PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 15 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF (berlaku 30 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK,
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
5. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
6. Sekolah adalah suatu pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Negeri dan/atau Swasta.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
8. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu yang memiliki kelainan yang terdiri atas tunanetra,
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, kelainan lainnya dan tunaganda.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Kurikulum Modifikasi adalah kurikulum standar nasional yang dimodifikasi sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.
12. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disebut Pokja, adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan pelaksanaan pendidikan inklusif di suatu daerah/wilayah;
13. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK, adalah peserta didik yang memiliki karakteristik perkembangan dan pertumbuhan berbeda dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya yang sebaya.
16. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
17. Ruang Sumber adalah sebuah ruang yang berfungsi sebagai tempat melaksanakan proses pembelajaran secara
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
individual dengan dukungan sarana pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
18. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
19. Sarana Pribadi adalah sarana khusus yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketunaannya seperti kursi roda, huruf braile, peralatan terapis, dan sejenisnya termasuk kebutuhan pribadi seperti pakaian ganti, obat-obatan, dan sejenisnya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif, dan pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua ABK untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik berkebutuhan khusus.
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. pengelolaan Pendidikan Inklusif;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Peserta Didik;
- e. sarana dan prasarana pendidikan;
- f. peran serta masyarakat dan orang tua;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan pendidikan.
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
BAB IV - PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 4
- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah Satuan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.
BAB IV - PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 5
- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di Daerah maka dapat dibentuk Pokja Pendidikan Inklusif
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pelaksanaan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa baktinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 6
- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan Pendidikan Inklusif, lembaga yang ditunjuk sebagai Pusat Sumber wajib membantu Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila dipandang perlu Kepala Dinas dapat meminta bantuan kepada lembaga diluar Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai usulan Kepala Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berperan:
- a. membantu GPK dalam hal proses belajar mengajar;
- b. membantu GPK dalam penyusunan Kurikulum khusus;
- c. menyediakan layanan informasi dan konsultasi;
- d. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen bagi ABK;
- e. membantu pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan Pendidikan Inklusif; dan
- f. membantu penyediaan dan pemanfaatan alat bantu dan media pembelajaran kekhususan bagi Pendidik dan ABK.
- (4) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Dinas.
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 7
- (1) Pengelolaan Pendidikan Inklusif terintegrasi dalam Satuan Pendidikan reguler.
- (2) Yang dimaksud terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua layanan Pendidikan Inklusif termasuk layanan khusus menjadi satu dengan layanan pendidikan reguler.
- (3) Layanan pendidikan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pembiayaan pendidikan, dan Sarana Prasarana pendidikan.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 8
- (1) Layanan khusus yang dibutuhkan oleh ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah pemenuhan layanan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ruang Sumber, Kurikulum, dan Sarana Pribadi sesuai ketunaannya.
BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidik
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 9
- (1) Pendidik terdiri dari:
- a. guru kelas;
- b. guru mata pelajaran; dan
- c. GPK.
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi kualifikasi berpendidikan dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa atau guru mata pelajaran/guru kelas yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan Pendidikan Khusus.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kualifikasi memiliki pengalaman sebagai Pendidik di Sekolah inklusif atau SLB paling sedikit selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas dan bertanggungjawab:
- a. melakukan modifikasi Kurikulum;
- b. merencanakan program kekhususan;
- c. melaksanakan proses belajar mengajar;
- d. melaksanakan evaluasi pembelajaran
- e. melakukan proses identifikasi, assesmen, dan menyusun program pembelajaran individual; dan
- f. membuat laporan program perkembangan ABK.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 10
Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berasal dari:
- a. Pendidik dari Sekolah reguler; dan
- b. Pendidik dari masyarakat yang memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 11
- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dibutuhkan dukungan profesional dari Tenaga Kependidikan.
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelola Satuan Pendidikan, pengawas/penilik, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial pendidikan, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain.
BAB V - PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 12
Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari Sekolah reguler atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan perjanjian kerjasama.
BAB VII - PESERTA DIDIK Pasal 13
Pasal 13
- (1) Semua Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib menerima ABK.
- (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autis;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
- l. tunaganda;
- m. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa; dan
- n. anak yang memerlukan perlindungan khusus atau kelainan lainnya.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif memprioritaskan untuk menerima ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertempat tinggal berdekatan dengan Satuan Pendidikan dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.
- (4) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sekurang-kurangnya menampung/mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) ABK dalam 1 (satu) rombongan belajar;
- (5) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan alokasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Satuan Pendidikan dapat mengganti dengan Peserta Didik normal.
BAB VIII - SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN Pasal 14
Pasal 14
Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib disediakan:
- a. ruang belajar khusus atau Ruang Sumber;
- b. fasilitas layanan informasi dan konsultasi;
- c. fasilitas layanan identifikasi dan asesmen ;
- d. alat bantu, media pembelajaran dan penggunaannya;
- e. Kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan ABK;
- f. aksesibilitas khusus, seperti:
1. arsitektur bangunan Sekolah yang aman dan mudah dijangkau/dilewati oleh Peserta Didik tunanetra/tunadaksa;
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
2. penyediaan toilet duduk yang rendah dan bisa digunakan dengan mudah oleh Peserta Didik tunadaksa;
3. warna bangunan Sekolah yang nyaman (kontras bagi Peserta Didik low vision, lembut bagi gangguan perhatian); dan
4. penyediaan meja dan kursi khusus bagi Peserta Didik tunadaksa;
- g. lingkungan pendidikan yang ramah ABK.
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORANG TUA
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORANG TUA
Pasal 15
- (1) Yang dimaksud peran serta masyarakat dalam Pendidikan Inklusif adalah sumbangsih dan upaya masyarakat dalam rangka membangun dan memperkuat kerjasama antar berbagai pihak yang terkait untuk menyatukan pemahaman dan sikap serta memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan pendidikan ABK.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. bantuan berupa dana;
- b. bantuan berupa sarana prasarana;
- c. bantuan berupa Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
- d. bantuan berupa pemikiran, saran dan masukan untuk peningkatan mutu layanan.
- (3) Berbagai pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah komite sekolah, tokoh masyarakat, yayasan, dewan pendidikan, perguruan tinggi, lembaga rehabilitasi, klinik terapi, rumah sakit, dunia usaha dan lembaga terkait lainnya baik pemerintah, swasta, maupun perorangan serta forum pemerhati
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada Satuan Pendidikan dengan ketentuan:
- a. Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melaporkan pengelolaannya kepada Dinas; dan
- b. khusus Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat yang berada dibawah naungan Kementerian Agama wajib melaporkan pengelolaannya kepada Kantor Kementerian Agama.
Pengelolaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORANG TUA
Pasal 16
- (1) Orang tua ABK dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Peran serta orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan fasilitas belajar untuk ABK;
- b. mengantar, mendampingi dan menjemput ABK;
- c. menciptakan situasi belajar yang kondusif baik di Sekolah maupun di rumah;
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan peran serta orang tua, dapat dibentuk paguyuban orang tua ABK atau sebutan lain.
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA DINAS
PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN
HUKUM
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 17
Pasal 17
- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh:
- a. Kepala Dinas untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta; dan
- b. Pokja untuk semua lembaga penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta manajemen Sekolah inklusif.
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 17
Pasal 18
- (1) Monitoring dan evalusi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Pokja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap semester dengan tembusan Inspektorat.
BAB XI - PENDANAAN Pasal 19
Pasal 19
Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
PARAF KOORDINASI
Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 Maret 2015 BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Maret 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 15

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM Drs. KUSPRIGIANTO, M.M. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.