KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 111 Tahun 2004 tentang PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR (berlaku 22 Desember 2004)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pada tanggal 7 September 2004 dalam perjalanan dengan pesawat Garuda menuju Amsterdam, Belanda, Saudara Munir, SH telah meninggal dunia dan diduga karena keracunan dan/atau diracun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, guna membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas;
2. Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
Menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERTAMA : ________________
- PERTAMA :
Membentuk Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim.
- KEDUA : Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- KETIGA
- Tim bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap peristiwa meninggalnya Saudara Munir, SH.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang dianggap perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang bebas, cermat, adil dan tuntas secara profesional, berdasarkan fakta-fakta yang relevan bagi keperluan penyelidikan.
KELIMA : Tim terdiri dari :
1. Ketua merangkap Anggota : Sdr. Brigjen Pol. Drs. Marsudi, SH.
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : Sdr. Asmara Nababan.
3. Anggota
:
1.
Sdr. Bambang Widjajanto, SH;
2. Sdr. Hendardi;
3. Sdr. Usman Hamid, SH;
4. Sdr. Munarman, SH;
5. Sdr. Smita Notosusanto;
6. Sdr. I Putu Kusa, SH;
7. Sdr. Kamala Tjandrakirana;
8. Sdr. Nazarudin Bunas;
9. Sdr. Retno L. P. Marsudi;
KEENAM
KETUJUH
:
:
KEDELAPAN
10. Sdr. Arief Havas Oegroseno;
11. Sdr. Rachland Nashidik; dan
12. Sdr. dr. Muin Idris.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
Tim melaksanakan tugasnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk terakhir kalinya selama 3 (tiga) bulan berikutnya.
: Setelah selesai menjalankan tugasnya, Tim melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden.
KESEMBILAN
: Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat.
KESEPULUH : Segala biaya untuk melaksanakan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sekretariat Negara.
KESEBELAS
: ________________
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd
Lambock V. Nahattands
KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO