PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Nomor TAHUN Tahun 2015 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 7 Juni 1945)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,
- a bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna dan lingkungannya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); %
- 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4532);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31); 14) Raya
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. 7 Bangunan gedung umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
7. 6 Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan / atau yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. air,
8. 8 Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan / atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
10. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
10. 9 Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang didirikan menggunakan kaidah /norma adat masyarakat setempat sesuai budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
11. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran
13. Mendirikan bangunan gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan bangunan gedung:
12. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.
14. Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti dan / atau menambah atau mengurangi bagian bangunan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya di Singkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya.
15. Membongkar bangunan gedung adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan / atau prasarana dan sarananya
17. 17.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
18. 19 Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
20. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawatbangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
21. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya pada atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau sempadan pagar atau batas persil atau tapak. persil garis
22. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan / tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas Gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata dan rencana tata bangunan dan lingkungan ruang
24. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas /manajemen konstruksi, termasuk Pengkaji Teknis Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya.
26. 26.Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut
27. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dalam pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.
Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- C. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Pasal 4
- (1) Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, peran masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif, penyidikan, pidana, dan peralihan
- (2) Untuk bangunan gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam peraturan daerah ini maka harus mengikuti Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
- (1) Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
- b. bangunan rumah tinggal deret;
3. bangunan rumah tinggal tunggal;
4. C bangunan rumah tinggal susun; dan
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
7. bangunan gereja, kapel;
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar , surau;
- C. bangunan pura;
10. e bangunan kelenteng; dan
11. d bangunan vihara;
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya;
- a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran pemerintah dan non pemerintah dan sejenisnya;
16. bangunan gedung pabrik;
17. e bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi bioskop dan sejenisnya;
18. d bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
- f. bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte terminal kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara; peti bus,
- h. bangunan tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
21. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
- (4) Bangunan gedung sosial fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya serta pelayanan pemerintahan dapat berbentuk:
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti panti dan sejenisnya;
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus, sanggar dan sejenisnya;
- C. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;
26. e bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan kantor pemerintah, stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
- d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya; dan
- (5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi.
- (6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
- b. bangunan rumah toko penangkaran burung walet gudang;
31. a bangunan rumah toko (ruko);
32. C bangunan rumah kantor (rukan);
- e. bangunan gedung mall apartemen perkantoran perhotelan; dan
- d. bangunan gedung mall apartemen perkantoran;
- f. bangunan kombinasi lainnya.
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6
- (1) Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten Kubu Raya dan / atau RTBL dan persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Bupati melalui penerbitan IMB
- (3) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Bupati.
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7
- Klasifikasi bangunan gedung menurut klasifikasi fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung:
- (2) Klasifikasi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
- (1) Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan
BAB III - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendataan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11
- Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: 8. status hak atas tanah dan / atau izin pemanfaatan dari hak atas tanah; pemegangan
- C. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- b status kepemilikan bangunan gedung;
- d. Perizinan yang terkait dengan lingkungan hidup untuk bangunan gedung tertentu.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- 1) persyaratan peruntukan lokasi;
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
- 2) intensitas bangunan gedung;
- 4) pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;
- 3) arsitektur bangunan gedung;
- 5) rencana tata bangunan dan lingkungan
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri atas:
- 2) persyaratan kesehatan;
- 1) persyaratan keselamatan;
- 3) persyaratan kenyamanan;
- 4) persyaratan kemudahan.
Bagian Kedua Persyaratan Administratif Bangunan Gedung
Paragraf 1 Status Hak Atas Tanah
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12
- (1) Setiap bangunan harus didirikan diatas tanah yang status kepemilikannya jelas baik milik sendiri maupun milik pihak lain
- (2) Dalam hal tanahnya milik lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan persetujuan /izin pemanfaatan tanah dalam bentuk perjanjian dengan pemilik bangunan secara tertulis. pihak
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, luas, letak dan batas-batas tanah dan fungsi bangunan gedung dengan jangka waktu pemanfaatan tanah
- (4) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkan izin dari Bupati
- (5) Bangunan gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
- 1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Bupati, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Status kepemilikan rumah adat masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14
Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan. dan
Paragraf 2 Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15
- (1) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi persyaratan peruntukan, intensitas, arsitektur dan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Setiap pengembang yang membangun kompleks perumahan menyediakan sebagian lahannya untuk dijadikan fasilitas sosial dan menyerahkan kepemilikan lahan tersebut kepada pemerintah Daerah wajib
- (3) Ketentuan mengenai luas lahan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pada
Paragraf 3
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
- Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam ketentuan tentang rencana tata ruang dan ketentuan tentang tata bangunan dan lingkungan dari lokasi bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai rencana tata ruang dan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma. pada
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan GSB
- (4) Bangunan Gedung yang dibangun diatas prasarana dan sarana umum di bawah prasarana dan sarana umum, di bawah atau di atas air, di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi, di daerah yang berpotensi bencana alam, dan di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) , harus sesuai dengan peraturan perundangundangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Bupati dan / atau instansi terkait lainnya.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan, ketentuan mengenai peruntukan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. pada
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17
- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW , RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi Bangunan
@
- Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada Pemilik Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18
- (1) Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas Bangunan Gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas Bangunan Gedung,
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19
- (1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20
- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW , RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21
- (1) KLB ditentukan atas dasar dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, daya
fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum
- (2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22
- (1) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan atas dasar pertimbangan keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintas penerbangan.
- (2) Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW , RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23
- (1) GSB ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) GSB Gedung meliputi ketentuan mengenai jarak Bangunan Gedung dengan jalan, tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan;
- (3) GSB meliputi GSB untuk bagian muka, samping, dan belakang:
- (4) Penetapan GSB berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (basement) .
- (5) Ketentuan GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW , RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara dalam Peraturan Bupati.
- (6) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24
- (1) Jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman diberlakukan per kapling/ persil dan/ atau per kawasan
- (3) Penetapan jarak antarbangunan, dan jarak antara jalan dengan pagar halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (basement) .
- 4) Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum
- (5) Ketentuan besarnya jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW , RDTR, RTBL dan/ atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
- (6) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
Paragraf 4 Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25
Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat / tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26
- (1) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam peraturan zonasi dalam RDTR dan/atau Peraturan Bupati tentang RTBL.
- (2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
- (1) Bentuk denah Bangunan Gedung harus dapat mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam.
- (2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang dengan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29
- Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) @ meliputi:
- b Persyaratan sempadan Bangunan Gedung; ruang
- a Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP);
- c Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
- d . Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- f. Tata tanaman;
- e Daerah hijau pada bangunan;
- g. Sirkulasi dan fasilitas parkir;
- i. Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung:
- h Pertandaan (Signage); dan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30
- 1) Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air , sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas) .
- (2) Persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan / atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk GSB, KDB, KDH, KLB, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua berkepentingan\_ pihak
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupati sebagai acuan bagi penerbitan IMB.
- (1) Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar / pohon dan bangunan penunjang.
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32
- (1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Basement (KTB) ditetapkan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33
- (1) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
- (2) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai maksimal 1,50 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34
- (1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) Daerah hijau bangunan (DHB) merupakan bagian dari kewajiban permohonan IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) .
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36
- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak mengganggu sirkulasi kendaraan hijau
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37
- (1) Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kaveling dan/atau ruang publik tidak boleh berukuran lebih besar dari elemen bangunan / pagar serta tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan / dipertahankan\_
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38
- (1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf 1 harus disediakan dengan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan / atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting harus
- (2) Kegiatan dalam bangunan latau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tetapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) . dan
- (3) Kegiatan yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL dan UPL disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40
- (1) RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan /kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau. pada
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41
Persyaratan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
Paragraf 8 Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri dari persyaratan keselamatan Bangunan Gedung, persyaratan kesehatan Bangunan Gedung, persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung dan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung:.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43
Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran dan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir .
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44
- Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung; struktur atas Bangunan Gedung struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.
- (2) Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat /kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan
keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:
- a. fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;
2. b pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
3. C . pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur Bangunan Gedung sesuai zona gempanya;
4. d struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
5. e struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi, dan;
- f. keandalan Bangunan Gedung:
- (3) Pembebanan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan SNI 03-17262002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; atau standar baku dan/ atau Pedoman Teknis
- (4) Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai berikut:
9. konstruksi beton: SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi terbaru, SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru, SNI 03-34492002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru; tata cara perencanaan dan palaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung, metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung dan spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung;
10. b . konstruksi baja: SNI 03-1729-2002 Tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama masa konstruksi;
11. konstruksi kayu: SNI 03-2407-1944 Tata cara perencanaan konstruksi kayu untuk Bangunan Gedung, dan tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi kayu;
12. d konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45
- Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dal rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi dengan mengikuti SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan SNI 03 1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru. pasif pasif
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan
untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan 1735-2000 Tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan SNI 03-6573-2001 Tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
3. Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/ atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46
- Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan
- (2) Persyaratan instalasi proteksi harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47
- Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan
- umum dari bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan
- (3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tata cara proses pemeriksanaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/ atau membakar Bangunan Gedung dan / atau pengunjung di dalamnya.
- (4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan / atau pengunjung di dalamnya.
- (5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan / atau membakar Bangunan Gedung dan / atau pengunjung di dalamnya.
- (6) Persyaratan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman dan Standar Teknis yang terkait.
Paragraf 9 Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48
Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 49
- (1) Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa ventilasi alami dan / atau ventilasi mekanik / buatan sesuai dengan fungsinya
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, standar tentang tata cata perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/ atau Standar Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50
- Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan / atau buatan dan / atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam Bangunan Gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau / pantulan;
- b sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;
- C . harus dilengkapi dengan pengendali manual / otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai / dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI 03-6197 sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51
- (1) Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah /kotor, persyaratan instalasi gas medik; persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/ atau pengolahan sampah) .
- (2) Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya
- (3) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti:
- a. kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai sistem plambing;
5. b . SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru; dan
6. C . Pedoman dan/atau Pedoman Teknis terkait
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah /kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran / pembuangan dan dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan Standar Teknis terkait.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah SNI 03-6481 2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI 03-6379-2000 Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
- (1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya. pada
- (3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011-2004 Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan/atau standar baku/ Pedoman Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54
- (1) direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan kota.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan / atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI 03 4681-2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2453 2002 Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru; Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung atau standar baku dan/ atau pedoman terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55
- (1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada Bangunan Gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah\_
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan / atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/ atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56
- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
3. b tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- a. mengandung bahan berbahaya / beracun bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung;
5. c tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
6. e ramah lingkungan.
7. d sesuai dengan prinsip konservasi; dan
Paragraf 10
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57
Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58
- (1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot / furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59
- Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung:
- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti SNI 03-6389-2000 Konservasi energi selubung bangunan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6390 2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6196-2000 Prosedur audit energi pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar baku dan atau Pedoman Teknis terkait.
- 1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya.
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam Bangunan Gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada (2) harus mempertimbangkan: ayat
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
5. b . pemanfaatan potensi ruang luar Bangunan Gedung dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) .
- 4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan: luar
7. a rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
8. b . keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan / atau yang akan ada di sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
9. C . pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis terkait
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61
- Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan /atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan /atau sumber dan yang berada di dalam maupun di luar Bangunan Gedung. getar
- (3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung:
Paragraf 11 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62
Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung:
- (1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- (3) Bangunan Gedung Umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus
- (4) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64
- (1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelaton). lift,
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65
- Pembangunan Bangunan Gedung di atas prasarana sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sesuai dengan RTRW , RDTR dan/ atau RTBL;
- b tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/ atau di sekitarnya;
- C . tetap
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66
- (1) Bangunan gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai / gedung pertemuan masyarakat adat; atau sejenisnya.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Bangunan Gedung dengan Gaya/ Langgam Tradisional
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 67
- (1) Bangunan Gedung dengan gaya /langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi perkantoran,dan / atau fungsi sosial dan budaya.
@
@
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah / norma tadisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya /langgam Peraturan Bupati.
Paragraf 3 Kearifan Lokal
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 68
- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 69
- (1) Bangunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan Bangunan Gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen \_
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.
- (3) Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 70
- Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin topan dan kawasan rawan bencana alam geologi. Ax
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW , RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum
Paragraf 2 Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 71
- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap
2. perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW RDTR, peraturan zonasi dan /atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor dalam Peraturan Bupati.
- (4) kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan material longsor dan / atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat longsoran tanah pada tapak
Paragraf 3
Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 72
- (1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW RDTR, peraturan zonasi dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan /atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat hantaman gelombang pasang.
Paragraf 4 Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73
- Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW RDTR, peraturan zonasi dan / atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.
Paragraf 5
Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Angin Topan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 74
- (1) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam angin topan.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW , RDTR, peraturan zonasi dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat angin puting beliung:
Paragraf 6
Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 75
Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) meliputi:
- a. kawasan rawan tsunami;
- b. kawasan rawan abrasi; dan
- C. kawasan rawan bahaya gas beracun.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 76
- (1) Kawasan rawan tsunami merupakan kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/ atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW , RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami dalam Peraturan Bupati
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat gelombang tsunami. pada
- (1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan / atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW RDTR, peraturan zonasi dan /atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dalam peraturan bupati / walikota
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat abrasi
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 78
- (1) Kawasan rawan bahaya gas beracun merupakan kawasan yang berpotensi dan /atau pernah mengalami bahaya gas beracun
2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW RDTR, peraturan zonasi dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni Bangunan Gedung akibat bahaya gas beracun
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Umum
BAB V
Pasal 79
- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung:
- (4) Kegiatan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
- (5) Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1 Umum
BAB V
Pasal 80
Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan / atau pengawasan
BAB V
Pasal 81
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik Bangunan Gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (2) Pengawasan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis
BAB V
Pasal 82
- (1) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dirancang oleh perencana Bangunan Gedung yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan perencanaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. pada
Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi
Paragraf 1 Pelaksanaan Konstruksi
- (1) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung meliputi kegiatan pematangan lahan, pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung:
- (2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan
BAB V
Pasal 84
- (1) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan Bangunan Gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan / atau pemugaran Bangunan Gedung dan /atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung:
BAB V
Pasal 85
- Kegiatan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, kegiatan persiapan lapangan kegiatan konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan
- (3)
BAB V
Pasal 86
- (1) Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugas pengawas pelaksanaan konstruksi\_
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, dan IMB
BAB V
Pasal 87
Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berwenang:
- konstruksi setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas
- a. Memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat pelaksanaan
- b . Menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan, rencana kerja syarat-syarat dan IMB
- C . Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunen dan membongkar bangunan yang tidak memenuhi syarat, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan umum
- d. Menghentikan pelaksanaan konstruksi, dan melaporkan kepada instansi yang berwenang.
Paragraf 3 Pendataan Bangunan Gedung
BAB V
Pasal 88
- (1) Bupati wajib melakukan pendataan Bangunan Gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi Pemanfaatan Bangunan Gedung:
- (2) dimaksud pada ayat (1) meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang telah ada.
- (3) Khusus pendataan Bangunan Gedung baru, dilakukan bersamaan dengan proses IMB, proses Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan proses sertifikasi kepemilikan Bangunan Gedung:
- (4) Bupati wajib menyimpan secara tertib data Bangunan Gedung sebagai arsip Pemerintah Daerah.
- (5) Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah
Bagian Keempat Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB V
Pasal 89
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) , dan pengawasan pemanfaatan
BAB V
Pasal 90
- (1) Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 merupakan kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) .
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Pemilik Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan Bangunan Gedung selama Pemanfaatan Bangunan Gedung:
Paragraf 2 Pemeliharaan
BAB V
Pasal 91
- (1) Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan / atau penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung dan / atau kegiatan sejenis lainnya
BAB V
Pasal 92
- (1) Kegiatan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi perbaikan dan/ atau penggantian bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana
BAB V
Pasal 93
- Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan untuk seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana dalam
rangka pemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan untuk memperoleh perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) .
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung atau perorangan yang mempunyai kompetensi yang sesuai.
- (3) Lingkup layanan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
4. b . kegiatan pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung;
5. kegiatan analisis dan evaluasi, dan
6. d . kegiatan penyusunan laporan.
- (4) Bangunan yang tidak Laik Fungsi, Sertifikat Laik Fungsi (SLF)-nya dibekukan.
- (5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintah daerah dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan gedung.
Paragraf 5 Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung
BAB V
Pasal 94
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah:
- a pada saat pengajuan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- adanya laporan dari masyarakat; dan
- adanya indikasi perubahan fungsi dan/ atau Bangunan Gedung yang membahayakan lingkungan.
Paragraf 6 Pelestarian
BAB V
Pasal 95
- Pelestarian Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya sesuai dengan kaidah pelestarian.
- (2) Pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Paragraf 7
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan
BAB V
Pasal 96
- (1) Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah
berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (2) Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan
- (3) Bangunan Gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari tim ahli pelestarian Bangunan Gedung dan hasil dan harus mendapat persetujuan dari Pemilik Bangunan Gedung:
- (4) Bangunan Gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri atos:
- a. klasifikasi utama Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali tidak boleh diubah; yaitu
5. b . klasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya dan eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya sebagian dapat diubah tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya;
6. C . klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh diubah sebagian tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian utama Bangunan Gedung tersebut.
- (5) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mencatat Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan serta keberadaan Bangunan Gedung dimaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ( disampaikan secara tertulis kepada pemilik. Ap
Paragraf 8 Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan
BAB V
Pasal 97
- (1) Bangunan Gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan / atau pengguna dengan
BAB V
Pasal 98
- (1) Pemugaran, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban APBD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana teknis pelestarian dengan mempertimbangkan keaslian bentuk, tata letak; sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai nilai yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan Bangunan Gedung dan ketentuan klasifikasinya.
Bagian Kelima Pembongkaran
Paragraf 1 Umum
BAB V
Pasal 99
- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (3) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
Paragraf 2 Penetapan Pembongkaran
BAB V
Pasal 100
- Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar
BAB V
Pasal 101
- Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan
BAB V
Pasal 102
- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/ atau Pengguna Bangunan Gedung atau menggunakan penyedia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang memiliki keahlian yang sesuai
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung yang menggunakan peralatan berat dan /atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa
pembongkaran Bangunan Gedung yang mempunyai keahlian yang sesuai
- (3) Pemilik dan / atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat perintah pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung.
Paragraf 5 Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung
BAB V
Pasal 103
- (1) Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki keahlian yang sesuai.
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB V
Pasal 104
- (1) Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam yang menyebabkan rusaknya Bangunan Gedung yang menjadi hunian atau tempat beraktivitas.
1
- (3) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadinya bencana alam sesuai dengan skalanya yang mengancam keselamatan Bangunan Gedung dan penghuninya.
- (2) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap tingkatan pemerintahan yaitu:
- a. Presiden untuk bencana alam dengan skala nasional;
5. b . Gubernur untuk bencana alam dengan skala provinsi; dan
6. c Bupati untuk bencana alam skala daerah.
- (5) Di dalam menetapkan skala bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait. pada
Paragraf 2 Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan
BAB V
Pasal 105
- Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya penanggulangan darurat berupa penyelamatan dan penyediaan penampungan sementara
- (2) Penampungan sementara pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dalam bentuk tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi berupa tempat penampungan massal, penampungan keluarga atau individual\_
- (3) Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai.
- (4) Penyelenggaraan bangunan penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati / walikota
BAB V
Pasal 106
- (1) Bangunan Gedung yang rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau dibongkar sesuai dengan tingkat kerusakannya.
- (2) Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai hunian rumah tinggal pascabencana berbentuk pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
- (4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dana, peralatan, material, dan sumber daya manusia.
- (5) Persyaratan teknis rehabilitasi Bangunan Gedung yang rusak disesuaikan dengan karakteristik bencana yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan dengan
BAB V
Pasal 107
Rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana dapat dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan konstruksi Bangunan Gedung yang sesuai dengan karakteristik bencana.
Bagian Kesatu Pembentukan TABG
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Pasal 108
- (1) TABG dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.
C
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Pasal 109
- (1) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:
- a. Pengarah;
3. b Ketua;
4. C Wakil Ketua;
5. d Sekretaris; dan
6. e Anggota.
- (2) Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur:
8. asosiasi profesi;
9. b . masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung termasuk masyarakat adat;
10. c perguruan tinggi; dan
11. d instansi Pemerintah Daerah\_
- (3) Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimum sama dengan keterwakilan unsur-unsur instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap.
- (5) Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat yang disimpan dalam basis data daftar anggota TABG
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Pasal 110
- (1) TABG mempunyai tugas:
2. a Memberikan Pertimbangan Teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis Bangunan Gedung untuk kepentingan umum\_
3. b Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, TABG mempunyai fungsi: pada
- a. Pengkajian dokumen rencana teknis yang akan disetujui oleh instansi yang berwenang;
6. b Pengkajian dokumen rencana teknis
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Pasal 111
- (1) Masa kerja TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali.
4
Bagian Ketiga Pembiayaan TABG
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Pasal 112
- (1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG diuebankan pada APBD Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Biaya pengelolaan basis data.
4. b . Biaya operasional TABG yang terdiri dari:
- 1) Biaya sekretariat;
- 2) Persidangan;
- 3) Honorarium dan tunjangan;
- 4) perjalanan dinas. Biaya
- (3) Ketentuan mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Lingkup Peran Masyarakat
BAB VI
Pasal 113
Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat terdiri atas:
- 8 pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung;
- penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- d pengajuan Gugatan Perwakilan terhadap Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan dan/ atau membahayakan kepentingan umum
BAB VI
Pasal 114
- Obyek pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian termasuk perawatan dan / atau pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung:
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- dilakukan secara objektif;
- b . dilakukan dengan penuh tanggung jawab;
- c dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguan kepada pemilik / Pengguna Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan;
- d dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian kepada pemilik / Pengguna Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan\_
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap:
- b . Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/ atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat gangguan bagi pengguna dan / atau masyarakat dan lingkungannya;
- a. Bangunan Gedung yang ditengarai tidak Laik Fungsi;
- c dan/ atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat
- bahaya tertentu bagi pengguna dan/ atau masyarakat dan lingkungannya
- d Bangunan Gedung yang ditengarai melanggar ketentuan perizinan dan lokasi Bangunan Gedung.
- (4) Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui TABG.
- (5) Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor.
BAB VI
Pasal 115
- Penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat melalui:
- a. pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung;
- b pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok masyarakat yang dapat menggangu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
- (2) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan / atau tertulis kepada:
- a Pemerintah Daerah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban, serta
- b
- (3) Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor. pada
BAB VI
Pasal 116
- (1) Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b meliputi masukan terhadap penyusunan dan/ atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikannya secara tertulis oleh:
- a. perorangan;
4. b kelompok masyarakat;
5. organisasi kemasyarakatan;
- d. masyarakat ahli; atau
7. e masyarakat hukum adat.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan / atau menyempurnakan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung:
- (1) Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa berkepentingan dan bertanggungjawab dalam penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
- (2) Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh: pada
3. a perorangan;
4. b . kelompok masyarakat;
5. c organisasi kemasyarakatan;
6. d masyarakat ahli, atau
7. e masyarakat hukum adat.
- (3) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBL yang lingkungannya berdiri Bangunan Gedung Tertentu dan / atau terdapat kegiatan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapat disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- (4) Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Bagian Kedua Forum Dengar Pendapat
BAB VI
Pasal 118
- (1) Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
- (2) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan kegiatan yaitu:
3. b . penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL dan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
4. a penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
5. C . mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menghadiri forum dengar pendapat.
- (3) Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf adalah masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu dan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan\_ pada
- (4) Hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penyelenggara dan wakil dari peserta yang diundang:
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi simpulan dan keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung:
Bagian Ketiga Gugatan Perwakilan
BAB VI
Pasal 119
- (1) Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d dapat diajukan ke pengadilan apabila hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung telah menimbulkan dampak yang mengganggu atau merugikan masyarakat dan lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan.
- (2) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum
- (3) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara Gugatan Perwakilan.
- (4) yang timbul akibat dilakukan Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibebankan kepada pihak pemohon gugatan. Biaya pada
- (5) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menyediakan anggarannya di dalam APBD
Bagian Keempat
Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan
BAB VI
Pasal 120
Peran Masyarakat dalam tahap rencana pembangunan Bangunan dapat dilakukan dalam bentuk:
- a penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan RTRW RDTR, Peraturan Zonasi dan/ atau RTBL;
- b pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan Bangunan Gedung;
- pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pertemuan konsultasi dengan masyarakat tentang rencana pembangunan Bangunan Gedung:
Bagian Kelima
Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi
BAB VI
Pasal 121
Peran Masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan;
2. b mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung dan/ atau mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungan;
3. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
4. d melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis pembangunan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
5. e melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung:
Bagian Keenam
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung
BAB VI
Pasal 122
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a menjaga ketertiban dalam kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- b . mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat mengganggu Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- d melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis Pemanfaatan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
- e melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung.
Bagian Ketujuh Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Gedung
BAB VI
Pasal 123
Peran Masyarakat dalam pelestarian Bangunan Gedung dapat dilakukan @ dalam bentuk:
- a memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang tidak terpelihara, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, dan yang memerlukan pemeliharaan;
- b memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung bersejarah yang kurang terpelihara dan terancam kelestariannya;
- C memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang kurang terpelihara dan mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
- d melakukan gugatan rugi kepada Pemilik Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari kelalaian pemilik di dalam melestarikan Bangunan Gedung: ganti
Bagian Kedelapan
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran Bangunan Gedung
BAB VI
Pasal 124
Peran Masyarakat dalam pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atas rencana pembongkaran Bangunan Gedung yang masuk dalam kategori cagar budaya;
2. b . mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas metode pembongkaran yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya;
3. c melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat dan lingkungannya akibat yang timbul dari pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung;
4. d melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung.
Bagian Kesembilan Tindak Lanjut
BAB VI
Pasal 125
Instansi yang berwenang wajib menanggapi keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 124 dengan melakukan kegiatan tindak lanjut baik secara teknis maupun secara administratif untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Bagian Kesatu Umum
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 126
- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
7
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung:
Bagian Kedua Pengaturan
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 127
- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan /atau RTBL serta dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyelenggara Bangunan Gedung:
Bagian Ketiga Pemberdayaan
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 128
- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan profesionalitas Penyelenggara Bangunan Gedung dengan penyadaran akan hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung terutama di daerah rawan bencana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung.
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 129
Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung melalui:
- a. forum dengar pendapat dengan masyarakat;
2. b pendampingan pada saat penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian tenaga teknis pendamping;
3. c pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis dalam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola masyarakat secara bergulir; dan/ atau
4. d bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk penyiapan RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman.
Bagian Keempat Pengawasan
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 130
- Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini melalui mekanisme penerbitan IMB, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) , dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran Bangunan Gedung:
- a dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Peran Masyarakat:
- b . setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan pada
- dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa tanda jasa dan / atau insentif untuk meningkatkan Peran Masyarakat.
BAB VIII - SANKSI
Pasal 131
- Setiap pemilik dan / atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.
- (2) Setiap pemilik dan /atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain atau mengakibatkan cacat seumur hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita\_
- (3) Setiap pemilik dan / atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.
- (4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada dan ayat (3) hakim
BAB VIII - SANKSI
Pasal 132
- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak Laik Fungsi dapat dipidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian
- (2) Pidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian sebagaimana dimaksud (1) meliputi: pada ayat
- a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 1% (satu seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; per
4. b . Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan dan kerugian jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat; ganti
5. C Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan dan kerugian jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. ganti
7
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 133
- Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan gedung ## BAB X KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 134
- 1) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku
- (2) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun IMB yangdimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan revisi IMB, dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.
- (3) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan revisi IMB atau melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap
- (4) Permohonan IMB yang telah masuk / terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. tetap
- (5) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB , maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB.
- (6) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Wajib mengajukan permohonan IMB dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.
- (7) Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) , maka pemilik / Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) .
- (8) Permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang telah masuk / terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- (9) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik / Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) baru.
- (10) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun kondisi Bangunan Gedung tidak Laik Fungsi, maka pemilik / Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.
- (11) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini, maka Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 135
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan\_
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1/2015
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
NOMOR
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TENTANG
TAHUN 2015
BANGUNAN GEDUNG
## I UMUM
Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat; serta untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus berlandaskan pada pengaturan penataan ruang
Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung:
Peraturan daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan Gedung, aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung dalam tahapan penyelenggaraan Peran Masyarakat, aspek pembinaan oleh pemerintah, aspek sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan Gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebif efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/ atau kepemilikan
Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan Bangunan Gedung.
Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan dalam mendirikan Bangunan Gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/ pihak lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada turan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah. pera
Dengan diketahuinya persyaratan administratif Bangunan Gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan Bangunan Gedung, akan memberikan kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam mendirikan Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehinggga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.
Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.
Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya Peran Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui sarana yang disediakan melalui Gugatan Perwakilan.
Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan
dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan Bangunan Gedung.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan Gedung, dan pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung: Penegakan dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan peraturan perundang-undangan lain. Pengenaan sanksi pidana dan tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas\_
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas. Bangunan Gedung hunian usaha permanen. Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik negara menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau Bangunan Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung permanen. Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya semi permanen menjadi Bangunan Gedung Ayat (2) Cukup jelas. Perubahan dari dan / atau klasifikasi ke fungsi dan / atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen; atau persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi permanen. Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha) harus dilakukan melalui proses izin mendirikan Bangunan Gedung baru. Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama (misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian permanen) dapat dilakukan dengan revisi / perubahan pada izin mendirikan Bangunan Gedung yang telah ada. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas\_ Ayat (4) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan prasarana umum, sumber air, jaringan tegangan tinggi, kebencana-alaman, dan perhubungan serta peraturan turunannya yang berkaitan. daya Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas\_
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lokasi sebagai akibat perubahan RTRW RDTR, dan/ atau RTBL dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah daerah kepada Pemilik Bangunan Gedung. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi atau keperdataan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas . Ayat (2) Cukup jelas. 609) , dan rendah (lebih kecil dari 30%) . padat pusat kota KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk renggang dan/atau fungsi ditetapkan KDB rendah. Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri
PENJELASAN
Pasal 46
Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati / walikota dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.