PERATURAN BUPATI RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR '-I TAHUN 2016 TENTANG BTANDAR VPAH PEKBRJA HAIUAl'l/TENAGA KONTRAK PETUOAB KEBER81HA1' DAN PERTAMANAN PADA Dll(AS PEKERJAAN UMUM KABUPATEll'KOTAWARl1'011' BARAT (berlaku 1 Januari 2016)
Pembukaan
berdasarkan . pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Upah Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Petugas Kebel'$ihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringjn Barat.
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7, 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndQnesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengeloh1an Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun · 2005 ten tang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan · Pemerintah Nomor 38' Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaga Negara
Menetapkan :
Republik Indonesi~ Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan ~mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014, tentang Standar Upah Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotwaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 40);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK PETUGAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
KETENTUAN UMUM
BABI Paaal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Pekerja Harian/Tenaga Kontrak adalah orang/pribadi yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja;
5. Upah. adalah penghasilan yang harus diberikan oleh pihak yang memperkerjakan berdasarkan kehadiran (hari kerja) dan sesuai tarif yang ditetapkan;
6. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran dan bekerja bagi Tenaga Kontrak pada setiap hari;
7. Koordinator adalah petugas kebersihan atau pertamanan yang mengawasi dan memantau semua petugas kebersihan atau pertamanan yang bekerja;
8. Wakil Koordinator adalah }?etugas kebersihan atau pertamanan yang membantu pekerjaan koordinator dalam mengawasi dan memantau semua petugas kebersihan atau pertamanan yang bekerja;
9. Mandor adalah petugas kebersihan atau pertamanan yang memberikan arahan kepada petugas kebersihan atau pertamapan yang bekerja;
10. Petugas Keamanan TPA adalah petugas kebersihan yang menjaga keamanan dan ketertiban operasional TPA;
11. Operator Alat Berat adalah petugas kebersihan yang bertugas mengoperasionalkan alat berat di TPA;
12. Petugas TPA adalah petugas kebersihan yang menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan TPA serta mendukung operasional TPA;
13. Sopir Dump Truck adalah petugas kebersihan yang mengoperasionalkan dump truck untuk pengangkutan sampah;
14. Sopir Angkutan Personil adalah petugas kebersihan yang mengoperasionalkan truck untuk pengangkutan petugas kebersihan atau pertamanan;
15. Sopir Truck Tangki adalah petugas kebersihan yang mengoperasionalkan truck tangki untuk pengangkutan air
- limbah rumah tangga, pembersihan drainase, dan penyiraman tanaman;
16. Sopir Pick Up adalah petugas kebersihan yang mengoperasionalkan pick up untuk pengangkutan sampah serta pemeliharaan taman, bah'U jalan, dan plangson;
17. Motoris Kelotok sampah adalah petugas kebersihan yang mengoperasionalkan kelotok sampah untuk mengangkut sampah;
18. Tukang · Sapu adalah petugas kebersihan yang bekerja menyapu di jalan;
19. Tukang Parit adalah petugas kebersihan yang bekerja membersihkan parit atau drainase;
20. Tukang Angkut Sampah Dump Truck adal~ petugas kebersihan yang bekerja mengangkut sampah dari TPS ke TPA menggunakan dump truck sampah;
21. Tukang Angkut Sampah Pick Up adalah petugas kebersihan yang bekerja mengangkut sampah dari bahu jalan, taman, dan plangson ke TPA menggunakan pick up sampah;
22. Tukang Angkut Sampah Sungai adalah petugas kebersihan yang bekerja membersihkan sampah sungai menggunakan kelotok sampah;
23. Tukang Siram Tangki adalah petugas kebersihan yang bekerja pada truck tangki untuk penyedotan air limbah rumah tangga dan peyiraman tanaman;
24. Tukang Taman, ·Plangson, Bahu Jalan dan Trotoar adalah petugas pertamanan yang bekerja membersihkan taman, plangson, bahu jalan, dan trotoar serta memelihara tanaman;
25. Tukang Potong Rumput adalah petugas pertamanan yang bekerja memotong rumput di taman dan bahujalan;
26. Tukang Pembersih Makam adalah petugas pertapianan · yang bekerja membersihkan dan memelihara keindahan makam;
27. Tukang Listrik adalah petugas pertamanan yang bekerja memelihara lampu-lampu di taman dan plangson selain lampu penerangan jalan umum;
28. Tukang Cat adalah petugas pertamanan yang bekerja memelihara cat pada plangson, taman, dan trotoar.
BABII
PENGELOMPOKKAN PEKERJA HARIAN/ TENAGA KONTRAK Paaal2
Pekerja harian/tenaga kontrak petugas kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menurut kelompok pekerj.aan yaitu:
1. Koordinator dan wakil koordinator;
2. Mandor;
3. Petugas Keamanan TPA;
4. Operator Alat Berat;
5. Petugas TPA;
6. Sopir Dump Truck;
7. Sopir Angkutan Personil;
8. Sopir Truck Tangki;
9. Sopir Pick Up;
10. Motoris Kelotok;
11. Tukang Sapu;
12. Tukang Parit;
13. Tukang Angkut Sampah Dump Truck;
14. Tukang Angkut Sampah Pick Up;
15. Tukang Angkut Sampah Sungai;
16. Tukang Siram Tangki.
Paaal 3
Pekerja harian/tenaga kontrak petugas pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menurut kelompok pekerjaan yaitu:
1. Koordinator;
2. Mandor Lapangan;
3. • Tukang Taman, Plangson, Babu Jalan dan Trotoar;
4. Tukang Potong Rumput;
5. Tukang Pembersih Makam;
6. Tukang Listrik;
7. Tukang Cat.
Pasal 5
Besaran standar upah kerja masing-masing kelompok pekerjaan petugas pertamanan adalah sebagai berikut:
| No | Kelompok Pekerjaan | Standar Upah Harian |
|------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Koordinator | Rp. 75.000,- |
| 2 | Mandor | Rp. 70.000,- |
| 3 | Tukang taman, plangson, bahu jalan dan trotoar | Rp. 55.000,- |
| 4 | Tukang Potong Rumput | Rp. 55.000,- |
| 5 | Tukang Pembersih Makam | Rp. 55.000,- |
| 6 | Tukang Listrik | Rp. 60.000,- |
| 7 | Tukang Cat | Rp. 60.000,- |
WAKTU DAN JAM KERJA
Setiap pekerja harian/tenaga kontrak petugas kebersihan dan pertamanan bekerja selama 5 (lima) jam/hari setiap hari kalender.
BABV LEMBUR Paaa17
Setiap pekerja harian/tenaga kontrak petugas kebersihan yang bekerja diluar jam kerjanya akan mendapatkan uang lembur sebesar Rp. 13.000,- per jam.
Paaa18
Lembur dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Lembur dan dibuktikan melalui daftar hadir lembur.
JAMINAN SOSIAL
BABVI Paaa19
Setiap pekerja harian/ tenaga kontrak petugas kebersihan dan pertamanan diberikan jaminan berupa :
1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Jaminan kecelakaan kerja
- b. Jaminan hari tua
- c. Jaminan kematian
BABVII PEMBIAYAAN Paaal 10
Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.
Paaal 11
Pada saat Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Standar Upah Pekerja Harian/Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan Pada Dinas Pekerja~ Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal \q- "'~t'w:tl'i ~16 .

Penandatangan: BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, BAMBANG PURWANTO

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal l1" re'btv~fi' ~tG, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR: l/