PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 38 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OL6 (berlaku 07 I 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang di alokasikan dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang JalanlJembatan dan Bidang Irigasi Tahun Anggaran 20L6 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2OL6, dipandang perlu melakukan Perubahan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2OL6 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2OL6 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2OL6;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2OL5 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2OL6, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2OL6 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo. b.
Mengingat : 1.
- Undang Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4Ll sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ; 5.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 44211;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3Q;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia'Iahun 2OOg Nomor LL2, Tambahan Lembararl Negara Republik Indonesia Nomor 5030 );
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a09 ); 9.
3
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, 'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495); 11.
3. Undang-Undang Nomor 23 tentang Tahun 2Ot4 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); t2.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L972 Nomor 38); 13.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 2LO, Tambahan Lembaran Negara Nomor aO28); t4.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44L6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeratLlran Pemerintah Nomor 2I Tahun 2OOT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7 L2); 15.
7. Peraturan liemerintah Nomor 23 Tahun 2oo5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2; t6.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oo5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; L7.
4
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OLO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a'593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86fl;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2oo9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OL2;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 7 Tahun 2010 tentang standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor I2g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O 1 1 tentang Pinjaman Daerah; 27.
5
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OLs (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57LT);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2oL4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor L2 Tahun 20LL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2r rahun 2oL 1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 3 10);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lT Tahun 2oo7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2r Tahun 2oo7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang operasional Pimpinan DPRD serta Tata cara pengembalian T\rnjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
6
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6t Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Ba.den Layanan Umum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun zOLl tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2OL6;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2OL3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
39. Peraturan h'Ienteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20L6;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 133/PMK.07 12015 tentang Batas Maksimal Kumlatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggar an 2OL6;
6. 4L. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 IPMK. 07 I 2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 29Ll PtrR/ BL l2ol5 tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016;
44. Peraturan Mgnteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 'lahun 2015 tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Kesehatan, serta sarana dan Prasarana Penunjang subbidang sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2OL6;
45. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini;
46. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/ Menlhk-setjen I 2oLS tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2OL6;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Ralryat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OO7 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor tT Tahun 2006 tentang Perencanaan pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2006 Nomor L7);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2oL1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol1 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor 5 Tahun 2o1l tentang Retribusi pelayanan PersampahanlKebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 5);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 20LL tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2Ol1 Nomor 6l;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor T Tahun 2Ol1 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2orl Nomor 7);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OlL tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL 1 Nomor 8);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pengujian Kendaraatl Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol1 Nomor 9);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2OLl tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 10);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2OL I tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 3);
5. 6L. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor L2);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2OL1 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011. Nomor 13);
63. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor L4 Tahun 2OlL tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot1 Nomor t4);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ls Tahun 2oLl tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2oLl Nomor 15);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2OtO tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2oro (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 18);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2OLl tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 2O);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2g Tahun 2OL1 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 23);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2OLL tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2Ot6 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 4);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol2 Nomor 4)..
70. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL2 Nomor 6);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 1 1);
72. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol5 Nomor 22).
73. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2oL6 (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2ot5 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati situbondo Nomor 16 Tahun 2oL6 (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2016 Nomor l7l;
74. Peraturan Bupati situbondo Nomor 52 Tahun 20 1s tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2oL5 Nomor s2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 10).
MEMUTUSI(AN :
MenetaPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OL6
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2016, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
- b. Bertambah
Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan
Rp 1 .67 5.781.954.887,64
Rp 37.Q93.754.000,00
Rp 1 .7 12.875.708.887,64
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah Belanja Setelah Perubahan
Surplus/ (Defisit)
- Pembiayaan 3.
Peneriman Pembiayaan
- a. Semula
- b. Bertambah
Jumlah Pembiayaan
Setelah Perubahan
Rp 1 .782.457 .747 .869,28
Rp 37.093.754.000.00
Rp 1.819.551.501 .869,28
Rp (LO6.675.792.98 1,641
Rp 106.675.792.98L,64
Rp 0.00
Rp 106.675.792.98L,64
Pengeluaran Pembiayaan
Semula
Rp
O,OO
Bertarnbah
Rp
0.00
Jumlah Pembiayaan Rp
Setelah Perubahan
0,00
Pembiayaan netto
Rp 106.675.792.98L,64
Silpa Lebih Pembiayaan
Anggaran'Iahun
Berkenaan
Rp
O,0O
Pasal 4
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2OL6.
. Pasal II
ini mulai beriaku pada tanggal Peraturan Bupati diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang pengundangan penempatannya Situbondo. dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten

Penetapan: Ditetapkan di $itubondo pada tanggal 2 6 SEP 2016

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, DADANG WIGIARTO

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 6 SEP 2010 BERTTA DAERAH r(ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2016 NOMOR *9

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO, w SYAIFULTJAIil