PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 11 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DARI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 (berlaku 2 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Keuangan Desa, maka untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyusunan Alokasi Pendapatan Belanja Desa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Angaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KEUANGAN DESA

BESARAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2015 se Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp43.992.667.000.- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- (2) Jumlah ADD Tahun Anggaran 2015 se Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp98.023.438.200,- (sembilan puluh delapan milyar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tata Cara Pertanggung Jawaban Administrasi Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Nama-nama Desa serta besaran Plapon Dana Desa dan Alokasi Ddana Desa yang diterima masing-masing Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## PENGHARGAAN DAN SANKSI

## Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan Kepada Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

- (1). Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah dapat memberi sanksi kepada kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penundaan pencairan keuangan Desa .
- b. pengurangan Keuangan Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) (DH) untuk Tahun anggaran Berikutnya.
- c. dalam Hal terdapat batas Desa belum tuntas maka Desa yang bersangkutan diberi sanksi berupa pengurangan Alokasi dana Desa 25% (dua puluh lima persen) pada Tahun berikutnya.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 3 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 11