Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2017 tentang PERUBAIIAN ATAS PERATIJRAN BUPATI MUARA EN1M NOMOR 17 TAHUN 2OT 4 TENTANG DEWAN (EIAIiANAN PANGAN (ABUPATEN MUARA ENIM DFN(IAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA BUPATI MUARA ENIM, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dengm telah ditetapkannya PeraruEn Daerai Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Talun 2016 tentang Pembentukd dd Susua Per@gkat Daerai malc Peratur@ Bupati nomor 17 Tanm 2014 tentang Dew@ Keta]1dd Pmgan Kabupaten Muda Enim p€rlu diLalukan perubah@; a.
- batrwa sebagaimaDa perlimbdgd hlnf a, perlu menetapkm Pelature Bupati tentag Peruband PeratuEn Bupatl Nomor l7 T ahu 2014 tef,tsg Deeo Ketahmm Psngas KabuPaten b Muara Enim;
- Undeg-unddg Nomor 2a Tahun 1959 tentang Pemb€ntukm Daeran aingkat Il dm (otapraja di sumateE Selatd (t4mbdm Neg@ Republik Indonesia Tanun 1959 Nomor 73, Tamband Lembaran Negara Nomor 1421)l 1
- Utrdde Undmg Nomor 23 Tanun 20i4 tentdg P€merintah Daeral (L€mbdm Ne8tra Republik lndonesia Taiun 2014 Nomor 244, Tmbahd Lembard Negtra Republik Indonesia 'fahun 2014 Nomor 55a4 sebagaimda telah beberapa kdli diuban, krakhir denes Undog-Undmg Nomor 9 TahuD 2015 tentdg Perubah@ Kedua alas Undeg-Umdde Nomor 23 Tanm 2014 tentdg Pederintah Daerah (kmbdm Negaa Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo! 5a, Tmbahan lembsan Nesaa Republik Indonesia T6nun 2015 Nomor s679); 2
Menetapkan
- Undang Unddg Nomor 18 Tahun 20i2 tentang Pangan (Lembaran NegaraRepubtiklndonesiaTahun20l2 Nomo.227)i 3
- Peraturan Pemerini.n Nomor 6a talun 2002 tentdg Ketahanan Pangan (tEmbarm Negara Republik lndonesia Tahu 2002 Nomor 142, Tambahan L.mbaran Negara Nomor 4254)l 4
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketaha.an Pa.ganj
6. Peraturd Daerah Kabupaten Mura Enim Nomor 2 Tahun 2016 tenetmg Pembentukm ds Susunan Permgkat Daerah (LambaEn Dae.ah'aahun 2016 Nomor 2) i
7. Peratu.M Bupati Nomor 17 Taiun 2014 tentang Dewd Ketahanan Pangan (Berita Daeran lGbupate! Muda Enim Tahun 2014 Nomor 22)i
MEMUTUS(AN :
PERATUMN BUPATI TENTANG PERUBAiIAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 17 TAIIUN 2014 TEN'IANG DEWAN KETAHANAN PANGAN (ABUPATEN MUARA ENIM,
Pasal I
Beberapa ketentud dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 201a tentang Dewd KetahsaD Pangan (Berita Daeran Kabupat€n Muda Enim Tanun 2014 Nomor 22), diubah sebasai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diub.n, sehingqa berbunyisebagai berikut:
PasaL I
Ddm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan l
- a- Kabupaten adalah rabupaten Muda Enim.
- b. Pemerintah (abupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim\_
- c. Bupati adabn Bupati Muara Enim.
- d. Ketahmd Pdgan adalah kondisi terpenuhinya Pangd bagi negara empai dengd pe6eordgm, yang tercermir dari tersedianya Patrgm ymg cukup, baik jumlah maupun mutuya, ame, berag@, berSizi, merata dd terjangkau serta tidak bertentmed dengm agma, keyakinm dm
budaya masya.akat, untuk dapat hidup sehat, aktif da. produktir secda berkelmjutd.
- e. Angsdm dd Belmja Daerah yalg seldjutnya disebut APBD adalah Anggdd Belania Daerah Kabupaten Muara Enim
2. I Dinas (etahmm Pangd adalah Dinas (etanman Pdgd Muda Enim-
- g. Dewan Ketahmd Pangan Provinsi adahn Dewan (etananm Pdgm Provinsi Sumatera selatd.
- h. Masalah Pansan dan Gizi adalan Keadm kelebihan pmgm, kekuEngo p@so dd/ ketidaloampuan rumah tangga dalam oemenuhi kebutuhan Pangan,
- i. Dewd (etanman Pangan (abupaten ydg selanjutnya disebut Dewm Ketandan Pangan adabn wadah koordinasi retahanan P@g@'fingkat Kabupaten.
- j. Kelompok keda ymg selanjutnya disebut Pokja adalah unsur Pelakena tugas sehdi hdi Dewm Ketahand Pangan.
- k. Penyediad Pdgm adalah tersedidya Pangan da.i hasil produk$ darm neBeri / sumber lain-
- l. Distribusi pansan adaiah kegiatm / upaya dalm rdgka pem€nuhm alsebilitas masydalat terhadap Panga! baik dt@ pilayah mupun dtar waktu.
- m. Cadangu pmgm adaLah persediaan pdgm ymg dikelola atau dikuasai oleh Pemerirtan Kabupaten.
- n. Pengdekarag@e Pangd adalah peningkatd konsumsi deka ragam paryd ydg dengan pnnsiP giA seimbang.
2. Ketentuan
Pasal 3
Pasal3
- (t) Dewan rcta}Ialfu mempuyai tugas membetu Bupati dalam
- a. Mtu$km kebijar&lt;d darm rseka memjudkan Ketaimd Pdge Daerai dengd memperhatikd kebijak@ ydg ditetapkan oieh Dewd (etahal@ Nasional da Dewan Ketahoa Pmgan Propinsi Sutuatera Selatan;
- pl aucas Dewd Ketaldd sebasaimda dimatsud pada ayat (1) heliputi penyediad pdgd, dislf,ibusi pdgm, pogan, pe.gsek6ag@d pdsan, pencesahan dan penaneeuldean masahn pmgd dm dzi. cadangan
4. Ketentus Pasal4 diub6]r, ehingga PaBal4 berbuny ebage berikut
Pasal 4
susl]m organissi De{an Ketahsan Pangan terdiri ddi:
- a. Ketua
i Bupati Muara Elim
- b, Kerua Harian
- Asislen PrrrkonoM
dm Pembdgunan
- c. Wakil Ketua Halan I
- ; Staf Ahli Bidans Ekonohi
I(€u@gu do P€tubdgund
- d- walil K€tua Hdim II
- KepalaBado Pereacan@
PembangMd Daeralr
- e. set etdis Mermgkap
Aqgota
- Kepala Dinas Ketanem Pogm
- I Anggota : 1. Kepala Dims Tdanan Pdgd, Hortikultur dd Petmatd
2. (ep6la Dims Perikmm
- 3- Kepala Dinas Perk€bund
4. Kepala Dina6 Lingkungu Hidup
- s. Kepala Dinas Perdagegm
6. Kepala Djnas Koperasi, Usana Kecil du Menengah
7. fepala Di@s (eehatan
8. kpala Dlnas Sosial
9. Kepala Dinas Pendid&amp;m dd Kebudayad
10. Kepala Dinai Pekerjad Umum ds Penatm Rudg
11. Kepala Dinas Pemberday&amp;n Masyaralat dan Desa
12. (epala Din6 Perhubungd
13. Kepala Drnas Kerenaga-k"rla
14. Kepala Dinas Pensendalie Penduduk dan (cluarga Berence
15. K€pala Badd Pusat Statistik
9. 16, Kepala Di.as Pcmberdayae Perempua da Perlindungm Anat
17. repala Di@s Pemadm Kebal&lt;dm dd Penyelamato
18. Kepala Bagie Orgmsasr
19. Kepala Bagian Pelekonomia dd Sumber Daya Alm
13. 20- Kepala Bagid Hukum
21. Kepala Kdtor Kementrian AgMa
22. C@at se-l(abupaten Mlra Enim
23. Kerua KTNA Kabupaten Muda Enim
17. 24- Ketua TP PKK Kabupaten Ml@a Eoim
5. Ketentum Passl s ayat {1}, ayat (2) dd ayat (3), diuban sehingga berbunyi sebagai bedkut :
Pasal 5
- 11) DaraE nelakseal&lt;o tusas, Dryd I(etaidan pdgEn dibantu oieh sekreteiat Dewe l(etahmm pmgm\_
- (2) Sekretdat DM Xetahed pange Kabuparen dilaksaaalan ol€h Dinas Ket6nd@ Pango.
- (3) SekEtariat Dflan Ketar@e Pangd dalaD melatsda&amp;an tuSasya bertdggung jawab kepada Itetua Dewa! (eta}ldan melalui (etua Hdim Dew l(eta}lan6n
Pasal 7
- (l) Dewa. retahoaD Pdga me,g,dakan ,apat korsulrasi dmlatau rapat koordinasi ydg dipimpin langsung oleh Ketua Dryan (eranman Pansm untuk mmbahas lapo.an pelaksanaan tugas Dewd KetEnmm Pangan dan/atau dengan pejabat tertentu,tokoh masyaraLat dm unsur lain secara berkala *kurane-kurangnya 1 (satu) k8li dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelal&lt;sa.m tugas Dewan xetahanan Pangan, Kerua Hanan mengadakan rapat berkala sekurang kurdgnya 2 (dua) kali dal@ I (satu) tahun datr/atau sewaktu-waktu sesuai keperlum.
- (3) Setiap satuan orgdisasi di Lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkm prinsip koordinasi, iniegrasi dd sinkrcnisasi baik di lingkungd masing-masing maupun dtd satud organisasi didalam dan dilud Dewan Kelahdd Pmgm.
- (4) Dew Ketanman Pangan menyampaikan lapoid Kepada Dewm I(etunmm Pdg@ Provinsi denga tembusd kepada Dewan (etahanan Nasionar secara berkara 1 (satu) kali dalm 6 (enm) burd dan sewal{tu-waktu sesuai dengan keperluan.
7. Ketentuan Pasal a diubah, sehingAa berbunyi sebagai berikut :
Pasal a
Biaya yang dipertuke untuk peiaksmaan tugas Dewe Ketan&amp;m Pdgm de Kelompok Ke{a dibebankan pada Anggaran Pendapata! dan Belanja Daerarr Kabupaten Muea Enim.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di MlEa Enim pada tdggal s Jmi 2or7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

Verifikasi: Ittd HASAIIUDIN

Verifikasi: BERITA DAERAH XABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2OI7 NOMOR 29, slim ssEi ddrsm aslinla Kepata Bagim Hut ln S€tda M.ZulIadri Andri, SH,. MH Cap/ ttd ## Pas€l iI

Penandatangan: PeratuEn Bupati ini mulai berlaL! pada r,nggal diundmgkan.

Penandatangan: Agar $tiap ordg mengetahuhya, @l1Hintahkan pengundangan PeratuEn Bupati ini denSd pmempatonya dalM Berita Daerah (abupaten Mlr€E Edm. Ditetapld di MuaE Enim pada tinggal s Jmi 2or7 BUPAII MUAM ENrh Cap MUZA]&lt;IR SAI SOHAR