PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 21 Tahun 2014 tentang PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (berlaku 7 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
: a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta menetapkan perubahan tarif tersebut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Tahun 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4 737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2004 tentang Tata Cara Parkir;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 07);
Memperhatikan : Berita Acara Kenaikan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor 551/273/414.053/ 2014;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARK.IR.
Pasal 1
- (1) Setiap pengguna jasa pelayanan tempat khusus parkir dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tarif retribusi tempat khusus parkir pangkalan truck untuk sekali parkir dan selama-lamanya 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, apabila dalam 1 (satu) hari lebih dari 4 (empat) jam dikenakan 2 (dua) kali tarif parkir :
1. Mobil Barang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
2. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- b. tarif retribusi tempat khusus parkir wisata untuk sekali parkir dan selama-lamanya 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari, apabila dalam 1 (satu) hari lebih dari 2 (dua) jam dikenakan 2 (dua) kali tarif parkir :
1. Kendaraan Bermotor :
- a. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- b. station wagon, sedan, jeep, pick up sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c. bus, truck sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Kendaraan tidak bermotor:
- a. sepeda sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
- b. becak sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah);
- c. dokar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- c. tarif retribusi tempat khusus parkir RSUD Dr. R. Koesma untuk 1 (satu) hari :
1. sepeda sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
2. sepeda motor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
3. station wagon, sedan, jeep, pick up sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- d. tarif retribusi tempat khusus parkir selain yang dimaksud pada huruf a, b dan c ditetapkan sebagai berikut :
1. Kendaraan Bermotor :
19. a . sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / hari;
- b. station wagon, sedan, jeep, pick up sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) / hari;
- c. bus, truck sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) / hari;
2. Kendaraan tidak bermotor :
23. a . sepeda sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) / hari;
- b. becak sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) / hari;
- c. dokar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) / hari;
Pasal 2
Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban untuk :
- a. melaksanakan Peraturan Bupati ini.
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka tarif retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
## Pasal4
Pasal 9
Pasal4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 1

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 7 Juli 2014

Penandatangan: BUPATI BAN,J, , ULHUDAI

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 7 J uli 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, 1