PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor RAPPANG Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL (berlaku 16 September 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka di pandang perlu untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, beberapa ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perlu ditinjau dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7.Undang-Undang...
Menetapkan
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kerangka sistem informasi adminsitrasi kependudukan (SIAK).
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau SKPD yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat limpahan kewenangan di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Bupati.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan kependudukan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (adminduk) serta penerbitan dokumen penduduk berupa indentitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
15. Dokumen penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai alat bukti otentik penduduk.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjudnya disingkat NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.
17. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
19. Kepala Keluarga adalah:
- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
20. Anggota Keluarga adalah Orang yang menjalin hubungan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainya.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
22. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai dokumen negara.
23. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah perangkat lunak yang disiapkan oleh Departamen Dalam Negeri dan atau pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui jaringan komunikasi data elektronik untuk digunakan dalam penerbitan dokumen penduduk dan pelayanan publik lainnya.
25. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antar laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal ## BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi atas pemberian pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi :
- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi :
1. akta perkawinan,
2. akta perceraian,
3. akta pengakuan anak,
4. akta pengesahan anak,
5. akta ganti nama bagi warga negara asing, dan
6. akta kematian.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis pelayanan atas penerbitan dokumen kependudukan.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 5
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, didasarkan dengan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Besarnya tarif retribusi dipungut ## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tatacara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
- (1) Penerimaan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah
- (2) Tata cara penyetoran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 10
- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diltetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 11
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB VIII - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 12
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena sudah kedaluwarsa dapat dihapus dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati dan / atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis.
BAB IX - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dibebaskan untuk pelayanan :
- a. KTP WNI, perpanjangan; yang diajukan 6 (enam) bulan sebelum akhir masa berlakunya;
- b. Kartu Keluarga WNI, penggantian karena penambahan Anggota keluarga sampai derajat kedua.
- (2) Selain yang dimaksud pada ayat (1), pembebasan dari pembayaran retribusi diberikan untuk pelayanan penggantian KTP WNI dan atau Kartu Keluarga WNI yang rusak, karena bencana atau force majeure dengan dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Biaya pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang atau saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan degan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana tersebut pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil yang penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak, atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
Paal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang termuat pada Bab VI dan Bab VII dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan (SIAK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 16 September 2011

Penandatangan: BUPATI SIDENRENG RAPPANG, RUSDI MASSE

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 19 September 2011

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ## RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 06 ## RANCANGAN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
## NOMOR 06 TAHUN 2011
## TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
## I. UMUM
Bahwa selain untuk menindak lanjuti ketentuan
PENJELASAN
Pasal 110
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu dilakukan sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka optimalisasi sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahwa beberapa ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Perlu ditinjau dan disesuaikan, selain karena tidak diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Juga sebagai upaya pembinaan kepada masyarakat agar lebih menjaga dokumen kependudukan miliknya. Serta untuk meminimalisir, pengeluaran anggaran