PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 8 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 12 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 316 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang ...
SALINAN
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah ...
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2004 Nomor 700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 756);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 805) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Setda dan Sekwan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 02);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 06).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 07);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp2.891.909.426.687,00 berkurang sejumlah Rp5.013.781.673,00 sehingga menjadi Rp2.896.923.208.360,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan
1. Semula
Rp2.550.573.875.250,00
2. Berkurang
Rp. 90.062.004.428,00 (+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp2.460.511.870.822,00
- b. Belanja
(-)
1. Semula
Rp2.891.909.426.687,00
2. Bertambah
Rp. 5.013.781.673,00 (+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp2.896.923.208.360,00
Defisit setelah perubahan Rp 436.411.337.538,00 (-)
- c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan pembiayaan:
- a) Semula
Rp 347.735.551.437,00
- b) Bertambah
Rp
98.075.786.101,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp445.811.337.538,00
2. Pengeluaran pembiayaan:
- a) Semula
Rp 6.400.000.000,00
- b) Bertambah
Rp 3.000.000.000,00 (+)
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp 9.400.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 436.411.337.538,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
(+)
Pasal 1
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
1. Semula
Rp 558.067.021.750,00
2. Bertambah
Rp 6.477.337.281,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 564.544.359.031,00
(+)
1. Semula
Rp1.561.780.731.000,00
2. Berkurang
Rp 136.287.147.000,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp1.425.493.584.000,00
(+)
1. Semula
Rp 430.726.122.500,00
2. Bertambah
Rp 39.747.805.291,00
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp 470.473.927.791,00
(+)
1. Semula
Rp 281.430.000.000,00
2. Berkurang
Rp 6.105.950.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 275.324.050.000,00
(+)
1. Semula
Rp 34.238.211.000,00
2. Bertambah
Rp 287.840.400,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 34.526.051.400,00
(-)
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula
Rp 16.196.627.000,00
2. Berkurang
Rp 1.361.163.284,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan
Rp 14.835.463.716,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
Rp 226.202.183.750,00
- 2) Bertambah
Rp 13.656.610.165,00
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan Rp 239.858.793.915,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- 1) Semula
Rp 72.720.880.000,00
- 2) Berkurang
Rp 16.157.907.000,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp 56.562.973.000,00
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula
Rp1.090.140.139.000,00
- 2) Bertambah
Rp 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp1.090.140.139.000,00 (+)
- c. Dana alokasi khusus
- 1) Semula
Rp 398.919.712.000,00
- 2) Berkurang
Rp 120.129.240.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 278.790.472.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan hibah
- 1) Semula
Rp 0,00
- 2) Bertambah
Rp 5.950.000.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp 5.950.000.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp 132.387.316.000,00
- 2) Bertambah
Rp 33.797.805.291,00
- Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp166.185.121.291,00
- c. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus
- 1) Semula
Rp 206.570.728.000,00
- 2) Bertambah
Rp 0,00 (+)
Jumlah dana penyesuaian setelah Perubahan Rp 206.570.728.000,00
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula
Rp 91.768.078.500,00
- 2) Berkurang
Rp. 0,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp 91.768.078.500,00
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp1.517.958.398.000,00
- 2) Berkurang
Rp. 48.996.248.748,00
(+)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp1.468.962.149.252,00
- b. Belanja Langsung
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
- 1) Semula
Rp1.373.951.028.687,00
- 2) Bertambah
Rp 54.010.030.421,00
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp1.427.961.059.108,00
(+)
Rp1.124.537.377.000,00
- 2) Berkurang
Rp 40.286.038.338,00 (+)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 1.084.251.338.662,00
- b. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp 36.187.640.000,00
- 2) Berkurang
Rp 14.417.978.000,00 (+)
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp 21.769.662.000,00
- c. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
Rp 3.960.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 0,00
(+)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 3.960.000.000,00
- d. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/dan Pemerintah Desa
- 1) Semula
Rp 31.566.900.000,00
- 2) Bertambah
Rp 89.243.468,00 (+)
Jumlah belanja belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp 31.656.143.468,00
- e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai politik
- 1) Semula
Rp 318.706.481.000,00
- 2) Bertambah
Rp 1.746.016.722,00 (+)
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp 320.452.497.722,00
- f. Belanja tidak terduga
- 1) Semula
Rp 3.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 3.872.507.400,00
(-)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp 6.872.507.400,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp 81.939.418.600,00
- 2) Bertambah
Rp 14.174.010.750,00 (+)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 96.113.429.350,00
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
Rp 667.520.350.533,00
- 2) Bertambah
Rp 41.296.901.175,00 (+)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp 708.817.251.708,00
- c. Belanja modal
- 1) Semula
Rp 624.491.259.554,00
- 2) Berkurang
Rp 1.460.881.504,00 (+)
- Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp 623.030.378.050,00
Pasal 4
- (1)
- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan pembiayaan daerah
- 1) Semula
Rp 347.735.551.437,00
- 2) Bertambah
Rp 98.075.786.101,00
(+)
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp445.811.337.538,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
- 1) Semula
Rp 6.400.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 3.000.000.000,00 (+)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 9.400.000.000,00
- (2)
- Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
- pembiayaan :
- SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis pembiayaan untuk:
- 1) Semula
Rp 347.735.551.437,00
- 2) Bertambah
Rp. 98.075.786.361,00
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan Rp 445.811.337.798,00
(+)
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula
Rp 6.400.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 3.000.000.000,00
(+)
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah setelah Perubahan Rp 9.400.000.000,00
Pasal 5
- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
| a.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| c. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; |
| g. Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| h.Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum selesai sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |

- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 7

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

## Pasal 8

Pendanaan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 12 Oktober 2016 BUPATI SERANG, ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang pada tanggal 12 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG


LALU ATHARUSSALAM RAIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN : (...,8