PERATURAN BUPATI MA Nomor 27 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 106 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME (berlaku 30 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang | a. | bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan, dimana Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah diganti dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan: |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. | bahwa untuk memberi pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 106 Tahun 2011 Tentang Penetapan Nilai Sewa Pajak Reklame, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas |
| | | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 |
| Mengingat | | Nomor 25) : |
| | | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), |
| | 3. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355): |
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126): 4.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449 Tahun 2009), 5.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) : 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 9
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 4),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) :
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15),
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 37),
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 73):
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 106 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME.
PASAL I
Beberapa ketentuan dan penulisan serta penamaan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 106 Tahun 2011 Tentang Penetapan Nilai Sewa Pajak Reklame dirubah sebagai berikut :
- A. Merubah ketentuan Pasal 1 angka 5 sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
5. Badan Keuangan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- B. Merubah ketentuan pasal 2 dan pasal 3 sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemasangan reklame dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk untuk itu.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggara reklame mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Setiap perubahan atau penggantian reklame, baik penggantian model, jenis, bahan, produk ataupun perubahan lainnya dengan bentuk apapun, penyelenggara reklame wajib melaporkan untuk mendapatkan izin dari Bupati melalui kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Izin yang diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan permohonan penyelenggara reklame dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 3
Sebelum pemasangan reklame, bagi yang telah mendapatkan izin pemasangan reklame objek reklamenya harus terlebih dahulu mendapat validasi dan/atau tanda yang dipersamakan dengan itu dari Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- C. Merubah seluruh penulisan dan penamaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga selanjutnya berbunyi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- D. Merubah seluruh penulisan dan penamaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), sehingga selanjutnya berbunyi Badan Keuangan.
PASAL II
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan: Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal 30 MEI 2017

Penandatangan: BUPATI LI LUH KOTA / Lirrenni ARBI

Distribusi: ## Tembusan disampaikan kepada Yth :

Penandatangan: 2. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait

Penandatangan: 1. Sdr. Kepala Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak. Diundigkan di Sirilsnase TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM pada tanggal 30 mt!

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA M. YUNUS BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KO", TAHUN sr sananaa... NOMOR Len Ke ba N,