UNDANG-UNDANG RI Nomor 11 Tahun 1962 tentang PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS BEBERAPA JENIS BARANG (berlaku 1 September 1962)
Pembukaan
Menimbang
:
1. bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara berhubung dengan memuncaknya pembebasan Irian Barat dan mengingat keadaan keuangan Negara dewasa ini, Pemerintah berpendapat, bahwa sudah selayaknya jika golongan-golongan yang memiliki kendaraan bermotor memberikan pengorbanan istimewa kepada Pemerintah;
2. bahwa untuk memberikan bentuk pada pengorbanan tersebut, Pemerintah memandang perlu menetapkan suatu Sumbangan Wajib Istimewa bagi golongan-golongan dimaksud;
3. bahwa karena keadaan yang mendesak sumbangan ini perlu segera diadakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat
:
Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar.
Memutuskan :
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pemungutan "Sumbangan Wajib Istimewa" atas bebarapa jenis barang.
Pasal 1
- (1) Disamping pemungutan cukai bir
Pasal 2
- (1) Disamping pemungutan cukai alkohol sulingan
Pasal 3
- (1) Atas minuman-minuman keras yang mengandung alkohol, baik yang diperoleh dengan jalan menyuling ataupun dengan jalan meragikan, seperti whisky, cognac, jenever, anggur (termasuk champagne) dan sebagainya, yang diimpor untuk dipakai kedalam daerah pabean Indonesia, dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah :
- a. enam puluh rupiah setiap botol yang terisi tidak lebih dari 0,4 liter;
- b. seratus rupiah setiap botol yang terisi lebih dari 0,4 liter tetapi tidak lebih dari satu liter;
- c. seratus rupiah setiap liter apabila diimpor dalam kemasan yang lebih dari satu liter atau dalam curahan, umpamanya dalam tahang dan sebagainya.
- (2) Semua ketentuan dari atau
Pasal 4
- (1) Atas minuman-minuman gezeuse, sirup, sari buah, anggur dan sebagainya, yang tidak mengandung alkohol dan diimpor untuk dipakai kedalam daerah pabean Indonesia dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah sebagai ditetapkan dalam pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Semua ketentuan dari atau
Pasal 6
- (2) Semua ketentuan dari atau
- (1) Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dimaksudkan dengan :
- a. minuman gezeuse ialah minuman terbuat sebagai hasil penyampuran terutama dari air, sirup atau gula dan zat asam arang (CO2);
- b. sari buah, anggur dan sebagainya ialah minuman yang terbuat sebagai hasil campuran terutama dari air, sirup atau gula dan buah-buahan atau sari buah-buahan.
- (2) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan menentukan dalam hal perselisihan paham tentang berlaku atau tidak berlakunya ketentuan-ketentuan pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini terhadap sesuatu jenis minuman tertentu.
- (1) Jumlah Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini banyaknya :
- a. Tiga rupiah setiap botol yang terisi tidak lebih dari 0,4 liter;
- b. Lima rupiah setiap botol yang terisi lebih 0,7 liter tetapi tidak lebih dari 0,7 liter;
- c. Tumuh rupiah setengah setiap botol yang terisi lebih dari 0,7 liter tetapi tidak lebih dari satu lier;
- d. Tujuh rupiah setengah setiap liter apabila dikemas dalam kemasan yang terisi lebih dari satu liter ataupun dalam curahan, umpamanya dalam tahang, dan sebagainya.
- (2) Sumbagan Wajib Istimewa yang dimaksud pada ayat (3)pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini terhutang oleh paberikan, yaitu orang atau badan yang mengusahakan pembuatan minuman-minuman tersebut.
Pasal 7
Penagihan paksa Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dilakukan dengan surat paksa yang mempunyai kekuatan yang sama dan dijalankan dengan cara yang sama seperti grosse keputusan hakim yang mutlak dalam perkara sipil.
Pasal 8
- (1) Kas Negara mempunyai hak utama untuk Sumbangan Wajib Istimewa atas segala barang gerak dan tidak gerak dari yang berhutang Sumbangan Wajib Istimewa.
- (2) Hak utama yang diberikan pada ayat pertama mendahului segala hak kecuali piutang yang didahulukan sebgaimana tersebut dalam pasal 1139 nomor 1 dan 4, pasal 1149 nomor 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang gadai, ikatan panen dan hipotik.
Pasal 9
Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini guna menjamin dibayarnya Sumbangan Wajib Istimewa kepada Negara.
Pasal 10
- (1) Pelanggaran dari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini atau peraturan-peraturan
Pasal 22
Memutuskan :
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pemungutan "Sumbangan Wajib Istimewa" atas bebarapa jenis barang.
- (1) Disamping pemungutan cukai bir
- (1) Disamping pemungutan cukai alkohol sulingan
- (1) Atas minuman-minuman keras yang mengandung alkohol, baik yang diperoleh dengan jalan menyuling ataupun dengan jalan meragikan, seperti whisky, cognac, jenever, anggur (termasuk champagne) dan sebagainya, yang diimpor untuk dipakai kedalam daerah pabean Indonesia, dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah :
- a. enam puluh rupiah setiap botol yang terisi tidak lebih dari 0,4 liter;
- b. seratus rupiah setiap botol yang terisi lebih dari 0,4 liter tetapi tidak lebih dari satu liter;
- c. seratus rupiah setiap liter apabila diimpor dalam kemasan yang lebih dari satu liter atau dalam curahan, umpamanya dalam tahang dan sebagainya.
- (2) Semua ketentuan dari atau
- (1) Atas minuman-minuman gezeuse, sirup, sari buah, anggur dan sebagainya, yang tidak mengandung alkohol dan diimpor untuk dipakai kedalam daerah pabean Indonesia dipungut "Sumbangan Wajib Istimewa" sejumlah sebagai ditetapkan dalam pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Semua ketentuan dari atau
- (1) Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dimaksudkan dengan :
- a. minuman gezeuse ialah minuman terbuat sebagai hasil penyampuran terutama dari air, sirup atau gula dan zat asam arang (CO2);
- b. sari buah, anggur dan sebagainya ialah minuman yang terbuat sebagai hasil campuran terutama dari air, sirup atau gula dan buah-buahan atau sari buah-buahan.
- (2) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan menentukan dalam hal perselisihan paham tentang berlaku atau tidak berlakunya ketentuan-ketentuan pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini terhadap sesuatu jenis minuman tertentu.
- (1) Jumlah Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksud dalam pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini banyaknya :
- a. Tiga rupiah setiap botol yang terisi tidak lebih dari 0,4 liter;
- b. Lima rupiah setiap botol yang terisi lebih 0,7 liter tetapi tidak lebih dari 0,7 liter;
- c. Tumuh rupiah setengah setiap botol yang terisi lebih dari 0,7 liter tetapi tidak lebih dari satu lier;
- d. Tujuh rupiah setengah setiap liter apabila dikemas dalam kemasan yang terisi lebih dari satu liter ataupun dalam curahan, umpamanya dalam tahang, dan sebagainya.
- (2) Sumbagan Wajib Istimewa yang dimaksud pada ayat (3)pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini terhutang oleh paberikan, yaitu orang atau badan yang mengusahakan pembuatan minuman-minuman tersebut.
Penagihan paksa Sumbangan Wajib Istimewa yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dilakukan dengan surat paksa yang mempunyai kekuatan yang sama dan dijalankan dengan cara yang sama seperti grosse keputusan hakim yang mutlak dalam perkara sipil.
- (1) Kas Negara mempunyai hak utama untuk Sumbangan Wajib Istimewa atas segala barang gerak dan tidak gerak dari yang berhutang Sumbangan Wajib Istimewa.
Pasal 1139
Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini guna menjamin dibayarnya Sumbangan Wajib Istimewa kepada Negara.
- (1) Pelanggaran dari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini atau peraturan-peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1962.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 49
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1962
tentang
## PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS BEBERAPA JENIS BARANG.
1. Dalam rangka usaha penambahan pendapatan. Negara 1962 maka diambil tindakantindakan dalam bidang fiskal, antara lain berupa pemungutan "Sumbangan Wajib Istimewa" atas beberapa jenis barang.
Barang-barang yang dimaksud adalah bir, alkohol sulingan, minuman-minuman keras, seperti whysky, brandy dan sebagainya, minuman-minuman yang mengandung CO2, sirup, anggur dan sebagainya yang jelas tidaklah termasuk barang-barang kebutuhan pokok bagi rakyat, bahkan dapat dipandang termasuk dalam golongan barang-barang mewah, yang untuk sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu dan berada.
Maka sejogyanya golongan masyarakat termaksud yang mempunyai kemampuan keuangan yang cukup kuat, memberikan pula tambahan sumbangan kepada Negara, melalui pungutan "Sumbangan Wajib Istimewa" yang dikenakan atas barang-barang tersebut; hal ini pada hakekatnya merupakan sedikit pengorbanan yang dibebankan oleh Revolusi, demi kepentingan pembina front ekonomi yang lebih kokoh kuat.
2. Segala peraturan lain yang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditunjuk atau disebut dengan istilah atau nama dalam bahasa Indonesia adalah sama dengan yang aselinya dalam bahasa Belanda.
3. Penjelasan pasal demi pasal tidak diadakan karena dipandang telah cukup jelas.
Diketahui Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN