UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2005 tentang BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. Bahwa bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan gempa bumi lanjutan pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan;
- b. Bahwa wilayah yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami, sangat mendesak untuk segera ditangani, guna mengembalikan kondisi psikologis penduduk, kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan melalui usaha-usaha rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Bahwa penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus dilaksanakan secara khusus, sistematis, terarah, dan terpadu serta menyeluruh dengan melibatkan partisipasi dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- d. Bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum a, diperlukan pengaturan secara khusus termasuk pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang menyeluruh, terpusat dan terkoordinasi, untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan asas tata kepemerintahan yang baik, berhasil guna, transparan dan akuntabel;
- E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
6. 1 . Pasa1 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
Menetapkan:
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3997);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI wllayah DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Wilayah Pasca Bencana adalah wilayah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami.
2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada Wilayah Pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana.
3. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan di Wilayah Pasca Bencana, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di Wilayah Pasca Bencana.
4. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.
5. Dewan Pengarah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengarah, adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aspirasi berbagai pihak yang diwakilinya menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah kelengkapan organisasi fungsional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana.
7. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah pengelola dan penanggung jawab kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana.
8. Rencana Induk dan Rencana Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah rencana yang disusun oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah
9. Daerah dan masyarakat untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi perumusan kebijakan, usaha dan langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Rehabilitasi meliputi perbaikan dan pemulihan:
- a. Prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik;
- b. Prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah;
- c. Prasarana dan sarana kesehatan dan psiko-sosial;
- d. Prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat;
- e. Prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
- f. Hak-hak atas tanah dan bangunan;
- g. Prasarana tempat tinggal sementara yang memadai dan manusiawi; dan
- H. Prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Rekonstruksi meliputi:
- a. Penataan ruang;
- b. Penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan serta pemukiman
- d. Pembangunan prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik;
- e. Pembangunan prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah;
- f. Pembangunan prasarana dan sarana kehidupan keagamaan dan adat istiadat;
- g. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
- h. Penciptaan tenaga kerja yang menunjang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- i. Pembangunan prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat; dan
- J. Pelaksanaan rekonstruksi lainnya sesuai dengan rencana induk dan rencana rinci.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 6
Rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan ## BAB III
KEDUDUKAN
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 7
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana.
- (2) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (3) Organ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Dewan Pengarah;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Badan Pelaksana.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 8
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan di Wilayah Pasca Bencana dengan Kantor Pusat di Banda Aceh, dan Kantor Perwakilan di Nias serta di daerah lain yang dianggap perlu.
Bagian Pertama
Dewan Pengarah
BAB IV - SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 9
- (1) Dewan Pengarah beranggotakan 17 (tujuh belas) orang, terdiri atas:
- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 15 (lima belas) anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengarah terdiri dari unsur-unsur:
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintahan Daerah;
- c. Pemuka Agama/Ulama dan Pemuka Adat;
- d. Tokoh Masyarakat; dan
- e. Akademisi.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengarah diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat.
BAB IV - SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 10
- (1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dewan Pengarah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
BAB IV - SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 11
- (2) Dewan Pengarah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
BAB IV - SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Dewan Pengarah berwenang:
- a. Meminta
PENJELASAN
Pembukaan
Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak
Lain yang dipandang perlu; dan/atau
- C. Melakukan kerja sama dengan para ahli atau konsultan sesuai kebutuhan.
## Bagian Kedua
Dewan Pengawas
##
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Dewan Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri