PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 12 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 7 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
: bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang berkualitas untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Normor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP,
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Sumenep;
7. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan;
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan;
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang diakui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan ## BAB II
FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Fungsi Pendidikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Bagian Kedua Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah :
- a. pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas;
- b. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Allah Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab;
- c. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan partisipasi masyarakat.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. peserta didik;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan non formal;
- d. pendidikan anak usia dini;
- e. pendidikan khusus;
- f. Pendidikan Agama;
- g. pendidikan keagamaan;
- h. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. anggaran/pendanaan pendidikan;
- k. sarana dan prasarana;
- l. peran serta masyarakat;
- m. evaluasi;
- n. akreditasi;
- o. kerjasama pendidikan;
- p. wajib belajar;
- q. pengawasan dan sanksi.
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 5
- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan komperatif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 6
Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; atau
- c. satuan atau program pendidikan.
Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 7
Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab mengelola pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 8
Pemerintah Daerah wajib :
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- f. pemberian bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk manjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarkat;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- l. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- n. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilimu pengetahuan dan teknologi dalam penyelengaraan pendidikan;
- p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelengaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 9
- (1) Kebijakan daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebijakanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana strategis pendidikan daerah;
- d. rencana kerja pemerintah daerah;
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
- f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
- g. peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
- a. semua jajaran pemerintah daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di daerah;
- c. satuan atau program pendidikan di daerah;
- d. dewan pendidikan di daerah;
- e. komite sekolah atau komite madrasah di daerah;
- f. peserta didik di daerah;
- g. orang tua/wali peserta didik di daerah;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan di daerah;
- i. masyarakat di daerah; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.
- (4) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 10
Pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di daerah sesuai kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 11
- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 12
- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan meliputi :
- a. antar kecamatan;
- b. antar desa/kelurahan; dan
- c. antar laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan yang diatur dengan peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 13
Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 14
- (1) Pemerintah daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berkoordinasi dengan unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah memfasilitasi :
- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan;
- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 15
- (1) Pemerintah daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan Lokal dan atau keunggulan Global sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi program dan/atau satuan pendidikan yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan atau keunggulan global.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 16
- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang :
- a. ilmu pengetahuan;
- b. teknologi;
- c. seni; dan
- d. olahraga.
- (3) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dkimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 17
- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
Bagian Ketiga Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 18
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 19
- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
- a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
- b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang terkait;
- d. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
- e. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
- f. pendidikan dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
- g. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara sistem pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 20
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan/atau Pasal 18, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 21
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 22
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 23
- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18, serta standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi :
- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan;
- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) Penyelenggara sistem pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 24
- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitas, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan/atau keunggulan global sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitas perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau keunggulan global.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 25
- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang :
- a. ilmu pengetahuan;
- b. teknologi;
- c. seni; dan
- d. olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 26
- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi :
- a. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
- b. satuan dan/atau program pendidikan;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan;
- d. peserta didik satuan dan/atau program pendidikan;
- e. orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan; dan
- g. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan.
- (2) Kebijakan pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan kebijakan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 27
- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan daerah dan/atau dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.
Bagian Keempat Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 28
Satuan atau program pendidikan wajib bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 29
- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 30
- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam :
- a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
- b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
- c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi :
- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan :
- a. kebijakan Pemerintah Daerah, dan/atau
- b. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (5) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 31
Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 32
- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (3) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi.
- (4) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 33
Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 34
- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 18.
- (2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan;
- c. ertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 35
- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembina berkelanjutan kepada peserta didik yang miliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompotitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetensi di satuan atau program pendidikan dalam bidang :
- a. ilmu pengetahuan;
- b. teknologi;
- c. seni; dan
- d. olahraga.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 36
Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektiftas, dan akuntabelitas pengelolaan pendidikan yang mengikat :
- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. tenaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau rogram pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 37
- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem imformasi pendidikan berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan daerah dan subsistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akases informasi administrasi dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 38
Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas :
- a. Kepala sekolah yang menjalankan fungsi manejemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah; dan
- b. Komite sekolah yang berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan akademik.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 39
- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut :
- a. Kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Komite sekolah memberi bantuan pertimbangan, pengarahan, dukungan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
- a. rencana strategis dan operasional;
- b. struktur organisasi dan tata kerja;
- c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
- d. sistem penjamin mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Menteri Agama.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 40
- (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 41
- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran biaya investasi, biaya operasional, biaya prestasi dan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kecuali biaya pribadi peserta didik.
- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran biaya investasi, biaya operasional, biaya prestasi dan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, biaya prestasi dan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah disalurkan kepada kepala sekolah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 42
Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 43
- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan :
- a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan ## BAB V
PENYELENGGARA PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 44
- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal di daerah meliputi :
- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan menegah.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas :
- a. Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah;
- b. masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah melalui badan hukum yang berbentuk yayasan, perkupulan, perhimpunan dan perguruan.
Bagian Kedua
Pengaturan Waktu Jam Masuk Sekolah Negeri/Swasta
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 45
- (1) Dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis serta menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar antara Sekolah dan Madrasah Diniyah, perlu diatur ketentuan mengenai pangaturan waktu jam masuk Sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan jam masuk sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pendidikan Anak Usia Dini
Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 46
- (1) Pendidikan anak usia dini membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkeperibadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan; dan
- c. memberikan dan mengenalkan tentang daerah, meliputi sejarah, adat istiadat, kesenian daerah, dan pembangunan daerah sehingga peserta didik bangga dan mencintai daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengetahuan tentang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 47
- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
Paragraf 3 Penerimaan Peserta Didik
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 48
Peserta didik TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 49
- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 50
Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
Paragraf 4 Program Pembelajaran
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 51
- (1) Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokan menjadi :
- a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
- b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
- c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah;
- d. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
- e. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
- f. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan :
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan mendorong kreatifitas serta kemandirian;
- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. dengan
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 52
- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
- a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan keperibadian luhur;
- b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membeaca, menulis, dan berhitung;
- d. memberikan dan mengenalkan nilai-nilai sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah;
- e. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan tekhnologi;
- f. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- g. menumbuhkan minat pada olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan keperibadian luhur yang telah dikenalinya;
- b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan tekhnologi;
- d. memberikan dan mengenalkan sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah;
- e. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- f. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pengenalan sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pendidikan dasar bertujan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manuasia yang :
- a. beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkeperibadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif;
- c. sehat, mandiri, percaya diri;
- d. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab; dan
- e. bangga dan mencintai daerah.
Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 53
- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
Paragraf 3
Peneriman Peserta Didik
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 54
- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dialakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebgai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 55
- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 56
- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikan pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 57
- (1) SD/MI atau bentuk lain yang sederjat dan SMP/MTs atau bentuk lain sederajat yang memiliki calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 58
- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
- b. lulus tes kelayakan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan :
- a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan b. lulus tes kelayakan.
- (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat di terima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah :
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
- b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 59
- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleg rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan ada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (6).
- (5) Disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).
- (6) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Pendidikan Menengah
Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 60
- (1) Pendidikan menegah umum berfungsi :
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan keperibadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. mempelajari ilmu dan tekhnologi;
- d. memberikan, menghayati, dan mengamalkan nilainilai sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan hasil-hasil pembangunan daerah;
- e. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- f. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- g. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menegah kejuruan berfungsi :
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan keperibadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan hasil-hasil pembangunan daerah;
- e. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengaprisiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- f. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- g. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah pada pendidikan menegah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 61
Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang :
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, madiri, dan percaya diri;
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab; dan
- e. bangga mencintai daerah.
Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 62
- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tungkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (duabelas).
- (3) SMK dan MAK dapat atas 3 (tiga) tungkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (duabelas), atau terdiri 4 (empat) tingkatan kelas yaitu atas 3 (tiga) tungkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (duabelas), kelas 13 (tigabelas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 63
- (1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diberlakukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. program studi yang dikembangkan sesuai Standar Pendidikan Nasional;
- b. program studi keagamaan; dan
- c. program studi lain yang diperlukan masyarakat.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 64
- (1) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bidang studi keahlian tekhnolgi dan rekayasa;
- b. bidang studi keahlian kesehatan;
- c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
- d. bidang studi keahlian tekhnologi informasi dan komunikasi;
- e. bidang studi keahlian agrobisnis dan agrotekhnologi;
- f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan
- g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.
Paragraf 3 Penerimaan Peserta Didik
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 65
- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat sejak awala kelas 10 (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.
- (3) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah :
- a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
- b. lulus tes kelayakan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah :
- a. lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
- b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMA dan SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat dengan syarat :
- a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP; dan
- b. lulus tes kelayakan.
- (6) Satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 66
- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menegah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil ujian nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
BAB IV - PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 67
- (1) Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke :
- a. jurusan yang sama padasatuan pendidikan yang lain;
- b. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
- c. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan menengah diatur dengan peraturan Bupati.
BAB VI - PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pasal 68
- (1) Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
- (3) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
- (4) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bembingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per-tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
- (7) Beban mengajar guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
BAB VI - PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pasal 69
- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata peajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik.
- (2) Bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya.
- (3) Pemberian tugas mengajar pada satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan oleh :
- a. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota untuk sekolah negeri;
- b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk madrasah negeri;
- c. Kepala satuan pendidikan atau penyelenggara satuan pendidikan, sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Departemen Penyelenggara Satuan Pendidikan, dan penyelenggara pendidikan mengenai kebutuhan guru pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
BAB VI - PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pasal 70
- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui :
- a. penilaian portofolio;
- b. pendidikan dan latihan profesi guru;
- c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau
- d. pendidikan profesi guru.
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan Konsorsium Sertifikat Guru.
BAB VI - PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pasal 71
- (1) Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan :
- a. kualifikasi akademik;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengalaman mengajar;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- e. penilain dari atasan dan pengawas;
- f. prestasi akademik;
- g. karya pengembangan profesi;
- h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- i. pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial; dan
- j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
- (2) Portofolio bagi guru bimbingan dan konseling dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan disesuaikan dengan bidang tugasnya.
BAB VI - PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pasal 72
- (1) Sertifikasi melalui penilaian portofolio diperuntukkan bagi guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimasud pada ayat (1) diikuti oleh guru dalam jabatan yang :
- a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
- b. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah :
1. mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau
2. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif serta dengan golongan IV/a;
- c. telah diangkat menjadi guru sebelum tanggal 30 Desember 2005.
BAB VI - PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pasal 73
- (1) Guru dalam jabatan yang memilih sertifikasi melalui penilaian portofolio harus mengikuti tes awal yang dikoordinasikan oleh konsorsium sertifikasi guru.
- (2) Guru dalam jabatan yang lulus dalam tes awal harus menyerahkan portofolio untuk penilaian.
- (3) Guru dalam jabatan yang tidak lulus dalam tes awal harus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru.
BAB VI - PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pasal 74
- (1) Guru dalam jabatan yang memenuhi syarat kelulusan akademik dan administrasi penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik.
- (2) Guru dalam jabatan yang belum memenuhi syarat kelulusan administrasi penilaian portofolio dapat melengkapi administrasi portofolio.
- (3) Guru dalam jabatan yang belum memenuhi syarat kelulusan akademik penilaian portofolio mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru yang diakhiri uji kompetensi.
BAB VI - PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pasal 75
Sertifikasi melalui pendidikan dan latihan profesi guru diperuntukkan bagi guru yang :
- a. tidak memiliki kesiapan diri untuk penilaian portofolio;
- b. tidak lulus penilaian portofolio; dan
- c. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara langsung.
BAB VI - PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pasal 76
- (1) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan latihan profesi guru mendapat sertifikat pendidik;
- (2) Guru dalam jabatan yang tidak lulus pendidikan dan latihan profesi guru diberi kesempatan mengulang uji kompetensi satu kali.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Bagian Kesatu Umum
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 77
- (1) Penyelenggaraan pendidikam nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan non formal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikam nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan :
- a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
- b. kelompok belajar;
- c. Pusat kegiatan belajar masyarakat;
- d. Pendidikan Diniyah dan Mu'adalah; dan
- e. Pendidikan anak usia dini jalur non formal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikam non formal pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
- g. pendidikan kesetaraan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 78
Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan dasar.
Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 79
- (1) Pendidikan non formal berfungsi :
- a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
- b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Pendidikan non formal diselenggarakan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 80
- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk :
- a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
- c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
- d. meningkatkan kompetensi vokasional;
- e. mempersiapkan diri untuk bekerja mandiri; dan/atau
- f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program :
- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan kepemudaan;
- c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- d. pendidikan keaksaraan;
- e. pendidikan keterampilan kerja;
- f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
- g. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non formal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
Paragraf 2 Kelompok Belajar
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 81
- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
- b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
- d. mempersiapkan diri untuk bekerja mandiri; dan/atau
- e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelesaikan program :
- a. pendidikan keaksaraan;
- b. pendidikan kesetaraan;
- c. pendidikan kecakapan hidup;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- e. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaran hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang belaku.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
Paragraf 3
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 82
- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk :
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
- b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
- d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
- e. melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi.
7. Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program :
- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan keaksaraan;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan kecakapan hidup;
- f. pendidikan kepemudaan;
- g. pendidikan keterampilan kerja;
- h. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan non formal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan non formal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
20. (2)
Paragraf 4 Majelis Taklim
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 83
- (1) Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan penddikan bagi warga masyarakat untuk :
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
- b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
- c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
- d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan
- e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggrakan program :
- a. pendidikan keagamaan Islam;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan keaksaraan;
- d. pendidikan kesetaraan;
- e. pendidikan kecakapan hidup;
- f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
- h. pendidikan non formal yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
Paragraf 5
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 84
- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidian non formal berbentuk kelompok bermain, taman pendidikan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman pendidikan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks :
- a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
- b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
- c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
- d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
- e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.
Bagian Keempat Program Pendidikan
Paragraf 1 Pendidikan Kecakapan Hidup
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 85
- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan non formal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri ditengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri ditengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan non formal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan non formal bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan dan dunia kerja.
Paragraf 2 Pendidikan Anak Usia Dini
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 86
- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 87
- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang duselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program pendidikan kepemudaan berrfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada :
- a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
- d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
- f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh :
- a. organisasi keagamaan;
- b. organisasi pemuda;
- c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
- d. organisasi palang merah;
- e. organisasi pencinta alam dan lingkungan hidup;
- f. organisasi kewirausahaan;
- g. organisasi masyarakat;
- h. organisasi seni dan olahraga; dan
- i. organisasi lain yang sejenis.
Paragraf 4 Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 88
- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :
- a. peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia;
- b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
- d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan, dan
- f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan :
- a. meningkatkan kedudukan, harkat. dan martabat perempuan;
- b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.
Paragraf 5 Pendidikan Keaksaraan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 89
- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin, agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemapuan dasar membaca menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidian keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Keaksaraan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 90
- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
- a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
- b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
- c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
- d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
- e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
- f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan :
- a. program pendidikan kecakapan hidup;
- b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
- c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- d. program pendidikan kepemudaan.
Paragraf 7 Pendidikan Kesetaraan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 91
- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan non formal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan non formal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan non formal.
- (8) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan non formal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan para profesi serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan :
- a. program pendidikan kecakapan hidup;
- b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- c. program pendidikan kepemudaan.
Bagian Kelima
Penyetaraan Hasil Pendidikan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 92
- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalaui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksankan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat dilaksanakan oleh SMK atau MAK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (5) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi sertifikasi kompentensi.
- (6) Hasil Pendidikan Mu'adalah dapat dihargai setara dengan Hasil Pendidikan Formal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 93
Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 94
- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan non formal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai kewenangan dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakana melalui uji kesetaran yang berlaku bagi peserta didik pendidikan non formal sebagaimana diatur dalam Pasal 92.
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
BAB IX - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 95
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 96
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di tempat terpencil atau terbelakang, masyarakat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Bagian Kesatu Pendidikan Khusus Paragraf 1 Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan
BAB IX - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 97
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang :
- a. tuna netra;
- b. tuna rungu;
- c. tuna wicara;
- d. tuna grahita;
- e. tuna daksa;
- f. tuna laras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autis;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
- l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan yang disebut tunaganda.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 98
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 99
- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 100
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
BAB IX - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 101
- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karateristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa :
- a. program percepatan; dan/atau
- b. program pengayaan.
- (5) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persyaratan :
- a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologis;
- b. peserta didik memiliki potensi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
- c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (6) Penyelenggara program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaiman dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus.
- (7) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pendidikan Layanan Khusus
BAB IX - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 102
- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik ditempat :
- a. terpencil atau terbelakang;
- b. masyarakat yang terpencil;
- c. yang mengalami bencana alam;
- d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
- e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 103
- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidikan, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
BAB IX - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
Pasal 104
- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan layanan khusus diatur dengan peraturan Bupati.
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 105
Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 106
- (1) Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bernasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 107
- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dikembangkan
BAB X - SATUAN PENDIDIKAN KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 108
- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
Pasal 109
Setiap peserta didik berhak :
- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. mendapatkan biaya pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar;
- g. mendapatkan biaya pendidikan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah sesuai dengan kemampuan daerah.
BAB XI - HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
Pasal 110
- (1) Peserta didik berkewajiban :
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan atau tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, daerah, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
BAB XII - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 111
- (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.
- (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
BAB XII - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 112
Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
BAB XII - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 113
- (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran agama.
- (2) Setiap peserta didik ada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.
- (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.
- (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.
- (5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah
BAB XII - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 114
- (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.
- (3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
- (5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, koperatif, tulus dan bertanggungjawab.
- (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknoogi, seni, dan/atau olahraga.
- (7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreatifitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.
- (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan agama sesuai kebutuhan.
- (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.
BAB XII - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 115
- (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah disediakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
BAB XII - PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 116
- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pertimbangan oleh pemerintah daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan/atau Kepala Dinas Pendidikan.
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 117
- (1) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilainilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 118
Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 119
- (1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 120
- (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pendidikan keagamaan non formal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, non formal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan keagamaan pada pendidikan umum, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 121
Pemerintah daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 122
- (1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan pemerintah daerah dan/atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. isi pendidikan/kurikulum;
- b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
- d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
- e. sistem evaluasi; dan
- f. manajemen dan proses pendidikan.
Bagian Kedua
Pendidikan Keagamaan Islam
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 123
- (1) Pendidikan keagamaan islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.
- (3) Pesantren menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal.
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 124
Pendidikan dinyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 125
- (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 126
- (1) Untuk diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurangkurangnya 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 127
- (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.
- (2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.
BAB XIII - PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 128
Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran islam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu Tenaga Kependidikan
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 129
- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tenaga Honorer dan Tenaga Sukarelawan.
- (3) Tenaga Honorer Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Guru Bantu.
- (4) Tenaga Sukarelawan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Guru Sukarelawan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Jenis, Tugas, dan Tanggungjawab
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 130
- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Konselor, Pamong Belajar, Tutor, Instruktur, Pamong Pendidikan Anak Usia Dini, Guru Pembimbing Khusus dan, Nara Sumber Teknis serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana berikut :
- a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non formal;
- d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan non formal;
- e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- f. pamong pendidik anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan non formal;
- g. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
- h. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 131
- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja social, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaiman berikut :
- a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau non formal;
- b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan non formal;
- c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- d. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
- e. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
- f. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
- g. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
- h. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologispedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
- i. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendiddikan layanan khusus;
- j. terapis memberikan pelayanan batuan fisiologiskinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
- k. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.
Bagian Ketiga
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 132
- (1) Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat holistik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian.
- (5) Pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik, fasilitasi pelaksanaan sertifikasi guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 133
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak :
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik dan peraturan perundangundangan;
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi/asosiasi pendidikan atau tenaga kependidikan baik, dalam organisasi/asosiasi yang berjenjang maupun yang hanya ada di daerah;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 134
- (1) pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 135
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Bagian Kelima Pengangkatan, Penataan, Pemerataan Penempatan,
Pemindahan dan Pemberhentian
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 136
- (1) Pemerintah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.
- (3) Pemenuhan guru non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengangkatan guru bantu dan guru sukarelawan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan guru bantu dan guru sukarelawan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 137
- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Penempatan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup Dinas dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang besrstatus pegawai negeri sipil untuk memenuhi kebutuhan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (5) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru menjadi kepala sekolah dan guru menjadi pengawas pada lingkup Dinas dilakukan oleh Bupati.
- (6) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural setelah yang bersangkutan bertugas paling singkat 8 (delapan) tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (7) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 138
- (1) Untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dalam rangka memberikan pemenuhan terhadap proses pembelajaran yang efektif dan representatif pada masing-masing satuan pendidikan maka perlu dilakukan penataan dan pemerataan penempatan Guru PNS.
- (2) Penataan dan pemerataan penempatan Guru antar satuan pendidikan dilakukan agar rasio, kualifikasi akademik dan komposisi Guru di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan riil pada masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan dan Pemerataan Penempatan Guru PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pembinaan dan Pengembangan Karier, Promosi, dan
Bagian Keenam penghargaan
Paragraf 1 Pembinaan dan Pengembangan Karier
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 139
- (1) Pemerintah daerah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, diangkat dalam jabatan pengawas, atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan diangkat pada jabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural yang lebih tinggi.
Paragraf 2 Promosi dan Penghargaan
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 140
Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 141
- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Guru yang memiliki prestasi kerja, memenuhi persyaratan dan lulus seleksi dipromosikan dengan diberikan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
- (3) Masa tugas guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan dibatasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tenaga Pendidik dan kependidikan non-pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat diberikan penghargaan.
- (6) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 142
- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 diberikan oleh :
- a. Bupati; atau
- b. Kepala Dinas; pada tingkat Kabupaten
- c. Camat pada tingkat Kecamatan;
- d. Kepala satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan juga dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk :
- a. tanda jasa;
- b. promosi;
- c. piagam;
- d. uang; dan/atau
- e. bentuk penghargaan lainnya.
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 143
- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di tempat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau tempat yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Masa Tugas, Mutasi, dan Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 144
- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 145
Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
BAB XIV - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 146
- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
- a. permohonan sendiri;
- b. masa penugasan berakhir;
- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- d. diangkat pada jabatan lain;
- e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
- f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- g. berhalangan tetap;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Tugas, Mutasi, dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KURIKULUM
Pasal 147
Sekolah/madrasah menyusun dan merencanakan kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KURIKULUM
Pasal 148
- (1) Satuan Pendidikan wajib menyusun, menyelenggarakan muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik potensi dan keunggulan daerah.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembangkan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN ATAU PROGRAM PENDIDIKAN
BAB XVI - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN ATAU PROGRAM PENDIDIKAN
Pasal 149
- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah.
- (2) Pendirian TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan standar nasional pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Izin pendirian sebagimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan.
- (5) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi stándar nasional pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, baik yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Bupati.
BAB XVI - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN ATAU PROGRAM PENDIDIKAN
Pasal 150
- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan :
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
- b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
- c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal jenjang yang sama;
- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal jenjang yang sama yang ada; dan
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.
BAB XVI - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN ATAU PROGRAM PENDIDIKAN
Pasal 151
- (1) Pendirian satuan dan/atau program pendidikan non formal dan informal wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan dan/atau program pendidikan non formal dan informal diatur dengan peraturan Bupati.
BAB XVI - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN ATAU PROGRAM PENDIDIKAN
Pasal 152
- (1) Satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dapat digabung dan diubah atau dipecah.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. penggabungan 2 (dua) atau lebih TK menjadi 1 (satu) TK baru;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih SD menjadi 1 (satu) SD baru;
- c. penggabungan 2 (dua) atau lebih SMP menjadi 1 (satu) SMP baru;
- d. penggabungan 2 (dua) atau lebih SMA menjadi 1 (satu) SMA baru;
- e. penggabungan 2 (dua) atau lebih SMK menjadi 1 (satu) SMK baru.
- (3) Perubahan atau pemecahan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. perubahan bentuk pendidikan menengah SMA menjadi SMK;
- b. perubahan bentuk pendidikan menengah SMK menjadi SMA;
- c. pemecahan dari 1 (satu) bentuk program studi menjadi 2 (dua) atau lebih program studi pada SMA;
- d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk bidang studi keahlian menjadi 2 (dua) atau lebih bidang studi keahlian pada SMK.
BAB XVI - PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN ATAU PROGRAM PENDIDIKAN
Pasal 153
- (1) Satuan atau program pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan dan/atau program pendidikan jalur pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.
WAJIB BELAJAR
BAB XVII - WAJIB BELAJAR
Pasal 154
- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Setiap masyarakat usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar.
- (3) Setiap masyarakat yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggungjawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.
- (4) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.
- (5) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah.
- (6) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala.
- (8) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan program wajib belajar.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.
- (10) Penyelenggaraan program wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENDANAAN PENDIDIKAN
BAB XVIII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 155
- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
- c. pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan masyarakat bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (5) Biaya pendidikan meliputi :
- a. biaya satuan pendidikan;
- b. biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
- c. biaya pribadi peserta pendidik.
- (6) Buku pelajaran dan/atau bahan ajar yang memiliki perserta didik dan/atau sekolah dapat dipergunakan selama kurikulum masih berlaku.
- (7) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas :
- a. biaya investasi, yang terdiri atas :
1. Biaya investasi lahan pendidikan; dan
10. 2.
11. Biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. biaya operasi, yang terdiri atas :
1. Biaya personalia; dan
2. Biaya non personalia.
- c. bantuan biaya pendidikan bagi perserta didik pada pendidikan menengah; dan
- d. beasiswa prestasi
- (8) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. biaya investasi, yang terdiri atas :
1. Biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. Biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. biaya operasi, yang terdiri atas :
1. Biaya personalia, dan
2. Biaya non personalia.
- (9) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 1 meliputi :
- a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas :
1. Gaji pokok;
2. Tunjangan yang melekat pada gaji;
3. Tunjangan struktural bagi tenaga struktural dan pejabat struktural satuan pendidikan;
4. Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional; dan
5. Tunjangan profesi.
- b. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas :
1. Gaji pokok;
2. Tunjangan yang melekat pada gaji;
3. Tunjangan struktural bagi tenaga struktural dan pejabat struktural; dan
4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.
BAB XVIII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 156
- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai oleh belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibiayai melalui benlanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengeluaran operasi non personalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVIII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 157
- (1) Pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVIII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 158
Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9), Pasal 156, dan Pasal 157, dialokasikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XVIII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 159
- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat membantu mengalokasikan anggaran bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk hibah.
BAB XVIII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 160
Masyarakat dapat membantu pembiayaan pengelolaan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan prinsip sukarela.
BAB XVIII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 161
Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia non pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat berupa insentif.
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu Umum
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 162
Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.
Bagian Kedua Fungsi
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 163
Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 164
- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi / asosiasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk :
- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. penggunaan hasil pendidikan;
- d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
- f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
- g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui :
- a. dewan pendidikan;
- b. komite sekolah/madrasah.
- (5) Organisasi/asosiasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan meliputi :
- a. pengendalian mutu;
- b. pemberian pertimbangan kurikulum;
- c. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi peserta didik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- d. akreditasi program atau satuan pendidikan;
- e. peningkatan kompeteni, disiplin, atau etos kerja anggota organisasi/asosiasi profesi;
- f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.
Bagian Keempat
Pendidikan Berbasis Masyarakat
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 165
- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau non formal pada semua jenjang dann jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis mayarakat pada pendidikan formal dan/atau non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 166
- (1) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 harus memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial budaya masing-masing.
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 167
- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
Bagian Kelima Dewan Pendidikan
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 168
- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
- a. pakar pendidikan;
- b. penyelenggara pendidikan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat;
- c. pengusaha atau kalangan dunia usaha/dunia industri;
- d. organisasi/asosiasi pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berjenjang maupun yang hanya ada di daerah;
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosialbudaya; dan/atau
- f. organisasi sosial kemasyarakatan
- (6) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
13. (7)
14. Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila :
- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 169
- (1) Dewan pendidikan daerah berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) Anggota dewan pendidikan daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota dewan pendidikan daerah berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (4) Bupati memilih dan menetapkan anggota dewan pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang.
- (6) Panitia pemilihan sebagaiamana dimaksud pada ayat (5) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Komite Sekolah/Madrasah
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 170
- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 171
- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur :
- a. orang tua/wali peserta didik;
- b. tokoh masyarakat selain pendidik dan tenaga kependidikan yang masih aktif;
- c. pakar pendidikan yang relevan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila :
- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia; atau
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 172
Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam disatuan pendidikan;
- b. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- c. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- d. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
BAB XX - PENGAWASAN
Pasal 173
- (1) Pengawaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XX - PENGAWASAN
Pasal 174
- (1) Pengawasan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.
BAB XX - PENGAWASAN
Pasal 175
- (1) Pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dibidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investifigasi apabila :
- a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
- b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
BAB XX - PENGAWASAN
Pasal 176
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XX - PENGAWASAN
Pasal 177
- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh dewan pendidikan daerah dilaporkan kepada Bupati.
BAB XX - PENGAWASAN
Pasal 178
- (1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap kebajikan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.
BAB XXI - SANKSI
Pasal 179
Pemerintah daerah dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 149, Pasal 150, dan Pasal 153 ayat (1).
BAB XXI - SANKSI
Pasal 180
Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 54 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 149 , Pasal 150 , Pasal 153 ayat (1), Pasal 155 ayat (6) .
Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dengan tetap
BAB XXI - SANKSI
Pasal 182
Perseorangan, kelompok, atau organisasi, yang menyelenggarakan pendidikan non formal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 92 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan oleh pemerintah daerah.
BAB XXI - SANKSI
Pasal 183
- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab dan/ atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), Pasal 131 ayat (2) , dan Pasal 135 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 135 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 dan Pasal 135 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku atau sesuai dengan perjanjian jam kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Penyelenggara pendidik yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kesatu, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.
BAB XXI - SANKSI
Pasal 184
Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 54 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 149, Pasal 150, dan Pasal 153 , dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan.
BAB XXI - SANKSI
Pasal 185
- (1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah.
- (2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dan ayat (3) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 186
Satuan pendidikan yang dinyatakan oleh pendirinya sebagai sekolah sebelum berlakunya peraturan daerah ini, sejak peraturan daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan menjadi :
- a. satuan pendidikan kategori standar atau kategori mandiri sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang standar nasional pendidikan; atau
- b. satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di : Sumenep

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP Drs. HADI SOETARTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580618 198107 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 NOMOR 7 ## BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 187 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2007 tentang Sistem Penyelanggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 188 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 26 Pebruari 2013

Penandatangan: ## BUPATI SUMENEP KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si