PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Kemampuan Daerah, Kebutuhan Daerah dan Keuangan Daerah ; - b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Kemampuan
Daerah, Kebutuhan Daerah dan Keuangan Daerah ;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru ;
1
Mengingat
2
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
II
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 );
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
3
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262 ) ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 1) ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan dan Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- (2). Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto adalah unsur pembantu pimpinan Daerah ;
- (3). Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai Tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
7
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai Fungsi :
- a. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan ;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintahan Daerah ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 5
- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto terdiri dari :
Sekretaris Daerah
A. Asisten Tata Praja
1. Bagian Pemerintahan
- a. Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah
- b. Sub Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan
- c. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Pengembangan Lembaga Desa
8
2. Bagian Hukum dan Organisasi
- a. Sub Bagian Perundang - Undangan dan Dokumentasi
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum, Tindak Lanjut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- c. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana
3. Bagian Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat
- a. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga
- b. Sub Bagian Kesatuan Bangsa
- c. Sub Bagian Perlindungan Masyarakat
B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
1. Bagian Pembangunan
- a. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Program
- b. Sub Bagian Analisa Data dan Informasi
- c. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bagian Perekonomian
- a. Sub Bagian Koordinasi dan kerjasama Perekonomian
- b. Sub Bagian Prasarana Perekonomian
- c. Sub Bagian Pembinaan BUMD
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- a. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan
- b. Sub Bagian Agama dan Mental Spritual
- c. Sub Bagian Pembinaan Olah Raga dan Pemuda
C. Asisten Administrasi Umum
1. Bagian Umum dan Perlengkapan
- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Sub Bagian Perlengkapan
- c. Sub Bagian Rumah Tangga
2. Bagian Humas dan Protokol
- a. Sub Bagian Humas, Pemberitaan dan Dokumentasi
- b. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
- c. Sub Bagian Protokol
3. Bagian Komunikasi Informasi dan Pusat Data Elektronik
- a. Sub Bagian Pengolahan Data Informasi
- b. Sub Bagian Penyajian Informasi
- c. Sub Bagian Bina Media Informasi
4. Bagian Keuangan
- a. Sub. Bagian Anggaran
- b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi
- c. Sub. Bagian Perbendaharaan
E. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Uraian Tugas dan fungsi masing - masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9

## Bagian Kedua

## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto terdiri dari :

## 1. Sekretaris

## 2. Bagian Umum

a. Sub. Bagian Tata Usaha b. Sub. Bagian Rumah Tangga

## 3. Bagian Rapat, Risalah dan Perundang - Undangan

a. Sub. Bagian Rapat, Risalah dan Persidangan b. Sub. Bagian Perundang - Undangan Perpustakaan

## 4. Bagian Keuangan

a. Sub. Bagian Anggaran b. Sub. Bagian Pembukuan

## 5. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 8

Uraian Tugas dan Fungsi masing masing jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 9

Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

## BAB V

## TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## Pasal 10

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing - masing ;
- (2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (3). Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4). Setiap Laporan yang diberikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

11

## BAB VI ESELORING

## Pasal 11

Jenjang Eselon Jabatan pada Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah adalah Eselon II. a
- b. Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah adalah II. b
- c. Kepala Bagian adalah Eselon III.a
- d. Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV. a

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 19 Pebruari 2004.

BUPATI JENEPONTO

## R A D J A M I L O

Diundangkan di : Jeneponto

Pada Tanggal

: 23 Pebruari 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

## SYAHRIR WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2004 NOMOR 121