PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 12 Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT (berlaku 15 September 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat diperlukan sarana prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum kepada setiap orang yang terlibat dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.
5. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
6. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
7. Perlindungan Penyandang Cacat adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat yang meliputi kegiatan Aksesibilitas, Rehabilitasi, Bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
11. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat mewujudan taraf hidup yang wajar.
12. Tenaga kerja penyandang cacat adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
13. Pemberdayaan adalah suatu proses pemberian penguatan kepada penyandang cacat.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
15. Badan Usaha adalah perusahan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
16. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
17. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG CACAT
Pasal 2
Setiap Penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG CACAT
Pasal 3
Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:
- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan kesehatan; dan
- g. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG CACAT
Pasal 4
- (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.
PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
Pasal 5
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat.
Bagian Kedua Perlindungan Penyandang Cacat
BAB III - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
Pasal 6
Perlindungan penyandang cacat dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.
Paragraf 1 Bantuan Sosial
BAB III - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
Pasal 7
- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar penyandang cacat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
- b. bantuan aksesibilitas; dan/atau
- c. penguatan kelembagaan.
Paragraf 2 Advokasi Sosial
BAB III - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
Pasal 8
- (1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela penyandang cacat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
Paragraf 3 Bantuan Hukum
BAB III - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
Pasal 9
- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan penyandang cacat yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
Pasal 10
Perlindungan penyandang cacat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pemberdayaan Penyandang Cacat
BAB III - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
Pasal 11
Pemberdayaan penyandang cacat dimaksudkan untuk:
- a. memberdayakan penyandang cacat agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
Pasal 12
- (1) Pemberdayaan penyandang cacat dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan
- i. bimbingan lanjut.
- (3) Pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan
- d. pemberian stimulan.
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang cacat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 13
- (1) Kesamaan kesempatan diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. Pendidikan;
- b. kesempatan kerja dan kehidupan sosial;
- c. pelayanan kesehatan; dan
- d. pelayanan publik lainnya.
Bagian Kedua Pendidikan
BAB IV - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 14
- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
- a. kemudahan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi penyandang cacat; dan
- b. tenaga pendidik, pengajar pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang cacat.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara pendidikan.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional.
- (5) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Kesempatan Kerja
BAB IV - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 15
- (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) BUMN, BUMD, perusahaan swasta, badan hukum dan lembaga sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang cacat, untuk memperoleh pekerjaan sesuai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.
- (3) BUMN, BUMD, perusahaan swasta, badan hukum dan lembaga sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (4) BUMN, BUMD, perusahaan swasta, badan hukum dan lembaga sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, diwajibkan mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang cacat
yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.
- (5) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja panyandang cacat di instasi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, badan hukum dan lembaga sosial ditetapkan dengan
BAB IV - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 16
- (1) Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.
- (2) Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyandang cacat berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:
- a. beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. olahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat, dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan
BAB IV - KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 17
Setiap penyandang cacat memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan.
BAB V - AKSESIBILITAS
Pasal 18
- (1) Setiap penyandang cacat berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. fisik; dan
- b. non fisik.
- (3) Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas:
- a. bangunan umum; dan
- b. jalan umum.
- (4) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.
BAB V - AKSESIBILITAS
Pasal 19
Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang sarana dan prasarana umum yang tersedia, serta lingkungan yang meliputi:
- a. bangunan umum;
- b. sarana peribadatan;
- c. jalan umum;
- d. Pertamanan;
- e. pemakaman umum;
- f. obyek wisata; dan
- g. angkutan umum.
BAB V - AKSESIBILITAS
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang agar memberikan informasi kepada penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang cacat dalam mengakses informasi.
BAB V - AKSESIBILITAS
Pasal 21
Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang meliputi bangunan umum dan jalan umum dilakukan melalui kemudahan:
- a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
- b. melakukan antrian; dan
- c. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.
BAB V - AKSESIBILITAS
Pasal 22
- (1) Rehabilitasi dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial berupa:
- a. motivasi;
- b. bimbingan mental;
- c. bimbingan fisik;
- d. bimbingan sosial;
- e. bimbingan ketrampilan;
- f. bimbingan resosialisasi;
- g. bimbingan dan pembinaan sosial; dan
- h. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu mendatang perlu perintisan adanya panti rehabilitasi sosial penyandang cacat yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga-lembaga masyarakat.
BAB VI - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 23
Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada penyandang cacat, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam bidang:
- a. rehabilitasi;
- b. bantuan sosial;
- c. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- d. memberikan dan memfasilitasi dalam mengatasi permasalahan sosial; dan
- e. melakukan sosialisasi terhadap penyandang cacat.
BAB VI - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 24
- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan menumbuhkembangkan kepedulian lingkungannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyandang cacat bertujuan untuk:
- a. membantu mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup dasar penderita cacat;
- b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang cacat; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi tetapi belum bekerja; atau
- b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki ketrampilan dan belum bekerja.
- (4) Bantuan sosial yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan material;
- b. bantuan finansial;
- c. bantuan fasilitas pelayanan; atau
- d. bantuan informasi.
- (5) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.
BAB VI - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 25
- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan, agar penyandang cacat dapat memperoleh taraf hidup yang lebih wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan hidupnya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk material, finansial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui keluarga, keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang cacat yang bersangkutan.
BAB VI - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 26
Bentuk perlindungan dan pemberdayaan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27
Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28
- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak untuk memperoleh informasi;
- b. menyatakan pendapat; dan
- c. turut serta melakukan pemberian pelayanan kepada penyandang cacat.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29
- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang cacat;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang cacat untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
- e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang cacat;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pemberian lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.
BAB VII - PENGHARGAAN
Pasal 30
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap penyandang cacat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
3. a kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketanagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; dan
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur penderita cacat serta pemerhati dan instansi terkait.
BAB VII - PENGHARGAAN
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan, kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam atau sertifikat;
- b. lencana atau medali; dan/atau
- c. piala atau trop.
BAB VIII - PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN
Pasal 32
- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang cacat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemberdayaan melalui:
- a. pemberian kursus dan pelatihan;
- b. pemberian beasiswa;
- c. perluasan lapangan kerja;
- d. penempatan tenaga kerja;
- e. permodalan;
- f. akses kepada lembaga keuangan;
- g. kemudahan dalam perizinan usaha;
- h. membantu manajemen usaha; dan
- i. lain-lain upaya pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
BAB VIII - PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN
Pasal 33
- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan penyandang cacat, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
- a. kepercayaan;
- b. itikad baik;
- c. saling menguntungkan; dan
- d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34
- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan penyandang cacat kepada BUMN, BUMD, Badan hukum, perusahaan swasta melalui:
- a. pemberian pedoman dan arahan;
- b. supervisi; dan
- c. evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pedoman dan arahan, supervisi dan evaluasi diatur dengan peraturan Bupati.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35
- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan penyandang cacat.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36
- (1) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan;
- c. ditinjau ulang izin usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang cacat.
- (3) Dalam kangka waktu 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis diberikan tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan sampai dipenuhinya ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum, Lembaga Sosial, sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi tetapi belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut kewenangan BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, badan hukum dan lembaga sosial, dilekatkan pada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 24 November 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (12)/(2014)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2014
## TENTANG
## PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT
## I. UMUM
Dalam pembangunan nasional, penyandang cacat mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu peran penyandang cacat dalam pembangunan nasional untuk lebih ditingkatkan serta diberdayakan seoptimal mungkin.
Penyandang cacat sebagai salah satu komponen masyarakat, selama ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah dan pelaku usaha. Belum adanya perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama mengakibatkan disharmonis sosial yang harus segera mendapatkan kepastian kesamaan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya memberikan perlindungan dan lebih mendayagunakan para penyandang cacat maka pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat.
Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut diatas Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi obyektif jumlah penyandang cacat cukup besar di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun untuk memperkuat implementasi dimaksud diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.
Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat, yaitu:
1. Terwujudnya pengakuan, penghormatan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Terwujudnya perlindungan hukum bagi penyandang cacat.
3. Tersedianya peluang dan kesempatan bagi penyandang cacat mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai jenis dan derajat kecacatan serta kemampuan.
4. Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik.
5. Terbangunnya komitmen semua perangkat kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
Didasarkan pada tujuan tersebut di atas dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat ini, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak di Kabupaten Kapuas Hulu, badan usaha, pengusaha, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesamaan, kesempatan, rehabilitasi bantuan sosial bagi penyandang cacat.
## II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 1
rekreasi dan informasi. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 2
Yang dimaksud dengan aspek 'kehidupan dan penghidupan' meliputi antara lain aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, ```
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1) Yang disebut dengan penyelenggaraan satuan pendidikan adalah pemerintah atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas. Ayat (2) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban dan membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama sesuai dengan minat yang sama untuk memperoleh pekerjaan penghidupan yang layak tanpa dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Sarana dan prasarana umum yang meliputi ``` bangunan umum diberikan antara lain: jalan naik yang dapat dilalui kursi roda. Apabila, fasilitas tersebut belum ada dibuat pelayanan khusus bagi penyandang cacat dilantai bawah untuk gedung bertingkat. Huruf b bagi sesuai Jalan umum diberikan tanda bunyian pengguna jalan penyandang cacat netral kebutuhan. Ayat (4) Cukup jelas. Huruf a Pelayanan informasi dapat diberikan melalui antara lain: suara, bunyian atau tulisan yang diperuntukan bagi peyandang cacat. Huruf b Pelayanan khusus misalnya : tempat loket, penjualan tiket angkutan umum yang diperuntukan khusus bagi penyandang cacat.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman, serta untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. Rehabilitasi dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial berupa: - a. motivasi; - d. bimbingan mental; - e. bimbingan fisik; - f. bimbingan sosial; - g. bimbingan ketrampilan; - h. bimbingan resosialisasi; - i. bimbingan dan pembinaan sosial; dan - j. bimbingan lanjut.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan ditinjau ulang adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, Badan Hukum dan lembaga sosial untuk menyesuaikan persyaratan yang berlaku dan apabila tidak dipenuhi akan dicabut izin usahanya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 12