PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor RAPPANG Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (berlaku 20 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 1996 tentang K4 (Kebersihan, Keindahan, Kesopanan dan Ketertiban) Menuju Kota BERAS (Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan) di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 1996);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 09);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di bidang persampahan / kebersihan di Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Warga masyarakat adalah setiap orang yang berada atau berdomisili dalam Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Pemakai Persil adalah Pemilik/Pemakai tempat dalam Kabupaten Sidenreng Rappang, baik berupa tempat tinggal maupun tempat usaha atau tempat-tempat berupa bidang tanah/lahan.
8. Kebersihan adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat dirasakan/dilihat oleh indera manusia sebagai sesuatu yang mengandung unsur-unsur Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan dalam rumah tangga.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sarana kebersihan adalah semua peralatan yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kebersihan baik yang diadakan/disediakan oleh Pemerintah maupun oleh Warga Masyarakat atau pemakai persil.
13. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat sebelum sampah diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir dan/atau untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Tempat Umum adalah setiap sarana atau lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang difungsikan sebagai utilitas/fasilitas umum antara lain berupa pasar, trotoar, halte, berem-berem, gor/saluran umum, roil, tanggul, kolam, instalasi, sungai dan danau.
17. Saluran Pematusan adalah saluran yang berasal dari persil kesaluran umum;
18. Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi Pengambilan, Pengangkutan dan Pembuangan serta Penyediaan Lokasi Pembuatan/Pemusnahan Sampah Rumah Tangga, Industri dan Perdagangan.
19. Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Pejabat adalah pegawai tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengembangan dan Pelestarian lingkungan hidup yang bersih di Daerah adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang diselenggarakan melalui Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyelenggaraan Kebersihan di Daerah bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan terpelihara agar dapat mendukung terwujudnya kondisi sosial yang aman dan sejahtera untuk menuju Sidrap BERAS (Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan).
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Dalam penyelenggaraan kebersihan dan penataan kebersihan kota, Pemerintah Daerah dan warga masyarakat menyediakan/mengadakan sarana pelayanan persampahan/kekebersihan yang memadai dan terencana berupa :
- a. Penyediaan TPS dan TPA atau tempat/bak sampah di tempat-tempat umum yang dipandang perlu;
- b. Pengadaan saluran umum dan saluran pematusan;
- c. Alat pengangkutan sampah, alat pemusnahan sampah, alat pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah, serta alat-alat kebersihan lainnya.
- (2) Pengadaan/penyediaan sarana Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Keindahan Kota oleh warga masyarakat dapat dilibatkan secara Perorangan atau kelompok dengan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) Dalam hal terdapat bangunan/persil lainnya yang menghasilkan sampah yang melebihi 2 m 3 (dua meter kubik) setiap hari atau setiap kegiatan, maka pemakai persil atau pelaksana kegiatan wajib mengumpulkan dan membuang sendiri sampah tersebut langsung ke TPA, kecuali jika yang bersangkutan meminta bantuan pelayanan khusus kepada SKPD teknis.
- (2) Pembuangan sampah yang tergolong bahan beracun dan berbahaya dilakukan oleh SKPD teknis, kecuali bila pemilik sampah mampu memenuhi syarat-syarat pengangkutan, pembuangan dan tempat pembuangan, maka dapat dilakukan sendiri dengan tetap berada dibawah pengawasan SKPD teknis bekerja sama dengan Instansi terkait.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pembuangan sampah sesuai dengan tata cara yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga.
- (2) Lingkup kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. Penyediaan/pembangunan TPS, TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- d. Pengelolaan TPA; dan/atau
- e. Pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Tata cara kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB III - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 7
- (1) SKPD Teknis wajib menetapkan jadwal pembuangan sampah secara teratur, agar tidak timbul dampak pencemaran lingkungan bagi warga masyarakat disekitar lokasi TPS.
- (2) Penentuan jadwal waktu untuk pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8
- (1) Setiap pemakai persil, baik perorangan maupun Badan, wajib memelihara kebersihan bangunan, halaman, saluran pematusan, jalan-jalan setapak, selokan dan tempat-tempat umum lainnya yang berada disekitar lingkungan persilnya.
- (2) Setiap pemakai persil wajib memelihara sarana kebersihan dan menggunakannya secara tertib.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan sampah beracun dan berbahaya, wajib menyediakan bak/tangki penampungan, alat penyaring dan alat penetralisir sampah-sampah tersebut.
- (4) Setiap pedagang keliling/kaki lima dan pemilik kendaraan wajib menyediakan sarana usaha/kendaraannya dengan tempat sampah.
- (5) Setiap orang wajib memelihara kebersihan dan keindahan kota/lingkungan termasuk pada tempattempat umum.
- (6) Setiap orang wajib memelihara komponen utama keindahan kota yang ada disekitar lingkungan persilnya masing-masing termasuk pula memelihara sarana pendukungnya sampai dalam lingkungan bahu jalan.
BAB III - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 9
- (1) Dilarang membuang sampah/kotoran diselokan, dijalan umum, saluran irigasi, sungai, ditanah lapang pelataran umum dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pembakaran sampah pada kawasan-kawasan terbuka atau diluar tempat yang telah ditetapkan, atau melakukan pembakaran sampah pada tempat-tempat yang tidak terjamin keamanannya baik dari segi pencemaran lingkungan maupun timbulnya bahaya kebakaran.
- (3) Bagi kegiatan atau usaha yang sifatnya memerlukan pembakaran sampah secara tetap, harus memiliki sarana/tempat pembakaran sampah yang memenuhi syarat-syarat perlindungan lingkungan dan keamanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan-kawasan terbuka dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 10
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 11
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Diikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah/sosial, dan tempat umum lainnya.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 12
Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 13
Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB V - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 14
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 15
Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur ## BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 16
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana, biaya tenaga kebersihan, biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah, biaya pembinaan, biaya administrasi dan sewa lokasi TPA.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 17
- ( 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dihitung
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 18
- ( 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dihitung
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 19
WILAYAH PEMUNGUTAN
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB X - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 20
- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
Perda rEtRIbUsI pELayaNan PerSamPahaN:2011
BAB X - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 21
- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tidak dapat diangsur.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 22
- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XI - KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XI - KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26
Dalam hal wajib retribusi tersebut tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
- (1) Untuk tertib dan terjaminnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Bupati dapat membentuk satuan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Keanggotaan dan tugas-tugas dari pada satuan tugas tersebut pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 28
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Perda rEtRIbUsI pELayaNan PerSamPahaN:2011
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 20 Desember 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 12 Perda rEtRIbUsI pELayaNan PerSamPahaN:2011 ## BAB XV KETENTUAN PIDANA ## Pasal 29 - (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. - (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. ## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 30

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 20 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI SIDENRENG RAPPANG, RUSDI MASSE
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 12 TAHUN 2011
## TENTANG
## RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
## I. UMUM
Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan Otonomi Derah penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan penyesuaian Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengaturan dan penataan kembali sistem penyelenggaraan pelayanan persampahan dimaksudkan agar fungsi pelayanan terhadap persampahan menjadi lebih baik. Dengan demikian Wajib Retribusi sadar akan kewajibannya membayar Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang telah diberikan oleh Pemerintah.
Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai Objek, Subjek, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif. Di samping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Bagi desa/kelurahan yang tidak mendapatkan pelayanan persampahan/ kebersihan oleh Pemerintah Daerah, tidak dikenakan pungutan Retribusi. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Huruf a Angka 1 Yang dimaksud dengan 'keluarga golongan A' adalah keluarga yang jumlah anggotanya antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang. Yang dimaksud dengan 'keluarga golongan B' adalah keluarga yang jumlah anggotanya 6 (enam) orang atau lebih. Angka 2 Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Angka 1 Yang dimaksud dengan 'industri golongan besar' adalah industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) orang. Angka 2 Yang dimaksud dengan 'industri golongan menengah' adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang. Angka 3 Yang dimaksud dengan 'industri golongan kecil' adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) orang. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf k Cukup jelas ## Ayat (7) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22