Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ·' DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, - a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara tertib, efektif, efesien, transparan dan bertanggung jawab, guna menunjang pelaksanaan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Bupati Kepulauan Sangihe selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang sesuai ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- Mengingat :
BUPATIKEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ·'
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara tertib, efektif, efesien, transparan dan bertanggung jawab, guna menunjang pelaksanaan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Bupati Kepulauan Sangihe selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang sesuai ketentuan Pasal 5Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufadiatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
^
f*\
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaranNegara RINomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor4578);
10. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, TambahanLembaranNegara RI Nomor 4418);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun2012 Nomor6);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 34).
^
r
r
*
Menetankan · Menetapkan .
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN ^^^pEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHTAHUN ANGGARAN 2013
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1 Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemenntah
Daerah
- 3 Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
- 5 Unit Kerja adalah bagiandari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
4. Saman Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang.
- 6 Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan
- keputusan Bupati dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdm dan Peiabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 7 Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan Uang termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut
- 9 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelola Keuangan Daerah. Jauatannva
- 10 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Keqa Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD y^g mempunya, tugaLelaksanakanPengelolaan^^
- ,2. ££LAnggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengunaan anggaran un.uk tugas pokok dan ruhgsi SKPD yang dipimptanya.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah PPKD yang bertindak dalam KapasUas sebaeai Bendahara Umum Daerah.
- n FenramaBarang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan barang nuhkDaerah
- ,4 KZUmumDaerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejaba, yang diberikuasaunmkmdaksanakanseb^anmga^ ^^^ ^^
15. Kuasa Pengguna anggaran adalah Pejabat yang omen ku* kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan funga SKPD.
- ,« "rSradalTtempat nenyimpanan uang daerah yang ditentukan olehBu^, unmk nCampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar sehuuh pengeluaran
- 17 Pfennig Kas Umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan ™aTun!uk menatnpung se.uruh penerimaan daerah dan digunakan unmk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
*-\
(C*
BABn
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Bupati Kepulauan Sangihe selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada:
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) danselaku Bendahara Umum Daerah (BUD) padaPemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang :
- a. Penyusunan danpelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD Kab. Kepi. Sangihe.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah.
- c. Penyusunan Rencana APBD Kab. Kepi. Sangihe dan rancangan perubahan APBD Kab. Kepi. Sangihe.
- d. Penyusunan Ranperda APBD Kab. Kepi. Sangihe, perubahan APBD Kab. Kepi. Sangihe dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kab. Kepi. Sangihe.
- e. Tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah.
- f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Kepi. Sangihe.
- (2) Selain Tugas Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sekretaris Daerah mempunyai
tugas:
- a. Memimpin TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Kepi. Sangihe
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD Kab. Kepi. Sangihe
- c. Menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Kepi. Sangihe
- d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD dan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya ## BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
(T
- b. Menyusun rancangan APBD Kab. Kepi. Sangihe dan rancangan perubahan APBD Kab. Kepi. Sangihe;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakanfungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Kepi. Sangihe;
- f. Melaksanakan tugaslainnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (O (1) Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. MengesahkanDPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. MelakukanpengendalianpelaksanaanAPBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakanpemungutan pajak daerah;
- f. Menyiapkan anggaran kas;
- g. Menyiapkan dan menetapkanSPD;
- h. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- i. Menyimpan uang daerah;
- j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
1. Melaksanakan sistem akuntansidan pelaporankeuangandaerah;
- m.Menyajikan informasikeuangandaerah;
- n. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
r
(T^
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
KETENTUAN UMUM
DalamPeraturanBupati ini, yang dimaksuddengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalahBupatiKepulauan Sangihe.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan Uang termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, yang juga melaksanakanPengelola Keuangan Daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengunaan anggaran untuk tugas pokok danfungsi SKPD yangdipimpinnya.
13. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Kuasa Pengguna anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.)
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas'Umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah padaBank yang ditetapkan.
r
{^
- (2)
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
Bupati Kepulauan Sangihe selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagiankewenangannya kepada:
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang,
- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugaskoordinasi dibidang:
- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD Kab. Kepi. Sangihe.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah.
- c. Penyusunan Rencana APBD Kab. Kepi. Sangihe dan rancangan perubahan APBD Kab. Kepi. Sangihe.
- d. Penyusunan Ranperda APBD Kab. Kepi. Sangihe, perubahan APBD Kab. Kepi. Sangihe dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Kepi. Sangihe.
- e. Tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Pejabat PengawasKeuanganDaerah.
- f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Kepi. Sangihe.
8. Selain Tugas Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sekretaris Daerah mempunyai
tugas:
- a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Kepi. Sangihe
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD Kab. Kepi. Sangihe
- c. Menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Kepi. Sangihe
- d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD dan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN Bagian Kesatu
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
c
- b. Menyusun rancangan APBD Kab. Kepi. Sangihe dan rancangan perubahan APBD Kab. Kepi. Sangihe;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakanfungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Kepi. Sangihe;
- f. Melaksanakan tugas lainnya
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- ^ (1) Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas :
- a. Menyusun kebijakan danpedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajakdaerah;
- f. Menyiapkananggaran kas;
- g. Menyiapkan dan menetapkan SPD;
- h. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- i. Menyimpan uang daerah;
- j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
1. Melaksanakan sistemakuntansi danpelaporan keuangan daerah;
- m.Menyajikan informasi keuangan daerah;
- n. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- (2) Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
o
r
- b Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuanganlainnya yang ditunjuk;
- c Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d Melakukan pembayaran
BAB II - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
Pasal 7
Kuasa Bendahara. Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
Bagian Ketiga SatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD)
BAB II - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
Pasal 8
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang mempunyai tugas:
- a Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- b Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
- c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kecuali menerbitkan surat tugas untuk kepala SKPD yang bersangkutan;
- d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- k Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 1 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- mBupati dapat melimpahkan Kewenangan kepada Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa;
- n Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
BAB II - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
Pasal 9
Pelimpahan sebagian tugas kewenangan sebagaimana pada pasal 4berlaku juga pada Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
BAB II - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
Pasal 10
Pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan kepada Pelaksana Tugas berlaku sejak tanggal ditetapkansebagai Pelaksana Tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat Definitif.
BAB II - PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
Pasal 11
Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugs yang sama sebagaimana pada pasal 8Peraturan Bupati ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penetapan: Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 3 Ja»i«ri 2013

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Penetapan: Diundangkan di Tahuna pada tanggal 3 Jaumari 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 1