Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2000 tentang SUSUNAN SRGANISASI DAN TATAKERIA KANTOR KECAMATAN DAN KANTOR KETURAFAN DENGANRAHMAT TIIHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, Meaimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Peranglat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Gtonomi Daerah Ncmor Js rahua Zffi tentang pedoman Susunan organisasi dan Tab Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Peraturan Pelaksana dari ketentuaa Fsal 6s ayat {1) undaag-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinahas Daerab maka perlu mencabut Psraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2000 tentang organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupate* Batang Hari , - b. bahwa Pembent$kaa s{rsunan Organisasi dan Tata Kerja Kantar Kecama8n dan Kantor Kelurahan Kabupten Batang Hari &amp;ngan memperhatikan Aspk Pemonil, Perlangkapan dan pembiayaan dengan primipgrnsip efesiensi, efektifitas, profesionalisme dan rasi*nal dalam rangka pelaksanaan Otanomi Daerah; 2. bahwa berdaserken pertimbangan sebagaimam dimaksud pada huruf a dan b, prlu membentuk Peraturan Dserah tertang Susunan Grganisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan c- : l. undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 { Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) tentaag Pembentukan Daerah Otonom Kabupten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi SumaGra Tengah sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 { Lemb*ran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50 )- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Samlangun Bangtro dan Daerah Tin€tat tr Tanlimg Jabrm,e : 2. tjndang+m-tang Nomor t Tahm I97.{ rentang Pokok-pokok Kepegasaian tlembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 30.11), sebagaimana diubah dengan Undan\_e -undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); Dengan persetujuan DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PERAT1JRAN DAERAH KABUPATEN BATANG }IARI NOMOR 6 TAHLIN ?OOI
TENTANG
SUSUNAN SRGANISASI DAN TATAKERIA KANTOR KECAMATAN DAN KANTOR KETURAFAN
DENGANRAHMAT TIIHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
Meaimbang : a.
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Peranglat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Gtonomi Daerah Ncmor Js rahua Zffi tentang pedoman Susunan organisasi dan Tab Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Peraturan Pelaksana dari ketentuaa Fsal 6s ayat {1) undaag-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinahas Daerab maka perlu mencabut Psraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2000 tentang organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupate* Batang Hari ,
- b. bahwa Pembent$kaa s{rsunan Organisasi dan Tata Kerja Kantar Kecama8n dan Kantor Kelurahan Kabupten Batang Hari &amp;ngan memperhatikan Aspk Pemonil, Perlangkapan dan pembiayaan dengan primipgrnsip efesiensi, efektifitas, profesionalisme dan rasi*nal dalam rangka pelaksanaan Otanomi Daerah;
2. bahwa berdaserken pertimbangan sebagaimam dimaksud pada huruf a dan b, prlu membentuk Peraturan Dserah tertang Susunan Grganisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan c-
: l.
undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 { Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) tentaag Pembentukan Daerah Otonom Kabupten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi SumaGra Tengah sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 { Lemb*ran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50 )- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Samlangun Bangtro dan Daerah Tin€tat tr Tanlimg Jabrm,e :
2. tjndang+m-tang Nomor t Tahm I97.{ rentang Pokok-pokok Kepegasaian tlembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 30.11), sebagaimana diubah dengan Undan\_e -undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABLiPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATIIRAN DAERAH TENTANG SUSLTNAN ORGANISASI DAN TATA KERIA KANTOR KECAMATAN DAN KANTOR KELURAHAN.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- (2) Kecamatan dipirnpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
Tugas
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4
- t I i Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Pernbans.unan dan Pembinaan kehidupan kemasvarakatan dalam Wilavah Kecamatan :
- I l-u:e.h m-rnpun\ ai tuga-i membanru Camat dalam penl'elenggaraan Pemerintah Kecamatan
Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 5
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Kabupaten ;
- b. Pelayanan penyele nggar;aan Pemerintahan Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi :
- a. Pelaksana Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kecam atan;
- b. Pelayanan penyelengg ar aan Pemerintahan Kelurahan.
Kewenangan
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 6
- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 peraturan Daerah ini, Camat mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri ;
- b. Pembinaan pemerintahan Desa,/Kelurahan ,
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ,
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. Melakukan Koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarak atan ;
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasr,arakatan y'ang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. Melakukan usaha dalam rangka pningkatan partisipasi dan sn.ada\-a gotong royong masyarakat;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenraman dan ketertiban wilayah.
BABIII
SUSLINAN ORGA}{ISASI
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 7
- (l) Susunan Organisasi Kantor Kecarnatan terdiri dari :
- a. Camat;
- b. SekretarisKecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan ;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan ketertiban ;
- e. Seksi Pembangunan;
- f. Seksi Kesejalrteraan masyarakat ;
- g. Seksi Umum;
- h. Lingkungan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang daFat mengetahuinya, memerintahkan pengurdsrlgan Peraturan Daerah ini dengan peneapatanqa dalam l,embaran Daerah Kabupalen Batang Hari. Disahhan di lv{uara Bulian PadaTanggal 4 April 2001. BI]PATI B UL FATTAH

Penetapan: Diundangkan di Mr"rara Bulian PadaTanggal 4 April 2SS1.

Penandatangan: SEKRETARIS DAEFAH KABUPATE}'f BATANG HARI KABT'PATEN BATANG HARI SNAFRUDDIN EFFENDI TAHUN 2001 NOMOR 6 ## PE\JELASA}; ## ATAS ## PERATURA}{ DAERAH KABTJPATEN EATANG HARI ## NOT,{OR 6 TAHLIN 2OO I ## TENTANG ## SLTSUFTAN ORGANISASI DAN TATA KERIA KANTOR KECAMATAN DAN KANTOR KELIIR.AT{AN ## I.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

## BABIV

## ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERFIENTIAN

Eselon

Pasal 8

- (l) Camat adalahJabatan Strukfural Eselon trI b ;
- (2) Selcretaris Kecamatan dan Seksi - Seksi pada Kantor Camat adalah Jabatan Struktural Eselon IV a;

## Pasal 9

- ( I ) Lurah adalah Jabatan Stmkrural Eselon I!'a.
- {2) Sekretaris Kelurahan &amp;n Kepala Seksi - seksi pada Kantot Kelurahan adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 10

- (1) Camat diaagkat dan diberhentikan aleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memperhalikan hasil Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERIAKAT);
2. {2) Sekretaris Camat dan Seksi - seksi pada Kantar Carnat dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kerverailgafl dari Bupati atas usul eamat setelah memperhatikan ha*sil Keputusan BAPERIAKAT ;

## Pasal 11

- {1) Lurah dapat diangkat dan diberhentikan aleh Selaetaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan dari Bugati setelah memprh*tikan usulan dari Camat dan hasil keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (EApERIAKAT) ;
- {2) Sekretaris Lurah daa $eksi - seksi pada Kantor K*iurahan datat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimphan KewenaRgan dari Bupati atas usul Lurah melahii Camat setelah memperhatikan Keputusan B ApERJAKAT ;
- {3) Pembentukan BAFERJAKAT dan Susunaa Keanggotaaa sebagaimana dimaksud ayat {l), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebuzuhan dan Peraturan Perundang-undangan yang berl*ku-

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FTINGSTONAL

## Pasal 12

Kelompk Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pernerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 13

- {i) Kelcmpok Jabatan Fu:rgsi*nal terdiri dari s*jumlah tenaga fungsicnal yaag diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;

- {2}Kelompok Jabatan Fungsional sebagaima$ tersebrc Sa a;*u (l)dipimpin oleh sesrang tenaga fungsional senior 1.ang ditunjuk :
- t3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pda ayat {l} ditentukan berdasarkan kebutuhan dan ktran kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat {1} diatas diats berdasarkan Peraturan Peruadang-undangan yang berlaku ;
- {5) Kelompok Jabatan Fungsioaal mempunyai rugas sesuai dengan Peraturan perundangundangan y'ang berlak*

## BAB Vi

## TATA KERIA

## Pasal 14

Daiam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisesi dan kelompck tenaga fungsi*nal wajib menerapkan prinsip kcardinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam linglrungan masingmasing raaupun antar satuan organisasi dilingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan sesnai dengan tugas rnasing-masing\_

## Pssal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masrng-masing dan bila terjadi pnyimpangan agar mengambil laagkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peratnran Perundang - undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Setiap pimpinaa satuan crganisasi bertaaggung jawab mer*impin daa mengkcordinasikan bawahan masing-masing dan memknkan bimbingan serta p*tunjuk bagi pelaksanaan tugas barvahannla.

## Pasal 17

Setiap pimpinan safuan organisasi wajib mengikuti dan msmatuhi petunjuk dan bertangg$ng jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan lapcran bsrkala tepat pda r*akfunya.

## Pasal 18

Setiap lapran yang diterima oleh pirnpiaan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah datr dipergunakan sebagai bahan eraluasi guila menyusu* laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan"

## Pasal 19

Dalam menyampaikan laparan masing:nrasing kepada at&amp;san, tembusan laporan lvajib disampaikan pula kepada satuan arganisasi lain yang sscara fungsional merrnpun!?i hubungan kerja.

## Pasal 20

Daiam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibatrahn-va dan dalam rangka pernberian bimbingan kepda ba*ahan masing-masing r+a\_jib men\_eadakan rapat berkal a


## BAB YII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal2l

- (1) Peraturaa Daerah ini hanyz mengafur ketentuan-ketenfsaa pokok dibidang Organisasi, Eselon, Pengangkatan dan Femberhentian dalam jabatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan tata kerja ;
- (2) t{at-hal yang belum diatur dalan Peraturan Daerah ini sepajartg mengenai pelaksanaanya akan diatsr lebih lanjutdenga* Kepr$usan Bupati ;
3. {3) Dengan berlakunya Feraturan Daerah ini, maka Per*tsras Daerah Kabupaten Batang Hari

Nomsr 16 Tahun 200$ tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Batang Hari {Lembaran Daerah Kabupten B*tang Hari Tahun 2000 Nomor 16) dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 22

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diunde*gkan.

Agar setiap orang daFat mengetahuinya, memerintahkan pengurdsrlgan Peraturan Daerah ini dengan peneapatanqa dalam l,embaran Daerah Kabupalen Batang Hari.

Disahhan di lv{uara Bulian

PadaTanggal 4 April 2001.

BI]PATI B

UL FATTAH


Diundangkan di Mr"rara Bulian

PadaTanggal 4 April 2SS1.

SEKRETARIS DAEFAH KABUPATE}'f BATANG HARI

KABT'PATEN BATANG HARI

SNAFRUDDIN EFFENDI

TAHUN 2001 NOMOR 6


## PE\JELASA};

## ATAS

## PERATURA}{ DAERAH KABTJPATEN EATANG HARI

## NOT,{OR 6 TAHLIN 2OO I

## TENTANG

## SLTSUFTAN ORGANISASI DAN TATA KERIA KANTOR KECAMATAN DAN KANTOR KELIIR.AT{AN

## I. PENJELASAN T]MUM

Pembentukan S*sunan *rganisasi dan Tata Kerja Kantar Kecamatan dan Ka*tor K*lurahan Kabupaten Batang Hari ditrakukan s*hubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai konseLrnensi lcgis dari pelalisanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peruerintahan Daerah, Undang-u*dang Nom*r 25 Tshun 1999 tentaag Perirnbangan Keuangan antara Perncritah Pusat da* $aerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahu* 2000 tentang Kewenangan Pemerirtah dan Kewenangen Fropinsi sebagai Daerah Otonom.

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantar Kecamatan dan Kantar Kelurahan KabupaGn Batang Hari dengan rneneabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2000 adalah menindak lanjuti maksud dari Pada ketentuan Tap MPR Namar IVIh{PR/2OOS tentang Rekcmendasi Kebi-iakan }alam Penyelenggaraan Otancmi Daerah, Peraturan Femerintah Namor 84 Tahun 200S tenteng Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Ot*nomi Daerah Nomor 5L-) Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota guna disempurnakan dan disesuaikan, dengan memperhatikan Ker+.enangan Pemerintah yang dimiliki Daerah, karateristik, potensi dan kebutuhan Daerah, personil. Perlengkapan dan pembiayaan dengan prin-sipprinsip habis tugas, Perumu-qr hgas pckok dan fungsi yang jelas, Fungsionalisasi, koordinasi, Integrasi. Kontinitas, Kansistensian, efisiensi, serta fleksibilitas yang jelas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 C*kup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup "Ielas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Paral 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- -Pasai 7 Ayat (1)CukupJelas.

Ayat {2) truruf h Pada Bagan Stfttltr Organisasi kantcr Kelurahan lingk:ngan bulian Jabatan Struklurai

- -Pa-ral I Cukup -Ielas

| - Pasal | 9 | Cukup Jelas |
|-----------|-----|---------------|
| - Pasal | 10 | Cukup Jelas |
| - Pasal | 11 | Cukup Jelas |
| - Pasal | 12 | Cukup Jelas |
| - Pasal | 13 | Cukup Jelas |
| - Pasal | 14 | Cukup Jelas |
| - Pasal | 15 | Cukup Jelas |
| - Pasal | 16 | Cukup Jelas |
| - Pasal | 17 | Cukup Jelas |
| - Pasal | 18 | Cukup Jelas |
| - Pasal | 19 | Cukup Jelas |
| - Pasal | 20 | Cukup Jelas |
| -Pasal | 2l | CukupJelas |
| -Pasal | 22 | Cukup Jelas |