PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 3 Tahun 2014 tentang DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
~ Menginpt
:
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ?:(J TAHON 2014
TENTANG
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik lndonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gcdung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 24 7);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
t
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor I Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupatcn Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Ncgeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4263) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wcwenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pcmberhcntian Pegawai Ncgcri Sipil (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Pcraturan Pemcrintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rcpu blik Indonesia N omor 4 7 41);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pcngelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5004);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Darerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 201 O;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Um um Nomor 54 / PRT / 1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM);
9. 3 1. Peraturan Menteri Pekerjaan U mum N omor 21 / PRT / M / 2006 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan(KNSP~SPP);
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksessilibitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
34. Peraturan Mentcri Pekerjaan Umum Nomor 06/PITT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
35. Peraturan Mentcri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pcngembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 14).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perumahan dan Permukiman, Pcnataan Ruang dan Penataan Bangunan serta Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang perumahan dan permukiman, penataan ruang dan penataan bangunan serta kebersihan dan pertamanan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ruang
- 3, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan permukiman, penataan ruang dan penataan bangunan serta kebersihan dan pertamanan;
- b. pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang sarana dan prasarana perkotaan/perdesaan, program perumahan dan permukiman serta air bersih;
- c. penyusunan program dibidang perumahan dan permukiman, penataan ruang clan penataan bangunan serta kebersihan dan pertamanan;
- d. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan bangunan gedung dan penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang;
- e. pengaturan dan pengelolaan ke bersihan dan pertamanan serta penerangan jalan umum;
- f. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi dibidang cipta karya dan kebersihan;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Peker jaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
5. J . pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB Ill - ORGANJSASI Pasal 5
Pasal 5
Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagi an Keuangan ; dan
3. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
1. Seksi Perumahan dan Gedung Pemerintahan ;
2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman ~ dan
3. Seksi Penyediaan Air Bersih.
- d. Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan, membawahi:
1. Seksi Penataan Ruang ;
2. Seksi Penataan Bangunan; dan
3. Seksi Pengembangan Kawasan Khusus.
- e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
1. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
2. Seksi Kebersihan Kota ; dan
3. Seksi Penanganan Sampah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB Ill - ORGANJSASI Pasal 5
Pasal 6
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
t
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 7
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalarn penyelenggaraan kegiatan dibidang perumahan dan permukiman, penataan ruang dan penataan bangunan serta kebersihan dan pertamanan.
Bagian Kedua
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 8
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengk:oordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang sccara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 10
- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- d. pencat.atan dan pelaporan barang inventaris;
- e. pengadaan dan pcmeliharaan perlcngkapan;
- f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan Y8:Ilg menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- J. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
1. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 11
- (I) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. penguru.san penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf3
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 12
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, mempunya1 tugas merencanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
- c. Penyusunan Budaya Kerja Dinas;
- d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas;
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 13
Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang perumahan dan
- \_,-.,..
permukiman, program tata perumahan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan teknis pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan perumahan dan pennukiman;
- b. pelaksanaan dan pemeliharaan perumahan dan permukiman;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerin tahan;
- d. pelaksanaan dan pemeliharaan penyehatan lingkungan permukiman;
- e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan air bersih;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 15
- (1) Seksi Perumahan dan Gedung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dan Permukiman di bidang perumahan dan gedung pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perumahan dan Gedung Pemerintah menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan, rehabilitasi dan peremajaan perumahan, serta memberikan bantuan teknik;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan gedung pemerintah;
- c. pelaksanaan ketatausahaan;
- d. pelaporan hasil melaksanakan tugasnya kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Pcrmukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
•
Paragraf2
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 16
- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dan Pemukiman di bidang penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pcnyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana lingkungan serta pemberian bantuan teknik;
- b. pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan perumahan, pemukiman, drainase dan air limbah;
- c. pelaksanaan ketatausahaan;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman ; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penyediaan Air Bersih
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 17
- (1) Seksi Penyediaan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dan Permukiman di bidang penyediaan air bersih.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyediaan Air Bersih menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pem bangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih;
- b. pengaturan, pembinaan dan pengendalian pengembangan sarana prasarana air bcrsih serta pemberian bantuan teknis;
- c. pelaksanaan ketatausahaan;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perumahan dan Pcrmukiman; dan
- e. pelaksanaan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Pcrmukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
•
Bagian Keempat
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 18
Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dibidang penataan ruang, penataan bangunan dan pengembangan kawasan khusus.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis penataan ruang, penataan bangunan dan pengembangan kawasan khusus;
- b. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penggunaan lahan dan pembangunan scsuai dengan penataan ruang, penataan bangunan dan pengcmbangan kawasan khusus;
- c. pelaksanaan survei pemetaan ruang, penataan ruang, penataan bangunan dan pengembangan kawasan khusus;
- d. pemantauan dan cvaluasi perkembangan penataan ruang, penataan bangunan dan pengembangan kawasan khusus;
- e. pelaksanaan penataan ruang, penataan bangunan dan pengembangan kawasan khusus;
- f. pengelolaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 20
- ( 1) Seksi Penataan Ruang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan dibidang penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Seksi Penataan Ruang mcnyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pcnetapan rencana teknik ruang kawasan kota dan permukiman;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran dibidang penataan ruang;
•
- c. pelaksanaan survei pemetaan ruang dan perencanaan tata ruang;
- d. penelitian/survei pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi perkembangan pembangunan gedung dan bangunan;
- e. pengelolaan dan analisa data dalam rangka menyusun rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang;
- f. pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang;
- g. pengendalian dan penelitian mengenai permohonan ijin prinsip tata ruang;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penataan Bangunan
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 21
- ( 1) Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan dibidang penataan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penelitian dan verifikasi proses perijinan mendirikan bangunan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengawasan keselamatan pendirian bangunan;
- c. pelaksanaan bantuan teknik pendirian bangunan;
- d. pelaksanaan penertiban dan pendataan kelayakan bangunan sesuai perun tukannya;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 22
- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan dibidang pengembangan kawasan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud pada ayat ( l), Seksi Pengembangan Kawasan Khusus menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan penetapan pengcmbangan kawasan khusus;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pengembangan kawasan khusus;
- c. pelaksanaan survei pemetaan dan merencanakan pengembangan kawasan khusus;
- d. penyusunan dokumentasi dan informasi pengembangan kawasan khusus;
- e. penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana di lingkup kawasan khusus;
- f. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal pengembangan kawasan khusus;
- g. pemantauan dan pengevaluasian perkembangan kawasan khusus;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Keli.ma
Bagian
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 23
Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dibidang kebersihan dan pertamanan.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakksud dalam Pasal 23, Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggaran fungsi:
- a. perumusan kebijakan tehnis pengelolaan kebersihan, persampahan, pertamanan dan penerangan jalan umum;
•
- b. perencanaan teknis pengelolaan kebersihan, persampahan, pertamanan dan penerangan jalan um um;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pengelolaan kebersihan, persampahan, pertamanan dan penerangan jalan umum;
- d. pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian drainase kota, penghijauan kota dan trotoar;
- e. pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan, retribusi kebersihan dan pelayanan persampahan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 25
- (1) Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan dan Pertamanan dibidang pertamanan dan penerangan jalan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertamanan, dan Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pemeliharan dan rehabilitasi taman, trotoar dalam kota beserta kelengkapannya termasuk pemeliharaan lapangan olah raga dan makam umum serta penerangan jalan um urn;
- b. pelaksanaan penghijauan kota, lapangan olah raga, jalur hijau dan makam umum;
- c. pelaksanaan pembibitan dan melayani permintaan tanaman hias serta pohon untuk penghijauan kota;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pcnyelamatan terhadap pelestarian taman, lapangan olah raga, jalur hijau dan makam umum;
- e. pelaksanaan perijinan pemanfaatan taman jalur hijau dan kebersihan;
- f. pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan lampu taman dan lampu jalan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
...
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas dan f ungsinya.
Paragraf2 Seksi Kebersihan Kota
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 26
- (1) Seksi Kebersihan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan dibidang kebersihan kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebersihan Kota mempunyai fungsi:
- a. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan sampah dan air kotor;
- b. pelaksanaan pembinaan clan penyuluhan kebersihan lingkungan;
- c. pengaturan dan pclaksanaan rctribusi sampah;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pemeliharaan fungsi prasarana pembangunan air kotor / drainase;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bi dang Ke bersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penanganan Sampah
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 27
- ( 1) Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan dan Pertamanan dibidang penanganan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Seksi Penanganan Sampah menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengangkutan/pembuangan sampah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana pembuangan sampah, tempat pembuangan sementara sampah dan tempat pembuangan akhir sampah serta alat angkutan sampah;
- c. pelaksanaan pemusnahan/pemanfaatan sampah dan air kotor agar berdayaguna;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BABV KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 28
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mcngetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan dalam Berita Daerah Kabupatcn Situbondo. memerintahkan penempatannya

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tangga11 8 AUS :: H

Penandatangan: ## BUPATI SITUBONDO,

Penetapan: Diundangkan di Situbondo 1 r, IJ!(' ,.-,./ pada tanggal c, ;·, ,.i -~ ·.. \_\_ ,~

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ~ DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR ~ -~ 14 ~ '