PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor OR Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 1 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOM OR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- bahwa dalam rangka memberikan penyempurnaan pedoman pelaksanaan kewenangan desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Menetapkan
2
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6 Peraturan 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16);
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut
- 1 Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD ke rekening kas Desa penerima sebagaimana dimaksud (1) dilakukan secara bertahap tahun anggaran berjalan dengan ketentuan pada ayat pada
- Tahap I bulan Februari sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan pada
- b. Tahap II bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh perseratus) . pada
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
- C. fotokopi KTP Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- d. fotokopi NPWP atas nama Bendahara Desa;
- e Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- f Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017;
- g. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016;
- h.laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran 2016;
- surat rekomendasi dari Camat; dan
- j. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (4 Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
- c laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD I yang menunjukkan paling kurang ADD dan BHPRD Tahap telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); Tahap
- d. surat rekomendasi dari Camat; dan
- e. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j terdiri dari: pada
- Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
- b Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
- C administrasi penatausahaan pengelolaan ADD dan BHPRD tahun anggaran 2016 beserta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah
- (6) Dalam hal sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan

- (6) Dalam hal sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa, laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD Tahap sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf C dihitung dari ADD dan BHPRD Tahap I ditambah dengan sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya. pada
- (7) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e yaitu administrasi penatausahaan pengelolaan ADD dan BHPRD tahap beserta lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah
- (8) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Badan Keuangan Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat. pada
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 8A

## Sistematika penyaluran ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut

- 1 Penyaluran ADD dan BHPRD disalurkan melalui rekening kas desa atas nama kepala desa dan bendahara desa pada Bank yang sudah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan SK Penunjukan Bank.
- Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan BHPRD kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- 3 Pengajuan permohonan penyaluran tersebut harus dilakukan verifikasi oleh tim pembina kecamatan
- 4 Camat membuat checklist hasil verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD\_
- 5 Dalam hal kelengkapan persyaratan penyaluran telah terpenuhi; Camat menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan surat rekomendasi Camat.
- 6 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah meneliti pengajuan permohonan penyaluran tersebut, meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rekomendasi penyaluran
- 7 Kepala Badan Keuangan Daerah menyalurkan ADD dan BHPRD langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa\_

## Pasal 8B

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan ADD dan BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Penggunaan ADD dan BHPRD untuk melaksanakan kewenangan Desa


yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang tidak terduga.

- (3) Penjabaran program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan parameter kegiatan dan belanja desa. pada
2. 3 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap kepada Bupati Cq: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud (1) terdiri atas: pada ayat
3. a laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap I; dan
4. b laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya atau laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap II.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Format laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan aplikasi sistem keuangan desa.
8. 4 Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa penundaan dan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD
- (2) Ketentuan penundaan penyaluran dana ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut pada
11. Bupati menunda penyaluran ADD dan BHPRD dalam hal:
- 1) Bupati belum menerima dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dan/ atau Tahap II;
- 2) terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% dan/atau
- 3) terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah\_
15. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 dilakukan terhadap penyaluran ADD dan BHPRD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya. pada



- C. dalam hal sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD dan BHPRD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD dan BHPRD tahap I tidak dilakukan.
- d. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 dilakukan sampai dengan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya; sehingga sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar dari anggaran ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.
3. e dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran ADD dan BHPRD yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD dan BHPRD tahap II.
- (3) Ketentuan Penyaluran kembali dana ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut
5. a Bupati menyalurkan kembali ADD dan BHPRD yang ditunda dalam hal telah diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
6. b dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPRD karena belum diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dan/atau Tahap II berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADD dan BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah-
7. Bupati menganggarkan kembali sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADD dan BHPRD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa
- d. dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya telah ditetapkan; sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD.
9. e Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD dan BHPRD yang ditunda penyalurannya selambatlambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
10. f Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan BHPRD tahun sebelumnya yang menjadi sisa ADD dan BHPRD di rekening kas umum daerah dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran.
- g. sisa ADD dan BHPRD tahun sebelumnya dianggarkan oleh Desa yang bersangkutan rekening pendapatan transfer. pada
12. h dalam hal adanya kesalahan kurang salur dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa, penyaluran kembali dapat dilakukan

setelah hal tersebut telah diketahui.

- 4) Ketentuan Pemotongan ADD dan BHPRD sebagaimaan dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut pada
2. Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD dan BHPRD dikarenakan terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih masih terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30% tahun anggaran berjalan pada
- b. pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan penyaluran anggaran berikutnya sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran berjalan pada pada pada
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal IOA, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal IOA

- (1) Dalam hal ditemukan sisa dana ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30%, Kepala Desa wajib menyampaikan penjelasan mengenai sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tersebut kepada Bupati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat. Cq:
- (2) Sisa ADD dan BHPRD lebih dari 30% dihitung dari ADD dan BHPRD yang diterima Desa tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya. pada
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD dan BHPRD tersebut dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, sisa ADD dan BHPRD dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

Diundangkan di Paringin tanggal 11 April 2017 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN

H M. IWAN SETIADY, SH NIP . 19780929 200501 1 009


BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 25

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin tanggal 11 April 2017 pada

BUPATI BALANGAN, ttd

H. ANSHARUDDIN