PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA Nomor 11 Tahun 2015 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015-2035 (berlaku 31 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
SALINAN
SALINAN
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015-2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
- a bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu mengarahkan pembangunan melalui pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat serta memberikan acuan pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
25. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
27. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
31. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
32. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
33. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
34. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Dari Kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) Ke Argamakmur Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5597);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
61. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
62. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
63. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
64. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan
- dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
69. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
70. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
73. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
74. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Batas Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
78. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun
- 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
79. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
80. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153);
82. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan
83. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.643/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.192 (Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 31.013 (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 101 (Seratus Satu) Hektar di Provinsi Bengkulu;
84. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.784/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas ± 920.964 (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) Hektar;
85. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan;
86. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 248/KTSP/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
87. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2);
88. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026;
- [10] 89. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
- 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
90. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara;
91. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
92. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
93. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara.
94. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.
95. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 20152035.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
AZAS PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
RTRWK didasarkan atas 4 (empat) azas, yaitu:
- a. manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pelayanan kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, perdagangan dan jasa, serta transportasi;
- b. keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.
[
RUANG LINGKUP DAN SUBSTANSI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
BAB III - RUANG LINGKUP DAN SUBSTANSI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 3
- (1) Lingkup wilayah perencanaan daratan seluas kurang lebih 4.324,6 Km 2 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat koma enam kilo meter persegi) dan lingkup wilayah perencanaan lautan seluas kurang lebih 1.838,61 Km 2 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan koma enam puluh
satukilo meter persegi) terletak antara 101° 32' - 102° 8' BT dan 2°15'4° LS (seratus satu derajat tiga puluh dua menit sampai dengan seratus dua derajat delapan menit bujur timur dan dua derajat lima belas menit sampai dengan empat derajat lintang selatan) dan batas yang ditentukan
BAB III - RUANG LINGKUP DAN SUBSTANSI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 4
Substansi materi RTRWK meliputi:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 5
Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 6
Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
- b. pengembangan wilayah pusat-pusat permukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
- c. peningkatan fungsi PKWp Kota Argamakmur menjadi PKW;
- d. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
- e. peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan;
- f. peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- g. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 7
Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara-selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. mengembangkan interaksi kawasan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. meningkatkan akses kawasan budi daya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kabupaten; dan
- c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat barang dan sarana pelabuhan perikanan di PKL, PPK, dan PPL.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 8
Strategi untuk mengembangkan wilayah pusat-pusat permukiman yang mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
- b. meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
- c. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi dan sarana pendukungnya;
- d. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan terutama di Kota Argamakmur sebagai PKWp; dan
- e. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan, dan pariwisata.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 9
Strategi untuk meningkatkan fungsi PKWp Kota Argamakmur menjadi PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal; dan
- c. meningkatkan prasarana transportasi dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 10
Strategi untuk memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budi daya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
- b. menyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
- c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
- d. menggalang kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung dan cagar alam.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 11
Strategi untuk mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :
- a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
- b. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
- d. menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 12
Strategi untuk mendorong tumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :
- a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar untuk agroindustri dan agribisnis;
- b. mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir;
- c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif; dan
- d. mengembangkan minapolitan berbasis perikanan budi daya sesuai dengan komoditas unggulan yang mengintekrasikan sentra produksi, sentra pengolahan, dan sentra pemasaran.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 13
Strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi :
- a. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat kawasan permukiman; dan
- b. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.
BAB IV - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 14
Strategi meningkatkan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukkannya;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu Umum
BAB V - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 15
- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. sistem pusat kegiatan; dan
- b. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan susunan pusat-pusat permukiman yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional meliputi:
- a. PKWp;
- b. PKL;
- c. PPK; dan
- d. PPL.
- (3) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan susunan jaringan-jaringan prasarana yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional meliputi:
- a. rencana sistem jaringan transportasi;
- b. rencana sistem jaringan energi;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

## Pasal 16

- (1) PKWp ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a adalah Kota Argamakmur.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b adalah:
- a. Kecamatan Ketahun; dan
- b. Desa Malakoni Kecamatan Enggano.
- (3) PPK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c adalah:
- a. Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap;
- b. Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau;
- c. Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
- d. Desa Pal 30 Kecamatan Lais;
- e. Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya; dan
- f. Desa Air Napal Kecamatan Air Napal.
12. PPL yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat
- (4) (2) huruf d adalah:
- a. Desa Batik Nau Kecamatan Batik Nau;
- b. Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih;
- c. Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi;
- d. Desa Kembang Manis Kecamatan Air Padang; dan
- e. Desa Taba Padang Kol Kecamatan Hulu Palik.

## Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

## Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

## Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana pada ayat (1) ditujukan untuk memadukan pergerakan internal di dalam kabupaten dan pergerakan eksternal yang menghubungkan kabupaten dengan wilayah di sekitarnya.

- (3) Rencana sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rencana pengembangan jaringan jalan;
- b. rencana pengembangan terminal;
- c. rencana pengembangan angkutan penyeberangan; dan
- d. rencana mendukung pengembangan jaringan kereta api.

## Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. rencana peningkatan fungsi jalan; dan/atau
- b. rencana pembangunan jalan baru.
- (2) Rencana peningkatan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan kolektor primer yang merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal dan jalan-jalan strategis lainnya.
- (3) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lintas tengah dari Kecamatan Giri MulyaKabupaten Mukomuko dan jalan-jalan strategis lainnya.

## Pasal 19

Rencana pengembangan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. rencana pengembangan dan optimalisasi terminal penumpang di Kecamatan Ketahun menjadi terminal penumpang tipe B mengacu pada RTRWP;
- b. rencana peningkatan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Kota Argamakmur, Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, dan kecamatan lainnya yang memiliki fasilitas terminal; dan
- c. rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Napal Putih, dan di kecamatan lainnya yang memiliki potensi pengembangan.

## Pasal 20

Rencana pengembangan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c yaitu angkutan penyeberangan di Kecamatan Ketahun, Desa Kahyapu Kecamatan Enggano dan di wilayah lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

## Pasal 21

Rencana mendukung pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d berupa mendukung rencana

pembangunan jaringan kereta api lintas barat Pulau Sumatera Bagian Utara ruas Padang-Bengkulu.

## Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah pengembangan pelabuhan.
- (2) Rencana pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan untuk mendukung pengembangan pelabuhan pengumpan di Desa Malakoni Kecamatan Enggano, terminal khusus di Kecamatan Ketahun, Kecamatan Putri Hijau, dan Kecamatan Batik Nau serta wilayah kecamatan lainnya yang memiliki potensi pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan.
- (3) Alur pelayaran terminal khusus di Ketahun meliputi Ketahun-Kahyapu atau Ketahun-Pasar Bantal Kabupaten Mukomuko, dan alur pelayaran pelabuhan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangundangan terkait.

## Pasal 23

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan dikembangkan melalui pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pendukung bandar udara umum dan bandar udara khusus yang ada di wilayah kabupaten khususnya upaya mendukung pembangunan bandar udara perintis dan fasilitas pendukungnya di Kecamatan Enggano.

## Paragraf 2 Rencana Sistem Jaringan Energi

## Pasal 24

Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b adalah pengembangan sistem penyediaan energi listrik meliputi :

- a. mendukung pengoptimalan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada di subranting-subranting yang ada di subranting-subranting Kecamatan Kerkap, Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kota Argamakmur, Kecamatan Lais, Desa Kuro Tidur Kecamatan Argamakmur dan Kecamatan Ketahun, serta wilayah lainnya yang ada di kabupaten;
- b. mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi sumber daya energi, khususnya mendukung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Ketahun, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Napal Putih, dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Enggano dan Pulau Mega mengacu pada RTR Pulau Sumatera;

- c. pengembangan prasarana pembangkit energi listrik baru dengan memanfaatkan tenaga panas bumi, tenaga surya, tenaga air, tenaga bayu, gelombang laut dan sumber energi lainnya dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi;
- d. pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan jaringan interkoneksi Sumatera bagian barat meliputi pengembangan jaringan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan atau kabel bawah laut; dan
- e. mendukung rencana pengembangan sistem jaringan terisolasi tegangan tinggi dikembangkan di Pulau Enggano.

## Paragraf 3 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c meliputi telekomunikasi teresterial dan telekomunikasi satelit.
- (2) Rencana pengembangan telekomunikasi teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan jaringan telepon kabel sesuai dengan kebutuhan serta arah pengembangan kabupaten; dan
- b. pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dengan sistem ducting dan terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya.
- (3) Rencana pengembangan telekomunikasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaturan pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi didasarkan pada pola sifat lingkungan, kepadatan bangunan, dan kepadatan jasa telekomunikasi;
- b. pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya; dan
- c. pembangunan infrastruktur telepon nikrakebel dan jaringan telekomunikasi satelit di wilayah terpencil dan wilayah strategis lainnya;
- d. penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

## Paragraf 4 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem jaringan sungai lintas kabupaten;

- b. rencana pengembangan wilayah sungai kabupaten;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan irigasi;
- d. rencana pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersih;
- e. rencana pengembangan sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna;
- f. rencana pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
- g. rencana pengembangan sistem pengamanan pantai.
- (2) Rencana pengembangan jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui kerjasama pengelolaan sumber daya air lintas kabupaten yang bertujuan untuk tetap menjaga kelestarian jaringan sumber daya air di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Rencana pengembangan wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui kegiatan konservasi daerah aliran sungai dan penatagunaan air pada daerah aliran sungai di seluruh wilayah kabupaten meliputi:
- a. DAS Tik;
- b. DAS Sabai;
- c. DAS Macang;
- d. DAS Senaba;
- e. DAS Sebelat;
- f. DAS Muring;
- g. DAS Kerkap;
- h. DAS Layang;
- i. DAS Karang Pulau;
- j. DAS Ketahun;
- k. DAS Urai;
- l. DAS Serangai;
- m. DAS Bintunan;
- n. DAS Padang;
- o. DAS Lais;
- p. DAS Napal;
- q. DAS Palik;
- r. DAS Pinang; dan
- s. DAS Mumpo.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perbaikan dan peningkatan sistem dan bangunan irigasi yang ada guna menjamin ketersediaan pasokan air bagi pertanian sawah dan budi daya perikanan di semua kecamatan.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber air baku yang ada di semua kecamatan.
- (6) Rencana pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna, untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan rumah tangga dan usaha lainnya di seluruh wilayah kabupaten.

- (7) Rencana pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perbaikan dan peningkatan sistem dan bangunan pengendalian banjir di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Air Padang, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Air Besi, dan Kecamatan Ketahun.
- (8) Rencana pengembangan sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa perbaikan dan peningkatan sistem dan bangunan pangamanan pantai di sepanjang pesisir.

## Paragraf 5

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

## Pasal 27

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem jaringan persampahan;
- b. rencana pengembangan sumber air minum kota;
- c. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana;
- d. rencana pengembangan sistem drainase; dan
- e. rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah.
- (2) Rencana pengembangan sistem sistem jaringan persampahan sebagaimana dalam dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perluasan cakupan layanan bidang persampahan;
- b. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk sampah di seluruh Kecamatan;
- c. penatagunaan dan peningkatan kualitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Kota Argamakmur;
- d. peningkatan prasarana pendukung pengelolaan persampahan; dan
- e. pengurangan sampah dari sumbernya; dan
- f. pemanfaatan dan pengelolaan limbah.
- (3) Rencana pengembangan sumber air minum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan jangkauan dan pelayanan air minum dikembangkan pada pusat-pusat permukiman dengan memanfaatkan air permukaan pada kawasan pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan, terdiri atas:
1. PKWp Kota Argamakmur;
2. PKL Kecamatan Ketahun dan Desa Malakoni Kecamatan Enggano;
3. PPK Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap, Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya, Desa Pal 30 Kecamatan Lais, dan Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, Desa Air Napal Kecamatan Air Napal; dan
4. PPL Desa Batik Nau Kecamatan Batik Nau, Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih, Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi, Desa Kembang Manis Kecamatan Air Padang, dan Desa Taba Padang Kol Kecamatan Hulu Palik.

- b. pengembangan prasarana pendukung air minum di wilayah kabupaten;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas air hasil olahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. optimalisasi pemanfaatan sumber air bersih dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai;
- e. menekan penurunan kehilangan air pada sistem perpipaan sesuai dengan standar pelayanan bidang air minum; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya pengelola dan pengembangan air bersih.
- (4) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk menyediakan jalur, bangunan, dan ruang penyelamatan sebagai upaya mitigasi untuk bencana tsunami dan gempa bumi.
- (5) Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana drainase untuk antisipasi banjir wilayah perkotaan; dan
- b. operasional dan pemeliharaan saluran pembuangan permukiman.
- (6) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyehatan lingkungan permukiman dengan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk kawasan perkotaan;
- b. peningkatan prasarana sanitasi permukiman di pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk kawasan perkotaan; dan
- c. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di kawasan industri dan kawasan lainnya yang berpotensi mengeluarkan bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

## Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan jalur penyelamatan untuk bencana tsunami dan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) terdiri atas:
- a. rencana pengembangan jalur penyelamatan untuk bencana tsunami dan gempa bumi; dan
- b. rencana pengembangan bangunan penyelamatan dan ruang evakuasi untuk bencana tsunami dan gempa bumi .
- (2) Bangunan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bangunan tempat ibadah, sekolah, perkantoran, bangunan khusus untuk penyelamatan atau bangunan-bangunan lain yang ditetapkan sebagai tempat penyelamatan.
- (3) Upaya mitigasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) lebih lanjut disusun dalam rencana rinci jalur penyelamatan, ruang terbuka dan bangunan penyelamatan.

- (4) Bangunan publik yang dirancang tahan gempa direncanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.

## BAB VI

## RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang kabupaten terdiri atas :
- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budi daya.
- (2) Penetapan kawasan lindung mengacu pada kawasan lindung yang ditetapkan nasional dan provinsi.
- (3) Penetapan kawasan budi daya mengacu pada kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional dan pola ruang kawasan budi daya provinsi.
- (4) Dalam hal terdapat ruang yang belum direncanakan dalam Peraturan Daerah ini, maka ruang tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan, mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
- (5) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum di dalam lampiran II peta rencana pola ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kawasan Lindung

## Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 40.825 (empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar meliputi Kelompok Hutan Lindung Bukit Daun (Hutan Lindung Gedang Hulu Lais Register 28 dan Hutan Lindung Boven Lais Register 41) dengan luas kurang lebih 37.460 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh) hektar dan Hutan Lindung Koko Buwabuwa dengan luas kurang lebih 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
- a. kawasan bergambut penyebarannya di Kecamatan Enggano dan wilayah pesisir pantai;
- b. kawasan resapan air penyebarannya di setiap kecamatan;
- c. kawasan lindung sepanjang DAS merupakan pelindung sumbersumber air alam dan buatan, seperti danau, waduk, sungai, dan sumber daya air lainnya yang menyebar di setiap kecamatan; dan
- d. kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang memiliki kelerengan lebih besar atau sama dengan 40 (empat puluh) persen dan memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas:
8. a.
9. kawasan sempadan pantai, meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait;
- b. kawasan sempadan sungai, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai-sungai besar dan kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait;
- c. kawasan sekitar danau/waduk, meliputi daratan sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait;
- d. kawasan sekitar mata air, meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan radius 200 (dua ratus) meter di sekililing mata air, kecuali untuk kepentingan umum mengacu pada peraturan perundangundangan terkait; dan
- e. ruang terbuka hijau ditetapkan 30 (tiga puluh) persen dari luas perkotaan yang penyebarannya diatur dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten mengacu pada peraturan perundangundangan terkait.
- (4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan suaka alam seluas kurang lebih 2.988 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar terdiri atas Cagar Alam yaitu Cagar Alam Air Sebelat seluas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hektar, Cagar Alam Tanjung Laksaha seluas kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar, Cagar Alam Teluk Klowe seluas kurang lebih 331 (tiga ratus tiga puluh satu) hektar, Cagar Alam

Sungai Bahewo seluas kurang lebih 1.424 (seribu empat ratus dua puluh empat) hektar, Cagar Alam Kioyo 1 seluas kurang lebih 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) hektar, dan Cagar Alam Kioyo 2 seluas kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) hektar;

- b. kawasan pelestarian alam seluas kurang lebih 79.568 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar terdiri atas Taman Nasional Kerinci Seblat seluas kurang lebih 71.703 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga) hektar, Taman Wisata Alam Air Rami 1 seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar, Taman Wisata Alam Air Rami 2 seluas kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hektar, Taman Wisata Alam eks Hutan Produksi Fungsi Khusus (HPKh) PLG Seblat seluas kurang lebih 6.326 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam) hektar, dan Taman Wisata Alam eks HPT Lebong Kandis Register 69 seluas kurang lebih 1.412 (seribu empat ratus dua belas) hektar; dan
- c. cagar budaya terdiri dari Rumah Gubernur Militer AK. Gani di Kecamatan Napal Putih dan Tugu Van Amstel di Kecamatan Batik Nau.
- (5) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan rawan kebakaran hutan tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Kerkap, Kecamatan Hulu Palik, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau;
- b. kawasan rawan banjir tersebar di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Air Napal, Kecamatan Lais, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Kota Argamakmur, dan Kecamatan Enggano; dan
- c. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah di seluruh kecamatan terutama di Kecamatan Giri Mulya.
- (6) Kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan rawan tsunami di sepanjang pesisir pantai terutama Kecamatan Enggano, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Lais, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Air Besi, dan Kecamatan Putri Hijau;
- b. kawasan rawan gempa bumi dan likuifaksi sepanjang jalur patahan di semua kecamatan; dan
- c. Kawasan rawan abrasi terletak di sepanjang pesisir pantai barat Pulau Sumatera dan di pesisir Pulau Enggano.
- (7) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri dari Taman Buru Gunung Nanu'ua seluas kurang lebih 7.755 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar, serta hutan bakau di Kecamatan Enggano dan wilayah lainnya yang memiliki potensi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan lindung diatur dengan peraturan perundang-undangan terkait.

## Kawasan Budi daya

## Pasal 32

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

## Pasal 33

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:

- a. kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 44.490 (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh) hektar terdiri atas HPT Lebong Kandis seluas kurang lebih 25.545 (dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima) hektar, HPT Air Ketahun seluas kurang lebih 14.494 (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektar, HPT Air Urai Air Serangai seluas kurang lebih 2.060 (dua ribu enam puluh) hektar, dan HPT Hulu Malakoni seluas kurang lebih 2.391 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektar;
- b. Hutan Produksi Tetap (HP) meliputi HP Air Rami seluas kurang lebih 9.763 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektar; dan
- c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 8.877 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar terdiri atas HPK eks Hutan Produksi Fungsi Khusus (HPKh) PLG Seblat seluas kurang lebih 711 (tujuh ratus sebelas) hektar, HPK Air Urai Air Serangai seluas kurang lebih 4.766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar, dan HPK Air Bintunan seluas kurang lebih 3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar.

## Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
- a. tanaman pangan;
- b. hortikultura;
- c. perkebunan; dan
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang lebih 11.757,41 (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma empat satu) hektar dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan terutama Kecamatan Kota Argamakmur, Kecamatan Lais, Kecamatan

Kerkap, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Hulu Palik, dan Kecamatan Air Napal.

- (3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan hortikultura dikembangkan seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Batik Nau, dan Kecamatan Padang Jaya.
- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dikembangkan seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Batik Nau, dan Kecamatan Air Besi.
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 2.298, 59 Ha (dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma lima sembilan) hektar dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan.

## Pasal 35

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:

- a. kawasan perikanan budidaya perikanan direncanakan dikembangkan di seluruh kecamatan;
- b. kawasan perikanan tangkap di seluruh wilayah pesisir seluas kurang lebih 1.838,61 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan koma enam satu) kilo meter persegi; dan
- c. kawasan peruntukan pengolahan ikan direncanakan dikembangkan di seluruh kecamatan yang memiliki potensi perikanan terutama di Kecamatan Ketahun, Kecamatan Lais, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Air Napal, dan Kecamatan Enggano.

## Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dikembangkan di wilayah kabupaten yang terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral logam terdapat di seluruh wilayah kabupaten terutama di Kecamatan Kota Argamakmur dan Kecamatan Napal Putih;
- b. kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh kecamatan mengacu dengan rencana pengembangan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- c. kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh kecamatan mengacu dengan rencana pengembangan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kawasan batubara tersebar mengacu dengan rencana pengembangan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah pertambangan rakyat ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

## Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e didasarkan pada hasil analisis tata guna lahan, dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar, serta analisa daya dukung ekosistem.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Kota Argamakmur dan kecamatan lainnya yang memiliki potensi.

## Pasal 38

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi wisata alam rencana pengembangannya tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Kota Argamakmur, Kecamatan Kerkap, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Enggano, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Air Padang, Kecamatan Putri Hijau dan Kecamatan Ketahun, serta kecamatan lainnya yang memiliki potensi pengembangan pariwisata.

## Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g meliputi:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rencana dikembangkan pada kawasan perkotaan Kecamatan Kota Argamakmur, Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap, Kecamatan Ketahun, dan wilayah kecamatan lainnya yang memiliki potensi pengembangan permukiman.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b rencana dikembangkan di wilayah kecamatan mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, serta kawasan strategis lainnya yang memiliki potensi pengembangan kawasan peruntukan permukiman.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman, memperhatikan kawasan rawan bencana.

## Pasal 40

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h meliputi:

- a. kawasan pertahanan dan keamanan di Kecamatan Enggano;
- b. kawasan Kantor Komando Distrik Militer (Kodim);
- c. kawasan Kantor Komando Rayon Militer (Koramil);

- d. kawasan Kantor Kepolisian Resor (Polres);
- e. kawasan Kantor Kepolisian Sektor (Polsek); dan
- f. kawasan Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

## BAB VII

## PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

## Pasal 41

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten meliputi:
- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pulau Enggano dan Pulau Mega sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita yang terdiri dari Kecamatan Lais, Kecamatan Giri Mulya, dan Kecamatan Ketahun sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi;
- b. Kecamatan Enggano sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi, sosial budaya dan fungsi daya dukung lingkungan hidup; dan
- c. Kecamatan Kota Argamakmur sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi khususnya sebagai pusat pertumbuhan kawasan.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan-kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
- a. kawasan minapolitan tangkap di Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Enggano, dan Kecamatan Batik Nau, serta minapolitan budidaya terdapat di Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Argamakmur, Kecamatan Arma Jaya, dan Kecamatan Kerkap;
- b. kawasan agropolitan di Kecamatan Lais, Kecamatan Giri Mulya, dan Kecamatan Ketahun; dan
- c. kawasan perkotaan Kecamatan Kota Argamakmur.
- (5) Kawasan strategis yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

## ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN [

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 42

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan indikasi program utama pemanfaatan ruang.
- (3) Indikasi program utama arahan pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. usulan program utama;
- b. lokasi;
- c. besaran;
- d. sumber pendanaan;
- e. instansi pelaksana; dan
- f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (4) Indikasi program utama arahan pemanfaatan ruang kabupaten Tahun 2015-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam tabel indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 43

- (1) Usulan program utama dan lokasinya untuk mewujudkan rencana struktur ruang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan strategi penataan ruang dengan rencana struktur ruang.
- (2) Usulan program utama dan lokasinya untuk mewujudkan rencana pola ruang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan strategi penataan ruang dengan rencana pola ruang.
- (3) Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.
- (4) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Instansi pelaksana program untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang di kabupaten meliputi:
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- d. swasta dalam negeri dan swasta asing;
- e. masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
- f. kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan usulan program utama arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten direncanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dirinci ke dalam jangka lima tahunan.

## Pasal 44

Indikasi program utama arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 42 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama mengacu pada RPJPD Kabupaten.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

## Pasal 45

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilakukan melalui perwujudan sistem pusat kegiatan berupa pengembangan PKWp, PKL, PPK, PPL, dan melalui perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan PKWp Kota Argamakmur dilakukan melalui indikasi program:
- a. pembangunan, re