PERATURAN BUPATI RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PERATURAN BUPATI
KEPULAUAN TALAUD NOMOR 27 TAHON 2012
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2011 sebagai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 I.
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupalen Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik lndoneisia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana Lelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun I 997 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun I 997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. I 0. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 1 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 lentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Indonesia Nomor 4138);
7. \ 'i&gt;. ?eraturan ?emerintah Nomor 66 iahun 0 1: tentling t&lt;.ta-,ou�, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2QO\ Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedududkan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
14. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005�omor i ou, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor OB Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negerai Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06, Seri E );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 11;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 06 Tahun 2011 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
Menetapkan:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas :
- I. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain - lain Pendapatan yang Sah
Jumlah Pendapatan
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- I) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Bagi Hasil
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tidak Terduga
Belanja Langsung
- I) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
Rp 8.735.988.092, 00
Rp 341.267 .244.421, 00
Rp 48.409.343.894, 00
Rp 398.412.576.407, 00
Rp 192.604.065.111,00
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
I 1.790.692.500,00
Rp 19.116.797.797,00
Rp
325.237.293,00
Rp
1 1 . 782. 122.520,00
Rp
389.096536,00
Rp
236.008.011.757,00
Rp
7. 968.4 71.872,00
Rp
67.885.020.083,00
Rp 62 .651.657 .815,00
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp 16.464.107.301,50
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp 40.363.522.181,50
Rp 30.721.762.629,50
Rp
14.257.655.328,00
Rp 138.505.149.770,00
Rp 374.513.657.815,00
Rp 23.899.414.880,00
Jumlah Belanja Surplus/ (Defisit)
3. Pembiayaan:
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum da1am
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupali Kepulauan Talaud ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kepulauan Talaud ini.

## Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kepulauan Talaud ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Melonguane Pada tanggal September 2012