UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1969 tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/ PER (berlaku 17 Agustus 1945)
Pembukaan
Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR15 TAHUN 1969 TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia perlu disusun Undang-undang Pemilihan Umum bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sesuai dengan cita-cita dan azas-azas demokrasi Panca Sila;
- b. bahwa pemilihan umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk memilih wakil/wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kemenangan Orde Baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Panca Sila/Undang-undang Dasar 1945;
- Mengingat : Pembukaan Undang-undang Dasar, Pasal-pasal 1 ayat (2), 5 ayat (1)
1. dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- a. Nomor XI/MPRS/1966;
- b. Nomor XXI/MPRS/1966;
- c. Nomor XXII/MPRS/1966;
- d. Nomor XXV/MPRS/1966;
- e. Nomor XLII/MPRS/1968.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Menetapkan
- Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
Pasal 1
- (1) Pemilihan Umum untuk Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut D.P.R., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut D.P.R.D I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut D.P.R.D. II diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-undang ini adalah juga untuk mengisi Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pasal 2
- (1) Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam ,Gerakan Kontra Revolusi G.30S/P.K.l." atau organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih;
- (2) Organisasi-organisasi dilarang mencalonkan orang yang t tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih seperti yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) mengakibatkan gugurnya calon yang bersangkutan.
Pasal 3
Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum didasarkan atas azas-azas demokrasi yang dijiwai semangat Panca Sila/Undang-undang Dasar 1945.
BAB II.
DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI.
Pasal 4
- (1) a. Untuk pemilihan anggota D.P.R, daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I;
- b. Untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I, Daerah Tingkat I merupakan 1 (satu) daerah pemilihan;
- c. Untuk pemilihan anggota D.P.R.D II, Daerah Tingkat II merupakan 1 (satu) daerah pemilihan;
- (2) Warganegara Republik Indonesia yang berada diluar negeri dianggap penduduk daerah pemilihan dimana berdiri gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
Pasal 5
- (1) Jumlah anggota D.P.R. yang dipilih bagi tiap daerah pemilihan ditetapkan
Pasal 6
Jumlah anggota D.P.R. yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih diluar Jawa.
BAB III.
PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI.
Pasal 7
- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dilakukan serentak berturut-turut dalam satu hari.
- (2) Dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 30 dan pasal 31, pelaksanaan ayat (1) pasal ini untuk seluruh Indonesia diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 8
- (1) Pemilihan umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah pimpinan Presiden.
- (2) Dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum tersebut.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan umum, Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri, yang bertugas:
- a. Mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum;
- b. Memimpin dan mengawasi Panitia-panitia termaksud dalam ayat (4);
- c. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil pemilihan umum;
- d. Mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemilihan umum.
- (4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan:
- a. Panitia Pemilihan Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, dengan tugas:
10. (i) merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;
11. (ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.
- b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Propinsi, dengan tugas:
13. (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia;
14. (ii) mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;
15. (iii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. I.
- c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II, dengan tugas:
- (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
- (ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. II.
- d. Panitia Pemungutan Suara, yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan, dengan tugas;
- (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
- (ii) menyelenggarakan pemungutan suara.
- e. Panitia Pendaftaran Pemilih ditiap-tiap Desa/atau daerah yang setingkat dengan Desa ditempat kedudukan Lurah atau Kepala Desa/daerah yang setingkat dengan Desa dengan tugas:
- (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara;
- (ii) menyelenggarakan pendaftaran pemilih.
- (5) Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, Camat/Kepala Kecamatan dan Lurah/Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan Desa karena jabatannya, masing-masing menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (6) a. Anggota-anggota Pantia Pemilihan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.
- b. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
- c. Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.
- (7) Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat.
- (8) Presiden memberikan ketentuan terakhir apabila dalam Lembaga Pemilihan Umum mengenai suatu persoalan tidak terdapat keserasian.
- (9) Dalam tugas operasionilnya Lembaga Pemilihan Umum adalah otonom dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri.
- (10) Susunan, Tata-kerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV.
HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH.
Pasal 9
Warganegara Republik Indonesia, yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dulu mempunyai hak memilih.
Pasal 10
- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warganegara Republik Indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30. S/P.K.l." atau organisasi terlarang lainnya;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan
Pasal 11
Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih.
Pasal 12
- (1) Pemerintah memberitahukan kepada Lembaga Pemilihan Umum nama-nama orang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya.
- (2) Menteri Kehakiman memberitahukan kepada lembaga Pemilihan Umum tiap-tiap keputusan Pengadilan yang mengakibatkan seseorang dicabut hak pilihnya.
Pasal 13
- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih termaksud dalam pasal 8 ayat (4).
- (2) Pemilih didaftar dalam satu daftar pemilih menurut Desa atau Daerah yang setingkat dengan Desa, dimana ia bertempat tinggal.
- (3) Pemilih yang bertempat tinggal diluar negeri didaftar dalam daftar pemilih ditempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia dinegeri yang bersangkutan.
- (4) Seorang pemilih hanya dapat didaftar dalam satu daftar pemilih, dan jika seseorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal ia harus memilih satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang pasti. Apabila kemudian ternyata bahwa ia terdaftar dalam lebih satu daftar pemilih, maka ia tidak dapat mempergunakan hak memilihnya.
- (5) Setiap pemilih berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desanya atau Kepala Daerah yang setingkat dengan Desa atau bagi mereka yang bertempat tinggal diluar negeri kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, tentang segala hal yang dapat mengakibatkan perubahan pada daftar pemilih bagi dirinya sebagai pemilih.
- (6) Sesudah pendaftaran pemilih selesai dilakukan, Panitia Pendaftaran Pemilih mengumumkan daftar nama-nama pemilih tersebut, untuk kemungkinan usul penyempurnaannya dari penduduk dalam daerah pendaftaran tersebut.
- (7) Tata-Cara pendaftaran pemilih diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V.
HAK DIPILIH DAN PENCALONAN.
Pasal 14
Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.
Pasal 15
- (1) Yang dapat mengajukan calon untuk pemilihan umum adalah organisasi yang memenuhi syarat tersebut dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 ayat (1).
- (2) Seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan dalam satu masa pemilihan umum.
Pasal 16
- (2) Seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan dalam satu masa pemilihan umum.
Pasal 17
- (2) Seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan dalam satu masa pemilihan umum.
Seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Warganegara Republik Indonesia yang berusia 21 tahun ke atas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin;
- c. Setia kepada Panca Sila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- (1) Untuk menjadi calon dalam pemilihan umum, seseorang harus diajukan oleh sesuatu organisasi.
- (2) Organisasi yang dapat mengajukan calon dalam pemilihan umum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Bukan organisasi terlarang;
- b. Bagi golongan Politik ialah Partai-partai Politik yang telah mendapat pengakuan
Pasal 18
- (1) Dalam mengajukan calon untuk pemilihan anggota D.P.R. dan D.P.R.D. organisasi yang bersangkutan mengajukan nama dan tanda gambar organisasi.
- (2) Dalam pemilihan umum tidak boleh digunakan tanda gambar yang sama atau mirip dengan:
- a. Lambang Negara Republik Indonesia;
- b. Lambang Negara Asing;
- c. Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih.
- d. Bendera Kebangsaan Negara Asing;
- e. Gambar perseorangan.
- (3) Tanda gambar-tanda gambar dalam pemilihan umum tidak boleh sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan bagi para pemilih.
- (4) Apabila diajukan lebih dari satu tanda gambar yang sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih, Lembaga Pemilihan Umum memutuskan tanda gambar mana dapat disahkan setelah mendengar pihak-pihak yang mengajukannya.
- (5) Nama calon, nama organisasi dan tanda gambar organisasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum diumumkan dalam Berita-Negara dan melalui media pengumuman lainnya secara luas dan effektif.
- (6) Nama calon dan tanda gambar yang ditolak diberitahukan kepada yang bekepentingan serta, kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan nama calon atau tanda gambar yang lain dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 19
- (1) Tata-cara pencalonan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Seorang calon diajukan dengan cara mengisi surat isian (formulir).
- b. Surat isian tersebut ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnnya dua orang anggota pimpinan organisasi masing-masing yang bersangkutan.
- c. Surat isian yang dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) antara lain dilengkapi dengan:
5. (i) Nama dan tanda gambar organisasi yang dipergunakan sebagai lambang dalam pemilihan umum berikut surat pengesahan dari Lembaga Pemilihan Umum;
6. (ii) riwayat hidup dan riwayat pejuangan calon yang dikuatkan oleh sekurang-kurangnnya dua orang anggota pimpinan organisasi.
7. (iii) surat pernyataan dari calon tentang kesediannya untuk dicalonkan serta persetujuannya mengenai tempat yang diberikan dalam tata urutan pada daftar calon.
- (2) Daftar calon dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi yang mengajukan calon termaksud.
- (3) Antara organisasi golongan Politik/Karya dapat diadakan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi. Keinginan penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengemukakan daftar calon didalam surat isian untuk pencalonan dan juga didalam daftar calon yang bersangkutan.
- (4) Daftar calon seperti dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memuat nama-nama calon sebanyak-banyaknya dua kali jumlah anggota yang dipilih.
- (5) Tata cara pelaksanaan pencalonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI.
KAMPANYE PEMILIHAN
Pasal 20
- (1) Untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dapat diadakan kampanye pemilihan.
- (2) Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan termasuk etika/tata krama dalam kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII.
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.
Pasal 21
- (1) Pemungutan suara dalam daerah pemilihan diseluruh wilayah Indonesia untuk tiga jenis. badan perwakilan dilakukan secara serentak.
- (2) Pemungutan suara diluar negeri diadakan ditempat Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan secara serentak sesuai dengan pemungutan suara didalam negeri.
- (3) Panitia Pemungutan Suara menetapkan jumlah dan tempat pemunguta suara bagi daerah masing-masing sedemikian rupa, sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar.
- (4) Tempat pemungutan suara diatur sedemikian rupa, sehingga bagi setiap pemilih ada jamainan untuk dapat memberikan suara secara bebas dan rahasia.
- (5) Untuk pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing jenis badan perwakilan, dibuat surat suara yang bentuk, isi dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Dalam pemilihan untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D II pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara.
Pasal 22
- (1) Segera setelah pemungutan suara berakhir diadakan penghitungan suara ditempat pemungutan suara yang bersangkutan.
- (2) Para pemilih diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya penghitungan suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara, dan tata cara penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII.
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.
Pasal 23
- (1) Untuk menetapkan hasil pemilihan bagi D.P.R, D.P.R.D I dan D.P.R.D II digunakan sistim perwakilan berimbang.
- (2) Tata cara pelaksanaan penetapan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX.
PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA TERPILIH.
Pasal 24
Pengumuman hasil pemilihan bagi D.P.R., D.P.R.D I dan D.P.R.D II dan pemberitahuan kepada terpilih dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum dengan tata-cara yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X.
PENGGANTIAN PANITIA PEMERIKSAAN DAN PERMULAAN KEANGGOTAAN.
Pasal 25
- (1) Penggantian bagi terpilih ditentukan menurut urutan penempatan dalam daftar calon.
- (2) Untuk tiap-tiap Badan Perwakilan Rakyat dibentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas menentukan tentang penerimaan seorang terpilih sebagai anggota dan permulaan keanggotaannya.
- (3) Hal-hal lain mengenai penggantian terpilih dan hal-hal yang berhubungan dengan Panitia, Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI.
KETENTUAN PIDANA.
Pasal 26
- (1) Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilihan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dengan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud dalam ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya, sebagai surat yang sah dan tidak dipalsukan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
Pasal 27
- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalan pemilihan yang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya itu untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.
- (4) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (5) Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut Undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima
- (7) Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari pada yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dalam satu pemilihan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (8) Barang-siapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbutan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.
- (9) Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan dari pada pekerjaan itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan.
- (10) Seorang penyelenggara pemilihan umum yang melalaikan kewajibannya dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya seribu rupiah.
Pasal 28
Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (8) adalah kejahatan. Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 27 ayat (9) dan ayat (10) adalah pelanggaran.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 30
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (1) Pemilihan umum dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah pimpinan Presiden.
- (2) Dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum tersebut.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan umum, Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri, yang bertugas:
- a. Mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum;
- b. Memimpin dan mengawasi Panitia-panitia termaksud dalam ayat (4);
- c. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil pemilihan umum;
- d. Mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemilihan umum.
- (4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan:
- a. Panitia Pemilihan Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, dengan tugas:
10. (i) merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;
11. (ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.
- b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Propinsi, dengan tugas:
13. (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia;
14. (ii) mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;
15. (iii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. I.
- c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II, dengan tugas:
- (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
- (ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. II.
- d. Panitia Pemungutan Suara, yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan, dengan tugas;
- (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
- (ii) menyelenggarakan pemungutan suara.
- e. Panitia Pendaftaran Pemilih ditiap-tiap Desa/atau daerah yang setingkat dengan Desa ditempat kedudukan Lurah atau Kepala Desa/daerah yang setingkat dengan Desa dengan tugas:
- (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara;
- (ii) menyelenggarakan pendaftaran pemilih.
- (5) Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, Camat/Kepala Kecamatan dan Lurah/Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan Desa karena jabatannya, masing-masing menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (6) a. Anggota-anggota Pantia Pemilihan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.
- b. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
- c. Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.
- (7) Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat.
- (8) Presiden memberikan ketentuan terakhir apabila dalam Lembaga Pemilihan Umum mengenai suatu persoalan tidak terdapat keserasian.
- (9) Dalam tugas operasionilnya Lembaga Pemilihan Umum adalah otonom dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri.
- (10) Susunan, Tata-kerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV.
HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH.
Warganegara Republik Indonesia, yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dulu mempunyai hak memilih.
- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warganegara Republik Indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30. S/P.K.l." atau organisasi terlarang lainnya;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan
Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih.
- (1) Pemerintah memberitahukan kepada Lembaga Pemilihan Umum nama-nama orang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya.
- (2) Menteri Kehakiman memberitahukan kepada lembaga Pemilihan Umum tiap-tiap keputusan Pengadilan yang mengakibatkan seseorang dicabut hak pilihnya.
- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih termaksud dalam pasal 8 ayat (4).
- (2) Pemilih didaftar dalam satu daftar pemilih menurut Desa atau Daerah yang setingkat dengan Desa, dimana ia bertempat tinggal.
- (3) Pemilih yang bertempat tinggal diluar negeri didaftar dalam daftar pemilih ditempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia dinegeri yang bersangkutan.
- (4) Seorang pemilih hanya dapat didaftar dalam satu daftar pemilih, dan jika seseorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal ia harus memilih satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang pasti. Apabila kemudian ternyata bahwa ia terdaftar dalam lebih satu daftar pemilih, maka ia tidak dapat mempergunakan hak memilihnya.
- (5) Setiap pemilih berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desanya atau Kepala Daerah yang setingkat dengan Desa atau bagi mereka yang bertempat tinggal diluar negeri kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, tentang segala hal yang dapat mengakibatkan perubahan pada daftar pemilih bagi dirinya sebagai pemilih.
- (6) Sesudah pendaftaran pemilih selesai dilakukan, Panitia Pendaftaran Pemilih mengumumkan daftar nama-nama pemilih tersebut, untuk kemungkinan usul penyempurnaannya dari penduduk dalam daerah pendaftaran tersebut.
- (7) Tata-Cara pendaftaran pemilih diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V.
HAK DIPILIH DAN PENCALONAN.
Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.
- (1) Yang dapat mengajukan calon untuk pemilihan umum adalah organisasi yang memenuhi syarat tersebut dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 ayat (1).
- (2) Seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan dalam satu masa pemilihan umum.
Seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Warganegara Republik Indonesia yang berusia 21 tahun ke atas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin;
- c. Setia kepada Panca Sila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- (1) Untuk menjadi calon dalam pemilihan umum, seseorang harus diajukan oleh sesuatu organisasi.
- (2) Organisasi yang dapat mengajukan calon dalam pemilihan umum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Bukan organisasi terlarang;
- b. Bagi golongan Politik ialah Partai-partai Politik yang telah mendapat pengakuan
- (1) Dalam mengajukan calon untuk pemilihan anggota D.P.R. dan D.P.R.D. organisasi yang bersangkutan mengajukan nama dan tanda gambar organisasi.
- (2) Dalam pemilihan umum tidak boleh digunakan tanda gambar yang sama atau mirip dengan:
- a. Lambang Negara Republik Indonesia;
- b. Lambang Negara Asing;
- c. Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih.
- d. Bendera Kebangsaan Negara Asing;
- e. Gambar perseorangan.
- (3) Tanda gambar-tanda gambar dalam pemilihan umum tidak boleh sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan bagi para pemilih.
- (4) Apabila diajukan lebih dari satu tanda gambar yang sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih, Lembaga Pemilihan Umum memutuskan tanda gambar mana dapat disahkan setelah mendengar pihak-pihak yang mengajukannya.
- (5) Nama calon, nama organisasi dan tanda gambar organisasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum diumumkan dalam Berita-Negara dan melalui media pengumuman lainnya secara luas dan effektif.
- (6) Nama calon dan tanda gambar yang ditolak diberitahukan kepada yang bekepentingan serta, kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan nama calon atau tanda gambar yang lain dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (1) Tata-cara pencalonan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Seorang calon diajukan dengan cara mengisi surat isian (formulir).
- b. Surat isian tersebut ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnnya dua orang anggota pimpinan organisasi masing-masing yang bersangkutan.
- c. Surat isian yang dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) antara lain dilengkapi dengan:
5. (i) Nama dan tanda gambar organisasi yang dipergunakan sebagai lambang dalam pemilihan umum berikut surat pengesahan dari Lembaga Pemilihan Umum;
6. (ii) riwayat hidup dan riwayat pejuangan calon yang dikuatkan oleh sekurang-kurangnnya dua orang anggota pimpinan organisasi.
7. (iii) surat pernyataan dari calon tentang kesediannya untuk dicalonkan serta persetujuannya mengenai tempat yang diberikan dalam tata urutan pada daftar calon.
- (2) Daftar calon dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi yang mengajukan calon termaksud.
- (3) Antara organisasi golongan Politik/Karya dapat diadakan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi. Keinginan penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengemukakan daftar calon didalam surat isian untuk pencalonan dan juga didalam daftar calon yang bersangkutan.
- (4) Daftar calon seperti dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memuat nama-nama calon sebanyak-banyaknya dua kali jumlah anggota yang dipilih.
- (5) Tata cara pelaksanaan pencalonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI.
KAMPANYE PEMILIHAN
- (1) Untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dapat diadakan kampanye pemilihan.
- (2) Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan termasuk etika/tata krama dalam kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII.
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.
- (1) Pemungutan suara dalam daerah pemilihan diseluruh wilayah Indonesia untuk tiga jenis. badan perwakilan dilakukan secara serentak.
- (2) Pemungutan suara diluar negeri diadakan ditempat Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan secara serentak sesuai dengan pemungutan suara didalam negeri.
- (3) Panitia Pemungutan Suara menetapkan jumlah dan tempat pemunguta suara bagi daerah masing-masing sedemikian rupa, sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar.
- (4) Tempat pemungutan suara diatur sedemikian rupa, sehingga bagi setiap pemilih ada jamainan untuk dapat memberikan suara secara bebas dan rahasia.
- (5) Untuk pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing jenis badan perwakilan, dibuat surat suara yang bentuk, isi dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Dalam pemilihan untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D II pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara.
- (1) Segera setelah pemungutan suara berakhir diadakan penghitungan suara ditempat pemungutan suara yang bersangkutan.
- (2) Para pemilih diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya penghitungan suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara, dan tata cara penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII.
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.
- (1) Untuk menetapkan hasil pemilihan bagi D.P.R, D.P.R.D I dan D.P.R.D II digunakan sistim perwakilan berimbang.
- (2) Tata cara pelaksanaan penetapan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX.
PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA TERPILIH.
Pengumuman hasil pemilihan bagi D.P.R., D.P.R.D I dan D.P.R.D II dan pemberitahuan kepada terpilih dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum dengan tata-cara yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X.
PENGGANTIAN PANITIA PEMERIKSAAN DAN PERMULAAN KEANGGOTAAN.
- (1) Penggantian bagi terpilih ditentukan menurut urutan penempatan dalam daftar calon.
- (2) Untuk tiap-tiap Badan Perwakilan Rakyat dibentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas menentukan tentang penerimaan seorang terpilih sebagai anggota dan permulaan keanggotaannya.
- (3) Hal-hal lain mengenai penggantian terpilih dan hal-hal yang berhubungan dengan Panitia, Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI.
KETENTUAN PIDANA.
- (1) Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilihan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dengan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud dalam ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya, sebagai surat yang sah dan tidak dipalsukan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalan pemilihan yang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya itu untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.
- (4) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- (5) Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut Undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima
- (7) Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari pada yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dalam satu pemilihan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (8) Barang-siapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbutan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.
- (9) Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan dari pada pekerjaan itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan.
- (10) Seorang penyelenggara pemilihan umum yang melalaikan kewajibannya dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya seribu rupiah.
Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (8) adalah kejahatan. Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 27 ayat (9) dan ayat (10) adalah pelanggaran.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dalam menjatuhi pidana atas perbuatan-perbuatan tercantum dalam pasal 26 ayat (2) dan ayat (3); surat-surat yang dipergunakan dalam tindak pidana itu, berserta benda-benda dan barang yang menurut sifatnya diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu, dirampas dan dimusnahkan, juga kalau surat-surat, benda-benda atau barang itu bukan kepunyaan terpidana.
BAB XII.
KETENTUAN LAIN-LAIN.
Apabila disesuatu tempat didalam sesuatu daerah pemilihan sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan atau hal-hal lain yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan penghitungan suara, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan
Pasal 31
Apabila disesuatu tempat didalam suatu Daerah Pemilihan pada waktu yang telah ditetapkan tidak dapat diselenggarakan pemilihan umum atau penyelenggaraannya terhenti disebabkan oleh keadaan yang memaksa, maka sesudah keadaan memungkinkan, segera diadakan pemilihan susulan atau pemilihan ulangan ditempat yang bersangkutan dengan ## BAB XIII.
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 32
Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan-badan Perwakilan Rakyat yang lain dibubarkan pada hari Badan-badan Perwakilan yang baru menjalankan tugas dan wewenangnya.
Pasal 33
Setelah Lembaga Pemilihan Umum beserta aparaturnya dibentuk,
Pasal 34
- (1) Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi-organisasi golongan Karya yang sudah mempunyai perwakilan di D.P.R.G.R. dan/atau di D.P.R.D.G.R pada saat Pemilihan Umum diselenggarakan ## BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Segala sesuatu yang belum diatur didalam Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 36
Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 37
Undang-undang ini disebut Undang-undang Pemilihan Umum dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1969. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Jenderal T.N.I.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1969. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSYAH.

Penandatangan: Mayor Jenderal T.N.I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG
## PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.
## I. UMUM:
## 1. Dasar pikiran.
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.
Untuk melaksanakan azas-azas Panca Sila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang harus membawakan suara hati nurani rakyat. Oleh karena itu maka cara pengisian lembaga-lembaga tersebut yang sesuai dengan azas-azas demokrasi Panca Sila ialah dengan pelaksanaan pemilihan umum.
Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistim kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-undang Dasar negara. Kekuasaan Negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistim permusyawartan perwakilan.
Hanya kekuasaan negara yang demikian akan benar-benar memancar ke bawah sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur.
## 2. Tujuan Pemilihan Umum.
Dalam mewujudkan penyusunan tata-kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Panca Sila/Undang-undang Dasar 1945, maka penyusunan tata-kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan Pemilihan Umum.
Dengan demikian, diadakannya pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjoangan mempertahankan, dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjoangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Panca Sila dan dipertahankannya Undang-undang Dasar 1945.
## 3. Azas Pemilihan.
Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, maka pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/ perwakilan rakyat yang diatur dengan Undang-undang ini didasarkan pada azas pemilihan yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia.
Yang dimaksud dengan pemilihan yang bersifat:
## a. Umum:
Ialah bahwa pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih.
Jadi pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi setiap/semua warganegara, menurut persyaratan azasi (basic) tertentu, seperti tersebut di atas.
Persyaratan lain-lain, yang tehnis atau politis, tidaklah dihubungkan dengan adanya pemilihan, tetapi semata-mata dihubungkan dengan praktek pelaksanaannya dan tujuan pemilihan serta fungsi badan/lembaga yang disusun.
## b. Langsung.
Ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan
## PRESIDEN
## REPUBLIK INDONESIA
## c. Bebas.
Ialah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
## d. Rahasia.
Ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapapun siapa yang dipilihnya.
Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
## 4. Sistim pemilihan.
Untuk pemilihan anggota D.P.R. dan D.P.R.D. dipakai sistim perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Dengan demikian maka besarnya/kekuatan perwakilan organisasi dalam D.P.R. dan D.P.R.D. adalah sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan dalam masyarakat pemilih. Untuk mencapai tujuan ini suatu organisasi yang nama-nama calonnya disusun dalam sesuatu daftar calon mendapat jumlah kursi berdasarkan suatu bilangan Pembagi Pemilihan, ialah suatu bilangan yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh suara yang masuk dengan jumlah kursi yang tersedia.
Sistim daftar begitu pula sistim pemilihan umum menggambarkan adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan.
Tiap-tiap Daerah tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil, yang ditetapkan berdasarkan sistim perwakilan berimbang yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
## 5. Penetapan jumlah anggota dalam pemilihan umum.
Dari jumlah anggota D.P.R. sebanyak 460, maka yang dipilih berdasarkan pemilihan umum adalah 360 dan yang diangkat adalah 100. Untuk menentukan besarnya wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan di wilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan anggota D.P.R. daerah pemilihan adalah Daerah tingkat I. Untuk menentukan banyaknya wakil dalam tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memperoleh seorang wakil, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak Daerah tingkat II yang terdapat dalam Daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap Daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil.
Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang cara pembagian jumlah 360 kursi kepada Daerah tingkat II - Daerah tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6. Keseimbangan antara jumlah anggota D.P.R. yang dipilih di Jawa dan di luar Jawa.
2. Undang-undang ini menentukan bahwa jumlah anggota D.P.R. yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih di luar Jawa (
PENJELASAN
Pasal 6
). Untuk menentukan banyaknya wakil yang dipilih ditiap-tiap Daerah tingkat I dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk dalam Daerah tingkat I memperoleh seorang wakil. Apabila dalam pemilihan umum dipergunakan dasar jumlah penduduk, maka jumlah wakil yang dipilih dari pulau Jawa akan banyak melebihi wakil dari luar Jawa. Mengingat luas dan potensinya daerah-daerah di luar Jawa yang jumlah penduduknya kurang dari pada Jawa, maka perlu kiranya daerah luar Jawa tersebut mendapat perwakilan sesuai dengan kepentingannya daerah tersebut. Karena itu dalam pasal 5 ayat (2) diadakan ketentuan bahwa: - a. jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan. - b. Tiap Daerah tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil. Dengan mengadakan kombinasi antara banyaknya penduduk di Daerah tingkat I dan jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan dan tiap Daerah tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil, maka sedikit banyak akan tercapai keseimbangan antara wakil-wakil yang berasal dari pulau Jawa dengan luar Jawa. 7. Ketentuan peralihan mengenai pencalonan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 menentukan bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D. terdiri dari golongan politik dan karya. Berhubung dengan itu dalam pasal 17 diadakan ketentuan bahwa seorang calon dalam pemilihan umum harus diajukan oleh sesuatu organisasi yang harus memenuhi syarat: - a. bukan organisasi terlarang; - b. bagi golongan Politik dan golongan Karya yang telah memperoleh pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan. Melihat peranan dari organisasi-organisasi baik golongan Politik maupun golongan Karya dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan sekarang maka untuk pemilihan kali ini diadakan ketentuan pemilihan tersendiri yaitu: Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi-organisasi golongan karya yang sudah mempunyai perwakilan di D.P.R.G.R. dan/atau D.P.R.D.G.R. pada saat Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum. ## 8. A.B.R.I. Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Panca Sila dan Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di