PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 5 Tahun 1974 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku 1 April 2009)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Balangan, guna mendorong terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil untuk menambah dan meningkatkan pengetahuannya dengan memberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan pemberian izin belajar;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang berkualitas, maka perlu untuk mengatur tata cata dan persyaratan pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kabupaten Balangan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian lzin Belajar Bagi Pegawai Negeri sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan' C
4. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang PokokPokok -Kepegiwaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Refiublik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perr]bahan Atai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (LembaranNegaraRepubliklndonesiaRepub|ik indonesia Tahun 19g9 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Republik lndonesia i{omor 3Be0);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik lndonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a844; 3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor '193, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4014); 4.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4015 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4332); 5.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017); 6.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Strukturil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4018); 7.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambagan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
Menetapkan :
12. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang lzin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangklt PNS di Lihgkungan Departemen Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
3. .13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TATA CARADANPERSYARATANPEMBERIANIZINBELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan'
3. Bupati adalah BuPati Balangan'
4. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan'
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Balangan'
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam 'Un-Oang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo' Undangundang Nomor 43 Tahun lggg tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
7. Pegawai Negeri sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah pe!awai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Balangan yang gajinya dibebankan paOa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Balangan, atau dipekerjakan diluar lnstansi induknya.
8. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Pimpinan Unit Kerja / lnstansi PNSD yang ingin mengikuti pendidikan form.al dengan status iiin belalar, sebelum yang bersangkutan terdaftar pada sebuah lembaga pendidikan.
- g. lzin belajar adalah lzin yang diberikan kepada PNSD untuk mengikuti pendidikin pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal iainnya diluar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
10. lzin belajar khusus adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan formal dengin konsekuensi harus meninggalkan tugas fungsionalnya, setelah yang bersangkutan memiliki rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja I Instansi pNSb yang bersangkutan dan terdaftar pada sebuah lembaga pendidikan.
11. Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah semua unit/satuan kerji oiganisasi pemerintah daerah yang administrasi kepegawaiannya berada dibawah otorisasi Bupati Balangan.
12. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumtih dan suiunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13. Akreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui dari Lembaga yang berkompeten iOatah rekomendasi atau izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) dan atau Badan Rfr6ditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta terhadap lembaga pendidikan yang beroperasi dilingkungan wilayahnya
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memberikan izin belajar fepida PNSD untuk merigikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atar,r Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang sudah terakreditasi dan atau telah mend#at izin penyelenggaraan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui'
- (2) lzin belajar bertujuan :
- a. Meningkatkan Pengetahuan dan Pendidikan formal PNSD kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri;
- b. Meningkatkan profesionalisme PNSD di bidang tugasnya ;
- c. Menciptakan PNSD yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa ;
- d. Terwujudnya PNSD yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR
Pasal 3
- (1) lzin belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan :
- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil penuh.
- b. Pendidikan dilakukan diluar jam kerja.
- c. Jenis dan atau Tingkat / Starata Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh lnstansi / Unit Kerja ( mempunyai relevansi dengan tugas organisasi)'
- d. Biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- e. Tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan PNSD yang bersangkutan.
- f. Perguruan Tinggi yang akan dipilih oleh PNSD yang mengikuti lzin Belijar adalah Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang sudah terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan program studi dan atau dengan status terdaftar dan atau diakui.
- g. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali apabila formasi meng'tjinkan.
9. (2)Surat ljin Belajar yang sudah diterbitkan, apabila tidak memenuhi ketentuan ' ' sebagiimana -diatur pada Ayat (1) diatas, maka akan dicabut dan/atau dibatalkan
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR
Pasal 4
pNSD Kabupaten Balangan yang akan mengikuti pendidikan dengan status lzin Belajar harus memenuhi ketentuan bahwa Perguruan Tinggi Negeri maupun perguruan Tinggi Swasta yang dipilih sudah Terakreditasi dan atau mendapat lzin Penyelenggaraan Program stuoi dan atau dengan status Terdaftar dan atau Diakui oleh DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional (DEPDIKNAS) dan atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR
Pasal 5
- (1) selain ketentuan dimaksud dalam Pasal 3, PNSD yang akan mengikuti pendidikan dengan status lzin Belajar harus memenuhi persyaratan kepangkatan dan persyaratan administratif.
2. (Z) persyaratan Kepangkatan dan administratif untuk program pendidikan ;
- a. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP)
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya2 (dua) tahun'
1. Pangkat minimal Juru Muda I (l/a)
- b. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA )
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya2 (dua) tahun'
1. Pangkat minimal Juru Muda Tingkat I (l/b)
- c. Program D-ll/ D-lll
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun'
1. Pangkat minimal Pengatur Muda (ll/a)
- d. Program Sarjana ( S-1 ) / D-lV'
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
1. Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (ll/b)
- e. Program Magester ( S-2 )
2. Masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun'
1. Pangkat minimal Penata Muda (lll/a)
- f. Program Doktor ( S-3 )
19. 2 Masi kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun'
1. Pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (lll/b)
- (3) Dalam pemberian lzin Belajar bagi seorang PNSD untuk mengikuti pendidikan harus dipertimbangkan keterkaitan pendidikan yang ditempuh dengan kebutuhan formasi dan misi organisasi yang bersangkutan'
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR
Pasal 6
Bagi PNSD dengan Pangkat Golongan Ruang Jur.u Muda (l/a) dan Juru Muda fiigkat I (lib) d}pat mengajukan permohonan izin belajar mengikuti ujian p"rlrrrrn'tingkai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR
Pasal 7
pNSD yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar tidak boleh meninggalkin pekerjaan sehari-hari yang ditugaskan kepadanya'
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR
Pasal 8
Tanpa mengurangi minat PNSD yang akan- meningkatkan kemampuan dan keterampilannya telalui jenjang pbnOiOifan formal, maka dalam rangka tertib administrasi, i2in belajar'diberi[an secara berjenjang sesuai dengan pangkat dan ijazah yang dimiliki dan telah dicantumkam / diakui dalam data kepegawaiannya.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR
Pasal 9
pNSD yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri diluar jam kerja tanpa ada izn Belajai dari Bupati Balangan, tidak akan diberikan civil effect kepeg awaia n terhad ap iiazah ya ng d i peroleh nya.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR
Pasal 10
pNSD dapat mengikuti pendidikan dengan perkuliahan jarak jauh melalui Universitas Terbuki atau Perguruan Tinggi lain sepanjang lembaga pendidikan tersebut telah mendapat akreditasi atau telah mendapat izin penyelenggaraan program studi dari lembaga yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan betilar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan harus memenuhi jarak dengan radius 40 Km dari Perguruan Tinggi induk.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pemberian lzin Belajar diatur sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV

## TATAGARADANPERSYARATANIzlNBELAJARKHUSUS

## Pasal 12

lzin belajar khusus untuk mengikuti pendidikan formal dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tidak sedang-menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin PNS.
- c. semua biaya pendidikan menjadi tanggung jawab PNSD yang bersangkutan, dan atau pihak lainnya yang berkepentingan.
4. d, program pendidikan yang ditempuh berkorelasi langsung dan sangat ,"ndrkrng akan tugas - tugas kedinasan PNSD yang bersangkutan.

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pemberian lzin Belajar Khusus diatur sebagiimana tercantum pada Lampiran ll dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini'

## BAB V

## BATAS WAKTU PENDIDIKAN

## Pasal 14

- (1) Batas waktu maksimal pendidikan bagi PNSD dengan status izin belajar atau izin belajar khusus diatur sebagai berikut :
- a. Tingkat Penyetaraan SMP dan atau SMU selama 3 (tiga) tahun yang disesuaikan dengan pendidikan normal ditambah 1 (satu) tahun.
- b. Program Diploma -2 (D-ll) selama 3 (tiga) tahun.
- c. Program Diploma -3 (D-lll) selama 4 (empat) tahun.
- d. Program Diploma -4 (D-lV) selama 5 (lima) tahun.
- e. Program Starata -1 (Sl) selama 6 (enam) tahun.
7. f . Program Magester ( 52) selama 4 (empat) tahun.
- g. Program Doktor ( 53) / Spesialis selama 6 (enam) tahun.
- (2) PNSD yang telah melewati limit waktu maksimal dalam pendidikan sebagaimana tersebut pada pasal 14 ayat 1, dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali pemberian izin belajar kepada yang bersangkutan.

## BAB VI

## KEWENANGAN PENAN DATANGANAN

## Pasal 15

- (1) Penandatanganan Surat lzin Belajar Khusus bagi PNSD ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- (2) Penandatanganan Surat lzin Belajar bagi PNSD ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat lzin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) kepada Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll Keputusan ini;

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

- (1) Bagi PNSD yang mengikuti dan telah memiliki Surat lzin Belajar dapat dipertimbangkan untuk transfer ke lembaga pendidikan yang lain sepanjang tetap dalam program studi yang sama;
- (2) Pertimbangan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diberikan Surat Keterangan dari Bupati Balangan sebagai keterangan tambahan atas Surat lzin Belajar yang terdahulu;
- (4) PNSD yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Balangan dan memiliki izin belajar dari lnstansi asal, maka izin Belajar tersebut dapat diberikan Surat Pengukuhan lzin Belajar apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (5) PNSD yang telah mengajukan permohonan lzin Belajar sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 07 Tahun 2007;
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 07 Tahun 2007 Tanggal 18 Juli 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan lzin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Balangan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 April 2009.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.



Diundangkan di Paringin pada tanggal l1 April 2009

SEKRETARIS DAERAH LANGAN,

A M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2OO9 NOMOR .E;

Lampiran I

:

Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2009

Tanggal 7 April Tahun 2009

## PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR

## l. Ketentuan Waktu dan Prosedur Pengusulan ljin Belaiar

- a. Penyampaian permohonan izin belajar ditujukan kepada Bupati Balangan Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan dengan ketentuan waktu berdasarkan kalender semester umum lembaga pendidikan pada setiap tahun akademik, selambat-lambatnya usul sudah diterima 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai untuk semester ganjil maupun semestar genap.
- b. Usul lzin Belajar harus mendapat rekomendasi dari pimpinan satuan kerja/SKPD PNSD yang bersangkutan, dengan melampirkan persyaratan untuk pengusulan izin belajar.
- c. Terhadap usul yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, tidak akan dipertimbangkan pemberian lzin Belajar, dan PNSD yang bersangkutan harus mengajukan usul baru untuk semester berikutnya pada tahun akademik yang sama.
- d. Pengusulan untuk mendapatkan surat izin belajar bagi PNSD yang telah diberikan rekomendasi dari pimpinan instansi / unit kerja adalah dengan melampirkan Surat Keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa PNSD yang bersangkutan benar-benar terdaftar pada semester ganjil/genap setiap tahun akademik.

## ll. Kelengkapan / Persyaratan

Sebagai bahan pertimbangan pejabat yang benrenang dalam penetapan izin belajar, pengusulan diajukan oleh pimpinan satuan kerja PNSD yang bersangkutan dengan melampirkan :

1. Surat Permohonan kepada Bupati Balangan Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
2. Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja/lnstansi untuk mengikuti pendidikan.
3. Surat Keterangan asli dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa PNSD tersebut lulus seleksi atau terdaftar pada Lembaga Pendidikan.
4. Fotocopy sah Surat Keputusan pangkat terakhir.
5. Fotocopy sah ljazah terakhir.
6. Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata setiap unsurnya baik.
7. Uraian tugas / pekerjaan yang disahkan oleh pimpinan satuan kerja PNSD yang bersangkutan.
8. Surat Pernyataan kesanggupan PNS yang bersangkutan untuk menanggung semua biaya pendidikan yang diikuti.
9. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PNSD yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian tlazah kecuali bila formasi memungkinkan.
10. 10.Surat pernyataan tidak pernah dan atau sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang sampai dengan tingkat berat dalam 10 tahun terakhir.


Lampiran ll :

Peraturan Bupati Balangan

Nomor 5 Tahun 2009 Tanggal 7 April Tahun 2009

## PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR KHUSUS

PNS menyampaikan usul lzin Belajar Khusus disamping memenuhi bahan kelengkapan/persyaratan sebagaimana diatur pada Lampiran I Peraturan Bupati ini kecuali huruf ll angka 8, juga harus menyampaikan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Melampirkan surat pernyataan pihak yang bertanggung jawab atas seluruh biaya pendidikan;
- b. Melampirkan surat pernyataan apabila PNSD yang bersangkutan selesai mengikuti pendidikan akan kembali bekerja pada instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. Konsekuensi dari dikeluarkannya surat lzin Belajar Khusus adalah PNSD yang bersangkutan akan dibebaskan dari tugas struktural ataupun fungsionalnya, terhitung sejak dikeluarkan surat izin belajar khusus kepada yang bersangkutan, dan pemberian hak-hak yang melekat sehubungan dengan tugas struktural atau fungsional PNSD yang bersangkutan akan dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh sejak penetapan Surat Keputusan lzin Belajar Khusus PNSD yang bersangkutan.
- d. Apabila PNSD status izin belajar khusus menyelesaikan pendidikannya, terhadap rjazah yang dimilikinya dapat diberikan persamaan hak sesuai ketentuan kepegawaian yang ditetapkan apabila formasi mengijinkan.

BUPA BALANGAN

/

H. serex

EFFENDIET


## C (5 (,) C Soro, (Uoo c000 .\_NN (E EF o-= X JJ-.1 co o\ cFN (6ttr)!-(U EOQ gEE, ooo o-zt

=

(5

C

.=

tr o-

(6

J

## g. -, J lU o z N Lz Eg -o7 =t =*a e{ &lt;6 g&lt; {Y zI) H2 3? im z il. uJ m = 1II (L


x