PERATURAN BUPATI MA Nomor H Tahun 2004 tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGIANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UfARA PERATURAN BUPATI BATli BARA NOMOR H TAHUN J2016
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGIANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARAj a.
bahwa sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bata Bara belum dapat menyediakan Rumah j Dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa untuk memenuhi keteniuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomorj 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keiiangan Pimpinan dan Anggota Rakyat Daerak ; , Dewan Perwakilan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara dalam Peraturan Bupati; j
1.
!
Undang-Undang Nomor 17 Tajiun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang j ' lomor 1 Tahun!2004 tentang Perbendahara j | Negara (Lembaran Negara Repjublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4355); an
C
C
3. Undang- Undang Nomor 15 Tahjun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor14400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahrn 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provipsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia TahJun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4681);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahhn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb Nomor 5587), sebagaimana te Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undaing-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ! Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Negara Republik Indonesia diubah dengan Peraturan : 541
6. Peraturan Pemerintah Nomoif 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keijangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) | ;
7. Peraturan Pemerintah Nomoij 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahihn 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ' jl 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun ; 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
:
r
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri ! Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diub. ah dengan Peraturan Meiiteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Penyempjumaan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman , j i Pengelolaan Keuangan Daerah; !
2. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri;Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Pexiggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komuiiikasi Intensif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
MBMUTUSKAN:
CJ Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
3
C
L
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuii 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota!DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji ## BAB II
BESARNYA TUNJANGAN
Pasal 2
Untuk mendukung kelancaran tugas Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara diberikan tunjangan Perumahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
C
:
i
Pasal 3
:
- (1) Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan pada setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Pos Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Batu Bara, sebesar Rp.1.344.000.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Masing - masing Anggota DPRD : Rp. 3.500.000, -/ bln 32 orang Anggota DPRD X Rp. 3.500.000,x 12 bln = Rp.1.344.000.000
- (3) Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara telah dapat . menyediakan Rumah Dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara maka biaya tunjangan perumahan tidalc diberikan lagi.
BAB III - PENGELOLA
Pasal 4
Pengelolaan Belanja Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara ditampung dalam APBD; Kabupaten Batu Bara pada Pos Sekretariat DPRD Kabjipaten Batu Bara. !
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5
- (1) Dengan ditetapkannya Peraturari Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor l.b Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara dicabut daii dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan . ini, sepanjang j mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
C
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 15 yanwri 2 o\t &gt;

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, ; BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR • if

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: ## KEPALA BAGIAN HUKUM RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002 BAB V ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pjada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, nemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara. : , i , i

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal ( S ysnuari io [b

Penandatangan: BUPATI BATU ; BARA, 6 H