PERATURAN BUPATI MA Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENAMBAHAN ALAT BARU DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAANDAERAH BUPATI PASAMAN BARAT - bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian alat-alat berat ditetapkan berdasarkan jangka waktu dan jenis peralatan, a - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2010 tentang b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah mengatur besarnya tarif Retribusi pemakiaan alat-alat berat sebagai sewa wajib pemakaian peralatan per hari, - bahwa dengan berlakunya undang -undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk merevisi penyesuaian tarif yang ada dalam Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah. c. - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c diatas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 1#TAHUN 2017 TENTANG
PENAMBAHAN ALAT BARU DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAANDAERAH
BUPATI PASAMAN BARAT
:
- bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian alat-alat berat ditetapkan berdasarkan jangka waktu dan jenis peralatan, a
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2010 tentang b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah mengatur besarnya tarif Retribusi pemakiaan alat-alat berat sebagai sewa wajib pemakaian peralatan per hari,
- bahwa dengan berlakunya undang -undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk merevisi penyesuaian tarif yang ada dalam Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah. c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penyesuaian. tarifPemakaian Kekayaan. Daerah.. d. K
- . Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 1 Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 ),
- . Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran 2. Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ),
- . Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: 3. ( Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 ):
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara: ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ): 4
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun2008 tentang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844): 5.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 6. atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Taraibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ):
.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Lembaran
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2016.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif P Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG
PENAMBAHAN ALAT BARU DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Prangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2.
- Kekayaan Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat meliputi Tanah, Lapangan terbuka, bangunan, gedung, kenderaan, alat-alat elekironik, tenda, kursi, peralatan berat dan Kekayaan daerah lainnya. 3.
- Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperolaeh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah 4
- Peralatan Berat dan Peralatan penunjang adalah Peralatan milik Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari bantuan/sumbangan maupun yang diadakan dengan dana yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi atau APBD Kabupaten/Kota dan Bantuan Luar Negeri. 5.
- Laboratorum adalah tempat untuk melaksanakan pengujian mutu barang/material bangunan, gedung/jalan yang dikelola. 6.
- Penggunaan Peralatan/alat-alat besar dan alat-alat bantu dalam ketentuan ini adalah penggunaan peralatan/alat-alat besar dan alal-alat bantu milik pemerintah yang berada pada kantor/Satuan kerja/Proyek didalam kegiatan operasinya ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. 1
- Penggunaan Peralatan / alat -alat bantu milik Pemerintah dilaksanakan dengan penggunaan Secara Swakelola,penggunaan dengan imbalan dan penggunaan tanpa imbalan. 8.
- Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pinak lain dalam jangka waktu tertentu Jengan menerima imbalan uang tunai. 9.
10. Penyewa Peralatan Berat dan Peralatan Penunjang adalah Penyewa Peralatan Berat dan Peratatan penunjang sebagai usaha penerimaan sejumlah uang dari pihak penyewa atas pemakaian peralatan yang dimaksud.
- li. Retribusi Daerah yang selanjutnya yang disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
C
12. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Pasa! 2 :
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Objek retribusi Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu
Tertentu yang meliputi :
- a. Pemakaian Alat-alat Berat
- b. Pemakaian Alat-alat Laboratorium.
JENIS DAN TATA CARA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BAB III - JENIS DAN TATA CARA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 4
Jenis kekayaan Daerah dalam bentuk alat-alat berat yang meliputi :
- a. Mesin gilas yaitu alat penggilas bermotor yang digunakan untuk menggilas atau meratakan jalan |
- b. Motor Grader adalah yaitu alat untuk memprofil badan jalan, galian selokan, memotong bahan jalan dan lain-lain.
- c. Wheel Loader yaitu alat memuat material dari lokasi ke truk dan membuang tanah longsor n
- d. Dump Truck NPR 59 G adalah untuk pengangkutan material dengan kapasitas 3,5 ton
- e. Vibrator Roller (Bomag) yaitu alai untuk pemadatan jalan krikil dan perbaikan badan jalan
6. Backhoe Loader yaitu alat untuk mendatarkan dan menggali £
7. Asphal Spayer yaitu untuk penyemprotan asphalt g
8. Tandem Roller yaitu alat untuk pemadatan badan jalan h.
9. Exacavator yaitu alat untuk pembukaan jalan dan lahan i.
10. Dan Alat-alat berat lainnya. J-
C
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5
- (D.Struktur tarif retribusi digolongkan ## BAB V
BAB IV - PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6
- (1).Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat ditetapkan ## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI
BAB IV - PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 Y6 (dua perseratus) bulan dari retribusi atau dan
BAB VH KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat | mada Tanggal 7 Mafek. 2017 EKRETARISDAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR