Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 1945 tentang NOMOR3 TAHUN2017 PENGELOLAANTEMPATPEMAKAMAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI OGANKOMERINGILIR, - a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk, telah (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
2. meningkatkan pula kebutuhan tanah pemakaman yang merata di setiap tempat;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan areal pemakaman sebagai fasilitas umum perlu dilakukan penataan secara lebih baik, tertib, teratur, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Mengingat
6. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia iahun 1959 Nomor 73, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara=Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang ...
Menetapkan
2
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaIi, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering!lir Tahun 2013 Nomor 9). 8
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENOGANKOMERINGlLIR dan BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN:
PERATURANDAERAHTENTANG PENGELOLAANTEMPAT PEMAKAMAN
BABI KETENTUANUMUM
Pasall
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir 3
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penye1enggara pemerintahan daerah. 4
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diserahi tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan makam di Daerah. 5
6. Pemakaman
...
3
6. Pemakaman adalah kegiatan menguburkan jenazah, mengkremasi, dan I atau menyimpan abu jenazah.
7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga. 7
8. Tempat Pemakaman Umum yang se1anjutnya disingkat TPUadalah areal tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 8
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan. 9
10. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Tempat Pemakaman Keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukan khusus oleh keluarga.
12. Tanah makam fasilitas adalah tanah makam yang disediakan oleh pengembang perumahan dengan luasan tertentu.
13. Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
14. Nisan makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama serta tanggal lahir dan meninggalnya seseorang.
15. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak dibidang pelayanan pemakaman.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Pasal 2
Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman mencakup penyediaan tempat makam, pembinaan tempat makam, pengawasan tempat makam, dan penyelenggaraan perizinan pemakaman.
Pasal 3
Pengelolaan tempat pemakaman bertujuan untuk memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman.
Pasa14 ...
4
Pasal 4
Pengelolaan tempat pemakaman berlandaskan pada azas ketertiban, kemanfaatan, kekeluargaan, efisiensi dan kegotongroyongan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 5
- (1) Setiap orang yang meninggal dunia, jenazahnya berhak dimakamkan, diperabukan dan/ atau disimpan sesuai agama atau kepereayaan yang dianutnya.
- (2) Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 7
Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya daerah.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 8
Setiap orang yang berkunjung ke tempat pemakaman wajib memelihara kebersihan, keberadaan dan kehormatan tempat makam.
BABIV PENETAPANLOKASITEMPATPEMAKAMAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 9
- (1) Penetapan lokasi untuk keperluan tempat pemakaman umum krematorium dan/ atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan Bupati.
Penetapan ...
5
- (2) Penetapan lokasi tanah untuk ternpat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium danjatau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan hukum swasta/yayasan, harus mendapat izin Bupati.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 14
6
Pasal14
- ( 1) Setiap orang yang memakamkan jenazah di tempat pemakaman umum, krematorium danl atau tempat penyimpanan abu jenasah yang dikelola pemerintah daerah atau pemerintah desa diberikan hak pakai dengan jangka waktu tertentu.
- Setiap orang yang memakamkan jenazah di tempat pemakaman bukan umum, krematorium danyatau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan dau/atau badan hukurrr/yayasan diberikan hak pakai denganjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang. (2)
BABV PENGELOLAAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 15
- (1) Tempat pemakaman umum, krematorium danj'atau tempat penyimpanan abu jenazah milik pemerintah daerah dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat pemakaman umum di desa dikelola Pemerintah Desa.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 16
- (1) Hiasan dan/atau bangunan di atas makam tidak dapat dibangun tempat pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah.
di
- (2) Hiasan danj atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi tokoh masyarakat dan I atau orang tertentu yang ditetapkan Bupati.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 17
Tempat· pemakaman bukan umum, krematorium darr/ atau tempat penyimpanan abu jenazah milik badan dan Zatau badan hukurrr/yayasan dikelola oleh badan dan/ atau badan hukurrr/yayasan yang bersangkutan yang mendapatkan izin dari Bupati.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 18
- (1) Syarat dan tata cara pemberian izin pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/ atau tempat penyimpanan abu jenazah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dapat dilakukan oleh perorangan darr/atau bersifat komersial.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 19
- (1) Untuk ketertiban dalam pemakaman, tempat makam yang terletak di luar tempat pemakaman umum dan/ atau tempat pemakaman bukan umum, diupayakan pemindahannya ke tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman bukan umum.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, tidak diperbolehkan adanya penambahan pemakaman jenazah baru.
BAB VI...
7
BABVI TANAHMAKAM FASILITAS
Pasa120
- (1) Pengembang yang membangun perumahan wajib menyediakan tempat pemakaman yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang sosial.
- (2) Luas tanah makam fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disediakan pengembang perumahanan adalah sebesar 2% (dua perseratus) dari luas tanah yang tercantum dalam izin lokasi.
- (3) Denah atau lokasi makam harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan izin lokasi pembangunan perumahan.
Pasa121
- (1) Tanah makam fasilitas berada di dalam atau di luar areal perumahan.
- (2) Dalam hal tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal perumahan rIlaka lokasinya diupayakan dalam satu desa/kelurahan.
- (3) Untuk ketertiban dan kepentingan lingkungan, pengadaan tanah makam fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibuat secara terpadu sehingga dapat melayani beberapa perumahan dalam satu kawasan perumahan atau pemukiman.
Pasa122
- (1) Tanah makam fasilitas yang diperoleh dari pengembang perumahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tanah makam fasilitas tidak dapat segera diadakan, pengembang perumahan menyetorkan jaminan uang senilai harga tanah seluas 2% (dua per seratus) dari luas tanah yang tercantum dalam izin lokasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penyerahan tanah makam fasilitas, uang jaminan, dan/ atau penyimpanannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BABVII
PENUTUPAN DANPEMINDAHAN LOKASIPEMAKAMAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN
Pasal 23
- (1) Tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium darr/utau tempat penyimpanan abu jenazah karena alasan tertentu dapat ditutup dan I atau dipindahkan lokasinya.
- (2) Penutupan danJatau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Areal bekas tempat pemakaman tirrrum, tempat pemakaman bukan umum, krematorium darr/ atau tempat penyimpan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan digunakan untuk kepentingan sosial danl atau keagamaan.
- (4) Tata cara dan syarat penutupan dan / atau pemindahan lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BABVIII.'"
8
Pasa124
Dinas terkait wajib melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan tempat pemakaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABIX RETRIBUSI
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25
Atas usaha pelayanan pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi yang besamya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
BABX SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26
- (1) Sanksi administrasi dijatuhkan bagi pengembang perumahan yang tidak menyediakan tempat pemakaman fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal20.
- (2) Sanksi administrasi dijatuhkan secara bertahap melalui:
- a. peringatan lisan, untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) hari;
- h. peringatan tertulis, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berikutnya; b
- c. penghentian kegiatan untukjangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan;
- d. pencabutan izin lokasi yang telah diberikan.
BABXI KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasa127
- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan I atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenangpenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya tindak pidana; b
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan adanya tindak pidana; c
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindak pidana; d
me1akukan... e.
9
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; e
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; f.
- g. menyuruh berhenti/ melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan I atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i.
- J. menghentikan penyidikan; j.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BABXII KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28
- (1) Barang siapa mengelola tempat pemakarnan tanpa izin diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)bulan dan Zatau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BABXIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasa129
- (1) Izin hiasan dan/atau bangunan di atas makam yang telah ada sebelum berlaku-nya peraturan daerah ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) Hiasan dan I atau bangunan di atas makam yang telah ada dan belum mempunyai izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lambat tiga tahun setelah peraturan ini berlaku.
BABXIV ...
I
,
BABXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasa130
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 1~ A ,ril

Penandatangan: 2017 BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Penetapan: Diundangkan di Kayuagung pada.u;mggfil 1~ J Fr11 2017 SEKRETARlS DAERAH KAB EN OGANKOMERING ILlR, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILlR TAHUN 2017 NOMOR 3 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 2 2