Unknown Unknown Nomor RAPPANG Tahun 2010 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (berlaku 1 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 12 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian;
- b. bahwa disamping itu perlu adanya perubahan ketentuan tentang tarif retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan, komunikasi dan informatika;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah;
8. Parkir adalah keadaan suatu kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat atau ditinggalkan pengemudinya;
9. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
10. Pelataran Parkir adalah suatu lokasi yang dijadikan tempat parkir yang berada di luar badan jalan dan / atau di depan perkantoran serta penyediaan fasilitas pelayanan umum;
11. Parkir tidak tetap adalah parkir insidentil yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
12. Parkir Berlangganan adalah salah satu bentuk pelayanan parkir dengan pembayaran tarif retribusi sekaligus setiap bulan dan / atau jangka waktu tertentu.
13. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggaraan perparkiran sebagai tukang parkir dan / atau Juru Parkir.
14. Retribusi Daerah adalah Pengutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum selanjutnya disebut Retribusi adalah suatu pungutan sebagai imbalan jasa pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum dan / atau pelataran serta fasilitas pelayanan umum tempat tertentu yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor.
POLA PENGELOLAAN PARKIR DAN PETUGAS PARKIR
BAB II - LOKASI FASILITAS PARKIR,
Pasal 2
- (1) Lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati
BAB II - LOKASI FASILITAS PARKIR,
Pasal 3
- (1) Pola pengelolaan parkir untuk umum dapat dilaksanakan oleh :
- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan tempat-tempat parkir serta tata cara pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh SKPD Teknis.
BAB II - LOKASI FASILITAS PARKIR,
Pasal 4
- (1) Bupati dan / atau pejabat yang berwewenang menugaskan petugas parkir, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memiliki Surat Tugas;
- b. Berpakaian seragam lengkap;
- c. Menggunakan atribut dan tanda pengenal;
- d. Membawa perlengkapan sebagai juru parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati dan / atau Pejabat yang berwewenang, dan tidak dibenarkan mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak dan / atau orang lain.
- (3) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagai petugas parkir tanpa memiliki surat tugas dari Bupati dan / atau pejabat yang berwewenang.
BAB III - TATA TERTIB PARKIR
Pasal 5
- (1) Setiap pengguna jasa tempat parkir wajib :
- a. Mematuhi semua tanda-tanda parkir dan / atau petunjuk yang ada;
- b. Meminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar jasa/retribusi setelah selesai parkir kepada petugas parkir/juru parkir;
- c. Mengunci kendaraan yang diparkir.
- (2) Setiap pemilik dan / atau pengemudi kendaraan dilarang memarkir di badan jalan yang tidak ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tempat parkir;
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak atau membuat tidak berfungsi tempat parkir.
- (4) Setiap pemilik dan / atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih dilarang memarkir kendaraan di badan jalan yang mengubah fungsi jalan sebagai garasi.
- (5) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat memberikan izin dengan pertimbangan tertentu.
- (6) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran atas ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (4), dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahan kendaraan ke suatu tempat yang ditetapkan oleh Bupati dengan mobil Derek atau dengan cara dan sarana lain yang memungkinkan.
- (7) Biaya pemindahan dan segala sesuatu kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan pemindahan menjadi beban pemilik kendaraan.
- (8) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil Derek sebagaimana tersebut ayat (6), pemilik dan / atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya pemindahan atau dengan sarana lain yang memungkinkan.
- (9) Syarat administrasi dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB IV - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang / pribadi dan / atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Wajib retribusi adalah setiap pemakai jasa parkir di tepi jalan umum.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB V - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan ## BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10
- (1) Besarnya tarif retribusi dipungut ## BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN RETRIBUSI
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11
Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 12
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis yang terlebih dahulu harus disyahkan / diporporasi.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 13
- (1) Hasil retribusi disetorkan langsung ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara penyetoran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 14
- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 15
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB X - INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 16
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB XI - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati dan / atau SKPD teknis.
BAB XI - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18
- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminsitratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
KERUSAKAN KENDARAAN
BAB XII - GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN DAN
Pasal 19
Apabila terjadi kehilangan dan kerusakan pada saat jam parkir yang dilaksanakan di tempat parkir di Tepi Jalan Umum, yang disebabkan kelalaian Juru Parkir, maka pihak pelaksana perparkiran bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang atau saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan degan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana tersebut pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil yang penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 1999 Nomor 8) dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 12 Nopember 2010

Penandatangan: BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Verifikasi: Cap / ttd RUSDI MASSE

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 15 Nopember 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 12