PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU Nomor 7 Tahun 2010 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SEKADAU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 06 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan &gt;.
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); n
nitro1 PDF
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukarT Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas @ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
Dan
BUPATI SEKADAU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SEKADAU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : &gt;
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Jl. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
nitroPDF
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
- "3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sekadau.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sekadau yang penghitungannya ## BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PasaI2
- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik bersumber dari APBD diberikan oleh Pemerintah daerah setiap tahunnya.
- (2) Par tai Politik yang menerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Sekadau. ;
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya ## BAB III
PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal5
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pengurus Par tai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan . permohonan tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten Sekadau untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Par tai Politik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pengurus Par tai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan . permohonan tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten Sekadau untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Par tai Politik.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Par tai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati,
nitro1 PDF
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
BAB IV - PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6
Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Par tai Politik.
BAB IV - PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7
- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkaitan dengan:
- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
BAB IV - PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 10
Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Sekadau secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan disampaikan kepada Bupati Sekadau oleh Partai Politik di Kabupaten Sekadau.
BAB IV - PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 11
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB IV - PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 12
laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbuka untuk @ diketahui masyarakat.
BAB IV - PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 13
Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sekadau.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 06 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
PDF
Daer ah Kabupaten Sekadau Tahun 2006 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak bsr iaku lagi.
PasaJ 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanqgai diundangkan.
Agar setiap oranci menqetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah . ini dencian penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupat en SPkadciu.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sekadau pada tanggal :!. Dssembcr 2010

Penandatangan: BUPATI SEKADAU, SIMON PETRUS

Penetapan: " Diundangkan di Sekadau @pada tanggal 6 Januari 2011 ## PLT. 5EKRETARIS DAERAH KABU PATEN SEKADAU, ## YOHANES3KOM LEMRARAN DAERAH KABUPATEM SEKADAU TAHUN 201 i NOMOR ).

Penandatangan: SALINAN YANG SYAH SESUAI ASLINYA "kEPALA BAGIAN HUKUN DAN HAM SEKRETARJAT DAERHA KABUPATEN SEKADAU FENDY, S.Sos.M.Si PDF