UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 1953 tentang PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG SUKARELA (berlaku 11 Juni 1953)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa berhubung dengan perkembangan dan pembangunan Angkatan Perang diperlukan penerimaan anggota baru di samping anggota tetap yang telah diterima berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1950 sebagai Undang-undang;
Mengingat
:
Pasal-pasal 24, 89 dan 124 sampai dengan 127 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN ANGGAUTA ANGKATAN PERANG SUKARELA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Penerimaan anggota Angkatan Perang selanjutnya di dalam Undangundang ini disingkat sebagai "anggota", pada tanggal 1 Januari 1953 atau sesudahnya didasarkan pada Undang-undang ini.
SYARAT-SYARAT PENERIMAAN
BAB II - SYARAT-SYARAT PENERIMAAN
Pasal 2
- (1) Yang dapat diterima untuk menjadi anggota ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang tersebut di bawah ini:
- a. warganegara Republik Indonesia.laki-laki;
- b. berumur serendah-rendahnya genap 18 tahun dan setinggitingginya 25 tahun;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya tamat sekolah Rakyat 6 tahun, berpendidikan atau berpengalaman yang sederajat dengan itu;
- d. berbadan sehat dan
- e. berkelakuan baik.
- (2) Di samping syarat-syarat yang tersebut pada ayat 1, untuk kepentingan yang khusus dari Jawatan dan Kesenjataan dalam masing-masing Angkatan, Menteri Pertahanan dapat menentukan syarat-syarat tambahan.
- (3) Penerimaan yang tersebut pada ayat 1 dilakukan atas dasar sukarela.
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
BAB III - PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
Pasal 3
Penerimaan anggota diselenggarakan oleh Menteri Pertahanan di dalam rangka sesuatu rencana yang telah ditetapkan dengan undang-undang.
BAB III - PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
Pasal 4
Peraturan Pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan penerimaan mengenai:
- a. badan-badan Pemerintah atau Pembesar-pembesar yang diberi kewajiban untuk menyelenggarakan penerimaan;
- b. ikatan dinas yang bersifat sementara atau tetap;
- c. akibat-akibat daripada ikatan dinas tersebut pada huruf b yang berhubungan dengan kedudukan hukum anggota;
- d. cara-cara penyelenggaraan penerimaan.
HAK UNTUK MEMINTA KETERANGAN TENTANG
BAB IV - PENOLAKAN PENERIMAAN
Pasal 5
Calon anggota yang merasa memenuhi syarat-syarat yang tersebut pada Pasal 2, tetapi tidak diterima, berhak membanding keputusan badan Pemerintah yang tersebut pada Pasal 4 huruf a kepada Menteri Pertahanan dan keputusan Menteri Pertahanan adalah keputusan yang terakhir.
PENUTUP
BAB V - PENUTUP
Pasal 6
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga 1 Januari 1953.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Djakarta pada tanggal 20 Mei 1953 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMMADHATTA

Penandatangan: MENTERI PERTAHANAN ai. ttd WILOPO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 11 Juni 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA LEMBARAN NEGARA NOMOR 45 TAHUN 1953