PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 0 Tahun 1950 tentang LAPORAN HARTA KEI(AYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 0 TAHUN 2O1s
TENTANG
LAPORAN HARTA KEI(AYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
. o-. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan pemerintah Kabupaten situbondo untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- bahwa guna keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan peraturan Bupati Situbondo. b.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah : 1. Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor rg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3o);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2g Tahun L999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);
Menetapkan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun L999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874\;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Ngara Tahun 2OO2 Nomor 137 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 421o);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 4.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OL 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); 5.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6); 6.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8.
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 9.
Memperhatikan : 1.
- Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/ OS IM.PAN I 4 12006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 2.
- Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/ OS IM.PAN/ Ot 12005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 0S Tahun 2OL2 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian lLembaga dan Pemerintah Daerah. 3.
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEI(AYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- B. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Badan Kepegawaian Daerah, YanB selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo selaku aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNSD dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan structural. 11.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. t2.
13. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara di Daerah beserta istri/ suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara di Daerah sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya. 13.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan PN di Daerah, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. L4.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud LHKPN adalah untuk mencegah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensial rawan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan LHKPN adalah untuk mewujudkan Pejabat Penyelengara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
PF^IABAT PENYELENGGARA NEGARA
BAB III - PF^IABAT PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 4
Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :
- a. Bupati;
- c. Pejabat Eselon II;
- b. Wakil Bupati;
- d. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- f. Pejabat selaku Pengguna Anggaran;
- h. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi
9. Pemberantasan Korupsi.
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5
- (1) Paling lama 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatanny&amp;, pemangku jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN.
- (2) Pemangku jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6
- (1) Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan atau memasuki masa pensiun diwajibkan paling lama 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh ahliwarisnya apabila Penyelenggara Negara yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3)
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 7
- (1) Apabila dipandang perlu, KPK sewaktu-waktu dapat meminta Penyelenggara Negara untuk melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya, dengan mengisi formulir LHKPN Model KpK-B.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari KpK.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 8
- (1) Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi oleh pemangku jabatan Penyelenggara Negara wajib dilampiri dengan fotokopi aktalbukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KpK, 1 (satu) rangkap sebagai arsip BKD, dan 1(satu) rangkap untuk disimpan oleh yang bersangkutan atau ahliwarisnya.
- (2) Surat pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, ditandatangani oleh Pemangku jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ahli warisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.
- (3) Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh BKD selaku administrator pengelolaan LHKPN.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbq\_ndo pada tanggal t 1 t{AIl 2015 SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO, BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL5 NOMOR C 6

Distribusi: - (4) Apabila formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selain melalui ketentuan pada ayat (3), maka Pemangku jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan fotokopi tanda terima pengiriman dimaksud kepada :

Penandatangan: - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan LHKPN di Daerah; - a. Inspektorat;

Penandatangan: - c. Kepala BKD selaku Administrator LHKPN di Daerah. - (6) Kelalaian terhadap kewajiban penyampaian dan pembocoran informasi LHKPN dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. - (5) Pejabat pengelola LHKPN pada BKD wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKPN. ## Pasal 9 LHKPN yang dituangkan dalam formulir LHKPN dan yang telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen resmi Negara. ## BAB VI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 1O

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal | 1 l',lAR 2015

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, DADANG WIGIARTO