PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 55 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (berlaku 12 September 2011)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi dalam pemilihan anggota badan permusyawaratan desa sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : tentang Dalam
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 1
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 ditambah, sehingga Pasal 1 angka 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11
3. huruf i, dituangkan dalam surat pernyataan dari bakal calon anggota BPD.
Huruf k :
Yang dimaksud dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Lurah Desa sampai derajat kedua menurut garis vertikal adalah orang tua, kakek/nenek, anak atau cucu, sedangkan derajat kesatu menurut garis horizontal adalah saudara, baik kandung maupun tiri.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 angka 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19
:
Dalam rangka penjaringan bakal calon anggota BPD perwakilan wilayah, panitia musyawarah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan menentukan bakal calon yang akan dicalonkan menjadi anggota BPD, Bakal calon anggota BPD terdiri dari Ketua RT/RW, pemuka agama, golongan profesi dan tokoh masyarakat.
:
Musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD perwakilan wilayah dipimpin oleh ketua panitia musyawarah dengan menghadirkan Ketua RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat yang mencerminkan pokgiat LPMD, pemuka agama, golongan profesi, karang taruna,PKK dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) undangan.
Apabila jumlah yang hadir sampai dengan waktu yang telah ditentukan belum mencapai quorum, maka diperpanjang 30 (tiga puluh) menit.
Apabila setelah perpanjangan waktu jumlah undangan yang hadir tetap belum mencapai quorum, maka musyawarah tetap dilaksanakan dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.
:
Yang dimaksud dengan pemungutan suara dalam hal ini dapat dilakukan dengan pemberian suara secara tertulis atau mengangkat tangan, dan hasilnya ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
:
Calon anggota BPD perwakilan wilayah yang diajukan sesuai dengan hasil musyawarah mufakat yang mencerminkan unsur Ketua RT/RW, pemuka agama, golongan profesi dan tokoh masyarakat.
Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penentuan calon ditetapkan berdasarkan ranking/nomor urut calon sesuai hasil pemungutan suara/voting.
:
Laporan hasil musyawarah disampaikan kepada Panitian Musyawarah Tingkat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan musyawarah dengan dilampiri notulen dan Berita Acara Musyawarah dan berkas-berkas calon Anggota BPD perwakilan wilayah.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Penetapan: Ditetapkan di Bantul pada tanggal 12 September 2011

Penandatangan: BUPATI BANTUL, ttd SRI SURYA WIDATI Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2011 Tanggal 12 September 2011

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd RIYANTONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023