PERATURAN BUPATI BENGKAYANG Nomor - Tahun 1999 tentang KETENTUAN DISTRIBUSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa konsentrasi pelaksanaan otonomi daerah memberikan perhatian pada sektor kesehatan sebagai kewajiban pelaksanaan oleh pemerintah kabupaten yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang mendukung peningkatan derajat kesehatan dengan memberikan kontribusi kinerja pelayanannya sebagai bagian strategis dalam percepatan peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin baik, terarah, tepat guna dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Distribusi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Atas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IT Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 1 1. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter i Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 12.Peraturan Menter i Dalam Neger i Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. 13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemer intahan yang Menjadi Kewenangan Pemer intah Kabupaten Bengkayang;
8. 14.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
9. 15.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retr ibusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DISTRIBUSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABU PATEN BENGKAYANG
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pelayanan Kesehatan adalah adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
7. Distribusi adalah Ketentuan pembagian yang ditentukan dengan mekanisme presentase.
8. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Bengkayang kepada pasien meliputi jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung yang merupakan bagian dalam rangka pelayanan kesehatan.
10. Jasa Pelayanan Langsung adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh kelompok karyawan RSUD Kabupaten Bengkayang secara langsung kepada pasien dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan ## BAB II
KOMPONEN PENERIMAAN
Pasal 2
- (1)Komponen penerimaan dari restribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Bengkayang terdiri atas :
- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan.
- (2) Komponen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa yang diterima RSUD Kabupaten Bengkayang atas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat ## BAB III
PERSENTASE JASA
Pasal 3
- (l)Besarnya persentase jasa sarana 40% dar i total restr ibusi RSUD Kabupaten Bengkayang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Besarnya persentase jasa pelayanan 60% dar i total restribusi RSUD Kabupaten Bengkayang diserahkan kepada RSUD Kabupaten Bengkayang.
- (3)Distribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
- a. Jasa Pelayanan Langsung sebesar 75%;
- b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung.sebesar 25%.
- (4) Ketentuan mengenai distr ibusi jasa pelayanan atas kesehatan masyarakat umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
KETENTUAN DISTRIBUSI JASA
BAB IV
Pasal 4
- (1) Pembagian jasa pelayanan ## BAB V
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV
Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Uang Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: m Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 7 Agustos 2014 * UPATI BENGKAYANG/f , SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang padatanggal 8 Agus-tui 2014