PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 9 Tahun 1945 tentang PEITAUBAHAIT PEIYTERTAAIT UODAL DAERAII KE DAL/IT TODAL PERUSAIIAAI| DAERAII AIR uIIVUU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 9 TAHUN 2A16 TENTANG
PEITAUBAHAIT PEIYTERTAAIT UODAL DAERAII KE DAL/IT TODAL PERUSAIIAAI| DAERAII AIR uIIVUU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 333 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahvn 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang MiUk Negara/Daerah, Pasal 7l ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 19 Tahun 2A16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451'
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia); 3.
7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);
6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembenhrkan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 8.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO9Ol; 9.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 10.
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ot4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2AlI tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 11.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga; L2.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2AIl; 13.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; t4.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1O Tahun 2OO4 tentang Pemsahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan {Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2AO4 Nomor 5 Seri C|, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2OL4 {Iembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI4 Nomor 13); 16.
MenetapKan :
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Penyertaan Modat Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 1 Seri E); t7.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2OI3 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol3 Nomor 6 Seri E); 18.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.
BAB I - K TEIYTUAIT T'UUU
Pasal 1
- Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. 1.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 2.
- Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Pamekasan. 3.
- Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik terwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. 4.
- Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 5.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pamekasan. 6.
BAB U UAI{ST'D DAI{ TUJTIAIY
BAB I - K TEIYTUAIT T'UUU
Pasal 2
Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperbaiki stmkhrr permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka mendukung Program Pengembangan Pelayanan serta Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan.
BAB I - K TEIYTUAIT T'UUU
Pasal 3
Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- a. meningkatkan cakupan pelayanan;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
SI'UBER PEITATBAHAIS UODAL
BAB III - SI'UBER PEITATBAHAIS UODAL
Pasal 4
- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dinyatakan dalam bentuk barang dan uang yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. {3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2Ot6 sampai dengan Tahun Anggaran 2AI7 sesuai dengan kemampuan daerah.
BAB III - SI'UBER PEITATBAHAIS UODAL
Pasal 5
- (1) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 14.630.518.077,OA {empat belas milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh puluh tt4iuh rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri atas:
- a. penambahan penyertaan modal daerah yang berasal dari pengalihan barang milik daerah yang diperoleh dari hibah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) Tahun 2OL6 dengan nilai sebesar Rp. 2.63O.518.077,0O {dua milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang berlokasi di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan dan Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan;
- b. penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp. 3.OOO.OOO.OOO,OO (tiga milyar rupiah) yang berasal dari Hibah Air Minum ## BAB IV IIETEIVTUAIV PENUTUP
BAB III - SI'UBER PEITATBAHAIS UODAL
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 27 Desember 2A16 MEKASAN, ACHMAD SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 27 Desember 2016 I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2AL6 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 4t6-9l2}t6