PERATURAN BUPATI BI Nomor 42 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan :
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Pemadam Kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang terlatih di bidang penanggulangan kebakaran, penyelamatan korban kebakaran yang juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalulintas dan gedung runtuh.
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub Polisi Pamong Praja) dan bidang ketentraman dan ketertiban umum (sub kebakaran) dalam bentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Nomenklatur Perangkat Daerah hasil penggabungan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub Polisi Pamong Praja) dan bidang ketentraman dan ketertiban umum (sub kebakaran) yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Polisi Pamong Praja dan sub kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan program penyelenggaraan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan perundangundangan Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan kebijakan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran;
- g. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundangundangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- d. Bidang Ketertiban Umum;
- e. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Bidang Pemadam Kebakaran;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Satuan

## Pasal 10

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi

kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

## Pasal 15

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevalausi pekerjaan di bidang penegakan Peraturan Daerah, hubungan antara lembaga, pengawasan dan pengamanan aset serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
- b. penyusunan rencana operasional di bidang penegakan perundangundangan Daerah berdasarkan rencana kerja Satuan;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang penegakan perundangundangan Daerah;
- d. pelaksanaan hubungan kerja sama antar lembaga Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- e. pembinaan dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
- a. Seksi Penegakan dan Kerja Sama;
- b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

## Pasal 18

- (1) Seksi Penegakan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis;
- b. menyusun rencana program dan rencana anggaran;
- c. merencanakan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses penindakan pelanggaran;
- d. menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses penindakan pelanggaran;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap obyek pelanggaran;
- f. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
- g. menyiapkan bahan administrasi penyitaan, penyimpanan dan atau penghapusan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- h. pelaksanaan proses kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pemberkasan terhadap berkas perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
- i. menyajikan data informasi di Seksi Penegakan dan Kerja Sama;
- j. melaksanakan kegiatan patroli operasi penertiban dan penegakan perundang-undangan Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan instansi terkait serta masyarakat di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- l. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Penegakan dan Kerja sama;
- m. mengkoordinir bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan kebijakan teknis;
- b. menyusun rencana program dan rencana anggaran;
- c. menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

- d. melaksanakan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis operasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap mental dan disiplin bagi anggota satuan secara internal oleh Petugas Tindak Internal;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap mental dan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah secara eksternal oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan tertutup bagi tamu-tamu VIP/VVIP Daerah;
- h. melaksanakan kegiatan pengawalan dan pengamanan tertutup bagi tamu-tamu VIP/VVIP Daerah;
- i. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan Daerah:
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.

## Bagian Keempat Bidang Ketertiban Umum

## Pasal 19

- (1) Bidang Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, menyelenggarakan ketertiban umum, fasilitasi dan kerja sama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bidang Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, penyusunan rencana operasional di bidang ketertiban umum berdasarkan rencana kerja;
- b. pengkoordinasian dan pengelolaan kegiatan;
- c. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Bidang Ketertiban Umum, terdiri dari :
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Ketertiban Umum.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum.

## Pasal 22

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. menyusun rencana program dan rencana anggaran di Seksi Operasi dan Pengendalian;
- c. melaksanakan rencana program kegiatan di Seksi Operasi dan Pengendalian;
- d. melaksanakan pengamanan kegiatan-kegiatan Daerah yang berskala massal;
- e. melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa;
- f. melaksanakan teknis operasi kegiatan pengendalian massa;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Operasi dan Pengendalian;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Seksi Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempuyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Ketertiban Umum;
- b. menyusun rencana program dan rencana anggaran di Seksi Ketertiban Umum;
- c. melaksanakan rencana program kegiatan di Seksi Ketertiban Umum;
- d. melaksanakan pengamanan aset-aset Daerah dan pengamanan obyek-obyek pariwisata dan/atau pengamanan obyek-obyek fital Daerah;
- e. melaksanakan patroli pengawasan ketertiban umum;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di Seksi Ketertiban Umum;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Ketertiban Umum.

## Bagian Kelima

## Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat

## Pasal 23

- (1) Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, komunikasi, fasilitasi perlindungan masyarakat, pengkajian perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, mengendalikan dan mengevaluasi pekerjaan.
- (2) Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional di bidang peningkatan kapasitas dan perlindungan masyarakat sesuai rencana kerja;
- b. pengkoordinasian kegiatan di bidang peningkatan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- c. pengelolaan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
- d. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Seksi Peningkatan Kapasitas;
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat.

## Pasal 26

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Peningkatan Kapasitas;

- b. menyusun rencana program dan rencana kegiatan anggaran di Seksi Peningkatan Kapasitas;
- c. menyusun database rencana peningkatan kapasitas bagi anggota;
- d. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis anggota;
- e. menyusun standar pelaksanaan penyeleksian anggota yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan kegiatan kesamaptaan bagi anggota;
- g. melaksanakan pembinaan pola kerja dan kelengkapan bagi anggota;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di Seksi Peningkatan Kapasitas.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mensistematisasikan data dan informasi yang berkaitan dengan seksi perlindungan masyarakat;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Perlindungan Masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan juknis pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana pos keamanan lingkungan satuan perlindungan masyarakat;
- g. menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana satuan perlindungan masyarakat sesuai petunjuk teknis perundangundangan yang berlaku;
- h. menyusun dan melaksanakan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota satuan perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan pendataan anggota satuan masyarakat;
18. perlindungan
- j. menyusun pedoman rekruitmen tenaga pengajar kurikulum dan evaluasi pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- l. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi terkait.

## Bagian Keenam Bidang Pemadam Kebakaran

## Pasal 27

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pemadam kebakaran.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional di bidang pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran;
- c. pengelolaan pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran;
- d. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 29

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
- a. Seksi Pemadam dan Evakuasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

## Pasal 30

- (1) Seksi Pemadam dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pemadam dan Evakuasi;
- c. menyusun rencana program dan rencana anggaran Seksi Pemadam dan Evakuasi;
- d. melaksanakan program kerja Seksi Pemadam dan Evakuasi;
- e. menyusun data dan informasi di lingkup pemadaman dan evakuasi;
- f. melaksanakan shift penjagaan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran;
- g. mengatur dan mempersiapkan sarana prasrana untuk mendukung pelaksanaan tugas Seksi Pemadam dan Evakuasi;

- h. melaksanakan evakuasi, penyelamatan dan memberikan pertolongan pertama pada korban bencana kebakaran.
- (2) Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. menyusun rencana program dan rencana anggaran di Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat;
- c. melaksanakan program kerja Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang cara pencegahan, evakuasi, penyelamatan dan pertolongan pertama pada korban bencana kebakaran;
- e. melaksanakan kesiapsiagaan tanggap darurat bagi masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran.

## Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Satuan maupun di luar Satuan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Satuan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Satuan bertanggung jawab, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Satuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Satuan.

## Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 37

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berpedoman pada peraturan perundanganundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satuan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

## TTD/CAP JUHAIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 42

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR

: 42 TAHUN 2016

TANGGAL : 31-12- 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN WAKATOBI

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN WAKATOBI


BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI