PERATURAN BUPATI MA Nomor 43 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata ketja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
Mengingat 1.
- I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)~
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nom or 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur , Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
- 5 Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong-
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong. pada
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan\_ Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong: pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong: pada
11. Bidang adalah Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong: pada
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong pada
- 12 Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong: pada
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong pada
13. Seksi adalah Seksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong. pada
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas (3) Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: pada
- b pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- C pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
2. a Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan;
4. 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5. 2 Subbagian Keuangan; dan
6. b Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
2. Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
8. 1 Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi;
9. 3 Seksi Seksi Kualitas Keluarga dan Sistem Data Informasi.
10. 1 Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
11. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
13. d Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), terdiri atas:
14. 3 Seksi Pemenuhan Hak Anak.
15. 1 Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
16. e Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:
17. 2 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
18. 1 Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis;
20. 2 Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
21. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat

## Pasal 4

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- koordinasi kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; organisasi dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan pada
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. e.

## Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Perempuan

## Pasal 5

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan.
4. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan
5. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

bidang Pemberdayaan Perempuan.

- analisis, dan evaluasi, serta pelaporan pemantauan, pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan.

## Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

## Pasal 6

- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang (1) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi: pada
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
6. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

## Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

## Pasal 7

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE.
4. a penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE.

Bagian Kelima Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga

Pasal 8

atas

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan mempunyai kebijakan di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga.
8. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada ayat

## BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 10

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII TATA KERJA

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 12

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan; pelaksanaan; dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Perempuan, Berencana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya pada

## Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

## Pasal 16

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. pada
- (2) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator pada
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku; maka:

- b. Pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.
2. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Berencana Kecamatan yang ada saat ini melaksanakan Keluarga dengan mendasarkan Peraturan Bupati ini. tugasnya tetap pada

BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong


2016

Diundangkan di Tanjung tanggal 05 pada

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

48 N BERITABAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 43