PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 29 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL (berlaku 7 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan dalam rangka efektifitas pelayanan perijinan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal;
Mengingat
:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 112 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 82);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 61);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 61) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan sebagai berikut:
1. izin penyelenggaraan kursus;
2. izin apotek;
3. Izin penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;
4. izin toko obat;
5. izin praktik bidan;
6. Izin kerja bidan;
7. Izin penyelenggaraan optikal;
8. surat terdaftar pengobat tradisional.
9. izin prinsip;
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
12. kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (Kartu PJTBU).
13. izin pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
14. izin penampungan calon tanaga kerja Indonesia.
15. izin lokasi;
16. izin penggunaan pemanfaatan tanah.
17. izin gangguan/Hinder Ordonnantie (HO);
18. izin prinsip penanaman modal;
19. izin prinsip perluasan penanaman modal;
20. izin prinsip perubahan penanaman modal;
21. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
23. Izin pementasan hiburan/keramaian/tontonan/ undian dan sejenisnya;
24. Izin pemasangan reklame;
25. izin usaha pertanian/izin mendirikan perusahaan penggilingan padi (huller);
26. izin usaha perikanan;
27. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
28. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
29. Tanda Daftar Gudang (TDG);
30. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
31. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
32. Izin Usaha Penyelenggaraan Pasar Tradisional (IUPPT);
33. Tanda Daftar Industri (TDI);
34. Izin Usaha Industri (IUI);
35. perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA); dan
36. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan sebagai berikut:
1. izin penyelenggaraan kursus;
2. izin apotek;
3. Izin penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;
4. izin toko obat;
5. izin praktik bidan;
6. Izin kerja bidan;
7. Izin penyelenggaraan optikal;
8. surat terdaftar pengobat tradisional.
9. izin prinsip;
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
12. kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (Kartu PJTBU).
13. izin pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
14. izin penampungan calon tanaga kerja Indonesia.
15. izin lokasi;
16. izin penggunaan pemanfaatan tanah.
17. izin gangguan/Hinder Ordonnantie (HO);
18. izin prinsip penanaman modal;
19. izin prinsip perluasan penanaman modal;
20. izin prinsip perubahan penanaman modal;
21. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
23. Izin pementasan hiburan/keramaian/tontonan/ undian dan sejenisnya;
24. Izin pemasangan reklame;
25. izin usaha pertanian/izin mendirikan perusahaan penggilingan padi (huller);
26. izin usaha perikanan;
27. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
28. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
29. Tanda Daftar Gudang (TDG);
30. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
31. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
32. Izin Usaha Penyelenggaraan Pasar Tradisional (IUPPT);
33. Tanda Daftar Industri (TDI);
34. Izin Usaha Industri (IUI);
35. perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA); dan
36. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
Pasal 11
- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang masih diproses oleh SKPD terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.
Dihapus.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 7 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 7 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

Distribusi: BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 29 Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001