PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
- a. bahwa untuk lebih optimal dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka perlu adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenagan Kabupaten Serang dengan Peraturan Daerah.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
DAN
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN:
SALINAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenganan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Serang.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Serang.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Serang.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Serang yang dipimpin oleh Camat.
13. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Serang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Konkuren dan urusan pemerintahan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.
- (5) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. perdagangan;
- f. perindustrian; dan
- g. transmigrasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. pada tanggal 23 November 2016

Penetapan: Ditetapkan di Serang BUPATI SERANG, ttd ## RATU TATU CHASANAH

Penetapan: Diundangkan di Serang pada tanggal 23 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, LALU ATHARUSSALAM RAIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN: (10,63/2016)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

## PELAKSANAAN

## Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;


- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan peraturan yang lebih tinggi.

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk :

- a. penetapan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi Daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Desa, dengan memprioritaskan urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan PerUndangUndangan tentang Desa.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah selain melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren dan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksanaannya berdasarkan tugas pembantuan.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pacasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta karakteristik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (3) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ada di wilayah kerja Bupati dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Instansi Vertikal.
- (5) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (7) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

## PENDANAAN

## Pasal 11

- (1) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menjadi kewenangan :
- a. Pemerintah Pusat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
- (2) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah sesuai kewenangannya.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

pada tanggal 23 November 2016

Ditetapkan di Serang BUPATI SERANG, ttd

## RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang pada tanggal 23 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,


LALU ATHARUSSALAM RAIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN: (10,63/2016)

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

## NOMOR 10 TAHUN 2016

## TENTANG

## PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

## I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka perlu adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya mengacu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah, Presiden melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.


Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 43

## LAMPIRAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

## NOMOR 10 TAHUN 2016

## TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

## URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

## A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Manajemen pendidikan | a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. |
| 2 | Kurikulum | Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. |
| 3 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten. |
| 4 | Perizinan Pendidikan | a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbiatan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. |
| 5 | Bahasa dan Sastra | Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten. |

## B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Upaya kesehatan | a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten. b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten. |
| 2 | Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan | a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah kabupaten. |
| 3 | Sediaan farmasi, Alat kesehatan, dan makanan minuman | a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga. |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. | Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarkat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten. |

## C. URUSAH PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sumber Daya Air (SDA) | a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten. |
| 2 | Air Minum | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten. |
| 3 | Persampahan | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten. |
| 4 | Air Limbah | Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten. |
| 5 | Drainase | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten. |
| 6 | Permukiman | Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten. |
| 7 | Bangunan Gedung | Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. |
| 8 | Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten. |
| 9 | Jalan | Penyelenggaraan jalan kabupaten. |
| 10 | Jasa Konstruksi | a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten. c. Penerbiatan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. |
| 11 | Penataan Ruang | Penyelenggaran Penataan ruang daerah kabupaten. |

## D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Perumahan | a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. c. Penerbiatan izin pembanguan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). |
| 2 | Kawasan Permukiman | a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. |
| 3 | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten. |
| 4 | Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | Penyelenggaraan PSU perumahan. |
| 5 | Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi, Bidang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. |

## E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum | a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati. c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten. |
| 2 | Bencana | Penanggulangan bencana Kabupaten. |
| 3 | Kebakaran | a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. |

## F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pemberdayaan Sosial | a. Pemberdayaan sosial Komunitas Alat Terkecil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten. d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten. |
| 2 | Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Pemulangan Warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan asal. |

| 3. | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan human immunodeficiency virus/Acquired immunodeficiency syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Perlindungan dan Jaminan Sosial | a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten. |
| 5 | Penanganan Bencana | a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi karban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten. |
| 6 | Taman Makam Pahlawan | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten. |

## G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten. |
| 2 | Penempatan Tenaga Kerja | a. Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten. b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten. c. Pengelolaan... |

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten. d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten. e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten. |
| 3. | Hubungan Industrial | a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten. |

## H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kualitas Hidup Perempuan | a. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan tingkat daerah kabupaten. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kamasyarakatan tingkat daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten. |
| 2 | Perlindungan Perempuan | a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten. c. Penguatan... |

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten. |
| 3. | Kualitas Keluarga | a. Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten. |
| 4. | Sistem Data Gender dan Anak | Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten. |
| 5. | Pemenuhan Hak Anak (PHA) | a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintahan, non pemerintahan, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten. |
| 6. | Perlindungan Khusus Anak | a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten. |

## I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

| NO | SUB URUSAAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten. |
| 2 | Penyelenggaraan Ketahanan Pangan | a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. |
| 3 | Penanganan Kerawanan Pangan | a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten. |
| 4 | Keamanan Pangan | Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar . |

## J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Izin Lokasi | Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten. |
| 2 | Sengketa Tanah Garapan | Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten. |
| 3 | Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten. |

| 4. | Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, sarta Ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah a bsentee dalam daerah kabupaten. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Tanah Ulayat | Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten. |
| 6 | Tanah Kosong | a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten. |
| 7 | Izin Membuka Tanah | Penerbitan izin membuka tanah. |
| 8 | Penggunaan Tanah | Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten. |

## K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Perencanaan Lingkungan Hidup | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten. |
| 2 | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | KLHS untuk Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten. |
| 3 | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten. |
| 4 | Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Pengelolaan Kehati kabupaten. |
| 5 | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten. |
| 6 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diteribitkan oleh pemerintah daerah kabupaten. |
| 7 | Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarkatan tingkat daerah kabupaten. |

| 8. | Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarkat | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten. |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Pengaduan Lingkungan Hidup | Penyelesaian pengaduan masyarkat di bidang PPLH terhadap : a. Usaha dan/atau kegitan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten. b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten. |
| 10 | Persampahan | a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. |

## L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pendaftaran Penduduk | Pelayanan pendaftaran penduduk. |
| 2 | Pencatatan Sipil | Pelayanan pencatatan sipil. |
| 3 | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten. |
| 4 | Profil Kependudukan | Penyusunan profil kependudukan kabupaten. |

## M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Penataan Desa | Penyelenggaraan penataan desa. |
| 2 | Kerja Sama Desa | Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten. |
| 3 | Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. |
| 4 | Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa. |

## N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengendalian Penduduk | a. Pemaduan dan singkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten. |
| 2 | Keluarga Berencana (KB) | a. Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kamasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. |

3. Keluarga Sejahtera ...

## O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

| NO | SUB URUSAN | SUB-SUB URUSAN |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------