Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2014 tentang PENETAPANTARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN -TAHUN 2014 | (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan frekuensi, jenis: pelayanan dan jenis samp
- pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah, serta berdasarkan penggunaan sendiri TPA, Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dibedakan berdasarkan
' Jenis sampah yang dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan sampah rumah : tangga, sampah perdagangan, dan sampah industri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
ngan nama Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan dipungut retribusi atas (ieayanan Persampahan/Kebersihan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan xrsampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi
At
-
b
.
.
.
Pengambilan pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara: | | |
Pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan/pembuangan akhir sampah, dan
Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
5275
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan menikmati Pelayanan Persampahan kebersian: ?#Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk #idakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi selayanan Persamp Kebersian
BAB IN
GOLONGAN RETRIBUSI
Fa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
ctribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan kedalam Golongan stribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
|
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
' Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
/Struktar dan besarnya :tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan bersadasarkan pelayanan yang diberikan, jenis sampah yang ihasilkan dan kemampuan masyarakat. 1 k
8
H
sarnya tarif sebagai berikut :
1g
FE
5
ng
3
| no | | KRITERIA | TARIF/BULAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJEK RETRIBUSI , |PERUMAHAN/RUMAH TANGGA a. Rumah Jalan Protokol ' : . b. Rumah Jalan Penghubung | | | 4 aa | » Mewah » Sedang » Kecil » Mewah - 8 Sedang Kecil | Rp. 5.000,-/ bulan Rp. 3.000,-/ bulan Rp. 2.000,-/ bulan Rp. 3.000,-/bulan Rp. 2.000,-/bulan Rp. 1.000,-/ bulan |
| PERTOKOAN/PERDAGANGAN | e Grosir . Bangunan . Eceran s Kecil | Rp. 5.000,-/bulan Rp. 5.000,-/bulan Rp. 4.000,-/bulan Rp. 3.000,-/ bulan |
| PASAR ja. Ruko »- lb. Kios c. Emperan ruko dan kios. d. Pedagang pelataran | | | 10.000,-/bulan 5.000,-/bulan . 4.000,-/bulan 5.000,-/bulan |
| PERTOKOAN/JASA / USAHA a. Hotel 1. Hotel berbintang 2. Hotel melati b. Losmen/Mess c. Rumah Makan / Restouran d. Warung | | e. Bengkel/Perabotan/Meubel f. Sablon/Percetakan g. Salon/Tukang Gunting h. Usaha air isi ulang i. Gudang j. Warnet k. Wartel 1. Kos-kosan m. Kontrakan /Bedeg n. Gedung/Rumah wallet Oo. Mini Market | p. Pasar Malam | | Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 | 95 000,-/bulan 10 000,-/ bulan 12 000,-/bulan 15 000,-/bulan 15 000,-/bulan 10 000,-/bulan 10 000,-/bulan 8 000,-/bulan 8 000,-/bulan 5 000,-/bulan 2 000,-/bulan 10 000,-/bulan 10 000,-/bulan 10 000,-/bulan 10 000,-/ bulan 10 000,-/bulan 12 000,-/ bulan 60 000,-/bulan 20 000,-/bulan |
| BADAN USAHA Badan Usahan 5 | | 10.000,-/bulan |
|
|
3
17.
pada
WILAYAH PEMUNGUTAN
|
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
busi dipungut dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Retri
|
PEMUNGUTAN
BAB VII - PEMUNGUTAN
Pasal 9
Pemungutan retribusi dilaksanakan setiap hari /bulan,
Kewajiban membayar retribusi dibebankan kepada pemilik bangunan atau yang menghuni/memanfaatkan bangunan rumah, rumah kos kontrakan, toko, restoran/rumah makan, hotel, penginapan dan bangunan lainnya,
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan,
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan,
Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, 0
Pemungutan retribusi dapat diborongkan dengan pihak ketiga yang memenuhi syarat,
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan hari kerja pertama berikutnya. pada
BAB VII - PEMUNGUTAN
Pasal 10
Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan(Kebersihan dalam kawasan pasar atau di luar wilayah pasar dalam Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan oleh Dinas Sendapatan Kabupaten Kepulauan Aru.
BAB VII - PEMUNGUTAN
Pasal 11
|
Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, |
Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut:
Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
|
'
bundangkan di Dobo Pada Tanggal (f Jun 2014
ft SEKERETARIS DAERAH
T
(KABUPATEN KEPULAUAN ARU
UNIPLAITA
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
:RENS 'EBERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU K un 2014 NOMOR (8
It. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
|
NOHN F.H. TABELA,S.Sos g PEMBINA TK I #NIP. 19641024 198603 1204
|
---
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
- 1. Pasal 18 ayat 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 110
- 1. Pasal 18 ayat 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350),
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
!
1
se)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4851), | 5
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 6. Indonesia Nomor 5049:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), : 7.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 'Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 5234), N 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah-fLembaran: Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nonior 4737),
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
12. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014,
13. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM &amp; ham/III/14 Tanggal 25 maret 2014 Perihal Pemberian Nomor Registrasi 10 (sepeuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru, |
Micnetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2014.
KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi | adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, | 1
2. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan,
3.
£
- Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi: |
3
|
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan h untuk melakukan pembayaran Retribusi,
- . Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberi Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta : dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, |
F
.
- Sampah adalah semua jenis kotoran baik organik maupun non organik,
5.
7.
18
g
.
29
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan akhir sampah,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adaiah Surat Keputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran.
BAB NI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
ngan nama Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan dipungut retribusi atas (ieayanan Persampahan/Kebersihan.
objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan xrsampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi
At
-
b
.
.
.
Pengambilan pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara: | | |
Pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan/pembuangan akhir sampah, dan
Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
5275
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan menikmati Pelayanan Persampahan kebersian: ?#Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk #idakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi selayanan Persamp Kebersian
BAB IN
GOLONGAN RETRIBUSI
Fa
ctribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan kedalam Golongan stribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
|
' Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7
/Struktar dan besarnya :tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan bersadasarkan pelayanan yang diberikan, jenis sampah yang ihasilkan dan kemampuan masyarakat. 1 k
8
H
sarnya tarif sebagai berikut :
1g
FE
5
ng
3
| no | | KRITERIA | TARIF/BULAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJEK RETRIBUSI , |PERUMAHAN/RUMAH TANGGA a. Rumah Jalan Protokol ' : . b. Rumah Jalan Penghubung | | | 4 aa | » Mewah » Sedang » Kecil » Mewah - 8 Sedang Kecil | Rp. 5.000,-/ bulan Rp. 3.000,-/ bulan Rp. 2.000,-/ bulan Rp. 3.000,-/bulan Rp. 2.000,-/bulan Rp. 1.000,-/ bulan |
| PERTOKOAN/PERDAGANGAN | e Grosir . Bangunan . Eceran s Kecil | Rp. 5.000,-/bulan Rp. 5.000,-/bulan Rp. 4.000,-/bulan Rp. 3.000,-/ bulan |
| PASAR ja. Ruko »- lb. Kios c. Emperan ruko dan kios. d. Pedagang pelataran | | | 10.000,-/bulan 5.000,-/bulan . 4.000,-/bulan 5.000,-/bulan |
| PERTOKOAN/JASA / USAHA a. Hotel 1. Hotel berbintang 2. Hotel melati b. Losmen/Mess c. Rumah Makan / Restouran d. Warung | | e. Bengkel/Perabotan/Meubel f. Sablon/Percetakan g. Salon/Tukang Gunting h. Usaha air isi ulang i. Gudang j. Warnet k. Wartel 1. Kos-kosan m. Kontrakan /Bedeg n. Gedung/Rumah wallet Oo. Mini Market | p. Pasar Malam | | Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 | 95 000,-/bulan 10 000,-/ bulan 12 000,-/bulan 15 000,-/bulan 15 000,-/bulan 10 000,-/bulan 10 000,-/bulan 8 000,-/bulan 8 000,-/bulan 5 000,-/bulan 2 000,-/bulan 10 000,-/bulan 10 000,-/bulan 10 000,-/bulan 10 000,-/ bulan 10 000,-/bulan 12 000,-/ bulan 60 000,-/bulan 20 000,-/bulan |
| BADAN USAHA Badan Usahan 5 | | 10.000,-/bulan |
|
|
3
17.
pada
WILAYAH PEMUNGUTAN
|
busi dipungut dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Retri
|
PEMUNGUTAN
Pemungutan retribusi dilaksanakan setiap hari /bulan,
Kewajiban membayar retribusi dibebankan kepada pemilik bangunan atau yang menghuni/memanfaatkan bangunan rumah, rumah kos kontrakan, toko, restoran/rumah makan, hotel, penginapan dan bangunan lainnya,
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan,
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan,
Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, 0
Pemungutan retribusi dapat diborongkan dengan pihak ketiga yang memenuhi syarat,
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan hari kerja pertama berikutnya. pada
Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan(Kebersihan dalam kawasan pasar atau di luar wilayah pasar dalam Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan oleh Dinas Sendapatan Kabupaten Kepulauan Aru.
|
Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, |
Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut:
Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
|
'
bundangkan di Dobo Pada Tanggal (f Jun 2014
ft SEKERETARIS DAERAH
T
(KABUPATEN KEPULAUAN ARU
UNIPLAITA
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
:RENS 'EBERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU K un 2014 NOMOR (8
It. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
|
NOHN F.H. TABELA,S.Sos g PEMBINA TK I #NIP. 19641024 198603 1204
|
---
KETENTUAN PENUTUP
raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkan.
ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
di Dobo
-
Ditetapkan padatanggal f-Tung 2014
PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,