PERATURAN BUPATI MA Nomor TAHUN Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PASAMAN BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR TAHUN N 2016
7
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT
- bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota: a.
- bahwa : berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat: b.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4 286): 1
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 lentang Pembentukan Kubupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan TambahanLembaran Negara Nomor 4348), 2
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Gan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran 3.
-
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5679), 8 K
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 7.
- Peraturan Pemerintah 'Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah - Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor.82), 9
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tantang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia'Tahun 2014 Ncmor 123, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5539): Na
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Dacrah Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738),
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 12 Pad tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja:Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'T In 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran... N ara Republik Indonesia Nomor 5558): Cg
- 14, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Perubuhan Kedua),
13. Peraturan Pemerintah 'Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas' Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, .
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun -15 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan telah
Atas Peraturan Menteri'Dalam Negeri Nomor 13 Tahun : 2006 tentang.: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, opo
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, II
16. Peraturan Menteri Dalam: Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat,
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otwnomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. 4
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 5.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari daniBadan Permusyawaratan Nagari ## BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (!) Asas pengelolaan keuangan nagari adalah
- Taat pada peraturan perundang-undangan: Td
- Tertib:
- Efekuf,
- Ekonomis: €
- Efesien: LN
- Partisipatif Ad
- . Bertanggungjawab: TO
- Transparan,
- Adik,
- Patut, dan ke
- (2) Yang dimasud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a adalah bahwa keuangan nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Yang dimaksud dergan taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa keuangan nagari harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Yang dimaksud dengan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (S) Yang dimaksud dengan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Yang dimaksud dengan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- (7) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
- (8) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 'untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan nagari.
- (9) Yang dimaksud dengan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk . mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (10) Yang dimaksud dengan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan: 'kewajiban
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dikelola dalam masa | (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tangga! 31 Desember.
.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
|
Ruang lingkup pengelolaan keuangan nagari meliputi :
- . Pelaksanaan: b.
- a. Perencanaan:
- .c. Penata usahaan:
- . Pelaporan, dan d
- , Pertanggungjawaban.
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 5
- (1) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan milik Nagari yang dipisahkan.
- (2) Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- b. menetapkan PTPKN,
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari,
5. Cc. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari,
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari, dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari.
- (3) Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, dibantu oleh PTPKN.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 6
- (1) PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 5S ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Nagari,terdiri dari:
- a. Sekretaris Nagari,
3. Kepala Urusan: dan b.
4. Bendahara. Cc.
- d. Pengurus Aset.
- (2) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
Pasai 7
- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari. :
- (2) Sekre Nagari selaku koordinator pelaksana teknis nenoelnlaan
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBNagari,
- b. menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, perubahan APBNagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari)
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari,
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari, dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari. 0.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 8
- Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. (1
- Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 2 )
- b. menyusun rencana anggaran belanja (F AB) bersama dengan PTPKN dan pendamping desa setelah ditetapkannya APBNagari, AB)
- a. menyusun draf rencana anggaran. belanja (RAB) pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya bersama pendamping desa berdasarkan RKPNagari sebagai-ba penyusunan APBNagari: han
- Cc. melaksanakan kegiatan dan/atau -bersama Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, PTPK Nagari, yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam APBNageri, - cd. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari, dan - IL. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. - Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf £ meliputi rencana anggaran belanja (RAB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). (3) ## Pasal 9 - Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat terdiri dari bendahara penerima nagari dan/atau bendahara pengeluaran nagari yang di jabat oleh stal pada Urusan Keuangan. (1) - Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai herikut : 2 ( - a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, - c. Berkelakuan baik dan jujur, - d. Sehat jasmani dan rohani, - e. Bebas dari Narkoba: - !. Mampu mengoperasikan Microsoft office: - h. Pendidikan minimal SLTA dengan lebih mengutamakan lulusan sarjana. - (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari. n ## Pasal 10 - (1) Pengurus aset nagari sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d dijabat oleh perangkat nagari yang mampu, - (2) Pengurus aset nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas untuk menerima, mencatat, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan segala aset nagari dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset nagari secara tepat guna dan berdaya guna. ## Pasal 11 - Penata usahaan aset nagari dilakukan oleh Pengurus aset nagari. (1 - Pengurus aset nagari wajib melakukan pencatatan kekayaan milik nagari berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak. (2) ## BAB IV ASAS UMUM DAN STRUKTUR R. APBNagari ## Bagian Kesatu. . Asas Umum APBNagari 5 n Pasal 12 - APBNagari disusun sesuai dengan 'kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan-nagari. (1 - Penyusunan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RkPNagari dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan'tata kelola pemerintahan nagari yang baik. - APBNagari mempunyai Iunssi: (3) - a. otorisasi: - b. perencanaan:

Distribusi: - Cc. pengawasan: - ci. alokasi:

Distribusi: - e. distribusi: dan - I. stabilisasi. - APBNagari, Perubahan APBNagari, dan pelaksanaan APBNagari seti Nagari. pertanggungjawaban ap tahun ditetapkan dengan Peraturan (4 - Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari sebagaimana (S) nalino - (6) Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. ## Pasal 13 - Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a berarti bahwa anggaran nagari menjadi dasar untuk melaksanakan kan S pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. (1) - Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b berarti bahwa anggaran nagari menjadi pedoman bagi pemerintah nagari dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. (2) - Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c berarti bahwa anggaran nagari menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (3 - Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d berarti bahwa anggaran nagari harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. (4

Distribusi: - Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf ce berarti bahwa kebijakan anggaran nagari harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. " (S) - Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f berarti bahwa anggaran Pemerintah nagari menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian nagari. | | (6 ## Pasal! 14 - Penerimaan nagari terdiri dari pendapatan nagari dan penerimaan pembiayaan nagari. | (1)

Verifikasi: - Pendapatan nagari sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. (2) - Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang 'perlu dibayar 'kembali baik pada tahun (3 anggaran yang bersangkutan maupun ada tahun anggaran berikutnya. ah ## Pasal 15 - Pengeluaran nagari terdiri dani: (d - a. belanja nagari: dan - b. pengeluaran pembiayaan nagari. - Belanja nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perkiraan beban pengeluaran nagari yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh (2) - (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun::p tahun-tahun anggaran berikutnya. pa | ada | ## 'Pasal 16 Dalam menyusun APBNagari, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (l) haru: dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jum! ang cukup. di ## Pasal 17 - (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan nagari yang dianggarkan dalam APBNagari harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan. - 2) Seluruh pendapatan nagari, belanja nagari, dan pembiayaan nagari Pp I g J g I y g dianggarkan secara bruto dalam APBNagari. ## Bagian Kedua Struktur APBNagari ## Pasal 18 - (1) APRNagari,terdiri atas: - a. Pendapatan Nagari: - b. Belanja Nagari: dan - c. Pembiayaan Nagari. - (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasi likasikan menurut kelompok dan jenis. - (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasi fikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. - (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasi fikasikan menurut kelornpok dan jenis. ## Paragraf Kesatu ## Pendapatan ## Pasal 19 - (1) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (Dhuruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. - (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas kelompok: - a. Pendapatan Asli Nagari (PAN): - b. Transfer: dan - c. Pendapatan Lain-Lain. Kelompok PAN (3) Pa BN - Hasil usaha: - Lain-lain pendapatan asli Nagari. - Hasil aset: Swadaya, partisipasi dan Gotong royong, dan DO cp - Hasil usaha nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain : | (4 - a. hasil Bumnag, - c. Hasil usaha lain yang dikelola secara sah oleh Nagari. - b. hasil tanah kas Nagari: dan - Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain : (5) - pasar milik nagari: a - tambatan perahu mnilik nagari: C - pasar hewan milik nagari: b. - bangunan milik nagari: d . - pemandian umum milik nagari, [ - Ce. obyek rekreasi milik nagari: - g. hutan milik nagari, - i. jaringan irigasi milik nagari: - h. tempat pemancingan di sungai yang di la.oleh nagari, kele - J. penggunaan fasilitas milik nagari, - I. sewa tanah lapangan milik nagari: - k. penggunaan lapangan milik nagari: - m. penggunaan fasilitas umum milik nag an dan - n. lain-lain kekayaan milik nagari. - Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. (6 - Lain-lain pendapatan asli Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain : (7) - a. jasa giro, - b. pendapatan bunga: - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan: b. - C. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh nagari:

Distribusi: - Cc. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian nagari, - c. Pendapatan denda pengelolaan kekayaan nagari, dan - d. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, - IL (hasil pungutan Nagari, selain pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Nagari: ## Pasal 20 Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: | - b. Alokasi Dana Nagari (ADNJ: - a. Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBN:

Distribusi: 3. Cc. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 4. d Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Sumatera Barat:dan ## Pasal 21 - Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan alokasi anggaran dari APBN. 1) - Penerimaan dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, (2) pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. - Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (3) - Pengalokasian dana Desa untuk masing-masing Nagari dengan mempertimbangkan: (4) - b. angka kemiskinan: - a. jumlah penduduk:

Distribusi: - Cc. luas wilayah: dan - d. tingkat kesulitan geografis.

Penandatangan: - Pengalokasian dan besaran dana desa untuk masing-masing nagari diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri, (S ## Pasal 22 - (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, paling sedikit sebesar 10 96 (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). 2. Pengalokasian penerimaan Alokasi Dana Nagari untuk setiap nagari (2) -dengan memperumbangkan : - b. jumlah penduduk nagari, angka kemiskinan nagari, luas wilayah nagari, dan tingkat kesulitan geografis nagari. - a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari -serta jumlah jorong: dan Ta h

Penandatangan: 5. Pengalokasian dan besaran ADN untuk masing-masing nagari diatur dalarn Peraturan Bupati tersendiri, : : (3 ## Pasal 23 - Bagian dari hasi! pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf « adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada nagari paling sedikit 10 (sepuluh per seratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah. - Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Dacrah kepada nagari, dengan ketentuan sebagai berikut : (2 - a. sebesar 6046 (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh nagari: dan - b.sebesar 404 (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari nagari masing-masing. - (8) Pengalokasian hasil bagian pajak dacrah clan retribusi caerah

Penandatangan: - (4) Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Daerah kepada nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. ## Pasal 24 - (1) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus. - (2) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 7046 (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 3046 (tiga puluh perseratus). ## Pasal 25 - (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf c, terdiri atas 2. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat: 3. jenis: 4. Hibah dan - b. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga: dan - c. Lain-lain pendapatan Nagari yang sah. - (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. - (3) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah keuntungan berupa uang dari pihak ketiga atas kerjasama dengan pihak ketiga. - (4) Lain-lain pendapatanNagari yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketigadan bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari. ## Paragraf Kedua Belanja Nagari ## Pasal 26 - (1) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam ! (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. - (2) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari. - (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pad APBNagari digunakan dengan ketentan a ayat (1) ditetapkan dalam - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Nagari - a. pahng sedikit 7096 (tuh puluh perser belanja Nagari digunakan untuk mendanz Ss) dari jumlah anggaran atu Al - 2) pelaksanaan pembangunan Nagari, - 3) pembinaan kemasyarakatan - b. paling banyak 3046 (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk: | - 1) penghasilan tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari dan perangkat Nagari, - 2) operasional Pemerintah Nagari: - 3) tunjangan dan operasional BAMUSNagari: dan |. - 4) operasional jorong 05 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya alokasi dana Nagari telah terpenuhi" perundang-undangan. (3) dilaksanakan apabila uai dengan peraturan a S€Es 2. (S5) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagain -belanja yang bersumber dar! Bantuan Keuaz a dimaksud pada ayat (3), n bersifat khusus ane iga ## Pasal 27 - (1) Klasifikasi Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok: " - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, antara lain terdiri atas kegiatan : 1. Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari dan Jorong, 3. Operasional Bamus Nagari: 2. Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari: 4. Operasional Jerong:, 5. Penyelenggaraan musyawarah nagari, 7. Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Nagari : 6. Penetapan dan Penegasan Batas Nagari, 8. Penyusunan Tata Ruang dan Peta Sosial serta profil Nagari: 10. Pendataan Penduduk Yang Bekerja di Luar Negeri, 9. Pengklasifikasian dan Pendataan Penduduk Nagari: 11. Pemilihan Bamus Nagari: 13. Penyusunan Peraturan Nagari: 12. Pemilihan dan Seleksi Pamong Nagari: 14. Penyusunan APBNagari: 16. Penyusunan Laporan Pertanggunggjawaban Realiasi Pelaksanaan APB Nagari: 15. Penyusunan Perubahan APBNagari: 19. . Penyusunan Laporan Nagari: 17 20. . Pengelolaan Perizinan Nagari: 9g 19 21. . Fasilitasi Kerjasama Antar Nagari: 8 13 22. . Pengelolaan Tanah Nagari: 20 23. . Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Nagari: 22

Distribusi: 24. .Opersaional dan insentif pemungutan PAD di Nagari: 21 25. . Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi nagari. 23 26. b, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, antara lain terdiri atas kegiatan : 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier: 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor, Gedung Milik Nagari: 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Nagari: 5. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan, Sarana Air Bersih Berskala Nagari: 4. Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan Lingkungan Nagari: enam 1 -- - - 7. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Nagari: 9. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Nagari, 8. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Nagari: 10. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan, 12. Pengembangar Pos Kesehatan Nagari,-Polindes: 11. Pengelolaan Pemakaman Nagari: 13. Pengelolaan Saluran Untuk Budidaya Perikanan, 15. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar, Kios milik Nagari: 14. Pengembangan Sarana Produksi di Nagari: 16. Pembangunan dan Pengelolaan TPI Milik Nagari: 18. Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu: 17. Pengembangan Usaha Mikro dan BUMNag di Nagari: 24. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi nagari. - C. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, antara lain terdiri atas kegiatan: 2. Pembinaan Kader Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, PMT): 1. Pembinaan Tenaga Kesehatan Nagari dan Bidan Jorong, 3. Pembinaan Kemanan dan Ketenteraman Masyarakat BABINSA/ BABINKANTIBMAS, 18. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika'dan Zat Adiktif: 5 19. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional: 4 20. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD-Jorong di Nagari, 6. 21. Pembinaan kegiatan keagamaan dan D: i Nagari: 8. 22. Peningkatan Kerukunan Warga dan-Gotong Royong Masyarakat: 23. Fasilitasi NTCR dan Administrasi Kependudukan: 9 24. 10 25. . Penanggulangan Penyakit Masyaraki: l at 1 26. Pembentukan Nagari,Siaga:

Distribusi: 27. . Penanggulangan Kemiskinan Tingkat:! gari: 12 Cc 28. . Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong: 14 29. . Pembinaan Tenaga Linmas Jorong di Nagari: 13 30. . Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat (LPMN), Pemeberdayaan Keterampilan Keluarga (PKK), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kanduang, Karangtaruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya: KN 1 25. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi nagari. 16. Pemberian Santunan Sosial kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu: - d. Pemberdayaan Masyarakat Nagari, antara lain terdiri atas kegiatan : 2. Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari, 35. |. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari, 3. Pembentukan dan Pasililasi Lem baga Kemasyarakatan di Nagari: 5. Pengembangan Seni Budaya Lokal: 4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan: 6. Fasilitasi Kelompok Tani, Nelayan dan Seni Budaya, 8. Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: 7. Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat: 9. Fasilitasi Masyarakat Miskin, 11. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan: 44. Perempuan, dan Difabel: 10. Pelatihan Usaha Ekonomi: 12. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Nelayan: 2 1 14. Peningkatan Kapasitas kelompok Pemerhati Perlindungan Anak. kun) 13. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, 15. Sosialisasi | ## e. Belanja Tak Terduga. - Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Nagari yang telah dituangkan dalam RKPNagari. ( 2 ) - Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup. - Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas jenis belanja : (8) - a. Pegawai, - b. Barang dan Jasa, dan - c. Modal. ## Pasal 28 - Jenis belanja pegawai! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran: penghasilan tetap dan (dl tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan BAMUSNagari. - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan. kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. - (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. ## Pasal 29 - Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. (l - Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud:pada ayat (1) antara lain: (2) - b. benda pos: - a. diat tulis kantor: - 'c. bahan/material: - €. cetak/ penggandaan, - d. pemeliharaan, - I. sewa kantor nagari, : - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor - i. pakaian dinas dan atributnya, - h. makanan dan minuman rapat, - J. perjalanan dinas: 5. Il. honorarium narasumber/ahli, - k. upah kerja: - m. operasional Pemerintah Nagari,

Penandatangan: - o. Insentif Kepala Jorong : - n. Operasional Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), - p. pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat. 11. Gg. honor tim, - r. belanja jasa tenaga harian lepas, s\_

Penandatangan: - -membantu pelaksanaan tugas pelayana Insentif Kepala Jorong sebagaimana dim d pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional (3 aksu ala Jorong dalam rangka "pemerintahan termasuk membantu penagihan untuk mening tkan pendapatan asli Nagari/daerah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Nagari. Kep - (4) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. ## Pasal 30 - Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. (1) - . Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan nagari. (2) ## Pasal 31 - Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. - Kcadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya lidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. ( 2 - Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. (3 - Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah. (4

Penandatangan: - Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Lo (S5 - Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga. (6 ## Paragraf Ketiga Pembiayaan Nagari ## Pasal 32 - Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (I) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 1) anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 5 - Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud da ayat (1) terdiri atas kelompok: (2) pa - a Penerimaan Pembiayaan, dan - b. Pengeluaran Pembiayaan: - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya: - b. Pencairan Dana Cadangan, dan - c. Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan. - (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. - (8) SIIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4). merupakan penerimaan -pembiayaan yang digunakar untuk: - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutardan - a. menutupi defisit anggaran apabila realis si pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja: as - c. mendanai kewajiban lainnya yang a1 dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. | - Pencairan dana cadangan sebagaimana dim: digunakan untuk menganggarkan penc rekening dana cadangan ke rekening kas Nag berkenaan. sud pada ayat (3) huruf b n dana cadangan dari 1 dalam tahun anggaran (6 ak - Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan. (7) ## Pasal 33 - Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, terdiri dari : - d. Pembentukan Dana Cadangan, dan - b. Penyertaan Modal Nagari. - (2) Pemerintah Nagari dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya dak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. a - Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud sada ayat (2 kar) » 8. ditetapkan dengan peraturan Nagari. (3) - Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada avat (3) paling sedikit memuat: (4 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan: - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan: 4. sumber dana cadangan: dan - c. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. - Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. (S) - dana (7 melebihi a khir - Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri. (6 ## BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBNagari ## Pasal 34 - (1) RKPNagari merupakan penjabaran dari RPJMNagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. - (2) RKPNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagari. - (3) RKPNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian: 4. !. evaluasi pelaksanaan RKPNagari tahun 3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola melalui kerja sama antar nagari dan 6. sebelumnya: 2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh nagari: 7. pihakketiga, 44. rencana program, kegiatan, dan anggaran : nagari yang dikelola oleh nagari 6. pelaksana kegiatan nagari yang terdiri atas unsur Perangkat nagari dan/atau Lembaga Kemasyarakatan nagari: 5. sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah dacrah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten: dan 10. RKPNagari sebagaimana dimaksud pada.ayat (3) disusun oleh Pemerintah nagari sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikati sa dan rencana kegiatan (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. f-De 11. 51 52 RKPNagari mulai disusun ol ich Pemerintah: nagari pada bulan Juli tahun berjalan, - (6) RKPNagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. - (7) RKPNagari menjadi dasar penyusunan APBNagari. ## Pasal 35

Penandatangan: - 1) Sekretaris Nagari menyusun Rantangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKPNagari tahun berkenaan. 2. Sekrctaris Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari kepada Wali Nagari. | (2)

Distribusi: 3. Rancangan peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama. (3

Distribusi: 4. Paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah disampaikannya rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Wali Nagari dan Bamus Nagari melakukan pembahasan bersama. (4 5. Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari disepakati bersama (S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. - (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada - (7) Dalam hal fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama, maka Camat langsung mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari. ## BAB VI PENETAPAN APBNagari ## Pasa! 36

Distribusi: - Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari yang telah disepakati bersama Bamus Nagari sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi. - Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disertai dengan: 2) - b. Keputusan Bamus Nagari tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari: - a. Peraturan Nagari tentang RKPNagari tahun berjalan. - c. Risalah/notulen rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari: dan - d. Daftar hadir rapat. - Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat .(l) dilaksanakan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan nagari dan Pemerintah Kabupaten, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk mencliti sejauh: mana APBNagari tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Nagari lainnya yang ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan. | | (3) - (4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengundang pejabat Pemerintah Nagari yang terkait.

Distribusi: - (S) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Camat dan disampaikan kepada Wali Nagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari dimaksud. - .Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan -Nagari tentang APBNagari sudah sesuai denga 'peraturan perundang-undangan yang h tinggi sebagaimana (6) kepentingan umum dan lebi dimaksud pada ayat (3), Wali Nagari menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Nagari.

Penandatangan: - Peraturan Nagari sebagaimana dimaksut bada ayat (6) diundangkan oleh Sekretaris Nagari dalam Lembaran Nagari (7) - Dalam hal Camat menyatakan bahwa'hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan 'yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali. Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil svaluasi, Ai (8) - (9) Dalam hal hasil evaaluasi tidak diundaklanjuti oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari, Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari menjadi Peraturan Nagari, Camat . 2 Penvemnnurnaan

Penandatangan: - (10) Pembatalan Peraturan Nagari serta ataan berlakunya pagu APBNagari tahun sebelumnya sebagair imaksud pada ayat (9) pen) nana ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ## Pasal 37 - (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 'pernbatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (9) Wali Nagari harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Nagari dan selanjutnya Bamus Nagari bersama Wali Nagari mencabut Peraturan Nagari dimaksud, p 2. Pencabutan Peraturan Nagari scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Nagari tentang pencabutan Peraturan Nagari tentang APBNagari. (2 3. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBNagari tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari. (3) 4. Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diundangkan dalam Berita Nagari. (4 ## Pasal 38 - Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) melampaui batas waktu dimaksud, Wali Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari menjadi Peraturan Nagari. (1 ) - (2) Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: - b. rincian APBNagari menurut kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan Nagari: - a. ringkasan APBNagari: - c. daftar Dana Cadangan Nagari (apabila ada): dan - d. daftar penyertaan modal Nagari (apabila ada). ## Pasal 39 - Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) dilakukan Wali Nagari bersama Bamus-Nagari. 1) - Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud .pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Wali Nagari dan Pimpinan Bamus Nagari. Aa {2) - Keputusan bersama Wali Nagari dan Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Nagari tentang APBNagari. (3 - Keputusan bersama Wali Nagari dan Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final. (4

Penandatangan: - Keputusan bersama Wali Nagari: dan Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati (S) melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. | ## Pasal 40 - ## Pasal 41 Peraturan Nagari tentang APBNagari ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan, ## BAB VII PERUBAHAN APBNagari | ## Pasal 42 - (1)Perubahan Peraturan Nagari tentang APBNag dapat dilakukan apabila terjadi: - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih p tahun sebelumnya harus digunakan dal: tungan anggaran (SiLPA) ahun berjalan: erhi n - a. keadaan yang menyebabkan harus dilak n pergeseran antar jenis belanja: | | uka

Distribusi: - Cc. terjadi Penambahan dan/atau pengura Nagari pada tahun berjalan: gan dalam Pendapatan - e. keadaan darurat dan/atau kexdaan luar biasa. - d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten: dan/atau - (2) Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. - (3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBNagari, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. - M)Tata cara pengajuan Perubahan APBNagari, sama dengan tata cara penetapan APBNagari. ## Pasal 43 - (1) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 avat (1) huruf e paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut: - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebel
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang terdiri dari:
- b. rincian APBNagari menurut kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan Nagari:
- a. ringkasan APBNagari:
- c. daftar Dana Cadangan Nagari (apabila ada): dan
- d. daftar penyertaan modal Nagari (apabila ada).

## Pasal 39

- Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) dilakukan Wali Nagari bersama Bamus-Nagari. 1)
- Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud .pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Wali Nagari dan Pimpinan Bamus Nagari. Aa {2)
- Keputusan bersama Wali Nagari dan Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Nagari tentang APBNagari. (3
- Keputusan bersama Wali Nagari dan Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final. (4
- Keputusan bersama Wali Nagari: dan Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati (S) melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

|

## Pasal 40

-





## Pasal 41

Peraturan Nagari tentang APBNagari ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan,

## BAB VII PERUBAHAN APBNagari

|

## Pasal 42

- (1)Perubahan Peraturan Nagari tentang APBNag dapat dilakukan apabila terjadi:
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih p tahun sebelumnya harus digunakan dal: tungan anggaran (SiLPA) ahun berjalan: erhi n
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilak n pergeseran antar jenis belanja: | | uka
- Cc. terjadi Penambahan dan/atau pengura Nagari pada tahun berjalan: gan dalam Pendapatan
- e. keadaan darurat dan/atau kexdaan luar biasa.
- d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten: dan/atau
- (2) Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBNagari, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- M)Tata cara pengajuan Perubahan APBNagari, sama dengan tata cara penetapan APBNagari.

## Pasal 43

- (1) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 avat (1) huruf e paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya:
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari: dan
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang:
5. Jd. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
6. (2)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Nagari dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBNagari.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Clapat menggunakan belanja tidak terduga. '
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: |
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pelaksanaan untuk pengeluaran mendanai kegiatan dalan


## BAB VIII

## PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari

## Bagian Kesatu Pelaksanaan

## Pasal 44

- Semua penerimaan dan pengeluaran nagari dalam rangka pelaksanaan keswenangan nagari dilaksanakan melalui Rekening Kas Nagari.
- sse43) Penunjukan bank milik pemerintah sebagaimai imaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari d iberitahukan kepada na an
- Dalam rangka pengelolaan kas nagari sebagaimana dimaksud pada ayat .d).Bendahara Nagari membuka Rekening Kas.Nagari pada bank milik Pemerintah. (2) a
- Bamus Nagari. 'ta Pencairan dana dalam Rekening Kas Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dan Bendahara Nagari.

:

- (5) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## Pasal 45

- (1) Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Nagari selain yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- (2) Bendahara Nagari dapat menyimpan uang tunai pada brankas paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## Pasal 46

- (Pengeluaran desa dak dapat dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
- (3) Pengeluaran nagari untuk operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja barang dan jasa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari sebatas belanja barang dan jasa habis pakai.
- (2) Pengeluaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari.

## Pasal 47

- (1) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus discrtai dengan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK bertanggungjawab terhadap tindakan an atas beban an belanja kegiatan
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Wali Nagari.

-.



»

0


## Pasal 48

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) TPK/pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Wali Nagari.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari. .

## Pasal 49

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP): sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: 5

- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja: dan
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP):

|

- c. bukti transaksi:

## Pasal 50

- (l):Dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana 'idimaksud dalam Pasal 48, Koordinator PTPKN berkewajiban melakukan 'verifikasi untuk: -N
- .b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBNagari yang | tercantum dalam permintaan pembayaran: .-
- 'a, meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh | pelaksana kegiatan: :
- 'C. menguji ketersediaan dana-untuk kegiatan da maksud: dan
- ) Berdasarkan verifikasi Koordinator PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbilkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya 'Bendahara Nagari melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran dalam Buku Administrasi Keuangan Nagari. (2
- 'd. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang. tetapkan. ar

## Pasal 51

Bendahara Nagari wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 52

Pengadaan Barang/Jasa di Nagari berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari.

## Pasal 53

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten kepada Nagari peruntukannya berpedoman pada ketentuan dari pemberi bantuan.


.


0.

|

## Bagian Kedua Penatausahaan

## Paragraf Kesatu Penatausahaan Penerimaan

## Pasal 54

- (1) Penatausahaan penerimaan nagari dilakukan oleh Bendahara Nagari.
- (2) Bendahara Nagari wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan peryetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Nagari dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
- a. Surat Tanda Setoran (STS):
- b. Surat Tanda Bukti Penerimaan: dan
- c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Setiap penerimaan nagari wajib disetorkan ke Rekening Kas Nagari paling lambat 1 (satu) kali 24. (dua puluh empat). jam.
8. 5 Bendahara Nagari wajib mem ertanggun wabkan uan enerimaan g J Pp ggungj g p .melalui laporan pertang gungjawaban mel Buku Kas Pembantu Penerimaan Nagari.
9. (6)Laporan pertanggungjawaban penatausahaan: sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan ada Wali Nagari paling lambat tangga! 10 bulan berikutnya. kep

## Paragraf Kedua Penatausahaan Pengeluaran

## Pasal 55

- (1) Penatausahaan pengeluaran Nagari dilakukan oleh Bendahara Nagari.
- (2) Bendahara Nagari wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. (3 Bendahara Nagari dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: |
- b. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Nagari,
- a. Buku Kas Umum Nagari:
6. Cc. Buku Kas Pembantu Pajak,
- c. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Alokasi Dana N: ayah),
- d. Buku Pembantu Bank:
9. L Buku Kas Pembantu Pengeluaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: dan
8. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Dana Nagari.
- M) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Nagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2.

"

.


,


## Bagian Ketiga Pelaporan

## Pasal 56

- (l) Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa:
- b. Laporan Semester Kedua.
- a. Laporan Semester Pertama, dan
- (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan Semester Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## Bagian Keempat Pertanggungjawaban

## Pasal 57

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. (3 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
4. (MM Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a d
- b. Laporan Kekayaan Milik. Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan |
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran berkenaan,
- c. Laporan Program Pemer:ntah dan Pe masuk ke Nagari. ntah Kabupaten yang meri

## Pasal 58

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi ...Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat' erupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Nagari kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 59

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APRNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (H) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 57 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.




## Pasal 60

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Rcalisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 61

Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan kcuangan Nagari.

## Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan peng pengelolaan keuangan Nagari yang meliputi pemberian edoman, ! 8 8 £ $ 8 bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. p pe

## Pasal 63

Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari yang meliputi: .

- b. memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan keuangan Nagari yang mencakup perencanaan. penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBNagari:
- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari:
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari: dan
- d. memberikan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan Nagari.

## Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal S1, dilakukan dengan membentuk Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh.Camat.
2. (2)Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) m (tiga) bulan sekali. : Tingkat Kecamatan nakan asistensi tiap 3 i €raksa
- (3) Susunan Tim Asistensi Pengelolaan Keuang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melip 0 gari Tingkat Kecamatan an Na uti
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua:
- a. Camat sebagai Penanggungjawab:
- C. Kepala Urusan Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris:
7. ce. Kepala Urusan Kesejahteraan Re kvat sebagai Anggota:
8. . Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota, d
9. I.

|


o


- (4)Tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- b. melakukan pembinaan dalam pendayagun aset Nagari:
- a. melakukan pembinaan administrasi pengek an keuangan Nagari: al
- .€£. melakukan pembinaan dalam proses pe . APBNagari: : naan, dan penyusunan renca
- C. memverifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan APBNagari.
- | :@. melakukan evaluasi atas rancangan APBNagari:
- '. merekomendasikan hasil verifikasi pertanggungjawaban keuangan nagari kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah untuk anggaran APBNagari yang bersifat non fisik:
- g. merekomendasikan hasil verifikasi pertanggungjawaban keuangan nagari kepada Bupati melalui, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk anggaran APRNagari yang bersifat fisik:
- (S) Pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas mengkoordinasi kan Anggota Tim agar berjalan sesuai dengan bidang tugasnya, :
- a. Camat sebagai Penanggungjawab bertugas melaksanakan pembinaan agar pengelolaan keuangan nagari berjalan dengan baik dan benar.
- c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari oleh Kepala Urusan Tata Pemerintahan:
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat:
- d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari oleh Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Nagari:
- f. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari oleh Kepala Urusan Pelayanan Umum:
- Bidang Belanja Tak Terduga oeh Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban, dan
- h. Pegawai kecamatan bertugas menangani administrasi Tim Asistensi.

## BAE X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 65

Dalam hal terdapat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Nagari dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya. :

## Pasal 66

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupai ini maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



.|

Ta

'


## Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini Kabupaten Pasaman Barat. memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal A4 Tebwan dub


| 'Diketahui | Tanggai | Pargf |
|------------------|-----------|---------|
| Wakil Bupati | | jg |
| SEKDA | | |
| Kepala BPKAD | | |
| Sekretaris BPKAD | 28 | |

Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal III


SEKRETARIS DAERAH 'KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs,YASRI/URYPSYAH

BERITA D Al KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR

NIP. 19880128 1993081 o01


4 TAHUN 2016


SYAHIRAN

.

.

-



G3

'

NN

## Lampiran | Peraturan Bupati Pasaman Barat

:

Nomor :

6, Tahun 2016

Tanggal

:

Af febuari 2016

Tentan :

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

## PENJELASAN

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Paradigma pembangunan saat ini sudah mulai berubah, yaitu dengan semakin gencarnya tuntutan oleh masyarakat agar pembangunan dilaksanakan berlandaskan azas arus bawah (bottom up) yaitu suatu pola pembangunan yang menitikberatkan pada pola yang mengutamakan masyarakat sebagai perencana atau pengusul suatu pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya menciptakan suatu kondisi agar masyarakatnya lebih pro aktif dalam proses pembangunan, semenjak mulai dari perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan bahkan pengawasan pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat memposisikan dirinya adalah subyek atau pelaku suatu pembangunan, sehingga nantinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan semakin meningkat.

Hal ini bukan berarti bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan saat ini telah mengecewakan masyarakat, akan tetapi lebih untuk melibatkan masyarakat dalam suatu pembangunan sebagai sebuah proses pendewasaan masyarakat dalam kerangka berpikir bahwa pembangunan itu adalah suatu totalitas untuk menuju kearah yang lebih baik dalam menuju kesejahteraan bagi seluruh Bangsa Indonesia.

## B. Maksud dan Tujuan

Untuk itulah Alokasi Dana Nagari (ADN) ini diberikan kepada Pemerintahan Nagari sebagai perangsang / stimulus bagi peningkatan partisipasi masyarakat buik itu berupa sumbangan tenaga, materil maupun fikiran pada seluruh kegiatan pembangunan di Nagarinya.

Pemerintahan Nagari sebagai suatu unit pemerintahan terendah yang dipimpin oleh Wali Nagari dalam menggerakkan pembangunan di Nagarinya haruslah memperhatikan seluruh aspek kehidupan berrhasyarakat dan hendaknya didukung oleh pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Program kegiatan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, dan Belanja Tak Terduga, diharapkan dapat mewujudkan Nagari mandiri dan sejahtera di Kabupaten Pasaman Barat.

Agar terciptanya tata pemerintahan.yang baik (good govemaned dan pemerintahan yang bersih (clean gove ance) dalam pengelolaan keuangan, perlu diterbitkan su 'upati, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggara pem ahan nagari dan pihak stake holder lainnya dalam meminimalisir penyalahgunaan Alokasi Dana Nagari (ADN). : suatu Peraturan erint




## C. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan

.

Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan SKPD terkait lainnya merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat, terutama sekali dalam hal pengelolaan keuangan nagari yang bersumber dari Alokasi Dana 'Nagari.

## . Ruang Lingkup D.

Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat dalam mengelola Keuangan Nagari dan pihakpihak terkait lainnya dalam yang menji: n fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemer. ahan Nagari. Ke alanka int

## BAB II

## PERUNTUKAN ALOKASI DANA NAGARI

A.

- a. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari b. Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat
2. ..Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 1. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari Belanja Pegawai :
2. Belanja Operasional
- a. Belanja Bahan Pakai Habis
5. Pemerintah Nagari Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa :
6. -Belanja Alat Tulis Kantor
7. -Belanja Cetak dan Penggandaan
8. -Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya -Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
9. -Belanja Cetak
10. -Belanja penggandaan
11. -Belanja Foto Copy
- b. Belanja Pemeliharaan
13. Belanja Pemeliharaan kendaraan Dinas -
14. -Belanja Pemeliharaan Kantor -
15. Belanja Pemeliharaan Peralataan dan Perlengkapan Kantor c.
16. Belanja Pakaian Dinas Harian
17. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut lainnya -
18. -Belanja Pakaian Olah Raga -
19. d, Belanja Jasa Kantor
20. Belanja Pakaran Hari Tertentu lainnya
21. -Belanja Jasa Listrik
22. -Belanja Surat kabar
23. -Belanja Jasa Telepon
- e. Belanja Penggantian Transportasi -
25. Belanja penggantian transportasi Bamus dan Perangkat.
26. Belanja Penggantian Transportasi Wali Nagari dan Perangkat -
27. (. Belanja Makan dan Minum
28. -Belanja Makan dan Minu
29. -Belanja Makan dan Minum Rapat




:

- g. Belanja Media Cetak dan Elektronik
2. -Belanja Koran

h.

- -Belanja Publikasi
- -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
- Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- -Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi
- -Belanja Modal Pemerintah Nagari

## 1, Belanja Modal

- -Belanja Modal Tanah
- -Belanja Kebun Nagari
- -Belanja Modal Tanah Kas Nagari
- -Belanja Modal Badan Usaha Milik Nagari. (BUMNAG)
- -Belanja Modal Jaringan Listrik
- j. Belanja Modal Jaringan
- -Belanja Modal Jaringan Telepon
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
- k. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor -
- |. Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- -Belanja Modal Mobiler Kantor
- -Belanja Modal Komputer/Note Book/ Laptop
- -Belanja Modal Perlengkapan Kantor
- m. Belanja Pembangunan Kantor
- -Belanja Modal Pengadaan Software aplikasi pemerintahan nagari
- -Belanja Pembangunan Kantor
- " Belanja Lanjutan Pembangunan Kanto 1
- '3. Belanja Operasional Kepala Jorong Belanja Barang dan Jasa
- -Alat Tulis Kantor

|.

- Penggandaan/foto copy
- -Konsurnsi Rapat
4. Belanja Operasional BAMUS Nagari Belanja Barang dan Jasa
- -Penggandaan/ foto cony
- -Alat Tulis Kantor
- -Konsumsi Rapat
- -Tunjangan BAMUS Nagari

## 5. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)

- -Belanja Modal Badan Usaha Milik Nagari

Kegiatan Badan Usana Milik Nagari (BUMNAG) adalah badan usaha yang modalnya berasal keuangan Nagari yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari (bersifat modal penyertaan). Belanja Modal

## 6. Profil Nagari

- -Honor Petugas Pendataan

Belanja Pegawai

- -Honor Petugas Entry Data
- -Honor



## Belanja Barang dan Jasa

- -Belanja Cetak Dokumen Pendataan
- -Belanja Jasa Penggantian Transportasi Petugas Profil Nagari
- -ATK Petugas Pendataan

## B. Program Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Belanja Pembangunan Nagari adalah belanja yang dialokasikan untuk keperluan beberapa kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat nagari pada ADN (APBD Kabupaten) biaya operasionalnya sebesar 1145 dari total Rencana Anggaran Biaya (RAB), sedangkan dan untuk pembangunan partisipatif pada ADN (APBN) biaya operasionalnya sebesar 6,5 Yo dari total Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dapat dipergunakan untuk :

Belanja Pembangunan Nagari

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pembangunan dan pemeliharaan Posyandu
- a. Pembangunan dan pemeliharaan pos kesehatan Desa dan Polindes
- c. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung/Sarana Pendidikan
5. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Nagari a,
6. Pembanguna Sarana dan Prasarana Nagari MD
7. . Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani b.
8. . Pembangunan dan pemeliharaan energi baru dan terbarukan d
9. Pembangunan dar pemeliharaan embung Nagari
10. Pembangunan dan pemeliharaan Sanitasi Lingkungan e.
11. . Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
12. Pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih berskala Nagari f.
13. .Pembangunan dan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan
- j. Pembangunan dan pemeliharaan tembok penahan Tanah (TPT)
- i. Pembangunan sarana dan prasarana produk di Nagari
3. Pengembangan potensi Ekonomi Lokal
- b. Pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik Nagari
- a. Pembangunan dan pemeliharaan Pasar Nagari dan Kios Nagari
- c. Pembangunan dan pemeliharaan lumbung pangan Nagari
- e. Pembangunan dan Pemeliharaan tambatan perahu dan rakit penyeberangan milik Nagari
- d. Pembangunan dan pemeliharaan energy Mandiri Nagari

## C, Program Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

yaitu :

Pembinaan Kemasyarakatan, Nagari melipu u lembaga-lembaga Nagari Uu

1. Kegiatan KAN

Kegiatan Sosialisasi/ Pembekalan/ Pelatihan/, ecmbinaan/pelestarian Adat Istiadat di Nagari. 5

- -Belanja Jasa Narasumber

Belanja Barang dan Jasa yaitu :

- Belania Jasa Penggantian Transportasi Peserta dan Narasumber -
- -Belanja Sewa Ruang Rapat
- Belanja Makan /Minum/Snack
- -Belanja Spanduk
- -Belanja Jasa Akomodasi
- -Belanja Alat Tulis Peserta
- -Belanj Jas

'.-

f

.



NN

2

## Belanja Pegawai yaitu :

- -Honorarium Pembaca Algur'an a
- -Honorarium Moderator
2. Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa yaitu :

- Bundo Kanduang P
- -Belanja Jasa Narasumber -

Kegiatan Sosialisasi/ Pembekalan/ Pembinaan Bundo Kanduang. P

- Belanja Jasa Penggantian Transportasi Peserta dan Narasumber -
- Belanja Sewa Ruang Rapat
- Belanja Makan /Minum/Snack -
- -Belanja Spanduk
- -Belanja Jasa Akomodasi
- -Belanja Alat Tulis Peserta
- -Belanja Jasa Dokumentasi (Biaya Cetak Foto)
- -Honorarium Moderator

'

Belanja Pegawai yaitu :

- -Honorarium Pembaca Algur'an
- Belanja Barang dan Jasa yaitu :
- 3, Kegiatan Bhabinkamtibmas /Babinsa/ Linmas Nagari. -Kegiatan Penyuluhan Trantib/Perlindungan Masyarakat Nagari.
- Belanja Jasa
- -Belanja Jasa Narasumber
- Penggantian Transportasi Peserta dan Narasumber -

:

- Belanja Sewa Ruang Rapat -
- Belanja Makan /Minum/Snack -
- Belanja Spanduk
- -Belanja Jasa Akomodasi : -Belanja Jasa Dokumentasi (Biaya Ceta. Foto)
- -Belanja Alat Tulis Peserta

Belanja Pegawai yaitu :

- -Honorarium Pembaca Algur'an
- -Honorarium Moderator
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Belanja Pegawai :

Pemberian Honor kepada Guru PAUD yang ada di Nagari. |

5. Da'i Nagari
2. -Honorarium PAUD

Pemberian Honor kepada Da'i yang ada di Nagari.

- -Honorarium Da

Belanja Pegawai :

6. Bidan Jorong.
2. Belanja Pegawai :

Pemberian Honor kepada Bidan Jorong yang ada di

Nagari.

- -Honorarium Bidan Jorong
- Belanja Pegawai :
7. Kader Posyandu. Pemberian Honor kepada Kader Posyandu yang ada di Nagari.
- -Honorarium Kader Posyandu

## D. Program Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Kegiatan Pelatihan /Sosialisasi/ Pembekalan ibu-ibu PKK Nagari. Belanja Barang dan Jasa

## 1. Kegiatan PKK Nagari

- yaitu -Belanja Jasa Narasumber

:

- -Belanta Jasa
- Belanja Spanduk
- Belanja Jasa Akomodasi
- Belanja Alat Tulis Peserta
- Belanja Jasa Dokumentasi (Biaya Cetak Foto)
- Honorarium Moderator




Belanja Pegawai yaitu :

- Honorarium Pembaca Algur'an

Kegiatan-kegiatan Pembekalan/Pelatihan Keterampilan usaha perbengkelan atau industri sederhana, usaha kerajinan dan jahitmenjahit, usaha dibidang Pertanian, Perikanan dan lain-lain.

## 2. Kegiatan Karang Taruna

Belanja Barang dan Jasa yaitu :

- Belanja Jasa Penggantian Transportasi Peserta dan Narasumber -
- -Belanja Jasa Narasumber -
- Belanja Makan /Minum/Snack
- -Belanja Spanduk
- -Belanja Sewa Ruang Rapat
- -Belanja Alat Tulis Peserta
- -Belanja Jasa Dokumentasi (Biaya Cetak Foto)
- -Belanja Jasa Akomodasi

Belanja Pegawai yaitu :

- -Honorarium Pembaca Algur'an
- -Honorarium Moderator

## 3. . Kegiatan LPMN

Kegiatan Pelatihan /Pembekalan/ Sosialisasi RPJM dan Musrenbang Nagari.

Belanja Barang dan Jasa yaitu :

- Belanja Jasa Penggantian Transportasi Peserta dan Narasumber -
- -Belanja Jasa Narasumber -
- Belanja Makan /Minum/Snack
- -Belanja Spanduk
- -Belanja Sewa Ruang Rapat
- -Belanja Alat Tulis Peserta

Belanja Jasa Dokumentasi (Biaya Cetak Foto)

- -Belanja Jasa Akomodasi -

Belanja Pegawai yaitu :

-

- -Honorarium Moderator:

Alaur an

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

## : Belanja Tak Terduga Honorarium Pembaca E.

Belanja Barang dan Jasa:

- -Konsumsi
- -Honor tim
- -Obat-obatan
- -dst



2


2

..

|

## (BAB V 'PENUTUP


'memperjelas pada pasal-pasal terkait deng Pasaman Barat. .Demikianiah Lampiran Penjelasan pada ran Bupati ini, guna turan Bupati ini dan Peratu membantu dalam kegiatan pengelolaan keui Nagari di Kabupaten an Pera angan

Ditetapkan di Sim an Empat Pada tanggal ri BUPATI PASAMAN BARAT



| Diketahui | Tanggal | Paraf |
|------------------|------------|---------|
| Wabub | j , | J |
| SERDA | dai | |
| Kepala BPKAD | 1-1 -!b | A3 1 |
| Sekretaris BPKAD | 21 / -- Io | "UN |



Hah

2

xx altada

'df


0.

PN

Mate nana akta

Yana

Kek masang boa

bra


ingunan

ID

JP

FB

Solar sap

P3

xv

G2

pax sa

Xx bass

sa

TO3

PP

il shafsafeotawji

'sIsIalaolashp seshadwdehtai

Temnat Pemandu

Iulevarnarari

POS

Meomaan Inai

G7

2409

LP

stas ox

Iss ss

para

LEE

Ka

Perata sdalalalad

Pa ph

pi na

La

Baskara

MG

stassgbra Pas

## 11

Tag

Giotgng Rusa

1

Partrap eanon

Ssadawa stw

Tw

'NN

tan

3)

De

Pa

Ao

SN


bi

4

£

1

x

Pi


tanggal

Pelaksana kegiatan bhserupan Genpesahkan Wp Sapta


...

.

lentur

Kang

4Uaag lembur

60

02

02

2

2

ISr007

151001

xx

Ph xe

SIP

-

.

-

Kantor

IBetenja alas bs

Aposara Bahan Pakar Habis

OTO

Aa

2

2

0Mj

5)

ps

XS

PA)

Dos gx

an

Ng

## 1

jasa wansnortasi

Jasa Kantar ima

In Bei

Ieefama

Dao

06

lx -x. 15 09

da0

is

XX

xx

Belama Cetak dan Penppandaan

Kiss

Nenggandaan

Beta

Belinja cetak

PA

Wo)

199

Is

NX

xs

B3)

HN 3

PN

PN

xa xx

D9

on

151

.

.

-

Minuman

Belarya Makanan dan

14

Is

00

Is bas

ss

Jecenia makanan dan minuman kegiatan

Igetania makanan dan minuman rapat

03

t4

00

S1

xx xx

Istaool aa

sx ce

,

iSs|00j

,

dinas dalam daerah

Iiciania perjalanan

'

.

.

Belanja Perialanan Dinas

183100

xx ws

Sx


1 1

1 1 1 1



171.

kotor kelam 9 dengan





## 3 FORMAT RANCANGAN PERATUA NAGARI TENTANG AF NAGARI Pp

PEMERINAH NAGAF

KECAMATA

KABUPATEN

PASAMAN BARAT

RANCANGAN PERATURAN NAGARI

eka

NOMOR

ngan

TAHUN...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAFIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI

- bahwa ssuai degan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten . Nomer Tahun... KENLAMP Lanka , Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagarih,
- bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah clibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagaril menjadi Peraturan Nagari... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembe Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 25k : Kan Daerah Otonom Kabupawn n Negara Tahun 1956 Nomor (Lemba
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 teniang Des Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 5495), Lembaran Negara tahun Republik Negara Republik Indonesia Nomor 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republi 'Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor:5530): 3 i'
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan uan Belanja Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Noitor 168, Tambahan Lembaran Negara Repulifik Indonesia Nomor S5S8J,
- Peraturan Menteri Daken Bereri Nomor 113 Fahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 5. Desa,
- Peraturan Daerah Kaoupaten Pasaman Barat Sumut Tahun... KEMANB L (Lembaran daerah Kabupaten Pasaman Barat TADUN Lo Namar ... |: 6.
- Daerah Kabupaten Pasaman Darat Tahun

(Berua

- has) Peraturan Bupari Padang Paraman Nomor

.

an

TADUN

Lo

MENANa

.

- pDat..

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.

MEMUTUSKAN

RANCANGAN PENATURAN NAGARI Lo. . BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

Komar...

TENTANG ANGGARAN Pi APATAN DAN


Menimbang

'Mengingat

Menetapkan


Oo



2

## Pasal !

- . Pendapatan Nagari

Rp 1

-

2. Belanja Nagari

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

Rp

- b. idang Pembangunan

Rp

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp

0. Bidang Tak Terduga

Rp

Jumah Belinya

Rp

Surptus/ Defisi

Tp

- 3 Pembiayaan Nagari

- a. Penerimaan Pembiayaan

Rp

- b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan fa- b)

Rp

Pp

-

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran kana derpan rincian sebagai berikut:

## Pasal 2

Uraian tebih lanjut mengena! Anggaran PenJapatan dan Belanja Nagan sebagaimana dimaksud sat 1, tercantum dalam larupiran Perawan Nagari tni berupa