PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Nomor 13 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSUBSIDI (berlaku 22 November 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSUBSIDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/ orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan pendidikan bersubsidi;
- b. bahwa dalam rangka perwujudan Kabupaten Toraja Utara sebagai Kabupaten Pendidikan, maka perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik melalui suatu sistem pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidkan bersubsidi, khususnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarkat perlu dilakukan berbagai upaya dari pemerintah daerah yang terarah dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bersubsidi di Kabupaten Toraja Utara.
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
Menetapkan
PENDIDIKAN BERSUBSIDI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
7. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah ataun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur,jenjang,dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan melalui pemberian sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
10. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan.
11. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikann agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
14. kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan di rumah, masyarakat, bangsa dan Negara.
14. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang ## BAB II
RUANG LINGKUP, DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
Penyelenggaraan Pendidikan Bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat Toraja Utara yang menyekolahkan anaknya pada Sekolah Dasar, SSSSekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang ada Di Toraja Utara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pendidikan Nasional
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Semua anak usia sekoalah wajib menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka pembentukan watak dan budi pekerti yang luhur sesuai norma-norma kesusilaan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pendidikan bersubsidi berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan guna mendapatkan pendidikan yang layak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Penyelenggaraan Pendidikan Bersubsidi bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan pemerataan kesmpatan bagi semua anak usia sekolah;
- b. Meringankan beban masyarakat, peserta didik, orang tua/wali peserta didik;
- c. Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global;
- d. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas sumber daya manusia.
STRATEGI
BAB III - STRATEGI
Pasal 7
Penyelenggaraan pendidikan bersubsidi dilaksanakan sebagai salah satunwujud kepedulian dan komitmen untuk mendukung Toraja Utara Kabupaten Pendidikan.
BAB IV ASAS DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu
ASAS
BAB III - STRATEGI
Pasal 8
Penyelenggaraan pendidikan bersubsidi
BAB III - STRATEGI
Pasal 9
- (1) Pendidikan diselengarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunnung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai Kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggaarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggaarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauann dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH.
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara
BAB V
Pasal 10
- (1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga Negara yang memiliki kelainan fisik emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga Negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak
memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
BAB V
Pasal 11
- (1) Setiap warga Negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
BAB V
Pasal 12
- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat
BAB V
Pasal 13
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
BAB V
Pasal 14
Masyarakat berkewajiban memberikan dukunga sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
BAB V
Pasal 15
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
Pasal 16
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaraanya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia 7 sampai 15 tahun.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN GURU Pasal 17
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas keprofesinalan, guru berhak :
- a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikaan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundangundangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamaatan dalam melaksanakn tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN GURU Pasal 17
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :
- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakn proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualisifikasi
3. akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi serta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundangan-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- 1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- c. Mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- e. Pindah keprogram pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidkan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- 2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. Menajaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PESERTA DIDIK
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN GURU Pasal 17
Pasal 19
BAB VIII
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN GURU Pasal 17
Pasal 20
- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyidiakan anggaran pendidikan sebagaiman diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Taun 1945.
Bagian Kedua
Sumber Pendanaan dan Pengelolaan Dana Pendidikan
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN GURU Pasal 17
Pasal 21
- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan ## BAB IX
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN GURU Pasal 17
Pasal 22
- (1) Lingkup dan Komponen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan bersubsidi meliputi :
- a. Pendaftaran siswa baru;
- b. Alat tulis kantor/sekolah
- c. Pengadaan meja dan kursi siswa;
- d. Pembangunan sekolah;
- e. Pemeliharaan gedung sekolah;
- f. Bantuan dana sharing;
- g. Pengadaan, pemeliharaan dan peralatan praktik (alat olahraga, seni dan lain-lain);
- h. Pengadaan alat praktik (Komputer/Laptop, LCD, Internet, dan media lainnya);
- i. Pengadaan buku teks pengajaran;
- j. Pengadaan buku referensi dan buku perpustakaan;
- k. Pengadaan lembar kerja siswa;
- l. Iuran kegiatan ekstrakurikuler;
- m. Biaya praktek sistem ganda/prakerin;
- n. Foto siswa;
- o. Penilaian dan evaluasi belajar (ulangan harian, ulangan tengah semester, try out, ujian nasional, ujian sekolah, ujian praktik);
- p. Ujian praktik normative dan adaftif untuk SMK;
- q. Pengayaan/Les sore;
- r. Bimbingan lfe skill;
- s. Bimbingan siswa berprestasi dan persiapan masuk perguruan tinggi favorit;
- t. Kegiatan lombah olahraga dan seni/kreatifitas siswa;
- u. Bimbingan Olimpiade Sains Nasional;
- v. Penulisan buku laporan pendidikan;
- w. Penulisan Surat Kelulusan Hasil Ujian sementara;
- x. Penulisan ijazah;
- y. Atribut dan kartu peserta didik;
- z. Insentif tugas tambahan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah;
28. aa. Lomba Kepala Sekolah/guru berprestasi dan guru teladan
29. bb. Tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah terpencil;
- cc. Kegiatan KKG, MGMP, K3S, MKKS, Diklat, Semiloka (Pengembangan Promosi)
- dd. Magang guru;
32. ee. Rapat-rapat dan konsumsi harian pendidik dan tenaga kependidikan;
33. ff. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
34. gg. Penataan lingkungan sekolah (7 K).
- (2) Lingkup pembiayaan dan subsidi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Yayasan;
- c. Komite Sekolah/orang tua siswa;
- d. Unit Usaha dan Indistri.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan memperoleh akses dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mut luaran/lulusan.
- (2) Peserta masyarakat dapat berbentuk dukungan, tenaga, pikiraan, sarana dan prasarana sekolah, dana, serta pengawasan.
- (3) Dana peranserta masyarakat dipeeruntukkan bagi peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, pengembangan diri, kegiatan ekstrakurikuler, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaaran/lulusan.
- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan bersubsidi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten.
- (4) Tata cara monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Organisasi Tim Pengendalli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Pemerintah Daearah secara berjenjang dan Komisi Pengawas Penyelenggaraan pendidikan bersubsidi.
PENGAWASAN
BAB XII - PENGAWASAN
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melalukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan bersubsidi pada jenjang dan satuan pendidikan ## BAB XIII SANKSI
BAB XII - PENGAWASAN
Pasal 26
- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud adalah berupa sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- b. Tuntutan ganti rugi sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Negara/daerah.
- c. Penundaan dan/atau penghentian bantuan dana
penyelenggaraan pendidikan bersubsidi.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- (1) Pelanggaran terhadapsubsidi penyelenggaraan pendidikan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran yang dimaksud ayat (1) pasal ini pelanggaran ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN GURU Pasal 17
Pasal 31
Bagian Kedua
Sumber Pendanaan dan Pengelolaan Dana Pendidikan
- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan ## BAB IX
LINGKUP DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN Pasal 22
- (1) Lingkup dan Komponen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan bersubsidi meliputi :
- a. Pendaftaran siswa baru;
- b. Alat tulis kantor/sekolah
- c. Pengadaan meja dan kursi siswa;
- d. Pembangunan sekolah;
- e. Pemeliharaan gedung sekolah;
- f. Bantuan dana sharing;
- g. Pengadaan, pemeliharaan dan peralatan praktik (alat olahraga, seni dan lain-lain);
- h. Pengadaan alat praktik (Komputer/Laptop, LCD, Internet, dan media lainnya);
- i. Pengadaan buku teks pengajaran;
- j. Pengadaan buku referensi dan buku perpustakaan;
- k. Pengadaan lembar kerja siswa;
- l. Iuran kegiatan ekstrakurikuler;
- m. Biaya praktek sistem ganda/prakerin;
- n. Foto siswa;
- o. Penilaian dan evaluasi belajar (ulangan harian, ulangan tengah semester, try out, ujian nasional, ujian sekolah, ujian praktik);
- p. Ujian praktik normative dan adaftif untuk SMK;
- q. Pengayaan/Les sore;
- r. Bimbingan lfe skill;
- s. Bimbingan siswa berprestasi dan persiapan masuk perguruan tinggi favorit;
- t. Kegiatan lombah olahraga dan seni/kreatifitas siswa;
- u. Bimbingan Olimpiade Sains Nasional;
- v. Penulisan buku laporan pendidikan;
- w. Penulisan Surat Kelulusan Hasil Ujian sementara;
- x. Penulisan ijazah;
- y. Atribut dan kartu peserta didik;
- z. Insentif tugas tambahan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah;
28. aa. Lomba Kepala Sekolah/guru berprestasi dan guru teladan
29. bb. Tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah terpencil;
- cc. Kegiatan KKG, MGMP, K3S, MKKS, Diklat, Semiloka (Pengembangan Promosi)
- dd. Magang guru;
32. ee. Rapat-rapat dan konsumsi harian pendidik dan tenaga kependidikan;
33. ff. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
34. gg. Penataan lingkungan sekolah (7 K).
- (2) Lingkup pembiayaan dan subsidi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Yayasan;
- c. Komite Sekolah/orang tua siswa;
- d. Unit Usaha dan Indistri.
PERAN SERTA MASYARAKAT
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan memperoleh akses dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mut luaran/lulusan.
- (2) Peserta masyarakat dapat berbentuk dukungan, tenaga, pikiraan, sarana dan prasarana sekolah, dana, serta pengawasan.
- (3) Dana peranserta masyarakat dipeeruntukkan bagi peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, pengembangan diri, kegiatan ekstrakurikuler, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaaran/lulusan.
- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan bersubsidi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten.
- (4) Tata cara monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Organisasi Tim Pengendalli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Pemerintah Daearah secara berjenjang dan Komisi Pengawas Penyelenggaraan pendidikan bersubsidi.
PENGAWASAN
- (1) Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melalukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan bersubsidi pada jenjang dan satuan pendidikan ## BAB XIII SANKSI
- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud adalah berupa sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- b. Tuntutan ganti rugi sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Negara/daerah.
- c. Penundaan dan/atau penghentian bantuan dana
penyelenggaraan pendidikan bersubsidi.
KETENTUAN PIDANA
- (1) Pelanggaran terhadapsubsidi penyelenggaraan pendidikan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran yang dimaksud ayat (1) pasal ini pelanggaran ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 22 November 2010

Penandatangan: BUPATI TORAJA UTARA, FREDERIK BATTI SORRING

Penetapan: Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, LEWARAN RANTELA'BI' ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 5
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
## RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
## I. UMUM
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.
Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.
Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor - impor.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'instansi yang melaksanakan pemungutan' adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 7