PERATURAN BUPATI RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 27 'l'ahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tcntang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 'l'ahun 2004 tentang Sistem Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 'l'ahun 2007 tentang ~encana Pcmbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4700);
(
SALl~AN]
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
I
Menetapkan
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan U saha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman · dan arahan secara teknis bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa.
Pasal 3
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa mampu :
- a. menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa.
- b. mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat desa.
- c. menggali dan mendayagunakan potensi atau sumber daya di desa guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 4
- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/ atau pihak ketiga.
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 5
Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 6
- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 7
- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
- a. penyusunan RPJM Desa; dan
- b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1 Umum
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 8
- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- J. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
2. pembentukan\_dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
29. 10.kapalpenangkapikan;
11. cold storage (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
- 4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. . 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat rriiskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda;dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 9
- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa rrielalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.
Paragraf2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 10
- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kepala Desa selaku pembina;
- b. sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 11
Tugas Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 adalah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
(
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 12
- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa. -
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (4) lnformasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- e. •rencana pembangunan kawasan perdesaan.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 13
- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa sebagaimana tercantum dalam format 1 pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

## Paragraf 4

## Pengkajian Keadaan Desa

## Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan data Desa;
- b. penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan. desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

## Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan: ·
- a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
- b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa, sebagaimana format 2, format 3, format 4, format 5 dan format 6 Lampiran I Peraturan Bupati ini, selanjutnya menjadi lampiran hasil laporan pengkajian keadaan Desa.
- (4) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

## Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/ atau musyawarah khusus unsur masyarakat. ·
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. kelompok tani;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok perajin;
- h. kelompok perempuan;
1. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
- J. kelompok masyarakat miskin;dan
- k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/ atau · musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 18

- ( 1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.


I


I

t

- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa sebagaimana format 7, kalender musim sebagaimana format 8 dan bagan kelembagaan Desa sebagaimana format 9 sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

## Pasal 19

- ( 1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalarri Pasal 16 ayat (3).
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan sebagaimana format 10 dalam Lampiran Bupati ini.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

## Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dim~sud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara, sebagaimana format 11 dan format 12 dalam Lampiran Bupati ini.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
- a. data Desa yang sudah diselaraskan;
- b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat.

## Pasal 21

- ( 1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- C (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.



\

## Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

## Pasal 22

- ( 1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

## Pasal 23

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa. Desa, dan
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut: ·
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan, oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/ atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

## Pasal 24

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam berita acara sebagaimana format 13 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

## Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

## Pasal 25

- ( 1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM. Desa sebagaimana format 14 yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.



\

- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dalam format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini, yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

## Pasal 26

- ( 1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

## Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 27

- ( 1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,. dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- J. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 28

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara sebagaimana format 16 yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 8 Penetapan RPJM Desa

## Pasal 29

- ( 1) Kepala Desa mengarahkan Tim · penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

## Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (4) Sekretaris Desa wajib mengundangkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (6) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

## Paragraf 9 Mekanisme Perubahan RPJM Desa

## Pasal 31

- ( 1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terclapat perubahan menclasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, clan/ atau pemerintah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), clibahas clan clisepakati clalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa clan selanjutnya clitetapkan clengan peraturan Desa.

## Bagian Ketiga Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1 Umum

## Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa clisusun oleh Pemerintah Desa sesuai clengan informasi clari pemerintah claerah kabupaten/kota berkaitan clengan pagu inclikatif Desa clan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah claerah provinsi, clan pemerintah claerah kabupaten/kota.
- (3) RKP Desa mulai clisusun oleh pemerintah Desa pacla bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa clitetapkan clengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjacli clasar penetapan APB Desa.

## Pasal 33 •

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa clengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), clilakukan clengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu inclikatif Desa clan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- cl. pencermatan ulang clokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; clan
- i. pengajuan claftar usulan RKP Desa.

## Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

## Pasal 34

- ( 1) Baclan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa clalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.


I


- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

## Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/ atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara, sebagaimana format 1 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

## Paragraf 3

## Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

## Pasal 36

- ( 1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kepala Desa selaku pembina;
- b. sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
- d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

## Pasal 37

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;



'

- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

## Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk: ke Desa

## Pasal 38

- ( 1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten Kotawaringin Barat tentang:
- a. pagu indikatif Desa; dan
- b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari pemerintah daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

## Pasal 39

- ( 1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang meliputi:
- a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
- b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabup·aten Kotawaringin Barat; dan
- d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kalimantan Tengah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. rencana kerja pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- (3) Basil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa sebagaimana format 2 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Basil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa sebagaimana format 3 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa sebagaimana format 4 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.


:


## Paragraf 5 Pencermatan Ulang RPJM Desa

## Pasal 40

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

## Paragraf 6

## Penyusunan Rancangan RKP Desa

## Pasal 41

## Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

## Pasal 42

- ( 1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang› kurangnya meliputi:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

## Pasal 43

- ( 1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;


I


- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/ atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

## Pasal 44

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya, sebagaimana format 4.1.format 4.2 dan format 4.3 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana format 4.4 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana format 5 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

## Pasal 46

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana format 6 yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

## Pasal 47

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.


- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

## Paragraf 7

## • Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat·miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Desa;
- b. pendapatan asli Desa;
- c. swadaya masyarakat Desa;
- d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

!

I

- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. . pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

## Pasal 50

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam berita acara dituangkan dalam berita acara, sebagaimana format 7 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

## Paragraf 8 Perubahan RKP Desa

## Pasal 51

- ( 1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; ·

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

## Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/ atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat ( 1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

## Paragraf9

## Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

## Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Bupati melalui Camat.
2. (2)" Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah

diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

## BAB III PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 54

Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, dengan cara:

- a. monitoring penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- b. memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- c. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan.

## Pasal 55

- (1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaannya.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

## BAB IV

## SANKS! ADMINISTRATIF

## Pasal 56

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan kepada Kepala Desa karena keterlambatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka Bupati dapat memberikan sanksi administratif di bidang keuangan berupa pembekuan atau pengurangan alokasi.

## BABV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 57

- (1) RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

Diundangkan di Pangkalan Hun pada tanggal 29 Februari 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


## MASRADIN

' AH KAHUPA'l'EN KO'l'AWA~lNGIN HA~A'l' 'l'AHUN 2016 NOMO~ : 8

Salinan sifhai depgan aslinya


KEPALA

M. RUSLI EFE DI, S.H., M.Si ?,UP. 19600429 199311 1 002

## BAB VI

## K~l'EN'l'UAN PEN U'l'U P

Pasal 58

Peraturan Hupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan pcncmpatannya dalam Berl.ta Dacrah Kabupatcn Kotawaringin Barat.

' Ditetapkan di PangkaJan Hun pada tanggal 29 Fcbruari 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


BAMBANG PURWANTO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR i TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT 1

## DAFI'AR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINS!

| No Program/ Kegiatan | SKPD Pengelola Program/ Kegiatan | Lokasi Kegiatan (Dusun/R T/RW) | Volume | Satuan | Pagu Dana (Rp.) |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------|
| | | | | | I |

Desa ... , tanggal ... , ... ,

Mengetahui, Kepala Desa

(

...•...•...•.•..

~

...

)

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(

...•..•.•••...••.•.••...•..

)

## DAFl'AR SUMBER DAYA ALAM

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINS!

| No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume | Satuan |
|------|-------------------------------------------------|----------|----------|
| | CONTOH | | |
| 1 | Material batu kali dan Kerikil | 400.000 | m3 |
| 2 | Pasirurug | 700.000 | m3 |
| 3 | Lahan Tegalan | 11.128 | Ha |
| 4 | Lahan Persawahan | 1.104 | Ha |
| 5 | Lahan Hutan | 35.000 | Ha |
| 6 | Sungai | 8.124 | Ha |
| 7 | Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kooi, Panili | 6.500 | Ha |
| 8 | Air terjun | 4 | bh |
| 9 | | | |

Mengetahui

Kepala Desa

(

... .

Desa

... ,

tanggal

... , ... ,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(

...

)

Keterangan:

Diisi dengan data seku