PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 5 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 2 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan penggolongan uang harian perjalanan dinas khususnya untuk jabatan/golongan perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Non Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
tentang dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 72), diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut sebagai berikut :

## UANG HARIAN

| No. | Penggolongan Perjalanan Dinas | Jabatan / Golongan | Satuan | Biaya Transpor (Biaya Riil) | Biaya Penginapan (Biaya Riil) | Uang Harian |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Bupati dan Ketua DPRD | OH | | | 160.000,00 |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD | OH | | | 160.000,00 |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD | OH | | | 160.000,00 |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD | OH | | | 160.000,00 |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Eselon IIIa | OH | | | 160.000,00 |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Eselon IIIb | OH | | | 150.000,00 |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Eselon IV, Staf Gol IV, Fungsional Gol. IV | OH | | | 140.000,00 |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Eselon V, Staf Gol. III, Fungsional Gol. III | OH | | | 120.000,00 |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Staf Gol II, Fungsional II, Staf Gol. I | OH | | | 100.000,00 |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Pengemudi | OH | | | 80.000.00 |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | OH | | | 80.000.00 |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - Non PNS | OH | | | 80.000,00 |
| 2 | Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Timur a. kurang dari 75 km | - Bupati dan Ketua DPRD | OH | | | 205.000,00 |
| 2 | Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Timur a. kurang dari 75 km | - Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD | OH | | | 205.000,00 |
| 2 | Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Timur a. kurang dari 75 km | - Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD | OH | | | 205.000,00 |
| 2 | Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Timur a. kurang dari 75 km | - Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD | OH | | | 205.000,00 |
| 2 | Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Timur a. kurang dari 75 km | - Eselon IIIa | OH | | | 205.000,00 |
| 2 | Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Timur a. kurang dari 75 km | - Eselon IIIb | OH | | | 200.000,00 |
| 2 | Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Timur a. kurang dari 75 km | - Eselon IV, Staf Gol | OH | | | 175.000,00 |
| 2 | Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Timur a. kurang dari 75 km | - Eselon V, Staf Gol III Fungsional Gol III | OH | | | 150.000,00 |

| | | | - Staf Gol II Fungsional Gol. II, Staf Gol I | OH | 125.000,00 |
|----|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | Pengemudi | OH | 87.500,00 |
| | | | - - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | OH | 87.500,00 |
| | | | - Non PNS | OH | 87.500,00 |
| | b. Lebih dari atau dengan 75 km | sama | - Bupati dan Ketua DPRD | OH | 410.000,00 |
| | | | - Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD | OH | 410.000,00 |
| | | | - Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD | OH | 410.000,00 |
| | | | - Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD | OH | 410.000,00 |
| | | | - Eselon IIIa | OH | 410.000,00 |
| | | | - Eselon IIIb | OH | 400.000,00 |
| | | | - Eselon IV, Staf Gol IV, Fungsional Gol IV | OH | 350.000,00 |
| | | | - Eselon V, Staf Gol III Fungsional Gol III | OH | 300.000,00 |
| | | | - Staf Gol II Fungsional Gol. II, Staf Gol I | OH | 250.000,00 |
| | | | - Pengemudi | OH | 175.000,00 |
| | | | - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | OH | 175.000,00 |
| | | | - Non PNS | OH | 175.000,00 |
| 3. | Perjalanan Dinas Daerah Luar Provinsi Timur | Luar Jawa | - Bupati dan Ketua DPRD | OH | Uang Harian diberikan setinggi- tingginya sesuai dengan Lampiran II |
| | | | - Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD | OH | Uang Harian diberikan setinggi- tingginya sesuai dengan Lampiran II |
| | | | - Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD | OH | Uang Harian diberikan setinggi- tingginya sesuai dengan Lampiran II |
| | | | - Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD | OH | Uang Harian diberikan setinggi- tingginya sesuai dengan Lampiran |

| | | | | II |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| | | - Eselon IIIa | OH | Uang Harian diberikan setinggi- tingginya sesuai dengan Lampiran II |
| | | - Eselon IIIb | | Uang Harian diberikan setinggi- tingginya sebesar 95% dari Lampiran II |
| | | - Eselon IV Staf Gol IV, Fungsional Gol. IV | OH | Uang Harian diberikan setinggi- tingginya sebesar 85% dari Lampiran II |
| | | - Eselon V, Staf Gol. III, Fungsional Gol. III | OH | Uang Harian diberikan setinggi- tingginya sebesar 75% dari Lampiran II |
| | | - Staf Gol II, Fungsional Gol. II, Staf Gol. I | OH | Uang Harian diberikan setinggi- tingginya sebesar 60% dari Lampiran II |
| | | - Pengemudi | OH | Uang Harian |
| | | - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | OH | diberikan setinggi- tingginya sebesar 50% dari |
| | | - Non PNS | OH | Lampiran II |
| 4. | Perjalanan Dinas Luar Keluar Negeri | - Bupati dan Ketua DPRD | OH | Besaran Uang Harian disesuaikan |
| | | - Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD | OH | dengan Peraturan Menteri Keuangan |
| | | - Eselon II a dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD | OH | Nomor 53/PMK.02/2014 |
| | | - Eselon II b, Anggota dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD | OH | |
| | | - Eselon IIIa | OH | |
| | | - Eselon IIIb - Eselon IV Staf Gol IV, | OH | |
| | | - Eselon V, Staf/Fungsional Gol. III, Staf/Fungsional | OH | |

| Gol. III | | |
|-----------------------|--------------------------------------------|----|
| - Staf Gol Fungsional | Gol. | OH |
| - | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | OH |
| - | Non PNS | OH |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,