PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 43 Tahun 2013 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
M engingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
3
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Banjarbaru.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Banjarbaru.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Banjarbaru.
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Banjarbaru.
14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Banjarbaru.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Banjarbaru.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan analisis bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. pembinaan, pengawasan, pengidentifikasian, fasilitasi bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, penyediaan sarana prasarana, pengawasan, fasilitasi dan pengaturan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. pengelolaan um san kesekretariatan.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Bagian Kesatu Unsur-Unsur Organisasi
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 5
Unsur-unsur organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. Bidang Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan;
- d. Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan &amp; Kehutanan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan/ monitoring dan evaluasi program/kegiatan lingkup kesekretariatan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan lingkup kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 8
Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 9
- ( 1 ) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi/ memonitoring dan melaporkan kegiatan administrasi umum meliputi suratmenyurat, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pendistribusian, pemeliharaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin/tugas belajar, pensiun, perkawinan, perceraian, kartu pegawai, usul mutasi/promosi, absensi, dan data kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memverifikasi, memvalidasi, mengawasi/memonitoring, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan administrasi perencanaan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.
Bagian Ketiga Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 10
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengevaluasi bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. penyelenggaraan program ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. pengkoordinasian ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. fasilitasi ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. evaluasi program ketersediaan dan distribusi pangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 12
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
- b. Sub Bidang Distribusi Pangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 13
- (1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan ketersediaan pangan;
- (2) Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan distribusi pangan.
Bagian Keempat
Bidang Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 14
Bidang Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengevaluasi bidang penganekaragaman mutu dan keamanan pangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 15
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program konsumsi, penganekaragaman, mutu, dan keamanan pangan;
- b. penyelenggaraan program konsumsi, penganekaragaman, mutu, dan keamanan pangan;
- c. pengkoordinasian konsumsi, penganekaragaman, mutu, dan keamanan pangan;
- d. fasilitasi konsumsi, penganekaragaman, mutu, dan keamanan pangan;
- e. evaluasi program konsumsi, penganekaragaman, mutu, dan keamanan pangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 16
Bidang Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- b. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 17
- (1) Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- (2) Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, fasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan mutu dan keamanan pangan.
Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 18
Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengevaluasi bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pemanfaatan media penyuluhan, dan pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani;
- b. penyelenggaraan program pemanfaatan media penyuluhan, dan pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani;
- c. pengkoordinasian pemanfaatan media penyuluhan, dan pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani;
- d. fasilitasi pemanfaatan media penyuluhan, dan pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani;
- e. evaluasi program pemanfaatan media penyuluhan, dan pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani;
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 20
Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pemanfaatan Media Penyuluhan;
- b. Sub Bidang Pemberdayaan SDM Penyuluh dan Kelompok Tani.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 21
- (1) Sub Bidang Pemanfaatan Media Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemanfaatan media penyuluhan;
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan SDM Penyuluh dan Kelompok Tani mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemanfaatan pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani.
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 22
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 23
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 24
- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional.
- (2) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi wilayah kerja 1 (satu) atau lebih wilayah kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
TATA KERJA
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 25
- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 27
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 28
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 29
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 30
Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 31
Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Badan dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 32
Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib mengadakan rapat berkala
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 33
- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas (Pit) atau Pelaksana Harian (P1h).
- (2) Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harlan (P111).
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34
- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang ada di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah.
- (3) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bersama perangkat daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013

Penandatangan: WALIKOTA BANJARBARU, H. M. RUZAIDIN NOOR

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2013 SEKRET S DAE H, H. S AHRIANI BERITA rAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR