PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 11 Tahun 2010 tentang PENETAPAN HARGA DASAR IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN BATU BARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR *&gt;2-TAHUN
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATU BARA,
a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten I Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, bahwa harga dasar ikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dasar Ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
*
4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara. Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Memperhatikan : 1. Surat Bupati Batu Bara Nomor 523.21 / 3993 Tanggal 7 Oktober 2015 perihal Permohonan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang ditujukan kepada Gubemur Sumatera Utara;
i
»
Menetapkan
:
* £
2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: Utara Sumatera Provinsi 065/ 1278 / X / 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 perihal Penghentian Pemungutan Retribusi di Tempat Pelelangan Ikan.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN BATU BARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. $ 7. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan laut lainnya.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah berupa bangunan Pemerintah Daerah yang dipergunakan sebagai tempat pendaratan kapal dan atau transaksi jual beli ikan yang ditetaplcan oleh Pemerintah Daerah.
i
9. Harga Dasar Ikan adalah harga ikan yang ditetapkan sebagai patokan penetapan besamya retribusi yang dikenakan terhadap wajib retribusi dan berlaku disekitar Tempat Pelelangan Ikan dan atau pada Sentra Nelayan.
PENETAPAN HARGA DASAR IKAN
BAB II - PENETAPAN HARGA DASAR IKAN
Pasal 2
Harga Dasar Ikan yang ditetapkan adalah berbagai jenis ikan laut yang didaratkan serta ikan olahan di wilayab Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## BESARNYA TARIF RETRIBUSI SERTA ALOKASI

## PENERIMAAN RETRIBUSI

## Pasal 3

Besamya retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga nilai pelelangan ikan dan atau harga juai nilai transaksi jual beli ikan dihitung dari harga dasar ikan.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara.

;

X

;

i

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal ZD 3Q\ ( Agustus

=

BUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Batu Bara pada tanggal 3&gt;\ AOL &amp;A = US JZO\6

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA


BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

## KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAD SIRAIT,SH NIP. 19660707 198602 1 001

t

i

V

s

*

&gt;

*

r

§

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

: 32- TaVvJn ^ 6

TANGGAL

:

SO A ^ osUls 20 ^

r

## PENETAPAN HARGA DASAR IRAN DI TEMPAT PELELANGAN IRAN DI KABUPATEN BATU BARA

| No | Jenis ikan | Harga Dasar Ikan / Kg (Rp) | Retribusi 5 % |
|------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tongkol | 16 | 800 |
| 2 | Tenggiri | 24 | 1.2 |
| 3 | Hiu, cucut | 17 | 850 |
| 4 | Layang | 16 | 800 |
| 5 | Selar | 8.5 | 425 |
| 6 | Tembang | 5 | 250 |
| 7 | Kembung | 14 | 700 |
| 8 | Alu - alu | 21 | 1.05 |
| 9 | Lemuru | 4.5 | 225 |
| 10 | Belanak | 4 | 200 |
| 11 | Teri | 32 | 1.6 |
| 12 | Golok-Golok | 11 | 550 |
| 13 | Kuwe | 12 | 600 |
| 14 | Talang-talang | 14 | 700 |
| 15 | Manyung | 19 | 950 |
| 16 | Layur | 16 | 800 |
| 17 | Bawal putih | 27 | 1.35 |
| 18 | Bawal hitam | 42 | 2.1 |
| 19 | Gulamah / Tiga wajah | 7 | 350 |
| 20 | Sanghe | 18 | 900 |
| 21 | Kuro / senangin | 24 | 1.2 |
| 22 | Ikan belah | 7.5 | 375 |
| 23 | Ikan beloso | 6 | 300 |
| 24 | Pari | 18 | 900 |
| 25 | Kurisi | 16 | 800 |
| 26 | Kerapu | 26 | 1.3 |
| 27 | Petek / Peperek | 4.5 | 225 |
| 28 | Biji nangka | 6 | 300 |
| 29 | Ekor kuning | 8 | 400 |
| 30 | Pisang - pisang | 8 | 400 |
| 31 | Kakap putih | 26 | 1.3 |
| 32 | Kakap merah / ikan merah | 38 | 1.9 |
| 33 | Bambangan | 18 | 900 |

ir

s

»

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 34 | Teripang | 49 | 2.450 |
| 35 | Kekerangan | 8 | 400 |
| 36 | Ubur - ubur | 1.5 | 75 |
| 37 | Cumi - cumi | 23 | 1.150 |
| 38 | Sotong , gurita all | 21 | 1.050 |
| 39 | Udang jerbung | 45 | • 2.250 |
| 40 | Udang putih | 34.5 | 1.725 |
| 41 | Udang windu | 48 | 2.400 |
| 42 | Udang lain - lain | 24.5 | 1.225 |
| 43 | Lobster | 71.5 | 3.575 |
| 44 | Rajungan | 26 | 1.300 |
| 45 | Kepiting | 28 | 1.400 |
| 46 | Sisa ikan (fish waste) untuk bahan baku tepung ikan | 1 | 50 |
| 47 | Ikan / udang / lobster / rajungan / kepiting / cumi yang diolah di unit pengolahan ikan | 25 | 1.250 |
| 48 | Segala jenis ikan lain termasuk yang dibudidayakan di laut | 10 | 500 |
| 49 | Rumput laut dan ikan lainnya | 4 | 200 |

## BUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNAIN