PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 95 Tahun 2017 tentang PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN INTEGRASI DISTRICT 8, KAWASAN NIAGA TERPADU SUDIRMAN DAN KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA (berlaku 17 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2013, telah diatur mengenai Panduan Rancang Kota Kawasan Niaga Terpadu Sudirman;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya tanggal 26 April 2017 Nomor B/6096/IV/2017/Datro hal Persetujuan Penyusunan UDGL Terpadu Dalam Pengembangan Kawasan Sekitar Stasiun MRT Istora, maka dituangkan dalam pengintegrasian antara Kawasan SCBD, District 8 dan Polda Metro Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Integrasi District 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
SALINAN
5. Peraturan D aerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN INTEGRASI DISTRICT 8, KAWASAN NIAGA TERPADU SUDIRMAN DAN KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA.
Pasal 1
Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan dan pembangunan pada Kawasan Integrasi District 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dan Kepolisian Daerah- Metropolitan Jakarta Raya.
Pasal 3
PRK Kawasan Integrasi District 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dan · Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya bertujuan untuk menyesuaikan arahan pembangunan dan perancangan pada\_ Kawasan agar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang \_dan Peraturan Zonasi yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pembangunan dalam Kawasan serta menyediakan perangkat pengendali pembangunan yang sesuai dengan karakter dan keunikan Kawasan.
= PENETAPAN LOKASI
BAB III - = PENETAPAN LOKASI
Pasal 4
- (1) Ketentuan PRK ini ditetapkan pada Kawasan Integrasi District 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang berlokasi di Kecamatan · Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Luas wilayah perencanaan Kawasan Integrasi District · 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara keseluruhan adalah ± 51 ha (lebih kurang lima puluh satu hektar).

## BAB IV

## KED UD UKAN

## Pasal 5

- (1) Kedudukan PRK Kawasan Integrasi District 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dan. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sebagai perangkat pengendalian dan perencanaan tata ruang yang mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (2) Kedudukan. PRK Kawasan Integrasi District 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sebagaimana dimaks -ud pada ayat (1) merupakan acuan seluruh perencanaan pengembangan dan pembangunan pada Kawasan yang merupakan ketentuan teknis lebih lanjut dari Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

## BAB V

## STRATEGI PENATAAN KAWASAN

## Pasal 6

Untuk mewujudkan PRK Kawasan Integrasi District 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, maka strategi penataan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas ruang kota melalui pengoptimalan lahanlahan yang ada dengan cara mendistribusikan dan menyempurnakan kembali nilai intensitas Kawasan ·yang berada dalam radius 350 m (tiga ratus lima puluh meter) dan 700 m (tujuh ·ratus meter) dari rencana stasiun bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT) dan terintegrasi dengan akses pedestrian anta -r blok dan subblok yang terhubung dengan rencana stasiun;
- b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik pada lahan privat, termasuk rencana arsitektur lansekap, serta prasarana dan -sarana lainnya seperti jaringan utilitas dan energi, pengolahan limbah cair dan sampah serta pemenuhan kebutuhan air bersih;
- c. Penataan dan perencanaan kembali intensitas dan skyline (pola ketinggian bangunan) pada Kawasan Integrasi District 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya guna mensinkronkan dengan rencana yang ad-a; dan
- d. Pengintegrasian antara Kawasan District 8, SCBD · dan Polda Metro Jaya merupakan pengintegrasian dan penataan sistem sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki.

## Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pembangunannya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. perizinan peManfaatan ruang yang telah diterbitkan pada Kawasan District 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku; "
- b. permohonan perizinan pemanfaatan ruang pada Kawasan District 8, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang sedang dalam proses harus mengacu- pada ketentuan Peraturan Gubernur ini; dan
- c. terhadap kewajiban yang terdapat pada izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap harus dipenuhi kewajibannya dan apabila tidak dapat dipenuhi pada lokasi tersebut dapat dialihkan ke lokasi lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB VII

## KETENTUAN •PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor·82 Tahun 2013 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 63021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 73008


AYAN YUHANAH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NIP. 196508241994032003