PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 10 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS (berlaku 18 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 19) perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
Mengingat : 1. Pasal
- 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
SALINAN
Menetapkan :
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 19),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 7) diubah , sebagai berikut :
1. Ketentuan
Pasal 4
- (1). Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan;
- c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Asisten Administrasi Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 5
Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum dan HAM;
- c. Bagian Humas;
- d. Bagian Asset.
Pasal 6
Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
- a. Sub.Bagian Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
- b. Sub.Bagian Agraria dan Penataan Batas Wilayah;
- c. Sub.Bagian Pembinaan Pemerintahan Umum.
Pasal 7
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 8
Bagian Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pemberitaan, Dokumentasi dan Pers;
- b. Sub Bagian Sandi;
- c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Daerah.
Bagian Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan;
- b. Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah;
- c. Sub Bagian Inventarisasi.
3. Ketentuan Bab IV bagian kedua Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra diubah sehingga berbunyi Asisten Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan
Pasal 9
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Bagian Bina Mental Spritual dan Pemberdayaan Umat;
- c. Bagian Pembangunan dan Program.
- d. Bagian Pemberdayaan Perempuan
Pasal 10
Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:
- a. Sub Bagian Sumber Daya Manusia ;
- b. Sub Bagian Ekonomi;
- c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Pasal 11
Bagian Bina Mental Spritual dan Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Bina Mental Spritual;
- b. Sub Bagian Bina Kelembagaan Keagamaan;
- c. Sub Bagian Bina Pemberdayaan Umat.
Pasal 12
Bagian Pembangunan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Legalitas dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Pembangunan;
- c. Sub Bagian Program.
Bagian Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pengarusutamaan Gender dan Litbang
- b. Sub Bagian Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- c. Sub Bagian Perlindungan Anak
Pasal 13
5. Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Turikale Pada tanggal 18 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, ## BAHARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 10

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001 ## Pasal 13 Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari : - a. Bagian Umum; - b. Bagian Keuangan; - c. Bagian Organisasi; - d. Bagian Rumah Tangga dan Protokol. ## Pasal 14 Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari : - a. Sub Bagian Ketatausahaan; - b. Sub Bagian Perlengkapan; ## Pasal 17 Bagian Rumah Tangga dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari : - a. Sub Bagian Rumah Tangga; - b. Sub Bagian Protokol; - c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;

Penandatangan: 6. Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati. 7. Bagan struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Turikale Pada tanggal 18 Oktober 2012

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN