Unknown Unknown Nomor NOMOR27 Tahun 2016 tentang DEWANI&lt;AWASAN KAWASAN EKONOMIKHUSUSPROVINSIKEPULAUAN BANGI&lt;A BELITUNG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, a. (berlaku 9 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 ten tang Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Mengingat
- 1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELTTUNG.
Pasal 1
Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap Anggota
2. Kepulauan Bangka Gubernur Belitung;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota
- c. Anggota
5. Bupati Belitung;
1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tanjungpandan;
3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalProvinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. KepaIaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung;
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung; dan
9. KepaIaBadan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten BeIitung.
PasaI2
Dewan Kawasan bertanggung jawab dan meJaporkan hasiI pelaksanaan tugasnya kepada Dewan NasionaI Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
Pasal 3
## Pasal3
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELTTUNG.
Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap Anggota
2. Kepulauan Bangka Gubernur Belitung;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota
- c. Anggota
5. Bupati Belitung;
1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tanjungpandan;
3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalProvinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. KepaIaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung;
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung; dan
9. KepaIaBadan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten BeIitung.
PasaI2
Dewan Kawasan bertanggung jawab dan meJaporkan hasiI pelaksanaan tugasnya kepada Dewan NasionaI Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
Pasal3
SegaIa biaya yang diperIukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BeIanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka BeIitung dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa14
Keputusan Presiden im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
JOKO WIDODO
ttd.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tangga19 Juni 2016