Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN Nomor 19 Tahun 2017 tentang INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 18 September 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan program kemiskinan diperlukan data yang valid agar pelayanannya tepat sasaran dan terukur;
- b. bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Program Kartu Halsel Sejahtera yang merupakan salah satu langkah startegis penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan perlu adanya indikator atau kriteria yang dijadikan sebagai dasar dalam pendataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Halmahera Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerimtah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Thun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5294;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat DaerahSelatan Kabupaten Halmahera (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8 );
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan 2005 -2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
5. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Keluarga Miskin adalah ketidakmampuan keluarga/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar
8. Indikator Keluarga Misikn adalah criteria dalam kegiatan pengukuran keluarga miskin
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Kepala Daerah ini

## Pasal 3

Indikator Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah:

- a. Sebagai Pedoman Penetapan Keluarga Miskin di Kabupaten Halmahera Selatan
- b. Sebagai Pedoman Pendataan Keluarga Miskin di Kabupaten Halmahera Selatan

## Pasal 4

Hasil Pendataan Keluarga Miskin di Kabupaten Halmahera Selatan merupakan dasar perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan bagi Dinas, Badan, Kantor, Instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam pengentasan kemiskinan.

## Pasal 5

Hasil Pendataan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah:

- a. Sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan program Kartu Halsel Sejahtera (KHS);
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut program Kartu Halsel Sejahtera (KHS) .

## BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 18 September 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN

:PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN

NOMOR

:

19 TAHUN 2017

TANGGAL

:

18 SEPTEMBER TAHUN 2017

## INDIKATOR KELUARGA MISKIN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

| NO | ASPEK KEMISKIN AN | INDIKATOR KELUARGA MISKIN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aspek Penyebab Kemiskinan Penghasilan/daya beli | 1. Sumber penghasilan rumah tangga petani dengan luas lahan 0.5 ha. tani, nelayan, buruh bangunan, perkebunan, atau pekerjaan dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000 perbulan, |
| 2 | Aspek Penentu Kemiskinan : a. Aspek Pangan b. Aspek Sandang c. Aspek Papan | 2. Seluruh anggota keluarga tidak makan tiga kali dalam menkonsumsi daging/telur sebagai pauk paling kurang seminggu sekali, 3. Bahan bakar untuk m emasak sehari - hari adalah kayu bakar/arang, 4. Luas lantai bangunan tempat kurang dari 9 m 2 per orang, 5. Kondisi lantai sebagian besar tanah atau kayu/semen/keramik kondisi tidak baik/kualitas rendah, 6. Jenis dinding tempat tinggal agian besar terbuat dari berkualitas rendah/tembok tanpa yang sudah usang, 7. Tidak memiliki fasilitas buang air |
| 3 | Aspek Pendukung Kemiskinan a. Kesehatan b. Pendidikan c. Kekayaan d. Air bersih e. List rik | bersama dengan rumah tangga lain, 8. Tidak mampu atau mengalami untuk berobat ke tenaga medis, puskesmas atau yang pemerintah, 9. Salah satu anggota keluarga berumur 7 - 15 tahun tidak karena alasan ekonomi, 10. Tidak memilki tabungan/barang mudah dijual dengan nilai 500.000,seperti motor (kredit/ non kredit), emas, kapal motor, atau barang modal 11. Sumber air minum berasal dari |

buruh lainnya

sehari/Tidak tinggal

bambu/rumbia/kayu disubsidi

yang bersekolah

yang

Rp.

Tanah/perahu/sepeda terlindungi/sungai/air

| NO | ASPEK KEMISKIN AN | INDIKATOR KELUARGA MISKIN |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | hujan, 12. Sumber penerangan rumah tangga t idak menggunakan listrik. |

| Pejabat | Paraf |
|-----------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Bidang Pemerintahan | |
| Kepala Dinas Sosial | |
| Kepala Bapelitbangda | |
| Kabag Hukum | |

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA