PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 22 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (berlaku 18 Mei 2009)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
4. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2006 Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006 Nomor 8) diubah sebagai berikut :
Pasal 59
' Pasal 59
- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Mengubah Bangunan (ImhB), Izin Penggunaan Bangunan, (IPB) dan Izin Merobohkan Bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut :
- a. Biaya Administrasi IMB
- b. Biaya IMB
1. Rumah tempat tinggal dan sejenisnya
- a) Di ibukota kabupaten
- 1) Permanent ... Rp. 2.500/ M 2
- 2) Semi Permanent ... Rp. 2.000/ M
- 1.
- di ibu kota kabupaten ...
Rp. 50.000,-
2. di ibu kota kecamatan ... Rp. 70.000,-
3. di desa/kelurahan ... Rp. 65.000,-
2
| | b) Di ibukota 1) Permanent | kecamatan ... | Rp. 2.000/ M 2 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2) | Semi Permanent | ... Rp. 1.500/ M 2 |
| | c) | Di desa/kelurahan | Rp. 2.000/ M 2 |
| | 1) 2) Semi | Permanent ... Permanent | ... Rp. 1.500/ M 2 |
| 2. | Bangunan khusus untuk real estate (perumahan) a. Jenis RS | Bangunan khusus untuk real estate (perumahan) a. Jenis RS | Bangunan khusus untuk real estate (perumahan) a. Jenis RS |
| | 1) | Type 71 M 2 Ke atas | ... Rp. 3.500/ M 2 |
| | 2) | Type 46 M 2 s/d 70 M 2 | ... Rp. 3.000/ M 2 |
| | 3) Type 26 M 2 s/d 45 M | 2 ... | Rp. 2.500/ M 2 |
| 3. | Jenis RSS/RSH Type 36 M 2 kebawah ... Rp. 1.500/M 2 Bangunan Pertemuan Umum | Jenis RSS/RSH Type 36 M 2 kebawah ... Rp. 1.500/M 2 Bangunan Pertemuan Umum | Jenis RSS/RSH Type 36 M 2 kebawah ... Rp. 1.500/M 2 Bangunan Pertemuan Umum |
| | a. Di ibukota 1) | kabupaten Permanent ... | Rp. 2.500/ M 2 |
| | 2) | Semi Permanent | ... Rp. 2.000/ M 2 |
| | Di ibukota kecamatan | Di ibukota kecamatan | Di ibukota kecamatan |
| | 1) | ... | 2 |
| | 2) | Semi Permanent | Rp. 1.500/ M |
| | ... | ... | ... |
| | | Permanent | Rp. 2.000/ M |
| | | | 2 |
| | ... perniagaan | ... perniagaan | ... perniagaan |
| | 1) | Permanent ... | Rp. 2.000/ M 2 |
| | 2) | Semi Permanent | Rp. 1.500/ M 2 |
| 4. | Bangunan | Bangunan | Bangunan |
| | a. toko/warung/kios | a. toko/warung/kios | a. toko/warung/kios |
| | 1) di ibu kota kabupaten dan kecamatan | 1) di ibu kota kabupaten dan kecamatan | 1) di ibu kota kabupaten dan kecamatan |
| | | a) Permanent ... | Rp. 1.500/ M 2 |
| | | b) Semi Permanent | ...Rp. 1.000/ M 2 |
| | 2) di desa/kelurahan | 2) di desa/kelurahan | 2) di desa/kelurahan |
| | | a) Permanent ... | Rp. 1.000/ M 2 |
| | b) | Semi Permanent | ...Rp. 750/ M 2 |
| | b. Rumah toko (ruko) | b. Rumah toko (ruko) | b. Rumah toko (ruko) |
| | 1) di ibu kota kabupaten | 1) di ibu kota kabupaten | 1) di ibu kota kabupaten |
| | | a) Permanent ... | Rp. 3.500/ M 2 |
| | b) | Semi Permanent | ...Rp. 2.500/ M 2 |
| | 2) di ibu kota kecamatan | 2) di ibu kota kecamatan | 2) di ibu kota kecamatan |
| | a) | Permanent ... | Rp. 3.000/ M 2 |
| | b) | Semi Permanent | ...Rp. 2.000/ M 2 |
| | 3) di | desa/kelurahan | desa/kelurahan |
| | | a) Permanent ... | Rp. 2.500/ M 2 |
| | | b) Semi Permanent | ... Rp. 2.000/ M 2 |
- c. Mini market
- 1) di ibu kota kabupaten ... Rp. 3.000/ M 2
- 2) di ibu kota kecamatan ... Rp. 2.500/ M 2
- 3) di desa/kelurahan ... Rp. 2.500/ M
2
- d. Super market
- 1) di ibu kota kabupaten ... Rp. 3.500/ M
2
- 2) di ibu kota kecamatan ... Rp. 3.500/ M
2
- 3) di desa/kelurahan ... Rp. 3.000/ M
2
5. Bangunan pendidikan
- a.
permanent ... Rp. 2.500/ M 2
- b. semi permanent ... Rp. 2.000/ M
2
6. Bangunan kelembagaan
- a.
- permanent ... Rp. 3.000/ M
2
- b.
- semi permanent ... Rp. 2.500/ M
2
7. Bangunan industri/pabrik
- harga dasar
- a. Industri besar; dihitung berdasarkan luas bangunan X Tarif/M 2 bangunan X 2%.
- harga dasar
- b. Industri sedang; dihitung berdasarkan luas bangunan X Tarif/M 2 bangunan X 1.5 %.
- c. Industri kecil; dihitung berdasarkan luas bangunan X Tarif/M 2 arga dasar bangunan X 0,75%.
8. Bangunan lain-lain
- a. bengkel mobil
- 1) bengkel mobil campuran ... Rp. 3.500/ M 2
- 2) bengkel mobil ATPM ... Rp. 5.000/ M 2
- b. bengkel motor
- 1) bengkel motor campuran ... Rp. 3.500/ M 2
- 2) bengkel motor ATPM ... Rp. 5.000/ M
2
- c. bengkel sepeda ... Rp. 1.500/ M
2
- d.
- kandang ternak ... Rp. 1.500/ M
2
- e.
- penggilingan padi ... Rp. 2.500/ M
2
- f.
- gudang ... Rp. 7.000/ M
2
- g.
- dermaga ... Rp. 5.000/ M
2
- h.
turap ... Rp. 3.000/ M 2
- i. menara/tower
- 1) Komersil
a) 0 s/d 30 M ... Rp. 100.000/M
- b) 0 s/d 50 M ... Rp. 120.000/M
- c)
0 s/d 70 M ... Rp. 140.000/M
d) 0 s/d 71 M ... Rp. 160.000/M
- 2) Non Komersil
a) 0 s/d 30 M ... Rp. 2.000.000/M
b) 0 s/d 50 M ... Rp. 4.000.000/M
- c)
- 0 s/d 70 M ... Rp. 6.000.000/M
d) 0 s / d 71 M ... Rp. 8.000.000/M
- j. Jembatan ...
Rp. 2.000/ M 2
- k. Bangunan rumah walet ...
Rp. 6.000/M 2
- l. Bangunan pelataran/lapangan tenis, futsal, lapangan bulutangkis, parker, lantai jemur dan sejenisnya :
- 1) Permanent
a) komersil ... Rp. 4.000/ M 2
- b) non komersil ...
Rp. 2.000/ M 2
- 2) Semi permanent
- a) komersil ...
Rp. 3.000/ M 2
- b) non komersil ...
Rp. 1.500/ M 2
- m. pembuatan tenda awning atau sejenisnya ... Rp. 4.000/M 2
- n. pembuatan pondasi atau tapak untuk mesin di luar dan di dalam
...
Rp. 75.000/unit
- o. pembangunan gardu listrik ruang travo dan box panel telepon
- ... Rp. 50.000/unit
- p. pembangun rumah susun/asrama
- 1) komersil
- a.
- permanent ... Rp. 2.000/ M
2
- b. semi permanent ... Rp. 1.000/ M 2
- 2) non komersil
- a.
- permanent ... Rp. 1.500/M
2 .
- b. semi permanent ... Rp. 7.500/ M 2
- q. pembuatan bangunan gerbang/patung relief atau sejenisnya yang menujukkan kawasan tertentu di dalam atau di luar kawasan bangunan.
- a) komersil ... Rp. 1.500.000/unit
- b) non komersil ... Rp. 1.000.000/unit
- r. Instalasi bak penampungan air baku/air minum yang menggunakan bak atau tempat penampungan di dalam tanah atau diatas bangunan di dalam atau di luar kawasan bangunan
a) komersil ... Rp. 500.000/unit
b) non komersil ... Rp. 200.000/unit
9. bangunan pagar
- a.
permanent ... Rp. 2.000/ M2
- b.
- semi permanent ... Rp. 1.500/ M2
- (3) besarnya tarif retribusi izin mengubah bangunan (ImhB) adalah sebagai
berikut :
- a. biaya administrasi ... Rp. 75.000,-
- b. biaya mengubah bangunan (ImbhB) sama dengan biaya izin mendirikan bangunan.
- (4) besarnya tarif retribusi izin penggunaan bangunan (IPB) adalah sebagai
berikut :
- a.
- permanent ... Rp. 75.000,-
- b. semi permanent ... Rp. 50.000,-
- (5) besarnya tarif retribusi izin merobohkan bangunan (IMbH) diperhitungkan sebagai berikut :
- a.
- biaya administrasi ... Rp. 75.000,-
- b. biaya izin merobohkan bangunan (IMbB) Rp.1.000/ M2
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, Dto. H.BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Dto. ## H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 22 .
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 22 TAHUN 2009
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
## I. PENJELASAN UMUM.
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, yang aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan - ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 21