PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 11 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DI KABUPATEN LAMONGAN (berlaku 30 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINSIJAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DI KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, guna tertib administrasi maka Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
ISALINANI
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ka bu paten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
- Menetapkan
12. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu.gas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 64).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DI KABUPATEN LAMONGAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 94), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 angka 4 berbunyi sebagai berikut :
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
2. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 26 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 27 sehingga berbunyi sebagai berikut :
27. Pencairan adalah proses pencairan dana yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk.
3. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 26, yakni angka 27, angka 28 dan angka 29 menyesuaikan urutannya sehingga angka 27 menjadi angka 28, angka 28 menjadi angka 29 dan angka 29 menjadi angka 30.
4. Ketentuan Pasal 11 setelah ayat (5) ditambah I (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (6) Mekanisme pencairan setelah ADD masuk di rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf j dan huruf k diubah, sehingga Pasal 12 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf j dan huruf k berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12
- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Tahap I kepada Bupati c.q Kepala BPKAD lewat Camat dengan dilampiri:
- a. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2017;
- b. fotocopy Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun sebelumnya;
4. l· Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, diketahui oleh Ketua BPD;
- k. Surat Pengajuan permohonan penyaluran Dana ADD tahap pertama;
Pasal 13
- (1) Mekanisme penyaluran ADD tahap kedua dan ketiga, sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADD kepada Bupati c.q Kepala BPKAD lewat Camat dengan dilampiri :
1. Surat Pengajuan penyaluran Dana ADD Tahap II dan atau III;
2. Rencana Penggunaan ADD;
3. SPTJB ADD dari kepala desa;
4. Laporan Realisasi Anggaran dan/ atau kemajuan Fisik ADD tahap sebelumnya;
5. fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPj) pencairan tahap sebelumnya; clan
6. Kuitansi Pengajuan Dana.
- b. Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran dan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan administrasi lain pencairan Dana ADD tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan ini.
7. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 23 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :
- (4) Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk rekapitulasi dari laporan kepala desa diwilayah kerjanya dan disampaikan kepada Bupati c.q. BPKAD dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Ketentuan Lampiran I angka romawi I huruf F diubah, sehingga Lampiran I angka romawi I huruf F berbunyi sebagai berikut :

## F. Pengelolaan ADD

1. Organisasi Pengelola Guna kelancaran pelaksanaan ADD Anggaran Tahun 2017, dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tim Pengendali

Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

- a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Di tingkat kabupaten dibentuk Tim Pembina yang terdiri dari Badan/Dinas/Instansi terkait dengan Keputusan Bupati.

Susunan Pembina Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

- I. Pembina

1. Bupati Lamongan

2. Wal&lt;il Bupati Lamongan

Sekretaris Daerah Kabupaten

Lamongan

Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

- Pemberdayaan Desa Kabupaten Kepala Dinas Masyarakat dan Lamongan
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
- Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
- 1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
- 2) Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
- 3) Inspektur Kabupaten Lamongan
- 4) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
- 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
- 6) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Ka bu paten Lamongan
- 7) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
- 8) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
- 9) Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
- II.
- Pengarah I

Pengarah II

- III. Ketua

Wakil ketua

IV. Sekretaris

- V.
- Anggota

- b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan
2. Di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengendali Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
3. I.
4. Penanggungjawab Camat
5. Di Tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana kegiatan (TIMLAK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan
6. Tim Pelaksana Tingkat Desa susunan keanggotaan :
- d. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan, di tingkat Desa dan Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- II. Ketua

Sekretaris Kecamatan

- III. Anggota

- 1) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan

- 2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan

- 3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- 4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 5) Staf/Petugas Teknis Kecamatan

- I. Pembina

- Kepala Desa

- II. Koordinator

Sekretaris Des a

- III. Penanggungjawab kegiatan

- PTPKD

- IV. Anggota

- LKD

## 2. Togas dan Tanggungjawab

- a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten mempunyru tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- 1) melaksanakan sosialisasi mengena1 kebijakan dan pengelolaan ADD;
- 2) menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- 3) melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- 4) melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati.
- b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a) mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD diwilayahnya;
- b) melakukan bimbingan teknis Operasional dan penelitian atas perencanaan dan pelaksanaan ADD;
- c) melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
- d) melaksanakan pemeriksaan terhadap kemajuan fisik ADD;
- e) memberikan teguran kepada Tim Pelaksana Kegiatan apabila kegiatannya melanggar ketentuan;
12. n melaksanakan verifikasi usulan kegiatan dan anggaran;
- g) dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat;
- h) Camat melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan ADD kepada Kepala Daerah.
15. c.

- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) melaksanakan rencana kegiatan ADD yang telah disepakati bersama;
- b) mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD;
- c) membuat laporan pelaksanan kegiatan dan pengelolaan keuangan ADD kepada Tim Pengendali Kecamatan;
- d) dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- d. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan di tingkat Desa dan Dusun berdasarkan hasil musyawarah, dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 30 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 11