PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 32 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG RJNCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR tS" TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG RJNCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi mengenai tugas, fungsi dan tata kerja terhadap kinerja aparatur daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga periu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); ·
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4437) sebagairnana teiah beberapa kaJi diubah terakhir · dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. tentang . Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun · 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
- Republik Indonesia Nomor 4844); Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Ivegara
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah . Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian . Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provins! . dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran ·Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 18);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSJ DAN TATA KERJA SEKRETARJAT DAERAH DAN SEKRETARJAT DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 32) diubah sebagai berikut:
- berbunyi sebagai berikut : 1. Ketentuan secara Keselurunan Pasal 18
Pasal 18
- ( 1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat mcmpunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kcbijakan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis meliputi pelaksanaan, pelayanan: administrasi dan teknis pembcritaan, publikasi, dokumcntasi bahan-bahan hasil peliputan kegiatan pemerintah Daerah, 'koordinasi dengan mas media untuk penerbitan kegiatan Pemerintah Daerah, pemberian informasi kebijakan hasil kegiatan Pemerintah Daerah dan dokumentasi serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Sarana Sandi dan Telckomunikasi mcmpunyai tugas inenerima bcrita biasa dan rahasia, pengamanan berita · rahasia, pengamanan komunikasi, rnelakukan penyandian · (cnkripsi) dan pengupasan (dcskripsi) berita sandi scrta mclaksanakan pengiriman berita biasa dan rahasia dari Walikota, Wakil Walikota dan Sckretaris Dacrah Kota yang dikoordinasikan dengan instansi terkait, melakukan pengelolaan, administrasi dan pendistribusian berita biasa dan rahasia serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Data, lnformasi dan Pcngaduan Masyarakat mcmpunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan bcrbagai informasi masalah yang diadukan secara resmi. oleh masyarakat disetiap satuan Kerja Perangkat Daerah, melakukan identiflkasi . dan kajian awal atas masalah yang diadukan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan permasalahan untuk membantu memberikan kajian, analisa-analisa dan pertimbangan teknis normatif terhadap masalah yang diadukan, mcngajukan hasil kajian dan analisa . secara tertulis tersebut kepada Walikota sebagai bahan masukan dan saran untuk pengambilan kcputusan atas masalah yang diadukan, mcnyalurkan setiap petunjuk dan arahan Walikota atas sctiap masalah yang dilaporkan tersebut kepada setiap Satuan Kerja Pcrangkat Daerah, membuat laporan akhir basil penanganan, membuat rekapitulasi dan inventarisasi atas semua masalah yang diselesaikan serta melaskanakan tugas-tugas kcdinasan lainnya yang dibcrikan oleh Kepala Bagian.
Pasal 22
- (1) Sub Bagian Pembcrdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kualitas hidup perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan penguatan kelembagaan, meliputi :
- a. melaksanakan pelayanan adminitrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan teknis politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- c. melak.sana.kan pengarusutam.aan gender (PUG) dan fasilitasi penyedia.an data terpilih menurut jenis kelamin skala kota;
- d. fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, advokasi, dan analisis rurnusan kebijakan dalam rangka pengembangan pemberdayaan perempuan;
- f. fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha;
- g. fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG);
- h. menyiapkan peningkatan kernitraan pemerintah, organisasi kem.asyarakatan (organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, profesi, sosial politik dan media massa) dan di dunia usaha di bidang pemberdayaan perempuan;
- i. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak, meliputi :
- a. melaksanakan pelayanan · administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menetapkan kebijakan dalam rangka kesejahteraan anak skala kota;
- c. menyiapkan kebijakan dalam rangka perumusan pemberian kesejahteraan anak dan PUA; :
- d. menetapkan kebijakan dalam rangka perlindunga anak skala kota;
- e. menyiapkan dan memberi dukungan dalam rangka koordinasi informasi dan edukasi (KJE) anak;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan perlindungan anak;
- g. pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh' Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan, mengolah data serta memfasilitasi pelayanan keluarga berencana dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta melaksanakan tugas dibidang tindak kekerasan terhadap perempuan dan masalah sosial perernpuan, meliputi :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonorni, hukum dan HAM;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan pemberian dukungan pelaksanaan tindak kekerasan terhadap perempuan;
- d. melaksanakan pelayanan adrninistrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan dan memberi dukungan dalam rangka koordinasi informasi dan edukasi (KJE) di bidang gender;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pemberian dukungan pelaksanaan masalah sosial perempuan;
- g. menyusun data dan sistem laporan kegiatan; dan
- h. melaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Bitung.

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 19 November 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA, .DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 101