UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1965 tentang BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR5TAHUN1973 TENTANG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dianggap perlu untuk mendudukkan Badan Pemeriksa Keuangan pada posisi dan fungsinya sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945;
- b. bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 41) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 79) adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor YI/MPR/ 1973;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada ad. a dan b diatas, dianggap perlu untuk meninjau kembali Undangundang Nomor 17 Tahun 1965 tersebut dan menetapkan Undang-undang baru tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- 1. Pasal 5, Pasal 70 dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1973;
3. Undang ...
Mencabut
Menetapkan
3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Stbl. 1925 No. 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 41) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 79).
:
UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1
Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah.
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
BAB II
Pasal 2
- (1). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung-jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara.
- (2). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3). Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan
BAB II
Pasal 3
Apabila suatu pemeriksaan mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan Negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan persoalan tersebut kepada Pemerintah.
BAB II
Pasal 4
Sehubungan dengan penunaian tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan / instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.
TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
BAB III - TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 5
Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di lbu-kota Negara Republik Indonesia.
BAB III - TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 6
Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 5 (lima) orang Anggota.
BAB III - TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 7
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.
BAB III - TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 8
- (1). Untuk setiap lowongan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, oleh Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan 3 (tiga) orang calon.
- (2). Untuk dapat diusulkan sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, maka seorang calon harus memenuhi syarat-syarat yang berikut:
- a. Warganegara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
- c. Sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. Setia terhadap Negara dan Haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
BAB III - TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 9
- (1). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan setiap kali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2). Apabila karena berakhirnya masa jabatan Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka masa jabatan Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan diperpanjang sampai terselenggaranya pengangkatan atas sekurangkurangnya 3 (tiga) orang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3). Untuk menjamin kontinuitas kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan tanpa mengabaikan kebutuhan akan penyegaran, maka untuk setiap pergantian keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan sedapat-dapatnya 3 (tiga)orang anggota lama diangkat kembali.
BAB III - TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 10
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. berhenti/diberhentikan oleh Presiden:
- a. karena meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. karena masa jabatannya berakhir;
- d. karena mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. karena tidak dapat lagi secara aktif menjalankan tugasnya karena sedang menjalani hukuman penjara
BAB III - TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 11
- (1). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh, langsung maupun tidak langsung, menjadi pemilik seluruh atau sebagian ataupun menjadi penjamin badan usaha yang
BAB III - TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 12
- (1). Sebelum memangku jabatannya Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diambil sumpah atau janjinya yang sungguhsungguh menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Mahaesa oleh Ketua Mahkamah Agung dihadapan Presiden.
- (2). Sumpah/janji tersebut,pada ayat (1) pasal ini berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua), Badan Pemeriksa Keuangan langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima, langsung ataupun tidak langsung, dari siapapun juga, sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji, dengan sunguh-sungguh bahwa saya akan memenuhi kewajiban Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Pemeriksa Keuangan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung-jawab ## BAB IV
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DAN KEDUDUKAN PROTOKOLER
BAB III - TEMPAT, BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 13
Hak Keuangan/Administratif dan kedudukan Protokoler dari Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undangundang.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
BAB V - PEMBAGIAN TUGAS DAN TATA KERJA
Pasal 14
Pembagian tugas, tata kerja dan pengambilan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal I5
- (1). Terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dikenakan tindakan kepolisian guna pemeriksaan suatu perkara kecuali atas perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan Presiden.
. Dalam ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (2). Dalam hal Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman lebih dari satu tahun penjara; maka ia dapat ditangkap ketika itu dan ditahan untuk paling lama dua kali duapuluh empat jam, dengan ketentuan bahwa penahanan tersebut ketika itu juga harus dilaporkan kepada Jaksa Agung yang berkewajiban untuk memberitahukan penahanan tersebut kepada Presiden.
Penahanan lebih lanjut hanya dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan Presiden.
SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
BAB VII - SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 16
- (1). Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai suatu Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (2). Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3). Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB VII - SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 17
Sekretaris Jenderal dan pegawai Sekretariat Jenderal lainnya adalah Pegawai Negeri.
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
- (1). Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberi keterangan dan bahan-bahan pemeriksaan lainnya sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini dengan jalan menolak atau menghindarkan diri untuk memberikan keterangan, demikian pula mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan,dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau dengan hukuman denda sebanyakbanyaknya Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah).
- (2). Barang siapa dengan sengaja memberikan keterangan dan bahan-bahan pemeriksaan palsu dalam rangka pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini, dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah).
- (3). Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah kejahatan.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
- (1) Barang siapa dengan sengaja mempergunakan keterangan yang diperolehnya pada waktu menunaikan tugas Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampaui batas wewenangnya, dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah).
- (2). Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
- (1). Selama susunan Badan Pemeriksa Keuangan belum memenuhi ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang ini, maka susunan Badan Pemeriksa Keuangan yang ada pada waktu berlakunya Undang-undang ini berkedudukan sebagai susunan Badan Pemeriksa Keuangan yang dimaksud dalam Undang-undang ini.
- (2). Penyesuaian susunan Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan pada ketentuan Undang-undang ini diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah saat berlakunya Undangundang ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Selama belum ada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang ini, maka pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1973 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH.

Penandatangan: MAYOR JENDERAL TNI. ## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1973 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO JENDERAL TNI.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1973
## TENTANG
## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
## PENJELASAN UMUM :
1. Dalam
PENJELASAN
Pasal 10
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara antara lain telah diatur kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan serta hubungan tata kerja antara Lembaga Tinggi Negara itu dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya; segala sesuatunya itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusionil berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Berhubung dengan hal-hal tersebut, maka kini dianggap perlu untuk meninjau kembali Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 dan mendudukkan Lembaga Tinggi Negara termaksud pada posisi dan fungsi menurut Undang-Undang Dasar 1945. 3. Badan Pemeriksa Keuangan, yang bertugas memeriksa tanggung-jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara, adalah suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan melaksanakan pemeriksaan dari luar tubuh Pemerintah mengenai penguasaan dan pengurusan keuangan Negara dalam rangka tanggung-jawab Pemerintah