KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG DAN PENGADILAN NEGERI BATULICIN (berlaku 12 Desember 2006)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dianggap perlu membentuk Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG DAN PENGADILAN NEGERI BATULICIN.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing berkedudukan di Tamiang Layang dan di Batulicin.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang meliputi wilayah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin meliputi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Tamiang Layang, maka wilayah Kabupaten Barito Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Batulicin, maka wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru.
Pasal ...
- (2) Pengadilan Negeri Batulicin termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.
Pasal 5
- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Buntok, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Buntok.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabaru, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabaru.
Pasal 6
- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Buntok, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang.
Perkara ...
Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kotabaru, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Batulicin.
Pasal 7
Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
Pasal 8
Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2006

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO