Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2007 tentang PEMAKAIKENDARAAN DINASRODA EMPAT MILIKPEMERINTAHKABUPATENEMPATLAWANG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIEMPATLAWANG, - a. bahwa dalam rangka tertib administrasi barang inventaris, serta untuk mendukung kelancaran tugastugas dinas, dipandang perlu mengatur dan menunjuk pemegangj pemakai Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawartg; - b. bahwa pemakai sebagaimana dimaksud Pada huruf a terse but di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Empat Lawang. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagai te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun f··- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1979 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang, (Lembar Daerah kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39); 6. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09); 7. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 01); 8. 12.Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
(
,
..
e
BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSISUMATERASELATAN
PERATURANBUPATI EMPATLAWANG . NOMOR: I~ TAHUN2017
TENTANG
PEMAKAIKENDARAAN DINASRODA EMPAT MILIKPEMERINTAHKABUPATENEMPATLAWANG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIEMPATLAWANG,
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi barang inventaris, serta untuk mendukung kelancaran tugastugas dinas, dipandang perlu mengatur dan menunjuk pemegangj pemakai Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawartg;
- b. bahwa pemakai sebagaimana dimaksud Pada huruf a terse but di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagai te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
..
1
.
t
f··-
"
,
,
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1979 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang, (Lembar Daerah kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
6. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09);
7. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 01);
8. 12.Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PEMAKAI
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN EMPATLAWANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
3. PemerintahanDaerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
4. Pejabat Bupati adalah Pejabat Bupati Kabupaten Empat Lawang.
.\_
,-I
'f
4,
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretans Daerah Kabupaten Empat Lawang.
8. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas diilingkungan Kabupaten Empat Lawang.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan dilingungan I Kabupaten Empat Lawang. I
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabuaten Empat Lawang.
14. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dilingkungan Kabupaten Empat Lawang.
15. Camat adalah Camat di lingkungan Kabupaten Empat Lawang.
BABII
PEMEGANGKENDARAAN DINASRODAEMPAT
Pasal 2
Pemegang Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang adalah pejabat sebagai mana tercantum dalam kolom 1 dengan Nomor Kendaraan sebagai mana tercantum pada kolom II
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Perturan ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

## Pasal3

Kepada Pemegang Kendaraan wajib mematuhi ketentuan -ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara kondisi Kendaraan Dinas dengan baik dan memakainya hanya untuk kepentingan Dinas;
2. Apabila pemegangj pemakai beralih tugas, berhenti, pensiun maka Kendaraan Dinas tersebut harus diserahkan kepada pejabat penggantij atasan langsung, atau Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan bagi yang meninggal dunia ahli waris yang menyerahkannya;
3. Semua kerusakan atas kendaraan tersebut yang merupakan kelalaian harus diperbaiki dan menjadi tanggung jawab pemegang/ pemakai;
4. Dilarang meminjamkan, mengalihkan, menggantikan atau menukarkan Kendaraan Dinas kepada pihak lain dan menambahy merubah bentuk Kendaraan Dinas tersebut, membawa Kendaraan Dinas pada saat cutiy kursus rdiklat

I'

I

.

.

-

\_ •..•

I'"

1.'

diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tanpa seizin Bupati Empat Lawang;

5. Apabila suatu waktu Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan atau instansi lain memerlukan dengan seizin Pejabat Bupati Empat Lawang, maka pemegang harus mengembalikan kendaraan tersebut tanpa menuntut ganti rugi;
6. Bagi Kendaraan Dinas yang hilang atau rusak berat akibat kelalaian oleh pemegang dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
7. Penunjukan pemegangj pemakai Kendaraan Dinas berakhir dengan sendirinya sampai yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan terse but;

BABIII

PENUTUP

Pasa14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Diundangkan di Tebing Tinggi Pada Tanggal 7 M~~-t 2017 SEKRETARISDAERAH KABUPATEN EMPATLAWANG,




is:

..

,I

'

Lampiran

Nomor

Tanggal

Tentang

Peraturan

Bupati

Empat

Lawang

Tahun

2017

2017

Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

| No. | A. FKPD ; | Nomor Polisi |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Bupati Empat Lawang | BG 1 SZ |
| 2. | Wakil Bupati Empat Lawang | BG2 SZ |
| 3. | Ketua DPRD Kab. Empat Lawang | BG3 SZ |
| 4. | Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Empat Lawang | BG4SZ |
| 5. | Kepala Pengadilan Negeri Kab. Empat Lawang | BG5 SZ |
| | B. Sekretaris Daerah | |
| l. | Sekretaris Daerah Kab. Empat Lawang | BG6 SZ |
| | C. Wakil Ketua DPRD | |
| l. | Wakil Ketua I DPRD Kab. Empat Lawang | BG7 SZ |
| 2. | Wakil Ketua II DPRD Kab. Empat Lawang | BG8 SZ |
| | D. Asisten | |
| I. | Asisten I | BG9 SZ |
| 2. | Asisten II | BG 10 SZ |
| 3. | Asisten III | BG 11 SZ |
| | E. Staf Ahli | |
| I. | Staf Ahli Bidang Hukum & Pemerintahan | BG 12 SZ |
| 2. | Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembagunan | BG 13 SZ |
| 3. | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan | BG 14 SZ |
| | F. Sekwan j Badanj Dinas | |
| l. | Sekretaris DPRD | BG 15 SZ |
| 2. | Insepektur Kabupaten | BG 16 SZ |
| 3. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | BG 17 SZ |
| 4. | Kepala Dinas Kesehatan | BG 18 SZ |
| 5. | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | BG 19 SZ |
| 6. | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | BG 20 SZ |
| 7. | Kepala Dinas Perhubungan | BG 21 SZ |
| 8. | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga | BG 22 SZ |
| 9. | Kepala Dinas Kesbangpol & Limnas | BG 23 SZ |
| 10. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | BG 24 SZ |
| II. | Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan | BG 25 SZ |
| 12. | Dinas Ketahanan Pangan | BG 26 SZ |
| 13. | Kepala Dinas Sosial | BG 27 SZ |
| 14. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | BG 28 SZ |
| 15. | Kepala dinas Lingkungan Hidup | BG 29 SZ |
| 16. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | BG 30 SZ |
| 17. | Kepala Bappeda | BG 31 SZ |
| 18. | Kepala Dinas Pertanian | BG 32 SZ |
| 18. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | BG 33 SZ |
| 19. | DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah | BG 34 SZ |
| 20. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | BG 35 SZ |
| 21. | Kepala Dinas Pariwisata | BG 36 SZ |
| 22. | Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | BG 37 SZ |
| 23. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | BG 38 SZ |

••

\

.

,

,.

·f

,.

| 24. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip | BG 39 SZ |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 25. | Kepala Dinas Kooerasi, UKM dan Tenaza Keria Pemerintab | BG40 SZ |
| 26. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | BG 41 SZ |
| 27. | Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praia | BG 42 SZ |
| 28. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah | BG 43 SZ |
| 29. | Direktur PDAM | BG 44 SZ |
| G. Bagian Sekretariat | G. Bagian Sekretariat | G. Bagian Sekretariat |
| l. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | BG 50 SZ |
| 2. | Kepala Bazian Humas &Protokol | BG 51 SZ |
| 3. | Kepala Bagian Hukum | BG 52 SZ |
| 4. | Kepala Bagian Kemasyarakatan | BG 53 SZ |
| 5. | Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan | BG 54 SZ |
| 6. | Kepala Bagian Barang dan Jasa | BG 55 SZ |
| 7, | KepaIa Bagian Keuangan | BG 56 SZ |
| 8. | Kepala Bagian Perekonomian &Pembangunan | BG 57 SZ |
| 9. | Kepala Bagian Orzanisasi | BG 58 SZ |
| H. Kecamatan | H. Kecamatan | H. Kecamatan |
| 1. | Camat Pasemah Air Keruh | BG 80 SZ |
| 2. | Camat UluMusi | BG 81 SZ |
| 3. | Camat TaIang Padang | BG 82 SZ |
| 4. | Camat Sikap DaIam | BG 83 SZ |
| 5. | Camat Pendopo | BG 84 SZ |
| 6. | Camat Muara Pinang | BG 85 SZ |
| 7. | Camat Lintang Kanan | BG 86 SZ |
| 8. | Camat Pendopo Barat | BG 87 SZ |
| 9. | Camat Saling | E(G88 SZ |
| 10. | Camat Tebing Tinggi | :E G 89 SZ |

~~:i~~:~I:~~;:~:'tt~~.~~~~~~'~~~