PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 12 TAHUN 2012
TENT ANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TOMOHON,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2013;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahf
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2011-2015;
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2012;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon. .
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2011-2015, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tomohon yang memuat penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun/
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2013 adalah dok:umen perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2013.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dok:umen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013, selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk k:urun waktu tahun 2013.
BAB II - SISTEMA TIKA
Pasal 2
RKPD Tahun 2013, disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam buk:u
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB III MASA BERLAKU

## Pasal 3

RKPD Tahun 2013 adalah dok:umen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun terhitung mulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

## BAB IV FUNGSI

## Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2013 berfungsi sebagai:
- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2013.
- b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renja SKPD dan RKA-SKPD Tahun 2013.
- (2) RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang teruk:ur clan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat/,P

## BABV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2013 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2013.

## Pasal 6

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon;17


Ditetapkan di Tomohon pada tan gal 10 Mei l012 WALi A TOMOHON,

EIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon padatanggal 11 Mei 2012 SEKRETARIS DAERAH,


Drs. ARNOLD POLI, SH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019