PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALINAN  BANGKA Nomor 13 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (berlaku 28 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,
- a. bahwa setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan penataan dan pengendalian;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, tertib, lancar, selamat dan selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah yang semakin meningkat terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur diperlukan adanya Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan
BUPATI BANGKA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
6. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
7. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
8. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Keamanan Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
10. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
11. Ketertiban Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
12. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
13. Kegiatan dan/atau usaha, adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi dalam Wilayah Daerah.
14. Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi / Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
15. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
16. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas di jalan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas di jalan Daerah.
PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
BAB III - PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 3
- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
BAB III - PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 4
Kegiatan pembangunan di pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur serta kriteria ukuran minimal Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 5
Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
BAB IV - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 6
Pasal 6
Pengembang atau pembangun melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.
BAB IV - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 6
Pasal 7
- (1) Hasil analisis Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. kondisi prasarana jalan;
2. kondisi lalu lintas eksisting; dan
3. kondisi angkutan jalan;
- c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- i. rincian tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
BAB V - PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 8
Pasal 8
- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui instansi pelaksana untuk dilakukan penilaian.
- (2) Bupati memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi pelaksana.
BAB V - PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 8
Pasal 9
- (1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil Andalalin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terdiri atas unsur :
- a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. pembina jalan; dan
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian terhadap Andalalin; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.
BAB V - PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 8
Pasal 10
- (1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. anggota; dan
- d. anggota sekretariat.
- (2) Ketua tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan tim evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya.
BAB V - PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 8
Pasal 11
- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, maka Bupati mengembalikan hasil Andalalin kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, maka Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sesuai ketentuan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
BAB VI - TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pasal 12
Pasal 12
- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13
- (1) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14
- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (ketiga), diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi denda administratif sesuai ketentuan perundangundangan.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dan huruf f.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan persetujuan Andalalin, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan:
- a. pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah selesai dibangun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum dilakukan Andalalin dianggap telah memenuhi Andalalin;
- b. pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sedang dibangun yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Andalalin setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan harus dilakukan Andalalin; dan
- c. pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah dibangun dan sudah mendapatkan dokumen hasil Andalalin dianggap dokumen hasil Andalalin sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Pasal 17
Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penemparannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Penetapan: Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 28 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Penetapan: Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 28 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Cap/dto FERY INSANI TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI D NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.13/2016)