PERATURAN BUPATI MA Nomor 76 Tahun 2017 tentang PENUNJUKKAN PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS BERBASIS LIMBAH CAIR KELAPA SAWIT (PLTBg) DAN SOLAR PACKED DEALER NELAYAN (SPDN) KEPADA PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 10 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
PENUNJUKKAN PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS BERBASIS LIMBAH CAIR KELAPA SAWIT (PLTBg) DAN SOLAR PACKED DEALER NELAYAN (SPDN) KEPADA PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan dan administrasi pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas berbasis Limbah cair kelapa Sawit (PLTBg) dan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) perlu ditunjuk perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut sebagai pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Berbasis Limbah Cair Kelapa Sawit (PLTBg) dan Solar Packed Delaer Nelayan (SPDN) kepada PD. Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah laut;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah
Menetapkan :
Laut (Lembaran Daerah Kababupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah laut Nomor : 03.P3/05/DJE/2016 dan Nomor 180/8/PKKUM/2016 tentang Perubahan Atas Perjanjian Kerja Sama Nomor 05/05/DJE/2015 dan Nomor 180/67pks/KUM/2015 tentang Kerja Sama Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Berbasis Limbah Cair Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
M E M U T U S K A N :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS BERBASIS LIMBAH CAIR KELAPA SAWIT (PLTBG) DAN SOLAR PACKED DEALER NELAYAN (SPDN) KEPADA PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG KABUPATEN TANAH LAUT KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Tanah laut
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah laut.
6. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah satuan kerja pada Sekretariat Daerah.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
8. Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang yang selanjutnya disingkat PD. Baratala Tuntung Pandang adalah Perusda Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pertamina adalah Unit Pemasaran Wilayah IV Kalselteng Pertamina (Persero) yang berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
10. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Berbasis Limbah Cair Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PLTBg adalah pembangkit listrik tenaga biogas berbasis limbah cair kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut.
KEWENANGAN PENGELOLAAN USAHA
BAB II - KEWENANGAN PENGELOLAAN USAHA
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan ini PD. Baratala Tuntung Pandang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan usaha atas ; a. PLTBg; dan b. SPDN.
- (2) PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PLTBg diareal lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT. Citra Putra Kebus Asri (PT. CPKA) Desa Jorong Kecamatan Jorong.
- (3) SPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah SPDN Batakan.
BAB II - KEWENANGAN PENGELOLAAN USAHA
Pasal 3
Mekanisme Pelaporan berpedoman pada mekanisme peraturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut.
BAB III - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4
- (1) Tugas dan tanggung jawab PD. Baratala Tuntung Pandang dalam pengelolaan usaha PLTBg adalah :
- a. pengoperasian, memelihara, menjual energi listrik dan pengawsaannya serta mengembangkan unit pembangkit PLTBg POME;
- b. menyediakan jumlah limbah cair sawit (POME) yang dapat menghasilkan energi listrik sesuai kebutuhan pembangkit yang ada; dan
- c. membuat laporan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan atas tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PD. Baratala Tuntung Pandang dalam pengelolaan usaha Solar Packed Delaer Nelayan (SPDN) adalah :
- a. mengawasi dan menjamin efektivitas penyaluran solar ditingkat desa agar tepat sasaran;
- b. membuat catatan rekap jumlah solar yang telah disalurkan; dan
- c. membuat laporan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan atas tugas dan tanggungjawab yang telah dilaksanakannya dengan memberikan tembusannya kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 10 Agustus 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, ## H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 10 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN