PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Nomor 33 Tahun 2015 tentang GARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERAS! PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
•
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERAS! PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA ,
a.
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya penyesuaian terhadap ketentuan Izin U saha Pertambangan untuk melakukan pengolahan dan/ atau pemumian mineral dan batubara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara perlu adanya pedoman teknis pemberian izin usaha pertambangan pengolahan dan/ atau pemumian mineral dan batu hara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemumian mineral dan batubara .
1.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
•
•
- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tam.bah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesiaq Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 ten tang Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
•
-
Menetapkan tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemumian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/29/M.PE/ 1995 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Umum;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/ 1995 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 5).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 1.
- Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; 2.
- Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara; 3.
- Kabupaten /Kota adalah Kabupaten /Kota di Sulawesi Tenggara; 4.
- Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara; 5.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara 6.
- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang; 7.
8. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah optimalisasi pemanfaatan bahan galian mineral dan batubara yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan;
t-\_
9. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya;
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang membentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
12. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, serta air tanah;
13. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan as pal;
14. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
15. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemumian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
18. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemumian, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemumian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memumikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya;
19. Pengolahan dan pernurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk rneningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk rnernanfaatkan dan mernperoleh mineral ikutan;
20. Izin prinsip pengolahan dan/atau pemumian adalah izin yang diberikan sebelurn perusahaan rnendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pernurnian sebagai persyaratan dalam pengurusan perizinan di instansi terkait dan persiapan dokurnen yaitu studi kelayakan, kajian lingkungan hidup, pernbuatan site plan, desain teknik, izin lokasi dan perizinan lainnya.
21. Rencana Kerja dan Anggara Biaya, selanjutnya disebut RKAB adalah · Rencana: Kerja dan Anggara Biaya tahunan kegiatan usaha.
•
-t
BABII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemumian;
- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemumian mineral logam;
- (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemumian sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) terdiri atas :
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam;
- d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara
- c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan; dan
- (3) Perusahaan dalam bentuk perseorangan hanya dapat mempunyai:
- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam; dan
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan.
Pasal 3
IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemumian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada perusahaan, Koperasi, perseorangan oleh Gubemur, apabila:
•
- 1) Komoditas tambang yang akan diolah dan/ atau dimumikan berasal dari:
- b. Pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- a. Pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Lokasi kegiatan pengolahan dan/ atau pemurnian berada pada wilayah Sulawesi Tenggara.
Pasal 4
IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemumian diberikan melalui tahapan :
- a. Pemberian Izin Prinsip Pengolahan dan Pemumian
- b. Pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian
Bagian Kedua
Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara
Pasal 5
- (1) Setiap orang/badan usaha yang akan mengajukan permohonan izin prinsip pengolahan dan pemurnian, harus melakukan presentase/pemaparan rencana investasi kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di hadapan pemerintah daerah.
2. Setiap orang/badan usaha yang telah melakukan presentase rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian kepada Gubernur. (2)
- (3) Permohonan Izin Prinsip pengolahan dan/ atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. administratif;
- c. lingkungan; dan
- b. teknis;
- d. finasial.
Pasal 6
- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a untuk:
1. surat permohonan;
- a. badan Usaha, paling sedikit meliputi:
2. profil badan usaha;
3. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
6. surat keterangan domisili;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
7. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang dilaksanakan
Pasal 7
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. rencana lokasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemumian disertai dengan peta lokasi; dan
- b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun.
Pasal 8
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi antara lain pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
I
.
•
•
Pasal 9
Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;
- b. pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; dan
- c. referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional.
Pasal 10
- ( 1) Pada akhir kegiatan Izin Prinsip pengolahan dan/ atau pemumian perusahaan wajib melakukan presentase hasil kegiatan kepada pemerintah daerah sebagai evaluasi akhir dalam rangka mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemumian mineral atau batubara .
- (2) materi presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi rencana investasi, lokasi rencana pembangunan pabrik, site plan pabrik, studi kelayakan termasuk teknologi yang digunakan dan kajian lingkungan hidup.
Bagian Ketiga
IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan/ atau Pemumian Mineral dan Batubara
Pasal 11
- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemumian diberikan kepada Badan Usaha, koperasi dan perseorangan sebagai peningkatan dari Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemumian .
- (3) Permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ atau pemumian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- (2) Pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/ atau pemumian yang telah selesai melaksanakan kewajibannya dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ atau pemumian sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemumian kepada Gubemur dan melakukan presentase rencana kegiatan pengolahan dan/atau pemumian kepada pemerintah daerah.
- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan;dan
- d. finacial.
Pasal 12
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a untuk:
- a. badan usaha, paling sedikit meliputi :
1. surat permohonan;
2. profil badan usaha;
4. nomor pokok wajib pajak;
3. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemumian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
7. rencana pasokan komoditas tam bang mineral atau batu bara yang akan diolah dan/atau dimumikan yang dilaksanakan
Pasal 13
- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:
- b. rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
- a. Rencana Kerja dan Anggara Biaya (RKAB) Tahunan;
- c. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e. perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan:
- d. dokumen studi kelayakan yang telah disetujui; dan
1. pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/ atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
3. pemegang IUPK Operasi Produksi;
2. pemegang IUP Operasi Produksi;
4. pemegang IPR;
11. yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ a tau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. perjanjian kerja sama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/ atau luar negeri.
- (2) Selain persyaratan teknis dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang :
- a. IUP Operasi Produksi danatau IUPK Operasi Produksi harus dilengkapi:
•
2. rencana produksi per tahun pemegang IUP Operasi Produksi dan/ atau IUPK Operasi Produksi sesuai RKAB yang telah disetujui;
1. laporan hasil kegiatan eksplorasi terakhir yang memuat data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi;
3. persetujuan RKAB 2 (dua) tahun terakhir termasuk data rencana dan realisasi produksi dan penjualan;
4. fotocopy persetujuan studi kelayakan dan izin lingkungan hidup dengan dilengkapi informasi mengenai cadangan dan rencana produksi jangka panjang sesuai dengan umur tambang yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (Hrna) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan/ atau IUPK Operasi Produksi; dan
6. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi;
- b. IPR harus dilengkapi:
1. kapasitas produksi per tahun;
2. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR; dan
•
3. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam atau batuan selama 5 (Hrna) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR.
- a. jumlah tonase;
- (3) Perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/ atau pemumian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat materi antara lain:
- b. jenis, kualitas, dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/ atau dimumikan;
1. kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/ atau pemumian mineral atau batubara: atau
- c. rencana kerja sama berupa:
2. jual beli bijih atau konsentrat mineral atau batubara;
- d. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan
- e. harga pembelian komoditas mineral dan/atau batubara
Pasal 14
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. persetujuan dan salinan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang serta dokumen dan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 15
•
Persyaratan financial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;
- b. pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; dan
- c. referensi bank pemerintah dan/ atau bank swasta nasional.
••
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16
- (1) Setiap pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemumian berhak:
- b. menyusun dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- a. melakukan pengurusan izin lokasi untuk membangun fasilitas instalasi pengolahan dan/ atau pemumian dan pelabuhan khusus apabila diperlukan;
- c. menyusun naskah perjanjian kerja sama untuk pengolahan dan/ atau pemumian mineral atau batubara dengan:
1. pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/ atau dimumikan menjadi bahan baku industri;
2. pemegang IUP Operasi Produksi;
4. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemumian lainnya yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/ atau pemumian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan,
3. pemegang IPR;
9. yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- e. menyiapkan rencana konstruksi pembangunan fasilitas instalasi pengolahan dan/atau pemumian;
- d. menyusun naskah perjanjian kerja sama Pengolahan dan/atau Pemumian dengan pembeli dalam negeri dan/ atau luar negeri;
- f. mengurus perizinan terkait untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
- h. menyusun naskah perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak terkait apabila akan memanfaatkan sisa dan/atau produk sampingan hasil pengolahan dan/atau pemumian untuk bahan baku industri dalam negeri .
- g. menyusun studi kelayakan kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian; dan
- (2) Setiap pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemumian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- b. mengutamakan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal; dan
- a. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Aanggaran Biaya (RKAB) atas pelaksanaan kegiatan selama Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemumian berlaku;
- c. menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi laporan triwulan dan tahunan kepada Gubemur.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17
Dalam hal proses penyusunan dokumen lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setelah perusahaan memiliki Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemumian mineral dan batubara.
-·-
-
'l
•
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 18
- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian berhak:
- b. mengangkut dan menjual hasil komoditas tambang yang telah diolah dan/ atau dimurnikan;
- a. membeli dan mengangkut komoditas tambang yang akan diolah dan/ atau dimurnikan sesuai dengan naskah perjanjian kerja sama yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur;
- c. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan sisa dan/ atau produk sampingan hasil pengolahan dan/ atau pemurnian untuk bahan baku industri dalam negeri;
- e. mendapatkan perizinan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- d. melakukan pencampuran produk komoditas tambang untuk memenuhi spesifikasi pembeli;
- f. memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan dermaga atau pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Harga pembelian komoditas tambang mineral atau batubara yang dimuat dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a wajib mengikuti harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19
- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib:
- a. menyampaikan RKAB pada tahun berjalan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terbitnya IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian;
- b. menyampaikan RKAB tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersamaan dengan laporan pelaksanaan RKAB dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
- c. menyampaikan laporan kegiatanyang meliputi laporan bulanan, triwulan, .dan tahunan kegiatan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian;
- d. memenuhi harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memenuhi batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian mineral atau batubara dalam rangka penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peaturan perundang-undangan;
- f. melakukan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan praktek teknik pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang secara baik dan benar mengacu kepada RKAB yang telah disetujui;
- h. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
- i. membangun fasilitas pengolahan dan/ atau pemurnian sesuai standar teknis atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
-
,,\_..,.,-:·:.
/
- J. membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang terkena dampak kegiatan;
- k. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang danjasa lokal;
1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- m. memaksimalkan penjualan produk ikutan atau produk samping (by product) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menerima inspeksi petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas setiap saat; dan
- n. bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemumian;
- p. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Gubemur melalui Kepala Dinas setiap saat.
- (2) RKAB dan laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemumian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubemur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Menteri;
- (3) Gubemur melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap RKAB dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Gubemur melalui Kepala Dinas memberikan persetujuan RKAB ## BAB IV
SARANA DAN PRASARANA
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 20
- ( 1) Setiap pemegang 1Z1n prinsip pengolahan dan pemumian dapat mengajukan permohonan wilayah proyek (project area) untuk pelabuhan khusus kepada menteri perhubungan dan/atau sarana penunjang lainnya;
- (2) Untuk mendapatkan izin pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemohon wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubemur;
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi Gubemur dalam rangka memperoleh izin pelabuhan khusus dari Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
•
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 21
- (1) Dalam hal lokasi pembangunan pengolahan dan/atau pemumian dan sarana penunjang berada dalam kawasan hutan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubemur dalam memperoleh izin dari Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka harus mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.
.
'
BABV
JANGKA WAKTU
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 22
- (1) Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untukjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila:
- b. belum selesainya penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- a. belum selesainya pengurusan izin lokasi untuk pembangunan fasilitas instalasi pengolahan dan/ atau pemurnian serta pelabuhan khusus apabila diperlukan;
- c. belum selesainya penyusunan dokumen studi kelayakan kegiatan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan/atau
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Prinsip pengolahan dan/ atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lam bat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Prinsip pengolahan dan/ a tau pemurnian berakhir.
- d. belum selesainya perizinan yang terkait.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 23
- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
•
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian berakhir.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24
Setiap Pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian yang melanggar ketentuan pasal 16 ayat (2) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
',
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 berupa:
- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan; atau
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masingmasing paling lama 1 ( satu) bulan.
- c. Pencabutan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian atau IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada diundangkan.
Agar setiap\_orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kendari Pada tanggal \().. - to - 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR