PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 32 Tahun 2005 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
a.
bahwa guna menunjang usaha Pemerintah Kabupaten Seluma dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, maka diperlukan peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan;
Mengingat
:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Seluma;
1.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara
- Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Menetapkan
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma.
- g. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Seluma yang merupakan partisipasi dari pihak ketiga dalam meningkatkan pembangunan daerah.
BAB II - NAMA DAN SUBYEK Pasal 2
Pasal 2
Dengan nama Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Seluma, sebagai partisipasi orang pribadi atau badan hukum terhadap pelaksanaan peningkatan pembangunan daerah atas sebagian keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Seluma.
BAB II - NAMA DAN SUBYEK Pasal 2
Pasal 3
Subyek penyumbang adalah orang atau badan hukum baik berdomisili di dalam Kabupaten Seluma maupun di luar wilayah Kabupaten Seluma yang melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Seluma.
BAB III - CARA MENGUKUR BESARNYA SUMBANGAN Pasal 4
Pasal 4
## BAB III CARA MENGUKUR BESARNYA SUMBANGAN Pasal 4
BAB III - CARA MENGUKUR BESARNYA SUMBANGAN Pasal 4
Pasal 5
Prinsip dan sasaran dalam penetapan penyumbang dan besarnya sumbangan didasarkan atas tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam peningkatan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan.
BAB V - KETENTUAN PENERIMAAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa uang dan atau barang yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi kewajibankewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN
BAB VI - SUMBANGAN Pasal 7
Pasal 7
- (1) Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang antara lain memuat :
- a. Keterangan identitas pihak ketiga.
- b. Besar sumbangan yang diberikan
- c. Sifat sumbangan
- d. Keterangan-keterangan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setelah diisi dan ditandatangani oleh pihak ketiga disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
BAB VI - SUMBANGAN Pasal 7
Pasal 8
- (1) Sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku disetor langsung kepada bendaharawan khusus penerima dengan blangko bukti setor yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal saat diterimanya, bendaharawan khusus penerima menyetorkan penerimaan sumbangan ke Kas Daerah.
BAB VI - SUMBANGAN Pasal 7
Pasal 9
- (1) Penyetoran sumbangan oleh pihak ketiga dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pernyataan.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, sumbangan dimaksud belum disetorkan/diserahkan, kepada yang bersangkutan diberikan surat pemberitahuan sesuai dengan surat pernyataan.
BAB VI - SUMBANGAN Pasal 7
Pasal 10
Perubahan terhadap sumbangan yang bersifat donasi diberitahukan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran Baru.
BAB VI - SUMBANGAN Pasal 7
Pasal 11
- (1) Sumbangan yang diterima dan belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma dapat langsung disetor ke Kas Daerah.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan dicantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma dan diumumkan kepada masyarakat.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 12
Pasal 12
Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah beserta instansi terkait.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Seluma dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada diundangkan.
tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Ditetapkan di Tais pada tanggal 31 OKT 2005

Penandatangan: ## BUPATI SELUMA ## H. MURMAN EFFENDI

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggaL 31 Okt 2005

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH ## DRS. MULKAN TAJUDIN Pembina Utama Muda, NIP. 130636532 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2005 NOMOR ... SERI 'E'