PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG Nomor 9 Tahun 2017 tentang BAR KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
BAR KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TORAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tabun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Provinsi Lampung, maka Peraturan Daerah dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Larnpung;
- b. bahwa berdasarkan pertirnbangan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan .Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Provinsi Lampung;
3. Mengingat 1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerab Tingkat I Lampung dengan mengubab Undang­ Undang Nomor 25 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nornor 95, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun' 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teIah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449, Nomor Register 8/311/2016);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan
GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
.:»&gt;:
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD Provinsi Lampung.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggot.a DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD. /
12. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau kornisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional, yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
15. Tunjangnn Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya,
16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Anggaran Pendapatan Daerah selanjutnya disebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Baglan Kesatu
PenghasUan Pimplnan dan Anggota DPRD
Pasa12
- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD, meliputi:
1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasa13
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4
- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sarna dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal ~
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
, "­
/
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen] dari uang representasi yang bersangkutan,
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7
- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen];
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen];
- c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen}; dan
- d. anggota, sebesar 3% (tiga persen] dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
PasalS
- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksarrakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21
- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. Program, yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; ,.
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD:
1. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
2. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
3. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasa122
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.
Pasa123
- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberlkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal9.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. renaah, paling banyak 2 (dual kali;
8. dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
13. dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalarn hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling larnbat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, danl atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Pasa124
- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemarnpuan dalarn disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercerrniri dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompc.c pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Gubernur dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasa125
- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemarnpuan dalarn disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Gubemur dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 26
- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan ketcntuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
BABIV
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasa127
- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara.
BABV
/
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa128
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan dan jaminan kematian: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
Pasa129
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 30
- ~, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan,
Pasa131
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Penetapan: Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal ~l' Ju1i . 2017

Penandatangan: GUBERNUR LAMPUNG, M. RIHO FICARDO

Penetapan: Diundangkan di Telukbetung pada tanggal ::31- J u1 i ' - 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVI SI LAMPUNG, Ir. S Pembi a Utama Madya NIP. 1958 7281986021002 ~ LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR·· ·· NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (9/112/2017) .--,
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017
## TENTANG
## HAl{ KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI LAMPUNG
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penye1enggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan marnpu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah,
Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan arnanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sarna lain. Peningkatan kerja sarna secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinarnika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.
Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjarnin keterwakilan rakyat dan daerah dalarn melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD sesuai arnanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasall
Cukup Jelas.
. -.
Pasal2
Cukup Jelas.
Pasal3
Cukup Jelas.
Pasal4 Cukup Je1as.
Pasal5
Cukup Jelas.
Pasal6 Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas. Pasal8 Cukup Jelas. Pasal9 Cukup Jelas. PasallO Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak