Unknown PEMERINTAH Nomor 36 Tahun 2012 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU (berlaku 26 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, perlu menetapkan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Inspektorat Kota Banjarbaru dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undartg-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentany Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Potisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21).
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Inspektorat adalah inspektorat Kota Banjarbaru.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Banjarbaru.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
8. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
10. Seksi adalah seksi pada Inspektorat Kota Banjarbaru.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
Inspektorat Kota Banjarbaru sebagal unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang lnspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, inspektorat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan walikota;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. pembinaan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. evaluasi dan pefaporan pefaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB III
Pasal 5
- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdiri dari:
- a I nspektur;
- b. Sekretariat terdiri dari :
- t Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu VVitayah fif terdiri dari
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsionat;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam larripiran I Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi
Paragraf 1 Inspektur
BAB III
Pasal 6
- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang meliputi pengawasan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta urusan kesekretariatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program pengawasan dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota;
- c. pemeriksaan, pengusutan dan pengujian;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur mempunyai uraian tugas
8. merumuskan perencanaan program pengawasan pada inspektorat sesuai dengan kebijakan pemerintah kota dan program kerja tahun latu sebagai pedoman;
- b. mengkoordinasikan program kerja Inspektorat dibidang pengawasan meliputi pengawasan bidang pembangunan, bidang pemerintahan dan bidang kemasyarakatan;
- c. mengarahkan tugas kepada sekretaris, inspektur pembantu wilayah I, inspektur pembantu wilayah II, dan inspektur pembantu wilayah III dan inspektur pembantu wilayah tV sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas inspektorat sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan dalam melaksanakan tugas;
- e. membina, mengawasi dan mengevaluasi terhadap tenaga fungsional auditor pada inspektorat;
- f. membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas administrasi ketatalaksanaan yang meliputi urusan perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dan umum lingkup inspektorat;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai.
- h. menyusun kebijakan yang tepat dan memfasifitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- i. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambfian keputusan;
- j. merumuskan sasaran pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggung jawaban tugas yang diberikan;
- I. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Sekretariat
BAB III
Pasal 7
- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program/perencanaan dan keuangan, kegiatan umum dan perlengkapan serta urusan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi
- a. penyusunan program, di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, umum dan perlengkapan serta kepegawaian di lingkungan Inspektorat kota banjarbaru;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan inspektorat kota banjarbaru.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun program kerja sekretariat sesuai dengan program kerja inspektorat dan program kerja tahun fait/ sebagai pedoman;
- b. mengkoordinasikan program kerja inspektorat dengan unit kerja terkait melaiui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang balk;
- c. mendistribusikan, mengatur dan mengawasi tugas-tugas kepada :
1. kepala sub bagian perencanaan untuk urusan penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
2. kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan untuk urusan data dan pelaporan;
3. kepala sub bagian administrasi dan umum untuk urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, inventarisasi barang, rumah tangga, protokol, agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. menilai hash! kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- f. menyelenggarakan ketatalaksanaan inspektorat meliputi
1. urusan perencanaan dan keuangan;
2. evaluasi dan pelaporan;
3. administrasi dan umum meliputi
- a) pengelolaan surat menyurat;
- b) kearsipan, kepegawaian;
- c) perlengkapan dan alat tulis kantor;
- d) rumah tangga dinas,
- e) perjaianan dinas;
- f) hubungan masyarakat pada inspektorat;
- g. memberikan nota pertimbangan/saran kepada atasan yang berkaitan dengan tugas;
- h. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan Pasal
- (1) Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian perencanaan yang mempunyai tugas pokok menyusun, mengendalikan dart mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran clan belanja, menyiapkan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian perencanaan mempunyai uraian tugas
- a. menyusun rencana kerja tahunan inspektorat;
- b. menyusun rencana anggaran dan belanja inspektorat berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
- c. memberi petunjuk dan arahan serta membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengatur pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan inspektorat meliputi :
1. urusan perencanaan;
2. pengelolaan keuangan meriputi :
- a) perencanaan anggaran;
- b) pembayaran,
- c) akuntansi;
- d) laporan keuangan, pengelolaan administrasi keuangan pada inspektorat;
- e. merencanakan dan mengatur pelaksanaan penyiapan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan pengotahan data pengawasan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan inspektorat;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- h. memberikan saran/telaahan, pertimbangan kepada atasan sesuai tugas sub bagian perencanaan;
1. membuat dan menyampaikan laporan hash? kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 4
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
BAB III
Pasal 9
- (1) Sub bagian evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan yang mempunyai tugas pokok mengevaluasi hasil pemeriksaan, mengadministrasi laporan hasil pengawasan dan pengaduan, mengelola administrasi hasil pemeriksaan serta membuat laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun program kerja sub bagian evaluasi dan pelaporan sesuai dengan program kerja Inspektorat dengan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi dan membagi tugas kepada pelaksana sub bagian evaluasi dan pelaporan untuk urusan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data dan pelaporan serta evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan inspektorat agar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berfaku;
- c. mengatur, mengawasi dan membimbing dalam pelaksanaan mengadministrasi laporan hasil pengawasan dan pengaduan, mengelola administrasi hasil pemeriksaan, mengevaluasi hasil pemeriksaan serta membuat laporan hasil pemeriksaan;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan terhadap tugas mengevaluasi hasil pemeriksaan, mengadministrasi laporan hasil pengawasan dan pengaduan, mengelola administrasi hasil pemeriksaan, pembuatan laporan hasil pemeriksaan agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. menifai hasif kerja bawahan sesuai hasif kerja yang dicapai dan juknis penifaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- f. menyusun, mengoreksi rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas sub bagian evaluasi dan pelaporan;
- g. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai tugas sub bagian evaluasi dan pelaporan;
- h. membuat dan menyampaikan taporan hasif kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5 Sub Bagian Administrasi dan Umum
BAB III
Pasal 10
- (1) Sub bagian administrasi dan umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian administrasi dan umum yang mempunyai tugas pokok mengelola urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, keprotokolan dan kehumasan, membuat laporan kepegawaian dan mengelola urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian administrasi dan umum mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja sub bagian administrasi dan umum di lingkungan inspektorat dengan program kerja tahun falu sebagai pedoman;
- b. mefakukan koordinasi program kerja sub bagian administrasi dan umum dengan unit kerja terkait melalui rapat konsuttasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. melaksanakan pengaturan terseienggaranya pengelolaan administrasi dan umum dalam pelaksanaan tugas sub bagian administrasi dan umum;
- d. memberi petunjuk dan arahan serta membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan evaluasi, mengontrol dan mengawasi kepada tugas-tugas meliputi mengelola urusan tata usaha, surat-menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, urusan keuangan lingkup inspektorat, keprotokolan dan kehumasan, serta laporan kepegawaian lingkup inspektorat agar sesuai dengan program dan prosedur yang berfaku;
- f. melaksanakan pet rWolaarr administrasi dart umum inspektorat meliputi menyayenda surat-menyurat, pengetikan, alat tulis kantor, pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan arsip surat sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran, tugas-tugas protokol, keamanan, dan ketertiban, pengadaan, pencetakan, pemefiharaan gedung, perjalanan dinas rutin, pemeliharaan dan perawatan barang-barang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor,
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian inspektorat meliputi penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, pengurusan karpeg/askesitaspen/pensiun, pengurusan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- i. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas sub bagian administrasi dan umum;
- j. memberikan saran 1 tetaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
I. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 6 Inspektur Pembantu Wilayah I
BAB III
Pasal 11
- (1) Inspektur pembantu wilayah I dipimpin oleh seorang inspektur pembantu wilayah I yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah I kota banjarbaru.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur pembantu wilayah I mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah I kota banjarbaru;
- b. penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah I kota banjarbaru;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah I kota banjarbaru;
- d. pembinaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- e. pembinaan pengawas dan bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah I kota banjarbaru.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), inspektur pembantu wilayah I mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan program inspektur pembantu wilayah I dan merumuskan sasaran dan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I pada inspektorat;
- b. mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan petunjuk dalam melaksanakan tugas dengan baik;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan operasionaf dan menyelenggarakan/ melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I pada inspektorat;
- d. mengarahkan, mengatur dan mengawasi tugas-tugas kepala seksi dalam tugas pengawasan terhadap kegiatan pembinaan kemasyarakatan meliputi penyusunan dan penyampaian laporan hash pemeriksaan, membina terhadap pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, membina pengawas serta bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I pada inspektorat;
- e. membina penyusunan rencana pemeriksaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan, membina terhadap pelaksananan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, membina pengawas serta bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I pada inspektorat;
- f. mengevaluasi dan monitoring terhadap pelaksananan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah I pada inspektorat;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- h. menyusun rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas reviu NHP dan LHP inspektur pembantu wifayah f;
- i. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perk' diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- k. melaporkan secara berkafa (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oteh atasan.
Paragraf 7
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
Pasai 12
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengawas pemerintah bidang peilicrintahan yang nreTnpurryai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah I kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang pemerintahan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah I dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang pemerintahan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang bark;
- c. memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang pemerintahan pada inspektur pembantu wilayah I;
- f. memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. mengevaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- i. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendabi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
- k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 8 Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
BAB III
Pasal 13
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan di wilayah I kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah I dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan dengan unit kerja terkait metalui rapat konsuttasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan bidang pembangunan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang pembangunan pada inspektur pembantu wilayah I;
- f. members petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. mengevaivasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kaiser pegawal;
- i. membina hubungan tugas, produktvitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
- k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- I. membuat dart menyampaikan Iaporan hasit kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 9 Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
BAB III
Pasal 14
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengawas pemenntah bidang kemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilain terhadap penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan di wilayah I kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah I dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan Kemasyarakatan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosiasasi agar terjalin keijasama yang balk;
- c. memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyeienggaraan bidang kemasyarakatan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan pada inspektur pembantu wilayah I;
- f. memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. mengevaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hash! kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembartgan karier pegawai;
- i. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
- k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- I. membuat dan menyampaikan laporan basil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 10 Inspektur Pembantu Wilayah II
BAB III
Pasal 15
- (1) Inspektur pembantu wilayah II dipimpin oleh seorang inspektur pembantu wilayah II yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah II kota banjarbaru.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat (1), inspektur pembantu wilayah II mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah II kota banjarbaru;
- b. penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah II kota banjarbaru;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyeienggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah II kota banjarbaru;
- d. pembinaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- e. pembinaan pengawas dan bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah II kota banjarbaru.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), inspektur pembantu wilayah II mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan program inspektur pembantu wilayah II dan merumuskan sasaran dan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah II pada inspektorat;
- b. mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan petunjuk dalam melaksanakan tugas dengan balk;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan operasional dan menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaia terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah 11 pada inspektorat;
- d. mengarahkan, mengatur dan mengawasi tugas-tugas kepala seksi dalam tugas pengawasan terhadap kegiatan pembinaan kemasyarakatan meliputi penyusunan dan penyampaian laporan hasit pemeriksaan, membina terhadap pelaksananan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, membina pengawas serta bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah II pada inspektorat;
- e. membina penyusunan rencana pemeriksaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan, membina terhadap pelaksananan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, membina pengawas serta bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah 11 pada inspektorat;
- f. mengevaluasi dan monitoring terhadap pelaksananan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dart penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dart kemasyarakatan di wilayah II pada inspektorat;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- h. menyusun rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas inspektur pembantu wilayah II;
- i. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar perryclesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakanipengambilan keputusan;
- k. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- I. membuat dan menyampaikan laporan basil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 11
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
BAB III
Pasal 16
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah II kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang pemerintahan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah II dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang pemerintahan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsuftasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang balk;
- c. memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang pemerintahan pada inspektur pembantu wilayah II;
- f. memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. mengevaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. manila' hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- i. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berfaku;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
- k. memberikan saranitelaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 12
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
BAB III
Pasal 17
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan di wilayah II kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan mempunyai uraian tugas :
3. a menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang pembanguan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah II dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsuttasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang balk;
- c. memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan bidang pembangunan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang pembangunan pada inspektur pembantu wilayah II;
memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. mengevaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- i. membina hubungan tugas, produktvitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah fain yang berkaitan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan; memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
5. I\_ membuat dan menyampaikan laporan basil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan\_
Paragraf 13
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
BAB III
Pasal 18
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilain terhadap penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan di wilayah II kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :
3. a menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah II dengan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyefenggaraan kegiatan kemasyarakatan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan
5. sosialisasi agar terjalin kerjasama yang balk; memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur
6. dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan bidang kemasyarakatan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan pada inspektur pembantu wilayah II;
9. t memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur clan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. mengevaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- i. membina hubungan togas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian togas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
- k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hash! kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 14 Inspektur Pembantu Wilayah Ill
BAB III
Pasal 19
- (1) Inspektur pembantu wilayah III dipimpin oleh seorang inspektur pembantu wilayah Ill yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Ill kota banjarbaru.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), inspektur pembantu wilayah Ill mempunyai fungsi :
3. a perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Ill kota banjarbaru;
- b. penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah III kota banjarbaru;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Ill kota banjarbaru;
- d. pembinaan penyusunan dan penyampaian laporan hash! pemeriksaan;
- e. pembinaan pengawas dan bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah III Kota Banjarbaru.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), inspektur pembantu wilayah fff mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan program inspektur pembantu wilayah III dan merumuskan sasaran dan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah 111 pada inspektorat;
- b. mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan petunjuk dalam melaksanakan tugas dengan balk;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan operasionaf dan menyetenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah Ill pada inspektorat;
- d. mengarahkan, mengatur dan mengawasi tugas-tugas kepala seksi dalam tugas pengawasan terhadap kegiatan pembinaan kemasyarakatan meliputi penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan, membina terhadap pelaksananan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, membina pengawas serta bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah Ill pada inspektorat;
- e. membina penyusunan rencana pemeriksaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan, membina terhadap pelaksananan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, membina pengawas serta bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah III pada inspektorat;
- f. mengevaluasi dan monitoring terhadap pelaksananan pemeriksaan, pengusutan , pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah 111 pada inspektorat;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- h. menyusun rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas inspektur pembantu wilayah Ill;
- i. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- k. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
21. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 15 Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
BAB III
Pasal 20
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah III kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang pemerintahan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah III dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang pemerintahan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang balk;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan operasional dan menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah III pada inspektorat;
- d. memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan;
- f. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang pemerintahan pada inspektur pembantu wilayah III;
- g. memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- h. mengevaivasi dan monitoring kepada tugas-tugas pemerintahan, organisasi dan kesekretariatan DPRD, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, hukum, keuangan, kas daerah dan pendapatan daerah bawahan agar sesuai dertgan pi uyi am dart prosedur yang berlaku;
- i. menilai hash! kerja bawahan sesuai hash! kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawal;
- j. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. membuat rancartgan konsep surest, rekomendasi dart bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
- I. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- m. membuat dan menyampaikan laporan hash) kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 16 Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
BAB III
Pasal 21
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan di wilayah III kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang pembanguan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah III dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang balk;
- c. memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan bidang pembangunan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang pembangunan pada inspektur pembantu wilayah III;
- f. memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. mengevaivasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- i. membina hubungan tugas, produktvitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
- k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
14. L membuat dan menyampaikart laporan hasil kerja kepada etdban sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 17
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
BAB III
Pasal 22
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilain terhadap penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan di wilayah III kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah III dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan Kemasyarakatan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang balk;
- c. memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dafam pefaksanaan tugas selafu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan bidang kemasyarakatan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan pada inspektur pembantu wifayah f ff;
- f. memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dafam pefaksanaan tugas sefalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. mengevaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai basil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- i. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkattan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
- k. memberikan saranitelaahart kepada atasan sesuai bidang tugas;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 18 Inspektur Pernbantu Wilayah IV
BAB III
Pasal 23
- (1) Inspektur pembantu wilayah IV dipimpin oleh seorang inspektur pembantu wilayah IV yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah IV kota banjarbaru.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur pembantu wilayah IV mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, porn bangunan dan kemasyarakatan di wilayah IV kota banjarbaru;
- b. penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah IV kota banjarbaru;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah IV kota banjarbaru;
- d. pembinaan penyusunan dan penyampaian laporan basil pemeriksaan;
- e. pembinaan pengawas dan bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah IV kota banjarbaru.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), inspektur pembantu wilayah IV mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan program inspektur pembantu wilayah IV dan merumuskan sasaran dan kebijakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah IV pada inspektorat;
- b. mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan petunjuk dalam melaksanakan tugas dengan balk;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan operasional dan menyelenggarakan/ melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah IV pada inspektorat;
- d. mengarahkan, mengatur dan mengawasi tugas-tugas kepala seksi dalam tugas pengawasan terhadap kegiatan pembinaan kemasyarakatan meliputi penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan, membina terhadap pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, membina pengawas serta bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah IV pada inspektorat;
- e. membina penyusunan rencana pemeriksaan dan penyampaian laporan basil pemeriksaan, membina terhadap pelaksananan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, membina pengawas serta bimbingan teknis pemeriksaan fungsional bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah IV pada inspektorat;
- f. mengevaluasi dan monitoring terhadap pelaksananan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah IV pada inspektorat;
- g. mertilai basil kerja bawahan sesuai hasif kerja yang dicapai dart juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- h. menyusun rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas reviu NI-IP dan LHP inspektur pembantu wilayah IV;
- i. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- k. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang tugas sesuai peraturan yang berlaku;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hash kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan deb atasan.
Paragraf 19 Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
BAB III
Pasal 24
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah IV kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang pemerintahan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah IV dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang pemerintahan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan
5. dengan unit kerja terkait melalui rapat konsuftasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang pemerintahan pada inspektur pembantu wifayah IV;
- f. memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. mengevaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hasif kerja bawahan sesuai hasif kerja yang dicapai dan juknis penifaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- i. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
- k. memberikan saranitelaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 20
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
BAB III
Pasal 25
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan di wilayah IV kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah IV dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemen'ksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan pembangunan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang balk;
- c. memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyefenggaraan bidang pembangunan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang pembangunan pada inspektur pembantu wilayah IV;
- f. memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. mengevaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- i. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
- k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas fain yang diberikan ofeh atasan.
Paragrat 21
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Pasat 26
- (1) Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepada seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilain terhadap penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan di wilayah IV kota banjarbaru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan sesuai dengan program kerja inspektur wilayah IV dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan meliputi tugas-tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosiafisasi agar terjalin kerjasama yang balk;
- c. memberikan petunjuk dan arahan serta membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap penyelenggaraan bidang kemasyarakatan;
- e. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan pada inspektur pembantu wilayah IV;
- f. memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas setalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- g. mengevaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- i. membina hubungan tugas, produktivitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
- k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas; membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 22 Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III
Pasal 27
Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
BAB III
Pasal 28
- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator fungsional yang ditunjuk oleh inspektur dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (3) Jumiah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan
BAB III
Pasal 29
- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (2) Masing-masing inspektur pembantu wilayah dipimpin oleh seorang inspektur pembantu wilayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur pembantu wilayah.
- (5) Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang koordinator jabatan fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
BAB III
Pasal 30
Dalam melaksanakan tugasnya inspektur, sekretaris, para inspektur pembantu wilayah, para kepada sub bagian, kepala seksi, wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dart sinkronisasi di lingkungan inspektorat serta dengan semua unsur perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB III
Pasal 31
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan inspektorat wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 32
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan inspektorat bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasi serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III
Pasal 33
Setiap pimpinan satuan organisasi di Iingkungan inspektorat wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya
BAB III
Pasal 34
Sekretariat dan inspektur pembantu wilayah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada inspektur dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala inspektorat.
BAB III
Pasal 35
Sekretariat dan inspektur pembantu wilayah menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada inspektur dan selanjutnya ofeh kepada sub bagian perencanaan dan keuangan di ofah dan di susun untuk menjadi program inspektorat;
BAB III
Pasal 36
Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi di Iingkungan inspektorat wajib mengadakan rapat berkala.
BAB III
Pasal 37
- (1) Dalam hal inspektur berhalangan maka ditunjuk sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Tugas ( Plt) atau Pelaksana Harlan (Pfh);
- (2) Dalam hal inspektur dan sekretaris berhalangan, maka salah seorang inspektur pembantu wilayah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas ( Pit ) atau Pelaksana Harlan (Plh).
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program inspektorat, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan inspektorat provinsi serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait yang ada di provinsi dan kabupaten/kota;
- (2) Dalam melaksanakan program kegiatan, inspektorat selalu mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah;
- (3) Inspektorat bersama perangkat daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
- (1) Dengan berlakunya peraturan walikota ini maka :
- a. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 31 Seri D Nomor Seri 14);
- b. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Inspektorat Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 35 Seri D Nomor Seri 23),
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan inspektur.
Pasaf 40
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 26 Desember 2012 e ALIKOTA BAtSJARBARU, M. RUZAIDIN NOO

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 26 Desember SEKRET RIS DAERAH ## H. S AHRIANI BERITA ERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 6 012