KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 60 Tahun 1998 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA (berlaku 13 April 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan VII dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan singkronisasi pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang tertentu sehingga dapat berlangsung dengan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara;
Mengingat
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1
Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
Menteri Negara mempunyai tugas menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara yang bidang tugasnya tidak ditangani oleh suatu Departemen.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Menteri Negara terdiri dari:
- a. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- b. Menteri Negara Investasi;
- c. Menteri Negara Agraria;
- d. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- e. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- f. Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan;
- g. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
- h. Menteri Negara Peranan Wanita;
- i. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Menteri negara Riset dan Teknologi bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (2) Menteri Negara Investasi bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang investasi.
- (3) Menteri Negara Agraria bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (4) Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang perumahan dan permukiman.
- (5) Menteri Negara Lingkungan Hidup bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (6) Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan, hortikultura, dan obat-obatan.
- (7) Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.
- (8) Menteri Negara Peranan Wanita bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peranan wanita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembangunan.
- (9) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Menteri Negara menyelenggarakan fungsi:
1. Menteri Negara Riset dan Teknologi:
- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi, penerapan hasil riset dan teknologi berikut keterkaitan dan pemanfaatannya dalam pelaksanaan pembangunan serta perwujudan kemandirian, ketangguhan dan keunggulan bangsa melalui peningkatan kemampuan penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi yang diselenggarakan oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian milik masyarakat termasuk usaha industri, sehingga secara optimal mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang baik dari segi hasil, biaya maupun pemanfaatan sumber daya;
- c. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pengakajian dan Penerapan Teknologi;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan tkenis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di bidang riset dan teknologi Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen tertentu:
1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
2. Badan Tenaga Atom Nasional;
3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
4. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
5. Badan Pusat Statistik;
6. Badan Standardisasi Nasional;
7. Badan-badan lain termasuk Perguruan Tinggi sejauh menyangkut yang ditetapkan lebih lanjut oleh Presiden.
- e. peningkatan minat dan peran serta masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi;
- f. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.
2. Menteri Negara Investasi:
- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang penanaman modal;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan promosi, pelaksanaan dan perlindungan penanaman modal, pengembangan sumber pembiayaan dalam rangka penanaman modal, dan perluasan kegiatan penanaman modal oleh badan usaha nasional di luar negeri di kalangan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- c. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. peningkatan peran serta masyarakat di bidang investasi;
- e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.
4. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman:
- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang perumahan dan permukiman;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman di kalangan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara serasi dengan lingkungan hidup dan penataan ruang;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan serta pemecahan masalah perumahan dan permukiman;
- d. peningkatan peran serta Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, koperasi, dan masyarakat di bidang perumahan dan permukiman;
- e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
5. Menteri Negara Lingukungan Hidup:
- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. peningkatan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.
6. Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obat:
- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang ketersediaan, keamanan, stabilisasi harga, dan peningkatan mutu pangan, hortikultura, dan obat-obat;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan seluruh Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi, ketersediaan, keamanan, stablisasi harga, dan pengikatan mutu pangan, hortikultura, dan obat-obatan;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan industri dalam pembangunan di bidang pangan, hortikultura, dan obat-obatan;
- d. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.
7. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara:
- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara yang meliputi kegiatan pembinaan, pengendalian, peningkatan efisiensi, privatisasi, dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara;
- b. peningkatan koordinasi dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, dalam rangka pendayagunaan Badan usaha Milik Negara, beserta pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan di bidang tersebut;
- c. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- d. peksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.
8. Menteri Negara Peranan Wanita:
- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang peranan wanita dalam pembangunan yang dilandasi dengan iman dan taqwa;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan masyarakat dalam rangka pengembangan kemampuan dan memajukan peranan wanita dalam pembangunan, dan perlindungan tenaga kerja wanita;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam memajukan peranan wanita dalam pembangunan;
- d. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.
9. Menteri Negara Peranan Wanita:
- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang peranan wanita dalam pembangunan yang dilandasi dengan iman dan taqwa;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana dan program kegiatan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan masyarakat dalam rangka pengembangan kemampuan dan memajukan peranan wanita dalam pembangunan, dan perlindungan tenaga kerja wanita;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam memajukan peranan wanita dalam pembangunan;
- d. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.
10. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga:
- a. perumusan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembinaan pemuda dan olah raga;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan kepemudaan dalam pembangunan dan pencapaian prestasi yang tinggi di bidang keolahragaan;
- c. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia dan organisasi kepemudaan lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan Lembaga-lembaga keolahragaan lainnya;
- f. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Presiden.
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama Organisasi
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Menteri Negara dibantu oleh staf Menteri Negara yang terdiri dari:
1. Sekretaris Menteri Negara, disingkat SESMENEG.
2. Asisten Menteri Negara, disingkat ASMENENG, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis MENKOWASBANGPAN.
3. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya, dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis MENKO WASBANGPAN.
Bagian Kedua
SESMENEG
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
- (1) SESMENEG adalah unsur pembantu menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara.
- (2) SESMENEG bertugas membantu Menteri Negara dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan Staf Menteri Negara;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Negara;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara.
- (3) SESMENEG membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Biro sesuai dengan beban kerjanya.
- (4) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub bagian sesuai dengan beban kerjanya.
Bagian Ketiga
ASMENEG
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8
- (1) ASMENEG adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara.
- (2) ASMENEG bertugas membantu Menteri Negara di bidang tertentu dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijak Menteri Negara sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan pemantauan atas perkembangan masalah atau kegiatan tertentu dalam lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan Departemen, Instansi, dan organisasi lainnya yang dianggap perlu sesuai petunjuk menteri Negara;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri Negara.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, ASMENEG dibantu oleh Pembantu Asisten, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya.
- (4) Masing-masing Pembantu Asisten membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang staf Pembantu Asisten sesuai dengan beban kerjanya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENEG dikoordinasi oleh SESMENEG.
Bagian Keempat
Staf Ahli
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Menteri Negara dalam memberikan pemikiran atau pertimbangna teknis mengenai masalah tertentu, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Menteri Negara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasi oleh SESMENEG.
Bagian Kelima
Kelompok Kerja
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10
Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menteri Negara dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 11
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Menteri Negara:
- a. berkoordinasi, bekerjasama, dan saling berkonsultasi dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya;
- b. berkoodinasi, bekerjasama, dan saling berkonsultasi dengan Menteri yang memimpin Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen lainnya;
- c. menyampaikan salinan setiap keputusan yang dikeluarkan kepada Sekretaris Negara.
- (2) Rencana pemecahan persoalan yang menghasilkan kebijaksanaan baru dan bersifat pokok disampaikan kepada Presiden sebagai bahan dan pertimbangan untuk dimintakan persetujuan atau untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan petunjuk lainnya.
- (3) Ketentuan tentang koordinasi, kerjasama, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku pula bagi Menteri yang memimpin Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen bila pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berkaitan dengan tugas dan fungsi Menteri Negara.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 12
Menteri Negara dan semua unsur staf Menteri Negara dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen dan/atau instansi lain untuk kesatuan gerak sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB IV - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13
- (1) SESMENEG dan ASMENEG adalah jabatan eselon Ia atau serendah-rendahnya eselon Ib.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ib atau serendah-rendahnya eselon IIa.
- (3) Kepala Biro adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Pembantu ASMENEG adalah jabatan eselon IIa atau serendah-rendahnya eselon IIIa.
- (5) Staf Pembantu ASMENEG adalah jabatan eselon IIIa atau serendah-rendahnya eselon IVa.
BAB IV - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14
- (1) SESMENEG, ASMENEG dan Staf Ahli setingkat eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Staf Ahli setingkat eselon IIa, Kepala Biro, dan Pembantu ASMENEG serta pejabat lainnya dilingkungan Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara atas usul Menteri Negara yang bersangkutan .
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
BAB V - ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 15
- (1) Pengurusan dan pelayanan administrasi menteri Negara dan staf Menteri Negara mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.
- (2) Pengawasan dan pelayanan administrasi Menteri Negara dan staf Menteri Negara mengenai kepegawaian diselenggarakan oleh Menteri Negara yang bersangkutan.
BAB V - ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 16
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksaan tugas Menteri Negara dan staf Menteri Negara baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 17
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi Menteri Negara ditetapkan oleh Menteri Negara yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 18
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua Keputusan Menteri Negara yang merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti ## BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 19
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, dinyatakan tidak berlaku.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
ttd.
Lambock V. Nahattands
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 20
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO