PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 35 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SA.KIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka Peraturan Tahun 2007 i~ntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Daerah perlu melakukan pengelolaan
pelaksanaan Pasal 85 Menteri Dalam Negeri Nomor 61 piutang dan utang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \_dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengelolaan Piutan.p dan Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Toban dalam suatu Peraturan Bupati;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pem› bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
,,
.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem› bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. .8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Kelola pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAIUT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tu.ban.
3. Bupati adalah Bupati Tu.ban.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Tu.ban yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fieksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan prakter-praktek bisnis yang sehat untuk rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan l3LUD adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional.
12. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan/atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya bab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.
14. Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang dibuka oleh pemimpin RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD.
15. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan keuangan.
PENGELOLAAN PIUTANG
BAB II - PENGELOLAAN PIUTANG
Pasal 2
- (1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (3) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang yang timbul karena penyerahan barang/ jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD RSUD.
- (4) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang yang timbul diluar kegiatan utama BLUD RSUD.
- (5) Dalam memberikan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (6) Pimpinan BLUD RSUD membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang.
BAB II - PENGELOLAAN PIUTANG
Pasal 3
- (1) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.
- (3) Dalam hal terjadi piutang BLUD RSUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, maka BLUD RSUD dapat melimpahkan pelaksanaan penagihan piutang kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti yang valid dan sah.
BAB II - PENGELOLAAN PIUTANG
Pasal 4
Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh Pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB II - PENGELOLAAN PIUTANG
Pasal 5
- (1) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD RSUD.
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat dilakukan oleh BLUD RSUD sesuai kewenangannya setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang, khusus untuk penghapusan secara mutlak yang ditetapkan oleh Bupati dan ditetapkan Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut piutang BLUD RSUD, ditetapkan oleh:
- a. Pimpinan BLUD RSUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) per penanggung utang;
- b. Pimpinan BLUD RSUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratusjuta rupiah) per penanggung utang;
- c. Bupati, untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per penanggung utang;dan
- d. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah yang lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Dewan pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (5) Dalam hal piutang BLUD RSUD dalam mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan.
- (6) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD RSUD dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
BAB II - PENGELOLAAN PIUTANG
Pasal 6
- (1) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD RSUD dari pembukuan BLUD RSUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh BLUD RSUD sesuai kewenangannya setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pengelola Ke~ayaan Negara dan Lelang, khusus untuk penghapusan secara bersyarat yang ditetapkan oleh Bupati dan ditetapkan Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang BLUD RSUD ditetapkan oleh :
- a. Pimpinan BLUD RSUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
- b. Pimpinan BLUD RSUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratusjuta rupiah) per penanggung utang;
- c. Bupati, untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan
- d. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (4) Dalam hal tidak terdapat Dewan pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (5) Dalam hal piutang RSUD dalam mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kurs bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat penetapan penghapusan piutang/ pengajuan usul penghapusan.
- (6) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD RSUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- b. dalam hal piutang adalah selain tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih oleh pimpinan BLUD RSUD.
PENGELOLAANUTANG
BAB III - PENGELOLAANUTANG
Pasal 7
- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal.
BAB III - PENGELOLAANUTANG
Pasal 8
- (1) Utang Jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan utang yangjatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.
- (5) Perikatan pinjamanjangka pendek ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat :
- a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
- b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-RSUD dan tidak dibiayai dari APBD/APBN;
- c. saldo kas dan setara kas RSUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak bisa ditunda;
- d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (Hrna belas persen) dari jumlah pendapatan RSUD di luar APBD, APBN, dan hibah terikat; dan
- e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang.
BAB III - PENGELOLAANUTANG
Pasal 9
- (1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan utang yangjatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk belanja modal.
1ft
- (3) Besaran utang jangka panjang ditentukan
BAB III - PENGELOLAANUTANG
Pasal 10
- (1) Pimpinan BLUD RSUD menetapkan rencana kebutuhan utang
BAB III - PENGELOLAANUTANG
Pasal 11
- (1) Komitmen BLUD RSUD dengan calon pemberi utang dituangkan dalam perjanjian utang.
- (2) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan utang telah dipenuhi.
- (3) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
- b. jumlah utang;
- c. peruntukan utang;
- d. persyaratan utang;
- e. penyelesaian sengketa; dan
- f. keadaan kahar (force majeure).
BAB III - PENGELOLAANUTANG
Pasal 12
- (1) BLUD RSUD wajib membayar pokok utang dan bunga yang telah jatuh tempo.
- (2) Kewajiban pembayaran utang BLUD RSUD yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dianggarkan dalam RBA-RSUD dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
-
..
- (3) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD RSUD dalam membayar kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengambil alih penyelesaian pembayaran utang.
BAB III - PENGELOLAANUTANG
Pasal 13
- (1) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (2) Kadaluwarsa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada BLUD RSUD sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Kadaluwarsajatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal 1 Januari Tahun berikutnya.
BAB III - PENGELOLAANUTANG
Pasal 14
Utang dapat bersumber dari :
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Lembaga Keuangan Bank;
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e. Masyarakat.
BAB III - PENGELOLAANUTANG
Pasal 15
- (1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan Rencana Bisnis Anggaran Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam Rencana Bisnis Anggaran Perubahan, Pimpinan BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada n{: Pengeloffi Keuangan Daerah.
KETENTUANPENUTUP
BAB IV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban 20'i5 pada tanggal 23 Juni H. FAFHUL HUDA / J l

Penetapan: Diundangkan diTuban pada tanggal 23 Juni 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH ~ B!::iANA DERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR .J~ ...