Unknown Unknown Nomor 22 Tahun 1999 tentang PERUAAIIAIV ATAS PERATURAIT BUPATI NOUOR 22 TAIIVN 2OL2 TEITTAI{G PEIVGEIYDALIAIT IITTERITAL I(AS PADA BENDAHARA I'UUU DAERAIT, BET{DAHARA PENGELUARAN DAIT BEITDAHARA PEI{TRIMAA.IT SATUAN TERJA PPRAI{GI(AT DAERATI DEI{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA BUPATI KTPULIIUAIT SIAU TAGI'LITITDANG BIARO, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi situasi yang tidak menentu diakhir Tahun Anggaran, maka dipandang perlu dilalukan Perubahar Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahru'] 2012 tentang Pengendalian lnternal Kas pada Bendahaia Umum Daerah, Bendalrara Pengeluaran darl Bendaltara Penerimaan Satuan Keda Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentans Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nonor 3851);
2. Undalg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oO4 Nomor 5, Tambahan lembarai Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negan Republik Indonesia Tahub 2004 Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahal Kedua Atas Undalg-Undalg Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 :f-Iltar,g Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provmsr Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 17, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4691);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nc'mor 58 Tahun 2oo5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaralt Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar Pelayalan Minimal (l€mbara-n Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor l5O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon€sia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan l€mbararl Negaia Re publik lndonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga! Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentalg Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaar Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentalg Perubahart Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pok-ok Pengelolaan Keuangan Daerah (I€mbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2O1 1 Nomor 4);
MEIIUTUSNAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2OI2 TENTANG PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BENDAHARA UMUM DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.
Pasa-I I
Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati tentang Pengendalian lntemal Kas pada Bendahara Umum Daerah, Bendaltara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan satuan Kerja Perangkat Daerahdiubah dengan ditambahkal 1 (satu) ayat baru yaitu ayat 2 (dua), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD menyampaikan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) berupa Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling larnbat15DesembersedangkanBelanjal,angsr.rng(Ls)BelanjaModal disampaikan paling lambat akhir minggu ketiga Desember' karena mrnggu keempat dilakukan rekonsisiliasi terakhir terhadap semua penerimaan dan belanja;
- (2) Pada situasi yang tidak menentu diakhir tahun anggaran, Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dapat mengatur Pengendalian lnternal Kas yang dituangkan dalam Surat Edaran.
Pasal lI
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga.l ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturar Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penetapan: Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal, 12 De€!'ber 2013

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal, lt lesolbor 2013 Plt. KABUPATEN KEPUI,AUAN SIAU TAGUI.ANDANG BIARO, /*) *l( GKAT I 14 19A612 1 002 DR ADRYA MANENGKEY\_SE MSi NIP BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUI.AUAN NOMOR SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2013