PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 62 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN (berlaku 28 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 8.
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9
- 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 1
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 16.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Singkawang 51);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
·-
-
..
1. Daerah adalah Kota Singkawang. 1
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas clan disingkat DISPKPP Kota Singkawang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana T e knis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasal
2
- ( 1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal
3
- ( 1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Aset; dan
3. Subbagian Program dan K e uangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:
1. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Seksi Perkebunan; dan
3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :
1. Seksi Budidaya Peternakan
2. Seksi Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner; dan dan Kesehatan
3. Seksi Bina Usaha Peternakan.
- e. Bidang Ketahanan Pangan dan atas: Penyuluhan terdiri
1. Seksi Ketahanan Pangan;
2. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
3. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
- f. Bidang Perikanan terdiri atas :
1. Seksi Perikanan Budidaya;
2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
3. Seksi Bina Usaha Perikanan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal

4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan.

## Pasal

5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menye­ lenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang­Undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelak:sanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Aset; dan
- c. Subbagian Program dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretariat.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji,

verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 12

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perkebunan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. SeksiPerkebunan;dan
- c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura clan Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biclang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

## Pasal 15

- (1) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan budidaya, peningkatan produksi, penggunaan sarana dan prasarana, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi;
- d. melaksanakan pengembangan usaha permodalan; clan
- e. melaksanakan perizinan/rekomendasi, pengendalian sarana dan prasarana, dan promosi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
- (2) Seksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tu.gas:
- a. menyusun rencana clan program kerjam Seksi Perkebunan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perkebunan;
- c. melaksanakan inventarisasi clan pengolahan data perkebunan, pengembangan lahan, clan sarana/ prasarana perkebunan;
- d. melaksanakan perizinan/rekomendasi budidaya dan industri perkebunan wilayah kota;
- e. melaksanakan pembinaan budidaya tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan; dan
- f. melaksanakan pembinaan pengembangan dan pendidikan sumber daya masyarakat perkebunan.
- (3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura clan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

•

- c. melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida;
- d. melaksanakan pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dampak fenomena iklim dan gangguan usaha; dan
- e. melaksanakan penanggulangan kebakaran tanaman pangan,. hortikultura dan perkebunan, lahan

## Bagian Keempat

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

## Pasal 16

- ( 1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang petemakan dan kesehatan hewan meliputi budidaya peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha petemakan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis budidaya peternakan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis bina usaha petemakan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

- (1) Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Seksi Budidaya Petemakan;
- b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- c. Seksi Bina Usaha Peternakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan.

## Pasal 19

- (1) Seksi Budidaya Petemakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Budidaya Peternakan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis budidaya petemakan;
- c. melaksanakan budidaya, pembibitan, pakan temak, pengendalian penggunaan sarana budidaya, dan peningkatan teknologi peternakan; dan
- d. melaksanakan pengembangan hijauan pakan ternak; melaksanakan pengawasan bibit temak dan pengawasan mutu pakan ternak.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner se bagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melaksanakan pengamatan, penelusuran, penang gulangan, penyidikan penyakit hewan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. melaksanakan pengawasan obat hewan dan vaksin, pengawasan lalu lintas ternak;
- f. melaksanakan pengawasan pangan asal hewan; dan
- g. melaksanakan penanganan pasca panen clan pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Seksi Bina Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha Petemakan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bina usaha petemakan;
- c. melaksanakan pengolahan hasil peternakan pangan dan non pangan;
- d. melaksanakan pengembangan usaha permodalan, perizinan, sarana dan prasarana pengolahan hasil peternakan wilayah kota; dan
- e. melaksanakan penyediaan informasi dan promosi usaha peternakan.

## Bagian Kelima Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

## Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf e mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan meliputi ketahanan pangan, kelembagaan dan sumber daya manusia, dan penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis ketahanan pangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kelembagaan dan sumber daya manusia;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyelenggaraan penyuluhan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

- ( 1) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Katahanan Pangan;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

## Pasal 23

- (1) Seksi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketahanan Pangan,
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis ketahanan pangan; b.
- c. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya; C.
- d. melaksanakan pengelolaan cadangan pangan;
- e. melaksanakan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; e
- f. melaksanakan upaya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; f.
- g. melaksanakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- h. melaksanakan penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan segar; dan
- i. melaksanakan upaya terpenuhinya konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA). i.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- b. mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis kelembagaan dan sumber daya manusia;
- c. melaksanakan penguatan dan penetapan kelembagaan penyuluhan, pengembangan kelembagaan petani, bimbingan, pengembangan dan pemberdayaan petani;
- d. melaksanakan penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluh;
- e. melaksanakan penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh;
- f. melaksanakan peningkatan profesionalisme penyuluh; dan
- g. melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 22 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana clan program kerja Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
- b. mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis penyelenggaraan penyuluhan;
- c. melaksanakan penyuluhan clan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- cl. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan clan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- e. melaksanakan analisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha.

## Bagian Keenam

## Bidang Perikanan

## Pasal 24

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf f mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang perikanan meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan bina usaha perikanan.
- (2) Bidang Perikanan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- b. penyiapan bahan clan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perikanan budidaya;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perikanan tangkap;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis bina usaha perikanan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 26

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas :
- a. Seksi Perikanan Tangkap;
- b. Seksi Perikanan Budidaya; dan
- c. Seksi Bina Usaha Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

## Pasal 27

- (1) Seksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perikanan Tangkap;
- b. mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis perikanan tangkap;
- c. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI); dan
- d. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan nelayan kecil.
- (2) Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perikanan Budidaya;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perikanan budidaya;
- c. melaksanakan perencanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
- d. melaksanakan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- e. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. melaksanakan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan;
- g. melaksanakan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
- h. menyediakan benih ikan, calon induk dan induk ikan; dan
- i. menyediakan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (3) Seksi Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha Perikanan;
- b. mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis bina usaha perikanan;
- c. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha;
- d. melaksanakan pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- f. melaksanakan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan tanda pencatatan kapal Pengangkutan Ikan Hidup (TPKPIH) wilayah kota.

## Bagian Ketujuh

## UPT

## Pasal 28

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan W alikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedelapan

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

## Pasal 30

- (I) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalarn jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

•

- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

## BABV

## TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 31

- ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing masing dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 32

- ( 1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu--waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota melalui sekretaris daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang. berlaku.
- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 33

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan cliberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan pegawai pada jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional haru.s memperhatikan syarat jabatan clan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang adminis-tras-i dan/atau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang administrasi.
- (6) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (8) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (9) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
10. (lO)Uraian jabatan untuk tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang. disusun berdasarkan analisis jabatan.

## BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 35

- ( 1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Ilb a tau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Staf pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan merupakan jabatan pelaksana.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 36

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi be ban kerja organisasi, setiap Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempumaan kelembagaan Dinas, maka unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi ( activity sampling) secara periodik.

## BABX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi clan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

## BABX

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2009 tentang Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 13);
2. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 23); dan
3. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG


## SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,


:

8

f

9

1