PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 24 Tahun 2004 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggaJ -' Jll&gt;IU(.l,yi 9-0I[

Penandatangan: TBUPATI BOLAANG �HE SON MAYULU RAH GONDOW SELATA;%" KABUP

Penetapan: Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 1 �vC1n 'JOr-f I INDRA DAMOPOLII BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 2017 ' \ ## BAB II PENERIMA TUNJANGAN PERUMAHAN ## Pasal 2 Penerima Tunjangan Perumahan adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang tidak menempati Rumah Jabatan atau Rumah Dinas. ## BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN ## Pasal 3 Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah Janji sampai dengan berakhirnya masa bakti jabatan. ## BAB IV BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ## Pasal 4 - (1) Besaran Tunjangan Perumahan digolongkan dalam 3 kategori: - a. Ketua DPRD

Penandatangan: - b. Wakil Ketua Rp 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Rp.7.000.000,- ( tujuhjuta rupiah) - c. Anggota DPRD Rp. 6.500.000,- ( enamjuta lima ratus ribu rupiah) - (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada pos belanja DPRD. ## MEMUTUSKAN:

Penandatangan: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017. ## BAB I KETENTUAN UMUM ## Pasal 1

Penandatangan: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

Penandatangan: 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Penandatangan: 2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 5. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah. 6. Tunjangan Perumahan adalah bagian dari Tunjangan Kesejahteraan DPRD yang tidak menempati rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas anggota DPRD. 7. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.

Penandatangan: 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017; 7. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 8. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Penandatangan: ## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN ## PROVINS! SULAWESI UTARA

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NO MOR ? TAHUN 2017 ## TENT ANG ## TUNJANGAN PERUMAHAN

Penandatangan: PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Penandatangan: ## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, Menimbang a. bahwa dalarn hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rum ah jabatan pimpinan a tau rumah din as Pimpinan dan Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

Penandatangan: - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Penandatangan: - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017;