Unknown BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2008 tentang TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 huruf d dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
Menetapkan
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional ## BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Seseorang yang dapat dipanggil untuk dimintai keterangan adalah :
- a. pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dan/atau berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- b. badan hukum yang diwakili oleh direksi atau pengurus yang bertanggung jawab dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara;
- c. seseorang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara.
Pasal 3
Pemanggilan seseorang untuk diminta keterangan dapat dilakukan oleh :
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Anggota BPK; dan/atau
- d. Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 4
Pemanggilan dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk memperoleh, melengkapi dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.
TATA CARA PEMANGGILAN
BAB III - TATA CARA PEMANGGILAN
Pasal 5
Pemanggilan dapat dilakukan selama pelaksanaan tugas pemeriksaan sampai dengan laporan hasil pemeriksaan disahkan oleh BPK.
BAB III - TATA CARA PEMANGGILAN
Pasal 6
- (1) Pemanggilan dilakukan melalui surat panggilan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Formulir surat panggilan adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 7

Surat Panggilan sekurang-kurangnya memuat :

- a. dasar pemanggilan;
- b. alasan pemanggilan;
- c. nama, jabatan dan alamat terakhir seseorang yang dipanggil;
- d. hari, tanggal, bulan, tahun, tempat dan waktu dilakukan permintaan keterangan;
- e. informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan;

- f. ketentuan tentang sanksi berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; dan
- g. nama, jabatan dan tanda tangan pemanggil.

## Pasal 8

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan langsung ke alamat terakhir yang bersangkutan dengan menggunakan kurir, dan/atau sarana lain dan diterima oleh yang bersangkutan atau orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungan perkawinan, hubungan pekerjaan, atau aparat setempat.
- (2) Surat panggilan diterima oleh seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan permintaan keterangan yang dibuktikan dengan tanda terima.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar secara tertulis, disampaikan surat panggilan kedua, paling lambat 3 (tiga) hari setelah lewat waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan pertama.
- (2) Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan kedua tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar secara tertulis, disampaikan surat panggilan ketiga, paling lambat 3 (tiga) hari setelah lewat waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan kedua.
- (3) Apabila seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan ketiga tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar secara tertulis, BPK melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Alasan yang patut dan wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah:
- a. keadaan jasmani atau rohani yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan memenuhi panggilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- b. keadaan lingkungan dan kondisi geografis yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan memenuhi panggilan;
- c. sedang menjalani tugas negara atau ibadah keagamaan; dan
- d. sedang menjalani penahanan atau hukuman pidana penjara atau kurungan.

## Pasal 10

Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan dengan memberikan alasan yang patut dan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf d permintaan keterangan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat dimana seseorang yang dipanggil tersebut berada.

## BAB IV

## PERMINTAAN KETERANGAN

## Pasal 11

Seseorang yang telah dipanggil secara sah wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan.

## Pasal 12

- (1) Pemanggilan untuk permintaan keterangan dilaksanakan pada hari kerja di kantor BPK yang ditentukan dalam surat panggilan.
- (2) Permintaan keterangan dapat dilakukan oleh :
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Anggota BPK; dan/atau
- d. Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 13

- (1) Hasil permintaan keterangan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) Hasil permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh orang yang memberikan keterangan dan orang yang meminta keterangan.
- (3) Dalam hal seseorang yang dimintai keterangan menolak menandatangani Berita Acara Permintaan Keterangan, penolakan tersebut dicatat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Seseorang yang hadir memenuhi panggilan namun menolak memberikan keterangan, menandatangani Berita Acara Penolakan Pemberian Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (5) Dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPK melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Lampiran IV dan V sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (4) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 15 Agustus 2008


ttd.

Anwar Nasution

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Agustus 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Andi Mattalatta


LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL

:

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

:

3 TAHUN 2008

:

15 Agustus 2008


## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

:

... 20...

Perihal

: Panggilan Pertama Permintaan Keterangan

Kepada Yth

Sdr/Sdri ...

(Jabatan)

Di

(Alamat Terakhir)

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Surat Tugas Nomor ... tanggal ... kami memanggil Saudara untuk hadir pada :

Hari/tanggal

: ________________

Pukul

: ________________

Tempat

: ________________

Menemui

: ________________

Untuk memberikan keterangan guna mendukung dan melengkapi hasil pemeriksaan berkaitan dengan

kegiatan ...

Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (Jabatan),

(Nama Jelas, NIP dan Tanda Tangan)

Catatan :

1. Pemberian keterangan tidak dapat diwakilkan.

2.

...

3. ...

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd.

Anwar Nasution

LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL

:

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

:

3 TAHUN 2008

:

15 Agustus 2008


## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

:

... 20...

Perihal

: Panggilan Kedua Permintaan Keterangan

Kepada Yth

Sdr/Sdri ...

(Jabatan)

Di

(Alamat Terakhir)

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Surat Tugas Nomor ... tanggal ... kami memanggil Saudara untuk hadir pada :

Hari/tanggal

: ________________

Pukul

: ________________

Tempat

: ________________

Menemui

: ________________

Untuk memberikan keterangan guna mendukung dan melengkapi hasil pemeriksaan berkaitan dengan

kegiatan ...

Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, (Jabatan),

(Nama Jelas, NIP dan Tanda Tangan)

Catatan :

1. Pemberian keterangan tidak dapat diwakilkan.

2.

...

3. ...

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd.

Anwar Nasution

LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

:

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

:

3 TAHUN 2008

:

15 Agustus 2008


## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

:

... 20...

Perihal

: Panggilan Ketiga Permintaan Keterangan

Kepada Yth Sdr/Sdri ...

(Jabatan)

Di

(Alamat Terakhir)

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Surat Tugas Nomor ... tanggal ... kami memanggil Saudara untuk hadir pada :

Hari/ tanggal

: ________________

Pukul

: ________________

Tempat

: ________________

Menemui

: ________________

Untuk memberikan keterangan guna mendukung dan melengkapi hasil pemeriksaan berkaitan dengan

kegiatan ...

Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apabila Saudara tidak memenuhi panggilan, BPK akan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, (Jabatan),

(Nama Jelas, NIP dan Tanda Tangan)

Catatan :

1. Pemberian keterangan tidak dapat diwakilkan.

2. ...

3. ...

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd.

Anwar Nasution

Lampiran IV : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman

: 1

Nomor

: 3 Tahun 2008

Tanggal

: 15 Agustus 2008


## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## RAHASIA

## BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

No...

Pada hari ini ...

tanggal ...

bulan ...

tahun dua ribu ...

(...20...)

bertempat di ... mulai pukul ..., oleh kami :

1. Nama

: ________________

Jabatan

: ________________

NIP.

: ________________

2. Nama Jabatan NIP.

: ________________

: ________________

: ________________

3. dan seterusnya

Pihak

yang

meminta

keterangan

berdasarkan

Surat

Tugas

Badan

Pemeriksa

Keuangan

Nomor... tanggal..., telah meminta keterangan dari :

Nama

: ________________

Tempat/tgl lahir

: ________________

Pekerjaan

: ________________

NIP

: ________________

Pangkat/Golongan

: ________________

Jabatan

: ________________

Unit Kerja

: ________________

Agama

: ________________

Status Perkawinan

: ________________

No. Telp. Ktr/Rmh

: ________________

No. HP

: ________________

Alamat tempat tinggal

: ________________

Yang bersangkutan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya hasil pemeriksaan ...

...

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemeriksa, yang bersangkutan memberikan jawaban- jawaban sebagai berikut:

1. Apakah pada saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

Jawaban ...

2. Apakah Saudara mengerti atau mengetahui mengapa pada saat ini Saudara dipanggil oleh Pemeriksa BPK?

Jawaban

...

- (Dalam hal pihak yang dipanggil tidak mengetahui/mengerti mengenai alasan pemanggilan yang dilakukan oleh Pemeriksa, Pemeriksa wajib menerangkan hal tersebut.)

3. Apakah Saudara bersedia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan dengan jawaban benar dan sejujurnya?

Jawaban... ...

4. Apakah

Saudara

bersedia

memberikan

keterangan

mengenai

...

...?

Jawaban... ...

5. Apakah Saudara pernah dimintakan keterangan oleh Pemeriksa BPK sebelumnya? Kalau pernah, kapan dan dalam masalah apa?

Jawaban .. ...

- 6.

dst ...

Jawaban... ...

- 7.

dst ...

Jawaban... ...

Lampiran IV : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman

: 2

Nomor : 3 Tahun 2008

Tanggal

: 15 Agustus 2008

8. dst sampai semua pertanyaan yang diajukan telah selesai ... Jawaban... ...

9. Selama Saudara kami minta keterangan, apakah Saudara merasa mendapat tekanan dan atau paksaan dari kami sebagai Pemeriksa sehingga Saudara merasa tertekan dan tidak bebas dalam memberikan jawaban?

Jawaban... ...

10. Apakah ada hal-hal lain yang akan Saudara sampaikan kepada kami sebagai Pemeriksa? Jawaban... ...

11. Setelah permintaan keterangan ini selesai, kelak apabila diperlukan apakah Saudara bersedia dimintai keterangan lagi oleh Pemeriksa BPK? Jawaban... ...

Setelah Berita Acara Permintaan Keterangan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, untuk menguatkannya membubuhkan tanda tangannya di bawah ini :

KETERANGAN/CATATAN

...

...

...

...

...

...

YANG MEMBERIKAN KETERANGAN

(...)

NIP...

Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ... pada tanggal ... .

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1.

...

(Nama, Jabatan, NIP dan Tanda Tangan)

2. ...

(Nama, Jabatan, NIP dan Tanda Tangan)

3. dan seterusnya.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd.

Anwar Nasution

Lampiran V : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman

: 1

Nomor : 3 Tahun 2008

Tanggal : 15 Agustus 2008


## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## BERITA - ACARA PENOLAKAN PEMBERIAN KETERANGAN

Pada hari

...

tanggal

...

bulan...

tahun...

bertempat

di... mulai pukul ..., oleh kami :

1. Nama Jabatan NIP.

: ________________

: ________________

: ________________

2. Nama

: ________________

Jabatan

: ________________

NIP.

: ________________

3. dan seterusnya

dalam

melaksanakan

tugas

pemeriksaan

berdasarkan

Surat Tugas Nomor...

... tanggal ... telah meminta kepada :

Nama

: ________________

Jabatan

: ________________

...

untuk dapat memperoleh keterangan.

Meskipun kepadanya sudah diberitahukan, dibacakan dan dijelaskan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Pasal 10 huruf d, Pasal 11 dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengenai kewajiban memberikan keterangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

Pasal 9 ayat (1) huruf b

- Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah , dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

## Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

Pasal 10 huruf d

: Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, Pemeriksa dapat meminta keterangan kepada seseorang.

Pasal 11

Pasal 24 ayat (1)

.

: Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.

- Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Lampiran V : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman

: 2

Nomor : 3 Tahun 2008

Tanggal : 15 Agustus 2008

yang bersangkutan tetap menolak untuk memberikan keterangan, dengan alasan :

...

...

...

Demikian Berita Acara Penolakan Pemberian Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ... pada tanggal

... .

YANG MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN (Jabatan),

(...)

NIP...

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1.

...

(Nama, Jabatan, NIP dan Tanda Tangan)

2.

...

(Nama, Jabatan, NIP dan Tanda Tangan)

3. dan seterusnya.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd.

Anwar Nasution