Unknown Unknown Nomor 31 Tahun 2011 tentang TIM KOORDINASIPERCEPATANPEMBANGUNANRUMAHSUSUN PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk mewujudkan program penataan permukiman kumuh di perkotaan, perlu melakukan percepatan pembangunan rumah susun; (berlaku 6 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 ten tang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun; a
Mengingat 1
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ten tang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6B, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51B8);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rurnah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor lOB, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 200B (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200B Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
...
Menetapkan
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TrM KOORDINASI PERCEPATANPEMBANGUNANRUMAHSUSUN.
Pasal 2
Tim Koordinasi Percepatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
Tim Koorclinasi Percepatan mempunyai tugas:
- a. merumuskan strategi dan kebijakan umum dalam rangka percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus;
- b. mengoordinasikan percepatan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengendalian termasuk pemantauan dan evaluasi atas pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus untuk mengurangi angka ketidaktersediaan (backlog) perumahan; dan
2. perpajakan, penyediaan tanah, dan pendanaan yang terkait dengan percepatan pembangunan rumah sus un umum dan rumah susun khusus sesuai peraturan perundang-undangan. perizinan, c. menetapkan langkah-langkah fasilitasi
BABH SUSUNANKEANGGOTAAN
Pasal 4
Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Percepatan terdiri dan:
- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana.
Pasa15
- (1) Susunan Tim Pengarah terdiri dari:
- 1. Menteri Oalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
Anggota
Ketua Harian
: Menteri Perumahan Rakyat;
: Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
Ketua
..
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Badan Usaha MilikNegara;
7. Menteri Perhubungan;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
11. Para Gubemur yang wilayahnya termasuk dalam program percepatan pembangunan rumah susun.
Sekretaris:
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Tim Pengarah mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam perumusan strategi dan kebijakan umum, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan percepatan rumah susun umum dan rumah susun khusus;
- b. memberikan arahan langkah-langkah menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus;dan
- c. memberikan arahan penyusunan program dan anggaran percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus.
Pasal 6
Susunan Tim Pelaksana terdiri dari:
Perekonomian; Wilayah, Bidang Koordinator Kementerian Pengembangan dan
9. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet;
10. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
- Kementerian Perhubungan; Perkeretaapian, 7. Direktur Jenderal
8. Direktur Jenderal Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial;
- Kementerian Pekerjaan Umum; Karya, Cipta Jenderal 6. Direktur
- Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Direktur Jenderal Sumber Daya,
- Kementerian Jenderal 4. Sekretaris Pertahanan;
- Kementerian Keuangan; Anggaran, Jenderal 2. Direktur
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
Anggota
Menteri Perumahan Rakyat
Ketua
Wakil Sekretaris
II : Asisten Deputi Urusan Perumahan dan Permukirnan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Perumahan Rakyat. Kernenterian Tapak, Rumah dan : Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun
Wakil Sekretaris
I
: Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat.
Sekretaris
14. Para Bupati/Walikota yang wilayahnya termasuk dalam program percepatan pembangunan rumah susun.
- dan Pernberdayaan Badan Pertanahan Pertanahan Masyarakat, Nasional; dan Pengendalian 13. Deputi Bidang
11. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
Tim Pelaksana mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus, termasuk pembangunan rumah susun urnum bekas penghuni permukirnan kumuh; a
- b. rnengoordinasikan fasilitasi pembangunan rumah susun komersial berupa rumah susun sederhana rnilik bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan fasilitasi Kredit Pernilikan Rurnah Sejahtera Rusun;
...
- c. mengoordinasikan pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun urnurn sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial;
- d. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta peningkatan kualitas rumah susun umum dan rumah susun khusus;
- e. mengoordinasikan fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan, serta pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus; e
- f. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan terhadap calon pemilik danJ atau penghuni rumah susun umum dan rumah susun khusus; f
- g. merumuskan strategi dan kebijakan operasional percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus;
6. serta memanfaatkan barang milik negaraJ daerah berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf dalam melakukan pembangunan rumah susun umum iien] atau rumah susun khusus; h. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran percepatan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun komersial
- penyediaan tanah, dan pendanaan yang terkait dengan percepatan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; 1. mengoordinasikan fasilitasi perizinan , perpajakan, 1
- rumah susun khusus; dan langkah menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan pembangunan rumah susun umum dan j. mengoordinasikan penyusunan secara rind langkah-
- k. mengoordinasikan pengembangan hubungan kerja sarna di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.
Pasal 7
Tim Pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.
Pasa18
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.
Pasa19
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Tim Pelaksana
Pasal 11
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi Percepatan dapat mengundang, meminta bantuan, atau mendapatkan dokumenjinformasi yang diperlukan dari pejabat pemerintah atau pihak lain.
Pasal 12
Tim Koordinasi Percepatan rnelaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB111
PENDANAAN
" Pasal13
Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
BABIV
KETENTUANLAIN-LAIN
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian.
BABV
KETENTUANPERALIHAN
Pasal 15
- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 ten tang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 ten tang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Keputusan Presiden ini.
.'
.
BAB Vl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2013 ..