PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 54 Tahun 2008 tentang RENCANA KERJA PEMERINTATI DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TATIUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ,5 TATIUN 2OL6
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTATI DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TATIUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal L29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2OLO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2oL7.
- 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730l';
2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286).;
- . 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
U
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
7. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor a503);
- L2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59al;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor L9, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6931;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8t7);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57L7).;
- LT.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20l5-2OL9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Menetapkan
4
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2O 1 1;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OLO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 517);
3. 2O.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2Ot6 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2OL7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor 518);
4. 2L. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 20L4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2O|4-2OL9 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol4 Nomor 3 Seri O);
5. 2L. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2OtL -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten SitubondoTahun 2OL2 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenSitubondoNomor 6) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL3-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2Ot3 Nomor 11).
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO TATIUN 2OI7.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6-2O21, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2O2L.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2O2L.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.
9. RKPD Tahun 2OLT adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20L7.
Pasal 2
RKPD Tahun 2OL7 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2OL7 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2OL7 .
Pasal 3
RKPD Tahun 2Ol7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 20 L6-2O2L yang menjadi pedoman di dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan proritas tahun 2OL7.
Pasal 4
- (1) RKPD Tahun 2OL7 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2OL7 dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2OL5 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

RANCANGAN EKONOMI KERANGKA DAERAHDAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PENUTUP

## Pasal 5

RKPD Tahun 2OL7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menJrusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2OL7;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam men)rusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2OL7.

## Pasal 6

Dalam rangka men)rusun RAPBD Tahun Anggaran 2OLZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2OLT sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2OL7 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja AnggaranPerangkat Daerah (RKA-PD).

Diundangkan di Situbondo pada tanggal t 1 l,lAY 2016 SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO,


BERTTA DAERAH r(ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 11

## Pasal 7

Peraturan Bupati diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang pengundangan menempatkannya Situbondo. dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati dengan dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal J 1 H,8,Y 2016

BUPATI SITUBONDO,