PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 05 Tahun 2015 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan perkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunanan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan telekomunikasi, maka secara periodik perlu dilakukan pengawasan, pengecekan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Seram Bagian Timur;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Povinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum indonesia, serta beroperasi di indonesia. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem magnetik yang lainnya.
8. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan.
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
11. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12. Penyelenggaraaan Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan Negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
13. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan tower Base Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara bersama telekomunikasi.
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
17. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujutkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
18. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk , Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC) .
19. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
20. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) ## BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran pengendalian menara telekomunukasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelayanan jasa menara telekomunikasi yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di golongkan sebagai retribusi jasa umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada :
- a. Pembiayaan operasional jasa pelayanan, pengawasan dan pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur Tarif Retribusi dikenakan sebesar 1% dari objek pajak Menara Telekomunikasi tersebut.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi pengendalian menara telekmunikasi yang terutang dipungut di wilayah daerah.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 10
- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatatat dalam buku penerimaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11
Bagian Kedua Tempat Pembayaran Pasal 11
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12
- (1) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alas an yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alas an yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 13
Pasal 13
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati Seram Bagian Timur.
BAB X - TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14
Pasal 14
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dukumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15
Pasal 15
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16
Pasal 16
- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenisnya disampaikan, wajib retribusi melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikuluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB XIII - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI
Pasal 17
- (1) Bupati Seram Bagian Timur dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan Pembatalan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Seram Bagian Timur.
BAB XIV - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
- a. Diterbitkannya surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB XIV - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 19
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat di hapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUT
Pasal 20
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebhih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setrelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bungan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22
- (1). Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b.masa retribusi;
- c.besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d.alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaam oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati
KEBERATAN
BAB XVII - KEBERATAN
Pasal 23
- (1).Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen yang disamakan, SKRDBT, dan SKRDLB;
- (2). Keberatsan diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atau ketetapan wajib retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4). Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDBT, SKRDLB dan diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu tidak dapat memenuhi karena keadaan diluar kebiasaannya;
- (5). Kebertan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehinggatidak dipertimbangkan;
- (6). Pengujian keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi
BAB XVII - KEBERATAN
Pasal 24
- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 25
- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenaqng khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. memeinta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyelidikaannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan kentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA Pasal 26
Pasal 26
- (1). Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehinggakan keuangan daerah, diancama pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di : Bula pada tanggal : 18 Mei 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SYARIEF MAKMUR

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda, ## DR. Adam Rumbalifar NIP. 19741015 200212 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 159 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU.../TAHUN ## Pasal 27 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan penerimaan Negara. ## BAB XX ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Penandatangan: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 29 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Penetapan: Ditetapkan di : Bula

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, ttd ABDULLAH VANATH
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR TAHUN
TENTANG
## RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
## UMUM
Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi daerah, penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.
Salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sesuai Ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Pasal ini mengatur sanksi
PENJELASAN
Pasal 156
Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas menegenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif retribusi daerah. Disamping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan sistem self assessmentd dimana wajib retribusi diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada SKRD. PASAL DEMI PASAL