PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah perlu diatur dalam suatu peraturan daerah; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka menegakan peraturan daerah penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, pemerintah daerah perlu memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Menainzat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ten tang 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH Ol.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah/ Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri ro Iarn
,,,.--.\_
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3 Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 2
Pejabat PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 3
- ( 1) Pejabat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah.
- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Pejabat PPNS Daerah dapat berkoordinasi dengan penyidik POLRI.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 4
- ( 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat PPNS Daerah mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan nPmt&gt;riks:::i:::in nerkara:
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
- ( 1) Pejabat PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam undang-undang kepegawaian, dapat diberikan insentif.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Pejabat PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:
- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. pemeriksaan tersangka;
2. memasuki rumah dan/ atau tempat tertutup lainnya;
3. penyitaan barang;
6. pemeriksaan tempat kejadian; dan
8. masmg-masmg. d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala SKPD
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN
BAB IV - PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN
Pasal 8
Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
BAB IV - PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN
Pasal 9
Syarat-syarat pengangkatan Pejabat PPNS Daerah:
- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- f. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.
BABV
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI
BAB IV - PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN
Pasal 10
- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS Daerah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai QVDD
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 3 J:fgusfus2015 I SAROLANGUN,

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 3 Af]USfu$ 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR.1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI : 1 TAHUN 2015
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.

## BAB VI

## MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 11

- (1) Mutasi Pejabat PPNS Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan Tembusannya kepada Kementerian Hukum dan HAM.

## Pasal 12

Pejabat PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; atau
- e. meninggal dunia.

## Pasal 13

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian

## BAB VII

## KARTU TANDA PENGENAL

## Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai Pejabat PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (5) Bentuk kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 15

- ( 1) Setelah habis masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus diajukan paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlaku oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah hilang, maka pengurusan diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 16

- b. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Pejabat PPNS;
- c. foto copy surat kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- d. foto copy DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir; dan
- e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Pengurusan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS Daerah yang hilang harus dilengkapi dengan:
- a. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Pejabat PPNS;
- b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. foto copy surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PNS yang dilegalisir;
- d. foto copy DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir; dan
- e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) masing - masing dalam rangkap dua.

## BAB VIII

## PELAKSANAAN OPERASIONAL PEJABAT PPNS DAERAH

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah · oleh Pejabat PPNS Daerah dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip: a. integritas;
- b. kompetensi;
- c. obyektifitas; dan
- d. independensi.
- (4) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## KODE ETIK PEJABAT PPNS DAERAH

## Pasal 18

Kode Etik Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
1. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- J. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
1. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

## BABX

## TATA KERJA

Pasal 19

- a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pejabat PPNS lainnya dan instansi terkait;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
- c. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku; dan
- d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan Pejabat PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib :
- a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
- b. menjunjung tinggi HAM; dan
- c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

## BAB XI

## PENEGAKAN KODE ETIK PEJABAT PPNS DAERAH

## Pasal 20

- (1) Penegakan kode etik Pejabat PPNS Daerah dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
- a. I (satu} orang Ketua merangkap anggota;
- b. I (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. I (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik Pejabat PPNS Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur dinas PPNS Daerah yang bersangkutan, unsur Inspektorat Kabupaten, dan unsur Bagian Hukum.

## Pasal 21

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memantau pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah;
- b. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNS Daerah;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Pejabat PPNS Daerah; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik

## Pasal23

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan, pengaduan dan/ atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Pejabat PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

## BAB XII

## PENGADUAN

## Pasal24

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

## BAB XIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pejabat PPNS Daerah meliputi:
- a. Pembinaan umum;
- b. Pembinaan teknis; dan
- c. Pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilaksanakan oleh Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.

(3)

Tim Pembina

Pejabat

PPNS Daerah diketuai

oleh

Kepala

Satuan

Polisi

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 27

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan Pejabat PPNS Daerah.

## Pasal28

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KAPOLRI, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 29

- ( 1) Pembinaan operasiona1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1) huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional Pejabat PPNS Daerah.

## Pasal 30

- ( 1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibentuk Sekretariat Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Sekretariat Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hPr::in::i
- (3) Sekretariat Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan koordinasi antara Pejabat PPNS Daerah dan Pejabat PPNS instansi vertikal lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIV

## PAKAIAN DAN ATRIBUT

## Pasal 31

- (1) Daiam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam PasaI 3 dan PasaI 4 Pejabat PPNS Daerah dilengkapi pakaian dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Pejabat PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

## PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan, dan operasional Pejabat PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB XVI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 33

- (1) Pejabat PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.

f?\

PPP-::iw::ii negeri

sipil vang sedang

dalam proses

pengangkatan meniadi

- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku, dalam waktu 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

## BAB XVII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.


Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 3 J:fgusfus2015

I SAROLANGUN,


Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 3 Af]USfu$ 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR.1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI : 1 TAHUN 2015

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR ~ TAHUN 2015

## TENT ANG

## PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

## I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan Pejabat PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tugasnya adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi Pejabat PPNS Daerah untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Adapun substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain mengenai proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenal, mutasi, pengawasan dan pembinaan, serta pemberhentian Pejabat PPNS Daerah.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh Pejabat PPNS dalam pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Pejabat PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

P!:!~!:!l Q

menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya. Yang dimaksud dengan "obyektifitas" adalah

## Huruf d

dalam diperlukan keterampilan yang melaksanakan tugasnya. Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan

## Huruf c

adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggungjawab. Yang dimaksud dengan "integritas"

## Huruf b

Pas al 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

## Huruf a

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pas al 18

Cukup jelas.

Pas al 19

Cukup jelas.

Pas al 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pas al 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR \_3

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR

' TAHUN 2015

TANGGAL

.s AGUSTUS 2015

TENT ANG

PEJABAT

PENYIDIK

PEGAWAI

NEGERI

SIPIL

DAE RAH

## NASKAH BERITA ACARA LAFAL SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN PEJABAT PPNS

## I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH / JANJI PEJABAT PPNS

## A. Bagi Pemeluk Agama Islam

Pada hari ini dengan

mengambil

N ama tempat

NIP

. . . . . . . . . . . . . . . .

Jabatan

(dua) orang saksi, masing-masing:

1. Nama:

NIP

.

saya,

Pangkat/ Golongan

.

dengan disaksikan oleh 2

Pangkat/Golongan

.

2. Nama:

NIP

Pangkat/Golongan

.

Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

Nama

NIP

Pangkat/ Golongan

.

...

dan

Hak

Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum

Asasi

Manusia

Manusia

Republik

Indonesia

Nomor tanggal

.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

tanggal di

bulan tahun

"Demi Allah, saya bersumpah" :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menenma pemberian berupa hadiah dan/ a tau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(

(

)

YANG MENGAMBIL SUMPAH

YANG MENGANGKAT SUMPAH

)

SAKS I-SAKS I

ROHANIAWAN

## B. Bagi Pemeluk Agama Kristen

| Pada hari ini tanggal bulan tahun . dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan . . . . . . . . .. . . .. . . . Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIP Pangkat/Golongan . ... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum |

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

## "Demi Allah, saya berjanji" :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah yang dipercayakan kepada saya dengan pen uh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

)

(

)

(

)

PEJABAT LAIN

ROHANIAWAN

SAKSI-SAKSI

(

(

)

YANG MENGAMBIL SUMPAH

## YANG MENGANGKAT SUMPAH

## C. Bagi Pemeluk Agama Hindu

| Pada hari ini tanggal bulan tahun . dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan . . . . . . . . . . . . . . . .. Jabatan dengan disaksikan oleh 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Nama: NIP Pangkat/Golongan . 2. Nama: NIP Pangkat/Golongan . |
| Nama NIP Pangkat/Golongan . |
| Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal . Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan |
| mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut : |

## "Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah" :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menenma pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(

)

(

)

PEJABAT LAIN

ROHANIAWAN

SAKSI-SAKSI

(

)

(

)

YANG MENGAMBIL SUMPAH

YANG MENGANGKAT SUMPAH


## D. Bagi Pemeluk Agama Budha

| Pada hari ini tanggal. bulan tahun . dengan mengambil tern pat di.. saya, Nama NIP Pangkat/ Golongan . ... Jabatan dengan disaksikan oleh 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah mengambil sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIP Pangkat/Golongan . ... Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor tanggal. . |

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

## "Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah" :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menenma pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(

)

(

)

PEJABAT LAIN

ROHANIAWAN

SAKSI-SAKSI

(

)

(

)

YANG MENGAMBIL SUMPAH

YANG MENGANGKAT SUMPAH



## E. Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :

"Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh" :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau


Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaintannya dengan pekerjaan saya".

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(

)

(

)

PEJABAT LAIN

ROHANIAWAN

SAKSI-SAKSI

(

)

(

)

YANG MENGAMBIL SUMPAH

YANG MENGANGKAT SUMPAH

## Keterangan Garn bar :

1. Wama Dasar Kartu Tanda Pengenal :
- a. Bagian depan putih
- b. Bagian belakang hijau
2. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 5,5 cm