PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor 11 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2756);
2. Undang Undang Noinor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tLembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndon~ia Tahun 2004 Nmnor 5, Tambah.an Lemba:ran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndGnesia Tahun 2004 NGmor oo, 'l'am.bahan. Lemb?Uan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
\
.
•
5. Undar:g Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200S tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran l\fegara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lemba.ran Negara Republik Indonesia. Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubJjk JndonesJa Tahun 2005 Nomor 1 4-0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Mente.ri DaJam Negerj Nomor J 3 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pei"atu:ra.n M.en.teri Dalron Negeri NomoT 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 53 Tahun 2011 tentang Pem.bent\_uka n Produk Huk.uro~ Daerah ~Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Mene1:apkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong {Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong {Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04};
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN PADA SA'r'UAH KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BABI KE'rEN'rUA'N UMUM
Pasall
Dalan:\! Pet"atu:ran Bu.?ati \n\ -yang 0.\mak~uu uen.gan · .
- 1 · Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- ·- Pemerintah Daerah adalab Bupati dan Perangkat Daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah. sebagai unsur
- 3 . Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kahupaten Tabalong\_
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah ren.cana Keuangan. tahu.nan pemerint.ab. aaerah yang d.ibab.as dan d.isetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Dae:rah.
8. TirL Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah
- yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PP KD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Pejabat Penge1o1aan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD (Kepala Diinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah) adalah kepala satuan keija pe ngelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang rn. · empunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disjngkat SKPD adaJah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran I barang.
11. Pengguna A.nggru:an, -yar.~.g '2.elan)u.tnya disingkat Ph adalah pejabat pemegang ke· wenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SIQ&gt;D yang dipimpinnya.
- 1 ~-Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yan g melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Program adalab penjabaran ke.bjjakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai basi\ yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit ker\_ja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu pro gram dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya menusia), barang modal termasuk peralatan dan t eknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input} untuk menghasilkan keluaran (output} dalam bentuk barangfjasa.
16. Dolkumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD me.:rupakan dokumen yang memuat pendapa.tan,belanja dan p-embia.ya.a.n yang Digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Peiaksanaan Peru'oahan A.nggaran SKPD yang se1anjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja~ dan pernbiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
Pasal 2
- (1) Pergeseran anggaran dapat dila} .. :uka.n antar unit organisasi, antar kegiatan, an tar belanja, an tar objek belanja dalam jenis belanja serta an tar rincian obyek be)anja.
- (2) Pergeseran anggaran tidak dilakukan terhadap belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan yang sudah direalisasikan.
Pasal 3
- 1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan\_, antar jenis belanja dan antar obyek belanja serta rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1\., difonnul.asikan dalam DPPA. SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dilakukan dengan earn mengubah peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (5) Perubahan uraian belanja (nomenclatur) dalam rincian objek belanja berkenaan dilakukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
Pasal 4
1Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal3 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5J, dilakukan dengan cara mengubab Peraturan Bupati tentang lPenjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
Bagian Kedua Tata Cara Pergeseran Anggartltt
Pasal 5
- ( 1) Setiap pengajuan Pergeseran anggaran oleh SKPD / perrgguna anggaran diformulasi dalam DPPA-SKPD yang menggambarkan kondisi sebelum Pergeseran dan kondisi sete1ah Pergeseran anggaran serta selisih dari hasil Pergeseran kode rekening yang digeser.
- (2) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, dan diusulkan / disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan tembusan Kepala Bappeda.
BAB III - PROSES PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 6
- (1) Usul Pergeseran yang telah disampaikan Ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dicatat oleh Tata U saha Dinas Pengelolaan Keuangan dan lKekayaan Daerah dan diteruskan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan . ...\_ dan Kekayaan Daerah untuk diberikan disposisi.
- (2) Berkas usulan Pergeseran anggaran yang telah didisposisi sebagaimana di.maksud ?ada ayat ~ l \, d\c::,arrl}Ya\kan ke bidang anggaran Din as Penge\o\aan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk ditindaklanjuti.
3. (3} Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2} berupa penyiapan bahan› bahan yang diperlukan dalam pembahasan Pergeseran anggaran.
- (4) Pembahasan Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan tim peneliti/ asistensi Rencana Keija Anggaran (RKA) SKPD dan Rencana Kerja Perubahan Anggran (RKPA) SKPD.
BAB III - PROSES PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 7
- (1) Tim penelitifasistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri dari u nsur PPKD I Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Ekobang.
- (2) Dalam rnelakukan tugasnya, Tim Peneliti/ Asistensi sebagai dimaksud pada ayat (1l harus mernperhatikan kesesuaian p!'ogra.rn.-p'.:o'l;ram keg\.at-an be:rcl.a~'al'kan t:ugas - tugas pokok SKPD bersangkutan.
BAB III - PROSES PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 8
- '~.) Dokurnen usul Pergeseran anggaran DPA-SKPD yang telah diteliti/ diasistensi, selanjutnya diParaf oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengusulan 'I Pergeseran DPA-SKPD.
- (2) Untuk rnenghindari ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan rnaka pada saat asistensi agar pejabat yang mengikuti asistensi adalah mereka yang bertanggungjawab terhadap penyusunan program dan bertanggungjawab cerhada-p -penyusunan })1'Ggram dan bertanggung)awab teYhaO.ap pel'i:lk-s-ana k:egiatan I PPTK kegiatan.
- (3J Dokumen usul Pergeseran anggaran yang telah disetuj·ui Tim peneiiti/asistensi dan diberi paraf sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk selanjutnya d.ibuat Nota Dinas Kepada Sekretaris Daerah dan Nota Dinas Kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku PPKD .
- (4) Pergeseran anggaran dengan rincian objek belanja kode rekening dan atau rincian uraian objek belanja kode rekening yang diusulkan oleh SKPD tanpa nnerubah pagu anggaran dan tolak ukur kegiatan kewenangannya ruJaksanakan oleh kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan &lt;.Hn-yatak-an ·~;u-rat ke&gt;putu~an Kepaia D1nas Penge\o\aan Keuangan nan Kekayaan Dtaerah melalui SKPKD, tentang persetujuan perubahan rincian objek belanja kode rekening dan persetuJ·uan perubahan rincian uraian objek belanja kode nekening.
- (5) P: ergeseran anggaran untuk objek belanja dalam kode rekening yang diusulkan o1eh SKPD tanpa merubah pagu anggaran dan tolak ukur kegiatan kewenangannya dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah yang dinyatakan dengan surat keputusan Sekretaris Daerah tentang persetujuan perubahan pergeseran olbjek belanja dalam kode rekening.
- (6)
- Pergeseran anggaran dapat dilaksanakan dengan persetujuan DPRD dengan · craa merubah peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah apabila :
- a. Merubah tolak ukur kegiatan.
- b. Merubah lokasi kegiatan.
- c. Pergeseran anggaran yang dapat mengakibatkan perubahan alokasi dana
- d. Pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar ienis belan~a~
- Setiap permintaan dan pergeseran anggaran yang diajukan oleh SKPD di formulasikan kedalam Rencana Kerja Perubaban Anggaran (RKPAJ - SKPD dan IDokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) - SKPD.
BABIV
PELAKSANAAN ANGGARAN HASIL PERGESERAN ANGGARAN
Pasa19
Seluruh Pergeseran anggaran tertuang pada Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjab:aran APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dilaporkan dalam laporan realisasi APBD Tahun Anggaran berkenaan.
PasallO
-&lt;~.sil Prergeseran anggaran sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 2, PasaJ 3 dan PasaJ 4 dapat dilaksanakan pencairan dananya apabila telah diterbitkan DPA-SKPD danjatau DPPA-SKPD kegiat:an lue~kenaan. Dan benia~'Cl.l'kan ~uTat keputusan pergeseran yang telah dii.tetapkan.
v
I
Diundatngkan di Tanjung
pada tam~ 1, 6 R1Jr il 2.•1 1 , 2.
BERITA AERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ,012 NOMOR 11
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PROSES PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung