Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 1 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014, (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2);
Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 44);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 47);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 48);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 55);
Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 942.637.782.314,00 bertambah sejumlah Rp. 38.572.416.734,00 sehingga menjadi Rp. 981.210.199.048,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. PENDAPATAN
1. Semula
-
Rp. 919.928.727.087,00
2. Bertambah : Jumlah Pendapatan setelah perubahan :
Rp. 35.089.314.258,00
Rp.
955.018.041.345,00
2. BELANJA
1. Semula
-
Rp. 942.637.782.314,00
2. Bertambah : Jumlah Belanja setelah perubahan :
Rp. 38.572.416.734,00
Rp.
981.210.199.048,00
Defisit setelah perubahan :
Rp.
(26.192.157.703,00)
Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015
3. PEMBIAYAAN
- a. Penerimaan Pembiayaan
- 1) Semula
:
Rp. 26.709.055.227,00
- 2) Berkurang
-
Rp.
(516.897.524,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan :
Rp.
26.192.157.703,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Semula
-
Rp.
4.000.000.000,00
- 2) Berkurang
: Rp. (4.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan :
Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan :
Rp.
26.192.157.703,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan :
Rp. 0,00
Pasal 2
Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- 1) Semula
:
Rp. 68.772.765.327,00
- 2) Bertambah :
Rp.
1.755.641.018,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan :
Rp. 70.528.406.345,00
Dana Perimbangan
- 1) Semula
-
Rp. 772.554.262.760,00
- 2) Bertambah : Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan :
Rp. 29.651.092.240,00
Rp. 802.205.355.000,00
Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Semula
: Rp. 78.601.699.000,00
- 2) Bertambah :
Rp. 3.682.581.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan:
Rp.
82.284.280.000,00
Pendapatan Asli Daerah
Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- 1) Semula
-
Rp. 19.259.577.916,00
- 2) Bertambah : Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan :
Rp. 0,00
Rp.
19.259.577.916,00
Retribusi Daerah
- 1) Semula
-
Rp. 6.027.230.000,00
- 2) Bertambah Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan :
:
Rp. 29.316.675,00
Rp.
6.056.546.675,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 1) Semula :
Rp.
5.144.283.411,00
- 2) Bertambah
- Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan :
Rp.
5.144.283.411,00
Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 1) Semula
-
Rp. 38.341.674.000,00
- 2) Bertambah :
Rp. 1.726.324.343,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah setelah perubahan:
Rp.
40.067.998.343,00
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula
-
Rp. 22.609.499.000,00
- 2) Berkurang
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan:
Rp. (1.456.297.000,00)
Rp.
21.153.202.000,00
Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
-
Rp. 507.913.222.000,00
- 2) Bertambah :
Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan :
Rp.
507.913.222.000,00
Pajak Daerah
Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015
Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
:
Rp. 242.031.541.760,00
- 2) Bertambah
:
Rp. 31.107.389.240,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan :
Rp. 273.138.931.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
Pendapatan Hibah
- 1) Semula
-
Rp. 4.000.000.000,00
- 2) Berkurang Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan :
:
Rp.
(2.000.000.000,00)
Rp.
2.000.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- 1) Semula
-
Rp. 39.244.384.000,00
- 2) Bertambah
-
Rp. 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan :
Rp.
39.244.384.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
-
Rp. 35.357.315.000,00
- 2) Bertambah :
Rp. 0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan :
Rp.
35.357.315.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- 1) Semula
-
Rp. 0,00
- 2) Bertambah :
Rp. 5.682.581.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya : Rp.
5.682.581.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
: Rp. 475.960.930.976,00
- 2) Bertambah
-
Rp.
7.924.297.473,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan :
Rp.
483.885.228.449,00
Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015
Belanja Langsung
- 1) Semula
:
Rp. 466.676.851.338,00
- 2)
- Bertambah :
Rp. 30.648.119.261,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan :
Rp. 497.324.970.599,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
Belanja Pegawai
- 1) Semula
:
Rp. 391.446.757.722,00
- 2) Bertambah :
Rp.
5.238.372.108,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan:
Rp. 396.685.129.830,00
Belanja Hibah
- 1) Semula
-
Rp. 6.715.489.000,00
- 2) Bertambah Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan :
:
Rp. 949.000.000,00
Rp.
7.664.489.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
- 1) Semula
: Rp. 77.098.684.254,00
- 2) Bertambah
: Rp. 1.736.925.365,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan : Rp. 78.835.609.619,00
Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
-
Rp.
700.000.000,00
- 2) Bertambah
: Rp.
0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan :
Rp.
700.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
Belanja Pegawai
- 1) Semula
:
Rp.
973.026.500,00
- 2) Berkurang
:
Rp.
(68.776.500,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
:
Rp.
904.250.000,00
Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015
Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
:
Rp. 186.293.952.160,00
- 2) Bertambah :
Rp. 3.949.125.133,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan :
Rp.
190.243.077.293,00
Belanja Modal
- 1) Semula
:
Rp. 279.409.872.678,00
- 2) Bertambah :
Rp. 26.767.770.628,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
:
Rp.
306.177.643.306,00
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Penerimaan Pembiayaan Daerah
- 1) Semula
-
Rp. 26.709.055.227,00
- 2) Berkurang
:
Rp. (516.897.524,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan
Rp.
26.192.157.703,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- 1) Semula
-
Rp. 4.000.000.000,00,-
- 2) Berkurang :
Rp. (4.000.000.000,00,-)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan
Rp.
0,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya :
- 1) Semula
:
Rp.
26.709.055.227,00
- 2) Berkurang
- Rp.
(516.897.524,00)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan : Rp. 26.192.157.703,00
Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
Penyertaan Modal Pada Bank Nagari
- 1) Semula :
- Rp. 4.000.000.000,00
- 2) Berkurang
-
Rp. (4.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal Pad Bank Nagari setelah perubahan :
Rp.
0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan

- Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III :

- Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV :

- Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V :

- Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- 6.

- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII :

- Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;

9. Lampiran IX

- Lampiran Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaannya.

Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015

Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 1 November 2016

## Plt. SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN DHARMASRAYA, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

## LELIARNI

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 5


Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 1 November 2016

## BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

## SUTAN RISKA