PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 76 Tahun 1998 tentang PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN GRESIK Tbk (berlaku 20 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah Badan Usaha Milik Negara dan meningkatkan penerimaan Negara melalui privatisasi Badan Usaha Milik Negara, dipandang perlu melakukan penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Gresik Tbk;
- b. bahwa penjualan saham milik Negara Republik Indonesia tersebut merupakan pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Gresik Tbk;
- c. bahwa pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang- ...
Menetapkan
:
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Semen Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 30);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (KUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN GRESIK Tbk.
BAB I - PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Gresik Tbk yang didirkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1969.
BAB I - PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
Pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam rangka privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Gresik Tbk melalui penjualan secara langsung saham milik Negara Republik Indonesia kepada mitra strategis.
BAB I - PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Penyertaan modal Negara yang dikurangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebanyak 83.042.000 (delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu) saham atau kurang lebih sebesar 14 % (empat belas persen) dari keseluruhan jumlah saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Gresik Tbk yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.
BAB II - PELAKSANAAN PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Pelaksanaan pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan pelaksanaannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.
KETENTUAN PENUTUP
Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1998 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ## AKBAR TANDJUNG

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE