PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Ten tang Republik Nomor 1 Tahun 2004 Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 5, Tambahan . Lembaran Indonesia Tahun 3. Undang-Undang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 8. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan; 14. Instruksi (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2017
TENT ANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta mendukung pangan pemerintah sebagai bagian dari sub sistem cadangan pangan Nasional, perlu menyusun Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Ten tang Republik Nomor 1 Tahun 2004 Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 5, Tambahan . Lembaran Indonesia Tahun 3. Undang-Undang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
•'
Menetapkan
•
-
15. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-4/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/Kep/MENKO/KESRA/Vlll/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Pimpinan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
6. Anggaran Dana Alokasi Khusus (OAK) bidang Pertanian tahun 2011 adalah Anggaran OAK Bidang Pertanian Ka bu paten Bolaang Mongondow Sela tan Tahun 2011.
'
.
.:
.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
8. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan diseluruh Wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
5. 1 1 . Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
13. Keadaan darurat adalah keadaaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari,
14. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu Daerah, Masyarakat, Rumah Tangga yang tingkat Ketersediaan dan Keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan Fisiologis bagi Kebutuhan bagi Kesejahteraan Masyarakat.
15. Gejolak harga pangan adalah kenaikkan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal.
Bagian Kesatu Maksud
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengelolaan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk mendukung Penyediaan Cadangan Pangan Daerah di Bolaang Mongondow Selatan dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi Petani/Produsen Pangan strategis sesuai dengan Potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan paceklik.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
- a. pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;
- b. pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah dan budaya desa setempat seperti jagung, sagu, umbi-umbian; dan
- c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai.
Pasa14
Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Tujuan

## Pasal 5

Pengelolaan Cadangan Pangan bertujuan :

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan;
- c. menjaga stabilisasi harga pangan di tingkat masyarakat; dan
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan .


i

v

• '

'

## BAB III SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu Sa saran

## Pasal 6

Sasaran pengelolaan cadangan pangan adalah masyarakat yang mengalami:

- a. masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang terdampak rawan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau dalam keadaaan darurat;
- b. masyarakat yang terkena dampak gejolak harga (Kenaikan harga lebih dari 25o/o (dua puluh lima persen) dari harga normal di pasar selama 2(dua) bulan berturut-turut);
- c. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- d. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

## Bagian Kedua Indikator Keberhasilan

## Pasal 7

Keberhasilan dalam Pengembangan Cadangan Pangan terlihat dari capaian indikator melalui :

- b. Indikator Outcome yaitu tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengelolaan gudang cadangan pangan daerah;
- a. Indikator Output yaitu tersalurnya dana untuk pengelolaan gudang cadangan pangan daerah;
- c. Indikator benefit yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan gudang cadangan pangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan; dan
- d. Indikator impact yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

BAB IV PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Organisasi Pelaksana/Pengelola

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.


/

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sampai titik lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (4) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur pada Ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Perencanaan

## Pasal9

Untuk mewujudkan pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8, diselenggarakan kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran/pendistribusian;
- d. pengelolaan;
- e. keterlibatan peran serta masyarakat;
- f. kerjasama; dan
- g. pelaporan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan.

## Pasal 10

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berdasarkan :
- a. data jumlah penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- c. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
- d. bentuk atau jenis bahan pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, dan huruf d, dalam bentuk bahan pangan pokok atau beras.

## Pasal 1 1

Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.

## Bagian Ketiga Mekanisme Pengadaan

## Pasal 12

Mekanisme pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan :

,:

v

v

'

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah daerah merupakan kwalitas medium; dan
- b. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogramnya sesuai Standarisasi Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran / Pendistribusian

## Pasal 13

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan :

- a. minimal 2,So/o (dua koma lima persen) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.

## Pasal 14

Sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meliputi :

- b. lanjut Usia (La.nsia); dan
- a. rumah tangga miskin (RTM);
- c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, dan anak balita kurang gizi.

## Pasal 15

- ( 1 ) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.

## Pasal 16

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kecamatan, serta Desa dibawah Koordinasi Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai penjabaran berikut:

- b. Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran; dan
- a. Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima;
- c. berdasarkan basil tim pelaksana, Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang


i·

u

u

Mongondow Selatan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :

- 1) jumlah dan jiwa yang mengalami kerawanan pangan Pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/ atau keadaan darurat; dan
- 2) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

## BABV PELIBATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 17

Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

## BAB VI KERJASAMA

## Pasal 18

- ( 1 ) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan, Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha atau unit usaha lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang secara nyata menunjang ketersediaan pangan.

## Pasal 19

- ( 1 ) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala per tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VII PENDANAAN

## Pasal 20

- ( 1 ) Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

'

.

- (2) Pengadaan, penyimpanan, perawatan, dan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (3) Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dialokasikan sebesar untuk pengadaan beras sebanyak 100 Ton.

## BAB VIII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

## Pasal 21

- ( 1 ) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan, Kelurahan atau Desa penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah di gudang cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah meliputi: perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

## Pasal 22

- ( 1 ) Bupati Bolaang Mongondow Selatan dan Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
- (2) Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.


## BAB IX PEMBINAAN

## Pasal 23

- ( 1 ) Bupati Bolaang Mongondow Selatan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah yang meliputi :
- a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
- b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
- d. strategi pencapaian kinerja;
- e. penugasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- f. kerja sama antara daerah dan/atau dengan pengusaha skala Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Pasal 24

- ( 1 ) Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat desa/kelurahan yang meliputi :
- a. pembinaan panduan operasional;
- b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
- d. penugasan kepada perangkat desa/kelurahan;
- e. pengelolaan cadangan pangan pemerintah oleh tim pelaksana di desa/kelurahan;
- f. kerja sama antar desa/kelurahan dengan anggota masyarakat setempat, dan/atau dengan badan usaha skala desa/kelurahan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan kecamatan.

## BABX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 7 April

'BUPATI BOLAANG MO ONDOW SELATAf"

2017

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 7 Apricb

KABUPATEN BOL OW SELATAN,

2017

SEKERTARIS DAERAH

INDRA DAMOHOLII



SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NO MOR

## I. Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dalam pembangunan, baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya, merupakan sasaran utama dalam pembangunan ketahanan pangan wilayah, yang akan terakumulasi pada pembangunan ketahanan pangan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.

Dalam rangka otonomi daerah, urusan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang pelaksanaan opersionalnya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan bahwa mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat, dimana pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Penjabaran atas ketentuan Undang-Undang mengenai cadangan pangan tersebut, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Pada pasal 5 menjelaskan :

- (l) cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;

LAMPI RAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENT ANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

.

.

v

u

. .

.

- (2) cadangan pangan pemerintah terdiri atas cadangan pangan pemerintah desa, kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat. Cadangan pangan dilakukan untuk melindungi masalah pangan; yang mencakup terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/ atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Ketentuan legal tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah yang terkait dengan peran aktif dan koordinatif antar sektor, antar pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan), dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam : Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Cadangan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras dan surat Mentan Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia Nomor 64/PP.310/M/3/2006 Tanggal 13 Maret 2006 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.

Cadangan pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yang harus diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan masyarakat sesuai dengan spesifik daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi secara cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat di wilayah masing-masing.

Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan pangan apabila terjadi bencana maupun keadaan darurat.

Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat menugaskan badan/instansi yang menangani bidang ketahanan pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok.

## B. Tujuan

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a. tersedia dan tersalumya cadangan pangan daerah untuk penanganan masalah pangan (kekurangan ketidakmampuan mengakses pangan); pangan,
- b. termanfaatkannya pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan (demand creation) untuk produk-produk pangan lokal;
- c. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- d. terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
- e. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

.

.

v

v

.. .

'

## C. Sasaran

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat.

## D. Indikator

Indikator ketepatan sasaran dari pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan.

## E. Pengertian

- 1 . Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi keadaan darurat (transein), rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
2. Cadangan pangan pemerintah daerah tidak termasuk cadangan pangan pemerintah pusat sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Nomor : Kep46 /M.Ekon/ 08 /2005) dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Nomor : 34/Kep/Menko/Kesra/VIII/2005) dan Cadangan Beras Untuk Orang Miskin (RASKIN).
3. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. Keadaan darurat dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam yang terjadi di luar kontrol manusia seperti : banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
4. Kerawanan pangan paska bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak segera diatasi.
5. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.

## II. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

## A. Penetapan dan Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan program dan anggaran setiap tahun untuk menetapkan usulan besarnya cadangan pangan pemerintah daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dikoordinasikan oleh Bappelitbang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan penetapan dan perencanaan kebutuhan cadangan pangan dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian

�

.

v

u

)

'

Pangan Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan melibatkan lnstansi terkait.

- 1 . Penetapan besarnya cadangan pangan untuk menetapkan jumlah atau besamya kebutuhan cadangan pangan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagi beriku t :
- a. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan paska bencana.
- b. lnformasi megenai rawan pangan (Peta Rawan Pangan), yaitu meliputi:
1. potensi terjadinya rawan pangan transien;
2. potensi terjadinya bencana;
3. penyebab timbulnya bencana;
4. potensi dampak/kerugian setiap terjadinya bencana;
5. jenis dan besaran bencana;
6. dampak kemanusiaan (Jumlah korban);
7. kedalaman dampak (Jumlah kerugian materi);
8. kebutuhan yang mendesak, termasuk untuk pengendalian gejolak harga;
- c. Kemampuan keuangan daerah.
2. Penetapan Jenis Cadangan Pangan

Penetapan jenis cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dengan mempertimbangkan pola pangan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan basil analisis data susenas. Jenis cadangan pangan tersebut berupa makanan pokok beras.

## B. Perancangan Pengelolaan

- 1 . Pengadaan

Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- a. Besamya volume, bentuk cadangan pangan yang akan diadakan, sangat bergantung pada :
2. 1 . penggunaan cadangan pangan :
3. (a) penanganan keadaan darurat;
4. (b) penanganan rawan pangan.
2. sasaran/target cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
3. frekunsi terjadinya bencana (bencana alam dan bencana sosial, untuk menentukan daya simpan setiap jenis bahan makanan).
4. besarnya kejadian bencana (bencana alam dan bencana sosial).
5. jangka waktu bantuan.
6. potensi/kekuatan sumber daya lokal.
7. sumber pengadaan bahan makanan untuk cadangan pangan.
8. fasilitas penyimpanan : bangunan fisik, prasarana pendukung untuk menjaga kuantitas, kualitas dan daya tahan dalam waktu relatif lama.
- b. Pengadaan cadangan pangan harus dilakukan secara kontinyu setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada lnstansi terkait dalam hal ini Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.

## 2. Penggantian/Penyegaran Cadangan Pangan

- a. untuk menjaga agar cadangan pangan yang telah disalurkan untuk korban bencana (bencana alam dan bencana sosial)
- b. pembiayaan : alokasi anggaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, selain untuk pengadaan cadangan pangan, juga perlu dialokasikan untuk penyegaran, dan biaya operasional lainnya.

## III. Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa dalam pengelolaang cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati/Walikota dapat menugaskan Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota.

Kelembagaan yang ditunjuk sebagai pengelolaan cadangan pangan harus dapat menentukan jumlah beras yang disalurkan, stok yang masih ada dalam gudang dan jadwal recovery terhadap cadangan pangan pemerintah provinsi. Untuk mengetahui jumlah beras yang telah disalurkan perlu dibuat rekapitulasi pengeluaran dan rekonsiliasi hutang penyaluran beras.

## A. Tatalaksana

1. Kebijakan dan koordinasi perencanaan program pengadaan dan penganggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah, disusun dan diatur oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
2. Penanggung jawab perencanaan Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada lnstansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Penanggung jawab pengadaan dan pendsitribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabuapten Bolaang Mongondow Selatan atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

V

v

## B. Prosedur Penggunaan Cadangan Pangan

- 1 . Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
- a. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi, dan masyarakat penerima.
- b. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memverifikasi penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian.
- c. Berdasarkan basil identifikasi Tim Pelaksana, Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
- Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
- -Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan per Jiwa/bari adalah 300 gram atau sesuai dengan basil dari Tim identifikasi lapangan dan menyesuaikan stok cadangan pangan yang ada.
2. Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk penanggulangan Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah :
- a. Untuk penanganan pasca bencana ditetapkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabuapten Bolaang Mongondow Selatan atas usulan dari instansi terkait;
- b. Untuk penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan segera seteleh terjadi bencana (tanggap darurat) atas perintah Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## IV. Pengendalian Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

## A. Pemantauan dan Evaluasi

- 1 . Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan anggota dari instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara berkala sesuai kebutuhan; Tim tersebut dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
2. Biaya untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menjadi beban masing-masing Instansi terkait.

## B. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaku Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama Bupati Bolaang Mongondow Selatan atau oleh Tim dari instansi terkait yang ditunjuk oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

'

Pengendalian Pengelolaan Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan langsung dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

## C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## V. Penutup

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini, merupakan acuan dalam Operasional Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1


BUPATI BOLAANG M

- GONDOW SELATANJ