UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1968 tentang PERUBAHAN (berlaku 25 Oktober 1968)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa penetapan Tahun Dinas Anggaran sebaiknya didasarkan pada pertimbangan ekonomis yang sesuai dengan kondisi Indonesia:
- b. bahwa berhubung dengan itu dianggap lebih beralasan untuk menentukan berlakunya Tahun Dinas Anggaran mulai dari satu April sampai dengan tanggal tiga puluh satu Maret tahun berikutnya, sehingga pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Drt. tahun 1945 (Lembaran-Negara tahun 1954 nomor 6) perlu diubah.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 53 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor XXIII/MPRS/1966;
3. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Undang-undang Nomor 3 Drt. tahun 1954 (LembaranNegara tahun 1954 nomor 6).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN PASAL 7 "INDISCHE COMPTABILITEITSWET" (STBL. 1925 NOMOR 448) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 DRT. TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 NOMOR 6).
Pasal 7
DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal, 25 Oktober 1968. Sekretaris Negara R.I.,

Penandatangan: ALAMSYAH Mayor Jenderal T.N.I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1968 TENTANG
PERUBAHAN
PENJELASAN
Pasal 2
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tanggal 1 Januari 1969 sampai dengan tanggal 31 Maret 1969 ditetapkan dengan Undang-undang tersendiri sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I tahun 1969.
PENJELASAN
Pasal 3
. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal, 25 Oktober 1968. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO. Jenderal TNI. Kegiatan di sektor industri dan ekonomi lainnya, selain bertaut erat dengan kegiatan ekonomi dalam negeri, juga mempunyai sangkut-pautnya dengan perputaran roda perekonomian di luar negeri. Hal ini dapat dilihat pada hasil pertanian di Indonesia yang erat hubungannya dengan perkembangan harga dipasaran internasional, serta industri dalam negeri yang memerlukan bahan- bahan baku dan penolong dari luar negeri. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah program kerja pemerintah, maka sudah sewajarnyalah, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diarahkan untuk semaksimal mungkin menampung kegiatan ekonomi dan pembangunan, agar secara positif dapat mempengaruhi perkembangannya. Jika keadaan dan kegiatan-kegiatan di
PENJELASAN
Pasal 7
"INDISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NOMOR 149) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 DRT. TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NOMOR 6). ## PENJELASAN UMUM. Ekonomi Indonesia sampai sekarang masih bersifat agraris, dimana produksi pangan menempati kedudukan yang paling strategis. Pengalaman menunjukkan, bahwa masalah pangan adalah masalah sentral yang dapat menarik sektor-sektor ekonomi lainnya dalam gelombang pasang surutnya.