PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 22 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN (berlaku 17 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 49)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 49), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah Instansi yang melakukan pelayanan pajak daerah.
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundangundangan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 2
- (1) Setiap Pengusaha Restoran wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya dengan media SPOPD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pendaftaran Pengusaha Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah objek pajak dibuka.

- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diambil sendiri oleh Pengusaha Restoran.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Pengusaha Restoran dengan melampirkan:
- a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
- b. surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa; dan
- c. fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha (Jika diperlukan).
- (5) SPOPD dan Lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada SKPD-PPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (6) Pengusaha Restoran yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kepala SKPD-PPD menerbitkan :
- a. surat pengukuhan sebagai wajib pajak;
- b. kartu NPWPD; dan
- c. surat pemberitahuan pemungutan.
11. (6a) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu restoran atau di tempat pembayaran (kasir).
- (7) Apabila Pengusaha Restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta telah diberikan teguran secara tertulis, maka Kepala SKPD-PPD dapat melakukan penerbitan NPWPD secara jabatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat teguran dan/atau penertiban atas tempat usaha Pengusaha Restoran tersebut.
13. (7a) Penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa penempelan stiker pada tempat usaha dan/atau penundaan pendaftaran pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10

- (1) Penetapan Pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan oleh Walikota atau Kepala SKPD-PPD, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki SKPD-PPD.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki SKPD-PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari cara/metode sebagai berikut :
- a. berdasarkan hasil Pembukuan;
- b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
- c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Dalam penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan tetap dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani oleh Kepala SKPD-PPD atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Ketentuan Pasal 18 huruf a diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 18

Tata cara penggunaan bon penjualan atau bill dan faktur diatur sebagai berikut:

- a. bon penjualan atau bill dan faktur dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat:
- 1) nomor urut dan seri;
- 2) nama, NPWPD dan alamat usaha;
- 3) tanggal transaksi;
- 4) catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan/atau;
- 5) penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
- 6) macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual termasuk potongan harga apabila ada;
- 7) jumlah pajak restoran yang harus dipungut; dan/atau
- 8) catatan apabila harga sudah termasuk pajak.
- b. bon penjualan atau bill dan faktur harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alphabet;

- c. bon penjualan atau bill dan faktur harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen;
- d. bon penjualan atau bill dan faktur yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
- 1) lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
- 2) lembar kedua, untuk SKPD-PPD; dan
- 3) lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 19

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPDPPD untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan atau bill dan faktur.
- (2) Kepala SKPD-PPD dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD-PPD menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak berkewajiban :
- a. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Kepala SKPD-PPD; dan
- b. menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi SKPD-PPD secara online apabila diperlukan.
6. (3a) Wajib Pajak yang menggunakan cash register tanpa persetujuan dari Kepala SKPD-PPD, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang masa pajak yang bersangkutan dan setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 17 Mei 2016

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 22

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

## A. CONTOH FORM SPOPD PAJAK RESTORAN


PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. ...

PONTIANAK

Pontianak, ..... 20... Kepada Yth, Kepala SKPD-PPD Kota Pontianak

di - Pontianak

## IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH

- 1 JENIS WAJIB PAJAK

: PERMANEN

INSIDENTIL

- 2 BADAN USAHA WAJIB PAJAK

: PERSEROAN TERBATAS (PT)

FIRMA

KOPERASI

PERORANGAN

COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)

BADAN USAHA LAINNYA

(beri tanda √ pada kolom)

- 4 PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK

:

- 5 NAMA PIMPINAN / PENGELOLA 6 ALAMAT

:

:

- JALAN / KOMPLEK / GANG

:

- KELURAHAN

:

- KECAMATAN

:

- KABUPATEN / KOTA

- NOMOR TELP/HP

:

- 7 JENIS IDENTITAS

:

Lain-lain / ....

(beri tanda √ pada kolom)

- 8 NO IDENTITAS

:

## IDENTITAS OBJEK PAJAK DAERAH

- 1 NAMA OBJEK PAJAK

:

- 2 ALAMAT

:

- JALAN

:

- KELURAHAN

:

- KECAMATAN

:

- KABUPATEN / KOTA

## P O N T I A N A K

- 3 JENIS REKENING DIDAFTARKAN

:

RESTORAN

KAFE

...

RUMAH MAKAN

WARUNG KOPI JASA BOGA

(beri tanda √ pada kolom)

KANTIN

- KETERANGAN USAHA

- 1 JENIS SURAT IZIN USAHA

: Izin Gangguan

SITU/SIUP

Lain-lain / ...

- 2 NO IZIN USAHA - TANGGAL

:

/

/

## PERNYATAAN

## DIISI OLEH PETUGAS :

NIP.

:

/

:

:


(.....)

Tanggal diterima

NPWPD yang diberikan

NOPD yang diberikan

Demikian Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila terjadi ketidakbenaran dalam menuliskan data pada formulir ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima Oleh, Dinas Pendapatan Daerah

Pemohon / yang mewakili

Kota Pontianak

TDUP

NO

KTP

akta

Nomor SPOPD :

## SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

## B. CONTOH FORM SPTPD PAJAK RESTORAN


PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDAPATAN DAERAH

diisi oleh Dispenda

NPWPD/NOPD

:

Kepada,

NAMA WP/OP ALAMAT

: ________________

: ________________

- di - Pontianak

## PERHATIAN

1. Harap diisi lengkap dalam rangkap 4 (empat);

2. Sertakan lampiran laporan rekapitulasi omzet sesuai masa pajak yang dilaporkan.

3. Setelah diisi dan ditanda tangani lengkap dengan Laporan Omzet, harap diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berahkirnya masa pajak;

4. Jatuh Tempo pembayaran pajak dengan menggunakan SPTPD adalah Tanggal 14 (empat belas), keterlambatan membayar akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan;

5. SPTPD yang tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut dapat dilakukan Penetapan Pajak secara jabatan dengan sanksi administratif berupa Kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ditambah bunga 2% (dua persen) per bulan dari pajak terhutang.

2

0

A. KLASIFIKASI USAHA :

1. Restoran

2. Rumah Makan/Kantin/Café

3. Warung Kopi

## B. PERHITUNGAN PAJAK YANG DILAPORKAN

Masa Pajak

:

Tanggal

s.d Tanggal

Dasar Pengenaan Pajak / Omzet (DPP)

:

Rp.

Tarif Pajak

:

%

Pajak Terutang (DPP X Tarif Pajak)

:

Rp.

Sanksi Administrasi ( 2% X ... Bulan X Pajak Terutang) Diisi oleh Dispenda apabila lewat jatuh tempo pembayaran

:

Rp.

Rp.

1. Laporan Omzet

2. Bonbill yang diporporasi

3. Cash register

4. Laporan lainnya ...

1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat)

2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan sendiri)

Petugas Penerima

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

NIP.

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

## DITERIMA OLEH DISPENDA

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak :

Tanggal ...

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Pontianak, ...

Wajib Pajak Daerah

...

...

Jumlah Pajak yang dibayarkan

....

## C. DATA PENDUKUNG

## D. PERNYATAAN

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang berkenaan

...

...

...

....

Jul

Ags

Sep

Okt

Jun

Jan

Peb

Mar

Apr

Diisi tahun terutangnya pajak

Mei

Nop

Des

Masa Pajak

Tahun

PAJAK RESTORAN

NO :

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

LEMBAR

1

(SPTPD)

(untuk DISPENDA)

Form D-Penda. ...

SPTPD ini bukan merupakan Izin

## C. CONTOH FORM SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN PAJAK RESTORAN


## SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Kurang Bayar Tambahan/Nihil/Lebih Bayar

Nomor Kohir :

:

:

Jatuh Tempo :

:

:

ALAMAT

:

: DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor ...

2. Peraturan Daerah Nomor ...

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : : AYAT PAJAK Pajak Restoran

- 1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Rp.

- 2 Pokok Pajak Terhutang

Rp.

- 3 Kredit Pajak :

- a Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp.

- b Setoran yang dilakukan

Rp.

- c lain- lain

Rp.

- d Jumlah kredit pajak ( a+b+c)

Rp.

- 4 Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)

Rp.

- 5 Sanksi Administrasi :

- a Bunga

Rp.

- b Kenaikan Pajak

Rp.

- c Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)

Rp.

- 6 Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)

Rp.

## PERHATIAN :

a.n Kepala SKPD-PPD

Kepala Bidang ...

Pembayaran SKPDKB yang dilakukan setelah Jatuh Tempo akan ditambah Bunga sebesar 2% /bulan


-

Pontianak, ... 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

Tarif Pajak 10 % x DPP

-

NAMA WP

NPWPD/NOPD

Tahun

## PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDAPATAN DAERAH

Alamat . ...

PONTIANAK

Masa Pajak

## D. CONTOH FORM STPD PAJAK RESTORAN


## STPD

Surat Tagihan Pajak Daerah

Nomor :

:

:

Jatuh Tempo :

:

:

ALAMAT

:

: DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor ...

2. Peraturan Daerah Nomor ...

Dari penelitian atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- 1 Pokok Pajak

Rp.

- 2 Sanksi Administrasi :

- a Bunga

Rp.

- b Kenaikan Pajak

Rp.

- c Denda

Rp.

- d Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c)

Rp.

- 3 Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)

Rp.

## PERHATIAN :

a.n Kepala SKPD-PPD

Kepala Bidang ...

Pembayaran STPD yang dilakukan setelah Jatuh Tempo akan ditambah Bunga sebesar 2% /bulan


-

Pontianak, ...

-

-

NAMA WP

NPWPD/NOPD

Tahun

## PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDAPATAN DAERAH

Alamat . ...

## PONTIANAK

Masa Pajak

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

## A. CONTOH STIKER


## PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDAPATAN DAERAH


## TEMPAT USAHA INII

## BELUM TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH TIDAK BERSEDIA MEMBAYAR PAJAK DAERAH

JIKA DALAM WAKTU 7 HARI KERJA TIDAK MENDAFTAR KE DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK, MAKA AKAN DILAKUKAN PENERTIBAN

UNTUK PENDAFTARAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KANTOR BERSAMA JALAN LET. JEND SUTOYO PONTIANAK

TERHITUNG TANGGAL

WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI