PERATURAN BUPATI RI Nomor I Tahun 2017 tentang STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 BUPATI BANYUASIN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga barang, maka perlu menyusun standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan .. .
5. Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk membantu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal3

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a . sudah termasuk pajak-pajak, biaya angkutan, pungutan lainnya yang sah keuntungan penyedia barang dan jasa yang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang› undangan;
- c. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

## Pasal4

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melebihi standar dalam Lampiran Peraturan Bupati ini wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati, melalui Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan dilampiri alasan yang jelas dan nilai harga barang dan jasa yang dimohon.
- (2) Harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

## Pasal 5

Untuk barang clan jasa yang tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat mengacu kepada standar satuan harga barang dan jasa tahun lalu atau berdasarkan harga pasar yang berlaku dengan membandingkan paling sedikit 3 (tiga) harga pasar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB .. .

Menetapkan

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang/ Milik dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 362 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207).

## MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2018.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah adalah selaku pengguna barang milik daerah.

5. Satuan .. .

,,

I

' I

?6&amp;

f}1b

iii

'

1brr• t(Th . - r

10• 28-(}'flJ . wb

## BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal ? ~( f t(l WI~ ( ( 201 7

--'r

Plt. BUPATI BANYUASIN,

t

--J-,,-

A. SUPRIONO


Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal fi $(Vt tti.1 ~( r 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


H . FtSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR / 0 ~