KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 46 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (berlaku 10 Maret 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal (11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Italia dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO ## PERSETUJUAN ## ANTARA ## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ## DAN ## PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI ## KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak"; Berhasrat untuk lebih meningkatkan hubungan erat dan bersahabat yang telah berlangsung antara kedua pihak; Mengingat kepentingan bersama mereka dalam memajukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Menyadari manfaat yang akan diperoleh oleh kedua negara dari kerjasama yang erat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; ## TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: ## PASAL 1 Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk meningkatkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memperkokoh kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi antara kedua negara. ## PASAL 2 Untuk mencapai tujuan seperti yang dimaksud pada Pasal 1 Persetujuan ini, Para Pihak akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: - a. pertukaran staf dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknik; - b. pertukaran informasi dan dokumentasi bidang ilmu pengetahuan dan teknik; - c. penyelenggaraan bersama seminar, simposium, konperensi dengan topik ilmu pengetahuan dan teknologi; - d. penelitian bersama dan proyek-proyek pelatihan; - e. bekerjasama untuk mendirikan pusat teknologi untuk pengembangan usaha kecil dan menengah;

Verifikasi: - f. bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang disetujui oleh Para Pihak. ## PASAL 3 Para Pihak akan mendorong dan memberikan sumbangan untuk pengembangan kerjsama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi teknologi antara kedua negara, khususnya pada bidang-bidang sebagai berikut: - a. eksploitasi energi dan energi baru; - b. teknologi tepat guna, disain dan pengembangan usaha kecil dan menengah; - c. pos, telekomunikasi, manajemen frekwensi dan transportasi; - d. sektor kedirgantaraan, ilmu pengetahuan dan teknologi ruang angkasa; - e. pemeliharaan lingkungan, pertanian dan bioteknologi; - f. ilmu pengetahuan tentang bumi dan kelautan; - g. ilmu kedokteran dan kesehatan; - h. perbaikan dan pemeliharaan arkeologi, monumen dan bangunan. ## PASAL 4

Penandatangan: Pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Pasal 3 Persetujuan ini akan dilakukan melalui pengaturan khusus diantara kementerian-kementerian, lembaga-lembaga, universitas-universitas, lembaga-lembaga akademik, museum-museum, pusat-pusat penelitian arkeologi, asosiasi-asosiasi industri, atau perseorangan dan badan-badan hukum dari Para Pihak. Untuk melaksanakan Persetujuan ini dan menilai penerapannya, Para Pihak akan menunjuk Komisi Bersama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Komisi Bersama akan

Penandatangan: -3 - mengevaluasi kondisi dan prospek kerjasama, menetapkan program-program yang akan dilaksanakan, dan mengawasi realisasinya. Komisi Bersama, dibawah kepemimpinan wakil dari masing-masing Pihak, akan diselenggarakan setiap tiga tahun, di Indonesia atau di Italia, penetapan tanggal akan disepakati melalui saluran-saluran diplomatik. ## PASAL 6 - a. Para pihak akan saling bertukar informasi diantara mereka yang akan bermanfaat bagi pelaksanaan Persetujuan ini. - b. Informasi secara lisan atau tulisan apapun yang bersifat "rahasia" oleh Pihak yang memberikan informasi akan tetap dijaga kerahasiaannya oleh Pihak yang menerima informasi dimaksud dan tidak akan digunakan untuk tujuan-tujuan lain selain dari yang ditetapkan. - c. Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan kerjasama dibawah Persetujuan ini kepada Pihak Ketiga manapun selain pejabat-pejabat pemerintahannya yang berwenang, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya sebelum sesuatu pengungkapan dilakukan. ## PASAL 7 - a. Setiap Hak-hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dibawah Persetujuan ini akan tetap milik Pihak tersebut. Meskipun demikian, Pihak tersebut harus menjamin bahwa HAKI tersebut tidak berasal dari pelanggaran terhadap setiap hak-hak Pihak Ketiga yang sah. - b. Hak-hak untuk memperoleh HAKI dari kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh salah satu Pihak selama pelaksanaan Persetujuan ini, tetapi bukan dari kegiatan-kegiatan kerjasama di bawah Persetujuan ini tetap merupakan hak dari Pihak yang membuat kemajuan-kemajuan tersebut. - c. Hak-hak untuk memperoleh HAKI dari kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh kedua Pihak secara bersama-sama selama pelaksanaan dari Persetujuan ini akan tetap merupakan hak kedua Pihak secara bersama-sama. Kedua Pihak akan diizinkan untuk menggunakan HAKI tersebut untuk penelitian dan keperluan pengembangan dengan bebas dari pembayaran royalty. Apabila HAKI tersebut digunakan untuk maksud-maksud komersial oleh salah satu Pihak, maka Pihak tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Para Pihak berhak mendapatkan royalty dari pemanfaatan HAKI tersebut atas dasar sumbangan masing-masing Pihak terhadap HAKI tersebut. ## PASAL 8 Ketentuan dari Persetujuan ini tidak mengurangi hak-hak dan komitmen-komitmen dari Para Pihak yang timbul dari konvensi-konvensi internasional yang dibuat oleh Para Pihak dengan Pihak Ketiga. Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi atau penerapan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi oleh Para Pihak. ## PASAL 9

Penetapan: Dengan berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan antara Pemerintah Republik Italia dengan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknik yang ditandatangani di Roma pada tanggal 24 Nopember 1972, akan berakhir. ## PASAL 10 - a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dari Para Pihak, melalui saluran-saluran diplomatik, yang saling memberitahukan bahwa persyaratan-persyaratan hukum masing-masing Pihak yang untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. - b. Persetujuan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali salah satu Pihak menyatakan kehendaknya kepada Pihak yang lain 6 (enam) bulan sebelumnya secara tertulis untuk mengakhiri Persetujuan ini sebelum Persetujuan ini berakhir.

Verifikasi: - c. Salah satu Pihak dapat mengajukan secara tertulis perubahan atau perbaikan atas Persetujuan ini. Setiap perbaikan atau perubahan yang sudah disetujui oleh Para Pihak akan berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak. - d. Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi kontrak-kontrak atau kegiatan-kegiatan yang dibuat pada masa berlakunya Persetujuan ini sampai berakhirnya kontrak-kontrak atau kegiatan-kegiatan tersebut. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Penetapan: DIBUAT di Jakarta pada tanggal dua puluh Oktober tahun 1997, dalam rangkap dua yang asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Italia, dan bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA ## AGREEMENT ## BETWEEN ## THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as the "Parties"); Desiring to further promote the close and friendly relations existing between the Parties; Considering their common interest in promoting scientific and technological development; Recognizing the benefits to be derived by both countries from close cooperation in science and technology; ## HAVE AGREED AS FOLLOWS: ## ARTICLE 1 The objective of this Agreement is to promote and carry out activities which strengthen scientific and technoligical cooperation between the two countries. ## ARTICLE 2 In order to achieve the objective referred to the Article 1 of this Agreement, the Parties shall carry out the following activities: - a. exchange of scientific and technical staff; - b. exchange of scientific and technological information and documentation; - c. joint organization and execution of seminars, symposia and conferences on scientific and technological topics; - d. joint research and training projects; - e. joint operation to establish technology center for small and medium enterprises development; - f. any other form of cooperation which will be further agreed upon by the Parties. ## ARTICLE 3 The Parties will encourage and contribute to the development of the cooperation between the two countries in the field of science and technology with particular reverence to the following areas: - a. energy and new energy sources exploration and exploitation; - b. appropriate technologies, design and small and medium enterprises development; - c. post, telecommunications, frequency management and transportation; - d. aerospatial sector, space science and technology; - e. environment preservation, agriculture and biotechnology; - f. earth and marine sciences; - g. medicine and health; - h. archeology, monument and building preservation and restoring. ## ARTICLE 4 The implementation of the activities set forth in article 3 of this Agreement shall be carried out through special arrangements to be concluded among ministries, institutions, universities, academic institutions, museums, archeological research centers, scientific and industrial associations, or other physical and juridical person of both Parties. ## ARTICLE 5

Distribusi: In order to execute this Agreement and verify the state of its application, the Parties will appoint a Scientific and Technological Joint Commission. The Joint Commission will evaluate the state and prospect of cooperation, define executive programs and supervise their realization. The Joint Commission, under the chairpersonship of a representative of each Party, will be held each three years, alternatively in Indonesia and in Italy, the dates being agreed upon through diplomatic channels. ## ARTICLE 6 - a. The Parties shall share such information between themselves as may be beneficial for the implementation of this Agreement. - b. Any information designated orally or in writing as Confidential" by the Party supplying the information shall be kept in confidence by the Party receiving such information and not be used for any purposes other than those specified herein.

Distribusi: - c. If either Party wishes to disclose the results of the cooperative activities under this Agreement to any third Party other than its governmental authorities, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made. ## ARTICLE 7 - a. Any Intellectual Property Rights (IPR) brought by one of the Parties for the implementation of activities under this Agreement shall remain the property of that Party. However, that Party shall indemnify that the IPR is not resulted from the infringement of any third Party's legitimate rights - b. The rights to obtain IPR for achievements made by either Party in the course of the implementation of the Agreement, but not in any cooperative activities under the Agreement, shall vest solely in the Party which made such achievements.

Distribusi: - c. The rights to obtain IPR for achievements made by both Parties jointly in the course of the implementation of the Agreement shall vest in both Parties jointly. Both Parties shall be allowed to use such property for research and development purposes, free of royalty. Should the IPR be used for commercial purposes by one Party, that Party is required to get written consent from the other Party. The Parties shall be entitled to royalty obtained from the exploitation of such property on the basis of each Party's contribution to such property. The provision of this Agreement do not prejudice the rights and the commitments of the Parties arising from the international conventions stipulated by them with third countries. Any disputes arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations by the Parties. ## ARTICLE 9

Distribusi: By entering into force of the present Agreement, the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Italian Republic regarding Scientific and Technical Cooperation done in Rome on November 24, 1972, shall be terminated. ## ARTICLE 10 - a. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties, through diplomatic channels, inform each other that their respective legal requirements for giving effect of this Agreement have been fulfilled. - b. The Agreement shall be valid for a period of 5 (five) years and shall continue in force for another period of 5 (five) years and so forth, unless either Party notifies the other in writing of its intention to terminate this Agreement 6 (six) months prior to its expiration. - c. Either Party may request in writing revision or amendment of this Agreement. Any revision or amendment which has been agreed to by the Parties shall come into effect on such date as will be determined by the Parties. - d. The termination of this Agreement shall not affect the contracts or activities made during the validity of this Agreement until the completion of such contracts or activities.

Verifikasi: IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE at Jakarta, on this 20 th day of October 1997, in two originals, each in the Indonesia, Italian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Verifikasi: ttd.

Verifikasi: ttd.

Penandatangan: SOEMADI D.M. BROTODININGRAT DIRECTOR GENERAL FOR FOREIGN ECONOMIC RELATIONS DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA MARIO BRANDO PENSA AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY OF THE ITALIAN REPUBLIC