PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 38 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan penyediaan pangan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dalam mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif guna penyeragaman penyaluran cadangan pangan bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki cadangan pangan di tingkat Kabupaten/Kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk kelancaran pemanfaatan cadangan pangan Kabupaten Pandeglang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
14. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
19. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-4/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/Kep/MENKO/ KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten;
Memperhatikan : 1.
- Surat Menteri Pertanian Nomor 379/PP.330/M/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
2. Panduan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2013;
3. Surat Kepala Kantor Ketahanan Pangan Nomor 520.13/530/KKP/2014 tanggal 18 September 2014 perihal Permohonan Penerbitan Perubahan Peraturan Bupati Pandeglang;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat CPPKabupaten adalah persediaan pangan sebagai cadangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan spesifik lokalita dan peningkatan gizi masyarakat, yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
9. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
11. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
12. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
13. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
16. Gejolak Harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% dari harga normal.
17. Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras cadangan beras pemerintah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mengelola ketersediaan dan keamanan CPP-Kabupaten guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi CPP-Kabupaten.
ALOKASI PENGADAAN DAN SASARAN PENERIMA CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu
Besaran Pengadaan Cadangan Pangan
BAB III - ALOKASI PENGADAAN DAN SASARAN PENERIMA CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 3
- (1) Pengadaan CPP-Kabupaten dilaksanakan secara bertahap, untuk mencapai dan mempertahankan besaran pengalokasian kuota persediaan beras sebanyak 100 (Seratus) ton.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkualitas medium dengan kadar air 14% (empat belas persen).
- (3) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan indeks 400 (empat ratus) gram beras per orang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten.
Bagian Kedua
Sasaran Penerima Cadangan Pangan
BAB III - ALOKASI PENGADAAN DAN SASARAN PENERIMA CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu
Pasal 4
- (1) Sasaran penerima CPP-Kabupaten diberikan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang.
- (2) Masyarakat Kabupaten sebagai sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengalami rawan pangan;
- b. Kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat;
- c. Perubahan gejolak harga pangan yang signifikan;
- d. Kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar.
PENUNJANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
BAB IV - PENUNJANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
Pasal 5
- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran CPP-Kabupaten dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah dari Gudang Cadangan Pangan Kabupaten sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.
MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN
BAB V - MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN
Pasal 6
- (1) CPP-Kabupaten dapat disalurkan, apabila ada daerah yang mengalami kerawanan pangan, rawan pangan pasca bencana, gejolak harga pangan dan tingkat konsumsi dibawah standar.
- (2) Penyaluran CPP-Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme pendelegasian Bupati kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan.
BAB V - MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN
Pasal 7
Penyaluran CPP-Kabupaten melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Bupati memerintahkan instansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten, untuk mengidentifikasi kelompok sasaran penerima CPP-Kabupaten;
- b. Camat/Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten/Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten, dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah jiwa sasaran penerima CPPKabupaten;
- b. Pemberian bantuan atau Penyerahan bantuan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan atau instansi yang ditugaskan/ yang diberi wewenang oleh Bupati adalah diserah terimakan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan atau instansi yang berwenang menyerahkan bantuan tersebut.
- c. Pendistribusian bantuan cadangan pangan pemerintah yang diserahkan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan atau oleh instansi yang ditunjuk untuk menyerahkan/mendistribusikan bantuan kepada masing-masing yang terkena musibah / yang terkena bencana rawan pangan dengan berita acara penyerahan atau tanda terima yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
MONITORING DAN EVALUASI
BAB VI - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8
- (1) Bupati melaksanakan monitoring penyaluran CPP-Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Kepala Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerintahkan Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten untuk melakukan pengawasan penyaluran cadangan pangan dilapangan.
BAB VI - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9
- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah rawan pangan transien yang meliputi pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan.
PELAPORAN
BAB VII - PELAPORAN
Pasal 10
- (1) Kantor Ketahanan Pangan menyampaikan laporan kondisi cadangan pangan yang disalurkan, secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah meliputi materi sebagai berikut :
- a. Jumlah Penerima CPP-Kabupaten;
- b. Jumlah Penggunaan CPP-Kabupaten;
- c. Lokasi Penerima CPP-Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 7 (tujuh) hari setelah penyaluran CPP-Kabupaten.
- (3) Kepala Gudang CPP-Kabupaten menyampaikan laporan persediaan CPP-Kabupaten kepada Kepala Kantor setiap bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihimpun dan di padukan oleh Tim Pelaksana Penyaluran CPP-Kabupaten sebagai bahan laporan Kepala Kantor Ketahanan Pangan kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (5) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Pusat.
PEMBIAYAAN
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 11
Pembiayaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Penetapan: Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal

Penandatangan: BUPATI PANDEGLANG,

Verifikasi: Cap/ttd ERWAN KURTUBI

Penetapan: Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 22 September 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

Verifikasi: Cap/ttd AAH WAHID MAULANY BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 38