PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor J. Tahun 2009 tentang TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANF AA TAN AIR LIMBAH KE T ANAH UNTUK APLIKASI PADA T ANAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR J. '2. TAHUN 2009 TENTANG
TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANF AA TAN AIR LIMBAH KE T ANAH UNTUK APLIKASI PADA T ANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUP ATI T ABALONG,
- a. bahwa izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah merupakan sarana pengawasan Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada badan hukum dan perorangan yang kegiatan dan atau hasil sampingannya menimbulkan/mengakibatkan pencemaran;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kualitas Air di Kabupaten Tabalong, perlu pengaturan tata cara dan syarat permohonan izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara dan Syarat Permohon:m Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah;
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Talmn 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Darnpak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penge1olaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858 );
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep51/MENLH/1 0/1995 ten tang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep52/MENLH/1 0/1995 ten tang Baku Mutu Lim bah Cair Bagi Kegiatan Hotel ;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sa.kit ;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Kawasan Industri;
15. Keputu..c;.an Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batubara ;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha danfatau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
20. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan lndustri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertarnbangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertarnbangan;
7. 21 . Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten
Menetapkan :
Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 );
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah, Pengumpulan, Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 11 ).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANF AA TAN AIR LIM BAH KE T ANAH UNTUK APLIKASI P ADA TANAH
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Oaerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabt.long.
4. Instansi yang bertanggung jawab adalah lnstansi yang mempunyai tugas dan fungsinya di Bidang Lingkugan Hidup di Kabupaten Tabalong.
5. Orang adalah orang perorangan atau kelompok ora:1g dan atau badan hukum.
6. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah pennukaan tan~ kecuali air laut dan air fosil.
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
8. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sarnpai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.
9. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
10. Pembuangan Air Lim bah adalah proses pembuangan sisa usaha dan/atau kegiatan dari proses produksi dalam bentuk cair ke media melal ui outlet.
11. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jwnlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
12. Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah (land application) adalah pemanfaata.n air limbah suatu jenis usaha dan atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu
1 '----"
masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
13. Titik Penaatan (Point of Complience) adalah satu a tau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaatan baku mutu air limbah.
14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh kepala instansi yang bertanggungjawab dengan tugas menelaah serta memproses surat rekomendasi.
Pasa12
Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air dan yang akan memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah wajib mendapat izin dari Bupati .
Pasal3
Instansi yang bertanggungjawab dalam proses perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah adalah instansi yang tugas dan fungsinya membidangi lingkungan hidup.
BAB II - PERSYARATAN DAN TATA CARA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Pasal 4
- (1) Permohonan izin pembuangan air lim bah ke air atau sumber air diterbitkan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Administrasi;
- b. Kajian teknis pembuangan air limbah.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas :
- a. isian formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha danlatau kegiatan seperti :
1. Akte Perusahaan;
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
4. Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
5. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA);
6. Izin Pembuangan Limbah (bagi perpanjangan)
- c. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (3) Kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat informasi:
15. a kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, tanaman. kualitas tanah,air tanah, dan kesehatan masyarakat.

- b. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang digunakan, dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.
- (4) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemohon izin;
- b. ruang lingkup air lim bah yang akan dimintakan izin~
- c. sumber dan karakteristik air limbah;
- d. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dibuang;
- e. debit, volume dan kualitas air limbah ~
- f. lokasi titik penaatan dan pembuangan air limbah;
- g. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
- h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan :
1. hasil pemantauan kualitas badan air; dan
- J. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (5) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diambil dari dokumen pengelolaan lingkungan apabiia dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

## Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

## Pasal5

- (1) Setiap pemohon/penanggungjawab usaha dan a tau kegiatan yang membuang air limbah mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Instansi yang Bertanggung Jawab di Bidang Lingkungan Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Surat permohonan izin dibuat dalam rangkap 5 (lima)
- (3) Kepala Instansi yang Bertanggung Jawab di Bidang Lingkungan Daerah Kabupaten Tabalong memeriksa kelengkapan permohonan perizinan.
4. ( 4 ) Apabila berkas permohonan izin terse but tidak lengkap segera dikirim kern bali kepada pemohon/penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.
- (5) Berkas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Instansi yang Bertanggung Jawab di Bidang Lingkungan Daerah Kabupaten Tabalong menugaskan Tim Teknis untuk melakukan telaahan dan memproses permohonan izin.
- (6) Tim Teknis perizinan menelaah dan memproses permohonan izin yang meliputi tahap:
- a. Verifikasi lapanganlkunjungan lapangan untuk mengetahui sccara keseluruhan kondisi usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan nir limbah dan mengkaji data, antara lain : kapasitas produksi, bahan baku, bahan kimia, penggunaan air, sumber air untuk proses produksi, sumber penghasil air lim bah, unit proses IP AL, debit air lim bah, alat ukur debit air limbah, media tempat pembuangan air limbah dan lain sebagainya;
- b. Rapat koordinasilsidang pembahasan hasil pengecekan lapangan;
- c. Penyusunan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan masukan dalam perbitan izin maupun penolakan izin .
- (7) Kepala instansi yang bertanggungjawap menerbitkan surat rekomendasi kepada Bupati.
- (8) Setelah berkas permohonan tersebut memenuhi persyaratan dan lengkap, baik secara ad.ministrasi dan teknis, Bupati mcnerbitkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (9) Apabila hasil pengecekan lapangan tidak memenuhi persyaratan teknis, Bupati Tabalong menerbitkan surat penangguhan atau surat penolakan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
13. (1 0) Surat pemberitahuan penyelesaian permohonan izin (surat izin, surat penangguhan atau surat penolakan) disampaikan kepada pemohon/penanggungjawab usaha dan atau kegiatan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak. Keputusan ditetapkan.
- (11) Seluruh proses penyelesaian permohonan surat izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air diterbitkan dalam jangka wak.tu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.

## BAB III

## PERSYARATAN DANTATA CARA IZTN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH

Bagian Pertama

Persyaratan Perizinan

## Pasal6

- (1) Permohonan izin pemanfaatan air lim bah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diterbitkan setelah memenuhi persyaratan:
- a. ad.ministrasi; dan
- b. kajian teknis pemanfaatan air limbah pada tanah.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimak.sud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas :
- a. isian formulir permohonan perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupak.an bagian yang tidak terpisahkan dai Peraturan Bupati ini;
- b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan seperti :
- I. Akte Pendirian Perusahaan;
2. Surat Izin Usaha (SIUP);
3. Izin Lokasi ;
4. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Pabrik /Industri;
5. Izin Lokasi Perkebunan (HGU).
- c. dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/DPL/UKLIUPL)
- (3) Kajian teknis pemanfaatan air limbah pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat informasi:

- a. kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah terhadap pembudidayaan ikan. hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
- b. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan swnberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan hila terjadi pencemaran
- (4) Formulir perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemohon izin;
- b. jenis &amp; kapasitas produksi bulanan senyatanya;
- c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
- d. hasil pemantauan kualitas badan air;
- e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
- f. swnber dan karakteristik air lim bah;
- g. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas a1r limbah yang akan dimanfaatkan;
- h. debit, volwne dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
1. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
- J. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
- k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah; dan
- l. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter p~mantauan;
- m. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (5) Kajian darnpak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diambil dari dokumen pengelolaan lingkungan apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.

## Bagian Ked·Ja Tata Cara Perizinan

## Pasal 7

- (1) Setiap pemprakarsa /penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melaksanakan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah menyampaikan permohonan izin kepada Bupati Tabalong melalui Kepala Instansi yang Bertanggung Jawab di Bidang Lingkungan Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Pengajuan Permohonan lzin Pelaksanaan pemanfaatan air limbah dilakukan setelah pemrakarsa seles~ melakukan pengkajian aplikasi air limbah pada tanah
- (3) Surat permohonan izin dibuat dalam rangkap 5 (lima)

- (4) Kepala Instansi yang Bertanggung Jawab di Bidang Lingkungan Daerah Kabupaten Tabalong menugaskan Tim Teknis untuk melakukan analisis dan evaluasi permohonan perizinan pemanfaatan air limbah pada tanah meliputi :
- a. Pengecekan kelengkapan dokumen, jika dokumen yang diajukan pemohon sudah lengkap, pemprakarsa aka.'1 diminta untuk mengadakan presentasi mengenai pengkajian pemanfaatan air limbah. Dan jika berkas pengajuan permohonan izin tersebut tidak lengkap segera dikirim kembali kepada pemohonlpenanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk melengkapi kekurangan dokumen.
- b. Veriflkasi teknis untuk mengetahui kelayakan teknis dari permohonan izin tersebut yang meliputi :
4. -permintaan presentasi kepada pemprakarsa didekat lokasi kajian pemanfaatan air limbah yang dilaksanakan setelah kelengkapan dokumen dipenuhi
5. -evaluasi terhadap laporan tertulis dan dari presentasi pemprakarsa
6. -kunjungan lapangan dan pengarnbilan sampel
7. -penyusunan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan masukan dalarn penerbitan izin maupun penolakan izin.
- (5) Setelah berkas perrnohonan izin telah memenuhi persyaratan dan lengkap, baik secara adrninistrasi maupun kelayakan teknis, Bupati Tabalong menerbitkan lzin Pemanfaatan Air Lim bah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah.
- (6) Apabila hasil evaluasi terhadap permohonan izin menunjukan tidak layak administrasi dan atau ada indikasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, Bupati menerbitkan surat penolakan izin pemanfaatan air limbah.
- (7) Surat penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada pemohonlpenanggungjawab usaha dan atau kegiatan segera setelah Bupati menerima laporan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab.
- (8) Seluruh proses perrnohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diterbitkan dalarn jangka waktu selambat-larnbatnya 90 (scmbilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.

## BABIV

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Ijin Pembuangan Air Limbah dan Penetapan Lokasi Titik Penaatan Pembuangan Air ~imbah di Kabupaten Tabalong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

~ ~


,,/H. RACHMAN RAMSYI

I

I

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 31 \)~\1\W wo9

SEKRET ARIS DAERAH KABUP A TEN TABALONG,


H. ABDEL F ADILLAH

BERlTA DAERAH KABUP ATEN T ABA LONG T AHUN 2009 NOMOR 14 &amp;