PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Nomor 12 Tahun 2011 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa lingkungan hidup merupakan anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia yang merupakan tempat bagi kehidupan dalam segala aspek yang sesuai dengan wawasan nusantara ;
- b. bahwa pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah umum untuk mencapai kebahagian hidup masyarakat;
- c. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Kepulauan, merupakan upaya terpadu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, social, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup ;
- d. bahwa penyelenggaraan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, sehingga untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Mengingat
:
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
9. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 12).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Instansi Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang
9. memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat Kajian Lingkungan Hidup Strategis, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
27. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
28. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
30. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
32. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
31. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
35. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
34. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
38. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
39. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
40. Instansi Teknis adalah Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
Bagian Kesatu
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
A s a s
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas kelestarian dan berkelanjutan, asas manfaat serta asas keterpaduan.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang beriman dan bertakwa.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan Hukum.
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 5
- (1) Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- (3) RPPLH yang di atur dengan peraturan daerah ini memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) disusun ## BAB IV PEMANFAATAN
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 6
- (1) Pemanfaatan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan ## BAB V PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 7
Untuk memastikan pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan telah terintegrasi dalam pembangunan di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka setiap kebijakan, perencanaan dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau resiko lingkungan hidup wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Bagian Kedua Tata Ruang
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 8
- (1) Setiap rencana pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan wajib ditolak baik Amdal, UKL-UPL maupun Izin.
Bagian Ketiga Baku Mutu Lingkungan Hidup
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 9
- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambient, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- (2) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menaati baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;dan
- b. mendapatkan Izin dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 11
Amdal, UKL-UPL dan Surat Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib untuk memiliki Amdal.
- (3) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati .
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (4) Bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal dan UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).
- (5) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 12
- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim teknis dan sekretariat sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (4)
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 13
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (3) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 14
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup .
Bagian Kedelapan Audit Lingkungan Hidup
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 15
Dalam peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 16
- (1) Bupati berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidak patuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melaksanakan audit lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara dan pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan P e n a n g g u l a n g a n
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 17
- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.
- (2) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal ini di atur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh P e m u l i h a n
BAB III - P E R E N C A N A A N Pasal 5
Pasal 18
- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup
- (3) Tata cara pemulihan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal ini di atur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemegang Izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menyediakan dana penjamin yang di simpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup
BAB VI - P E M E L I H A R A A N Pasal 19
Pasal 19
- (1) Pemeliharaan lingkungan Hidup di lakukan melalui upaya konservasi dan pencadangan sumber daya alam.
- a. perlindungan sumber daya alam;
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- b. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
BAB VII - PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 20
Pasal 20
- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.
- (3) Penyimpanan Limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Instansi lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya dapat diserahkan kepihak lain.
- (4) Tata cara atau mekanisme izin penyimpanan sementara limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - D U M P I N G Pasal 21
Pasal 21
- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (3) Tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Izin Dumping yang dikeluarkan oleh Bupati atau instansi lingkungan hidup hanya pada kegiatan dan/atau usaha yang sesuai dengan kewenangannya.
BAB IX - SISTEM INFORMASI
Pasal 22
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu H a k Pasal 23
Pasal 23
- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian hak asasi manusia.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melalui Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Daerah (P3SLHD).
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu H a k Pasal 23
Pasal 24
Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Bagian Kedua
K e w a j i b a n
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu H a k Pasal 23
Pasal 25
- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu H a k Pasal 23
Pasal 26
Setiap orang dilarang:
- b. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- c. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- e. membertikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- d. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27
- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- a. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas dilakukan dengan cara:
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. memberikan saran pendapat; dan
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB XII
Pasal 28
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang pengaturannya ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam mengelola lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang:
- b. merencanakan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatannya sesuai dengan kewenangannya;
- e. melakukan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap kegiatan yang potensial menimbulkan dampak besar dan penting, bagi yang berdampak positif dan negatif;
- d. mengatur dan mengamankan kelestarian sumber daya air dan lahan;
- f. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- g. menyelenggarkan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya
BAB XII
Pasal 29
Dalam menjalangkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan, Kabupaten/Kota dan pihak lain;
- d. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- g. memberikan pelayanan pengaduan dan mediasi kasus/sengketa lingkungan hidup;
- i. bekerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam memberdayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.
- j. mendorong pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
BAB XII
Pasal 30
- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dilaksanakan dinas instansi yang dikoordinir oleh BLH.
- (2) Ketentuan mengenai fungsi, tugas, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
BAB XII
Pasal 31
- a. melimpahkan wewenang tertentu dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada instansi yang terkait;
BAB XII
Pasal 32
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab
- usaha dan/atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal pelaksanaan wewenang pengawasan diserahkan kepada Instansi lingkungan hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang merupakan pejabat fungsional.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada instansi dan/atau pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan lingkungan.
BAB XII
Pasal 33
- (1) Untuk melakukan tugasnya, pengawasan lingkungan dimaksud dalam Pasal 32, berwenang melakukan pengawasan, pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Setiap pengawas lingkungan hidup wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal saat bertugas, serta wajib ## BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI
BAB XII
Pasal 34
- (1) Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administrasi yang dimasud pada ayat (1) terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.
BAB XII
Pasal 35
- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kecuali ditentukan lain
BAB XII
Pasal 36
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (5) serta besaran dan penagihannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XII
Pasal 37
- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa peninjauan kembali dan/atau pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.
- (2) Kepala Instansi yang berwenang dapat mengajukan untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 38
- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 39
Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 40
Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 41
- (1) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Paragraf 1
Ganti Rugi
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 42
- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.
Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 43
- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini:
- a. adanya bencana alam atau peperangan, atau;
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau;
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.
Paragraf 3 Daluwarsa Untuk Pengajuan Gugatan
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 44
- (1) Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggang daluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.
Paragraf 4
Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 45
- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita kerena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup bertindak untuk kepentingan masyarakat.
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 46
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), apabila memenuhi persyaratan:
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu U m u m
Pasal 47
Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PIDANA
Bagian Kesatu
P e n y i d i k a n
BAB XVI - PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PIDANA
Pasal 48
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. melakukan pemeriksanaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain.
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual.
- h. menghentikan penyidikan.
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana, dan/ atau;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- k. menangkap dan menahan pelaku tindakk pidana.
BAB XVI - PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PIDANA
Pasal 49
- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja
- (2) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Barang siapa dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sengaja melepaskan dan/atau membuang zat energi atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, ke dalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Barang siapa dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena kealpaanya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diancam dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan 4 pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50
Pasal 50
Segala ketentuan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan dan/atau izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 51
Pasal 51
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 51
Pasal 52
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 30 Desember 2011

Penandatangan: ## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Verifikasi: Cap/ttd SYAMSUDDIN A. HAMID

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 30 Desember 2011 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR : 12