UNDANG-UNDANG RI Nomor 23 Tahun 1960 tentang RAHASIA BANK (berlaku 9 Juni 1960)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1960 TENTANG RAHASIA BANK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pembiayaan usaha-usaha pembangunan perlu diusahakan agar uang kelebihan yang ada dalam masyarakat sebanyak mungkin dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan produktif;
- b. bahwa untuk itu perlu diciptakan iklim yang baik bagi perkembangan perbankan yang sehat dimana bank-bank mendapat kesempatan untuk menjalankan tugasnya sebagai organisasi lalu-lintas uang dan modal dengan sebaik-baiknya;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai rahasia bank;
- d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. : 1. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 3 Mei 1960;
Memutuskan:
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Rahasia Bank.
Pasal 1
Dengan bank dimaksudkan badan-badan kredit yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 2, Tambahan Lembaran-Negara No. 746) tentang pengawasan terhadap urusan kredit.
Pasal 2
Dengan bank dimaksudkan badan-badan kredit yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 2, Tambahan Lembaran-Negara No. 746) tentang pengawasan terhadap urusan kredit.
Pasal 3
- (1) Menteri Keuangan atas permintaan tertulis dari Kepala Jawatan Pajak berwenang untuk memerintahkan kepada bank, supaya memberikan keterangan-keterangan dan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti tertulis atau surat-surat kepada pejabat pajak sebagai dimaksud dalam pasal 22 Ordonnansi Pajak Pendapatan 1944, pasal 54a Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, pasal 43a Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan pasal 16 Peraturan Pajak Dividen 1959.
Permintaan tertulis tersebut diatas harus menyebutkan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
- (2) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana Menteri Pertama dapat memberi izin kepada Jaksa/Hakim untuk meminta pada Bank keterangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa.
Izin itu diberikan secara tertulis atas permintaan Jaksa Agung apabila yang memerlukan keterangan adalah Jaksa dan atas permintaan Ketua Mahkamah Agung apabila Hakim yang memerlukan keterangan-keterangan itu.
Apabila yang memerlukan keterangan adalah Jaksa, maka harus disebutkan nama tersangka sebab-sebab keterangan diminta dan hubungan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diminta.
Pasal 4
Hal-hal yang belum diatur atau yang perlu diatur guna pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Semua Undang-undang atau peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak berlaku.
Pasal 6
- (1) Barangsiapa bertentangan dengan peraturan ini memaksa bank untuk memberikan keterangan-keterangan sebagaimana termaksud pada pasal 2 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- (2) Anggota Direksi atau pegawai bank yang memberikan keteranganketerangan tentang hal-hal yang harus dirahasiakan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda setinggitingginya dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- (3) Anggota Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan-keterangan yang wajib diberinya menurut pasal 3 peraturan ini, dihukum dan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- (4) Tindak pidana tersebut pada pasal ini dianggap sebagai kejahatan.
Pasal 22
Permintaan tertulis tersebut diatas harus menyebutkan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
- (2) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana Menteri Pertama dapat memberi izin kepada Jaksa/Hakim untuk meminta pada Bank keterangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa.
Izin itu diberikan secara tertulis atas permintaan Jaksa Agung apabila yang memerlukan keterangan adalah Jaksa dan atas permintaan Ketua Mahkamah Agung apabila Hakim yang memerlukan keterangan-keterangan itu.
Apabila yang memerlukan keterangan adalah Jaksa, maka harus disebutkan nama tersangka sebab-sebab keterangan diminta dan hubungan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diminta.
Hal-hal yang belum diatur atau yang perlu diatur guna pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Semua Undang-undang atau peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak berlaku.
- (1) Barangsiapa bertentangan dengan peraturan ini memaksa bank untuk memberikan keterangan-keterangan sebagaimana termaksud pada pasal 2 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- (2) Anggota Direksi atau pegawai bank yang memberikan keteranganketerangan tentang hal-hal yang harus dirahasiakan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda setinggitingginya dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- (3) Anggota Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan-keterangan yang wajib diberinya menurut pasal 3 peraturan ini, dihukum dan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- (4) Tindak pidana tersebut pada pasal ini dianggap sebagai kejahatan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat dinamakan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Rahasia Bank" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1960.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 71.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia, DJUANDA.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 1960 TENTANG RAHASIA BANK.
UMUM.
Rahasia bank dinegara-negara liberal dianggap sebagai suatu kelaziman dan berpokok pangkal pada pengertian bahwa hak milik perseorangan harus mendapat perlindungan yang sempurna.
Dengan pokok pikiran demikian itu maka hak milik seseorang harus dihormati sepenuhnya oleh siapaun juga, juga oleh Negara.
Akan tetapi sejak akhir abad 19 dan lebih-lebih dalam abad 20 ini terjadi banyak perubahan terhadap alam pikiran yang sangat liberal itu. Faham bahwa hak milik seseorang harus dipertahankan secara mutlak, dilepaskan dan untuk kepentingan umum atau kepentingan Negara, hak milik perseorangan itu dapat dibatasi. Maka juga rahasia bank yang mula-mula dipertahankan secara mutlak, kemudian jika kepentingan Negara menghendaki, terpaksa dilepaskan. Hal ini nampak misalnya untuk keperluan penetapan pajak.
Yang dimaksudkan dengan rahasia bank adalah segala sesuatu berhubung dengan langganan bank yang perlu dirahasiakan.
Ini adalah untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menaruh uangnya dibank. Orang-orang hanya akan mempercayakan uangnya pada bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan-simpanan yang ada dibawah penguasaannya tidak akan disalah-gunakan.
Oleh karena pengertian tentang rahasia bank itu pada hakekatnya ditentukan oleh kebiasaan yang hidup dalam kalangan perbankan yang dianggap sebagai conditio sine qua non bagi perkembangan yang sehat dari perbankan, maka tak perlulah ditegaskan secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan rahasia bank tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diberi ketegasan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank.
Walaupun demikian, untuk kepentingan umum dan Negara terutama untuk keperluan penetapan pajak dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, hal mana ditegaskan pada
PENJELASAN
Pasal 3
. Oleh sebab itu perlu diadakan penertiban sekitar rahasia bank, terutama