Unknown Unknown Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu (berlaku 5 Dec 2012)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peruba.han Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Pera.turan Bupati

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten da1am lingkungan Propinsi Jawa Timur (LembaranNegara Tahun 1950. Nomor 19, Tam.bahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republill Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

2

6. l(ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah ditibah derigan Utidarig-Urtdaiig Nom6t 12 Talitiii 2008 tentang Perubahan Kedua ata.s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N&lt;m: wr 4844};
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Ondang-Un~g Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (i.emb.aran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negwa Republik lndoneaia Nomer 5234};
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488};
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stander Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan iembaran Negara Repubiik IndoneSia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576};
15. Peraturan Pemerinta.h Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perunhangan (Lembaran Negara Ta:hun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 };


3

17. Peratu.ran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
2. 1s. Perafurart Pemerirtf.ah Nam.or ss Talitirt 200s tenfi.tiig Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4~1"8);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang P~c;t \_ Qm@. P~ti-Y\e\~@M c;I\_ M P~11~r~.P.~ StM4.~ P~l~Y~M Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Oe.emh (Lembaran Negara Re.publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik indone. s.ia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada DPRD, dan Infarma&amp; Laparan Penyeiengga:raan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahu-n 2007 Nomor 19 i Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinai dan Pemerintahan DHrah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara repuhiik lncionema Nomor 4 737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengeloaan Uang Negara,/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4 738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69. Tahun 20 iO tentang Tata C.ara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);


C'

i

• -

4

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ped.om.an Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berl.ta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Telatls Pengelolaan Keuangan Bad.an Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berl.ta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
30. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Unisan Pemerintah KabYpaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2008 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13. Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
32. Peraturan Bupati SitubondoNomor 39 tahun 2009 tentang Kebijakan AkuntanS1 Pemerintah Kabupaten Situbonda (Berita Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 39).

## IIBMUTUSKAR :

llenetaplam : PBRATURAJI BUPATI SITUBOIIDO TBIITAIIG ATAS PERATURAII BUPATI SITUBOIIDO TA&amp;Uii 2009 TDT.UG JiBifJAIWI PEMERllffAH KABUPATBN' SITUBON'DO. PBRUBABAN ROMOR 39 ----A.1181

## Pual l

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntan$. i Pemerintah Kabupaten Situb.ondo diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran X tent.ang Akuntansi Aset, bagian Piutang dihapus;
- II. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran X tent.ang Akuntansi Aset, bagian Kapitalisasi 8elanja Menjadi Aset Tetap dihapus;
- III. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran XI ten tang Alruntansi Kewajiban, bagian Kewajiban Jangka Pendek dihapus;
- IV. Diantara Lampiran X dan Lampiran XI disisipkan 2 (dua) Lampiran yakni :
- a. La.mpiran XA tentang Kebijakan Akuntansi Piutang sehirtgga oetbunyi sebag~mana. tetse6ut dalairi Lampiran clan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;


Diundangkan di Situbondo Pada tan 12

Pit.

s


5

- b. Lampiran XB tentang Kapitalisasi Aset Tetap sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pera tu.ran Bupati ini;;
- V. Diaiitata Lampir'aii XI dart Lampii'art XII disisipkari I (safuJ Lampiran yaJmi Lampiran XIA tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban sehingga berbunyi sebagaimana tersebut d.alam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pual2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kab1.1paten Simbonoo

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal O 5 DEC 2012

BUPATI SITUBONDO,



ftml.aus.&amp;'a KABUPATBII SITUBOKDO TAIIUN' 2012 JIOMOR

'ft