Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pcncalonan, Pelantikan dan Pemberhcntian Kepala Desa dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pcncalonan, Pelantikan dan Pemberhcntian Kepala Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pcngangkatan dan Pelantikan Kepala Desa.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembcntuk:an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republilt Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagairnana t.elah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, TBD'lhaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republilt Indonesia Tahun 2004 Hom.or 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sehagaimaua tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahuu 2004 tcntang Perimbangan Keuangau Antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembarau Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa ata.u dipilih/ diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tat.a Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepa]a Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 06).
MEMUTUSKAN
PBRATURAII BUPATI TBIITAIIG PBTVBJUK PBLI-KSUAAJI TATA CARA PBIICALOIIAII, PBIIILIJIAII, PBIIGAIIGKATAII
llenetaplam : DAB PBLA1ITIKAll KBPALA DB8A.
•
.
'
.
Pasal 20
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembcntuk:an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republilt Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagairnana t.elah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, TBD'lhaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republilt Indonesia Tahun 2004 Hom.or 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sehagaimaua tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahuu 2004 tcntang Perimbangan Keuangau Antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembarau Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa ata.u dipilih/ diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tat.a Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepa]a Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 06).
MEMUTUSKAN
PBRATURAII BUPATI TBIITAIIG PBTVBJUK PBLI-KSUAAJI TATA CARA PBIICALOIIAII, PBIIILIJIAII, PBIIGAIIGKATAII
llenetaplam : DAB PBLA1ITIKAll KBPALA DB8A.
•
.
'
.
BABI
KBTEIITUAII UIIUII
Pual 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :
1. Pemerintah Daerah adalah Pcmerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditet.apkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Ca.mat sebegai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Dcsa ada)ah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bat.as-bat.as wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati da1am sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pcmerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalarn mengatur clan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihonnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesa.tuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pcrangkat Desa sebagai unsur pcnyelenggara pemcrintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang men1]&gt;akan perwujudan demokrasi dalam pcnyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD be:rsama Kepala Desa.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pcndidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Dusun adalah hagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan k.erja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kcpala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan.
15. Pega.wai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
.
.
-
1
4
16. calon adalah Warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan pcnjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Caton Kepala Desa.
17. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalaro pemilihan Kepala Desa.
18. Penjaba.t Kepala Desa adalah seorang Pejaba.t yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalaro kurun waktu tertentu.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan Pengangkatan dan Pcmberhentian Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
21. Hak pilih adalah hak yang dimilikj pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Caton dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
24. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepa)a Desa.
BABU
PAIOTIA PBIIILIIIAll
BapanKNata Pembentulam Panltia PftmiUJwn
Pual 2
- (1) Untuk pelaksanaa.n Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan dimaksud pada Ayat (1) adalah:
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Bendahara merangkap anggota;
- e. Anggota. yang jumlahnya disesuaiksn dengan kebutuhan.
.
.
I""'\
I\_
5
- (4) Jumlah anggota Panitia Pemilihan dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali jnmlah anggota BPD dit.ambah 1 (satu) clan paling banyak 4 (em.pat} kali jumlah BPD ditambah 1 (satu}.
- (5) Penentuan susunan keanggotaan Panitia pemilihan dilaksanakan melalui rnusyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan format Surat Keputusan sebagaimana tersebut da)arn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupa.kan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Anggota Panitia dapa.t mengundurkan diri dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua Panitia Pemilihan disertai alasan-alasa.n yang jelas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa.
4. (7} Untuk mengisi kekosongan anggota yang mengundurkan diri rbagairnana dimaksud pada ayat (6}, maka selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan bersama anggota segera mengganti/menunjuk anggota penggantinya yang berasal dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

## BapaaKedua Tupa Paaitia PemtJlh·n

## Pual3

- (1} Secara umum Tugas Panitia Pemilihan, antara lain sebagai berikut:
- a. Melakukan penjaringan dan penyaringaD Baka] Calon Kepala Desa;
- b. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- c. Melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon clan menetapkan sebagai calon Kepala Desa;
- d. Mengajukan calon yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- e. Mengajukan rencana biaya Pemilihan Kcpala Desa;
- f. Melaksanakan pendaftaran pcmilih;
- g. Mengesahkan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap;
- h. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daft.ar pemilih yang disahkan;
- i. Mengatur peleksanaan kegiatan perkenalan dan penyampaian program Calon Kepala Desa yang berhak. dipilih;
- j. Menetapkan jadual pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan format contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiranbdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- k. Menyiapkan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
1. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;


(2)

6

- m. Membuat Berita Acara semua kegiata.n pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- n. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan laporan pcrtanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada BPD.

Secara khusus Tugas Panitia Pemilihan, antara Jain sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan pcrsiapan, meliputi :
- 1) Rapat Pembahasan dan penetapan program kerja meliputi tahap persiapan, penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban, dengan format contoh program kerja sehagaimana tersebut daJam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- 2) Rapat Pembahasan ta.ta tertib yang memuat mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan pemungutan clan penghitungan suara dan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang› Undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- 3) mengRdakan sosialisasi, Agar masyarakat memaha.mi ket.entuan mengenai pelaksana.an Pemilihan Kepala Desa, yang dapat berupa pertemuan di Balai Desa atau tempat lain dan dalam bentuk Iainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Ra.pat pembahasan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepa]a Desa.
- b. Berkaitan dengan persiapen pendaftaran pemilih, meliputi:
- 1) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dimulai dengan kegiatan pengumuman pendaft.aran pemilih secara tertulis (melalui RT/RW setempat, pemasangan papan pengumwnan) dan secara langsung (melah.ri siaran keliling).
- 2) Sebelum pelaksa.naan pendaftaran pemilih, petugas pendaftar perlu diberikan pembekalan cara pendaftaran, wilayah pendaftaran, pengisian blanko pendaftaran dan laporan basil pendaftaran.
- 3) Pendaftaran pemilih harus dilakukan dari rumah ke rumah dan untuk memudahkan pendaftaran, petu.gas pendaftar dapat didanipingi oleh Kepala Dusun atau Ketua 'frr/RW.
- 4) Pendaftaran meliputi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat (Contoh Format terlampir). 5)
11. Hasil pendaftaran dituangkan dalarn bentuk rekapitulasi daftar pemilih sementara dan diumumkan dalam papen pengumuman yang tadape.t di Balai Desa dengan format contoh rekapitu1asi daftar pemilih sebagaimana teraebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

1

7

- 6) Terhadap warga yang belum terdafta:r karcna sesuatu hal, dapat dituangkan dalem rckapitulasi daftar pemilih tambahan.
- 7) Pengesahan daftar pemilih sementara dan tambahan d.itandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan diumumkan dalam papan pengumuman yang terdapat di Ba1ai Desa.
- 8) Rekapitulasi daftar pemilih sementara dan tambahan ditetapkan menjadi daftar hak pilih tetap.
- 9) Pengesahan daftar pemilih tetap ditanda t.angani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta Calon Kepala Desa.
- 10) Penandatanganan daft.ar pemilih tetap dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (H-3) jam 18.00 WIB.
- 11) Dengan telah disahkannya daftar pemilih tetap, maka tidak cliperbolehkan lagi adanya pemilih tambahan.
- 12) Daftar pemilih tetap merupakan dasar untuk membuat undangan/panggilan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- c. Berkaitan dengan pendaftaran Calon Kepala Desa, meliputi;
- 1) Membuat pengumuman dan menguonimkan kepada masyarakat tentang pendaftaran Baka! Calon Kepala Desa.
- 2) Menerima pendaftaran Baka! Calon Kepala Desa.
- 3) Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- 4) Melaporkan basil penelitian kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- d. Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan, meliputi:
- 1) Mcnetapkan jadual Pemilihan Kepala Desa.
- 2) Mempersiapkan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih tetap yang d.isahkan.
- 3) Mengatur pelaksanaan perkenalan dan penyampaian program Calon Kepala Desa.
- 4) Menyiapkan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- 5) Membuat Berita Acara setiap tahapan pelaksa.naan Pemilihan Kepala Desa.
- e. Berkaitan dengan pembiayaan dan pertanggung jawaban yaitu mengajukan rencana biaya Pemilihan clan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- f. Berkaitan Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, meliputi :
- 1) Menjamin agar tata kehidupan demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan t.eratur;
- 2) Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

8

- (3) Dalam melaksanakan tugas sr.bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) harus bersifat adil, jujur dan tidak memihak.

## BABm PBIICALOBAII KBPALA. DBSA

## Raglan Keeata

## PeDplll1UIUUl Pendaftan.a

## Pual 4

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan secara tertulis maupun siaran keliling;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud Ayat ( 1) memuat waktu, tempat dan syarat-syarat pendaftaran.

## Bapu,Kedaa

## Keteataan Peadaftaraa daa Penyuatan Caloa Kept.la Deaa

## Pua1 s

- ( 1) Pcrmohonan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis (ditulis tangan sendiri) di atas materai secukupnya dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) pada saat penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud Ayat (1), Calon harus hadir aecam pribadi dan tidak diwakilkan.
- (3) persyaratan pendaftaran calon kepala desa. sebagaimana dimaksud Ayat (1), antara lain scbagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pemyataan dari yang bersangkutan;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dibuktikan dengan sura.t pemyataan dari yang bersangkutan;
- d. Serendah rendahnya berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/ atau sederajat dan berijasah SD bagi bakal calon yang pernah menduduki jabatan di bidang Pemerintahan sekurang-lrurangnya 8 (delapan) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatannya;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pe.da saat pendaftaran dilakukan, dibuktikan dengan tanda bukti yang sah;


9

- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Dcsa, dibuktikan dengan surat pemyataan dari yang bersangkutan;
- g. Penduduk Dess. setempat atau telah bertempat tinggal sekurang-kuran.gnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus;
- h. Tidak pemah dihukum penjara. karena melakukan tmdakan pidana kejahatan paling singka.t 5 (lima) tahun dan/ atau tidak pemah melakukan kejahatan yang berulang-ulang, dibuktikan dengan surat keterangan dari inst.ansi yang berwenang dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri;
1. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan huk:um tetap;
- j. Behnn pemah menjabat sebagai Kepala Dess. paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- k. Sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas dan Keterangan bebas narkoba yang dikcluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sclain harus memenuhi persyaratan sebagimana tersebut pada Ayat (3), juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan Instansi lnduknya, yaitu antara lain :
- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerint.ah Non Departemen/Sekreta.ris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Pusat;
- b. Gubemur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi;
- c. Bupati bagi Pegawai Negcri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
- d. Kepala Kantor Wilayah Dcpartemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil lnstansi Vertikal.

(5)

- Apabila tidak terdapat Bakal Calon yang bcrijasah SLTP sebagaimana dimaksud dalatn Ayat (2) huruf d setelah diumumkan 2 (dua) kali dengan tenggang waktu pengumuman I selama 14 (Empat Belas) hari dan pengumuman II selama 7 (Tujuh) hari, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menurunkan persyaratan pendidikan setingkat lebih rendah yaitu berijasah Sekolah Dasar (SD).
- (6) Apabila pada saat pendaftaran ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah tentang tanggal lahir/usia Baka) Calon sebagaimana diroaksud dalam Ayat (2) huruf e, maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir / usia adalah tanggal kelahiran sebagaimana tercantum dalam tanda bukti yang penerbitannya paling awal.


I""'\

- (7) Jika terdapat kekeliru.an/ketidaksamaan data identitas diri maka yang bersangkutan wajib menunjukkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan dilegalisir oleh Camat.
- (8) Baka! Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalain Ayat (3) dan Ayat (4) oleh Panitia Pemilihan diserahkan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.
- (9) Jumlah Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (Dua) orang clan sebanyak-banyaknya 7 (Tujuh} orang. Apabila Bakal Calon Kepala Desa jumlahnya lebih dari 7 (Tujuh) orang, maka perlu diadakan penyaringan..
4. ( 10) Penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (9) berupa ajian tlilis dan pidato;
5. ( 11) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengajuka.n saksi-saksi kepada Panitia untuk diterbitkan surat Penetapan sebagai saksi dengan format Surat Keputusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagl·nKetip Leplfalr Qasah

## Pua) 6

ljasah sebagai salah satu persyaratan pendaftaran calon Kepala desa harus dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ijasah SD/SLTP/SMU/SMK yang dikeluarkan oleh Sekolah Swasta (lokal), dilegalisir oleh Sekolah yang mengeluarkan ijasah dan diketahui atau dilruatkan oleh Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan di mana Sekolah tersebut berada.
- b. ijasah Madrasah Swasta (MI/MTs/MA) clan PGA Swasta (lokal), dilegalisir oleh Pejahat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama di mana Madrasah atau PGA tersebut berada.
- c. Apabila Sekolah yang mengeluarkan ijasah Baksi Calon telah bu bar, maka yang berwenang melegalisir ijasah adalah Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendiclikan (Bagi SD /SLTP / SMU / SMK) atau Pejabat yang berwenang pada Kantor Departemen Agama (Bagi Madrasah dan PGA) dimana Sekolah tersebut berada.


## BagfaaKeempat Yug berbak dan tic:lak berbak uatull: meajadl Ca.Ion Kepala Desa

## Pual 7

- (1) Yang berhak menjadi calon Kepala Desa, antara lain sebagai berikut :
- a. Masyarakat umum yang mcmenuhi persyaratan sebagimana dimaksud da1am Pasal 5 ayat (3).
- b. Anggota TNI, POLRI clan PNS setelah mendapatkan ijin tertulis/ surat keterangan dari lembaga yang berwcnang clan memenuhi persyaratan sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- c. Kepala Desa yang berasal dari PNS, yang baru menjabat 1 {satu) kali masa jabatan setelah mendapatkan surat keterangan persetl.tjuan dari Bupati, dan tetap menjabat sebagai Kepala Desa hingga akhir mesa jabatannya;
- d. Kepala Dcsa yang berasal dari PNS/Non PNS/umum, yang baru menjabat 1 (satu} kali masa jabatan dan tetap menjabat sebagai Kepala Desa hingga akhir masa jabatannya serta wajib cu.ti selama kunm waktu masa kampanye dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara dengan contoh format surat izin cuti oleh Kepala Desa yang bersangkut.an dan format surat pemberian izin cuti dari carnet sebegairnana tersebut daJam Lampiran dan merupakan hegian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- e. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pumawirawan TNI clan Pumawirawan POLRI yang memenuhi persyaratan sebagirnana dimaksud dalain Pasa15 ayat (3).
- f. Tenaga Honorer yang menerima gaji dari anggaran negara yang memenuhi persyarata.n scbagimana dimakaud delam Pasal 5 ayat (3) clan mcmbuat surat pcmyataan mengundurkan diri c1ari Tenaga Honorer.
- (2) Yang tidak berhak menjadi calon Kepala Oesa, ant.ara lain sebagai berikut:
- a. Warga Masyarakat yang tidak memenuhi Syarat sebagaimana tersebut dalatn dalrun Pasal 5 ayat (3);
- b. Sekretaris Desa PNS yang diangkat berdasarkan Peraturan Pcmerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa. menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebelum mass. jabatan sebagai Sekretaris Desa mencapai 6 (enam) tahun;
- c. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- d. Kepala Dess. dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat dan/atau tidak atas pennintaan sendiri scbelum masajabatannya berakhir.

## BABIV PEMDJRO KEPALA DESA

## Baghan Keaatu Pelaban··n P.mtllb·a

## Pual 8

- (I) Paling lam bat setelah BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat Desa tent.ang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tempat-t.empat terbuka yang berisi nama-nama Calon yang berhak dipilih dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa harus bersifat LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia).
- (3) Pemilihan Kepa]a Desa dilaksanakan menggunakan kartu suara.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan, Panitia sudah harus menyaD1.paikan sUl'8.t undangan kepada para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Undangan/Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disampaikan kepada yang berhak disertai dengan tanda terima. Apa.bila yang berhak tidak dapa.t ditemui, maka dapat disampaikan me1alui keluarga dan/atau orang lain yang menyampaikan secara cepat kepada yang berhak.
- (6) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberi nomor urut sesuai dengan nomor urut daftar pemilih tetap.
- (7) Bagi pemilih yang mempunyai hak pilih yang belum menerima undangan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat melapor/mengurusi pada Panitia Pemilihan.
- (8) Setiap pemilih hanya diperkenankan memberikan satu suara clan tidak boleh diwskilkan kepada orang lain dengan alasan apapun juga.
- (9) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa., Panitia Pemilihan menyediakan :
- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak clipilih pad.a bagian bawahnya ditand.atangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemmhan sebagai tanda surat suara yang sah.
- c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang ukurannya dises1 raikan dengan kebutu.han.
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
- e. Alat pencoblos didalam bilik suara.

- g. Menyediakan fasilitas bagi Pemilih (termasuk alat anglrutan apabila tempat pelaksanaan pemilihan jauh dari tempat tinggal pemilih).
2. ( 10) Bentuk. dan model serta ukuran SUl'at suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. ( 11) 2 (Dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia menetapkan sebagai hari tenang.
- (12) Pada saat hari tenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) semua calon tidak diperkenankan mengadakan kegiatan.
- (13) Semua pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan yang pembersihannya dilalrukan oleh Panitia Pemilihan.

## Ballan1'eclaa Pemilib

## 9

Yang berhak memilih dalain Pemilihan Kepala Desa adaJah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dibuk.tikan dengan e-KTP atau Kartu Keluarga.
- b. Berusia 17 (tujuh belas} tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah kawin.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum t.etap;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman; dan
- e. Tidak sedang terganggu jiwanya.

## BABIV

## IIUATAII KAIIPAIIYE

## Pua110

- ( 1) Selain kampanye dialogis, dapat dilalrukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Oalam pelaksanaan Kampanye dimaksud pada Ayat (1) dilarang:
- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pemhukaan UUD 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya;
- c. Menghasut atau menga.du domba perseorangan dan atau k.elompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaaan kekerasan kepada seseorangan dan atau kelompok masyarakat;


- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

## BABV

## PELAKSAlfAAR PEIIU.NGUTAJI SUARA

## Raglan Keaata Suara

## Wakta. clan Tellipat ~labanaan Pem11Dg11tan

## Pual 11

- (1) Dalarn hal penentuan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan agar memberitahukan dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditempatkan pada satu tempat yang memenuhi syarat.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dim.ulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara clilakukan da1ain bilik tertutup.
- (5) ,Jumlah bilik suara sebagaimana climaksud pada Ayat (4) disesuaikan dengan banyaknya pemilih clan kondisi lapangan.

## BagisnKeclua

## Tata Tertib Pfi!Jabanaan Pemllllptan Suara

## Paul 12

Tata tertib pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa antara lain, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- b. Pada saat Pemilihan, Calon yang berhak dipilih menempati tempat duduk secara berdampingan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh pemilih.
- c. Pakaian Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada saat pemilihan harus rapi, sopan dan tidak berlebihan.
- d. Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak hadir ditempat pemilihan tanpa ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka yang bersangkutan ditunggu selama 1 (satu) jam dan selanjutnya jika dalain waktu tersebut yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka seba.gai gantinya dapat ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran lOR.
- e. Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir ditempat pemilihan karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah, make sebagai gantinya dapat ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 1 OR.


- f. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Ketua Panitia memberikan sambutan tentang nama-nama Caton Kepala Desa yang berhak dipilih, hak dan kewajiban serta larangan bagi pemilih dan memberikan himbauan kepada segenap pemilih yang haclir untuk menggunakan hak pilihnya.
- g. Panitia membuka kotak suara clan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali dan mengunci kotak suara.
- h. Panitia mempersilahkan kepada para saksi untuk menempati tempat yang telah disediakan.
- i. Panitia mempersilahkan kepada petugas untuk menempati posisinya masing-masing terutama petugas pintu masuk, petugas penerima surat undangan clan petugas yang memberikan kartu suara.
- j. Panitia mempersilahkan kepada Pemilih untuk masuk dan mempergunakan hak pilihnya.
- k. Para pemilih agar masuk pintu yang telah diatur oleh panitia, pengaturan pintu masuk bisa dibuat menurut jumlah dusun, sehingga para pemilib diarahkan melewati pintu yang telah cliberi tulisan dusun/tanda/ bendera sesuai dengan wama pada sw-at undangan yang disampaikan kepa.da pemilih.
1. Pemilih yang hadir memberikan surat undangan kepada Panitia untuk clitukar denga 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan.
- m. Setelah menerima surat suara, pemilih dapat memeriksa atau meneliti surat suara clan apabila surat suara dalam keadsan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menycrahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- n. Pencoblosan surat suara dilaksanakan daJam bilik suara. dengan menggunakan alat yang discdiakan oleh Panitia Pemilihan.
- o. Pemilih yang keliru mencobloskan sw-at suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- p. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kcdalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan t.erlipat.
- q. Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berha.k dipilih.
- r. Seorang pemilih yang berhalangan haclir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara apa.pun.
- s. SeteJah semua pemilib menggunakan hak pilihnya, Panitia membuat Berita Acara tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara yang ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa dan Saksi.
- t. Calon kepala Deaa yang bcrhak. dipilih, dapat meninggaJkan tempat atau menunggu hingga selesainya pelaksanaan penghitungan suara.


## -pinKetlp Qaoram Pe111illban

## Pual 13

- ( 1) Pemilihan dilaksanakan dengan dihadiri oleh sekurang› kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Penentuan jumlah quorum ditentukan pada saat penghitungan suara akan dimulai (dapat dilihat pe.da daftar pemilih yang telah menggunakan hale pilihnya).
- (3) Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, pelaksanaan penghitungan ditunda paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan quorum 1/2 (satu per dua) dari jumlah pemilih.
- (4} Apabila pada waktu penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Oesa, quorum tetap belum tercapai, maka pclaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.

## BABVI PELAKSAllAAllf PBllo-m-TU■GLYPH(cmap:df00)AJI SU.ARA

## Pual 14

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia memberikan penjelasan kepada para saksi dan pemilih yang hadir tentang sah tidaknya surat suara.
- (2) Suara dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila :
- a. Tidak memakai Surat Suara yang telah ditentukan.
- b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada Surat Suara.
- c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
- d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.
- e. Menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan.
- f. Mencoblos diluar kotak tanda gambar yang telah disediakan.
- g. Mencoblos Surat Suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- h. Tidak terdapat coblosan pada surat suara.
- (3) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan membaca surat suara serta menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir clan siap ditempat yang tclah disediakan.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui surat suara yang telah diberikan oleh pemilih dan d.itulis d.ipapan penghitungan, sehingga dapat dilihat dengan jclas oleh eemua pemilih yang hadir.


- (5) Pembacaan penghitungan surat suara oleh Panitia sebagaimana dimakRud Ayat (3) dibacakan secara tegas dan jelas serta ditunjuk:kan kepada para saksi.
- (6) Setclah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dan diumumkan scbagai calon terpilih.
- (7) Berita Acara Pemilihan juga ditanda tangani oleh semua calon yang berhak dipilih dan saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih.
- (8) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi yang meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses perhitungan suara selesai, maka. Ketua Panitia Pcmilihan berhak meneruskan perhitungan suara dan menyatakan bahwa proses perhitungan suara dinyatakan sah dan dituangkan dslam Serita Acara.
- (9) Setclah penghitungan suara selesai Panitia mengumumkan hasil Pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

## BAB VD PBNfi.APAlf CAI.OR TBRPILIII

## Pua! 15

- ( 1) Calon Kepala Oesa yang dinyatakan tcrpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (sa.tu) orang calon yang berhak dipilih mcndapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, rnake diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang memperolch jum)ah dukungan suara terbanyak dcngan jumlah yang sama tersebut.
- (3) Pem.ilihan ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana climaksud pada Ayat (3) hasilnya tetap sama, maka dilakukan pemilihan ulang kembali sampai ada Calon yang mempunyai dukungan suara terbanyak.

## BABVDI PaGAIIGKATAII DAR PBL&amp;IITIKAII KBPALADB&amp;A

## Pual 16

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.


- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih, selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampa.ian basil Pemilihan dari BPD.
- (3) Setelah diterbitkan Kcputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (Lima Belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (4) Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah/bcrjanji menurnt egamanya dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, para anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat.

## BABIX PBIIBIAYAAII

## Pua.I 17

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan nyata yang diperlukan.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
- a. Administrasi dan pengumuman ;
- b. Pendaftaran pemilih;
- c. Pembuatan undangan/panggilan, bilik pemungutan suara, kotak suara dan surat suara ;
- d. Honorarium Panitia ;
- e. Biaya konsumsi dan biaya rapat ;
- f. Honorarium petugas yang lain ;
- g. Biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pcmilihan Kepa]a Dess..
- (3) Biaya Pemilihan kepala Desa dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ;
- c. Sumbangan dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat;
- d. Usaha Desa lainnya yang sah.
- (4) Selain pembiayaan sebagaimana tersebut pada Ayat (3), maka dengan persetujuan BPD, Caton kepala Desa yang behak dipilih dapat clibebani sebagian biaya pelaksanaan Pemilihan.


•

## BABX

## PBIIJABAT OPAi.A DBS&amp;

## Pual 18

Jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, maka diangkat Penjabat Kepa1a Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa clitetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- b. Dalain hal Keputusan Bupati tentang pengangkatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pa.da huruf a behun ~ maka C.amat menerlitkan swat perintah lcrpeda Sekretaris Desa meqjadi Pclaksana Tupa Kepa)a Desa.
- c. Mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Camat dengan cara musyawarah mufakat dan apabila tidak mencapai kata mufakat, maka Camat dapat menunjuk dan mengusulkan Penjabat (Pj.) Kepa1a Desa. Adapun peserta musyawarah mufakat terdiri dari Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- d. Penjabat Kepala Desa sebe.gaimana dimaksud pada huruf c dapat berasal dari mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat atau Pcgawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-lak:i dan perempuan.
- e. Tokoh masyarakat ~hagaimana dimaksud pada huruf d, adalah mereka yang :
- 1) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia dan taat kepada Pemerintah, UUD 1945, Negara dan Pancasila;
- 3) Berkelakuan baik, jujur, adil, bijaksana dan tidak pcm.ah melakukan tindakan tercela;
- 4) Tidak sedang dalmn proses pemeriksaan/ penyidikan yang berwajib atau tidak dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana;
- 5) Memiliki kemampuan, menguasai, memahami dan mempunyai pengalaman dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 6) Mcmatuhi nonna-norma yang ada dslam 1Jl8.syarakat; 7) Sehat jasmani dan rohani.
- f. Pengusulan penjabat Kepa]a Desa oleh Camat kepada Bupati, harus melampirkan Berita Acara Rapat dan Daftar HadirRapat.
- g. Seseorang yang telah diusulkan untuk menjadi Penjabe.t Kepala Desa dan tclah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, tidak diperkenankan mengundurkan diri dari jabatannya sampai dengan selesainya pelaksa.naan Pemilihan KepaJa Desa dan/atau sampai dilantilmya Kepala Desa yang baru , kecuali meninggal dunia atau sakit yang berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa.

- h. Masa jabatan Penjabat Kepala Desa selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya dan atau Kepala Desa hasil pemilihan telah dilantik.

## BAB.xi KBTBRTUAII PBNOTUP

## Pua! 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, roaka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pua1 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada t.anggal ~ ('. i1 PR 2013


Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 9 1\ Pi~ 2 J .i '3

SBKRBTARIS DABRAH KABUPATD SITUBOtmO,


BBRITA DA.BRAH KABUPATBlf SITUBO.&amp;O&gt;O TAHUJI 2013 lfOMOR ll/

| TGL | UNIT KERJA | PARAF |
|-------|--------------|---------|
| | s Q,t,:1?1 | |