PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 14 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 13 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 ;
2. Mengingat : 1.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 16);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan Pendapatan berjumlah Rp4.808.702.461.000,00 dan Belanja berjumlah Rp5.505.104.270.564,00 sehingga menjadi Defisit sebesar (Rp696.401.809.564,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
- a. Semula
Rp 4.701.326.013.000,00
- b. Bertambah
Rp 107.376.448.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp 4.808.702.461.000,00
2. Belanja Daerah
- a. Semula
Rp 5.266.326.013.000,00
- b. Bertambah
Rp 238.778.257.564,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp 5.505.104.270.564,00
Surplus/(Defisit)
(Rp 696.401.809.564,00)
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp 655.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 181.531.809.564,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp 836.531.809.564,00
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp 90.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 50.130.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp 140.130.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 696.401.809.564,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp 0,00
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp 2.975.593.717.000,00
- 2) Berkurang
Rp (54.700.172.000,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp 2.920.893.545.000,00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp 1.374.100.536.000,00
- 2) Bertambah
Rp 157.214.940.000,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp 1.531.315.476.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula
Rp 351.631.760.000,00
- 2) Bertambah
Rp 4.861.680.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan
Rp 356.493.440.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp 2.652.000.000.000,00
- 2) Berkurang
Rp (96.510.000.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp 2.555.490.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp 18.205.493.000,00
- 2) Bertambah
Rp 121.735.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp 18.327.228.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 1) Semula
Rp 33.665.500.000,00
- 2) Bertambah
Rp 12.087.092.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
Rp 45.752.592.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp 271.722.724.000,00
- 2) Bertambah
Rp 29.601.001.000,00
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
Rp 301.323.725.000,00
- setelah perubahan
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula
Rp 647.375.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 128.025.000.000,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan
Rp 775.400.000.000,00
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp 701.725.536.000,00
- 2) Bertambah
Rp 0,00
- Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
Rp 701.725.536.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp 25.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 29.189.940.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
Rp 54.189.940.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- 1) Semula
Rp 26.890.240.000,00
- 2) Bertambah
Rp 850.000.000,00
Jumlah hibah setelah perubahan
Rp 27.740.240.000,00
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp 324.741.520.000,00
- 2) Bertambah
Rp 4.011.680.000,00
- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp 328.753.200.000,00 setelah perubahan
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp 2.513.515.095.690,00
- 2) Bertambah
Rp 16.484.712.048,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 2.529.999.807.738,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp 2.752.810.917.310,00
- 2) Bertambah
Rp 222.293.545.516,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan
Rp 2.975.104.462.826,00
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp 655.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 181.531.809.564,00
- Jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp 836.531.809.564,00
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp 90.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 50.130.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rp 140.130.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- 1) Semula
Rp 430.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 181.531.809.564,00
- Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
Rp 611.531.809.564,00
- setelah perubahan
- b. Penerimaan kembali Dana Talangan
- 1) Semula
Rp 40.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 0,00
Jumlah Penerimaan kembali Dana Talangan
Rp 40.000.000.000,00
setelah perubahan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- 1) Semula
Rp 50.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan
Rp 50.000.000.000,00
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula
Rp 0,00
- 2) Bertambah
Rp 50.130.000.000,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
Rp 50.130.000.000,00
- c. Dana Talangan
- 1) Semula
Rp 40.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 0,00
Jumlah dana talangan setelah perubahan
Rp 40.000.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

| 1. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3 | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5 | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6 | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7 | Lampiran VII | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| 8 | Lampiran VIII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| 8 | Lampiran IX | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 9 | Lampiran X | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan :
- a. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. pergeseran anggaran belanja antarprogram, antar kegiatan, dan/atau antar jenis dalam satu SKPD dan/atau antar SKPD;
- c. penghematan belanja daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai dan/atau;

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu:
- a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah dan/atau meningkatnya belanja daerah secara signifikan;
- b. bencana alam dan/atau bencana sosial, apabila belanja yang tersedia tidak mencukupi dan/atau belum tersedia anggarannya; dan/atau
- c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dan/atau menambah pengeluaran biaya bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd.

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd.

## MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

SUGIONO YAJIE, S.H., M.H. Pembina Utama Muda/ (IV/c) NIP. 19581017 198503 1 007