KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang KE NEGARA TIMOR LOROSAE (berlaku 18 Juni 2002)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya negara Timor Lorosae dan berakhirnya kewenangan transisional UNTAET, perlu dilakukan reposisi penanganan permasalahan eks. Provinsi Timor-Timur secara komprehensif;
- b. bahwa untuk melakukan penanganan tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
2. Mengingat : telah
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Perundingan Indonesia dengan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET);
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Di Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Perundingan Indonesia dengan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET);
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Di Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN TIM DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE NEGARA TIMOR LOROSAE.
PERTAMA : Membentuk Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae yang selanjutnya disebut Tim Delegasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.

## KEDUA : Tim Delegasi bertugas:

1. Mempersiapkan bahan dan data berkenaan dengan penanganan permasalahan antara Republik Indonesia dengan Timor Lorosae untuk perspektif kerja sama masa depan;
2. Melakukan dialog dengan Pihak Pemerintah Timor Lorosae untuk berbagai prospek tersebut;

KETIGA : Tim Delegasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Dalam Negeri.




KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2002 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMZAH HAZ


## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41 TAHUN 2002

TANGGAL : 18 JUNI 2002

## SUSUNAN TIM DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## KE NEGARA TIMOR LOROSAE

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | HARI SABARNO | MENTERIDALAM NEGERI | KETUA |
| 2 | PURNOMO YUSGIANTORO | MENTERI ENERGIDAN SUMBERDAYA MINERAL | ANGGOTA |
| 3 | MALIK FAJAR | MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL | ANGGOTA |
| 4 | BACHTIAR CHAMSAH | MENTERI SOSIAL | ANGGOTA |
| 5 | RINI MS. SUWANDI | MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | ANGGOTA |
| 6 | AGUM GUMELAR | MENTERI PERHUBUNGAN | ANGGOTA |
| 7 | SITI NURBAYA | SEKJEN DEPDAGRI | ANGGOTA |
| 8 | PROGO NURDJAMAN | DIRJEN PEMERINTAHAN UMUM, DEPDAGRI | ANGGOTA |
| 9 | ANSARI RITONGA | DIRJEN ANGGARAN, DEPKEU | ANGGOTA |
| 10 | MAKARIM WIBISONO | DIRJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA, DEPLU | ANGGOTA |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11 | WINFRED HUTAHAEAN | DIREKTUR ASIA, DEPLU | ANGGOTA |
| 12 | AMIN RIANOM | DEPUTI II/POLUGRI KANTOR MENKO POLKAM | ANGGOTA |
| 13 | SUBIYANTO | DIREKTUR EKSPLORASIDAN EKSPLOITASI DITJEN MIGAS, DEPARTEMEN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL | ANGGOTA |
| 14 | H. SAFWAN | DIRJEN PERLINDUNGAN SOSIAL, DEPSOS | ANGGOTA |
| 15 | SUMARYANA | DIRJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL DEPSOS | ANGGOTA |
| 16 | ANSARI BUKHARI | SEKRETARIS DITJEN KIPI, DEPERINDAG | ANGGOTA |
| 17 | DJAMHARI SIRAT | DIRJEN POSTEL, DEPHUB | ANGGOTA |
| 18 | ZULKARNAIN OEYOEB | STAF AHLI MENTERI BID SDM DAN KESELAMATAN PERHUBUNGAN, DEPHUB | ANGGOTA |
| 19 | BRIGJEN TNI M. ANSYORI DEAS | WAASTER KASUM TNI | ANGGOTA |
| 20 | BRIGJEN POL. D. RIFAI SIREGAR | STAF DEOPS KAPOLRI | ANGGOTA |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------|----------------------------------------|---------|
| 21 | H. SOERJONO | WIDYAISWARA UTAMA DEPUTIADM | ANGGOTA |
| 22 | PIET A. TALO | GUBERNUR NTT | ANGGOTA |
| 23 | JACKY ULLI | KAPOLDA NTT | ANGGOTA |
| 24 | ZULKARNAEN S. | KABAG PROTOKOL, DEPDAGRI | ANGGOTA |
| 25 | RIZKI | ADC MENDAGRI | ANGGOTA |
| 26 | SYAHRILMACHMUD | KARO KEUANGAN, DEPDAGRI | ANGGOTA |
| 27 | BASILIO D. ARAUJO | KASUBAG KELEMBAGAAN KAB/KOTA, DEPDAGRI | ANGGOTA |
| 28 | SUSILO | SEKDITJEN PUM, DEPDAGRI | ANGGOTA |
| 29 | RACHYOEL SIGAR | KASUBDIT BATAS ANTAR NEGARA, DEPDAGRI | ANGGOTA |
| 30 | TOHARSO | MANAJER PERTAMINA DI TIMOR LOROSAE | ANGGOTA |
| 31 | MARCHEL DERE | BUPATI BELU, NTT | ANGGOTA |

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

HAMZAH HAZ