PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 11 Tahun 2013 tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SITUBONDO (berlaku 9 September 1945)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SlnJBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis perlu dijamin adanya keterbukaan informasi publik sebagai sarana pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
- b. bahwa untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat atas informasi publik di berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Situbondo, diperlukan keterbukaan informasi publik dalarn penyelenggaraan pemerintahan kepada rnasyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Keterbukaan Informasi publik dalarn Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Situbondo.
4. Meogingat : 1. Negara
5. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 ten tang Perubahan Nama dan PemindahanTempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan lnformasi publik.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO clan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH. TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SITUBONDO
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Situbondo.
6. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Situbondo.
7. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Situbondo.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. 9 . Keterbukaan adalah kesediaan dan/ a tau tindakan untuk memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat.
4
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Badan Publik dan Sadan Publik Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Sadan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
12. Badan Pu blik Dae rah adalah Pemerin tah Dae rah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas› luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Sadan Publik Lainnya adalah Badan Usaha Milik Daerah dan organisasi non pemerintah termasuk partai politik dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang berada di daerah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
14. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Sadan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah.
16. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8. 1 7. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/ atau Sadan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
18. Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di daerah melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non› litigasi.
19. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non-litigasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Sengketa Informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi ## BAB II Bagian Kesatu
ASAS DAN TUJUAN Asas
Pasal 2
- (1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecuaJikan.
- (2) lnformasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
- (4) lnformasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesua1 dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Bagian Kedua Tujuan
Pasal 3
Tujuan Keterbukaan Informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah: dalam
- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong part1s1pasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Pu blik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
7
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ a tau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA
Bagian Kesatu Hak Pemohon/Pengguna lnformasi publik
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA
Pasal 4
- ( 1) Setiap orang berhak memperoleh informasi public dari badan layanan publik maupun badan publik lainnya.
- (2) Setiap orang berhak :
- a. melihat dan mengetahui informasi publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
- c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- d. menyebarluaskan infomasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan infomasi publik disertai alasan permintaan terse but.
- (4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan dari badan layanan publik maupun badan publik lainnya.
Bagian kedua
Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi publik
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA
Pasal 5
- (1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8
- (2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan un tuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan per a tu ran perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Hak Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA
Pasal 6
- (1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhak menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) lnformasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh Badan publik.
9. ( 4) Informasi yang dikecualikan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Kewajiban Bad.an Publik Daerah
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA
Pasal 7
Badan Publik Daerah wajib:
- a. menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
- c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik ata.s seluruh informasi publik yang dikelola;
- e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi;
- g. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
- h. rnenganggarkan pernbiayaan secara mernadai bagi layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
1. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
- J. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Kabupaten; dan
- k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi pu blik.
Bagian Kelima
Kewajiban Badan Publik Lainnya
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA
Pasal 8
- (1) Badan Publik Lainnya wajib:
- a. menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- d. menunjuk clan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. membuat pertimbangan secara kebijakan yang diambil untuk setiap orang atas informasi publik. tertulis setiap memenuhi hak
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau pertahanan dan keamanan Negara.
- (3) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Sadan Publik Lainnya dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan non-elektronik.
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA
Bagian Kesatu lnformasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara Berkala
BAB IV - INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
Pasal 9
- (1) Badan publik daerah dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkan informasi publik secara berkala dan sesuai dengan standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang› undangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Sadan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya terkait;
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimna dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh PPID.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati\_
Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
BAB IV - INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
Pasal 10
- (1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
BAB IV - INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
Pasal 11
- (1) Badan Publik Daerah dan dan Badan Publik Lainnya wajib menyediakan Informasi publik setiap saat meliputi:
- a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. basil keputusan Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya;
- e. perjanjian Badan Publik Daerah Publik Lainnya dengan pihak ketiga; dan Badan
- f. informasi dan kebijakan yang Pejabat Publik dalam pertemuan untuk um um; dan/ atau disampaikan yang terbuka
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik Daerah dan Sadan Publik Lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
2. (2} Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
BAB IV - INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
Pasal 12
- (1) Badan Publik Daerah dan Sadan Publik Lainnya wajib mengumumkan layanan informasi setiap tahun anggaran berakhir, yang meliputi:
- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dan Badan Publik Lainnya dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. j umlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;
- d. alasan penolakan permintaan informasi.
- (2) Badan Publik Daerah dan Sadan Publik Lainnya wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (3) Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan lnformasi publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan mengenai standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Informasi publik yang wajib disediakan oleh Unsur·unsur Sadan Publik Lainnya
Paragraf Kesa tu
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau
Badan Usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
BAB IV - INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
Pasal 13
Informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau Badan Usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah:
- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta j enis kegiatan u saha jangka wak:tu pendirian dan permodalan sebagaimana tercan tum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor ekstemal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/ dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang
BAB IV - INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
Pasal 14
Informasi publik yang wajib disediakan oleh Partai Politik adalah:
- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/ atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan-keputusan organisasi ;
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Paragraf Ketiga Informasi Publik yang wajib disediakan
oleh Oganisasi Non Pemerintah
BAB IV - INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
Pasal 15
Informasi publik yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah:
- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan-keputusan organisasi;
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
BABV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BAB IV - INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
Pasal 16
Badan Publik Daerah dan Sadan Publik Lainnya wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:
- a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan pelapor, sanksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan rencana-rencana pencegahan dan data in telijen kriminal dan yang berhubungan dengan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ a tau keluarganya;
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana penegak hukum.
- informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan daerah;
- e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi pu blik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu :
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
1. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Daerah atau Intra Badan Publik Daerah dan antar Badan Publik Lainnya atau Intra Badan Publik Lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
9. J· informasi yang tidak boleh diungkapkan
BAB IV - INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH
Pasal 17
- ( 1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
- a. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat kedalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
- b. rencana pengeluaran tahunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.
- (2) Tidak termasuk informasi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal antara lain apabila : dikecualikan 16 huruf g,
- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/ atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan pos1s1 seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan/ atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i dan huruf j.
2. ( 4) Pembukaan informasi yang dikecualikan se bagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Permintaan izin untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan Negara/Daerah di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh Pejabat yang berwenang sesua1 dengan peraturan perundang› undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dengan mempertimbangkan ketahanan dan keamanan daerah dan kepentingan umum, Bupati dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi
pad.a Badan Publik Daerah
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 18
- ( 1) Dalam mengelola pelayanan informasi dokumentasi ditetapkan PPID. dan
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 19
- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau Pejabat Fungsional.
Bagian Kedua
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Lainnya
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 20
- ( 1) Sadan Publik Lainnya dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah menetapkan Pejabat PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (3) PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Badan Publik Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Badan Publik lainnya terkait.
Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Publik Daerah
Paragraf kesatu
Tanggung Jawab PPID pada Badan Publik Daerah
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 21
PPID pada Badan Publik Daerahbertanggungjawab di bidang layanan lnformasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi publik.
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 22
- (1) PPID pada Sadan Publik Daerah bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi publik yang berada di Badan Pu blik Daerah.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/ satuan kerja yang meliputi:
- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon informasi publik.
- (3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/ satuan kerja di Badan Publik Daerah dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/ satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Penyimpanan Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 23
- ( 1) PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi publik di bawah penguasaan Badan Publik Daerah yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID pada Sadan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi publik melalui pengumuman dan/ atau permohonan.
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi publik, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan:
- a. pengumuman Informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
"'-
- b. penyampaian lnformasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi publik, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas:
- a. mengkoordinasikan pemberian Informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi perrnohonan Informasi publik;
- b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi publik tertentu dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik;
- c. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- d. menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
- e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan / atau petugas informasi dalarn rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID pada Sadan Publik Daerah berwenang:
- a. mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi publik;
- b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak,
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 25
- (1) PPID pada Badan Publik Lainnya bertanggungjawab di bidang layanan Informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi publik.
- (2) PPID pada Sadan Publik Lainnya bertugas melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi publik Informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID pada Badan Publik Lainnya berwenang:
- a. mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di dalam organisasinya dalam melaksanakan pelayanan Informasi publik;
- b. memutuskan suatu Informasi publik dapat diakses publik atau tidak
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 26
Tata kerja PPID pada Sadan Publik Daerah dan pada Badan Publik Lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pengujian tentang Konsekuensi oleh PPID pada Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 27
PPID pada Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
BAB VI - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 28
- ( 1) Pengecualian se bagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi publik dapat melindungi kepentingan yang · lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian informasi dan jangka waktu pengecualiannya diatur dengan Peraturan Bupati.
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
BAB VII - MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
Pasal 29
- ( 1) Setiap Pemohon Informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Pejabat Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Pejabat Publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (3) Pejabat Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Pejabat Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Pejabat Publik wajib memberitahukan infonnasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ a tau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Pejabat Publik bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik dan Badan Publik Lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.
KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Bagian Kesatu Fungsi
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 30
Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi dan dapat dibentuk apabila
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 31
Komisi lnformasi Kabupaten berkedudukan di Kabupaten Situbondo.
Bagian Ketiga Susunan
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 32
- ( 1) Anggota Komisi lnformasi Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- {2) Komisi Informasi Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi lnformasi Kabupaten.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi lnformasi Kabupaten dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 33
- ( 1) Komisi Informasi Kabupaten bertugas:
- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon lnformasi publik
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 34
- ( 1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Kabupaten memiliki wewenang:
- a. memanggil dan/ a tau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. merninta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik dan Badan Publik lainnya terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi publik;
- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun Badan Publik lainnya terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi publik;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Kabupaten.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik dan Badan Publik lainnya.
Bagian Keenam
Pertanggungjawaban
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 35
- ( 1) Komisi Informasi Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.
- (2) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.
Bagian Ketujuh Sekretariat dan Penatakelolaan
Komisi Informasi Kabupaten
Paragraf Kesatu
Sekretariat Komisi lnformasi Kabupaten
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 36
- (1) Untuk mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten dibentuk Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.
- (2) Struktur dan jumlah personil kepegawaian Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sekretaris Komisi Informasi Kabupaten disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon III.
- (4) Personil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di daerah.
Paragraf Kedua Penata Kelolaan Komisi Informasi Kabupaten
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 37
- (1) Untuk melaksanakan penatakelolaan Komisi Informasi Ka bu paten diberikan dukungan administratif, keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi.
- (2) Anggaran Komisi Informasi Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besarnya anggaran Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari APBD disusun
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 38
- ( 1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi lnformasi Kabupaten:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki integritas dan tidak tercela;
- c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
- e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik dan Badan Publik Lainnya;
- f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Sadan Publik dan Sadan Publik Lainnya apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Kabupaten;
- g. bersedia bekerja penuh waktu;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
1. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerin tah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Daftar calon anggota Komisi lnformasi Kabupaten wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi lnformasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 39
- ( 1) Calon anggota Komisi lnformasi Kabupaten hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diajukan oleh Bupati kepada DPRD sejumlah 15 (lima belas} orang calon.
- (2) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Kabupaten melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 40
Anggota Komisi Informasi Kabupaten diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 41
- ( 1) Pemberhentian anggota Komisi lnformasi Kabupaten dilakukan bab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
- f. melakukan tindakan tercela dan/ a tau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi lnformasi Kabupaten.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (5) Anggota Komisi Informasi Kabupaten pengganti antar waktu diam bil dari urutan berikutnya ## BAB IX
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMIS! INFORMASI KABUPATEN
Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 42
- (1) Pemohon lnformasi publik berhak mengajukan keberatan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
- a. penolakan atas permohonan lnformasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
- c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi publik;
- d. permohonan Informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya pennohonan lnformasi publik;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian Informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID terkait.
- (3) PPID terkait memberikan nomor register pada setiap permohonan pengajuan keberatan yang diajukan kepadanya dalam buku register keberatan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 43
- (1) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.
- (2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya dapat menggunakan saran a komunikasi yang ef ektif dalam menerima ke beratan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Tanggapan Atas Keberatan
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 45
- ( 1) Atasan PPID pada Badan Publik Daerah atau pimpinan Badan Publik Lainnya wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.
- (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. tanggal pembuatan keberatan; surat tanggapan atas
- b. nomor surat tanggapan atas keberatan;
- c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkait atas keberatan yang diajukan;
- d. perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
- e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) PPID pada Badan Publik Daerah dan PPID pada Badan Publik Lainnya wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 46
- ( 1) Perno hon Informasi pu blik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID atau pimpinan Badan Publik Lainnya berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik kepada Komisi lnformasi Kabupaten selambat› lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID atau pimpinan Badan Publik Lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi Kabupaten.
Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi
Bagian Kedua Kabupaten
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 47
- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat atau pimpinan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi publik.
2. {2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan atau pimpinan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat ( 1).
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 48
- ( 1) Komisi lnforrnasi Kabupaten harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa lnformasi publik melalui mediasi dan/ a tau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa lnformasi publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling lam bat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 49
Putusan Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari kesepa.katan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.
BABX HUKUM ACARA KOMISI
Bagian Kesatu Mediasi
Paaal 50
- (1) Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 42 ayat ( 1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi lnformasi Kabupaten.
Paaal 51
Dalam proses mediasi, anggota Komisi Informasi Kabupaten berperan sebagai mediator.
Bagian Kedua Ajudikasi
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 52
Penyelesaian Sengketa Informasi publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi Kabupaten hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 53
- ( 1) Sidang Komisi Informasi Kabupaten yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.
- (2) Sidang Komisi lnformasi Kabupaten bersifat terbuka untukumum.
- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang terrnasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib rnenjaga rahasia dokumen sebagaimana dirnaksud pada ayat (3).
Bagian Ketiga Pemeriksaan
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 54
- (1) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten menerima permohonan penyelesaian Sengketa lnformasi publik, Komisi lnformasi Kabupaten memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Sadan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses perneriksaan.
- (3) Dalarn hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi lnformasi Kabupaten dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
V
- (4) Pemohon Informasi publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
Bagian Keempat Pembuktian
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 55
- ( 1) Badan Publik Daerah dan Sadan Publik Lainnya harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 42 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
Bagian Kelima
Putusan Komisi lnformasi Kabupaten
BAB VIII - KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Pasal 56
- ( 1) Putusan Komisi Informasi Ka bu paten ten tang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah sebagai berikut:
- a. membatalkan putusan atasan Badan Publik Daerah atau putusan Badan Publik Lainnya dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi;
- b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Daerah dan atau putusan pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Lainnya untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya se bagaimana dimaksud dalam Pas al 16.
- (2) Putusan Komisi lnformasi Kabupaten tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah sebagai berikut:
- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah m1;
- b. memerintahkan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik Daerah dan pertimbangan pimpinan Badan Publik Lainnya atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/ atau penggandaan informasi.
- (3) Putusan Komisi Informasi Kabupaten diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
- (4) Komisi Informasi Kabupaten wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan
BAB XI - GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
Pasal 57
- ( 1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Daerah.
- (2) Pengajuan gugatan dila kukan melalui Pengadiian Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Lainnya.
BAB XI - GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
Pasal 58
- ( 1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi Kabupaten dan di pengadilan bersifat tertutup.
BAB XI - GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
Pasal 59
- ( 1) Pu tusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa lnforrnasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
- a. membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya:
1. m emberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon lnformasi publik.
- b. menguatkan putusan Komisi lnformasi dan/atau memerintahkan Badan Publik Daerah atau Sadan Publik Lainnya :
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon lnformasi publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negen dalam penyelesaian Sengketa lnformasi publik ten tang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi atau pimpinan Badan Publik Lainnya yang berwenang untuk menjalankan kewajibannya
V
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi se bagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. menolak permohonan Pemohon lnformasi publik;atau
- c. memutuskan biaya penggandaan informasi;
- (3) Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua
Kasasi
BAB XI - GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
Pasal 60
Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61
Selama Komisi lnformasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) belum dibentuk, maka :
- a. Komisi Informasi yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Komisi lnformasi Provinsi Jawa Timur;
- b. Semua hal terkait dengan urusan penyediaan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik kepada Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 4 7, Pasal 48, Pasal 49, dan hukum acara komisi informasi se bagaimana diatur dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 56 tunduk kepada ketentuan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tim1.,1r beserta hukum acaranya.
V
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 3 1 0 EC 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR tJ . • • .. ## Pasal 62 Peraturan Daerah 1m mulai berlaku pada tanggal · diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal : 1 U .• ;: \_' . ,j

Penandatangan: ## BUPATI SITUBONDO, DADANG WIGIARTO .