PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 35/E Tahun 2010 tentang KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Menetapkan :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Tambahan Berita Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 22 Seri D);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.
Pasal 1
Dalam Peraturaan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
5. Instansi Pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Malang.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjautnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
8. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.
11. Kepala Seksi Pengawas adalah Pejabat Struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah.
12. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Walikota.
13. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
14. Pejabat Pemeriksa adalah Kepala Seksi Pengawasan, Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
BAB II - KODE ETIK
Pasal 2
- (1) Pejabat Pemeriksa dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (2) Pejabat Pemeriksa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik.
BAB II - KODE ETIK
Pasal 3
Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi hubungan :
- a. Pejabat Pemeriksa dengan organisasi intern;
- b. Pejabat Pemeriksa dengan pejabat pengawas;
- c. Pejabat Pemeriksa dengan pemeriksa/auditor;
- d. Pejabat Pemeriksa dengan penyidik;
- e. Pejabat Pemeriksa dengan yang diawasi; dan
- f. Pejabat Pemeriksa dengan masyarakat.
Pasal 52
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
## BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturaan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
5. Instansi Pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Malang.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjautnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
8. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.
11. Kepala Seksi Pengawas adalah Pejabat Struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah.
12. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Walikota.
13. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
14. Pejabat Pemeriksa adalah Kepala Seksi Pengawasan, Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (1) Pejabat Pemeriksa dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (2) Pejabat Pemeriksa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik.
Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi hubungan :
- a. Pejabat Pemeriksa dengan organisasi intern;
- b. Pejabat Pemeriksa dengan pejabat pengawas;
- c. Pejabat Pemeriksa dengan pemeriksa/auditor;
- d. Pejabat Pemeriksa dengan penyidik;
- e. Pejabat Pemeriksa dengan yang diawasi; dan
- f. Pejabat Pemeriksa dengan masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB III PENEGAKAN KODE ETIK

## Pasal 5

- (1) Penegakan Kode Etik pengawasan dibentuk Badan Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc .

- (2) Badan Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

## Pasal 6

Badan Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas :

- a. memeriksa Pejabat Pemeriksa yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

## Pasal 7

Badan Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB IV SANKSI

## Pasal 8

Pejabat Pemeriksa yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Badan Kehormatan Kode Etik.

## BAB V PEMBINAAN

## Pasal 9

- (1) Pimpinan atasan langsung Pejabat Pemeriksa melakukan pembinaan profesi dan mental.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

## BAB VI ATURAN PERALIHAN

## Pasal 10

Apabila Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Pejabat Pengawas Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan, maka Kepala Seksi Pengawas tidak dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 1 Nopember 2010

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 1 Nopember 2010

## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

## BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 35 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR

:

47 TAHUN 2010

TANGGAL

:

1 Nopember 2010

## KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

## A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Kota Malang sebagai bagian dari struktur organisasi Pemerintah Daerah Kota Malang yang berfungsi sebagai Pengawas Intern diharapkan dapat bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Hasil Laporan Pemeriksaan yang berkualitas dari Inspektorat akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan, apabila menurut pengguna atau stakeholders diakui bahwa Pejabat Pemeriksa telah berprilaku profesional dalam melaksanakan pekerjaannya.

Untuk itu disyaratkan bagi Pejabat Pemeriksa untuk secara disiplin mematuhi Kode Etik atau aturan perilaku yang telah ditetapkan.

Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan Pejabat Pemeriksa mendapat sanksi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa peringatan atau diberhentikan dari tugas pemeriksaan dan/atau pemberhentian dari PNS.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang adalah tersedianya Pedoman Perilaku bagi Pejabat Pemeriksa dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan Pejabat Pemeriksa dalam mengevaluasi perilaku bawahannya.

Tujuan Kode Etik adalah :

1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Pejabat Pemeriksa;
2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dan dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya;
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pemeriksaan, sehingga dapat terwujud Pejabat Pemeriksa yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Pedoman Kode Etik ini diberlakukan bagi :

1. Kepala Seksi Pengawas, Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah;
2. PNS/petugas yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut.

## C. KOMPONEN

Kode Etik ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu :

1. Prinsip-prinsip perilaku Pejabat Pemeriksa.
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku Pejabat Pemeriksa.

## 1. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

## Auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini :

## 1.1 Integritas

Pejabat Pemeriksa harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

## 1.2 Obyektivitas

Pejabat Pemeriksa harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi audit. Pejabat Pemeriksa APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

## 1.3 Kerahasiaan

Pejabat Pemeriksa harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

## 1.4 Kompetensi

Pejabat Pemeriksa harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

## 2. ATURAN PERILAKU

## Pejabat Pemeriksa wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini :

## 2.1 Integritas

melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguhsungguh :

- a. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;

- b. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan dan profesi yang berlaku;
- c. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- d. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakantindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- e. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Pejabat Pemeriksa dalam pelaksanaan Pemeriksaan;
- f. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Pejabat Pemeriksa.
- g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- h. tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pemeriksa guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

## 2.2 Obyektivitas

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa;
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

## 2.3 Kerahasiaan

- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan;
- b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang;
- d. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

## 2.4 Kompetensi

- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
- b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas

hasil pekerjaan;

- c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

## 2.5 Independensi

- a. bersikap netral dan tidak memihak;
- b. menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya;
- c. menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi;
- d. mempertimbangkan informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam menyusun opini atau laporan pemeriksaan;
- e. bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri.

## 2.6 Profesionalisme

- a. menerapkan prinsip kehatian-hatian, ketelitian dan kecermatan;
- b. menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya;
- c. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;
- d. memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan;
- e. menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara sesama Pemeriksa, sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan tugas;
- f. saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang dalam menjalankan tugas pemeriksaan;
- g. menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis.

## D. PELANGGARAN

Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pejabat Pemeriksa tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh Pejabat Pemeriksa kepada pimpinan organisasi.

Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan APIP.

## E. MEDIA PENYAMPAIAN PELANGGARAN

Seluruh pegawai dilingkungan Inspektorat Kota Malang wajib melaporkan tentang dugaan terjadinya pelanggaran hukum maupun peraturan perundang-undangan, kode etik, serta kebijakan dan peraturan yang berlaku, dan dapat menyampaikan saran atau pendapatnya kepada pejabat yang berwenang.

Pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Malang wajib bersedia bekerjasama dalam penyelidikan dengan mengungkapkan data dan/atau informasi yang diketahuinya terkait dengan dugaan pelanggaran. Pelaporan dugaan pelanggaran harus dilakukan secara jujur dan dilandasi niat baik yang semata-mata dilakukan untuk mencegah terjadinya iklim kerja yang tidak sehat dilingkungan Inspektorat Kota Malang.

## F. PENGECUALIAN

Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Pejabat Pemeriksa dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum Pejabat Pemeriksa terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.

Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh Walikota Malang

## G. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pejabat Pemeriksa yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan Kode Etik. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Kode Etik antara lain berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. usulan pemberhentian dari tim audit;
- c. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.

Aturan perilaku ini merupakan tuntunan bagi setiap pegawai dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap pelanggaran terhadap aturan perilaku dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan perilaku ini juga mengatur perbuatan-perbuatan yang secara formal tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut secara etika tidak pantas dilakukan oleh pegawai. Terhadap pegawai yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata hanya merupakan pelanggaran etika dan tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap pegawai tersebut dikenakan sanksi lainnya menurut aturan perilaku ini.

## H. BADAN KEHORMATAN KODE ETIK

Untuk menegakkan Aturan Perilaku Pegawai, dan agar memperoleh obyektifitas untuk menentukan seorang pegawai yang disangka melakukan pelanggaran kode etik, dibentuk Badan Kehormatan Kode Etik.

Keanggotaan Badan Kehormatan Kode Etik, terdiri atas :

1. 1 ( satu) orang Ketua merangkap Anggota
2. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;dan
3. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
4. Dalam hal Anggota Badan Kehormatan Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Badan Kehormatan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai dilingkungan Inspektorat Kota Malang yang diperiksa karena disangka melanggar aturan perilaku.

## I. TATA CARA PENGENAAN SANKSI DAN HUKUMAN

1. Badan Kehormatan Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang disangka melanggar aturan perilaku,dan setelah kepada Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
2. Keputusan Badan Kehormatan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
3. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran aturan perilaku, Badan Kehormatan Kode Etik disamping dapat memanggil dan memeriksa Pegawai yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu.
4. Keputusan Badan Kehormatan Kode Etik bersifat final, yaitu bahwa keputusan Badan Kehormatan Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan.
5. Badan Kehormatan Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang badan kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada Pegawai yang bersangkutan.
6. Sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berupa pernyataan secara tertutup; atau pernyataan secara terbuka dan harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.
7. Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam kode etik ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait, dengan

catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.

8. Pemyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam kode etik ini dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai dilingkungan Inspektorat Kota Malang, upacara bendera, media masa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.
9. Pemberian sanksi moral kepada Pegawai yang melanggar kode etik adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Sanksi moral hanya dapat diberikan, apabila Badan Kehormatan Kode Etik telah merekomendasikan bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar Kode Etik Pegawai.
10. Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral, tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tindakan administratif lainnya oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, harus berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003