Unknown PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 1950 tentang MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JATIIA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR b7 TAHUN 2O1s
TENTANG
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI I(ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT'I SITUBONDO,
- a. bahwa Sumbcr f)aya Manusia Keschatan memiliki pcranan stratcgis untuk mcwujudkan pembangunan kcschatan yang mcnycluruh dan berkesinambungan;
2. bahrn a bcrdaserrkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud rialam huruf a dan huruf b, pcrlu ditctapkan Pcrat.uran lSupati tcntang Manajcmcn sumbcr Daya Manusia Kcsehatan di Kabupatcn Situbondo. C.
- b. bahwa untuk mclakukan pcngcmbangan kualitas Sumber Daya Manusia Kcsehatan dalam rangka pcndayagunaan dan pcmenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di institusi kcschatan, diperlukan pbnguatan tcrhadap manajcmcn Sumbcr Daya Manusiar Kcschatan di Kabupaten Situbondo;
1
- Undang-uncl*ng Nomor 13 'l'ahun 2oo3 tcntang Kr:tcnagakcrjaraan (l,cmbaran Ncgara ltcpublik Indoncsia '['ahun 2003 Nomor 39, Tambahnn Lcmbaran Ncgnra l{cpublik Indoncsia Nomor 4279); 2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang Pembentukan l)aerah-I)aerah Kabupatcn dalam Lingkungan l)ropinsi .Jawa '['imur (licrita Ncgara l?cpublik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, 'lambahan [,cmbaran Negara Re publik Indonesia Nomor 19) scbagaimana tclah diubah dengan Undang-unciang Nomor 2 '['ahun 196s (Tambahan Lembaran Nr:g€rra l?cpublik Indonesia Nom&lt;lr 2T3Ol;
- unclang-unclang Nomor 29 Tahun 2oo4 tcntang Praktik Kedoktcran (l,embaran Ncgara I?cpublik Indonesia '['ahun 2OO4 Nomor 716, Tambahan Lcmbaran Ncgerra ltcpublik Indoncsia Nomor aa31); 3.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-r-rndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 52341;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 55t37) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 1 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nom or 56791;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang Tcnaga Kesehatan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560T);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OL4 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 3O7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56L2);
9. t2. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2O7O tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2O0O tentang Formasi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indoncsia 'lahun 2O0O Nomor I94, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah clcngan l)craturan Pemcrintah Nomor 54 Tahun 2003 (l,cmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003 Nomor 122, 'lambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor a332);
3
14. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pcmindahan, Pcmbcrhcntian Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2oo9 Nomor 16fl;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor L71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);
16. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor I4O, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l,embaran Ncgara Republik Indonesia Nomor a592);
18. Pcraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 6L Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pedoman ABK di lingkungan Kementerian Dalam Negcri dan Pemerintah Daerah;
20. Pcraturan Pcmerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 124, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor SOafl;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 1 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2Ol l Nomor 727, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor 5258);
22. Peraturan Prcsiden Nomor 72 'lahun 2OL2 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 193);
4
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Pcraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20l1 tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1991;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKBS/PrrR/X lIl2OlO tentang Ijin dan Pcnyelcnggaraan Praktik Bidan;
24. Pcraturan Mcntcri Kesehatan Nomor 97LlMcnkcs/PER lxll2OOg tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negera dan Rcformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2OL1 tcntang Pedoman Perhitungan .Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
27. Pcraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ Menkes/ PER lXl2OL 1 tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria lrasilitas Pelayanan Kesehatan Terpcncil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2073 tcntang Pcndayagunaan Tcnaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 32l.;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tcntang Klasifikasi dan Pertzinan Rumah Sakit;
33. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6l Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08 I SKB / MenPAN-RB I lO I 20 14 tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Irasilitas Pelayanan Kcschatan Milik Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Keschatan Masyarakat;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tcntang Pcdoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Tenaga Kesehatan (Lcmbaran I)acrah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D);
Menetapkan
37. Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran I)acrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18);
38. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2OLO tentang Uraian 'I'ugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupatcn Situbondo (tscrita Daerah Kabupatcn Situbondo Tahun 2010 Nomor 58).
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem manajcmcn SDMK yang bermutu dan berkesinambungan guna mcncapai pembangunan kesehatan yang menyeluruh di Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. men5rusun dan menetapkan SDMK di institusi keschatan Pcmerintah Daerah sesuai dengan perhitungan kebutuhan ;
- b. mendayagunakan, mengembangkan, mengevaluasi kinerja, melakukan pembinaan dan pengawasan mutu SDMK sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. mcmberikan perlindungan hukum terhadap SDMK pada institusi di lingkungan Pemerintah I)aerah, swasta f perorangan dan BLUD; dan
- d. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat melalui penguatan sistem manajemen SDMK di Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup pcngaturan tentang SDMK dalam Peraturan Bupati ini meliPuti:
- a. SDMK yang bekerja pada institusi kesehatan Pemerintah Daerah;
- b. SDMK yang bekerja pada institusi kesehatan swasta f perorangan; dan
- c. SDMK yang bekerja pada institusi kesehatan RLUD.
5. (21 Pengaturan terhadap SDMK yang bekerja pada institusi keschatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tahap:
- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Pendayagunaan;
- d. Pengcmbangan;
- c. Penilaian Kinerja;
- f. Kesejahteraan, Jaminan dan Perlindungan; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pengaturan terhadap SDMK yang bekerja pada institusi kesehatan swasta f perorangan dan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya meliputi tahap pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
JENIS DAN STATUS SDMK
BAB IV - JENIS DAN STATUS SDMK
Pasal 5
- ( 1) SDMK terdiri atas:
- a. Tenaga kesehatan; dan
- b. Tenaga penunj an.glpendukung kesehatan.
- (21 Tenaga kcsehatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. tenaga medis;
- b. tenaga kcpcrawatan;
- c. tenaga kebidanan;
- d. tenaga perawat gigi;
- f. tenaga kesehatan masyarakat;
- c. tenaga kefarmasian;
- g. tenaga sanitarian;
- h. tenaga grzi;
- j. tenaga keteknisian medis; 'lan
- i. tenaga keterapian fisik;
- k. tcnaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga penunjang I pendukung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tenaga pencatatan dan pclaporan;
- b. tenaga administrasi keuangan;
- c. tenaga pengelola Teknologi Informasi;
- d. tenaga kehumasan;
- e. tenaga keamanan;
- f. tenaga kebersihan;
- g. juru mudi; dan
- h. tenaga pendukung lainnya.
BAB IV - JENIS DAN STATUS SDMK
Pasal 6
SDMK yang bckcrja dalam institusi kesehatan dapat berstatus sebagai :
- b. Pegawai Pemerintah dengan I']erjanjian Kerja (PPPK);
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Pegawai swasta; danlatau
- d. Pegawai BLUD Non PNS.
MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7
- (1) Manajemen SDMK di institusi kcsehatan Pemerintah Daerah diberlakukan terhadap: a. PNS; dan b. PPPK;
- (2) Institusi kesehatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Dinas;
- b. Rumah sakit Pemerintah Daerah yang berstatus BLUD;
- c. Laboratorium Kesehatan Daerah;
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya; dan -
- e. Institusi kesehatan Pemerintah Daerah lainnya menurut ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Perencanaan
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8
- (1) I)inas men]rusun kebutuhan
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 9
- (1) Pcnctapan kebutuhan SDMK didasarkan pada kewenangan mcnurut ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
2. (21 Kebutuhan SDMK yang sudah ditctapkan namun tidak scluruhnya direalisasikan dapat dipertimbangkan scbagai tambahan usulan kcbutuhan SDMK untuk tahun bcrikutnya.
Bagian Ketiga
Pengadaan
- (1) Pengadaan SDMK institusi kesehatan Pemerintah Dacrah mcrLrpakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan tcnaga kesehatan dan tenaga penunj ar'g I pendukung keschatan.
- (2) Pengadaan SDMK di institusi kesehatan Pemerintah Daerah dilakukan
- (1) Pendayagunaan SDMK di institusi kesehatan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan daerahnya.
- (2) Pendayagunaan SDMK sebagaimana dimaksud pada
3. ayat (1) dilakukan dengan
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 11
- (1) Pendayagunaan SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai dasar pemerataan SDMK.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 12
- (1) Pendayagunaan SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai dasar pemerataan SDMK.
- (2) Pemerataan SDMK sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) dilaksanakan melalui distribusi dan redistribusi SDMK.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 13
- (1) Bupati melakukan distribusi dan redistribusi pada institusi keschatan Pcmerintah Dacrah. SDMK
2. (21 Distribusi SDMK dapat dilakukan pengangkatan dan penempatan sesuai jabatannya. melalui dengan
- (3) Pengangkatan dan dimaksud pada ayat formasi. penempatan sebagaimana (21 dilakukan
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 14
Pemerintah l)aerah mcmfasilitasi penyediaan SDMK pengganti untuk mengisi kekurangan SDMK guna menjamin kcberlanjutan pelayanan kesehatan pada institusi kesehatan yang bcrsangkutan.
Bagian Keempat
Pengembangan
Paragraf 1
Umum
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 15
- Pengembangan SDMK yang berstatus PNS meliputi pengembangan kompcte nsi, pengembangan karier, pola karier, promosi, dan mutasi yang diselenggarakan
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 16
- (1) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a berisi sekurang-kurangnya informasi tentang:
- b. uraian jabatan;
- a. nama jabatan;
- c. pangkat yang scs'uai;
- e. kompetensi manajerial;
- d. kornpctensi tcknis;
- f. kompetensi sosial kultural; dan
- g. ukuran kinerja jabatan.
- (21 Ketentuan mcngenai pedoman penyusunan standar kompe tcnsi manajerial, kompetensi teknis dan kompctensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 17
Profil SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan kumpulan informasi dari setiap SDMK yang terdiri atas:
- a. data personal;
- b. kualifikasi;
- c. rekam jejak jabatan;
- d. kompetensi;
- e. riwayat pengembangan kompetensi;
- f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
- g. informasi kepegawaian lainnya.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
Data personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berisi informasi mengenai data diri SDMK sekurang-kurangnya meliputi Nama, Nomor Induk Kepegawaian atau yang sejenis, tempat tanggal lahir, status perkawinan, alamat, agarr\a, jcnis kelamin dan rjazah terakhir.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 19
Kualifikasi sebagaimana dimaksud b, merupakan informasi mengenai formal SDMK dari jenjang paling terendah. dalam Pasal 17 huruf kualifikasi pendidikan tinggi sampai jenjang
Rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan informasi mengenai riwayat jabatan yang pernah diduduki SDMK.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 21
- Kompetensi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan informasi mengenai kemampr-ran SDMK dalam melaksanakan tugas jabatan. (1)
- Dalam rangka mcnyediakan informasi mengcnai kompetensi dalam profil SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Tenaga Kesehatan dinilai melalui uji kompetensi sesuai ketcntuan peraturan perundang*undangan. (2)
- (3) Flasil uji kompctcnsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kcpada SDMK yang bersangkutan melalui pimpinanlatasan langsungnya sebagai dasar dalam penyelenggaraan pcngembangan karier yang bersarigkutan.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 22
- (1) Itiwayat pcngembangan kompctcnsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, mcrupakan informasi mengenai riwayat pcngembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh SDMK.
- (2) Pengembangan kompctcnsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi pendidikan dan pclatihan.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 23
Riwayat hasil pcnilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, mcrupakan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 24
- Pengembangan kompetensi harus dilaksanakan sesuai dcngan rcncana yang telah ditetapkan. (1)
- Pengcmbangan kompetcnsi dapat dilaksanakan dalam bcntuk: (2)
- a. pendidikan; dan
- b. pelatihan.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 25
- Pengembangan kompctensi SDMK yang bcrstatus I)NS dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pe ngetahuan dan keahlian mclalui pendidikan formal sesuai dcngan ketentuan pcrundang-undangan. (1)
- Pcngcmbangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dcngan pcmbcrian rzin atau tugas belajar. (2)
- sctiap SDMK scbagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan rzin atau tugas bclajar dari pejabat Pembina Kepegawaian sebelum melaksanakan studi dalam pendidikannya. (3)
- (4) Pemberian tzin atau tugas belajar scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi, kcsesuaian bidang ilmu, kebutuhan standar kompetensi manajerial dan pengembangan karicr.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 26
- Pengembangan kompctensi bagi SDMK yang berstatus PNS dan PPPK dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pclatihan klasikal dan non-klasikal. (1)
- Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mclalui proses pcmbelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. (2)
- Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non-klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang melalui pembelajaran elekronik dan bimbingan di tempat kerja. (3)
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 27
- Pelatihan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi manajerial dan pengembangan karier. (1)
- Pelaksanaan pengembangan kompetcnsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang. (2)
- Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah. (3)
Paragraf 3 Pengembangan Karier
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 28
- Pengembangan karier SDMK yang berstatus PNS dilakukan
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 29
- (1) Pengembangan karier dilakukan oleh I']ejabat Pembina Kepegawaian rnelalui suatu manajemen pcngcmbangan karicr dalam rangka pcnycsuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karicr pegawai.
- (2) Dalam menyelenggarakan manajcmcn pcngcmbangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian wajib:
- a. menetapkan rencana pengembangan karier; b. mclaksanakan pengembangan karier; dan
- c. melakukan evaluasi terhadap pengembangan karier.
4. Manajemen pengembangan karicr dilakukan melalui: a. mutasi; danlatau b. promosi; (3)
- Rencana Pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, disusun di tingkat : a. institusi kcschatan; atau b. daerah (1)
- Rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana: (2)
- a. SDMK yang akan dikembangkan kariernya;
- b. penempatan SDMK sesuai pola karier;
- c. bentuk pengembangan karier;
- d. waktu pelaksanaan; dan
- e. proscdur dan mckanismc pcngisian jabatan.
- Rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3)
- Rencarla pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci setiap tahun. (4)
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 31
- Rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (21 huruf a disusun oleh Pejabat Yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kcpegawaian. (1)
- Dalam hal SDMK internal institusi kesehatan Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi persyaratan jabatan yang dibutuhkan, maka mutasi danlatau promosi diisi dari lingkungan eksternal institusi kesehatan Pemerintah Daerah. (41
- Pengisian dan penempatan SDMK dalam jabatan dilakukan melalui mutasi maupun promosi dari lingkungan internal institusi kesehatan Pemerintah Daerah. (2)
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 32
Pelaksanaan pengembangan l&lt;arier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan rcncana pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 33
- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pas al 29 ayaL (21 huruf c, dilakukan untuk menjamin ketepatan pengisian dan pencmpatan SDMK dalam jabatan di institusi kesehatan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap: a. perencanaan pengembangan karier; b. proses pelaksanaan pengembangan karier; dan c. hasil pengembangan karier.
- (3) I{asil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyempurnaan atau perbaikan pengembangan karier pada institusi kesehatan Pemerintah Daerah.
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 34
- (1) Evaluasi pengembangan karier di institusi kesehatan Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Evaluasi pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun, dan digunakan untuk penycmpurnaan perencanaan tahun berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi pengembangan karier di institusi kesehatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi SDMK.
Paragraf 4
Pola Karier
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 35
- (1) Untuk menjamin keselarasan potensi SDMK yang berstatus PNS dengan pelaksanaan upaya kesehatan di daerah, institusi kesehatan Pemerintah Daerah men)ruslln pola karir bagi SDMK sesuai dengan kebutuhan
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 36
- (1) Syarat untuk menyusun pola karier SDMK terdiri atas: a. standar jabatan; dan b. standar kompetensi manajerial.
2. (21 Dalam menetapkan pola karier harus
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 37
- (1) Masing-masing institusi kesehatan Pemerintah Dacrah men5rusun perencanaan mutasi SDMK.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi SDMK dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier dan ketersediaan formasi
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 38
- (1) SDMK yang berstatus PNS dapat dipromosikan di dalam jabatan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Promosi SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi SDMK yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.
- (3) Dalam hal institusi bclum mcmiliki kelompok suksesi, promosi dapat dilakukan melalui selcksi internal oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (4) Pelaksanaan promosi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Penilaian Kinerja
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 39
- (1) Evaluasi terhadap SDMK dilakukan secara berkala guna pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompctcnsi sosial kultural dan lataw kompetensi fungsional untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dari SDMK dengan standar kompetensi manajerial dan pengembangan karicr.
- (2) Penilaian atas evaluasi SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan SDMK yang didasarkan prinsip sistem merit.
- (3) Penilaian kinerja SDMK dilakukan
- (1) Kesejahteraan SDMK yang berstatus PNS meliputi gaji, tunjang&amp;n, fasilitas dan pcnghasilan lain-lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. (21 Kcscjahteraan SDMK yang bcrstatus PPPK meliputi gaji, tunjangan dan penghasilan lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pcrundangundangan.
Paragraf 2
Jaminan dan Perlindungan Hukum
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 41
- (1) .Jaminan SDMK yang berstatus PNS berupa:
- a. jaminan pensiun;
- b. jaminan hari tua;
- c. jaminan keschatan;
- d. jaminan kecelakaan kerja;
- e. jaminan kematian; dan
- f. bantuan hukum.
8. Jaminan SDMK yang berstatus PPPK berupa: (2)
- a. jaminan hari tua;
- b. jaminan kesehatan;
- c. jaminan kecelakaan kerja;
- d. jaminan kcmatian; dan
- e. bantuan hukum.
14. .Jaminan SDMK sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. (3)
BAB V - MANAJEMEN SDMK PADA INSTITUSI KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 42
- (1) Perlindungan hukum SDMK PPPK berupa pembcrian perkara yang dihadapi pelaksanaan tugasnya. yang berstatus PNS dan bantuan hukum dalam di pengadilan terkait
- (2) Perlindungan sebagaimana diatur sesuai dengan Perundang-undangan. dimaksud pada ayat (1) ketentuan Peraturan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SDMK
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SDMK
Pasal 43
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan SDMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kcwcnangan Bupati untuk mclakukan pcmbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di limpahkan kepada Dinas.
- (3) Kepala Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan SDMK di institusi kesehatan Pemerintah Daerah, swastaf perorangan dan BLUD.
4. Pembinaan dan pengawasan di institusi kesehatan swasta f pcrorangan dan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mcningkatkan mutu SDMK melalui kewenangan dalam mencrbitkan izin praktik dan tzin kerja tenaga kesehatan. (41
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melibatkan organisasi profesi untuk memberikan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.
MANAJEMEN SDMK
PADA TNSTTTUST KESEHATAN SWASTA/PERORANGAN
BAB VII - MANAJEMEN SDMK
Pasal 44
- (1) Manajemen SDMK di institusi kesehatan swasta f pcrorangan berupa perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan, penilaian kinerja, kesejahteraan dan perlindungan pegawai dilakukan oleh masing-masing institusi kesehatan.
2. (21 Instititusi kesehatan swasta f pcrorangan wajib melaporkan setiap perubahan dalam pelaksanaan fungsi manajcmcn SDMK kepada Dinas.
MANAJEMEN SDMK
PADA INSTITUSI KESEHATAN BLUD
BAB VIII - MANAJEMEN SDMK
Pasal 45
- (1) Manajemen SDMK di institusi kesehatan BLUI) diberlakukan terhadap pegawai BLUD Non pNS.
- (2) Ketentuan mengenai Manajemen SDMK bagi pNS yang bekerja pada institusi kesehatan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Manajcmen SDMK di institusi kesehatan BLUD.
- (3) Manajemen SDMK di institusi kesehatan BLUD berupa perencanaan, pengad aan, pendayagunaan, pengembangan, penilaian kinerja, kcsejahteraan dan perlindungan pegawai dilakukan ## BAB IX
HAK DAN KEUIAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban'fenaga Kesehatan
BAB VIII - MANAJEMEN SDMK
Pasal 46
Tenaga kesehatan dalam mcnjalankan praktik dan I atau pekerjaan keprofesiannya berhak:
- b. mempcrolch informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- c. menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karier dan profcsinya;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilainilai agama;
- f. memperoleh penghargaan atas prcstasi kcrja;
- h. mempcroleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; dan
BAB VIII - MANAJEMEN SDMK
Pasal 47
Tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan I atau praktik keprofesiannya wajib:
- a. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- d. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- e. membuat dan menyimpan catatan danlatau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan;
- f. merujuk penerima pelayanan keschatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
- g. melaksanakan kcwajiban lainnya sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Tenaga PenunjanglPendukung Kesehatan
BAB VIII - MANAJEMEN SDMK
Pasal 48
Tenaga pendukung/ pcnunjang kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya berhak:
- a. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilainilai agama;
- b. mendapatkan kesempatan untuk mcngembangkan kompetensi dan karier profesinya;
- c. memperoleh penghargaan atas prestasi kcrja; dan
- d. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - MANAJEMEN SDMK
Pasal 49
Tenaga penduk unglpenunjang kesehatan dalam menjalankan pekcrjaannya wajib:
- b. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaan;
- a. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab;
- c. mcnyimpan rahasia dan hanya dapat mengemukakan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ORGANISASI DAN STANDAR PROFESI
BAB X - ORGANISASI DAN STANDAR PROFESI
Pasal 50
- (1) Tenaga kesehatan wajib mempunyai organisasi profcsi scbagai wadah untuk meningkatkan dan f atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan.
2. (21 Pembentukan organisasi profcsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pe.rundang-undangan.
BAB X - ORGANISASI DAN STANDAR PROFESI
Pasal 51
- (1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
- (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga keschatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kcschatan.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SDMK
BAB XI - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SDMK
Pasal 52
- ( 1) Untuk menjamin e fisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen SDMK diperlukan Sistem Informasi SDMK.
- (2) Sistem Informasi SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan secara terintegrasi antarInstitusi Pemerintah dan swasta f perorangan dan BLUD.
- (3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi SDMK, sctiap institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). wajib melaporkan dan memutakhirkan data paling kurang 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas.
- (4) Sistem Informasi SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (21 berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistcm kcamanan yang dipercaya.
BAB XI - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SDMK
Pasal 53
- (1) Sistem Informasi SDMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data SDMK.
- (2) Data SDMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mcmuat:
- a. data riwayat hiduP;
- b. riwayat pendidikan formal dan non formal;
- c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
- d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
- e. riwayat pengalaman berorganisasi;
- g. daftar penilaian prestasi kerja; dan
- f. riwayat pendidikan dan latihan;
- h. kompetensi.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54
- (1) Dalam rangka pengelolaan SDMK, Bupati membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan; dan
- c. Unsur lain yang terkait sesuai kebutuhan.
- (3) T\.rgas dan fungsi dari Kelompok Kerja Pengembangan Sumbcr Daya Manusia Kesehatan Kabupatcn Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan rencana pengembangan SDMK;
- b. koordinasi dan mobilisasi SDMK dalam pclaksanaan rcncana pengembangan SDMK;
- c. koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan rencana pcngcmbangan SDMK;
- d. koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan Sistem Informasi SDMK;
- e. koordinasi dan fasilitasi dalam pendayagunaan SDMK;
- f. koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan SDMK,
- g. pelaporan dan pcmberian rekomendasi mengcnai pengelolaan SDMK kePada BuPati.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 55
- (1) Institusi keschatan yang melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Rupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: a. tegriran tcrtulis; b. pencabutan izin.
- (2) Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan pas aI 49, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat ( 1) peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tcrtulis;
- b. pencabutan izin.
4. Tenaga penunj anglpcndukung kesehatan yang berstatus pegawai swasta dan pegawai BLUD Non pNS dapat dikenakan sanksi scsuai dcngan kebijakan institusi kesehatan masing-masing. (3)
5. SDMK yang berstatus PNS dapat dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4)
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal t 1 AUG Z01S

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO I)iundangkan di Situbondo r)ada tanggal "t 1 AUG 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO, BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL5 NOMOR 'l