Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2016 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 1 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURANBUPATITUBAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka guna kelancaran pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tu.ban Tahun Anggaran 2016 dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
't
I'
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tu.ban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2014 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2015 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
13. Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Uraian Tu.gas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tu.ban;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN
2016.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tu.ban.
2. Bupati adalah Bupati Tu.ban.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tu.ban.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tu.ban.
5. Partai Politik adalah Partai Politik di Kabupaten Toban.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Toban yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Dewan Pimpinan Pusat, selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan ## BAB II
Pasal 2
- ( 1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya ## BAB III
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3
- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai alokasi dana yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tata cara penghitungan besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah sebagai berikut :
- a. besarnya nilai bantuan per suara adalah jumlah bantuan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD periode tahun 2009-2014 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;dan
- b. besarnya jumlah Bantuan Keuangan untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud 'pada huruf a.
- (3) Tata cara penghitungan dan besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2016 yang mendapatkan kursi di DPRD berdasarkan perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 4

- ( 1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Bupati.

- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat keputusan OPP yang sah tentang penetapan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal OPP atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ ART masing-masing Partai Politik;
- b. foto kopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toban;
- d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;dan
- g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang› undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

- (4) Surat perm.ohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tu.ban dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tu.ban.
2. ( 5) Form.at Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, tercantum dalam Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan perm.ohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada Tahun Anggaran 2016, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 tidak dapat diberikan.

## BABV

## VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

## Pasal 6

- ( 1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan perm.ohonan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tu.ban.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tu.ban, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tu.ban, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tu.ban, Inspektorat Kabupaten Tu.ban dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tu.ban.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 7

- ( 1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (2) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan sebagai satu kesatuan.

## BABVI

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 9

PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi.

## Pasal 10

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENUTUP

## Pasal 11

- ( 1) Penggunaan Bantuan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016 oleh Partai Politik, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban.


Ditetapkan di Toban pada tanggal 1 April 2016

BUPATH FUBAN ,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Toban pada tanggal 1 April 201 G


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG BANTU AN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016.

## TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD

## A. TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

## JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI PADA PEMILU TAHUN 2009

| NO. | NAMAPARTAI | PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2009 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Partai Golongan Karya | 140.126 |
| 2. | Partai Kebangkitan Bangsa | 66.576 |
| 3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 63.428 |
| 4. | Partai Demokrat | 58.682 |
| 5. | Partai Persatuan Pembangunan | 25.357 |
| 6. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 24.874 |
| 7. | Partai Amanat Nasional | 23.164 |
| 8. | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 19.17 |
| 9. | Partai Keadilan Sejahtera | 18.46 |
| 10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 11.803 |
| 11. | Partai Bulan Bintang | 9.27 |
| 12. | Partai Barisan Nasional | 5.497 |
| JUMLAH | JUMLAH | 466.407 |

## Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 :

Jumlah Bantuan dalam APBD TA 2013

Jumlah perolehan suara periode 2009 - 2014

Rp. 396.480.915,00

466.407

Rp. 850,075

(nilai Bantuan Keuangan per suara)

Perolehan dana Bantuan Keuangan Partai Politik = Rp. 850,075 X perolehan suara masing-masing Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014.

## B. BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

## BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016

.

| NO. | NAMAPARTAI | PEROI,E.. HAN KURSI PEMILU 2014 | PEROLEHAN SUARASAH PEMILU2014 | BESARNYA DANA BANTUAN PER SUARA (RP) | BESARNYA DANA BANTUAN (RP) | PEM:BULATAN |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1. | .'-Partailte'bangkitan Bangsa | ,, 14 | 199.987 | ,, 850,075 | •" 170.003.949,025 | , 170.003.949,00 |
| 2. | Partai Golongan Karya | 7 | 84.972 | 850,075 | 72.232.572,900 | 72.232.573,00 |
| 3. | Partai Demokrasi ; -l:mtmresia:Petj'aangmr | 5, ., | 18.306., | 850,075, . | 66.565.972,950- , | 66.565.973,00. |
| 4. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 6 | 78.191 | 850,075 | 66.468.214,325 | 66.468.214,00 |
| 5. | Partai Demokrat | 6 | 62.663 | 850,075 | 53.268.249,725 | 53.268.250,00 |
| 6. | Partai Amanat Nasional | 3 | 46.078 | 850,075 | 39.169.755,850 | 39.169.756,00 |
| 7. | Partai Persatuan Pembangunan | 2 | 29.250 | 850,075 | 24.864.693,750 | 24.864.694,00 |
| 8. | Partai Keadilan Sej~tera : | 3 | 27.421 | 850,075 | 23.309.906,575 ., | 23.309.907,00 |
| 9. | Partai Nasional Demokrat | 3 | 27.407 | 850,075 | 23.298.005,525 | 23.298.006,00 |
| 10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | 20.932 | 850,075 | 17.793.769,900 | 17.793.770,00 |
| Jumlah | Jumlah | 50 | 655.207 | - | ,, 556.975.090,525 | 556.975.092,00 |


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

...

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- 1.

- Nama

... .

Jabatan

Ketua DPD /DPC

Alamat

- 2.

- Nama

Jabatan

Alamat

Sekretaris DPD /DPC

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.

2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran 2016 yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, ... .

DPD / DPC PARTAI ... .

Ketua

Sekretaris


DPD / DPC PARTAI ... .

.,. . . . . ...

0

... .

I

Materai

I

;

:

~

E

...

.,

(

...

)

(

...

)


LAMPIRAN III PERATURANBUPATITUBAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016.

## CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

...•...

Pada hari ini.. ... tanggal ... bulan ... Tahun ... , Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tu ban Nomor ... Tahun ... Tanggal ... , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC ... .

Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ... suara sah x Rp ... = Rp ... .

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai ... .ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

)

)

)

)

)

)

| 1. | ... | Ketua | ( ... ) |
|------|--------------------|------------|--------------------------------|
| 2 | •••••••••••••••• | Sekretaris | ( ... ) |
| 3 | ... | Anggota | ( ... ) |
| 4 | ... | Anggota | ( ... ) |
| 5 | •••••••••••••••• | Anggota | ( ... ) |
| 6 | ... | Anggota | ( ... ) |


•

LAMPIRAN IV PERATURANBUPATITUBAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016.

## CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

...

## DERITA ACARA

## SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR: ________________ .

Pada Harl...

Tanggal

bertandatangan dibawah ini :

Bulan

Tahun

yang

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban atas nama Bupati yang ditunjuk atas nama pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD / DPC Partai ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... sejumlah Rp ... ( ... ) dan Pihak kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban melalui Rekening Bank DPD / DPC Partai ... Kabupaten Tuban.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar ( SPM ) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dari Bendahara Umum Daerah diterima oleh DPC/DPD Partai Politik yang Bersangkutan.

PIHAKKEDUA

PIHAK PERTAMA

DPD /DPC PARTAI ... . KETUA

a.n. BUPATI TUBAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN

(

)

...


I

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016.

## CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

...

## LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ... . TAHUN ANGGARAN 2016

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar ... , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut:

| NO. | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI {RP) | KET |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog lnteraktif d. Sarasehan Dan e. Workshop | | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| | 1. Administrasi umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat | | | | |
| | 2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menvurat | | | | |
| | 3. Pemeliharaan Data dan Arsip | | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | | |
| C. | S ALD 0 ... | S ALD 0 ... | S ALD 0 ... | Ro... | Ro... |

KETUA

Mengetahui BENDAHARA

(

...

)

..

... •---••••••••••••••••••••••••••••••

•••••--•--•-••••••••••••••••

(

...

)

•••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

..

... .


..