Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2014 tentang .m~~?i ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 08 ~ 13 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 DUGAN RAHMAT TUMANYANG MARA ESA BUPATI TABALONG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubaban Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Qa\_~cah\_ Li.nJ~"kat U Tanin dan Daerah Tingkat II Tabalong [Lernbaran Negara Repubiik "maonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruridang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
.
2
2
5.
Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang
- Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4817); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 5
- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 6
- 2010 tentang Pelaksanaan Pcraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 7
- 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana KeIja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 8.
- 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor632); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 9 Republik Indonesia Tahun 2014
- Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor03); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10
- Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor04); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09
- Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten TabalongTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor03); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15
- Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten TabalongTahun 2009 Nomor 15); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02
- Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor01);
/15.
Peraturan
.
/15.
Peraturan
Menetapkan
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 06); 16.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2013
- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 36);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABAWNGTAHUN2014
Pasal 2
- sebagai berikut : Pasal2
Perubahan RKPD
ini
menjadi landasan penyusunan
- (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. (3) Perubahan RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
2. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014. (2) Perubahan RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. (3)
Bab
I.
Pendahuluan
.
Bab II.
Evaluasi Hasil RKPDsampai dengan Triwulan II
Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD
Bab IV. Penutup
/ - Ketentuan...
7
L
-
4
Pasal 3
Pasal3
- (I) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukkan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sarnpai dengan Triwulan n tahun betjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.
- (3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Uraian secara rinci perubahan RKPDTahun 2014 dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- -Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

4

## Pasal4

Dalam hal perubahan RKPD 2014 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2014t maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPDTahun 2014.

## PasalU

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ull dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.