Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten daJam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambeban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimaN. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) eebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta.h Pusa.t dan Pcmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438}; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4849); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Norn.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemin.dahan Tempat Kedudukan Pemerintah Da.erah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614}; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerinta.h, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintah Daerah (Lemberan ~ Republik Indonesia Tahun 2008 Nonu19, Tambehan Lembaran Nepm Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lcmbara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perabahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent.ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prod.uk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tent.ang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13). 23. Peraturan Daerah Kabupa.ten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pclayanan Kepelabuhanan (Lemba.ran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 7). lleaetaplraa : PBRA.TURAR BUPATI TBIITARG TATA CARA PBLAK8AILUII PBIIUllfGUTAII RB'rJWiUSI PBL&amp;YAIIAII KBPBLABUIL\llAll (berlaku Unknown)
Pembukaan
memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Kas Umum Daerah adaJah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Retribusi Pelayan.an Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran at.as pelayanan Jasa Kepelabuhanan , tennasuk fasilitas lainnya cli lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemcrintah Daerah.
10. Wajib Retribusi ada1ah Orang pribadi atau badan yang menunit peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertcntu dari Pemerintah Daerah.
Pasal 17
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten daJam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambeban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimaN. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) eebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta.h Pusa.t dan Pcmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438};
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Norn.or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemin.dahan Tempat Kedudukan Pemerintah Da.erah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614};
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerinta.h, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintah Daerah (Lemberan ~ Republik Indonesia Tahun 2008 Nonu19, Tambehan Lembaran Nepm Republik Indonesia Nomor 4815);
3
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lcmbara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perabahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent.ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prod.uk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tent.ang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
23. Peraturan Daerah Kabupa.ten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pclayanan Kepelabuhanan (Lemba.ran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 7).
lleaetaplraa : PBRA.TURAR BUPATI TBIITARG TATA CARA PBLAK8AILUII PBIIUllfGUTAII RB'rJWiUSI PBL&amp;YAIIAII KBPBLABUIL\llAll
Pua1 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungant Komunikasi dan Informatika. Kabupaten Situbondo.
4
5. Badan adalah sekumpulan orang clan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dala!n bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisa.si Sosial politik, atau Organisa.si lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha t.etap.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempa.t kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan keamanan pelayaran dan kegiatan penurtjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan dan penunjang kelancaran, keamanan ketertiban SIUS lalulintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap ## BAB D
IIAKSUD DAIi' TUJUAJI
2
Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan diroaksudkan sebagai pedoman pemungutan retribusi atas penyediaan pelayanan di pelabuhan termasuk fasilitas lainnya baik di lingkungan kerja pela.buhan (DLKr) maupun di lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pual3
Tujuan ditctapkannya ta.ta cara pelaksanaan pcmungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah guna terwujudnya tertib administrasi pengelolaan operasional kepelabuhanan.
KBPBLABUIIAIIAII
Pual 4
- (I) Pemungut.an Retribusi dilakukan kepada orang pribadi at.au Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan dan fasilitas at.as jasa kepelabuhan yang melayani angkutan di perairan dan angkutan laut pelayaran rakyat termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiJilri, dan/ at.au dikelola oleb Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( 1) adalah :
- a. Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, di miHki dan ata.u dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
- b. Kapal yang tidak dipakai atau yang akan di-scrapping dan dilabuhkan di tempa.t oleh Kepala Pelabuhan setempat;
- c. Kape.l Perang Republik Indonesia;
- d. Ka.pal Negara yang dipergunakan untuk tugas pemerintah;
- e. Kapal penelitian yang mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten;
- r. Ka.pal Palang Merah;
- g. Kapal yang memasuki peJabuhan khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia;
- h. Kapal Search And Resque (SAR);
- i. Anak di bawah 5 (lima) ta.bun;
- j. Petugas atau karyawan pemerintah daerah yang bertempat tinggal/berdiam di pelabuhan;
- k. Ambulance, kereta jenazah.
TATA CARA PBLAKSAllAAX PBIIUifGUTAII RBTRIBUSI
PMal 5
- (1) Retribusi dipungut secara langsung oleh petugas pemungut retribusi pada saat wajib retribusi memasuki dan/ atau berada di tempat pelayanan diberikan oleh petugas pemungut retribusi.
.,
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi, berupa :
- a. Kuitansi. untuk pelayanan jasa labuh, jasa tambat/ dermaga. jasa pelayanan barang. penumpukan, sewa t.anah, sewa bangunan/ruang, penggunaan perairan, sewa perairan untuk kepentingan Jain dan kegiat.an pelabuhan, timbang kendaraan, pelayanan air tawar dan listrik;
- b. Karcis untuk jasa/ tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan.
- (3) Wajib Retribusi harus dapat menunjukan tanda bukti pembayaran sehagaimana tersebut datam ayat (2) kepada Petugas Pelabuhan pada saat memasuki pelabuhan.
- (4) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana terscbut daJam ayat ( 1) harus disi.mpan oleh wajib Retribusi yang bersangkutan clan dilarang dipindahtangankan dengan cara clan bentuk apapun kepa.da pihak lain.
- (5) Apabila bukti pembayaran retribusi sehagaimsna tersebut daJam ayat ( 1) hilang a tau rusak, wajib retribusi dapa.t melaporkan langsung kepada Petugas pemungut retribusi.
- (6) Masa berlaku tanda bukti pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) disesuaikan dengan obyek retribusi.
- (7) Format, bentuk dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana tersebut dalrun
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BABV PB.NYB1'0RAJI RBTRIBUSI

## Pasal 7

- ( 1) Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika.
- (2) Basil pemungutan retribusi dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah clan diset.orkan ke Kas UmumDaerah.
- (3) Bukti setor basil pemungutan retribusi disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanant maka seluruh basil penerimaan retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lam.bat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.


## ·KB ... T·Bll ...

## BABVI Tu'"Alf -·-a-o·TU~P

## Paaal8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t.anggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Ditetapkan di Situbondo pada tangga1 ~ -. Ai;R 2013

BUPATl &amp;ITuBOlmO,

DADAIIG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo n d tangga1. ~• '••~-1 ra 8 j\_ . '•1•• ;\ .':: •1•. . • I. "-•- ...

SBKRBTARIS DABRAH KABUPATBII SITUBOIIDO,

~


BBRITA PAD.AB KABUPATBII &amp;lfiJBOlfDO TAIIUII 2013 BOKOR e

| TGL | UNrT KERJA | PWF |
|-------|--------------|-------|
| | .I'ai:.ola | |
| | Asr 'i7 | |
| | | ~ |

LAIIPIRAlf

Peraturan Bupati Situbondo Tanggal : C ~ ~ Lu i3

!'

i

Nomor

:

ll&gt;

Tahun 2013

## FORMAT, BBRTUK D.Alf UKURAN' TA1'DA BUKTI PBIIBAYARAJI RBTRIBU8I PBLAYAIIA.11 KBPBLABUIIAII.All

## I. KUITOSI

1. Bcntuk
2. ukuran
3. Wama
- Rangkap 1
- Rangkap 2
- Rangkap 3

: Persegi panjang

: Panjang 21 cm clan Lehar 16 cm.

:

Putih.

:

Kuning.

: Merah.

4. Bahan

: NCR

5. Format Gambar :

DINA$ PERHUBUNGAN, KOMllNlKASI DAN INFOIUIA11KA KAIIUPATEN SfflJBONDO

Seaal : PBRDA KAil. srnJBONDO NOMOll 7 TA.HUN 201:t

No.mx"')

## TAIIDA BUKTJ PBIIBAYARAII (KUITAIISI)

Terimadari

Uang aebesar

Untuk pembayaran

... , ... 20

..

htqaeJua

## Ketapppu :

- *) "" Nomor seri kuitansi.

## D. Karcfll

1. Bentuk

: Persegi panjang.

2. Ukuran : Panjang 16 cm dan lebar 6,5 cm.

3. Wama

: satu wama untuk satu jenis/ golonga.n retribusi.

4. Bahan

- HVS.

5. Fonnat Gambar :


DINPERIU1llGM. : KDIINWIDM~Tl(A : --------: , ,.,.. uatNTEII rm 1

I


TAIID&amp;IU8Uk...,...AW OOI.OIIOD' ·-., e-1~ ... --,,. ..\_ 7 Tu·1a (bedabNall...,

'

.

:

.

... ..,

TAIIDA IIA8UB. moARAAII GOLOIIGAII ··· *) 8enal Penta Kab. Sltuoado Romor 7 Tait. .. 2013 (bedab ... ,. mank)

Rp. ... -,

## ir.tt.er,np•:

- **) = Besa.ran Tari! Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan .
- *) = Golongan Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rctribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- .\_)-Nomor scri karcis.


.

I WWW,.11 UIIIIATEII IIIUIONDO : INSPBIIIIIGAN. : KDIIN(MDMNCAIMll(A : --------·


TAJIMIIUUKOltaa&amp; 8-IPndaBllb.att...\_\_. ·.--., ,...\_ ·1a (Mdaa..U...,

'

... ♦.,

'

'

I

'

.

PBIERINTAH KASUPATEN 8fTU80NOO DINAS PERtlBJNGAN, K&lt;IUIKASI DANN'&lt;RIATl&lt;A -------------›

PEIIERINTAH KABUPATEN Sl1UBONDO DIMAS PERtlBJNGAN, IGUIWIDNfNalMTl&lt;A

TBDA IL\SUK ORAIIG SenaiPeftla ... Sltllbolulo Xomor 7 Tall . . 2013 p,edabsekallwank)

Rp ... .,

No. nn• •)

## Ketfpppp :

- *) · Besaran Tarif Rctribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- **) = Nomor scri karcis.


| TGL. | UNIT KERJA | ,,_RAF |
|--------|--------------|----------|
| | l1te6::t« | |

~