PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 47 Tahun 2016 tentang PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa komitmen nasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia serta mutu pendidikan perlu adanya pembinaan dan pengembangan profesional berkesinambungan bagi guru;
- b. bahwa upaya peningkatan profesionalitas guru, Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal, satuan pendidikan wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesional berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 N omor 19, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
[
SALINAN
l
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelcnggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19 /E);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 9).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Din.as Pendidikan Kabupaten Lamongan.
7. Guru adalah guru, kepala sekolah, pengawas sekolah atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
8. Kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
9. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan sebagai pengawas sekolah.
10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
11. Satuan pendidikan atau sekolah, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
15. Pembinaan guru adalah proses, cara, dan perbuatan dalam
- membina guru yang dilakukan melalui alur sistematis dan tcrarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya dan atau jabatan lainnya melalui alur karier vertikal, horisontal, atau diagonal.
16. Pengembangan profesional guru adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang pendidik atau tenaga kependidikan sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman dan pengamatan secara seksama atas cara mengajarnya/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran informal dan formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.
17. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya.
18. Pengembangan Profesional Berkesinambungan yang selanjutnya disingkat PPB, adalah kegiatan pengembangan kompctensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
19. Penilaian Kinerja Guru yang selanjutnya disingkat PKG, adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
20. Transparan adalah pelaksanaan pengembangan profesional berkesinambungan bersifat terbuka untuk publik.
21. Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kcgiatan pengembangan profesional berkesinambungan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
22. Partisipatif adalah pelaksanaan pengembangan profesional berkesinambungan melibatkan stakeholder pendidikan.
23. Koordinator PPB adalah guru yang ditunjuk oleh atasan secara berjenjang sebagai koordinator dalam menyusun program PPB.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 2
Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan profesi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Satuan Pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3
- (1) Pembinaan dan pengembangan profesi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di selenggarakan dengan :
- a. PPB bagi guru, kepala sekolah dan pcngawas sckolah yang berbasis kelompok kerja;
- b. peningkatan sistem PPB bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang bersertifikat guru dan/ atau belum bersertifikat guru dapat dilaksanakan secara mandiri dan/ atau karena penugasan;
- c. pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karier guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, adil, akuntabel, transparan dan partisipatif.
KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
BAB III - KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Pasal 4
Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. program induksi bagi guru pemula;
- b. penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- c. PPB.
BAB III - KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Pasal 5
- (1) Pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan formal, pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.
- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
BAB III - KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan profesionalitas guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesional guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan profesionalitas guru pada satuan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
BAB III - KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Pasal 7
- (1) Guru wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (3) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan desiminasi atau pengimbasan di lingkungan Satuan Pendidikan setempat dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.
BAB IV - PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA Pasal 8
Pasal 8
- (1) Guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan mengikuti program induksi guru pemula, pendidikan dan pelatihan pra jabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan tempat guru pemula bertugas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun jika dianggap belum memenuhi syarat sebagai guru.
BAB IV - PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA Pasal 8
Pasal 9
Peserta program induksi bagi guru pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :
- a. guru pemula sekolah/ madrasah Pemerintah Daerah; berstatus CPNS yang clitugaskan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada atau
- b. guru pemula berstatus PNS mutasi dari jabatan lain;
- c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/maclrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
BAB IV - PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA Pasal 8
Pasal 10
- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan clalam ha! :
- a. penyusunan perencanaan pembelajaran dan/atau bimbingan dan konseling;
- b. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas clan guru mata pelajaran;
- c. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
- d. perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran dan/atau bimbingan dan konseling;
- e. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja minimal berkategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.
BAB IV - PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA Pasal 8
Pasal 11
- (1) PKG sebagai bagian dari pembinaan guru terkait PPB.
- (2) Unsur yang dinilai dalam PKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah.
- (1) PKG dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, prosesnya dilakukan sepanjang tahun untuk memantau unjuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran.
- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan PKG adalah 2 (dua) semester.
- (3) Kegiatan PKG diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan PKG dilakukan PPB.
BAB IV - PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA Pasal 8
Pasal 13
- (1) Kegiatan PKG di tingkat Satuan Pendidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) PKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala sekolah. Apabila kepala sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala sekolah dapat menunjuk guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas sekolah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Penilaian kinerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Pengawas Sekolah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Pengawas sekolah di wilayah binaannya diwajibkan melakukan pembinaan/mentoring terhadap kepala sekolah dan guru sesuai dengan kompetensinya.
BAB VI - PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN Pasal 14
Pasal 14
- (1) PPB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkesinambungan untuk meningkatkan profesional guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
- (2) PPB didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu hasil Evaluasi Diri dan hasil PKG.
BAB VI - PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN Pasal 14
Pasal 15
- (1) PPB meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/ atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup : kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. presentasi pada forum ilmiah ;
- b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;
- c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru scbagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. menemukan teknologi tepat guna ;
- b. menemukan/menciptakan karya seni;
- c. membuat/ memodifikasi alat pelajaran/ peraga/ praktikum;
- d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan seJemsnya.
Bagian Kesatu
BAB VII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 16
- (1) Kelembagaan penyelenggara PPB meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja.
- (2) Kelembagaan penyelenggara PPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam sekolah, jaringan sekolah dan kepakaran lainnya.
- (3) Kepakaran lainnya yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pemerintah dan/ atau non pemerintah yang terakreditasi.
- (4) Pelaksanaan PPB di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari guru-guru yang memiliki kompetensi dalam bidang karya tulis ilmiah, karya seni, dan/atau karya inovatif sebagai koordinator dan/atau pemandu.
BAB VII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 17
Ketenagaan dalam kegiatan PPB mencakup:
- a. kepala sekolah;
- b. pengawas sekolah;
- c. guru pemandu;
- d. kepala sekolah pemandu;
- e. pengawas sekolah pemandu;
- f. guru pembimbing;
- g. koordinator PPB.
BAB VII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 18
Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan PPB bagi guru.
Bagian Keempat Pendanaan
BAB VII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 19
- ( 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk PPB guru yang ada di wilayahnya melalui APBD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan PPB bagi guru dapat menggunakan sumber lain yang sah dan/ a tau biaya atas kemauan diri sendiri dan diizinkan oleh pimpinan yang bersangkutan.
- (3) Guru penerima tunjangan profesi guru wajib sccara mandiri mendanai kegiatan PPB untuk dirinya dari tunjangan profesi guru yang ditcrima.
- (4) Sekolah mengalokasikan anggaran untuk PPB bagi guru yang ada di sekolahnya melalui dana bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS).
Bagian Kelima
BAB VII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 20
## Manajemen Pasal 20
BAB VII - SUMBER DAYA PENDIDIKAN
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Serita Daerah

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 3 Nopember 2016

Penandatangan: BUPATI LAMONGAN, ttd, FADEL!

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 3 Nopember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, YUHROHNUR EFENDI BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 47