Unknown Unknown Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupatcn Buton; - l. Paeal 18 Aya t (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubJ.ik Indonesia 'Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 teruang Pcmbcntukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi [Lernbarun Negara Republik Indonesia Nornor 74, Tambahari Lernbaran Negar;,i R~p11hlik Indonesia Nomor 1822); 3. Unda.ng-Undnng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerin tah P11s;;t dan Pernertintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. 5\_ Undang-Undang Nomor 1?. Tahrin ?.011 rentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mcngingat
·'
BUPATIBUTON
PERATURAN BVPATJ BUTON NOMOR 44 TAHUN 20:6
TENTANC
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATE\_N BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
bahwa untuk melaksariakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentar.g Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buron, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupatcn Buton;
- l. Paeal 18 Aya t (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubJ.ik Indonesia 'Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 teruang Pcmbcntukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi [Lernbarun Negara Republik Indonesia Nornor 74, Tambahari Lernbaran Negar;,i R~p11hlik Indonesia Nomor 1822);
3. Unda.ng-Undnng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerin tah P11s;;t dan Pernertintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. 5\_ Undang-Undang Nomor 1?. Tahrin ?.011 rentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
Tahun 20l4 Nomor 6 , Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah beberapa kali diubah terakhir dengan LndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmermtahan Daeral. [Leurbaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pcmcrintah Nomcr 14 Tahun 201.G tentaug Penyelenggoron Perurnahnn don Kuwrumn Permukiman
9. Peraturan Pernertntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tohun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20lb tcntang Orgauisasi Kementerian Negara (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menten Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organinsasi dan Tata Kerja Kt:111t:11Ltria11 Pekerjaan U111urn dan Pcrumahan Rakyat;
6. l'.2. Peraturan Uaerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 ten Lang Urusan Pcrncrintahan ya11g ruenjadi Kcwcnangan Pcmcrintah Kabupatcn Buton Scbagai Daerah Otonom [Lernbar-ari Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomnr 11 ?.);
7. l 3.Pe,-atun:,.,1 Daeruh Kabupatcn Buton Nome.6 Tahun 2016 tentung Pembenrukan dan Susunan Perarigkat Daerah Kabupaten Euton;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS D!\.N FUNUSl Sh:I&lt;TA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKlMAN KABUPATEN BU'i'ON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupatcn Buton.
2. Pemcrintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati arialah Bupati Buton.
1. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dutoo.
5. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah, yang setanjutnya disebut DPRO adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeraa Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Dinas Pcruruahan dan Kawasan permukirnan yang sclanjutnya disebut Dinas Perurnahan dan Kawasan permukiman adalah Dinas Perurnaban dan Kawasan permukiman Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Perttmahari dan Kawasan permukiman adalah Kepala Dirias Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
10. Perruukiuiau Kabupaten Buton. Sckrctaris Dinas Perumahan dan Kawasan adalah 10. Sekretaris Dinas yang selaniutnya disebut Sekretaris
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perurnahan dan Kawasan Perrnukirnan Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adnlah Sub Bagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
14. 1..:.. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman Kabupatcn Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kcpala Scksi pada Dinns Perumuhan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buron.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UP'l'D adalah unsur pelaksaria reknis Dinas Perumahan dan Kawasan Pcrrnukiman Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukimon Kabupateri Buton.
BAB II - KEDlfDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas Perumahan dan kawasan permukirnan adalah unsur pelaksana urusan pernermtahan dibidang Perumahan dan kawasan permukirnan yang rnenjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pcr.unahan dan kawaean permukiman eebagaimana dimaksud pada ayat 11) dipim?in oleh Kepala ninP-!'\ ynn?; bcrkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BJ\D nr SUSUNAN ORUANISASI
- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukirnan adalah Dinas Daerah Tipe C.
- (2) Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Kepala Uinas;
- b. Sekrecariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Perrnukiman;
- e. Sub Bagian/Seksi;
- f. T JPTD; clan
- g. Kelornpok .Jabatan Fungsional
- (3) Sekretariat sebagairnana dimaksud pada pada Aya.t (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian perencanaan can Keuangan; dan
- b. Suboagian Umum dan Kepegawaian
- (4) l::l1dang Perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayut. (2) Huruf c terdiri atas :
- a. Scksi Pcnycdiaan Perumahan
- b. Seksi Survey dan Pendataan perurnahan
- c. Seksi Pengcndalian dan Pernbinaan Kelembagaan Perumahan.
- (5) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman
- b. Seksi Pemanfaatan Kawasan Pennukiman
- c. Seksi Pengendalian Kawasan permukirnan
- (6) Struktur Organisasi Dinas Pcrumahan dan l{awasan Permukiman terca.ntum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati rm

## Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c.huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas inelalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 3 ayat (31, rlipimpin oleh seorarig Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

## Pasal 5

- (1) Dinas Perurnahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman dala.m bentuk penyediaan dan pernbiayaan perumahan, pernbangunan rurnah negara, rurnah uuiuru, rumah swadaya, rumah korban bcncana, rumab kornersil, fosilitusi bantuan stimulan rumah swadaya, penyediaan sararia prasarana urilitas perumahan dan pengcrnhangan kawasan permukiman dalam bcntuk pelaksanaan strategi kebiiakan pengembangan kawasan, perencanaan kawasan, pembangunan kawasan, peningkatan kwalitas kawasan, pengendalian kawasan dan evaluasi program kegiatan sebagai wujud dari kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas wajib urusan pemermtahan bidang perumahau &lt;Jan kuwasan

pennukiman dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Dinas Perurnahan dan Kawasan Perrnukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
1. Penvediaan dan pembiayaan perumahan;
2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.
3. Fasilitasi penyediaan rurnah bagi rnasyarakat yang terxer.a relokasi program Pernerintah Daerah kabupateny kota.
4. Pem::d,iLaH izin pembangunan dan pengembangan pcrumahan.
5. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (8KRG).
6. Penerbitan izin pernbangunan dan pengernbangan kawasan perrnukiman.
8. kualitas kawasan luas di bawah 10 7. Penataan dan peningkatan permukiman kumuh dengan (sepuluh) ha.
9. l:l. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumu..'l pada Daerah Kabuparen.
9. Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Lingkuogan pcrurnahan
10. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melakssnakan perancangan dan pcrencanaan rumah serta perencanaan prssarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

## Bagian Kcdua Kepala Dinas

## Pasalb

- (1) Kepala Dinas mcmpunyai tugas mermrnpm dan melaksanakan urusan pemcrintanan yang menjaci kewenangan daerah dibidaug Pei umahau dan kawasan pcrmukiman bcrazaskan otonomi daerah dun mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidarig Perurnahart clan kswasan permukiman serta membina hubungan kerja dengan instansi Pernerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat [l ] menyelenggarakan fungsi :
- a. Perurr.usan keoijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Pengkoordinasian pemberian perizinan dau pelaksanaan pelayanan wnum
- c. Pelaksanaan pcmbinaan terhadap UPTD dan kelompok ja ha tan fungsional
- d. Pelaksanaan pengclolaan urusan dibidang kesekretariatan dinas
- e. Pena.ndatanganan surar/ naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
- f. Pclaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah scsuai dengan tugas pokok dan Iungsinya.

## Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 7

- (!) Sekretaris Dinas mernpunyai tugas melsksanakan koordinasi pclaksanaan tugas, pembinaan dan pencgakan disiplin aparatur, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dalam lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (2) Sekretaris Dinas tlalam melaksanakan tugas sebagairnana dima.ksud pada Ayat (1) mcnyclcnggarakan fungsi :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Mcngkocrdinasikan dan pcnyusunan rcncana, program dan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Perrnukiman;
- d. Melaksanakan penegakan disiplin aparatur dan penataa.n organisasi dan Lala laksaua;
- c. Melakukan pernbinaan dan pernberian dukungan adrninistrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumuhtanggunn, kerju sumo, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumcntasi Dinas Perumaha.n dan Kawasan Permukirnan:
- e. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan regulasi terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pelaksanaan acvokasi hukum;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- I, Menata dan mengelola barang milik/kekayaan daerah dan urusan rcncana umum pcngadaarr pengadaan barang/ jasa: dan

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai rugas:

- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk tek.nis sesuai bidang tugasnya;
- b. mclaksanakan koordinasi dan penyusunan adrninistrasi anggaran;
- c. mernnnto.u, mengevo!unoi dan melaporkan pclaksanaan anggaran
- d. melakukan pembukuan ;
- e. mengendalian keuangan urusar; Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman

## PasaJ Y

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana, mempunyai tugas :

- a. M.engumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pcngclolaan data, informasi dan arsip kepegawaian,
- c. Menelaah peraruran perundang undangan bidang kepegawaian;
- e. Melaksankan urusan tata usaha kepegawaian
- d. Melaksanakan pcmberian penghargaan dan penegakan disipilin;
- I. meluksannlcan urusan tata kclola asset; don
- g. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman.

## Bagian Keempat

## Bidang Perumahan

## Pasal JO

- (1) Kepala Bidang Perumahan mempunyai rugas rnenyelenggarakan pcnycdiaan don pernbiayaan perumuhun , survey don pendataan bidang urusan perurnahan serta pengendalian dan pembinaan kelembagaan pengembang perumahan
- (2) Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat I menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan standar norrna, prosedur dan kriteria bidang perumahan dan strategi penyediaan pembangunan perumahan;
- c. pelaksanaan survey dan pendataan perumahan, indentifikasi perumahan kumuh, rumah tidak layak huni dan pcrur:nahan rawan bencana;
- b. Pelaksanaan pernbangunan p;mu1:1.11gw1a11 ruruah negara, rumah umum, rumah swadaya, rumah korban bancana, rumah komersil, fasilitasi bantuan stimulan rumah swadaya, penyediaan sarana prasarana utilitas perumahan;
- d. penzelolaan data dan informasi di bidang perumahan;
7. f pelaksanaan pernantauan, penertiban izin sertifikat kepemilikan bangunan gedung, evaluasi dan penyusunan laporan pclaksanaan program di bidang perumahan, penertiban izin pembangunan dan pengernbangan pcrumahau: dan
- c. pengkoordinasian dan pembinaan perencanaan program perumahan dan administrasi kerja sarna dengan pengembang [investor swasra] dan kcrnitraan;
- g. peluksanaan urusan tata usaha Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## Pasal l l

Kepala Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas:

- a. mengurnpulkan bahan pcdoman dan pctunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaruan penyediaan perurnahan;
- b. rnelaksanakan perencanaan penyediaan perumahan, pernbiayaan perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan;
- d. mengevaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
- f. Memberikan bimbingan teknis dan supervise kcpada mitra atau lcmbaga penyelenggaran penyedia perumahan;
- e. Melaksanakan program penyediaan perumahan, pernbiayaan peruruahan dan pcnyediaau prn:;unma sarana utilitas perumahan
- g. Menertibkan izm pembangunan perumahan dan sertivikasi kepermhkan bangunan gedung

## Pasal 12

Kepala Seksi Survey dan Pendataan Perurnahan mernpunyai tugas:

- b. Melakukan pendataan perumahan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas;
- a. Mengumpulkun bahon pedomon dun petunjuk teknis sesuai bidang tugasnva:
- c. u1&lt;:;11gvlal1 &lt;.lale1. &lt;lall infvrn,asi rierwn:.,.liau
- d. mengevaluasi clan pelaporari di bidang penyelenggaraan perumahan:
- f. menyu su o laporan hasil sunrcy dan pcndataan bidang pcrumahan dan evaluasi data dan pelnporan &lt;ii hidang pernbangunan perumahan
- e. mengelola data dan inforrnasi bidang perumahan secara berkala dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;

## Pasal 13

- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;

Kcpala Scksi Pengendalian dan Pernbinnan kelernbngaan perumahan mernpunyai tugas:

- b. melaksanakan regtstrasi dan sernfikast kepemilikan bangunan gedung;
- d. melaksanakan bimbingan teknis kepada pengembang perumahan:
- c. memberikan rekorncndasi izin pernbangunan perumahan, perbaikan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh;
- e. melaksanakan pembangunan dan pcningkatan. kualitas pe:-umahan kumuh;
- g. melaksanakan registrasi dan sertifikasi oangunan gedung dalam wilayah kabupatcn Buton;
- f. rnemberikan rekomendasi dan telaah teknis terhadap izin perencana pengcmbang perumahan:
- h. menyusun laporan hasil kegiatan dan dokumentasi pembinaan kelernbagan perumahan

## Bagian Kclima Bidang Perrnukiman

## Pasa.114

- (1) Kepala Bidang Per ruukiuian rnernpunyai tugas melaksanakan perumu san pelaksanaan kebijakan, penyelenggarnan perencnnaan pembangunan kawasan permukiman, pemanfaatan kawasan permukiman dan pengendalian kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimarra dlrnaksud dala.m pasal 14, Bidang Perrmrkirnan me.ny1,l&lt;-,nggar,;,kan fungsi:
- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian peuyusuuan standar norrna, standar, prosedur dan kriteria satuan lahan permukiman dan strategi pembangunan, pernanfaatan dan pengendalian kawasan perrnukiman;
- b. pelaksanaan survey ctan pendataan indcntifik.asi kawasan pcrmukiman, katcgori jerris pennukiman dan kawasan permukirnan rawan bencana;
- c. pengelolaan data dan informasi spasial di bidang permukiman;
- e. pengkoordinasian dan pembinaan perencanaan pengcmbangan permulciman dan administrosi kerjo. eama dengan pengembang (investor swasta) dan kernitraan;
- d. Penataan bangunan dan lingkungan hunian;
8. J, Pelaksanaan pernantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang permukiman; dan pelaksanaan urusan tata usaha lainnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## Pasal 15

Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perrnukiman mempunyai rugas :

- perumusan kebijakan, kawasan pelaksanaan pembangunan perencanaan b. melaksanakan penyefenggaraan permukiman;
- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan pcrunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c, iueuyediakau lokasi perurukiman;
- d. mcnetapkan kriteria clan standar lokasi permukiman yang lavak;
- c. mcnata k.lasifikasi kawasan permukirnan kota, desa dan khusus.
- f. Memberikan pembinaan kclcmbagaan clan pcmbinaan pernberdayaan masyarakar di hidang pengembangan kawasan perrnukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus
- tangga dinas h. 'Jelaksanakan urusan tata usaha lain dan urusan rumah
- g. Menyusun dokumen rencana pengernoangan permukiman perkotaan, kawaaan permukiman. perdesaan, kawasan permukiman kbusus can fasilitasi penyediaan tanah serta rencana penyediaan prasarana secara utilitas

## Pasal 16

Kepala Seksi Pemanfaatan Kawasan Permukiman mernpunyai tugas;

- a. Mengumpulkan bahan pedornan dan petunjuk teknis sesuai bidung tugasnya;
- b. rnelaksanakan perurr.usan pelaksa.naan kebijakan;
- d. pernanfaatan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman
- c. pernanfaatan kawasan permukiman;
- e. pengolahan data bidang pcmanfaatan kawasan dan fasilitas penunjangnya

## Pasal 17

- a. mcngumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;

Kepala Seksi Pengenctalian Kawasan pcrmukiman rnernpunyai rugas:

- b. melaksanakan pengendalian kawasan permukiman,
- c. meningkatkan xualttas permukiman;
- d. menyediakan prasarana utilitas ;
- e. rnenertibkan izin pengembang kawasan permukiman; dan
- g. memberikan bimbingan teknis, izin, pembinaan terhadap ~eq;embang kawasan permukiman pcrkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan perrrrukiman khmsus
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelapora:n kegiatan

## BABV

## TATA KER..JA

## Pasal J8

Seliap o n sur di Lingkungan Diria s Perumahan dan Kawaae n Permukirnan dalam mclaksanakan tuga s dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalarn lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan permukirnan sendiri rnaupun dalam hubungan antar Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dengan Pcrangkat Dacrah dan / atau lernbaga Lain yang terkait,

## Pnsul 19

- (1) Setiap pirnpinan Uuit Organisasi bcrtanggungjawab memirnpin clan mcngkoordinasikan bawahan don memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas y:,ing telab ditP.t::1pknn.
- (2) Penyerahan dan pctunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap Pirnpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## Pasal 21

Ates dasar pertimbnngon daya guna dun haeil gunc setiop pejabat di lingkungan Dinas Penunahan dan Kawasan perrnukiman dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan kctcntuan Pcraturan Perundang-Undangan.

## DAD VI

## J:;SELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

## Bagian Kesatu

Eselon

## Pasal 22

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon lib atau jabatan pirnpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi mcrupakan jabatan struktu.ral csclon IVa atau jabatan pengowos.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabara n pengawas.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidarig, Kepala Suhhagian, Kepala Sc:k:;i, Kepala UPTD clan Pcjabat Fungsional cliangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
2. rmdangan (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 24

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Peru.mahan dan Kawa sari Permukiman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjo Duerah.
- (2) Selain biava yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dirias Perurnahan dan Kawaaan Pcrmukiman dapat dibcrikan bantuan pembio.yuun seouai ketentuan peraturan pcrunciang-undangan yang bertaku.

## BAB VITI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 25

,Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengar; Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## Pasal 26

- (1) Di Lingkungan Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman dapat dibentuk UPT'D sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban keria berdasnrkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan :;usum111 organisasi lJPTD scbagaimana dimaksud pada ayat (:) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 27

- Di lingkungan Dinas Perurnahan dan kawasan pennukiman dapat dibcntu.k kelornpok jabatan fungeional scauai kebutuhan berdaearkan l:'eraluran Perundang-undanganyang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pelaksanaan Tugas Pokok dan F'ungsi sebagairnana diatur dalam Peraturan Bupat.i ini diJaksanakan mulai Tahun 2017.

## Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudab dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (l) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

!

## BABX PE:NUTUP Pasal 30

Pada saat Pcraturan Buputi ini mulai berlalru, Peraturan Bupati Buton Nomor :34 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton dicabnt clan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 31

Peraruran R11pah ini rnulai berlaku pada larlggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton.

| PARAF | PARAF |
| ~·~ | |
| ~~- ~~ | ~ |
| ~do:..,.. ~':l | p t- |

Ditetapkari di Pas a r w aj o pada tanggal \2, Oktober 2016


SAMSU UMAR ABDUL SAMIDN

Br ATl BUTON,

I

## BABX

## PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraruran Bupati ini mulai bcrlaku, Pcraruran Bupati Buton Nomor 34 Tahun 2013 ientang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Perurnahan Rakyat Kabupaten Bu ton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku parla ranggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraruran Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

| PARAF | PARAF | PARAF |
|-------------|----------------|---------|
| ~ .J, | ~ .J, | |
| ~ . | 'tk"'-'""'.:l~ | |
| 1...-. ·- ' | \4ur, | ~- |
| f~-~ | | !- |

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Cap/TID

BUPATI BUTON,

Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal lo Oktobar 2016


Pembina Utama Muda, JV/c

Nip. 19580101198903 I 012

SERITA DAERAH KABCPATEN EUTON TAHUN 2016 NOMOR .. 1?!{ ...

Diundangk

di Pa i; a r w A j o

14 D\"-Tt',\:,F,\t.. 2016

Pit. SEKRET rs

DAERA.H KABUPATEN,

pada tanggall

•

•

.