Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR BERSIH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (berlaku 13 April 2009)
Pembukaan
Mengingat
:
BUPATi HUMBANG HASUNDUTAN
Jl. Veteran Kompleks Tanah Lapang Doloksanggul Kode Pos 22457 Sumatera Utara
Fax. (06 33) 31101- 31104 http//vw'w.humbanghasundi.tankab.go.id Telp. (0633) 31101 - 31104 V/eb.Site.
PERATURAN BUDATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR BERSIH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
- Menimbang a.
- bahwa aii bersih adalah kebutuhan dan hajat hidup manusia dan dimanfaatkan Dada seiiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hidup dan kehidupannya;
- bahwa pelayanan air bersih merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan umsan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang harus dipertimbangkan dalam rar . gka mcningkatkan kesejahteraan masyarakat; b.
- bahwa at3s pedimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dengan msmperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka porlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Air Bersih Kabupaten Humbang Hasundutan, yang ditetapkan dengar , Peraturan Bupati Humbang Hasundutan; c.
- 1 , Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentaig Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 380);
K.iaman 1 dan 10
!
2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumaiera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Und3ng-lJndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang- Undang Noinor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. ' i . Undang-Undang Nomoi 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l . err . buran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerinlah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Verrika! di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerinlah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lemaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. 12 Peraturan Pemerir . tah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahari Antara Pemerintah, Pemerintahar , Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kobupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C07 Nomor 89, Tambaharilembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14.
- Peraturan Msnleri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk TeKnis Penataan Organisasi Perangkat Daeralr 15.
- Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihcin Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang hasundutan (Lembaran Daeral Kabupaten Humbang I lasundutan Tahun 2008 Nomor 2); !6.
- Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dar , Tata Kerja Dinas Daerah Kaoupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 7). 17.
MEMUT ' JSKAN :
PERATURAN EUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR BERSIH HASUNDUTAN KABUPATEN HUMBANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dar . Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Pemerintahan Daerah aaalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- iuasny3 dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Uridang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan. 4.
5. Wakil Bupati adalah Wakil 3upati Humbang Hasundutan. 5.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeiah Kabupaten Humbang Hasundutan. 6 .
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tala Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan. 7.
- Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan. 8 .
- Perangkat Daerah Kabupaten aoalah urisur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang te diri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga 1ekn . s Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 9.
- Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundarig - undangan. 10 .
- Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wiiayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Air Bersih Kabupaten Humbang Hasundutan;
- (2) UPT Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Doloksanggu ' ;
- (3) UPT Air Bersih sebagaimana dimaksud pad? , ayat (1) dan ayat (2) memiliki wiiayah kerja meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Humbar . g HasuiiCJ ' .an;
- (1) UPT Air Bersih. terdni dari :
- a. KepalaUPT;
- b. Sub Gagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan O'ganisasi UPT dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini

## BAB V

## TUGAS KEPALA UPT KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Eagian Pertama

Tuoas Kepala UPT

## Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok membamu Kepala Dinas dalam bidang pengelolaan air bersih yang meliputi pengembangan sis ' . em penyediaan, perllndungan dan penyelenggaraan air bersih;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), u &gt; aiari tugas Kepala UPT, sebagai berikut :
- a. Urusan Administrasi :
- 1) Menyusuri rencana program kerja UPT Air Bersih;
- 2) Membuat. dan menata secara redid arsip pegawai, keuangan dan asset;
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan administrasi umum di lingkungan UPT
- 5) Melaksanakan evaluasi secara berkaia terhadap program kerja UPT,
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas ;
- 7) Melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

## flJGAS DAN WEWENANG

## Pasal 3

UPT Air Bersih adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Humbang Hasindutan yang bersifat ' ekr . is operasional dan teknis penunjang yang meliputi urusan admir . istrasi, kepeaawaian, keuangan, asset, serta pembangunan, peme'iharaan dan pengawasan pengelolaan air bersih sesuai dengan kew ^ narigannya;

## BABIV

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 4

- b. Urusan Kepejawaian :
- 1) Melakukan pembinaan kepeaawaian di lingkungan UPT;
- 2) Merekomendasikan pengangkaian CPNS menjadi PNS di lingkungan UPT;
- 3) Merekomendasikan pemberhentian dan pensiun PNS di Lingkungan UPT;
- 4) Merekomendasikan calon peserta Diklst Prajabatan dan DiKlat Kepemimpinan di lingkungan UPT;
- 5) Merekomendasikan permohonan iiin belajar atau tugas belajar oagi PNS di lingrungan UPT;
- 6) Merekomendasikan penerbitan c ;jfi bagi PNS di lingkungan UPT;
- 7) Membuat laporan keadaan Pegawa 1 UPT;
- 8) Merekomendasikan kenaikan pangkat Anumerta kepada PNS pada UPT dalam melaksanakan tugas Kedinasannya,
- 9) Menyampaikan usul kenaikan pangka&gt; pegawai UPT sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Membuat DP3 Kepala Sub Gagian Tata Usaha UPT untuk disampaikan kepada Kepala Dinas selaku Atasan Pejabat Penilai;
- 11) Menandatangani DP3 pegawai/staf Subbag Tata Usaha UPT selaku Atasan Pejabat Penilai;
- 12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait.
14. Urusan Keuanoan : c.
- 1) Menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran UPT;
- 2) Mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran keuangan UPT;
- 3) Mengelola PAD dari sektor air bersih .

## d. Urusan Asset :

- 1) Mendata/menginventarisasi, memelihara serta mengawasi kondisi dan pemanfaatan sarana dan prasarana baik barang bergorak maupun barang tidak bergerak yang ada di lingkungan wilayah kerja UPT;
- 2) Melaporkan secara berkala kondisi barang inventaris UPT:
- 3) Mengusulkan kepada Kepala Dinas pengadaan barang - barang Inventaris kebutuhan UPT;
- 4) Melaksanakan pemeliharaari barang irn ' entaris yang ada di kantor UPT.
- e. Pengembancan. Sistein Penyeaiaan, Perlhdungan dan Penyelenggaraan Air Bersih :
- 1) Menyediak n air bersih untuk mernenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih dan produktib
- 2) Mengusulkan rencana pembangunan, perluasan, pengelolaan, pemeliharaan, rahabilitasi, pemantauan dan evaluasi fisik (teknis) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukurrd penyediaan air bersih kepada masyarakat menuju keadaan yang lebili baik;
- 3) Melaksanakan langkah - langkah pengembangan penyediaan air bersih yang diselenggarakan dengan pengembangan prasaiana dan sarana air bersih;

1

- 4) Melaksanakan sistem penyediaan sir bersih melalui sistem jaringan perpipaan ( meliputi air baku, produksi, distribusi, pelayanan dan pengelolaan) dan/atau bahan jaringan perpipaan (meliputi sumur dangkal, sumur pomoa air, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki, instalasi air kemasan atau bangunan per ' indungan mata air);
2. Mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana air baku yang meliputi pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/ atau bangunan &gt;arana pembawa OK bersih serta perlengkapannya; 5)
3. Menjaga keperluan konservasi dari pencegahan kerusakan lingkungan atas penggunaan air baku khususriya dari air tanah dan mata ait ; 6)
4. Melakukan pembuangan air limbah dan Dersampahan yang dihasilkan dari proses pengelolaan air bersih; 7)
5. Me . akukan pengolahan air baku menjadi air bersih melalui proses fisik, kimiawi dan /atau biologi serta memelihara bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional'alat pengukuran dan peralatan pemantauan oangunan penunjang air bersih, serta jaringan distribusi; 8)
6. Melakukan upaya untuk rneningkatkan kuantitas, kualitas air dan kont ' niutas air bersih; 9)
- 10) Melakukan pelayanan sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran;
- 11) Melakukan pengelolaan teknis (kegiaian operasional, pemeliharaan dan pemantauan air baku, produksi dan distribusi) dan pengelolaan non teknis (adrninistrasi dan pelayanan) berkaitan dengan air bersih.
- (3) Kepala UPT berkedudukan di bawah dan bertsnggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usahc

## Pasal 6

- (1) Kepala Subbagia * Tala Usaha mempuny? 1 tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pelayanan adrninistrasi umum, kenangan, asset di lingkungan UPT;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha, sebagai berikut :
- a. Menyusun program dan rencana kerja subbagian tata usaha;
- b. Melaksanakan urusan adrninistrasi sural menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapam keuangan, asset dan kepegawaian UPT;
- c. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan kebutuhan UPT;
- d. Melakukan urusan pemeliharaan, pangamanan serta pengaturan penggunaan barang inventaris UPT;
- e. Menyusun rencana anggaran dan oertanggungjawaban keuangan UPT;
- f. Memberikan pelunjuk Kepada bawahan:
- g. Melaksanakan pertgawasan dan evalu3si pelaksanaan tugas bawahan

I

- h. Membuat DP-3 P &gt; agawai sesuai dengan kewenangannya;
- i. Mempersiapkan laporan dinas.
3. j . Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai;
- k. Menyelenggarakan adrninistrasi kewaj ; ban pajak pegawai di lingkuncan UPT;
- L. Mengusulkan pejabat bendaharawan UPT;
- m. Melaksanakan p ^ ngaturan dan penyediaan fasilitas rapat dinas danipacara;
- n. Menyelenggarakan adrninistrasi perjalanar , dinas dan pengawasannya;
8. a Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang menyangkut hidang Adrninistrasi, asset, keuangan, kepegawaian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas UPT;
- p. Melaksanakan urusan penerimaan tamu dan keprotokoleran.
- q. Melaporkan dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olah Kepala UPT.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

## Bayian Ketiga

## Tugas Keloinpok Jabatan Fungsional

## Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas fungsional pada UPT sesuai keahlian dan kebutuhan;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagai berikut :
- a. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas masing- masing kepada Kepala UPT;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan:
- (4) Kelompok jabatan fungsional dikoorrfinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang penunjukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dr n bertanggungjawab kepada Kepala UPT

I

« r

## BAB VI

ESELON

## Pasal 8

- (1) Kepala UPT adalah Jab3tan Strukturol eselon IV a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b;

## BAB VII TATA KERJA Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan orinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan UPT serta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Kepala UPT, Kepali Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahan'anagota masing-rnasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperiiAan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala UPT, Kepala Sub 3agian Taia Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional berianggun &amp; awab mem ' rrpin dan mengkoordinasikan bawahan/anggota masing-masing dan memberikan bimbingan sens petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan/ anggotanya;
- (4) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memotuhi petunjuk dan bertanygungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkar laporan berkala iepat pada waktunyn:
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Plmpinan/Koordinator dari bawahan/anggota wajib diolah dan dipergunakari sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan/anggota;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan/anggota masingmasing, Kepala UPT , Kepala Sub Bagian Taia Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, wajib mengadakan rapat berkala.

## ° asal 10

Kepala UPT bertanggurgjawab memunpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

i

1

*

## PtMBlAYAAN

## Pasal 11

Segala biaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT setiap tahunnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuari peraturan penjndang-uridanyjn yang berlaku.

## BAB IX

## KF .TENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bup3ii ini. make segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bucati.

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarig mengetahuinya, memerintahkan pengundrmgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul

pada tanggal 13 April 2009

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Dto

Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si

Diundangkan di Doloksanggul pada tanggal 14 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,


MARTUAMAN S. SILALAHI, SH NIP. 010 104 921

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR BERSIH

I

KFLOMPOK

JABM

AN FUNGSICNAL

.

LAMPIRAN

KEPALA

i

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR

:

5 TAHUN 2009

TENTANG

:

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS AiR BERSIH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

SUB BAGIAN TATA USAHA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, dto

Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si