Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 78 Tahun 2003 tentang PENUGASAN (berlaku 14 Oktober 2003)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke negara Malaysia dalam rangka KTT OKI dan ke negara Thailand dalam rangka KTT APEC mulai tanggal 15 Oktober 2003 sampai dengan 21 Oktober 2003, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA
- Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke negara Malaysia dalam rangka KTT OKI dan ke negara Thailand dalam rangka KTT APEC yang akan berlangsung mulai tanggal 15 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2003 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
- KEDUA :
- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2003

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd. Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2008 tentang PENUGASAN (berlaku 10 Maret 2008)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Republik Islam Iran dan Kunjungan Kerja Presiden ke Senegal dan Uni Emirat Arab pada tanggal 10 sampai dengan 16 Maret 2008 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 172 Tahun 1999 tentang PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN PERKEBUNAN (berlaku 22 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Kabinet Periode 1999-2004 agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali tugas dan fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
Mengingat
:
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
:
:
:
:
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN KEMBALI TUGAS DAN FUNGSI DEPARTEMEN PERTANIAN DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN PERKEBUNAN.
Mengalihkan pengelolaan Perkebunan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan kepada Departemen Pertanian.
Pembinaan Pengairan menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Pertanian.
Mengubah sebutan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 menjadi Menteri Kehutanan.
Tugas dan fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen disesuaikan dengan Keputusan Presiden ini.
KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2017 tentang PENUGASAN (berlaku 3 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubfil Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2g2: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN.
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanalran tugas sehari-hari Pnesiden sesr.rai ketentuan peraturan perunaang undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerjl dan/atau kenegaraan ke 'I\rrki dan RepuLfili Rederal Jerman pada tanggal 5 sampai dengan 9 Juli 2012 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
- Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil P-residen sebagai pelaksana tugas presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetqiuan presiden.
- Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada presiden.
KEEMPAT
Keputusan Presiden ini mulai ditetapkan. berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Rg-undangan;
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 108 Tahun 2004 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG, KOTA SAMARINDA, KOTA SUKABUMI, KOTA BOGOR, KOTA KEDIRI, KOTA MATARAM, KOTA PALANGKARAYA DAN PADA KABUPATEN KUPANG, KABUPATEN BELITUNG, KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN SERANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAN KABUPATEN JENEPONTO (berlaku 18 Oktober 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
- diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG, KOTA SAMARINDA, KOTA SUKABUMI, KOTA BOGOR, KOTA KEDIRI, KOTA MATARAM, KOTA PALANGKARAYA DAN PADA KABUPATEN KUPANG, KABUPATEN BELITUNG, KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN SERANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAN KABUPATEN JENEPONTO.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, dan pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Jeneponto.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: -4 - ttd. ## BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2017 tentang PENUGASAN (berlaku 10 November 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Vietnam dan Filipina pada tanggal 10 sampai dengan 15 November 2017, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN.
Menugaskan Wakil Presiden untuk mela-ksanakan hrgas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundangundangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Vietnam dan Filipina pada tanggal 10 sampai dengan 15 November 2Ol7 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
- Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden.
- Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden'
KEEMPAT
Keputusan Presiden ditetapkan. ini mulai berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2017

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan 'g-undangan, (
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1995 (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995;

Mengingat

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995;

## MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1995.


## Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995, pada Lampiran I (Jabatan-jabatan di lingkungan Departemen) angka 19 huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- c. eselon II a :
- 1) Kepala Biro;
- 2) Inspektur;
- 3) Direktur/Kepala Direktorat;
- 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;
- 5) Kepala Pusat;
- 6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
- 7) Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung dan di Nusa Dua Bali."



## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1993 tentang KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK (berlaku 1 April 1993)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang kelas barang atau jasa yang dapat dimintakan pendaftaran merek;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK.
Pasal 1
Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek adalah seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 2
Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek adalah seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1993 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. ## MOERDIONO ## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 31

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Bambang Kesowo, S.H., LL.M.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR24 TAHUN 1993
## TENTANG
## KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK
## UMUM
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 8
Undang-undang tersebut. Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Pada prinsipnya, suatu permintaan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. Tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 1998 tentang PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 7 Maret 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada para Anggota yang bermaksud untuk memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, dengan memperhatikan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mengadakan perubahan terhadap pemberian fasilitas kredit kepada para Angota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1993;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995.
Mengingat
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan;
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.
Pasal 1
Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku Anggota Dewan diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.
Pasal 2
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:
- a Pemberian kredit sebesar Rp 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap Anggota Dewan, dengan masa pengembalian selama-lamanya 55 (lima puluh lima) bulan yang pelaksanaannya diangsur setiap bulan;
- b. Bunga yang dikenakan terhadap kredit tersebut di atas ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan ttd
Lambock V. Nahattands
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN (berlaku 14 Januari 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedu-dukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
Pasal 3
"Pasal 3
- (1) Komite Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua, dibantu Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua, dan mengikutsertakan sebagai anggota:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Sosial;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Kepala Badan Pusat Statistik.
Sekretaris : Prof. Dr. Gunawan Soemadiningrat.
- (2) Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan didukung Staf yang secara fungsional terdiri atas berbagai unsur forum lintaspelaku."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENUGASAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 Tentang Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Repubtf Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN.
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundaigundangan selama Presiden melaksanakan aunjungan terja dan/1tau kenegaraan ke Republik Filipina aan nong Xong (Special Administratiue Region of tle people,s Repubt ofchinaj pada tanggal 28 April 2017 sampai dengan I Mei 2017 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
- Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil P-r9si$en sebagai pelaksana tugas presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan presiden.
- Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil presiden segera mehp6rkan pelaksanaan tugas tersebut kepada presiden.
KEEMPAT:
KEEMPAT
Keputusan Presiden ditetapkan. ini mulai berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 AprIl2OLT

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, rtd. JOKO WIDODO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Rg-undangan; (@
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 88 CONCERNING THE ORGANIZATION OF THE EMPLOYMENT SERVICE (KONVENSI ILO NO. 88 MENGENAI LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA) (berlaku 29 Mei 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa sebagai hasil Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ketiga puluh satu di San Fransisco, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948 telah disetujui ILO Convention No. 88 concerning the Organization of the Employment Service (Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 88 CONCERNING THE ORGANIZATION OF THE EMPLOYMENT SERVICE (KONVENSI ILO NO. 88 MENGENAI LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA).
Pasal 1
Mengesahkan ILO Convention No. 88 concerning the Organization of the Employment Service (Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja), yang telah disetujui di San Fransisco, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948 sebagai hasil Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ketiga puluh satu, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Convention dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENCABUTANSURATEDARANPRESIDIUMKABINETAMPERA NOMORSE-06/PRES.KAB/6/ 1967, TANGGAL28 JUNI 1967 DENGANRAHMAT.TUHAN YANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, - a. bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 yang pada pokoknya mengganti penggunaan istilah "Tionghoa/ Tiongkok" dengan istilah "Ijina", telah menimbulkan dampak psikososialdiskriminatif dalam relasi sosal yang dialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa; - b. bahwa pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan atau ras tertentu pada dasamya melanggar niIai, prinsip, perlindungan hak asasi manusia, karen a itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; - c. bahwa sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok maka dipandang perlu untuk memulihkan sebutan yang tepat bagi Negara People's Republic of China dengan sebutan Negara Republik Rakyat Tiongkok; L (berlaku Unknown)
PENJELASAN
Pasal 26
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE06/Pres.Kab/ 6/1967, tanggal28 Juni 1967; 1. Pasal 4 ayat (I), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); / !..- Menetapkan PERTAMA KEDUA 3 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4919); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 100 Tahun 1999 tentang SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (berlaku 31 Agustus 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa penyelenggaraan pendidikan dibidang administrasi negara melalui Sekolah Tinggi Kedinasan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 perlu ditata kembali dan diatur dalam suatu Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
Menetapkan
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara.
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
Pasal 1
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STIA-LAN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan yang berkedudukan di Jakarta, Bandung dan Ujung Pandang.
Pasal 2
STIA-LAN dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
Pasal 3
STIA-LAN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional di bidang Ilmu Administrasi bagi pegawai negeri.
Pasal 4
Organisasi STIA-LAN terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan
:
Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STIA-LAN;
- c. Unsur Pelaksana Akademik
:
Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, laboratorium/studio dan kelompok dosen;
- d. Unsur Pelaksana Administratif :
Bagian
- e.
- Unsur Penunjang :
Unit Pelaksana Teknis;
- f. Unsur lain yang dianggap perlu.
Pasal 5
Pembinaan teknis akademik STIA-LAN dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan fungsional dilaksanakan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STIA-LAN ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 1999 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI (berlaku 3 Maret 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik di bidang ilmu pengetahuan agama Hindu, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri di Denpasar sebagai Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Agama;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998.
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI.
Pasal 1
Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STAHN sebagai Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berlokasi di Denpasar.
Pasal 2
STAHN dipimpin oleh Ketua STAHN yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama.
Pasal 3
STAHN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau akademik di bidang ilmu pengetahuan agama Hindu.
Pasal 4
Organisasi STAHN terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STAHN;
- c. Unsur Pelaksana Akademik;
- d. Unsur Pelaksana Administratif;
- e. Unsur Penunjang.
Pasal 5
Pembinaan secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pembinaan secara fungsional dilaksanakan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STAHN ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 7
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri di Denpasar diintegrasikan ke dalam STAHN di Denpasar.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 38 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1996 (berlaku 24 Mei 1996)
Pembukaan
Menimbang
:
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996.

Mengingat

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996;

Menetapkan :



## MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1996.

## Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996, pada Lampiran I angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d dan Lampiran II angka 5 (Badan Urusan Logistik) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Lampiran I angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d,
2. "d. Eselon II b:
- 1) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo di Surabaya;
- 2) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B;
- 3) Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A;
- 4) Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta;


- 5) Direktur Rumah Sakit Orthopaedi dan Prothese;
- 6) Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang/Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur di Palembang;
- 7) Direktur Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" Jakarta.
- 8) Direktur Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
- 9) Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
- 10) Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi "Prof. Dr. Sulianti Saroso: Jakarta;
- 11) Koordinator Administrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan".
2. Lampiran II angka 5 (Badan Urusan Logistik) huruf d,
9. "d. Eselon II b:
- 1) Wakil Kepala Depot Logistik Tipe A, Tipe Khusus-1, dan Tipe Khusus-2;
- 2) Kepala Depot Logistik Tipe B".



## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 2009 tentang PENUGASAN (berlaku 31 Mei 2009)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Jeju Island, Republik Korea dalam rangka menghadiri The ASEANRepublic of Korea Commemorative Summit , maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Jeju Island, Republik Korea dalam rangka menghadiri The ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit pada tanggal 31 Mei 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2009

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 53 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (berlaku 23 April 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dilakukan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor 44/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 21 Maret 2001 telah menyetujui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dan di Tanjung Priok pada tahun 1984, yang kemudian diusulkan kepada Presiden dengan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.02/1733/DPR-RI/2001 tanggal 30 Maret 2001;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pasal 2
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984.
Pasal 3
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI ## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 38

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd Edy Sudibyo
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 82 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN (berlaku 7 Juni 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan :
bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta keseragaman organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen, dipandang perlu untuk menyempurnakan Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 8
"Pasal 8
Apabila diperlukan Kepala dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala, yang pelaksanaannya ditetapkan setelah mendapat persetujuan Presiden."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 43 Tahun 2000 tentang SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (berlaku 10 Maret 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2000
TENTANG
SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik dan profesional di bidang penerbangan dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA.
Pasal 1
Mendirikan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STPI sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan yang berkedudukan di Curug, Tangerang.
Pasal 2
- (1) STPI berkedudukan di bawah Menteri Perhubungan.
- (2) STPI dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
Pasal 3
Pembinaan teknis akademik STPI dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis fungsional STPI dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
STPI mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang penerbangan.
Pasal 5
Organisasi STPI terdiri dari: Unsur Pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua; Senat STPI; Unsur Pelaksana Akademik; Unsur Pelaksana Administratif; Unsur Penunjang.
Pasal 6
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan di Curug, Tangerang diintegrasikan ke dalam STPI.
Pasal 7
Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STPI serta pengintegrasian Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan di Curug, Tangerang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
Unknown Unknown Nomor 156 Tahun 2000 tentang PENUGASAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 11 Nopember 2000, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan ke luar negeri yang akan berlangsung mulai tanggal 11 Nopember 2000 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2000 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ## ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2003 tentang PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (berlaku 27 Januari 2003)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Saudara Oemarsono sebagai Gubernur Provinsi Lampung masa jabatan Tahun 1998 - 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2003 telah diberhentikan;
- b. bahwa berhubung masih adanya permasalahan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, maka perlu dilakukan langkah-langkah agar kegiatan Pemerintahan Daerah dapat tetap berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi kekosongan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf b, dipandang perlu menugaskan secara khusus Menteri Dalam Negeri dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
- Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
- Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
: Menugaskan secara khusus Menteri Dalam Negeri dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
KEDUA ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEDUA
- Untuk memperlancar pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk seorang pejabat untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
KETIGA
- Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku sampai pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung masa jabatan Tahun 2003 - 2008.
KEEMPAT
: Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden.
KELIMA
- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI