Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK SUMSEL BABEL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN DAERAH I0\BUPATEN OGAN KOMERlNG lUR NOMOR TAHUN 2017
'rEI~'rANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK SUMSEL BABEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR~
- a. bahwa untuk kesinambungan pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Bank Sumsel Babel, perlu dilakukan perubahan terhadap jumlah penyertaan modal sebagaimana q~.tur dal8.1TI. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sumsel Babel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan atas,Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sumsel Babel; b
3. Mengingat 1
4. L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 ten tang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3
4. Undang-Undang ...
2
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 4
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5
3. tentang Republik Lembaran 6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6 1
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7 9
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Investasi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor14);
13. Peraturan Pemerintah
...
,
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabun 2007 tentang Pengelolaan Uang Daerahy Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara[Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tabun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGANKOMERINGILIR
dan
BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAHDAERAH PADA BANK SUMSEL BABEL Menetapkan
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal seperti dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) sebesar Rp.57.097.722.148,(lima puluh tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) sampai dengan tahun 2015.
Pasal 4
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 1
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 ten tang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3
4. Undang-Undang ...
2
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 4
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5
3. tentang Republik Lembaran 6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6 1
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7 9
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Investasi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor14);
13. Peraturan Pemerintah
...
,
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabun 2007 tentang Pengelolaan Uang Daerahy Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara[Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tabun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGANKOMERINGILIR
dan
BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAHDAERAH PADA BANK SUMSEL BABEL Menetapkan
PasalI
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sumsel Babel (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Kornering Hir Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 1
Pasa14 ...
4
Pasa14
- (1) Penyertaan modal seperti dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) sebesar Rp.57.097.722.148,(lima puluh tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) sampai dengan tahun 2015.
- (2) Penyertaan Modal seperti dimaksud pada ayat (1) akan terus dilakukan penambahan setiap tahunnya secara bertahap hingga mencapai Rp.125.000.000.000,(seratus dua puluh lima miliyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,
Pasal
II
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Sumsel Babel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung tanggal 12 A 2017 BUPATLOGAN KOMERING ILIR, pada

Penetapan: Diundangkan di Kayuagung padg,.. ~\_ggl3.l 12 P I r il 2017 ~~~m~~;,'DAERAH KABU NOGANKOMERINGILIR, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR , NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR PROVINSI SUMATERASELATANTAHUN2017 NOMOR "