KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 78 Tahun 2001 tentang KOMITE AKREDITASI NASIONAL (berlaku 21 Juni 2001)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2001 TENTANG
KOMITE AKREDITASI NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang akreditasi, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE AKREDITASI NASIONAL.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KAN menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan asesmen atas permohonan akreditasi;
- b. pelaksanaan proses akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan dan laboratorium;
- c. penetapan, perpanjangan, penundaan dan pencabutan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan dan laboratorium;
- d. pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi KAN terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala BSN merangkap anggota
- b. Skretaris
:
Deputi di lingkungan BSN merangkap anggota yang secara fungsional menangani sistem penerapan standar dan akreditasi
- c. Anggota
-
Wakil-wakil dari instansi Pemerintah,dunia usaha, konsumen, cendekiawan, dan kalangan profesional
Susunan ...
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Ketua KAN.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KAN didukung oleh sekretariat yang secara ex-officio dilakukan oleh unit kerja di lingkungan BSN yang secara fungsional menangani sistem penerapan standar dan akreditasi.
TATA KERJA
BAB III - TATA KERJA
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, KAN berpedoman pada Sistem Standardisasi Nasional dan pedoman-pedoman yang ditetapkan BSN.
- (2) KAN mengadakan rapat berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (3) KAN secara berkala memberikan laporan kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KAN dapat membentuk Panitia Teknis yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua KAN.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KAN berkoordinasi dengan BSN.
PEMBIAYAAN
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 8
Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan KAN dibebankan kepada Anggaran Belanja BSN.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Ketua KAN.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan yang menyangkut ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan KAN yang telah ditetapkan oleh Ketua KAN, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID BAB V ...