PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 2 Tahun 2012 tentang KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN (berlaku 16 Mei 2012)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lin gku n ga n di masyarakat serta untuk mempertahankan estetika kota, maka perlu adanya pengaturan;
- b. bahwa Peratu ran Daerah Kotamadya Daerah Tin gkat II Malang Nomor 11 Tahu n 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malan g, su dah tidak sesu ai lagi dengan perkembangan zaman, s eh in gga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah t en t a n g Ketertiban Umum dan Lingkungan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta s ebagaimana telah diu bah den gan Un dan g-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lem baran Negara Republik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik In don esia Nom or 4437) s ebagaimana t ela h diubah kedu a kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2008 Nom or 59, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 t entang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 t en t a n g Perlin du n gan dan Pengelolaan Lin gku n gan Hidup (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 t en t a n g Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t entang Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
8. Peratu ran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 t en t a n g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malan g dan Kabupaten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peratu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t en t a n g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nom or 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4593);
10. Peratu ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 t en t a n g Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2007 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4737);
11. Peratu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 t en t a n g Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
7
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 t en t a n g Petu n ju k Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
7
13. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2006 t en t a n g Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fu n gsi, Su su n an Organ isasi, Pakaian Dinas, Perlen gkapan dan Peralatan Satu an Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
14. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 t en t a n g Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
15. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
16. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah su atu ben tu k badan u sah a yan g m elipu ti Perseroan Terbatas, Perseroan Kom an diter, Persero, Badan Usah a Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentu k apapun, perseku tu an , perku mpulan, firm a, kon gsi, koperasi, yayasan atau organ isasi yan g s ejen is , lembaga dana pensiu n, bentu k u s a h a t et a p s erta bentu k usaha lainnya.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelom pok oran g dan / atau badan hukum.
6. Orang-orang Disabilitas adalah para manusia cacat dapat bersifat fis ik , kognitif, mental, s en s orik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini
7. Sampah adalah sisa kegiatan seh ari-h ari m an u sia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Tempat Umum adalah s etia p t em pat/ fa s ilita s yang dipergu n akan oleh masyarakat luas.
9. J a la n adalah s u a t u prasarana perhubungan darat dalam bentu k apapun melipu ti segala bagian jalan term asu k ban gu n an pelen gkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalu r tan ah yan g terbu ka tan pa ban gu n an yang diperu n tu kkan u n tu k pelestarian lin gku n ga n s ebagai s a la h satu sarana dan pengadaan taman kota.
11. Trotoar adalah lah an , ban gu n an , dan peralatan atau perlen gkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
12. Pedagang Kaki Lima yang s ela n ju tn ya disin gkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan u saha dagang dan jasa non formal dalam jan gka waktu terten tu den gan m em pergu n akan lah an fa s ilit a s u m u m yang diten tu kan oleh Pemerintah Daerah s ebagai t em pat u s a h a n ya , baik dengan menggunakan s a r a n a atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan/atau dibongkar pasang.
13. Blok PKL adalah lokasi/ area berju alan bagi PKL yang telah dikelompokkan ## BAB II
KETERTIBAN UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban u mu m, kenyamanan dan keamanan lingkungan di Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggaraan ketertiban u m u m , kenyamanan dan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
- a. tertib prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. tertib sosial; dan
- c. tertib peran serta masyarakat.
Bagian Kesatu
Tertib Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tanpa izin Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :
- a. menutup jalan;
- b. menutup saluran drainase;
- c. membuat atau memasang portal;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- f. membongkar jalan, trotoar dan memasang jalu r pemisah, rambu rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- g. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. melakukan perbu atan-perbu atan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
- i. menggunakan halte yang tidak sesuai fungsinya;
- j. berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan;
- k. mencoret, menempel di t em bok, t ia n g lis t r ik , t ia n g t elepon dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya; dan
- l. menempatkan benda dan/ atau barang bekas pada t ep i-tep i ja la n raya dan jalan-jalan lingkungan permukiman.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Setiap oran g atau s ekelom pok oran g yan g tidak m em iliki kewen an gan dilarang :
- a. melakukan pengatu ran la lu lin t a s dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; atau
- b. melakukan pungutan u a n g t er h a d a p kendaraan u m u m maupun angkutan barang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang ja la n wajib menggunakan s a r a n a jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan (zebra cross).
- (2) Orang-orang disabilitas tidak wajib m en ggu n akan saran a jem batan penyeberangan orang, apabila s a r a n a jembatan penyeberangan orang belum menyediakan fasilitas bagi mereka.
- (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian ja la n yang diperu n tu kkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau ja la n yang palin g t ep i apabila tidak terdapat bagian jalan yan g diperu n tu kkan bagi pejalan kaki.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. mengotori dan/ atau meru sak jalu r h ijau , tam an , kolam u m u m , serta fasilitas umum lainnya;
- b. menumpuk, menaruh bahan bangunan dan/ atau barang-barang bekas bangu nan di jalan dan trotoar yan g dapat m en ggan ggu la lu lintas;
- c. membuang air besar (hajat besar) dan bu an g air kecil (h ajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan kolam umum;
- d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantu ngkan bendabenda di ja lu r hijau , t a m a n dan t em pat u m u m la in n ya kecu ali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- e. membuat t em pat t in gga l daru rat, bertempat t in gga l, atau t id u r di trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. merusak tanaman, menginjak taman atau kebu n, memetik bu nga yang ada di t a m a n -ta m a n dan kebun bu nga, atau di a ta s t a n a h lapang dan jalan umum;
- g. menggembala dan/ atau melepas hewan piaraan di t a m a n -taman, kebun-kebun bunga di tempat umum;
- h. mendirikan waru ng, mengadakan tempat penimbu nan atau gu dang penyimpanan barang, menyelenggarakan pertu n ju ka n , ceramah, pameran dan bunyi-bu nyian di jalan u m u m yan g dapat m en gganggu ketertiban aru s lalu -lintas dan keam an an tan pa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang;
- i. menempelkan selebaran, poster, slogan, pam flet, kain ben dera atau kain bergambar, spandu k dan yan g sejen isn ya pada poh on , ram bu rambu la lu lin t a s , lampu-lampu penerangan ja la n , t a m a n -taman rekreasi, telepon u m u m , da n pipa-pipa air kecu ali di tem pat yan g telah diizinkan oleh Walikota;
- j. menebang, memotong, mencabut pohon, t a n a m a n , dan t u m b u h t u m b u h a n di s epan ja n g ja lu r hijau , ta m a n -ta m a n rekreasi u m u m, kecuali atas izin Walikota;
- k. mencoret atau menggambar pada din din g bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain , swasta, tem pat ibadah , pasar, jalan raya, dan pagar;
- l. mengangkut muatan dengan kendaraan t er b u k a yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- m. mengotori dan/ atau merusak ja la n akibat dari s u a t u kegiatan proyek;
- n. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalu r h ijau , dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- o. berdiri, du du k, m en erobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalu r hijau dan pagar di taman;
- p. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan ru s a k , rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan; dan/atau
- q. mengotori, m eru sak, m em bakar atau m en gh ilan gkan tem pat sam pah yang telah disediakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Pemilik tan ah yang belu m ada ban gu n an diwajibkan m erawat den gan baik dan memasang patok batas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Pemilik atau pemakai petak tanah diwajibkan :
- a. memelihara bagian-bagian salu ran pembersih yang ada di atasnya dan/ atau pada batas petak tanah;
- b. mengadakan perbaikan atau peru bahan atas s a lu r a n pembersih apabila Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k berpendapat bahwa perubahan tersebut perlu diadakan untuk pengaliran yang teratur;
- c. menimbun (mengeruk) t em pat yang t id a k datar dan berlu ban g, sehingga tidak menimbulkan genangan air; dan/atau
- d. membersihkan petak t a n a h dari benda yang dapat menyebabkan genangan air.
Setiap oran g dan / atau badan yan g m en diam i atau m en gu asai ban gu n an diwajibkan :
- a. memelihara kebaikan/estetika/atau keserasian dan kebersihan bangunan, halaman-halaman bangunan tersebut; dan
- b. melaksanakan pengapuran atau pengecatan din din g-din din g dan pagar-pagar bangunannya agar estetika kota tetap terjaga.
- (1) Setiap orang dan/ atau badan t a n p a persetu ju an Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang :
- a. menyadap saluran pembersih;
- b. membuat bangunan guna menyadap saluran pembersih;
- c. mengadakan perubahan pada saluran pembersih;
- d. membuang lumpur dan/ atau kotoran-kotoran lain yang berasal dari s a lu r a n air ke atas ja la n atau bagian ja la n yang dapat mengganggu t et a n gga s ekita rn ya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air;
- e. membuat kolam, galian, lu ban g pada petak tan ah yan g berakibat menimbulkan gangguan air, kecu ali mendapatkan ijin dari Walikota; dan/atau
- f. dengan jalan apapu n m en u tu p salu ran air dari salu ran -saluran pembersih baik dengan ja la n memasukkan benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya.
- (2) Jika terdapat sadapan salu ran atau ban gu n an yan g telah ada dan dibu at t a n p a ijin t er t u lis dari Walikota s ebelu m berlaku n ya Peratu ran Daerah in i tern yata m en ggan ggu kelan caran salu ran air dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perintah perbaikan disampaikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus diadakan perbaikan seperti keadaan semula atau biaya sendiri.
Bagian Kedua Tertib Sosial
Setiap orang dan/ atau badan dilaran g meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapu n, baik dilaku kan sendiris en diri a ta u bersama-sama di jalan, di an gku tan u m u m , ru m ah tem pat t in gga l, kantor dan t em pat u m u m la in n ya kecu ali mendapat izin
- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan u n tu k mendapat penghasilan dengan meminta-minta/ mengemis dimu ka u mu m baik di ja la n , ta m a n dan tempat-tempat lain den gan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/ atau t em pat pembinaan bagi anak ja la n a n , gelandangan, pengemis, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- (3) Tempat penampungan dan/ atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja s a m a dengan lembaga pemerintah, swasta, lem baga swadaya m asyarakat atau pu n pih akpihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.
Bagian Ketiga Tertib Peran Serta Masyarakat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Masyarakat dapat melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran t er h a d a p ketertiban u m u m dan lingkungan.
- (1) Setiap oran g atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut la in n ya p a d a p a ga r p em is a h jembatan, pagar pemisah jalan , jalan , t a m a n dan pagar tam an , jem batan pen yeberan gan , h alte, term in al, di tem pat da n fa s ilita s u m u m la in n ya ta n p a izin d a ri Wa lik ota a ta u Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut la in n ya s eb a ga im a n a d im a k s u d p a d a a ya t (1 ), wa jib m en ca b u t d a n membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya Izin.
- (1) Setiap oran g atau badan dilaran g m eru sak saran a dan prasaran a u m u m pada waktu berlan gsu n gn ya pen yam paian pen dapat, u n ju k rasa atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilaran g membuang benda-benda dan/ atau s a r a n a yang digu n a ka n pada waktu penyampaian pendapat, u n ju k rasa atau pen gerah an m assa di jalan dan tem pat umum lainnya.
KETERTIBAN LINGKUNGAN
Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga kebersihan lingkungan.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 18
Setiap orang dan/ atau badan dilaran g membuang dan/ atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalu r h ijau , tam an dan fasilitas umum lainnya dan tempat lainnya yang terlarang.
Setiap orang dan/atau badan wajib menyediakan tempat sampah.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 20
- (1) Setiap ken daraan u m u m wajib m en yediakan tem pat sam pah bagi para penumpangnya.
- (2) Bagi kendaraan yang ditarik dengan hewan haru s dilen gkapi dengan goni penampung kotoran/ tin ja hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih/baik.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 21
Setiap PKL dilarang :
- a. melakukan kegiatan u sahanya di jalan , trotoar, jalu r h ijau dan / atau fa s ilit a s u m u m kecu ali pada t em pat-tem pat yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. melakukan kegiatan u saha dengan mendirikan tempat u saha yan g bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan/atau
- c. melakukan kegiatan u saha yang men imbu lkan keru gian dalam h al kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.
BAB III - KETERTIBAN LINGKUNGAN
Pasal 22
- (1) PKL dapat melaku kan u saha Kaki Lim a pada tem pat/ lokasi, waktu dan jenis usaha Kaki Lima yang telah ditentukan.
- (2) Penetapan t em pat/ lokasi, waktu, jenis u s a h a perdagangan Kaki Lima berpedoman pada Rencana Tata Ru ang Wilayah dengan tetap
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan t em pat s a m p a h pada t em pattempat keramaian umum.
- (2) Bentuk u ku ra n s erta leta k penempatan t em pat s a m p a h s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
Pada setiap acara pertu n ju kan / keram aian u m u m , Pelaksana kegiatan pertu n ju ka n / kera m a ia n u m u m bertanggu ng ja wab atas kebersihan/ sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual menyulut petasan;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbu at sesu atu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
- c. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan
- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air;
- b. membuang sampah atau lim bah ke s u n ga i, s a lu r a n air dan sumber air;
- c. membuang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran s erta lim bah lain n ya pada su m ber m ata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
- d. mengambil atau memindahkan penutup got, s elokan atau s a lu r a n air la in n ya , kecu ali dilaku kan oleh petu gas u n tu k kepentingan umum;
- e. memelihara, menempatkan keramba ikan di s a lu r a n air dan/ atau s u n ga i, kecu ali mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang; dan/atau
- f. membuang bangkai kuda, sapi, kerbau dan hewan besar lainnya ke dalam air yang mengalir atau yang tidak mengalir.
- (2) Setiap orang atau pemilik diwajibkan melaporkan atau menyerahkan bangkai hewan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf f, kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian.
- (3) Bangkai hewan kecil dan hewan piaraan la in n ya yang mencemarkan lingkungan harus ditanam atau dikubur.
Setiap pengambilan dan air t a n a h u n tu k keperlu an air minum komersial, in du stri, s erta u n tu k kepentingan yang bersifat komersial lainnya h an ya dapat dilaksan akan setelah m en dapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta Persero dalam melaksanakan t a n ggu n g ja wab s os ia l dan lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan t a n ggu n g ja wab s os ia l dan lin gku n ga n s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k melakukan pengendalian penyelenggaraan terhadap Ketertiban Umum dan Lingkungan melalui perizinan, pengawasan dan penertiban.
BAB V - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 30
Walikota atau Pejabat yan g ditu n ju k m elaku kan pen gawasan terh adap ketertiban umum dan lingkungan.
BAB V - PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 31
- (1) Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k melakukan penertiban terhadap tempat-tempat hibu ran atau kegiatan yang m en ggan ggu ketertiban u mum dan ketenteraman masyarakat dan/ atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Walikota dapat m en u tu p, m en u tu p sem en tara, dan / a ta u m en ga tu r ja m operasional tem pat-tem pat h ibu ran atau kegiatan yan g dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dapat dilakukan ## BAB VI
PENYIDIKAN
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lin gku n ga n Pemerintah Daerah melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peratu ran Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang didu ga m elaku kan t in d a k pidana dalam bidang ketertiban u m u m , kebersih an dan penataan PKL;
- c. meminta keterangan dan bahan bu kti dari oran g seh u bu n gan dengan peristiwa tin dak pidan a dalam bidan g ketertiban u m u m , kebersihan dan penataan PKL;
- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang didu ga terdapat bahan bu kti dan doku m en lain serta m elaku kan pen yitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelan ggaran yan g dapat dijadikan bu kti dalam perkara tin dak pidan a dalam bidan g
8. ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL; dan
- f. meminta bantu an tenaga ahli dalam ran gka pelaksan aan tu gas penyidikan t in d a k pidana dalam bidang ketertiban u m u m , kebersihan dan penataan PKL.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan t in d a k a n penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil m elaku kan koordin asi den gan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik In don esia s es u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penu ntu t u mu m melalu i Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentu an Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21 dan Pasal 22 dian cam den gan pidan a ku ru n gan palin g la m a 3 (t iga ) bulan dan/atau denda palin g banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6,
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentu an Pasal Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 18 diancam dengan pidana ku ru n gan palin g lam a 3 (tiga) hari dan/atau den da paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Semua peratu ran pelaksanaan yang mengatu r u saha Kaki Lim a tetap berlaku sepanjang tidak berten tan gan dan / atau belu m digan ti den gan peraturan yang baru ## BAB IX KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Hal-hal yang belu m cu ku p diatu r dalam Peratu ran Daerah in i, s epan ja n g m en ya n gku t pela ks a n a a n n ya a k a n d ia tu r leb ih la n ju t d en ga n Peraturan Walikota.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
Dengan berlaku n ya Peratu ran Daerah in i, maka Peratu ran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahu n 1984 tentang Ketertiban dan Kebersih an dalam Kotam adya Daerah Tin gkat II Malan g dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oran g dapat m en getah u in ya, m em erin tah kan pen gu n dan gan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan n ya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 16 Mei 2012

Penandatangan: WALIKOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 27 Juni 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012 ## LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 2

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003