PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERANGKAT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHON 2017 TENTANG PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabubaten Tulungagung (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tulungagung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. 6 . Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Desa terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a,
dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
- b. Kepala Urusan Keuangan; dan
- c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat ditetapkan unsur staf perangkat desa yang berkedudukan dibawah kepala urusan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Mekanisme pengangkatan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, disebut Kepala Dusun yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetukan secara porposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Seksi Pemerintahan;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat ditetapkan unsur staf perangkat desa yang berkedudukan dibawah kepala seksi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Mekanisme pengangkatan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 6
- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunanlaporan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 7
- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksana tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi adminstrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyunan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 8
- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala Kepala Dusun mempunyai fungsi:
- a. Pem binaan ketrentraman perlindungan masyarakat, pengelolaan wilayah; dan ketertiban, pelaksanaan upaya mobilitas kependudukan, penataan dan
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunJang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 9
- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
- b. Kepala Seksi kesej ah teraan mempunya1 fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- c. Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial
budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 10
- ( 1) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi, atau memiliki 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 11
- ( 1) Dalam menentukan jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditentukan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 12
- ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa mempunyai hak:
- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan;
- b. menerima tunjangan;
- c. penerimaan lainnya yang sah;
- d. mendapatkan jaminan kesehatan; dan
- e. mendapatkan tunjangan purna bakti yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pnns1p tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa;
- e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- g. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- h. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
1. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
BABV
KEKOSONGAN JABATAN DAN MEKANISME PENGISIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Kekosongan Jabatan Perangkat Desa
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 13
- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa setempat.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Masa tugas dari Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat tugas atau telah ditetapkannya Perangkat Desa definitif.
- (5) Apabila masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis dan belum ada Perangkat Desa definitif yang ditetapkan maka masa tugas Pelaksana Tugas dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 14
- (1) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan berpedoman pada Susunan Organisasi dan Tata Kerj a Pemerintah Desa, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 15
Tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa;
- b. Hasil konsultasi dengan Camat menjadi pertimbangan bagi Kepala Desa untuk melakukan proses penJanngan dan penyaringan Calon Perangkat Desa;
- c. Hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana huruf b, dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing Calon Perangkat Desa;
- d.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 16
- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat desa setempat, Perangkat Desa, dan BPD dikecualikan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia pengisian sebagaimana pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 ( sembilan) orang yang susunannya terdiri dari:
4. a . Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Anggota.
- (4) Ketentuan mengenai Panitia peng1sian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 17
- (1) Tugas Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah:
- a. menetapkan jadwal proses pengisian Perangkat Desa;
- b. mengajukan rencana anggaran biaya;
- c. melaksanakan sosialisasi dan penjaringan Bakal Calon;
5. d . mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
- e. melakukan penelitian Bakal Calon
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 18
- (1) Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah satu Calon Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengisian senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa
Paragraf 1
Persyaratan Calon
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 19
- (1) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi syarat:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. mengisi daftar riwayat hidup;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
1. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa.
- J. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- k. bebas dari NARKOBA yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
1. bersedia tidak merangkap jabatan/kedudukan;
- m. Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk suatu jabatan perangkat desa dalam posisi yang lain harus memperoleh izin cuti dari Kepala Desa;
- n. BPD yang mendaftarkan diri untuk suatu jabatan perangkat desa harus memperoleh izin cuti dari Bupati;
- o. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 20
Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak benar, dinyatakan gugur.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 21
Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti Ijasah/STIB, KTP dan akte kelahiran, maka Bakal Calon Perangkat Desa agar menyesuaikan data-data dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
Paragraf 2
Pendaftaran/ Penjaringan Bakal Calon
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 22
Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian, dilaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 23
Permohonan pencalonan Bakal Calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pengisian melalui Ketua Panitia Pengisian dengan menyebutkan 1 (satu) jabatan yang dikehendaki.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 24
- (1) Dalam hal sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran tidak terdapat atau hanya terdapat 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, maka Panitia Pengisian memperpanjang pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), hanya terdapat 1 ( satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, maka Panitia Pengisian memperpanjang kembali pelaksanaan pendaftaran selama 2 (dua) hari.
- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanJangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap hanya terdapat 1 ( satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, maka Panitia Pengisian menunda pelaksanaan peng1s1an pada jenis lowongan jabatan dimaksud dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- (4) Terhadap lowongan jabatan yang tidak ada atau hanya terdapat 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, maka jabatan Perangkat Desa yang lowong tetap dilaksanakan oleh seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Pelaksana pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan kembali pada pengisian periode berikutnya.
- (6) Terhadap jenis lowongan jabatan yang telah terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, maka Panitia Pengisian melanjutkan kegiatan pada tahap penyaringan.
Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 25
- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian melakukan kegiatan penyaringan.
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan ujian penyaringan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 26
Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), permohonan sebagai Perangkat dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:
- a. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat Pernyataan Setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Fotocopy Ijasah/STTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat
--------, yang berwenang;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- f. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon;
- g. Surat Pernyataan bermaterai tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau telah diberi keterangan bahwa data yang ada sesuai dengan data dalam chip, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
- J. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
- k. Pas Foto berwarna yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia sesuai kebutuhan;
1. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan sehat jasmani dan rohani;
- m. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bebas Narkoba;
- n. Bagi Perangkat Desa menyertakan Surat Izin Cuti dari Kepala Desa;
- o. Bagi BPD menyertakan Surat Izin Cuti dari Bupati;
- p. Bagi Pegawai Negeri Sipil menyertakan izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 27
- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian adminstrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
.
- (2) Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 4 (empat) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.
##
PENJELASAN
Pasal 28
- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima. - (2) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Kepala Desa. - (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Kepala Desa. - (4) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
PENJELASAN
Pasal 29
- ( 1) Bakal Calon berhak mengetahui dan / a tau mengajukan ke beratan