PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN Nomor 09 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN DIKELUARKAN OLEH BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 (berlaku 14 Mei 2013)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENT ANG
PENERTIBAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, dan nyaman diperlukan adanya Penertiban mengenai operasional tempat hiburan yang mampu melindungi warga dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya; Menimbang
- b. bahwa berdasarkan perkembangan zaman dan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, perlu dilakukan pengendalian dan pembatasan tempat hiburan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan menghormati hari besar keagamaan;
- c. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, penertiban operasional tempat hiburan perlu diatur dalam · peraturan daerah; ·
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Operasional Tempat Hiburan.
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
...
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Privinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 ten tang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tetang Tata Cara Pendaftaran U saha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN :
PENERTIBAN
PE~TURAN DAERAH TENTANG OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN
Menetapkan :
-,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin;
5. Polsek adalah Polisi Sektor Kabupaten Merangin;
6. Polsekta adalah Polisi Sektor Kota Kabupaten Merangin;
7. Polisi Pa¥1ong Praja adalah Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin yang bertugas mengawasi penyelengaraan tempat hiburan;
8. Kantor Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Terpadu dijajaran pemerintah Kabupaten Merangin yang secara teknis sebagai instansi yang memproses penerbitan izin tempat hiburan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dilakukannya penertiban operasional tempat hiburan adalah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu kegiatan operasional tempat-tempat hiburan sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan operasional tempat hiburan tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- Tujuan dilakukannya penertiban operasional tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. Agar warga masyarakat dapat memahami dan menempatkan fungsi tempat hiburan sebagaimana mestinya .
- b. Dalam upaya memberikan pendidikan moral dan etika kepada mayarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat sehingga menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
OBJEK DAN SUBJEK
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 4
- (1) Objek tempat hiburan adalah tempat yang memberikan pelayanan hiburan terhadap masyarakat yang berupa Kelab Malam, Bar, Karaoke, Diskotik, Cafe, Organ Tunggal/Orkes Band, Bilyar, Video Game, Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT), Panti Pijat Urut Modern (PPUM) dan tempat-tempat hiburan sejenis.
- (2) Subjek tempat hiburan adalah tempat yang memberikan pelayanan hiburan terhadap masyarakat.
3. (3} Tidak termasuk objek tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Bioskop dan penyelenggaraan Olah Raga serta kegiatan untuk Peildidikan.
...
'"""
PERIZINAN
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 5
Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat hiburan dalam daerah, harus mendapatkan izin dari Bupati.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 6
- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KP2T. I
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 7
- ( 1) Penyelenggaraan organ tunggal, orkes dan band dalam daerah untuk kepentingan pribadi yang tidak di komersilkan harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian setempat.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan organ tunggal, orkes dan band sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Mendapat rekomendasi dari ketua Rukun Tetangga (RT);
- b. Surat pengantar dari lurah/kepala desa untuk diteruskan ke Polsek atau Polsekta dengan tembusan kepada Camat dan Koramil setempat;
- c. Membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas semua resiko yang terjadi akibat penyelenggaraan hiburan tersebut;
- d. Menjaga ketertiban dan keamanan pada saat penyelenggaraan hiburan tersebut.
BABV
PEMBINAAN
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 8
Penyelenggara tempat hiburan berkewajiban:
- a. Menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat usahanya;
2. ; b. Mengatur tata ruang tempat hiburan agar sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. Membina dan mengarahkan pekerja dan tamu untuk
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 9
- ( 1) Penyelenggara tern pat hiburan dilarang :
- a. Memperluas atau mengubah untuk dijadikan tempat dilakukannya atau diduga akan dipergunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan asusila dan atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya';
- b. Dikunjungi oleh pelajar dan atau orang yang belum dewasa, PNS, TNI dan POLRI yang tidak sedang dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Mengedarkan dan/ a tau memakai narkoba serta minuman beralkohol golongan A, B dan Golongan C.
- d. Menempelkan gambar-gambar seksi yang dapat menimbulkan rangsangan seksual bagi pengunjung.
- (2) Penyelenggaraan organ tunggal, orkes dan band harus mematuhi ketentuan:
- a. Penyanyi/biduannya dilarang memakai busana minim/transparan yang melampaui batas norma agama, adat istiadat dan susila serta kondisi Sosial Budaya setempat;
- c. Dilarang mengkonsumsi dan menggunakan narkoba;
- b. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun;
- d. Dilarang minum-minuman beralkohol golongan A, golongan B , dan golongan C.
.
~·
-,
Tempat hiburan yang akan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan minuman beralkohol golongan C, harus mendapat izin khusus dari Bupati melalui KP2T.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 11
Waktu penyelenggaraan tempat hiburan ditetapkan sebagai berikut:
Kelab malam
1. Hari Senin s/ d Rabu, buka pukul 21.00 WIB s/ d pukul O 1.00 WIB;
2. Hari Kamis, buka pukul 21.00 s/d pukul 24.00 WIB;
3. Hari Jumat s/d minggu, buka pukul 21.00 s/d pukul 01.30 WIB.
Diskotik
1. Hari Senin s/d Rabu, buka pukul 21.00 WIB s/d pukul 01.00 WIB;
2. Hari Kamis, buka pukul 21.00 s/d pukul 24.00 WIB;
3. Hari Jumat s/d minggu, buka pukul 21.00 s/d pukul 01.30 WIB.
Bar dan karaoke
1. Hari Senin s / d Rabu, buka pukul 09. 00 pagi WIB s / d pukul 01. 00 WIB malam;
2. Hari Kamis, buka pukul 09.00 pagi WIB s/d pukul 01.00 WIB malam;
3. Hari Jumat s/d minggu, buka pukul 09.00 pagi WIB s/d pukul 01. 00 WIB malam.
Cafe
1. Hari Senin s/d Rabu, buka pukul 09.00 pagi WIB s/d pukul 01. 00 WIB malam;
2. Hari Kamis, buka pukul 09.00 pagi WIB s/d pukul 01.00 WIB malam;
3. Hari Jumat s/d minggu, buka pukul 09.00 pagi WIB s/d pukul O l .oo WIB malam
Organ tunggal, orkes dan Band
1. Siang hari, Senin s/d Kamis, mulai pukul 08.00 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Malam hari, Senin s/d Rabu mulai pukul 20.00 s/d pukul 24.00 WIB.
3. Kamis malam Jumat, mulai pukul 20.30 s/ d pukul 23.30 WIB.
4. Jumat,Sabtu,Minggu, mulai pukul 20.00 s/d pukul 01.00 WIB
.
.
~· ·
Billyar
1. Hari Senin s/d Rabu, buka pukul 08.00 WIB s/d pukul 01.00 WIB
2. Hcl(i Kamis, buka pukul 08.00 s/ d pukul 24.00 WIB
3. Hari Jumat s/d minggu, buka pukul 21.00 s/d pukul 01.30 WIB.
Video game:
1. Hari Senin s/d Rabu, buka pukul 08.00 WIB s/d pukul 01.00 WIB
2. Hari Kamis, buka pukul 08.00 s/ d pukul 24.00 WIB
3. Hari Jumat s/d rninggu, buka pukul 08.00 s/d pukul 01.30 WIB.
- h. Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM}
1. Hari Senin s / d Rabu, buka pukul 09. 00 WIB s / d pukul O 1. 00 WIB
2. Hari Kamis, buka pukul 09.00 s/d pukul 24.00 WIB
3. Hari Jumat s/d minggu, buka pukul 09.00 s/d pukul 01.30 WIB.
- (2) Pemilik, Pengusaha, Pengelola termasuk Pekerja dan Pengunjung tempat hiburan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masingmasing peringatan 1 X 24 jam.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Bupati berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usaha dan pencabutan izin usaha.
- (4) Khusus untuk penyelenggaraan Organ Tunggal, Orkes Dan Band kepada pemilik, pengusaha, pengelola dan penyelenggaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, akan diberikan peringatan untuk segera menghentikan kegiatannya.
- (5) Apabila peringa+an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
LARANGAN KEGIATAN BEROPERASI PADA BULAN DAN HARi SUCI ATAU HARI BESAR KEAGAMAAN
BAB VI
Pasal 12
- (1) Tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditutup dan dilarang melaksanakan kegiatan operasinya pada Bulan Suci
2. , Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal, Hari Raya, W aisak dan Hari Raya Nyepi. I
-----;
- (2) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional tempat hiburan pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah larangan untuk membuka dan mengoperasikan usahanya menjelang, selama dan setelah Bulan Suci Ramadhan yang dimulai dari 2 (dua) hari sebelum sampai dengan 3 (tiga) hari sesudah Bulan Suci Ramadhan.
- (3) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada hari Raya Idul Adha adalah larangan untuk membuka dan atau mengoperasikan usahanya 2 (dua) hari pada Hari Raya Idul Adha.
- (4) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada Hari Raya Natal adalah larangan untuk membuka dan atau mengoperasikan usahanya 2 (dua) hari pada Hari Raya Natal.
- (5) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada Hari Raya Waisak adalah larangan untuk membuka dan atau mengoperasikan usahanya 1 ( satu) hari pada Hari Raya W aisak. I
- (6) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan operasional pada Hari Raya Nyepi adalah larangan untuk membuka dan atau mengoperasikan usahanya 1 (satu) hari pada Hari Raya Nyepi.
PENGAWASAN
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 13
Pengawasan terhadap Operasional Tempat Hiburan dalam Daerah dilakukan oleh Pihak kepolisian setempat yang dibantu oleh Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KP2T, camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga.
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 14
- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
'
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidikjari dan memotret tersangka.;
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 15
- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14 peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda Paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
2. ' (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
BABX
ATURAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka setiap perizinan tempat hiburan yang ditetapkan Bupati harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini, paling lambat sejak berlakunya peraturan daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
- (1) Polisi Pamong Praja merupakan instansi teknis dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah ini;
2. ; (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
'·
'
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Penetapan: Ditetapkan di Bangko Pada tanggal 14 Mei 2013

Penandatangan: BUPATI MERANGIN, ttd N ALIM

Penetapan: Diundangkan di Bangko pada tanggal 15 Mei 2013

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN SU HAI BI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 09

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM MUHAMADZEN PEMBINA NIP. 19670505 199103 1 002