UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XIII
KEMENTERIAN PERBURUHAN.
| | | 1952 | 1953 |
|-------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 13.1. | Kementerian dan pengeluaran umum.25.231.600 | | 21.654.500 |
| 13.2 | jawatan Penempatan Tenaga... | 33.012.900 | 31.295.000 |
| 13.3 | jawatan Pengawasan Perburuh... | 4.267.000 | 4.640.000 |
13.4 jawatan Pengawasan Keselamatan
Kerja...
2.405.50
2.662.000
- 13.5 Pengeluaran tak tersangka...
500.000
400.000
jumlah: ________________
65.417.000 60.651.500
1952: Enam puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah.
1953:
Enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah
13.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 13.1.1. Kementerian dan Penerimaan Umum.
- 13.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 2 Penerimaan yang berhadapan dengan ongkos keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan berhubung dengan penerbitan majalah-majalah dan sebagainya.
- 4 Penerimaan-penerimaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
- 5 Hasil dari penjualan barang-barang Negeri.
13.2 JAWATAN PENEMPATAN TENAGA.
- 13.2.1 Jawatan Penempatan Tenaga.
- 13.2.1. 1 Pembayaran Kembali dari uang pinjaman untuk usaha-usaha pemberian kerja dan lain-lain usaha pemberantasan pengangguran.
- 2 Penerimaan dari hasil pendidikan.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pembagian, pemindahan dan pengarahan tenaga kerja.
13.3 JAWATAN PENGAWASAN PERBURUHAN.
- 13.3.1 Jawatan Pengawasan Perburuhan.
- 13.3.1. 1 Pendaftaran dari perjanjian kerja yang,dilakukan oleh yang mempunyai atau yang memimpin perusahaan, pertanian, pertambangan atau kerajinan dengan buruh yang berasal dari lain tempat.
13.4. JAWATAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA.
- 13.4.1. Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja.
- 13.4.1. 1 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan ketel-ketel uap.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pembaruan akte izin untuk mempergunakan pesawat uap.
- 3 Penerimaan retribusi buat pengawasan keselamatan di pabrikpabrik, bengkel-bengkel atau lain tempat kerja.
- 4 Penerimaan berhubung dengan pemberian surat-surat cetak dan daptar guna keperluan pengawasan keselamatan kerja kepada pihak ketiga.
13.5 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 13.5.1 Rupa-rupa Penerimaan.
- 13.5.1. 1 Lain-lain penerimaan.
BAB II - (Pengeluaran).
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Penandatangan: MENTERI PERBURUHAN, ttd S.M. ABIDIN.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 124 TAHUN 1954