PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 10 Tahun 2004 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa dalam rangka menegakkan kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Tebo menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan Penyidikan dan pengambilan tindakan kepada setiap pelanggarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu rnernbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( .. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
1. Lembaran Nomor 3969); Mengingat
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang akan dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan ## BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Pertama
KE DU DU KAN
Pasal 2
Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertempat kedudukan di Kantor Satuan Palisi Pamong Praja dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3
Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Menerima laporan atau pengaduan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Melakukan pemeriksaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- i. Melakukan penghentian penyidikan apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut ke penuntut umum, penyidik polri, tersangka atau keluarganya.
- j. Memasuki...
.
- j. Memasuki rumah atau bangunan sehubungan dengan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 5
Untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan Penyidik Polri untuk melakukan upaya paksa.
KEWAJIBAN
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 6
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugasnya wajib
- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut umum melalui Penyidik Polri dibawah koordinasi Kepala Kantor Satuan Palisi Pamong Praja.
- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal
1. Pemeriksaan tersangka
2. Pemasukan Rumah.
3. Penyitaan barang.
4. Pemeriksaan saksi.
5. Pemeriksaan tempat kejadian perkara.
6. Pembongkaran bangunan liar.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
PERSYARATAN
BAB IV - PERSYARATAN
Pasal 7
Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah
- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I ( Golongan II I b).
- b. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau yang berpendidikan khusus dibidang penyidikan dan atau kursus dibidang tehnis operasional dan atau berpengalaman minimal 2 ( dua ) tahun pada bidang tehnis operasional.
- c. Berbadan sehat dinyatakan dengan surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas) atau Dokter Pemerintah yang ditunjuk.
- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut yang mempunyai nilai baik.
PENDIDIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB V - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 8
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan mengikuti kursus dibidang penyidikan.
BAB V - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9
.
Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
BAB V - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya karena
- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Melanggar disiplin kepegawaian ## BAB VI
SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN
BAB V - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu mengangkat sumpah I janji.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah / janji akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilantik oleh Bupati.
- (2) Tata cara pelantikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENDIDIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Prociuk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
KARTU TANDA PENGENAL
BAB VII - KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 14
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Bupati.
Masa
.
- (2) Masa berlakunya tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 2 ( dua ) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dengan sendirinya tidak berlaku apabila memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 15
- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu tanda pengenal sebagai mana di maksud dalam pasal 14 ayat (2) dapat di usulkan perpanjangannya.
- (2) Perpanjangan kartu tanda pengenal harus di ajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya berakhir.
PEMBINAAN
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 16
Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi
- a. Pembinaan umum.
- b. Pembinaan khusus.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 17
- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 18
Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 (dua) meliputi
- a. Pembinaan tehnis juridis dan tehnis administrasi.
- b. Pembinaan pelaksanaan operasional.
PEMBIAYAAN
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 19
- (1) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasional dalam penegakan Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KETENTUAN PERAUHAN
BAB X - KETENTUAN PERAUHAN
Pasal 20
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tugas dan wewenangnya adalah sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ## BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PERAUHAN
Pasal 22
Hal-hal yang belum Cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PERAUHAN
Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Penetapan: Ditetapkan di\_ Muara Tebo \_\_ pada tanggal 12 Januari 2004

Penandatangan: BUPATITEBO, H.A. MADJID MU'AZ

Penetapan: Diundangkan di Mupra Tebo \_ \_ pada tanggal 16 Januari 2004

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO H.DARKUTNI LEMBARAN DAERAH KA\_BUPATEN TEBO TAHUN 2004 NOMOR 10