PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH Nomor 7 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHON 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR /f). TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHON 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan pemnjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa struktur dan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten sarolangun sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Sarolangun Nomor 7);
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO MOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETR1BUSI PERIZINAN TERTENTU Menetapkan:
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor Nomor 7 tahun 2013 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasai6
- ( 1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
RIMB = KLB x KTB x KGB x KLtB x TDP
- TDP : Tarif sebagai dasar
pengenaan.
: Koefisien Tingkat bangunan.
: Koefisien Guna bangunan.
- Koefisien Letak Bangunan. KLtB
KTB
KGB
KLB
: Koefisien Luas Bangunan.
- (4) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
a. Koefisien Luas Bangunan
| No | Luas Ban | Koefisien |
|------|------------|-------------|
| 1 | | 1,00 |
| 2 | | 1,50 |
| 3 | Ban | 2,50 |
Ranmnan
b. Koefisien Luas Bangunan Tower/bilboard/reklame
| No | Luas Ban nan | Koefisien |
|------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Ban an luas s d 100 m2 | 0,10 |
| 2 | Ban an luas 101 m2 s d 500 m2 | 0,11 |
| 3 | Ban an luas 501 m2 s d 1500 m2 | 0,12 |
| 4 | Ban an luas diatas 1501 m2. | 0,15 |
c. Koefisien Tingkat Bangunan.
| No | Tinzkat Banzunan | Koefisien |
|------|------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan 1 lantai | 1,00 |
| 2 | Bangunan 2 lantai | 1,50 |
| 3 | Bangunan 3 lantai | 2,50 |
| 4 | Bangunan 4 lantai | 3,00 |
| 5 | Bangunan 5 lantai | 4,00 |
| 6 | Bangunan lebih dari 5 lantai | 5,00 |
d. Koefisien Guna bangunan.
| No | Guna Banzunan | Koefisien |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Banzunan Sosial | 0,5 |
| 2 | Bangunan perumahan, fasilitas um um, pendidikan | 1,0 |
| 3 | Bangunan Kelembagaan/Kantor, Perdagangan dan Jasa, Industri | 1,5 |
| 4 | Bangunan Khusus | 2,0 |
e. Koefisien Letak bangunan.
| No | Letak Ban nan | Koefisien |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | | 1,75 |
| 2 | Langsung dibelakang bangunan di p1nggir ·alan Nasional. | 1,5 |
| 3 | | 1,5 |
| 4 | Langsung berada dibelakang bangunan di in ir ·alan Provinsi kawasan ariwisata | 1,25 |
| 5 | | 1,25 |
| 6 | | 1,1 |
| 7 | Di pinggir jalan lingkungan pedesaan/ di dalam kam un | 1 |
HARGA PER TDP BANGUNAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.
| | Luas Bangunan (m2) | Harga TDP | Harga TDP | Harga TDP |
|----|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| No | | Bangunan Perman en | Bangunan Semi Perman en | Bangunan Sementara |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
b. Bangunan Gedung (Permanen).
| | Luas Bangunan | Harga TDP | Harga TDP |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| No | (m2) | Tidak Bertingkat | Bertingkat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/ provinsi. | Rp.200.000,- | Rp. 150.000,- |
| 2 | Bangunan pendidikan, fasilitas umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kota | Rp.150.000,- | Rp. 150.000,- |
| 3 | Bangunan Rumah Sakit swasta, Klinik swasta, hotel | Rp.200.000,- | Rp. 150.000,- |
| 4 | Bangunan pendidikan formal swasta: | | |
| | a. SD (sederajat) | 0.000,- | 0.000,- |
| | b.SMP (sederajat) | 0.000,- | 0.000,- |
| | c. SMA(sederajat) | 0.000,- | 0.000,- |
| | d.Perguruan Tinggi | 0.000,- | 0.000,- |
| 5 | Bangunan Pendidikan non formal | 0.000,- | 0.000,- |
c. Bangunan Gedung (Semi Permanen)
| No | Luas Bangunan {m2) | Harga TDP |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi. | Rp. 237.500,- |
| 2 | Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kota | Rp. 150.000,- |
d. Pagar /Tembok.
| No | Luas Bangunan | Harga TDP | Harga TDP |
|------|------------------|------------------|---------------|
| | (m2) | Perman en | Semi Permanen |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gedung | Rp. 75.000,- | Rp. 50.000,- |
| 2 | Rumah Tinggal | | |
| | a. type 36 | Rp. 50.000,- | Rp. 25.000,- |
| | b.diatas tvoe 36 | Rn 1 ()() ()()() | D- CA AAA |
e. Bangunan Lainnya.
| No | Luas Banzunan (m2) | Harga TDP | Keterangan |
|------|-------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gudang Barang | Rp. 150.000,- | *) Untuk Tower Telekomunikasi |
| 2 | Gudang Bahan Kimia | Rp. 150.000,- | dihitung berdasarkan tinggi menara x TDP |
| 3 | Tower Telekomunikasi *) | Rp. 100.000,- | |
| 4 | Kolam Renang **) | Rp. 75.000,- | **) Untuk Kolam |
| 5 | Lapangan Parkir | Rp. 50.000,- | Renang dihitung berdasarkan luas |
| 6 | Bill board/reklame | Rp. 500.000,- | permukaan kolam. |
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 11
- ( 1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Retribusi.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
- (3} Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} didasarkan pada letak atau lokasi kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:
- indeksnya a. jalan negara, jalan propinsi, dan sungai
- 4
- b. jalan
- indeksnya 3
- kota
- c. jalan lingkungan, kelurahan
- indeksnya 2
- indeksnya 1 d. -jalan--yang tidak termasuk pada huruf a, b danc
- (4) Penetapan Indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan/ dampak yang ditimbulkan oleh usaha dan/ atau kegiatan dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak pen ting terhadap lingkungan, indeksnya 4.
- b. usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk kategori dampak penting, indeksnya 3
- c. usaha dan/ atau kegiatan skala Mikro dan Kecil, indeksnya 2
Pasal 13
- (2) Besamya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali dengan luas ruang tempat usaha dikalikan dengan Indeks Lokasi dikalikan dengan Indeks gangguan yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (3) Dihapus.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal sf [)e!em6er 2015 ~SAROLANGUN, CEK ENDRA

Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 3/ pesemee r 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR /,;}... NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI: I~ TAHUN 2015 I