PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor - Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR /€ " TAHUN 2017 TENTANG DEWAN KESEHATAN KONASARA KABUPATEN KONAWE UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a bahwa dalam rangka mencapai target pembangunan nasional berdasarkan visi misi Presiden RI tahun 2014-2019 (NAWACITA) melalui Nawacita kelima "Kami Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia " dengan Program Kartu "Indonesia Sehat" dan Program kartusehat yang di biayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara melalui layanan kesehatan masyarakat secara gratis;
- b. bahwa Program ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan dan pengorganisasian tata kelola pelayanan kesehatan gratis yang dimulai dari pelayanan dasar puskesmas sampai kepelayanan rujukan tingkat lanjutan Rumah Sakit benar-benar efektif dan efisien. Dewan Kesehatan KONASARA bertugas melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan layanan kesehatan gratis yang diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai ketentuan pertaturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Dewan Kesehatan KONASARA Kabupaten Konawe Utara.
3. Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400).
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG DEWAN KESEHATAN KONASARA KABUPATEN KONAWE UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dal am Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Dewan Kesehatan KONASARA adalah perkumpulan dan atau perseorangan yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan secara gratis diwilayah Kabupaten Konawe Utara;
8. Sekretaris Dewan Kesehatan KONASARA adalah Sekretaris Dewan Kesehatan KONASARA pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Konawe Utara.
DEWAN KESEHATAN KONASARA
- (1) Dewan Kesehatan KONASARA dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pimpinan SKPD Dinas Kesehatan Konawe Utara.
- (2) Pengangkatan Dewan Kesehatan KONASARA tidak bersamaan waktunya dengan Pejabat Dinas Kesehatan Konawe Utara.
- (1) Keanggotaan Dewan Kesehatan KONASARA terdiri dari 5 (Lima) sampai dengan 25 (Dua Puluh Lima) orang anggota dan salah satu anggotanya
- (2) Anggota Dewan Kesehatan KONASARA terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari :
- a. Tokoh masyarakat yang berpengalaman dibidang kesehatan;
- b. Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang siap berpartisipasi secara sukarela dalam pembangunan dibidang kesehatan Kab. Konawe Utara;
- c. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang siap mengawal kebijakan pemerintah daerah Kab. Konawe Utara dibidang kesehatan untuk kepentingan masyarakat seutuhnya;
diangkat sebagai ketua.
Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi Dewan Kesehatan KONASARA adalah:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah BPJS serta dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris atau Dewan Kesehatan yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha terkait pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Daerah;
- c. Memiliki kompotensi dalam bidang manajemen keuangan dan sumberdaya manusia serta mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
TANGGUNG JAWAB, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN DEWAN KESEHATAN KONASARA
BAB III - TANGGUNG JAWAB, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN DEWAN KESEHATAN KONASARA
Pasal 5
- (1) Dewan Kesehatan KONASARA bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Kesehatan KONASARA melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BPJS di Fasilitas Kesehatan Dasar (Puskesmas) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan (Rumah Sakit) Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai ketentuan Pertaturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III - TANGGUNG JAWAB, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN DEWAN KESEHATAN KONASARA
Pasal 6
- (1) Dewan Kesehatan KONASARA berkewajiban :
- a. Memberikan pendapatdan saran kepada Bupati mengenai pengelolaan BPJS;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan BPJS kesehatan Daerah memberikan pendapat dan saran kepada Bupati setiap masalah yang dianggap penting bagi pemimpin BPJS;
- c. Melaporkan kepada Bupati tentang kineija pelayanan BPJS;
- d. Memberikan nasehat kepada pimpinan layanan kesehatan (RSU, Puskesmas) dalam rangka pemberian layanan kesehatan;
- e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catan penting untuk ditindak lanjuti;
7. f . Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan kineija.
- (2) Dewan Kesehatan KONASARA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
BAB III - TANGGUNG JAWAB, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN DEWAN KESEHATAN KONASARA
Pasal 7
Dewan Kesehatan KONASARA berwewenang :
i
- a. Memeriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen ;
- b. Meminta
PENJELASAN
Pembukaan
penjabat pengelola dan hasil temuan kineija;
- c. Meminta pejabat pengelola dan atau pejabat lain pengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Kesehatan KONASARA;
- d. Menyelesaikan permasalahan pelayanan kesehatan diwilayah setempat;
- e. Mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga indepen dan lainya jika diperlukan.
## BAB IV
## MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KESEHATAN KONASARA
##
PENJELASAN
Pasal 8
- 1) Masa jabatan anggota Dewan Kesehatan KONASARA adalah lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu ) kali masa jabatan berikutnya; - 2) Anggota Dewan Kesehatan KONASARA berhenti secara otomatis karena habis masa jabatannya dan/atau meninggal dunia ; - 3) Pemberhentian anggota Dewan Kesehatan KONASARA sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati
PENJELASAN
Pasal 9
- (1) Anggota Dewan Kesehatan KONASARA dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati apabila: - a. Kesehatan Tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik; - b. Tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan; - c. Terlibat dalam tindakan merugikan pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit - d. Dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya selama melaksanakan pengawasan