PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 48 Tahun 2016 tentang KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK (berlaku 1 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa saat ini perkembangan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan semakin pesat dan tidak seimbang dengan pertumbuhan dan perkembangan kapasitas jalan yang ada di Kota Pontianak sehingga perlu diatur kembali ketentuan pengoperasian kendaraan bermotor dalam Wilayah Kota Pontianak agar terwujud kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, selamat, aman dan lancar;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444 );
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas Di Jalan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 494);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 27), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 90);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 12 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 111);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 116);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Kendaraan khusus adalah Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu yang meliputi fungsi militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, dan mobilitas penyandang cacat.
13. Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
14. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor
15. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
16. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pengoperasian kendaraan bermotor dalam wilayah Kota Pontianak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Walikota adalah untuk :
- a. menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- b. meningkatkan kepatuhan dan ketaatan para pengemudi kendaraan bermotor terhadap ketentuan dan peraturan lalulintas dan angkutan jalan; dan
- c. menjamin terpeliharanya sarana prasarana jalan dan jembatan berikut utilitasnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :
- a. jenis dan fungsi kendaraan bermotor;
- b. pengoperasian;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. ketentuan sanksi; dan
- f. ketentuan penutup.
JENIS DAN FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR
BAB III - JENIS DAN FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 5
- (1) Kendaraan Bermotor ## BAB IV
PENGOPERASIAN
BAB III - JENIS DAN FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 6
- (1) Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan dalam wilayah Kota Pontianak harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan selain ditunjukkan dengan kartu uji berkala yang masih berlaku bagi kendaraan wajib uji, juga harus dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas di lapangan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum yang dipergunakan sebagai angkutan orang harus dilengkapi dengan izin sesuai dengan jenis angkutan.
- (4) Angkutan Umum Antar Negara, Angkutan Umum Antar Propinsi, dan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Povinsi wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi terminal yang telah ditentukan atau lokasi lain yang telah mendapat izin Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak hanya pada pukul 19.00 s/d 05.00 WIB.
- (6) Kendaraan Angkutan Barang yang diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak memiliki panjang maksimal 6 (enam) meter dengan Muatan Sumbu Terberat maksimal 8 (delapan) ton.
- (7) Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang dengan panjang lebih dari 6 (enam) meter hanya dapat dilakukan pada jalan Nasional dan Jalan Propinsi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

- (1) Angkutan peti kemas dengan ukuran 40 (empat puluh) feet dan/atau lebih, diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak pada pukul 21.00 sampai dengan pukul 05.00 WIB melalui Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Angkutan Peti kemas hanya diperbolehkan menggunakan kereta tempelan dan atau kereta gandengan sesuai dengan ukuran peti kemas.

## Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) tidak berlaku untuk kendaraan operasional milik Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Kendaraan Angkutan Umum Antar Negara, Angkutan Umum Antar Provinsi, dan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi dapat diberikan izin masuk/beroperasi dalam Kota Pontianak setelah mendapat izin insidentil yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Kendaraan angkutan barang dengan panjang lebih dari 6 (enam) meter dapat melalui jalan dalam wilayah Kota Pontianak selain yang dimaksud dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, apabila barang yang akan diangkut harus menggunakan kendaraan jenis tersebut setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota Pontianak melalui Kepala Dinas Perhubungan.

## BAB V

## KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 9

- (1) Pemilik dan/atau pengemudi semua jenis kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang berkewajiban :
- a. mematuhi aturan alat pemberi isyarat lalu lintas ( traffic light ), rambu lalu lintas, marka jalan, dan peraturan lalu lintas lainnya yang berlaku;
- b. memasang terpal penutup pada bak muatan secara penuh bagi kendaraan yang mengangkut material seperti pasir, tanah, batu, semen, aspal curah, aspal hotmix, dan sampah;
- c. mengikuti tata cara pengangkutan sesuai dengan jenis dan sifat angkutan yang dibawa;
- d. melakukan aktivitas bongkar muat barang di lokasi miliknya sendiri atau tempat lain yang diizinkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan;
- e. melakukan aktivitas menurunkan/menaikkan penumpang di terminal, halte atau tempat lain yang diizinkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan;
- f. menyimpan dan atau memarkirkan kendaraan yang tidak dioperasikan pada lokasi pool yang dimiliki atau pada lokasi pool sewaan yang telah mendapat izin dari Kepala Dinas Perhubungan;
- g. pool /tempat penyimpanan kendaraan untuk angkutan barang dan angkutan orang harus berada pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
- h. memasang tanda pengenal/identitas kendaraan/pemilik kendaraan termasuk pada kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang, kereta tempelan dan kereta gandengan dengan tulisan yang dapat jelas terbaca dari luar kendaraan;
- i. membawa dokumen kendaraan saat beroperasi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Uji Berkala, Kartu Pengawasan, dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan;
- j. memasang tanda lulus uji berkala yang masih berlaku pada kendaraan wajib uji;

- k. mengganti dan/atau memperbaiki kerusakan pada prasarana jalan dan utilitasnya sehingga dapat berfungsi seperti sedia kala sebagai akibat dari operasional kendaraan yang dimiliki dan/atau dikemudikan; dan
- l. membersihkan badan jalan atau fasilitas umum yang dikotori oleh barang bawaan yang diangkut maupun operasional kendaraan yang dimiliki dan/atau dikemudikan.
- (2) Pemilik dan/atau Pengemudi semua jenis kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penumpang dilarang :
- a. parkir/menyimpan kendaraan pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan;
- b. melakukan aktivitas bongkar muat barang, pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan;
- c. melakukan aktivitas menurunkan - menaikkan penumpang pada badan jalan, jembatan, trotoar dan bahu jalan dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan;
- d. berhenti pada tikungan, akses keluar masuk bangunan, dan tempat lain yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan atau terdapat rambu dilarang berhenti/stop;
- e. berhenti/stop diluar pada kawasan yang dimaksud pada huruf d lebih dari 5 (lima) menit tanpa adanya kepentingan yang mendesak dan/atau memasang tanda kondisi darurat;
- f. menggunakan kendaraan termasuk muatannya dengan tinggi lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan;
- g. menggunakan jenis kendaraan tronton untuk mengangkut peti kemas;
- h. mengangkut 2 (dua) buah peti kemas dalam satu kereta tempelan atau kereta gandengan;
- i. menggunakan kereta penarik ( truck head) dengan 2 (dua) sumbu atau roda 6 (enam) untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan panjang 40 (empat puluh) feet;
- j. menggunakan kereta tempelan dengan 2 (dua) sumbu atau 8 (dekapan) roda untuk mengangkut peti kemas ukuran 40 (empat puluh) feet dan/atau lebih;
- k. operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6) tidak diperkenankan dilaksanakan pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 WIB dan pukul 16.00 sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan
- l. kendaraan angkutan barang dan bus dilarang melintasi / melewati Jembatan Kapuas I, kecuali kendaraan jenis pick up dalam keadaan tanpa muatan.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemberlakuan Peraturan Walikota Pontianak ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dapat bekerjasama dengan kepolisian dan instansi terkait.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Pemilik dan/atau Pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang tidak mematuhi peraturan walikota ini, dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian teguran dan/atau peringatan;
- b. pembekuan ijin;
- c. pencabutan ijin;
- d. penghentian/larangan beroperasi;
- e. tindakan pengempesan ban kendaraan;
- f. tindakan penguncian ban;
- g. tindakan penderekan/pemindahan kendaraan;
- h. pemberian sanksi denda administrasi; dan
- i. pembayaran ganti rugi atas kerusakan atas prasarana jalan dan utilitas lainnya.

## Pasal 12

Mekanisme pemberian sanksi administrasif adalah sebagai berikut:

- a. petugas Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan;
- b. dalam melaksanakan operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Perhubungan dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Republik Indonesia;
- c. apabila pada saat operasi ditemukan adanya pengemudi dan/atau pemilik kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Walikota ini petugas dapat memberikan teguran lisan;
- d. apabila setelah diberi teguran dan/atau peringatan secara lisan pengemudi dan atau pemilik kendaraan tidak mengindahkan, maka dapat dilakukan tindakan penertiban dan penindakan;
- e. penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebagai berikut:
- 1) pengempesan seluruh atau sebagian ban kendaraan;
- 2) penguncian ban kendaraan;
- 3) pemindahan/penderekan kendaraan; dan
- 4) penghentian/pelarangan beroperasi.
- f. tindakan penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 (tiga) dilakukan terhadap kendaraan yang telah diberi tindakan pengempesan lebih dari 1 x 24 jam belum dipindahkan oleh pemilik dan/atau apabila posisi kendaraan tersebut menganggu kelancaran lalu lintas dan/atau kepentingan umum lainnya;

- g. selain penindakan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf e, terhadap pemilik kendaraan dapat diberikan sanksi dengan format sebagaimana dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) pemberian teguran/peringatan secara tertulis oleh Dinas Perhubungan;
- 2) pembekuan ijin oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan/atau oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menerbitkan ijin atas rekomendasi dari Dinas Perhubungan; dan
- 3) pencabutan ijin oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan/atau oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menerbitkan ijin atas rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- h. pemberian sanksi denda administratif dan/atau pembayaran ganti rugi atas kerusakan prasarana jalan dan utilitas umum lainnya disetorkan ke kas umum daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan.
- i. besaran denda administratif sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut; dan
- j. ganti rugi atas kerusakan prasarana jalan dan utilitas umum lainnya dapat berbentuk perbaikan dan/atau penggantian yang dilaksanakan sendiri oleh pemilik dan/atau pengemudi kendaraan.

## Pasal 13

- (1) Mekanisme tindakan penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut:
- a. pada kendaraan yang akan diderek dipasang pemberitahuan tindakan penderekan apabila kendaraan tidak dipindahkan;
- b. ketentuan pada huruf a tidak berlaku terhadap kendaraan yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan/atau kepentingan umum lainnya;
- c. pemberitahuan terhadap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui pemberitahuan lisan melalui pengeras suara sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. kendaraan yang diderek dipindahkan ke halaman kantor Dinas, ke Kantor Kepolisian dan/atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan;
- e. atas tindakan penderekan dibuatkan Berita Acara Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditanda tangani oleh petugas operasi dan pemilik dan/atau pengemudi kendaraan;
- f. apabila pemilik dan/atau pengemudi kendaraan tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan/atau pemilik kendaraan tidak datang dan atau tidak diketahui keberadaannya maka Berita Acara dibuat dengan memberikan catatan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani dan/atau tidak diketahui keberadaannya dalam Berita Acara dimaksud disertai alasannya; dan
- g. kendaraan yang telah diderek hanya dapat diambil kembali oleh pemilik kendaraan apabila yang bersangkutan telah melunasi biaya penggunaan mobil derek sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Segala kerusakan dan kerugian yang dialami oleh pemilik kendaraan sebagai akibat tindakan penderekan merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak penderekan kendaraan pemilik kendaraan tidak datang untuk menyelesaikan kewajibannya maka Dinas Perhubungan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian setempat.
- (4) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan kepada Kepolisian pemilik tidak datang menyelesaikan kewajibannya maka Dinas Perhubungan menyerahkan status kendaraan tersebut kepada Pengadilan Negeri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2012 tentang Ketentuan Penderekan Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 41);
- b. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 36); dan
- c. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 46).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 November 2016

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

## ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tingkat I / (IVb) NIP. 19620811 198607 2 002

## LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

## DAFTAR JALAN YANG DIPERBOLEHKAN / DIIZINKAN DILEWATI JENIS KENDARAAN ANGKUTAN DENGAN PANJANG LEBIH DARI 6 (ENAM) METER DENGAN MUATAN SUMBU TERBERAT MAKSIMAL 8 (DELAPAN) TON

| NO. | NAMA RUAS JALAN | KELAS JALAN |
|-------|--------------------------|---------------|
| 1 | Jl. Tanjungpura | IIIA |
| 2 | Jl. Rahadi Usman | IIIA |
| 3 | Jl. Pak Kasih | IIIA |
| 4 | Jl. Gusti Situt Mahmud | IIIA |
| 5 | Jl. Khatulistiwa | IIIA |
| 6 | Jl. Imam Bonjol | IIIA |
| 7 | Jl. Adi Sucipto | IIIA |
| 8 | Jl. Hasanudin | IIIA |
| 9 | Jl. H.Rais A.Rahman | IIIA |
| 10 | Jl. Husein Hamzah | IIIA |
| 11 | Jl. Perintis Kemerdekaan | IIIA |
| 12 | Jl. Kom Yos Sudarso | IIIB |
| 13 | Jl. Ya' M. Sabran | IIIB |

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

## LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

## DAFTAR JALAN YANG DIPERBOLEHKAN / DIIZINKAN DILEWATI JENIS KENDARAAN ANGKUTAN BARANG TRUCK HEAD DENGAN KERETA GANDENGAN ATAU KERETA TEMPELAN PANJANG 40 (EMPAT PULUH) FEET DENGAN MUATAN SUMBU TERBERAT MAKSIMAL 8 (DELAPAN) TON

| NO. | NAMA RUAS JALAN | KELAS JALAN |
|-------|------------------------|---------------|
| 1 | Jl. Tanjungpura | IIIA |
| 2 | Jl. Rahadi Usman | IIIA |
| 3 | Jl. Pak Kasih | IIIA |
| 4 | Jl. Gusti Situt Mahmud | IIIA |
| 5 | Jl. Khatulistiwa | IIIA |
| 6 | Jl. Imam Bonjol | IIIA |
| 7 | Jl. Adi Sucipto | IIIA |
| 8 | Jl. Kom Yos Sudarso | IIIB |
| 9 | Jl. Ya' M. Sabran | IIIB |

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

## LAMPIRAN III

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2016

## TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

## BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

## FORMAT SURAT PERINGATAN PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN

Pontianak,

Nomor : Lampiran : Perihal :

Kepada

Yth.Pimpinan Perusahaan/Koperasi

Peringatan Atas Izin Penyelenggaraan

Angkutan Orang/Barang

di

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada Hari... Tanggal... terdapat pelangaran yang dilakukan oleh Perusahaan Saudara dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang/orang berupa:

- a. Jenis Pelanggaran :

- b.

- Lokasi :

- c.

- Tanggal :

- d. Nomor Kendaraan :

2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 di atas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administratif berupa peringatan dan menjadi bahan evaluasi terhadap izin penyelenggaraan angkutan yang Saudara miiki.

3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tembusan Yth:

1. Walikota Pontianak

2. Kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

## LAMPIRAN IV

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

## BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

## FORMAT SURAT PEMBEKUAN IZIN PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN ORANG/BARANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK NOMOR : ________________ TAHUN....

## TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG/BARANG

PT/KOPERASI....

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan berupa pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

3. Peraturan Walikota Pontianak Nomor ... Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor ...);

Memperhatikan

- Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor ..... Tanggal.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG/BARANG PT/KOPERASI .....

PERTAMA

- Menjatuhkan sanksi administratif kepada PT/Koperasi .... Berupa pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang/barang terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang ini berlaku sejak tanggal .... Sampai dengan tanggal ...

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PONTIANAK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tembusan Yth:

1. Walikota Pontianak

2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

## LAMPIRAN V

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2016

## TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

## FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN ORANG/BARANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK NOMOR : ________________ TAHUN....

## TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG/BARANG PT/KOPERASI....

## KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan berupa pengenaan sanksi administratf berupa pencabutan izin penyelenggaraan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

3. Peraturan Walikota Pontianak Nomor ... Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor ...);

Memperhatikan

: Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor ..... Tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG/BARANG PT/KOPERASI

...

PERTAMA

- Menjatuhkan sanksi administratif kepada PT/Koperasi .... Berupa pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang/barang terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang/Barang ini berlaku sejak tanggal .... Sampai dengan tanggal ...

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PONTIANAK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Walikota Pontianak

2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI