PERATURAN DAERAH RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang AilGGAR^AN PEHDAPATAN DAN BEITNJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO8 DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, I'lenimbang: - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasl 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rarrcangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan peratr-rran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci rahun Anggaran 2008; C
I'lengingat:
- 1undang-undang Nomor 5s rahun 195g tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor zl rahun rgsT tentang Pengubahan undang-undang Nomor Lz Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah swabnba Tingkat II dalam Lingkungan Daerah swatanka Tingkat I fumatera Tengah sebagai unoangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1g5s Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- zundang-undang Nomor L2 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg5 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor L2 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik indonesii Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Rebibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Korusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g51);
- 4undang-undang Nomor 2l rahun 1997 tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembann Negar:a Republik Indonesia Tahun Lgg7'Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36Bg );
- 6undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kzuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Norn or 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
7. undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zC04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
- undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389); 8
- undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9.
- undanE-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442L); 10.
- undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2005 tentang Penetapan perafuran pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang peruhhan Undargundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2005 l{omor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5r18); 11.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun ZAM tentang perirnbangan Keuangan antara Pemerinbh pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor !26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncia Nomor 4435); L2.
- Perahrran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tenbng pembinaan dan Pengawasan atas knyelenggaraan pemerinbhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a090); 13.
14. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 lv-omor rta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ttomor a138l;
15. peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rebibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubrik l;do;dJ; Nomor a139);
16. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republiliindonesia Tahun zoo+ Nomor 90, Tambahan Lembamn Negara Repubrik Indonesia Nomor aaLe; sebagaimana terah oiuuarr dengan peraturan Pernerintah Repubrik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun zd tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggotu Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 r{.ms %, Tambahan Lem-baran NA;;; Republik Indonesia Nomor 4S4A);
18. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tenang standar Akutansi pemerintahan (Lembaran Negara nepuorit inoons,i Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan tJmbaran 'wugu.. Repubrik Indonesia Nomor 4503);
- L7. Peraturan pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang pengeroraan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2005 Nomff €, Tambahan t\_em-oaran NA;;; Republik Indonesia Nomor alf/\;
19. Perafuran pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman Daerah (Lembaran Nogara Republik Indonesii -Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negar:a Repubrik rnoonesii Nomor a5\;
20. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun z0o5 tentang Dana Perimbangan Qembaran Negara Republik Indonesia TahJn 2005 Nomor t3r, Tambahan Lembaran Negara Repub{ik rnoonesii Nomor 4575);
- 21- Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tenbng sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor r3g, Timbahan Lem-baran w"guru Repubrik Indonesia Nomor a576);
22. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23- Peraturan pemerintah Nomor 5g rahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negar:a Repubrik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan -Lembarun tt"gu.u Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan penerapan standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, iambahan Lembaran Negara Republik lMonesia Nomor a5g5);
- 26- Peraturan Menteri Ddgm Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang-an Daemh sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri oltam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas per:aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengerdaan Kzuargan6aerah;
25. Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lfl;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci rahun zffi' Nomor 15 Tambahan Lembaran Da'erah Kabupaten Kerinci r.lomor g).
Dengan persetujuan Bersama
DEVYAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERTNCI
dan
BUPATI KERINCT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATI'RAN DAERAH I(ABUPATEN KERINCI TENTAilG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIAN]A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
: Rp.490.481.179.g45,39,\_
2. Belanja Daerah
: Rp.554.456 .228.706,97,\_
Surplus/(Defisft) : @)
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp.66.590.039.541,64,\_
Pengeluaran : Rp. 2.61a.9S9.690.06.\_ (J
Pembiayaan Netto : Rp. 63.975.04g.961.5g.-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana huruf a terdiri darijenis pendapatan : dimaksud pada ayat (t)
- a. Pajak Daerah sejumlah
- b. Retribusi Daerah sejumlah
- b. Dana Perimbangan sejumlah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah sejumlah
Rp. 20.806 .225.536,39,-
Rp.z14B. 08 1. 357. 000. -
Rp. 21.593.597.309,-
Rp. 2.742.46A.2A0,-
Rp. 10.160.063.030,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- yang Dipisahkan sejumlah
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah sejumlah
:Rp. I.437.363.L67,39,-
: Rp. 6.466.339.139,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 'b terdiri darijenis pendapatan :
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri darijenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah
: Rp. 43.292.637.000,-
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.352.522.72A.O00,-
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 52.266.000.000,-
- a. Hibah sejumlah
- b. Dana Darurat sejumlah
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. 500.000.000,-
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
Rp. NIHIL
Rp. NIHIL
Rp.11.155.697.309,-
Rp. 9.937.900.000,-
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah : Rp. 334.660.594.305,-
- b. Belanja Langsung sejumlah
: Rp. 219.795.634.4OL,97,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- b. Belanja Bunga sejumlah
- c. Belanja Subsidi sejumlah
- d. Bantuan Hibah sejumlah
Rp. 285.654.370.394,-
Rp.
673.000.000,-
Rp.
822.000.000,-
Rp. 13.792.000.000,-
F{Ft
I
@!,,.,
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
- f . Belanja Bagi Hasil sejumlah
- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
- h. Belanja lldak Terduga sejumlah
- Rp. 5.151.861.250,-
Rp. NIHIL
Rp. 26.5G7.362.661,-
Rp. 2.000.000.000,-
- pada ayat (1) hurui b dimaksud (3) Belanja Langsung sebagaimana terdiri darijenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 27.000.845.106,-
Rp. 85.482.388.498,97,-
Rp.107.312.400.797 -
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
- c. Belanja Modal sejumlah
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :
: Rp.65.090.038.541,64,-
: Rp. 2.614.989.680,06,-
- a. Penerimaan sejumlah
- b. Pengeluaran sejumlah
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
3. Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
: Rp. 65.090.038.541,64
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah
: Rp. NIHIL
: Rp. NIHIL
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah : Rp. NIHIL
: Rp.1.500.000.000,\_
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah : Rp. NIHIL
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Pasal 5
uraian lebih lanjut Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daeral-r ini] terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan ApBD;

2. Lampiran II

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah Organisasi;

3. Lampiran III

Rincian APBD menurut urusan pemerintah Daerah, Olganisasi, pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran vI

Daftar Jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII

Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII

Daftar Piutang Modal ( investasi) Daerah;

9. Lampiran IX

Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;

l0.Lampiran X

Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap;

ll.Lampiran XI

Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini;

lZ.Lampiran XII

Daftar Dana Cadangan Daerah dan;

- l3.Lampiran XIII

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

## pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebJgai tanoasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

fsar setiap orang\_ mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sungai penuh pada tanggal 06 Februari 200g

BUPATI KERINCI, dto

H. FAUZI SIIN


## TEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2OO8 NOMOR 1