PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sahu Raijua; 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah degan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENT ANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM WlLAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA TI SABU RAIJUA,
- a. bahwa daJam rangka pelebaran sebagian urusan Otonorni Daerah, maka perlu membentuk Kecamatan dan Kelurahan yang merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 2 ayar ( l ) Peraturan Daerah Nomor 41. Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sahu Raijua;
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah degan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Menetapkan
- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 8);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaen Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 493 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588)~
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Talmo 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- I I. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741t
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Talmo 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Organisasi Perangkat Daerah ~
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor I Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 );
Dengan Persetuj uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA.
'
•
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sahu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sahu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sahu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah kabupaten Sahu Raijua yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lernbaga teknis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus masyarakat setempat, ## BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Sahu Raijua.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KECAMATAN Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Pasal 3
- (I) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tu gas
BAB III - KECAMATAN Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Pasal 4
- (I) Camat menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umurn;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecarnatan;
- f membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa I kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang mel i puti aspek :
- a. Perijinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB III - KECAMATAN Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Pasal 5
Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaskud dalam Pasal 4 ayat (1 ), Camat mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Bagian Keempat Perangkat Kecamatan
BAB III - KECAMATAN Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan;
- (2) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Cam at.
KELURAHAN Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB IV - KELURAHAN Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Bagian Kesatu
Pasal 7
- (I) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
Bagian Kedua
BAB IV - KELURAHAN Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
BAB IV - KELURAHAN Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Bagian Kesatu
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Lurah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan;
'
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
Bagian Keempat
Perangkat Kelurahan
BAB IV - KELURAHAN Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1) Dalam melaksanakan tugas, Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
BAB IV - KELURAHAN Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Bagian Kesatu
Pasal 11
- (I) Susunan Organisasi Kecamatan teridiri dari :
- a. Carnat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program
- c. Seksi Pemerintahan dan Pertanahan;
- d. Seksi Trantib Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Koordinasi Pelaksanaan Program;
- f. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- .g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memeriruahkan pengundangan Pcraturan Dacrah 1111 dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 20 I l

Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 20 I l •
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usu! Sekretaris Daerah berdasarkan masukan dari Pimpinan Satuan Kerja terkait;
3. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB Vlll

## TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

## Pasal 14

- (1) Camat mengkoordinasikan Unit kerja di wilayah k erja Kecarnatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan untuk rneningkatkan k inerja Kecamaian;
- (7) Camat melakukan koordinasi dengan Saluan Kerja Perangk at Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan;
- (3) Lurah dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Carnat dan instansi Vertikal yang berada diwilayah kerjanya;
- (4) Pimpinan Satuan Kerja di tingkat Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masingmasing;
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Kerja di Kecamatan dan Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing;

•

•.

l~

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 15

- (I) Hubungan Kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional; ·
- (2) Hubungan Kecamatan dengan Instansi Vertikal diwilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan Kerja Kecamatan dengan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya diwilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasil itasi.

## BAB VIlI PENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN

## Pasal 16

- (I) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub bagian pada Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; .
- (2) Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUANPERALIHAN

## Pasal 17

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang barn berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan maka Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lernbaran Derah Kabupaten Sahu Raijua Nornor 7 Tahun 20 IO: Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

~.

## Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriruahkan pengundangan Pcraturan Dacrah 1111 dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 20 I l


Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 20 I l


•

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

## NOMOR 18 TAHUN 2011

## TENT ANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPA TEN SABURAIJUA

## I. UMUM

Bahwa Kabupaten Sabu Raijua merupakan Kabupaten baru yang perlu menata Struktur Organisasinya dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku. ·

Dengan semangat Otonomi Daerah yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kabupaten Sahu Raijua dalam menata struktur organisasi perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi keleluasaan dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah dengan tetap merujuk pada beberapa factor:

- a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- c. Kemanmpuan keuangan daerah
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Luas wilayah dan jumlah penduduk

Penyusunan kelembagaan kecamatan dan kelurahan dalam bentuk suatu Organisasi merupakan pelaksanaan tugas kewenagan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten di wilayah kecamatan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan Lurah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Dalarn pelaksanaan pelimpahan tugas dari Bupati, camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi menggkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penyelenggaraan peraturan perungdang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Sehubungan dengan hat tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah penyusuaian dan penyempurnaan dengan melakukan Penataan Organisasi Perangkat Daearah yang legal, efektif dan efisien.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal I Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas

...

- -Pasal 3 Cukup jelas
- -Pasal 4 Cukup jelas
- -Pasal 5 Cukup jelas
- -Pasal 6 Cukup jelas
- -Pasal 7 Cukup jelas
- -Pasal 8 Cukup jelas
- -Pasal 9 Cukup jelas
- -Pasal 10 Cukup jelas
- -Pasal 11 Cukup jelas
- -Pasal 12 Cukup jelas
- -Pasal 13 Ctikup jelas
- -Pasal 14 Cukup jelas
- -Pasal 15 Cukup jelas
- -Pasal 16 Cukup jelas
- -Pasal 17 Cukup jelas
- -Pasal 18 Cukup jelas
- -Pasal 19 Cukup jelas