Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2\ TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH BUPATI MUNA, - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2\ TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
BUPATI MUNA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lernbaran Negara Republik '·' . Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 1822); ·
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,' Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-' Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtin 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Perpajakan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
9. Peraturan Pernerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam · rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Men~cri Dalam Negeri Nomo.r 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna, (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 06). ,
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. PemerintahDaerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
5. Sadan Pendapatan Daerah adalah Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontrtbusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mema.ksa ## BAB II
RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (I) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/ atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SPPDT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berupa bunga dan/ atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berupa bunga dan/ a tau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. hak untuk rnelakukan penagihan pajak sudah kadarluwarsa;
- c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan
- d. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau ## BAB III
PENATAUSAHAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan ## BAB IV
KEDALUW ARSA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana di.maksud pada ayat (2) huruf (a), kedaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pangajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh We.jib Pajak.
BABY
KEWENANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan atau sudah kaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah segaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapakan dengan keputusan Bupati
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Kepala Bidang Pajak dan BPHTS menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala Sadan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Pengembangan setiap akhir tahun.
2. memuat: (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan F'iutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); sekurangkurangnya . .
- a. name. Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- d. jenis Pajak Daerah;
- e. Tahun Pajak;
- f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- g. tindakan penagihan yang pemah dilakukan; dan
- h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap W ajib Pajak yang ada dalam Daftar U sulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Sadan Pendapatan Daerah dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- ( 1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurahg-kurangnya memua.t:
- a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- d. Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
- e. jenis Pajak Daerah;
- f. Tahun Pajak;
- g. besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
1. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- j. gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- k. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian oleh Tim dan melaporkan penelitiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- ( 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Kepala Bidang Pajak dan BPHTB segera mengadministrasikan dan menghapuskan Piutang Pajak Daerah dari Daftar Piutang Pajak Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. SEKJU&gt;~AERAH, NURDIN PAMONE

Penetapan: Diundangkan di Raha pada tanggal 20 17 BERlTA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR. . ~l.9.~~---········· ?/ BAGIAN HUKUM SEKDA KAB. MUNA ASISTEN [JL PARAF KOORDINASl1 UNIT/SATUAN KERJA PARAFITGL -----~-------