PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peratura! Daerah Nomor Tahun 2016 tentarg Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daelah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaren Anggaran Pendapatan dEn Belalja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
- 1. Undang-Unda4g Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (t embaran Negara Republik Indonesia Taiun 1956 Nomor 64, Tamb€han tembara! Negara Repubtk Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Nega-.a Republik Indonesia Talun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaiarr Negaia Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Und€ng-Unda.ng Nomor I Tahun 2OO4 tentsng Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oO4 Nomor 5, Tambalan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 43551:
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuetrg€n Negata (Ledrbajan Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Irmbaian Negera Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2Oo4 Nomor 104, Tarnbahan lEmbaian Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
SALINAN
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keua.lrgan Antara Pemerintah Pusat dalt Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 128, Tambah€n L€mbai€n Negara Republik lndonesia Nornor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak Daersh dsn Retribusi Daerah (L€mba.ran Negat'a Republik Indonesia Taiun 2OO9 Nomor 130, Tambahar Lembara.d Negara Republik l[donesia Nomor 5049);
8. Undaig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaharr Daerah (Lemba.ran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimarra telah diubeh beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undarg Nomor 9 Tahu! 2015 tentang Perubahan Kedua atas Unda.lrg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha.n Daeral (l€mbatan Negara Republik Ifldonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tarnbalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2O0O tentang Keduduka.n Keuangsr Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah {tembaran Negara Republik lndonesia Ta}run 2OO0 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoltesia Nomor 4028);
10. Peraturar Pemerint€tr Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dafr Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr (Lembalan Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaraa Negala Republik Indoflesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewsn Perwakila.n Rsl,-Jrat Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambalal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangart Badal Layalan Umum (L€mbatan Negara Republik Indonesia Tahufl 2OoS Nomor 48, Tambahen Lembar6! Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimatra telal diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peratura.n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaian Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembsian Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintal Nomor 55 Tahun 2005 tentfflg Dana Perimbaagaa (kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4575);
8. 13, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (t€mbaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambah€ll Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimara telsh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Talun 2O1o tentartg Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem lnfolmasi Keuallgan Daeral (Lembaian Negara RepubUk Indonesia Tahun 2o1O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negaia Repubuk Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemelintah Nomor 58 Tahun 2oO5 tentang Pengelolarn Keuangan Daer€l (Lemba.ra! Negara Republik Indonesia Tahun 2oO5 Nomor 140, Tambahan l,embaralr Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturarr Pefterintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawaaan Pe$yelenggaraan Pemerintah Daerah (lfmba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemba.ran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keualgan dan Kinerja Instansi Pemerintah (t€mba.ratr Negsra Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tardbahan l€mba.ran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemeriltah Nomor 41 Tahun 2007 tentarg Orgalisasi Peralgkat Daerah (Lembsran Negaia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintal Nomor 8 Tahun 2oO8 tentang Tahapan, Tata Ca.ra PenyusurEn, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Nega.ra Republik Indoneaia T€hun 2008 Nomor 21, Tarnbahan l,embaian Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bentuen Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas den Wewenatrg serta Kedudukan Keuangan cubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembara.n Negsia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahar Lembaraa Negara Republik lndonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubalan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentsng Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Cubernu! sebagai Wakil Pemerint€h di Wilayah Provinsi (l,emba-ra! Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, T&amp;nbahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5209);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentdrg Standar Akuntansi Pemerint€han (I,emba.rarr Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tafibahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peratura.n Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ler,tsll:g Hibah Daeral (l€mba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, tambahan L€mba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaar Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturen Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahatt Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaa.n Barang/Jasa Pemerintah;
8. 24, Peraturarl Presiden Republik Indolresia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggara.n Pendapatan darl Belanja Negara Tahun Anggaran 20 1 6!
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentalg Pedom6! Pengelolaan Keuanga! Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 1 1 tentang Perubahar Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantua! Sosial dari AnggaJan Pendapatan da4 Belanja Daerah sebagaimana telal diubah dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 39 Te}lrulr, 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaian Pendapatan da.fl Belanja Daerah;
27. Peratitaa Menteri Dalam Negeri Republil Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedolnalr Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
12. 28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Talun 2013 tentang Penerapan Standar Akunt€nsi Pemerintahan Berbasis Akr:ual Pada Pemerint€h Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman PenJrusunan Angg€.ran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Menetapkan
30. Peratutan Daerah Nomor 7 Tshun 2008 tentang Organis€si dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerajl Provinsi Sumatera Uta.ra (kmbarar Daelah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2oo8 Nomor 7, Tarflbahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tenterg Organisasi dar! Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerai Provinsi Surnatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nornor 8);
32. Peraturan Daerah Nornor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembalar! Daerah Provinsi Sumatera Utaia Tahun 2OO8 Nomor 9, Tambahan Lemba.ran Daerah Provinsi Sumatera Uta.ra Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Organisasi dsJr Tata Keda Lembaga lain ProvirEi Sumatera Utata {Lehbarall Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utaia Nomor 17);
5. 34, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentaig Pokok-Pokok Pengelol€an Keusngan Daerah kovinsi Sumatera Utata (Lembara1r Daerah Provinsi Sumatera Utaia Tahun 2010 Nomor 1, Tambahar Lemb€ran Daerah Provinsi Sumatera Uteia Nomor 1);
6. 35, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medsn Provirrsi Sumatera Utara (L€mbaia-tr Daerah Provinsi Sumateia Uta.ra Tahun 2014 Nomor l l,Tambala! Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Nomor 261;
36. Fbraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang A.llgga.rsll Pendapatan darr Belanja Daeral Provinsi Sumatera Uta.ra Tahur Angga-ran 2016 (l€mbaran Daerah Provinsi Sulnatera Utsra Tahufl 2016 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH PRO!'INSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2076, adalah sebagai berikut :
| 1. 2. Pendapatan Belanja | Rp. Rp. | 9.973.988.772.t69,OO 9.950.844.445.530,00 Rp. | 23.144.326.639,0O |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3. Pembiayaan: a. Penerimaan b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. Rp. | r.123.954.000,00 Rp. 24.268.280.639,00 | (23.r44.326.639,OO) |
| Jumlah Sisa | | | |
Pasal 2
Uraia! Lebih lanjut penjabara! Anggaran Pendapatan da-rl Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggalan 2016 sebagaimaia dimelsud dalaln pasal 1, tercarrtum dalah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian ya.ng tidat terpisahkat dari Peratura! Gubefirur ini, terdiri dari :

1. Lampiran I :

2. Lampiran II :

3. Lampiran III :

Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD;

Daftar Penerima Hibah dan Besaran Bantuan

## Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini. pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yalrg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

## Pasal 4

pelaLsanaan penjabaran Anggaran pendapatan darl Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubemur ini ditualgka! lebih lanjut delem Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuao Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daeral sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundalgan.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan KEP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590227 198003 1 004

SULAIMAN

Diundangkan di Medan pada tanggal 26 Januati2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, ttd

## HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2076 NOMOR 1

Ditetapkan di Medan pada tanggal 26 Januati 2016 P1t. GUBERNUR SUMATERA UTARA WAKIL GUBERNUR, ttd

TENGKU ERRY NURADI