PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALINAN  BANGKA Nomor 15 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 28 Desember 2016)
Pasal 311
- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Oktober 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
## Dengan Persetujuan Bersama
## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA
## MEMUTUSKAN :
## Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
##
PENJELASAN
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp. 1.064.031.219.750,- 2. Belanja Daerah Rp. 1.126.620.715.975,- Surplus/(Defisit) Rp. (62.607.496.225,-) 3. Pembiayaan Daerah : - a. Penerimaan Rp. 62.607.496.225,- - b. Pengeluaran Rp. 0,- Pembiayaan Netto Rp. 62.607.496.225,- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan : Rp. 0.-
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 125.810.434.750,- - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 785.715.844.000,- 4. c. 5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 152.486.941.000,- - (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 38.130.001.000,- - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 9.510.786.950,- - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 5.076.651.000,- - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 73.092.995.800,- - (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : - (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : - a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 67.825.634.000,- - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 535.973.885.000,- - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 181.916.325.000,- - a. Hibah sejumlah - Rp. 0.- - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0.- - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 53.315.954.000,- - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,- - e. Bantuan keuangan dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,- - f. Dana Desa Rp. 51.955.343.000,- - g. Dana Insentif Daerah Rp. 47.215.644.000,-
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : - (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : - (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 600.905.440.050,- - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 525.715.275.925,- - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 445.213.712.250,- - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,- - c. Belanja subsidi sejumlah - Rp. 350.000.000,- - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 33.714.854.000,- - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.727.500.000,- - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 4.764.078.800,- - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 113.135.295.000,- - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,- - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 81.241.952.350,- - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 220.182.843.412,- - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 224.290.480.163,-
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : - a. Penerimaan sejumlah Rp. 62.607.496.225,- - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,- - (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) 6. Sejumlah Rp 62.607.496.225,- - b. Pencairan dana cadangan sejumlah 2. Rp. 0,- - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,- - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,- - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,- - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,- - (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan : - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,- - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,- - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,- - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah 2. Rp. 0,-
PENJELASAN
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBD ; |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; |
| 3 | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; |
| 5 | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; |
| 6 | Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; |

- 7 . Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

9. Lampiran IX daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

- (1) Dalam Keadaan Darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
- e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- g. Mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- h. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan
- i. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.15/2016)