PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO TENTANG Nomor 18 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 1 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang: a.
Mengingat bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada tahun 2015 proses pengadaan melalui pembelian/pembayaran langsung yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan sesuai Perka LKPP tersebut Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat diberikan honorarium serta menindaklanjuti hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto,
TN
Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), 3.
- | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893), 2.
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851), 4.
- . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 6.
- . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150), 5.
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 7.
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 8. Nomor 4400),
f
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):
Na
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
/
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738):
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972):
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219),
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015,
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012,
35. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak,
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015,
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1),
1
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8),
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29):
4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28),
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4),
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6),
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15):
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16),
47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17),
48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12),
49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23),
50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 24),
13. S1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10),
52. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11):
53. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13),
54. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13),
55. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3):
56. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8),
57. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10),
58. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11):
59. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 27):
60. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16),
61. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Penetapan: Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 0 Juni 2015

Penandatangan: WALIKOTA SAWAHLUNTO, ALI

Penetapan: Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 30 Juni 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DA H KOTA SAWAHLUNTO, RO LY ABDAMS BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 18 t TAHUN 2015 18

Penandatangan: ## 30 JUNI 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN : ANGGARAN 2015 : : NOMOR TANGGAL TENTANG

Penandatangan: ## LAMPIRAN I : PERA. JRAN WALIKOTA SAWAHLUNTO £ 1 | Perubahan Harga Satuan (Rp-) 6 | ------ Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | - | | | | | | |----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------| | SSB Satuan | 5 | Perbulan | | 0 | | Perbulan | | | | | | Perubahan Harga Satuan | (Rp) 4 | Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku | | | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | | | | SSB Sebelum | Satuan 3 | Perbulan | - | | | Perbulan | | | | |

Penandatangan: | No. Uraian | 1 2 | 1 (Gaji Pokok / Uang Representasi | a. Gaji Pokok Wako/Wawako b. Gaji Pokok Pegawai ( PNS) | Cc. Uang Representasi DPRD - | Ketua DPRD - Wakil DPRD | - Anggota DPRD | 2 ITunjangan Keluarga | a. Tunjangan Keluarga ( PNS) | b. Tunjangan Keluarga ( DPRD ) | - Ketua DPRD - Wakil DPRD | - Anggota DPRD | k | Perubahan | Harga Satuan (Rp-) | 6 Berdasarkan | Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan | Peraturan yang berlaku Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | |-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | SSB | Sat | 5 Perbulan | | | | Perbulan | Perbulan | Perbulan/ Perjiwa/ Kg | | Perbulan | | | sebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp-) | 4 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | Berdasarkan Peraturan yang | berlaku Berdasarkan Peraturan yang berlaku | berlaku Berdasarkan Peraturan yang | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | SSB | Satuan | 3 Perbulan | | | | Perbulan | Perbulan | Perbulan/ Perjiwa/ Kg | | Perbulan | |

Penandatangan: | Uraian | | 2 3 (Tunjangan Jabatan | a. Pegawai Negeri Sipil b. Tunjangan Jabatan Walikota/Wakil Walikota c. Jabatan DPRD " | Uang - Ketua DPRD | - Wakil DPRD - Anggota DPRD | Tunjangan Fungsional | Tunjangan Fungsional Umum | ITunjangan Beras | a. Pegawai Negeri Sipil b. Walikota/Wakil Walikota c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | (Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus | a. Pegawai Negeri Sipil b. Walikota/Wakil Walikota c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | | No. | | 1 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 2 11 | Perubahan Harga Satuan | (Rp.) 6 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | |---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------| | SSB Satuan | 5 | Perbulan | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan Satuan Harga Satuan | (Rp-) 4 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | BPJS Kesehatan | BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang | berlaku | | | SSB | 3 | Perbulan | - | | | | | | | |

Penandatangan: | No. Uraian | 1 2 | 8 IPembulatan Gaji | 9 Ituran Asuransi Kesehatan | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : a. Premi Asuransi - Asuransi Kesehatan | - Juran Kematian - Iuran Kecelakaan Kerja | b. General Cek Up | 10 Uang Paket | b. Wakil Ketua DPRD Cc. Anggota DPRD 11 (Tunjangan Panitia Musyawarah " | Ketua DPRD | a. b. Wakil Ketua DPRD | 3 | SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 6 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan | Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan Peraturan berlaku | yang | | | | |-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------| | SSB Perubahan | Satuan | 5 | | | | | | | | | | | | | »ebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 4 | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan Peraturan yang | berlaku | | | | »ebelum Perubahan | Satuan | 3 | | | | | | | | | | | |

Penandatangan: | Uraian | | 2 c. Sekretaris | d. Anggota DPRD (Tunjangan Komisi " | a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD | Cc. Sekretaris d. Anggota DPRD ' | (Tunjangan Panitia Anggaran a. Ketua DPRD | b. Wakil Ketua DPRD c. Sekretaris d. Anggota DPRD " | iTunjangan Badan Kehormatan | a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD Cc. Anggota DPRD | iTunjangan Alat Kelengkapan Lainnya " | a. Ketua DPRD b. | Wakil Ketua DPRD | Cc. Anggota DPRD | | No. | | 1 | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | | | L 5 | SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 6 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | 6 750 | 000 4 050 000 | 2 700 000 2 430 000 | 1125 000 900 000 720 000 | |-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------| | SSB Perubahan | Satuan | 5 | | | | | | | | orang/bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/bulan | orang/ bulan orang/bulan | - orang/bulan | | SSB sebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 4 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | 6 750,000 4 050,000 | 2 700,000 2430,0001 | 1 125,000 | 900,000 720,0001 | | SSB sebelum Perubahan | Satua n | 3 | | | | | | | | orang/bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan |

Penandatangan: | Uraian | 2 | 1 (Tunjangan Perumahan " | a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD | Cc. DPRD | Anggota | (Uang Duka Wafat/Tewas Orang / Jiwa | (Uang Jasa Pengabdian " | 19 |Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | - EselonIl/a - Eselon Il/b - Eselon Ill/a | - Eselon Ill/b | - EselonIV/a - Eselon IV/b | - Eselon V/a | | No. | | 16 | | | 17 | | 18 | | 20 | | | | | L L 6 | SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp.J | 6 | | 787,500 | 675,000 540,000 | 450,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 250,000 | 600,000 | 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 650,000) 550,000 | |-----------------------|----------------------|-----|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------| | SSB Perubahan | Satua " | 5 | | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/ bulan | orang/ bulan | orang/ bulan | orang/bulan | orang/ bulan orang/bulan | orang/bulan orang/bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/bulan | orang/ bulan | orang/ bulan | orang/bulan | | SSB Sebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp) | 4 | I | 787,500| 675,0001 | 540,000| | 450,0001| | | 600,000 500,000 | 400,000 | 250,000 | 600,000J1 | 500,000 400,000 | 600,000| 500,000| 400,000 | 600,000 500,000) | 400,000 | | 650,000 550,000| | | SSB Sebelum Perubahan | Satuan | 3 | | orang/bulan orang/bulan | orang/ bulan | orang/bulan | | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/bulan | orang/ bulan | orang/ bulan | | Uraian | | 2 0 | Pegawai Struktural Non Fungsional PNS dan CPNS | -. Gol IV - Golill | - Golll -. Gol | | Pegawai Fungsional (Guru PNS dan CPNS) yang tidak bersertifikasi - GolIV c. | - Gol III - Golll | Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar yang bersertifikasi | | Pamong Belajar yang tidak bersertifikasi - GolIV e. | - Gol III - Golil | -. GolIV - Gol III - Golll | -. GolIV - Gol III - Golll | | Medis dan Para Medis Dinas Kesehatan dan Sosial - | GolIV - GelIll | | No. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp-| | 6 | 450,000 400,000 | 600,000 | | 500,000) | 400,000) | 350,000 | | 600,000 | 500,000 450,000 | 600,000 | 500,000 400,000 | | 2,500,000 | 2,250,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | |-------------------------|----------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------| | SSB Perubahan | Satuan | 5 | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | - | orang/ bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | | orang/ bulan orang/ bulan | orang/ bulan | orang/bulan | orang/ bulan | orang/ bulan | bulan | orang/ | | | SSB Sebelum Perubahan | H Satuan Tp) | 4 | 450,0001 400,0001 | 600,0001 | 500,000) | 400,000 | 350,0001 | | | 600,000| 500,000| | 450,000) | 600,000| 500,0001 | 400,000| | 2,500,000 | 2,250,000 | 1,500,000 | 1,000,000| 2,250,000 | | 1,500,000 | 1,000,000 | | | | SSB Sebelum Perubahan | Satuan | 3 | orang/bulan orang/bulan | orang/ bulan | | orang/bulan orang/bulan | | orang/bulan | | orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/ bulan bulan | orang/ | orang/bulan | orang/ bulan orang/bulan | orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/ bulan | bulan | | orang/ | | Uraian | 2 0 | -. Golll | - Goll | Medis dan Para Medis Rumah Sakit Umum Daerah '.. GolIV 1 | - Gollll | - Golll | - | Gol | Pegawai Penyuluh Lapangan (KB) | '. GolIV - | Golill -. Gol II | -.. GolIV - Gollil | -. Golll | Auditor - Auditor ahli Utama | - Auditor ahli Madya | - Auditor ahli Muda - Auditor ahli Pertama | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan - m. | Pengawas Pemerintahan Madya - Pengawas Pemerintahan Muda | - | Pengawas Pemerintahan Pertama | | PT 7 1

Penandatangan: | SSB Peubahan | Harga Satuan (Rp. 6 | 2,250,000 | 1,500,000 1,000,000 | 1,000,000 | Satu Bulan gaji (dihitung BKD) Persetujuan | Walikota | 900,000 . 900,000 | 850,000 | 850,000) | ' 500,000 | 350,000 | 600,000 | 500,000 500 000! | 300 000 | 350 000 | 350 000 350000 | - 1,500 000 | |------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | Satuan | 5 | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/ bulan | - | Ne | orang/bulan orang/bulan | | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan |

Penandatangan: | SSB vebelum Perubahan Satuan | Harga (Rp-) 4 | ' 2,250,000 1,500,000) | - 1,000,000) | 1,000,000 | Satu Bulan gaji (dihitung KKD) Persetujuan | Walikota ng - | 900,000) 900,000) | 850,000 850,000) | 500,000| | 350000| | 600 000| 500 000| | 500000 | 300000| | 350000) an 350 000| | 350000| | 1,500,000| 0 | | | Satuan 3 | orang/ bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | | | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/ bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan |

Penandatangan: | Uraian | No. 1 2 | n. Analis Kepegawaian '01 Analis Kepegawaian Madya - Analis Kepegawaian Muda 0 - | Analis Kepegawaian Pertama | Oo. Inspektur Tambang Pertama | 21 (Tunjangan Kesejahteraan Pegawai | 22 linsentif | -.- Insentif Sespri Walikota/Ketua DPRD - Insentif Ajudan Walikota | - Insentif Ajudan Wakil Walikota/Ketua DPRD -.Il- Imsentif Ajudan Sekretaris Daerah | - Insentif Pengelola Adm. Surat Walikota/Wakil Walikota/ Sekda - Insentif Pengelola Administrasi Surat Asisten di Lingkungan Setdako | - Insentif Sopir Walikota/Wawako/Pimpinan DPRD/Sekda | - Insentif Sopir Ketua PKK | - Insentif Sopir Wakil Ketua TP. PKK Insentif Sopir PKK | .- - Insentif Sopir Bus Pemda | - Insentif Sopir Pool | - Insentif Sopir Cadangan Pemda | - Insentif Kepala Radio Pemda 23 Penghasilan berdasarkan tempat bertugas | 8 | SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp-) | 6 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 425,000 | 450,000 | | 350,000 | 425,000 | 425,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 750,000 | |-----------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------| | SSB Perubahan | Sa | 5 | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ | Perbulan Per PNS/ | Perbulan Per PNS/ | Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | | SSB sebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp) | 4 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 425,000 | 450,000 | 350,000 | 425,000 | 425,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 750,000 | | SSB sebelum Perubahan | Satuan | 3 | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | | Uraian | | 2 - Pustu Kumbayau dan Polindes Datar | Masiang - Pustu Bukit Gadang dan Polindes Batu Tanjung | - Pustu Kumanis Atas, Polindes Rantih | b. Wilayah Kerja Puskesmas Kolok | - Pustu Dusun Koto dan Polindes kajai | - Pustu Lumindai | - Pustu Guguk Bungo | c. Wilayah Kerja Puskesmas Silungkang - Pustu Sungai Loban | - Pustu Sungai Cacang | - Pustu Taratak Bancah dan Polindes B. Kaciak | d. Wilayah Kerja Puskesmas Lunto - Pustu Pasar | Kubang | - Polindes Lunto Timur | - Pustu Kubang Tangah | 2 Guru Daerah Terisolir | 3 Kepsek SMPN 8 Lumindai | | No. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ya / 9 L 10 | SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 6 | 400,000 | 3,000 | 10,000 | 40,000 | | 1,000,000 | 750,000| | 500,000 | 100,000 | 120,000) 75,000 25,000 | | 225,000 225,000 | 225,000 225,000 225,000 | 750,000 di asuransikan 225,000 | |-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | SSB Perubahan | Satuan | 5 | Per PNS/ Perbulan | subsidi/ siswa/bln | - subsidi/ siswa/bln | subsidi/ siswa/bln | | orang/bulan bulan | orang/ orang/ bulan | | Per PNS / Ship Per PNS / Ship | Per PNS / Ship Per PNS / Ship | orang/bulan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan bulan | orang/ orang/ bulan | | SSB o€belum Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 4 | 400,000 | 3,000 | 10,000 | 40,000 | | 1,000,000| 750,000 | | 500,000 | 100,000) 120,000) | 75,000) 25,000J | 225,000| | 225,000 225,000 | 225,000 225,000 | 750,000 di asuransikan 225,000 | | SSB o€belum Perubahan | Satuan | 3 | Per PNS/Perbulan | subsidi/siswa/bln | subsidi/siswa/bln | subsidi/siswa/bln | | orang/bulan orang/ bulan | | orang/bulan | Per PNS / Ship Per PNS / Ship | Per PNS / Ship Per PNS / Ship | orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan bulan | orang/ orang/ bulan |

Penandatangan: | Uraian | 2 | 4 Guru SMPN 8 Lumindai | 5 Subsidi 12 Tahun | Wajar - Sekolah (SD) | - Sekolah (SMP) | - Sekolah (SMU, SMK) | |Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja a. Pengelola Pasar | - Kepala UPTD Pengelola Pasar - Kasubag. TU pada UPTD Pengelola Pasar | - Staf UPTD Pengelola Pasar | b. Dokter, Perawat - | Dokter Jaga (DKK) termasuk pajak - Dokter Jaga (RSU) termasuk pajak - Perawat (termasuk | Pengawas pajak) - Perawat ( Piket Puskesmas rawatan ) c. Resiko | Tunjangan Kerja PNS dan Non PNS - BPK - SATPOL PP dan | Perhubungan - Petugas Rontgen dan Labor Rumah Sakit - Petugas Gudang Farmasi | - Petugas Lampu Jalan (Dinas PU) - Pengawas Pertambangan | - Pawang Binatang Buas pada UPT Kandi - Petugas TRC (pada Badan Kesbang, Pol & PBD) | | No. | 1 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp-) | 6 225,000 | 225,000 | | 4 500 000 4 000 000 | 3 500 000 3 500 000 | 3 500 000 3 500 000 | 3 500 000 3 500 000 | 1 350 000 750 000 | 2 350 000 2 250 000 2 | 250 000 2 250 000 2 250 000 | 1 000 000 | 600 000 | 400 000 300 000 | 2,000 000 | |-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | SSB Perubahan | Satuan | orang/bulan | orang/bulan | | orang/ bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/ bulan bulan | orang/ orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan orang/bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan orang/bulan | orang/ bulan | orang/Ibulan | orang/bulan | orang/ bulan | | SSB sebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp-) | 4 225,000 | 225,000 | 4 500,000 | 4 000,000 3 500,000 | 3 500,000 3 500,600 | 3 500,000 | 3 500,000 3 500,000 | 1 350,000 750,000 | 2350,0001 2250,0001 2 250,000 2 | 250,000 2250,0001 1000,0001 | 600,000 | 400,000 | 300,000) | 2,000,000 | | SSB sebelum Perubahan | Satuan | orang/bulan orang/bulan | | bulan | orang/ orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan bulan | orang/ orang/ bulan bulan | orang/ orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan bulan | orang/ orang/ bulan | orang/ bulan | orang/ bulan | orang/ bulan |

Penandatangan: | | No. Uraian | - Petugas Kesehatan Hewan - Petugas Inseminasi Buatan . | | d. Penatausahaan Keuangan Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Tunjangan Kondisi Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah : | - Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah - | Sekretaris Pengelolaan Keuangan Daerah - Koordinator Bidang Perbendaharaan Daerah - | Koordinator Bidang Pendapatan Daerah - Koordinator Bidang Anggaran Daerah - Koordinator Bidang Asset Daerah | - Koordinator Bidang PBB dan BPHTB - Kasubag/Kasi | - Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (staf) | - Sekretaris Perencana Umum Daerah - Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Litbang - Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Sosial Budaya - Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Ekonomi - Koordinator Perencana Umum Daerah Fisik Prasarana | Bidang - Pelaksana Perencana Umum Daerah - Pembantu Pelaksana Perencana Umum Daerah | - Daerah | Anggota Pembantu Pelaksana Perencana Umum | - Sekretariat Perencana Umum Daerah | f. Tunjangan Kondisi Kerja Inspektorat (Pejabat Pengawas) a. Inspektur | 11 KZ

Penandatangan: | Perubahan | HareMaan | 6 | 1,500,000 1,250,000 | Ken 01 | 2. 1,000,000: 750,000) 500,000 | - 750,000 | 0 10,000,000 | 600,000 | 1,200,000) 800,000 | 150,000 ' |)' 100,000j | 1,000,000j Ditetapkan dengan Keputusan Walikota (dihitung oleh | BKD) | |-------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | SSB | Satuan | 5 | orang/ bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | - | orang/bulan | | orang/bulan orang/ kunjungan | orang/bulan orang/bulan - | - orang/shif orang/shif orang/ bulan | |

Penandatangan: | sebelum Perubahan | HargaSatuan | 4 | 1,500,000 0 | 1,250,000) | 1,000,000| 750,000) | 500,000) | | 750,000| | 10,000,0001 600,000 | 1,200,000) 800,000| | 150,000| 100,000 1,000,000 | Ditetapkan dengan Keputusan Walikota (dihitung oleh KKD) | | SSB | Satun | 3 | orang/ bulan | orang bulan | orang/ bulan orang/bulan N | orang/ bulan | | orang/bulan | orang/ bulan orang/kunjungan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/shif orang/ shif orang/ bulan | |

Penandatangan: | | | No. Uraian | 1 2 | b. Sekretaris/Inspektur Pembantu c. Kasubag/Kasi | d. Staf Fungsional tertentu/umum menurut golongan yaitu : - | - Golongan IV - Golongan III ni l | - Golongan II | g. Tunjangan Kondisi Kerja Lurah - Turah | 25 ITambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi | Ipokter Spesialis a. Insentif Dokter Spesialis ( Telah Termasuk pajak ) b. Insentif Dokter Spesialis Reveral ke Puskesmas | C. Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Padang d. Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Solok e. Insentif Dokter Jaga | f. Insentif Perawat Pengawas/supervisor g. Insentif Tenaga Perawat Anestesi | 26 (Tunjangan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja (termasuk sertifikasi) PNS n | 12 / | SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp.| 6 | Berdasarkan Peraturan yang | berlaku Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | 180,000,000 | dihitung oleh Dinas PU | | | 1,500,000 750,000 | | |------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------| | Satuan | 5 | | | | | | Desa/ Kelurahan/ pertahun | pertahun | | perbulan | perbulan | | | Perubahan Harga Satuan | (Rp-| 4 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | 180,000,000 | dihitung oleh Dinas PU | | 1,500,000 | 750,000 | | | SSB sebelum | Satuan 3 | | | | | | Desa / Kelurahan / pertahun | pertahun | | | perbulan perbulan | |

Penandatangan: | Uralan | 2 | (Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH a. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | b. Belanja Penunjang Operasional KDH / WKDH | IBiaya Pemungutan Pajak Daerah | - Biaya pemungutan PBB - Insentif Pajak Retribusi Daerah - Insentif PBB | IBELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan a. Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan | b. Dana Pemeliharaan Jalan Desa/Kelurahan | IBELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa : - Kepala Desa | - Kepala Urusan | | | No. | 1 27 28 | 1 27 28 | 1 27 28 | 1 27 28 | 1 27 28 | 29 30 | 29 30 | 29 30 | 29 30 | 29 30 | 29 30 | 29 30 | 13 | Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 6 | 500,000 | 1,500,000 | 750,000 500,000 | 500,000 | 250,000 | 200,000 250,000 | 500,000 4,000,000 2,500,000 | 150,000 | 7,500,000 18,000 | 1,250 000) 1,100 000 | 1,000 000 900 000 | 800 000 750 000 | | | |-----------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|---------| | SSB Satuan | 5 | perbulan | | pertahun pertahun | pertahun | perbulan | perbulan | perbulan perbulan | perbulan pertahun pertahun | perbulan | pertahun perjiwa/bulan | Per Kasus | | | | | | SSB sebelum Perubahan | Harga Satuan ARP) | 4 | 500,000) | 1,500,000 750,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 200,000 250,000 | 500,000 4,000,000 2,500,000 | 150,000 | 7,500,000 18,000| | 1,250,000 | 1,100,000 1,000,000 | 900,000 800,000 | | 750,000 | | | atuan | 3 | perbulan | pertahun pertahun | pertahun | | perbulan perbulan | perbulan perbulan | perbulan pertahun pertahun | perbulan | pertahun perjiwa/ bulan | Per Kasus | | | | |

Penandatangan: | Uraian | | 2 | - Kepala Dusun b. Belanja Bantuan Keuangan Tambahan Kesejahteraan | - Kepala Desa - Kepala Urusan | - Kepala Dusun Ne | Cc. Belanja Bantuan Keuangan Tunjangan Daerah | - Kepala Desa - Kepala Urusan | - Kepala Dusun d. Belanja Bantuan Keuangan Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 Desa/kelurahan | e. Bantuan Operasional Kepala Desa f. Bantuan Operasional Pemerintahan Desa Kelurahan | g. Bantuan Operasional Pemerintahan h. Penunjang Kegiatan RT/RW Honorarium RT/RW Badan Permusyawarahan Desa (BPD) | i. Belanja Operasional - Operasional BPD - JPKM Perangkat Desa | 1. Kegiatan Pemeriksaan Kasus pada Inspektorat Kota - Pengarah (Walikota) - | Wakil Pengarah (Wakil Walikota) - Pembina (Sekda) | - Penanggungjawab (Inspektur) - Ketua Tim | - | Anggota | Pa 14 J 15 | SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp. | 6 | 1 800 000 | 1 650 000 | 1 600 000 | 1 450 000 1 450 000 0 | 1 450 000 | 1 450 000j | 1 350 000 | 1 200 000 1 200 000 | 1 200 000 1 200 000 | 1 200 000 1 | 200 O0O| 1 150 000 | 1 000 000) 500 000 | | 100 000 | 75 000 | 65 000 60 000 | 60 000 40 000 | 60 000 | 30 000 | 40 000 30 000 30 000 | |-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------| | SSB Perubahan | Satan | 5 | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.


Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 0 Juni 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DA

H KOTA SAWAHLUNTO,

RO

LY ABDAMS


BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 18

t

TAHUN 2015

18

## 30 JUNI 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

:

ANGGARAN 2015

:

:

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## LAMPIRAN I : PERA. JRAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

£

1

| Perubahan Harga Satuan (Rp-) 6 | ------ Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | - | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| SSB Satuan | 5 | Perbulan | | 0 | | Perbulan | | | | |
| Perubahan Harga Satuan | (Rp) 4 | Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku | | | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | | |
| SSB Sebelum | Satuan 3 | Perbulan | - | | | Perbulan | | | | |
| No. Uraian | 1 2 | 1 (Gaji Pokok / Uang Representasi | a. Gaji Pokok Wako/Wawako b. Gaji Pokok Pegawai ( PNS) | Cc. Uang Representasi DPRD - | Ketua DPRD - Wakil DPRD | - Anggota DPRD | 2 ITunjangan Keluarga | a. Tunjangan Keluarga ( PNS) | b. Tunjangan Keluarga ( DPRD ) | - Ketua DPRD - Wakil DPRD | - Anggota DPRD |

k

| Perubahan | Harga Satuan (Rp-) | 6 Berdasarkan | Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan | Peraturan yang berlaku Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | |
|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SSB | Sat | 5 Perbulan | | | | Perbulan | Perbulan | Perbulan/ Perjiwa/ Kg | | Perbulan | |
| sebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp-) | 4 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | Berdasarkan Peraturan yang | berlaku Berdasarkan Peraturan yang berlaku | berlaku Berdasarkan Peraturan yang | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | |
| SSB | Satuan | 3 Perbulan | | | | Perbulan | Perbulan | Perbulan/ Perjiwa/ Kg | | Perbulan | |
| Uraian | | 2 3 (Tunjangan Jabatan | a. Pegawai Negeri Sipil b. Tunjangan Jabatan Walikota/Wakil Walikota c. Jabatan DPRD " | Uang - Ketua DPRD | - Wakil DPRD - Anggota DPRD | Tunjangan Fungsional | Tunjangan Fungsional Umum | ITunjangan Beras | a. Pegawai Negeri Sipil b. Walikota/Wakil Walikota c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | (Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus | a. Pegawai Negeri Sipil b. Walikota/Wakil Walikota c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| No. | | 1 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | |

2

11

| Perubahan Harga Satuan | (Rp.) 6 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| SSB Satuan | 5 | Perbulan | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan Satuan Harga Satuan | (Rp-) 4 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | BPJS Kesehatan | BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang | berlaku | |
| SSB | 3 | Perbulan | - | | | | | | | |
| No. Uraian | 1 2 | 8 IPembulatan Gaji | 9 Ituran Asuransi Kesehatan | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : a. Premi Asuransi - Asuransi Kesehatan | - Juran Kematian - Iuran Kecelakaan Kerja | b. General Cek Up | 10 Uang Paket | b. Wakil Ketua DPRD Cc. Anggota DPRD 11 (Tunjangan Panitia Musyawarah " | Ketua DPRD | a. b. Wakil Ketua DPRD |

3

| SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 6 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan | Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan Peraturan berlaku | yang | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SSB Perubahan | Satuan | 5 | | | | | | | | | | | |
| »ebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 4 | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | Berdasarkan Peraturan yang | berlaku | | |
| »ebelum Perubahan | Satuan | 3 | | | | | | | | | | | |
| Uraian | | 2 c. Sekretaris | d. Anggota DPRD (Tunjangan Komisi " | a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD | Cc. Sekretaris d. Anggota DPRD ' | (Tunjangan Panitia Anggaran a. Ketua DPRD | b. Wakil Ketua DPRD c. Sekretaris d. Anggota DPRD " | iTunjangan Badan Kehormatan | a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD Cc. Anggota DPRD | iTunjangan Alat Kelengkapan Lainnya " | a. Ketua DPRD b. | Wakil Ketua DPRD | Cc. Anggota DPRD |
| No. | | 1 | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | | |

L

5

| SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 6 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | 6 750 | 000 4 050 000 | 2 700 000 2 430 000 | 1125 000 900 000 720 000 |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SSB Perubahan | Satuan | 5 | | | | | | | | orang/bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/bulan | orang/ bulan orang/bulan | - orang/bulan |
| SSB sebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 4 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | 6 750,000 4 050,000 | 2 700,000 2430,0001 | 1 125,000 | 900,000 720,0001 |
| SSB sebelum Perubahan | Satua n | 3 | | | | | | | | orang/bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan |
| Uraian | 2 | 1 (Tunjangan Perumahan " | a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD | Cc. DPRD | Anggota | (Uang Duka Wafat/Tewas Orang / Jiwa | (Uang Jasa Pengabdian " | 19 |Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | - EselonIl/a - Eselon Il/b - Eselon Ill/a | - Eselon Ill/b | - EselonIV/a - Eselon IV/b | - Eselon V/a |
| No. | | 16 | | | 17 | | 18 | | 20 | | | | |

L

L

6

| SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp.J | 6 | | 787,500 | 675,000 540,000 | 450,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 250,000 | 600,000 | 500,000 400,000 | 600,000 500,000 400,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 650,000) 550,000 |
|-----------------------|----------------------|-----|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| SSB Perubahan | Satua " | 5 | | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/ bulan | orang/ bulan | orang/ bulan | orang/bulan | orang/ bulan orang/bulan | orang/bulan orang/bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/bulan | orang/ bulan | orang/ bulan | orang/bulan |
| SSB Sebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp) | 4 | I | 787,500| 675,0001 | 540,000| | 450,0001| | | 600,000 500,000 | 400,000 | 250,000 | 600,000J1 | 500,000 400,000 | 600,000| 500,000| 400,000 | 600,000 500,000) | 400,000 | | 650,000 550,000| |
| SSB Sebelum Perubahan | Satuan | 3 | | orang/bulan orang/bulan | orang/ bulan | orang/bulan | | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/bulan | orang/ bulan | orang/ bulan |
| Uraian | | 2 0 | Pegawai Struktural Non Fungsional PNS dan CPNS | -. Gol IV - Golill | - Golll -. Gol | | Pegawai Fungsional (Guru PNS dan CPNS) yang tidak bersertifikasi - GolIV c. | - Gol III - Golll | Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar yang bersertifikasi | | Pamong Belajar yang tidak bersertifikasi - GolIV e. | - Gol III - Golil | -. GolIV - Gol III - Golll | -. GolIV - Gol III - Golll | | Medis dan Para Medis Dinas Kesehatan dan Sosial - | GolIV - GelIll |
| No. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp-| | 6 | 450,000 400,000 | 600,000 | | 500,000) | 400,000) | 350,000 | | 600,000 | 500,000 450,000 | 600,000 | 500,000 400,000 | | 2,500,000 | 2,250,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
|-------------------------|----------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| SSB Perubahan | Satuan | 5 | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | - | orang/ bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | | orang/ bulan orang/ bulan | orang/ bulan | orang/bulan | orang/ bulan | orang/ bulan | bulan | orang/ |
| | SSB Sebelum Perubahan | H Satuan Tp) | 4 | 450,0001 400,0001 | 600,0001 | 500,000) | 400,000 | 350,0001 | | | 600,000| 500,000| | 450,000) | 600,000| 500,0001 | 400,000| | 2,500,000 | 2,250,000 | 1,500,000 | 1,000,000| 2,250,000 | | 1,500,000 | 1,000,000 | |
| | SSB Sebelum Perubahan | Satuan | 3 | orang/bulan orang/bulan | orang/ bulan | | orang/bulan orang/bulan | | orang/bulan | | orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/ bulan bulan | orang/ | orang/bulan | orang/ bulan orang/bulan | orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/ bulan | bulan | | orang/ |
| Uraian | 2 0 | -. Golll | - Goll | Medis dan Para Medis Rumah Sakit Umum Daerah '.. GolIV 1 | - Gollll | - Golll | - | Gol | Pegawai Penyuluh Lapangan (KB) | '. GolIV - | Golill -. Gol II | -.. GolIV - Gollil | -. Golll | Auditor - Auditor ahli Utama | - Auditor ahli Madya | - Auditor ahli Muda - Auditor ahli Pertama | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan - m. | Pengawas Pemerintahan Madya - Pengawas Pemerintahan Muda | - | Pengawas Pemerintahan Pertama | |

PT

7

1

| SSB Peubahan | Harga Satuan (Rp. 6 | 2,250,000 | 1,500,000 1,000,000 | 1,000,000 | Satu Bulan gaji (dihitung BKD) Persetujuan | Walikota | 900,000 . 900,000 | 850,000 | 850,000) | ' 500,000 | 350,000 | 600,000 | 500,000 500 000! | 300 000 | 350 000 | 350 000 350000 | - 1,500 000 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Satuan | 5 | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/ bulan | - | Ne | orang/bulan orang/bulan | | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan |
| SSB vebelum Perubahan Satuan | Harga (Rp-) 4 | ' 2,250,000 1,500,000) | - 1,000,000) | 1,000,000 | Satu Bulan gaji (dihitung KKD) Persetujuan | Walikota ng - | 900,000) 900,000) | 850,000 850,000) | 500,000| | 350000| | 600 000| 500 000| | 500000 | 300000| | 350000) an 350 000| | 350000| | 1,500,000| 0 |
| | Satuan 3 | orang/ bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | | | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/ bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan |
| Uraian | No. 1 2 | n. Analis Kepegawaian '01 Analis Kepegawaian Madya - Analis Kepegawaian Muda 0 - | Analis Kepegawaian Pertama | Oo. Inspektur Tambang Pertama | 21 (Tunjangan Kesejahteraan Pegawai | 22 linsentif | -.- Insentif Sespri Walikota/Ketua DPRD - Insentif Ajudan Walikota | - Insentif Ajudan Wakil Walikota/Ketua DPRD -.Il- Imsentif Ajudan Sekretaris Daerah | - Insentif Pengelola Adm. Surat Walikota/Wakil Walikota/ Sekda - Insentif Pengelola Administrasi Surat Asisten di Lingkungan Setdako | - Insentif Sopir Walikota/Wawako/Pimpinan DPRD/Sekda | - Insentif Sopir Ketua PKK | - Insentif Sopir Wakil Ketua TP. PKK Insentif Sopir PKK | .- - Insentif Sopir Bus Pemda | - Insentif Sopir Pool | - Insentif Sopir Cadangan Pemda | - Insentif Kepala Radio Pemda 23 Penghasilan berdasarkan tempat bertugas |

8


| SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp-) | 6 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 425,000 | 450,000 | | 350,000 | 425,000 | 425,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 750,000 |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| SSB Perubahan | Sa | 5 | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ | Perbulan Per PNS/ | Perbulan Per PNS/ | Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan | Per PNS/ Perbulan |
| SSB sebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp) | 4 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 425,000 | 450,000 | 350,000 | 425,000 | 425,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 750,000 |
| SSB sebelum Perubahan | Satuan | 3 | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan | Per PNS/Perbulan |
| Uraian | | 2 - Pustu Kumbayau dan Polindes Datar | Masiang - Pustu Bukit Gadang dan Polindes Batu Tanjung | - Pustu Kumanis Atas, Polindes Rantih | b. Wilayah Kerja Puskesmas Kolok | - Pustu Dusun Koto dan Polindes kajai | - Pustu Lumindai | - Pustu Guguk Bungo | c. Wilayah Kerja Puskesmas Silungkang - Pustu Sungai Loban | - Pustu Sungai Cacang | - Pustu Taratak Bancah dan Polindes B. Kaciak | d. Wilayah Kerja Puskesmas Lunto - Pustu Pasar | Kubang | - Polindes Lunto Timur | - Pustu Kubang Tangah | 2 Guru Daerah Terisolir | 3 Kepsek SMPN 8 Lumindai |
| No. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

ya

/

9

L

10

| SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 6 | 400,000 | 3,000 | 10,000 | 40,000 | | 1,000,000 | 750,000| | 500,000 | 100,000 | 120,000) 75,000 25,000 | | 225,000 225,000 | 225,000 225,000 225,000 | 750,000 di asuransikan 225,000 |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SSB Perubahan | Satuan | 5 | Per PNS/ Perbulan | subsidi/ siswa/bln | - subsidi/ siswa/bln | subsidi/ siswa/bln | | orang/bulan bulan | orang/ orang/ bulan | | Per PNS / Ship Per PNS / Ship | Per PNS / Ship Per PNS / Ship | orang/bulan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan bulan | orang/ orang/ bulan |
| SSB o€belum Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 4 | 400,000 | 3,000 | 10,000 | 40,000 | | 1,000,000| 750,000 | | 500,000 | 100,000) 120,000) | 75,000) 25,000J | 225,000| | 225,000 225,000 | 225,000 225,000 | 750,000 di asuransikan 225,000 |
| SSB o€belum Perubahan | Satuan | 3 | Per PNS/Perbulan | subsidi/siswa/bln | subsidi/siswa/bln | subsidi/siswa/bln | | orang/bulan orang/ bulan | | orang/bulan | Per PNS / Ship Per PNS / Ship | Per PNS / Ship Per PNS / Ship | orang/bulan | orang/bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan bulan | orang/ orang/ bulan |
| Uraian | 2 | 4 Guru SMPN 8 Lumindai | 5 Subsidi 12 Tahun | Wajar - Sekolah (SD) | - Sekolah (SMP) | - Sekolah (SMU, SMK) | |Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja a. Pengelola Pasar | - Kepala UPTD Pengelola Pasar - Kasubag. TU pada UPTD Pengelola Pasar | - Staf UPTD Pengelola Pasar | b. Dokter, Perawat - | Dokter Jaga (DKK) termasuk pajak - Dokter Jaga (RSU) termasuk pajak - Perawat (termasuk | Pengawas pajak) - Perawat ( Piket Puskesmas rawatan ) c. Resiko | Tunjangan Kerja PNS dan Non PNS - BPK - SATPOL PP dan | Perhubungan - Petugas Rontgen dan Labor Rumah Sakit - Petugas Gudang Farmasi | - Petugas Lampu Jalan (Dinas PU) - Pengawas Pertambangan | - Pawang Binatang Buas pada UPT Kandi - Petugas TRC (pada Badan Kesbang, Pol & PBD) |
| No. | 1 | | | | | | 24 | | | | | | | | | |


| SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp-) | 6 225,000 | 225,000 | | 4 500 000 4 000 000 | 3 500 000 3 500 000 | 3 500 000 3 500 000 | 3 500 000 3 500 000 | 1 350 000 750 000 | 2 350 000 2 250 000 2 | 250 000 2 250 000 2 250 000 | 1 000 000 | 600 000 | 400 000 300 000 | 2,000 000 |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SSB Perubahan | Satuan | orang/bulan | orang/bulan | | orang/ bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/ bulan bulan | orang/ orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan orang/bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan orang/bulan | orang/ bulan | orang/Ibulan | orang/bulan | orang/ bulan |
| SSB sebelum Perubahan | Harga Satuan (Rp-) | 4 225,000 | 225,000 | 4 500,000 | 4 000,000 3 500,000 | 3 500,000 3 500,600 | 3 500,000 | 3 500,000 3 500,000 | 1 350,000 750,000 | 2350,0001 2250,0001 2 250,000 2 | 250,000 2250,0001 1000,0001 | 600,000 | 400,000 | 300,000) | 2,000,000 |
| SSB sebelum Perubahan | Satuan | orang/bulan orang/bulan | | bulan | orang/ orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan bulan | orang/ orang/ bulan bulan | orang/ orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/ bulan orang/ bulan orang/ bulan | orang/bulan orang/bulan bulan | orang/ orang/ bulan | orang/ bulan | orang/ bulan | orang/ bulan |
| | No. Uraian | - Petugas Kesehatan Hewan - Petugas Inseminasi Buatan . | | d. Penatausahaan Keuangan Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Tunjangan Kondisi Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah : | - Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah - | Sekretaris Pengelolaan Keuangan Daerah - Koordinator Bidang Perbendaharaan Daerah - | Koordinator Bidang Pendapatan Daerah - Koordinator Bidang Anggaran Daerah - Koordinator Bidang Asset Daerah | - Koordinator Bidang PBB dan BPHTB - Kasubag/Kasi | - Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (staf) | - Sekretaris Perencana Umum Daerah - Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Litbang - Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Sosial Budaya - Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Ekonomi - Koordinator Perencana Umum Daerah Fisik Prasarana | Bidang - Pelaksana Perencana Umum Daerah - Pembantu Pelaksana Perencana Umum Daerah | - Daerah | Anggota Pembantu Pelaksana Perencana Umum | - Sekretariat Perencana Umum Daerah | f. Tunjangan Kondisi Kerja Inspektorat (Pejabat Pengawas) a. Inspektur |

11

KZ

| Perubahan | HareMaan | 6 | 1,500,000 1,250,000 | Ken 01 | 2. 1,000,000: 750,000) 500,000 | - 750,000 | 0 10,000,000 | 600,000 | 1,200,000) 800,000 | 150,000 ' |)' 100,000j | 1,000,000j Ditetapkan dengan Keputusan Walikota (dihitung oleh | BKD) |
|-------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SSB | Satuan | 5 | orang/ bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | - | orang/bulan | | orang/bulan orang/ kunjungan | orang/bulan orang/bulan - | - orang/shif orang/shif orang/ bulan | |
| sebelum Perubahan | HargaSatuan | 4 | 1,500,000 0 | 1,250,000) | 1,000,000| 750,000) | 500,000) | | 750,000| | 10,000,0001 600,000 | 1,200,000) 800,000| | 150,000| 100,000 1,000,000 | Ditetapkan dengan Keputusan Walikota (dihitung oleh KKD) |
| SSB | Satun | 3 | orang/ bulan | orang bulan | orang/ bulan orang/bulan N | orang/ bulan | | orang/bulan | orang/ bulan orang/kunjungan | orang/ bulan orang/ bulan | orang/shif orang/ shif orang/ bulan | |
| | | No. Uraian | 1 2 | b. Sekretaris/Inspektur Pembantu c. Kasubag/Kasi | d. Staf Fungsional tertentu/umum menurut golongan yaitu : - | - Golongan IV - Golongan III ni l | - Golongan II | g. Tunjangan Kondisi Kerja Lurah - Turah | 25 ITambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi | Ipokter Spesialis a. Insentif Dokter Spesialis ( Telah Termasuk pajak ) b. Insentif Dokter Spesialis Reveral ke Puskesmas | C. Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Padang d. Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Solok e. Insentif Dokter Jaga | f. Insentif Perawat Pengawas/supervisor g. Insentif Tenaga Perawat Anestesi | 26 (Tunjangan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja (termasuk sertifikasi) PNS n |

12

/

| SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp.| 6 | Berdasarkan Peraturan yang | berlaku Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | 180,000,000 | dihitung oleh Dinas PU | | | 1,500,000 750,000 | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Satuan | 5 | | | | | | Desa/ Kelurahan/ pertahun | pertahun | | perbulan | perbulan | |
| Perubahan Harga Satuan | (Rp-| 4 | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | Berdasarkan Peraturan yang berlaku | | | 180,000,000 | dihitung oleh Dinas PU | | 1,500,000 | 750,000 | |
| SSB sebelum | Satuan 3 | | | | | | Desa / Kelurahan / pertahun | pertahun | | | perbulan perbulan | |
| Uralan | 2 | (Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH a. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | b. Belanja Penunjang Operasional KDH / WKDH | IBiaya Pemungutan Pajak Daerah | - Biaya pemungutan PBB - Insentif Pajak Retribusi Daerah - Insentif PBB | IBELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan a. Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan | b. Dana Pemeliharaan Jalan Desa/Kelurahan | IBELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa : - Kepala Desa | - Kepala Urusan | |
| No. | 1 27 28 | 1 27 28 | 1 27 28 | 1 27 28 | 1 27 28 | 29 30 | 29 30 | 29 30 | 29 30 | 29 30 | 29 30 | 29 30 |

13

| Perubahan | Harga Satuan (Rp.) | 6 | 500,000 | 1,500,000 | 750,000 500,000 | 500,000 | 250,000 | 200,000 250,000 | 500,000 4,000,000 2,500,000 | 150,000 | 7,500,000 18,000 | 1,250 000) 1,100 000 | 1,000 000 900 000 | 800 000 750 000 | | |
|-----------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|---------|
| SSB Satuan | 5 | perbulan | | pertahun pertahun | pertahun | perbulan | perbulan | perbulan perbulan | perbulan pertahun pertahun | perbulan | pertahun perjiwa/bulan | Per Kasus | | | | |
| SSB sebelum Perubahan | Harga Satuan ARP) | 4 | 500,000) | 1,500,000 750,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 200,000 250,000 | 500,000 4,000,000 2,500,000 | 150,000 | 7,500,000 18,000| | 1,250,000 | 1,100,000 1,000,000 | 900,000 800,000 | | 750,000 |
| | atuan | 3 | perbulan | pertahun pertahun | pertahun | | perbulan perbulan | perbulan perbulan | perbulan pertahun pertahun | perbulan | pertahun perjiwa/ bulan | Per Kasus | | | | |
| Uraian | | 2 | - Kepala Dusun b. Belanja Bantuan Keuangan Tambahan Kesejahteraan | - Kepala Desa - Kepala Urusan | - Kepala Dusun Ne | Cc. Belanja Bantuan Keuangan Tunjangan Daerah | - Kepala Desa - Kepala Urusan | - Kepala Dusun d. Belanja Bantuan Keuangan Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 Desa/kelurahan | e. Bantuan Operasional Kepala Desa f. Bantuan Operasional Pemerintahan Desa Kelurahan | g. Bantuan Operasional Pemerintahan h. Penunjang Kegiatan RT/RW Honorarium RT/RW Badan Permusyawarahan Desa (BPD) | i. Belanja Operasional - Operasional BPD - JPKM Perangkat Desa | 1. Kegiatan Pemeriksaan Kasus pada Inspektorat Kota - Pengarah (Walikota) - | Wakil Pengarah (Wakil Walikota) - Pembina (Sekda) | - Penanggungjawab (Inspektur) - Ketua Tim | - | Anggota |

Pa

14

J

15


| SSB Perubahan | Harga Satuan (Rp. | 6 | 1 800 000 | 1 650 000 | 1 600 000 | 1 450 000 1 450 000 0 | 1 450 000 | 1 450 000j | 1 350 000 | 1 200 000 1 200 000 | 1 200 000 1 200 000 | 1 200 000 1 | 200 O0O| 1 150 000 | 1 000 000) 500 000 | | 100 000 | 75 000 | 65 000 60 000 | 60 000 40 000 | 60 000 | 30 000 | 40 000 30 000 30 000 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| SSB Perubahan | Satan | 5 | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan orang/bulan | orang/bulan | orang/perhari | orang/perhari | orang/perhari | orang/perhari orang/perhari orang/perhari | orang/perhari orang/perhari | orang/pe