PERATURAN WALIKOTA RI Nomor - Tahun 1956 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 197O tentang Pelaksanan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); 2. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elelrtronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahanan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2Ol4 tentang pemerintahan daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 59 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 4I /Per/M.Kominfo/lL /2OO7 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional; 8. Peraturan Menteri Kominfo No.26/PER/M.KOMINFO l5/2OO7 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16l PER/ M.KOMINFO/ I 0/ 2O I 0 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor .26IPERIM.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet; 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol2 Tent"ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2Ol2 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17); 12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 99 Tahun 2O16 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, T\rgas, Fungsi dan Uraian T[rgas Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 99); Memperhatikan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAI{TITBT'H PROPINSI ST'MATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKT'UBI'H I{OMOR | 4b T,giI1N 2OI.7
TEIVTAITG
XELOMPiOK XTR.,A PENGEMBAITGAN SISTET II|FORUASI DILII|GXIII|GAI{ PEMERII{TAII KOTA PAYAI(IMBIIH
DENGAN RAHMAT TT'HAIY YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAI('TBI'H,
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan aplikasi terintegrasi Pemerintah Kota Payakumbuh yang tepat sasaran, maka dipandang perlu adanya Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi yang dapat melaksanakan pengembangan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintahan telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaat€rn teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka harus memperhatikan efisiensi dan efektilitas penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 197O tentang Pelaksanan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elelrtronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
v
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahanan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2Ol4 tentang pemerintahan daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 59 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 4I /Per/M.Kominfo/lL /2OO7 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Kominfo No.26/PER/M.KOMINFO l5/2OO7 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16l PER/ M.KOMINFO/ I 0/ 2O I 0 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor .26IPERIM.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol2 Tent"ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2Ol2 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 99 Tahun 2O16 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, T\rgas, Fungsi dan Uraian T[rgas Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 99);
\/
Memperhatikan
Menetapkan
13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2Ol7 Tentang Penyelenggaraan e-Government Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 25);
- l. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2OO1 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebljakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment;
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG KELOMPOK KER.'A PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BAB II - MAKSUD dan TUJUAN Pasd 2
Pasal 1
Bagian Keempat Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi Pasal 1O
BAB II - MAKSUD dan TUJUAN Pasd 2
Pasal 3
- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Kota Payakumbuh.
- (2) Susunan Organisasi Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Infomasi adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, pada BAB Musunan Organieasi.
- (3) Pembentukan Tim Utama/Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh yang berlaku untuk satu tahun anggaran.
- (4) Pembentukan Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh yang berlaku untuk satu kali pengembangan aplikasi dalam satu tahun anggaran.
- (5) Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk satu tahun anggaran.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - MAKSUD dan TUJUAN Pasd 2
Pasal 4
- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, merupakan kelompok kerja non struktural.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, dipimpin oleh Ketua Tim Pengembangan Sistem Informasi Kota Payakumbuh yang secara administrasi dan teknis melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB TV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS dAN KEWENANGAN
BAB II - MAKSUD dan TUJUAN Pasd 2
Pasal 5
- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi terdiri dari:
- a. Tim Utama/Pengarah;
- c. Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi.
- b. Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi'
- (2) Bagan susunan organisasi Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam l,ampiran Peraturan Walikota ini.
BAB II - MAKSUD dan TUJUAN Pasd 2
Pasal 6
Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan Kelompok Ke{a Pengembangan Sistem Informasi mencakup:
- a. Membahas/menyusun dokumen cetak biru sistem informasi yang akan dikembangkan;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kota Payakumbuh, melaksanakan pengembangan sistem informasi, membuat laporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan melaksanakan implementasi sistem informasi.
BAB II - MAKSUD dan TUJUAN Pasd 2
Pasal 7
Tugas Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi, meliputi:
- a. Melayani pengembangan sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik;
- b. Mengkaji ulang cetak biru sistem informasi yang akan dikembangkan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
- d. Melakukan analisa proses bisnis sistem informasi yang akan dikembangkan;
- e. Melaksanakan analisa database sistem informasi yangakan dikembangkan;
- g. Melaksanakan pengembangan/pembuatan program sistem informasi;
- f. Membuat dokumentasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
- h. Menyampaikan laporan pengembangan sistem informasi;
BAB II - MAKSUD dan TUJUAN Pasd 2
Pasal 8
Kewenangan Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah menetapkan dokumen cetak biru sistem informasi yang akan dikembangkan.
L
BAB II - MAKSUD dan TUJUAN Pasd 2
Pasal 9
Pengarah mempunyai tugas :
- a. Membina dan mengarahkan program kerja;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.
- b. Memberikan arah kebijalan untuk pelaksanaan kegiatan;
Bagian Keempat Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi Pasal 1O
Tim Perancang Dokumen Cetak Biru Aplikasi mempunyai tugas:
- a. Menganalisa proses bisnis aplikasi/sistem informasi yang akan dikembangkan;
- b. Menyusun rencana pengembangan sistem informasi;
- c. Menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi;
- d. Menyusun laporan kegiatan pengembangan sistem informasi.
Bagran Keempat
BAB II - MAKSUD dan TUJUAN Pasd 2
Pasal 11
Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dalam bentuk membuat program sesuai dengan hasil analisa tim perancangan cetak biru aplikasi/ sistem informasi.
- c. Membuat laporan pelaksanaan pembuatan program sistem informasi.
- b. Membuat dokumentasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAI,AM JABATAN
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAI,AM JABATAN
Pasal 12
- (1) Tim Perancangan Dokumen Cetak Biru Aplikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh untuk setiap aplikasi yang akan dikembangkan yang terdiri dari unsur Dinas Komunikasi dan Informatika serta OPD yang terkait dengan sistem informasi yang dikembangkan.
- (2) Tim Teknis Pengembangan Sistem Informasi ditetapkan dan diberhentikan dengan Keputusan Wdikota
V,
Payakumbuh yang berlaku selama satu tahun anggaran terdiri dari tenaga ASN Kota Payakumbuh dengan kualifrkasi pendidikan minimal D3 Komputer yang memiliki kompetensi dalam bidang pemrograman.
BAB VI - PENUTUP Pasal 13
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal Payakumbuh 1 5uni rorl \{fo"* { OTAPAYAKUMBUH. /, ffir RIZA FALEPI ,

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh Pada tanggal ft 5;lrni oo\T

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH BENNI S BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUHTAHUN 2OI7 NOMOR. 4b