PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG Nomor 36 Tahun 2015 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGEMBANGAN DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DI JAKARTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BENGKULU UTARA
PROPINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGEMBANGAN DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DI JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
- a. bahwa berdasarkan hasil Analisa Beban Kerja (ABK) terhadap Kepala, Kelompok Pengembangan dan Promosi serta Kelompok Tenaga Administrasi pada UPTD Pengembangan dan Promosi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Jakarta diperoleh hasil : ABK Kepala 0,1329, ABK Kelompok Pengembangan dan Promosi 0,0110 dan ABK Kelompok Tenaga Administrasi 0,0585, tugas pokok dan fungsi UPTD Pengembangan dan Promosi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Jakarta tidak efektif lagi untuk dijalankan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menghapus UPTD Pengembangan dan Promosi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan dan Promosi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Jakarta;
SALINAN
Mengingat
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam Lingkungan Propinsi sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGEMBANGAN DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DI JAKARTA
BAB I - PENGHAPUSAN
Pasal 1
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Dan Promosi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENGALIHAN PERSONIL, ASET, PENDANAAN DAN DOKUMEN
BAB II - PENGALIHAN PERSONIL, ASET, PENDANAAN DAN DOKUMEN
Pasal 2
Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Dan Promosi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Jakarta :
- a. Penempatan Personil UPTD Pengembangan dan Promosi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Jakarta diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara setelah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Pengelolaan Aset UPTD Pengembangan dan Promosi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Jakarta diatur lebih lanjut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara setelah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara
- c. Pendanaan UPTD Pengembangan dan Promosi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Jakarta diatur lebih lanjut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara
- d. Dokumen UPTD Pengembangan dan Promosi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Jakarta diatur lebih lanjut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara
BAB II - PENGALIHAN PERSONIL, ASET, PENDANAAN DAN DOKUMEN
Pasal 3
Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengembangan dan Promosi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara
BAB II - PENGALIHAN PERSONIL, ASET, PENDANAAN DAN DOKUMEN
Pasal 4
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 3 Nopember 2015

Penandatangan: BUPATI BENGKULU UTARA, ttd H.M. IMRON ROSYADI

Penetapan: Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 3 Nopember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Verifikasi: ttd SAID IDRUS ALBAR

Penandatangan: BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 36 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip. 196407051988031010