Unknown Unknown Nomor 46 Tahun 2016 tentang PENATAAN, PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENATAAN SATUAN PENDIDIKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATILAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN, PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENATAAN SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada satuan pendidikan serta adanya penyebaran guru Pegawai Negeri Sipil yang tidak merata sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan serta untuk menambah pengalaman tugas guru dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal dan pencapaian tujuan pendidikan, guru Pegawai Negeri Sipil dapat dipindahtugaskan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Penataan, Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Penataan Satuan Pendidikan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Serita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
SALINAN
l
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
Menetapkan
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 ten tang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor: 05/ X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/ 10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 610);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 767);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan {Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19 /E);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Togas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 9).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN, PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENATAAN SATUAN PENDIDIKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru, adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
9. Penataan guru adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
10. Pemindahan guru adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
13. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di Sekolah Dasar dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai acuan bagi Kepala Dinas Pendidikan, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam penataan, pemerataan, dan pemindahan guru
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penataan, pemerataan dan pemindahan guru, serta penataan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
- (1) Penataan, pemerataan dan pemindahan guru adalah sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan
- (2) Dalam melakukan penataan, pemerataan, pemindahan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, serta penataan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi program penataan, pemerataan, pemindahan guru, serta penataan Satuan Pendidikan;
- b. verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru Sekolah Dasar,
- Sekolah Menengah Pertama di setiap Satuan Pendidikan;
- c. penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/ atau kekurangan guru dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan;
- e. pemindahan guru antar Satuan Pendidikan;
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Dalam melakukan penataan, pemerataan, pemindahan guru, serta penataan Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan memiliki tugas sebagai berikut :
- a. sosialisasi program penataan, pemerataan, pemindahan guru, serta penataan Satuan Pendidikan;
- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di Satuan Pendidikannya;
- c. melaporkan kelebihan dan/ atau kekurangan guru di satuan pendidikannya ke Dinas Pendidikan.
- d. melaporkan data guru baik Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan.
- (5) Perencanaan kebutuhan guru dilakukan
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 5
Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru, serta Penataan Satuan Pendidikan.
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 6
- (1) Hasil perhitungan jumlah guru pada 1 (satu) sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa angka bulat atau pecahan, sehingga jika berupa angka pecahan perlu dilakukan pembulatan.
- (2) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru dan Penataan Satuan Pendidikan.
- (3) Angka bulat menunjukkan guru tersebut sudah mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan demikian jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 7
- (1) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi, validasi dan rekapitulasi data semua kebutuhan guru per sekolah menjadi kebutuhan guru di Daerah.
- (2) Rekapitulasi kebutuhan guru di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbasis pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), data sekolah dan kecamatan sebagai pertimbangan sesuai kebutuhan Daerah.
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 8
Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat Satuan Pendidikan maupun di tingkat Kabupaten menggambarkan kondisi kekurangan dan atau kelebihan guru.
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 9
- (1) Kekurangan guru kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
- a. menerima guru dari Satuan Pendidikan lain dalam Daerah atau Kabupaten/Kota yang lain;
- b. pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan penggabungan/pengintegrasian Satuan Pendidikan.
- d. mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk pengangkatan/ rekruitmen guru baru;
- (2) Kelebihan guru kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :
- a. memindahkan guru ke Satuan Pendidikan lain dalam Daerah atau Kabupaten/Kota lain;
- b. alih fungsi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih Satuan Pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada Satuan Pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap;
- d. jika masih terdapat kelebihan guru walaupun telah diatasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka diatasi dengan cara memindahkan guru ke Kabupaten/Kota lain melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan.
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 10
- (1) Kekurangan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
- a. menerima pindahan guru dari Satuan Pendidikan lain dalam Daerah atau Kabupaten/Kota lain;
- b. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih Satuan Pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada Satuan Pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap;
- c. alih fungsi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
- dengan mempertimbangkan linearitas latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu;
- d. alih fungsi guru melalui perpindahan tugas dari fungsional umum menjadi fungsional tertentu;
- e. mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk pengangkatan guru baru.
- (2) Kelebihan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :
- a. memindahkan guru ke Satuan Pendidikan lain dalam Daerah atau Kabupaten/Kota lain;
- b. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih Satuan Pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap;
- c. jika masih terdapat kelebihan guru walaupun telah diatasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka diatasi dengan cara memindahkan guru ke Kabupaten/Kota lain melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan;
- d. alih fungsi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu;
- e. guru alih fungsi harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang direncanakan untuk mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran yang diampu;
- f. melakukan alih fungsi guru mata pelajaran menjadi fungsional umum.
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 11
- (1) Kekurangan guru bimbingan konseling dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :
- a. menerima guru pindahan dari Satuan Pendidikan lain dalam Daerah atau Kabupaten/Kota yang lain;
- b. mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk pengangkatan guru baru.
- (2) Kelebihan guru bimbingan konseling dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :
- a. memindahkan guru ke Satuan Pendidikan lain dalam Daerah atau Kabupaten/Kota yang lain;
- b. alih fungsi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan alih fungsi guru bimbingan dan konseling menjadi fungsional umum;
- d. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih Satuan Pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 38 (tiga puluh delapan) siswa dalam 1 (satu) minggu pada Satuan Pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap;
- e. jika masih terdapat kelebihan guru walaupun telah diatasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka diatasi dengan cara memindahkan guru ke Kabupaten/Kota lain melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan;
- f. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana beasiswa Program Sertifikasi dalam Jabatan (Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan/ SKKT) dan/ a tau menyelenggarakan pendidikan/ pelatihan/penataran/ kursus agar guru mendapatkan kompetensi profesional untuk alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 10 ayat (2) huruf d, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b.
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 13
- (1) Penataan guru merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru untuk memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per mmggu.
- (2) Guru yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- a. guru bersertifikat pendidik;
- b. masa kerja keseluruhan terlama sebagai guru;
- c. pangkat dan golongan tertinggi;
- d. guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
- e. perolehan angka kredit tertinggi;
- f. tugas tambahan; dan
- g. prestasi kerja
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 14
- (1) Dalam rangka pemberian pengalaman baru dan penyegaran diluar pemenuhan kelebihan dan kekurangan guru, guru dapat dipindahtugaskan sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
- a. guru berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berada di lembaga sekolah negeri maupun swasta
- b. diutamakan bagi guru yang telah bertugas di lembaga asal lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada saat yang bersangkutan dipindahtugaskan.
- (2) Ketentuan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pemindahan dilakukan dengan pertukaran antar guru kelas atau antar guru mata pelajaran;
- b. pemindahan dapat dilakukan antar Satuan Pendidikan, antar jenjang pendidikan dan antar jenis pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 15
- (1) Satuan Pendidikan dalam penataan guru mempunyai tugas:
- a. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
- b. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah guru pada tahun berjalan, dengan jumlah kebutuhan guru;
- c. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru;
- d. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam penataan mempunyai tugas sesuai dengan kewenangannya wajib membuat perencanaan, memfasilitasi/ memproses pemindahan guru dari Satuan Pendidikan yang kelebihan guru ke Satuan Pendidikan yang kekurangan guru dengan tahapan:
- a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 16
- (1) Mekanisme dan proses pemindahan guru dari 1 (satu) Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan lainnya dalam Daerah, antar Kabupaten/Kota lain pada prinsipnya tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memfasilitasi proses pemindahan guru agar penataan, pemerataan, dan pemindahan guru dapat mencapai tujuan.
- (3) Satuan Pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama dari Satuan Pendidikan lain dalam Daerah, maka Satuan Pendidikan dapat mengusulkan guru yang bersangkutan untuk dipindahkan ke Satuan Pendidikan lain kepada Dinas Pendidikan.
- (4) Penetapan guru yang harus dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
- a. pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
- b. pemenuhan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan;
- c. rasionalitas jarak, waktu tempuh, akses dari tempat tinggal ke lokasi Satuan Pendidikan baru dan masa kerja.
- d. Penyegaran dan pengalaman baru bagi guru dalam melaksanakan tugasnya.
Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, proses pemindahan guru dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru dalam Daerah dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan dan guru yang pindah Satminkal harus sudah mulai mengajar di sekolah baru mulai awal semester.
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 18
- (1) Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melaporkan hasil analisis kebutuhan guru sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru, serta Penataan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan menyusun analisis kekurangan atau kelebihan guru tingkat Kabupaten setiap jenjang dan jenis pendidikan
BAB IV - PENATAAN, PEMERATAAN, DAN PEMINDAHAN GURU Pasal4
Pasal 19
- (1) Perhitungan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga memperhitungkan jumlah beban mengajar bagi guru yang diberikan tugas tambahan, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- (2) Perhitungan beban mengajar bagi guru yang diberikan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi Kepala Satuan Pendidikan yang berasal dari guru Bimbingan dan Konseling, yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Guru yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Wakil Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua betas) jam tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi Wakil Kepala Satuan Pendidikan yang berasal dari guru Bimbingan dan Konseling, dikuatkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- c. Kepala Perpustakaan pada Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua betas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan Sertifikat Pendidikan dan Latihan Perpustakaan minimal 30 (tiga puluh) jam;
- d. Kepala Laboratorium pada Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua betas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan Pendidikan dan Latihan kompetensi yang sesuai minimal 30 (tiga puluh) jam.
- (1) Dinas Pendidikan menetapkan rasio kelas murid Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sebagai dasar dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal di tiap Satuan Pendidikan,
- (2)
BAB VI - PENATAAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal20
Pasal 21
Jumlah jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu berpedoman pada struktur kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - PENATAAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal20
Pasal 22
- (1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan jumlah rasio murid terhadap kelas yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Apabila jumlah rasio murid terhadap kelas tidak habis dibagi, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
- (3) Apabila rasio murid terhadap kelas dibawah ketentuan minimal sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis maka dilakukan
4. penataan satuan pendidikan sebagai berikut: a. melaksanakan pembelajaran kelas rangkap (multigrade teaching); b. melaksanakan penggabungan atau pengintegrasian (regrouping);
- c. melaksanakan penutupan secara bertahap.
- (4) Apabila penataan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka akan diatur sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Penataan, Pemerataan, Pemindahan Guru, serta Penataan Satuan Pendidikan.
BAB VI - PENATAAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal20
Pasal 23
- (1) Pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap (multigrade teaching) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan penggabungan dan penutupan bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan untuk kepentingan efisiensi dan peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (1) Perubahan nomenklatur nama sekolah sebagai akibat penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyerahan asset dan dokumen lainnya sebagai akibat dari penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dikembalikan kepada Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
Pendanaan penataan, pemerataan, dan pemindahan guru antar Satuan Pendidikan, antar jenjang, atau antar jenis pendidikan antar Kabupaten/Kota antar Provinsi pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan penataan, pemerataan, dan pemindahan guru serta penataan Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penataan, pemerataan dan pemindahan guru serta penataan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Untuk menampung aspirasi dari stakeholder pendidikan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan membentuk unit pengaduan pendidikan.
- (4) Unit pengaduan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat ad hoc yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan, dan Organisasi Profesi Guru Kabupaten Lamongan.
BAB VIII - PEMANTAUAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal26
Pasal 27
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan evaluasi penataan, pemerataan guru, serta penataan Satuan Pendidikan pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Berita Daerah

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 3 Nopember 2016

Penandatangan: BUPATI LAMONGAN, ttd, FADEL!

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 3 Nopember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, YUHROHNUR EFENDI SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 46