UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a.
bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Sambas pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi
masyarakat, dipandang
perlu meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan,
dan pembinaan kemasyarakatan
guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luasnya wilayah, potensi ekonomi, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, dipandang perlu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, harus ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106 dan Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 2
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan; 4. Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-undang. BAB II PEMBENTUKAN, B
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Undang-undang ini.

Ayat (3)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

## Pasal 6

Ayat (1)

Dalam rangka mengembangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, sesuai dengan potensi Daerah dan guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa mendatang, khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana pemerintah dan pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Sambas serta Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 7

Yang dimaksud dengan Bengkayang sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Bengkayang.

Pasal 8

Cukup jelas


## Cukup jelas

## Pasal 10

Pembentukan dinas-dinas Daerah dan instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

## Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam Ayat ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan pada Daerah Otonom, yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan dan masa depan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dalam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah. Adapun perincian fungsi kewenangan pangkal dari urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 12

Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk pertama kali Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkayang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sampai dengan dilantiknya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkayang hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

## Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum yang terakhir ialah pada prinsipnya penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang tersebut berpedoman ...

berpedoman pada perimbangan suara hasil pemilihan umum yang dijiwai oleh



- 5 - semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

## Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara, Pengangkatan, dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

## Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai oleh Pemerintah Kota Administratif Singkawang dan Pemerintah Kecamatan-kecamatan di wilayah Bengkayang. Untuk itu, dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat II Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat II Sambas yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Daerah tingkat II Bengkayang, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya.

Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, diserahkan pula kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas, dibuatkan daftar inventaris.


Yang dimaksud sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkayang.

Pelantikan Penjabat Bupati Kepala Daerah tingkat II Bengkayang didahului dengan peresmian pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Setelah satu tahun peresmian pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengembalian kebijaksanaan lebih lanjut.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubelair, dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3823