PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 2 Tahun 2013 tentang BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKUUTARA TAHUN ANGGARAN 2013 ) SATUAN KERJA GUBERNUR MALUKU UTARA, (berlaku 3 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan P 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dipandang perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 asal Nomor 13 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara; ,
1. Undang -Undang Nomor tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara N 28 Tahun 1999 , omor 3851);
2. Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tenatang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentag Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
- Daerah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16);
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013
Pasal 1
Besaran Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam daftar
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan ini;

## Pasal 2

Besaran Uang persediaan (UP) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah merupakan batas tertinggi Uang persediaan (UP) yang diberikan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;

## Pasal 3

Pengajuan Surat Perintah Membayar - Uang Persediaan (SPM UP) sebagai permintaan uang muka kerja dan atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali dan dapat dilakukan untuk membiayai belanja operasional kegiatan yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS)

## Pasal 4

Dalam hal pengajuan Surat Perintah Membayar - Ganti Uang (SPM-GU) untuk menggantikan Uang Persediaan (UP) yang telah digunakan, harus melengkapi surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bukti-bukti yang sah dan lengkap serta lampiran lain yang diperlukan;

## Pasal 5

SPM-GU sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat diajukan, apabila Uang Persediaan (UP) telah digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya mencapai 50 % (lima puluh persen) dari Uang Persediaan yang telah diterima Bendahara Pengeluaran serta dalam hal suatu kegiatan yang sifatnya mendesak dan memerlukan dana yang besarnya melebihi Uang Persediaan yang telah diterimah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dapat mengajukan Surat Perintah Membayar - Tambahan Uang (SPM-TU);

## Pasal 6

Penggunaan dana Tambahan Uang (TU) sebagaimana dimaksud pada pasal 5, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak dana Tambahan Uang (TU) diterima oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;

## Pasal 7

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, dana Tambahan Uang (TU) sebagaimana dimaksud pasal 6, tidak habis digunakan dan atau terpakai habis, sisa dana tersebut wajib disetor ke rekening Kas Daerah, kecuali kegiatan yang pelaksanaannya melebihi waktu 1 (satu) bulan atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal/waktu yang telah ditetapkan sebagai akibat peristiwa tertentu diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

## Pasal 8

Penggunaan dana Tambahan Uang (TU), tidak diperkenangkan untuk kegiatan lain selain yang tertuang dalam rincian penggunaan/pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang/Surat Perintah membayar Uang - Tambahan Uang (SPPTU/SPM-TU);

## Pasal 9

Dalam hal dana Tambahan Uang (TU) yang telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, belum dipertanggungjawabkan secara keseluruhan, maka pengajuan dana Tambahan Uang (TU) berikutnya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tidak dilayani.

## Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sofifi Pada tanggal 3 januari 2013

GUBERNUR MALUKU UTARA

## H. THAIB ARMAIYN

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1.
- Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi.

LAMPIRAN

:

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR :

2 TAHUN 2013

TANGGAL :

3 JANUARI 2013

DAFTAR

:

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUNANGGARAN2013

| NO | SKPD | PEMBERIAN | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sekretariat Daerah | 2.250.000.000 | |
| 2 | Sekretariat DPRD | 400.000.000 | |
| 3 | Dinas Pendapatan Daerah | 250.000.000 | |
| 4 | Bappeda | 300.000.000 | |
| 5 | Inspektorat | 200.000.000 | |
| 6 | Badan Pendidikan dan Latihan | 200.000.000 | |
| 7 | Badan Pemerdayaan Masyarakat Desa | 150.000.000 | |
| 8 | Kantor Penghubung | 150.000.000 | |
| 9 | Balitbangda | 150.000.000 | |
| 10 | Badan Kesbang Pol dan Linmas | 150.000.000 | |
| 11 | Dinas Pertanian | 150.000.000 | |
| 12 | Dinas Perikanan dan Kelautan | 150.000.000 | |
| 13 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 150.000.000 | |
| 14 | Dinas Kehutanan | 175.000.000 | |
| 15 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 125.000.000 | |
| 16 | Dinas Koperasi dan UKM | 150.000.000 | |
| 17 | Badan Koordinasi dan Penanaman Modal | 150.000.000 | |
| 18 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 125.000.000 | |
| 19 | Dinas Kesehatan | 150.000.000 | |
| 20 | Rumah Sakit UmumDaerah | 200.000.000 | |
| 21 | Dinas Pendidikan dan Pengajaran | 250.000.000 | |

| NO | SKPD | PEMBERIAN | KETERANGAN |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata | 250.000.000 | |
| 23 | Dinas Sosial | 200.000.000 | |
| 24 | Dinas PekerjaanUmum | 150.000.000 | |
| 25 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 150.000.000 | |
| 26 | Badan Lingkungan Hidup | 125.000.000 | |
| 27 | Badan Pemberdayaan Perempuan PA dan KB | 130.000.000 | |
| 28 | Badan Kearsipan dan Perpusda | 100.000.000 | |
| 29 | Badan Kepegawaian Daerah | 200.000.000 | |
| 30 | Kantor Satpol PP | 150.000.000 | |
| 31 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 150.000.000 | |
| 32 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 150.000.000 | |
| 33 | Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 150.000.000 | |
| 34 | Sekretariat Korpri | 100.000.000 | |
| TOTAL UP | TOTAL UP | 7,980,000,000 | |

GUBERNUR MALUKU UTARA

H. THAIB ARMAIYN