PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (berlaku 23 September 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR : 08 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu ditunjang dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah;
- b. bahwa pemakian kekayaan daerah /barang milik daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan daerah sehingga untuk pengelolaan dan pelaksanaannya perlu diatur secara tertib;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Nomor Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 408, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
39
Menetapkan
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 1
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT MEMUTUSKAN
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat;
40
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi : perseroan terbatas , perseroan komoditas, badan usaha milik negara/daerah, koperasi, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha lainnya.
5. 10.Retribusi Daerah yang diselanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
6. 11.Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
7. 12.Wajib retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
8. 13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk pemanfaatan tanda daftar perusahaan.
9. 14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. 15.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
11. 16.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dpersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi
12. 17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dikuasai/dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
41
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Objek retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah berupa kendaraan/alat-alat berat milik daerah 3
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional dan biaya administrasi.
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
Biaya Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat Berat milik daerah;
alat pemadat per hari ( 7 jam kerja)
10 - 12 ton
= Rp.
1.500.000,-/hari
8 - 10 ton
= Rp 1.250.000,-/hari
6 - 8 ton
= Rp
1.000.000,-/hari
4 ton
= Rp
.750.000,-/hari
2,5
ton
= Rp
. 500.000,-/hari
42
- 1 ton
- = Rp
250.000,-/hari
- b. alat pengolah tanah perhari (7 jam kerja)
Motor Greder
= Rp
.750.000,-/hari
Buldoser
= Rp
1.500.000,-/hari
Whel Looder
= Rp
.750.000,-/hari
Tire Roller
= Rp
.750.000,-/hari
- c. alat pengangkut per hari (7 jam kerja)
Dump Truck 5 ton
= Rp
.1.000.000,-/hari
Dump Truck 3, 5 ton
= Rp
750.000,-/hari
Water Tank 3000 liter = Rp
750.000,-/hari
Lubrication 5 ton = Rp
750.000,-/hari
- d. alat pemecah batu per hari (7 jam kerja)
Air Compressor
= Rp
150.000,-/hari
Asphalt spaver tangan
200 lt
= Rp
750.000,-/hari
Generating Set
3.500 Watt
= Rp
350.000,-/hari
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi Pemakaian kekayaan daerah dipungut hanya pada kekayaan yang merupakan milik daerah di wilayah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa Retribusi dari Pemerintah Daerah
Pasa 11
Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau ditetapkan SKRD atau Dokomen lain yang dipersamakan.
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokomen lain yang dipersamakannya.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) disetor secara Bruto ke Kas daerah.
43
4
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus,
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah;
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15
- (1) Retribusi yag terutang ## BAB XIII
INSTANSI PEMUNGUT
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat atau Pejabat lain yang ditunjuk.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17
- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ## BAB XIV
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18
- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi admninstrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19
- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
KEDALUARSA PENAGIHAN
BAB XV - KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 21
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tentangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
BAB XVI - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 22
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
45
- (2) Bupati menetapkan keputusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB XVII - PENGAWASAN
Pasal 23
Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 24
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi daerah;
- i. memangil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- l. melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
46
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Piru Pada tanggal 23 September 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH MANSUR TUHAREA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 95 ## BAB XVI ## KETENTUAN PIDANA ## Pasal 25 8 - ( 1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. - (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. ## BAB XVII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 26 - (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penandatangan: - (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Piru Pada Tanggal 23 September 2009

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN BARAT JACOBUS F. PUTTILEIHALAT 47
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## TENTANG
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR : 08 TAHUN 2009
## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
## I. UMUM
Dengan tetap diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah dalam rangka upaya mempercepat proses pembangunan Otonomi Daerah dimana dituntut pembaharuan sistim pungutan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistim sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggairahkan peran serta masyarakat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
Kewenangan otonomi yang dimiliki Kabupaten berpijak pada Perpaduan pelayanan umum yang akan melahirkan perizinan dan retribusi baik secara pengakuan maupun secara penyerahan untuk meningkatkan pelayanan umum pada satu sisi dan pada sisi yang lain dibutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka jenis retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaan pungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri diperlukan kepekaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/d Pasal 20 : Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
: Saat kedaluwarsa pebagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. Ayat (2) huruf a
PENJELASAN
Pasal 22
s/d 27 48