PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Disipin Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. - l. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bo]aang Mongondow Seiatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipiJ Negera (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4263); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2017
TENT ANG DISIPLIN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, a.
- bahwa dalam rangka memelihara tata tertib, dan ter]aksananya ketentuan jam kerja kantor guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja, perlu peningkatan disiplin jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disipin Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- l. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bo]aang Mongondow Seiatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipiJ Negera (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4263);
Menetapkan:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887};
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas teknis.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran pegawai negeri sipil terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dari apel pagi dan diakhiri dengan apel sore.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
...
9. Daftar Hadir adalah lembar naskah dinas sebagai alat pengawasan untuk mengetahui tingkat kehadiran pegawai dalam pelaksanaan tugasnya berupa hasil cetak daftar hadir elektronik atau lembaran daftar hadir tertulis.
2. 1 1 . Pejabat yang berwenang adalah pejabat struktural yang memiliki kewenangan pada Perangkat Daerah (Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk).
10. Pejabat Penanggungjawab daftar haclir yang selanjutnya disebut Pejabat Penanggungjawab adalah pejabat struktural yang bertugas menangani kepegawaian di instansi masing-masing, serendah-rendahnya adalah pejabat struktural eselon IV.
4. 12 . . Apel adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh pegawai negeri sipil sebelum melaksanakan tugas dan sesudah melaksanakan tugas.
13. Pembina Apel adalah Pejabat Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenui syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
BAB II - PELAKSANA Pasal 2
Pasal 2
- ( 1 ) Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalrukan pembinaan dan pengawasan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Bupati Bolaang Mongondow Selatan dapat mendelegasikan wewenang kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil guna menaati ketentuan disiplin jam kerja, pelaksanaan apel pagi dan sore serta pengisian daftar hadir dilingkungan instansi masing-masing.
BAB III - HARi DAN JAM KERJA Pasal 3
Pasal 3
- ( 1 ) Jumlah jam kerja efektif selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu di luar jam istirahat.
- a. Jam Kerja untuk 5 (lima) harl kerja:
- (2) Jam kerja ASN sebagaimana di atur pada ayat (1) sebagai berikut
- 1 . Harl Senin sampai dengan harl Kam.is, pukul 07.15 -16.30 WITA. Waktu istirahat, pukul 12.00-13.00 WITA.
- b. Jam Kerja untuk 6 (enam) harl kerja:
2. Harl Jum'at, pukul 06.30 -11.00 WITA.
1. Harl Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30-15.30 WITA. Waktu istirahat, pukul 12.00-13.00 WITA.
3. Hari Sabtu, pukul 07.30-15.00 WITA.
2. Harl Jum'at, pukul 06.30-11.30 WITA.
- Waktu istirahat, pukul 12.00-13.00 WITA.
1. Hari Senin sampai dengan harl Kamis, pukul 07.00-14.00 WITA.
- c. Jam kerja untuk 6 {enam) harl kerja khusus Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
2. Harl Jum'at, pukul 06.00 - 11.30 WITA.
3. Harl Sabtu, pukul 07.00 - 13.45 WITA.
U
V
- (3) Waktu istirahat untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.
- (4) Jam kerja sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) huruf a berlaku untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela.tan selain Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, PNS dan PPPK pada Puskesmas tidak Rawat Inap dan Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Jam kerja sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) huruf b berlaku untuk Puskesmas Non Rawat lnap.
BAB III - HARi DAN JAM KERJA Pasal 3
Pasal 4
- (1) Pada setiap hari danjam kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) , setiap unit kerja wajib melaksanakan apel pagi dan apel sore yang diikuti seluruh ASN.
2. {2) Adapun pelaksanaan apel pagi dan apel sore sebagaimana yang di atur dalam ayat (1) mempunyai ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk 5 (Lima) hari kerja :
Apel pagi
- Harl senin-kamis, pukul 07.15 WITA.
Harl jum'at pukul 06.30 WITA.
Apel Sore
Harl senin - kamis, pukul 16.30 WITA.
Harl Jum'at, pukul 11.00 WITA.
- b. Untuk 6 (enam) hari kerja :
- Apel pagi
- Harl senin - kamis dan sabtu pukul 07.30 WITA. Harl jum'at pukul 06.30 WITA.
Apel sore tidak dilaksakan
- c. Untuk 6 {enam) hari kerja khusus Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan :
Apel pagi
Harl senin- kamis dan sabtu pukul 07.00 WITA. Harl jum'at pukul 06.00 WITA.
Apel sore tidak dilaksanakan.
- (3). Setiap ASN dengan 5 (lima) hari kerja selain kantor camat wajib melaksanakan apel pagi bersama setiap hari senin minggu berjalan, dan apabila hari senin adalah hari libur maka apel akan dilaksanakan pada harl setelahnya, dan untuk semua ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan wajib melaksanakan apel perdana, setelah libur bersama atau cuti bersama.
BAB III - HARi DAN JAM KERJA Pasal 3
Pasal 5
- {4). Supir, Ajudan, dan pembantu rumah tangga Bupati, Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD, dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
DikecuaHkan dari ketentuan pelaksanaan apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila:
- b. pada waktu apel pagi/ apel siang/ apel sore terjadi hujan deras akan tetapi pelaksanaan apel tetap dilaksanakan di Perangkat Daerah masing ma sing;
- a. terjadi bencana alam atau sosial yang tidak memungkinkan Pegawai melakukan aktifitas sebagaimana biasa yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakan apel yang clitetapkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
BAB III - HARi DAN JAM KERJA Pasal 3
Pasal 6
- (1) Jenis daftar haclir ASN terdiri d ari :
- a. Daftar haclir Finger print ( sidik jari);
3. 1 . daftar hadir apel pagi;
- b. Daftar hadir manual, meliputi:
2. daftar hadir harian; dan
3. daftar hadir apel sore.
- (2) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, II dan III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Setiap ASN wajib menaati ketentuan jam kerja sebagaimana yang climaksud dalam pasal 3 ayat (2), dengan mengisi daftar hadir harian setiap hari kerja pada daftar hadir elektronik (finger print) dan daftar hadir manual dilingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Setiap ASN wajib mengikuti apel pagi dan sore sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dengan mengisi daftar hadir apel pagi dan sore disetiap hari kerja dilingkungan unit kerja masing-masing.

## Pasal 8

- (1) Waktu pengisian Daftar Hadir Apel Pagi dimulai 15 (lima belas ) menit sebelum pelaksanaan apel pagi.
- (2) Waktu Pengisian daftar hadir Apel Sore dimulai pulrul 16.00 WITA.
3. {4) Pengisian daftar hadir yang tidak mengikuti apel pagi, apel sore dan atau tidak masuk kantor, sebagai berikut:
- (3) Waktu pengi.sian daftar hadir harian disesuaikan dengan ketentuan jam kerja sebagamaina dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- a. S (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. TL (tugas luar) yang dibuktikan dengan surat tugas;
- b. I {izin) yang dibuktikan dengan izin lisan maupun tulisan;
- d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
- e. TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan
- f. TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya.

## BABV

PENANGGUNG JAWAB, PENGELOLA DAN MEKANISME REKAPITULASI DAFI'AR HADIR

Pasal 9

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan disiplin jam kerja kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah setiap akhir bulan.
- (3) Pejabat pimpinan Unit kerja menunjuk petugas pengelola daftar hadir yang tugas dan fungsinya membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat atasan langsung secara berjenjang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap bawahannya.

## Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola daftar hadir elektronik (finger print) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) wajib disampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, setiap hari selesai pelaksanaan ape! pagi dan ape! sore.

## Pasal 1 1

- (1) Pencetakan rekapitulasi daftar hadir elektronik atau lembaran daftar hadir manual dilakukan setiap bulan oleh pengelola.
- (2) Pengelola menyerahkan rekapitulasi daftar hadir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada pejabat penanggung jawab dengan melampirkan laporan bulanan individu ASN yang mengacu pada kegiatan harian berdasarkan tupoksi.
- (3) Format Laporan Kinerja bulanan ASN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2),tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. ( 1 ) Pemberian sanksi diberikan dalam bentuk sanksi disiplin kepegawaian bagi PNS dan PPPK serta sanksi pemotongan tambahan penghasilan bagi PNS dan pemotongan honorarium bagi PPPK, apabila tidak mengikuti ketentuan jam kerja dan tidak mengikuti ape! pagi, ape! sore dan ape! setelah menjalani cuti bersama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (3) tanpa alasan yang jelas dan sah.
- (2) Alasan yang jelas dan sah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. cuti;
- b. sakit;
- c. melaksanakan tugas dinas luar dan dalam daerah;
- d. izin; dan
- e. tugas belajar.

## BAB VI SANKSI

Pasal 12

## Pasal 13

- ( 1 ) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang dibuktikan dengan surat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terdiri dari :
- a. cuti Tahunan;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. cuti Sakit;
- d. cuti Besar;
- e. cuti Bersalin; dan
- f. cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan keempat dan seterusnya.


v

- (2) Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus dibuktikan surat ijin sakit, apabila sakit lebih dari tiga hari harus dilampiri dengan surat keterangan dokter.
- (3) Melaksanakan tugas dinas luar dan dinas dalam sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (9) huruf c dan d harus dibuktikan dengan surat perintah tugas atau disposisi atasan antara lain:
- a. dinas luar daerah dalam provinsi;
- b. dinas luar daerah luar provinsi; dan
- c. dinas dalam daerah.
- (4) Melaksanakan tugas dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan yang tidak berimplikasi langsung terhadap pembiayaan perjalanan dinas, antara lain:
- a. menghadiri undangan pertemuan resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. mengikuti pendiclikan dan pelatihan/kursus/bimbingan teknis/workshop dan sejenisnya dilingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- c. melaksanakan/menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau disposisi atasan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (l)huruf e meliputi:
- a. izin tidak masuk kerja; dan
- b. izin tidak mengikuti apel pagi dan atau apel siang/ sore;
- (6) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diajukan dengan penyampaian surat ijin yang disetujui oleh atasan langsungnya secara berjenjang kepada Pengelola Daftar Hadir.
- (7) Izin tidak mengikuti apel pagi dan atau apel siang/ sore sebagaimana climaksud pada ayat (5) huruf b harus sepengetahuan atasan langsungnya serta mendapatkan pengesahan/paraf pada kolom yang telah disediakan pada daftar apel pagi dan atau apel siang/ sore.
- (8) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak berlaku apabila melebihi dari 3 hari kerja.

## Pasal 14

- (1). Sanksi disiplin terhadap PNS yang tidak masuk kerja dalam sehari tanpa alasan yang sah diberikan sanksi disiplin pemotongan tambahan penghasilan sebesar 2,5 %. . .
- a. teguran lisan bagi pegawai yang tidak masuk keria selama 5 (lima )
- (2). sanksi disiplin terhadap PNS yang ti�ak . masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut: . .
- hari kerja secara terus menerus dan atau berselang \_dalam satu tahun; b. teguran tertulis bagi pegawai yang tidak masuk kerja selamad6 (en:1) sampai 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus an a u berselang dalam satu tahun; .
- d nundaan kenaikan berkala selama 1 (satu) tahun bagi peg9:wa.1 yang · :iak masuk kerja selama lebih dari 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun;
- pemyataan tidak puas secara tertulis bagi pegawai\_ yan� tidak masuk c. kerja selama 1 l(sebelas) sampai 15 (lima betas) ban kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun; . .

l, .. )

v

- e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja selama lebih dari 21 (dua puluh satu) sampai 25 (dua puluh lima) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun;
- f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja selama lebih dari 26 {dua puluh enam) sampai 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun;
- g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, bagi pegawai yang tidak masuk kerja selama lebih dari 31 (tiga puluh satu) sampai 35 (tiga puluh lima) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 tahun;
- h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, bagi pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 36 (tiga puluh enam) sampai 40 (empat puluh) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 tahun;
- i. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, bagi pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 41 (empat puluh satu) sampai 45 (empat puluh lima) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun; dan
- j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai yang tidak masuk kerja selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Sanksi disiplin terhadap PNS yang tidak ikut apel pagi, apel sore dan apel setelah cuti bersama,sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :
- a. sanksi berupa teguran lisan untuk pegawai yang tidak ilrut ape] selama 5 (lima) kali apel pagi atau apel sore secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun;
- c. sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, untuk pegawai yang tidak ikut apel selama 1 1 (sebelas) sampai 15 (lima belas) kali apel pagi atau apel sore secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. sanksi berupa teguran tertulis, untuk pegawai yang tidak ikut apel selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kali apel pagi atau apel sore secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun;
- d. Sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, untuk pegawai yang tidak ikut apel setelah menjalani cuti bersama.
- (4) Sanksi disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Setiap keterlambatan masuk kerja akan dikumulatifkan dalam 1 (satu) tahun, dengan perhitungan penjumlahan sampai dengan 7 ,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (6) PNS yang dikenakan sanksi disiplin sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan melakukan kembali pelanggaran yang sejenis tanpa ada alasan yang jelas dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dijatuhkan hukuman disiplin naik setingkat lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) PNS yang melanggar Ayat ( 1 ) dan dikenakan sanksi atau sedang menjalankan sanksi disiplin tidak diberikan tambahan penghasilan.

u

.

"

- (8) PNS yang tidak diberikan tambahan penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. PNS yang dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 bulan;
- b. PNS yang dikenakan sanksi sebagaimana yang d.imaksud pada ayat (2) huruf b dan c, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 6 bulan;
- c. PNS yang dikenakan sanksi sebagaimana yang d.imaksud pada ayat (2) huruf d,e dan f, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 tahun; dan
- d. PNS yang dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf g,h, dan I, tidak diberikan tambahan penghasilan selama sanksi itu berlaku.

## Pasal 15

- ( 1 ) PPPK yang tidak mengikuti apel pagi/apel sore dan atau tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi displin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai berikut:
- b. sanksi berupa teguran tertulis untuk pegawai yang tidak masuk kerja selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu t.ahun;
- a. sanksi berupa teguran lisan untuk pegawai yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun;
- c. sanksi pemyataan tidak puas secara tertulis untuk pegawai yang tidak masuk selama 1 1 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun; dan
- d. sanksi berupa diberhentikan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Kontrak dan Honorer) untuk pegawai yang tidak masuk kerja selama Lebih dari 16 (enam belas) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun,
- (3) Sanksi disiplin tidak ikut apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. sanksi berupa teguran lisan untuk pegawai yang tidak ikut apel selama 5 {lima) kali apel pagi atau apel sore secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun;
- b. sanksi berupa teguran tertulis untuk pegawai yang tidak ikut apel selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kali apel pagi atau apel sore secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun;
- c. sanksi berupa Pernyataan tidak puas secara tertulis untuk pegawai yang tidak ikut apel selama 1 1 (sebelas) sampai 15 (lima belas) kali apel pagi atau apel sore secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun; dan
- d. sanksi berupa diberhentikan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Kontrak dan Honorer) untuk pegawai yang tidak ikut apel selama Lebih dari 16 (enam belas) kali apel pagi atau apel sore secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun.
- (4) PPPK yang dijatuhi sanksi disiplin diberikan penghasilan/honorarium sebesar 50°/o (lima puluh perseratus) dari penghasilan/honorarium yang seharusnya diterima.
- (5) PPPK yang menerima sanksi disiplin tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali pada tahun berikutnya.

## Pasal 16

- ( 1 ) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 14 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan sebagai bahan pertimbangan penetapan sasaran kerja pegawai dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 dan 15 ditembuskan kepada Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Badan keuangan.

## BAB VII

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SIDAK

## Pasal 17

- ( 1 ) Pembinaan dan Pengawasan penegakkan disiplin dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan dengan menunjuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai pelaksana dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator pelaksana Pembinaan dan Pengawasan penegakkan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penegakkan disiplin.

## Pasal 18

- ( 1 ) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh inspektorat.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, melakukan pencatata.n database pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai, salah satunya sidak sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam. melaksanakan seleksi jabatan, Mutasi, kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selata.n.

## Pasal 19

- ( 1 ) Kewenangan sidak sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2),dilaksanakan oleh Tim Monitoring Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.dengan di dampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Apabila terdapat temuan dalam sidak sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 18 ayat (2), maka Tim Monitoring Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum.
- (3) Sidak bersifat rutin dan rahasia.

Diundan pada

nggal lb

elo an

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai yang dipekerjakan diluar instansi induknya menyampaikan rekapitulasi daftar hadir kepada Pimpinan Instansi induk.
- (2) Ketentuan jam kerja untuk ASN yang melaksanakan tugas tertentu sebagai tenaga pengamanan (Satuan Polisi Pamong Praja), tenaga medis (Rumah Sakit Rawat !nap, Puskesmas Rawat !nap}, dan atau sejenisnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal I ?, febiua ij.,, 2017

BUPATI BOLAANG MÓNGONDOW SELATAN, di Bolaang Uki

2017

RAH


gondow

=r



BERITA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

## A. Format Daftar Hadir Apel Pagi


�"

## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DINAS / BADAN / KANTOR/ UNIT KERJA

HARi TANGGAL

| NO | NAMA | PANGKAT/ GOL | NIP | JABATAN | PAGI | PAGI | KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
|------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | JAM | PARAF | TL | TB | I | s | c |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | . ... | . ... | ... | ... | |

Keterangan

:

- n : Tugas Luar

TB

: Tugas Belajar

: lzln

- s : Saklt

CT : CUtl

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

NIP.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENT ANG DISIPLIN HARi DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGON DOW SELATAN NOMOR 1 9 TAHUN 2017 TENTANG DISIPLIN HARi DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGON DOW SELATAN

## B. FORMAT DAFTAR HADIR SORE


PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DINAS / BADAN /KANTOR/ UNIT KERJA

HARi

TANGGAL

| NO | NAMA | PANGKAT /GOL | NIP | SORE | SORE | KETERANGAN f---�---+---,.--�---.---.-------1 | KETERANGAN f---�---+---,.--�---.---.-------1 | KETERANGAN f---�---+---,.--�---.---.-------1 |
|------|--------|----------------|-------|--------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NO | NAMA | PANGKAT /GOL | NIP | | PARAF | | TB | I |
| 1 | | | | | | | | |

Keterangan

TL

: Tugas Luar

TB

: Tugas Belajar

- lzin

- S ; Sakit

CT :Cuti

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

NIP.

.

.

'

LAMPIRAN Ill

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR

19

TAHUN 2017

TENT ANG

DISIPLIN HARi DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

## C. FORMAT DAFTAR HADIR HARIAN


## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DINAS /SADAN/ KANTOR/ UNIT KERJA

HARi

TANGGAL

| NO | NAMA | PANGKAT / GOL | NIP | PAGI APEL MASUK | SORE APEL PULANG | SORE APEL PULANG | KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NO | NAMA | PANGKAT / GOL | NIP | | JAM | PARAF | | TB | I | s |
| 1 ... ························ ... ················ ··········· . . . . . . . . . . . . . | 1 ... ························ ... ················ ··········· . . . . . . . . . . . . . | 1 ... ························ ... ················ ··········· . . . . . . . . . . . . . | 1 ... ························ ... ················ ··········· . . . . . . . . . . . . . | 1 ... ························ ... ················ ··········· . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | | .. ... | ... | ... |

Keterangan

TL

: Tugas Luar

TB : Tugas Belajar

: lzin

S : Sakit

CT : Cuti

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

NIP

.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR ig TAHUN 2017 TENTANG DISIPLIN HARi DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LJNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGON DOW SELATAN

## D. FORMAT LAPORAN KINERJA BULANAN


PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DINAS / BADAN /KANTOR/ UNIT KERJA

NAMA

NIP

JABATAN

INSTANSI

BULAN

| NO | HARi/ TANGGAL | KEGIATAN TEMPAT KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | KATEGORI | KATEGORI |
|------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| NO | HARi/ TANGGAL | KEGIATAN TEMPAT KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | TUPOKSI | INOVASI / |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ... | ··············· | | . . . . . . . . . . . . . . . | ... |
| | | ... | | | |

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

TEMPAT, BULAN, TAHUN YANG MEMBUAT LAPORAN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP

.

NIP

.