PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 27 Tahun 2017 tentang PENGOPERASIAN KENDARAAN RODA TIGA DI KOTA BANJARMASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pengoperasian kendaraan roda tiga, serta menjaminkeselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan di lingkungan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengoperasian Kendaraan Roda Tiga Di Kota Banjarmasin.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penepatan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang - UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
- Indonesia NomorTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - UndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tantang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
12. Peratuan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Perizinan Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan dan Kursus Mengemudi;
p, i a
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN RODA TIGA DI KOTA BANJARMASIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturanWalikotaini yang dimaksuddengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan Roda Tiga adalah Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan di kawasan tertentu dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang.
7. Penumpang adalah orang yang berada dalam kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
8. Kartu Pengawasan adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terhadap kendaraan bermotor yang telah mendapat izin operasional.
BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi angkutan roda tiga yang diperuntukan untuk angkutan umum berupa orang dan/atau barang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar kendaraan roda tiga yang beroperasi memenuhi standar operasi kendaraan bermotor umum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar tercipta pelayanan angkutan umum yang selamat, tertib, lancar dan aman.
! Kasabbar t hrundaugan
Kabag. Hokum
· xil SKPD
KEBUTUHAN ANGKUTAN KENDARAAN RODA TIGA
BAB III - KEBUTUHAN ANGKUTAN KENDARAAN RODA TIGA
Pasal 4
- (1) Untuk memenuhi kebutuhan angkutan bagi masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin ditetapkan jumlah kebutuhan angkutan.
- (2) Penetapan jumlah kebutuhan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebutuhan jumlah kendaraan roda tiga untuk kepentingan pengadaan.
- (3) Jumlah kebutuhan angkutan kendaraan roda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
KETENTUAN PERIZINAN
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 5
- (1) Setiap Penyedia Jasa Angkutan. Kendaraan Roda Tiga untuk dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya wajib memiliki Izin Pengoperasian Kendaraan, Kartu Pengawasan, surat Izin Usaha Angkutan.
- (2) Izin Pengoperasian Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota Banjarmasin dan diajukan melalui Dinas.
- (3) Izin Usaha Angkutan dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
PERSYARATAN IZIN
BAB V - PERSYARATAN IZIN
Pasal 6
- (1) Untuk mendapatkan izin pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan kartu pengawasan dan surat izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis Kepala Dinas.
BAB V - PERSYARATAN IZIN
Pasal 7
- (1) Permohonan Izin Pengoperasian Kendaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi dan menandatangani formulir permohonan izin yang disediakan;
- b. rekomendasi Izin Operasi;
- c. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan plat dasar kuning
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- e. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- f. foto copy Buku Uji Kendaraan Bermotor;
- (2) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diajukan dengan persyaratan sebagai berikut
- a. Kartu Tanda Penduduk / Tanda Pengenal Lainnya
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan
- d. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- e. Memilki Izin Operasi
- f. Pernyataan Kesanggupan untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan dan Pemeliharaan Kendaraan
15. ( 3 ) Permohonan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut
- a. mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan;
- b. foto copy Izin Usaha dan Izin Operasi;
kuubbag. Perandsngan
Kabag. Hokum
Kepala SKPD
-1
L
KEWAJIBAN
BAB VI - KEWAJIBAN
Pasal 8
- (1) Penyedia Jasa Angkutan Kendaraan Roda Tiga yang telah memiliki Izin Pengoperasian Kendaraan diwajibkan untuk :
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perizinannya;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha;
- c. dilengkapi tanda khusus (stiker/logo) perusahaan atau koperasi pada pintu depan sebelah kiri dan kanan;
- d. menempelkan tanda jati diri pengemudi yang ditempelkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan atau koperasi; dan
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan usaha dan pemiliknya.
BAB VII - MASA BERLAKU IZIN
Pasal 9
1. Izin Pengoperasian Kendaraan dan Izin Usaha Angkutan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Kartu Pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Untuk perpanjangan Izin Pengoperasian Kendaraan, Izin Usaha Angkutan dan Kartu Pengawasan, pemilik cukup menyampaikan data sebagaimana persyaratan perizinan yang mengalami perubahan.
asubbag. Perundaagan
Wag. Hokum
Kepis SKIT
ti
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 10
- (1) setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Angkutan Kendaraan Roda Tiga terhadap ketentuan Pasal 8 diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Walikota berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pembekuan dan/atau pencabutan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Banj armasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal J 2017 WALIKOTA BANJARMASIN, 9

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 4 januaTi 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN / Z BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN :\_subbag. Peruud2ngso EataR. iluk lieptla MOD L H NOMOR 3