PERATURAN GUBERNUR MA Nomor TAHUN Tahun 2013 tentang SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH DAN UNIT KILIRNG PROVINSI MALUKU UTARA (berlaku 22 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
a. Bahwa untuk mewujudkan integritasi data dan informasi sektor dan antar tingkat pemerintah diperlukan pengembangan data dan informasi dalam bentuk data spasial dengan dukungan infrastruktur yang dapat menghubungkan antar sektor/Satuan Kerja Perangkat Daerah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas untuk menyelenggar dengan menyiapkan data spasial sesuai dengan kewenangannya; akan Simpul Jaringan
Mengingat
:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah dan Unit Kliring Provinsi Maluku Utara;
1. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran
- Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
10. Peraturan Mendteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: MALUKUUTARA
PERATURAN GUBERNUR TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH DAN UNIT KLIRING PROVINSI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkt (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Infarstruktur Data Spasial Daerah yang selanjutnya disingkat IDSD Adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup kepada masyarakat luas disetiap daerah secara mudah, cepat dan akurat.
6. Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjutnya disingkat JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
7. Jaringan Data Spasial yang selanjutnya disingkat JDSD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai dengan kewenangan daerah;
8. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap unsur keuangan yang berada dibawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinasi nasional.
9. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu.
10. Unit Kliring adalah satuan unit kerja pada simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
11. Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mengelola metadata dibidangnya pada unit kerja Satauan Kerja Perangkat Daerah.
12. Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu dan acuan data.
13. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yang berlaku secara nasional.
TUJUAN DAN SASARAN
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Tujuan dibentuknya Simpul Jaringan Data Spasial adalah:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan JDSD serta pemanfaatan data spasial;
- b. Menyelenggarakan fasiltas pengumpulan, pertukaran dan penyebarluasan data spasial diantara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta;
- c. Menyediakan acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
Sasaran dibentuknya Simpul Jaringan data Spasial Daerah adalah;
- a. Menjamin ketersediaan data
- b. Kemudahan akses
- c. Tersedianya data spasial terintegrasi untuk kegiatan pembangunan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian kesatu Kedudukan Pasal 4
Pasal 4
Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraa Simpul JDSD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian kesatu Kedudukan Pasal 4
Pasal 5
BAPPEDA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah sebagai Unit Kliring simpul JDSD
Bagian Kedua
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian kesatu Kedudukan Pasal 4
Pasal 6
Simpul JDSD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial;
- b. Melakukan pertukaran dan penyebarluasan data spasial;
- c. Menjamin data spasial dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- d. Membangun sistem akses data spasial yang terintegrasi dengan sistem akses data spasial nasional;
- e. Melakukan koordinasi antar lintas pelaku pengelola data spasial dibidangnya dan menyampaikan data spasial maupun metadata kepada Unit Kliringnya;
- f. Melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian kesatu Kedudukan Pasal 4
Pasal 7
Unit Kliring sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyebarluaskan metadata dan data spasial kepada masyarakat;
- b. Menyampaikan metadata kepada Penghubung Simpul Jaringan;
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian kesatu Kedudukan Pasal 4
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Simpul JDSD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Sarana Pertukaran data spasial;
- b. Sarana Penyebaran data spasial;
- c. Intitusi yang melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan data spasial daerah;
- d. Penyelaras pemgembangan kebijakan Jaringan Data Spasial daerah di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian kesatu Kedudukan Pasal 4
Pasal 9
Unit Kliring sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Sebagai koordinator pengelola dan pelaksana simpul jaringan;
- b. Sebagai fasilitator pengelola dan pelaksana simpul jaringan terkait metadata yang dimiliki SKPD Provinsi;
BAB IV - PENETAPAN LEMBAGA DAN STANDAR TEKNIS JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH Pasal 10
Pasal 10
- (1) Dalam aspek kelembagaan diatur hal hal yang berkaitan dengan pengaturan dan penetapan Lembaga Pengelola JDSD, penetapan mekanisme koordinasi dan fasilitas pembinaan sumber daya manusia dan pembiayaan pengelolaan JDSD;
- (2) Lembaga pengelola JDSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator pelaksana JDSD dilakukan oleh BAPPEDA;
- (3) Mekanisme kerjasama intitusi yang mengatur tentang tata cara dan prosedur kerjasama dalam pembangunan serta pemanfaatan data spasial antara perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPPEDA;
- (4) Pembinaan sumber daya manusia dibidang survey dan pemetaan dilakukan oleh perangkat daerah atau lembaga lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pendidikan dan pelatihan.
BAB IV - PENETAPAN LEMBAGA DAN STANDAR TEKNIS JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH Pasal 10
Pasal 11
- (1) Pengaturan Standar Teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran data spasial;
- (2) Standar teknis data spasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, datum pemetaan dan sistem penomoran lembar peta mengacu pada standar pemetaan dasar nasional;
- (3) Standar teknis data spasial JDSD mengacu pada ketentuan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan JDSD;
- (4) Standar teknis pembangunan metadata JDSD memuat informasi tema, skala, penanggungjawab, tahun format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode perolehan atau konversi data;
- (5) Standar teknis pertukaran data dan mekanisme pertukaran data ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah;
BAB IV - PENETAPAN LEMBAGA DAN STANDAR TEKNIS JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH Pasal 10
Pasal 12
- (1) Pembangunan data spasial dilakukan secara bertahap;
- (2) Pebangunan data spasial dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggungjawab data;
- (3) Pembangunan data spasial dasar terdiri dari berbagai jenis data spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur sosial ekonomi dan data spasial lainnya yang mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Maluku Utara;
- (4) Penanggungjawab data spasial dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh institusi pengelola JDSD, sedangkan pengadaan data spasial yang menjadi peta tematik dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - PENETAPAN LEMBAGA DAN STANDAR TEKNIS JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH Pasal 10
Pasal 13
- (1) Pertukaran data spasial dasar JDSD meliputi pengaturan pola pertukaran data dan pengaturan penyediaan jaringan komunikasi data;
- (2) Pengaturan pola pertukaran data dilakukan ## BAB V
BAB IV - PENETAPAN LEMBAGA DAN STANDAR TEKNIS JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH Pasal 10
Pasal 14
- (1) Pelaksanaan pengembangan JDSD dikoordinasikan dalam jaringan Data Spasial Daerah yang difasilitasi oleh BAPPEDA;
- (2) Pelaksanaan pengembangan JDSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan evaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.
BAB VI - PEMBIAYAAN Pasal 15
Pasal 15
Biaya pelaksanaan pengembangan JDSD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan atau keputusan tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 22 Agustus 2013

Penandatangan: ## GUBERNUR MALUKU UTARA THAIB ARMAIYN

Penetapan: Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 22 Agustus 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA A. MADJID HUSEN (BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 9.1)