PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang PROVISI SUMBER DAYA ALAM (PSDA) ATAS KAYU RAKYAT PRODUKSI HUTAN RAKYAT/TAJ\AH MILIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 62 Tahun l99g tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang I(ehutanan I(epada Daerah, Llrusan pengelolaan hutan rakyatlhutan rnilik diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
- bahwa berdasarkan I(eputusan Gubernur I(epala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 507 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pernberianlzinpemanfaatan I(ayu Rakyat pada Hutan Rakyat/Tanah Milik, kayu rukyat produksi hutan rakyat/tanah milik dikenakan pungutan daerah dalam rangka pemberdayaal keuangan daerah; b.
- bahwa pungutan daerah yang dapat dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik atas hasil yang clipungut dari hutan rakyatltanah milik sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah provisi Sumber DayaAlam (psDA);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturau Daerah tentang Provisi Sumber Daya Alarn (PSDA) atas I(ayu Rakyat produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik. d.
- i. undang-r-rndang Nomor 12 Tahr.rn 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahr.ur 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agralia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang I(onservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun l99l tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkr.urgan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4.
4. Ur-rdang-r.rndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan I(euangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6.
6. Undang-undang Nomor 4f Tahun 1999 tentang I(ehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr-rn 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 7.
7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentarig Pembentukan I(abupaten Sarolangun, I(abupaten Tebo, I(abupaten Muaro Jambi dan I(abupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); 8.
8. Peraturan Pemelintah Nomor 27 Tahtrn 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negala Nomor 3258); 9.
10. Peratr"rran Pemerintal-i Nomor 28 Talir-rn 1985 tentan-e Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291;
11. Peratilran Pemerintah Nomor 62 Tahun Urusan Pemerintah di Bidang I(ehutanan Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor Nomor 3769); 1998 tentang Penyerahan Sebagian I(epada Daerah (Lembaran Negara 106; Tambahan Lembaran Negara
11. Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan I(eputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); t2.
12. I(eputusan Gubernur I(epala Daerah Tingkat I Jambi Nornor 507 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pemberian Izin Pemanfaatan I(ayu Rakyat pada Hutan Rakyat/Tanah Milik. t3.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE,RAH I{ABIIPATEN BATANG I{ARI, MEMUTUSKAN:
\lenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROVISI S{-IN4BER DAYA ALAM (PSDA) ATAS I(AYU RAI(YAT PRODUI(SI HUTAN RAI(YAT/TANAH MILIK.
BAB II - NAMA, OBJEI( DAN SUBJEK PSDA Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dengan nama Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) dipungut provisi sebagai pembayaran atas pengambilan kayr,r rakyat
BAB II - NAMA, OBJEI( DAN SUBJEK PSDA Pasal 2
Pasal 3
Objek pungutan PSDA adalah pemberian IPI(R pada tanah milik/hutan rakyat.
BAB II - NAMA, OBJEI( DAN SUBJEK PSDA Pasal 2
Pasal 4
Subjek pr,rngutan PSDA adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IPI(R
Bagian Pertarna
Tata Cara Pungutan
BAB III - PLINGUTAN PSDA
Pasal 5
- (l) PSDA wajib dibayar oleh pemegang IPI(R atas kayr.r rakyat produksi hutan rakyat/tanah milik.
- (2) Pembayaran PSDA dimaksud pada ayat (1)
BAB III - PLINGUTAN PSDA
Pasal 6
- (l) Tarif PSDA ditetapkan
BAB III - PLINGUTAN PSDA
Pasal 7
KETENTUAN PE,NYIDII(AN
BAB IV - KETENTUAN PE,NYIDII(AN
Pasal 8
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terlentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pungutan PSDA sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
3. a, menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan PSDA agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari clan mengumpr.rlkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan pqDA'
- c. nleminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan pSDA;
- d. memeriksa bukr.r-buku, catatan- catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan pSDA;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pungutan PSDA;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan n-rangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurr-rf c;
- h. tnetnotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pungutan PSDA;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
12. j menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pungutan PSDA menurut hukum yang dapat dip ertan g gun gj awabkan.
- (3) Penyidik, sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut lJmum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 9
- (1) Wajib pungut PSDA yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
dengan atau tidak merampas barang tefientu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalarn peraturan perundang\_undangan.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui I(eputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah I(abupaten Batang Hari.

Penetapan: Disahkan di Muara Bulian a tanggal 23 Maret 2000.

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian padatanggal 23 Maret2000. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG I{ARI TAHIIN 2OOO NOMOR 4 ## PE}*JELASAN ## ATAS ## PER{TURAN DAERAH KABUPATEN BATANG }IARI NOMOR 4 TAHUN 2OOO TBNTANG ## PROVISI SUMBER DAYA ALAM (PSDA) ATAS KAYU RAKYAT PRODUKSI HUTAN RAI{YAT/TANAH MILIK ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
LA4I.IN4
Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang I(ehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hr-rtan hak. Ifr"rtan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah tnenurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Hutan liak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim clisebut hutan rakyat atau hutan milik.
Urusan pengelolaan hutan rakyat telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pernelintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pernerintahan di Bidang I(ehutanan I(epada Daerah. Pengelolaan dimaksud melipr-rti kegiatar-r perencanaan, pembinaan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi, serla kegiatan fisik dalam rangka rehabilitasi lahan, penghijauan dan pengembangan hutan rakyat, yang tentunya perlu ditunjang dengan pendanaan yang memadai yang berasal dari pemerintah daerah,
Sumber pendanaan dirnaksud antara lain adalah Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipr.urgut dari hutan rakyat/tanah milik oleh orang pribadi atau badan yang telah mernperoleh izin pemanfaatan kayu rakyat.
Penetapan tarif pungutan PSDA lebih kecil dibanding dengan pungutan negara berupa Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dikenakan pada kayu yang berasal dari hutan negara, adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I
CukuP jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (l) Ayat (2) Cukup jelas. penerimaan PSDA termasuk Lain-lain Penerimaan Asli Daerah sebagaimana dimaksud clalam pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahr"rn 1999 tentang Perimbangan I(euangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah'
PENJELASAN
Pasal 3
CukuP jelas
PENJELASAN
Pasal 4
CukuP jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. CukuP jelas Ayat (2) Cukup jelas. Berdasarkan LHp yang telah disahkan, Pembantu Bendaharawan I(hustts penerima pada Dinas I(ehutanan l(abupaten Batang Hari menerbitkan surat perintah pembayaran (sPP) PSDA dengan mencantumkan nomor dan tanggal IpKR, nomor dan tanggal LHP dan rekapitulasi kayu fienis, kelas diameter dan volume) serta tarif dan jumlah PSDA yang akan dibayar.' Ayat (3) Cukup jelas. CukuP jelas ot" !o]*.'p jeras
PENJELASAN
Pasal 6
CukuP jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas ## Al at 13) Penetapan jurnlah 40 % dari penerimaan psDA climaksud mengacu pada perirnbangan dana alokasi khusus dari dana reboisasi yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan reboisasi clan penghijauan oleh Daerah penghasil, sebagaimana diatur clalarn pasar g ayat (4) undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Daerah Ayat (3) Cukup jelas. Dana PSDA dimaksud dialokasikan melalui proyek APBD pada Dinas I(ehutanan dan atau pada Dinas lainnya yang kegi atannyaberkaitan dengan pemanfaatan lahan tidak produktif atau lahan tidur di luar kawasan hutan.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas Pasal l0 Cukup jelas Pasal I I Cukup jelas