Unknown PEMERINTAH Nomor 4 Tahun 2017 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR (berlaku 11 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
- a. bahwa ditetapkannya peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Berimplikasi Pada Proses Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diperlukan regulasi yang mengatur terkait dengan prosedur penerbitannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);
18. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Polewali Mandaryang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, dipimpin oleh sekertaris DPRD dan diangkat oleh Bupati dengan persetujuan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga teknis daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan (ganti sesuai Perda OPD yang baru)
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dan juga sebagai SKPD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar selaku pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Polewali Mandar.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
25. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PPKD selaku BUD.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PPKD.
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
32. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
33. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
35. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
36. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPGU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
37. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
38. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
39. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
40. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
41. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
42. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
43. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD ## BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi proses pengajuan permintaan penerbitan SP2D, verifikasi/penelitian dokumen untuk penerbitan SP2D, pengesahan dokumen penerbitan SP2D, dan Penerbitan SP2D.
AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan ## BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Bagian Kesatu Standar Operasional
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Pelayanan penerbitan SP2D dimulai dengan diterimanya surat permohonan penerbitan SP2D beserta dokumen kelengkapannya dari SKPD melalui PPK-SKPD atau Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (2) Pelayanan Penerbitan SP2D diberikan kepada SKPD yang menurut ketentuan tidak melampaui pagu anggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. SP2D Uang Persediaan (SP2D-UP);
- b. SP2D Ganti Uang (SP2D-GU);
- c. SP2D Tambahan Uang (SP2D-TU); dan
- d. SP2D Pembayaran Langsung (SP2D-LS).
- (4) SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas :
- a. SP2D-LS Gaji dan Tunjangan;
- b. SP2D-LS Barang dan Jasa Pihak Ketiga;
- c. SP2D-LS Barang dan Jasa Non Pihak Ketiga; dan
- d. SP2D-LS Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan.
Bagian Kedua Prosedur Pengajuan SP2D
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5
- (1) Pelayanan Penerbitan SP2D meliputi pengajuan dana melalui mekanisme pengajuan SPM oleh Pengguna Anggaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan Dokumen SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran untuk diajukan kepada Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6
- (1) Prosedur pengajuan SP2D terdiri atas :
- a. prosedur pengajuan SP2D Uang Persediaan (SP2D-UP);
- b. prosedur pengajuan SP2D Ganti Uang (SP2D-GU);
- c. prosedur pengajuan SP2D Tambahan Uang (SP2D-TU);
- d. prosedur pengajuan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan;
- e. prosedur pengajuan SP2D-LS Barang dan Jasa Pihak Ketiga;
- f. prosedur pengajuan SP2D-LS Barang dan Jasa Non Pihak Ketiga; dan
- g. prosedur pengajuan SP2D-LS Belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan.
- (2) Prosedur pengajuan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD atau Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD dengan cara mengajukan surat permohonan penerbitan SP2D dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Penggunan Anggaran dan telah diparaf oleh PPK-SKPD.
- (4) Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan melakukan verifikasi dan penghitungan terhadap surat permohonan penerbitan SP2D yang diajukan oleh SKPD melalui PPKSKPD atau Bendahara Pengeluaran.
Bagian Ketiga Kelengkapan Dokumen SP2D
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7
- (1) Kelengkapan Dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D-UP mencakup :
- a. SPM-UP;dan
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Besaran jumlah SP2D-UP untuk pertama kalinya diberikan kepada SKPD
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8
Kelengkapan Dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D-GU mencakup :
- a. SPM-GU;dan
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9
Kelengkapan Dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D-TU mencakup :
- a. Permohonan persetujuan pengajuan TU;
- b. SPM-TU;
- c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
- d. Surat persetujuan jumlah TU yang ditandatangani PPKD selaku BUD dalam hal ini Kepala Badan Keuangan.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10
- (1) Kelengkapan Dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Honorarium serta penghasilan lainnya mencakup :
- a. SPM-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
- b. Daftar gaji yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- c. Daftar honorarium yang telah ditandatangani penerima honor;dan
- d.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sesuai ketentuan pengajuan SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Honorarium dan Perjalanan Dinas.
- (2) Kelengkapan Dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa pihak ketiga mencakup :
- a. SPM-LS Barang dan Jasa;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak Pengguna Anggaran;
- c. Form data pengadaan aset dan pemeliharaan yang menambah nilai aset yang dibuat oleh PPTK yang telah disahkan oleh Bidang Aset untuk belanja modal dan belanja pemeliharaan yang menambah nilai aset;
- d. Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Ketiga;
- e. Copy NPWP dan Rekening Koran Pihak Ketiga/Rekanan pada Bank Umum;
- (3) Kelengkapan Dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa non-pihak ketiga mencakup :
- a. SPM-LS Barang dan Jasa;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak pengguna anggaran; dan
- c. Form data pengadaan aset tetap dan pemeliharaan yang dibuat oleh PPTK, diketahui oleh Pengguna Anggaran dan Pengurus Barang Pengguna.
- (4) Kelengkapan Dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa Belanja Subsidi, Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Pembiayaan mencakup :
- a. SPM-LS Barang dan Jasa;
- b. Surat keputusan terkait Subsidi, Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Pembiayaan yang ditandatangani pejabat yang berwenang;dan
- c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak pengguna anggaran.

## Bagian Keempat Alur Dokumen

## Pasal 11

- (1) Berkas Pengajuan SPM untuk Penerbitan SP2D yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran diserahkan melalui Loket pada Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan untuk dilakukan penelitian kelengkapan berkas.
- (2) Staf pelaksana verifikasi yang menerima berkas pengajuan SPM mengisi register penerimaan SPM.
- (3) Terhadap Pengajuan SPM yang sudah memenuhi persyaratan untuk penerbitan SP2D direkomendasikan ke sub bidang perbendaharaan untuk menyiapkan dan membubuhkan paraf pada draft SP2D.

## Pasal 12

- (1) Draft SP2D yang sudah diparaf oleh sub bidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan untuk dilakukan penelitian dan pengujian kembali terhadap kelengkapan dokumen pengajuan SPM.
- (2) Pengujian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
- a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
- b. menguji ketersediaan dana pada DPA-SKPD dan SPD;dan
- c. menguji Dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK).
- d. menguji Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran mengenai tanggungjawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran; dan
- e. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.
- (3) Dalam hal dokumen pengajuan SPM dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SP2D.
- (4) Dalam hal dokumen pengajuan SPM dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan membubuhkan paraf dalam draft SP2D.
- (5) Draft SP2D yang dinyatakan lengkap dokumen dan memenuhi persyaratan serta sudah dibubuhi paraf Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan, disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan selaku Pejabat penandatangan SP2D untuk dilakukan proses otorisasi.

## Pasal 13

- (1) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Penerbitan SP2D dibuat dalam 6 (enam) rangkap yang didistribusikan sebagai berikut :
- a. lembar 1 dikirim ke Kas Daerah;
- b. lembar 2 diserahkan kepada Pengguna Anggaran;
- c. lembar 3 Arsip Kuasa BUD/Badan Keuangan;
- d. lembar 4 untuk Pihak Ketiga/Bendahara;
- e. lembar 5 dikirim ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
- f. lembar 6 dikirim ke Bidang Aset, khusus untuk belanja modal.
- (3) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (4) Staf Pelaksana Verifikasi mengisi register penerbitan SP2D maupun register penolakan penerbitan SP2D.

## Pasal 14

- (1) SP2D yang sudah ditandatangani kemudian diserahkan kembali ke Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan untuk dilakukan pemberkasan yang selanjutnya diserahkan kepada Pengelola Kas Daerah.
- (2) Pengelola Kas Daerah melakukan pengujian dan penelitian kembali dengan melihat posisi kas daerah.

## Pasal 15

Berdasarkan Daftar Penguji/Pengantar SP2D dan Berkas SP2D, Pejabat Pengelola Kas Daerah memerintahkan kepada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai pengelola kas daerah untuk mentransfer/ pemindah bukuan dana dari Kas Daerah kepada Rekening Bendahara pengeluaran atau Rekening Pihak Ketiga sebesar jumlah yang tercantum dalam SP2D.

## Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola Kas Daerah memerintahkan kepada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai pengelola kas daerah untuk menyetorkan IWP, Taperum dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara serta PPh Gaji dan PPN/PPh Pihak Ketiga/Rekanan ke Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- (2) Bank menyerahkan bukti transfer kepada Pejabat Pengelola Kas Daerah dan selanjutnya untuk proses penatausahaan.

## Pasal 17

- (1) SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya oleh Kepala Badan Keuangan selaku BUD dan telah dicairkan (telah dilakukan pendebetan rekening) tidak dapat dibatalkan.
- (2) Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut :
- a. kesalahan pembebanan pada DPA-SKPD;
- b. kesalahan pencantuman kode Rekening, Kode Program maupun kode Kegiatan;dan
- c. uraian pengeluaran yang tidak berakibat pada perubahan jumlah uang.

## Pasal 18

Kepala Badan Keuangan melalui Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan menatausahakan SP2D dengan menggunakan dokumen register SP2D dan register surat penolakan penerbitan SP2D .

## Pasal 19

Format dan flow-chart Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan SP2D sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 20

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar dan SKPD yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan SP2D wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlibat didalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan SP2D wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (3) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlibat didalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan SP2D wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlibat didalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan SP2D memiliki pengetahuan dan kemampuan pengelolaan administrasi keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlibat didalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan SP2D wajib menguasai teknologi dan mampu mengoperasikan peralatan teknis pelayanan penerbitan SP2D yang disediakan.

## BAB VI

## SARANA DAN PRASARANA

## Pasal 21

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan SP2D, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus untuk pelayanan penerbitan SP2D secara efesien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk pelayanan penerbitan SP2D.

Diundangkan diPolewali pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd

ANDI ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 Januari 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP

: 196707271994031017

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 11 Januari 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR

: 4 TAHUN 2017

TANGGAL

: 11 JANUARI 2017

## FORMAT DAN DOKUMEN PENATAUSAHAAN SP2D

## 1. Format SP2D

(Kolom 1)

## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Nomor

:.

## S SU UR RA AT T P PE ER RI IN NT TA AH H P PE EN NC CA AI IR RA AN N D DA AN NA A ( (S SP P2 2D D) )

Nomor SPM Tanggal SKPD

:

:

- Dari : Kuasa BUD

Tahun Anggaran : ________________

:

Bank / Pos : ________________

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor ... ... ... ...

Uang sebesar Rp. ... ... ...

(terbilang : ________________ ... ... ... ...)

(Kolom 2)

Kepada

NPWP

No. Rekening Bank

Bank/Pos

:

:

:

:

Keperluan Untuk

:

| (Kolom 3) NO | KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----------------|-----------------|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Jumlah | |

Potongan-potongan:

No.

Uraian (No. Rekening)

1.

2.

Iuran Wajib Pegawai Negeri

Tabungan Perumahan Pegawai

Jumlah

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.

Uraian

1.

PPN

2.

PPh

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta

Jumlah Potongan

Jumlah yang Dibayarkan

Jumlah

(Rp)

Jumlah

(Rp)

Jumlah



Rp

.......,-

Uang Sejumlah :

...

...

Bank Yang Ditunjuk

Lembar 1:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 2:

Arsip Kuasa BUD

Lembar 3:

Lembar 4: Pihak Ketiga *)

..., tanggal ....

Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan

Keterangan

## 2. R Re eg gi is st te er r S SP P2 2D D

## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## R RE EG GI IS ST TE ER R S SP P2 2D D

Halaman: ________________

| No. Urut | Nomor SP2D | Nomor SP2D | Uraian | Jumlah SP2D (Rp) | Jumlah SP2D (Rp) | Jumlah SP2D (Rp) | Jumlah SP2D (Rp) | Jumlah SP2D (Rp) |
|------------|--------------|---------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| No. Urut | | | Uraian | | LS | LS | | |
| No. Urut | | Barang & Jasa | Uraian | | Gaji | Barang & Jasa | | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | |
| | | | Jumlah | | | | | |

..., tanggal........

## Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap NIP.

## 3 3. . F Fo or rm ma at t S Su ur ra at t P Pe en no ol la ak ka an n S SP P2 2D D

## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR S SU UR RA AT T P PE EN NO OL LA AK KA AN N P PE EN NE ER RB BI IT TA AN N S SP P2 2D D

Polewali, tanggal...........

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran

...

di -

...

Nomor Lampiran Perihal

: ________________

: ________________

: Pengembalian SPM

Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPM-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor: ________________ tanggal ... 20... dikembalikan karena tidak memenuhi

syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut :

1.

...

...

...

2.

...

...

...

3.

...

...

...

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap) NIP.

## 4. Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D

## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR R RE EG GI IS ST TE ER R S SU UR RA AT T P PE EN NO OL LA AK KA AN N P PE EN NE ER RB BI IT TA AN N S SP P2 2D D

Halaman: ________________

| No. Urut | Tanggal & | Nomor | Uraian | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------|--------------|
| | Nomor | SPM | | UP/GU/TU | LS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Jumlah | | | |

..., tanggal ....

Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap) NIP.

## 5. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

## KABUPATEN POLEWALI MANDAR BUKU KAS PENERIMANAN DAN PENGELUARAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
|-------|-----------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------|
| | | Jumlah | | | | |

Kas di Bendahara Umum Daerah Rp. ...

BUPATI POLEWALI MANDAR,


ANDI IBRAHIM MASDAR

( ... dengan huruf)

terdiri dari:

- a. Tunai

Rp. ...

- b. Saldo Bank

Rp. ...

- c. Surat Berharga

Rp. ...

Mengetahui:

..., tanggal ...

PPKD Selaku BUD

Kuasa BUD

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

NIP.

NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 Januari 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP

: 196707271994031017

Nomor

: ________________

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Permohonan Penerbitan SP2D

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran dan dokumen kelengkapan untuk penerbitan SP2D, sebagai berikut :

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

..., tanggal ...

Mengetahui :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 4 TAHUN 2017 TANGGAL : 11 JANUARI 2017

## FORMAT DAN DOKUMEN KELENGKAPAN PENERBITAN SP2D

## 1. Surat Permohonan Penerbitan SP2D

Polewali, tanggal ... 20...

Kepada Yth.

BUD

...

...

di Polewali

PPK-SKPD/ PPK-SKPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 4 TAHUN 2017 TANGGAL : 11 JANUARI 2017

## KOP SKPD

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini, ( nama SKPD ) selaku Pengguna Anggaran dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan penggunaan dana tersebut.

Apa dikemudian hari terjadi kesalahan data dan penggunaan dana yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Negara/Daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat/lampiran Surat Perintah Membayar ( SPM ) Nomor : ________________ untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Rp. ... ( dengan huruf ).

..., tanggal ...

Pengguna Anggaran

(tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

## LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR

: 4 TAHUN 2017

TANGGAL

: 11 JANUARI 2017

## SOP - PENERBITAN SP2D-UP

## 1. DESKRIPSI

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD atau Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPM- UP kepada BUD. Apabila SPM disetujui PPKD, BUD menerbitkan SP2D, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM.

## 2. LANGKAH-LANGKAH

Langkah - Langkah penerbitan SP2D UP adalah sebagai berikut:

1. BUD menerima SPM-UP yang diajukan oleh PA.
2. BUD mencatat SPM-UP yang diterima ke dalam Register SPM-UP.
3. BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP.
4. Jika kelengkapan dokumen SPM-UP dinyatakan lengkap dan sah, BUD menyiapkan SP2D untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
5. Jika kelengkapan dokumen SPM-UP dinyatakan tidak lengkap dan sah, maka BUD menolak untuk menerbitkan SP2D dan selanjutnya mengembalikan SPM-UP kepada PA/KPA untuk dilengkapi dan diperbaiki.
6. BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-UP yang dinyatakan lengkap dan sah.
7. BUD mengembalikan SPM-UP paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-UP yang bersangkutan.
8. 8.
9. BUD mencatat penerbitan SP2D kedalam Register Penerbitan S2PD.
9. Kuasa BUD mencatat penolakan penerbitan SP2D yang diterima kedalam Register Penolakan SPM.
10. Penerbitan SP2D terdiri atas 3 lembar, yang terdiri atas:
- a. Lembar 1 diterima/dikirim ke Kas daerah
- b. Lembar 2 diterima/dikirim ke SKPD setelah dibubuhi cap 'Telah diterbitkan SP2D Tanggal ... dan Nomor ...'
- c. Lembar 3 sebagai arsip BUD
- d. Lembar 4 untuk Bendahara Pengeluaran; dan
- e. Lembar 5 dikirim ke Bagian Akuntansi.

## 3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

## 4. PIHAK YANG TERKAIT

- a. Pengguna Angggaran
- b. BUD
- c. Bendahara Pengeluaran
- d. PPK-SKPD
- e. Bank/Kasda

## 5. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

- a. SPP-UP
- b. Salinan SPD
- c. SPM-UP

## 6. WAKTU YANG DIGUNAKAN

- 2 (dua) hari kerja

## 7. FLOWCHART


## PENGELOLA KEUANGAN

## KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## Standard Operating Procedures

PENERBITAN SP2D-UP

Nomor SOP : Tanggal Ditetapkan :


| No. | Uraian Kegiatan | BENDAHARA | PENGGUNA ANGGARAN | KUASA BUD | BANK | KETERANGAN WAKTU |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Pengguna Anggaran menyerahkanSP2D kepada Bendahara Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan Nota Debet (dari Bank) pada dokumen penatausahaan yang terdiri dari: - Buku Kas Penerimaan - Buku Kas Pengeluaran SP2D ini diserahkan kepada Bank dan Pengguna Anggaran Apabila SPMdinyatak lengkap Kuasa BUD menerbitkanSP2D, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD menyerahkanSPMkepada kepada Kuasa BUD Kuasa BUD meneliti kelengkapanSPM yang diajukan Bendahara mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan Apabila SPMdinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menerbitkan surat Penolakan penerbitanSP2D paling lambat 1 hari kerja | SP2D Dokumen Penatausahaan Bendahara | SPM SP2D | SPM Penelitian Kelengkapan NotaDebet dari Bank SP2D Surat Penolakan PenerbitanSP2D Tidak Lengkap Lengkap Dokumen Penatausahaan KuasaBUD | SP2D | 2 Hari Kerja sejak SPM diterima |

Jangka waktu penyelesaian:

Disahkan oleh :

Kepala Badan Keuangan

## SOP PENERBITAN SP2D-GU

## 1. DESKRIPSI

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD atau Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPM-GU kepada kepada BUD. Apabila SPM disetujui PPKD, Kuasa BUD menerbitkan SP2D, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM-GU.

## 2. LANGKAH-LANGKAH

Langkah - Langkah penerbitan SP2D-GU adalah sebagai berikut:

1. BUD menerima SPM-GU yang diajukan oleh PA.
2. BUD mencatat SPM-GU yang diterima ke dalam Register SPM-GU.
3. BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-GU.
4. Jika kelengkapan dokumen SPM-GU dinyatakan lengkap dan sah, BUD menyiapkan SP2D untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
5. Jika kelengkapan dokumen SPM-GU dinyatakan tidak lengkap dan sah, maka BUD menolak untuk menerbitkan SP2D dan selanjutnya mengembalikan SPM-GU kepada PA untuk dilengkapi dan diperbaiki.
6. BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-GU yang dinyatakan lengkap dan sah.
7. BUD mengembalikan SPM-GU paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung
7. sejak diterimanya pengajuan SPM-GU yang bersangkutan.
8. BUD mencatat penerbitan SP2D kedalam Register Penerbitan S2PD.
9. mencatat penolakan penerbitan SP2D yang diterima kedalam Register Penolakan SPM.
10. Penerbitan SP2D terdiri atas 3 lembar, yang terdiri atas:
- a. Lembar 1 diterima/dikirim ke Kas daerah
- b. Lembar 2 diterima/dikirim ke SKPD setelah dibubuhi cap 'Telah diterbitkan SP2D Tanggal ... dan Nomor ...'
- c. Lembar 3 sebagai arsip
- d. Lembar 4 untuk Bendahara Pengeluaran; dan
- e. Lembar 5 dikirim ke Bagian Akuntansi.

## 3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

## 4. PIHAK YANG TERKAIT

- a. Pengguna/Kuasa Angggaran
- b. BUD
- c. Bendahara Pengeluaran
- d. Bank

## 5. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

- a. SPM-GU
- b. SPJ dan kelengkapannya

## 6. WAKTU YANG DIGUNAKAN

Maksimal 2 (dua) hari kerja

## 7. FLOWCHART


## PENGELOLA KEUANGAN

## KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Standard Operating Procedures PENERBITAN SP2D-GU


| | | PENGGUNA ANGGARAN | | Nomor SOP Tanggal Ditetapkan | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Pengguna Anggaran menyerahkan SPMkepada kepada Kuasa BUD | SPM | SPM Lengkap Dokumen Penatausahaan KuasaBUD | SP2D | 2 Hari Kerja sejak SPM diterima |
| 2 | Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPMyang diajukan | | Penelitian Kelengkapan Tidak Lengkap | SP2D | 2 Hari Kerja sejak SPM diterima |
| 3 | Apabila SPMdinyatak lengkap Kuasa BUD menerbitkanSP2D, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuanSPM | | SP2D | SP2D | 2 Hari Kerja sejak SPM diterima |
| 4 | SP2D ini diserahkan kepada Bank dan Pengguna Anggaran | | NotaDebet dari Bank | SP2D | 2 Hari Kerja sejak SPM diterima |
| 5 | Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan Nota Debet (dari Bank) pada dokumen penatausahaan yang terdiri dari: - Buku Kas Penerimaan - Buku Kas Pengeluaran | SP2D | | SP2D | 2 Hari Kerja sejak SPM diterima |
| 6 | Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada Bendahara | | | SP2D | 2 Hari Kerja sejak SPM diterima |
| 7 | Bendahara mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan | Penatausahaan | | SP2D | 2 Hari Kerja sejak SPM diterima |
| 8 9 | Apabila SPMdinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menerbitkan surat Penolakan penerbitanSP2D paling lambat 1 hari kerja Surat Penolakan PenerbitanSP2D ini diberikan kepada Pengguna Anggaran agar melakukan penyempurnaanSPM | Surat Penolakan PenerbitanSPM | Surat Penolakan PenerbitanSP2D 1 hari kerjasejak SPPditerima | SP2D | 2 Hari Kerja sejak SPM diterima |

Jangka waktu penyelesaian:

Disahkan oleh :

Kepala Badan Keuangan

## SOP PENERBITAN SP2D-TU

## 1. DESKRIPSI

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD atau Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPM- TU kepada kepada BUD. Apabila SPM disetujui PPKD, BUD menerbitkan SP2D, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM-TU.

## 2. LANGKAH-LANGKAH

Langkah - Langkah penerbitan SP2D-TU adalah sebagai berikut:

1. BUD menerima SPM-TU yang diajukan oleh PA.
2. BUD mencatat SPM-TU yang diterima ke dalam Register SPM-TU.
3. BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-TU.
4. Jika kelengkapan dokumen SPM-TU dinyatakan lengkap dan sah, BUD menyiapkan SP2D untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
5. Jika kelengkapan dokumen SPM-TU dinyatakan tidak lengkap dan sah, maka BUD menolak untuk menerbitkan SP2D dan selanjutnya mengembalikan SPM-TU kepada PA untuk dilengkapi dan diperbaiki.
6. BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-TU yang dinyatakan lengkap dan sah.
7. BUD mengembalikan SPM-TU paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-TU yang bersangkutan.
8. BUD mencatat penerbitan SP2D kedalam Register Penerbitan S2PD.
9. BUD mencatat penolakan penerbitan SP2D yang diterima kedalam Register Penolakan SPM.
10. Penerbitan SP2D terdiri atas 3 lembar, yang terdiri atas:
- a. Lembar 1 diterima/dikirim ke Kas daerah
- b. Lembar 2 diterima/dikirim ke SKPD setelah dibubuhi cap 'Telah diterbitkan SP2D Tanggal ... dan Nomor ...'
- c. Lembar 3 sebagai arsip BUD.
- d. Lembar 4 untuk Bendahara Pengeluaran; dan
- e. Lembar 5 dikirim ke Bagian Akuntansi.

## 3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

## 4. PIHAK YANG TERKAIT

- a. Pengguna/Kuasa Angggaran
- b. BUD
- c. Bendahara Pengeluaran
- d. Bank
- e. PPKD

## 5. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

- a. SPM-TU
- b. DPA-SKPD

## 6. WAKTU YANG DIGUNAKAN

Maksimal 2 (dua) hari kerja

## 7. FLOWCHART


KETERANGAN

WAKTU

1

2

3

2 Hari Kerja

sejak SPM

diterima

4

5

6

7

8

9

Jangka waktu penyelesaian:

Disahkan oleh : Kepala Badan Keuangan

PENGGUNA ANGGARAN

BANK

BENDAHARA


KUASA BUD

No.

Uraian Kegiatan

Pengguna Anggaran menyerahkan

SP2D kepada Bendahara

Kuasa BUD sendiri harus mencatat

SP2D dan Nota Debet (dari Bank)

pada dokumen penatausahaan yang

terdiri dari: - Buku Kas Penerimaan -

Buku Kas Pengeluaran

SP2D ini diserahkan kepada Bank dan

Pengguna Anggaran

Apabila SPM dinyatak lengkap Kuasa

BUD menerbitkan SP2D, paling lambat

2 hari kerja sejak diterimanya

pengajuan SPM

Pengguna Anggaran menyerahkan

SPM kepada kepada Kuasa BUD

Kuasa BUD meneliti kelengkapan

SPM yang diajukan

Bendahara mencatat SP2D pada

dokumen penatausahaan

Apabila SPM dinyatakan tidak

lengkap, kuasa BUD menerbitkan surat

Penolakan penerbitan SP2D paling

lambat 1 hari kerja

Surat Penolakan Penerbitan SP2D ini

diberikan kepada Pengguna Anggaran

agar melakukan penyempurnaan SPM

SPM

SPM

Penelitian

Kelengkapan

Nota Debet

dari Bank

SP2D

Surat Penolakan

Penerbitan SP2D

Surat Penolakan

Penerbitan SPM

Tidak

Lengkap

1 hari kerja sejak

SPP diterima

Lengkap

SP2D

SP2D

Dokumen

Penatausahaan

Bendahara

Dokumen

Penatausahaan

Kuasa BUD

SP2D

## SOP PENERBITAN SP2D- LS GAJI DAN TUNJANGAN

## 1. DESKRIPSI

Pengguna Anggaran menyerahkan SPM- LS Gaji dan Tunjangan kepada kepada BUD. Apabila SPM disetujui PPKD, BUD menerbitkan SP2D, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM

## 2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

## 3. PIHAK YANG TERKAIT

- a. Pengguna/Kuasa Angggaran
- b. Kuasa
- c. Bendahara Pengeluaran
- d. Bank
- e. PPKD

## 4. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

- a. SPM- LS Gaji dan Tunjangan
- b. DPA-SKPD

## 5. WAKTU YANG DIGUNAKAN

Maksimal 2 (dua) hari kerja

## 6. FLOWCHART


## PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PENERBITAN SP2D-LS Standard Operating Procedures

Nomor SOP Tanggal Ditetapkan

:

:


| No. | Uraian Kegiatan | BENDAHARA | PENGGUNA ANGGARAN | KUASA BUD | BANK | KETERANGAN WAKTU |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | Pengguna AnggaranmenyerahkanSPM kepada kepada Kuasa BUD | SP2D Dokumen Penatausahaan Bendahara | SPM | SPM NotaDebet dari Bank Surat Penolakan PenerbitanSP2D hari kerjasejak SPPditerima Dokumen Pe