PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 16 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Provinsi Sumatera TJtara menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian dan penyerahan Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Gubernur;
1. Undang-Undang Nomor 24 Ta}l:un 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Mengingat :
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286\;
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0Ol; 4.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 5.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 7.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 8.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Al4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533h 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun t978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 10.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OLA tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun ZOLO Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); 11.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OLS tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A75 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2el. t2.
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PEI.AKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2OL5 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara€Ln urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Pendapatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Pendapatan.
7. Partisipasi Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau dipersamakan dengan uang manpun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
6. Pihak ketiga adalah setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya. 8.
7. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukurn (menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang informasi dan transaksi elektronik). 9.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. 10.
11. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
10. L2. B,a.ra.:rtg tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.
PENERIMAAN DAN BENTUK PARTISIPASI
BAB II - PENERIMAAN DAN BENTUK PARTISIPASI
Pasal 2
Partisipasi Pihak Ketiga kepada Daerah bersumber dari :
- a. Perorangan.
- b. Badan Usaha.
BAB II - PENERIMAAN DAN BENTUK PARTISIPASI
Pasal 3
- Hasil penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD penerima dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan. {1)
- Penerimaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab SKPD penerima dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan. (21
- Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dinyatakan dengan surat pernyataan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam L,ampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3)
BAB II - PENERIMAAN DAN BENTUK PARTISIPASI
Pasal 4
- Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga bempa barang baik bergerak maupun tidak bergerak pada SKPD penerima dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. (U
- Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan. (2)
- Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang antara SKPD dengan Pihak Ketiga sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (s)

## Pasal 5

- (U Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa pada SKPD penerima dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- {21 Penerimaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3i Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dirryatakan dengan Berita Acara antara SKPD dengan Pihak Ketiga sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III PEMBIAYAAN

## Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Partisipasi Pihak Ketiga dibebankan kepada APBD.

## BAB IV

## PENUTUP

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.34 L I L236 lKl 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangarl Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 25 April 2Ot6

P1t" GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ud

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan pada tanggal 2 Mei 2Ot6

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 16


Pembina Utama Muda llV /c\ NrP.19594227 198003 1 004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TANGGAL 25 APzuL 2AL6 TENTANG PETUNJUK PEI-AKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2OL5 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KEfiGA DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

## SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN/ KESANGGUPAN MEMBERIKAN PARTISIPASI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: ________________


Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

2. Jabatan

3. Alamat

4. Badan Usaha/Organisasi

Sebagai wujud partisipasi aktit dan kepedulian terhadap PelaksanaanPembangunan di Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menyatakan kesediaanlkesanggupan untuk memberikan Fartisipasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun... dalam bentuk :

- a. Uang

Fn

- b. Barang

- c. Jasa

Dengan Rincianl Keterarlgan

Dalam bentuk uang disetor pada Rekening Kas Umum DaerahProvinsi Sumatera

Utara.

Dalam Bentuk BaranglJasa *) diserahkan pada

Demikian Surat Perrryataan KesediaanlKesanggupan irri dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui:

Pejabat Penerima,

Pemberi Partisipasi,

(Na:na Lengkap / Jabataa)

(Nama Lengkap / Jabatan)

Keterangan

Lembar I

Lembar II

Lembar III

Lembar IV

*) Coret garlg ak perlu

Salinan De Aslinya

KEP ,

SU

Pembina Utama Muda {IV/c) NrP.1959A227 198003 1 004

Asii untuk Pihak Ketiga (Pemberi Partisipasi);

Untuk Penerima;

Untuk SKPD;

Untuk Arsip.

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,


TENGKU ERRY NURADI

Meterai Rp.6.000

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2AL6 TANGGAL 25 APRIL 2A16 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PRO\ilNSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DAI.AM PEMBANGUNAN PROVINSI SUMA?ERA UTARA

## BERiTA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA *}

NOMOR: ________________


Padahari ini

... tanggal

bulan

... tahun

, bertempat di...

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama

Jabatan

AIamat

Badan Usaha/ Organisasi

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU {Pemberi Partisipasi}

2. Nama

NIP

Jabatan

Alamat

Selanjutnya disehut PIHAK KEDUA {Penerima Partisipasi}

Sebagai wujud partisipasi aktif dan kepedulian terhadap PelaksanaanPembangunan di Provinsi Sumatera Utara, dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan barang/jasa*) berupa

kepada PIHAK KEDUA sebagai hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengelola, memanfaatkan dam memelihara barang/jasa*) tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima F,arang/Jasa*) ini dibuat dalam rangkap 2 {dua} untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

1. Dari PIHAK KESATU

2. Dari PIHAK KEDUA

*) Coret gang tidakperlu

PiHAK KESATU,

Nama Lengkap

Jabatan

Saksi- Saksi:

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,


TENGKU ERRY NURADI

PIFIAK KEDUA,

Nama Lengkap

Pangkat...

NIP...

Salinan Aslinya

KEP UKUM,

Pembina Utama Muda {IV/c} NrP.19s9A227 198003 1 004

SULAIMAN