KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR (berlaku 2 Oktober 2007)
Pembukaan
Menimbang
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian Indonesia, perlu didukung oleh suatu sistem kepelabuhanan yang tertata secara optimal ruang maupun manajemennya;
- b. bahwa tata ruang dan manajemen kepelabuhanan di Indonesia, khususnya pelabuhan-pelabuhan yang melayani arus barang ekspor dan impor, dipandang masih perlu ditata dan dibenahi agar dapat mendukung dan menunjang peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor;
- c. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005, telah dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, yang bertugas dan berfungsi mengkoordinasikan perumusan strategi dan kebijakan kelancaran arus barang ekspor dan impor, baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatannya;
d. bahwa . . .
Menetapkan :
- d. bahwa penataan dan pembenahan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, memerlukan koordinasi lintas instansi yang terintegrasi, efektif dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005;
3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
4. Mengingat : 1. Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR.
Pasal 1
- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :
Pasal 2
'Pasal 2
Tim Koordinasi bertugas :
- a. mengkoordinasikan upaya peningkatan kelancaran penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan atas barang ekspor dan impor beserta alat angkutnya;
- b. mengkoordinasikan pengintensifan upaya-upaya pemberantasan segala bentuk penyelundupan;
- c. mengkoordinasikan pemberantasan segala bentuk pungutanpungutan tidak resmi dalam kegiatan ekspor dan impor;
- d. mengkoordinasikan perumusan strategi peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor, termasuk melakukan pengkajian terhadap pungutan-pungutan dalam rangka kegiatan ekspor dan impor;
- e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor;
- f. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan penataan kepelabuhanan yang dapat mendukung peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor.'
Pasal 3
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
4. Mengingat : 1. Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
'Pasal 2
Tim Koordinasi bertugas :
- a. mengkoordinasikan upaya peningkatan kelancaran penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan atas barang ekspor dan impor beserta alat angkutnya;
- b. mengkoordinasikan pengintensifan upaya-upaya pemberantasan segala bentuk penyelundupan;
- c. mengkoordinasikan pemberantasan segala bentuk pungutanpungutan tidak resmi dalam kegiatan ekspor dan impor;
- d. mengkoordinasikan perumusan strategi peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor, termasuk melakukan pengkajian terhadap pungutan-pungutan dalam rangka kegiatan ekspor dan impor;
- e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor;
- f. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan penataan kepelabuhanan yang dapat mendukung peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor.'
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
'Pasal 3
- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Negara BUMN;
- (2) Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
- a. Ketua : Wakil Sekretaris Kabinet;
- b. Anggota : 1.
7. Deputi Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
2. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan;
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b.
- Wakil Ketua merangkap
Ketua Harian : Menteri Perhubungan;
- c.
- Anggota :
1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Keuangan;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala
- Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Jaksa Agung;
8. Sekretaris Kabinet;
- d. Sekretaris :
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan;
8. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian;
10. Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
11. Kepala Staf Umum TNI;
12. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Jaksa Agung Muda Intelijen Republik Indonesia;
14. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- c. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam penanganan masalah-masalah tertentu, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Kelompok Kerja atau Satuan Tugas.'
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Dr. M. Iman Santoso
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2007

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO