PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2006 tentang KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 7 Januari 2015)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI HALMAHERA SELATAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 201 5
TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peny elenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
dan
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas Nasional dan tegakn ya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Daerah ;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparatur unsur inteli n secara professional;
- d. bahwa dalam rangka tertib administrasi kegiatan Kominda sesuai dengan Perarturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelije n Daerah perlu dilakukan penyesuaian agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi daerah ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tent Komunitas Intelijen DaerahKabupaten Halmahera Selatan ;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73 Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20 02 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupatern Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Muluku Utara ( Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4263 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
Menetapkan
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran NegaraR.I. Tahun 2011 Nomor , Tambahan Negara R.I. Nomor );
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor , Tambahan Negara R.I. Nomor);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg ara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014(Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5589);
12. Pera turan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Dae rah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeri ntah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
11. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perintah Pengkoordinasian Pelaksanaan Operas i Kegiatan Intelijen seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini AGHT Terhadap Stabilitas Nasional NKRI;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
13. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tang Penanganan Ganguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;
ten
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 16 Tahun 2011ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 11 Tahun 2006 tentang Komonitas Intelejen Daerah ( KOMINDA) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Ne geri No mor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan P eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTA NG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
2. Wakil Bupati ialah Wakil Bupati Halmahera selatan.
3. Badan Kesbangpol i alah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera selatan.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggu metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh a kehidu pan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi da Koordinasi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten HalmaheraSelatan
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antara perorangan, kelompok maupun instansi ter yang dapat memberikan data dan / atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentin tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari d alam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulaatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap Bangsa serta kepentingan Nasional lainnya atau Pemerintah.
8. Unsur pimpinan daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur Pimpinan Darah lain ya tertinggi di Kabupaten Halmahera Selatan.
PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
BAB II - PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 2
Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daera h ( Kominda ) di Kabupaten Halmahera Selatan menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati .
BAB II - PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 3
- (1)Tugas dan Kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkina n timbulnya ancaman stabilitas Nasional di daerah;
- b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten sebagai jar intelijen; dan
- c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten.
- (2)Pelaksanaan tugas dan kewaji ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Republik Indonesia.
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
BAB III - KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 4
- (1)Kominda dibentuk di Kabupaten Halmahera Selatan
- (2)Pembentukan Kominda Kabu paten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud ayat dilakukan oleh Bupati.
- (3)Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilki hubungan yang bersifat koordinatif d konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (4)Hubungan secara vertikal sebagaima na dimaksud pada ayat (2) ,merupakan hubungan Kominda KabupatenHalmahera Selatan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi Maluku Utara .
- (5)Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan anta unsurintelijen daerah.
BAB III - KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 5
- (1)Keanggotaan Kominda Kabupaten Halmahera Selatan dengan susunan terdiri dari :
- (2) Susunan KeanggotaanKominda KabupatenHalmahera Selat an sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
K e t u a :
Bupati
Pelaksana Harian
: Unsur Intelijen Polres Halmahera selatan
Sekretaris
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera selatan.
Keanggotaan
- Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Kodim 1509 Labuha, Polres Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Labuha, dan unsur terkait lainnya.
BAB III - KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 6
Kominda Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen d ari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di Daerah; dan
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah KabupatenHalmahera Selatan mengenai kebijakan yang berkaita n dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional di Kabupaten Halmahera Selatan.
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB IV - PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 7
Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Halmahera Selatan.
BAB IV - PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 8
- (1)Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Halmahera Selatan dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Maluku Utara dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Per tahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi.
- (2)(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu - waktu jika dipandang perlu.
- (3)Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan se cara lisan serta melampaui hirarki yang ada, dengan ketentua tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 9
- (1) Pendanaan bagi pengurus Kominda Kabupaten Halmahera Selatan dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal7 Januari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP.19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN HAL MAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 3 ## BAB V I ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya diatur sesuai dengan peratu ran Perundang -undangan yang berl aku. Pasal 11

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahk an pengundangan Peraturan Bupati ini den gan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan .

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 7 Januari 2015

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, MUHAMMAD KASUBA