PERATURAN DAERAH RI Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pedoman Umum Pengaturan menger.:rai Desa dipandang perlu segera mengatur Tata Cara Pencaionan. Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksrud pada irumf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pe:ncalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Per-nberhentian Kepala Desa. b - Undang-undang Nourcr 12 Tahun 1956 tentang Penibentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkunean Daerah Propinsi Sutnatera Tengah (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahtm 1956 Norror 2-5) sebagaimana drLrbah dengan UndangLurdang l'lomor 7 Tahun 1965 tentailg 1 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lenrbaran \egara Nomor 2755 ); - Undang-r"mdaner Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun i999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negzrra Nomor 3890); 2 - a J Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); - Undang-undang; Nomor 25 Tahrur 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonror "12 Tambahan Lembaran Negara Nonror 3848 ): 4 \_ - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik PenSrusunan Peraturan Pemndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7Ct); 5 6. Keputrisan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Daiam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 7979 tentang Pemerintahan Desa; h{enetapkan - 7 Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Perryesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemeriftahan Desa dan Kelurahan, 8. I(eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahnn 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan IVlengenai Desa. Dengan persetu"yuan DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksrud pada irumf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pe:ncalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Per-nberhentian Kepala Desa. b
- Undang-undang Nourcr 12 Tahun 1956 tentang Penibentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkunean Daerah Propinsi Sutnatera Tengah (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahtm 1956 Norror 2-5) sebagaimana drLrbah dengan UndangLurdang l'lomor 7 Tahun 1965 tentailg 1
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lenrbaran \egara Nomor 2755 );
- Undang-r"mdaner Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun i999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negzrra Nomor 3890); 2
- a J Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang; Nomor 25 Tahrur 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonror "12 Tambahan Lembaran Negara Nonror 3848 ): 4 \_
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik PenSrusunan Peraturan Pemndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7Ct); 5
6. Keputrisan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Daiam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 7979 tentang Pemerintahan Desa;
h{enetapkan
- 7 Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Perryesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemeriftahan Desa dan Kelurahan,
8. I(eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahnn 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan IVlengenai Desa.
Dengan persetu"yuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERF{ENTIAN KEPALA DESA.
BAB II - HAK N4EMILIH DAN DIPILIH
Pasal 2
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Reptrblik lndonesia Yang :
- a. Terdaftar sebagai pencluduk Desa yang bersangkutan secar.i svah sekuratrg-kurangnya 6 (enarn) bulan dengan trdak terputrts-ptitus'
2. b, Suclah mencapai rrsia i7 (tujrrlr belas) Tahun atau telalr pernalr kawin.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya
BAB II - HAK N4EMILIH DAN DIPILIH
Pasal 3
- (1)Yang dapat dipilih menjacli Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada'Pancasila dan UUD i94-5, Negara dan Pemerintah RePublik Indonesia.
- c. Tidak pemah terlibat langsung atau ticlak langsung dalani kegiatan yangmengkhianati Pancasila dan UUD 1945, C' 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnYa
- d.Berpendidikansekurang-kurangnyaSekolahLanjtrtanTrrrgkat Pertama (SLTP), khusus r-rntuk Desa yang berada di wilayah Ibukota Kabupaten dan Pusat Petnerintalran Kecarnatatl sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolal-r Lanjutan Tngk-at Atas (sLTA)
e Unrur "'
*';,;-
- e. Umur sekurang-kurangrrya )5 (dua pr,rluh hma ) Tahun setinggitingginya 5-5 (lima puluh lima) Tahun.
2. f Sehat jasmani dan rohani.
3. g Nyata-nyata tidak terganggu kesehatannya
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pemah dihukum pen3ara karena mela &lt;ukan tindak pidana.
6. j Tidak dicabut hak pilihnya
BAB II - HAK N4EMILIH DAN DIPILIH
Pasal 4
- (i)Dalam pemilihan Kepala Desa" setiap penduduk des:r yang 'relah ditetapkan sebagai pemilih dan calon yang berhak d pilih clalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (2)Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, tidak hadir dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas dinyatakan glrgur oleh Panitia Pemililran.
PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Bagian Pertama
Penanggung Jawab Pemilihan
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 5
- (1)Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) BPD menetapkan panitia pemilihan dengan surat keputnsan BFD.
- (3)Untuk pencalonan clan pemilihan Kepala Desa, BPD nrembentuk panitia pemilihan yang terdiri dari 4 (enrpat) orang Anggota BPD dan 4 (empat) orang Perangkat Desa.
- (4)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan iclentitas bakal calon
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 6
- (1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 keanggotaan terdiri dari :
- a. Wakil Ketua BPD sebagai Ketua merangkap Anggota.
- b. Sekretaris BPD sebagai Sekretaris.
- c. 2 (dua) orar,rg Anggota BPD seb:rgai Anggota.
- d. Sekretaris Desa sebagai Anggota.
- e. Kaur Pemerintahan sebagai Anggota.
- f. 2 (dua) orang Kepala Dusun sebagai Anggota.
- (2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) cliatas rnemptnyai tugas:
- a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa
Apabila diantara anggota Panitia pernrlihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau calon atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau unsur kepala unlsan atan unsur kepala dusun yang lain
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 9
- (l)Tujuh hari ssbelum peurungutan suara dilaksanakan, panrtia pemilihan mernberitahulcan kepada masyarakat tentang akan diadakannya penrilihan l{epala Desa dan mengllnrunkan secara terbuka nama-nalr-Ia calon yang berlrak dipilih dan daftar penrilih yang sudah disahkan oleh panitlia penrilihan.
- (2)Pemitihan hams bersifat langsung, unrlrn'!, bebas. rahasia. "1L4ur dan adil
- (3)Setiap warga clesa yang mempunyai hak prlih hattya uremplrnvai satu slrara dan tidak bolel"r diwakilkarr.
- (4)Pernungutan suara dilaksanakan pada hari, tangual dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan
- (5)Pada saat pemungutan suara dilakszurakan para calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada ditenipat pernlrngutan suara (rPS).
Pasal l0
- (1) Pemilihan calon Kepala Desa clilaksanakan der.rgan mencoblos surat suara yang niemllat tanda gambar calon yang dilradirr sekurang-kurangnya 213 dari.jLrrniair penriiiir yang teiah disalrkan oleh panitia pernilihan
.{pabila
- (2) Apabila pada saat berakhimya pemungutan suara yang telah dU{hfutgrr belum tercapai qllorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara, dapat diundurkan paling lama 3 jam dengan ketentuan quorllm ditentukan 112 danjunrlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalanr Berita Acara Pernilihan.
2. (3)Apabila pada saat berakhimya pemungutan suara yang telah diundurkan 3 jarn juga belurn tercapai quomm 1/Z dari jumlah pemiliir sebagaimana dirnaksud pada ayat {2) maka pemilihan drtunda paling lambatl0hari seteiah pemungutan suara dilakukan.
- {l)Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang niendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2)Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dengan keputusan BPD
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 13
Pasal l3
- (1)BPD memberitahukan kepada Kepala -Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) br-rlan sebelum berakhir nrasa jabatan.
- (2)Tiga buian sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa rnenyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3iSelambat-iambatnya 2 (dua) bulan sebelunr berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera merlproses pernilihan Kepala Desa yang baru.
Pasal l4
BPD segera membentuk Panitia pernilihan Kepala Desa dengan mengacu kepada Pasai -5 dan 6 Perahiran Daerah ini dan berkonsultasi dengan perangkat Pemerintah Desa serta Bupati Batang Hari sesuai hirarchi yang berlaku.
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 15
- (1)BPD nrenugaskan panitia pernilrhan untuk melakukan penjarurgan dan penyarirgan bakal calon.
- (2)Tata cara penyaringan dan teknik pelaksanaan penlanngan diientukan oleh BPD.
- {3) Penlaringan dan penyaringan oakal calon didasarkan pada keterrtuan jumlah bakal calon sedikit-dikitnya 2 (dr-ra) orang dan sebanyak-banyaknya ,5 (lirna) orang bakal calon yang ditetapkan dengan Berita Acara penyarngan bakal calon oleh BPD,
Pasal l(r
- (1)Bakal calon hasil penyaringan sebagairrana ciimaksud Pasal l5 bersanra-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disarnpaikan oleh ketLra panitia pernilihan kepada BPD.
BPD
- (2) BPD sdelah menerima laporan dari kelua panitia penilihan menetapkan calon yang dituangk"n dalam Berita Acara peretapan calon.
2. (3)Berita Acara penetapan calon dilarnpiri dengan :
- a. Surat Pernyataan kesediaan nrenjadi calon.
- b. Surat Pemyataan Berlaqwa kepada Tnhan Yang Yang Maha Esa.
- c. Surat Pemyataan Setia dan Taat kepada Pancasiia dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Surat Pemyataan tidak pemah terlibat baik langsung dalam setiap kegiatarl yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik lndonesia yang berclasarkan Pancasila dan UUD 194-5.
- e. Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin tertlllis dari atasannya yang berwenang .
- f. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya ## BAB IV
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 20
- (l)Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia menerima persr:tujuan calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2)Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh panitia pemilihan dan oleh calon yang berhak dipilih.
Pasal 22
- bahwa ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan
- I. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 2
3. I(epala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerirrtah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara kesatuan Republik rndonesia.
5. Tugas Pembantuan acalah dari Pemerintah Kepada Daerah dan Desa, dan dari Daerah ke Desa gntuk melaksanakan tugas tefietrtu yang disertai pembiaya an, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya clan mempertanggung jawab kah kepada yang men Lrga skan.
2. Kecamatan adalalr vTilsriah kerja Carnat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah I ota. 6 .
3. Desa atau yang disebu dengan trama lain, selanlutnya disebut Desa, adalah kesatua.t masyarakat hukum yang merniliki kewenangan untuk mengatur dan nlenglrrus kepentingan masyarakat setempat BAB II
HAK N4EMILIH DAN DIPILIH
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Reptrblik lndonesia Yang :
- a. Terdaftar sebagai pencluduk Desa yang bersangkutan secar.i svah sekuratrg-kurangnya 6 (enarn) bulan dengan trdak terputrts-ptitus'
2. b, Suclah mencapai rrsia i7 (tujrrlr belas) Tahun atau telalr pernalr kawin.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya
- (1)Yang dapat dipilih menjacli Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada'Pancasila dan UUD i94-5, Negara dan Pemerintah RePublik Indonesia.
- c. Tidak pemah terlibat langsung atau ticlak langsung dalani kegiatan yangmengkhianati Pancasila dan UUD 1945, C' 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnYa
- d.Berpendidikansekurang-kurangnyaSekolahLanjtrtanTrrrgkat Pertama (SLTP), khusus r-rntuk Desa yang berada di wilayah Ibukota Kabupaten dan Pusat Petnerintalran Kecarnatatl sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolal-r Lanjutan Tngk-at Atas (sLTA)
e Unrur "'
*';,;-
- e. Umur sekurang-kurangrrya )5 (dua pr,rluh hma ) Tahun setinggitingginya 5-5 (lima puluh lima) Tahun.
2. f Sehat jasmani dan rohani.
3. g Nyata-nyata tidak terganggu kesehatannya
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pemah dihukum pen3ara karena mela &lt;ukan tindak pidana.
6. j Tidak dicabut hak pilihnya
- (i)Dalam pemilihan Kepala Desa" setiap penduduk des:r yang 'relah ditetapkan sebagai pemilih dan calon yang berhak d pilih clalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (2)Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, tidak hadir dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas dinyatakan glrgur oleh Panitia Pemililran.
PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Bagian Pertama
Penanggung Jawab Pemilihan
- (1)Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) BPD menetapkan panitia pemilihan dengan surat keputnsan BFD.
- (3)Untuk pencalonan clan pemilihan Kepala Desa, BPD nrembentuk panitia pemilihan yang terdiri dari 4 (enrpat) orang Anggota BPD dan 4 (empat) orang Perangkat Desa.
- (4)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan iclentitas bakal calon
- (1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 keanggotaan terdiri dari :
- a. Wakil Ketua BPD sebagai Ketua merangkap Anggota.
- b. Sekretaris BPD sebagai Sekretaris.
- c. 2 (dua) orar,rg Anggota BPD seb:rgai Anggota.
- d. Sekretaris Desa sebagai Anggota.
- e. Kaur Pemerintahan sebagai Anggota.
- f. 2 (dua) orang Kepala Dusun sebagai Anggota.
- (2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) cliatas rnemptnyai tugas:
- a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa
Apabila diantara anggota Panitia pernrlihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau calon atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau unsur kepala unlsan atan unsur kepala dusun yang lain
- (l)Tujuh hari ssbelum peurungutan suara dilaksanakan, panrtia pemilihan mernberitahulcan kepada masyarakat tentang akan diadakannya penrilihan l{epala Desa dan mengllnrunkan secara terbuka nama-nalr-Ia calon yang berlrak dipilih dan daftar penrilih yang sudah disahkan oleh panitlia penrilihan.
- (2)Pemitihan hams bersifat langsung, unrlrn'!, bebas. rahasia. "1L4ur dan adil
- (3)Setiap warga clesa yang mempunyai hak prlih hattya uremplrnvai satu slrara dan tidak bolel"r diwakilkarr.
- (4)Pernungutan suara dilaksanakan pada hari, tangual dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan
- (5)Pada saat pemungutan suara dilakszurakan para calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus berada ditenipat pernlrngutan suara (rPS).
Pasal l0
- (1) Pemilihan calon Kepala Desa clilaksanakan der.rgan mencoblos surat suara yang niemllat tanda gambar calon yang dilradirr sekurang-kurangnya 213 dari.jLrrniair penriiiir yang teiah disalrkan oleh panitia pernilihan
.{pabila
- (2) Apabila pada saat berakhimya pemungutan suara yang telah dU{hfutgrr belum tercapai qllorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara, dapat diundurkan paling lama 3 jam dengan ketentuan quorllm ditentukan 112 danjunrlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalanr Berita Acara Pernilihan.
2. (3)Apabila pada saat berakhimya pemungutan suara yang telah diundurkan 3 jarn juga belurn tercapai quomm 1/Z dari jumlah pemiliir sebagaimana dirnaksud pada ayat {2) maka pemilihan drtunda paling lambatl0hari seteiah pemungutan suara dilakukan.
- {l)Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang niendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2)Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dengan keputusan BPD
Pasal l3
- (1)BPD memberitahukan kepada Kepala -Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) br-rlan sebelum berakhir nrasa jabatan.
- (2)Tiga buian sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa rnenyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3iSelambat-iambatnya 2 (dua) bulan sebelunr berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera merlproses pernilihan Kepala Desa yang baru.
Pasal l4
BPD segera membentuk Panitia pernilihan Kepala Desa dengan mengacu kepada Pasai -5 dan 6 Perahiran Daerah ini dan berkonsultasi dengan perangkat Pemerintah Desa serta Bupati Batang Hari sesuai hirarchi yang berlaku.
- (1)BPD nrenugaskan panitia pernilrhan untuk melakukan penjarurgan dan penyarirgan bakal calon.
- (2)Tata cara penyaringan dan teknik pelaksanaan penlanngan diientukan oleh BPD.
- {3) Penlaringan dan penyaringan oakal calon didasarkan pada keterrtuan jumlah bakal calon sedikit-dikitnya 2 (dr-ra) orang dan sebanyak-banyaknya ,5 (lirna) orang bakal calon yang ditetapkan dengan Berita Acara penyarngan bakal calon oleh BPD,
Pasal l(r
- (1)Bakal calon hasil penyaringan sebagairrana ciimaksud Pasal l5 bersanra-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disarnpaikan oleh ketLra panitia pernilihan kepada BPD.
BPD
- (2) BPD sdelah menerima laporan dari kelua panitia penilihan menetapkan calon yang dituangk"n dalam Berita Acara peretapan calon.
2. (3)Berita Acara penetapan calon dilarnpiri dengan :
- a. Surat Pernyataan kesediaan nrenjadi calon.
- b. Surat Pemyataan Berlaqwa kepada Tnhan Yang Yang Maha Esa.
- c. Surat Pemyataan Setia dan Taat kepada Pancasiia dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Surat Pemyataan tidak pemah terlibat baik langsung dalam setiap kegiatarl yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik lndonesia yang berclasarkan Pancasila dan UUD 194-5.
- e. Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin tertlllis dari atasannya yang berwenang .
- f. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya ## BAB IV
PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILI}{ Pasal 20
- (l)Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia menerima persr:tujuan calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2)Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh panitia pemilihan dan oleh calon yang berhak dipilih.
- (1)Pemililran calon yang berhak drpilih clilaksanakan dalam rapat pernilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh kettra panitia pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 213 dari jumlah seiuruh pemilih yang telah disyahkan oleh ketua panitia pemilihan
- {2)Apabiia oada pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (l), jumlah pemilih belum mencapai qoumm. Pimprnan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 jam dengan ketentuan qoumm l12 darijumiah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waku pengunduran sebagaimana dimaksud ayal (2) dan (3) qourum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambatJambatnya dalam waku 10 (sepuluh) hari, dengan qourum 1/2 jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran waktu rapat pernilihan calon Kepala Desa sebagainrana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam qountm rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita ,A,cara penundaan pemilihan.
Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Teknis yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalarn pemilihan calon Kepala Desa telah mempunyai hak urtuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya, berkonsultasi dengan perangkat Pemrintah Desa serta Bupati Batang Hari sesuai dengan hirarki yang berlaku.
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 23
- (l) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsur,g, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos Tanda Gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia teknis.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada I (satu) orang calon.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
BAB III - PENANGGI.TNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIH
Pasal 24
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan :
Papan ...
- Papan tulis yang menruat nanra-uarra calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetluuan BPD untuk ;enghitungan sLrara a
- Surat suara yang meuruat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian-bau,ahnya ditanda tangani oleh ketr-ra panitia pernilihan sebagar tanda surat suara yang sah. b
- Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnl,'a disesuaikan dettgart kebutuhan. C .
- d. Bilik suara atau tenrpat khusits Lrntr-rk pelaksanaarl pentberiart sLlara.
- e. A.lat pencoblosan di dalarn bilik strara.
- (2)BentLrk dan urodel surat suara sebagainrana dimaksud ayat (l) hunrf b, sebagainiana tersebut pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang yang berhak men,ilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwak lkan dengan alasan apapun. ## Pasal 29 Panitia pernilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungrtan suara den,;an tidak menutup kerlungkinan kesepakatan calon yang berhak dlpilih untuk mengakhiri pemunglrtan suara sebelum waku yang drtent.ukan atau melebih batas waktu yang ditentukan. ## Pasai 30 Jumlah ten.lpat penrungutan suara disesuaikan dengan jumlah mata pilih, luas ',vilayah dan jarak jangkau oleh pemilrh ## BAB VI ## PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA ## Pasal 31 - (1)Setelah pemrlih nrenggunakan hak pilihnya urtuk memberikan suaranya Panitia pemilih meminta kepada masing-masing calon yang berlrak dipilih agar menugaskan I orang pernilih untuk nien!adr saksr dalarn perhitungan sLrara. - (2)Perhitungan suara tetap berjalan tems pemrlihan dianggap sah. ## Pasal 32

Verifikasi: - (l)Panirtia pernililian nrer.ubr-rka kotak suara yang nrasuk, dengan disaksikan oleh calon clan penrilih yang hadir. (2) Setiap .. - (2)Setiap leml,ar surat sllara vang diberikan kepada calon yang berhak dip lih dan kemudian panitia membaca nanra calon yang berhak dipr ih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya drpapan tulis di tempat terbuka, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh sernua pemilih yang hadir. ## Pasai 33 - (1)Surat suara ci anggap tidak salr apabila : - a. Tidak mer rakai surat suara yang teiah ditentukan.

Verifikasi: - b. Tidakterdapattanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara.

Verifikasi: - Ditanda tangani atau nrembuat tanda yang menunjukkan identitas pernriih. c - Memberikarl suara ulrtuk lebih dari satu calon yang berirak dipilih. d. - Menentrikain calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yangtelah ditentukan. e - Mencoblos diluar gans lingkaran tanda gautbar yang disedia kan. f - (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumurnkan kepada pemiiih pada saat itu.;uga - (3) Dalarn hal terjadi perberlaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya sur?t suara, antara panitia pemilih dengan calori atari saksi maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat ## Pasal 34 - ( I ) Calon yang berhak dip iiih yang memperoleh suara terbanyak sekiirai:g-kuiangfi'-a l/5 dari jumlah pernilih yang mengg'.rnakal hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih. (2) Apabila... - (2)Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun me'dap;r dr-rkungan suara terbadyak sebagaimana dimaksud ayat (l) panitr r pemilihan mengadakan pemihhan ulang.

Penandatangan: - (3)Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dinraksr-rd ayat (2',t hasilnya tetap sama, maka BPD menunjuk pejabat Kepala Desa. ## BAB VII ## PENETAP AN CALON TERPILIH ## Pasal 35 - (l)Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyuslrn, menandatangani dan membacakan Berita Acara pemilihan dan menyerahkan kepada ketua panitia penrilihan.

Verifikasi: - (2)Berita aeara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (I) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan pada saat itu juga.

Penandatangan: - (3)Apabila ket'a pemrlihan berhalanga', dapat didelegasrkan kepada sekretaris atall anggota panitia pemilihan. - (4)Ketua panitia sebelum mengunrunrkan caron terpitih memberikan kesempatan kepada ketua BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan. - (5)Ketua pa'itia pemilihan nengumumkan hasir pemilihan caion yang berhak dipiiih dan menyatakan sahnya pemrlihan calon terpilih. ## Pasal 36 - (1) Apabila lebih dari I (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan s.rara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasai 34 ayat (l) dengan jumlah yang sami, maka diadakan pemilihan ,lang dengan perolehan jurnlah clukungan si-iara terbanyak yang sama. (2) Pernilihan - (2)Pemilihan ulang sebagaimana dirnaks*d ayat (l) dilaksanakan selambat-lanibatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.

Penandatangan: - (3)Dalam hal pemilihan ulang sebagarmana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih cian diangkat sebagai Kepala Desa menjadi hak BPD. ## Pasal 37 Segera sstelah selesai pelaksanaan pemilihan calon terpilih, ketua panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada ketua BpD dilengkapi berita acara pemilihan. ## BAB VXII ## PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ## Pasal 3ll

Penandatangan: - (l)Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BpD dan disahkan oleh Bupati Batang Hari selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati Batang Hari.

Penandatangan: - (2) Petikan Keputusan Bupati Batang Hari sebagaimana dimaksud ayat (1) berlakLr sejak saat pelantikan.

Penandatangan: - (3)Kepada calon terpihh yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati Batang Hari. ## Pasal 3!)

Penandatangan: - (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpahrjanji dan dilantik oleh Bupatr Batang Hari.

Penandatangan: 2. (2)Susunan kata-kata sumpah/jar1i Kepala Desa adalah sebagai berikut : " Dgmi

Penandatangan: - " [)enti Allah (Tuhan), saya bersLrmpah/berjanli bahrva saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa detgan sebaikbaiknya, sejLrjur-jujumya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-unclang Dasar 194-5 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlakr.r bagi Desa, f)aerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ". ## Pasal 40

Penandatangan: - ( l) Pengucapan sumpalr/janjr dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) diselenggarakan dipusat Pemerintahzm Desa dalam suatlr upacara yang dihadin oleh BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Penandatangan: - (2) Setelah mengucapkan sr"rmpah/janji dan pelar-rtikan Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan. ## Pasal 4l

Penandatangan: Pada upacara pengucapan sunrpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Kepala Desa yang akan ditantik berpakaran Dinas upacara berwama putih. ## Pasal 42

Penandatangan: - (i) Pelantikan dan pengucapan surnpahijanji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa Jabatau Kepala Desa yang bersangkr"rtan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. - (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebag:imana diuraksuci pada ayat (l), jatuh pada pada hari libur maka pelarrtikan dilaksanakan pada hari kerya berikutnya atau sehari sebelum libur.

Penandatangan: - (3)Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat diiaksanakan tepat pada rvaktu karena alasan-aiasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat drtunda selama-larnanya I (satu) bularr sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas . Pasal43 ... ## Pasal 43

Penandatangan: - ( l) Kepala Desa diangkat tntuk masa jabatan 5 (hnra) tahtur terhituug ' ' t,iloitanggal PelantikannYa

Penandatangan: - (2) Kepala Desa yane berprestasi nrempunvai kondite baik dan memenuhi o""rul?'ol"'i'0" ii'"i;;i'; untuk dipilih kernbali pada masa jabatan berikutnYa' - {3)Apabila nrasa jabatan kedua telah berakhir' yang bersangkutan tidak boleh Ai"uf"nftut 'ft"ttl'fi untuk nrasa labatan ketigakalinya di desa Yang bersangkutan' ## BAB IX

Penandatangan: ## TUGAS KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KEPALA DESA Pasal 44

Penandatangan: - (l)Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah ; - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. - b. Menrbina kehidupan masyarakat desa' - c. Ivlembina Perekonomian desa' - d. Nlemelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa' - e Ivlendamaikan perselisihan masyarakat di desa'

Penandatangan: - f. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukkan kttasa hukunrnya' - g. lvlengajukan rencana Peraturan Desa bersama dengan BPD'

Distribusi: - (2) Peny'el enssaraan Pemerintaha"-?::.T*:::11?i#Httfi $i f ? ifi T.iiliX1,ff'll;F ; 1"5 T:k; i:3:?l " :nl;1:l avat " ( I ) n"'Yi i ::T :tH j ;' ;;,," ;i;;';k." ;ya kepa da p emerintah untuk kepentlngan tlal .-,-L-.^^,. (-nmqt :'*#;;;;iil''u Hari dengan tembusan camat (30 Untuk

Penandatangan: - (3)unt'k mendamaika' perserisihan sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf e Kepala Desa iiapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa. - (4)Segala perselisihan yang terah didamaikan oreh Kepara Desa bersifat mengikat piha k-p ihak yang berselisih. ## Pasal 45 - (1)Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalanr. pasal 44 Kepara Desa wajib bersikJj dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta iidak mempers,lit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penandatangan: - (2) Kepala Desa yang bersikap dan beftindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melarr-ri teglrran tertulis tiga kali berrunrt-turut oleh BpIi ## Pasal 46

Penandatangan: - (l)Kepala Desa rnemimpin penyelenggaraan pemerintarran Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersanra BpD.

Penandatangan: - (2) Dalam melaksanakan tugas cran kewajiba'nya Kepara Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalLrr BpD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Batang Hari dengan tembusan kepada Camat.

Penandatangan: - {3) Pertanggungjawaban dan lapomn peraksanaan t,gas Kepala Desa sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) disamplikan ,ekr.ung\_ kurangnya sekali dalarn satu tahun pada seiiap akrrir tahun anggaran.

Penandatangan: - (4) Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati Batang Hari, crerrgan tembusan kepada Camat terdin dari : - a. Laporan kependr-rdukan. - b Laporan kegiatan harian. - c. Laporan kegiatan ekoiiomi dan pembangunan. - d Dan lain-lain Pasal 47 ## Pasal 47

Penandatangan: ## Kepala Desa dilarang : - ( I ) Melakukan kegiatan-kegiatan ataLr melalaikan ti'dakan yang menladi kewa.libannya, yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Penrerintah Daerah dan pemerintah. - (2) Melakukan perbuatan yang bertentangan clengan peraturan perundanq-undangan ya'g berraku dan atau berteniangan dengan norma-no.rma yang hid,p dalam nrasyarakat dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghila'gka* kepercayaan nrasyarakat terhadap kepe'rimpinnan sebagai llepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjuclian dan atau mabuk-mabukan. ## BAB X ## PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA ## Pasal 48

Penandatangan: - (l)Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksa'akan setelah adanya persetujuan tertulis dan Bupati Batang Hari - (2) Hal-hal yang dikecr-ralikarr dari ketentr.rzur-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah : - a. Teftangkap tangan nrelakukan trndak pidana kejahatan yatlg diancanr dengan pidana penjara linia tahr-rn atau ljih. - b. Sebagai tertuduh merak'kar tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukunran mati

Penandatangan: - (3)Tirdakan penyidikan sebagainiana rlimaksud pacla ayat (2) dilaporkan kepada Bupati seianrbat-rambarnya ciua kaii iiLra p,iuh empat.jam Pasal 49 ## Pasal 49

Penandatangan: - (l)Kepala Desa yang tertuduh atau tersangka dalam sr.ratu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sernentara dan ditetapkan dengan keputusan Br"rpati Batang Hari.

Penandatangan: - (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD clari perangkat desa yang ada.

Penandatangan: - (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbuki melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan rintuk rnencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara.

Penandatangan: - (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pefiatra, terbuktl melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan nrelakukan Lrpaya banding, maka selambatlambatnya 1 (satu) tahun se.1ak putusan pengadiian trngkat pefiama Lrpaya banding dinaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati Batang Hari agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan. ## Pasal 50

Penandatangan: - (i) Kepala Desa yang melalaikan tlrgasnya, sehingga memgikan masyarakat Desa, Daerah dan Negara dikenakan sanksi adrninistratif berupa tegnran atau pemberhentian sementara.

Penandatangan: - (2) Kepala Desa yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum atau nomra-norn.la yang hidup dan berkembang dalarn masyarakat, maka Kepala Desa diberhentikan sebagaimarta dirnaksud pada pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah ini. Pasal 5i ## Pasal 5l

Penandatangan: - (l) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kervajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam nrenlalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturutturut, maka salah seorang perangkat desa ditunjuk oleh BPD untr'rk nenjalankan tllgas wewenang dan kervajiban sebagai Kepala Desa

Penandatangan: - (2)Apabila setelah 6 (enam) br"rlan berdasarkan keterangan Doker Pemerintah bahr.va Kepala Desa dimaksud belunr dapat menjalankar] tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD, Bupati Batang Hari menrberhentikan yang bersangkutarr dari jabatannya dan menetapkan penjabat Kepala Desa. ## Pasal *52

Penandatangan: - (l)BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akarr berakhimya nrasa jabatan Kepala Desa secara teftulis selama 6 (enanl ) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Penandatangan: - (2)Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyan-rpaikan pertanggungiawaban akhir masa jabatan kepada BPD.

Penandatangan: - (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera menrperoses pemilihan Kepala Desa yang barrr. ## Pasal 53

Penandatangan: - ( l) Pertanggunglawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD ternrasuk pertanggllngJarvabau keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan daiam jangka rvaku paling lama 3 (.tiga) ntinggu disampaikan kembali kepada BPD.

Penandatangan: - (2) Dalam hal pertanggungjarvaban Kepala Desa yang telah dilengkaoi atau disernprimakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengtrsulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Batang Hari Pasal ,5,1 ... ## Pasal 54

Penandatangan: Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati Batang Hari atau trsul RPD karena : - Meninggal dr-luta. a - N'lengajukan pertnintaan sendiri' b - Tidak lagi nremeuuhi syarat dan atau melanggar sttrtrpah I janji' C

Penandatangan: - Berakl'rir rnasa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru' d - Melakukan perbuatan yang berlentangan dengan ketentttan ferat,,ran perundang-undangan yang berlakn dan atalt nonna yallg iridup dan berkenlbang dalam masyarakat desa' - Ditolak pertanggung lawabannya oleh BPD f. ## Pasal 55

Penandatangan: - (l)Apabila penyelenggaraan pencalonatr dan penrilihan Kepala Desa tidak dapat aitat sa,iat an tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati BatangHaridapatnrenrpelpanjangwaktttselarrra-laniarryal(satrr) bulan derrgan ietentLran Kepala Desa yang bersangkrrtan tetap nielaksattakan tllgas.

Penandatangan: - (2)Apabila perpanjang:tn waktrt sebagainrana clin-raksrrd pada avat (l) ' 'U"tu* .utup, -BP"D mengnsulkan calon Pen-iabat Kepala Desa kepada Bupiti Batang Harr dari perangkat Desa' ## Pasal -s6

Penandatangan: - (I)Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan derrgan Keputttsan ' 'eLrp"ati *nutung Hari atas-Lrsr-rl BpD dari perangkat desa yang menrennh i PersYaratan'

Penandatangan: - {2)NlasajabatarrKepalaDesasebagaitnanaclirnaksudpadaayat(1) selama-lamanya i (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan' (3) Tugas

Penandatangan: - (3)Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang diangkat adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajihan Kepala Desa. ## Pasal 57

Penandatangan: Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa labatamya tidak dapat diberhentikatt dengan alasan sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri ## Pasal 58

Penandatangan: Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan : - a. Dalam jabatan stnrktural atau fungsional, atau terlebih dahulu mendapat izinlpersetquan dari pejabat yang berwerrang. - b. Sebagar Kepaia Desa di desa lain. ## Pasal ,59

Penandatangan: - (l) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan rurtuk sementara waku dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Penandatangan: - (2)Gati dan penghasilarr lainnya lang berhak diterima Pegarvai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayar oleh Instansl induknya dan tetap menerinra hak-hakn-va sebagai Kepala Desa sesuai dengan peratlrran perundang-undangan yang berlaku.

Penandatangan: - (3)Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan diberikan kenaikkan ga.ji berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## Pasal 60

Penandatangan: - (l)Terhadap kepala Desa yang akan habis masa jabatannya dilakukan evaluasi aklrir masa jabatan oleh tim vane dibentuk oleir BPD setelah berkonsultasi dengan Bupatr Batang Hari. (2) Evaluasi - (2)Evaluasi sebagairnana dimaksud ayat (l) diraksanakan selarnbatlambatnya 6 (enant) bLilan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan. ## BAB XI

Penandatangan: ## PENGANGK ATAN PENJABAT KEPALA. DESA Pasal 6l

Penandatangan: - (l)Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Brrpati Batang Hari

Penandatangan: - (2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksr.rd dalam ayat (l) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau perangkat clesa rain ya'g ditunj*k olelr BPD dan pengangkatannya ditetapkan clengan Keputusan Bupati Batang Hari.

Penandatangan: - (3)Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dirantik oreh Bupati Batang Hari atau ditugaskan kepada pejabat yang ditunjuk. ## BAB XII

Penandatangan: ## BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 62

Penandatangan: - (l)Besamya biaya penlilihan Kepala Desa ditentukar oreh BpD atas usul panitia pemilihan. - (2)Biaya pemilihan sebagairnana dinraks,cl pada ayat {1) dibebankan pada Anggaran Penclapatan dan Belanja Desa.

Penandatangan: - (3)Pembebanan biaya pemilihan kepada para caron Kepala Desa tidak dibenarkan BAB XIII KETENTUAN PER{LIHAN Pasal 63 ## Pasal 63

Penandatangan: - ( I)Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat wa}&lt;tu, pejabat yang berwenang dap at memp erpanjan g walctun ya uutuk selam a -lamanya 3 (tiga) bulan" kepada Kepala Desa yang lanra untuk tetap melaksanakan tugas sanpai drlantiknya Kepala Desa hasil perniiihan.

Penandatangan: - (2) Apabila perpanjangan waku sebagaimana dimaksr-rd ayat ( l) temyata belum cukup, niaka pejabat yang belwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa. - (3) Biaya pemilihan dibebankan kepacla bantuan dari APBD Batang Hari dan APPKD desa yang bersangkutan, dan diupayakan sehemat nrungkin.

Penandatangan: - (4)Anggota panrtia pemrlihan Kepala Desa dan atau siapapur juga yang terbr-rkti nrelakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihal Kepala Desa r-rntuk kepentingan pr:ibadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan penurdang-undangan yang berlaku. - (5)Apabila ditemukan pen)'unpangan jumlah sLrara hasil pemiiihan, yang sengaja atau tidak sengaja drlakukan oleh panitia pemilihan atau siapapun juga, maka proses penyelesaian diatr-rr dalan-r Tata Tertib Pen.rilihan - (6)Panitia pemiliharr serta siapapLur juga yang terbukti melalrukan penyimpangan sebagainrana dimaksud ayat (-5) di atas di tindak sesuai dengan peratlr ran perun dan g-undan gan yan g berlakr-r. ## BAB XI'V ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 6zl

Penandatangan: - (l) Ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksr"rd dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk nrelakukan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa (2) Hal-hal ...

Penandatangan: - (2)Hal-hal yang beh-rm diatr,rr dalam Peraturan Daerah ini sepanlang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebilr lanjr.rt dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

Penandatangan: - (3) Pada saat Peraturan Daerah ini nrulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpair / Janji dan Pelantikan Kepala Desa ( Lembaran Daerah Nomor l2 Tahun 1982 Seri D Nomor 7 ) duryatakan tidak berlaku. ## Pasal 65

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratumn Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Di Sahkan di Muara Bulian pada tanggal 29 Mei 2000

Penandatangan: BUPATI BA'|ANG HARI dto M. SAN{AN CHATIB.

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian. pada tanggal 29 Mei 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dto ## SYAFRUDDIN E}'FENDI LEIVIBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2OOO NOMOR 8 I
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini
- (3)Tancla gambar sebagaintana dimaksud ayat (l), hLrruf b Pasal irti tidak boleh rnenggunakart tanda ganrbar organisasi pesefta perrrilu dan bukan tanda ganrbar \ranra

## BAB V

## PEL,{KSANAAN PEMUNCUTAN SUARA

## Pasal 25

- ( I ) Sebelum nielaksanakan oemut.rgutan slrara, parritia penrilihan nreurblika kotak sLrara dan nremperlihatkanuya kapada pzrra penrilih bahr.ra kotak srrara daiarl keadaan kosong serta nrenutupltya kembali" rnengur.rci dan ntenl'egel dengau rrenggunal&lt;an keftas yang dibubuhi cap atau s€rtempel panitia pemilrhan.
- (2) Selama pelaksauaan peurungutan sr"rara berlangslmg, anak kunci dipegang oleh ketLra panitia pemilihan.

## Pasal 26

- (l)Penrilih yang hadir diberikan selenrbar surat suara oleli panitia pem i I iirarr rnela lu i penran ggilan berdasarkan unrtan daftar hadrr.

(2) Sebelum

- (2)Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilir harus berada ditempat yang telah drtentukan untuk meng kuti pelaksanaan penrungntan suara.
- (3)Paniti,r pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak men,ilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwak lkan dengan alasan apapun.

## Pasal 29

Panitia pernilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungrtan suara den,;an tidak menutup kerlungkinan kesepakatan calon yang berhak dlpilih untuk mengakhiri pemunglrtan suara sebelum waku yang drtent.ukan atau melebih batas waktu yang ditentukan.

## Pasai 30

Jumlah ten.lpat penrungutan suara disesuaikan dengan jumlah mata pilih, luas ',vilayah dan jarak jangkau oleh pemilrh

## BAB VI

## PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

## Pasal 31

- (1)Setelah pemrlih nrenggunakan hak pilihnya urtuk memberikan suaranya Panitia pemilih meminta kepada masing-masing calon yang berlrak dipilih agar menugaskan I orang pernilih untuk nien!adr saksr dalarn perhitungan sLrara.
- (2)Perhitungan suara tetap berjalan tems pemrlihan dianggap sah.

## Pasal 32

- (l)Panirtia pernililian nrer.ubr-rka kotak suara yang nrasuk, dengan disaksikan oleh calon clan penrilih yang hadir.

(2) Setiap ..

- (2)Setiap leml,ar surat sllara vang diberikan kepada calon yang berhak dip lih dan kemudian panitia membaca nanra calon yang berhak dipr ih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya drpapan tulis di tempat terbuka, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh sernua pemilih yang hadir.

## Pasai 33

- (1)Surat suara ci anggap tidak salr apabila :
- a. Tidak mer rakai surat suara yang teiah ditentukan.
- b. Tidakterdapattanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara.
- Ditanda tangani atau nrembuat tanda yang menunjukkan identitas pernriih. c
- Memberikarl suara ulrtuk lebih dari satu calon yang berirak dipilih. d.
- Menentrikain calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yangtelah ditentukan. e
- Mencoblos diluar gans lingkaran tanda gautbar yang disedia kan. f
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumurnkan kepada pemiiih pada saat itu.;uga
- (3) Dalarn hal terjadi perberlaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya sur?t suara, antara panitia pemilih dengan calori atari saksi maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat

## Pasal 34

- ( I ) Calon yang berhak dip iiih yang memperoleh suara terbanyak sekiirai:g-kuiangfi'-a l/5 dari jumlah pernilih yang mengg'.rnakal hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.

(2) Apabila...

- (2)Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun me'dap;r dr-rkungan suara terbadyak sebagaimana dimaksud ayat (l) panitr r pemilihan mengadakan pemihhan ulang.
- (3)Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dinraksr-rd ayat (2',t hasilnya tetap sama, maka BPD menunjuk pejabat Kepala Desa.

## BAB VII

## PENETAP AN CALON TERPILIH

## Pasal 35

- (l)Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyuslrn, menandatangani dan membacakan Berita Acara pemilihan dan menyerahkan kepada ketua panitia penrilihan.
- (2)Berita aeara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (I) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan pada saat itu juga.
- (3)Apabila ket'a pemrlihan berhalanga', dapat didelegasrkan kepada sekretaris atall anggota panitia pemilihan.
- (4)Ketua panitia sebelum mengunrunrkan caron terpitih memberikan kesempatan kepada ketua BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (5)Ketua pa'itia pemilihan nengumumkan hasir pemilihan caion yang berhak dipiiih dan menyatakan sahnya pemrlihan calon terpilih.

## Pasal 36

- (1) Apabila lebih dari I (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan s.rara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasai 34 ayat (l) dengan jumlah yang sami, maka diadakan pemilihan ,lang dengan perolehan jurnlah clukungan si-iara terbanyak yang sama.

(2) Pernilihan

- (2)Pemilihan ulang sebagaimana dirnaks*d ayat (l) dilaksanakan selambat-lanibatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3)Dalam hal pemilihan ulang sebagarmana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih cian diangkat sebagai Kepala Desa menjadi hak BPD.

## Pasal 37

Segera sstelah selesai pelaksanaan pemilihan calon terpilih, ketua panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada ketua BpD dilengkapi berita acara pemilihan.

## BAB VXII

## PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

## Pasal 3ll

- (l)Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BpD dan disahkan oleh Bupati Batang Hari selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati Batang Hari.
- (2) Petikan Keputusan Bupati Batang Hari sebagaimana dimaksud ayat (1) berlakLr sejak saat pelantikan.
- (3)Kepada calon terpihh yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati Batang Hari.

## Pasal 3!)

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpahrjanji dan dilantik oleh Bupatr Batang Hari.
2. (2)Susunan kata-kata sumpah/jar1i Kepala Desa adalah sebagai berikut :

" Dgmi

- " [)enti Allah (Tuhan), saya bersLrmpah/berjanli bahrva saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa detgan sebaikbaiknya, sejLrjur-jujumya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-unclang Dasar 194-5 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlakr.r bagi Desa, f)aerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

## Pasal 40

- ( l) Pengucapan sumpalr/janjr dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) diselenggarakan dipusat Pemerintahzm Desa dalam suatlr upacara yang dihadin oleh BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Setelah mengucapkan sr"rmpah/janji dan pelar-rtikan Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

## Pasal 4l

Pada upacara pengucapan sunrpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Kepala Desa yang akan ditantik berpakaran Dinas upacara berwama putih.

## Pasal 42

- (i) Pelantikan dan pengucapan surnpahijanji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa Jabatau Kepala Desa yang bersangkr"rtan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebag:imana diuraksuci pada ayat (l), jatuh pada pada hari libur maka pelarrtikan dilaksanakan pada hari kerya berikutnya atau sehari sebelum libur.
- (3)Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat diiaksanakan tepat pada rvaktu karena alasan-aiasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat drtunda selama-larnanya I (satu) bularr sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas .

Pasal43 ...

## Pasal 43

- ( l) Kepala Desa diangkat tntuk masa jabatan 5 (hnra) tahtur terhituug ' ' t,iloitanggal PelantikannYa
- (2) Kepala Desa yane berprestasi nrempunvai kondite baik dan memenuhi o""rul?'ol"'i'0" ii'"i;;i'; untuk dipilih kernbali pada masa jabatan berikutnYa'
- {3)Apabila nrasa jabatan kedua telah berakhir' yang bersangkutan tidak boleh Ai"uf"nftut 'ft"ttl'fi untuk nrasa labatan ketigakalinya di desa Yang bersangkutan'

## BAB IX

## TUGAS KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KEPALA DESA Pasal 44

- (l)Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah ;
- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- b. Menrbina kehidupan masyarakat desa'
- c. Ivlembina Perekonomian desa'
- d. Nlemelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa'
- e Ivlendamaikan perselisihan masyarakat di desa'
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukkan kttasa hukunrnya'
- g. lvlengajukan rencana Peraturan Desa bersama dengan BPD'
- (2) Peny'el enssaraan Pemerintaha"-?::.T*:::11?i#Httfi $i f ? ifi T.iiliX1,ff'll;F ; 1"5 T:k; i:3:?l " :nl;1:l avat " ( I ) n"'Yi i ::T :tH j ;' ;;,," ;i;;';k." ;ya kepa da p emerintah untuk kepentlngan tlal .-,-L-.^^,. (-nmqt :'*#;;;;iil''u Hari dengan tembusan camat (30 Untuk

- (3)unt'k mendamaika' perserisihan sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf e Kepala Desa iiapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
- (4)Segala perselisihan yang terah didamaikan oreh Kepara Desa bersifat mengikat piha k-p ihak yang berselisih.

## Pasal 45

- (1)Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalanr. pasal 44 Kepara Desa wajib bersikJj dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta iidak mempers,lit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan beftindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melarr-ri teglrran tertulis tiga kali berrunrt-turut oleh BpIi

## Pasal 46

- (l)Kepala Desa rnemimpin penyelenggaraan pemerintarran Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersanra BpD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas cran kewajiba'nya Kepara Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalLrr BpD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Batang Hari dengan tembusan kepada Camat.
- {3) Pertanggungjawaban dan lapomn peraksanaan t,gas Kepala Desa sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) disamplikan ,ekr.ung\_ kurangnya sekali dalarn satu tahun pada seiiap akrrir tahun anggaran.
- (4) Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati Batang Hari, crerrgan tembusan kepada Camat terdin dari :
- a. Laporan kependr-rdukan.
- b Laporan kegiatan harian.
- c. Laporan kegiatan ekoiiomi dan pembangunan.
- d Dan lain-lain

Pasal 47

## Pasal 47

## Kepala Desa dilarang :

- ( I ) Melakukan kegiatan-kegiatan ataLr melalaikan ti'dakan yang menladi kewa.libannya, yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Penrerintah Daerah dan pemerintah.
- (2) Melakukan perbuatan yang bertentangan clengan peraturan perundanq-undangan ya'g berraku dan atau berteniangan dengan norma-no.rma yang hid,p dalam nrasyarakat dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghila'gka* kepercayaan nrasyarakat terhadap kepe'rimpinnan sebagai llepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjuclian dan atau mabuk-mabukan.

## BAB X

## PEIVIBERHENTIAI.{ S EM ENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPA LA DESA

## Pasal 48

- (l)Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksa'akan setelah adanya persetujuan tertulis dan Bupati Batang Hari
- (2) Hal-hal yang dikecr-ralikarr dari ketentr.rzur-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :
- a. Teftangkap tangan nrelakukan trndak pidana kejahatan yatlg diancanr dengan pidana penjara linia tahr-rn atau ljih.
- b. Sebagai tertuduh merak'kar tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukunran mati
- (3)Tirdakan penyidikan sebagainiana rlimaksud pacla ayat (2) dilaporkan kepada Bupati seianrbat-rambarnya ciua kaii iiLra p,iuh empat.jam

Pasal 49

## Pasal 49

- (l)Kepala Desa yang tertuduh atau tersangka dalam sr.ratu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sernentara dan ditetapkan dengan keputusan Br"rpati Batang Hari.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD clari perangkat desa yang ada.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbuki melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan rintuk rnencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pefiatra, terbuktl melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan nrelakukan Lrpaya banding, maka selambatlambatnya 1 (satu) tahun se.1ak putusan pengadiian trngkat pefiama Lrpaya banding dinaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati Batang Hari agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

## Pasal 50

- (i) Kepala Desa yang melalaikan tlrgasnya, sehingga memgikan masyarakat Desa, Daerah dan Negara dikenakan sanksi adrninistratif berupa tegnran atau pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum atau nomra-norn.la yang hidup dan berkembang dalarn masyarakat, maka Kepala Desa diberhentikan sebagaimarta dirnaksud pada pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5i

## Pasal 5l

- (l) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kervajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam nrenlalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturutturut, maka salah seorang perangkat desa ditunjuk oleh BPD untr'rk nenjalankan tllgas wewenang dan kervajiban sebagai Kepala Desa
- (2)Apabila setelah 6 (enam) br"rlan berdasarkan keterangan Doker Pemerintah bahr.va Kepala Desa dimaksud belunr dapat menjalankar] tugas, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul BPD, Bupati Batang Hari menrberhentikan yang bersangkutarr dari jabatannya dan menetapkan penjabat Kepala Desa.

## Pasal *52

- (l)BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akarr berakhimya nrasa jabatan Kepala Desa secara teftulis selama 6 (enanl ) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2)Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyan-rpaikan pertanggungiawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera menrperoses pemilihan Kepala Desa yang barrr.

## Pasal 53

- ( l) Pertanggunglawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD ternrasuk pertanggllngJarvabau keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan daiam jangka rvaku paling lama 3 (.tiga) ntinggu disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjarvaban Kepala Desa yang telah dilengkaoi atau disernprimakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengtrsulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Batang Hari

Pasal ,5,1 ...

## Pasal 54

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati Batang Hari atau trsul RPD karena :

- Meninggal dr-luta. a
- N'lengajukan pertnintaan sendiri' b
- Tidak lagi nremeuuhi syarat dan atau melanggar sttrtrpah I janji' C
- Berakl'rir rnasa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru' d
- Melakukan perbuatan yang berlentangan dengan ketentttan ferat,,ran perundang-undangan yang berlakn dan atalt nonna yallg iridup dan berkenlbang dalam masyarakat desa'
- Ditolak pertanggung lawabannya oleh BPD f.

## Pasal 55

- (l)Apabila penyelenggaraan pencalonatr dan penrilihan Kepala Desa tidak dapat aitat sa,iat an tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati BatangHaridapatnrenrpelpanjangwaktttselarrra-laniarryal(satrr) bulan derrgan ietentLran Kepala Desa yang bersangkrrtan tetap nielaksattakan tllgas.
- (2)Apabila perpanjang:tn waktrt sebagainrana clin-raksrrd pada avat (l) ' 'U"tu* .utup, -BP"D mengnsulkan calon Pen-iabat Kepala Desa kepada Bupiti Batang Harr dari perangkat Desa'

## Pasal -s6

- (I)Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan derrgan Keputttsan ' 'eLrp"ati *nutung Hari atas-Lrsr-rl BpD dari perangkat desa yang menrennh i PersYaratan'
- {2)NlasajabatarrKepalaDesasebagaitnanaclirnaksudpadaayat(1) selama-lamanya i (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan'

(3) Tugas

- (3)Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang diangkat adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajihan Kepala Desa.

## Pasal 57

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa labatamya tidak dapat diberhentikatt dengan alasan sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri

## Pasal 58

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan stnrktural atau fungsional, atau terlebih dahulu mendapat izinlpersetquan dari pejabat yang berwerrang.
- b. Sebagar Kepaia Desa di desa lain.

## Pasal ,59

- (l) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan rurtuk sementara waku dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2)Gati dan penghasilarr lainnya lang berhak diterima Pegarvai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayar oleh Instansl induknya dan tetap menerinra hak-hakn-va sebagai Kepala Desa sesuai dengan peratlrran perundang-undangan yang berlaku.
- (3)Pegawai Negeri yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan diberikan kenaikkan ga.ji berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 60

- (l)Terhadap kepala Desa yang akan habis masa jabatannya dilakukan evaluasi aklrir masa jabatan oleh tim vane dibentuk oleir BPD setelah berkonsultasi dengan Bupatr Batang Hari.

(2) Evaluasi

- (2)Evaluasi sebagairnana dimaksud ayat (l) diraksanakan selarnbatlambatnya 6 (enant) bLilan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan.

## BAB XI

## PENGANGK ATAN PENJABAT KEPALA. DESA

Pasal 6l

- (l)Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Brrpati Batang Hari
- (2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksr.rd dalam ayat (l) adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau perangkat clesa rain ya'g ditunj*k olelr BPD dan pengangkatannya ditetapkan clengan Keputusan Bupati Batang Hari.
- (3)Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dirantik oreh Bupati Batang Hari atau ditugaskan kepada pejabat yang ditunjuk.

## BAB XII

## BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 62

- (l)Besamya biaya penlilihan Kepala Desa ditentukar oreh BpD atas usul panitia pemilihan.
- (2)Biaya pemilihan sebagairnana dinraks,cl pada ayat {1) dibebankan pada Anggaran Penclapatan dan Belanja Desa.
- (3)Pembebanan biaya pemilihan kepada para caron Kepala Desa tidak dibenarkan

BAB XIII KETENTUAN PER{LIHAN

Pasal 63

## Pasal 63

- ( I)Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat wa}&lt;tu, pejabat yang berwenang dap at memp erpanjan g walctun ya uutuk selam a -lamanya 3 (tiga) bulan" kepada Kepala Desa yang lanra untuk tetap melaksanakan tugas sanpai drlantiknya Kepala Desa hasil perniiihan.
- (2) Apabila perpanjangan waku sebagaimana dimaksr-rd ayat ( l) temyata belum cukup, niaka pejabat yang belwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Biaya pemilihan dibebankan kepacla bantuan dari APBD Batang Hari dan APPKD desa yang bersangkutan, dan diupayakan sehemat nrungkin.
- (4)Anggota panrtia pemrlihan Kepala Desa dan atau siapapur juga yang terbr-rkti nrelakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihal Kepala Desa r-rntuk kepentingan pr:ibadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan penurdang-undangan yang berlaku.
- (5)Apabila ditemukan pen)'unpangan jumlah sLrara hasil pemiiihan, yang sengaja atau tidak sengaja drlakukan oleh panitia pemilihan atau siapapun juga, maka proses penyelesaian diatr-rr dalan-r Tata Tertib Pen.rilihan
- (6)Panitia pemiliharr serta siapapLur juga yang terbukti melalrukan penyimpangan sebagainrana dimaksud ayat (-5) di atas di tindak sesuai dengan peratlr ran perun dan g-undan gan yan g berlakr-r.

## BAB XI'V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6zl

- (l) Ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksr"rd dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk nrelakukan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa

(2) Hal-hal ...

- (2)Hal-hal yang beh-rm diatr,rr dalam Peraturan Daerah ini sepanlang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebilr lanjr.rt dengan Keputusan Bupati Batang Hari.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini nrulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpair / Janji dan Pelantikan Kepala Desa ( Lembaran Daerah Nomor l2 Tahun 1982 Seri D Nomor 7 ) duryatakan tidak berlaku.

## Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratumn Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Di Sahkan di Muara Bulian pada tanggal 29 Mei 2000

BUPATI BA'|ANG HARI

dto

M. SAN{AN CHATIB.

Diundangkan di Muara Bulian. pada tanggal 29 Mei 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

## SYAFRUDDIN E}'FENDI

LEIVIBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2OOO NOMOR 8

I

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABIPATEN BATANG HARI

NOMOR. 8 TAHLN 2OOO.

## TENTANG

## T.TTACARAPENCALONAN,PEMILIHAN,PENGANGKATAN DAN PENIBERHENTIAN KEPALA DESA

## III PENJELASAN UMUM.

Peratr-rran Daerah ini adalah Llntllk tnelaksatlakatr Undang-uttdang Notnor 22 Tahun 1999 tentang Penlerilltalian Daerah khnsusnya pacia Bab Xl pengaturan tentang Desa clan r{eputusan N1entlri Dalam Negeri hNontor 6'l Tahun 1999 tentang l)etlornan Utnttm Pengaturan I\4etrgenai Desa, dimana dalam :?asai 22 ayat (l) tneny:atakan pengaturan lebih lanjut mengenai .lata Cara Perrcalonan, Penlriihan dan Penrberlrentiatr Kepala Desa dttetapkan clalam Peraturaii Daerah kabtrpaten'

Untuk rnenghadapi tantangan Perkenlbangan yar.)g clihadapi cli masyarakat, oiganisasi Petneriutah Desa nrerupakatr subsistenr dari sistenr Peni'elenggaraan Pemerintahan harus lebih cirtrngkatkan kualitasnya Salah satu komponen strategis dalant rnenirgkatkan kualitas orgarlisasi Pernerintah Desa adaIah adanya penrng"katan kualitas .nnlb.. daya marrusia Kepala Desa sebagai perninlpin organisasi Pemerintah Desa dalanl kedi-rdrtkannya s"t u-gui penvelenggara Pemerintahatt' Pel.nbaugtrnan dan Kenrasl'arakatan di DesanYa'

Sistenr penjaringan clan penyaringarl dalatlt seleksi calon Kepala Desa yang chgtrnakan dalam Peratnratr Daerah inr' cliharapkan akan dapat rneningkatkan kualitas Kepala Desa dalam Kabtrparerr Batang Hari, tanpa ntengurangi aspek denlokrasi clalanr proses Pemilihan Kepala Desa'

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL IV

Pasal

Pasa I

Pasal

I cukup jelas

2 cukLrp jelas

l cukup.;elas

Pasal 4

| Pasal | 4 | cukup 1elas. |
|---------|-----|----------------|
| Pasal | -5 | cukup jelas. |
| Pasal | 6 | cukLrp jelas |
| Pasal | 7 | cukrrp lelas |
| Pasal | 8 | cukup jelas. |
| Pasal | 9 | cukup jelas. |
| Pasal | l0 | cukup jelas. |
| Pasal | I I | cukup jelas. |
| Pasal | 12 | cukup jelas. |
| Pasal | l3 | cukup 1elas. |
| Pasal | l4 | cukup jelas. |
| Pasal | l5 | cukup ielas. |
| Pasal | i 6 | cukLrp jelas. |
| Pasal | 17 | cukup jelas. |
| Pasal | 18 | cukup jelas. |
| Pasal | l9 | cukup jelas. |
| Pasal | 20 | cukupjelas |
| Pasal | 2l | cukup jelas |
| Pasal | D, | cukup jelas. |
| Pasal | 23 | cukup jelas. |
| Pasal | 24 | cukup lelas |
| Pasal | 25 | cukup jeias |
| Pasal | 26 | cuktrp jelas. |
| Pasal | 27 | cukuplelas |
| Pasal | 28 | cukup jelas. |
| Pasal | 29 | cukup lelas |
| Pasal | 30 | cukr.rp jelas |
| Pasal | 3l | cukr-rp 1elas, |
| Pasal | 32 | cukr-rp jelas |
| Pasal | 3l | cr-rkup lelas |
| Pasal | 34 | cukup.;elas |
| Pasal | 35 | cukr-rp lelas |
| Pasal | 36 | cukrtp Selas |
| Pasal | 37 | cr.rkup jelas |
| Pasal | 38 | cukup.lelas |
| Pasal | 39 | cukup;elas |
| Pasal | 40 | cukup jelas |
| Pasal | 4l | cLrktrp jelas |
| Pasal | 42 | cuktrp lelas |

Pasal 43

i'

!

F

i:

I

I

I

!

I

| Pasal | +J | cukup r"*, |
|---------|------|---------------|
| Pasal | 44 | cuktp jelas. |
| Pasal | 45 | cukup jelas. |
| Pasal | 46 | cukup jelas. |
| Pasal | A1 | cukup jelas. |
| Pasal | 48 | cukup jelas. |
| Pasal | 49 | cukup jelas. |
| Pasal | 50 | cukup jelas. |
| Pasal | 51 | cukup jelas. |
| Pasal | 52 | cukup jelas. |
| Pasal | 53 | cukup jelas. |
| Pasal | 54 | cukr4r jelas. |
| Pasal | _s5 | cukup jelas. |
| Pasal | _56 | cukup jelas. |
| Pasal | 57 | cukup jelas, |
| Pasal | _s8 | cukup jelas. |
| Pasal | 59 | cukr4r jelas. |
| Pasal | 60 | cukup jelas. |
| Pasal | 6t | cukup jelas. |
| Pasal | 62 | cukup jelas. |
| Pasal | 63 | cukqr jelas. |
| Pasal | 64 | cukup jelas. |
| Pasal | 65 | cukup jelas. |

I-AMPII{AN ' PERATIJRAN DAERAII KARUPATEN tlAl'ANG HAI{I NOMOR : 8 TATILIN 2000

TANDA GAMBAR ])AN ]ANDA PF,M]I,IFIAN KEPAL,, I)} :SA P}LIHAN I)ADN

DISA

K}jCAMATAN :

KABI'PATEN :

DF Si\

PANIT]A P EIV{JI-I} IAN KII'ALA I )ESA

KECAN4AI AN

D|Sr\

KI.,TI-IA

SEKI{t'l'l'AltlS

I:]UI)A tI BA'I'ANC IIAIiI

dt0

1\,I. SAN,IAN C'FI,,\T I B

{i ii

il lt

!l i1

i1

1i ir

ii