PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Belanja Bantuan Soslal: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4273). 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286): 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi~ \_-12 Nomor 4400); t7 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 11 TAHUN 2011
TENT ANG
TAT A CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DE NGAN RAHM AT TU HAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TOMOHON,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) butir e Peraturan Oaerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 dijelaskan antara lain belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja bantuan sosial:
- b. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyediakan bantuan dana kepada lembaga/organisasi profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbanqan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Belanja Bantuan Soslal:
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4273).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286):
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi~ \_-12 Nomor 4400); t7
Menetapkan
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4484);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah:
4. 8 Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 1);
5. 9 Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota iru yang dimaksud dengan:
1. Pemenntah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan oleh Pemerintah Daerah Kata Tomohon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota T omohon menu rut azas otonomi dan tug as pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945;
2. 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersihv
4. Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi perusahaan daerah dan atau kelompok masyarakat/perorangan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyetenggaraan pembangunan daerah dan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Dana adalah dana yang disediakan untuk keperluan bantuan sosial kepada lembaga/organisasi sosial dan kemasyarakatan, serta lembaga/organisasi profesi, atau perorangan.
- (1) Bantuan Sosial disediakan untuk keperluan bantuan sosial kepada lembaga/organisasi sosial dan kemasyarakatan, serta lembaga/organisasi profesi, atau perorangan dapat diberikan dengan pertimbangan yang rasional, dilakukan secara selektif dan tidak berulang dan harus mendapat persetujuan dari Wahkota;
- (2) Lembaga/organisas1 sosial dan kemasyarakatan serta lembaga/organisasi profesi atau perorangan yang berkedudukan hukum diluar Kota Tomohon dapat diberikan dengan pertimbangan yang rasional, dilakukan secara selektif dan tidak berulang.
BANTUAN SOSIAL
BAB II
Pasal 3
Bantuan Sosial dapat diberikan setelah sekurang kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- (1) Proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinci dan jelas mengenai waktu, objek dan lokasi keqiatan:
- (2) Nama lengkap pemohon (termasuk gelar dan title bila ada).
- (3) Memuat Surat Pernyataan yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebaga, benkut
- a. Bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana bantuan sosi~
4
- b. Menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti sesuai ketentuan.
- c. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran Bantuan Sosial diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (5) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah}.
- (6) Bantuan Pendidikan :
- a. Strata 1 (S1) sebesar Rp .. 2.500.000,-
- b. Strata 2 (S2} sebesar Rp. ;3.500.000,-
- c. Strata 3 (S3) sebesar Rp. 5.000.000,-
BAB II
Pasal 4
Bantuan sosial tidak orang/lembagalorganisasi memperoleh alokasi yang Tomohon dapat diberikan kepada yang menerima dan/atau bersumber dari APBD Kota
BAB II
Pasal 5
Bantuan Sosial tidak digunakan untuk membiayai:
- a Kegiatan yang bersifat perayaan;
- b Pemberian hadiah/cenderamatalkarangan bunga;
- c Tunjangan han raya.
BAB Ill - KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 6
- (1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib mengarialisa kelayakan proposal dan ketersediaan dana sebagai bahan pertimbangan Wahkota memberikan bantuan sosial. Untuk kepentingan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran dapat meminta tambahan informasi dan persyaratan lain kepada pemohon.
- (2) Apabila 3 x 24 Jam berkas proposal tidak layak danlatau tidak lengkap maka dengan sendirinya permohonan tersebut dinyatakan gugur oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan tugas di bantu oleh bendahara pengeluaran pembantu khusus Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial
BAB Ill - KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 7
Wahkota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan pertimbangan tertentu menetapkan pemberian bantuan sosial secara khusus kepada lembaga/organisasi sosial dan kemasyarakatan. serta lernbaqa/orqanisasr profesi atau perorangan.
Tata cara pemberian bantuan sosial sesuai dengan bagan alir pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ini dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wallkota mi mulai berlaku pada tanggal/ diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tomohon.


Diundangkan di Tomohon pada tanggal ,~ A pri 1 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH

Ors. ARNOLD POLI, SH,MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019

BERIT A DAE RAH KOT A TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR l l

Ditetapkan di T omohon t: tanggal l xo r i.L 2011

-HD

:0

&gt;m i~

:r

~o

-&gt;

z~

-m

::uS

g~

&gt;

,..Jd

:r

z

0

·~


'

a, )&gt; G) )&gt; z )&gt; !: ::0 "O m 3: a, m ::0 s z a, )&gt; z ... c: )&gt; z (/) 0 (/) s r s ~ " ::i) )&gt; z

-lZ"tl ~om G) ~ ~ G)o.,.. )&gt; ::0 c r-~ ... z ~,...~ &gt; ,...,e: 'O " ~ 0 I-'· ... 1...1 )&gt; ... \.) 0 0 ~ ~ 0 ~ I 0 z