KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2015 tentang DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (berlaku 11 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
DEWAN KAWASAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, perlu dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur;
4. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
Menetapkan :
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
Pasal 1
Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua merangkap
: Gubernur Kalimantan Timur;
Anggota
Wakil Ketua
: Bupati Kutai Timur;
merangkap Anggota
Anggota
- 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
8. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kutai Timur;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
Pasal 2
Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
Pasal 3
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati