PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 26/2016 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN (berlaku 14 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
9. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
10. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi,untuk manusia.
14. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
15. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan Primer adalah pelayanan kesehatan pokok yang ## BAB II
DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan;
- b. pengelolaan upaya kesehatan;
- c. pendayagunaan tenaga kesehatan;
- d. pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
- e. pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
- g. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- h. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- i. pelaksanaan promosi kesehatan;
- j. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- k. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- l. pengelolaan pelayanan kesehatan olahraga;
- m. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya;
- n. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
- o. koordinasi dan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- p. pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan;
- q. pengelolaan administrasi umum;
- r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan
- s. penyelenggaraan UPT.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Kesehatan ## BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
9. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
10. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi,untuk manusia.
14. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
15. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan Primer adalah pelayanan kesehatan pokok yang ## BAB II
DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu Kedudukan
- (1) Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan;
- b. pengelolaan upaya kesehatan;
- c. pendayagunaan tenaga kesehatan;
- d. pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
- e. pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
- g. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- h. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- i. pelaksanaan promosi kesehatan;
- j. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- k. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- l. pengelolaan pelayanan kesehatan olahraga;
- m. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya;
- n. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
- o. koordinasi dan pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- p. pengendalian pelaksanaan program di bidang kesehatan;
- q. pengelolaan administrasi umum;
- r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan
- s. penyelenggaraan UPT.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Kesehatan ## BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum;
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- f. Bidang Sumber Daya Manusia, Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
3. Seksi SDM Kesehatan;
- g. UPT Fungsional Rumah Sakit;
- h. UPT Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat;
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset dan dokumen di UPT; dan
- f. penyelenggaraan pengelolaan BMD yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai tugas:
- a. merencanakan program Sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan dalam rangka penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik;
- e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. mengatur pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan dalam pemberian dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan;

- g. mengatur penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat sesuai kewenangan Dinas Kesehatan guna kelancaran tugas;
- h. mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai kewenangan Dinas Kesehatan agar terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan sekretariat sebagai bahan evaluasi;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan kesekretariatan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran;
- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya untuk mengelola survei kesehatan daerah sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang kesehatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
- g. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- h. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan analisis rencana pendapatan;

- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pelaksanaan anggaran;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- g. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
- h. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- i. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan;
- e. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
- f. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- g. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## BAB V

## BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian serta pemantauan pelayanan kesehatan primer, tradisional, rujukan dan fasilitas kesehatan serta akreditasi pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan;
- d. pemrosesan penerbitan perizinan operasional fasilitas kesehatan;
- e. pendataan, pencatatan (registrasi) dan penilaian (akreditasi) bagi rumah sakit milik Daerah, pusat kesehatan masyarakat dan institusi pelayanan kesehatan lain termasuk swasta;
- f. pemantauan peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan institusi pelayanan kesehatan lain termasuk swasta;
- g. penyiapan bahan penetapan tarif pelayanan kesehatan;

- h. penyiapan bahan kerjasama dalam negeri bidang pelayanan kesehatan;
- i. penyiapan bahan pengendalian kegiatan bidang pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan; dan
- j. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:
- a. merencanakan program Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan;
- f. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait/lintas sektor dalam kegiatan pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan;

- h. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan;
- i. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pemrosesan penerbitan perizinan operasional fasilitas kesehatan;
- j. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pendataan, pencatatan (registrasi) dan penilaian (akreditasi) bagi rumah sakit milik Daerah, pusat kesehatan masyarakat dan institusi pelayanan kesehatan lain termasuk swasta;
- k. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pemantauan peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan institusi pelayanan kesehatan lain termasuk swasta;
- l. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan penetapan tarif pelayanan kesehatan;
- m. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan kerjasama dalam negeri bidang pelayanan kesehatan;
- n. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan pengendalian kegiatan bidang pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan;
- o. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer, tradisional dan rujukan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pelayanan kesehatan primer.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Primer berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer;
- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan primer;
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan guna penyusunan petunjuk teknis, prosedur tetap pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan klinik swasta dan laboratorium klinik;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan analisis, kajian dan pengembangan pelayanan kesehatan primer;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penetapan tarif pelayanan kesehatan;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka identifikasi permasalahan dan

- hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan sistem informasi kesehatan;
- i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan kerjasama dalam negeri bidang pelayanan kesehatan;
- j. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang pelayanan kesehatan primer;
- k. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pendataan, pencatatan (registrasi), dan akreditasi bagi pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan lain termasuk swasta;
- l. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pemberian pertimbangan teknis izin fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;
- m. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pemberian izin opersional fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi pusat kesehatan masyarakat, laboratorium pratama, klinik, apotek, dan optik;
- n. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang registrasi, perizinan, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- o. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan guna penapisan Ilmu Pengetahunan dan Teknologi (IPTEK) di bidang pelayanan kesehatan;

- p. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi;
- q. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- r. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesehatan rujukan;
- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan;

- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi serta pemantauan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan guna penyusunan petunjuk teknis, prosedur tetap pelayanan kesehatan rujukan;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan analisis, kajian dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan;
- h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan kerjasama dalam negeri bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan;
- j. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pemberian izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, meliputi rumah sakit kelas C dan D serta rumah sakit swasta yang setara;
- k. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pemantauan, pengelolaan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan;

- l. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- m. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi;
- n. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- o. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesehatan tradisional;

- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional;
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional terkait dengan kepemilikan surat terdaftar penyehat tradisional dan surat lain Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi kepada seluruh Puskesmas serta berkoordiansi dengan Organisasi Profesi/Sekolah Kesehatan dan Non Kesehatan/Tokoh Masyarakat dan Perangkat Daerah yang terkait terhadap kegiatan Tanaman Obat Keluarga/TOGA;
- g. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi;
- h. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- i. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## BAB VI

## BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan program dan kegiatan di bidang pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pengamatan/surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular;
- c. penelitian kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah penyakit;
- d. penyiapan bahan pembinaan dalam rangka surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian penyakit serta wabah penyakit;

- f. penyiapan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- h. pengamatan, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa;
- i. pemantauan dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- j. pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- k. monitoring dan evaluasi dalam rangka surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
- l. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:
- a. merencanakan program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan pengamatan/surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular;
- f. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan penelitian kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah penyakit;
- g. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan pembinaan dalam rangka surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- h. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian penyakit serta wabah penyakit;
- i. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- j. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- k. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengamatan, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa;
- l. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pemantauan dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- m. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- n. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka monitoring dan evaluasi dalam rangka surveilan epidemiologi, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;

- o. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan surveilans dan imunisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Surveilans dan Imunisasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis surveilans dan imunisasi;
- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan vaksin;
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional kegiatan pengamatan penyakit, kesehatan haji dan bencana;

- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional kegiatan imunisasi;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiat