PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 4 Tahun 2013 tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAII ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ~ TAHUN 2013 TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAII ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam PasaJ 6 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2739);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Fannasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263};
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan RI 147 /MENKES/PER/1/2010 tentang Perijinan Sakit; Nomor Rumah
27. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/MENKES/PER/111/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
28. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor l 191/MENKES/PER/Vlll/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
30. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28/MENKES/PER/1/2011 tentang Klinik;
31. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188/MENKES/PB/1/2011, Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267 /MENKES/SK/111/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/V /2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Nama Rumah Sak.it Umum Daerah ( RSUD) Kabupaten Situbondo ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 08 );
38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 4 ).
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO
BABJ
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten Situbondo;
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo.
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
- ( 1) RSUD Asembagus merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan khususnya pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) RSUD Asembagus dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) RSUD Asembagus dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 3
RSUD Asembagus dalam melaksanakan kesehatan perorangan. mempunyai tugas membantu Bupati kewenangan di bidang pelayanan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo menyelenggarakan fungsi:
6
- a. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan yaitu pelayanan kesehatan yang mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sa.kit dengan ## BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu DIREKTUR
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 7
Direktur RSUD Asembagus mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan.
Bagian Kedua SUB BAGIAN TATA USAHA
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organ1sas1 dalam lingkungan RSUD Asembagus.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi pengkoordinasian penyusunan rencana kerja RSUD Asembagus;
- b. pelaksanaan, penyelenggaraan, urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, tata kearsipan, kepegawaian, evaluasi Penempatan pegawai, perencanaan, perjalanan dinas, keuangan dan pelaporan;
- c. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SOM) Medis, Keperawatan, Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis;
- d. pengelolaan kegiatan keamanan, dan ketertiban;
- e. pengelolaan dan administrasi sarana transportasi;
- f. pengelolaan dan administrasi barang/ inventaris;
- g. penyiapan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas dan pengisian formasi jabatan;
- h. pembuatan Rencana Strategis Rumah Sakit;
- i. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data untuk penyusunan perencanaan dan anggaran program kegiatan Rumah Sakit;
10. J· pelaksanan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan basil pelaksanaan tugas kepada Direktur;
- I. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
BagianKetiga
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 10
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalarn melaksanakan tugas RSUD Asembagus di bidang pelayanan medis dan keperawatan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat;
- b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, serta kegiatan pelayanan medis;
- c. Pemberian masukan dalam rangka penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis;
- d. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kedokteran/kesehatan;
- e. pengawasan dan pengendalian penerimaan, pelayanan dan pemulangan pasien;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
- g. pelak:sanaan Asuhan Keperawatan;
- h. pelaksanaan Asuhan Kebidanan;
- i. pelaksanaan Logistik ;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- k. pelaporan basil pelaksanaan tugas kepada Direktur;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 12
Seksi Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas RSUD Asembagus di bidang Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis menyelenggarak:an fungsi :
- a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi/ Apotik, Instalasi Gizi, lnstalasi Pemeliharaan Sarana, Instalasi Sanitasi dan Instalasi Rekam Medik;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
..
"¥\.
- c. pengkoordinasia.n pemakaian. dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi penunjang medis clan penunjang non medis;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang med.is den penunjang non medis;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan basil pP.Jaksanaan tugas kepada Direktur;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
BABV
KBTBIITUAII' PBNU'NP
Paaal 14
Pera.turan Bupati ini mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2013.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada t-o..,.nnal O 8 ~'.. {, [: ,.,,.., 1 'l \G.&amp;&amp;5E)G.£ / .. · : J BUPATJ SITUBOIIDO, DADAIIG WIGIARTO

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tangga1 0 8 Mt q 2013 Pit. SBKRBT.ARIS DABRAII KABUPATBII SITUBOIIDO, ~ BERITA DAERAII KABUPATD SJTUBONDO TAIIUlf 2013 ROMOR fl ,.., \_\_\_\_ \_