PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG Nomor 8 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN SURUKT UR OR CANISAS YAYA 2 RJA KAN UR PRAJA KASUPAATAN Dies POLISI PAMOKS SR SELATAN | PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR POLIS! PAMONG PRAJA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa setelah dilakukan evaluasi dari aspek subtantif, efektifitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja yang telah ada perlu diadakan penyempurnaannya.
Mengingat
- b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perobahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169) : 2
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) :
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112 ):
6. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593),
11
Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri No.01 / SKB / M.PAN/4/2003, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN
enetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB. I KETENTUAN UMU Pasal 1
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1
- Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : 3
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan : 2
- Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 4,
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan : 6
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah :
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan :
- Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasionai Lapangan , 8
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan :
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 3
- (1) Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Bidang Polisi Pamong Praja.
- (2) Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
Pasal 4
- (1) Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi dibidang Otonomi Daerah sebagai berikut :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah :
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah :
5. Cc. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah :
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya :dan
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal $
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatas, Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis dibidang Polisi Pamong Praja sesuai dengan linkup tugasnya yang meliputi penertiban perizinan, penegakan hukum, penyidikan, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS serta penyuluhan : a
- Penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan pengawasan, pengamanan, penertiban dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum lainnya : b
- Perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS:
- Pelaksanaan Administrasi dan Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja : dan d
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :
2. Kepala Kantor . a
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
4. Seksi Pembinaan Umum/Sumber Daya Manusia
5. Seksi Pembinaan Operasional. d
6. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum e
7. f Unit Pelaksana Teknis (UPT).
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi dan Tatakerja Kantor Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Pasal 7
Kepala Kantor mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dibidang Kantor Polisi Pamong Praja.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Polisi Pamong Praja.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusun program, urusan Umum Kepegawaian, Keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program :
- b. Melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan :
- C. Melaksanakan urusan keuangan, urusan umum tata usaha, rumah tangga dan administrasi kepegawaian :
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja :
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Pasal 9
- (1) Seksi Pembinaan Umum/ SDM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Pembinaan Umum/SDM mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk penyuluhan dan pembinaan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, ketentraman dan ketertiban serta Perundang -Undangan, Peraturan Daerah serta Keputusan Bupati.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diamksud ayat (2), Seksi Pembinaan Umum/ SDM mempunyai fungsi :
4. Perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, Diklat dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan dan ketertiban wilayah. a
5. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. b
6. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban dalam rangka menegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. C
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Pasal 10
- (1) Seksi Pembinaan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Polisi Pamong Praja.
- (2) Seksi Pembinaan Operasional mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk Pelaksanaan Operasional dan Pengawalan.
- (3) Untuk meyelenggarakan tugas tersebut pada ayat 2 diatas, Seksi Pembinaan Operasional mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk Pelaksanaan Operasional pengamanan.
- b. Penyusun pedoman dan petunjuk Pelaksanaan Operasional Pengawalan.
- c. Penyusun pedoman dan petunjuk Pelaksanaan Operasional kesamaptaan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Pasal 11
- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Polisi Pamong Praja.
- (2) Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan operasional penertiban serta penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, seksi ketentraman dan ketertiban melaksanakan fungsi :
- a. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kebijakan Daerah.
4. . Pengkoordinasian aparat ketertiban, TNI, Kepolisian dalam b. rangka Penegakan Hukum.
5. . Melaksanakan penertiban perizinan dan penegakan Peraturan Daerah.
6. . Melaksanakan operasional dan pengamanan dan tugas lain d yang diberikan atasan
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12
Pasal 12
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam beberapa Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam bidang Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
BAB V - TATA KERJA Pasal 13
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unit Kerja Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
BAB V - TATA KERJA Pasal 13
Pasal 14
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan bila terjadi menyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA Pasal 13
Pasal 15
- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi, petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
'
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V - TATA KERJA Pasal 13
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI - PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELON Bagian Kesatu Pengangkatan, Pemberhentian Dalam Jabatan Pasal 17
Pasal 17
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang beriaku.
BAB VI - PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELON Bagian Kesatu Pengangkatan, Pemberhentian Dalam Jabatan Pasal 17
Pasal 18
- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon Il. a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 19
Pasal 19
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilingkungan Kantor Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20
Pasal 20
|
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21
Pasal 21
Penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan uraian tugas dalam bentuk rincian masing-masing Pejabat Struktural, Fungsional dan staf sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Laerah ini diatur lebin lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pasal 22
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menepakan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada Tanggal :24 April 2007 BUPATI PESISIR SELATAN dto -NASRUL ABIT -

Penetapan: Diundangkan di Painan Pada tanggal 23 Juli 2007. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto - Drs. H. ADRIL z NIP. 010087271. Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor:7 Seri: D6