PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 12 Tahun 2007 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (berlaku 28 Desember 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
:
:
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, memberi kewenangan kepada daerah dalam pengelolaannya dan membawa konsekuensi bertambahnya volume dan jenis barang daerah sehingga perlu untuk melaksanakan penertiban administrasi barang daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu mengatur tata cara pengelolaan barang yang berkesinambungan dan bertanggung jawab;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraann Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGAKAYNG
Dan
BUPATI BENGKAYANG,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
8. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
9. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah;
10. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah;
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk mengguna barang milik daerah yang ada dalam penguasan;
12. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang;
13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
15. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang;
16. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang;
17. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
18. Pengguna adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan;
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
20. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
21. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang;
22. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
23. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
24. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik Negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara/Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah;
27. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara /Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
28. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara /Daerah yang dilakukan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antar pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
29. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
30. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Negara/Daerah yang semua merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Negara atau Daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara;
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelpaoran barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
32. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
33. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;
34. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang;
35. Daftar barang kuasa pengguna yang, selanjutnya disingkat dengan DBPPPKP, adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang;
36. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi;
37. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (2) Barang milik daerah meliputi:
- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan ## BAB II
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:
- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah.
- (4) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab:
- a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
- e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dan
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- (5) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milk daerah sesuai dengan kebijakan Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- c. Mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna barang milik daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan investarisasi barang milik daerah;
- d. menggunakan barang milik daerah;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- h. melakukan pengawasan;
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. Mengamankan dan memeliharan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/Kuasa pengguna dan;
- (2) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/Kuasa pengguna.
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 8
- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah di susun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 9
- (1) Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya;
- (2) Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang;
- (3) Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan ## BAB IV PENGADAAN
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 10
Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan
BAB III - PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 11
- (1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang milk daerah selain tanah diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGGUNAAN
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 12
- (1) Status pengguna barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pengguna barang melaporkan barang milk daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;
- b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul pengguna sebagaimana dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunanya.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 13
Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 14
- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan;
- (2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pengelolaan barang.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 15
- (1) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan;
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang ## BAB VI PEMANFAATAN
Bagian Pertama
Kriteria Pemanfaatan
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 16
- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang;
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna dengan persetujuan pengelola barang;
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 17
- (1) Bentuk-bentuk pemanfaatan barang daerah berupa:
- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan;
- d. Bangun guna serah dan bangun serah guna.
Bagian Ketiga Sewa
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 18
- (1) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:
- a. Penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
- b. Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2);
- c. Penyewaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- d. Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- e. Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 19
- (1) Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah;
- (2) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Penetapan formula besaran tarif sewa barang milik daerah dilakukan oleh Bupati;
- (4) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 20
- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah;
- (2) Jangka waktu Pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 21
Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah serta meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 22
- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:
- a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
- b. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
- c. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 23
Ketentuan pelaksanaan Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah mengacu kepada pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku;
Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Keenam Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 24
- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka tugas pokok dan fungsi dan;
- b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati untuk barang milik daerah;
- (4) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 25
- (1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh Bupati untuk barang milik daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- (2) Ketentuan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna atas barang milik daerah mengacu kepada peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Pertama Pengamanan
Pasal 26
- (1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Pertama Pengamanan
Pasal 27
- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Dearah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Pertama Pengamanan
Pasal 28
- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang.
Bagian Kedua Pemeliharaan
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Pertama Pengamanan
Pasal 29
- (1) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya;
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB);
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Pertama Pengamanan
Pasal 30
- (1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna secara berkala;
- (2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyususn daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 31
- (1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah;
- (2) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 32
- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan penilai independent bersetifikat yang ditetapkan Bupati;
- (2) Penilai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP;
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 33
- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai independent bersetifikat yang ditetapkan oleh pengelola barang;
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, ## BAB IX PENGHAPUSAN
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 34
- (1) Penghapusan barang milik daerah meliputi:
- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna;
- b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan barang dan/atau kuasa pengguna barang;
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas usul pengguna barang untuk barang milik daerah;
- (4) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 35
- (1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari Bupati untuk barang milik daerah.
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 36
- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud:
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, an tidak dapat dipindahtangankan atau;
- b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik daerah;
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 37
Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi:
- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 38
- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 untuk : Tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dalam dokumen penganggaran;
- c. Diperuntukan bagi pegawai negeri;
- d. Diperuntukan bagi kepentinagn umum;
- e. Dikuasai daerah
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 39
- (1) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 diajukan oleh Bupati;
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
Bagian Kedua Penjualan
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 40
- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berkelebihan atau idle;
- b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
- c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Barang milik daerah yang bersifat khusus;
- b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat Negara;
- b. penjualan rumah golongan III; dan
- c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Penjualan Kendaraan Dinas
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 41
- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
Bagian Keempat Penjualan Kendaraan Dinas Operasional
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 42
Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional:
- (1) Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional terdiri dari:
- a. Kendaraan dinas operasional; dan
- b. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;
- (3) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 43
- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana diamksud dalam Pasal 42 ayat (1), huruf b, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih;
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
Bagian Kelima Penjualan Rumah Dinas Daerah
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 44
- (1) Kepala Daerah menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
- b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
- c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 45
- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II;
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak disuatu kompleks perkantoran;
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 46
Rumah dinas yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan:
- a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
- e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa;dan
- f. Rumah dinas daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 47
- (1) Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 48
- (1) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelolaan barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milikm daerah;
- (2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati untuk barang milik daerah.
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 49
- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengguna barang mengajukan usulan penjualan kepada pengelola barang;
- b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
- c. Pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;
- d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan bupati atau DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud;
- e. Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD;
- f. Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan daerah.
Bagian Keenam
Tukar Menukar
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 50
- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Untuk memenuhi kebutuhan operasionalpenyelenggaraan pemerintahan;
- b. Untuk optimalisasi barang milik daerah dan;
- c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
- a. Pemerintah pusat;
- b. Badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
- c. Swasta.
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 51
- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
- a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati untuk barang milik daerah;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanaan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanaan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (5) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 52
- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/ pertimbangan, dan kelengkapan data;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan kelengkapan data;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1);
- e. Pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
- b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan kelengkapan data;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. Pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
- e. Pelaksanaan serah terima barang yang lepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
Bagian Ketujuh Hibah
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 53
- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan barang rahasia Negara;
- b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 54
- (1) Hibah barang milik daerah dapat berupa:
- a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada bupati untuk barang milik daerah;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
- c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya;
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 55
- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 56
- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah;
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah;atau
- b. Barang milik daerah optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 57
- (1) Peyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
- a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
- c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati;
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (4) Peyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (5) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 58
- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah atas tanah dan/atau bangunan kepada bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji
BAB X - PEMINDAHTANGANAN Bagian Pertama Bentuk-bentuk dan Persetujuan
Pasal 59
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah atas barang milik daerah diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.
BAB XI - PENATAUSAHAAN Bagian Pertama Pembukuan
Pasal 60
- (1) Kuasa pengguna barang/ pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/ Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- (2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang;
- (3) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
- (1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
- (2) Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
Bagian Kedua Inventarisasi
BAB XI - PENATAUSAHAAN Bagian Pertama Pembukuan
Pasal 62
- (1) Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun;
- (3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi;
- (4) Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
Bagian Ketiga
Pelaporan
BAB XI - PENATAUSAHAAN Bagian Pertama Pembukuan
Pasal 63
- (1) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang;
- (2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang;;
- (3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan;
- (4) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)
BAB XI - PENATAUSAHAAN Bagian Pertama Pembukuan
Pasal 64
Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (5) digunakan sebagai bagan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Pertama
Pembinaan
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Pertama
Pasal 65
- (1) Bupati menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Pertama
Pasal 66
- (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dlaksanakan oleh kuasa pengguna barang;
- (3) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Pertama
Pasal 67
- (1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah,
- dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana diamksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan barang milik daerah;
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Pertama
Pasal 68
- (1) Pejabat/pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan daerah dapat diberikan insentif;
- (2) Pejabat/pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Pertama
Pasal 69
- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum/badan layanan umum daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum/badan layanan umum daerah yang bersangkutan;
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah.
BAB XIII - GANTI RUGI DAN SANKSI
Pasal 70
- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71
- (1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya;
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola barang berkoordinasi dengan kementerian Negara/lembaga yang bertanggung jawab dibidang pertanahan nasional dan instansi teknis terkait.
- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 28 Desember 2007

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG, ttd JACOBUS LUNA

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Drs. KRISTIANUS ANYIM,M.Si Pembina TK I NIP 010 182 156 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI E Perda ini dinyatakan sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada tanggal 7 Januari 2008