PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 99 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo di bidang pemeliharaan kualitas obat-obat kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunarr Perangkat Daerah dan Pasal 32 Peraturan' Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudul&lt;an, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi Kabupaten pada Dinas KeQehatan Kabupaten Situbondo;
Mengingat :
1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 c-lan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 79 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2oog tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50621;
3. Undang-Undang I'lomor 36 Tahun 2,Oog tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4te4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor r6a); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2OO9 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
2. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OLg tentang Pelaksanaan Undang-unciang Nomor 35 Tahun 2oog tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55a\;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Il4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Irlomor 5887) ;
5. L4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten lKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
MEMUTUSI{AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN I{ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Rupati adalah Bupati Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Situbondo. Kabupaten
- 4 . Sekretaris Daerah adalah Sekretari s Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi Kabupaten , sela,rjutnya disingkat UPT GFK, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan latau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT GFK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- uPT GFK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan di bidang pemeliharaan kualitas obat-obat kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya. (1)
- UPT GFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepa.da Kepala Dinas Kesehatan. (2)
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
UPT GFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pemeliharaan kualitas obat-obat kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya.
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT GFK menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran dan pencatatan sediaan farmasi di unit pelayanan kesehatan;
- b. pembinaan pengelolaan sediaan farmasi di sarana pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- d. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SUST'NAN ORGANISASI
- (1) Susunan Organisasi UPT GFK, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Can bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPf GFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## PENJABARAN TUGAS

## Bagian Kesatu Kepala UPT

## Pasal 7

- (1) Kepala UPT GFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemeliharaan kualitas obat-obat kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya.
- (2) Dalam melaksanallan trrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT GFK menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian perencanaan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di unit pelayanan kesehatan;
- b. pengawasan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di unit pelayanan kesehatan;
- c. penerimaan, penyimpanan dan penyalLlran obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di unit pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan pencatatan, evaluasi dan pelaporan obatobatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di unit pelayanan kesehatan;
- e. pembinaan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi lainnya di unit pelayanan kesehatan;
8. pelaksanaan ketatausahaan ; f.
9. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai der,.gan tugas dan fungsinya; dan o b'
10. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas. h.

## Bagian Kedua

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja;
- b. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuang&amp;o, rumah tangga, dan perlengkapan serta peralatan kantor;
- c. melakukan pengadministrasian surat menlrurat dan kearsipan;

- d. melakukan penyediaan, inventarisasi, dan perawatan perlengkapan kantor;
- e. melakukan fungsi koorrCinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala sub Bagian Tata usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

## Bagian Ketiga

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf c terdiri dari :
- b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperruan daram pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsionar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan perundang-untrangan yang berlaku.

## BAB VI

## PENGANGI{ATAN DAN PEMBERHENTIAN DATAM JABATAN

## Pasal 1O

- (1) Kepala UPT GFK diangkat dan diberhentikan oteh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

- (21 Kepangkatan dan Jabatan Kepala UpT GFK ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perund.angan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 1 1

- (1) Kepala UPT GFK wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala UPT GFK berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingall serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT GFK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) setiap laporan yang diterima oleh Kepala upr GFK wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT GFK mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan pasal 2 huruf b, Pasal 6, Pasal T, pasal g, pasal 13, pasal 24, pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Lampiran II peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2OOg tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo khusus yang rnengatur tentang Unit peraksana Teknis Dinas Gudang Farmasi Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mular berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten situbondo. mer;rerintahkan penempatannya

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal EC 2016



BERITA DAERAH I(ABUPATEN SrruBoNDO TAHUN 2OL6 NOMOR g3

## LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

ranggar :30DEC2010

Nomor :

9* Tahun 2Ot6.

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN I{ABUPATEN SITUBONDO