PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor 2 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (berlaku 7 Mei 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Bungo, perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa peraturan pelaksanaan di bidang administrasi kependudukan yang telah ada saat ini perlu disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang administrasi kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pmerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo.
5. Camat adalah penimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Rio adalah Kepala Dusun dalam wilayah Kabupaten Bungo yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam Dusun.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Bungo dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan/dusun.
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
26. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
27. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec. adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
28. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
29. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa ## BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi penyelenggaraan Administasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan admnistrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Dusun untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 5
- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 6
- (1) Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dapat dilakukan oleh UPTD.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 7
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Bupati melakukan:
- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 8
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
- (1) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 9
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Bupati mengadakan:
- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 10
- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.
Bagian Kedua
D i n a s
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 11
- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 12
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- e. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 13
- (1) Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat Struktural pada Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 14
Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang:
- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
- b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 15
Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas menyediakan dan menyerahkan blanko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 16
Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam penertiban pelayanan Administrasi kependudukan;
- b. meminta dan menerima data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
- c. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.
Bagian Ketiga Petugas Registrasi
BAB III - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS
Pasal 17
- (1) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Dusun atau Kelurahan dapat dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Lurah atau Rio dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Registrasi akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 18
- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah dengan angka 40; dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada posisi mendatar.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (6) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas.
- (7) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas domisili orangtuanya.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 19
- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan RI
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 20
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 22
Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 23
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 24
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 25
- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 26
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bungo wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 27
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 28
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 30
- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang meliputi:
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang Tidak mampu Mendaftarkan Sendiri
BAB IV - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 31
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 32
- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 33
- (1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.
Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 34
- (1) Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Daerah.
Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut
Atau Pesawat Terbang
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 35
- (1) Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tujuan atau tempat singgah
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 37
- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 38
- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 39
- (1) Perkawinan yang sah
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 40
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 berlaku pula bagi:
- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 41
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Paragraf 2
Pencatatan perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 42
- (1) Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 43
Ketentuan mengenai tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 44
- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 45
- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 46
- (1) Perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali Daerah.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 48
- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 49
- (1) Setiap kematian Penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 50
- (1) Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seorang Penduduk Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di negara setempat.
- (4) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Dinas mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Kabupaten Bungo
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 52
- (1) Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Kabupaten Bungo dilaksanakan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 53
- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 54
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 55
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 57
- (1) Pencatatan perubahan nama oleh Dinas dilaksanakan
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 58
- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2)
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 59
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Penduduk Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 60
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 61
- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak mampu Melaporkan Sendiri
BAB V - PENCATATAN SIPIL
Pasal 62
- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu Data Kependudukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 63
- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
29. aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 64
- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan dating dari Luar Negeri.
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterngan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Neger, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu dusun/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar dusun/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Rio/Lurah atas nama Kepala Dinas.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 65
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (4) Penyelenggaraan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran biodata penduduk dilakukan oleh Dinas
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 66
- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orangtuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 67
Perubahan Biodata Penduduk Kabupaten Bungo Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 68
- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orangtua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 69
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3)
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 70
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orangtuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 71
- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 72
Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 73
- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 74
- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec. diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 75
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 76
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
- k. Surat Keterangan Pembatan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 77
- (1) Pembetulan KTP hanya hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 78
- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 79
- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 80
Dalam hal wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan KTP dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 82
Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 83
Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
BAB VI - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 84
Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus
BAB VIII - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
Pasal 85
- (1) Petugas Rahasia Khusus dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
BAB VIII - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
Pasal 86
- (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 kepada Dinas.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.
BAB VIII - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
Pasal 88
- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus pada Dinas.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas.
BAB VIII - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
Pasal 89
- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas.
BAB VIII - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
Pasal 90
- (1) Dinas berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas maka Dinas berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.
HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 91
- (1) Menteri memberikan Hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada:
- a. Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan untuk penyelenggara kabupaten.
- b. Dinas.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
- a. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I/II/d bagi Petugas Penyelenggara Kabupaten.
- b. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur /II/c bagi Petugas pada Dinas.
- c. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik;
- d. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata computer; dan memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. menderita penyakit permanent sehingga tidak bias menjalankan tugasnya;
- d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
- e. membocorkan data dan Dokumen Kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 92
- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) meliputi kegiatan memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus, mencetak data dan mengkopi data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Penyelenggara kabupaten dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
- (3) Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan, Penyelenggara kabupaten
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 93
Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dikecualikan dari data pribadi penduduk.
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 94
Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 95
- (1) Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang ## BAB X
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 96
- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Tujuan SIAK
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 97
Pengelolaan SIAK bertujuan:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
Unsur SIAK
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 98
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;sumber daya manusia;
- c. pemegang hak akses;lokasi database;
- d. pengelolaan database;
- e. pemeliharaan database;
- f. pengamanan database;
- g. pengawasan database; dan
- h. data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 99
- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a merupaka kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 100
Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) atau manual.
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 101
Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c adalah pranata komputer.
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 102
Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e berada di Dinas.
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 103
Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf f meliputi kegiatan:
- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 104
- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.
- (3) Ketentuan mengenai mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 105
- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).
- (3) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan.
DATA PRIBADI PENDUDUK
Bagian Kesatu
Catatan Peristiwa Penting
BAB XI - DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 106
- (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk..
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
- b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.
Bagian Kedua
Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk
BAB XI - DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 107
- (1) Data pribadi yang ada pada database Penyelenggara dan Dinas wajib disimpan dalam database pada data center dan dilindungi.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI - DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 108
- (1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Menteri.
BAB XI - DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 109
Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.
BAB XI - DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 110
Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapatkan persetujuan dari pemberi hak akses.
BAB XI - DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 111
Dalam hal kepentingan keamana negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Menteri.
Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk
BAB XI - DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 112
- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.
BAB XI - DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 113
- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara:
- a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
- b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Petugas penerima hak akses ## BAB XII
PELAPORAN
BAB XI - DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 114
- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala.
- (3) Tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 115
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam KUHAP.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS, serta mekanisme penyidikan dilakukan ## BAB XIV
B I A Y A
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 116
- (1) Setiap penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil, tidak dikenakan biaya.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 117
- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
1. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenakan denda sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
5. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
6. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
7. Perubahan Biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67:
- a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
2.
3.
4.
5.
untuk Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
8. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2):
- a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. untuk Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
9. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4): a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). b. untuk Orang asing dikenakan denda sebesar Rp.75.000,- (Tujuh
5. Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
1. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 34 ayat (4) atau Pasal 35 ayat (6) atau Pasal 37 ayat (1) atau Pasal 38 ayat (1):
- a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- b. untuk Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
10. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 42 ayat (4):
- a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- b. untuk Orang asing dikenakan denda sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
13. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1):
- a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- b. untuk Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
16. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 46 ayat (4):
- a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- b. untuk Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
19. pembatalan peceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1):
- a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. untuk Orang asing dikenakan denda sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
6. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (1):
- a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- b. untuk Orang asing dikenakan denda sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
7. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (4):
- a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. untuk Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
4. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1):
- a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); b. untuk Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus
6. Ribu Rupiah);
7. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1): a. untuk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); b. untuk Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (Seartus
8. 8.
9. 9.
10. Ribu Rupiah).
10. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
11. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) ) dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
12. peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 118
- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 119
Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah).
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 120
Semua penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada pasal 117, pasal 118, dan pasal 119 merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bungo.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 121
Petugas Rahasia Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 122
- (1) Kepala Dinas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 123
Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 124
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 125
Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan/atau Pasal 94 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 126
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 127
Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 128
- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 atau Pasal 124, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 129
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 127 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 130
- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: diundangkan dinyatakan tetap berlaku. - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. ## Pasal 131 Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. ## Pasal 132 - (1) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. - (2) KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 71 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP. ## Pasa 133 Ketentuan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 118, berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Penetapan: Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 27 Mei 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

Verifikasi: ttd. ## KHAIDIR SALEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2010 NOMOR 2 ## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 134 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 31 Tahun 1997, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ( SIMDUK ) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ## Pasal 135

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 136 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 27 Mei 2010

Penandatangan: ## BUPATI BUNGO,

Verifikasi: ttd. H. ZULFIKAR ACHMAD