KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2017 tentang PENETAPAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (berlaku 2 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a
- bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar telah ditetapkan 92 (sembilan puluh dua) Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis TitikTitik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar sehingga menjadi ill (seratus sebelas) Pulau-Pulau Kecil Terluar; b
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilakukan dengan Keputusan Presiden; C
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar; d
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- n 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
3
MEMUTUSKAN:
PRESIDEN TENTANG PENETAPAN PULAU-
Menetapkan : KEPUTUSAN PULAU KECIL TERLUAR.
Pasal 1
Menetapkan 111 (seratus sebelas) Pulau sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar.
Pasal 2
- (1) Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam daftar yang terdiri dari nama pulau, nama lain pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal, dan provinsi, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (2) Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

## Pasal 3

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kemaritiman,




## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Maret 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO