PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor - Tahun 2009 tentang RETRIBUSI JASA KONSTRUKSI (berlaku 23 September 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR : 09 TAHUN 2009
TENTANG RETRIBUSI JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
- a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan baik terhadap, penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfataan hasil pekerjaan konstruksi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka Jasa Konstruksi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 408, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
49
Menetapkan
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
8. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
MEMUTUSKAN
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG RETRIBUSI JASA KONSTRUKSI
50
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat;
2
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk kegiatan Usaha Jasa Konstruksi;
13. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruks, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
14. Usaha Jasa konstruksi adalah kegiatan memberikan pelayanan jasa pelaksanaan, jasa perencanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi, baik keseluruhan maupun sebagai pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi;
15. Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing berserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
16. Pengguna Jasa adalah arang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
17. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
18. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang pribadi dan badan usaha untuk menentukan jenis izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
19. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya;
51
20. Pelaksana konstruksi adalah orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksana jasa konstruksiyang mempu menyelenggarakan kegaiatanya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
21. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksiyang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan sampai selesai diserahterimakan; 3
22. Pembinaan adalah kegiatan pengatura, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerinah Kabupaten Seram Bagian Barat bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
23. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah ijin yang diberikan Bupati kepada perseorangan atau Badan Usaha yang bergerak dalam usaha jasa dibidang Konstruksi;
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
25. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas dasar kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang, pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan retribusi;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
28. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
33. Surat Keputusan Retribusi Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;
35. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek reribsi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan reribusi serta pengawasan penyetorannya;
52
36. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
4
Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini mencakup Pembinaan Terhadap Usaha Jasa Konstruksi dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Bagian Pertama Bentuk Pembinaan
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 3
1. Menjamin mutu hasilproduksi kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat terwujud standar bangunan secara nasional;
- a. Pembinaan terhadap Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk :
2. Meningkatkan evektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha dibidang bangunan, sehingga dapat diwujudkan kegiatan usaha yang benar-benar profesional;
3. Menjamin terciptanya pengelolaan sumber-sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi, seimbang dan berkesinambungan;
- b. Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi :
2. pemberdayaan, dan
1. pengaturan;
3. pengawasan
- c. Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilakukan oleh kepala daerah
- e. Tata Cara Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- d. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada (2) Pasal ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan perusahaan atau dat dari sumber lainnya yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 4
1. Pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi:
- b. menerbitkan dan menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan jasa kontruksi;
- a. menetapkan kebijaksanaan daerah mengenai npengembangan dan pengaturan jasa konstruksi;
- c. menerbitkan perjanjian usaha jasa konstruksi
2. Pemberdayaan dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang meliputi
- a. pengembangan sumber daya manusia dibidang jasa konstruksi yang meliputi pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan
53
- b. pengembangan usaha termasuk upaya mendorong kemitraaan fungsional yan strategis;
- d. dukungan lembaga pertanggungan (asuransi) untuk memberikan prioritas pelayanan dan akses dalam memperolehjaminan pertanggungan resiko;
- c. dukungan lembaga keuangan dengan memberikan prioritas, pelayan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan;
- e. peningkatan kemampuan teknologi, sistim informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi
3. Pengawasan dilakukan guna tertib usaha, tertib pernyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi , yang meliputi : 5
- b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
- a. perijinan usaha jasa konstruksi;
- c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. ketentuan ketenagakerjaan;
- d. ketentuan keselamatan umum;
- f. ketentuan lingkungan
- h. ketentuan tata bangunan;
- g. ketentuan tata ruang;
- I. ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 5
- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terdiri atas :
- b. pengguna jasa, dan
- a. penyedia jasa;
- c. masyarakat
- a. usaha perseorangan
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- b. badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum;
1. Bidang arsitektur
9. (3)` Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b bidang pekerjaannya meliputi :
2. Bidang Sipil
4. Bidang Elektrikal.
3. Bidang Mekanik
5. Bidang Tata Lingkungan
- a. Instansi Pemerintah
- (4) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
- b. Orang pribadi
- c. badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum
Bagian Kedua Pembinaan Terhadap Penyedia Jasa
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 6
- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya
- (3) Bupati berkewaijiban memberikan pembinaan teknis pada usaha jasa konstruksi yang dilakukan secara periodik dalam rangka peningkatan profesionalisme p-elaksanaan jasa konstruksi di Kabupaten Seram Bagian Barat
- (2) Bentuk pembinaan berupa sosialisasi mengenai ketentuan Perundang-undangan berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan akan hak dan kewajiban sebagai penyedia jasa konstruksi, maupun menetapkan kebijakan dalam pengembangan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (4) Pelaksanaan dan Tata Cara Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
54
Bagian Ketiga Pembinaan Terhadap Pengguna Jasa
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 7
Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
Bagian Keempat Pembinaan Terhadap Masyarakat
6
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 8
- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dantertib pemanfaatan.
- a. mengadakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi
- (2) Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan dengan cara :
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan.
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut dalam pelaksanaan serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaannya
Bagian Kelima
Pengawasan
BAB III - PEMBINAAN
Pasal 9
Pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi secara Struktural dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Seram Bagian Barat, sedangkan pengawasan publik didasarkan atas informasi mengenai keberadaan, aktifitas dan penilaian hasil serta pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.
Bagian Pertama
Objek dan Subjek
BAB IV - IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 10
- (1) Objek Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah pemberian izin Usaha Jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Subjek Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin usaha Jasa Konstruksi dari Pemerintah Daerah;
55
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban
BAB IV - IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 11
- (2) Setiap orang ataui Badan Usaha yang berdomisili dikabupaten Seram Bagian Barat yang bergerak dalam ruang lingkup usaha jasa konstruksi diwajibkan memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (1) Setiap orang atau badan usaha jasa konstruksi mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan konstruksi melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bagian Ketiga Tata Cara Memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi
7
BAB IV - IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 12
- (2) Bentuk, syarat dan tata cara pengajuan permohonan ijin usaha jasa konstruksi sebagai berikut :
- (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati
- a. foto copy akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya(khusus untuk pemohon yang berbadan usaha);
- c. foto copy surat pengesahan dari instansi yang berwenang
- b. foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasikan oleh asosiasi/lembaga
- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP
- f. tenaga teknik perusahaan yang sesuai bidang pekerjaannya dengan melampirkan foto copy ijazah, foto copy tenaga teknik dan Kartu tanda Penduduk (KTP)
- e. foto copy surat ijin Gangguan atau suart ijin tempat usaha/ domisili Perusahaan;
- g. pas foto terakhir direktur/pimpinan badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar dengan ukuran 4x6 cm berwarna.
- (4) Pengenaan Pungutan retribusi sekali untuk masa berlaku izin.
- (3) Setiap penerbitan ijin usaha jasa konstruksi maupun perpanjanngan masa berlaku dipungut retribusi.
Bagian Keempat Masa Berlaku Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK )
BAB IV - IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 13
- (1) Masa berlaku Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ditetapkan selam 3 (tiga)tahun terhitung mulai tanggal penetapan dan dapat diperpanjang selama yang bersangkutan dalam menjalani usahanya tidak melakukan kegiatan tercela
- (3) Her Registrasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali
- (2) Kegiatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain tidak melaksanakan kontrak kerja tanpa alasan yang jelas, menjual belikan kontrak kerja, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja dan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bagian Kelima
Organisasi Pengelola dan Penyelenggara Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
BAB IV - IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 14
Organisasi Pengelola dan Penyelenggara Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati
56
BAB V - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 15
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 16
BAB VII
Tingkat Penggunaan Jasa dihitung
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 17
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 18
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ijin usaha jasa konstruksi ditetapkan ## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha jasa konstruksi diberikan.
MASA RETRIBUSI TERUTANG DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB X - MASA RETRIBUSI TERUTANG DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 19
- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dpersamakan.
9
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 20
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 22
- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksana penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
58
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 24
- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB XV TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 25
- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat keselahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan retribusi daerah
- (3) Subjek retribusi dapat mangajukan permohonan pembatalan retribusi yang tidak benar. 10
- (2) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal bukan kesalahannya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh subjek retribusi kepada Bupati selambatlambatnya 30 (tiga pulah) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga)hari kalender sejak surat permohonan ini diterima.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak menunda pembayaran;
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini Bupati ditunjuk tidak memberikan keputusa, maka permohonan dianggap dikabulkan.
BAB XVI - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkannya surat teguran atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
59
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVI - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27
- (1) Bagi yang tidak mempunyai IUJK, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tender, lelang dan lain-lain jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat atau Instansi/Dinas/Lembaga/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Barat.
- (3) Setiap perusahaan baik perorangan atau badan usaha hanya mempunyai satu alamat perusahaan, kecuali perusahaan tersebut berlokasi/beralamat dalam bentuk bangunan bersama (satu atap)
- (2) Bagi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundangperundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
- (4) Penerbitan IUJK diselenggarakan dan berlaku bagi perusahaan yang lama maupun yang baru serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan.
- (5) Sepanjang memenuhi dan tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku IUJK yang diterbitkan oleh Bupati dapat berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB XVI - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 28
11
Penggunaan tenaga asing dibidang usaha jasa konstruksi dilakukan
BAB XVI - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29
Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
KETENTUAN SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administrasi
BAB XVIII - KETENTUAN SANKSI
Pasal 30
Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa:
- a. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali;
- b. Pembekuan IUJK selama 1 tahun;
- c. Apabila dalam kurun waktu pembekuan tidak ada perubahan akan dilaksanakan pencabutan IUJK.
Bagian Kedua
Sanksi Pidana
BAB XVIII - KETENTUAN SANKSI
Pasal 31
- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini,diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
60
Bagian Ketiga Penyidikan
BAB XVIII - KETENTUAN SANKSI
Pasal 32
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai, orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 12
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan peyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
61
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Piru Pada Tanggal 23 September 2009

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN BARAT JACOBUS F. PUTTILEIHALAT

Penetapan: Diundangkan di Piru Pada tanggal 23 September 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH MANSUR TUHAREA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 96 62
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR : 09 TAHUN 2009
## TENTANG
## RETRIBUSI JASA KONSTRUKSI
## I. PENJELASAN UMUM
Jasa konstruksi mempunyai peranan yang sangat strategis karena Jasa Konstrukasi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau berupa bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya.
Dengan tetap diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah dalam rangka upaya mempercepat proses pembangunan Otonomi Daerah dimana dituntut pembaharuan sistim pungutan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistim sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggairahkan peran serta masyarakat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
Terciptanya daya saing dan kemampuan penyelenggaraan pekerjaan kontruksi secara lebih efektif dan efisien akan terwujud bilamana adanya kemitraan yang sinergis antara penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah dan kecil, yang disertai dengan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi antara pengguna jasa dengan penyedia Jasa yang tercermin dalam bentuk hak dan kewajiban.yang berdampak pada munculnya sumber - sumber pendapatan daerah yang dihasilkan dari bidang usaha jasa konstruksi, baik berupa retribusi maupun perijinan yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya dapat mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kewenangan otonomi yang dimiliki Kabupaten berpijak pada perpaduan pelayanan umum yang akan melahirkan perizinan dan retribusi baik secara pengakuan maupun secara penyerahan untuk meningkatkan pelayanan umum pada satu sisi dan pada sisi yang lain dibutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka jenis retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaan pungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/d 34 : cukup jelas 63