Unknown Unknown Nomor 3S Tahun 1958 tentang IGARA TIMUR NOMOR 3S TAHTTN 2016 TENTANG LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAIT RA}IMAT TT'HAN YA.ITG MAIIA ESA GUBER$I'R ITUSA TEX(XiARA TIMUR, - a. bahwa pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang akan bekerja ke Luar Negeri masih dilakukan secara parsial oleh Instansi terkait masing-masing yang mengalibatkan tidak optimalnya pelayanan terhadap TKI; - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada TKI yang bekerja di Luar Negeri, maka perlu dibentuk Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap; - c. bahwa sesuai dengan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
GI'BERXI'R IYUSA TEI{(X}ARA TIUUR
PERATT'RAN GUBERITUR I|USA TENGIGARA TIMUR NOMOR 3S TAHTTN 2016
TENTANG
LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAIT RA}IMAT TT'HAN YA.ITG MAIIA ESA
GUBER$I'R ITUSA TEX(XiARA TIMUR,
- a. bahwa pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang akan bekerja ke Luar Negeri masih dilakukan secara parsial oleh Instansi terkait masing-masing yang mengalibatkan tidak optimalnya pelayanan terhadap TKI;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada TKI yang bekerja di Luar Negeri, maka perlu dibentuk Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 40. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2OL4 tentalg Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keda Indonesia di luar negeri, guna memberikan pelayanan terbaik dalam penempatan dan perlindungan TK, Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat menyelenggarakan Layanan Terpadu Satu Atap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur; f
Meagingat
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ngmor t649\;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan UndarrgUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 1882);
MEMUTUSKAN:
MenetapKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yalg dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terda,ftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. f
4. Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk beke{a di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waltu tertentu dengan menerima upah.
5. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Keda Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan dan pemulangan dari negara penempatan.
6. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyeienggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
7. Sistem pelayanan adalah merupakan keseluruhan mekanisme kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia baik pada tahapan pra penempatan, selama penempatan maupun purna penempatan yang dilakukan oleh instansi teknis/lembaga terkait dengan tujuan membantu proses penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
8. Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Ke{a Indonesia yang selanjutnya disingkat LPTSA-P2TKI adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keda Indonesia yang di laksanakan oleh aparat instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu atap.
9. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan pe{alanan ke luar wilayah Indonesia.
10. Visa Ke{a adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh suatu negara kepada seseorang atau lebih dari Indonesia yang bekerja, baik dari sektor formal maupun informal yang dibubuhkan atau diterakan dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia/paspor guna memasuki suatu negara tertentu.
11. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah Kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk bekerja di luar negeri. f 11.
12. Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut asuransi adalah sistem perlindungan yang memberikan jaminan atas resiko yang dialami Tenaga Kerja Indonesia mulai pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.
13. Sistem Komputerisasi Tenaga Ke{a Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem pendataan bagi Calon Tenaga Keda Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri.
14. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
15. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan Pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
16. Pembekalal Akhir Pemberangkata-n yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat beke{a ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
BAB II - PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2
- Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LPISA-P2TKI yang merupakan lembaga lintas instansi yang bersifat non struktural untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI baik pada tahap pra penempatan maupun purna penempatan. (1)
- LPTSA-P2TKI sebagaimana dimalsud pada ayat (1) berkedudukan di Kupalg. l2l
BAB II - PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 3
- (1) LPTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. Koordinator;
- b. Wakil Koordinator;
4. c, Sekretaris; dan
- d. Anggota. I
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. BP3TKI Kupang;
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Konsorsium Asuransi; dan
- f. Perbankan.
- (3) Bagan struktur dari LPTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakal bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 4

LPTSA-F2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menentukan arah kebijakan di bidang pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi:

- a. merumuskan dan menyiapkan prosedur tetap layanan terpadu satu atap;
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan layanan terpadu satu atap;
- c. memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pela.ksanaan layalan terpadu satu atap;
- d. melal&lt;sanakan analisis dan evaluasi kegiatan pelaksanaan layanan terpadu satu atap; dan
- e. melaksanakan pengawasa-n penyelenggaraan layanan terpadu satu atap.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, LprsAP2TKI mempunyai fungsi untuk memperlancar dan mempercepat proses penempatan dan perlindungan TKI pada tahap pra penempatan dan purna penempatan serta memberi saran / masukan untuk pembinaan.

## Pasal 6

- (1) unsur anggota LPTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Dinas Tenaga Keg'a dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur bertugas: f,
1. memberikan rekomendasi teknis pendirian, perpanjangan, pergantian kepala cabang, perpindahan alamat dan pencabutan ijin operasional Kantor PPTKIS;
2. menerbitkan Surat Pengantar Rekrut (SPR) Calon Tenaga Ke{a Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. melakukan koordinasi dan verifikasi dokumen CTKI dari Kabupaten/Kota Daerah asal CTKI yang terintegrasi dalam SISKOTKLN;
4. memfasilitasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
7. 5, pengesahan perjanjian kerja; dan
6. Rekomendasi pemberangkatan CTKI ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN PPIKIS di Luar Provinsi NTT.

b. BP3TKI Kupang, bertugas:

1. memberikan layanan informasi kerja di luar negeri;
2. melakukan verifikasi dokumen CTKI/TKI;
3. melaksanakan PAP yang difasilitasi oleh Dinas yang membidangi Ketenagakedaan;
4. menerbitkan surat Keterangan bagr TKI yang telah mengikuti PAP; dan
5. menginput data TKI dalam e-KTKLN.
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertugas memantau kegiatan pemeriksaan kesehatan CTKI /TKI yang dilaksanakan oleh Rumah sakit/ Sarana Pemeriksaan Kesehatan yang mendapat izin pemeriksaan kesehatan TKI dari Menteri Kesehatan;
- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur bertugas menerima permohonan dan entr5r data dalam proses penerbitan paspor bagi CTKI dan TKI ya:rg terintegrasi dalam SISKOTKLN;
- e. Konsorsium Asuransi bertugas memberikan pelayanan Asuransi Jiwa kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia pada saat Pra Penempatan, Penempatan dan Purna Penempatan;
- f. Perbankan bertugas :
1. memberikan pelayanan Perkreditan (KUR) kepada Ca-lon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia yang alan beke{a ke Luar Negeri; dan
2. memfasilitasi transaksi keuangan dalam bentuk pembangunan galeri ATM di LTSA-P2TKI. f,

## BAB IV

## TATA KER.'A

## Pasal 7

- (1) Dalam bekerja dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPTSA-P2TKI menerapkan asas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing Instansi/ Lembaga terkait.
2. (2t Setiap Instalsi/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai Personil pelaksana pelayanan di LPTSA.P2TKI.
- (3) Dalam ha-l terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pelayanan, Instansi/l,embaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (21 agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Berdasarkan masukan dari pimpinan Instansi/ Lembaga anggota LPISAP2TKI disusun tata tertib, prosedur kerja dan sistem ke{a sebagai pedoman pelalsalaan tugas rutin bagi anggota LPTSA-P2TKI.
- (2) Setiap personil LPTSA-P2TKI wajib mengikuti dan mematuhi pedoman Pelaksanaan T\rgas rutin serta bertanggung jawab kepada pimpinan Instansi/ Lembaga masing-masing.

## BAB V

## PRASARANA, SARANA DAN PENDANAAN

## Pasal 9

- (1) Prasarana dalam bentuk gedung dalam pelaksanaan LPTSA-P2TKI disediakan bersama oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sarana yang digunakan dalam LTSA-P2TKI disediakan oleh masing-masing artggota yang tergabung dalam LTSA-P2TKI darr Sumber l,ain yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Pendanaan dalam penyelenggaraan LPTSA-P2TKI dibebankan pada masing-masing instansi anggota yang tergabung dalam LPTSA-P2TKI dan Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat. f,

## BABVI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang padatanggal 2..0^ n$uETA| 2016

I{ GUBERNUR NUSA TENGGARA TTMUR, /

I

1/


Diundangkan di Kupang pada tanggal 9A 46uLUS 2016

PROVINSI

TIMUR,l

,&lt;- Y pmrgsKtssAr,Eu

L


BEzuTA DAERAH PROVINSI NUSATENGGARATIMURTAHUN 2016 NOMOR A3S

ll