UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA NO. 29 TAHUN 1953) *) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante dapat dipercepat dengan mempersingkat jalan administrasi pemilihan;
Mengingat
: pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan:
Menetapkan
:
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Pemilihan Umum.
Pasal 1
Undang-undang No. 7 tahun 1953 diubah sebagai berikut:
- a. Pasal 95 ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi:
- (4) Seorang calon yang menyatakan kepada Panitia Pemilihan Indonesia tidak bersedia ditetapkan terpilih untuk suatu daftar, tidak ditetapkan terpilih menjadi anggota untuk daftar itu. Suara yang diperoleh calon tersebut di atas dianggap diberikan langsung kepada
3. daftar yang bersangkutan.
- b. Pasal 100 ayat 1 diubah sehingga berbunyi:
- (1) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan penetapan terpilih kepada masing-masing terpilih dengan surat terdaftar yang dialamatkan kepada alamat yang ditulis dalam surat pencalonannya atau dengan surat yang disampaikan dalam tangan dengan tanda penerimaan.
6. Apabila karena keadaan penetapan calon-calon yang terpilih yang pasti perlu dipercepat, maka untuk menyampaikan surat dalam tangan tersebut di atas Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dengan surat kawat meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia.
- c. Pasal 100 ayat 2 diubah sehingga berbunyi:
- (2) Dalam waktu tiga puluh hari sesudah hari surat pemberitahuan terdaftar dikirimkan, yang ternyata dari cap pos, atau dalam waktu tujuh hari sesudah surat pemberitahuan dalam tangan disampaikan, Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah menerima surat dari terpilih yang menyatakan apakah ia menerima penetapannya atau tidak.
9. d.
10. Pasal 100 ayat 3 diubah sehingga berbunyi: (3) Dalam surat pernyataan termaksud dalam ayat 2 seorang yang ditetapkan terpilih dalam lebih dari satu daerah-pemilihan, harus menyatakan pula, apabila ia menerimanya, untuk daerah-pemilihan mana ia menerima penetapan itu.
- e. Pasal 100 ayat 4 dihapuskan.
12. k.
- f. Pasal 101 diubah dan ditambah sehingga berbunyi:
- (1) Jika dalam waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 100 ayat 2 Panitia Pemilihan Indonesia belum menerima pernyataan dari seorang terpilih termaksud dalam pasal dan ayat tersebut, maka terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannya,
- (2) Waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 100 ayat 2 masing-masing diperpanjang dengan jangka waktu yang sama bagi terpilih yang dapat menunjukkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia, bahwa kelambatan pengiriman pernyataan tidak disebabkan karena kelalaian terpilih itu, dalam hal mana anggapan dalam ayat 1 dibatalkan
- (3) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan Indonesia meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana termaksud dalam pasal 100 ayat 1 kalimat ke-2, maka, jika dalam waktu lima-belas hari sesudah hari pengiriman panggilan terpilih belum mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia, terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannya, kecuali apabila ia dalam waktu itu membuktikan, bahwa ia tidak dapat datang karena hal-hal di luar kekuasaannya.
- (4) Jika dalam lima belas hari sesudah waktu tersebut dalam ayat 3 terpilih datang pada Panitia Pemilihan Indonesia, atau Panitia Pemilihan Indonesia menerima surat dari padanya, dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan kepada Panitia tersebut, bahwa kelambatan kedatangan terpilih tidak disebabkan oleh kelalaian terpilih itu, maka anggapan tersebut dalam ayat 3 dibatalkan.
- g. Pasal 104 kalimat ke-2 diubah sehingga berbunyi: Panitia tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota, di antaranya seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, dan dinamakan Panitia Pemeriksaan.
- h. Pasal 104 ditambah kalimat ketiga yang berbunyi:
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat merangkap Sekreriat Panitia Pemeriksaan.
- i. Pasal 105 diubah sehingga berbunyi:
10. Ketua Panitia Pemilihan Indonesia menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan salinan surat-surat pemberitahuan penetapan termaksud dalam pasal 100 ayat 1 dan memberitahukan kepada panitia tersebut penerimaan pernyataan dari terpilih yang menerima penetapannya dengan mengutip pernyataan itu.
- j. Pasal 106 diubah sehingga berbunyi:
12. Terpilih yang menerima penetapannya harus secepat-cepatnya menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan:
- a. surat pemberitahuan penetapan yang termaksud dalam pasal 100 ayat 1;
- b. salinan dari surat pernyataan penerimaan penetapan kepada Panitia Pemilihan Indonesia yang termaksud dalam pasal 100 ayat 2;
- c. kutipan dari daftar-kelahiran, atau jika ini tidak ada, surat-kenal, yang menyatakan umur terpilih;
Pasal 61
- d. surat keterangan yang ditanda-tangani oleh terpilih, yang menjalankan jabatan yang menurut ketentuan dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara dalam pasal 110 Undang-undang ini atau dalam undang-undang lain tidak boleh dirangkap, tentang kesediaannya untuk melepaskan jabatan itu.
Pasal 95
- (4) Seorang calon yang menyatakan kepada Panitia Pemilihan Indonesia tidak bersedia ditetapkan terpilih untuk suatu daftar, tidak ditetapkan terpilih menjadi anggota untuk daftar itu. Suara yang diperoleh calon tersebut di atas dianggap diberikan langsung kepada
3. daftar yang bersangkutan.
Pasal 100
- (1) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan penetapan terpilih kepada masing-masing terpilih dengan surat terdaftar yang dialamatkan kepada alamat yang ditulis dalam surat pencalonannya atau dengan surat yang disampaikan dalam tangan dengan tanda penerimaan.
6. Apabila karena keadaan penetapan calon-calon yang terpilih yang pasti perlu dipercepat, maka untuk menyampaikan surat dalam tangan tersebut di atas Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dengan surat kawat meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia.
- c. Pasal 100 ayat 2 diubah sehingga berbunyi:
- (2) Dalam waktu tiga puluh hari sesudah hari surat pemberitahuan terdaftar dikirimkan, yang ternyata dari cap pos, atau dalam waktu tujuh hari sesudah surat pemberitahuan dalam tangan disampaikan, Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah menerima surat dari terpilih yang menyatakan apakah ia menerima penetapannya atau tidak.
9. d.
10. Pasal 100 ayat 3 diubah sehingga berbunyi: (3) Dalam surat pernyataan termaksud dalam ayat 2 seorang yang ditetapkan terpilih dalam lebih dari satu daerah-pemilihan, harus menyatakan pula, apabila ia menerimanya, untuk daerah-pemilihan mana ia menerima penetapan itu.
- e. Pasal 100 ayat 4 dihapuskan.
12. k.
Pasal 101
- (1) Jika dalam waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 100 ayat 2 Panitia Pemilihan Indonesia belum menerima pernyataan dari seorang terpilih termaksud dalam pasal dan ayat tersebut, maka terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannya,
- (2) Waktu-waktu yang ditentukan dalam pasal 100 ayat 2 masing-masing diperpanjang dengan jangka waktu yang sama bagi terpilih yang dapat menunjukkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia, bahwa kelambatan pengiriman pernyataan tidak disebabkan karena kelalaian terpilih itu, dalam hal mana anggapan dalam ayat 1 dibatalkan
- (3) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan Indonesia meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana termaksud dalam pasal 100 ayat 1 kalimat ke-2, maka, jika dalam waktu lima-belas hari sesudah hari pengiriman panggilan terpilih belum mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia, terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannya, kecuali apabila ia dalam waktu itu membuktikan, bahwa ia tidak dapat datang karena hal-hal di luar kekuasaannya.
- (4) Jika dalam lima belas hari sesudah waktu tersebut dalam ayat 3 terpilih datang pada Panitia Pemilihan Indonesia, atau Panitia Pemilihan Indonesia menerima surat dari padanya, dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan kepada Panitia tersebut, bahwa kelambatan kedatangan terpilih tidak disebabkan oleh kelalaian terpilih itu, maka anggapan tersebut dalam ayat 3 dibatalkan.
Pasal 104
- h. Pasal 104 ditambah kalimat ketiga yang berbunyi:
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat merangkap Sekreriat Panitia Pemeriksaan.
Pasal 105
10. Ketua Panitia Pemilihan Indonesia menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan salinan surat-surat pemberitahuan penetapan termaksud dalam pasal 100 ayat 1 dan memberitahukan kepada panitia tersebut penerimaan pernyataan dari terpilih yang menerima penetapannya dengan mengutip pernyataan itu.
Pasal 106
12. Terpilih yang menerima penetapannya harus secepat-cepatnya menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan:
- a. surat pemberitahuan penetapan yang termaksud dalam pasal 100 ayat 1;
- b. salinan dari surat pernyataan penerimaan penetapan kepada Panitia Pemilihan Indonesia yang termaksud dalam pasal 100 ayat 2;
- c. kutipan dari daftar-kelahiran, atau jika ini tidak ada, surat-kenal, yang menyatakan umur terpilih;
- d. surat keterangan yang ditanda-tangani oleh terpilih, yang menjalankan jabatan yang menurut ketentuan dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara dalam pasal 110 Undang-undang ini atau dalam undang-undang lain tidak boleh dirangkap, tentang kesediaannya untuk melepaskan jabatan itu.
Surat pemberitahuan tersebut dalam a dan surat pemberitahuan penerimaan pernyataan termaksud dalam pasal 105 bersama-sama merupakan suratkepercayaan.
Pasal 107
- 106, maka keesokan harinya tempat terpilih itu dianggap menjadi lowong.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIANIDATA,
Menteri Dalam Negeri a.i.
SUROSO
Diundangkan pada tanggal 22 Pebruari 1956. Menteri Kehakiman
LOEKMAN WIRIADINATA
Ketentuan dalam pasal 101 ayat 2 berlaku terhadap terpilih termaksud.
- l. Pasal 107 ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi:
- (4) Dalam tempo tujuh hari sesudah Panitia Pemeriksaan menerima surat-surat tersebut dalam ayat 1 Panitia tersebut harus sudah selesai dengan pekerjaannya dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Pemerintah.
3. Jika menurut laporan itu, jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota surat berjumlah dua ratus, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilantik oleh Presiden.
Pasal II
Undang-undang ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 6 Pebruari 1956.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 1956. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
.
Dalam peraturan pemilihan umum ada beberapa pasal tentang administrasi pemilihan yang menyebabkan suatu tindakan administrasi baru dapat dimulai beberapa bulan sesudah tindakan administrasi yang mendahuluinya selesai.
Panitia Pemeriksaan baru dapat mulai bekerja lebih kurang 2 bulan setelah Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan calon-calon yang terpilih dan memberitahukan penetapan itu kepada terpilih masing-masing.
Demikian ini ialah karena menurut aturan Undang-undang Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Indonesia harus menunggu jawaban dari terpilih (
PENJELASAN
Pasal 1
. - a. Penambahan pasal 95 dengan ayat 4 ini memungkinkan Panitia Pemilihan Indonesia mempercepat pekerjaannya. 2. Menurut aturan Undang-undang Pemilihan Umum lama seorang calon baru harus (dan boleh diminta) menyatakan dengan mengikat apakah ia menerima penetapannya dan untuk daerah-pemilihan (daftar) mana ia menerima penetapannya itu, sesudah ia oleh Panitia Pemilihan Indonesia ditetapkan terpilih menjadi anggota. Jawaban dari calon yang ditetapkan terpilih itu ditunggu sampai satu bulan. Apabila terpilih itu menyatakan tidak menerima. Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan kepada penggantinya bahwa ia ditetapkan terpilih. Jawaban dari pengganti itu ditunggu lagi sampai satu bulan. Kejadian ini dapat berulang beberapa kali, sehingga penetapan calon-calon yang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 - terpilih yang pasti memerlukan waktu bulanan. Panitia Pemilihan Indonesia boleh minta kepada calon-calon untuk menyatakan terlebih dahulu apakah mereka bersedia ditetapkan sebagai terpilih dan untuk daftar mana mereka bersedia, akan tetapi pernyataan calon itu tidak mengikat karena tidak berdasarkan suatu ketentuan aturan Undang-undang. Oleh karena itu penambahan pasal 95 dengan ayat 4 ini berfaedah sekali untuk mempercepat selesainya pemilihan. - b. Pasal 100 ayat 1 lama mengharuskan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan penetapan terpilih kepada masing-masing terpilih dengan surat terdaftar yang dialamatkan kepada alamat yang ditulis dalam surat pencalonannya. Cara pemberitahuan lain tidak diperbolehkan. Perubahan pasal ini, dihubungkan dengan penambahan pasal 95 dengan ayat 4, memungkinkan Panitia Pemilihan Indonesia mengatur pekerjaan sedemikian sehingga jumlah surat menyurat diperkecil dan waktu saling menunggu surat diperpendek. Terpilih yang mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia hendaknya membawa suratsurat yang tersebut dalam pasal 106 sub c dan d, berhubung dengan waktu yang diberikan kepadanya untuk menyampaikan surat-surat kepada Panitia Pemeriksaan (pasal 100 ayat 2 baru jo. pasal 105 baru jo. pasal 106 baru jo. pasal 107 baru). - c. Perubahan pasal 100 ayat 2 adalah berhubungan dengan kemungkinan menyampaikan surat pemberitahuan penetapan dalam tangan. - d. Perubahan pasal 100 ayat 3 hanya menegaskan bahwa pernyataan dari terpilih untuk daerah-pemilihan mana (-tentunya hanya satu -) ia menerima penetapannya harus dilakukan bersama-sama dengan pernyataannya bahwa ia menerima penetapannya sebagai terpilih. - e. Pemberitahuan dari Ketua Panitia Pemilihan Indonesia kepada terpilih, bahwa Panitia Pemilihan Indonesia telah menerima pernyataannya, tidak perlu lagi, karena apabila Panitia tersebut tidak menerima permintaan itu atau lalai memberitahukan penerimaan itu kepada Panitia Pemeriksaan, hal itu tentu akan diperingatkan oleh Ketua Panitia Pemeriksaan, yang menerima salinan dari terpilih. - f. Pasal 101 ayat 1 dan 2 diubah berhubung dengan perubahan pasal 100 ayat 2. Ayat 3 menentukan kewajiban datang bagi terpilih, yang diminta datang oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana termaksud dalam pasal 100 ayat I kalimat ke-2.
PENJELASAN
Pasal 100
ayat 2), kemudian Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan kepada terpilih yang menyatakan menerima penetapannya, bahwa Panitia Pemilihan Indonesia telah menerima pernyataan itu (pasal 100 ayat 4), dan baru setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ini terpilih menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan surat-surat yang diperlukan antara lain surat pemberitahuan dari Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tentang penetapan dan surat pemberitahuan dari Ketua tersebut tentang penerimaan pernyataan, yang bersamasama bagi terpilih merupakan surat kepercayaan (pasal 106). Jalan administrasi demikian itu memerlukan waktu yang diperkirakan dua bulan lamanya mengingat jauhnya jarak dan keadaan penghubungan. Pengiriman surat-surat kepada Panitia Pemeriksaan sebetulnya tidak perlu menunggu sampai terpilih menerima surat pemberitahuan penerimaan pernyataan itu sebetulnya juga tidak perlu. Yang perlu ialah bahwa Panitia Pemeriksaan diberitahu tentang pernyataan penerimaan terpilih. Pemberitahuan ini dapat dipercepat apabila Ketua Panitia Pemilihan Indonesia yang memberitahukannya. Selain dari itu penetapan hasil pemilihan yang pasti dapat dipercepat, apabila caloncalon sebelum Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan calon-calon yang terpilih (pasal 94) dapat diminta untuk menyatakan dengan mengikat dari daftar yang mana mereka tidak bersedia untuk ditetapkan terpilih. Selanjutnya jalan administrasi pemilihan dapat dipercepat lagi apabila calon-calon dapat mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia sehingga pemberian dan penerimaan surat-surat dapat dilakukan setempat. Akhirnya perlu diadakan ketentuan bila Panitia Pemeriksaan harus selesai dengan pekerjaannya, dan bila Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilantik oleh Presiden.