PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 77 Tahun 2016 tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk tertib administrasi perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, maka perlu dilakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
4. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG. DI LINGKUNGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Singkawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
7. Pejabat/Pegawai adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
9. Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat oleh W alikota Singkawang dalam jangka waktu tertentu secara kontrak guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari Kota Singkawang yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Singkawang.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas oleh Pejabat yang berwenang apabila pejabat yang berwenang tidak berada ditempat.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
14. Eselon adalah tingkat jabatan struktural dalam struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
16. Surat Togas yang selanjutnya disingkat ST adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan ditujukan kepada Pejabat/Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat/ Pegawai.
18. Pelaksana SPD adalah Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil ## BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 2
- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD yang dibebankan pada APBD Kota Singkawang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat; dan
- b. perjalanan dinas ke Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kalimantan Barat dalam wilayah Republik Indonesia.
PRINSIP PERJALANAN DINAS
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3
- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerin tahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD dan/atau kinerja Pemerintah Kota Singkawang;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:
- a. atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan ST;
- b. PA dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas:
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran;
- d. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada Pelaksana SPD;
- e. Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;
- (3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
- b. tidak terdapat pelaksanaaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
- c. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai; dan
- d. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.
- (4) Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsipprinsip sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3) :
- a. Pejabat Yang Berwenang menerbitkan ST:
- 1) melakukan monitoring penerbitan ST; dan
- 2) wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melakukan penghematan yaitu mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- b. Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk melakukan:
- 1) pengujian kesesuaian pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan pencapaian kinerja;
- 2) pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan tetap memprioritaskan pencapaian kinerja; dan
- 3) pem bebanan berpedoman ditetapkan. biaya pada Perjalanan Dinas dengan Standar Biaya yang telah
- c. Pelaksana SPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) melakukan Perja1anan Dinas sesuai tugas yang diberikan;
- 2) segera kembali ke Tempat Kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; dan
- 3) segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas setelah melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:
- a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
- b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up);
- c. pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/ atau
- d. pelaksanaan dan pembayaran biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perjalanan Dinas.
- (6) PA wajib melakukan monitoring penerbitan Surat Togas dan monitoring pelaksanaan Perjalanan Dinas setiap bulan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota 1n1.

## Pasal 4

Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPD, sekaligus menetapkan tingkatan golongan dan jangka waktu Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas.

## BAB IV

## PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 5

- ( 1) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan dinas;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; dan
- g. menjemput dan mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (2) Jumlah hari Perjalanan Dinas dilaksanakan sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan sesuai ST;
- b. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 2 (dua) hari; dan
- c. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf g dilakukan 3 (tiga) hari.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kalender, kecuali untuk hal-hal yang penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.
- () Lama perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk hari berangkat dan hari kembali.

## Pasal6

Pelaksana SPD yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat ST dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang.

## Pasal 7

- (1) ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dasar penerbitan SPD.
- (2) ST diterbitkan untuk beberapa orang Pelaksana SPD.
- (3) ST ditetapkan pada hari kerja.
- (4) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
- b. pelaksana tugas;
- c. waktu pelaksanaan tugas; dan
- d. tempat pelaksanaan tugas.

## Pasal 8

- (1) ST ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang selaku atasan Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas atau Pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang menandatangani ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat atau berhalangan, maka penandatangan ST dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat Yang Berwenang menandatangani ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat/Pegawai untuk melakukan perjalanan dinas guna mendukung tugas pemerintah daerah.
- (4) ST bagi Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## Pasal 9

- (1) SPD berlaku untuk 1 (satu) orang Pelaksana SPD.
- (2) Penerbitan SPD setelah dikeluarkannya ST yang ditetapkan pada hari kerj a.
- (3) SPD ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang selaku PA SKPD atau Pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan oleh Pejabat Yang Berwenang bagi Pe]aksana SPD di SKPD masing­ masmg.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD dibiayai oleh anggaran SKPD lain, maka SPD ditandatangani oleh PA pada SKPD yang menjadi sumber biaya Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD.
- (5) Ketentuan format SPD bagi Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 1n1.

## Pasal 10

Pejabat Yang berwenang menandatangani ST dan SPD bagi Pelaksana SPD. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BAB V

## BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Kepu tusan W alikota

## Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas 3 (tiga) komponen dengan komposisi sebagai berikut:
- a. uang makan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- b. uang transpor lokal sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
- c. uang saku sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (2) Komponen uang harian berupa uang makan dan uang transpor lokal tidak dibayarkan apabila Pelaksana SPD mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dengan paket meeting fullboard (akomodasi dan konsumsi ditanggung pihak penyelenggara) sesuai jumlah hari riil pelaksanaan kegiatan terse but.
- (3) Komponen uang transpor lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya transpor selama Pelaksana SPD berada ditempat tujuan.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
- b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan; dan
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan untuk Perjalanan Dinas mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard (akomodasi dan konsumsi ditanggu ng pihak penyelenggara) sesuai hari riil pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 13

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II.b atau Pejabat lainnya yang disetarakan selama melakukan Perjalanan Dinas.

## Pasal 14

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya menjemput dan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan dalam hal Pelaksana SPD yang meninggal dunia dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

## Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat lainnya yang disetarakan yaitu Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- b. Tingkat B yaitu untuk:
- 1) Sekretaris Daerah dan Pejabat lainnya yang disetarakan yai tu Anggota DPRD; dan
- 2) Pejabat Eselon II. b.
- C. Tingkat C yaitu untuk :
- 1) Pejabat Eselon III Kepala SKPD;
- 2) Pejabat Eselon III;
- 3) Pejabat Eselon IV; dan
- 5) PNS Golongan IV Non Eselon;
- 5) PNS Golongan III Non Eselon; dan
- 4) PNS Golongan II/Golongan I serta PTT.
- (2) Apabila Walikota/Wakil Walikota didampingi ajudan dalam perjalanan dinas untuk acara atau kegiatan tertentu dan pergi dengan pesawat yang sama serta menginap di hotel yang sama, maka khusus tiket pesawat dan biaya penginapan disetarakan dengan biaya tiket pesawat dan tingkat penginapan Walikota/W akil Walikota yang dibayarkan secara riil.
- (4) Apabila Walikota/Wakil Walikota menggunakan tenaga supir dalam perjalanan dinas dalam Provinsi Kalimantan Barat untuk acara atau kegiatan tertentu dan menginap di hotel yang sama, maka khusus biaya penginapan disetarakan dengan tingkat biaya penginapan Pejabat Eselon III.a Kepala SKPD.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD yang mengikuti rapat/kegiatan di hotel yang telah ditetapkan penyelenggara dan tidak ditanggung, namun tarif hotel tempat penyelenggara rapat/kegiatan tersebut lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang telah ditetapkan bagi Pelaksana SPD, maka biaya penginapan Pelaksana SPD dapat dibayarkan sesuai dengan standar hotel tempat pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah dari hotel yang sama dengan tempat pelaksanaan rapat/kegiatan dan tidak berlaku ketentuan penginapan yang dibayarkan 30 %.

## Pasal 16

Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas pihak lain diluar Pejabat/Pegawai ditentukan sesuai dengan tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutan yaitu :

- a. Golongan IV Non Eselon bagi yang berijazah Strata 2;
- b. Golongan III Non Eselon bagi yang berijazah Strata 1;
- c. Golongan II bagi yang berijazah DIII/DII/DI/SLTA: dan
- d. Golongan I bagi yang berijazah SLTP/SD.

- (1) Penyetaraan tingkat Perjalanan Dinas pihak lain diluar Pejabat/Pegawai yaitu Istri/Suami Pejabat/Pegawai sebagai berikut:
- a. Istri/suami Walikota/Wakil Walikota disetarakan dengan tingkat biaya perjalanan dinas Sekretaris Daerah tanpa uang representasi;
- b. Istri/suami Sekretaris Daerah disetarakan dengan tingkat biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon Il.b tanpa uang representasi;
- c. Istri/ suami Pejabat Eselon II. b disetarakan dengan tingkat biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon III Kepala SKPD;
- d. Istri/suami Pejabat Eselon III.a disetarakan dengan tingkat biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV; dan
- e. Istri/ suami Pejabat Eselon IV .a disetarakan dengan tingkat biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III Non Eselon.
- (2) Apabila istri/suami Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perjalanan dinas bersama-sama dengan Pelaksana SPD tersebut yang merupakan istri/suami yang bersangkutan, mak:a biaya penginapan dan atau biaya transpor (Singkawang-Tempat Tujuan dalam Provinsi/Bandara) hanya diberikan kepada Pelaksana SPD tersebut.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), khusus biaya transpor bagi istri/suami Pejabat selon III.a bukan Kepala SKPD dan istri/suami Pejabat Eselon IV.a tetap diberikan.
- (4) Keikutsertaan istri/suami Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalarn perjalanan dinas dan/atau secara bersamaan dengan Pelaksana SPD, dilakukan dengan sangat selektif dan hanya berdasarkan surat/telex panggilan resmi dalam acara atau kegiatan tertentu.

## Pasal 19

Fasilitas transportasi, fasilitas penginapan dan biaya pernetian tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 20

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dibayarkan sekaligus (lumpsum), terdiri dari:
- 1) uang harian dan uang representasi, diberikan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi;
- 2) biaya transpor dari Singkawang menuju Tempat Tujuan (pulang-pergi), untuk perjalanan dinas dalam Provinsi Kalimantan Barat; dan.
- 3) biaya transpor dari Singkawang menuju bandara keberangkatan dan dari bandara tempat tujuan ke penginapan atau tempat kegiatan (pulang-pergi)
- b. dibayarkan sesuai biaya riil ( at cost), terdiri dari :
- 1) biaya transpor yang terdiri dar:i : biaya tiket pesawat termasuk boarding pass, airport tax dan biaya resmi lainnya (pulang -pergi);
- 2) biaya penginapan, dibayarkan sesuai dengan perhitungan jumlah hari Perjalanan Dinas dikurangi 1 hari;dan
- 3) biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah termasuk yang berhu bungan dengan pengurusan jenazah.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, maka seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas mengikuti seminar, rapat dan lainlain yang salah satu atau beberapa komponen biaya perjalanan dinasnya telah ditanggung oleh pihak pelaksana/penyelenggara kegiatan, maka kepada Pelaksana SPD hanya diberikan biaya diluar komponen yang ditanggung.
- (3) Apabila perjalanan dinas mengikuti seminar, rapat dan lainlain yang mewajibkan Pelaksana SPD membayar kontribusi/ setoran pelaksanaan kegiatan, maka dapat dibayarkan sesuai dengan besaran kontribusi yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti kontribusi/ setoran yang sah dari Pelaksana kegiatan, dengan ketentuan diluar komponen yang dibayarkan dalam rincian biaya perjalanan dinas guna menghindari dua kali pembayaran pada komponen yang sama.

## Pasal 22

Seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas yang dibayar kepada Pelaksana SPD dicantumkan dalam daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BAB VI

## PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 23

- ( 1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan kepada Pelaksana SPD dalam bentuk uang sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang menerbitkan SPD dan diberikan dalam batas pagu yang tersedia pada SKPD tersebut.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ST dan/ atau SPD.

## Pasal 24

- (1) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas dibayarkan melebihi biaya yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah dengan:
- a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun berjalan; dan
- b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (3) Pembayaran kekekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan atau Langsung.

## Pasal 25

- ( 1) Dalam hal terjadi pem batalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Togas Perjalanan Dinas dari atasan pelaksana SPD/Pejabat yang berwenang menerbitkan ST paling rendah Pejabat Eselon III, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan / at.au biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; atau
- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.
- ( 1) Pelaksana SPD harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ST dan SPD yang telah ditandatangani Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
- a. ST yang sah yang telah ditandatangani Pejabat Yang Berwenang;
- b. SPD asli yang telah ditandatangani/ dilegalisir oleh Pejabat dan dicap stempel Instansi/Lembaga yang dituju berkenaan dengan kedatangan dan keberangkatannya kembali;
- c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti moda transporasi lainnya;
- d. pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya;
- e. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- f. bukti penerimaan biaya Perjalanan Dinas yang tercantum dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas; dan
- g. bukti pengeluaran riil untuk Perjalanan Dinas yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.
- (4) Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diperlukan dalam hal :
- a. bukti pengeluaran biaya transpor dan / atau penginapan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan huruf d tidak diperoleh.
- b. perjalanan dinas yang telah ditetapkan menggunakan alat angkutan udara, namun karena waktu keberangkatan (pulang-pergi) tidak bertepatan dengan jadwal penerbangan yang ditentukan oleh pihak Maskapai Penerbangan, maka Pelaksana SPD tersebut dapat mempergunakan alat transportasi lainnya dengan mencantumkan besaran biaya transpor yang dikeluarkan ke dalam Daftar Pengeluaran Riil dan dibayarkan sesuai pengeluaran riil (at cost).
- (5) Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII

## DOKUMEN PERJALANAN DINAS

Pasal 26

## BAB VIII

## PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 27

- (1) Pelaksana SPD wajib mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas yang telah diterimanya.
- (2) Pelaksana SPD dilarang menerima pembayaran biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilak ukan dalam waktu yang sama.
- (3) Pejabat Yang Berwenang dan Pelaksana SPD bertanggungiawab sepenu hnya atas kerugian Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yan.g berlaku; dan
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

## Pasal 28

- (1) Pelaksana yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sesuai jenis perjalanan dinas yang telah dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan Perjalanan Dinas kepada Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD sebagai pertanggungjawaban biaya yang telah dipergunakan.
- (3) Apabila dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berturutturut dari Pejabat Yang Berwenang mengeluarkan ST dan/atau SPD, maka akan dilakukan tindakan penagihan kembali dengan jalan atau cara pemotongan gaji yang bersangkutan.
- (4) Selain dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bagi Pelaksana SPD setelah melaksanakan perjalanan dinas wajib membuat laporan basil Perjalanan Dinas yang disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang /Pejabat yang memberikan perintah penugasan/ Atasan langsungnya sebagai laporan telah melakukan Perjalanan Dinas.
- (5) Format Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W aJikota ini.

## Pasal 29

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

## BAB I

## KETENTU AN LAIN-LAIN

Pasal 30

Kepala SKPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam Lingkungan SKPD masing-masing.

## Pasal 31

Dikecualikan dari Peraturan Walikota ini perjalanan dinas mengikuti kursus-kursus, pendidikan dan latihan, uji tera, penelitian dan pengembangan.

## BABX

## KETENTU AN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kata Singkawang Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerin tah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM D, PERUNDANG-UNDANGAN

R, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004

## š :

## 5 1


•


## c z &lt;' = 5 0 z t G z 0 4 f l &lt;, �

g bl

## .4 &lt;, :r: G -c z &lt;(' z

## 1 1 8i

## H

2

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJAAT/ PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

## FORMAT SURAT TOGAS (ST)

## A. FORMAT ST UNTUK PEJABAT (Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD)

## KOP NASKAH DINAS

## SURAT TUGAS

Nomor

Dasar

## MEMERINTAHKAN :

Kepada

- 1.

- Nama

Jabatan

2. Nama Jabatan

3. dst.

Untuk

Lama Penugasan

Ditetapkan di

.

pada tanggal

.

PEJABAT YANG BERWENANG

(-----------------------------------)

## B. FORMAT ST UNTUK PEGAWAI (ditandatangani Pejabat Yang Berwenang)

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor

Dasar

## MEMERINTAHKAN :

Kepada

1. Nama

Pangkat/gol

NIP

Jabatan

2. Nama

- Pangkat/ gol NIP Jabatan

3. Dst

Untuk

Lama Penugasan

Ditetapkan di

.

pada tanggal

..

PEJABATYANG BERWENANG

(-----------------------------------)

## C. FORMAT ST UNTUK PEGAWAI (Ditandatangaani oleh Pejabat Yang ditunjuk atas nama Pejabat yang Berwenang)

## KOP NASKAH DINAS

## SURAT TUGAS

Dasar

Nomor

...••.•...••••...•.•...•••••..•••..

MEMERINTAHKAN:

Kepada

Untuk

Lama Penugasan

1. Nama Pangkat/ gol NIP Jabatan

2. Nama Pangkat/ gol NIP Jabatan

3. Dst

Ditetapkan di

.

pada tanggal

.

an.PEJABATYANG BERWENANG

Pejabat Yang Ditunjuk

(-----------------------------------)

NIP.

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT/ PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

## FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

## A. FORMAT SPD UNTUK PEJABAT

(Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan Anggota DPRD)

KOP NASKAH DINAS

Lembar ke

Kode No

Nomor

## SURAT PERJALANAN DINAS

- r *) 0 1. Surat Togas Norn

--

- g yang memberi dinas ) an an 2. Pejabat berwen perintah perjalan

--

·-

- g diperintahkan an 3. Nama Pejabat y

1--·

.- a.

- erjalanan Dinas p b. Tingkat Biaya

b.

-

- n Dinas a 5. Maksud Perjalan%

- g dipergunakan n 6. Alat angkutan ya

1--·

--

- kat g 7. a. Tempat Beran

a.

b.

- anan Dinas 1 8. a. Lamanya Perja

a.

- kat g b. Tanggal Beran

b.

- .embali k c. Tanggal harus

C.

- aran gg 9. Pembebanan An

a.

b.

- in a 10. Keterangan lain-1

--

- n b. Tempat Tujua

4. a. Jabatan

- a. SKPD

- b. Mata Anggaran

Dikeluarkan di

Singkawang

pada tanggal

.

PEJABAT YANG BERWENANG

(

)

NIP

## Catatan:

- *) Nomor ST sesuai Pejabat Yang berwenang mengeluarkan ST
- **) Pengguna Anggaran pada SKPD

## B. FORMAT SPD UNTUK PEGAWAI (ditandatangani Pejabat yang Berwenang)

KOP NASKAH DINAS

Lembar ke

Kode No

Nomor

## SURAT PERJALANAN DINAS

1. Surat Togas Nomor *)

·-··

2. Pejabat berwenang yang mernberi perintah perjalanan dinas ) .. ----·--··-

-

3. a. Nama pegawai yang diperintahkan b. NIP .

a.

b.

·-

4. a. Pangkat dan Golongan Ruang b. Jabatan/SKPD c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas ----·----·-·

a.

b.

C.

5. Maksud Perjalanan Dinas

:

··----·-----

6. Alat angkutan yang dipergunakan --·

7. a. Tempat Berangkat

i

a.

- b. Tempat Tujuan i b. :

'

-

8. a. Lamanya Perjalanan Dinas

!

a.

- b. Tanggal Berangkat

:

b.

'

- C. Tanggal harus kembali ..

!

C.

-

9. Pembebanan Anggaran

i

- a. SKPD

!

a.

- b. Mata Anggaran ..

I

b.

10. Keterangan lain- lain

Dikeluarkan di

Singkawang

pada tanggal

.

PEJABAT YANG BERWENANG

(

. ············

)

NIP.

Catatan:

- *) Nomor ST sesuai Pejabat Yang berwenang mengeluarkan ST
- **) Pengguna Anggaran pada SKPD

## C. FORMAT SPD UNTUK PEGAWAI (ditandatangani Pejabat yang ditunjuk atas nama Pejabat Yang Berwenang)

KOP NASKAH DINAS

Lembar ke

Kode No

Nomor

## SURAT PERJALANAN DINAS -----------

-

1. Surat Tugas Nomor )

·-------

2. Pejabat berwenang yang memberi perintah perjalanan dinas ") ·-----··

3. a. Nama pegawai yang diperintahkan b. NIP

a.

b.

··----·-·

··-

-

·-

4. a. Pangkat dan Golongan Ruang b. Jabatan/SKPD

a.

b.

- c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas

C .

..

5. Maksud Perjalanan Dinas

.

··-

-

6. Alat angkutan yang dipergunakan --------

7. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan

a.

b.

--

-

8. a. Lamanya Perjalanan Dinas

a.

- b. Tanggal Berangkat

b.

- c. Tanggal harus kembali ..

C.

-

9. Pembebanan Anggaran

- a. SKPD

a.

- b. Mata Anggaran

b.

-

10. Keterangan lain-lain

---·----·

-

Dikeluarkan di

Singkawang

pada tanggal

.

a.n. PEJABAT YANG BERWENANG

Pejabat yang Ditunjuk

(

)

NIP.

## Catatan:

- *) Nomor ST sesuai Pejabat Yang berwenang mengeluarkan ST
- **) Pengguna Anggaran pada SKPD

- I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Pacia tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG

(

)

NIP.

------------------,--------------------------1

- II. Tiba di Pada tanggal

Kepala

(

)

NIP

Berangkat dari

Ke

Pada tanggal

Kepa1a

(

)

NIP

----------------·-· ---------------------------1

- III. Tiba di Pada tanggal

Kepala

(

)

NIP

- IV. Tiba di

Pada tanggal

Kepala

(

)

NIP

Berangkat dari

Ke

Pada tanggal

Kepala

(

)

NIP

Berangkat dari

Ke

Pada tanggal

Kepala

(

)

NIP

V. Tiba kembali di

.

(Tempat Kedudukan)

Pad a tanggaJ

.

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan daJam waktu yang sesingkat- singkatnya

PEJABAT YANG BERWENANG

( ······························••l

NIP

## VI PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan apabila Daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PE.IABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

## A. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI ST/SPD PEJABAT/PEGAWAI

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN | AT YANG BERWENANG ENANDATANGANI PEJAB M � | AT YANG BERWENANG ENANDATANGANI PEJAB M � |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | PERJALANAN DINAS | ST | SPD (PA pada SKPD) |
| 1. | ·- Walikota/Wakil Walikota | akil Pejabat uk Walikota/W Walikota atau yang ditunj | Sekretaris Daerah atau PA pada SKPD sumber biaya perjalanan dinas |
| 2. | Staf Ahli Walikota | akil Pejabat uk Walikota/W Walikota atau yang ditunj | Sekretaris Daerah atau PA pada SKPD sumber biaya perjalanan dinas |
| 3. | Sekretaris Daerah | akil Pejabat uk Walikota/W Walikota atau yang ditunj | Sekretaris Daerah atau PA pada SKPD sumber biaya perjalanan dinas |
| 4. | - Asisten Sekda/Kabag di lingkungan SETDA | akil Pejabat uk Walikota/W Walikota atau yang ditunj | Sekretaris Daerah atau PA pada SKPD sumber biaya perjalanan dinas |
| 5. | Kepala SKPD, Pejabat Stuktural Eselon Ill, IV/Pejabat Fungsional/ PTT di lingkungan SKPD Eselonering II.b | akil Pejabat uk Walikota/W Walikota atau yang ditunj | Kepala SKPD Eselon II.b atau PA pada SKPD sumber biaya perjalanan dinas |
| 6. | Pejabat/Pegawai di Lingkungan RSUD dr.Abdul Azis | -- akil Pejabat ukbiaya Walikota/W Walikota atau yang ditunj | � ------- Direktur RSUD atau PA pada SKPD sumber perjalanan dinas |
| 7. | Kepala SKPD, Pejabat Stuktural Eselon IV/ Pejabat Fungsional/ PTT di lingkungan SKPD Eselonering III.a | akil Pejabat uk Walikota/W Walikota atau yang ditunj | Kepala SKPD Eselon III.a atau PA pada SKPD sumber biaya perjalanan dinas |
| 8. | Ketua/Wakil Ketua berserta Anggota DPRD | Ketua ·------· Ketua/Wakil DPRD - | Sekretaris DPRD atau PA pada SKPD sumber biayaperjalanan dinas |
| 9. | Kasubbag/Pegawai/PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah | akil Pejabat uk Walikota/W Walikota atau yang ditunj | Asisten Administrasi atau PA pada SKPD sumber biaya Perjalanan dinas |
| 10. | Lurah /Pegawai/PTT Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan masing- masing | akil Pejabat uk Walikota/W Walikota atau yang ditunj | Camat atau PA pada SKPD sumber biaya perjalanan dinas |

## B. PEJABAT YANG DITUNJUK MENAN DATANGANI ST/SPD PEJABAT/PEGAWAI ·- ,--------------

·----------·

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | PEJABAT YANG DITUNJUK ATAS NAMA PEJABATYANG BERWENANG | PEJABAT YANG DITUNJUK ATAS NAMA PEJABATYANG BERWENANG |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS | ST | SPD |
| 1. | Walikota/Wakil Walikota | Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi | Asisten Administrasi/Asisten Pemerintahan/Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan KESRA |
| 2. | Staf Ahli Walikota | Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi | Asisten Administrasi/Asisten Pemerintahan/Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan KESRA |
| 3. | Sekretaris Daerah | Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi | Asisten Administrasi/Asisten Pemerintahan/Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan KESRA |
| 4. | Asisten Sekda/Kabag di Lingkungan SETDA | Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi | Asisten Administrasi/Asisten Pemerintahan/Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan KESRA |
| 5. | Kepala SKPD, Pejabat Stuktural Eselon III, IV/Pejabat Fungsional/ PTT di Lingkungan SKPD Eselonering II.b | ·-· Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi/Kepala SKPD | Sekretaris/Kepala Bagian Administrasi Umum/Inspektur Pembantu Wilayah I,II,dan III/Kepala Bidang |
| 6. | Pejabat/Pegawai di Lingkungan RSUD dr.Abdul Azis | Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi/Kepala SKPD | Wakil Direktur Umum dan Keuangan/Kabag TU/Kabag Keuangan |
| 7. | Kepala SKPD, Pejabat Stuktural Eselon IV/ Pejabat Fungsional/ PTT di Lingkungan SKPD Eselonering III.a | ·--· Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi/Kepala SKPD | Sekretaris |
| 8. | Ketua/Wakil Ketua berserta Anggota DPRD | -· Ketua/Wakil Ketua DPRD | Sekretaris DPRD/Kabag Administrasi Umum |
| 9. | Kasubbag/Pegawai/PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah | - Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi/ Asisten Pemerintahan/Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan KESRA --· | Asisten Administrasi/Kabag Umum/Kabag Keuangan |
| 10. | Lurah /Pegawai/PTT Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan masing- masing | Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi/Camat | Sekretaris Kecamatan |

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

/

YASMALIZAR, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 77 TAHUN 2016 TNTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT/ PEGAWAI DI LIN