PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA Nomor 8 Tahun 2016 tentang KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN (berlaku 27 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Provinsi Papua sebagai Tanah Damai guna kelancaran pembangunan Daerah harus disertai ketenteraman
- dengan terciptanya kondisi ketertiban dan dalam kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Papua;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban dan ketenteraman yang mampu melindungi semua warga masyarakat beserta sarana dan prasarana umum;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Ketertiban dan Ketenteraman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambaham Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Papua.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Papua.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ialah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Papua Papua.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsi.
10. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
11. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan;
12. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran;
13. Ketertiban dan Ketenteraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma, agama, norma sosial dan Peraturan Perundangundangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
14. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
18. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi area penyerapan air.
19. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termaksud didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis.
21. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
22. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikan orang dan atau barang yang bersifat tidak segera.
23. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
24. Ternak Potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda, dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
25. Pemasukan Ternak dan/atau Daging adalah kegiatan memasukkan ternak dan atau daging dari luar Daerah Provinsi Papua untuk keperluan dipotong dan atau diperdagangkan.
26. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan atau nabati.
27. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
BAB II - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan atau zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikan dan atau menurunkan orang dan atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan serta wajib berjalan pada ruas jalan dan jalur yang telah ditetapkan.
BAB II - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2
Pasal 3
- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menutup atau menggunakan jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- i. menggunakan bahu jalan ( trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman;
- l. mencuci kendaraan di pinggir jalan raya; dan
- m. membuang sampah di jalan umum atau jalan lingkungan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf k harus seijin Pejabat yang berwenang.
BAB II - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2
Pasal 4
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menggunakan alat angkutan yang terbuka untuk mengangkut bahan bahan berbau dan bahan berbau busuk; dan
- b. menggunakan alat angkutan yang terbuka untuk mengangkut bahan berbahaya dan bahan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak.
BAB II - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2
Pasal 5
Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan galian, urukan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin pejabat yang berwenang.
BAB II - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2
Pasal 6
Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang.
BAB II - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2
Pasal 7
- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.
BAB II - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2
Pasal 8
Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung.
BAB II - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2
Pasal 9
- (1) Setiap orang yang berada dalam kendaraan angkutan umum dilarang :
- a. membuang sampah;
- b. membuang ludah; dan
- c. merokok.
- (2) Sopir atau pemilik kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
BAB II - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2
Pasal 10
Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
BAB II - TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 2
Pasal 11
- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang memarkir kendaraan di bahu jalan raya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan atau mengatur perparkiran tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
BAB III - TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM Pasal 12
Pasal 12
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman; dan
- f. membuang sampah sembarangan di dalam taman.
BAB IV - TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM, DANAU DAN LAUT Pasal 13
Pasal 13
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan Danau dan laut kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi Daerah Aliran Sungai (DAS) serta di dalam kawasan Danau dan laut kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
BAB IV - TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM, DANAU DAN LAUT Pasal 13
Pasal 14
- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersikan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam pada taman kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam taman kelengkapan keindahaan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha yang bersifat komersial kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
BAB IV - TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM, DANAU DAN LAUT Pasal 13
Pasal 15
Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN Pasal 16
Pasal 16
Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN Pasal 16
Pasal 17
Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN Pasal 16
Pasal 18
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaran umum dan sarana umum lainnya, kecuali untuk tempattempat tertentu dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. mebuang air besar dan air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.
BAB V - TERTIB LINGKUNGAN Pasal 16
Pasal 19
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas; dan
- c. menyambung pipa air secara ilegal.
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU Bagian Kesatu Tempat Usaha Pasal 20
Pasal 20
Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU Bagian Kesatu Tempat Usaha Pasal 20
Pasal 21
- (1) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat menunjuk atau menetapkan tempat umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU Bagian Kesatu Tempat Usaha Pasal 20
Pasal 22
Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang.
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU Bagian Kesatu Tempat Usaha Pasal 20
Pasal 23
- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU Bagian Kesatu Tempat Usaha Pasal 20
Pasal 24
Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
BAB VI - TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU Bagian Kesatu Tempat Usaha Pasal 20
Pasal 25
Setiap orang atau badan dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
BAB VII - TERTIB BANGUNAN Pasal 26
Pasal 26
- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu jaringan listrik dan telepon di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan wajib memiliki izin membangun sebelum mendirikan bangunan.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.
BAB VII - TERTIB BANGUNAN Pasal 26
Pasal 27
- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara komunikasi, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik atau pengelola menara komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan maupun fungsi menara komunikasi.
BAB VIII - TERTIB SOSIAL Pasal 28
Pasal 28
- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan perorangan atau berkelompok di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. supermarket atau mall;
- b. rumah makan;
- c. terminal;
- d. pelabuhan udara atau laut;
- e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
- f. penyelenggaraan pameran atau bazar amal;
- g. tempat hiburan atau rekreasi; dan
- h. hotel.
BAB VIII - TERTIB SOSIAL Pasal 28
Pasal 29
Setiap orang dilarang :
- a. menjadi pengemis;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis; dan
- c. mabuk karena minuman beralkohol atau sejenisnya.
BAB VIII - TERTIB SOSIAL Pasal 28
Pasal 30
- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang :
- a. menjadi penjaja seks komersial;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
- c. memakai jasa penjaja seks komersial.
BAB VIII - TERTIB SOSIAL Pasal 28
Pasal 31
Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
BAB VIII - TERTIB SOSIAL Pasal 28
Pasal 32
Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
BAB VIII - TERTIB SOSIAL Pasal 28
Pasal 33
Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - TERTIB SOSIAL Pasal 28
Pasal 34
Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - TERTIB SOSIAL Pasal 28
Pasal 35
Setiap orang dilarang menggunakan zat adektif yang dapat mengganggu atau menghilangkan daya ingat.
BAB IX - TERTIB KESEHATAN Pasal 36
Pasal 36
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek perdukunan;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan; dan
- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
BAB X - TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN Pasal 37
Pasal 37
- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.
BAB X - TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN Pasal 37
Pasal 38
Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
BAB X - TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN Pasal 37
Pasal 39
Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
BAB XI - TERTIB MASYARAKAT Pasal 40
Pasal 40
- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbulumbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersikan sendiri setelah habis masa berlakunya.
BAB XI - TERTIB MASYARAKAT Pasal 40
Pasal 41
- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat di muka umum, unjuk rasa dan atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak benda-benda dan atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapatrapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.
BAB XI - TERTIB MASYARAKAT Pasal 40
Pasal 42
Setiap orang atau badan, pemilik rumah dan/atau bangunan gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional pada waktu tertentu.
BAB XI - TERTIB MASYARAKAT Pasal 40
Pasal 43
- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kontrak dan/atau rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak dan atau rumah kost wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 44
Pasal 44
- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 44
Pasal 45
- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kepolisian dan unit-unit kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, penyuluhan dan penindakan terhadap perorangan atau badan yang patut diduga terkait dengan perbuatan yang dilarang, serta mengawasi lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang menjadi obyek Peraturan Daerah ini .
BAB XII - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 44
Pasal 46
- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban dan ketenteraman umum wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap setiap laporan.
BAB XIII - PENYIDIKAN Pasal 47
Pasal 47
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan dan penggeledahan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain atau seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 48
Pasal 48
- (1) Petugas yang tidak menindaklanjuti laporan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pemberhentian dari jabatan.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA Pasal 49
Pasal 49
Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA Pasal 49
Pasal 50
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 52
Pasal 52
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 27 Januari 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 28 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
## NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
## KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN
## I. UMUM
Dalam rangka mewujudkan Provinsi Papua sebagai Tanah Damai guna kelancaran pembangunan Daerah harus disertai dengan terciptanya kondisi yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah dalam kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Papua.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas | Pasal 13 Cukup | jelas | |------------------|---------| | Pasal 14 Cukup | jelas | | Pasal 15 Cukup | jelas | | Pasal 16 Cukup | jelas | | Pasal 17 Cukup | jelas | | Pasal 18 Cukup | jelas | | Pasal 19 Cukup | jelas | | Pasal 20 Cukup | jelas | | Pasal 21 Cukup | jelas | | Pasal 22 Cukup | jelas | | Pasal 23 Cukup | jelas | | Pasal 24 Cukup | jelas | | Pasal 25 Cukup | jelas | | Pasal 26 Cukup | jelas | | Pasal 27 Cukup | jelas | | Pasal 28 Cukup | jelas | | Pasal 29 Cukup | jelas | | Pasal 30 Cukup | jelas | | Pasal 31 Cukup | jelas | |------------------|---------| | Pasal 32 Cukup | jelas | | Pasal 33 Cukup | jelas | | Pasal 34 Cukup | jelas | | Pasal 35 Cukup | jelas | | Pasal 36 Cukup | jelas | | Pasal 37 Cukup | jelas | | Pasal 38 Cukup | jelas | | Pasal 39 Cukup | jelas | | Pasal 40 Cukup | jelas | | Pasal 41 Cukup | jelas | | Pasal 42 Cukup | jelas | | Pasal 43 Cukup | jelas | | Pasal 44 Cukup | jelas | | Pasal 45 Cukup | jelas | | Pasal 46 Cukup | jelas | | Pasal 47 Cukup | jelas | | Pasal 48 Cukup | jelas |
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 10 AHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR .....