PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 08 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI TUBAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 08 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan, Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 ten tang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri A Nomor 1 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.692.246.003.572,35 bertambah sejumlah Rp. 256.088.103.608,98 sehingga menjadi Rp. 1.948.334.107.181,33 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan:
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
2. Belanja:
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah Belanja setelah Perubahan (Defisit) setelah Perubahan
3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
Rp. 1.559.245.390.522,35
Rp. 193.122. 798.380,07
Rp
1.752.368.188.902,42
Rp l .692.246.003.572,35
Rp. 256.088.103.608,98
Rp. 1.948.334.107.181,33
(Rp. 195.965.918.278,9 l) ✓
- 1) Semula
Rp.
150.479.413.050,00
- 2)
- Bertambah Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
\_R ... P~• \_\_ 6~2\_. 9\_6\_5\_.\_30\_5\_.\_2\_28\_,.\_\_9\_1
Rp. 213.444.718.278,91
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp.
Rp.
17.478.800.000,00
0,00
Jumlah Pengeluaran setelah
Rp.
Perubahan
17.478.800.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto
Setelah Perubahan
Sisa lebih pembiayaan
Rp.
195.965.918.278,91
Rp.
0,00
anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah PAD setelah
Perubahan
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
- 2)
- Bertambah setelah Perubahan
Jumlah Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp. 205.170.246.286,35
Rp. 53.204.698.546,07
Rp.
258.374.944.832,42
Rp. 1.073.098.459. 7 41,00
Rp. 2.772.371.852.00
Rp.
l .075.870.831.593,00
Rp. 280.976.684.495,00
Rp. 137.145.727.982.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp.
418.122.412.477,00
Daerah Yang Sah setelah Perubahan
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
- 2)
- Bertambah
Rp.
Rp.
Jumlah Pajak Daerah setelah
Rp.
Perubahan
Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah
Rp.
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan
Rp.
108.857 .502.482,45
19. 766.319.190,97
128.623.821.673,42
22.130.227.323,00
13.079.300.576,00
35.209.527.899,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp.
Rp.
9.553.485.107,37
383.676.166,29
Jumlah Hasil Pengelolaan
Rp.
9.937.161.273,66
Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Setelah Perubahan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1) Semula
Rp.
64.629.031.373,53
- 2) Bertambah
Rp.
19.975.402.612,81
Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp.
84.604.433.986,34
Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- 1) Semula
- 2)
- Bertambah Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan
- b. Dana Alokasi Umum
Rp.
Rp. 2.772.371.852,00
Rp.
- 1)
- Semula
Rp.
97.846.332.741,00
100.618. 704.593,00
926.685.197.000,00
- 2)
- Bertambah Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
Rp.
926.685.197.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
- 2)
- Bertambah Rp. Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. Setelah Perubahan
Rp. 48.566.930.000,00
0,00
48.566.930.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:
- a. Hibah sejumlah
- 1) Semula
Rp.
898.000.000,00
- 2)
- Berkurang Jumlah Hibah Setelah Perubahan
(Rp.
898.000.000,00}
Rp.
0,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak
- 1) Semula
Rp.
58.251.145.495,00
- 2)
- Bertambah Jumlah Dana Bagi Hasil
Rp.
38.629.365.982,00
Pajak Setelah Perubahan
Rp.
96.880.511.477,00
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) Semula
Rp.
193.749.432.000,00
- 2) Bertambah
=R=p-'--. ----=--94--=--•: ________________;4c...=lc...:c4..;...;.3:;;.\_;:6=2:: ________________: ________________0-=--0=-0=,=0-=-0
Jumlah Dana Penyesuaian
Rp.
288.163. 794.000,00
dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah
lainnya
- 1) Semula
Rp. 28.078.107.000,00
- 2) Bertambah
\_R..,.p\_. \_ \_ \_ 5\_.0\_0\_0\_.0\_0\_0\_.\_00\_0""""''-"-0--'-0
Jumlah Bantuan Keuangan
Rp.
33.078.107 .000,00
Dari Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah Lainnya Setelah Perubahan
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 987.408.963.153,35
- 2) Bertambah
Rp. 116.016.076.669,98
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1. 103.425.039.823,33 Setelah Peru bahan
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Belanja Langsung
Setelah Perubahan
Rp. 704.837.040.419,00
Rp. 140.072.026.939,00
Rp. 844.909.067.358.00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan
- b. Belanja Hibah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan
Rp. 842.626.816.118,25
Rp. 105.875.844.320,40
Rp. 948.502.660.438,65
Rp. 34.930.812.000,00
Rp.
4. 770.200.000,00
Rp.
39.701.012.000,00
-11 -
Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp.
15.926.500.000,00
- 2)
- Bertambah Setelah Perubahan
RQ.
2.964.520.000200
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
Rp.
18.891.020.000,00
Belanja Bagi Hasil
- 1) Semula
Rp. 10.976.003.998,24
- 2) Bertambah
RQ.
3.417.619.164271
Jumlah Belanja Bagi Hasil
Rp.
14.393.623.162,95
Setelah Perubahan
Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula
Rp.
71.494.600.000,00
- 2) Berkurang
(RQ. l.908.959.796 2 66}
Jumlah Belanja Bantuan
Rp.
69.585.640.203,34
Keuangan Setelah Perubahan
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp. 11.454.231.036,86
- 2) Bertambah
RQ. 896.852.981253
Jumlah Belanja Tidak Terduga
Rp. 12.351.084.018,39
Setelah Peru bahan
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja :
huruf b
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan
Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Rp. 55.380.965.962,00
RQ.
7.987.010.638 2 00
Rp.
63.367.976.600,00
Rp. 296.055.749.028,00
RQ. 75.219.953.383.00
Jumlah Belanja Barang dan JasaRp. Setelah Perubahan
371.275.702.411,00
Belanja Modal
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Belanja Modal
Setelah Perubahan
Rp. 353.400.325.429,00
RQ. 56.865.062.918 2 00
Rp. 410.265.388.34 7 ,00
Pasal 4
- ( 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 150.479.413.050,00
- 2) Bertambah Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
RQ. 62.965.305.228291
Rp. 213.444. 718.278, 91
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 17.478.800.000,00
- 2) Bertambah Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
RQ. 0200
Rp. 17.478.800.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran Sebelumnya
- 1) Semula
Rp. 95.484.856.520,00
- 2) Bertambah
RQ. 63.483.865.6582 91
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan
Rp. 158.968.722.178,91
- b. Pencairan Dana Cadangan
- 1) Semula
Rp. 50.000.000.000,00
- 2) Bertambah Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan
RQ. 0200
Rp. 50.000.000.000,00
- C. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- 1) Semula
Rp. 3. 750.000.000,00
- 2) Bertambah Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan
RQ. 346. 996.100200
Rp. 4.096.996.100,00
- d. Penerimaan Piutang Daerah
- 1) Semula
Rp.
1.244.556.530,00
- 2)
- Berkurang Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan
(RQ. 865.556.530200}
Rp.
379.000.000,00
- a. Pembentukan dana cadangan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan
Rp.
12.000.000.000,00
Rp. 0,00
Rp.
12.000.000.000,00
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula
Rp. 5.478.800.000,00
- 2)
- Bertambah Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan
Rp. 0,00
Rp.
5.478.800.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1.

- Lampiran I

- 2.

- Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- 3.

- Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 4.

- Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- 6.

- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan

dan Per Jabatan;

- 7.

- Lampiran VII anggaran dan

Daftar kegiatan-kegiatan sebelumnya yang belum tahun diselesaikan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

i

tl

•

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Diundangkan di Tuban pada tanggal 22 Agustus 2014


## SEKRETARIS DAERAH,


HERi SISWORO

1.

LEMBARAN DAERAH iUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI A NOMOR 3