Unknown BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor 32 Tahun 2017 tentang BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU, a.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 25 September 2017 Nomor 900. 94/XLIV II 2017 perihal Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ditetapkan termasuk kelompok sedang,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional. b.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821),
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakvrat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Norzor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Insconesia Nomor 5568| sebagaimana telah diubah dengan Urcdang-Undang Nomor 42) Tahun 2014 zentang Perubahan Aas nSang-incang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Mareis Permusyawaratan Rakvat. Dewan Perwaxsian Rasa. an Perwakilan Daerah. dan Dewan Perwax'an Rasa: Daerah (Lembaran Negara Rebubik Irdonesia 2 201 = 383. Nezara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), 7.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 3), 8.
- Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 30 Tahun 9.
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL.
BAB I - BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
Pasal 1
- Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang refresentasi Ketua DPRD. (1
- Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. (2)
- Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
Bagian Kedua Besaran Tunjangan Reses
BAB I - BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
Pasal 2
- Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang refresentasi Ketua DPRD. (l
- Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sudah termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. (2)
- Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan Reses. (3)
Bagian Ketiga
Besaran Dana Operasional
BAB I - BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
Pasal 3
Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
- (dua koma uang
- a. ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali dari uang refresentasi Ketua DPRD.
BAB I - BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
Pasal 4
- Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut : (1
- b. 20x (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- a. 80» (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum, dan
- Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus
BAB I - BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
Pasal 5
- Pembayaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dibayar melalui Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. (1
- Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) dipotong langsung oleh Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. (2)
BAB Il - PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL
Pasal 6
- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
3. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. (3)
4. Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. (4)
5. (S) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan