PERATURAN BUPATI RI Nomor G Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah; - b. bahwa guna penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang, perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Bupati. pengganti; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sin tang; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286); 2. ten tang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 4. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent � g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. 14. Peraturan Preside � Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana t � lah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pres1den Nomor 4 Tahun 2015; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Noma; 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 ); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR G TAHUN 2015
TENT ANG
PEMBENTUKAN UNIT LA YANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
- Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 ayat ( 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah;
- b. bahwa guna penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang, perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Bupati. pengganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sin tang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286);
2. ten tang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 4.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
•
•
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent � g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13.
14. Peraturan Preside � Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana t � lah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pres1den Nomor 4 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Noma; 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
•
•
I
T
7
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT BARANG/JASA PEMERINTAH DI
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang; . 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan � emenntahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom1 dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; .
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang;
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa;
6. Kepala adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa;
8. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang;
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang menggunakan APBN/APBD;
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
12. Unit La.yanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut ULP Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Sintang yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, yang fungsinya diintegrasikan pada Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
12. ia, Anggota Sekretariat Unit La..yananan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa adalah sekelompok anggota yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh Bupati dan bertugas secara khusus membantu Kelompok Kerja untuk lllelaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui Unit La..yanan Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
•
•
I
- K Jompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yan � 14 · eggota-anggotanya merupakan anggota Unit Layanan Penga?aan dan dan � ra Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikasi keahhan pengadaan � arang/jasa pemerintah, yang diangkat oleh Bupati dengan\_ tugas se � ara khusus mengevaluasi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Smtang;
- I6. Fakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar � ntuk mencegah dan tidak melakukan kolusi ditandatangani oleh PeJabat Pembu � t Komitmen/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Penyedi � barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusr, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- }5. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang pe � seorang8:11 ya � g menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans1/Jasa lainnya;
17. Harang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwuJud,. bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jasi/per3:1atan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pernbuat Kornitmen sesuru \_penugasan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sm tang;
- 19.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesioanal yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakana adanya olah pikir (brainware);
18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
20. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skilware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyedia jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang;
21. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia/Pejabat Pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa;
22. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
23. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/ jasa;
24. Surat Kabar Nasional/Provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika/ Gubemur;
25. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 27 · Sekretaris adalah seseorang yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan ULP.
26. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik;
•
•
Bagian Pertarna Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN,'KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN,'KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (l} ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merup � an unit ?perasional yang bersifat non struktural dan berkedudukan di Sekretanat Daerah Kabupaten Sintang. .
- (2) ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oJeh � epala Unit y � ng dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordmas1 Kepala � agian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Smtang dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .
Bagian Ketiga Tujuan
BAB II - PEMBENTUKAN,'KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
ULP dibentuk dengan tujuan :
- a. membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efesien;
- b. meningkatkan efektifitas tugas dan efesiensi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rnenjalankan tugas dan fungsinya;
- c. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat; dan
- d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang profesional .
Bagian Keempat Ruang Lingkup
BAB II - PEMBENTUKAN,'KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan Pengadaan Barang/ .Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia melalui proses pelelangan/ seleksi.
Bagian Pertama dan Kewenangan
Tugas
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
DLP mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. � elayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sm tang;
•
•
5
7
I
·•
- menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemenn a . · J{abupaten Smtang, dan papan pengumuman resrm un tuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumurnkan: . . .
- b. melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. . t h
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui prakualifikasi a tau pascakualifikasi;
- g. menjawab sanggahan dari penyedia barang/ jasa;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yangmasuk;
- h. k d menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa epa a PA/KPA melalui PPTK;
- k. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spes1fikas 1 tekms pekerjaan kepada PA/KPA; .
- i. j. mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; . membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatari pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; . . .
- !. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).
- m . melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pcngadaan barang/jasa; .
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
ULP mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan dokumen pengadaan;
- b. menetapkan pemenang untuk:
- 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- d. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitarn; dan
- e. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/ Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201 O ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
•
Bagian Kedua Perangkat Organisasi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
- (1) Perangkat organisasi ULP sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, terdiri atas:
- b. Sekretariat;
- a. Kepala;
- c. Kelompok Kerja; dan
- d. Staf Pendukung.
- (2) Susunan Organisasi ULP Kabupaten Sintang sebagaim8:na tercant � In: pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan mi.

Bagian Ketiga . . Tugas dan Kewenangan Perangkat Orgamsas1

## Pasal9

- Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, rnernpunyai tugas dan kewenangan meliputi: a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia di ULP;
- g. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam Kelompok Kerja ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
- h. mengusulkan pemberhentian Anggota ULP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan dan/atau korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- i. mengusulkan pejabat fungsional umum/jabatan pelaksana/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai personil Ketatausahaan/ Sekretariat ULP sesuai kebutuhan.

## Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas dan kewenangan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;
- d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
- f. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disarnpaikn-, clch penyedia barana/Iasa: -·... '

•

•

- evaluas i terhadap pelaksanaan pengadaan rnelakukan pemantauan dan g. barang/jasa di ULP;
- rnenyusun program kerja dan anggaran ULP; . Pen edia � -enviapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan Surat PenunJukan Y' J. rn .r : sarang/Jasa oleh PA/KPA; . d
- I. asa tcrkait k. rnenyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dan barang J spesifikasi dan harga perkiraan sendiri; .
- yang membuat laporan secara periodik atas hasil pe\aksanaan penga aan j. dilaksanakan oleh ULP; . .
- pengadaan I. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement);
- n. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan
- di ik f d ku dalam proses pengadaan rn. mengkoor masi an tenaga ahli/sta pen u ng barang/ jasa;
- o. rnembantu penyelesaian sanggahan dan banding.

## Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewenangan meliputi:
- b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- c. melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA:
- 1) pada pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah); atau
- 2) pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- e. menetapkan pemenang untuk:
- 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);
- f. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara Hasil Seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP;
- g. membuat laporan mengenai proses dan Hasil Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala ULP;
- h. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/ Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- i. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP·

'

- k. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kabupaten Sintang dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- j. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- l. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi;

I·

'li\

·I

I;

•

•

kePa.l

''lllai

- . . d h ga terhadap penawaran melakukan evaluasi administras1, tekms an ar rn. yang masuk; . /J .
- d·maksud pada ayat (1), (2) selain tugas pokok dan kewenangan sebagrumana 1 ada PPK: dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP dapat mengusulkan kep
- menyimpan dokumen asli pemilihan Penyed1a Barang a � a, Pengadaan n. o. me mberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keg1atan °' sarang/Jasa kepada PA/KPA. .
- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

## Pasal 12

- . d I p al 2 ayat ( 1) huruf d ( 1) Staf pendukung sebagaimana dimaksud a am as . b t . . . . . . 1· k Pemenntah Ka upa en berasal dan Pegawai Negen Sipil di mg ungan Sintang dan bertugas membantu ULP.
- . . d t (1) berhak mcndapatkan ( 2) Staf pendukung sebagaunana dimaksud pa a aya · · · J · k mampuan dan dengan jenjang kanr struktural maupun fungsiona sesuai e memperhatikan beban kerja.

## BAB IV

## KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Pertama

## Kepegawaian

## Pasal 13

- (1) Kepala ULP dan Anggota Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. rnernahami pekerjaan yang akan diadakan;
- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- c. rnernahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP;
- d. rnernahami isi dokumen, rnetode dan prosedur pengadaan;
- e. rnerniliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kornpetensi yang dipersyaratkan; dan
- f. rnenandatangani Pakta lntegritas.
- (2) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

## Pasal 14

- {l) Dalam menugaskan Anggota Pokja ULP, Kepala ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak Anggota Pokja ULP.
- (2) Kepala, Sekreteris dan Anggota Pokja ULP diangkat melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Sekretans S,1?aer94 K � a Badon Ke.,oegaw&amp;iln .Doe.rah d/l/1 ms � '-,r Val. ,f. Wfang. rv"7Ittu .tJa-d � a't � .O

fl...'.:,:"a tJtp

berdasarkan basil seleksi yang maksud dalam Pasal 13 ayat ( 2 ).

dilaksanakan oleh Tim

Pasal 16 ...

## Pasa] 15

SCbag di

ian

��

..

•

•

7

'

## Pasal 16

Kepala ULP diberhentikan Bupati atas pertimbangan:

- a. pendapat Sekretaris Daerah; . b. Pendapat Inspektur Kabupaten sintang;
- c. pendapat Pengguna Anggaran; Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten d. masukan dari Asosiasi Pengadaan Sin tang.

## Pasal 17

Sekretaris ULP dan Anggota Kelompok Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada ULP, berhak memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan besaran sesuai standar satuan biaya yang berlaku,

## Bagian Kedua Keuangan

Pasal 19

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang pos Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

## BABY

## TATA KERJA

## Pasal 20

- (1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya.
- (2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 21

Sebagai petunjuk pelaksana yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

•

•

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.

Ditetapkan di Sintang · pada tanggal S jANvt-1'-i 2015


Diundangkan di Sintang pada tanggal S .Jt-N vi s;

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Yl:Jlfl.c..

.

I

## YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR �

J,AMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2015

TANGGAL

2015

TENTANG

: PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SINTANG

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAY ANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SINTANG


•


keterangan :

-------...

Garis Komando