PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG 'I, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY N KABUPATEN BOMBANA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas · Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daeral Kabupaten Bombana, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMBA1 A ?&lt;lG A R·1
PROVINS! SULAWESI T ...
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 'l 'f TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG 'I, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY N KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas · Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daeral Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bup, ti tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 1 L tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Norn r18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Nega a epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
.r
Menetapkan
j
--
·
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornor .3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3 ).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAl , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER,..JA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOM Al~A.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daera Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanju y· disingkat UPI'D adalah unsur pelaksana teknis Dmas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional clan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaan ya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 13 mbana.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah scs ai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
.
'
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE: PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE: PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan diwadahi dalam. bentuk dinas.
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE: PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE: PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas Pendidikan dan K budayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasa kan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat. (2), dilaksanakan ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASl
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE: PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rnerupakar, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE: PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mernpurr ·ru tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pernbantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE: PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal .6, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidi an dan Kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kebu ayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikandan kebudayaan
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Di a · di bidang pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bu ati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE: PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi erbasis Keunggulan Lokal;
- b. perencanaan operasional program pendidikan anak sia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonforrnal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi da nasional;
- c. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten;
- d. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal
- e. pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, dan satuan/ penyelenggara endidikan nonformal;
- f. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan ei didikan sekolah dasar bertaraf internasional;
- g. pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonf nnal dan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal;
- h. penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidiks n berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar;
1. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
- J. pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
- k. peremajaan data dalam sistem infomasi manajernen pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat Kabupaten;
1. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan er didikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan er didikan nonformal sesuai kewenangannya;
- m. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- n. koordinasi dan supervisi pengembangan kurikul m tingkat satuan pendidikan dan Kurikulum 2013 pad a er didikan dasar;
- o. sosialisasi kerangka dasar dan struktur k. rikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan Nonformal;
- p. sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
- q. sosialisasi d~ fasilitasi i~plementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dan Kunkulum 2013 pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- r. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan Kurikulum 2013 pada pendi ikan dasar;
- s. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasi nal sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- t. pengawasan pendayagunaan bantuan sa ai a dan prasarana pendidikan;
- u. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonforrnal;
- v. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan Tenaga Kebudayaan sesuai kewenangannya;
- w. pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan. tenaga Kebudayaan sesuai kewenangannya;
- x. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten;
- y. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- z. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
13. aa. pemberhentian pendidik dan tenaga kependidika PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan asar dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
14. bb. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- cc. koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten;
- dd. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sek lah skala kabupaten;
17. ee. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non orma skala kabupaten;
18. ff. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonforrnal skala kabupaten;
19. hh. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standa nasional pendidikan;
20. gg. membantu pemerintah dalam akreditasi pendidi an Formal dan nonformal;
11. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan rnutu:
2. lJ. evaluasi pelaksanaan dan dampak p~njaminan mutu satuan pendidikan skala Kabupaten.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE: PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- b. sekretariat;
- a. kepala Dinas;
- c. bidang Pembinaan Pendidikan Anak U sia Dini Dan pendidikan Nonformal;
- d. bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- f. bidang Kebudayaan;
- e. bidang Pembinaan Ketenagaan;
- g. unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur orgarusasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 10

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
- b. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. mengadakan kerja sama dengan dinas/instan i/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lmgkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis di bidang erididikan dan kebudayaan;
- g. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- h. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- mempertanggungjawabkan tugas Dinas Pen idikan dan Kebudayaan secara operasional administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah · I 1.
- J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimak ud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendi ikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan no f rrr al, dan kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, er didikan nonformal, dan kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
5. perundangdi bidang er didikan e. penyusunan bahan rancangan peraturan undangan dan fasilitasi bantuan hukum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, nonformal, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas endidikan dan kebudayaan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan endidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan perididikan khusus, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini k rja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap T han Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

1. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- J. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan clan kebudayaan;
1. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan, dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD;
- b. sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. sub Bagian Penyelenggaraan Togas Pembant:uan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD mempunyai tugas melaksanakan :
- a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. penyusunan bahan pengelolaan keuangan an barang milik daerah di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
- e. penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempu yai tugas melaksanakan:
- a. urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, rganisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasa , sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, clan kebudayaan;dan
- b. koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sek lah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonf rmal, dan kebudayaan.
10. ompetensi Pembantuan (3) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas mempunyai tugas melaksanakan: usul kenaikan pangkat dan peningkatan
11. pendataan pendidik dan tenaga kependidikan, serta

pendidikan menengah dan pendidikan khus s, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan me erigah dan pendidikan khusus, penyiapan bahan rekom ndasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pernbinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi er gelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya.

## Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan endidikan Nonformal

## Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan penyusunan bahan perurn san dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaa pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimak U&lt; dalam Pasal 15, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi p laksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta idik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserts didik dan pembangunan karakter pendidikan anak u ia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pese:rt didik dan pembangunan karakter pendidikan anak u ia dini, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izm pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak si dini dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bida g kurikulurn dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan

- dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal terdiri atas:
- a. seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; da
- c. seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakt r.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin le} Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung ja ab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidik Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal.

## Pasal 18

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi p laksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidik, n anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum rn a .an lokal dan penilaian pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan. e ndidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidik:an anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan no formal.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tu gas
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan no formal;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan e ndidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia ciini dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendi ikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan no formal.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi p laksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik endidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, pr stasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendi ikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik endidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

## Bagian Keempat

## Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

## Pasal 19

- ( 1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempu yai tugas melaksanakan penyusunan bahan perum sari dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin lel Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimak ud dalam Pasal 19, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi p laksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta id· clan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum an penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum rnuatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sas tra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikul m dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar clan sekolah menengah pertama; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh k pala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- ( 1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas :
- a. seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; · an
- c. seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakt r.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin lel Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

## Pasal 22

- ( 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tuga
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi p laksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum m a .an lokal dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan pembinaan bahasa an sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten Bombana;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sek lab dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mernpunyai tu gas
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, p nataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;dan
- d. penyusunan bahan pemantauan dan valuasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Pendidik dan Pembangunan Karakter me :npunyai tugas:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi p laksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bak t, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik se olah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

## Bagian Kelima

## Bidang Pembinaan Ketenagaan

## Pasal23

- ( 1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perum san dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan e ididikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.
- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jaw b kepada Kepala Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimak ud dalam Pasal 23, Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi p laksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan er didikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dart tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik ct, n tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan er didikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaar; dan
- h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,

- sekolah menengah pertama, dan pendidikan nc nformal, serta tenaga kebudayaan.
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh k pala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas:
- a. seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
- c. seksiTenagaKebudayaan
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin leh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

## Pasal 26

- ( 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi p laksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan no formal;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga ke e ndidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan no formal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik an tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan endidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pe ndidikan nonformal; dan
- e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik an tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pe ndidikan nonformal.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- pertama; c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan. tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah m.enengah
- bahan pemantauan dan evaluasi pembinaan pendidik dan tenaga sekolah dasar dan sekolah menengah d. penyusunan pelaksanaan kependidikan pertama;dan
- bidang pembinaan pendidik an tenaga sekolah dasar dan sekolah menengah e. pelaporan di kependidikan pertama.

- (3) Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- b. penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar udaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar b daya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, te aga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
- d. pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, ten ga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

## Bagian Keenam Bidang Kebudayaan

## Pasal 27

- ( 1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
- (2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kep· da Kepala Dinas.

## Pasal28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi p laksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan ernbinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengel laan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lernbaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kcbudayr an yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang rnasyarakat penganutnya dalam Daerah;
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas da lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Daerah,
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya clan pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah;
1. penyusunan bahan penerbitan izin membawa ca ar budaya ke luar Daerah;
- J. penyusunan bahan pengelolaan museum Daerah;
- k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah,

- pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pernbinaan kesenian;
1. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan muse m Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunita.s dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, engelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunita.s dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh k pala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 29

- (1) Bidang Kebudayaan terdiri atas:
- a. seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- c. seksi Kesenian
- b. seksi Sejarah dan Tradisi; dan
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung ja al kepada Kepala Bidang Kebudayaan

## Pasal 30

- ( 1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempurr ai tugas
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta. permuseuman;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan pelin.dungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota.;
- e. penyusunan bahan pemanta.uan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya; dan
- f. pelaporan di bidang registrasi cagar b daya dan pelestarian cagar budaya.
- (2) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas
- a. melakukan penyusunan bahan perumusa , koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejara , tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan embinaan komunitas dan lembaga adat;
- b. penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- c. penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasr di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- e. pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas da lembaga adat.

r

- (3) Seksi Kesenian mempunyai tugas
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi e laksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
- d. pelaporan di bidang pembinaan kesenian.

## Bagian Ketujuh

## UPTD

## Pasal 31

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susuna organisasi serta tugas dan fungsi UPTD diatur le bih lanj · t dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara se b gai Wakil Pemerintah Pusat.

## Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini,UP'fD yang ter entuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organis si dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peratu ai B pati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi sert· T'ugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana l imaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur ipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang ter agi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana imaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimak sud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaks d pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABV TATA KERJA

## Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan uni rganisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan i stansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing.
2. ma sing. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
3. organisasi di lingkungan melaksanakan pengawasan (3) Setiap pemimpin satuan Pemerintah Daerah wajib melekat.

## Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas b wahan ya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentua perundangundangan yang berlaku.

## Pasal37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta Jet njuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/K pala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaik n laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai ba an untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakai rapat berkala.

## Pasal42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas kepala Dinas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pclaksana, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidar g yang membidangi tugas instansi tersebut untuk rnewakili Kepala Dinas.

## Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah. dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepads pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISAS[ DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhe tian clalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Pendi ikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, berpe ornan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 'abupaten Bombana merupakan jabatan eselon II b.
- (4) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan "abupaten Bombana merupakan jabatan eselon III a
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pendidikan dan ebudayaan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Ill b.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IV a.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dian kat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kal upaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedornan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB XI PENUTUP

## Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peratu an Bupati Bombana Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


Diundangkan di Rumbia pada tanggal, 1...1., ue-s~'"°I\~~ 2016

SEKRETARIS DAERAH,


H.BURHANUDDIN A.HS NOY

-- Mst ~

..

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR. \.\

Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, 1-£.., ;)tS-ctll tf-2016

Pj. BUPATI BOMBA.NA,


Hj.SlaHA

•

I

PERATURAN BUPATI BO MBANA

NOMOR

4q T HUN 2016

TANGGAL

't-

1-

1)E&lt;;St"\

r'7t42-

z..ol(o

LAMPIRAN

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN KABUPATENBOMBANA




Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj. SITTI SALEHA