PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 12 Tahun 2017 tentang ah masyarakat dan guna mempercepat pemasyarakatan penggunaan garam beryodium perlu dilakukan pengendalian peredaran garam di Kabupaten Situbondo; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam Yodium; 3. : 1. (berlaku 2 May 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBOIIIDO IIIOMOR / TAHUN 2017 TEIIITAIIIG PEIIIGEIIIDALIAIII PEREDARAIII GARAM YODIUM
DEIIIGAIII RAHMAT TUHAlll YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBOIIIDO,
: a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kecerdasan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan peredaran garam yodium di tengah masyarakat dan guna mempercepat pemasyarakatan penggunaan garam beryodium perlu dilakukan pengendalian peredaran garam di Kabupaten Situbondo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam Yodium;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang dalam Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang› Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 199);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/MIND/PER/ 11/2001 tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beriodium;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM YODIUM.
BABI
KETENTUAN UMUM Paaal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pengumpul/Pengepul Garam adalah Individu atau Kelompok yang melakukan aktifitas pembelian garam langsung kepada petani garam yang kemudian diperdagangkan kembali kepada pedagang yang lebih besar.
5. Distributor adalah setiap orang dan/ atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari pabrik kepada pengecer.
6. Pengecer adalah setiap orang dan/ atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari distributor kepada konsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang dan/ a tau badan usaha pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indoneia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Produsen adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan garam baik garam beryodium dan/ atau garam yang tidak beryodium.
10. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang nerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komoditer,
BUMN/BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
11. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Khlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium (KI03) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SN!).
12. Garam Baku adalah garam yang belum melalui proses iodisasi.
13. Peredaran Garam adalah garam yang diedarkan / dijual oleh perorangan atau badan usaha.
14. Pengendalian peredaran garam adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengatur, membatasi, distribusi dan mengawasi peredaran garam di Daerah.
15. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang di olah maupun yang tidak di olah, yang di peruntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SN! adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
BAB II - TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Pengendalian peredaran garam bertujuan:
- a. menjamin peredaran garam agar tepat sasaran dalam upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium;
- b. mendorong setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi dan mengedarkan garam untuk konsumsi manusia dan temak serta garam untuk bahan penolong industri pangan agar dilakukan Iodisasi terlebih dahulu sampai menghasilkan garam beryodium sebelum dipasarkan yang memenuhi SNI;
- c. melarang peredaran garam baku untuk konsumsi manusia, temak dan industri pangan.
BAB Ill - KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
- (1) Bupati berwenang mengendalikan peredaran garam di Daerah.
- (2) Ruang lingkup pengendalian peredaran garam sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. aspek produksi;
- b. perdagangan; dan
- c. pembinaan.
BABIV
PRODUKSI
BAB Ill - KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 4
- ( 1) Produsen garam wajib memproduksi garam konsumsi beriodium.
- (2) Garam beriodium diproduksi melalui proses iodisasi baik secara mekanik maupun manual.
- (3) Perusahaan industri pengolahan garam beriodium wajib melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan baku dan hasil produksinya di laboratorium milik perusahaan atau laboratorium yang telah terakreditasi.
- (4) Garam baku yang diproduksi oleh petani garam dapat ditampung dan diolah menjadi garam beriodium oleh perusahaan industri iodisasi.
- (5) Kebutuhan garam untuk ternak, pengelolaan ikan, penunjang industri pangan sesuai SNI dengan ketentuan kadar iodium (KIO3) paling sedikit 10 ppm (part per million).
- (6) Kebutuhan garam untuk manusia sesuai SN! dengan ketentuan kadar iodium 30 (tiga puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) ppm (part per million).
- (7) Kebutuhan garam penunjang industri pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk penunjang industri pangan yang karena sifatnya tidak memerlukan bahan baku garam beriodium.
BABV PEREDARAN DAN DISTRIBUSI Pasal5
- (I) Garrun yang diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau temak dan bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi SNI.
- (2) Gararn beryodium untuk konsumsi manusia yang telah memenuhi SN! sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah garrun konsumsi apabila mengandung 30 (tiga puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) ppm (part per milion).
- (3) Garrun beryodium untuk ternak, pengelolaan ikan, penunjang industri pangan sesuai SNI dengan ketentuan kadar iodium (KI03) paling sedikit 10 (sepuluh) ppm (part per million).
- (4) Peredaran garam baku hanya diperdagangkan kepada perorangan dan/ a tau badan yang melakukan iodisasi garam dan/ a tau kepada industri bukan pangan.
- (5) Distribusi garam konsumsi beryodium ## BAB VII PERIJINAN Pasal7
- ( 1) Setiap orang dan/ a tau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, peredaran dan/atau perdagangan garam baku di dalam wilayah Daerah wajib memperoleh izin dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN Pasal 8
Pasal 8
- (1) Pembinaan dilaksanakan kepada oleh pengepul/ pengumpul perangkat daerah garam, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan kepada produsen garam baku dan garam beriodium dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan di bidang kesehatan.
9
- (3) Pembinaan kepada distributor garam baku dan garam beriodium dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, di bidang perdagangan dan/ a tau perindustrian.
- (4) Pembinaan kepada masyarakat terhadap penggunaan garam beriodium dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan uru san pemerin tahan di bidang kesehatan.
BAB VIII - PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN Pasal 8
Pasal 9
Pembinaan terhadap petani, produsen, distributor, pelaku usaha garam dan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. penyuluhan dan promosi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan di bidang perdagangan dan/ a tau perindustrian;
- b. pelatihan dan magang oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan perikanan dan di bi dang perdagangan dan / a tau perindustrian;
- c. bantuan modal, alat dan bahan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau perindustrian dan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. standarisasi dan sertifikasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- e. pemeriksaan sarana produksi dan distribusi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, di bidang perdagangan dan/atau perindustrian dan di bidang koperasi dan usaha mikro.
BAB VIII - PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN Pasal 8
Pasal 10
- (I) Pengendalian peredaran garam baku dan garam beriodium di Daerah dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan secara terpadu oleh Tim.
- (2) Pelaksanaan dan pemantauan clan pengawasan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengendalian garam baku dan garam beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA Pasal 11
Pasal 11
- ( 1) Masyarakat dan dunia usaha selaku mitra Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengendalian produksi, peredaran dan distribusi garam baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas dan pengguna.
- (2) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian produksi, peredaran dan distribusi garam untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masyarakat dan dunia usaha dalam peran serta pengendalian produksi, peredaran dan distribusi garam sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA Pasal 11
Pasal 12
Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
- a. memproduksi, memperdagangk:an atau mengedarkan garam konsumsi beriodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI;
- b. menggunakan garam beryodium yang tidak memen uhi persyaratan SNI untuk produksi industri pangan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 13
Pasal 13
- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (!) berupa:
- a. teguran Iisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- d. pembekuan izin; dan
- e. pencabutan izin dan penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 13
Pasal 14
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 13
Pasal 15
- (I) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berwenang:
- a. menenma laporan/pengaduan tentang adanya tindak pidana peredaran gararn non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;
- b. melakukan tindakan pertama, penindakan saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana peredaran garam non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;
- c. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana peredaran garam non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;
- d. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana peredaran garam non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;
- e. meminta bah an keterangan dan/ a tau barang bukti dari orang pribadi/badan usaha sehubungan dengan tindak pidana peredaran garam non iodiurn dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI;
- f. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana peredaran garam non iodium dan gararn yodium yang tidak memenuhi SN!;
- g. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, buku dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap barang bukti tersebut;
- h. meminta tenaga ahli untuk membantu penyidikan dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana peredaran garam non iodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SN!;
- i. menyuruh berhenti, dan atau melarang orang pribadi/badan hukum meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung;
- j. memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa orang tersebut;
- k. memotret seseorang/badan hukum terkait tindak pidana peredaran garam;
7. L memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/ saksi; dan
- m. menghentikan penyidikan, dan/ a tau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana peredaran garam non yodium dan garam yodium yang tidak memenuhi SNI.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - Pasal 16
Pasal 16
- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 2 0 JUN 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR: 135 -1/2017. ## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Paaal 17 Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki izin sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lama I (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 18

Penandatangan: Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 1 2 MAY 2017

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, DADANG WIGlARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
## NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
## PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM YODIUM
## I. UMUM
Gararn adalah sekumpulan senyawa kimia dengan kandungan terbesar terdiri dari natrium chlorida dan impurities berupa kalsium sufat (Gips), magnesium sulfat, magnesium chlorida dari zat besi dan merupakan salah satu komoditas strategi, selain sebagru kebutuhan pokok masyarakat, juga dapat di gunakan sebagru bahan baku penolong industri. Sebagaj kebutuhan pokok masyarakat, garam dapat di konsumsi langsung oleh masyarakat sebagaj bumbu dalam masakan maupun dikonsumsi langsung oleh ternak. Sementara sebagai bahan baku penolong industri, garam digunakan dalam industri pengolahan, makanan manusia dan temak dan industri non makanan manusia dan temak, bruk langsung mau pun sebagru bah an baku pengolahan makanan, harus memenuhi standar tertentu agar dapat di gunakan dalam upaya penaggulangan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKI). Agar tidak terjadi kerancuan antara garam untuk konsumsi langsung manusia dan temak maupun garam sebagai bahan baku penolong industri manusia dan temak dengan garam untuk bahan baku industri non makanan manusia dan temak, maka perlu dilakukan pengendalian peredaran garam di Kabupaten Situbondo.
Gagasan terhadap upaya pengendalian peredaran garam ini karena rasa keprihatinan berbagaj elemen masyarakat Kabupaten Situbondo terhadap gangguan akibat kekurangan yodium (GAKI). GAKI di pandang sebagru masalah gizi yang sangat serius bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi aspek perkembangan kecerdasan, aspek perkembangan sosial, dan aspek-aspek perkembangan ekonomi. GAKI adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tu huh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Yodium adalah mineral yang terdapat di alam, baik tanah maupun air yang mempunyai zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk menghasilkan hormon tiroid yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan serta keerdasan manusia. Kekurangan yodium pada manusia akan menimbulkan kelainan, antara lain : pembesaran kelenjar gondok pada leher, gangguan perkembangan fisik, gangguan mental yang dapat berpengaruh terhadap kehilangan IQ point yang identik dengan kecerdasan dan produktivitas.
Kenyataan ini membuka permasalahan terhadap peredaran dan penggunaan garam, (baik garam beryodium maupun garam bukan beryodium) di Kabupaten Situbondo yang dapat diidentifikasi, antara lain : masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat garam beryodium; mekanisme distribusi atau pemasaran garam (baik garam beryodium maupun garam baku) belum tepat sasaran. Produsen garam beryodium belum mampu memproduksi sesuai dengan kapasitas terpasang, dan penyaluran serta peredaran garam baku (non yodium) di pasaran masih di lakukan secara bebas. Pembentukan peraturan daerah tentang pengendalian peredaran garam merupakan wujud kepedulian semua pihak yang terlibat pada kepentingan jangka panjang bagi perkembangan sumber daya manusia. Peraturan Daerah ini bermaksud menjamin kepastian hukum dalam bidang pengendalian peredaran garam, melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, petani garam, baik perorangan maupun badan hukum, serta sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan dalam pengelolaan garam.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Standar kandungan iodium yang dipersyaratkan 30-80 ppm.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Hurufa Yang dimaksud dengan "aspek produksi" adalah pengendalian garam dalam hal memproduksi, mengolah, pengemasan dan pelabelan baik untuk garam beryodium maupun garam baku. Hurufb Yang dimaksud dengan "perdagangan" adalah upaya pengendalian mengenai kegiatan peredaran maupun perdagangan baik untuk garam beryodium maupun garam baku di Kabupaten Situbondo. ## Hurufc Yang dimaksud "pembinaan" adalah upaya yang dilakukan terus-menerus, terencana dan sistematis mengenai pemantauan dan pengawasan peredaran garam, pelaporan dan evaluasi. Yang dimaksud dengan "pemantauan dan pengawasan" adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistimatik dalarn mengatur, memb