PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 16 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA JASA USAHA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PONTIANAK (berlaku 16 April 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pontianak disebutkan bahwa susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Jasa Usaha Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pontianak;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
Menetapkan :
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 22);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JASA USAHA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PONTIANAK.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan,Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pontianak.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Jasa Usaha Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pontianak.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Jasa Usaha Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pontianak.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk membentuk unit pelaksana layanan jasa usaha pasar pada eks aset PD. Kapuas Indah yang telah dibubarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak.
BAB II - Pasal 2
Pasal 3
Pembentukan UPTD Pengelolaan Jasa Usaha Pasar bertujuan untuk :
- a. melanjutkan layanan jasa usaha pasar yang pada awalnya dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Kapuas Indah;
- b. meningkatkan kualitas layanan terhadap konsumen jasa usaha pasar pada eks aset Perusahaan Daerah Kapuas Indah;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan terhadap konsumen jasa usaha pasar pada eks aset Perusahaan Daerah Kapuas Indah; dan
- d. meningkatkan kontribusi hasil layanan jasa usaha pasar pada pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Pontianak.
BAB II - Pasal 2
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi;
- b. tugas pokok dan wilayah kerja;
- c. tata kerja;
- d. pelaporan;
- e. penganggaran;
- f. ketentuan lain-lain; dan
- g. ketentuan penutup.
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB III
Pasal 5
- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas di bidang pengelolaan jasa usaha pasar;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III
Pasal 6
- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN WILAYAH KERJA Bagian Kesatu

## Kepala UPTD

## Pasal 7

Tugas Pokok Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah melaksanakan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan jasa usaha pasar meliputi :

- a. gedung pasar Kapuas Indah, yang terdiri dari :
- 1) lantai dasar; dan
- 2) lantai atas.
- b. kios kawasan Persatuan Sepak Bola Pontianak (PSP), yang terdiri dari :
- 1) kios Jalan Patimura; dan
- 2) kios Jalan AR. Hakim.
- c. kios kawasan Pasar Dahlia.
- d. kios kawasan Pasar Parit Besar, yang terdiri dari :
- 1) kios di wilayah Kelurahan Benua Melayu Laut; dan
- 2) kios di wilayah Kelurahan Darat Sekip.
- e. los kawasan Pasar Tengah, yang terdiri dari :
- 1) los Jalan Citarum;
- 2) los Jalan Cimandiri;
- 3) los Jalan Citandui; dan
- 4) los Jalan Ciujung.
- f. wc umum los jalan Citandui;
- g. wc umum Kapuas Indah; dan
- h. wc umum Parit Besar.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan UPTD;
- b. pelaksanaan Pelayanan UPTD;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 9

Ruang lingkup pekerjaan teknis UPTD meliputi pembinaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, pengawasan kios/los dan penagihan retribusi.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 10

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah mengolah dan melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang kesekretariatan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor di bidang kesekretariatan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian dan organisasi di bidang kesekretariatan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan di bidang kesekretariatan;
- e. pengelolaan urusan perlengkapan dan Rumah Tangga di bidang kesekretariatan;

## Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 12

- (1) kelompok jabatan fungsional yang berada di UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis fungsionalnya sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional yang berada di UPTD adalah pengelolaan jasa usaha pasar.
- (3) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Wilayah Kerja Pasal 13

UPTD Pengelola Jasa Usaha Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak terdiri dari:

- a. gedung pasar Kapuas Indah, yang terdiri dari :
- 1) lantai dasar; dan
- 2) lantai atas.
- b. kios kawasan Persatuan Sepak Bola Pontianak (PSP), yang terdiri dari :
- 1) kios Jalan Patimura; dan
- 2) kios Jalan AR. Hakim.
- c. kios kawasan Pasar Dahlia.
- d. kios kawasan Pasar Parit Besar, yang terdiri dari :
- 1) kios di wilayah Kelurahan Benua Melayu Laut; dan
- 2) kios di wilayah Kelurahan Darat Sekip.
- e. los kawasan Pasar Tengah, yang terdiri dari :
- 1) los Jalan Citarum;
- 2) los Jalan Cimandiri;
- 3) los Jalan Citandui; dan
- 4) los Jalan Ciujung.
- f. wc umum los jalan Citandui;
- g. wc umum Kapuas Indah; dan
- h. wc umum Parit Besar.

## BAB V TATA KERJA Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dapat berkoordinasi dengan seluruh pejabat struktural di Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemeriksaan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan.
- (4) Apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk bertindak atas nama kepala UPTD setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang berada di UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Kepala UPTD.

## BAB VI PELAPORAN Pasal 15

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Sistem, mekanisme dan prosedur penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB VII PENGANGGARAN Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17

- (1) Evaluasi kinerja di lingkungan UPTD dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali di bawah koordinasi Kepala UPTD yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Uraian tugas, rincian tugas dan prosedur kerja pada UPTD disusun oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 16 April 2016

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 16 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JASA USAHA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PONTIANAK

## STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JASA USAHA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PONTIANAK


WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI