PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA Nomor 03 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2015 DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA, - bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku 16 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2015
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndanSi:Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (~mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tenta.ng Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perta.nggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tenta.ng Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1922);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); :
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Da&amp;ah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangU1~ ..ng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
15. Peraturan Pemerinta.h Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- .J 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Mllik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerinta.h Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070)';
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembara.nt Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta.h Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangnn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemeri.ntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pernanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2010 Nomor 199, Tarnbahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Htraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wa.kil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana i)aerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisast Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Muna Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja {Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Talmo 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Ka bu paten Muna Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 [Lernbaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEI.AKSANAAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2015. Menetapkan
·
Pasal 1
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- c. Neraca;
- e. Laporan Operasional;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- f. Laporan Arus kas; dan
9. {2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan LaporJKinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud deJam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp. 984.814.038.310,00
- b. Belanja
Rp. 961.270.608.592,00
Defisit
Rp.
23.543.429.718,00
- c.
Pembiayaan :
- Penerimaan
Rp. 115.727.492.873,96
- Pengeluaran
\_R\_\_,,\_\_p.
\_
Surplus
Rp. 115.727.492.873,96
Pasal 3
- ·~ a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. {19.391.063.466,00) dengan rincian sebagai berikut:
TJraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
1.004.205.101. 776,00
984.814.038.310,00
(l 9.391.063.466,00) Rp.
Rp.
Rp.
1. Anggaran Pendapatan setelah peru bahan
2. Realisasi
Selisih Le bib
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (200.199.611.058,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja setelah perubahan
3. 2.
4. Realisasi Selisih Kurang
5. Rp. (180.808.547.592,00) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit .sejumlah dengan rincian sebagai berikut: c.
6. Rp. Pembiayaan sejumlah Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan (41.537.625.000,00) dengan rincian sebagai berikut: d.
7. dengan Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 rincian sebagai berikut: e.
8. sejumla.h Rp. (41.537.625.000,00) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan neto dengan rincian sebagai berikut: f.
Rp.
161.470.219.650,00
Rp.
961.270.608.592,00
Rp.
(200.199.611.058,00)
(157.265.117.874,00)
23.543.429. 718,00
{180.808.547.592,00)
1. Surplus/defisit setelah perubahan
Rp.
2. Realisasi Defisit Tahun Berjalan
Rp.
Selisih Kurang
Rp.
Rp.
157.265.117.874,00
Rp.
115.727.492.873,96
Rp.
(41.537.625.000,00)
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah
Perubahan
2. Realisasi
Selisih Kurang
0,00
0,00
Rp.
Rp.
0,00
Rp.
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah
Perubahan
2. Realisasi
Selisih Nol
Rp.
157.265.117.874,00
Rp.
115. 727.492.873,00
Rp.
(41.537.625.000,00)
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Neto setelah
- Perubahan
2. Realisasi
Selisih Kurang
Pasal 4
- a. JumJah Aktiva
Rp.
1.688.062.816.036,49
- b. Jumla.h Kewajiban
Rp.
165.496.818.497,25
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp.
522.565.997.539,24
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tah'tl1 2015 se bagai berikut:
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tah'tl1 2015 se bagai berikut:
Pasal 6
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana di.maksud Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi bai.k secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Daerah sebagaimana di.maksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I.

2

La.poran Realisasi Anggaran

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

- Rincian La.poran Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

- a. Lampiran I

Lampiran I. l

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiat.an

- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Piutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya

Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya

Daftar Dana Cadangan Daerah

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Neraca

·

La.poran Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

Lam piran I. 10

Lam piran I. 11

- b. Lampiran II

- c. Lam.piran

- III

- d. Lampiran IV

Lampiran 1.5

Lampiran I.6

Lampiran I. 7

Lam piran I. 8

Lampiran 1.9

Lampiran

1.4

Lampiran I. 3

## Pasal 8

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lamplran V Peraturan Daerah ini;

La.mpiran La.poran Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- b. Ikhtisar La.poran Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 9

•

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Diundangkan di Raha pada tanggal, 16 September 2016

USMAN EMBA

Ditetapkan di Ra

pada tanggal, 1

S ptember 2016

BUPAFI MUNA,


SE~~s DAERAH KABUPATEN MUNA,

NURDIN PAMONE


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHIUN 2016 NOMOR3.

Dppk'·

~

f

PARAF KOORDINASJ

UNIT /SA TUAN l&lt;ERJA

r'

KAB MUNA

ASISTEN

BAGIAN HUKUM


SULAWESI

PROVINSI

DAERAH

KA:BUPATEN

MUNA,

NOREG

PERATURAN

TENGGARA : 3/72/2016