PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 4 Tahun 2015 tentang KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SUMENEP PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
- a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Rep:Ublik:: Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama: dalam segala aspek kehidupan, serta .· rrie¥1iliki: potensi dan kemampuan yang dapat dikembarigkan · · , , untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarg~ dan
masyarakat; &lt; I ,'.
- b. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatkn .· kesejahteraan yang ada bagi kaum Lansia dirasakan' kurang memadai baik secara kuantitatif maµpun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah , tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
r•r;.--.
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar· ,\_/i~gg;; Republik Indonesia Tahun 1945; · ji,:[
""'7
~--•J
a~ ... ,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950" :t.entqµg Pembentukan Daerah-Daerah KabupateIJ. \_, ;pal~:rn Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor&gt;: J--21 Tambahan Lembaran Negara Republik lndone~i~ Nomor 9); . ··cc t ··.:T
3. · Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor ·: l 90i Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi-?, Nomor 3796) ; ·· --· ,,.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RepubFls: Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambah?-n I Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 1 ~ . . . : ~ ; j~!;i
. i .•
irr.1'
5.
6.
ii
,
I
f
... \f\,. •\_:\
.•; .' /.
};
:•.: ,'J}}l.:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 .tentarjg;:: · ; . : ·; .'i, ~. ',·-~: -;/ ::!-Ketenagakerj aan (Lem baran Negara : ~.e!P:U bh.1-4 H:; Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambal1~ri);;: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo~)f'.279)}7:.fr) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 J;nt~rfg\\ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ;R~p'.u15ftf{;. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tkhlba.ritrCJ Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimarii' :teiaH diubah Kedua kali dengan Undang-Undang.NOrhqr 9 '; · Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua.··. · Atas· Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarig Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
&lt;:
,
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, ;tentc1ng Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara ·:R~pub.li‰ Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tafl}pah~n :: Lembaran Negara Nomor 5063); r: ~hr, , -,~:'.:·, /
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,: ·~~nt?i:ig ·· Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indc::&gt;nesja Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lerr1pafa.11 Negara Republik Indonesia Nomor 5063); :, :\_. '. \_ a:
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :'.tentang · Pembentukan Peraturan Perundang-unda;ngan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik ·. Indonesia Nomor 5234); · : :
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun , 2004 ten tang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia .(Lembaran ,Nega~a, . Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnr,. · 14:4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451); er.:: &gt;:·.:· .
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Perig1:l\va~.i~ : Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Le\_m\_bar1;t\_µ' Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nom\_or:: l§Q1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia · ' ,. Nomor 4593); i~·::, ':·;J·,\_,,,
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014: ;t~ntaµg · Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201) ten tang Pembentukan Peraturan Perundang, undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); :· : , :;:~&lt;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 :Tah.llp 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum D~~ra,h;,t
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomon./5 ·.. · -, I .t Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut ~sia.; ~;. ; t: ·;
-
1
:
;
J - ,.\_,&gt;
Dengan Persetujuan Bersama
-
3 \_, j •
•i
::).h:
-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN~ SUMENEP r1r
'.-
: : :
~
. l - t;.•
.
., dan
. .
.:
;
I,
BUPATI SUMENEP,
:•
- -
:•
::
.
! : •,:
;
:::; :
;
:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN
DAERAH
TENTANG KESEJAH~ERAAN
LANJUT USIA.
:/
..• •\_, ..
Pasal 1
.
}}ti:.!,.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengaft : •.
..
..
•'
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
'ff
U?.\f \
.:
,j,, ':}:f:,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kk:bµpaten})i Sumenep; f ':';)::&gt; )' !&gt;'.:':l':;i
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
:
•• ::
•\_.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupa:t~n Sumenep; .
5. Lanjut Usia yang selanjutnya di singkat\_;7;lar1\_stcJ› adalah seseorang yang telah mencapai usia \_60 (enam puluh) tahun atau lebih; ·
1
j(
6. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa 1 keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir ·.·. batin yang memungkinkan para lansia memenuhi: kebutuhan jasmani, rohani dan\_ sosial yang sebaikbaiknya dengan menjunjung tinggi hak-~ :azasi ; manusia; I
7. Pemberdayaan \_adalah setiap. upaya mening~it~a,q kemampuan fis1k, mental sp1ntual dan keteramp1lan :· agar peran lanjut usia siap didayagunakan sesuai;; dengan kemampuan masing-masing; ·.::,:-1.-~~?.-::.c:a·/;·
8. Lansia Potensial adalah lansia yang masih mampu : ' melakukan pekerjaan/kegiatan yang-.· 'dap?:-t. l menghasilkan barang dan/ataujasa; ::,(':
9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak · · berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya, bergantung bantuan orang lain;
10. Lansia terlantar adalah lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya; , \_ ·...
,
11. Karang Werda adalah wadah ·untuk menampung '· kegiatan para Lansia; ,· ·
12. Panti Werda adalah sistem pelayanan kesejaht(:!niir:i ; bagi Lansia yang terlantar; : .:.~ , · 1\.n
13. Keluarga adalah unit sosial terkecil · dahim · masyarakat yang terdiri dari suamiistri, . atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan -\_anakrj.y:g · ·.· atau ibu dan anaknya dan anaknya beserta kak~~ dan/ atau nenek; '
14. Bantuan sosial adalah upaya pemberian · bantu.a,p: yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia po.tensiai · dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
-
15. Perlindungan sosial adalah upaya Pemer~nt&amp;i-/; Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikiih&gt;: kemudahan pelayanan bagi lansia tidak ,potensi#l ···· : agar dapat mewujutkan dan menikmati taraf/ hkfµ{p:} yang wajar; . \ JL; ;:Kjf[[j:\
16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera baci~p,' jiWatt ·( ~ .· ,:,..-,~·i:. · . ·, : ; ~~- ~ ~· ;""':.:-· .~., 1 dan sosial yang memungkinkan setiap orarj}ffhidup.~:[iZ · · · t.~1i·'-~i,-;'J~\_,..~.: : ~-~-~;-;.-.:;-,:iH ;? produktif secara sosial dan ekonom1s; ~'t~i~td jJJ;Ifth ·.:'lt~-~·-"'~:. ·\_,)· . -,: .,\_::·l:;·., ::,"~. --:.;:Z,I::,;-~: 1 7. Pembinaan adalah upaya meningkatkan h~r~~t R-Ni:l1t:; martabat hidup Lansia, sehingga gairah hi\_c;l~'fjJt¢tap/f{': terpelihara, lewat organisasi atau perl{*ttiptlfari::irt · khusus para Lanjut Usia; f 1 ;A°t 1 }; /r ·
18. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memper&lt;?l~h: ·.: dan menggunakan sarana, prasarana dan · fasili tas 1 · umum bagi lanjut usia untuk memperl~n~ar; . mobilitas lanjut usia; 0 :r:n,,:1 ) ,, ·
19. Masyarakat adalah perorangan, kelompok:: ,&lt;;lan . organ1sas1 sosial dari/ atau organi$~si kemasyarakatan; .. . ... .
20. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa:1.:Jungs.i keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi s,q\_sial)l~p: budaya; . : )
•
21. Pelayanan Harian Lansia ( day care services)&gt;:~:g~l.t.th · suatu model pelayanan sosial yang disedigktj.a't bc;3,gi' · lansia bersifat sementara, dilaksanakan pada:·.~ig1\g · hari di dalam atau diluar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang cljl&lt;elQla oleh pemerintah atau masyarakat secara profesionaJ; .
22. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (home: care services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam i keluarga' sendiri; 1 . , ·· ;;. i
23. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Services) adalah bentuk pelayanan sosiatb.agi lansia di luar keluarga sendiri 'dan diluar, len1baga. dalam arti lansia tinggal bersama · · ,keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapa~ memberikan pelayanan yang dibutuhkannya,:~J:;iµ' dia berada dalam kondisi terlantar. .:: :r; : .. }.i-::
:::~:
r:;ir;g
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2
•
,
I
•
Ii,,",
Peningkatan Kesejahteraan Lansia diselenggar:aka,n
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 4
,j~i;,Jjl[l]~J~i!t
1
Peningkatan Kesejahteraan Lansia ditujuka:n::;.:-unfuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa'.prqduktff, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri' kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai · budaya · dan kekerabatan bangsa Indonesia. .: ; : : ·: ·
i
KEPERANSERTAAN
.. 1;::
,i
,
:(/'.
::; :.'
1
l
r,
:.:
'.,'.j
,'
:f.'
:-;•.
:;•
~-
::',;i.,'
,t::.
BAB III - KEPERANSERTAAN
Pasal 5
.?~~,:~~J{\i;.'.X~}[{J
Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang s~hfa · \. dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 1 ' clan ' 1 · bernegara serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuha.h · Yang Maha Esa. · ·
BAB III - KEPERANSERTAAN
Pasal 6
...
.
~~-.
.
.
,
••,'.J. . ,
Setiap Lansia dapat berperanserta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penurus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
BAB III - KEPERANSERTAAN
Pasal 7
'
'
{
):-•
Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada::frl::i
- a. Lansia, atau kelompok Lansia, yang berjasa, dat~m . upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dal):1.:~:-.·
- b. Perorangan, kelompok, keluarga organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia. · · ·
RUANG LINGKUP
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 8
- (1) Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
•
•
• , .•
!
'
- -
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
••.'::i::i •
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dal8:m, penggunaan fasilitas, sarana, dan prasai:-~,n~ · umum;
.,11 ..
,
- f. pemberian kemudahan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial; dan
- h. perlindungan sosial.
- (2) Peningkatan Kesejahteraan Lansia se~agaim~tf~l dimaksud pada ayat ( 1) dilaksankan oleh dan m'ehjac:ti\: tanggungjawab bersama Pemerintah Daerap, k~iuatg~\_:' dan masyarakat sesuai dengan kewena'.ri'gaiL. dari i' ;';:-:.-::,. j,1····.'·
\_g~f~:
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritt1altJ!(!
:::
1
::
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 9
' . ':H, h; ~' nr
1
- ' I (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual . b\_agi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8taY~JiH-l huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal:::ra~a keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang :)\{ah~ Esa. 'r ,. . ::; I
•
••
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan: melalui peningkatan kagiatan · keagarriaan ·· sesuai : · dengan agama dan keyakinannya masing-masigg, · meliputi: · :;\_ . · I . ,: ': .
- a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan ·,
&lt;: • :
•.:
- b. penyediaan aksesibilitas pada tempa,t;\_t\_empat , peribadatan. : \ \i : \ , ..
Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 10
- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan UIJt\_µ~ memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 1 \_dgn kemampuan Lansia agar kondisi fisik mental, · :d~U sosialnya dapat berfungsi secara wajar. ·.· ~l:\;::,
•
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui .: \ .i · ·.
- a. penyuluhan dan penyebarluasan infqrrp~~'! kesehatan (promosi kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan meci1a · irformasi lain; . ,
- b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas. pada bi dang pelayanan geriatric/ geron tologik ditingkat Puskemas sampai Rumah Sakit; ·
t
:•
.
,,
'
~;;: :,iTr:a
.
'
. :•\_;',:~ .---
~
~'.t:! ~\
i
'•,:•.
•:•. , ...
1•::-
~.
~
:.
!.
'
.r:.:
•~,;~
.,,~ .
- dalam layanan
.. 1•;
':.;
..
dàn
.. •
:
;
:~.:i ': \
,:
:mm,.
,;
.
:-
;
:,•&lt;&gt;! !
.. ;\_;•
'.;'
•
- C. pengembangan lembaga perawatan Larisia: yang menderita penyakit kronis dan/ atau iP~!1Y8.-~ft terminal, dalam bentuk Panitia Medik · Lansia; serta peningkatan sumberdaya :rriinu'.ii~ . ' kesehatan geriatric· . : \L · {:'.:{: , · ·
- d. pengembangan '~os Pe1ayanan,\J'. : U~i::B~~~ji '. (POSYANDU) L\_ansia dan . Puskesr:}t}~J~[~&gt;:i~~1j:VJ}lU Lansia serta poh dan rawat map Lan$t@f9!J~µm:~b.'::lifr .. Sakit. .{f};'~!ff3:iill*i ;t:['t/i\:i:~t:'
''
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kes~giif~p;}~iJJ~gf;f\Jj,i: · ,,,.,. ' : ,,;-~-·;·:·,. \_\_ .~:'1," ·'.·&gt;l ., .. i,~. ·., ·. Lansia yang tidak mampu, diberikan''i!kehngafrait'r. , .. biaya sesuai dengan ketentuan /f i'. b.e'raH.it~n.\UU,: · ~ ·· I, ·· ''/., } . ' · ', ' '., I perundang-undangan yang berlaku. ,: ;, : ;\_::; '/;:: ;\j · ·;;l;
.
/:1/i'
'.-1,
1•1
Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 11
..
•1
1 .1;:;:,1
- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimakslid dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf c, dimaksudkan memp~,r.i . , . peluang bagi Lansia 'potensi~l:-1 ·. : µ\_ntlJk · , mendayagunakan pengetahuan, · ·;·. ,Jtec1,]Jlia:th. \_,. k~~8:~puan, keterampilan, dan pengalaµ:ian /~1·g ;' '; d1m1hkmya. , , .. " ,. ···--, , · ., -"·" ::;,-: · ·· .. : ·· \_l, ...·. · . ... ,'. ::\_-,-1
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimanEf.-qitn~Jq,\_µq · pada ayat ( 1) dilaksanakan pada sektor form.al,;tja.n · non formal, melalui perseorangan, . kelompok/ organisasi, a tau lembaga baik Pemerintah · · Daerah maupun masyarakat.
Paragraf 1
Sektor Formal
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 12
--.
,: •
:
;
... ',;
:\_•. '. •:. \_; ;:1
..
Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor form.i:tl · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat:,1:.fl), dilaksanakan melalui ke bij akan pem berian -kesem:pat~.q kerja bagi Lansia potensial untuk memperoleh pekerja9:q::
. ••~. '.t.:'
••
{1
'Li
•,:t
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 13
;--(
• :~
:~\_•
t
.. :t;
1.rt
--••c-:f.
- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang s~It:i~~~ luasnya kepada tenaga kerja Lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi · pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai' dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 14
- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor. r19ti,~f6rrr.i$'.Ii ' sebagaimana dimaksud dalam Pasal .11 UlayJ{t'\(~) ;\ ': dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkah'ikiiin ;· usaha bagi Lansia potensial yang mempuny~.i , keterampilan dan/atau keahlian untuk m~lakukEm · usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersam~;: : : ..
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimakstj,d pad~ ay-:1t (1) dilaksanak~n melalui .= &gt;Lil\ &lt;rn':;
1
i, ;,
- a. b1mbmgan dan pelatihan mertaJemen usapa .yc3.,µg ! sehat; dan · : \\': '. ){i. ):
;
;.',"•I•:
j
ii j;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayan1q;.;'SilJP, 2 ))· mengakses pada lembaga-lembaga keua~ga,il/biikf{:; · perbankan dan/atau koperasi untuk menarribah/ ': modal usaha. . , ..
;•
.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 15
.{ ~~-•;
-
'
'
i
j :;
Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secc1.ra ~...,tif: dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia pot~r:i,~ial . melalui kemitraan bidang peningkatan · kualit?,s usaha/produksi, pemasaran, bimbingan d.an pelatih.aµ keterampilan di bidang usaha yang dimiliki. · :, i. .
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 16
- (1) Bagi Lansia potensial yang mempunyai. keterampilBr!}. dan/ a tau keahlian untuk melakukan usaha; ,ser:id~r:j · ' atau melalui kelompok usaha bersama ·.&gt;: ,.d.?:Pi=!t:' diberikan bantuan sosial. ·
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana diinaks'ucl pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuah stimulan usaha yang bersifat tidak tetap dises\_uaikan , dengan keuangan daerah. -&lt;,·.·:~ ,:'..:&lt;~::r;·
...
::
,, ••::. I :
Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 17
- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) hul:1-lf: ·,c~:1-l . dimaksudkan untuk meningkatkan penget~h.U9,:f:li .· keahlian, keterampilan, kemampuan; -··:q~rr; , pengalaman Lansia potensial sesuai dengan potensi , , yang dimilikinya. · :----,: .\; ·/.td , ·
:: :
..
: :. ': .
.t~"Lr.1 .
--, •c•
•:::i.•,:•1
/))
.t\~'.f:ti
':
:f
:i-:'.:
&lt;.
.
}.;r::
.jli~:;.J,;&lt;
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan ,;~~ba~~l!TI~~-~J~:).; dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan cIJy\_am\;l,:i.~~f}t.~t\t:: · pemberian pendidikan dan pelatihan fba*tlorqia;f:f:t maupun non formal sesuai dengan min~t dapj;bal{~~( ' yang dimiliki yang diselenggarakan oleh, ,'Pem¥rint~~ : Daerah, masyarakat dan dunia usaha. ) · ·. '. · .d ; Y}1:L ...
-1: . . ·1; ;. : Bagian Kelima , " ,. Pelayanan untuk Mendapatkan Kemuda~ai(; : / }f.\ '., dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dari}Prasa~ana}[f\,
))lfi,
f
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 18
•
I~&amp;:,
::'1'\lf tl:J:[liii:;t
iJ'..;
- umumnya; \_t, :1 ,,. '.,; \1:
- (1) Pelayanan unt:1~ mendapat ke~ud,:~B,frll';i:;~alf~;i! penggunaan fas1htas umum sebaga1mana!'';·&lt;l~mak~µ:di:,·.1;; . · . ' · ' ,. ) ' ,j " ! I,,, · -' , .· ' ~ . ' dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksana.1~~:W@~J?{iirif: }'.: a. pemberian kemudahan dalam c;~~np'iia\_ya\_tjs1\_µ:) ( administrasi pemerintahan dan masy~rg~atr~P~~· !: ,·
- b. pemberian kemudahan dalam pelayaµan, · -cl~Jl. keringanan biaya sesuai dengan peraturan ' perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
- d. penyediaan fasilitasi rekreasi dan · ol~h. ···raga: khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan · kemudahan dalam . · penggunaan sarana dan prasarana . umum~ . dimaksudkan untuk memberikan ., a~:~esibiHt~~- · terutama di tempat-tempat umum ·:yang.~ ,c:ll?-P..~t menghambat mobilitas Lansia. 'J,; ,:' .:. :.:·~:.~(:)
;
~
-
\_;• .::i:::
Paragraf 1 , ir::I-, . ;::J.r::.
Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 19
- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan. dalam · pelayanan kepada Lansia untuk memperoleh pelayanan administrasi pada lembagaz-lembqgl?› keuangan, perpajakan dan pusat pelayana.'n administrasi lainnya. · ·· :, 1 . . . . :i. ·:·
•
- (2) Ketentuan mengenai pemberian ke:r;nudahap. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesv~i. dengi~' ketentuan peraturan perundang-undang9:n .~Y~r,ig berlaku.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia. usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan biaya kepada Lansia untuk: a. pembelian tiket perjalanan dengan menggur1a...c:ln
2. sarana;
- b. angkutan umum baik darat, laut maup1.itl'.~da~~;)! : i •
,
•
- C. akomodasl ··, . ~-: ··-\_, . ;·: ~ (~
••;,
L
- d. pembayaran pajak;
. ,
:}:'.:
'.
- e. pembelian tiket masuk tempat wisata; •• /,
1 \
,:'.;, ••
.. •, ,•
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudaliih':.c1a1i:dn . pelayanan dan keringanan biaya i:;Jf~S~g~ihiart~: : : dimaksucl pacla ayat ( 1) sesuai· clengkf:.ti.~l[E¢f~ritii'~ii'.\' /. ·, peraturan perundang~:::l::an yang b"!/l~!F;
2. ( 1) Pemerintah Daerah, masyarakat clan : aum:anWsa:H~"'·: 1 ·, ,, .. , ~" , . 'f', H, clapat memberikan kemuclahan clalarh melak:uka'.ff;,,;\ ' perjalanan kepada Lansia untuk: ; ·. · : ; I/f.,f&gt;
- a. penyecliaan tempat duduk khusus;
• ::. :
•)
: ,
- b. penyecliaan loket khusus;
~-r.\_,0,?1;.
•
.. 1: '•'
1
.
,
- c. penyecliaan kartu wisata khusus;
•.
i
, •:
!' •
- cl. penyecliaan informasi sebagai himbauan untlik mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kem~daha,n ·. tja~c:1-m: : melakukan perjalanan sebagaimana dimaksrn:l !pa,cJ.e: : . ayat (1) sesuai dengan kemampuan d.a.~r:a,h;:, '. masyarakat dan dunia usaha. , .· .. 'l : : , ,
•.
I
:. .::;\:!,
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 22
- !•
j
I,
•t
..
- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia.. tjsc.i:pa,: .. menyecliakan fasilitas rekreasi clan olah raga·.kl:f1.l'~µ:~ · , kepacla Lansia dalam bentuk: : :
- a. penyediaan tempat duduk khusus di te;mpat rekreasi; .. 1 ..
- b. penyecliaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi; ; ,
- c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga; •.i-•
•:t:&gt;•
- d. penyelenggaraan wisata Lansia;
- e. penyecliaan pusat-pusat pelayanan kebugar~n.j.: •
~i
•-:-.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi cl\_f:l.1}. olah raga khusus sebagaimana dimaksud pada;;aja,t (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh m~sing~ masing baclan atau lembaga, masyarakat dan duriia usaha. iT
i•f
•\_i.:
Paragraf 2
Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 23
•'.••.•:-r '•
l
Setiap pengadaan sarana clan prasarana Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat usaha dilaksanakan dengan menyediakan bagi Lansia clalam bentuk: umum, ol~h. serta dunia aksesibilitas ' · · 1
fisik;
- b.
non fisik;
')[;••
•: • 1:i.E:
.•!:
;
..
,.I••,
:• 'i'
~J.-:::1:ts:
~~::!-{~ ..
-)1.:~-~'
:~.•.,::'., . , , , . :
I
.
- (1) ' ' .::\ tit&lt;·;. Penyediaan aksesibilitas yang berpentuk:/.::fi:$f~t\\ ·~- .. ' . . ·. . ... :,:\_"' ... . . -l -, . ., ,. , . -i ,. . se bagaimana dimaksud dalam Pasal },23 ;=j\pµhif H~~,t::h; ·: .'; ~;-~ :·,, \_\_ .,.\_,. ~) t::i~;.':l..tt-,, . t~\i:\;:~:,\_;1J~ 1 .;;\_ r~·. dilaksanakan pada sarana dan prasarart;~J-VffYm'iYa.:n'g}ii}lt meliputi
]ft.
Jlif
f
1
J,
- d. aksesibilitas pada sarana clan pra,~?-raria:';';~~o'~i#(fl:.'· lainnya. · '· ·:-: ;; '.'·1 if}} ,; i:,
2. fii:1irnmE: ~;;;;:l~:~::;
i~~i!:~!~lf
f
• ••
; ; ,
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non·: fisik'.'' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hukL I b: ·· meliputi : , i .. \_ · : ! ,·
- a. pelayanan informasi;
: •
! . ,
- b. pelayanan khusus.
'; :
• , •• •
j
; :
1
'
I
I .
, ,
j
l, t ;
i
~
j'
-t;:~~tL'.ri,;\[;'!
!
;
;\_'..:, ..
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 24
- (1) A~sesibilitas pada bangunan um um~: ~~9.§.¢§\i~lclµ~ d1maksud dalam Pasal 24 ayat (1),: ::.hurµf :·.:r.·-.. ~ dilaksanakan dengan menyediakan : ·. · ,! ·; Ii ·: .. ·; · 'l . 1 · a. akses ke, da~i, dan di dalam ?angunan; 1 j: : \i:)
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 25
-t;:~~tL'.ri,;\[;'!
!
;
;\_'..:, ..
- (1) A~sesibilitas pada bangunan um um~: ~~9.§.¢§\i~lclµ~ d1maksud dalam Pasal 24 ayat (1),: ::.hurµf :·.:r.·-.. ~ dilaksanakan dengan menyediakan : ·. · ,! ·; Ii ·: .. ·; · 'l . 1 · a. akses ke, da~i, dan di dalam ?angunan; 1 j: : \i:)
:
i
•)
':
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus;
'~•:\_-.:¥:~,~
.. ~~
7
::~¥
+.-:--•:=::i;~~-
- d. pegangan tangan pada tangga, dinding, k~rriar : mandi dan toilet; -~.-"'."'.; ··:.,,:·: :
- e. tempat telepon;
•••1.•
,•
l• ••
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
!
...
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan um um se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) :akan · diatur lebih lanjut dengan Peratu~an Bupati. . !
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 26
i
ii
:
~ ~
• •-:\_::• •:, .• ,;~-- ~-
~
t •\_
~~~r1~:i.
Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana qi!Il~ks\,i.q dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf b, dilaksanakan dengari menyediakan : ' .! · .
"
•l ..
- a. akses ke dan darijalan umum;
:•:~•:••::•--:::h~;.: •
- b. akses ke tempat pemberhentian bus/kendaran; \
::
H •
- c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
• , : ________________
T
••• l
- d. tanda- tanda/rambu- rambu dan/atau markajalan;
- e. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 27
Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaiinaria dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilaksanak~n dengan menyediakan : · 1 · ;! ·
- a. tanda naik/turun;
1
:,;;.
- b. tern pat duduk khusus yang aman dar1 nyaman;
:,.:\_r,-~.
- c. alat ban tu;
: , '. • ::.
: ,
!
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyaL
":'.J::
'1• "\
•:J:H:•.
.:\1/:-.:. ,••
(
.
i
ti:igf,i.~:s(t/: -\_ '}I{L: Pelayanan informasi sebagaimana yang diaj~§:µ9\galgµX,&gt; ;: '" Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilaksanakan §'.~}~m~(jb,~n~µ~f; ';' penyediaan dan penyebarluasan infcfr~:~:~i{::);yaµg(S:'' menyangkut segala bentuk pelayanan yaijg\p\s~·~fai?~'h, bagi Lansia. \ ', .{ 1 :\: ·: ;,, . t(
• -
: .
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 29
:-;
:.::• ;} ;;:, : :r; .
-•i
:, ":.. \'· ., '-·,, ,-t ·, ·,. - -Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud :dalatrj.'tPas~l :' -24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam beqtB~;-;, iiH i \_ \ ·. i. '
;}J;:
.
;
;
- a. penyediaaan tanda-tanda khusus, bunx(#a~ ;g~m~c1.r ;'. pada tempat-tempat khusus yang di~edi~~~tjJ'(patl~ :, :: . "· ·.·. ·-~ ;) ; . .l, ' setiap sarana dan prasarana bangunan'.jfasili fcts 1: · umum; :J. -: 1:}{ 1 /:i!i/i. :ur ;':\;
- b. penyediaan media informasi sebaga1 ; :·,: saraha' 1 ; komunikasi an tar Lansia. ; ··· · Jht~;t,;;t;if
I
;
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 30
\_\_
,•,;.i.
:;:s(.
\_ .
:.:'.~~I
~
1
•:\_i
- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah,: · masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan ·secara ·› bertahap dengan
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 31
.
.
..
- ( 1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan ~ht1kµrp.:, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),hllt;uf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberiki:Ul rasa aman kepada Lansia. . . : . ,.. , r:
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksana~p,n · melalui : ; :'i::1: ·
- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
.
i
- b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/ a tau: di dalam pengadilan; :
- c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadap\_~n : dengan hukum di luar pengadilan. ·
" .
• i::•: .:~
• \ ;"'. ~: ;~
,:
,
.
Bagian Ketujuh Bantuan Sosial
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 32
.&lt;;..
\_;;.
:&lt;!.LS
tnr;:
~-
,t.: ;• !
: .. : '..
:;-i
-!;.;;;
:\_
'
- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalain Pas~;i is?', ayat ( 1) huruf g, diberikan kepada Lansia Pc&gt;t~n~ia'.i '.. , ' , · ~ ·1 ·· ,· ( · · -. . '11 .. , .. : . ·-: '. . yang tidak mampu agar Lansia dapat m,t:;!nenynt{;:'\i keb~tuhannya dan meriingkas~,~~-.UAlH~\t~~~~~ljl:;ll[ keseJ ah teraannya. :;,;;;; .. ·. , ;; , :;; ,.,.,. 1 ?,\_., . ;"'' ,t;,,;.;u ., ., ~r:: ., :/ · .. , ~',~-'.;:;:.y-~-:. ~ ... ; ? :;' .::. --~-;~ ~~
'.i''
- (2) ·-·:f1 ~;~ ,t). Ban tuan sosial se bagaimana dimaksu~fii~~i(\~Y~t}{ 3-JfrFF(!~ bersifat tidak permanen, baik dalam befi\t:i}&lt;;:w#t¢d~Ji!;!~!k\ finansial, fasilitas pelayanan dan inforrn;~~F2!\'.};jl)il1 \, ih):W\:}/J
- (3) Ban tuan sosial se bagaimana dimaksudJpada' ! af4t d?) ;J · · '.,'·, 'io ! ', I,;,·' . \ ! .-. . . ·\ '1 ll. '. I, t d1benkan pada Lansia yang sudah :d1seleksi' 1 dafi'; :.::1 ! · ·,' .,,· · ·/1\1';,\_;, '\·' memperoleh bimbingan sosial. · · ,: : :·?r ;'.
•.••: .:1
I
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 33
Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:
,
- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lan~i~'J?otg11§iai · yang tidak mampu; :.· , . , , . -:iE ..
- b. membuka dan mengembangkan usaha:c1.alarµ,r~11g~?- · meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dah : :'..;'., t/.
- c. mendapatkan kemudahan dalam mell?-p¥rol~ll ,. kesempatan berusaha. ·:;··:ir:.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 34
.z
:--•i
\_:
;
L: .;
•.
I'
'.'~:•
.:.~\_;;1\_
:--~~ ✓-;
::~•
'.(&gt;:•
Pemberian bantuan sosial dilaksanakan ·:\_' ,:d~ng?,g
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 35
' , •
- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepad~ L,~n~i~ Potensial yang tidak mampu, baik perpranga:r:i . atau kelompok untuk melakukan usaha se.t;1tjiri -. at€lµ kelompok usaha bersama dalam sektor non formal. ; : ..
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan :di'..·, dalam pan ti dan/ a tau di luar pan ti. .. ·: · ·: · :
- (3) Bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaks:ud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk: &gt;-· \_ · ,:c:~-:!ti
- a. pelayanan harian Lansia ( Day Care Services);:: ·. ;:;,,J
- b. pelayanan melalui keluarga sendiri -(Home\_~ G\_qr;e · Service); · ... , : I.,··: .
- c. pelayanan melalui keluarga pengganti ( Foster Care· Service);
- d. Usaha Ekonomis Praktis (UEP);
- e. Kelompok usaha bersama ( KUBE ) .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara -pemberi~.n bantuan sosial dan pembinaan. akan diatur-:-diat;µ~ dalam Peraturan Bupati. ; · · ~ u
:•-i r
'": .L
.
;' ,, t.::/ ..
f, :'
- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosiM;GJinierir{t~h Daerah melakukan pem binaa~ terl{&lt; ,} i,,: ;J;}i;'.an.~~i
(
)C
.
- 12 ) i~i? 1~:iJ~~r~~:~!;~~:~1111~1~11 mformas1, dan/ a tau bentuk pembmaan'.la1:rn:wf!m/ ;;::;1;;:n11rrur
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara&gt;t&gt;etnBiria'.tit~:tttf bantuan sosial dan pembinaan akan 'diat'thittfal~ftl\;'.;'::f,/ Peraturan Bupati. ,i,l\:; 1 : ;,
Bagian Kedelapan Perlindungan Sosial
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 37
;;:::1;v;:.:.
:i,i::;
i
i
L ..
: .
:
! • •
' I ·., · ---~-~rr:·. (;·~·:·\_ ,. tf.L~}· ·
- (1) Pemberian perlindungan sosial selJagatIIl~Q~;! · dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hu:ruf ;h~i dimaksudkan untuk memberikan perlindungari-:t?ag(: \_·· h Lansia Tidak Potensial agar terhindar dari. Pyf:p\_ag~l:: ;; ,;,. resiko &gt; :1:I b'.. i:i;;\_ ' ··
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),,-meHpptf , : berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik~ :.rrfe\_ntgH ·· .. maupun sosial yang dapat menga,kip~tk~f:! ketidakmampuan Lansia menjalankan p;eran~m · sosialnya. . . ,
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayaF (1) dilaksanakan melalui: . . ..
- a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakari .· dikediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan. ·· oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;,: · -i&gt;,,:·~i:~.
•
- b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahte:;racin, bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan so\_E;foJ baik dikelola Pemerintah Daerah II1:aUp\:\J1,, ... ··1 . masyarakat; . . : · . ;i
- c. pemberian pelayanan dan jaminan- sosialj\al~m. bentuk santunan langsung di luar pqnq : b?.-gi: Lansia yang hidup dan dipelihara ditenga\_h-:-te1:1g~Ji. · keluarga atau masyarakat lainnya, seda,ngkgn; bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem;panti;:
- d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yarig meniggal dunia dan tidak diketahui di~etahui identitasnya dilalukan secara bermartabat a,9ala,µ menjadi tanggungjawab Pemerintah Daera,.h dan/ atau masyarakat setempat. i:
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 38
• •:-=:n
- :;L;:;t
- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panti menampung Lansia terlantar. Werda. gup~ · &lt; &gt;: 1 . , ~21.di:
. \ :: lj
: ··-:·::
:· ;,r,::~: '
•::cih
. : ;::.~ ;,
: ',:I
ri.:~ ~-
!' !
'
'.
,.
'
- (2) Panti werda yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) diutamakan untuk Lansia terlantar Dinas Sosial Kabupaten Sumenep. ayat
dapat
- (3) Untuk memberikan perlindungan terlantar, masyarakat dan dunia membentuk Panti Werda.
BAB VI - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 39
~
::
t&gt;;:. :;:
l
Ji--;- ..
- (1) Di Desa atau Kelurahan dibentuk len;ib~~~;.karc1.~g';\ .,' Werda yang meru pakan wad ah bco\gi keg~aJ~P,iiP,~~sialJ ii;: r ::
r: .
:
- (2) Karang werda sebagaimana yang dima~~1g~HiQ.~\·~~} &gt;i! j, it ( 1) merupakan lembaga sosial kemasy~;ralfJ:l.Jfip.-a;rutr~ ?./: t Pemerintah Desa a tau kelur~hag,-j rt /&lt;:lal{ii:n} {i:!ii'; memberdayakan Lansia. / ~·-'. ;t\:::,.· ':i;;j,';/".i'.i
- (3) Koordinasi Karang Werda dilakukan: -ql~.fl. tf.qajtjl. kerjasama Karang Werda yang merupa~aµ}jartpg~-n;·· kerjasama antar Karang Werda pada ·: lingk}\P kecamatan. · ·:i , · ' .· t '' I:
1
•
'i.,•
:
- (4) Pembinaan Karang Werda sebagaimana diniaksud · · pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. ;
BAB VI - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 40
- ( 1) Dalam upaya peningkatan kesejahten1~~ r:s.o~i~~ . Lansia ditingkat Daerah, dapat dibentuk ,:.:Komjs'i: Daerah Lansia dengan Keputusari Bup~ti. :,;;·: ________________ ;::·,~:
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimak:;,ug paq.a ayat (1) pada dasarnya mempunyai : ~t~gc;t;t3.: mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pen1ngkatah Kesejahteraan Lansia, memberikansar~n :··:··ci~~ · · · pertimbangan kepada Bupati dalam r;ne,qy,us\in kebijakan upaya peningkatan Kesejahtera~n Lansia,. i\_ 1 :i
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 41
- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan :Yang seluas-luasnya untuk berperan dalamupay;:i peningkatan kesejahteraan sosial lanjut\_ usia. , ..
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud p,ada ay~f (1) dapat dilakukan secara perseorangan, J&lt;elu\_arg~, kelompok, masyarakat, organisasi so~ial, 9-an/ ata~ organisasi kemasyarakatan. ·i : :· Jn.
1•
:
•.
•\_fn
;., 1,:.
Lansia
•
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
,
•.•\
•r
Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal 1 September 2015 ## BUPATLSUMENEP Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Penetapan: Diundangkan di : Sume p pada tanggal : 10 D s mber 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DA H KABUPATEN SU1wi11,1,icP Pembina Ulama Madya NIP 19580618 98107 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 250-4/2015