PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (berlaku 18 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, harkat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya hak-hak dasar perempuan dan Anak, sehingga perlu diatur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
Menetapkan : KEKERASAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
ASAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Perlindungan Korban berasaskan Pancasila dan berlandaskan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsipprinsip dasar yang meliputi:
- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan Korban;
- e. kelangsungan hidup ibu;
- f. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang Anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. tidak menyalahkan Korban;
- k. memberdayakan;
- l. kerahasiaan Korban; dan
- m. pengambilan keputusan di tangan Korban.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan perlindungan Korban adalah:
- a. mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- b. memberikan pelayanan kepada perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
- c. memberdayakan perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap Korban Kekerasan.
HAK KORBAN
BAB IV - HAK KORBAN
Pasal 5
Setiap Korban mendapatkan hak sebagai berikut:
- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak menentukan sendiri keputusannya;
- c. hak mendapatkan informasi;
- d. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- e. hak atas penanganan pengaduan;
- f. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami Korban;
- g. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- h. hak untuk mendapatkan upaya pemulangan dan reintegrasi sosial;
- i. hak atas rehabilitasi sosial; dan
- j. hak untuk mendapatkan pendampingan pada pemulihan psikologis, layanan hukum dan layanan kesehatan.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
BAB V - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Kekerasan.
- (2) Upaya pencegahan terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. melakukan upaya peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak Korban kekerasan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi Korban dalam bentuk:
- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk Korban;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana
- c. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan terhadap perempuan dan Anak Korban kekerasan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi;
- f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap Korban; dan
- g. melakukan pemberdayaan terhadap Korban.
BENTUK KEKERASAN
BAB VI - BENTUK KEKERASAN
Pasal 7
- (1) Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berupa:
- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan
- f. perlakuan salah.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
- (3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada Korban.
- (4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual baik fisik maupun psikis;
- b. perbuatan pencabulan dan hubungan seksual kepada Anak;
- c. pemaksaan hubungan seksual;
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- e. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (5) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Korban secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial
yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan orang tua, wali, pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga Korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- (6) Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.
- (7) Perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
- a. segala perbuatan atau tindakan baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain yang membuat individu sakit atau terganggu perasaannya, atau memperoleh perasaan yang tidak enak yang membuat seseorang sedih, kecewa, marah dan takut;
- b. segala pelanggaran seksual yang dilakukan atau diizinkan untuk dilakukan terhadap Anak oleh orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggung jawabuntuknya, meliputi menyentuh Anak dengan maksud kepuasan seksual atau paksaan Anak untuk menyentuh seorang dewasa, hubungan seksual, memperlihatkan kegiatan seksual kepada Anak, pornografi atau mengizinkan Anak melakukan hubungan seksual yang tidak sesuai dengan perkembangannya.
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu
BAB VII - KELEMBAGAAN
Pasal 8
- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pemerintah Daerah membentuk PPT.
- (2) Keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Aparat Penegak Hukum;
- c. Organisasi Masyarakat;
- d. masyarakat yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan perlindungan Korban kekerasan.
- (3) Susunan keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Bidang-bidang
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya terdiri dari:
- a. bidang pelayanan pengaduan;
- b. bidang pelayanan kesehatan;
- c. bidang pelayanan rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani;
- d. bidang pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum; dan/ atau
- e. bidang pemulangan dan reintegrasi sosial.
BAB VII - KELEMBAGAAN
Pasal 9
PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas memberikan perlindungan kepada Korban berupa:
- a. mengupayakan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi, perlindungan hukum;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penanganan pelayanan Korban Kekerasan;
- c. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- d. melakukan monitoring dan pelaporan.
BAB VII - KELEMBAGAAN
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PPT diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Unit Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak
BAB VII - KELEMBAGAAN
Pasal 11
- (1) Dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap Korban kekerasan, dibentuk UPPA di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) UPPA di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Camat dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat kecamatan, tokoh masyarakat dan perwakilan Anak.
- (3) UPPA di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan melibatkan perangkat Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, tokoh masyarakat dan perwakilan Anak.
- (4) UPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan perlindungan kepada Korban berupa:
- a. mengupayakan pencegahan dan penanganan;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penanganan pelayanan Korban Kekerasan;
- c. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- d. melakukan monitoring dan pelaporan.
BAB VII - KELEMBAGAAN
Pasal 12
- (1) Susunan keanggotaan UPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi UPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya terdiri dari:
- a. seksi pencegahan;
- b. seksi penanganan kasus; dan
- c. seksi pengembangan kemitraan.
BAB VII - KELEMBAGAAN
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan UPPA diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Pasal 14
Penyelenggaraan perlindungan Korban Kekerasan dilakukan melalui:
- a. upaya pencegahan;
- b. pelayanan; dan
- c. pemberdayaan.
Bagian Kedua
Upaya Pencegahan
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Pasal 15
- (1) Upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan Anak;
- b. keluarga dan kerabat terdekat;
- c. masyarakat; dan
- d. lembaga pendidikan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan Kekerasan;
- b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan Kekerasan
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Pasal 16
- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Pasal 17
Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dilaksanakan dengan prinsip:
- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Pasal 18
- (1) Bentuk pelayanan terhadap Korban meliputi:
- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
5. d.
6. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. identifikasi atau pencatatan awal Korban;
- b. informed consent ; dan
- c. konseling dasar, mediasi, penjangkauan dan/atau rujukan.
- (3) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. pendampingan Korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. pendampingan Korban selama proses medicolegal ;
- c. pendampingan Korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- d. pemantauan kepentingan dan hak-hak Korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan Korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pelayanan medis kepada Korban; dan
- b. pelayanan medicolegal .
- (5) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. bimbingan rohani kepada Korban; dan
- b. pemulihan kejiwaan Korban.
- (6) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak Korban dan proses peradilan;
- b. pendampingan Korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu Korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial.
- (7) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berkoordinasi dengan:
- a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota lain; dan
- b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.
Bagian Keempat
Pemberdayaan
Paragraf 1
Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Pasal 19
Bentuk pemberdayaan bagi perempuan Korban kekerasan meliputi:
- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Pasal 20
Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
- a. pelatihan sebelum penempatan; dan
- b. praktek kerja lapangan.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Pasal 21
Usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b antara lain:
- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Pasal 22
Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.
Paragraf 2
Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
Pasal 23
- (1) Bentuk pemenuhan hak Anak Korban Kekerasan meliputi pemenuhan hak dasar Anak sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Pemenuhan hak Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat.
KERJASAMA
BAB IX - KERJASAMA
Pasal 24
- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan Korban, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota lain dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi konsultasi, koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, pelaporan dan pengembangan sistem Pelayanan Terpadu.
- (4) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota lain meliputi koordinasi, rujukan, pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (5) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi koordinasi, rujukan, rehabilitasi sosial termasuk penyediaan Rumah Aman ( shelter ) dan reintegrasi sosial.
BAB IX - KERJASAMA
Pasal 25
Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB X - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 26
- (1) Masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. memberikan perlindungan bagi Korban;
- b. memberikan pertolongan darurat;
- c. memberikan advokasi terhadap Korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
- e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- f. menyelenggarakan penguatan kelompok masyarakat dalam penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
- g. menyebarluaskan informasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI - PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
- (1) Bupati melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di tingkat kabupaten dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
PENDANAAN
BAB XII - PENDANAAN
Pasal 28
Pendanaan atas kegiatan penyelenggaraan perlindungan Korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PENDANAAN
Pasal 29
Pendanaan atas kegiatan penyelenggaraan perlindungan Korban yang dilakukan oleh pemerintah Desa/Kelurahan bersumber dari APBDes, APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, lembaga/jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Blora dan Unit Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Desa/Kelurahan yang sudah terbentuk tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya lembaga /jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Blora dan Unit Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Desa/Kelurahan ## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Penetapan: Ditetapkan di Blora pada tanggal 18 Januari 2017 BUPATI BLORA, Cap Ttd. DJOKO NUGROHO

Penetapan: Diundangkan di Blora pada tanggal 18 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Verifikasi: Cap Ttd. BONDAN SUKARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 3/2017)

Penandatangan: Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
## I. UMUM
Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menangggulangi Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Blora agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakukan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak Korban kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah
Selama ini peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksaaannya. Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi Korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perenpuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Blora.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Yang dimaksud dengan 'non diskriminasi' adalah perlindungan kepada semua Korban tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. ## Huruf b Yang dimaksud dengan 'kepentingan terbaik bagi Korban' adalah semua tindakan yang menyangkut Korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi Korban harus menjadi pertimbangan utama. ## Huruf c Yang dimaksud dengan 'keadilan gender' adalah perlakuan adil yang diberikan pada perempuan maupun laki-laki. Yang dimaksud dengan 'kesetaraan gender' adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ## Huruf d Yang dimaksud dengan 'perlindungan Korban' adalah memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. ## Huruf e Yang dimaksud dengan 'kelangsungan hidup ibu' adalah memastikan bahwa seorang ibu tidak mengalami kematian yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, baik yang disebabkan oleh kondisi fisik maupun non fisik ## Huruf f. Yang dimaksud dengan 'tumbuh kembang' Anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak