PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN TUGAS EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA DARI BUPATI KEPADA CAMAT SE KABUPATEN MADIUN (berlaku 21 April 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Evaluasi Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati Kepada Camat se perlu
- Pendelegasian Kewenangan Tugas Rancangan Peraturan Desa dan Kabupaten Madiun, maka dipandang untuk mengubah Peraturan Bupati tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
Mengingat
- 1. 2003
- Undang -Undang Nomor 17 Tahun tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN TUGAS EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA DARI BUPATI KEPADA CAMAT SE KABUPATEN MADIUN.
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati Kepada Camat se Kabupaten Madiun yang diundangkan pada tanggal 21 April 2015, diubah sebagai berikut :
Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Untuk melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Pasal 5
- (1) Untuk melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
2. -Camat sebagai Ketua ;
3. -Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator ;
4. -Kasi Tata Pemerintahan Kec. sebagai Wakil Koordinator ;
5. -Kasi PMD Kec. sebagai anggota ;
6. -Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kec. sebagai anggota ; dan
-
-
4
- -Kasi Kesejahteraan Sosial Kec. sebagai anggota.
Apabila diperlukan Camat dapat menambah Pejabat eselon lainnya, pejabat fungsional maupun staf Kecamatan dan unsur lain yang ditunjuk oleh Camat sebagai anggota.
- (2) Untuk mendukung kelancaran Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat agar menganggarkan kebutuhan biaya operasional yang dibebankan pada pos anggaran Kecamatan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Penetapan: Ditetapkan di Madiun pada tanggal 9 Juli 2015

Penandatangan: ## BUPATI MADIUN ,

Verifikasi: ## ttd MUHTAROM