PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN,
Menimbang
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa pembentukan produk hukum di Daerah juga harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh;
- c. bahwa dalam rangka keseragaman dan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, maka perlu adanya prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Menetapkan
:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
7. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Merangin.
8. Kepala Dinas/Badan/Kantor adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Merangin.
9. Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
10. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Kepala Bagian Hukum dan Perundang-unadngan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
11. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Pembentukan peraturan daerah adalah pembuatan peraturan perundangundangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibentuka oleh Bupati.
17. Peraturan Bersama Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati.
18. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
19. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
26. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
27. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
30. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran materi muatan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
31. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
32. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
33. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
34. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Pengaturan pembentukan Produk Hukum Daerah ini dimaksudkan agar terwujud Produk Hukum yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Pasal 3

Pengaturan pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu, dan sistematis.

## BAB III

## ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 4

Pembentukan Produk Hukum yang baik berdasarkan pada asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

## Pasal 5

Materi muatan Produk Hukum Daerah mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

## BAB IV BENTUK, JENIS DAN MATERI MUATAN

## Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

## Pasal 7

- (1) Produk Hukum Daerah yang berbentuk pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati; dan
- d. Peraturan DPRD.
- (2) Produk Hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

## Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah memuat materi muatan untuk mengatur:
- a. kewenangan daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
- c. kewenangan yang penggunanya dalam daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

## Pasal 9

- (1) Produk Hukum daerah yang dapat memuat ketentuan mengenai sanksi adalah Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Umum

## Pasal 10

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

## Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan

## Paragraf 2 Pemerintah Daerah Pasal 11

Bupati menugaskan Kepala Dinas/Badan/Kantor dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

## Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan dan kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 13

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

## Paragraf 3 Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

## Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan kriteria:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

## Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD;
- c. Penataan Kecamatan; dan
- d. Penataan Desa
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- d. akibat pembatalan oleh Gubernur;
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

## Bagian Kedua Penyusunan Paragraf 1 Umum Pasal 17

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

## Paragraf 2 Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

## Pasal 18

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Dinas/Badan/Kantor mengikutsertakan Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

## Pasal 19

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Dinas/Badan/Kantor.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum dan Perundang-undangan melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Dinas/Badan/Kantor disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

## Paragraf 3

## Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 20

- (1) Bupati memerintahkan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa;
- d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- e. Dinas/Badan/Kantor terkait; dan
- f. Jabatan Fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang disusun.

## Pasal 21

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 22

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

## Pasal 23

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.

## Pasal 24

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum dan Perundangundangan untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada pemrakarsa dan Kepala terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Peraturan Daerah yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

## Paragaf 4

## Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Pasal 27

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

## Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- b. daftar nama; dan
- c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

## Pasal 29

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

## Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.

## Pasal 31

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 33

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 34

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Bagian Ketiga Pembahasan Pasal 35

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 36

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,
5. yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

## Pasal 37

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.

## Pasal 38

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

## Pasal 39

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

## Pasal 40

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,
5. yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

## Pasal 41

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.

## Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

## Pasal 43

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
- 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
- 2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
- 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
- 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
- 2) pendapat Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 44

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
- 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. Pendapat akhir Bupati.

## Pasal 45

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

## Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

## Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Bagian Keempat

## Evaluasi

## Pasal 48

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang:
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pajak daerah;
- e. retribusi daerah;
- f. tata ruang daerah;
- g. rencana pembangunan industri daerah; dan
- h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat evaluasi dari Gubernur.
- (4) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur APBD, Bupati juga harus menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 49

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

## Bagian Kelima Penomoran Registrasi Pasal 50

Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg Peraturan Daerah.

Bupati mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

## Pasal 52

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, 'Peraturan Daerah ini dinyatakan sah'.
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.

## Pasal 53

Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

## Pasal 54

- (1) Pemberian noreg rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disampaikan dengan cara:
- a. secara langsung disertai dengan softcopy rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk pdf , pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy rancangan Peraturan Daerah dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/ email .
- b. penyampaian Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan
- c. penyampaian surat permohonan register dari Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap, rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri daerah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah.

## BAB VI

PERATURAN BUPATI, PERATURAN BERSAMA BUPATI DAN PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

## Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 55

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masingmasing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

## Bagian Kedua Penyusunan

## Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati Pasal 56

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum dan Perundang-undangan untuk dilakukan pembahasan.

## Paragraf 2 Penyusunan Peraturan DPRD Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

## Pasal 58

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
- c. peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

## Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

## Pasal 60

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 61

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. pengucapan sumpah/janji;
- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

## Pasal 62

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik paling sedikit memuat:
- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
- 1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
- 2) tata kerja anggota DPRD;
- 3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4) tata hubungan antar anggota DPRD;
- 5) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
- 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- 7) kewajiban anggota DPRD;
- 8) larangan bagi anggota DPRD;
- 9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- 11) rehabilitasi.

## Pasal 63

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan DPRD paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
- 1) Sidang verifikasi;
- 2) pembuktian;
- 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan DPRD;
- 4) alat bukti; dan
- 5) pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

## Bagian Ketiga

## Pembahasan

## Paragraf 1

## Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati Pasal 64

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa atau pejabat Dinas/Badan/Kantor
- a. Ketua : yang ditunjuk oleh Kepala pemrakarsa.
6. b.
- c. Anggota
8. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan : Sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Dinas/Badan/Kantor pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3)