Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2009 tentang SUMBER PENDAPATAN DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 8 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI, a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur denganPeraturanDaerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan DaerahtentangSumberPendapatanDesa; b.
1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4286);
2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4389);
5. Undang-Undangn Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4548);
7. Undang- Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia.
2. DaerahadalahKabupatenSerdangBedagai.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
4. PemerintahProvinsiadalahPemerintahProvinsiSumateraUtara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah.
6. Bupati adalahBupati SerdangBedagai.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah DewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenSerdangBedagai.
8.
- Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah KabupatenSerdangBedagai.
9.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA
Bagian Pertama
Sumber Pendapatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari :
1. hasil usaha desa;
2. hasil kekayaan desa;
3. hasil swadaya dan partisipasi;
4. hasil gotong royong; dan
5. Iain- lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)untuk Desa dan dari retribusi daerah sebagaimana diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimhangan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk Desapalingsedikit 10% (sepuluh per seratus);
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah; dan
- f. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah hasil dari lumbung desa, kebun bibit dan laba hasil Badan Usaha MilikDesa.
- (3) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiridari :
- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. bangunan desa;
- d. obyek rekreasi milik desa;
- e. tanah makam desa;
- f. jalan desa; dan
- g. Iain-lain kekayaan milik Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kekayaan desa sebagaimanadimaksudpadaayat(3)diaturdenganPeraturanDesa yang berpedomankepada PeraturanBupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dapat berupa sumbangan dan / atau bantuan untuk
pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yangdiberikanolehmasyarakatkepada desa.
- Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidentil dan suka rela dari warga masyarakat desa setempat baik berupa tenaga yang dapatdinilai denganuang. ( 2 )
- Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) huruf a angka 5 dapat berupa: ( 3 )
- a. pungutandesa;
- b. hasilpenjualankekayaandesa yangtidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. hasilkerjasama denganpihak ketiga;dan
- e. pendapatandendaatasketerlambatanpekerjaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Bagi desa yang tidak memiliki tanah kas desa, pemerintah kabupaten berkewajiban membantu/mengusahakan pengadaan tanah kas desa sebagai sumber pendapatan desa yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah tidak dibenarkanadanyapungutantambahanolehPemerintahDesa.
Bagian Kedua
Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi tertentu 10% (sepuluh perseratus) diperuntukkan bagi desa.
- (2) Bagi hasil retribusi sebagian diperuntukkan bagi desa sebagaimana dimaksudpadaayat(1),dialokasikan secara proporsional.
- (3) Bagian Desa atas bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diatur denganPeraturanBupati.
Bagian Ketiga
Dana Perimbangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yangmerupakanalokasidanadesa.
- (2) Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
Bagian Keempat
Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Desa dapat menerima bantuan keuangan dari Pemerintah . Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Bantuan dari provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1),digunakanuntuk percepatanatauakselerasipembangunandesa.
- (4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melaluiKasDaerah.
L
Bagian Kelima
Hibah dan Sumbangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- Desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. ( D
- Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatberbentukhadiah,donasi,wakaf, danatauIain-lain sumbangan. (2)
- Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraanumum. (3)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbangkepadadesa.
2. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. ( 2 )
3. SumbanganyangberbentukuangdicantumkandidalamAPBDesa. (3)
PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA
BAB III - PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 11
Pengelolaan sumber pendapatan desa dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. swakelola;
- b. gotong royong;
- c. kerjasama; atau
- d. sewa menyewa.
- (1) Pengelolaan sumber pendapatan desa menjadi kewenangan pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, danpembinaankemasyarakatandidesa.
- (2) Pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalamanggaranpendapatandanbelanja desa
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimandimaksudayat(2)diatur tersendiri denganperaturandesa.
- (4) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi atau PemerintahDaerah
- (5) Sumber pendapatan desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pembagianpenghasilannyadiaturlebihlanjutdenganPeraturanBupati.
BAB III - PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 13
- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumbersumberpendapatandesamenjadikekayaandaerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakatsetempat.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14
Pasal 14
Sebagai upaya pemberdayaan dan pengendalian Pemerintahan Desa dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Desa, Pemerintah, Pemerintah ProvinsidanPemerintahKabupatenmelakukanpembinaan.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14
Pasal 15
Pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
i
- (1) Tanahkasdesa, tanah bengkok, tanahmakam, tanahmilik desa yanglain, dilarang dijual/ditukarkan/dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali dalam keadaanterpaksadanuntukkepentinganumum
- (2) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan denganPeraturandesa
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat-syaratyang menguntungkandesa:
- a. rencana penggunaan tanah kas desa yang akan dijual/ditukar dilimpahkankepadapihaklain, tidak merugikan desa;
- b. ganti tanah kepada desa, harus lebih luas dan lebih produktif dengan tanah yangdilepas;
- c. apabila ganti rugi kepada desa berwujud uang, penggunaannya dikhususkan untuk membeli tanah pengganti, yang luas dan produktifitasnya senilai atau lebih baik dari tanah yang dilepas.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
- (1) SumberPendapatan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang telah diurus/dikelola dan merupakan Sumber Pendapatan Pemerintah kabupatenhasilnya sebagiandiberikanpadadesa.
- (2) Pengaturan pembagian hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diaturdenganPeraturanBupati.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina/membantu dalam mengembangkan/ meningkatkan Sumber Pendapatan Desa, agar memberikanhasil yangsebesar-besarnya untuk kemakmuranrakyat.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Sumber Pendapatan desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai denganPeraturan Daerahinidinyatakantidak berlakulagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diaturdenganPeraturan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
Ditetapkandi Sei Rampah
Padatanggal 17 Desember2009
BUPATISERDANGBEDAGAI, dto
H.T.ERRYNURADI
Diundangkandi SeiRampah padatanggal 17 Desember2009
SEKRETARISDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI
dto
H. HARISFADILLAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009 NOMOR : 8
65