PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman teknis Pengelola Barang Milik Daerah, maka Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu di tetapkan dengan Peratuarc:n Daerah; - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolan barang Milik Daerah; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ); - 3. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4389); - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan t.ernbaran Negara Nomor 4844); 9. Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lemharan f~egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 12. 13. - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 14. 15. - Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge1o1aan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pertauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan don Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 20. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 197 4 tentang Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prisiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 Tentang Status Rumah Negeri; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penge1olaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 9. 24., Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem lnformasi Manajemen Barang Daerah; ... 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan; 26. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelola Barang Milik Daerah, maka Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu di tetapkan dengan Peratuarc:n Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolan barang Milik Daerah;
1.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 );
- 3.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4389);
7.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan t.ernbaran Negara Nomor 4844);
8.
9. Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lemharan f~egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
12.
13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14.
15.
- Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penge1o1aan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pertauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan don Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
20. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 197 4 tentang Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prisiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 Tentang Status Rumah Negeri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penge1olaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. 24., Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem lnformasi Manajemen Barang Daerah;
•
•
.,
...
•
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
26. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Dan
BUPATI SABU RAIJUA MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAfRAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK Menetapkan DAERAH ·
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sabu Raijua.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang selanjutnya di sebut Dinas PPKAD adalah Satuan Kerja Per3ngkat Daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja dan Selaku Pengguna Anggaran.
8. 7.. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
9. 9.. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah .
- · 10. Unit Ketja adalah Bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah ..
11. Kepala Unit kerja adalah Kepala Bagian Saluan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Milik Daerah.
12. Pengelola Barang MiJik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
13. 13.-. ··Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
15. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pagawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetaµkan.
14. Pengurus Barang Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik · Daerah diluar kewenangan Pemegang Barang Milik Daerah yang ada di setiap SKPD Unit Kerja/Satuan Kerja .
16. Standarisasi Harga Barang/Jasa adalah Pembakuan Harga Barang/Jasa menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya.
17. Perencanaen adalah Kegiatan atau Tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang tel ah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau Pemeliharaan Barang Dearah yang akan datang.
18. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang Daerah yang dituangkan dalam anggaran.
19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan . , Barang. Daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
21. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
20. Pengadaan · adalah Kegiatan untuk melakukan pemenuhan Kebutuhan Barang Daerah dan Jasa~
22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman/pendistribusian barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja/satuan kerja pemakai.
23. Pemeliharaan adalah kegiatAn atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
24. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
25. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan oarang milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) y~ng bersangkutan.
27. Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa. pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memerima imbalan uang tunai.
29. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah janoka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
30.
Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
31.
32 ..
- Bangun guna serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut failitasnya. kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarans berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
- , Bangun sereh. guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan · oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33. •
- Penghapusan· adalah tindakan merighapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan ,pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola dart tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
34. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
35. Tukar menukar Barang Milik Daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah. atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
36. Hibah ; adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
37. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan 'yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
39. lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
38. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah ses :Jai dengan ketentuan yang berlaku.
40. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif yang didasarkan pada datalfakta yang ob)ektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilal Barang Mllik Daerah.
42. Dafter Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya di singkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
41. Dattar Barang Pengguna yang selanjutnya dislngkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
43. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya deisingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
•
..
I
f
•
•
"
..
·
Pasal 2
- a. Mengamankan Barang Milik Daerah;
Maksud pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:
- b. ·Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. c, Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 3
Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:
- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- c. Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertip, efektif, dan efisien .
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
KEDUDUKA.N, KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSJ
BAB Ill - KEDUDUKA.N, KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSJ
Pasal 4
Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Milik Negara.
BAB Ill - KEDUDUKA.N, KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSJ
Pasal 5
- (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mempunyai wewenang:
- b. · Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindah tanganan tanah dan bangunan;
4. a.. Menetapkan kebijakan penge1o1aan Barang Mi1ik Daerah;
- c. Menetapkan kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah
- e. Menyetujui usulan pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Millik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- d. Mengajukan usul pemindah tanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- f. Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan; (3) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah Bupati dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah;
- c. Kepal.a Dinas PPKAD;
- b. Kepala SKPD;
- d. Bendahara/Pengurus Barang;
- e. Penylmpan Barang;
- a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
- (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Mlllk Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
18. . c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- (5) Kepala SKPD sebagai pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah;
- a. Mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Daerah dan Rencana Kebutuhan Peme1iharaan Barang Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. ; Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- f. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tldak memerlukan persetujuan DPRD dan Baranng Milik Daerah selaln tanah dan atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola barang;
- g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untu~ kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (6) Kepala Dinas PPKAD sebagai Pembantu Pengelola Barang dan Pusat lnformasi Barang Millik Daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yf'ng ada pada SKPD;
BABIV
PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Ba~lan pertama Perencanan kebutuhan dan penganggaran
BAB Ill - KEDUDUKA.N, KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSJ
Pasal 6
- (1) Kepala Dinas PPKAD dengan melibatkan unsur/unit kerja terkait menyusun:
- a. Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Standarisasi harga;
BAB Ill - KEDUDUKA.N, KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSJ
Pasal 7
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (1) Pengelola menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) yang disertai dengan rencana kebutuhan yang dihlmpun dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Unit Kerja/Satuan kerja sebagai bahan penyusun Rancangan APBD.
- (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berpedoman pada standart harga dan standart kebutuhan/sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah.
- (3) Sebelum APBD ditetapkan. Bupati menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).
BAB Ill - KEDUDUKA.N, KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSJ
Pasal 8
Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.
Baglan Kedua Pengadaan
BAB Ill - KEDUDUKA.N, KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSJ
Pasal 9
Pengadaan Barang Milik · Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka. bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
BAB Ill - KEDUDUKA.N, KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSJ
Pasal 10
- (1) Pelaksanaan pengadaan barang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan PerundangUndangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan kepada pengelola dan atau SKPD.
- (3) Pengelola barang dan atau SKPD menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
BAB Ill - KEDUDUKA.N, KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSJ
Pasal 11
- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
- (2) ·Oalam hal pengadaan · barang yang bersifat umum dan menganut azas keseragaman, pengadaan barang/ji:Jsa dilaksanakan oleh pengelola barang.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan melalui Panitia Pengadaan ·earang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB Ill - KEDUDUKA.N, KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSJ
Pasal 12
Pengadaan Barang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan dan swakelola~
BAB Ill - KEDUDUKA.N, KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSJ
Pasal 13
Hasil · Pengadaan: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Pengelola dilengkapi dengan Dokumen Pengadaan.
..
•
.,
..
•
"
..
- (1) Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dim:1ksud dalam Pasal 13.
- (2) Daftar Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran perhitungan APBD.

## Pasal15

- (1) Penerimaan Barang dan Jasa dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (2) Penerimaan Barang dan Jasa dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah. wakaf dan penyerahan dari Masyarakat atau Pemerintah menjadi Barang Milik Daerah.
- (3) Pengelola mencatat. memantau dan aktif selalu melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketig~ t$8bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyerahan dart Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan Dokumen ·:; Kepemllikan/Penguasaan yang sah.
- (5) Hasil Penerimaan se;.,agaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Dafter lnventaris.
- (6) Tata Cara Pelaksanaan penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), (2), (3) dan ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BABV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

## Pasal16.

- (1) Semua hasil pengadaan barang Daerah diterima oleh Pengurus Barang, atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh kepala SKPD;
- (2) Pengurus Barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melakukan tugas pencatatan Barang MHik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan:
- (3) Kepala SKPD selaku atasan langsung pengurus dan penyimpan barang bertanggungjawab atas ter1aksananya tertib administrasi perbendaharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Tata cara penyimpanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), (2), dan (3) dlatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal17

- (1) Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (2) Penerfmaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD)
- (3) Penerimaan Barang sebagaimana dimaksud pasal 15, dapat dilakukan setelah diperiksa lnatansl teknis yang berwenang, dengan membuat Serita Acara Pemeriksaan.
- (4) Panltia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini di tetapkan dengan Keputusan Pengelola.

## PasaJ18

- (1) Panitla Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) bertugas memeriksa, menguji, meneliti, dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Serita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Berita Acara sebagaim3na dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihan Kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

## rasal19

- (1) Pengeluaran/penyaluran barang Daerah oleh pengurus barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari Atasan Langsung yang ditunjuk oleh SKPD.
- (2) Setiap tahun anggaran Kepala Unit/ Satuan Kerja wajib melaporkan stok atau sisa barang kepada Bupati melalui Pengelola.

## BABVI

## PENGGUNAAN

## Pasal20

- (1} Status Penggunaan Barang Milik Oaerah untuk masing-masing SKPO ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksenakan sebagai berikut:
- a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan.
- b. Pengelola Barang meneliti usul penggunaan sebagaimana di maksud pada huruf (a) untuk ditetapkan status penggunaannya.

## Pasal21

Barang milik Daerah dapat ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperaslkan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

## Pasal22

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- (2) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola.

## Pasal23

- (1) Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapar, status penggunaannya.

## BAB VII PEMANFAATAN

## Baglan Pertama Kriterla dan Bentuk Pemanfaatan

## Pasal24

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguana barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelolah barang setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

## Pasal25

- a. Sewa;

Bentuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa :

- b. · Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

## Bagian Kedua

## Pasal26

## Sew a

- (1) Barang Milik Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dlmanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Barang. Mflik Daerah yang disewakan tidak merubah status kepemilikan Barang Milik Daerah.
- (3) Penyewaan Barang Milik Daerah berupa. tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat pers~tujuan dari Kepala Daerah.
- (4) Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh . pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- (5) Jangka w~ktu penyewaan Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dlperpanjang.

•

•

..

•

•·

- (6) . Penyewaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa yang sekurangkurangnya memuat :
- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
- b. Janis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

## Baglan Ketiga Plnjam Pakal

## Pasal27

- (1) Barang Milik Daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Pinjam . Pakai Barang Milik Daerah l&gt;erupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Barang ·Mmk Daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan Barang Daerah; ·
- (4) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat · diperpanjang;a
- (5) Pelaks,naan Pinjam Pakai dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian yang sekurangkurangnya memuat:
- b. Jenls, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
- c. · Tanggung jawab pernlnjam atas biaya operasional dan pemeHharaan selama · jangka waktu peminjaman;
- d. Persyaratan lain yang dianggap perlu,

## Baglan Keempat Kerjasama Pemanfaatan

## Pasal28

- a. . Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- b. Meningkatkan Penerimaan Daerah.

## Pasal29

- a. Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada pengelola barang;
2. -(1) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk :
- b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- c. Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

## Pasal30

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operaslonal/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud; ·
- b. . Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan !angsung.
- c. · · · Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;

.

- d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
2. pemanfaatan dltetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dibebankan pada pihak ketiga;
- (3) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemantaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (4) Jangka waktu kerjasama pemanfaat paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

## Bagian Kellma

## BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA

## Pasal31

- a · Pemerintah Daerah memerfukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi.
- (1) Bangun Guna Serah dan B~ngun Gerah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. · Tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati.
- c, Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Bangun Guna Sarah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelolah Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Ba rang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal32

Penetapan status Pengguna Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggara tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

## Pasal33

- (2) Penetapan Mitra Bangun Guna Serah dan Mitra Banguna Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah dan Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- b. Tidak menjamin, rnenggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- a. Membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
- c. Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- (5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian. sebagai Barang Milik Daerah hasil Bangun guna . Serah dan Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah
- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
- d. Hak dan kewajlban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- c. Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
13. ·e. Persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (7) Biaya persiapan (penyusun~n MOU. Surat Perjanjian/Kontrak dan lain sebagainya) pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang meliputi pembentukan : Panitia, Pengumuman, Penilaian Aset, kajian dan lain sebagainya dibebankan dalam
- (6) lzin mendirikan bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah.
16. APBD:

## Pasal34

- (8) Biaya persiapan (penyusunan MOU, Surat Perjanjian/Kontrak dan lain sebagainya) dan . , pelaksanaan · Bangun Guna Serah dan Bangun Sarah Guna dibebankan kepada pihak pemenang.
- (1) : Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Se~h kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah.

t.

•

..

..

•

..

•

•

- (2) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan· Barang Milik Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian;
- a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan.
- c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Pertama Pengamanan

## Pasal35

- (2) Pengamanan Barang Milik Oaerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1 ), meliputi:
- (1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan Ba rang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. ·
- a. Pengamanan adminisrtasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
- c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemehharaen; dan
- b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah ban:ing dan hilangnya barang;
- d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

## Pasal36

- (1) Barang Milik Daerah Berupa Tanah harus di sertifikasi atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah Berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah· Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah salain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

## Pasal37

- (1) Bangunan Milik Daerah berupa rumah tinggal dikategorikan dalam 3 (tiga) golongan:
- a. Rumah daerah golong,n I adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk pemegang jabatan Bupati, Wakil Bupetl, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD dan tldak dapat dihapus dari daftar inventaris serta tidak boleh dirubah status golongan rumahnya.
- c. Rumah Daerah golongan Ill adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tetapi tidak termasuk pada rumah golongan I dan rumah Daerah golongan II dan dapat dihapus sesuai Peraturan Perundang-Undangan
- b. Rumah Daerah golongan II adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempatl oleh pemegang jabatan Kepala SKPD dmngkup Pemerintah Daerah dan anggota DPRD dan tidak dapat dihapus dari daftar inventaris serta tidak boleh dlrut;&gt;ah status golongan rumahnya;
- (2) Penetapan penghuniannya ditetapkan dengan Keputusan Buapti dan hanya menghuni selama yang bersang~utan mcnjabat pada jabatan tersebut sebagaimana tersebut dalam ayat (1) .
6. (3). Bagi pejabat yang tidak lagi menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meninggalkan rumal:l dinas Daer-eh tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian dan apabiia yang bersangkutan masih menempati rumah dinas Daerah sesudah perintah pengosongan dalam kurun waktu tersebut maka segera dil.al:(ukan upaya pengeluaran paksa dari rumah dinas Daerah tersebut.

## Pasal38

- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Mil.ik Daerah oleh pengelola barang.
- (1) BuktJ kepemilikan barang Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.

## Pasal39

Barang Milik Daerah dapat diasuransik-:m sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan berdasarkan Perundang-Undangan .

## Bagian Kedua Pemeliharaan

## Pasal40

- (1) Pengelola dan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan B&amp;rang Milik Daerah (DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib rnembuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola sacara berkala.

## Pasal41

- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimnksud ayat 2 dijadikan sebagai bahan evaluasi t '

## Pasa142

- (1) Pelaksa,ian pem~liharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 'dilakukan oleh kepala SKPD berdasarkan DPA SKPD.
- (2) Pelaks~naan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD)

## Pasa143

- (1) Barang bersejarah berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipolihara oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemelihara barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersum~r dari APBD atau sumber lainnya yang sah.

## Pasal44

## BABIX PENILAIAN

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal45

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

## Pasal46

Penetapan nllai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Neraca Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Stendar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## Pasal47

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oteh Bupati, dan dapat · melibatkan Penllai lndependen bersertifikasi di bidang penilaian aset yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meneapai nilai wajar, dengan estimasi menggunakan NJOP dan harga pasaran umum;
- (3) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola dan dapat melibatkan Penilai independen.
- (4) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BABX

## PENGHAPUSAN Pasal48

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi.

- a. Pengh,apusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna;
- b. Penghapusan dari Barang Milik Daerah.

"

,,

..

•

;

..

..

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf a, dilakukan dalam hal Barang · Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna .
- (2) · Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf b, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilaksanakan dengan keputusan pengelola barang atas nama Bupati.
- (4) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan keputusan Bupati.

## Pasal50

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila . barang milik daerah dimaksud:
- a. Tldak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. alasan lain sesuai kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditua,gkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

## BABXI PEMINDAHTANGANAN

## Pasal51

- (~) · Setiap Barang Milik.Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi I hilang t . mati, · tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, · keamanan. ,dan lingkungan, terkena planologi Kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Setiap. penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a, Pemlndahtangan tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- b. Pemlndahtangan Barang Mllik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak · memerlukan persetujuan, DPRD yaitu:
1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan Kota.
2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran.
3. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri.
4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan keputusan Bupati
- s. Dikuasai Negara berdasarkan Keputusan pengad11an yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak sacara ekonomis.
- c. Pemindahtangan · Barang Milik · Daerah selain tanah dan atau bangunan yang bemilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- d. Pemlndahtangan Barang M!lik Daerah selain tanah dan atau bangunan yang bemilal sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati .
- (3) Barang Daerah yang dihapuskan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2). dllaksanakan melalul:
- a. Penjualan/pelelangan;
- b. Ruislang/tukar menukar;
- d. · . Penyertaan moda1;
- c. Hibah;
- (4) · Hasil pelelangan/penjualan disetorkan sepenuhnya kepada kas Daerah.
- (5) Tata cara Penghapusan · Barang Milik Daerah. sebagaiman dimaksud pada ayat (2)i ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## Baglan Pertama Penjualan Kendaraan Dlnas

## Pasal52

Kendaraan Dlnas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaran dinas operasional.

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 yang telah berumur 7 (tujuh) tahun atau lebih dapat dijual kepada pejabat Negara yang memegang kendaraan tersebut.
- (3) Harga Kendaraan perorangan dinas ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penilaian harga oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) ·Kesempatan untuk membeli kendararaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali untuk 1 (satu) kendaraan, kecuali tenggang waktu 1 O (sepuluh) tahun.
- (4) Penjualan Kendaraan perorangan dinas seba~aimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menggangu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

## Pasal54

Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 52 dapat dihapus apabila telah tersedia kendaraan pengganti dan tidak menggangu kegiatan operasional di SKPD.

## Pasal55

- (1) Penjualan ·Kendaraan Dinas Operasional terdiri dari :

.

- a. Kendaraan Dinas Operasional; dan
- (2) Kendaraan Dinas Operasional yang berumur 7 (tujuh) tahun atau lebih yang karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus/dijual/dilelang pada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- b. Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan;
- (3) Pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dima'&lt;sud pada ayat (1 ).
- (4) Bagi pemegang Kendaraan Dinas Operasional yang telah pensiun/mutasi wajib menyerahkan kembali Kendaraan Dinas Operasional pada Unit Penge1ola Barang dan apabila kendaraan dinas operasional yang telah diserahkan sementara dalam proses penghapusan maka pemegang kendaraan dlnas operasional diperbolehkan membeli . kendaraan : dinas operasional tersebut sepanjang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (5) Kendaraan · Dinas Operasional khusus/lapangan yang berumur 1 O tahun atau lebih dan sudah tidak layak/efisien lagi untuk digunakan dapat dihapus/dijual/dilelang.
- (6) . Harga · · Kendaraan Dinas Operaslonal dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/lapangan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penilaian harga oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ...
- (7) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

## Pasal56

- (1) . Pelaksanaan Penjualan Kendararaan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) penjualan Kendaraan Dinas. Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil penjualan/peleltngan disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
3. (3). Penghapusan dari Daftar lnventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualanlsewa-bell Kendaraan dimaksud dllunasi.
- (4) Pelunasan harga penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan selambatlambatnya .5 (lima) tahun dengan membayarkan uang muka sebesar 50 % dari harga yang ditetapkan.
- (5) Pelunasan harga pelelangan Kendaraan Dinas Operasional dilaksanakan sekaligus.

## Pasal57

- (2) Selama kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 54 belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah : .Daerah, dan · masih terdaftar dalam Daftar lnventaris Barang Milik Daerah serta tidak boleh diplndahtangankan.
- (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik · Pemerintah Daerah dan dapat dijual kepada pihak lain.

-

·-

•

•

..

. .

## Baglan Kedua Penjualan Rumah Dlnas

:-:

## Pasal 58

·Bupati mene~pkan penggunaan rumah-rumah milik Daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumahrumah negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berfaku.

## Pasal59

Penjualan Rumah Dinas Milik Daerah memperhatikan penggolongan Rumah Dinas sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal60

Rumah Daerah yang dapat dijualkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rumah·iDinas Daerah Golongan Ill yang serendah-rendahnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewabelikan kepada pegawai.
- c. Pegawai yang ·dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat ljin Penghunian · ., (SIP) yang ,ditetapkan oleh Buapti dan dapat mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Pimpinan Unit Satuan Kerja.
- b. Pegawai. yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 1 O (sepuluh) · tahun atau lebih dan belum pemah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.
- d. Rumah dimaksud tidak dalam sengketa.
- e. Rumah Dinas Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah ... Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
1. Pegawai Negeri Sipil;
- f. Yang berhak membeli Rumah Dinas Daerah :
2. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
3. Janda/duda Pegawai Negeri Sipil;
4. Janda/duda pahlawan, yang suami/istrinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
6. Apablla penghuni Rumah Daerah sebagaimana dimaksud huruf (a) sampai dengan (e) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud · dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan.
- s. Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/Daerah;

## Pasal61

Harga Rumah Daerah Golongan Ill beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## Pasal62

- (1) Pelunasan harga penjualan rumah dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dengan jaminan uang muka sebesar 25 % dari harga jual.
- (2) Hasll penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan Ill milik Daerah disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati,setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi .
- (4) Tata cara penjualan Rumah Dinas Golongan Ill sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Baglan Ketlga

## Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

## Pual63

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual).
- (1) .. ·setiap·pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Daerah. baik yang telah ada sertifikatnya &lt; maupun.: belum, dapat diproses dengan pertlmbangan menguntungkan Pemerintah ·· Daerah dengan cara: ________________
- ·:., b,' : Pelepasali ·dengan tukar menukar/rulslang/guling tukar.
- c. Pelepasan dengan pemberian tanah kapling kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Anggota DPRD dillngkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.

- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai objek pajak dan harga pasaran umum setempat.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai/taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan Rumah Golongan Ill di atasnya.
- (6) · Tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) sesuai dengan .ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal64

- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh tim penilai internal dan atau dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga independent yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (1) Sarang Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah yang diserahkan kepada Sadan Usah Milik Daerah dan atau kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian dan penunjukan tim penilai internal dan atau lembaga independent bersertifikat dibidang penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal65

Barang Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

## Baglan Keempat Tukar Menukar

## Pasal66

- a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan;
- (1) Tukar menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- b. · Untuk optimalkan Barang Milik Daerah; dan
- c. Tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
- a. P