PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 12 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 30 Desember 2016)
Pasal 311
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada konsiderans huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 9 November Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017;
1.
PENJELASAN
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBD; |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3 | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset Tetap

9. Lampiran IX Daerah;
10. Lampiran X

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan penetapan Dana Alokasi Khusus oleh Menteri Keuangan dan/atau adanya tambahan dana yang bersifat khusus lainnya, maka dilakukan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2017 melalui Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya diakomodasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan:
- a. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu SKPD dan/atau antar SKPD;
- c. penghematan belanja daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai; dan/atau
- d. dalam hal realisasi penerimaan daerah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah pada saat tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu sebagai berikut:
- a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah dan/atau meningkatnya belanja daerah secara signifikan;
- b. bencana alam dan/atau bencana sosial, apabila belanja yang tersedia tidak mencukupi dan/atau belum tersedia anggarannya; dan/atau
- c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat dan/atau menambah pengeluaran biaya bagi pemerintah daerah.

## Pasal 8

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 30 Desember 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,


H. ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 12