PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor TAHUN Tahun 2014 tentang JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a . bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip keuangan secara efektif dan efisien, perlu dilakukan penyusutan arsip guna menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja aparatur Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Toban;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
I
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 40 Seri E);
6. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 71 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri D Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Toban Nomor 39 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Non Keuangan dan Non Kepegawaian, serta Jadwal Retensi Arsip Subtantif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban (Berita Daerah Kabupaten Toban Tahun 2013 Seri E Nomor 37);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip atas dasar nilai guna yang terkandung.
2. Jadwal Retensi Arsip adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan, yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan serta penyelamatan arsip.
3. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.
4. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban.
Pasal 2
Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Toban sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban


## Pasal4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 24 :Pe

bruari 2014


Diundangkan di Tuban

pada tanggal 2 •'l Pe bruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,



~

/

HERi SISWORO

1

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERIE NOMOR as.

.,.,

LAMPIRAN

PERATURA!f BUPATI TUBA!f

lfOXOR

08

TAHU!f 2014

TE!fTA!fG

JADWAL RETElfSI ARSIP Kl!:UA!fGA!f PEXERINTAH KABUPATEN TUBA!f

## JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

| NO. | JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU | SIMPAN | Keteranpn |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 3 | 4 | s |
| A. I. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas | RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) 2 tahun setelah tahun | 3 tahun | Permanen |
| b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| c. KUA beserta Nota Kesepakatannya | 2 tahun setelah tahun anggaran bera.khir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| d. Daku.men Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| e. Nota Kesepakatan PPA | 2 tahun setelah tahun | 3 tahun | Dinilai kembali |
| f. Prioritas Plafon Anggaran | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| Penyusunan a Dokum.en Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang | telah disetujui Sekretaris Daerah 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| b. Dokumen RKA-SKPD 3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali ----- |
| Rakyat Daerah (DPRD) a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Nota Keuangan Pemerintah | Peraturan Da.erah RAPBD: 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |

1f


I

| NO. | JENIS DOKUMEN/ARSIP | JANGKA WAKTU SIMPAN | JANGKA WAKTU SIMPAN | Keteranpn |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah c. Ookum.en Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD | Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan anggaran berakhir | 2 tahun setelah tahun | 3 tahun | Dinilai kembali |
| | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | | 3 tahun | Permanen |
| d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | | 3 tahun 3 tahun | Perm.anen Permanen |
| e. Penyampaian Pennohonan Evaluasi kepada Gubemur tentang | RAPBD beserta penjabarannya 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | | | |
| f. Hasil Evaluasi Gubemur tentang RAPBD | 2 tahwi setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | | Permanen |
| g. Penetapan Perda APBD oleh Gubemur beserta penjabarannya | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 | tahun | Permanen |
| h . Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 | tahun | Permanen |
| 1) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah {Renja) | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | | Dinilai kembali |
| 2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | | 3 tahun | Dinilai kembali |
| 3) KUA Perubahan beserta Nola Kesepakatannya | 2 tahun setelah anggaran berakhir | tahun | 3 tahun | Dinilai kembali |
| 4) Dok:umen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan | 2 tahun setelah tahun | anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| 5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan | 2 tahun setelah tahun | anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| 6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | | 3 tahun | Dinilai kembali |
| b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan 1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris I .AO Daerah | 2 tahun setelah tahun a.nggaran berakhir | | 3 tahun | Dinilai kembali |

'

Tr

-----

t

| NO. | JENIS DOKUMEN/ARSIP | JAlfGKA WAKTU SIMPAlf | JAlfGKA WAKTU SIMPAlf | Ketel'llllllan |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| | c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: Nota Keuangan Pemerintah Materi RAPBD | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | 2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| | 3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD Perubahan | 2 tahun setelab tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | 4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | 5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubemur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | 6) Hasil Evaluasi Gubemur tentang RAPBD Perubahan | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | 7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubemur beserta penjabarannya | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| | 8) Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Permanen |
| B | PE!fYUSU!IAlf AlfGGARAlf | | | |
| | I. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan | 1 tahun setelah tahun anggran herakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| | 2. Musyawarah Rencana Pembangunan( Musrenhang) Kabupaten | I tahun setelah tahun anggran herakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| | 3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah | I tahun setelah tahun anggran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| | 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) . | I tahun setelah tahun anggran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |

1

f/- 'f



| NO. | JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU | SIMPAN | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| | AKTIF | INAKTIF | Keteranaan |
| 1 | 2 3 | 4 | s |
| PELAKSANAAN | | | |
| C ANGGARAN I. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): | UP, GU, TU, LS 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| Pendapat.an | | | |
| 2. a. Pendapatan Asli Daerah | I) Surat Ketetapan Pajak Daerah 2 tahun setelah Perda | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain: Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 3} Surat Ketetapan Retribusi Daerah | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 4) Bukti Penarikan Retribusi, antara lain: a) Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persam.pahan/ | 2 tahun setelah Perda tentang Kebersihan pertanggungjawaban APBD | Stahun | Dinilai kembali |
| b) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal | 2 tahun setelah Perd.a tentang pertanggungjawaban APBD | S tahun | Dinilai kembali |



| NO. | JENIS DOKUMEN/ARSIP | JANGKA WAKTU SIMPAN | JANGKA WAKTU SIMPAN | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Retribusi Penyedotan Kakus Retribusi Rumah Potonng Hewan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapa! Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Retribusi Penyebrangan diatas Air Retribusi Pengolahan Lim.bah Cair Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah c) Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Izin Gangguan | 2 tahun setelab Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | d) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | e) Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tabun | Dinilai kembali |
| | 5) Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 6) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 7) Bukti Penerimaan SKPD dari Sadan Layanan Umum | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 8) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 9) Bukti Penerimaan Sunga dan atau Jasa Giro pada Bank | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | Stahun | Dinilai kembali |


| NO, | JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU | SIMPAN | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| | AKTIF | INAKTIF | Keteransan |
| 1 | 2 3 | 4 | 15 |
| b. Dokum.en Penerimaan Dana Perimbangan: I) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 2) Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 3) Dana Alokasi Umum (DAU) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 4) Dana Perimbangan untuk Daerah Yang Tidak Menerima DAU | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 5) Dana Alokasi Khusus (DAK) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah: 1) Alokasi Dana Penyesuaian | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 2) Dana Otonomi Khusus clan Dana Bantu.an Operasional Sekolah | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | Stahun | Dinilai kembali |
| 4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| 5) Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) | 2 tahun setelah Perda tentang Ioertannm•mriawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |

f


| NO. | JANGKA WAKTU AKTIF | SIMPAN | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| | JENIS DOKUMEN / ARSIP | INAKTIF | Keterancan |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 |
| e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitw:)8an Anggaran | (SiLPA) 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Selama barang dimiliki | | Permanen |
| g. Dokumen Piutang Oaerah | Selama piutang belum tertagih | | Permanen |
| h . Dolrumen Pengelolaan lnvestasi | Selama investasi masih ada | | Perm.anen |
| 3. Langsung | Belanja a Dokumen Belanja 2 tahun setelah Perda | Stahun | Dinilai kembali |
| b. Dokumen Belanja Tidak Langsung Pegawai Hibah Belanja Bagi Hasil Subsidi Bunga Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga 4. Pembiayaan Oaerah a Bukti Penerimaan Dana Cadangan | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan | 5 tahun | Dinilai kembali |
| Pembiayaan SiLPA | | 5 tahun | Dinilai kembali |
| Pinjaman Daerah Pengalihan Piutang PBBP2 menjadi b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan lnvestasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Penyertaan Modal pada BUMD Penambahan Penyertaan Modal pad.a | PAD 2 tahun setelah Perda Dana Bergulir tentang pertanggungjawaban APBD SUMO disahkan | 5 tahun | Permanen |

f

1


| NO. | JENIS DOKUMEN/ARSIP | JAIIGKA WAKTU SIMPAII | JAIIGKA WAKTU SIMPAII | Keteran&an |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5. Dokumen Penatausahaan Keuangan Surat Penyediaan Dana (SPD) Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar (SPM) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 6. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Buku Kas Umum (BKU) Buku Kas Pembantu (BKP) Ringka.san Perincian Pengeluaran Objek Rekening Koran Bank | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 7. DaftarGaji | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 3 tahun | Musnah |
| | 8. Kartu Gaji | Selamayang bersangkutan masih jadi pegawai | 3 tahun | Dinilai kembali |
| | 9. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Musnah |
| | 10. Laporan Keuangan Tahu.nan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan | 5 tahun | Permanen |
| D | PINJAMAN/HIBAH LUAR HEGER! | | | |
| | I. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri {Blue Book) | I tahun setelah diterbitkan | 3 tahun | Permanen |
| | 2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book) | 1 tahun setelah Loan Agreement Ditandatangani | 3 tahun | Permanen |
| | 3. Ookumen Memorandum ofUnderstanding (MoU), dan doku.men sejenisnya . | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | Stahun | Permanen |

f

f


| NO. | JE!flS DOKUME!f/ARSIP | JA!fGKA WAKTU SIMPA!f | JA!fGKA WAKTU SIMPA!f | Ketel'1UlpD |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | AKTIF | llfAKTIF | |
| 1 | 2 4. Dokumen Loan Ag,eement (PHLN) seperti : Draft Ag,eement, Legal Opinion , Surat menyurat dengan Lender | 3 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 4 5 tahun | 5 Pennanen |
| | 5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, al. : Usulan Luncuran Dana | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : Reimbursement Direct, Payment/Transfer Procedure Special Commitment/ LIC Opening Special Account/Imprest Fund | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advioe) | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 8. Dokum.en Realisa.si Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya. | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 9. Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure fSEl | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 10 StaffAppraisal Report | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| | 11. Report/ Laporan yang terdiri dari: Progress Report Monthly Report Quarterly Report | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 12. Laporan Hutang Daerah : Laporan Pembayaran Hutang Daerah Laporan Posisi Hutang Daerah | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 13. Completion Report/Annual Report | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir | | Permanen |
| | 14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri | l tahun setelah diperbaharu | 5 tahun | Permanen |
| E | PE!fGELOLAA!f APBD/DA!fA PllfJAMA!f/HIBAH LUAR MEGER! (PHL!f) I. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran P: Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Barang/Jasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah | Selama masih menjabat | 3 tahun | Dinilai kembali |

- --

•---

---


10

| NO. | JENIS DOKUMEN/ARSIP | JANGKA WAKTU SIMPAN | JANGKA WAKTU SIMPAN | Ketenmcau |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran Pengelola Barang tennasuk berita acara serah teriTTUl jabatan | Selama masih menjabat | 3 tahun | Dinilai kembali |
| .. | SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) | | | |
| | I. Manual Jmplementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKO) | Selama belum ada perubahan | 2 tahun | Permanen |
| | 2. Dokumeo Kebijakan Akuntansi | Selama belum ada perubahan | 2 tahun | Perm.anen |
| | 3. Arsip Data Komputer dan Serita Acara Rekonsiliasi | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Musnah |
| | 4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Musnah |
| G | PENYALURA!I ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN | | | |
| | I. Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kua.sa Pengguna Anggaran, Bendabara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil Penagihan/lnvoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya al: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan | Stahun | Dinilai kembali |
| | 3. Buku Rekening Bank | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 4. Keputusan Pembukuan Rekening | Selama rekening masih akti | | Permanen |
| | 5. Pembukuan anggaran terdiri dari : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran I\ | Selama rekening masih aktif | 5 tahun | Dinilai kembali |

1


11

| NO. | JENIS DOKUMEN/ARSIP | JANGKA WAKTU SIMPAN | JANGKA WAKTU SIMPAN | Keteranpn |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| H | PENERIMAAN AIIGGARAN TUGAS PEMBAIITUAN | | | |
| | I. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tu.gas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawahan APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| I | PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAIi BIAYA BAIITUAN PEMILU DARI APBD | | | |
| | I. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD | | | |
| | a Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang clan Jasa., Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawahan APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Pan.was | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Musnah |
| | d. Berkas Pembaha.san RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Musnah |
| | e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kabupaten | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Musnah |
| | f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kabupaten dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Musnah |
| | g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada | 2 tahun setelah Pcrda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | h. Bah.an Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | /) | disahkan | | |


12

| NO. | JENIS DOKUMEN/ARSIP | JANGKA WAKTU SIMPAN | JANGKA WAKTU SIMPAN | Keteranpn |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| J | i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD PELAKSANAAII PEMILU | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAVA BANTUAN | | | |
| | I. Berkas Penetapan Bendahara clan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu term.asuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu term.asuk diantaranya Bukti Transfer Bank | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya | 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD | 5 tahun | Dinilai kembali |
| K. | PELAKSANAAII ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU | | | |
| | I. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO Kabupaten termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 2. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank | I tahun setelah diperbaharui | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-lain | I tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN | 5 tahun | Dinilai kembali |
| L | PEMERINTAHAN DESA | | | |
| | I. Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 2 tahun sctelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Musnah |
| | 2. Program Kerja Pemerintah Desa : a Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa b. Re(\ana Kerja Perangkat Desa | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |

ff


| NO. | JA!fGKA WAKTU AKTIF | SIMPA!f | Keteraqan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| | JE!fIS DOKUME!f/ARSIP | INAKTIF | |
| l | 3 | 4 | 5 |
| 3. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 2 2 tahun setelah tahun | 3 tahun | Permanen |
| 4. Bukti Pungutan Desa | 2 tahun setelah tahun anggaran beralehir | 3 tahun | Musnah |
| 5. Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa : a. Peraturan Desa tentang Pembebasan Tanah Kas Desa b. Pemohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa | 2 tahun setelah serah terim.1 | 3 tahun | |
| c. Hasil persetujuan/rapat d. Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah f. Persetujuan Bupati tentang hasil musyawarah harga tanah kas g. Proses Pelepasan Hale Tanah Kas Desa h. Pembelian Tanah Pengganti i. Musyawarah tanah Hale Milik untuk dibeli menjadi pengganti j . Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah k. Pelepasan Tanah Hale Milik menjadi Kas Desa 6. Dokumen Perjanjian SewaTanah Kas Desa a SewaTanah Kas Desa tidale berubah fungsi b. SewaTanah Kas Desa berubah fungsi l) Peraturan Desa tentang sewa tanah kas Desa 2) Penawaran dari Penyewa 3) Rekomendasi Bupati tentang ijin penyewaan tanah kas Oesa | Desa Selama masih berlaku | 10 tahuo | Permanen Dinilai kembali |
| 8. Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| 9. Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 tahun | Dinilai kembali |
| IO. Pembukuan Kas Desa a Buku Kas Umum | Selama masih | 3 | |
| b Buku Bantu Pengeluaran | berlaku | tahun | Dinilai kembali |
| 11. Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa | 2 tahun setelah tahun anggaran beralehir | | |
| | | 3 tahun | Dinilai kembali |
| f\ | | | |

'f


14

| | JENIS DOKUMEN/ARSIP | JANGKA WAKTU SIMPAN | JANGKA WAKTU SIMPAN | Keteranpn |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| NO. | | AKTIF | INAKTIP' | |
| l | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12. Laporan Keuangan Kas Desa | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun | 3 tahun | Musnah |
| | 13. Pertanggungjawaban Kepala Desa (Laporan Keuangan Tahunan Desa) | anggaran berakhir | 1 tahun | Permanen |
| M | PEMERIKSAAN/PENOAWASA!f KEUANOAN DAERAH | | | |
| | I. Laporan Hasil Pemeriksaan Bad.an Pemeriksa. Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan | 2 tahun setelah ditindaklanjuti | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal | 2 tahun setelah ditindaklanjuti | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsi.onal: a LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP | tahun setelah ditindaklanjs | 5 tahun | Dinilai kembali |
| | 4. Dokumen Penyelesaian Keuangan Daerah: a. Tunrutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi | 2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan | 2 tahun setelah hak dan kewajiban habis | Dinilai kembali |