Unknown Unknown Nomor IT Tahun 2003 tentang RENCANAINDUKPENGEMBANGANE-GOVERNMENT KOTAPRABUMULIH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, : ~. bahwa dalam rangka membantu tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) serta menunjang terlaksananya hubungan yang lebih menekankan pada sisi kemitraan (partnership) antara badan publik dengan masyarakat maupun dunia usaha, diperlukan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). - b. bahwa berdasarkan. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, untuk mengimplementasikan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan perencanaan strategis yang komprehensif melalui pembentukan suatu Rencana Induk Pengembangan e-Goverment sebagai pedoman perencanaan dan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih. - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengin gat
WALIKOTA PRABUMULiH
PROVINSISUMATERASELATAN PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH
NOMOR IT TAHUN2017 TENTANG
RENCANAINDUKPENGEMBANGANE-GOVERNMENT KOTAPRABUMULIH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
: ~. bahwa dalam rangka membantu tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) serta menunjang terlaksananya hubungan yang lebih menekankan pada sisi kemitraan (partnership) antara badan publik dengan masyarakat maupun dunia usaha, diperlukan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- b. bahwa berdasarkan. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, untuk mengimplementasikan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan perencanaan strategis yang komprehensif melalui pembentukan suatu Rencana Induk Pengembangan e-Goverment sebagai pedoman perencanaan dan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government.
3. L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neaara Renublik Indonesia
Menetapkan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota P r a bum u 1i h Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Praburnu lih Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Walikota Pr a b u m u l i h Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitari dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nornor 44).
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGANE-GOVERNMENT KOTA PRABUMULIH
BABI KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pr a b u m u l i h .
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih
4. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
5. \Vakil Walikota adalah Waldl \Valikota Pr a b u m u l i h
6. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Pr a b u m u l i h .
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belania
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pr a bum u l i h .
11. E-Government adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam hubungannya dengan badan publik, masyarakat maupun dunia usaha.
12. Inforrnasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non- elektronik.
13. 13.Informasi Eletronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic e-rnail], telegram atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
14. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
15. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) danj atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpernerintah sepanjang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) danjatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
16. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah dokurnen perencanaan Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi Kota Prabumulih yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
MAKSUDDANTUJUAN Pasal2
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :
1. Sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan e-Government pemerintah daerah.
2. Untuk dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintrah Daerah dalam setiap kegiatan pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (e-Govemment) di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Memastikan keselarasan antara arahan strategis Pemerintah Daerah dengan implernentasi e-Government di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Memastikan pengelolaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) , Sumber Daya Manusia (SDM), Aplikasi, Infrastruktur, Data dan Fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara baik dan bertanggung-ja wab.
5. Memastikan resiko-resiko yang ditimbulkan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pemerintahan dapat ditekan sampai pada tingkatan yang dapat diterima.
BABIII
RUANGLINGKUP
BAB II - MAKSUDDANTUJUAN Pasal2
Pasal 3
Ruang lingkup kegiatan e-Government yang diatur melipu ti hal-hal sebagai berikut:
- a. perencanaan, pengembangan, dan implementasi smart city.
- b. pengelolaan smart city.
- c. pembiayaan, perencanaan, pengembangan, implementasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi smart city.
BABIV
PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI SMART CITY
BAB II - MAKSUDDANTUJUAN Pasal2
Pasal 4
- (1) Pengembangan smart city oleh instansi teknologi informasi dapat melibatkan pihak-pihak lain ## BAB VI PEMBIAYAAN
BAB II - MAKSUDDANTUJUAN Pasal2
Pasal 8
Pembiayaan kegiatan perencanaan, pengembangan, implementasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi smart city pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih dan surnber dana lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perUndangUndangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Prabumulih pada tanggal '&gt; ~i. 2017

Penandatangan: SEKRETARISDAERAH KOTAP ABUMULIH, H. DJO -fARUDDINAINI \_.\_. .\_- '-'-~~~~""'- -' - . BERITADAERAHKOTAPRABUMULIHTAHUN 2017 NOMOR 18 ## BABVII ## PELAPORAN ## Pasa19

Penandatangan: - (1) Penanggung jawab penyelengaraan pengembangan smart city pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pengembangan dan implementasi smart city kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Prabumulih. - (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang memiliki kewenangan di bidang teknologi inforrnasi di pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan smart city yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan smart city pemerintah daerah.

Penandatangan: - (3) Pengelola smart city wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui kepala instansi yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi. ## BAB VIII PENUTUP ## Pasal 10

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pr a bu m u li h .

Penetapan: Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal .tt A~\. 2017 ULIH, ",