PERATURAN BUPATI RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR : 14 TAHUN 2009 «Aa: A (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
,
re
e
BUPATI PADANG PARIAMAN
Jin. Mohd. Syafei No. 10 Telp. (0751) 91101, 91501, 91601 Fax. 91195 Pariaman
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN
aa.
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2009. n
- b. bahwa berdasarkan maksud huruf a diatas perlu dikeluarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2009 Kabupaten Padang Pariaman,
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten daiam
3. Mengingat: lingkungan Propinsi Sumatera Tengah:
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
-
«ga,
a
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4712).
A9
1
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4503),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814):
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tent Pedoman dan
4
29. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2009:
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA '- DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2009
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
|
- a. Semula
|
Rp.
- b. Bertambah/((berkurang) Rp.
- c Jumlah pendapatan setalah perubahan
2. Belanja
.
- A. Semula Rp.
- b. Bertambah/tberkurang) Rp.
- GC. Jumlah pendapatan setelah perubahan
Surplus/(Defisit) setelah perubahan
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Semula Rp. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah penerimaan setelah perubahan |
- b. Pengeluaran Semula Rp. Bertambah'tberkurang) Rp. Jumlah pengeluaran setelah perubahan
eat
552.636.984.402
7.206.157.003
Rp. 559.843.141.405
698.920.663.910
6.892.802.407
Rp. 705.813.466.317
Rp. (145.970.324.912)
150.162.578.508
160.746.618
Rp. 150.323.325.126
3.878.899.000
474.101.214
Rp. 4.353.000.214 .
lah Pem
4
£
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran peraturan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di:

Pariaman

Padatanggal

:

12 Agustus 2009

## BUPATI PADANG PARIAMAN

Diundangkan di Pada tanggal

:

PARIAMAN

1

12 Agustus 2009



ina-Utarya BERITA DAERAHKABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2009 NOMOR 14 IN