PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
- a. bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu lainnya;
- b. bahwa untuk membiayai pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu dipungut retribusi dengan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali peraturan daerah yang mengatur Retribusi Perizinan Tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
9. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
11. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disebut GSP adalah garis yang sejajar dengan as jalan berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan.
12. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis pada halaman pekarangan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai atau as
- pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
13. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
14. Izin Gangguan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan usaha untuk mendirikan atau menjalankan usaha.
15. Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
16. Angkutan Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah Kabupaten Seluma.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Usaha Perikanan adalah segala ativitas yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan di bidang perikanan.
21. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan untuk kegitan penangkapan dan pembudidayaan perikanaan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
retribusi yang terutang ke Kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Jenis retribusi dalam peraturan daerah terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retibusi Perizinan Tertentu.
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 4
Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 5
- (1) Obyek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang wilayah, dengan tetap
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi IMB.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan jenis konstruksi serta klasifikasi wilayah bangunan didirikan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Koefisien Luas Bangunan:
- b. Koefisien Tingkat Bangunan:
| NO | LUAS BANGUNAN | KOEFESIEN |
|------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan dengan luas s/d 100 m² | 1,00 |
| 2 | Bangunan dengan luas s/d 250 m² | 1,50 |
| 3 | Bangunan dengan luas s/d 500m ² | 2,50 |
| 4 | Bangunan dengan luas s/d 1000 m² | 3,50 |
| 5 | Bangunan dengan luas s/d 2.500 m² | 4,00 |
| 6 | Bangunan dengan luas s/d 3.000 m² | 4,50 |
| 7 | Bangunan dengan luas > 3.000 m² | 5,00 |
| NO | TINGKAT BANGUNAN | KOEFESIEN |
|------|---------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan 1 lantai | 1,00 |
| 2 | Bangunan 2 lantai | 1,50 |
| 3 | Bangunan 3 lantai | 2,50 |
| 4 | Bangunan 4 lantai | 3,50 |
| 5 | Bangunan 5 lantai ke atas | 4,00 |
- c. Koefisien Guna Bangunan:
| NO | GUNA BANGUNAN | KOEFESIEN |
|------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan Sosial | 0,50 |
| 2 | Bangunan Perumahan | 1,00 |
| 3 | Bangunan Fasilitas Umum | 1,00 |
| 4 | Bangunan Pendidikan | 1,00 |
| 5 | Bangunan Kelembagaan/Kantor | 1,50 |
| 6 | Bangunan Perdagangan dan Jasa | 2,00 |
| 7 | Bangunan Industri | 2,50 |
| 8 | Bangunan Khusus | 2,75 |
| 9 | Bangunan Campuran | 3,00 |
| 10 | Bangunan Lain-lain/bangunan rumah tempat tinggal | 1,00 |
d. Koefisien Jenis Bangunan:
| NO | JENIS BANGUNAN | KOEFESIEN |
|------|------------------|-------------|
| 1 | Permanen | 1,00 |
| 2 | Semi permanen | 0,70 |
| 3 | Darurat | 0,50 |
- e. Koefisien wilayah bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 3.000/m².
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 9
Besaran pokok Retribusi IMB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Bagian Keempat Tarif Retribusi IMB
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1) Pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen IMB dan atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembuatan duplikat/ cofy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai penganti dokumen IMB yang hilang atau rusak dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pengajuan permohonan pembuatan duplikat/ cofy dokumen yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Dokumen yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fisik dokumen yang telah sobek, terpotong dan atau tulisan maupun gambar yang tercantum didalam dokumen tersebut tidak bisa dibaca dan atau tidak bisa dimaknai lagi.
Bagian Kelima
Saat Retribusi Terutang
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 11
Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 12
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian izin ganguan.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 13
- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Gangguan Berat, Perusahaan/Usaha :
- a. Pompa Bensin (SPBU);
- b. Agen Elpiji/Gas;
- c. Tempat Pabrik Kimia;
- d. Pabrik makanan dan minuman / Pabrik Es Balok dan sejenisnya;
- e. Pemotongan Hewan, Peternakan Hewan Besar/Unggas, penyamakan, pengasapan kulit hewan;
- f. Pengolahan/ Penumpukan CPO;
- g. Saw mill, penggergajian/penyuguan kayu, bengkel bubut, galangan kapal;
- h. Pengolahan batu bara/briket batu bara;
- i. Pengolahan Karet;
- j. Menara pemancar siaran TV/radio atau satelit;
- k. Usaha kuari/ usaha pemecahan batu;
- l. PT, CV, klasifikasi M dan B;
- m. Agen minyak tanah/Pangkalan Minyak Tanah;
- n. Pembudidayaan Burung Walet;
- o. Penampungan/gudang hasil bumi dan hasil perkebunan, hasil hutan;
- p. Budidaya Air Payau;
- q. Depot kayu/Panglong kayu;
- r. RMU /huller padi;
- s. Vulkanisir; dan
- t. Pencucian Mobil.
2. Gangguan Sedang, Perusahaan/Usaha :
- a. Show Room, toko onderdil kendaraan bermotor;
- b. Bengkel Mobi/karoseri, motor sepeda dan sejenisnya;
- c. Klinik, apotek, praktek dokter dan toko obat;
- d. Hotel, wisma, penginapan, restoran, cafe, losmen, dan tempat hiburan bioskop, bilyar, rental vcd, Playstation, counter;
- e. Agen minuman dan makanan;
- f. Penjualan saprodi;
- g. Pembuatan/penjualan meuble;
- h. Dagang elektronik;
- i. Penjualan emas, perak dan pertukangan besi;
- j. Perusahaan asing, BUMD, dan BUMN, Perbankan pemerintah/swasta;
- k. Badan hukum (CV. Klasifikasi K1, K2, K3/ Firma, Koperasi;
- l. Percetakan, Biro reklame;
- m. Sewa kursi/tenda, organ tunggal, band;
- n. Studio foto dan dagang perlengkapannya;
- o. Jahit pakaian, taylor, konveksi, loundry;
- p. Penjualan karcis, loket kendaraan umum, travel;
- q. Barber shop, salon dan sanggar kecantikan, sanggar kesenian;
- r. Pendidikan/ kursus komputer, tempat penitipan anak;
- s. Dagang elektronik second, penjualan barang-barang second;
- t. Penitipan kilat/ekspedisi;
- u. Wartel/kiostel;
- v. Batu bata, genteng pemahatan batu, saniter;
- w. Pembatikan, bangsal kapuk;
- x. Pengolahan tahu tempe;
- y. Penampungan barang bekas;
- z. Penyulingan minyak atsiri;
28. aa. Penampungan batu hias;
29. bb. Budi daya air tawar;
- cc. Pedagang grosir;
- dd. Usaha pengolahan hasil perikanan.
32. ee. Warung Internet;
33. ff. Usaha pengelolaan tempat olah raga; dan
34. gg. Dagang pakan ternak.
3. Gangguan Ringan, Perusahaan/Usaha:
- a. Dagang kelontongan, manisan;
- b. Dagang pakaian jadi, tekstil, mainan anak atau sejenisnya;
- c. Dagang buku dan perlengkapannya;
- d. Dagang makanan dan minuman;
- e. Tampal ban; dan
- f. Pengrajin sapu ijuk dan sejenisnya.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 14
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 15
- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur dengan cara luas tempat usaha dikali indeks lokasi dikali koefesien gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (4) Koefisien gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Perusahaan/Usaha dengan intensitas gangguan berat
- a. Kawasan industri indeks
: 1
- b. Kawasan perdagangan indeks
: 2
- c. Kawasan pariwisata indeks
: 3
- d. Kawasan perumahan dan pemukiman indeks
: 4
: 1,5
- b. Perusahaan/Usaha dengan intensitas gangguan sedang
- c. Perusahaan/Usaha dengan intensitas gangguan ringan
Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 16
- (1) Tarif digolongkan
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 17
Besaran pokok Izin Gangguan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Bagian Keempat Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 18
- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Izin tempat gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib didaftar ulang setiap tahunnya.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 19
Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 20
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 21
Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 22
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 23
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 25
Masa Retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) tahun.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 26
Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27
Pasal 27
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27
Pasal 28
- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha penangkapan ikan skala kecil dan usaha budidaya ikan skala kecil sesuai dengan peraturan perundang dibidang perikanan.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27
Pasal 29
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27
Pasal 30
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27
Pasal 32
Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah 1 (satu) tahun.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27
Pasal 33
Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 34
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 35
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 36
Retribusi terutang dipungut di dalam wilayah Daerah
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 37
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 38
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 39
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 40
- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang di tunjuk.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 41
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Rertibusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 42
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 43
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Keenam
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 44
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 45
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 47
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PEMERIKSAAN
Pasal 48
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan bupati.
BAB X - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 49
Pasal 49
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.
BAB XI - PENYIDIKAN Pasal 50
Pasal 50
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA Pasal 51
Pasal 51
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi ## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PIDANA Pasal 51
Pasal 52
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Ganguan; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA Pasal 51
Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Ditetapkan di Tais

Penandatangan: pada tanggal 25 Oktober Tahun 2012 Plt. BUPATI SELUMA, WAKIL BUPATI, H. BUNDRA JAYA

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggal 25 Oktober Tahun 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, ## Drs. H. MULKAN TAJUDIN,MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2012 NOMOR 01