Unknown BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG Nomor 17 Tahun 2017 tentang BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- Kabupaten Musi Rawas Utara, bahwa besaran tunjangan trasportasi dan tunjangan reses bagi Prmpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dihitung dengan memperhatikan azaz kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang beriaku sesuai dengan Peraturan Perundang -b.
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, mobilitas dan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dipandang perlu menyediakan tunjangan trasportasi dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
- Undangan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang besaran tunjangan trasportasi dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, C
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang --Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 2.
- Undang --Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429),
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), 5.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 7
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, &amp;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6057), 9
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5104 ), 9
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 854),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2017)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067):
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 12),
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara
- e. Pimpinan DPRD dalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
- f. Anggota DPRD adalah rnereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dan telah mengucapkan supah dan janji ## BAB II MAKSUD DAN TUNJUAN
Pasal 2
- (1) Pemberian tunjangan transportasi Anggota DPRD dimaksudkan untuk mengganti biaya yang harus dikeluarkan karena tidak tersedianya kendaraan jabatan / kendaraan dinas.
- (2) Tujuan pemberian tunjangan Trasportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan Jabatan / kendaraan dinas.
Pasal 3
- (1) Pemberian Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksudkan untuk pelaksanaan kegiatan reses.
- (2) Tyjuan pemberian tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat melaksanakan kegiatan Reses.
BAB II - SUMBER BIAYA Pasal 4
Pasal 4
- (1) Sumber pembiayaan untuk pemberian tunjangan Transportasi dan Reses Anggota DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dianggarkan setiap tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - BESARAN TUNJANGAN Pasal 5
Pasal 5
- (1) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan yang besarnya Rp. 13.400.000,- ( tiga belas juta empat ratus ribu rupiah)
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan pada saat pelaksanaan kegiatan Reses, yang dikelompokan dalam kemampuan keuangan daerah sedang yang besarnya Rp.10.500.000,(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal 19 pada MUSI RAWAS UTARA KGESTNS 2017 A KAP 1 H. M. SYARIF HIDAYAT

Penetapan: Diundangkan di Muara Rupit pada tanggal W MGv(AU4 2017. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI UTARA, --- BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR AA" ULLAH MAK