Unknown Unknown Nomor ILHUN Tahun 2010 tentang telah 2015 [entang Perubahan Keempat Nomor 54 Tahun 2010 tentang Earang Jasa Penerintah, maka perlu Perauan Bupari Pembentukan Secara Elektronik Pemerintah Momor 28 Tahu 1959 tertang Daerah I dan Praja dalar Selazn (Lemberan Negara Pepublik Tahun 72 Tarbahan Lenbaran - Mezara Nezara Tahu 2003 Nomnor - Iahun 2004 Tentang PI Tahun 2064 - Nonor 15 Tehun 2004 tentang Can Jawab Keuangan Negara 2004 Nonor 5 Tambahan - 11 Tahun 2002 tentang Inlormasi dan (Lembaran Megara Republk 2002 Tabahen Lerbaren - 22 2014 tentang (berlaku Unknown)
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- 2 Daerah adalah Kabupaten Lahat;
- 1 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Lahat;
- 3 Bupati adalah Bupati Lahat;
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
- 6 Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional;
- 8 Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE;
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 9 Pejabata Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Atau E Procurement Adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan dan perundang-undangan;
- 10 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dengan perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
- Pengguna Anggran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/ APBD;
- 14\_ Pengguna SPSE perorangan / badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oelh User ID dan pasword yang diberikan SPSE;
- 13 KuasaPengguna Anggran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada SKPD yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan anggran SKPD;
- 15 Penyedia Barang/ Jasa adalah Badang Usaha dan / atau yang menyediakan barang pekerjaan konstruksi jasa konsultasi jasa lainnya; orang
- Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP;
- 16 Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang istem imformasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi jasa konsultasi jasa lainnya;
- 18 Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE;
- 20 Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
- 19 Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database e-procurement yangdikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh SPSE dan infrastrukturnya;
21. User ID adalah nama atau pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperas: Cidalan SPSE
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit kerja Penyelensgara layanan pengadaan secara elektronik dengan nama Leyanar Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Lakat-
Pasal 3
LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pendukung untuk Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Serde Kabupaten Lahat dalam melaksanakan Pengadaan barang j2s2 secara elektronik, yang berada dibawah kepada Bupati melalui Sekreraris Daerah-
Pasal 4
LPSE dibentuk dengan ujuan untuk efesiensi) efektvitas dan transparansi, persaingan daz akuntabilitas dalam pengadaan barang jasa di Pemerintah Kabupaten.
Pasal 5
LPSE mempunyai tugas
- b memfasilitasi Bagian Pembangunan dan Lavanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Lahet menayangkan pengumuman pelaksanaan Pengadaan;
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumunkan pengadaan;
- c. memfasilitasi Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Lahat / Pejabat Pengadaan melaksanakan Pemilihan pezyedia barangljasa secara elektonik;
- e melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh SKPD .
- d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-phak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non Pemerintah melaksanakan pengadaan barangljasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pembuatan pengadaan barang/jasa pemerintah menentukan metode dan persyaratan pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari
penawaran, hasil evaluasi berita hnsil pelelangan seleksi Pemilhan penetapnn pemenang dan pengumuman, isi jawaban
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud dalun Pasal 5 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi
- pelaporan pengelolaan pengadaan barangljasn elektronik dilingkungan SkPD;
- C Pelaksanaan registrasì dan veritikasi pengguna SPSE:
- b. pengeloaan SPSE dan infrastrukturnya;
- d. pelaksanaan Pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE
BAB III - ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 7
Pasal 7
- Organisasi LPSE Kabupaten Lahat terdiri dari
- b. Sekretariat;
- Kepala;
- Unit Administrasi Sistem Elektronik;
- Unit Layanan dan Dukungan (Helpdesk).
- d. Unit Regestrasi dan Verilikasi;
- (2) Pengisian personil dalam organisasi Keputusan Bupati.
BAB III - ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 7
Pasal 8
Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE, melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap progranz, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
BAB III - ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 7
Pasal 9
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi dalam penyelenggaraan LPSE serta tugas - tugas lainnya yang diberikan Kepala LPSE.
BAB III - ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 7
Pasal 10
- 1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi pada
- b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
4. penyiapan, pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
- menyiapkan dan membuat user dan password untuk Admin Agency , Admin RUP, Panitia dan PPK;
- e. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- d melakukan aktivasi terhadap pendaftaran penyedia setelah dilaksanakan verifikasi;
- f. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
BAB III - ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 7
Pasal 11
- (1) Unit Regristrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1,) Unit Regristrasi Dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi
- b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
5. C verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verilikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/ PPK dan Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Lahat/ pejabat pengadaan berkaitan dengan blacklist.
BAB III - ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 7
Pasal 12
- (1) Unit Layanan dan Dukungan (Helpdesk) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi terkait LPSE yang dibutuhkan pengguna aplikasi LPSE
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Layanan dan Dukungan (Helpdesk) menyelenggarakan fungsi
- b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- a. pemberian layanan konsultasi atau tanya jawab mengenai proses dan berbagai kebijakan tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik;
5. C menanggapi dan mengkoordinasikan penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
6. e merencanakan dan menyelenggarakan sosialisasi kepada SKPD , penyedia dan masyarakat akan arti penting e-procurement\_
- d. memberikan pelatihan bagi panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, dan penyedia mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengoperasian SPSE;
- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA KPA PPK Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Lahat Pejabat Pengadaan, antara lain
2. b melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
3. a memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- C. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (ereporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) LPSE melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan LKPP sesuai dengan Dokumen Kesepakatan Tingkat Layanan/ Service Level Agreement (SLA) Nomor 72/LKPP-LPSE/2013, yaitu
7. pemberian layanan dukungan teknis, penanganan permasalahan dan peningkatan kapasitas pengelolaan serta peningkatan layanan LPSE;
8. a melaksanakan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi dan informasi system pengadaan secara elektronik; pada
9. C LPSE.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 19
Pasal 19
Semua yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang dimasukan ke dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat. biaya
BAB VIII - STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL Pasal 20
Pasal 20
- LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pengadaan barangljasa secara elektronik yang ditetapkan oeh Kepala LPSE.
- (2) Penyusunan Standar Prosedur Operasional LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman SOP yang dikeluarkan LKPP tanggal 30 November 2012 Nomor 1/SOP/LPSE.2/2012. pada pada
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 21
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 111
Momor 28 Tahu 1959 tertang Daerah I dan Praja dalar Selazn (Lemberan Negara Pepublik Tahun 72 Tarbahan Lenbaran
- Mezara Nezara Tahu 2003 Nomnor
- Iahun 2004 Tentang PI Tahun 2064
- Nonor 15 Tehun 2004 tentang Can Jawab Keuangan Negara 2004 Nonor 5 Tambahan
- 11 Tahun 2002 tentang Inlormasi dan (Lembaran Megara Republk 2002 Tabahen Lerbaren
- 22 2014 tentang
Menetapkan
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republíkl Indonesia Nomor 5587)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2005 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kecmpat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT .
BAB [ KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- 2 Daerah adalah Kabupaten Lahat;
- 1 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Lahat;
- 3 Bupati adalah Bupati Lahat;
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
- 6 Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional;
- 8 Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE;
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 9 Pejabata Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Atau E Procurement Adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan dan perundang-undangan;
- 10 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dengan perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
- Pengguna Anggran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/ APBD;
- 14\_ Pengguna SPSE perorangan / badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oelh User ID dan pasword yang diberikan SPSE;
- 13 KuasaPengguna Anggran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada SKPD yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan anggran SKPD;
- 15 Penyedia Barang/ Jasa adalah Badang Usaha dan / atau yang menyediakan barang pekerjaan konstruksi jasa konsultasi jasa lainnya; orang
- Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP;
- 16 Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang istem imformasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi jasa konsultasi jasa lainnya;
- 18 Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE;
- 20 Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
- 19 Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database e-procurement yangdikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh SPSE dan infrastrukturnya;
21. User ID adalah nama atau pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperas: Cidalan SPSE
BAB [ FUNGSI Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit kerja Penyelensgara layanan pengadaan secara elektronik dengan nama Leyanar Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Lakat-
LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pendukung untuk Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Serde Kabupaten Lahat dalam melaksanakan Pengadaan barang j2s2 secara elektronik, yang berada dibawah kepada Bupati melalui Sekreraris Daerah-
LPSE dibentuk dengan ujuan untuk efesiensi) efektvitas dan transparansi, persaingan daz akuntabilitas dalam pengadaan barang jasa di Pemerintah Kabupaten.
LPSE mempunyai tugas
- b memfasilitasi Bagian Pembangunan dan Lavanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Lahet menayangkan pengumuman pelaksanaan Pengadaan;
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumunkan pengadaan;
- c. memfasilitasi Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Lahat / Pejabat Pengadaan melaksanakan Pemilihan pezyedia barangljasa secara elektonik;
- e melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh SKPD .
- d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-phak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non Pemerintah melaksanakan pengadaan barangljasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pembuatan pengadaan barang/jasa pemerintah menentukan metode dan persyaratan pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari
penawaran, hasil evaluasi berita hnsil pelelangan seleksi Pemilhan penetapnn pemenang dan pengumuman, isi jawaban
Pasal6
Dalam melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud dalun Pasal 5 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi
- pelaporan pengelolaan pengadaan barangljasn elektronik dilingkungan SkPD;
- C Pelaksanaan registrasì dan veritikasi pengguna SPSE:
- b. pengeloaan SPSE dan infrastrukturnya;
- d. pelaksanaan Pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE
- Organisasi LPSE Kabupaten Lahat terdiri dari
- b. Sekretariat;
- Kepala;
- Unit Administrasi Sistem Elektronik;
- Unit Layanan dan Dukungan (Helpdesk).
- d. Unit Regestrasi dan Verilikasi;
- (2) Pengisian personil dalam organisasi Keputusan Bupati.
Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE, melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap progranz, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi dalam penyelenggaraan LPSE serta tugas - tugas lainnya yang diberikan Kepala LPSE.
- 1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi pada
- b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
4. penyiapan, pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
- menyiapkan dan membuat user dan password untuk Admin Agency , Admin RUP, Panitia dan PPK;
- e. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- d melakukan aktivasi terhadap pendaftaran penyedia setelah dilaksanakan verifikasi;
- f. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
- (1) Unit Regristrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1,) Unit Regristrasi Dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi
- b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
5. C verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verilikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/ PPK dan Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Lahat/ pejabat pengadaan berkaitan dengan blacklist.
- (1) Unit Layanan dan Dukungan (Helpdesk) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi terkait LPSE yang dibutuhkan pengguna aplikasi LPSE
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Layanan dan Dukungan (Helpdesk) menyelenggarakan fungsi
- b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- a. pemberian layanan konsultasi atau tanya jawab mengenai proses dan berbagai kebijakan tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik;
5. C menanggapi dan mengkoordinasikan penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
6. e merencanakan dan menyelenggarakan sosialisasi kepada SKPD , penyedia dan masyarakat akan arti penting e-procurement\_
- d. memberikan pelatihan bagi panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, dan penyedia mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengoperasian SPSE;
- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA KPA PPK Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Lahat Pejabat Pengadaan, antara lain
2. b melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
3. a memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- C. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (ereporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) LPSE melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan LKPP sesuai dengan Dokumen Kesepakatan Tingkat Layanan/ Service Level Agreement (SLA) Nomor 72/LKPP-LPSE/2013, yaitu
7. pemberian layanan dukungan teknis, penanganan permasalahan dan peningkatan kapasitas pengelolaan serta peningkatan layanan LPSE;
8. a melaksanakan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi dan informasi system pengadaan secara elektronik; pada
9. C LPSE.
Semua yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang dimasukan ke dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat. biaya
- LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pengadaan barangljasa secara elektronik yang ditetapkan oeh Kepala LPSE.
- (2) Penyusunan Standar Prosedur Operasional LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman SOP yang dikeluarkan LKPP tanggal 30 November 2012 Nomor 1/SOP/LPSE.2/2012. pada pada
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat. Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Lahat pada tanggal 6 Maret 30(7 H. SMFUDIN ASWARI RIVAI

Penetapan: Diundangkan di Lahat pada tanggal Maret 20(7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT, BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR (4