PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang LARANGAN MENERIMA/MEMBERI ATAU GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, - a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang . iujur dan bertanggung jawab serta memitiki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan 2. : Pemerintah Kota Medan; - b. bahwa untulc mencegah dan memberantas Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur tentang Larangan Menerima/Memberi atau Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu (berlaku 2 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERIITTAH KOTA MEDATi SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis Mo. 2 Telepon : 4512412 MEDAN- 20 1 1 2
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
LARANGAN MENERIMA/MEMBERI ATAU GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang . iujur dan bertanggung jawab serta memitiki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan
2. : Pemerintah Kota Medan;
- b. bahwa untulc mencegah dan memberantas Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur tentang Larangan Menerima/Memberi atau Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Larangan Menerima/Memberi atau Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
1. Undang - Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Dae, -ah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
:
?
" :
'
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan ICeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang -. Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
6. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
7. 12.Peraturan Walikota Medan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem ,Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 23);
8. 13.Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 2).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG LARANGAN MENERIMA/MEMBERI ATAU GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan .
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap « yang bekerj ' a pada Pemerintah Kota Medan termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Peme -intah Kota Medan.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
6. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma - cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .
7. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku pegawai yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan kode etik.
LARANGAN DAN KEWAJIBAN
BAB II - LARANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 2
Setiap Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Pemerintah Kota Medan dilarang:
- a. menjanjikan sesuatu baik berupa uang atau pun bentuk lainnya kepada sesama Pegawai atau kepada masyarakat yang be ' rhubungan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai pegawai;
- b. meminta atau menerima sesuatu, langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- c. memberikan sesuatu langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainriya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
BAB II - LARANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
- (1) Setiap Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kota Medan wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setiap pemberian atau hadiah dari pelaksanaan perkawinan dan/atau acara resmi lainnya selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Setiap Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Pemerintah Kota Medan wajib:
- a. melaksanakan tugas dengan tidak berbelit - belit dan tepat waktu; dan
- b. memberikan pela.yanan secara optimal terhadap setiap keperluan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
INFORMASITERJADINYA GRATIFIKASI
BAB III - INFORMASITERJADINYA GRATIFIKASI
Pasal 4
Informasi terjadinya gratifikasi dapat diketahui dari :
- b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- c. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- d. pengaduan dari masyarakat;
- f. Dokumen lainnya berupa rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, ranc. .ngan, foto, huruf, tanda, angka, afau perforasi yang memiliki makna.
- e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
T
BAB III - INFORMASITERJADINYA GRATIFIKASI
Pasal 5
Setiap atasan Pegawai atau Pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
PERANSERTA MASYARAKAT
BAB IV - PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 6
- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan gratifikasi .
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) m ' empunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana gratifikasi.
- (3) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada ' asas - asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku dan dengan menaatf norma agama dan norma sosial lainnya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Medan pada tanggal 2 Maret 2012

Penandatangan: WALIKOTA MEDAN dto DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Penetapan: Diundangkan di Medan pada tanggal 2 . M a r e t 2012 DAERAH KOTA MEDAN, StJ ? D DAERAH KOTA MEDANTAHUN 2012 NOMOR 11 BE]