PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah; (berlaku 8 April 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati diperlukan pegawai yang profesional dan berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengisi formasi yang lowong perlu pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
Menetapkan
:
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
M E M U T U S K A N :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul.
5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati yang dibebankan pada biaya operasional Rumah Sakit.
6. Pengadaan pegawai non pegawai negeri sipil adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 2
- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Direktur melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3)
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 4
- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mencantumkan :
- a. jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan;
- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
- d. batas waktu pengajuan lamaran.
Bagian Ketiga Penyaringan
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 5
- (1) Direktur membentuk panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dan Rumah sakit.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima berkas lamaran;
- b. menyiapkan bahan ujian;
- c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
- d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
- e. menyelenggarakan ujian; dan
- f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. ujian tertulis; dan
- b. ujian kompetensi.
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 6
Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.
Bagian keempat Pengangkatan
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 7
Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 8
- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi selanjutnya diangkat sebagai pegawai non pegawai negeri sipil dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun.
- (2) Setelah masa kontrak selesai pegawai non pegawai negeri sipil dapat diangkat kembali ## BAB III
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 9
Pegawai non pegawai negeri sipil diberhentikan apabila :
- a. mengajukan permohonan berhenti;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- f. dihukum penjara atau kurungan
BAB II - PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Kesatu Perencanaan
Pasal 10
Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan keputusan Direktur.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Penetapan: Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 APRIL 2011

Penandatangan: BUPATI BANTUL ttd SRI SURYA WIDATI Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2011 Tanggal 8 APRIL 2011

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ttd RIYANTONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023