Unknown PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor 79 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 18 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-
08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Pejabat Eselon II adalah Pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pejabat Eselon III adalah Pejabat Eselon III di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
11. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL adalah Unit Pengelola LHKPN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang
dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
13. Pejabat wajib LHKPN Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut WL adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2
Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut antara lain :
- a. Bupati Tanah Laut;
- b. Wakil Bupati Tanah Laut;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon III;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- f. Auditor Utama sampai dengan Madya.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3
LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada KPK.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4
WL di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :
- a. pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5
WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format excel macro ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan soft file -nya melalui surat elektronik (e-mail) , jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 7
Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN (UPL) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
UNIT PENGELOLA LHKPN
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 8
- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN (UPL).
- (2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Koordinator UPL
4. : 1. Sekretaris Daerah
2. Inspektur
- b. Administrator Instansi : Kepala BKPSDM
- c. Administrator Unit Kerja : Kasubag Kepegawaian pada SKPD
- (3) Susunan keanggotaan UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator UPL :
- 1) berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data WL; dan
- c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL.
- 2) ## BAB IV PENGAWASAN
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 9
- (1) Atasan langsung WL memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 10
Inspektur Kabupaten Tanah Laut bertugas :
- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
- 1) data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- 2) hasil pemeriksaan LHKPN; dan
- 3) hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
SANKSI
BAB V - SANKSI
Pasal 11
- (1) WL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
- b. pembebasan dari jabatan.
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 12
- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku :
- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN KPK-B, serta :
- 1) mengalami perubahan jabatan; atau
- 2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada Tahun 2017.
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.
PEMBIAYAAN
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 14
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 18 Agustus 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari Pada tanggal 18 Agustus 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 79