Unknown BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Nomor 1TAHUN Tahun 2017 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI PENUKAL A
Pasal 1
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
- FeRdapatan Daerah
- 'Belanja Daerah
Surplus/(Defisit)
Rp 904,{)A4. 756.116,44
Rp 904.097.993.582.61
(Rp.
53.237.466,71)
Daerah:
- Penerimaan
- Pengeluaran
Pembiayaan Netto lebih Pembiayaan Anggaran Berkenaan
Rp ,0, 53.553.237.466,17
Rp , 53,Q(}Q])GO.OOO,OO
Rp'
.
53.237.466,17
Rp.
0,00
Pasal 2
- :P8DdapatanDaerah sebagaimana dimaksud dalam pasall terdiri dari :
- 'Dana ,perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- ,a Dana Bagi Hasil sejumlah
- ,a. ,Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp 56.924.052.876,44
- Dana Perimbangan sejumlah
Rp 688.268.218.047,00
- c. lcin-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
Rp 158.852.485.193,00
- i:8Itapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis ••.••• lCJtan:
- a Pajak Daerah sejumlah
Rp 29.842.419.610;44
- Retribusi Daerah sejumlah
Rp
2.948.988.866,00
- It. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp
0,00
- •. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yanrl Sah sejumlah
Rp
24.132.q44.400,00
Rp 307.404.785.913,00
- Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp 331.768.432.134,00
- c Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp 49.095.000.000,00
- -lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
- ijenis pendapatan :
- •. Daaa Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
- Daerah Lainnya sejumlah
- k Dana Penyesusian dan Otonomi Khusus sejumlah
- Co Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
- Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
- I Pendapatan Lainnya
Rp 49.041.935.614,00
Rp 17.539.766.000,00
Rp 14.700.745.000,00
Rp 77.570.038.579,00
Pasal 3
- III) BeIcrlja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- ,IBefalja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Iluruf a terdiri dari jenis
- a, Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp 230.676.011.814,61
- b.. Belanja Langsung sejumlah
Rp 673.421.981.768,00
beanja:
- a Belanja Pegawai sejumlah
- b. Belanja Bunga sejumlah
- c. Belan]a Hibah sejumlah
- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten
- IKota dan Pemerintah Desa/Partai Politik sejumlah
- f.Belanja Tidak Terduga sejumlah
Rp 138.732.700.86761
Rp
4.173.756.947,00
Rp
9.385.000.000,00
Rp
- 700.000.000,00
Rp 76.934.554.000,00
Rp 750.000.000,00
- , 8efalja Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis beianja:
- a Belanja Pegawai Sejumlah
- b.. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
- c.Belanja Modal sejumlah
Rp.
9.095.836.368,00
Rp.: 261.36~]5.9.236,00
Rp. 402.956.386.164,00
- III) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari :
- a Penerimaan sejumlah
- b. Pengeluaran sejumlah
- " Penerirnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah
- Rp 53.237.466,17
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank sejumlah
Rp
53.553.237.466,17
Rp 53.500.000.000,00
Rp 53.500.000.000,00
- c. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
Rp
0,00
- . , Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan ':
- a Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah daerah Sejumlah
Rp
0,00
- b. Pembayaran Pokok Utang sejum/ah
Rp 53.500.000.000,00
Pasal 5
## Pasal5
Pasal 309
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari "Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakan bersama antara pemerintah daerah .. --dengan DPRD pada tanggal 07 Desember 2016;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan fJaerah.teotang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang lIir;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Un dang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna'1 Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerhtah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 T~Qun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesta Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4574); -
9. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang .Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentahg Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentcmg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimrma telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012Jentang Perubahan atas Peraturan "". Menteri Dalam Negeri Nomor 32\_ Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita NegaraRepublik lricfonesiaTahun 2012 Nomor 540);
.~'
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang llir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILiR
MEMUTUSKAN
llenelapkan : PERATURAN
DAERAH PENUKAL ABAB LEMATANG ILiR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
"~~l
,"'
Pasal1
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
- FeRdapatan Daerah
- 'Belanja Daerah
Surplus/(Defisit)
Rp 904,{)A4. 756.116,44
Rp 904.097.993.582.61
(Rp.
53.237.466,71)
Daerah:
- Penerimaan
- Pengeluaran
Pembiayaan Netto lebih Pembiayaan Anggaran Berkenaan
Rp ,0, 53.553.237.466,17
Rp , 53,Q(}Q])GO.OOO,OO
Rp'
.
53.237.466,17
Rp.
0,00
Pasal2
- :P8DdapatanDaerah sebagaimana dimaksud dalam pasall terdiri dari :
- 'Dana ,perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- ,a Dana Bagi Hasil sejumlah
- ,a. ,Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp 56.924.052.876,44
- Dana Perimbangan sejumlah
Rp 688.268.218.047,00
- c. lcin-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
Rp 158.852.485.193,00
- i:8Itapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis ••.••• lCJtan:
- a Pajak Daerah sejumlah
Rp 29.842.419.610;44
- Retribusi Daerah sejumlah
Rp
2.948.988.866,00
- It. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp
0,00
- •. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yanrl Sah sejumlah
Rp
24.132.q44.400,00
Rp 307.404.785.913,00
- Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp 331.768.432.134,00
- c Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp 49.095.000.000,00
- -lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
- ijenis pendapatan :
- •. Daaa Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
- Daerah Lainnya sejumlah
- k Dana Penyesusian dan Otonomi Khusus sejumlah
- Co Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
- Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
- I Pendapatan Lainnya
Rp 49.041.935.614,00
Rp 17.539.766.000,00
Rp 14.700.745.000,00
Rp 77.570.038.579,00
Pasal3
- III) BeIcrlja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- ,IBefalja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Iluruf a terdiri dari jenis
- a, Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp 230.676.011.814,61
- b.. Belanja Langsung sejumlah
Rp 673.421.981.768,00
beanja:
- a Belanja Pegawai sejumlah
- b. Belanja Bunga sejumlah
- c. Belan]a Hibah sejumlah
- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten
- IKota dan Pemerintah Desa/Partai Politik sejumlah
- f.Belanja Tidak Terduga sejumlah
Rp 138.732.700.86761
Rp
4.173.756.947,00
Rp
9.385.000.000,00
Rp
- 700.000.000,00
Rp 76.934.554.000,00
Rp 750.000.000,00
- , 8efalja Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis beianja:
- a Belanja Pegawai Sejumlah
- b.. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
- c.Belanja Modal sejumlah
Rp.
9.095.836.368,00
Rp.: 261.36~]5.9.236,00
Rp. 402.956.386.164,00
- III) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari :
- a Penerimaan sejumlah
- b. Pengeluaran sejumlah
- " Penerirnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah
- Rp 53.237.466,17
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank sejumlah
Rp
53.553.237.466,17
Rp 53.500.000.000,00
Rp 53.500.000.000,00
- c. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
Rp
0,00
- . , Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan ':
- a Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah daerah Sejumlah
Rp
0,00
- b. Pembayaran Pokok Utang sejum/ah
Rp 53.500.000.000,00
Pasal5
Ulllill lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 1. tercantum daam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 'DIaah ini,terdiri dari:

- larnpiran I

Ringkasan APBD;

- 2
- Lanpiran /I
- lampiran III
- lanpiran IV
5. lampiran V
- ·· lampiran VI .,~
- lampiran VII
- 'I. lampiran VIII I..
- lampiran IX
- Lampiran X
- 'II. lampiran XI
- Lampiran XII
- D.. larnpiran XIII

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Penjabaran APBD menurut Urusan pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, Belanja program dan kegiatan serta pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelo/aan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per GQlongandan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

- Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan -kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkankembali dalam·tahun qog9Qranini; .-..~/ ~'

Daftar dana cadangan daerah;dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

6

&lt;

Dundangkan di Talang Ubi

H,

#ada tanggal,

ROBBY KURNIAWAN, S.STP M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUI&lt;'Jl;L ABAB LEMATANG ILiR TAHUN 2017 NOMOR

7

## Pasal6

~aan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 1,IIJbanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang I~.

## Pasali

ftF:iIuran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

,Ipr setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan ...-rnpatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan diTalang Ubi

Padatanggal

Januari

2017

BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG IUR


-----

HERI AMALINDO.


Peraturan Daerah

Nomor

1 Tahun 2017

Tanggal

6 Januari 2017

## PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABABLEMATANG ILIR RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017


| URAIAN | JUMLAH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2 | 3 |
| Hasil Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Lainnya | 56.924.052.876,44 29.842.419.610,44 2.948.988.866,00 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | |
| Pendapatan Pajak Daerah | |
| | 24.132.644.400,00 |
| | 688.268.218.047,00 -- ---- |
| | 307.404.785.913,00 |
| | 331:768.432.134,00 |
| | 49.095.000.000,00 |
| | 158.852.485.193,00 |
| | 49.041. 935.614,00 |
| | 17.539.766.000,00 |
| | 14.700.745.000,00 |
| | 77.570.038.579,00 |
| BELANJA | 904.097.993.582,61 |
| BELANJA TlDAK LANG SUNG | 230.676.011.814,61 |
| Belanja Pegawai | 138.732.700.867,61 |
| Belanja Bunga | 4.173.756.947,00 |
| Belanja Hibah | 9.385.000.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 700.000.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | |
| Belanja Tidak Terduga | 76.934.554.000,00 750.000.000,00 |
| Belanja Pegawai | 9.095.836.368,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 261.369.759.236,00 402.956.386.164,00 |
| Belanja Modal | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | ~----------~ (53.237.466,17) |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 53.553.237.466,17 53.237.466,17 |
| Sisa Lebih Perhitungan | 53.500.000.000,00 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |
| Pembayaran Pokok Utang | 53.500.000.000,00 53.500.000.000,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 53.237.466,17 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN "'.- | |
| | 0,00 |
| BUPATl PENUKAL ABAB LEMATANG | ILIR |
| H. HERfAMALINDO | |
| | Halaman 1 |
| DAERAH | |
| Anggaran Tahun Sebelumnya | |
| Anggaran | |


'IMIIINtAM ItIIUMfI" "'''UM''' 'UMGICASAN APID MINUkUT URUIAN ,IMIRINTAHAN DAIIAMDAN O"IANII.II 1111II IN ANtK1AIIIIN lO II \_

-.

-

-

| KODE | URUSAN PEMERI!'~TAHANAN DAERAH | PENDAPA'!'AN | LANlA | LANlA | LANlA |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | TIDAK LANGSUNG | LANGSUNG | JUMLAH IIELAN1A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 15.053.262.137,00 | 95.039.374.436,25 | 505.823.308.805,00 | 600.862.683.241,25 |
| 1.01 | Pendidikan | 0,00 | 72.277.276.238,00 | 27.009.688.820,00 | 99.286.965.058,00 |
| 1.01 . 1.0l.C1 | Dinas Pendidikan | | | 27.009.688.820,00 | 99.28G.965.058,00 |
| 1.02 | Kesehatan | 15.053.262.137,00 | | 58.606.712.549,00 | 76.910.328.071,50 |
| 1.02 . 1.02.01 | Dinas Kesehatan | | | 36.639.981.010,00 | 47.067.308.197,50 |
| 1.O? . 1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi | | | 21.966.731.539,00 | 29.243.019.874,00 |
| 1.03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 375.028.283.L5C,00 | 376.169.739.500,00 |
| 1.03 . 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum | | | 337.246.644.550,00 | 338.388.100.800,00 |
| 1.03 ; 1.04.01 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | | | 35.868.093.700,00 | 35.868.093.700,00 |
| 1.03 . 4.03.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 1.913.545.000,00 | 1.913.545.000,00 |
| 1.04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pj J11 ukiman | | | 37.502.271.186,00 | 38.679.535.807,50 |
| 1.04 . 1.04.01 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemu'kiman | | | 37.4 77 .416.186,00 | 38.654.680.807,50 |
| 1.04 . 1.06.02 | Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran | | | 24.855.000,00 | 24.855.000,00 |
| 1.05 | Ketentrarr.an dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | 2.959.268.000,00 | 3.801.995.521,00 |
| 1.05 . 1.05.01 | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | | | 612.400.000,00 | 1.178.711. 907,00 |
| 1.05 . 1.05.02 | Satuan Polisi Pamong Praja | | | 2.186.408.000,00 | 2.462.823.614,00 |
| 1.05 . 1.06.03 | '. Badan Penanqqular.qan Bencana Daerah | | | 160.460.000,00 | 160.460.000,00 |
| 1.06 | Sosial ) | | | 4.717.085.000,00 | 6.014.119.283,25 |
| 1.06 . 1.06.01 | \ Dinas Sosial | 0,00 | 636.873.906,25 | 2.544.000.000,00 | 3.180.873.906,7.5 |
| 1.06 . 1.06.02 | Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran \\ | 0,00 | 0,00 | 1.142.745.000,00 | 1.142.745.000,00 |
| 1.06 . 1.06.03 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 660.160.377,00 | 1.030.340.000,00 | 1.690.500.377,00 |
| 2 | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | 1.266.000.000,00 | 6.842.456.921,50 | 41.573.264.569,00 | 48.415.721.4,}0,50 |
| 2.01 | Tenaga Kerja | 0,00 | 465.619.286,25 | 1.694.829.066,00 | 2.160.448.352,25 |
| 2.01 . 2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | 1.694.829.066,00 | 2.160.448.352,25 |
| 2.02 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | 561. 980.000,00 | 561.980.000,00 |
| 2.02 . 2.08.01 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak | 0,00 | 0,00 | 561. 980.000,00 | 561.980.000,00 |

------~---.--.

•.

-

..•.-.~-

---.--~-

.\_---\_.\_----,.

..

.-

R1N(;KASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANlSASl

Halaman 1

| tJO,{IIJi),(IOI),OO f:jO.U(lO.OOO,OO | IIH,/~h,t~.;jO,/'l IU.74().6tJ6,]!) | '1.300.500.000,00 | |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,00 | 589.302.245,00 | 4.022.538.500,00 | |
| 0,00 | | | |
| | 589.302.245,00 | 4.022.538.500,00 | |
| | | 4.840.007.0(j3,00 | 5.558.448.175,50 |
| | | 4.840.007.003,00 | 5.558.448.175,50 |
| | | 3.901.220.000,00 | 5.001.145.266,00 |
| | | 4.214.658.300,00 | 5.035.762.375,00 |
| | | 2.171.640.800,00 | 2.171.640.800,00 |
| | | 249.500.000,00 | 249.501).000,00 |
| | | 1.772.140.800,00 150.000.000,00 | 1.772.140.800,00 150.000.000,00 |
| | | 1.380.000.000,00 | 1.945.416.482,50 |
| | | l.330.000.00G,00 | 1.945.416.482,50 |
| | | 2.842.000.000,00 | 3.738.630.136,50 |
| | | 3.203.200.000,QO | 3.861.523.999,00 |
| | | 2.703.200.000,00 500.000.000,00 | 3.361.523.999,00 500.000.000,00 |
| | | 2.898.904.000,00 | 2.898.904.000,00 |
| | | 1.032.705.000,00 | 1.276.652.562,50 |
| | | 66.495.000,00 | 66.495.000,00 |
| | | 12.662.321.000,00 | 17.405.131.449,00 |
| | | 1.628.081.800,00 | 1.628.081.800,00 |


Halaman 2.

| 0,00 0,00 | 0,00 :3. 7()J\.30\). 1'19,00 | I fi I .tlOO.OOO,{XI | 1tJ I ,If00,000,00 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | !).I,{:)~ .11 U,~OO,()O | {l,'XX),":J.1 ,1#19,011 |
| 0,00 | 0,00 | 1.198.718.200,00 | 1.198.718. :ZOO,OO |
| 0,00 -~.- _. __ ._- -- - - --- | 3.704.309.749,00 _ ... - -- -- .. | 4003.400.000,00 _.- .. -. ---- -- | 7.707.709.749,00 ---. -.-. -_. '- - |
| 350.000.000,00 -- ---- -- | 1.038.500.700,00 ---- | 4.903.5S5.000,00 -.- -- -- | 5.942.055.700,00 -. '.--_. -- -- |
| 350.000.000,00 | 1.038.500.700.0{) | 4.903.555.000,00 --- -- -- | . 5.942.055.700,00 -. --- _- -- |
| | | 415.670.000,00 -- ---- | ----, 415.670.000,00 -- ---- -- -- - |
| | | 351.000.000,00 _.,--- -- -- | 351.000.000,00 -- --' --- --- - |
| | | 351.000.000,00 | ... 351.000.000,00 |
| | | 113.363.087.394,00 | 237.414.457.401,86 |
| -- ---- -- 0,00 | ------ -- | - -----------,-- _.- -- -- | 99.70CJ.794.704,50 -- _. --- _._- -- . |
| 0,00 | 2.215.082.000,00 | 51.747.700.000,00 | |
| 0,00 | 9.405.126.924,00 | 25.950.844.573,00 | 53.962.782.000,00 35.355.971.497,00 |
| 0,00 O,OG | 1.729.425.205,00 988.264.327,50 | 2.1S6.763.000,00 702.000.000,00 | 3.886.188.205,00 1.690.264.327,50 |
| 0,00 | 603.713.748,00 | 729.067.500,00 | 1.332.781.248,00 |
| 0,00 | 726.351.620,00 | 702.000.000,00 | 1.428.351.620,00 |
| 0,00 | 842.455.807,00 _ -- | 702.000.000,00 | 1.544.455.807,00 -- -- |
| | ...- | -~---"- 2.492.800.000,00 | -- --_._- . 3.690.257.632,50 |
| | --._- -- ~- | --~ ---- 2.492.800.000,00 | --------. 3.690.257.632,50 ----- |
| -- | -_ .. ,,--- __ ---L | --- -- -- 8.309.267.321,00 | -- -- 10.965.809.571,00 |
| | | ._--. -- -- 432.000.000,00 | -- -.- -.- ... -- -- |
| | . | 7.877.267.321,00 | 432.000.000,00 10.533.809.571,00 |
| ----~---~---- 887.375.493.979,44 --- --- --- | 102.198.941.980,11 --- --- | 15.554.545.000,00 --- --- --- 12.665.745.000,00 | -------- 117.753.486.980,11 -------- |
| --- | | 2.888.800.000,00 | 113.864.686.980,11 3.888.800.000,00 |
| | ----~- | -- ---- | -------- 4.281.308.513,75 -------_. |
| | ----~ | 3.293.300.000,00 -- ---- | |
| | | 3.293.300.000,00 -- ---- | 4.281.308.513,75 -- -- --- -_. |
| | | 1.022.800.000,00 -- ---- | 1.022.800.000,00 -------_. |
| 0,00 I | 0,00 I | 1.022.800.000,00 | 1.022.800.000,00 |


| | | __ | | |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| " | Uru.nn Pam"'tlnUtlutn !'unV'! ponunJitnu | !lJSI3.nt.'Iti6,I'1 . .•... -.-- . | | 53.237.'166,17 |
| 4.04 | Keuangan | 53.553.237.466,17 | | 53.237.466,17 |
| 4.04 . 4.04.06 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 53.553.237.466,17 | 53.500.000.000,00 | 53.237.466,17 |