PERATURAN BUPATI BENGKAYANG Nomor 13 Tahun 2013 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
- Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar i Korupsi.Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemer intah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12.Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 15.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tarmn xuiu ler nang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10Tahun2012;
MEMUTUSKAN -.
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
mrMroiHTAH nAF.RAH KABUPATEN BENGKAYANG.
Pasal 2
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Pasal 3
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pasal 4
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antara per iode, maupun antar entitas akuntansi.
Pasal 5
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Angaran untuk Pemer intah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas.
Pasal 6
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah rangka memenuhi tujuan akuntabilitas.
Pasal 7
Kebijakan Akuntansi Pemer intah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemer intah Daerah dengan mengklasif ikasikan arus kas
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.
Pasal 11
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsilidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemer intah Daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.
Pasal 12
- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dar i :
- I. Kebijakan Umum Akuntansi;
- II. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan terdiri dar i :
- A. Kebijakan Akuntansi Anggaran.
5. B.Kebijakan Akuntansi Pendapatan.
6. C.Kebijakan Akuntansi Belanja.
7. D.Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.
8. E.Kebijakan Akuntansi asset.
- F. Kebijakan Akuntansi Cadanga.
10. G.Kebijakan Akuntansi Asset Lainya.
- H. Kebijakan Akuntansi Kewajiban.
- I. Kebiiakan Akuntansi Ekuitas Dana.
- J. Kebijakan Akuntansi Asuransi Dibayar Dimuka.
- K. Kebijakan akuntansi Koreksi Kesalahan.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pevaturan Bupati mi.
- (3) Format Neraca, format Laporan Realisasi Anggaran, Format Laporan arus Kas dan Pernyataan Tanggung Jawab tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III,Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, 4 j 0 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalar n Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 3 Cf cwmber 2013

tBUPATI BENGKAYANG,f-

3&amp;URYADMAN GIDOT


Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 3o Qexmber 2013