penandatangan: WALIKOTA BANJARBARU M. RUZAIDIN NOG

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Nopember 2012 SEKRETAJUS DAERAH, H. S AHRIANI BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 31 ## PEMERINTATI KOTA tANJARBARU ## KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Alamat Kantor : Jl. Trikora/Soekarno Hatta No. 8 Banjarbaru Banjarbaru, 04 Oktober 2012 Kepada Yth.: Bagian Hukum dan Perundang- Undangan di - Banjarbaru ## SURAT PENGANTAR Nomor : 900 / 1.3( / P3L - KLH | No. | URAIAN | Banyaknya | Keterangan | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|

Penandatangan: | 1 | Penyampaian draft Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | 1 (satu) | berkasDisampaikan dengan hormat untuk selanjutnya. |

Penandatangan: KepalaKantor Lingkungan Hidup I aln'udin Peni6ina Tk I --Nip.-1961.1216 198903 1 006