PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 9 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (berlaku 10 Mei 2006)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan baik penambahan maupun penghapusan terhadap Pasal - Pasal dalam Peraturan ini terutama meningkatkan kemakmuran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri serta dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Perundang - undangan dibidang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Waajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantukkan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Industri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri diubah sebagai berikut :
- A. Ketentuan Bab I Pasal 1 ditambah beberapa huruf, sehingga ketentuan Bab I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
- a. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan industri guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
Pasal 3
1. Setiap pendirian Perusahaan Industri baru, perluasan, pemindahan lokasi, menambah kapasitas produksinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas Izin yang dikeluarkan dan atau memindahkan manajement perusahaan kepada orang lain, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI), selanjutnya setelah memperoleh Izin Usaha Industri, wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan Undang - undang Nomor 32 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi seluruhnya besar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah)sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan.
4. Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan.
5. Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industi.
6. Kewajiban memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) dapat diberlakukan kepada setiap kegiatan perorangan, Badn Hukum, Koperasi, Perusahaan PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN.
BAB III - PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 7
Wewenang penanda tanganan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri adalah oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
BAB III - PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 8
- (1). Setiap perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang melakukan perluasan, pemindahan lokasi, menambah kapasitas produksinya melebihi 30 % (tiga puluh persen) dan atau memindahkan manajement perusahaan kepada pihak lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Instansi Tehnis yang memberikan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.
BAB III - PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 9
- (2). Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.
- C. Ketentua Pasal 9 ayat (3) dan (4) dihapus.
BAB III - PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 10
RETRIBUSI
Bagian Pertama
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI
BAB VIII - A
Pasal 11
Dengan Nama Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.
BAB VIII - A
Pasal 12
Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.
BAB VIII - A
Pasal 13
Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.
BAB VIII - A
Pasal 14
Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Kedua
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB VIII - A
Pasal 15
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pmberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri didasarkan pada jenis industri.
Bagian Ketiga
PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VIII - A
Pasal 16
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besar tarif retribusi dimaksud untuk biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional pemberian izin.
Bagian Keempat
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VIII - A
Pasal 17
- (1). Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri wajib membayar retribusi.
- (2). Struktur dan besarnya tarif
BAB VIII - A
Pasal 19
- (1). Pemungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2). Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam.
Bagian Keenam
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB VIII - A
Pasal 20
- (1). Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaigus.
- (2). Pembayaran dilaksanakan melalui Bendahara untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (3). Setiap pembayaran diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- E. Ketentuan Bab IX Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga ketentuan Bab IX Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
SANKSI - SANKSI
BAB IX - SANKSI - SANKSI
Pasal 21
- (1). Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (3), (4) dan (6) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang bersangkutan.
- F. Ketentuan Bab X Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga ketentuan Bab X Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- J. Ketentuan Bab XI Pasal 13 diubah menjadi Bab XI Pasal 23.
- K. Ketentuan Bab XII Pasal 14 dihapus.
- L. Ketentuan Bab XIII Pasal 15 diubah menjadi Bab XIII Pasal 24 Pasal 25.
Pasal II
Peraturan Derah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 10 Mei 2006

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Mei 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto ## SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI C NOMOR 8