PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 03 Tahun 2017 tentang URAIAN TUGAS BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG (berlaku 11 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
a.
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong telah membentuk Bagian Pelayanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah KabupatenTabalong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Uraian Tugas Bagian Pelayanan Pengadaan Sekretariat Daerah KabupatenTabalong;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 58,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 9 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
3
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 36);
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 2 unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong:
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 5 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kabupaten Tabalong yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelengaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan. pada
- 6 Kepala Bagian Pelayanan dan Pengadaan yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. pada
- Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- 8 adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- 9 Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- 11 Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barangljasa pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- 10 Kelompok Kerja pengadaan selanjutnya disingkat Pokja, adalah Tim yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barangljasa didalam Bagian Pelayanan Pengadaan.
12. E-Procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi dan informasi yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) .
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar untuk pelaksanaan tugas Bagian Pelayanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong:
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa agar proses pengadaan barangljasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efisiensi, efektif; transparan, persaingan sehat dan akuntabel.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Bagian Pelayanan Pengadaan berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong dan dalam melaksanakan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa, bersifat independen
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB III - KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Bagian Pelayanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok
- Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pelayanan pengadaan barangljasa;
- b Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pelayanan pengadaan barangljasa;
- C. Pemantauan dan evaluasi program kegiatan dibidang pelayanan pengadaan barangljasa; dan
- d. Penyelenggaraan pengadaan barangljasa, pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang pelayanan pengadaan barangljasa.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bagian Pelayanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi
- Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang pelayanan pengadaan barang/jasa;
- b Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan barangljasa;
- Pelaksanaan pelayanan pengadaan barangljasa;
- e pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi serta sumber daya pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pelayanan pengadaan barangljasa;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III - KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Dalam menjalankan fungsi pelaksanaan pelayanan pengadaan barangljasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf C, hanya dapat dilakukan terhadap:
- b. pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .
8. pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan Rp.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, proses pemilihan penyedia barangljasa dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan.
- (3) Pokja pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati Tabalong: pada
- (4) Dalam menjalankan fungsi pelaksanaan pelayanan pengadaan barangljasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Kepala Bagian Pengadaan dapat mengusulkan staf pendukung sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Staf pendukung sebagaimana dimaksud (4) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. pada ayat
SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN
Pasal 7
- (1) Susunan organisasi Bagian Pelayanan Pengadaan terdiri atas
2. Kepala Bagian;
- b. Kepala Subbagian Pelelangan;
- C. Kepala Subbagian Verifikasi dan Advokasi.
- (2) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud (1) huruf bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah pada ayat
- (3) Kepala Subbagian Pelelangan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b, bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. ayat
- (4) Kepala Subbagian Verifikasi dan Advokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, bertanggungjawab kepada Kepala Bagian pada
BAB V - URAIAN TUGAS
Pasal 8
- (1) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai uraian tugas sebagai berikut
- b. menyusun program kerja dan anggaran pelayanan pengadaan;
8. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan pengadaan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barangljasa yang masuk Bagian Pelayanan Pengadaan; pada
- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barangljasa di Bagian Pelayanan Pengadaan dan melaporkan apabila terjadi penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- e membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati;
- g. menugaskan /menempatkan / memindahkan anggota Pokja pengadaan sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja pengadaan;
- f melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di Bagian Pelayanan Pengadaan; dan
- h. mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di Bagian Pelayanan Pengadaan kepada PA/KPA / Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;
- j. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik(e-Procurement); dan
- mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barangljasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan;
- k. mengoordinasikan tenaga ahli / staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa.
- menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan program kerja dan anggaran pelayanan pengadaan;
- (2) Kepala Subbagian Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf b,mempunyai uraian tugas
- b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja;
- d menghimpun data dokumen pelelangan dari PPK; dan
- c. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan Pengadaan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan
- (3) Kepala Subbagian Verifikasi dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai uraian tugas:
- b. melaksanakan verifikasi terhadap semua dokumen pengadaan penyedia barangljasa yang masuk ke Bagian Pelayanan Pengadaan; lelang
- a menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan program kerja dan anggaran pelayanan pengadaan;
- C. mengagendakan dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat;
- e menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan
- d. mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barangljasa;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan.
TATA KERJA
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 9
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi; integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Bagian Pelayanan Pengadaan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Bagian Pelayanan Pengadaan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya pada pada
- (4) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Bagian Pelayanan Pengadaan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. pada
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PENGADAAN
BAB VII - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PENGADAAN
Pasal 10
- (1) PPK menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) , Harga Perkiraan Sendiri (HPS) , spesifikasi teknis barangljasa, rancangan kontrak serta copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada Kepala Bagian.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera melakukan koordinasi dengan PPK terkait dengan proses pemilihan penyedia barangljasa dari paket pekerjaan tersebut.
- (2) Kepala Bagian segera menginformasikan daftar paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pokja sesuai bidangnya.
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera melakukan proses pengadaan barangljasa sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 11 Januari 2017

Penetapan: Diundangkan di Tanjung tanggal 11 SEKRETARIS DAERAH pada KABUPATEN TABALONG, HABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 03