KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 41 Tahun 2003 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (berlaku 10 Juni 2003)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2003
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa dalam rangka meningkatkan muru, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam labatan Fungsional Perencana, dipandang perlu rnembetikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraruran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaj i Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tabun 1977 Nornor II, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana Lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraruran Pernerinrah NomOI" 11 Tahun 2003 (Lernbaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabaian Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3547);
.
,
•
f
- -
Menetapkan:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.
Pasal 2
Besarnya Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercant1~m dalam
Pasal 3
Pasal3 '"
Pasal 4
1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraruran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaj i Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tabun 1977 Nornor II, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana Lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraruran Pernerinrah NomOI" 11 Tahun 2003 (Lernbaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabaian Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3547);
.
,
•
f
- -
Menetapkan:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.
Pasall
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perencana adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalcu.
Pasa12
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan securu penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana, diberikan Tunjangan Perencana setiap bulan.
Pasal3 '"
·
,
~
...
-
PRESIDEN RCPUBLIK INDONESIA
3
Pasal3
Besarnya Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercant1~m dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.

## Pasal4

Tunjangan Perencana sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3, diberikan terhitung mulai bulan Januari 2003.

## PasalS

Pemberian Tunjangan Perencana dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil .. sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2, diangkat dalam jabatan strukrural atau jabatan fungsionaJ lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian runjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal6

Ketenruan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Kepuiusan Presiden ini, diatur oleb Menteri Keuangan dan/arau Kepala Badan Kepegawaian Negari. baik secara bersarna-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-rnasing.

Pasal7 ...


Salinan sesuai dengan aslinya

SE'~~~'-'lr&gt;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

4

## Pasal7

Keputusan Presiden ini mulai berlakn pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. rtd.

MEGA WATI SOEKARNOPUTRl