UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERS MAATSCHAPPJ (B.V.M.) NV (berlaku 12 Juni 1954)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dianggap perlu pengangkutan umum di Ibu Kota Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh Pemerintah sendiri;
bahwa hingga saat ini Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V. sebagai perusahaan pengangkutan di Jakarta bersifat partikelir dan berada ditangan modal asing;
bahwa untuk menjamin kepentingan umum, perusahaan pengangkutan ini harus dinasionalisasi;
Menimbang
pula
:
bahwa karena keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
:
Dewan Menteri pada rapatnya yang ke 51 pada tanggal 18 Mei 1954;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERS MAATSCHAPPIJ N.V.
Pasal 1
1. Keperluan umum menghendaki supaya Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V. dinasionalisasi, untuk tujuan mana harus dicabut hak dari saham-saham Bataviasche Verkeers Maat-schappij N.V. agar menjadi milik penuh dan bebas dari Negara.
2. Peraturan-peraturan dalam "Onteigeningsordonnantie 1920" (Staatsblad No. 574) untuk nasionalisasi ini tidak berlaku.
Pasal 2
Saham-saham dalam modal pangkal dari Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V., yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia, terhitung mulai berlakunya Undang-undang ini dicabut haknya oleh Republik Indonesia dan pindah menjadi milik penuh dan bebas dari Negara.
Pasal 3
Saham-saham dalam modal pangkal dari Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V., yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia, terhitung mulai berlakunya Undang-undang ini dicabut haknya oleh Republik Indonesia dan pindah menjadi milik penuh dan bebas dari Negara.
Pasal 4
1. Pemilik-pemilik saham Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V., yang sahamnya menurut pasal 2 tersebut diatas dicabut haknya, dan yang tidak menyetujui besarnya pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 diatas, dalam waktu dua bulan mulai dari hari berlakunya Undang-undang ini, diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan menurut peraturan-peraturan acara yang berlaku dalam pengadilan di Indonesia untuk minta ditetapkan oleh Hakim besarnya pengganti kerugian yang seadil-adilnya.
2. Hakim mendahulukan penyelesaian urusan ini.
Pasal 5
1. Oleh Pemerintah Republik Indonesia disediakan uang pada Bank Indonesia sebesar jumlah yang diperlukan untuk membayar pengganti kerugian kepada pemegang-pemegang saham, yang saham-sahamnya dicabut haknya, dihitung
Pasal 6
Terhadap modal yang berasal dari luar Negeri, pemindahan keluar Negeri, dari pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4, diijinkan dalam waktu tiga tahun setelah terjadi hak atas pengganti kerugian yang telah ditetapkan, dengan koers pada hari terjadinya hak menerima pengganti kerugian.
Pasal 7
Menteri Perhubungan diberi kuasa mengambil segala tindakan yang perlu untuk pelaksanaan Undang-undang ini.
Pasal 96
Mendengar
:
Dewan Menteri pada rapatnya yang ke 51 pada tanggal 18 Mei 1954;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERS MAATSCHAPPIJ N.V.
1. Keperluan umum menghendaki supaya Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V. dinasionalisasi, untuk tujuan mana harus dicabut hak dari saham-saham Bataviasche Verkeers Maat-schappij N.V. agar menjadi milik penuh dan bebas dari Negara.
2. Peraturan-peraturan dalam "Onteigeningsordonnantie 1920" (Staatsblad No. 574) untuk nasionalisasi ini tidak berlaku.
Saham-saham dalam modal pangkal dari Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V., yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia, terhitung mulai berlakunya Undang-undang ini dicabut haknya oleh Republik Indonesia dan pindah menjadi milik penuh dan bebas dari Negara.
Dengan tidak mengurangi yang tersebut dalam pasal 4, kepada pemilikpemilik saham Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V., yang sahamnya menurut pasal 2 tersebut diatas dicabut haknya, diberi pengganti kerugian sebesar 23 1/3% dari harga nominal sahamnya dalam mata uung Belanda atau terhadap Warga Negara Indonesia, yang menurut peraturan devisen berkedudukan di Indonesia, 70% dari harga tersebut dalam mata uang Indonesia.
1. Pemilik-pemilik saham Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V., yang sahamnya menurut pasal 2 tersebut diatas dicabut haknya, dan yang tidak menyetujui besarnya pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 diatas, dalam waktu dua bulan mulai dari hari berlakunya Undang-undang ini, diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan menurut peraturan-peraturan acara yang berlaku dalam pengadilan di Indonesia untuk minta ditetapkan oleh Hakim besarnya pengganti kerugian yang seadil-adilnya.
2. Hakim mendahulukan penyelesaian urusan ini.
1. Oleh Pemerintah Republik Indonesia disediakan uang pada Bank Indonesia sebesar jumlah yang diperlukan untuk membayar pengganti kerugian kepada pemegang-pemegang saham, yang saham-sahamnya dicabut haknya, dihitung
Terhadap modal yang berasal dari luar Negeri, pemindahan keluar Negeri, dari pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4, diijinkan dalam waktu tiga tahun setelah terjadi hak atas pengganti kerugian yang telah ditetapkan, dengan koers pada hari terjadinya hak menerima pengganti kerugian.
Menteri Perhubungan diberi kuasa mengambil segala tindakan yang perlu untuk pelaksanaan Undang-undang ini.
1. Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatshappij N.V.".
2. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.
Diundangkan pada tanggal 12 Juni 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 67 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.

Penandatangan: MENTERI PERHUBUNGAN, ttd ROOSSENO.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
A. Umum
Dengan mengeluarkan undang-undang nasionalisasi ini, Pemerintah diberikan hak untuk mencabut (onteigeren) hak yang terletak pada saham-saham BVM dan yang pada waktu sekarang belum menjadi hak milik Pemerintah.
Tentang alasan hukum daripada undang-undang ini dapat dikemukakan bahwa kesadaran hukum daripada khalayak ramai menghendaki agar pengangkutan umum di Ibu Kota Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sendiri.
## B.Pasal demi pasal.
##
PENJELASAN
Pasal 1
Peraturan-peraturan dalam "Onteigeningsordonnantie 1920" untuk nasionalisasi BVM tidak dapat dipergunakan, maka dalam ayat 2 tidak berlakunya harus disebut untuk menghindarkan salah paham tentang soal ini.
PENJELASAN
Pasal 2
Dalam pasal ini harus dipastikan bahwa pada waktu mulai berlakunya undang-undang tersebut saham-saham menjadi milik penuh dan bebas dari Pemerintah (Negara).
PENJELASAN
Pasal 3
Dalam usaha mengambil oper saham-saham haruslah ditentukan dengan kurs setingkat mana pengoperan itu harus dilaksanakan. Kurs tersebut ditetapkan sebagai berikut : 23\_% bagi saham-saham yang dibayar dengan Nederlandse gulden (mata uang ## Belanda); 70% bagi saham yang dibayar dengan rupiah (mata uang Indonesia).
PENJELASAN
Pasal 4
Pemilik-pemilik saham yang tidak menyetujui besarnya pengganti kerugian diberi kesempatan untuk meminta penetapan dari penggantian kerugian ini kepada hakim.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 596