PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu didukung dengan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien;
- b. bahwa telah terjadi perubahan secara signifikan Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya Urusan Pemerintahan Konkuren, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurub b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
Mengingat : 1. Pasal Negara
18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nunukan.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nunukan.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nunukan.
11. Kecamatan adalah kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
12. Perangkat Kecamatan adalah Kelurahan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 2
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 3
Pembentukan Perangkat Daerah menganut Prinsip:
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 4
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 5
- (1) Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A);
- b. Dinas Kesehatan (Tipe A);
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Tipe A);
- d. Dinas Pemadam Kebakaran (Tipe B);
- e. Dinas Sosial (Tipe A);
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
- g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Tipe A);
- h. Dinas Pertanahan (Tipe C);
- i. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A);
- l. Dinas Perhubungan (Tipe A);
- m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Tipe A);
- n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (Tipe B);
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe B);
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
- q. Dinas Perikanan (Tipe A);
- r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
- s. Dinas Perdagangan (Tipe B);
- t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tipe A); dan
- u. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A).
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Tipe A);
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A);
- c. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Tipe B);
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe B); dan
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Kecamatan Nunukan (Tipe A);
- b. Kecamatan Nunukan Selatan (Tipe A);
- c. Kecamatan Sei. Menggaris (Tipe A);
- d. Kecamatan Sebatik (Tipe A);
- e. Kecamatan Sebatik Barat (Tipe A);
- f. Kecamatan Sebatik Timur (Tipe A);
- g. Kecamatan Sebatik Utara (Tipe A);
- h. Kecamatan Sebatik Tengah (Tipe A);
- i. Kecamatan Sebuku (Tipe A);
- j. Kecamatan Sembakung (Tipe A);
- k. Kecamatan Sembakung Atulai (Tipe A);
- l. Kecamatan Lumbis (Tipe A);
- m. Kecamatan Lumbis Ogong (Tipe A);
- n. Kecamatan Tulin Onsoi (Tipe A);
- o. Kecamatan Krayan (Tipe A);
- p. Kecamatan Krayan Selatan (Tipe A);
- q. Kecamatan Krayan Barat (Tipe A);
- r. Kecamatan Krayan Tengah (Tipe A); dan
- s. Kecamatan Krayan Timur (Tipe A).
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 6
- (1) Sekretariat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 7
- (1) Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 8
- (1) Inspektorat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 9
- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dengan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 10
- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dengan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 11
- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dengan tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
2. (2 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 12
- (1) Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 13
- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dengan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 14
- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dengan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 15
- (1) Badan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi badan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP Pasal 2
Pasal 16
- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dengan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 17
- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 18
- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - STAF AHLI Pasal 19
Pasal 19
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli bupati dilakukan oleh Bupati.
BAB V - STAF AHLI Pasal 19
Pasal 20
- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 21
Pasal 21
- (1) Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan memberhentikan kepala perangkat daerah ## BAB VII
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 21
Pasal 22
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan sampai dengan ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Apabila pada saat peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan instansi vertikal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sendirinya tidak berlaku.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 21
Pasal 23
- (1) Unit pelaksana teknis yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit pelaksana teknis yang baru.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 21
Pasal 24
- (1) Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada pada saat ini, tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran Tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 21
Pasal 25
Penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD Tahun 2017 harus sudah
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 21
Pasal 26
Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 31 Desember 2016.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 21
Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 20 Seri D Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 20);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 21 Seri D Nomor 07);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPS Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 9 Seri D Nomor 09);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2011 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 23); dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 21
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Penetapan: Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 2 November 2016

Penandatangan: BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID

Penetapan: Diundangkan di Nunukan pada tanggal 30 November 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd TOMMY HARUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 8

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Kepdla Hukum 1 002 Nip. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA: 5/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah ( strategic apex ), sekretaris Daerah ( middle line ), dinas daerah ( operating core ), badan/fungsi penunjang ( technostructure ), dan staf pendukung ( supporting staff ). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang ( technostructure ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.
Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada kepala Daerah.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.
Penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dareah, sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur perangkat daerah, sedangkan untuk susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional, proporsional, efisien, dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Huruf a
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 1