Unknown Unknown Nomor 95 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI GUDANG FARMASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATIBALANGAN NOMOR 95 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI GUDANG FARMASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatk)m penyelenggaraan tugas pemerintahan d m pembangunan di bidang Tenaga Kerja dipand:J1g perlu membentuk unit pelaksana teknis daer lh pada Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiat :m teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tenta 1.g Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Guda:1g Farmasi;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tenta:'lg Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indoneda Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta:· 1g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuh.ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Pen.1bahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
I
I
Menetapkan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASSI GUDANG FARMASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Bupati adalah Bupati Balangan.
- Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
- Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi selanjutnya disebut UPTD Instalasi Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan.
- 6 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan.
- 7 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan. dan
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan merupakan UPTD Kelas A.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) UPTD Instalasi Gudang Farmasi adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas Kesehatan pada
- (2) UPTD Instalasi Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
Bagian Ketiga Tugas Pokok
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
UPTD Instalasi Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan yaitu menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan lainnya serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat.
Bagian Keempat Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Instalasi Gudang Farmasi mempunyai fungsi
- Penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan dan perbekalan kesehatan lainnya unit-unit pelayanan kesehatan; pada
- b Pelaksanaan pencatatan dan evaluasi mengenai ketersediaan dan penggunaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
- C. Pelaksanaan pembinaan pemeliharaan mutu obat-obatan dan perbekalan kesehatan; d pengamatan secara umum terhadap khasat obat yang ada dalam persediaan;
- d. Pemberian informasi mengenai pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
- e Pelaksanaan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang rusak / kedaluwarsa ditarik izin edarnya; dan
- f pengelolaan urusan ketatausahaan.
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Gudang Farmasi terdiri dari
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
4. C Kelompok Jabatan Fungsional / TenagaAhli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Instalasi Gudang Farmasi adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi
Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut
- a melaksanakan penyusunan program dan kegiatan UPT Instalasi Gudang Farmasi;
- b melaksanakan koordinasi perencanaan terpadu kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanankesehatan dasar;
- C melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap mutu obat dan perbekalan kesehatan baik yang ada dalam persediaan gudang farmasi maupun yang ada di puskesmas dan jaringannya;
- e melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya;
- f melaksanakan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang rusak /kedaluwarsa ditarik izin edarnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9
Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut
- menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelengkapan;
- C melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi.
Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli
BAB III - ORGANISASI
Pasal 11
Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan lainnya serta melaksanakan penerimaan; penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat serta tugas lain sesuai keahlian dan kebutuhan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12
Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Instalasi Gudang Farmasi.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 13
Apabila tenaga fungsional belum tersedia jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetersi dan/ atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Instalasi Gudang Farmasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi; dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instarsi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15
Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16
Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17
Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi; Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat waktunya. pada
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 19
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. pula
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 20
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi; Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenega Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 21
Segala yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Instalasi Gudang Farmasi dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah biaya pada
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Pejabat dan Pegawai UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat dan penempatan pegawai ## BAB VIII KETENTUANPENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 September 2017

Distribusi: Salinan sesuai dengan as.Unya KABAG. HUKUM SETDA ~~~~ · TENBALANGLYPH(cmap:df00)AN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 95
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

NOMOR 95 TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI BALANGAN

TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI GUDANG FARMASI.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI GUDANG FARMASI KABUPATEN BALANGAN

UPTD Instalasi Gudang Farmasi

Salinan sesuai dengan aslinya


SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL