PERATURAN BUPATI MINAHASA Nomor 47 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Peresiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Pasal 5
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2014;
:·I
- Menpingat 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran
- Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara ;
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); I
1" . . . .
'. ; J
I
I
I
I
I
I
I
I
I
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. 1 1 . Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4576 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
13. 2 1 . Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
- 1 - - ·
I
I '
I
24. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 20 Tahun 2009 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah Alokasi Khusus Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 53 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 37 Tahun 2014 Tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 32 Tahun 2011 Tentang Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nornor 1 9 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jarninan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertarna Milik Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 589);
29. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nornor 332 Tahun 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Minahasa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nornor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2007 Nornor 19);
8. 3 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nornor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nornor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa (Lernbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nornor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nornor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lernbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nornor 2) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nornor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nornor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
36. Peraturan Bupati Minahasa Nornor 6 Tahun 2011 tentang Sistem, Prosedur dan Sanksi Pernungutan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nornor 6);
37. Peraturan Bupati Minahasa Nornor 7 Tahun 2011 tentang Sistern dan Prosedur Pernungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Minahasa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nornor 7) ;
38. Peraturan Bupati Minahasa Nornor 22 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tondano pada tanggal e Inti 2015 SEKRETA IS DAERAH KABrPA EN MINAHASA, I I . J. R.'KORE GKENG, SH, M.81 PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610427 198710 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 47 TAHUN 2015 ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: Menetapkan PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015 ## Pasal 1

Penandatangan: Perubahan pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penja . .baran APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

·

I

J Pasal 2 Pe bahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dalar,i Pasal 1 akan ditampung pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. I

I

## Pasal3

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini merupakan satui kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran I Sat�an Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Pelaksanaannya akan ditampung padft1 Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPiA-SKPD) Tahun Anggaran 2015.

Bupati I I Pasal 4 Pera�uran Bupati Minahasa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar, setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan =: ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano

pada tanggal 8 . (Y1Q.i

2015