PERATURAN BUPATI BI Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 51 TAHUN 2011
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
- bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 Peraturan Daerah Kepulauan Biaro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Susunan Organisasi , Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- dimaksud b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. perlu
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Nomor 28 Tahun 1999 tentang
3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286Jambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 5. Undang-Undang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor (Lembaran Negara Republik 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Ruang
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Republik Indonesia Tahun Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik 2007 Nomor 17, Indonesia Nomor 4691);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pengelolaan Keuangan Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Keuangan Daerah (Lembaran Negara tentang Sistem Informasi Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 2007 tentang 13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Nomor 38 Tahun 2007 tentang 12.Peraturan Pemerintah Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemengtanan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Menetapkan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
2. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2009 Nomor 5).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN, URAIAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, Yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Biaro;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;
8. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
8. 7 Direksi adalah unsur pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum diselenggarakan atas Dasar Asas Ekonomi Pancasila Yang menjamin kelangsungan ekonomi dan berfungsi sebagai upaya peningkatan demokrasi kesejahteraan masyarakat;
2. Kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum berada di bawah (1) dan bertanggung jawab Kepada Bupati;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum sehari-hari dipimpin oleh diberhentikan dengan seorang Direksi yang diangkat dan Keputusan Kepala Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
hukum di Ibu Kota Perusahaan Daerah ini berkedudukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan cabangKepulauan Siau cabangnya di seluruh Wilayah Kabupaten Tagulandang Biaro.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah selaku Pemilik Modal;
Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari
- b Dewan Pengawas;
- C. Direksi
BAB IV - PENGANGKATAN
Pasal 5
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; ayat
- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati;
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati; ayat
4. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan
BAB IV - PENGANGKATAN
Pasal 6
- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; Masa
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
BAB IV - PENGANGKATAN
Pasal 7
- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dengan persetujuan DPRD;
- (3) Jumlah Direksi ditetapkan
BAB IV - PENGANGKATAN
Pasal 8
Pegawai PDAM harus persyaratan dan Pengangkatan Keputusan Bupati. ditetapkan dengan memenuhi
BAB IV - PENGANGKATAN
Pasal 9
- dimaksud pada ayat (2) Selama masa percobaan sebagaimana (1) dilakukan penilaian meliputi:
- dilakukan setelah melalui masa (1) Pengangkatan pegawai 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 percobaan palinengingkaetenttiga )menænutandaftar \_penilaian (enam) bulan dengan bernilai balk; kerja setiap unsur paling sedikit
- a. loyalitas;
- C. kesehatan;
- b. kecakapan;
- d kerjasama;
- kerajinan;
- kejujuran.
- 6 prestasi kerja; dan
9. percobaan calon pegawai tidak (4) Apabila pada akhir masa dimaksud ayat (2) memenuhi persyaratan sebagaimana dapaerdiberhentikan tanpa mendapat uang pesangon: pada
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 10
- a. Masa jabatannya berakhir;
- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena
- b. Meninggal Dunia.
4. Permintaan sendiri; a.
5. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena (2)
6. b.
7. lima) tahun; d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh
8. Rearganisassebagai pejabat daerah telah berakhir;
9. Tidak dapat melaksanakan tugas;
6. bertentangan
11. e PDAM; dan Melakukan tindakan yang merugikan
12. sebagaimana Pemberhentian Dewan Pengawas oleh Surat Keputusan Bupati. anggota pada
13. g: Melakukan tindakan atau bersikap Yang dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (1) Anggota Dewan Pengawas Yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 12
- Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan Yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, Yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada (1) pemberhentian sementara batal deml hukum; ayat
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan Pidana Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 13
- . masa jabatannya berakhir; dan
- (1) Direksi berhenti karena:
- b. meninggal dunia.
- permintaan sendiri;
Direksl diberhentikan karena:
- reorganisasi;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- C. melakukan tindakan Yang merugikan PDAM;
- e. mencapal batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- 6 tidak dapat melaksanakan tugasnya
- ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 14
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (1) Direksi Yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf C dan huruf diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 15
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas melakukan sidang Yang dihadiri oleh direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, Yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 16
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman;
- a. teguran lisan;
4. penundaan kenaikan gaji berkala;
- b. teguran tertulis;
- d. penundaan kenaikan pangkat:
6. pembebasan jabatan;
- e. penurunan pangkat;
9. pemberhentian sementara;
1. pemberhentian dengan tidak hormat.
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. pada
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 17
Pegawai dilarang:
- menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri danlatau orang lain yang merugikan PDAM; dan
3. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- C. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah danlatau Negara.
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 18
- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 danlatau tindak pidana;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 19
- (1) Pegawai PDAM Yang diberhentikan sementara sebagaimana 50% (lima puluh per seratus) dari gaji;
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai Yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada (1) terbukti bersalah . Direksi memberhentikan dengan tidak hormat. ayat
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 20
- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- b. permintaan sendiri;
- a. meninggal dunia;
- C. tidak dapat melaksanakan tugas;
- e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
7. reorganisasi .
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 21
Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- b. dihukum ## BAB VI PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA
BAB V - PEMBERHENTIAN
Pasal 22
- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi , pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuklmengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
BAB VII - PERSYARATAN
Pasal 23
- a. batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- C. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
- b. menguasai manajemen PDAM;
- d. tugasnerikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah (Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi baik menurut lurus atau sampai derajat ketiga kesamping termasuk menantu dan ipar. garis
BAB VII - PERSYARATAN
Pasal 24
- batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, dan Batas usia berasal dari PDAM paling tinggi 55 (lima lima) tahun; puluh
Calon Direksi memenuhi persyaratan:
- b. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
- d. Iulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- C. berasal tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- e. PDAM;
9. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah akil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan garis
6. 6 bersedia bekerja penuh waktu;
- h. Iulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati
BAB VII - PERSYARATAN
Pasal 25
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, Yakni
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM; dan/atau pada
4. langsung atau tidak langsung Yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM. pada
Pengangkatan Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus memenuhi persyaratan
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- C. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
4. 6 lulus seleksi.
- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum Yang ditunjuk oleh e. Dsreksäling tinggi 35 (tiga lima) tahun; dan puluh
BAB VIII - URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 27
Dewan Pengawas mempunyai tugas
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi , program kerja yang diajukan oleh Direksi , rencana perubahan status kekayaan PDAM, encana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; lain,
2. melaksanakan pengawasn, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengololaan PDAM;
- C. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
BAB VIII - URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 28
- menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai wewenang
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi Kepada Bupati .
- C. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
BAB VIII - URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 29
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM;
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
BAB VIII - URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 30
- melakukan koordinasi dan menyusun perencanaan, pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
Direksi mempunyai tugas:
- b. membina pegawai;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan\_keuangan;
- C. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
9. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan dart Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
BAB VIII - URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 31
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan Yang disampaikan kepada Dewan Pengawas; ayat
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf 9 terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan ditandatangani bersama Direksi dan Dewan manajemen yang Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima betas) hari setelah disahkan oleh Bupati;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas Yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis. pada ayat
BAB VIII - URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 32
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM ## BAB IX TATA KERJA
BAB VIII - URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 33
- (1) Dalam melaksanakan tugas Direksi Perusahaan Daerah Air Minum bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Direksi dan Staf Pelaksana dalam melaksankan tugasnya bertanggung jawab secara berjenjang kepada Direksi.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH HEDDY WeM SHMM PEMBINA UTAMA MUDA BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 51 Menimbang Mengingat

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR SaTAHUN 2011 ## TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 3. - bahwa dalam rangka meningkatkan serta mewujudkan peran Industri Kecil Menengah (IKM) dalam mengembangkan usaha, dipandang perlu mengalokasikan bantuan perkuatan modal berupa dana bergulir bagl IKM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - b. bantuan perkuatan bagi IKM adanya upaya untuk mengembangkan perlu

Penandatangan: - kaniatanersatsankan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b dl atas; dltetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Síau Tagulandang Biaro . perlu - 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1984 Nomor 22, 'teomog 327aha 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Nomor 75, - Kecil 2. Undang-Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3611); - Renublik (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Tegarahare Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 4355);