PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 95 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tambahan penghasilan pegawai Tahun 2015 sebagaimana surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang tanggal 6 Juni 2016 Nomor : 800/1137/35.73.403/2016 perihal Laporan Evaluasi Tambahan Penghasilan PNS Kota Malang, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
Menetapkan
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
14. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal I
b
7
Ketentuan ayat (3) huruf a angka 3, huruf angka 6, huruf c angka 2 dan huruf d angka 2 Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomor
Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak diberikan kepada:
- a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. Tenaga pendidik/guru/kepalasekolah/ pengawas sekolah/penilik sekolah/pamong belajar;
- c. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- d. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/ dititipkan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun;
- h. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- i. PNS pindahan dari instansi lain di tahun anggaran berjalan.
- (2) Bagi PNS yang memiliki beban kerja lebih yaitu pns yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dinilai melampaui beban kerja normal dapat diberikan tambahan penghasilan lebih berdasarkan beban kerja.
- (3) PNS yang memiliki beban kerja lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat eselon II, meliputi:
1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- b. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III, meliputi:
1. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Bagian Hukum;
2. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Bagian Organisasi;
3. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Bagian Umum;
4. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Bagian Hubungan Masyarakat;
5. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Inspektorat;
6. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
7. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
8. Pejabat Administrator/Pejabat eselon III pada Badan Kepegawaian Daerah.
- c. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV, meliputi:
1. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Inspektorat;
2. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Badan Kepegawaian Daerah;
5. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Bagian Hukum;
6. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Bagian Organisasi;
7. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Bagian Umum; dan
8. Pejabat Pengawas/Pejabat eselon IV pada Bagian Hubungan Masyarakat.
- d. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum, meliputi:
1. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Inspektorat;
2. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah;
5. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Bagian Hukum;
6. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum pada Bagian Organisasi;
7. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum tertentu pada Bagian Umum; dan
8. Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum tertentu pada Bagian Hubungan Masyarakat.
- (4) Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional Umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 7 dan angka 8 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA MALANG, ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 95

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 95 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

- A. PEJABAT PELAKSANA/PEJABAT FUGSIONAL UMUM TERTENTU YANG MEMILIKI BEBAN KERJA LEBIH PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
1. Ajudan Walikota Malang;
2. Sekretaris Pimpinan Walikota Malang;
3. Ajudan Wakil Walikota Malang;
4. Sekretaris Pimpinan Wakil Walikota Malang;
5. Sekretaris Pimpinan Sekretaris Daerah;
6. Pelaksana Tata Usaha
7. Pelaksana Kepegawaian;
8. Bendahara Pengeluaran;
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- B. PEJABAT PELAKSANA/PEJABAT FUGSIONAL UMUM TERTENTU YANG MEMILIKI BEBAN KERJA LEBIH PADA BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH
1. Pranata Humas;
2. Protokol;
3. Bendahara Pengeluaran;
4. Konseptor Sambutan;
5. Petugas Dokumentasi;
6. Penyusun Rekapitulasi Data Kepegawaian; dan
7. Petugas Peliputan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019