PERATURAN BUPATI BI Nomor 53 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan :
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan diwadahi dalam bentuk dinas.
Bagian Kedua Nomenkalur Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikananan di bidang pembudidayaan ikan yang
- usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikananan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan surat izin usaha perikananan di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Usaha Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Usaha Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Pembenihan Ikan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan dan menetapkan kebijakan program strategis, tata kerja dan semua kegiatan di bidang kelautan dan perikanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program, keuangan, kehumasan, hukum dan pengelolaan perlengkapan rumah tangga Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan

urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Bidang Usaha Perikanan Tangkap

## Pasal 14

- (1) Bidang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap.
- (2) Bidang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (1), Bidang Usaha Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyelenggaraan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka usaha perikanan tangkap;
- b. penyiapan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan usaha perikanan tangkap;
- d. penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap nelayan dalam usaha peningkatan produksi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha, akses permodalan, diversifikasi usaha, alat tangkap dan armada penangkapan;
- g. pelaksanaan pembinaan nelayan dalam rangka peningkatan keterampilan dan pemanfaatan teknologi penangkapan ikan;
- h. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

- (1) Bidang Usaha Perikanan Tangkap, terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Perikanan Tangkap;
- b. Seksi Permodalan dan Pembinaan Kelembagaan Perikanan Tangkap;
- c. Seksi Data, Informasi, Penelitian dan Teknologi Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Perikanan Tangkap.

## Pasal 17

- (1) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Perikanan Tangkap sesuai rencana kerja Dinas;
- b. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan pelatihan perikanan tangkap;
- c. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendampingan perikanan tangkap;
- d. melaksanakan penyuluhan, pemberian informasi tentang tata cara penangkapan hasil laut yang baik;
- e. melaksanakan tugas fasilitasi perlindungan nelayan kartu nelayan dan sertifikasi hak atas tanah nelayan;
7. kecil,
- f. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan usaha perikanan dan kenelayanan;
- g. melaksanakan pendampingan dan pengawasan terhadap keamanan produk penangkapan ikan.
- (2) Seksi Permodalan dan Pembinaan Kelembagaan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Permodalan dan Pembinaan Kelembagaan Perikanan Tangkap sesuai rencana kerja Dinas;
- b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pelaksanaan fasilitasi permodalan dan pembinaan kelembagaan perikanan tangkap;
- c. melaksanakan usaha kemudahan akses permodalan perikanan tangkap;
- d. melakukan fasilitasi sarana prasarana perikanan tangkap;

- e. melaksanakan bimbingan teknis pengawakan kapal perikanan, keselamatan kerja dan pemanfaatan teknologi modern serta ramah lingkungan;
- f. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kemitraan usaha, teknologi dan informasi perikanan tangkap.
- (3) Seksi Data, Informasi, Penelitian dan Teknologi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Data, Informasi, Penelitian dan Teknologi Perikanan Tangkap sesuai rencana kerja Dinas;
- b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pelaksanaan fasilitasi pembinaan kelembagaan nelayan tangkap;
- c. melaksanakan bimbingan teknis penanganan produksi dan pengendalian mutu hasil tangkapan diatas kapal;
- d. melaksanakan tugas dalam rangka penguatan usaha informasi permodalan dan pengembangan mata pencaharian alternatif;
- e. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Kelembagaan nelayan tangkap;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Perikanan/Nelayan, Pengumpul dan Pengolah Hasil Perikanan.

## Bagian Keempat Bidang Usaha Perikanan Budidaya

## Pasal 18

- (1) Bidang Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha perikanan budidaya, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha perikanan budidaya.
- (2) Bidang Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Usaha Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyelenggaraan koordinasi pengembangan usaha perikanan budidaya;
- b. penyiapan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha perikanan budidaya;

- c. penyusunan pedoman pelaksanaan evaluasi kegiatan pengembangan usaha perikanan budidaya;
- d. penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan pembinaan usaha peningkatan produksi usaha perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha dan akses permodalan dalam pembudidayaan ikan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan pembinaan kelembagaan perikanan budidaya;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- (1) Bidang Usaha Perikanan Budidaya, terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Perikanan Budidaya;
- b. Seksi Permodalan dan Pembinaan Kelembagaan Perikanan Budidaya;
- c. Seksi Data, Informasi, Penelitian dan Teknologi Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Perikanan Budidaya.

## Pasal 21

- (1) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pendidikan, Pelatihan, Pendampingan Perikanan Budidaya;
- b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan pelatihan perikanan budidaya;
- c. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendampingan perikanan budidaya;
- d. melaksanakan penyuluhan, pemberian informasi tentang tata cara budidaya ikan yang baik;
- e. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan usaha perikanan budidaya.

- (2) Seksi Permodalan dan Pembinaan Kelembagaan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Permodalan dan Pembinaan Kelembagaan Perikanan Budidaya sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pelaksanaan fasilitasi Seksi Permodalan dan Pembinaan Kelembagaan Perikanan Budidaya;
- c. melaksanakan usaha kemudahan akses permodalan perikanan budidaya;
- d. melakukan fasilitasi sarana prasarana perikanan budidaya;
- e. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kemitraan usaha perikanan budidaya;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Pengumpul dan Pengolah Hasil Budidaya.
- (3) Seksi Data, Informasi, Penelitian dan Teknologi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Data, Informasi, Penelitian dan Teknologi Perikanan Budidaya;
- b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data-data, informasi, penelitian dan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- c. melaksanakan bimbingan teknis penanganan produksi dan pengendalian mutu hasil perikanan budidaya;
- d. melaksanakan tugas dalam rangka penguatan usaha informasi permodalan, analisis teknologi serta data-data dalam pengembangan mata pencarian alternatif.

## Bagian Kelima Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

## Pasal 22

- (1) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan pembudidayaan, pencatatan usaha pembudidayaan ikan, pencatatan kapal pengangkut ikan hidup, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan.
- (2) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyelenggaraan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaran perizinan pembudidayaan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- b. penyiapan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaran perizinan pembudidayaan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaran perizinan pembudidayaan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- d. penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan kegiatan perizinan pembudidayaan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- e. penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

- (1) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, terdiri dari :
- a. Seksi Perizinan Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- b. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

## Pasal 25

- (1) Seksi Perizinan Perikanan Tangkap dan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Perizinan Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pelaksanaan Seksi Perizinan Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- c. melaksanakan pelayanan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Pelayanan Tanda Pendaftaran Pencatatan Usaha Perikanan (TPUPI) serta Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);

- d. melaksanakan koordinasi dengan pihat terkait dalam rangka penyelenggaran perizinan pembudidayaan ikan;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan perizinan pembudidayaan ikan;
- f. melaksanakan pelaporan kegiatan penyelenggaran perizinan pembudidayaan ikan.
- (2) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis kebijakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihat terkait dalam rangka pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pengawakan, laik melaut, penggunaan alat tangkap dan alat bantu tangkapan;
- f. melaksanakan penghimpunan pendapatan asli daerah di bidang perikanan;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana tempat pelelangan ikan;
- h. melaksanakan pelaporan kegiatan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan sarana prasara pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. melaksanakan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. memfasilitasi akses pasar, permodalan usaha dan pengembangan usaha;
- h. memfasilitasi peningkatan mutu, standarisasi produk dan keamanan pangan hasil perikanan;
- i. memfasilitasi kegiatan peningkatan keterampilan pengolah dan promosi produk hasil pengolahan perikanan.

## Bagian Keenam Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan

## Pembenihan Ikan

## Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengembangan kawasan perikanan budidaya dan pembenihan ikan, penyusunan rumusan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam pengembangan kawasan perikanan budidaya dan pembenihan ikan.
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Pembenihan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya dan pembenihan ikan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya dan pembenihan ikan;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan kawasan perikanan budidaya dan pembenihan ikan;
- d. penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan perikanan budidaya dan pembenihan ikan;
- e. penyusunan pedoman penyelenggaraan pengawasan distribusi dan mutu benih ikan;
- f. penyusunan pedoman penyelenggaraan sistem informasi pembenihan ikan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Pembenihan Ikan, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya;
- b. Seksi Analisa Kualitas Perairan Budidaya dan Pembenihan;
- c. Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Pembenihan Ikan.

## Pasal 29

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya;
- b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis kebijakan pengembangan kawasan perikanan budidaya;
- c. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan pihat terkait dalam rangka pengaturan pengembangan kawasan perikanan budidaya sesuai dengan dokumen RTRW dan Detail Tata Ruang Kabupaten, Zonasi Kawasan Taman Nasional, ZWP3K Sulawesi Tenggara;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan kawasan perikanan budidaya;
- e. melaksanakan pelaporan kegiatan pengembangan kawasan perikanan budidaya.
- (2) Seksi Analisa Kualitas Perairan Budidaya dan Pembenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Analisa Kualitas Perairan Budidaya dan Pembenihan;
- b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis kebijakan kesehatan lingkungan perikanan budidaya;
- c. melaksanakan monitoring hama dan penyakit ikan serta mengkoordinasikan informasi wilayah penyebaran wabah penyakit ikan;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan penyelenggaraan budidaya ikan berkaitan dengan hama dan penyakit ikan;
- e. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana obat-obatan, bahan kimia dan bahan biologis dalam rangka pencegahan dan penanganan penyakit ikan;
- f. melaksanakan evaluasi status lingkungan dan pengendalian kualitas lingkungan perikanan budidaya;
- g. melaksanakan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan perikanan budidaya.
- (3) Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan;

- b. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis kebijakan pembenihan dan pembesaran ikan;
- c. melaksanakan monitoring pembenihan dan pembesaran ikan dalam kawasan perikanan budidaya;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan penyelenggaraan pembenihan dan pembesaran ikan;
- e. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan pembenihan dan pembesaran ikan;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan mutu benih dan pakan ikan yang digunakan pembudidaya;
- g. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana prasarana indukan, benih, obat dan pakan Ikan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan.

## Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

## JUHAIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR

: 53 TAHUN 2016

TANGGAL : 13-12-2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS

DAN

FUNGSI

SERTA

TATA

KERJA

DINAS

KELAUTAN

DAN

PERIKANAN KABUPATEN WAKATOBI

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WAKATOBI


TTD/CAP

ARHAWI