PERATURAN BUPATI WAKIL Nomor 149 Tahun 2016 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 30 Desember 2016)
Pasal 20
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang Tambahan
PENJELASAN
Pembukaan
Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka dalam hal Pemerintah Daerah yang belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Pimpinan dan Rumah Dinas Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan perumahan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2017 belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang kecuali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang telah disediakan Rumah Jabatan, sehingga bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum tersedia Rumah Jabatan atau Rumah Dinas diperlukan Tunjangan Perumahan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah;
c. bahwa ...
## Mengingat
- c. bahwa pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas diperlukan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
## Menetapkan :
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 8 );
## MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.
## BAB I
## KETENTUAN UMUM
##
PENJELASAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang. 5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang. 6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang. 7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Sintang. 9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang. 10. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah. 11. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sintang yang tidak mendapatkan rumah jabatan atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. 12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ## BAB II ## PRINSIP DAN TUJUAN
PENJELASAN
Pasal 2
Pelaksanaan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan prinsip : - a. kepastian; - b. kepatutan; - c. kewajaran;dan - d. rasional.
PENJELASAN
Pasal 3
Pemberian tunjangan perumahan bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerjanya. ## BAB III ## TUNJANGAN PERUMAHAN
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten Sintang disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya. - (2) Anggota DPRD Kabupaten Sintang disediakan masingmasing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya. - (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017. - (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Sintang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa bakti.
PENJELASAN
Pasal 5
- (1) Penyediaan rumah jabatan dan rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) baru tersedia sebanyak 1 (satu) unit rumah jabatan bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang. - (2) Bagi Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang yang belum mendapat rumah jabatan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang belum mendapat rumah dinas, disediakan tunjangan perumahan. - (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan. - (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk meubeler, biaya listrik, air, gas dan telepon. ## BAB IV ## BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
PENJELASAN
Pasal 6
- (1) Besarnya tunjangan perumahan bagi Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) per bulan bagi masing-masing wakil ketua. - (2) Besarnya tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Sintang sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan bagi masingmasing anggota. - (3) Apabila rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sedang direhab dan mengakibatkan rumah tersebut tidak dapat ditempati, maka Ketua DPRD Kabupaten Sintang dapat menerima tunjangan perumahan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) per bulan sampai rumah jabatan tersebut selesai direhab dan dapat ditempati kembali. - (4) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang penerima tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) Belanja tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017. - (2) Pengelolaan dana tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ` ## BAB V ## KETENTUAN LAIN-LAIN
PENJELASAN
Pasal 8
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. ## BAB VI ## KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. Ditetapkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI SINTANG, JAROT WINARNO Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 149