PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI (berlaku 20 Mei 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun perlu atas Jenis Penerimaan
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Luar Negeri;
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
MEMUTUSKAN
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI.
Pasal 1
- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IIA Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.



- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri yang belum tercakup dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

## Pasal 2

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di luar negeri yang dipungut oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Luar Negeri.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen bersangkutan.

## Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk rupiah dan US dolar.

## Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara.

## Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd

BAMBANG KESOWO



## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR33 TAHUN 2002 TENTANG

## TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI

## UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Luar Negeri sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri dengan Peraturan Pemerintah.

## PENJELASAN

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4205



LAMPIRAN : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 33 TAHUN 2002

TANGGAL

: 20 Mei 2002

## TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI

## JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

- I. PENERIMAAN DALAM NEGERI

Biaya legalisasi surat dokumen asli (Consuler fee)

Per Dokumen

Rp 10.000,00

## II. PENERIMAAN DI LUAR NEGERI

Penerimaan dari jasa pengurusan

dokumen kanselerai :

1. Biaya legalisasi dokumen

Per Dokumen

US$ 20

copy (perwakilan RI)

2. Biaya surat keterangan nikah/pendaftaran perkawinan

Per surat

US$ 20

3. Biaya surat penyataan lahir

Per surat

US$ 10

4. Biaya surat keterangan

Per surat

US$ 0

kematian

5. Biaya surat keterangan pengganti SIM Indonesia

Per surat

US$ 15

6. Biaya legalisasi terjemahan

Per surat

US$ 15

7. Biaya buku pengenalan diri

Per surat

US$ 15

WNI (ID Book)

8. Biaya surat keterangan jalan Per surat

US$ 15

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI