PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 5 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN KERJASAMA PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG DAN KARO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo, menyatakan dalam rangka pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa dalam rangka mengoptimalkan kerjasama pengelolaan perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo diperlukan Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kelembagaan Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo; c.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1q56 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O92); Mengingat : 1.
SALlNAN
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota*kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92l;
2. Undang-Undang Darurat Nomor I Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 6O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor fi92); 3.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tah:un 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 4.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Irrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; 5.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; 6.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a833); 7.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 2OOT tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 1L2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor a76\;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2OA9 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SOOa);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 20ll tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2AO7 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2AA9 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2AO9 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OA9 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Telcris Daerah Provinsi Sumatera Utara (kmbaran Daerah Provinsi Srrmatera Utara Tahun 2OO8 Nomor g, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
MEMUTUSKAN:
MeNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN KERJASAMA PENGELOLAAN KAWASAN
PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG DAN KARO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurrrt azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Ra}ryat Daerah adalah lembaga perwakilan ralqyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Baraag yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
6. Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo yang selanjutnya disingkat BKP Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan yang meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan sebahagian Kabupaten Karo. 7.
7. Unsur Profesional adalah personil non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengelola kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan 8.
9. Kelompok Pakar adalah ahli di bidang transportasi dan perhubungan, air minum, sanitasi, dan pengendalian banjir yang dibutuhkan oleh Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.
2. 1O. Kelompok Masyarakat adalah organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam pengelolaan kawasan perkotaan.
3. ll.Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan kawasan perkotaan.
12. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
BADAN KERJASAMA PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
Bagian Kesatu
BAB II - BADAN KERJASAMA PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.
Bagran Kedua
Struktur Organisasi
BAB II - BADAN KERJASAMA PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
Pasal 3
- Struktur organisasi BKP Kawasan Perkotaan Mebidangro terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana Harian. (1)
- Susunan Organisasi dan keanggotaan BKP Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II, yang merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (2\

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 4

- {1) Dewan Pengarah terdiri dari :
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
- (2) Dewan Pengarah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. sebagai forum koordinasi antar Kepala Daerah untuk berkomitmen dan bersepakat dalam memberikan arah kebijakan dalam pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerjasama pengelolaan; dan
- b. mengangkat dan memberhentikan Direktur Badan Pelaksana Harian dan Direktur Operasional Bidang Kerjasama BKP.

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris Utara

Gubernur Sumatera Utara

Wakil Gubernur

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera

4. Anggota :

1. WalikotaMedan

2. Walikota Binjai

3. Bupati Deli Serdang

4. Bupati Karo

5. Sekretaris Daerah Kota Medan

6. Sekretaris Daerah Kota Binjai

7. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang

## Pasal 5

## (1) Badan Pelaksana Harian terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretariat
3. Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama
4. Kelompok pakar dan akademisi
5. Kelompok masyarakat dan dunia usaha.

## Pasai 6

- (1) Badan Pelaksana Harian diketuai merupakan unsur profesional. oleh Direktur yang
- [2] Sekretariat Badan Pelaksana Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Ketua Sekretariat adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprovsu, Sekretaris adalah Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh Kepala Bappeda Kota Medan sebagai Wakil Sekretaris I, Kepala Bappeda Kota Binjai sebagai Wakil Sekretaris II, Kepala Bappeda Kabupaten Deliserdang sebagai Wakil Sekretaris III, Kepala Bappeda Kabupaten Karo sebagai Wakil Sekretaris IV.
- (4) Anggota Sekretariat meliputi Unsur SKPD Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Karo yang terkait dan instansi Vertikal serta Operator dan BUMN/ BUMD terkait.
5. {5) Kelompok Kerja Bidang Kerjasama meliputi :
- a) Bidang Kerjasama Pengelolaan Transportasi dan Perhubungan meliputi: Direktur Operasional yang merupakan unsur profesional dan pendukung;
- b) Bidang Kerjasama Pengelolaan Air Minum meli,puti: Direktur Operasional yang merupakan unsur profesional dan pend,ukung;
- c) Bidang Kerjasama Pengelolaan Sanitasi meliputi: Direkhrr Operasional yang merupakan unsur profesional dan pendukung;
- d) Bidang Kerjasama Pengelolaan Pengendalian Banjir meliputi: Direktur Operasional yang merupakan unsur profesional dan pendukung;
- e) Bidang Kerjasama Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup meliputi: Direktur Operasional yang merupakan unsur profesional dan pendukung;
- (6) Kelompok Pakar dan Akademisi meliputi tenaga ahli bidang transportasi dan perhubungan, bidang air minum, bidang sanitasi, bidang pengendalian banjir, bidang lingkungan hidup dan unsur akademisi.

- (7) Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan asosiasi dunia usaha yang bergerak di bidang pengembangan perkotaan.

## Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana Harian berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan Kedasama Pengelolaan sesuai dengan program kerja yang disePakati.
- (2) Badan Pelaksana Harian bertugas untuk:
- a. men1rusun arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan Mebidangro melalui kerjasama pengelolaan;
- b. membangun kemitraan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri terkait kerjasama pengelolaan perkotaan;
- c. menyiapkan data dan informasi guna analisis terhadap kondisi dan permasalahan kebutuhan pengembangan kawasan melalui kerjasama pengelolaan;
- d. men5rusun rencana progrcrm dan pendanaan pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerj asama pengelolaan ;
- e. melakukan pengendalian pembangunan terhadap pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerjasama pengelolaan;
- a. memberikan pertimbangan ijin investasi pada skala yang mempengaruhi Kawasan Perkotaan Mebidangro kepada Dewan Pengarah;
- f. memberikan rekomendasi terhadap usulan calon Ketua Kelompok Kerja Bidang Kerjasama kepada Dewan Pengarah;
- g. menyampaikan hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama pengelolaan secara berkala minimal 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengarah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Pengarah.

## Pasal 8

Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha merupakan wadah partisipasi dan par.a pihak masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mensinergikan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kerjasama pengelolaan.

## BAB IV

## LINGKUP KERJASAMA PENGELOLAAN PERKOTAAN

## Pasal 9

Ruang lingkup kerjasama pengelolaan adalah percepatan realisasi pengelolaan kawasan sesuai dengan RTRW Kawasan dan yang disepakati oleh para pihak meliputi;

- a. Bidang kerjasama pengelolaan transportasi dan perhubungan;
- b. Bidang kerjasama pengelolaan air minum;
- c. Bidang kerjasama pengelolaan sanitasi;
- d. Bidang kerjasama pengelolaan pengendalian banjir; dan
- e. Bidang kerjasama pengelolaan pengendalian ringkungan hidup.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya operasional Badan Pelaksana Harian untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama Pengelolaan berasal dari :

- a. Iuran dari Pemerintah Provinsi sumatera utara, pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, pemerintah Kabupaten Deli serdang dan Pemerintah Kabupaten Karo. Besaran iuran ditetapkan lebih lanjut berdasarkan Kesepakatan Bersama.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah pemerintah provinsi sumatera utara, Pemerintah Kota Medan, pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli serdang dan pemerintah Kabupaten Karo dan sumber-sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 25 Februan 2016 Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan pada tanggal 1 Maret 2A16 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5


Aslinya KUM, Salinan KEP

Pembina UtaEa Muda (IV/c) NrP.1959A227 198003 1 004

SULAIMAN

## LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TANGGAL 25 FEBRUARI 2AL6

## SUSUNAN ORGANISASI BADAN KERJASAMA PENGELOLAAN KA\ITASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

| I | DEWAN PENGARAH | | |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Ketua | Gubernur Sumatera Utara | |
| | Wakil Ketua | Wakil Gubernur Sumatera Utara | |
| 2. | Sekretaris | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara | |
| 3. | Anggota | 1 2 3 4 Walikota Medan Walikota Binjai Bupati Deli Serdang Bupati Karo Sekretaris Daeratr Kota Medan Sekretaris Daerah Kota Binjai Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Sekretaris Daerah Kabupaten Karo 5 6 7 8 | |
| II | BADAN PELAKSANA HARIAN | BADAN PELAKSANA HARIAN | BADAN PELAKSANA HARIAN |
| 1. | Ketua | Unsur Profesional | |
| 2. | Sekretariat | | |
| | Kehla | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprovsu | |
| | Sekretaris | Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara | |
| | Sekretaris I | Kepala Bappeda Kota Medan | |
| | Sekretaris II | Kepala Bappeda Kota Binjai | |
| | Sekretaris III | Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang | |
| | Sekretaris IV | Kepala Bappeda Kabupaten Karo | |
| 3. | Anggota Sekretariat | 1 2 3 4 5 6 Unsur SKPD Provinsi Sumatera Utara Unsur SKPD Kota Medan Unsur SKPD Kota Binjai Unsur SKPD Kabupaten Deli Serdang Unsur SKPD Kabupaten Karo Unsur instansi vertikal | |
| 4. | Kelompok Kerjasama | I. Bidang Kerjasama Fengelolaan Transportasi dan Perhubungan a) Direktur Operasional (Unsur Profesiona$ b) Unsur Pendukung | |

| | | 2. Bidang Kerjasama Pengelolaan Air Minum a) Direktur Operasional (Unsur Profesional) b) Unsur Pendukung 3. Bidang Kerjasama Pengelolaan Sanitasi a) Direktur Operasional (Unsur Profesiona$ b) Unsur Pendukung 4. Bidang Kerjasama Pengelolaan Pengendalian Banjir a) Direktur Operasional (Unsur Profesional) b) Unsur Pendukung 5. Bidang Kerjasama Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup a) Direkhrr Operasional (Unsur Profesional) |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Kelompok Pakar dan Akademisi | Kelompok Pakar dan Akademisi |
| 6 | Kelompok lvfasyarakat dan Dunia Usatra | Kelompok lvfasyarakat dan Dunia Usatra |

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA, trd

TENGKU ERRY NURADI


Salinan Se Aslinya KEP M,

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.1959A227 198003 1 004

SULAIMAN

## LAMPIRAN II PERATURAN NOMOR TANGGAL GUBERNUR SUMATERA UTARA 5 TAHUN 2016 25 FEBRUARI 2A16

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KERJASAMA PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

## DEWAIT PEI{GARAH

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

- GUBERNUR SUMATERA UTARA
- l[/AI(]L GUBERNUR SUMATERA UTARA
- SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
1. WALIKOTA MEDAN
- 2.-q/ALIKOTA BINJAI
3. BUPATI DELISERDANG
4. BUPATI KARO
5. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
6. SEKRETARIS DAERAH KOTABINJAI
7. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELISERDANG
8. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO


Aslinya KUM, Salinan KEPA

SU N

Pembina Utama Muda (IV/c) NrP.19590|227 198003 1 004

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



TENGKU ERRY NURADI