PERATURAN BUPATI MA Nomor 36 Tahun 2017 tentang URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 18 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT ,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Menetapkan :
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 70);
M E M U T U S K A N :
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsikepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
10. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis bidang
penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, sumber daya aparatur, dan pemadam kebakaran;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan penyuluhan, penyidikan dan penyelidikan penegakan perundang-undangan daerah;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan penindakan, pengamanan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan aparatur dan perlindungan masyarakat;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang kesiapsiagaan dan kedaruratan pemadam kebakaran;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD)dan atau/aparatur lainnya;
- g. mengoordinasikan dan membina Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. mengoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja danPemadam Kebakaran;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data dan statistik di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- c. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- e. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- f. melaksanakan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Ketiga Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang penegakan perundang - undangan daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang - undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyeledikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, dan memonitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang - undangan daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1 Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan penuluhan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatasnya;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan pedomandan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah;
- g. menyiapkan bahansosialisasi dan melaksanakan penyuluhan masyarakat tentang ketentuan produk hukum daerah terutama produk hukum yang memuat ketentuan pemberian sanksi apabila dilanggar;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberitahuan tentang Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian pemahaman terhadap tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Uraian tugas Seksi Penyidikan dan Penyelidikan sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penyelidikan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatasnya;
- c. menyiapkan bahan, mengkordinasikan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas ditemukan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah, peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- d. menyiapkan bahan hasil temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang akan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- e. menyiapkan dan menganalisis bahan temuanatau patut diduga terjadinya tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan langkah pengembangan lebih lanjut;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyidikan dan Penyelidikan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Keempat Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Uraian tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang - undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, membina pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. menyusun program, mengoordinasikan dan mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, menganalisa data-data, laporan -laporan dan peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan patroli;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1
Seksi Pengendalian dan Penindakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Penindakan sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian dan Penindakan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian dan penindakan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian dan penindakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian dan penindakan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan penindakan;
- f. menyiapkanbahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam menajaga ketentraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan bahankoordinasi dan kerjasama dengan unsur keamanan dan ketertiban berupa deteksi dini dan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penyelamatan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengendalian dan Penindakan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Pengamanan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Uraian tugas Seksi Pengamanan sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengamanan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamanan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang
pengamanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengamanan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengamanan;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan Instansi lain terkait pengamanan dan pengawalan pejabat dan kegiatan pemerintah serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan membentuk Tim Patroli;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan Patroli;
- i. menyiapkan bahan dan menangani gangguan sesuai standar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengamanan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Kelima
Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Uraian tugas Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang - undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan aparatur, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi - instansi lainnya dalam hal pembinaan personil/aparatur;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menangkal
ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang meliputi pengerahan, pengendalian dan pembinaan potensi dan latihan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1
Seksi Pembinaan dan Pengawasan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengawasan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan dibidang pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan teknis fungsional bagi aparatur satuan polisi pamong prajadan pemadam kebakaran;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyisik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2 Seksi Perlindungan Masyarakat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta keamanan lingkungan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan;
- h. menyiapkan bahan, melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pengarahan, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Keenam Bidang Pemadam Kebakaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pencegahan kebakaran;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan metode, prasarana dan sarana kebakaran;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan petugas pemadam kebakaran waktu tanggap kebakaran dalam daerah kabupaten;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan kebutuhan dasar korban kebakaran;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pertolongan penyelamatan dan evakuasi korbanjiwa, harta dan benda dalam daerah kabupaten;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1 Seksi Kesiapsiagaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Uraian tugas Seksi Kesiapsiagaan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan kebakaran;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesiapsiagaan kebakaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesiapsiagaan kebakaran;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kesiapsiagaan kebakaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan sistem proteksi kebakaran;
- g. menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pencegahan dan penyiagaan keandalan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran;
- i. menyediakan pelatihan pemadaman kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- j. membentuk sukarelawan pemadam kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembentukan satuan pelaksana pemadam kebakaran dipengelola gedung publik,pabrik/industri;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar);
- m. menyiapkan bahan dan menyusun sistem ketahanan kebakaran pengelola bangunan gedung publik, pabrik/industri, perkebunan dan hutan;
- n. menyusunsistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;
- o. menyusun pedoman peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- p. mneyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- q. menyediakan peralatan proteksi kebakaran diruang publik sesuai standar;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesiapsiagaan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Kedaruratan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Uraian tugas Seksi Kedaruratan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan kebakaran;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kedaruratan kebarakaran sesuai dengan ketentuan diatasnya;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemadaman kebakaran secara tepat, akurat dan efisien;
- e. menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem, metode dan peralatan pemadaman kebakaran;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk dalam Daerah kabupaten;
- h. menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan kebakaran untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun dalam kabupaten;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kedaruratan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundan-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 36