PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 18 Tahun 2006 tentang RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN WISMA BANTIMURUNG JAKARTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 06 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN WISMA BANTIMURUNG JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya pengunjung wisma maka perlu pengaturan yang lebih optimal dalam rangka penerimaan Retribusi tarif sewa Wisma Bantimurung Jakarta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822 );
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3685 ) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 );
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 );
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 );
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
SALINAN
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN WISMA BANTIMURUNG JAKARTA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Wisma adalah Wisma Bantimurung yang terletak di Jl. Cempaka Putih Tengah Jakarta Pusat;
- f. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- g. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersal karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Retibusi Tempat Penginapan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa Penggunaan Tempat Penginapan Wisma Bantimurung di Jakarta
- i. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Kepala Wisma adalah Kepala Wisma Bantimurung Jakarta yang diangkat oleh Bupati;
- k. Perhari adalah masa sewa maksimal 24 jam yaitu mulai Cek in sampai dengan Cek out jam 13.00 WIB.
NAMA OBYEK DAN RETRIBUSI
BAB II - NAMA OBYEK DAN RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa usaha pemakaian kamar dan / atau Aula kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan Wisma sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini.
BAB II - NAMA OBYEK DAN RETRIBUSI
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah pemakaian kamar dan / atau Aula dan fasilitas lainnya.
BAB II - NAMA OBYEK DAN RETRIBUSI
Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan kamar dan / atau Aula dan fasilitas lainnya.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Tempat Penginapan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V PRINSIP DASAR PENGENAAN RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dasar penggunaan retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan dan pelayanan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB VII MASA RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Masa retribusi adalah setiap hari dan atau sesuai dengan jangka waktu pelayanan jasa yang diberikan kepada orang dan atau Badan.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 10
- (1) Setiap pembayaran atas pemakaian kamar Wisma Daerah diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi penerimaan uang oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Wisma;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebelum penyewa meninggalkan wisma;
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 11
- (1) Penerimaan Wisma dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pemeliharaan Wisma;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Wisma kepada Bupati;
- (3) Sisa penggunaan biaya penyelenggaraan Wisma disetor ke Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS);
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan ## BAB X
KETENTUAN SANKSI
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang dan atau dilaporkan kepada yang berwajib;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di : Maros Pada Tanggal :

Penandatangan: BUPATI MAROS H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Penetapan: Diundangkan di : Maros Pada Tanggal :

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH ## Drs. H. MUSLIMIN ABBAS, M. Si. Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 580 010 908 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2006 NOMOR .....

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001