PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 10 Tahun 2015 tentang /Judul Naskah Oinas Peraturan Warikota Bima tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang lndikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018. 2016 Kota Sima, | No. | Jabatan | Parat | Tanggal | |-------|-------------------|-----------|-----------| | 1. 2. | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima
2. Tahun 2014-2018 telah ditetapkan; Menimbang
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat saran dan perbaikan yang konstruktif sehingga perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
Menetapkan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang lndikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018.
Pasal I
Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 212) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 20142018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 14 (empat belas) Sasaran Strategis dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama.
Pasal 5
- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 20142018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 14 (empat belas) Sasaran Strategis dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 20142018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ~b te,~v-0ar'1 2016

..cP-

M. QURAIS H. ABIDIN

Ditetapkan di Kota Bima

pada tanggal Q..E) fwruo.r-'1 2016

- f. WALIKOTA BIMA,fa

\_...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR !2k0

)

)

LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENT ANG KOTA BIMA TAHUN 2014-2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018

| 1. | Meningkatnya kepatuhan terhadap aiaran a ama | Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) | Jumlah zakat, infaq dan shodaqoh yang diterima oleh Badan Amil Zakat di Daerah | Sekretariat Daerah dan BAZNAS Kota Bima |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2 | Meningkatnya kerukunan hidup beragama | J umlah konflik SARA | Jumlah kasus konflik bemuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) yang terjadi pada tahun ke-n | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | Lestarinya nilai- nilai budaya lokal | Sanggar Seni yang Aktif | [umlah Sanggar Seni yang aktif .x100% J umlah seluruh sanggar sem | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima |
| 4 | Meningkatnya Mutu Pendidikan | Rata-rata lama sekolah | Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |

I

(

(

)

)

| | | Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK | Persentase realisasi sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIKpada tahun ke - n 1 OOo/i Persentase sekolah yang ditargetkan menerapkan x 0 pembelajaran berbasis TIKpada tahun ke-n | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | Rata-rata nilai UN | Nilai rata-rata Ujian Nasional pada seluruh en an endidikan tahun ke-n | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahra a |
| 5. | Meningkatnya daya samg | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indikator komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia, meliputi pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak secara ekonomi | Badan Pusat Statistik Kota Bima |
| 5. | Meningkatnya daya samg | Presentase Penduduk miskin | Jumlah penduduk kategori miskin J 1 h d d k . k' x100°/o um a pen u u mis m | Badan Pusat Statistik Kota Bima |
| 5. | Meningkatnya daya samg | Pengangguran Terbuka | Jumlah pengangguran terbuka ~~~~~~~~~~~-.~~xlOOo/o Jumlah angkatan kerja | Badan Pusat Statistik Kota Bima |
| 6. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur | Badan Pusat Statistik Kota Bima |
| 6. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Balita Gizi buruk | [umlah Balita Gizi Buruk yang ditangani 1ah B I . a· . b ruk d' k xlOO% Jum a ita 121 u yang itemu an | Dinas Kesehatan |
| 6. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Persentase penduduk miskin penerima kartu J aminan Kesehatan 'JUJUR SEHATI' | [umlah penduduk miskin yang telah menerima Kartu JUJUR SEHATI l oos: Jumlah penduduk miskin yang ditargetkan x 0 menerima Kartu JUJURSEHATI | Dinas Kesehatan |
| 7. | Meningkatnya akses masyarakat | Presentase rumah tangga berakses air bersih | Jumlah rumah pengguna air bersih ~~~~~~~~~~~~~~~xlOOo/o Jumlah seluruh rumah tangga | Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi |

(

)

)

| | terhadap sarana dan prasarana dasar | Huni | Realisasi rumah layak huni yang dibangun tahun ke - n x100% Targetrumah layak huni yangdibangun pada tahun ke - n | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | terhadap sarana dan prasarana dasar | Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi | Persentase konektivitas wilayah yang dikontribusikan oleh adanya pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan. | Bappeda KotaBima, Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi |
| 8. | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Indeks Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah Daerah | Hasil Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi | Sekretariat Daerah |
| 8. | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LaporanKeuangan Pemerintah Daerah | Hasil opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Inspektorat dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 8. | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Persentase SKPDdengan indeks SAKIPbaik | Jumlah SKPDdengan Indeks AKIP skor B Jumlah seluruh SKPD x100% | Inspektorat |
| 9. | Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima | Rata-rata lama proses pelayanan perijinan | Jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan dalam proses pelayanan perijinan | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu |
| 9. | Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima | Indeks Reformasi Birokrasi MinimalBaik | Hasil Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah |
| 10. | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan PDRB | PDRB t« - PDRB tn-1 PDRB tn-l x 100% | Badan Pusat Statistik Kota Bima |


I

)

| 11. | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat | PDRS Per Kapita | Gambaran kasar bagian PDRByang diterima secara rata-rata oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu tahun PDRBtahun n PDRBPer Kapita = --------- [umlah Penduduk tahun n | Sadan Pusat Statistik Kota Sima |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Meningkatkan produksi pertanian | Jumlah Produksi Pertanian | Jumlah produksi pertanian tanaman pangan pada tahun n | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan; Sadan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |
| 13 | infrastruktur perkotaan yang baik Meningkatnya kualitas | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Panjangjalan kondisi baik/mantap lOOOI . 'al luruhn x 10 Panjang J an se ya | Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi |
| 13 | infrastruktur perkotaan yang baik Meningkatnya kualitas | Persentase Luas Pemukiman kumuh | Luas pemukiman kumuh l OOo/c Luas seluruh area pemukiman X 0 | Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi |
| 13 | infrastruktur perkotaan yang baik Meningkatnya kualitas | Persentase luas kawasan tepian air (waterfront city) yang tertata | Luas kawasan tepian air yang telah tertata xlOOo/c Luas seluruh target kawasan tepian air yang inginditata 0 | Bappeda KotaSima |
| 14 | Terpeliharanya keamanan dan ketertiban | Angkakriminalitas | lah K . . li h l)x100% Jum nnuna tas Ta un (n- [umlah Kriminalitas Tahun n | Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik |


--WALIKOTASIMA,)