PERATURAN BUPATI MA Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN BUPATI MALANG, (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, maka perlu membentuk Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri C ).
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis operesional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang.
7. UPT-BPP adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian .
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT-BPP pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
9. Pelaksana Penyuluhan adalah pelaksana penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
10. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengkoordinasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi.
13. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
14. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
15. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
16. Programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
17. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
18. Tanaman Pangan adalah kelompok komoditas tanama pangan yang menghasilkan atau sebagai penyedia bahan pangan bagi kehidupan, meliputi tanaman serelia (padi-padian, biji-bijian), Umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, talas, bentoel dll), dan tanam sejenisnya.
19. Tanaman Hortikultura adalah kelompok komoditas tanaman pangan yang menghasilkan atau sebagai penyedia bahan pangan bagi kehidupan meliputi: tanaman buah-buahan (apel, alpokat, anggur, belimbing, durian, duku, jambu biji, jambu air, klengkeng, langsep, salak, manggis, manga, melon, nangka, nanas, pisang, rambutan, semangka, sirsak dll) sayur-sayuran (bayam, bawang merah, bawang putih, bawang prei, buncis, brokoli, cabe, kapri, kentang, kol, kubis, kacang panjang, kangkung, mlinjo, petai, sawi, seledri, tomat, wortel, dll) Tanman hias (anggrek, mawar, melati, palm, anthorium, kaktus), obat-obatan (tanaman obat selain empon-empon, lidah buaya dll), dan tanaman sejenisnya.
20. Tanaman Perkebunan adalah kelompok komoditas tanaman yang menghasilkan atau penyedia bahan baku industri yang terdiri dari tanaman semusim dan tanaman tahunan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
- (1) UPT-BPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan Kelembagaan Penyuluhan pada Tingkat Kecamatan yang berada di 33 Kecamatan.
- (2) UPT-BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. UPT-BPP Ngantang;
- b. UPT-BPP Singosari;
- c. UPT-BPP Tumpang;
- d. UPT-BPP Bululawang;
- e. UPT-BPP Turen;
- f. UPT-BPP Kepanjen; dan
- g. UPT-BPP Pagak.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4
UPT-BPP Ngantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Pujon;
- b. Kecamatan Ngantang; dan
- c. Kecamatan Kasembon.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 5
UPT-BPP Singosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Singosari;
- b. Kecamatan Lawang;
- c. Kecamatan Karangploso; dan
- d. Kecamatan Dau.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 6
UPT-BPP Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Tumpang;
- b. Kecamatan Poncokusumo;
- c. Kecamatan Pakis; dan
- d. Kecamatan Jabung.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 7
UPT-BPP Bululawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Bululawang;
- b. Kecamatan Wajak;
- c. Kecamatan Gondanglegi;
- d. Kecamatan Tajinan; dan
- e. Kecamatan Pagelaran.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 8
UPT-BPP Turen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Turen;
- b. Kecamatan Dampit;
- c. Kecamatan Tirtoyudo;
- d. Kecamatan Ampelgading; dan
- e. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 9
UPT-BPP Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Kepanjen;
- b. Kecamatan Sumberpucung;
- c. Kecamatan Kromengan;
- d. Kecamatan Ngajum;
- e. Kecamatan Wonosari;
- f. Kecamatan Pakisaji; dan
- g. Kecamatan Wagir.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 10
UPT-BPP Pagak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi wilayah kerja:
- a. Kecamatan Pagak;
- b. Kecamatan Donomuyo;
- c. Kecamatan Kalipare;
- d. Kecamatan Bantur; dan
- e. Kecamatan Gedangan.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 11
- (1) UPT-BPP merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang penyuluhan pertanian pada Dinas.
- (2) UPT-BPP dipimpin Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12
- (1) Susunan Organisasi UPT-BPP terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok jabatan fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT-BPP sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu

UPT-BPP

Pasal 13

UPT-BPP mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan serta dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah Kecamatan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT-BPP, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan peta potensi wilayah;
- b. penyusunan programa penyuluhan di Tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;
- d. penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- e. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pemberian fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

- g. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. pelaksanaan supervisi, monitoring, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penyuluhan dan program Dinas yang ada di wilayahnya;
- i. pelaksanaan kooordinasi lintas sektor dan sub sektoral yang secara fungsional memiliki hubungan kerja di Tingkat Kecamatan;
- j. pengelolaan administrasi UPT-BPP;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 15

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, mengembangkan serta mengevaluasi kegiatan bidang penyuluhan pertanian agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas;
- c. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan secara berkala; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT-BPP;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT-BPP;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT-BPP sesuai tugasnya.

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 17

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT-BPP sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- c. Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaksana Urusan

## Pasal 18

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan;
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan;
- (4) Tugas dan Fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas;
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 19

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

## BAB VII

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 20

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT-BPP yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 22

Pembiayaan Unit Pelaksanaan Teknis Balai Penyuluh Pertanian dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 23

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

D:\e dea\DEA\Produk Hukum\Kep Pendek\2017\Perbub UPT-BPP.docx

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 19/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen Pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 2 Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,

DAN PERKEBUNAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN


ttd.

H. RENDRA KRESNA