PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 81 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 7 Mar 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SITUBONDO PROVINS) JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR \'5' TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang di alokasikan dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 414.1/ 13466/206/2016 tanggal 29 Nopember 2016 perihal Penyampaian 'Pagu lndikatif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten p'1da APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor: 903/ 12518/202/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 serta sebagai pelaksanaan ketentuan Romawi III huruf c nomor 12 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 'fahun 2011 ten tang Tata Cara Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja dan Pergeseran Anggaran an tar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017; ,
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemer1ntah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta~un 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagairpana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
23. Peraturan Peqierintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara , . Pemberi2n dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan ·. Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indt,nesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161};
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart -Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah t Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
26. Peraturan Pemerintah: Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rep11blik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Open.sional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
33. Peraturan Menteri Da!am. Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah, tera1mir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 . . tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2016 tentang Pengguna.an, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
36. Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.07 /2016 tentang Batas Maks.imal Kumulatif Defisit APBD, · Batas Maksimal Ddlsit APBD dan Batas M*simal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017;
38. Peraturan D.ierah, Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkredita.'1 Rakyat (BPR) Syari'ah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimuna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentarig Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka:bupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten · Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupateri Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); Nomor 13 Pengelolaan Ka bu paten
43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang lnvestasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (4mbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Re·tribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi Ijin ¥endirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 'Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20, i 1 Nomor 7);
48. Peraturan Daerah Kabupaten ~itubondo Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi rjin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Per:i,gujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
51. Peraturan Daerah Kabvpaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tern pat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retriqusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor ~0);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tenta 1 .1g Re-tribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daer~ Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 2ll.J sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;
58. Peraturan Dae-rah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
59. Peraturan D2.crah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Peny~rtaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo KepadaPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situpondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4);
60. Peraturan Daerq;h Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016,\_ .. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20162021;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Menetapkan
63. Peraturan Bupati Situbonclo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasall
Beberapa ketentuan clalam Peraturan Bupati Situbonclo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 cliubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 cliubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan sebagai berikut:
1. Penclapatan
2. Belanja
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 170.400.633.480, 12
- b. Dana Perimbangan Rp.1.144.648.502.017,00
C.
Lain Lain
Pendapatan
Daerah yang Sah
- Jumlah Penclapatan
- a. Belanja Ticlak Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan
Sosial
Rp. 273.151.362.441.00
Rp. l.588.200.497.938, 12
Rp. 712.505.994.671,71
Rp. 0,00
Rp. 32. 780.4 75.000,00
Rp.
7 .890.000.000,00
5. Bagi Hasil Kepacla Provinsi/
- Kab/Kota clan Pemcles Rp.
3.100.000.000,00
6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
- Provinsi/Kota, Pemerintahan Desa
dan Partai Politik
Rp 207.497.919.893,00
7. Belanja Tidak Terduga Rp.
6.432.444.601,00
Jumlah Belanja Tidak
Langsung
Rp. 970.206.834.165,71
Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp.
86.449.313.300,00
2. Belanja Barang dan
Jasa
3. Belanja Modal
Jumlah Belanja
Rp. 289.491.830.841,40
Rp. 321.137.443.639.00
Langsung
Rp. 697.078.587.780,40
Jumlah Belanja Defisit
Rp.
667.285.421.946,l 1
Rp. (79.084.924.007,99)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Rp. 79.084.924.007,99
- b. Pengeluaran
Rp. 0.00
- Jumlah Pembiayaan
Neto
Rp. 79.084.924.007,99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp.
0,00
Pasal 4
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 201 7.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 7 MAR 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ~ BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 1'5 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pad a tanggal 2 7 MAR 2017 BUPATI SITUBONDO,