Unknown PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Nomor 15 Tahun 2017 tentang PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE (berlaku 04 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene;
14. Peraturan Bupati Majene nomor 44 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Majene ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majene.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Majene.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Majene.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Majene.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah semua tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh obyek pengawasan dalam rangka melaksanakan saran dan rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional.
10. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh UndangUndang.
11. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI dan APIP adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, meliputi :
- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja;
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- d. Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- e. Pengaduan masyarakat;
- f. Pemeriksaan Hibah dan Bansos;
- g. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
- h. Monitoring dan Evaluasi.
SISTEMATIKA
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 5
- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan ini meliputi :
- I. Pendahuluan
3. II.Maksud dan Tujuan
- III.Ruang lingkup
- IV.Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP
- V.Tim Tindak Lanjut Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP
VI.Pelaporan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP VII.Standar Operasional Prosedur Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Penetapan: Ditetapkan di Majene Pada tanggal 04 April 2017

Penandatangan: BUPATI MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD H. FAHMI MASSIARA

Penetapan: Diundangkan di Majene Pada tanggal 04 April 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD ## H. SYAMSIAR MUCHTAR M. BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 15.

Penandatangan: ## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 15 TAHUN 2017 TANGGAL : 04 APRIL 2017 ## TENTANG ## PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE ## I. PENDAHULUAN

Penandatangan: Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK dan OPD menerima LHP APIP untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut. ## II. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. ## III. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meliputi : ## A. Pemeriksaan keuangan Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. ## B.Pemeriksaan kinerja Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. - C.Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigasi. - D. Penyelenggaran Pemerintahan Desa; - E. Pengaduan masyarakat; - F. Pemeriksaan Hibah dan Bansos; - G. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa; - H. Monitoring dan Evaluasi. ## IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH - A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Penandatangan: Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang telah diterima oleh Bupati Majene dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Majene kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati Majene selaku ketua tim tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan. | NO | URAIAN | PENANGGUNGJAWAB | WAKTU PELAKSANAAN | KET. | |------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|

Penandatangan: | 1 | Konsep Perintah Bupati | Inspektorat | 1 - 5 hari setelah LHP diterima | |

Penandatangan: | 2 | Jawaban OPD atas Rekomendas i | OPD Terkait | 1 - 7 hari setelah perintah Bupati diterima OPD | | | 3 | Rekapitulasi tindak lanjut | Inspektorat | 1 - 3 hari setelah jawaban diterima | |

Verifikasi: | 4 | Pengiriman laporan tindak lanjut beserta bukti tindak lanjut | Inspektorat | 1 - 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh | | - B.Kewajiban OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

Penandatangan: 1. OPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati/Wakil Bupati/Inspektur yang ditujukan kepada OPD terkait. 2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene Pada tanggal 04 April 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene Pada tanggal 04 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 15.

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR

: 15 TAHUN 2017

TANGGAL

: 04 APRIL 2017

## TENTANG

## PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK dan OPD menerima LHP APIP untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meliputi :

## A. Pemeriksaan keuangan

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

## B.Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang

dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

- C.Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang

dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigasi.

- D. Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- E. Pengaduan masyarakat;
- F. Pemeriksaan Hibah dan Bansos;
- G. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- H. Monitoring dan Evaluasi.

## IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

- A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang telah diterima oleh Bupati Majene dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Majene kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati Majene selaku ketua tim tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan.

| NO | URAIAN | PENANGGUNGJAWAB | WAKTU PELAKSANAAN | KET. |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Konsep Perintah Bupati | Inspektorat | 1 - 5 hari setelah LHP diterima | |
| 2 | Jawaban OPD atas Rekomendas i | OPD Terkait | 1 - 7 hari setelah perintah Bupati diterima OPD | |
| 3 | Rekapitulasi tindak lanjut | Inspektorat | 1 - 3 hari setelah jawaban diterima | |
| 4 | Pengiriman laporan tindak lanjut beserta bukti tindak lanjut | Inspektorat | 1 - 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh | |

- B.Kewajiban OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
1. OPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati/Wakil Bupati/Inspektur yang ditujukan kepada OPD terkait.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
3. Inspektorat selaku koordinator OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi.
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, OPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi.kondisi.:
- a. force majeur , yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
- b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan :
- 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
- 2) pejabat menjadi terpidana; atau
- 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
- c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu :
- 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
- 2) perubahan regulasi.
- C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan OPD terperiksa serta Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).
- Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP berkoordinasi dengan MPTPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
- D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat- lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait.

## V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK dan APIP

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP terdiri dari :

| JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | TUGAS TIM |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina | Bupati | bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasilpengawasan Pemerintah Kab. Majene |
| Pengarah/Penasehat | 1. Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah | memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Pemerintah Kab. Majene |
| Ketua | Inspektur | mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan di Pemerintah Kab. Majene. |
| Sekretaris | Sekretaris Inspektorat | a. menyusun rekapitulasihasil monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan. |
| | | b. menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Majene |
| Anggota I | Inspektur Pembantu, Ka Sub Bag Umum Evaluasi dan Pelaporan, Pejabat Fungsional | Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan. |
| Anggota II | JFU Inspektorat | mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan di OPD. |

## VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN APIP

- A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke Kemendagri dalam 1 periode.

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK dalam 2 periode yaitu Semester I dan Semester.

- B. Tujuan Pelaporan
- C. Format Laporan
3. Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari OPD terkait.
1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan BPK ditandatangani Bupati/ Wakil Bupati.
2. Format laporan per Triwulan.

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ...

ATAS...PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

TAHUN ANGGARAN...

LHP NOMOR...tanggal...

| NO | Temuan Pemeriksaan | Rekomendas i | Tindak lanjut | Perkembangan Tindak Lanjut | STATUS | STATUS | STATUS | STATUS | KET |
|------|----------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | TS | TB | BT | TDT | |

BUPATI /WAKIL BUPATI

NAMA

## 3. Format Ikhtisar Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP

## IKHTIISAR TEMUAN

ATAS ... LHP NOMOR...Tanggal...

HASIL PEMERIKSAAN ...

| | | | | Tindak Lanjut | Tindak Lanjut | Tindak Lanjut | Tindak Lanjut | Tindak Lanjut | Tindak Lanjut | Tindak Lanjut | Tindak Lanjut | Tindak Lanjut | Tindak Lanjut |
|----|--------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| No | Temuan | Nilai Temuan | Nilai Rekomendasi | Sesuai | Belum | Tidak dapat Ditindaklanjuti | Tidak dapat Ditindaklanjuti | | | | | | |

BUPATI /WAKIL BUPATI

NAMA

VII. Standar Operasional Prosedur Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/APIP.



| Menindaklanjuti dengan membuat/melengk api/mempertanggu ngjawabkan dan menyetorkan uang ke kas daerah dan/ atau ke kas negara sesuai dengan rekomendasi BPK/APIP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TLHP BPK dan APIP hasil koordinasi dengan DPRD |
| Melaporkan hasil TLHP kepada BPK dan DPRD melalui penanggung jawab dan sekretaris tim TLHP BPK dan APIP |

## Prosedur

| NO | Prosedur | Jangka Waktu Penyelesaian |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | BPK dan APIP menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Bupati dan tembusan kepada Inspektorat. | |
| 2 | Bupati / Wakil Bupati menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektorat selaku Sekretaris Tim Tindak lanjut | 5 hari |
| 3 | Sekretaris Tindak lanjut mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan | 5 hari |

| 4 | Sekretaris Tindak lanjut membuat Rencana Aksi LHP Aparat Pengawasan | 7 hari |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5 | Sekretaris Tim TL melaksanakan persuratan ke SKPD guna menindak lanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan | 12 hari |
| 6 | Rapat di pimpin oleh Bupati / Wakil Bupati dan sekaligus Sekretaris Tindak lanjut menyampaikan Rencana Aksi tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian Tindak lanjut | 3 hari |
| 7 | Anggota Tim Tindak Lanjut dan OPD/Obrik melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah di sampaikan oleh Aparat Pengawasan | 3 hari |
| 8 | OPD/Obrik menindaklanjuti temuan aparat pengawasan baik temuan administrasi maupun temuan keuangan | 14 hari |
| 9 | Rapat dengan SKPD / Obrik guna mengecek sejauhmana tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas temuan yang telah di sampaikan dengan menyampaikan bukti tindak lanjut atas temuan administrasi dan khusus temuan keuangan dengan amelampirkan Surat Tanda Setoran yang di lengkapi dengan Rekening Koran. | 4 hari |
| 10 | Tim Tindak Lanjut melakukan konsultasi kepada Aparat Pengawasan guna menyampaikan tindak lanjut yang telah dilaksanakan | 2 hari |
| 11 | Tim tindak Lanjut menyampaikan laporan realisasi tindak lanjut yang telah di laksanakan kepada aparat pengawasan di sertai bukti pendukung tindak lanjut | 2 hari |
| 12. | Menginventarisir temuan yang telah lewat 60 hari dan membuat persuratan ke Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi ( MP-TGR. | 2 hari |
| 13. | Menyerahkan ke Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) temuan yang telah lewat 60 hari untuk di agendakan guna penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). | 1 hari |
| Jumlah | Jumlah | 60 hari |

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

## H. FAHMI MASSIARA