Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2014 tentang RUKUN TEIANGGA DAN RUKUN WARGA (berlaku 6 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG
RUKUN TEIANGGA DAN RUKUN WARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA BUPATI PAMEKASAN,
- a. bahwa salah satu usaha untuk menumbuhkembangkan inisiatif dan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dalam pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a211;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$aal;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2At4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82);
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 9.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4O); 10.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor l2S,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11.
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; t2.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2OOT tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 13.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan dan Penghapusan Desa; 15.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor L4 Tahun 2OL3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 16.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Kelurahan adalah wilayah keda Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II LI|NDASAN, KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RT dan RW berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.
- (2) RT dan RW mempunyai kedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan ## BAB III TUGAS DAN KJDITA^IIBAN
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 3
T\rgas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dalam rangka:
- b. menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
- a. memberikan pelayanan kepada penduduk setempat;
- c. berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- e. berpartisipasi dalam peningkatan kondisi ketenterarnan, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
- d. berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
- h. berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial dengan pembiayaan yang bersumber dari swadaya masyarakat danlatau Pemerintah Daerah serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan; dan
- g. menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota BPD.
BAB TV
PEMBENTUKAN, PEMBCAHAN DAII PEN(X}ABUNGAII Bagian Kesatu Pembentukan
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Di Desa dan Kelurahan dibentuk RT dan RW.
- (2) Pembentukan RT dan RW dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kepala Desa atau Lurah melalui musyawarah dan mufakat.
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
2. {2t Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT.
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 6
- RT dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga yang dikonsultasikan kepada Kepala Desa atau Lurah. (1)
- RW aiUeniuk melalui musyawarah Pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Kepala Desa atau Lurah. (21
- Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah. (3)
- Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat. (4)
Bagian Kedua
Pemecahan dan Penggabungan
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 7
- RT dalam satu Desa atau Kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih, atau digabung
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pemecahan RT menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui Rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 213 (dua pertiga) dari peserta rapat yang diundang.
- (3) Hasil Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pemecahan RW menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 213 (dua pertiga) dari Pengurus RT.
- (3) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.
- (1) Penggabungan dua atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam satu RW atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam satu Desa atau Kelurahan.
2. (2t Penggabungan RT dalam satu RW dilaksanakan melalui Rapat RT yang akan digabung, kemudian dimusyawarahkan melalui Rapat RW setelah dikonsultasikan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- a. rapat RT yang akan digabung;
- (3) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang yaitu :
- b. rapat RW; dan
- c. musyawarah pengurus RW yang dipimpin Kepala Desa atau Lurah.
7. Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat {21dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta rapat yang diundang. (4)
8. Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 213 (dua pertiga) dari Pengurus RT. (s)
9. Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan hasil musyawarah pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah. (6)
10. Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku setelah disahkan oleh Camat. (71
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Penggabungan RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang yaitu :
- b. musyawarah pengurus RW yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah.
- a. rapat RW yang akan digabung; dan
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus RT.
- (3) Hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 12
Pemberian nomor RT atau RW baru hasil pembentukan, pemecahan dan/ atau penggabungan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
Pengurus RT terdiri dari:
- b. Sekretaris;
- a. Ketua;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (1) Untuk menjadi Pengurus RT, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik;
- b. penduduk setempat;
- d. penduduk dewasa; dan
- e. syarat lain yang ditentukan dalam forum musyawarah RT.
- (2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus RW.
- (1) Pemilihan Ketua RT diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah RT.
- (3) Forum musyawarah RT menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT.
4. (a) Pemilihan Ketua RT dapat dilakukan melalui pemilihan secara langsung.
- (5) Ketua RT tepilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (1) Pembagian tugas Pengurus RT ditetapkan dalam forum musyawarah RT.
- (2) Pengurus RT bertanggung jawab kepada forum musyawarah RT.
- (1) Masa bhakti Pengurus RT di Desa selama 5 (lima) tahun dan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. (2)Apabila masa bhakti Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RT wajib membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT untuk periode berikutnya.
- (1) Pengurus RT berhenti karena:
- b. keputusan forum musyawarah RT;
- a. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- d. melakukan perbuatan tercela sebagai Pengurus RT;
- f. mengundurkan diri; danlatau
- g. masa bhaktinya telah berakhir.
RUKUN TETAN(N}A
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Untuk menjadi Pengurus RT, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik;
- b. penduduk setempat;
- d. penduduk dewasa; dan
- e. syarat lain yang ditentukan dalam forum musyawarah RT.
- (2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus RW.
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Pemilihan Ketua RT diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah RT.
- (3) Forum musyawarah RT menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT.
4. (a) Pemilihan Ketua RT dapat dilakukan melalui pemilihan secara langsung.
- (5) Ketua RT tepilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Pembagian tugas Pengurus RT ditetapkan dalam forum musyawarah RT.
- (2) Pengurus RT bertanggung jawab kepada forum musyawarah RT.
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Masa bhakti Pengurus RT di Desa selama 5 (lima) tahun dan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. (2)Apabila masa bhakti Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RT wajib membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT untuk periode berikutnya.
BAB I - KBTENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Pengurus RT berhenti karena:
- b. keputusan forum musyawarah RT;
- a. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- d. melakukan perbuatan tercela sebagai Pengurus RT;
- f. mengundurkan diri; danlatau
- g. masa bhaktinya telah berakhir.
RUKUN TETAN(N}A
- (2) Ketua RT yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir, diganti oleh salah seorang Pengurus RT ## BAB VI RUKUIY WARGA
BAB V - RUKUN TETAN(N}A
Pasal 19
- (1) Pengurus RW terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Ketua RW terpilih menyusun kepengurusan RW.
BAB V - RUKUN TETAN(N}A
Pasal 20
- (1) Untuk menjadi Pengurus RW, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus RT, Anggota BPD atau Perangkat Desa.
BAB V - RUKUN TETAN(N}A
Pasal 21
- (1) Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah RW.
- (3) Forum musyawarah RW menetapkan tata cara pemilihan Ketua RW.
- (4) Ketua RW tepilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Lurah.
BAB V - RUKUN TETAN(N}A
Pasal 22
- (1) Pembagian tugas Pengurus RW ditetapkan dalam forum musyawarah RW.
- (2) Pengurus RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau Lurah.
BAB V - RUKUN TETAN(N}A
Pasal 23
- (1) Masa bhakti Pengurus RW di Desa selama 5 (lima) tahun dan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila masa bhakti Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RW wajib membentuk Panitia Pemilihan Ketua RW untuk periode berikutnya.
BAB V - RUKUN TETAN(N}A
Pasal 24
- (1) Pengurus RW berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. keputusan forum musyawarah RW;
- c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan;
- d. melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus RW;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- f. mengundurkan diri; dan/atau
- g. berakhirnya masa bhakti.
- (2) Ketua RW yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir, diganti oleh salah seorang Pengurus ## BAB VII
T.ORUM MUSYAWARAII
BAB V - RUKUN TETAN(N}A
Pasal 25
- (1) Forum musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (3) Forum musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
- a. memilih Pengurus;
- b. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
- c. menerima dan mengesahkan pertanggungiawaban Pengurus.
7. (4)Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RT.
BAB V - RUKUN TETAN(N}A
Pasal 26
- (1) Forum musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW.
- (2) Forum musyawarah RW terdiri dari Pengurus RT dan RW.
- (3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forrm musyawarah RW.
HONORARIUM DAN PENDANAAN
BAB VIII - HONORARIUM DAN PENDANAAN
Pasal 27
- (1) Pengurus RT dan Pengurus RW dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
BAB VIII - HONORARIUM DAN PENDANAAN
Pasal 28
- (1) Pendanaan RT dan RW bersumber dari :
- b. bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- a. swadaya warga;
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana dan/atau barang inventaris dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungi awabkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 23 Oktober 2Ot4 ## BAB I:K ## KETENTUAIT PERALIHAN Pasal 29 - (1) RT dan RW yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap diakui sebagai RT dan RW. - (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa bhaktinya berakhir. ## BAB X ## I{BTENTUAN PEITUTUP Pasal 3O Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 31 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor lL Tahun 1989 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. ## Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN,

Penandatangan: SEKRETARIS *'{T DAERAH PAMEKASAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OT4 NOMOR 14