PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 19 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa bangunan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas maka harus diselenggarakan secara tertib dan diwujudkan sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis bangunan, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 dipandang perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya pembinaan dan peran masyarakat melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan dengan menarik retribusinya;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
SALINAN
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 76);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 1
'Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditeir, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan , yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- g. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badang untuk mendirikan suatu bangunan
8. h Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan.
- i. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan;
- k. Bangunan adalah segala bentuk bangunan yang menggunakan ruang;
- l. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian pekerjaan menggali, menimbung atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
- m. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- n. Garis Sempadan terbagi atas Garis Sempadan Jalan yaitu Garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan kiri jalan pada ruang pengawasan jalan dan Garis Sempadan Konstruksi Jembatan yaitu Garis batas luar yang diukur dari tepih pangkal jembatan tidak kurang 100 meter ke arah hulu dan ke arah hilir jembatan;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi daerah;
- r. penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
- s. Bangunan Pemerintah adalah segala bentuk bangunan seperti Gedung, Jalan, Jembatan, Drainase dan lainnya dikerjakan dengan dana yang bersumber dari pemerintah baik APBN, APBD dan dana pemerintah lainnya kecuali yang diperjanjikan lain oleh pemerintah,
- t. Bangunan Lama adalah segala bentuk bangunan yang telah dibangun lebih dari 5 (lima) tahun.
Pasal 3
'Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada wajib retribusi;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Bangunan Pemerintah kecuali yang diborongkan;
- (3) Pekerjaan yang diborongkan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dijadikan objek retribusi apabila biaya pemberian izin dicantumkan dalam Anggaran Biaya Pekerjaan/Kontrak;
- (4) Pemimpin Kegiatan wajib mencantumkan biaya pemberian izin dalam Anggaran Biaya Pekerjaan/Kontrak pada lingkup kerjanya.
Pasal 6
'Pasal 6
- (1) Pemberian izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas koefisien tarif;
- (2) Besarnya koefisien tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar sebagai berikut :
- (3) Garis sempadan jalan yang harus dipedomani :
- e. Penggunaan ruang sempadan jalan harus dengan izin penyelenggara jalan.
- (4) Garis sempadan Sungai dan Pantai yang harus dipedomani :
- a. Sungai sekurang-kurangnya
7. : ________________ Meter dari tepi sungai
- b. Pantai sekurang-kurangnya
9. : ________________ Meter dari tepi Pantai
- c. Penggunaan ruang sempadan sungai dan pantai harus dengan izin.
Pasal 8
| a. | Izin Mendirikan Bangunan Baru | 3% |
|------|--------------------------------------------------------|------|
| b. | Izin Memperbaiki dan Mengubah Bangunan | 1,5% |
| c. | Izin Mendirikan Bangunan yang dibiayai oleh Pemerintah | 2% |
| d. | Izin Bangunan Tower | 3% |
| e. | Izin Bangunan Reklame | 2% |
| f. | Izin Bangunan Sarana Ibadah dan sejenis | 0% |
- a. Jalan Nasional sekurang-kurangnya
- 15 Meter dari tepi jalan
- b. Jalan Propinsi sekurang-kurangnya
- 10 Meter dari tepi jalan
- c. Jalan Kabupaten sekurang-kurangnya
- 7 Meter dari As jalan
- d. Jalan Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya : 5 Meter dari As jalan
'Pasal 8
- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan harga dasar rata-rata Nilai bangunan sebesar :
| a. | Bangunan Mewah | Rp. | 350.000,- | /m2 |
|------|-----------------------------------------|-------|-------------|-------|
| b. | Bangunan Permanen Standar Baik | Rp. | 275.000,- | /m2 |
| c. | Bangunan Permanen Standar Biasa | Rp. | 200.000,- | /m2 |
| d. | Bangunan Semi Permanen | Rp. | 150.000,- | /m2 |
| e. | Bangunan Rumah Panggung Mewah | Rp. | 300.000,- | /m2 |
| f. | Bangunan Rumah Panggung Biasa | Rp. | 50.000,- | /m2 |
| g. | Bangunan Los/Kios | Rp. | 150.000,- | /m2 |
| h. | Bangunan Pelataran | Rp. | 100.000,- | /m2 |
| i. | Bangunan Pagar Besi s/d 150 cm | Rp. | 75.000,- | /m1 |
| j. | Bangunan Pagar Besi lebih dari 150 cm | Rp. | 100.000,- | /m1 |
| k. | Bangunan Pagar Tembok s/d 150 cm | Rp. | 50.000,- | /m1 |
| l. | Bangunan Pagar Tembok Lebih dari 150 cm | Rp. | 75.000,- | /m1 |
| m. | Bangunan Tower | Rp. | 100.000,- | /m3 |
| n. | Bangunan Reklame | Rp. | 50.000,- | /m2 |
(2)
Spesifikasi teknis bangunan terkait dengan ayat (1) selanjutnya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 9
'Pasal 9
- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan :
- a. Bangunan Gedung yaitu dengan mengalikan harga dasar sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dengan koefisien Pasal 6 ayat (3) dengan luas lantai bangunan;
- b. Bangunan Pagar yaitu dengan mengalikan harga dasar sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf i sampai dengan huruf l dengan koefisien Pasal 6 ayat (3) dengan panjang bangunan;
- c. Bangunan Tower yaitu dengan mengalikan harga dasar sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf m dengan koefisien Pasal 6 ayat (3) dengan Volume Bangunan;
- d. Bangunan Reklame yaitu dengan mengalikan harga dasar sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf n dengan koefisien Pasal 6 ayat (3) dengan Luas Papan Reklame;
- e. Bangunan yang dibiayai oleh Pemerintah yaitu dengan mengalikan Nilai Kontrak setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai dengan koefisien Pasal 6 ayat (3) atau sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Biaya Pekerjaan/Kontrak;
- f. Bangunan Lama yaitu dengan mengalikan harga dasar sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dengan koefisien Pasal 6 ayat (3) dengan luas lantai bangunan dengan dispensasi pengurangan 25% sampai dengan 75 % sesuai dengan usia dan kondisi bangunan;
- g. Penggantian IMB yang hilang/Rusak dikenakan biaya sebesar 10 % dari nilai IMB;
- h. Biaya Balik Nama IMB dikenakan biaya 10 % dari nilai IMB;
- (2) Besarnya Biaya Administrasi dipungut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk bangunan dengan luas lebih dari 200 m2, sedangkan yang kurang dari 200 m2 dipungut biaya Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) yaitu untuk Biaya Formulir dan pendaftaran, biaya pembuatan peta situasi, biaya pemeriksaan gambar konstruksi dan biaya pengawasan.
Pasal 16
'Pasal 16
- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang, dan bila sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran tersebut wajib retribusi belum melunasi retribusinya maka dikeluarkan Surat Teguran / Peringatan yang Kedua, bila hingga 30 (tiga puluh) hari teguran kedua tidak diindahkan maka Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran / peringatan yang ketiga;
- (3) Dalam hal wajib retribusi telah ditegur sebagaimana Pasal 16 ayat (2) dan teguran tersebut tetap tidak diindahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari maka dapat dilakukan pembongkaran paksa oleh pejabat yang berwenang atas bantuan Polisi Pamong Praja dan atau Kepolisian;
4. (4). Tindakan sebagaimana Pasal 16 ayat (3) tidak berlaku bila wajib retribusi menunjukkan itikat baik dengan kesediaan untuk mengangsur/menyicil tagihan retribusinya berdasarkan kesepakatan dengan Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan.
Pasal 19
'Pasal 19
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah).
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Maros Pada tanggal,

Penandatangan: ## SEKRETARIS KABUPATEN , ## Drs.H.MUSLIMIN ABBAS, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 580 010 809 ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 19 TAHUN 2005

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001

Penetapan: Ditetapkan di Maros Pada Tanggal,

Penandatangan: BUPATI MAROS , ## H.A NADJAMUDDIN AMINULLAH