PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 43 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 31 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah ...
S A L I N A N
Menetapkan :
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampauan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung untuk kelancaran tugas dan menunjang DPRD. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
11. Penghasilan DPRD adalah penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DOP DPRD adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.
14. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian serta pakaian dinas dan atribut. Khusus untuk Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga, sedangkan untuk Anggota DPRD dapat disediakan berupa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.
15. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah biaya untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa penyelenggaraan rapat; kunjungan kerja; pengkajian, penelaahan dan penyiapan PERDA; peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD; koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD; dana operasional Pimpinan; pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan belanja Sekretariat Fraksi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan, berupa :
- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan; dan
- g. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan lain berupa TKI dan Tunjangan Reses.
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3
Pimpinan DPRD selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan DOP DPRD.
Bagian Kedua Uang Representasi
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4
- (1) Uang representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 2.250.000,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5
- (1) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6
- (1) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap orang diberikan 10 (sepuluh) kilogram masing-masing dikalikan paling banyak 4 (empat) orang.
Bagian Kelima
Uang Paket
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7
- (1) Uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Bagian Keenam
Tunjangan Jabatan
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8
- (1) Tunjangan jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 3.262.500,(tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
Bagian Ketujuh
Tunjangan Badan Musyawarah/Komisi/Badan Kehormatan/ Badan Anggaran/Badan Pembentukan Perda/Alat Kelengkapan Lainnya
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan seperti Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, setiap bulannya diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Ketua sebesar Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 174.000,(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya seperti Panitia Khusus, Panitia Kerja atau Panitia lainnya, diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD bagi yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Ketua sebesar Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 174.000,(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan selama Alat Kelengkapan Lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.
Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11
- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- (2) TKI yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) termasuk pajak.
Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12
- (1) Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) termasuk pajak.
Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa :
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian;
- d. pakaian dinas dan atribut;
- e. rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD;
- f. belanja rumah tangga bagi Ketua DPRD;
- g. tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- h. kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD; dan
- i. tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;
Bagian Kesebelas Jaminan Kesehatan
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
Bagian Keduabelas
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas dan Atribut
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16
- (1) Tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
Bagian Keempatbelas ...
- (4) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempatbelas
Rumah Negara dan Perlengkapannya bagi Ketua DPRD
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17
- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, disediakan bagi Ketua DPRD sesuai standar
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18
- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ketua DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi kebutuhan minimal rumah tangga Gubernur.
- (5) Dalam hal Ketua DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak dapat diberikan belanja rumah tangga.
Bagian Keenambelas
Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20
- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21
- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD secara bersamaan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ## BAB III
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB II - PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- b. Untuk masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.250.000,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Untuk masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.250.000,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Untuk masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.750.000,(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Untuk masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- f. Untuk masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun :
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.400.000,(empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24
- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
- a. program, yang terdiri atas :
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD;
6. 5.
7. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. DOP DPRD;
- c. pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
- e. belanja Sekretariat Fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 25
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 26
- (1) DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) DOP DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 27
- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (10) melakukan pembayaran DOP DPRD yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a,
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 28
- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DOP DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan DOP DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DOP DPRD pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DOP DPRD bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 29
- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan Dewan.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan diatur, sebagai berikut :
- a. Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- b. Pendidikan S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- c. Pendidikan S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
- (6) Pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 30
- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi serta diberikan kompensasi dengan
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 31
- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja Alat Tulis Kantor dan makan minum Rapat Fraksi yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD dengan ## BAB V
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 32
- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
Bab VII ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pontianak, pada tanggal 31 Agustus 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, T.T.D M. ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 43 ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Penandatangan: Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 826 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 826 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 26) , sepanjang mengatur mengenai Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 35

Penandatangan: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2017

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, T.T.D CORNELIS