Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 1950 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR vY TAHUN 2OL+ TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa schingga dapat berjalan tertib, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang pcrlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan 'lata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
1. Undang-Undang Nomor 12'l'ahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 'l'imur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) cian llcrita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 l\omor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran lrlegara Republik indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesiei Nomor 2730); '
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbarrgan I(euangan antara Pemerintah Fusat dan PemerinLarltan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesin 'i'alriin 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran i'icgirrer i?cpublik Indonesia Nomor aa3$;
3. Undang-Undang Nomor 12 'l'ahun 2OlL tentang PembenLukan i)eraLuran Perundang-Undangan (Lembara:r Ncgnra Rcpublik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 82, 'lzrmbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesier Nomor i&gt;234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor 5ae5);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pengelolaan I(guangan Desa; 7.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ot3 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 8.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OOT Nomor 17); 9.
MEMUTUSI{AN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA Menetapkan :
BABI I KETENTUAN UMTIM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
5
Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan menggunakan APBDesa.
Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barangljasa di Desa.
Pasal 4
- (1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara Swakelola oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. (21 Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola' baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
BAB III - TATA NILAI PENGADAAN Bagian Kesatu Ketentuan Umum
Pasal 5
- Pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan menggunakan bahan, material, dan/atau baranglalat yang dapat merusak lirigkungan sekitar. (1)
- Pengadaan Barang/Jasa di Desa diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). (2)
Bagian Kedua Prinsip dan Etika
BAB III - TATA NILAI PENGADAAN Bagian Kesatu Ketentuan Umum
Pasal 6
- (1) Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:
- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- C. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barangl Jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
- e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan
- f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan'
8. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika dan wajib bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (2)
PENGELOLAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 7
- (1) TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. .
- (21 TPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.
- (3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), adalah diutamakan Kepala Urusan Pembangunan dan/atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. '
- (4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 adalah sebagai anggota aktif, memiliki kompetensi dibidangnya dan organisasinya terdaftar di Pemerintah Desa setempat.
- (s) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
- a. Ketua, berasal dari Unsur Perangkat Desa;
- b. Sekretaris, berasal dari unsur Perangkat Desa atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- c. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (6) Untuk dapat ditetapkan sebagai TPK harus memenuhi persyaratan: o
- a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. menandatangani Pakta Integritas;
- d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan bendahara di Pemerintah Desa; dan
- e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas / pekerjaannya.
- (71 Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium dan keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud.
- (8) Honorarium dan keperluan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), diberikan untuk kegiatan pengadaan barangljasa di atas nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) huruf c, tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di "Situbondo Pada tanggal 0 Z OCt 2014

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, DADANG UIIGIARTO Diundangkan gi Situbondo Pada tanggal 0 2 ICI 2A14

Penandatangan: SEKRETARIS DAERATI I(ABUPATEN SITUBONDO,

Penandatangan: LAMPIRAI{ : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TANGGAL . ."I A UI,I IUIL NOMOR ' YY rAHUN 2OL4 ## I. CONTOH KEBUTUHAN BARANG/JASA 1. Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola antara lain : 2. o Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa seperti pembelian semen, besi beton, dan lain-lain jenis bahan bangunan yang dapat mendukung pelaksanaan swakelola untuk pembangunan jembatan desa. 3. o Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan jembatan desa seperti sewa Excavator untuk penggalian pondasi jembatan, Mesin Molen untuk membuat campuran beton, dan lain-lain jenis peralatan yang dibutuhkan dan perlu disewa berdasarkan pertimbangan teknis dan volume pekerjaan sehingga perlu disewa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan. 4. o Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembagunan tempat Posyandu. an 5. . Dan sebagainya. . 2. Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa antara lain: 2. o Pembelian Kendaraan Roda Dua; 3. o Pembelian Komputer, Printer, dan Kertas; 4. . Langganan internet; 5. . Pembelian Meja, Kursi, dan alat kantor; 6. o Dan sebagainya. ## II. coNToH SPESIFII(ASI TEKNIS BARANG/JASA Contoh spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengadaan:

Distribusi: - o Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua). - o Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) Komputer. - o Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet. - o Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olah raga. - o Dan sebagainya. ## III. CONTOH UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA ## TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA ... KE.AMATAN-;';;;;', ## UNDANGAN PENGADAAN BARANG/ JASA Atamat : JIn. Nomor : Lampiran : - : Permintaan Penawaran Perihal Kepada Yth. Alamat : di- ## Tempat Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa paket pekerjaan sebagai berikut: : ________________ - b. Nilai total RAB - a. Paket pekerjaan : ________________ - c. Sumber pendanaan : ________________ Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, riku secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagat bertkut: | No | Kegiatan | Hari/Tanggal | Waktu | |------|-------------------------------------------------|----------------|---------| | A | Pemasukan Dokumen Penawaran dan Negosiasi Harga | | | | B | Penandatanganan Surat Perianiian | | | Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (e)

## Bagian Kedua

## Tugas dan Wewenang TPK

## Pasal 8

- (1) Dalam men5rusun rencana 'pelaksanaan pengadaan barang/jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan:
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
- b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- c. khusus pekerjaan kontruksi, rnenetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa (bila diperlukan);
- d. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- e. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- g. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. menandatangani Surat Perjanjian;
- h. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
10. (21 Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya. o
- (3) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia BaranglJasa apabila belum tersedia anggaran.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB V KEGIATAN SUIAKELOLA Bagian Kesa$r Ketentuan Umum

## Pasal 9

- Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK. (1)
- Pelaksanaan Swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan. {21
- Khusus untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola. (3)

## Bagian Kedua

## Rencana Pelaksanaan Pasal 10 .

- (1) Rencana Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) meliputi:
- a. jadual pelaksanaan pekerjaan;
- b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
- c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa (bila diperlukan);
- d. spesifikasi teknis (bila diperlukan);dan
- e. perkiraan biaya (RAB).
7. Format rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan, spesifikasi teknis dan perkiraan biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (21

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan

## Pasal 11

- Pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (21 dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/jasa melalui swakelola. (1)
- Untuk mendukung kegiatan Swakdloh, pengadaan barang/jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK. (2t
- Tata cara pengadaan bxangljasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mengacu pada BAB V Peraturan Bupati ini. (3)
- Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK dapat : (4)
- a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan;
- b. dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau .
- c. dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor).
- TPK wajib memantau kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. (s)
- Khusus pekerjaan konstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara (6)

Swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDesa yang terbagi menjadi S itigal tahap yaitu:

- a. tahap pertama senilai 4oo/o (empat puluh perseratus) merupakan uang dimuka dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan;
- b. tahap kedua senilai 3O% (tiga puluh perseratus) setelah TPK mempertanggungiawabkan lOOo/o (seratus perseratus) dari nilai uang dimuka yang telah dipergunakan;dan
- c. tahap ketiga senilai 30% (tiga puluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan looo/o (seratus perseratus) dari nilai uang yang diminta pada tahap kedua yang telah dipergunakan.
- (7) Setiap pengeluaran belanja at4s beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
5. (S) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) harus disahkan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahannya.
- (9) TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
7. (1O) TPK wajib membuat pertanggungfawaban hasil pekerjaan/ kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDesa.

## BAB VI

## KEGIATAN PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA Bagian Kesatu Ketentuan Umum

## Pasal 12

- (1) pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki tempat/lokasi usaha, tecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. pernyataan kebenaran usaha;
- c. unttrk pekerjaan konstn-rksi, rnampr-r menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- (3) Pengadaan Barang/Jasa tidak Uof"f, menggunakan pihak ketiga (orang atau badan) yang bukan toko/penyedia/individu sebagai calo penyedia bahan I al,atl tenaga yang dibutuhkan.
- (4) Format pernyataan kebenaran usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 huruf b, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Perencanaan Pasal 13 .

- (1) Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK harus mempertimbangkan :
- a. kondisi/keadaan yang sebenarnya di lokasi/lapangan;
- b. kepentingan masyarakat setempat;
- c. jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa; dan
- d. kebutuhan barang/bahan.
- (2) TPK men)rusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
- a. rencana anggaran biaya berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar terdekat;
- b. rencana anggaran biaya dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan.atas barang/jasa yang akan diadakan;
- c. spesifikasi teknis barangljasa (bila diperlukan);
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan).

## Bagian Ketiga Pelaksanaan

## Pasal 14

- (1) Pengadaan Barangl Jasa meliputi:
- a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.0O0.000,00 (lima puluh jbta rupiah);
- b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 2OO.0OO.O00,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 5O.OO0.0OO,OO (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. TPK membeli Barang/Jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
- b. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
- c. TPK melakukan negosasi (tawar-menawar) dengan penyedia BaranglJasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- d. penyedia BaranglJasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK. I
- (3) Tata cara Pengadaan BaranglJasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp' 2O0.0O0.00O,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
- b. TPK melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
- c. penyedia BaranglJasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barangljasd (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia BaranglJasa untuk memperoleh harga yang lebih murah, bukti negosiasi (tawar-menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;
- e. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;
- f. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barangljasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulpya warga (misalnya : pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
- 2) nama dan alamat penyedia barang/jasa;
- 3) harga akhir hasil negosiasi (tawar-menawar);
15. 4l jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
- 5) tanggal diumumkan.

- (4) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf c sebagai berikut:
- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia BaranglJasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa; r
- b. penyedia BaranglJasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barangljasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia BaranglJasa yang memasukan penawaran;
- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;
2. apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
3. jika tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
9. apabila spesilikasi teknis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; e.
10. negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah; f.
11. hasil negosiasi dituangkan dalhm surat pedanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barangljasa yang berisi sekurangkurangnya : o D'
1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2. para pihak;
3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen (khusus pengadaan barang, apabila diperlukan); r

7. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
8. ketentuan keadaan kahar; dan
9. sanksi, termasuk denda keterlambatan.
- h. pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangi Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah Pemilik toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi danlatau Pihak lain fang diberi kuasa;
- i. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/kamling, pos RT/RW, PoS Karang Taruna, gedung serbaguna dan mencantumkan: sejenisnya), sekurang-kurangnya
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2. nama dan alamat penyedia barang ljasa;
3. harga hasil negosiasi ;
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
5. tanggal diumumkan.

r

- (s) Khusus untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi melalui penyedia dengan semua besaran nilai, bukti transaksi berupa surat perjanjian.
- (6) Contoh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

## Pasal 15

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia BaranglJasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan.
- (2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
- b. mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesilikasi teknis; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (3) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 huruf c dan huruf d, Penyedia BaranglJasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
8. TPK melakukan negosiasi dengan Penyedia Barang/Jasa baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang murah dan secara teknis dapat dipertariggungiawabkan. {41

- (5) Untuk pekerjaan dengan bukti transaksi berupa surat perjanjian, dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
- (6) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2l', untuk menarrlbah pekerjaan dan/atau melaksanakan pekerjaan tambahan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan tersedianya anggaran.

## Bagian Kelima

## Pembayaran Prestasi Kerja

## Pasal 16

- Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran. (1)
- Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan dibayarkan setelah dikurangi dengan denda keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa "ib""u.. 1/ 1O0O x jumlah hari keterlambatan x nilai total surat perjanjian (apabila terjadi keterlambatan). (2t

## Bagian Keenam

## Keadaan Kahar lForce MaJeurel

## Pasal 17

- Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi. (1)
- Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: (21
- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. bencana sosial;
- d. pemogokan;
- e. kebakaran; dan/atau
- f. gangguan industri lainnya yang dinyatakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya' Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)

- (41 Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak Penyedia Barang tidak termasuk katagori Keadaan Kahar.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. (s)
- Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian KerjalAddendum, tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (6)

## Bagian Ketujuh

## Pemutusan Surat Perjanjian Pasal 18 o

TPK dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja secara sepihak, apabila:

- a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 50 (lima puluh) hari kalender;
- b. penyedia Barang/Jasa lalai lcidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK; dan
- c. penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh irrstansi yang benvenang.

## Bagian Kedelapan Penyelesaian Perselisihan Pasal 19

- (1) Perselisihan antara TPK dan Penyedia BaranglJasa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa selaku PKPKDesa.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai kata rnufakat, dapat dilaksanakan melalui Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan Serah Terima Pektrjaan Pasal 20

- (1) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan, Kepala Desa selaku PKPKDesa melakukan penundaan pencairan dan memerintahkan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam Surat Perjanjian.
2. (2t Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDesa melalui TPK setelah pekerjaan selesai lOOo/o (seratus perseratus).

.

## BAB VII PENGAtrIASAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Pengawasan

## Pasal 21

- (1) Camat melakukan pengendalian Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten Situbondo sebagai APIP melakukan pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (3) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang/jasa di Desa ditindaklanjuti oleh Camat dan Inspektorat.

## Bagian Kedua Sanksi Pasal 22

- (1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
- a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi / menghambat memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

- membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa; c.
- mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh TPK; d.
- tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja. e.
- Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi berupa: (2t
- a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
- b. gugatan secara perdata; dan/atau
- c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
- Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang. (4)
- Apabila terjadi pelanggaran danf atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka TPK: (s)
- a. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi; dan/atau
- c. dilaporkan secara pidana.
- Sanksi administrasi sebagaimo.nor dimaksud pada Ayat (S) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses pengadaan Barang/Jasa di Desa maka dapat diberhentikan sebagai anggota TPK. (6)

## Pasal 23

Penyedia Jasa Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian terhadap Pemerintah Desa atas beban biaya APBDesa dikenakan sanksi berupa keharusan men]rusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari penyedia Jasa Konsultan yang bersangkutan, danfatarl dituntut dengan ganti rugi sesuai Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 24

- (1) Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Bupati ini, Bupati dapat membentuk Tim Asistensi Desa.

- (2) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
- a. Unit Layanan Pengadaan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. Unsur lain terkait pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. T\rgas dan fungsi Tim Asistensi Dbsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi : (3)
- a. meningkatkan kapasitas SDM; dan
- b. melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa.
8. Pengadaan barangljasa ya.ng sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (41
- (5) Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.

## BAB [K KEIENTUAII PEI{UTUP

## Pasal 25

- Ketentuan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk pengadaan tanah oleh pemerintah desa. (1)
- Pengadaan tanah oleh pemerintah desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (21

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Ditetapkan di "Situbondo Pada tanggal 0 Z OCt 2014

BUPATI SITUBONDO,

DADANG UIIGIARTO

Diundangkan gi Situbondo Pada tanggal 0 2 ICI 2A14

SEKRETARIS DAERATI I(ABUPATEN SITUBONDO,


LAMPIRAI{ : PERATURAN BUPATI SITUBONDO

TANGGAL . ."I A UI,I IUIL

NOMOR ' YY rAHUN 2OL4

## I. CONTOH KEBUTUHAN BARANG/JASA

1. Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola antara lain :
2. o Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa seperti pembelian semen, besi beton, dan lain-lain jenis bahan bangunan yang dapat mendukung pelaksanaan swakelola untuk pembangunan jembatan desa.
3. o Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan jembatan desa seperti sewa Excavator untuk penggalian pondasi jembatan, Mesin Molen untuk membuat campuran beton, dan lain-lain jenis peralatan yang dibutuhkan dan perlu disewa berdasarkan pertimbangan teknis dan volume pekerjaan sehingga perlu disewa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. o Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembagunan tempat Posyandu. an
5. . Dan sebagainya.

.

2. Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa antara lain:
2. o Pembelian Kendaraan Roda Dua;
3. o Pembelian Komputer, Printer, dan Kertas;
4. . Langganan internet;
5. . Pembelian Meja, Kursi, dan alat kantor;
6. o Dan sebagainya.

## II. coNToH SPESIFII(ASI TEKNIS BARANG/JASA

Contoh spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengadaan:

- o Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua).
- o Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) Komputer.
- o Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet.
- o Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olah raga.
- o Dan sebagainya.

## III. CONTOH UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA

## TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA ...

KE.AMATAN-;';;;;',

## UNDANGAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Atamat : JIn.

Nomor

:

Lampiran : -

: Permintaan Penawaran

Perihal

Kepada

Yth.

Alamat :

di-

## Tempat

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa paket pekerjaan sebagai berikut:

: ________________

- b. Nilai total RAB
- a. Paket pekerjaan

: ________________

- c. Sumber pendanaan : ________________

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, riku secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagat bertkut:

| No | Kegiatan | Hari/Tanggal | Waktu |
|------|-------------------------------------------------|----------------|---------|
| A | Pemasukan Dokumen Penawaran dan Negosiasi Harga | | |
| B | Penandatanganan Surat Perianiian | | |

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. (Rencana Anggaran Biaya, Daftar Barang, dan Spefikasi yang kami perlukan terlampir)

Demikian disampaikan untuk diketahui.

KETUA,

## IV. CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA

Alamat : Jln

## TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA

KECAM4TAN...

Kode Desa I .r...

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan:

Pekerjaan

Tahun Anggaran

| | Jenis Barang/ Bahan/Pekerjaan | Jumlah Harga (Rpl |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |

KETUA,

## V. CONTOH tr'ORMULIR ISIAN PENGADAAN BARANG/JASA

## FORMULIR ISIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Pekerjaan

Alamat

Telepon/ Hp

No. Identitas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

2. Saya bukan sebagai pegawai KlLlDll;

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; r

5. Saya tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan;

6. Data-data saya adalah sebagai berikut:

## A. Data Administrasi

1. Nama

2. Pekerjaan

3. Alamat Rumah

No. Telepon

No. Fax

4. Alamat Kantor No. Telepon

5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)

6. NPWP

## B. Surat lzin Usaha/melaksanakan kegiatan (apabila dipersyaratkanl

1. No. Suratizin Usaha

2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

-a Penyeclra

Materai 6000

## VI. COITTIOII PAKTA II|TEGRITAS

## PAKTA IITTEGRITAS

Kami yang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : ________________ Tanggal Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran bertanda tangan di bawah ini :

1.

- 2.

- 3.

- 4.

5.

Selaku Ketua

Selaku Sekretaris

Selaku Anggota

Selaku Anggota

Selaku Anggota

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kab. Situbondo dan/atau Intansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentrran perahrran penrndangundangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, Kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentrran Peraturan Pemndang undangan.

Situbondo,

A

(Tanda Tangan)

(Nama)

1. Kehra :

2. Sekretaris :

3. Anggota :

4. Anggota :

5. Anggota :

## VII. CONTOH SURAT PENAWARAN IIARGA

## (KOP SURAT PENYEDIAI

Alamat: Jln..

Telepon:

Kode Pos

Kepada

Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

Di\_

Tempat

Nomor : ________________

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penawaran Harga

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ________________

Jabatan

:

Alamat

I

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya (Toko/UD /CV lffil milik kami dapat dipercaya untuk melaksanakan paket Pekerjaan pada Pemerintahan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Situbondo.

Dengan harga sebesar : Rp. Terbilang : (... ...RuPiah ) Jangka waktu pelaksanaan : ________________ (...) hari keda

Bersama Surat Penawaran ini Kami Lampirkan ;

1. Daftar Kuantitas dan Harga (RAB)

2. Formulir Isian Pengadaan Barang/Jasa

Harga penawaran tersebut di atas sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai serta biaya lainnya yang wajib dilunasi qleh kami.

Demikian disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku.

Hormat kami,

Penyedia

## VIII. CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA PENYEDIA BARANG/JASA

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan:

Pekerjaan

Tahun Anggaran

| | Jenis Baraug/ Bahan/Pekerjaan | Volume / Satuan (meter, unit, btg, | Harga Satuan ( npl | Jumlah Harga (Rpl |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | |

Terbilang :

Penyedia

## IX. CONTOH BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI PENAIIIARAN

## TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA ...

KECAMATAN...

Alamat : Jln.

Kode Desa :

## BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI PENAWARAN NOMOR : ________________

TANGGAL: ________________

'

Pada hari ini

tanggal

bulan

tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa ... Tahun Anggaran .. Setelah dilakukan negosiasi harga untuk pekerjaan : ________________

1. Nama Penyedia

Alamat

Harga Penawaran

Harga Negosiasi

2. Nama Penyedia

Alamat

Berdasarkan hasil negosiasi disepakati harga terendah yang wajar maupun secara teknis dapat dipertanggungiawabkan dan dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

Nama Penyedia :

Alamat

Harga Negosiasi :

Dengan harga negosiasi tersebut di atas Penyedia yang bersangkutan menyatakan sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam dokumen pengadaan.

Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-beriarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## MASING-MASING PIHAK :

Menyetujui :

Penyedia

Tim Pengelola Kegiatan

Ketua,

Harga Penawaran

Harga Negosiasi

## X. CONTOH DAT"TAR HADIR NEGOSIASI PENAIIIARAN

Daftar Hadir

Tanggal

Jam

Acara

Negosiasi Harga

Tempat

Kantor Desa

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|------|--------|-----------|----------------|
| 1 | | Ketua TPK | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Tim Pengelola Kegiatan Ketua;

## XI. CONTOH FORM NEGOSIASI HARGA

## FORM NEGOSIASI

Kegiatan

Pekerjaan

:

:

Lokasi

| NO. | Jenis Barang/Bahan | RENCANAANGGARAN BIAYA | RENCANAANGGARAN BIAYA | RENCANAANGGARAN BIAYA | RENCANAANGGARAN BIAYA | HARGA NEGOSIASI | HARGA NEGOSIASI |
|-------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| NO. | Jenis Barang/Bahan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Harga (Rp) | Harga Satuan | Harga (Rp) |
| | | | | | PPN 10% | JUMLAH | |
| | Terbilang | | | | | | |

PENYEDIA

TIM PENGELOLA KEGIATAN KETUA,

## XII. CONTOH SURAT PERJANJIAN


## PEMERINTAII KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN

I{ANTOR DESA

Jalan.

...No.

Telp. (0338)

. Kode pos.

## SURAT PER.'ANJIAN NOMOR: I /KONTRAK/

## TAI{G|GAL :

Pada hari ini

tanggal

bulan

... tahun

... Kami

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

Jabatan

Alamat

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

Jabatan

: ________________

Alamat

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

: ________________

: Ketua Tim Pengelola Kegiatan

!

## Pasal 1

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan pIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA. dan menyatakan bersedia, setuju dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan :

- l. Jenis pekerjaan : ________________
2. Lokasi pekerjaan : ________________

## Pasal 2

## NILN PEKEzuAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati oleh PIHAK I dan PIHAK II sebesar :

| NO. | JENIS PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN | BANYAKTIYA | HARGA SATUAN (Rp.) | WMLAII (Rp.l |
|-------|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | a | |
| | .Iumlah | .Iumlah | .Iumlah | Rp |

## Pasal 3

## JANGI(A WAKTU PELAKSAN4AN

Jangka Waktu Pelaksanaan untuk pekerjaan sebagaimana pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah selama (... ...) hari kalender sejak Tanggal dan seluruh pekerjaan sudah harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal

## Pasal 4

## I(ETENTUAN SERTIFII(AT GARANSI

Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen (khusus pengadaan barang, apabila diperlukan).

## Pasal 5 .

## SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai lOOo/o (seratus perseratus), penyedia barang mengajukan penyerahan Barang secara tertulis kepada Tim Pengelola Kegiatan.
2. Tim Pengelola Kegiatan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia barang dan selanjutnya dibuat Berita Pemeriksaan Barang.
3. Apabila pada waktu serah terima barang dimaksud terdapat kekeliruan, tidak sesuai dan lain sebagainya, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk memperbaiki sesuai dalam perencanaan yang tertuang dalam dokumen penunjukan Langsung.

## Pasal 6

## CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan lOOo/o (seratus perseratus) dilakukan oleh TPK s