PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 8 Tahun 2015 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BATUAN, RUBARU DAN MANDING TAH\_UN 2015-2035 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SUMENEP PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BATUAN, RUBARU DAN MANDING TAH\_UN 2015-2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan 10, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Batuan, Rubaru dan Mantling Tahun 2015-2035.
- L Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik,Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. · Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ten tang Telekoniunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang ·Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424 7);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencana; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norrior 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 30 · Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 746);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang · Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. 14; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); ·
18. Undang-Undang. Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tehtang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik \_Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang lnformasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 22. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); tentang Konservasi Tanah dan Air; (Lembaran Negara Republik Tambahan
25. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air · dan Pengendalian Pemanfaatan Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
- ·· 29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang · Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ten tang Bangunan · Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang IrigasL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
•------••••-------••--•------------------------------------------------------------------------
41. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)
47. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
48. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah · bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
49. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
50. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2006 tentang batas daerah Kabupaten Sumenep dengan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;
52. Peraturan Menteri Pekerjaan· Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik clan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan;
--------------~------:----------------
...
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT /M/2008 ten tang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
58. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
60. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 ten tang Pedoman. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
62. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Noinor 20 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi jalan dan status jalan ;
69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman penataan ruang kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir sampah ;
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tan ah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD;
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76tahun 2012 · t en tang Pedoman Penetapan Batas Daerah;
72. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M› DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko . Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M› DAG/PER/9/2014;
73. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18/2009, 07 /PRT/M/2009, · Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama
5. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan 3/P/2009 tentang Menara Telekomunikasi;
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah ;
75. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pemanfaatan Ruang di dalam Bumi;
77. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan .Pejalan kaki di kawasan perkotaan;
78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
80. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Usaha wajib UKL- UPL;
81. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kawasan Pengendalian ketat skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
82. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep;(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
83. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2013 tentang Garis Sempadan(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 2).
-----------------------------------------------,
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BATUAN, RUBARU DAN MANDING TAHON 2015-2035.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Batuan, Kecainatan Rubaru dan Kecamatan Mantling.
3. Desa adalah Desa Batuan, Desa Torbang, Desa Gelugur, Desa Gedungan pada Kecamatan Batuan, Desa Rubaru patla Kecamatan Rubaru, Desa Mantling Laok, Desa Mantling Daya tlan Desa Mantling Timur pada Kecamatan Mantling.
4. Kawasan Perkotaan atlalah kawasan yang tlitlominasi bukan pertanian.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, ·
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara daerah dengan daerah lain untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaran pemerin tahan,
8. Kerja Sama Antar Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban,
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang,
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang ·tlalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. · Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk rnewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
17. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau · persil.
18.
- Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pe·raturan Daerah kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tenteng Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
20. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bang~mah dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan / ka was an. ·
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
22. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/ a tau kawasan strategis Daerah yang akan a tau perlu disusun. rencana rincinya, dalam ha! ini RDTR, sesuai arahan atau yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Suinenep yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 23. - Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut SBWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 24. - Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 25. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona. 26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karaktcristik spesifik. 27. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan dan karakteristik tertentu yang merupakan rincian dari fungsi karakteristik pada zona yang bersangkutan. 28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 29. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 30. Kawasan budidaya adalah wilayah yang diteta:pkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi .dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Distribusi: 31. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 32. - Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon› pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang . . • 33. 34. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badah usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai; atau merijadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan besar - Zona industriadalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. 35. - Agroindustri adalah kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang,. dan menyediakan peralatan serta jasa kegiatan terse but. 36. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain. 37. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. 38. - Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah · permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 39. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. 40. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 41. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat 42. 43. 44. 45. 46. 47. kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan }ingkungan, 'Serta antarpusat kegiatan lingkungan. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan · aritarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. · Jalan arteri sekunder · adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua · dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat betfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah,· sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain. 48. - Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 49. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, · pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 50. - Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 51. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 52. - Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 53. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 54. · Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 55. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. • 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Penandatangan: Garis Se'mpada~ cl.dalahgaris batas luar pengaman untuk mendirikan bangurian dan/ atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar · dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi mata air, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas. (building line) Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang · berlaku. · · · Ruang Manfaat Jalan ( Rumaja) adalah jarak ruang sepanjang jalan yang dibatasi · oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan · oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang Milik Jalan ( Rumija) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi · ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahfln jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Ruang Pengawasan Jalan ( Ruwasja ) adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi;› konstruksi jalan, dan fungsi jalan. Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil. Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pernbinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan · adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Perdagangan adalah kegiatan · usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan · dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya leb.ih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam · kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. · Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 'Pemerintah Daerah.Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/ zona peruntukan yang pen eta pan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 69. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kabupaten sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kabupaten. · 70. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan. 71. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/ pekarangan.

Distribusi: 72. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan Iuas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 73. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian Iuar dan permukaan Iantai denah bawah. 74. Jarak antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya. 75. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga Iistrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV. 76. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga Iistrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV. ## Pasal 2 RDTR berkedudukan sebagai penjabaran dari RTRW Kabupaten. ## Pasal 3 - (1) RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai: - a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW; - b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; - c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; - d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan - e. acuan dalam penyusunan RTBL. - (2) RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai: - a. Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi clan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; · - b. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/ a tau masyarakat; - c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten secara keseluruhan; dan - d. Ketentuan · bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. ## Pasal 4 - ( 1) RDTR disusun apabila: - a. RTRW Kabupaten Sumenep dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitian petanya belum mencapai 1:5.000; dan/atau - b. RTRW Kabupaten Sumenep sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya. - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak terpenuhi, 'maka dapat disusun peraturan zonasi, tanpa disertai dengan penyusunan RDTR yang lengkap. - (3) Wilayah perencanaan RDTR mencakup: - a. wilayah administrasi; - b. kawasan fungsional, seperti bagian wilayah perkotaan/ subwilayah perkotaan; - c. bagian dari wilayah Kabupaten Sumenep yang memiliki ciri perkotaan; - d. kawasan strategis Kabupaten Sumenep yang memiliki ciri kawasan perkotaan; dan/ atau - e. bagian dari wilayah Kabupaten Sumenep yang berupa kawasan pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan. - (4) Ruang lingkup Bagian Wilayah Perkotaan Perkotaan ( BWP) meliputi: • - a. Wilayah perencanaan RDTR BWP disebut sebagai BWP Batuan. b.Wilayah perencanaan RDTR BWP disebut sebagai BWP Rubaru. - c. Wilayah perencanaan RDTR BWP disebut sebagai BWP Manding. - (5) Wilayah perencanaan RDTR dan ruang lingkup BWP Batuan, Rubaru dan Manding berdasarkan aspek kondisi fisik, serta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, Geografi, dan letak astronomis.Serta keterhubungan antar kawasan (administratif atau fungsionaldengan luas kurang lebih 3.077 ha,beserta ruang udara di atasnya dan ruang .di dalam bumi. - (6) Batas-batas BWP Batuan meliputi: Batas Utara : Desa Matanair dan Desa Kasengan Batas Timur : Desa Kebonagung Batas Selatan: Desa Sendir dan Patean Batas Barat : Desa Daramesta - (7) Batas-batas BWP Rubaru meliputi: Batas Utara : Desa Sogian .Batas Timur : Desa Kalebengan Batas Selatan : Desa Karang Nangka Batas Barat : Desa Basoka - (8) Batas-batas BWP Manding meliputi: Batas Utara : Desa Bullaan Batas Timur : Desa Larangan Barma Batas Selatan: Desa Giring Batas Barat : Desa Jabaan - (9) BWPBatuan, Rubaru dan Manding, terdiri atas: - a. Perkotaan Batuan dengan luas kurang lebih 1597Ha; - b. Perkotaan Rubaru dengan luas kurang lebih 537Ha; dan - c. Perkotaan Mantling dengan lmis kurang lebih 943Ha. - (10) Desa yang menjadi bagian wilayah perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 9 (a) terdiri dari Desa Batuan, Desa Torbang, Desa Gedungan dan.Desa Gelugur dengan luas kurang lebih 1597Ha; ( blok Al, A2 , A3, dalam peta). 6. ( 11) Desa yang menjadi bagian wilayah perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 9 (b) terdiri dari Desa Rubaru dengan luas kurang lebih 537 Ha; ( blok Bl,B2,B3, B4 dan BS dalam peta ). 7. ( 12) Desa yang menjadi bagian wilayah perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 9 (c)terdiri dari Desa Mantling Laok, Desa Manding Daya dan Desa Manding Timurdengan luas kurang lebih 943 Ha( blok Cl, C2 dan C3 dalam peta). ## Pasal 5 - (1) Jangka waktu RDTR BWP Batuan, Rubaru dan Manding adalah 20 tahun. - (2) RDTR BWP Kota Batuan, Rubaru dan Manding sebagaimana dimaksud ayat 1 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. - (3) Dalam kondisi lingkungan · strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-undangan dan/ a tau perubahan batas teritorial negara dan/ a tau wilayah provinsi ditetapkan dengan Undang-Undang, RDTR ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 ( lima) tahun. ## BAB II ## TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN BWP Bagian Kesatu Tujuan Penataan BWP ## Pasal 6 - (1) Tujuan Penataan BWP Batuan "Mewujudkan BWP Batuan sebagai Kawasan Perkotaan didukung dengan Sektor Industri, Pengembangan Perumahan dan Permukiman serta Pendidikan" . - (2) Tujuan Penataan BWP Rubaru "Mewujudkan BWP Rubaru sebagai Kawasan Perkotaan ·dengan didukung pengembangan Agropolitan" - (3) Tujuan Penataan BWP Mantling "Mewujudkan BWP Manding sebagai Kawasan Perkotaan yang berkelanjutan didukung dengan Pengembangan Agroindustri". ## Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi ## Pasal 7 - (1) Kebijakan Pengembarigan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat ( 1) terdiri atas : - a. penetapan delineasi kawasan mata air dan lahan pertanian; - b. peningkatan fungsi mata air dan lahan pertanian. - (2) Strategi Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas : . - a. menentukan luasan kawasan mata air yang harus dilindungi ; - b. menentukan luasan lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai LP2B; 4. c: membuat Peraturan Daerah tentang LP2B. - (3) Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat ( 1) terdiri atas : - a. penentuan delineasi kawasan perumahan dan permukiman sebagai kepastian lokasi investasi ; - b. peningkatan kualitas permukiman perkotaan; - c. pengembangan perumahan terjangkau; - d. pengelolaan dan Pengembangan fasilitas pendidikan dalam memberikan pelayanan di perkotaan Batuan; - e. pengembangan industri rumah tangga di Desa Gedungan; - f. pada kawasan perkotaan alih fungsi sawah harus diperketat perizinannya; - g. pembagian yang jelas Saluran irigasi dan saluran drainase; - h. penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan. - (4) Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas : - a. menarik investor perumahan dengan adanya kepastian hukum delineasi kawasan perumahan; - b. memperbanyak membangun rumah untuk Masyarat Berpenghasilan Rend ah ( MBR ) ; - c. membangun infrastruktur yang bisa mendukung meningkatnya kualitas permukiman; - d. peningkatan pelayanan untuk fasilitas pendidikan tinggi di Perkot~an Batuan; - e. pembangunan tempat pemasaran industri rumah tangga di Desa Gedungan; - f. membuat regulasi yang bisa mengatur pengendalian perumahan perkotaan; - g. memberikan sanksi tegas dengan mengganti 3 kali lipat luas lahan untuk lahan pertanian yang dialih fungsikan; - h. membuat· saluran irigasi baru untuk mempertahankan lahan pertanian dan sistem drainase tersendiri;

Distribusi: 1. memberikan insentif lahan yang sesuai peruntukan dan disinsentif bagi yang melanggar. . - (5) Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) berupa perlindungan mata air untuk pemenuhan irigasi lahan pertanian dan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau. \_ - (6) Strategi Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) berupa penentuan luasan lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai LP2B. - (7) Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 2 terdiri atas : - a. saluran irigasi tidak boleh diputus atau disatukan dengan drainase, dan penggunaari bangunan sepanjang saluran irigasi harus dihindari; - b. mengembangkan kegiatan pertambangan melalui kegiatan pertambangan rakyat; - c. pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan home industry untuk pengolahan hasil pertanian. - (8) Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas : - a. peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil pertanian; - b. melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan pertanian; - c. pencegahan galian liar ; - d. penegakan pengelolaan lingkungan melalui upaya penanganan pasca tam bang. · - (9) Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas : - a. penyediaan . sarana dan prasarana pendukung sub zona pertanian; · b. penetapan delineasi lahan pertanian. - (10) Strategi Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 3 terdiri atas : - a. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan - b. mengembangkan lembaga pedukung pertanian. - (11) Kebijakan Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas : 1. Pengembangan, perbaikan dan pembangunan jaringan jalan baru untuk kenyamanan aksesibilitas baik internal maupun eksternal; • 2. Pembangunan dan normalisasi jaringan drainase yang terintegrasi ; 3. Pengelolaan sampah dengan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); . 4. Penyediaan air bersih melalui PDAM atau SPAM non PDAM sebagai alternative. - (12) Sfrategi Pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas :

Distribusi: 1. Mengembangkan. fungsi pasar sebagai ruang untuk distribusi yang melayani dalam skala lokal dan regional ; 2. Menyediakan sarana pembinaan dan bimbingan dalam manajemen pengolahan dan pemasaran hasil produk industri berupa koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi;

Distribusi: 3. Menyediakan sarana promosi hasil produk industri yang tersentral. ## BAB Ill ## RENCANA POLA RUANG ## Konsep Pengembangan BWP Bagian Kesatu Skenario Konsep Pengembangan . ## Pasal 8 - (1) Pengembangan BWP Batuan didasarkan kepada kebijakan, kebutuhan, potensi dan permasalahan yang ada. Adapun skenario pengembangan BWP Batuan adalah: · - a. menetapkan Pusat BWP Batuan di Desa Batuan (Blok A2); . - b. menetapkan Sub Pusat BWP Batuan di Blok Desa Gedungan (blokAl) dan Desa Torbang (blok A3}; - c. menetapkan kawasan industri keripik di Desa Batuan dan Desa Gedungan serta industri dan pergudangan rokok di Desa Gedungan dengan skala pelayanan lokal dan kabupaten; · - d. mengembangkan sistemjaringan yang terintegrasi di BWP Batuan. ----------------- ----- ----- - - e. m engemba1:gkan dan menata kawasan permukiman dengan memperhat1kan kebutuhan fasilitas dan menjadi dasa r dalam alokasi pola\_ ru ang d a n j enis kegiatan yang dikembangkan dalam masing› masmg zona pengembangan baik karena pengaruh internal maupun pengaruh eksternal; - f. menyusun program le bih terperinci dalam kawasan yang diprioritaskan pengembangannya; - g. meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 4. h . meningkatkan kapasitas da n sirkula si pergerakan melalui peningkatan kualitas pelayanan terminal, pengadaan h a lte, peningkatan mutu ja lan eksisting dengan adanya pelebaran jalan dan penyediaan jalan baru ; 1. menunjang peningkatan aksesibilitas dan sirkulasi pergerakan melalui penyediaan sarana penunjang terutam a rua n g pejalan kaki a tau pedestria n , rambu-rambu la lu lintas pendukung, serta perabot kota; - J. mengembangkan sistem jaringan prasa rana yang melayani semua kebu tuh an yang terdiri da ri jaringan telekomunikasi, air bersih, dra inase, kelistrikan, pengolahan limbah dan persampa han; - k. m e n ge mbangkan intensitas ba nguna n dan kegiatan secara efisien dan s a ling menunjang serta menghindari konf1ik antar kegiatan mela lui penga lokasian ruang yang sesuai dengan kebutuhan; 1. memperhatikan daya dukung lingkungan d a la m setiap pembangunan fisik. - (2) Pengembangan BWP Rubaru didasarkan kepada kebijakan, potensi dan permasalahan yang ada . Adapun skenario pengembangan BWP Rubaru adalah: - a. menetapkan Pu sat BWP Rubaru di Blok B 1; - b. menetapkan Sub Pusat BWP Rubaru di Blok B2, B3, da n B4; - c. menetapkan dan m engembangkan kawasan agropolitan di Blok Bl , B2, B3, dan B4; - d. mengembangkan sistem jaringan yang terintegrasi di BWP Rubaru; - e. mengembangkan dan menata kawasan permukiman dengan memperhatikan kebutuhan fasilitas dan menjadi dasar dalam alokasi pola ruang dan jenis kegiatan yang dikembangkan dalam masing› masing zona pengembangan; - f. menyusun program lebih terperinci dala m kawasan yang diprioritaskan pengemba ngannya; - g. men ingkatkan kuantitas d a n kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 17. h . meningkatkan kapasitas dan sirkulasi pergerakan melalui peningkatan kualitas pelayanan terminal, pengadaan halte, peningkatan mutu jalan eksisting dan penyediaan jalan baru berupa j a la n al te rnatif atau jalan lingkar untuk membagi beban jalan terutama pada pusat aktifitas; 1. menunjang peningkatan aksesibilitas dan sirkulasi pergerakan melalui penyediaan sarana penunjang terutama ruang pejalan kaki a tau pedestrian, rambu-rambu lalu lintas pendukung, serta perabot jalan; - J. mengembangkan sistem jaringan prasara na yang melayani semua kebutuhan yang terdiri da ri jaringan telekomunikasi, air bersih, drainase, kelistrika n, pen golahan limbah da n persampahan; - ·. k. mengembangkari intensitas bangunan dan kegiatan secara efisien dan saling menunjang serta menghindari konflik antar kegiatan melalui pengalokasian ruang yang sesuai dengan kebutuhan; 1. memperhatikan daya dukung lingkungan dalam setiap pem bangunan fisik. - (3) Pengembangan BWP Manding didasarkan · kepada kebijakan, potensi dan permasalahan yang ada. Adapun skenario pengembangan BWP . . Manding adalah: · - a. menetapkan Pusat BWP Kota Manding di Desa Laok; - b. menetapkan Sub Pusat BWP Manding di Desa Manding Timur dan Desa Man.ding Daya; - c. menetapkan kawasan industri keripik di Desa Manding Daya serta industri dengan skala pelayanan lokal dan kabupaten; - d. mengembangkan sistem jaringan yang terintegrasi di BWP Mantling; - e. · . mengembangkan dan menata kawasan permukiman dengan ·· memperhatikan kebutuhan fasilitas dan menjadi dasar dalam · alokasi pola ruang dan jenis kegiatan yang dikembangkan dalam masing-masing zona pengembangan; . 1. - menyusun program lebih terperinci dalam kawasan yang diprioritaskan pengembangannya; - J. meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas um um sesuai dengan kebutuhan masyarakat; - k. meningkatkan kapasitas dan sirkulasi pergerakan melalui peningkatan kualitas pelayanan terminal,· pengadaan halte, peningkatan mutu jalan eksisting dan penyediaan jalan baru berupa jalan alternatif atau jalan lingkar untuk membagi beban jalan terutama pada pusat aktifitas; 1. menunjang peningkatan aksesibilitas dan sirkulasi pergerakan melalui penyediaan sarana peminjang terutama ruang pejalan kaki . -atau pedestrian, rarilbu-rambu lalu lintas pendukung, serta perabot .. kota; . - m. mengembangkan sistem jaringan prasarana yang melayani semua kebutuhan yang terdiri dari jaringan telekomunikasi, air bersih, · drainase, kelistrikan, pengolahan limbah dan persampahan; - n. mengembangkan intensitas bangunan dan kegiatan . secara efisien dan saling menunjang serta menghindari konflik antar kegiatan melalui pengalokasian ruang yang sesuai dengan kebutuhan. ## Bagian Kedua Sistem .Pusat Kegiatan ## Pasal 9 - ( 1) Sis tern pusat-pusat kegiatan di BWP Batuan terdiri-dari: - a. pusat pemerintahan yang memiliki fungsi pelayanan pemerintahan kecamatan berada di Desa Batuan (Blok A2); - b. · pusat pendidikan yang memiliki f ungsi pendidikan skala kecamatan berada di Desa Batuan (Blok A2); - c. pusat perrriukiman berada di Desa Batuan (Blok A2); - d. pusat · perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi pelayanan skala kecamatan'berada di Desa Gelugur.( Blok A3 ); I ! . - e. untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka keberadaan terminal sangat penting dalam pengembangan sistem transportasi suatu wilayah. Agar terintegrasi antar SBWP di Batuan dan terkoneksi antar noda arahan pengem:bangan terminal di BWP Batuan berupa pengembangan Sub Terminal yang diarahkan disetiap kecamatan. - (2) Sistem pusat-pusat kegiatan di BWP Rubaru terdiri dari: - a. pusat pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan berada di sekitar Kantor Kecamatan Rubaru (Blok Bl); - b. pusat pendidikan yang memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan skala kecamatan berada di Blok B 1; - c. pusat kesehatan yang memiliki fungsi kesehatan skala kecamatan terdapat di Blok Bl dengan pusat pelayanan berupa Puskesmas ruba.ru; · - d. pusat perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi pelayanan skala .. kecamatan berada di Blok B 1 dengan pusat kegiatan di Pasar Rubaru. - e. pusat permukiman berada di Blok 82. - (3) Sistem pusat-pusat kegiatan di BWP Mantling terdiri dari: - a. pusat pemerintahan yang memiliki fungsi pelayanan pemerintahan kecamatan berada di Desa Mantling Laok; - b. pusat permukiman berada di Desa Mantling Laok; - c. pusat pendidikan berada di Desa Mantling Laok; - d. pusat kesehatan berada di Desa Mantling Laok; - e. pusat perdagangan dan jasa berada di Desa Manding Laok. ## Bagian Ketiga Arab Pengembangan ## Pasal 10 - P) Menjawab tujuan penataan BWP Batuan tentang disparitas pelayanan maka dibuat rencana dengan arahan Pengembangan Pada BWP Batuan, terdiri dari: - a. pengembangan bangunan pemerintahan dengan skala kecamatan untuk memaksimalkan fungsi pelayanan berada di Desa Batuan; - b. pembangunan gedung baru untuk Universitas wiraraja untuk menambah program studi baru berada di Desa Gedungan dan Desa Batuan; - c. pembangunan perumahan baru untuk memenuhi kebutuhan ruang akan tempat tinggal dikembangkan di Desa Batuan dan Gedungan serta Desa Lainnya; - d. pembangunan pusat perdagangan dan jasa berupa ruko, pasar tradisional untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Menjawab tujuan penataan BWP Rubaru tentang disparitas pelayanan maka dibuat rencana dengan arahan Pengembangan Pada BWP Rubaru terdiri dari: - a. pembangunan pusat perdagangan dan jasa berupa ruko, pasar tradisional untuk mendukung kawasan agropolitan; - b. pengembangan Pembangunan Puskesmas dengan skala kecamatan untuk memaksimalkan fungsi pelayanan kesehatan berada di Desa Rubaru. (2) - (3) Menjawab tujuan penataan BWP Manding tentang disparitas pelayanan maka dibuat rencana dengan arahan Pengembangan Pada BWP Manding terdiri dari : ## Bagian Keempat Pembagian Sub BWP dan Blok ## Pasal 11 - ( 1) BWP Batuan dibagi menjadi 2 Sub BWP yang terdiri atas : - a. Sub BWP 1, terdiri atas blok A 1 ( Desa Gedungan ) dan A2 ( Desa Batuan ); - b. Sub BWP 2, terdiri atas blok A3 ( Desa Torbang dan Desa Gelugur ). - (2) BWP Rubaru dibagi menjadi 2 Sub BWP yang terdiri atas : - a. Sub BWPl, terdiri atas blok B 1 ( Desa Rubaru ); - b.Sub BWP 2, terdiri atas blok 82 ( Desa Rubaru ). - (3) BWP Manding dibagi menjadi 2 Sub BWP yang terdiri atas : - a. Sub BWP 1 , terdiri atas blok C 1 ( Desa Man ding Laok ) ; - b. Sub BWP2, terdiri atas blok C2 ( Desa Manding Timur) dan C3 ( Desa Manding Daya). ## Bagian Kelima ## Penetapan Rencana Pola Ruang, Kode Zona dan Sub Zona ## Pasal 12 Klasifikasi zona di tiap tiap BWP antara lain : - ( 1) BWP Batu an klasifikasi zona linc!ung an tara lain : - a. Perlindungan Kawasan dibawahnya (PB); - b. Perlinc!ungan Setempat ( PS ); - c. Ruang Terbuka Hijau ( RTH ). - (2) BWP Rubaru klasifikasi zona linclung antara lain : - a. Perlindungan Setempat ( PS); - b. Ruang Terbuka Hijau ( RTH ). - (3) BWP Manding klasifikasi zona lindung antara lain : - a. Perlindungan Setempat (PS); - b. Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) . - (4) BWP Batuan klasifikasi zona budi daya antara lain : - a. Perumahan (R); - b. Perdagangan dan Jasa (K); - c. Perkantoran (KT); - cl. Industri (I); - e. Sarana Pelayanan Umum (SPU); - f. Peruntukan lainnya. - (5) BWP Rubaru klasifikasi zona budi daya antara lain : - a. Perumahan (R); - b. Perdagangan dan Jasa (K); - c. Perkantoran (KT); - d. Industri (I); - e. Sarana Pelayanan Umum (SPU); - f. · Peruntukan lainnya. - (6) BWP Manding klasifikasi zona budi daya antara lain : - a. Perumahan(R); - b. Perdagangan dan Jasa(K); - c. Perkantoran(KT); - d. Industri (I); - e. Sarana Pelayanan Umum (SPU); - f. Peruntukan lainnya. ## Pasal 13 Rencana Pola Ruang - ( 1) Ren can a pol a ruang terdiri atas: - a. zona lindung; dan - b. zona budidaya. - (2) Rencana Pembagian Sub BWP dan Blok berdasarkan : - a. morfologi wilayah perencanaan; - b. keserasian dan keterpaduan fungsi wilayah perencanaan; - c. Jangkauan ·.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b.Rencana pola ruang RDTR BWP Rubaru digambarkan dala:m peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c.Rencana pola ruang RDTR BWP Mantling digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ..
- (4) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupa~an peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Keenam Zona Lindung

Paragraf 1

## Pasal 14

Zona lindung seluas 4,59 ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:

a. zona perlindungan dibawahnya (PB);

b.\_ zona perlindungan setempat(PS);

- c. zona RTH Kata (RTH);

Paragraf 2 Zona Perlindungan dibawahnya

## Pasal 15

- (1) Zona yang memberikan perlindungan seluas 0,8 ha terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yakni subzona resapail air yang terdapat diblok Al.

## Paragraf 3 Zona Perlindungan Setempat

## Pasal 16

- (1) Zona perlindungan setempat seluas 1, 1 ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
- a. subzona sempadan sungai;
- b. sub zona sempadan mata air.
- (2) Untuk mendukung konservasi lingkungan di bantaran Sungai dan mata air diantaranya:
5. a . pelestarian sempadan Sungai Anjuk dan Sungai Saroka
- b. perlindungan dan pengendalian sempadan Sungai Anjuk dan Sungai Saroka
7. c . pembangunan pengaman pada badan Sungai Anjuk dan Sungai Saroka yang rawan longsor;
- d. pemanfaatan sempadan Sungai sebagai ruang terbuka hijau;
- e. pekanisme disinsentif pada bangunan yang terlanjur berada pada sempadan Sungai;
- f. perlindungan kualitas air pada zona sumber mata air.
- (3) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdapat di blok A2 pada Desa Batuan.
- (4) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) huruf a terdapat di blok B 1 dan B4 Desa Rubaru.
- (5) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdapat di blok C3 Desa Manding Daya dan C2 Manding Timur.
- (6) Subzona sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdapat di blok A2 pada Desa Batuan.
- (7) Subzona sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat ( 1) huruf b terdapat di blok B 1 pada Desa Rubaru.

## Paragraf 4 Zona RTH Kota

## Pasal 17

- (1) Zona RTH kota seluas 2,69 ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas :
2. a . subzona pemakaman eksisting;
- b. subzona rencana taman kota dan hutan kota;
- c. subzona taman RT dan taman RW;
5. d . subzona lapangan olah raga.
- (2) Sub zona pemakaman eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat disemua blok di masing-masing BWP.
- (3) Sub zona pengembangan RTH taman dan hutan kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di blok Al, A2, Bl,C2.
- (4) Sub zona pengembangan taman RT dan RW, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdapat semua blok.
- (5) Sub zona pengembangan lapangan olah raga, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf dterdapat di blok B3, C2 dan C3.

## Bagian Ketujuh Zona Budidaya

Paragraf 1

## Pasal 18

Zona budi daya seluas 2008,67 ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona perumahan;
- b. zona perdagangan dan jasa;
- c. zona perkantoran;
- d. zona industri;
- e. zona sarana pelayanan umum;
- f. • zona peruntukan lainnya.
- g. g.zona peruntukan Khusus.

## Paragraf 2 Zona Perumahan

## •Pasal 19

- (1) Rencana Zona perumahan (R) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 huruf a seluas 829,77 ( Delapan ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh ) hektar.
- (2) Rencana zona perumahan atau (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R2);
- b. Sub zona perumahan kepadatan sedang (R3); dan
- c. Sub zona perumahan kepadatan rendah (R4).
- (3) Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R2) sebagaimana dimaksud pac:Ia ayat (2) huruf a terdapat di blok Al, blok A2, blok Bl, blok B2, berupa rumah tunggal, kopel, deret yang pada umumnya berupa rumah menengah, sederhana dan rumah kampung.
- (4) Sub zona perumahan kepadatan sedang (R3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bterdapat di blok Al, blok A2, qlok A3, blok Bl, blok B2, blok Cl, blok C2, blok C3, yang memiliki kepadatan bangunan 40100 rumah/hektarberupa rumah menengah dan rumah deret
- (5) Sub zona perumahan kepadatan rendah (R4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cterdapat di blok Al, blok A2, blok A3, blok Bl, blok B2, blok B3, blok B4 blok Cl, blok C2, blok C3berupa rumah sederhana dan rumah tunggal ( rumah kampung ).

------------------------------

## Paragraf 3 Zona Perdagangan dan Jasa

## Pasal 20

- (1) Rencana Zona perdagangan dan jasa atau (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas 7,59 {tujuh koma lima sembilan) hektar meliputi: ·
- a. Sub Perdagangan dan jasa tunggal (K-1}; dan
3. b .. Sub Perdagangan dan jasa deret (K-3).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di blok Al berupa pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkari dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b terdapat di Blok Al, Blok A2, Blok Cl dan Blok Bl, berupa rurnah makan/restoran, penginapan/losmen, pertokoan.

## Paragraf4

## Zona Perkantoran

## Pasal 21

- (1) Rencana Zona perkantoran atau · {KT} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c · benipa zona perkantoranseluas 5,94 (lima koma sembilan empat) hektar meliputi:
- a. Subzona Perkantoran Pemerintah (KT-1); dan
- b. Subzona Perkantoran Swasta (KT-2).
- (2) Sub zona perkantoran pemerintah sebagimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdapat di blok Al, blok A2, blok A3, blok Bl, blok B2, blok Cl, blok C2 berupa kantor kecamatan, kantor puskesmas dan kantor polsek; .
- (3) Sub zona perkantoran swasta sebagimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdapat di blok Al, blok A2, blok Bl, blok B2, blok Cl, blok C2 berupa kantor kontraktor, kantor yayasan, kantor yayasandan kantor lainnya sesuai dengan arahan pengembangan.

## Paragraf 5 Zona Industri

## Pasal 22

- (1) Rencana Zona Industri atau (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d seluas 5,56 (lima koma lima puluh enam) adalah zona industri kecil yang terdapat di blok A 1, blok A2 berupa industri pergudangan rokok, Keripik dan industri keripik , blok C 1 dan C2 ( industri keripik singkong ).
- (2) Strategi pengembangan zona industri atau (I) adalah :
- a. pengembangan zona industri di BWP Kota Sumenep diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 10 %·dari luas lahan;
- b. pengelolaan air limbah untuk zona industri yang berada dekat dengan daerah perdagangan wajib menggunakan IPAL komunal, sedangkan;
- c. untuk zona industri yang berdiri sendiri wajib menggunakan IPAL secara individu;
- d. tidak menggunakan lahan pertanian subur dan produktif, khususnya lahan pertanian beririgasi teknis. Lokasi kegiata n industri diarahkan pada lahan kering, kurang subur, dan mempunyai produktivitas rendah.

## Paragraf 6

## Zona Sarana Pelayanan Umum

## Pasal 23

- (1) Rencana Zona S rana Pelayanan Umum atau (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e seluas 10 ,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) hektar terdiri atas:
- a. Sub Zona sara na pendidikan (SPU-1) ;
- b. Sub Zona sarana transportasi (SPU-2);
4. c . Sub Zona sarana kesehatan (SPU-3);
- d. Sub Zona sarana olahraga (SPU-4);
- e. Sub Zona sosial budaya; dan (SPU-5); dan
- f. Sub Zona peribadatan (SPU-6) .
- (2) Subzona sarana pendidikan seluas 7,26 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdapat di blokAl, blok A2, blok A3, blok B1,blok B2 blok C 1 C2 dan C3 berupa gedung SMP dan Universitas dan TK. Sedangkan blok B 1 dan B2 akan ditambah prasarana pendidikan Sekolah Dasar.
- (3) Subzona transportasi seluas 0,45 ha sebagaimana· dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di blok blok A2, A3, blok B 1, blok C2 berupa pengembangan sub terminal dan area perparkiran.
- (4) Subzona sarana kesehatan seluas 0,5 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cterclapat di blokA2, blok A3, blok B 1, b lok B2, blok C2 berupa pengembangan puskesmas pembantu dan posyandu.
- (5) Subzona sarana sarana olah raga seluas 0,5 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dterdapat di blok Al, blok A2, blok A3 berupa kegiatan lapangan/ gedung olah raga.
- (6) Subzona sarana sosial budayaseluas 0,3 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdapat di blok A2 berupa kegiatan gedung pertemuan/balai warga.

- (7) ubzona sarana peribadaLan seluas 1,27 h a ebagaimana dimaksucl pada aytH (2) huruf f terdapat d i blok A 1, blok A2 , blok A3 , blok 81 , blok 82 , blok Cl, blok C2 clan blok C3 berupa pengembangan masjid, mushol;:1, d ·tn a tau gcrcja.

## Paragraf 7 Zona Peruntukan Lainnya

## Pasal 24

- (I) Rcnca nc1 Zona Perun ukan Lainnva ata u (PL) di 8 agian il a ·ah Pnkotc1an Balu an, Rubaru dan Mandingscbagaimana dimaksud dalam Pas, I 18 huruf r seluas 1148,89 (seribu sera tus empaL puluh delapan komn clclapan puluh sembilan) hcktar, mclipuLi a ntara la i n :
- a. ka\,·asan pen ar:. ian ;
- b. kawc1san ,\_visata ;
- c . ka\,·asa1 pertambangan
- (2) Zon ,1 Per anian cluas 1.14 ,89 h a sebagaimana dirnaksud pad a ayal ( 1) huru f a tcrclapat di blok Al , blok A2, blok A3, b lo 81,blok 8 2 , blok B 3, b lok 8--t, blok 85 blo, C 1, blok C2, blok C3.
- ('.1 ) Zone, Pcrrnnic1n m cl·pu i
- a. Subzona pc rtan in n lahan basah;
- IJ . Subzuna pe rta1 ian lahan k eri ng.
- (3) Subzona per anian l a h a n basah sebagaim ana dimaksucl pacla ayat (3) huruf ct terclapat di blok A 1, blok A2 , blok b lok C2.
- (4) 'ub zona pc r Lan ian l ahan k erin g sebaga imana dim ksud pada ayat (3) huruf b Lcrclc1pat di biol A 1, blok 81, blok C2.
- (5) Zona Pnri\\'isma scluus 0,56 ha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ci~c1l (1) huruf bterdapaL di bl ok A2.
- (6 ) Zona Pcnambangan rakya seluc.1s I ha ebagaiman a dimaksucl dalam Pasa l 24 Ry~H ( l ) h ·ruf bterclapal d i b lok A2 clan blok 82 .

## Pasal 25

## Mempertahankan Lahan Pertanian

- ( l) Upaycl untuk m endukung clan mcmperkuat kegiaw.n pen an1an sebaga i po1cnsi ckonomi unggu lan , diantaranya :
- ct. rnempenahankan pertan i;.in lahan bas,- 1h sawah 1riga 1;
- b. memper ahankcin pcrta11ian lahan k cring;
- c. peningka an irigasi pada per anian basah clan k ering;
- d . perlind rngan, pengm\·asan clan pcngendRliRn awah irigasi tekni s.
- (2) Arnhan pengclolaan sawah di BWP BaLuan, Rubaru dan Manding adalah :
- a. sa \\·ah lX'ri ri gasi L eknis luasannya h arus dip rtahank a n ;
- b. pcrubahan fungsi sawah 1ni hanya diizinkan pada k awasan perkowan dcngan peru bahan maksirnal 15 (lima be as) % dan sebclum dilakukan perubc1han alau alih fun gsi harus sudah clil a kukc Hl peningkaLan fungsi iri gasi sclc n gah te knis mau scderharw mcnjadi Lekni ~ t i 0 ak ali lu a s sa wah yang ak a n dia lih rungsika n clahm pclayanan daerah irigasi pada BWP lainnya.

## Paragraf 8 Zona Peruntukan Khusus

## Pasal 26

- ( l ). Zona 1-.:.husu . . ebagai m ana climaksud clal am Pasal 18 h un.1f g bcrupa Zona Tcmp,H Pcmtuangan Akhir ( TPA )scluas 5 ha;
- (.?) Zona h:.husus sebagaim8.11a clin,aksucl clalam Pasal 26 aya t (1) lerdapal di blok A3.

## BAB IV

## RENCANA JARINGAN PRASARANA

## Bagian Kesa tu Umum

## Pasal 27

- (I) Rcncana jarin°an prasa rana Lcrdiri alas:
- L. Rencana Pengembangan Jaringan Pcrocrakan;
- b. Rcncana Pengembangan J21ringan Encrgi/ 1-(e]i Lrik,in;
- c. Rencana Pengembangan Jaringan Tclckomunikasi;
- cl l&lt;cnurnn Pcnge&gt;mbangan ,Jar-ingan Air M inum;
- c. Rcncanc1 Pen gem:xrngan Jaringan Drainc:ise;
- f. l~c-i-1 ca1rn Pcngc bangan ,Jaringan air Limbah;dan
- g. Rcncana Pen°em• "Jangan pcrsampahan.
- (2) Rcncana jaringan prasarana digambarkan dalam pcLa dengan tingkaL ketclilian 1 : 5.000 sebagaimana tl-r&lt; ·c1111um dal,1rn L , imp1r;1n II yang m 'ru p a lrnn bagian i:idak tcrpisahkan dari Peraturan Daer a h ini .

## Bagian Kedua

## Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

## Pasal 28

Renc:an,1 Pengembangan J a rin gan Pergerakan sebagaim ana dirnaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- ,t. ,h1 rin ga n \_ jnl8n a n eri ;
- b. ,J;1ringa11 \_jalan kolekro1·:
- c. ,J;1 r i ngan \_j,li;:rn lokal;
- cl. ,Jci ri n ga n \_iclian l ing: -&lt;1..m ga n ;
- c. ,Jalu r m ocl a transpo tasi umum ;
- L Jalur pejalan k a ki .

## Pasal 29

- ( l) Pcngembungan jarin1::,an jala n ar eri scb agaimana d im a ksud dalam Pasal 28 hur1..1f a melipuLi J ar in °an jalan ar cri sckundcr;
- (2) Pcngernbctngan jaringan j a la n a rteri sekunder meli pu t i: J I. Gung 0 u ng, JI. Cunggung Li n gkar II, JI. As n tinggi - Malanair

## Pasal 30

- ( 1) Pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi Jaringan jalan kolektor primer.
- (2) Pengembangan jaringan Jalan kolektor primer meliputi : JI. Lingkar Kota II. ,JI. Giring-Tenonan, JI. Manding- Barisan, JI. Rubaru -Ambunten.

## Pasal 31

- (1) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi : a. Jaringan jalan lokal primer; b. Jaringan jalan local sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan jalan lokal primer meliputi : Ruas JI. Rubaru Prancak, JI. Banasare Rubaru , JI. Matanair - Rubaru, Jl. Jl. Gelugur Matanair, Jl. Batuan I sendii;I, Jl. Gelugur Sendir, JI. Rubaru Kalebbengan, JI. Rubaru Mandala, Jl. Banasare Rubaru.
- (3) Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder meliputi ruas jalan JI. Kamp. Sageren Batuan, Jl. Sebelah PLN Os. Batuan, Jl.Rubaru Ellak Laok, JI. Mantling laok Manding daya.

## Pasal 32

- (I) Pcngembangan jar:ngan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi Jaringan jalan lingkungan sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan jalan lingkungan sekunder meliputi ruas jalan 37,6 + 1,3 + 34 km dan lcbar 0,5-2 m., terdapat di dalam kawasan perurnahan di semua BWP.

## Pasal 33

- ( 1) Pengembrmgan jalur moda transportasi um urn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf emeliputi :
- a. Rutc dari Sumenep Lenteng- Ganding- Guluk - Prenduan;
- b. Rute dari Sumenep Lenteng Ganding (perkotaan Batuan);
- c. Rute dari Sumenep Rubaru Ambuten (perkotaan Rubaru);
- cl. Rute dari Sumenep Manding Dasuk Ambuten Pasongsongan (perkotaan Manding).
- (2) Penyecliaan prasarana terminal guna mendukung pelayanan transportasi umum di BWP Batuan diadakan penambahan jalur khusus angkutan urnurn yang juga berlaku untuk becak dan angkutan pedesaan.
- (3) Penyedian prasarana parkir, halte guna mendukung kenyamanan kendaraan motor dan pengguna transportasi akan disediakan di blok A 1 dan blok A2 sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 34

Pengembangan jalur pejalan kaki ~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f yakni akan diadakan pada :

- a. berada di Koridor JI. Raya Lenteng blok A2;
- b. berada di Koridor JI. Trunojoyo blok A 1;
- c. berada di Koridor JI. Raya Rubaru blok Bl dan B2;
- d. bcrada di Koridor JI. Raya Manding blok C 1.

## Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

## Pasal 35

- ( 1) Pcn°embangan Jaringan Energi/ Kelistrikan ebagaimana dimaksud clalam Pc1s8l 27 huruf b, rnelipu 1:
- a. \_jarin£2,an clisLribusi 1ximer:
- h. \_jc11•ingan di$ ribusi sckunclc r.
- (2) Pcngcmbcrngan jari11gan c.!isLribusi primer seb·lgaimana d imaksud paclc1 ciyat (l) huruf a aclalah SUTT terdapat diblok A2 .
- (3) Pen°embangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huru f b adalah menyalurkan tekanan r endah ke k onsumen LerdapaL s mua blok.
- (4) Demi opLimali sasi jaringan li sLrik dan kon Lin ui Las p elayan a n, m a l&lt;a pad a lokasi LcncnLu dibuat dcngan sirkuit ganda. H al i n i d i l 8k ukc1n t.rnLuk menghindari Lerj adin)·a pemadarnan total.

## Bagian Keempat

## Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 36

- (1) !&gt;engcmbangan ,Jaringc1n Lelekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam P,i s,li 27 huruf c ,·akni di semw- 1 blok yang terdiri d ari r en can a:
2. ;\_t. pet gcmbangan infrastruktur dasar telekomu nikasi;
- b. pcnn:diaan dis r ibusi jarinoan inLern eL; ( semua b lok );
- c. pen&gt;:ediaan lahan sekiLar BT S ( blok A2, blok B 2d a n blokC2 )
- cl. pcn&gt;'cd iaan j a rin gan scrat optik ( blok l , blok B 1 clan b lo k Cl).

## Bagian Kelima

## Rencana Pengembangan Jaringan Air Minurn

## Pasal 37

- (1) Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf cl L erdiri atas:
2. ,1. sistcm p -nyediaan air minum wila&gt;·ah kabupa ten;
- b. bangunan pen garnbil air b,1ku;
4. c pip, Lransmisi air bc1ku clan instcllasi procluk- i;
5. d . p ip,1 u1 iL clistribusi hingga pcrsi l ;
- c. b·tngunan penunjang clan bangunan pclcngkap bak penc1mpung.
- (2) Pengembangan sis em pcnyediaan air minum yang ud h ad a jarin°an PDAM terclclDa cli blok Al, Blok A2, Blok B 1, Blok 82, 8 3, Blok C 1 dan blok C3 .
- (3) Pcngcmb;:rn ga.n bangunan pengambil a ir baku d ngan men r a pkan sumu,· res;1pa.n tcrdapaL diblok blok 8 3, blok 84 dan blok C2.
9. ("+) Pengcmbc111gan pipa un.1r clisLribusi hingga p rsil LerdapaL di blok /\1, IJ!ok A2, blok Bl , blok B2, blc k C 1 clan b lok C3.

\_I

## Bagian Keenam Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

## Pasal 38

- ( 1) Pcnaembang' n Jaringan Drainase sebagaimana dimaksucl dalam Pa, al 27 In. 1·uf c erclir i a a.·
- a. si sLcm \_j~1ringc1.n drnin o. se y ~1ng bc rfun gsi u nLuk men cega h g n a ngan ;
- b. rencc1n;::i k ebuiuhan sis em jaringan drainase p rimer;
- c . ren can a kcbuLuhan sislem jarin gan drainase s kunder.
- (2) Rcncana k cbu uhan i s c m jaringan drainase primer clil akukan di blok /\ l, blok A2 , blok B 1, blok Cl.
- (J) l~cnca n a kcbutuhan sisccm jaringan drairn-1.se sekunder dilakukan di blok A3, blok B2 , 8 3 , B4 , blok C2 dan C3 .

## Bagian Ketujuh Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

## Pasal 39

- ( 1) Rcnc'rn a Pengembangan Jarinann Air Lim bah seba 0 aimana dimaksud cla lam Pasal 27 huruf f yakni sis em pembuangan air limbah terpusal (MCI, l,omum1l) di blok C2.
- (.2) Rcncana Pcngembangan ,Jaringan Air Lirnbah sebagaimana climaksucl dalam Pas,il 2 7 huru:f :,·akni sisLcm p cmbuang;:m ai r limbah seLem pot (011 s ir e) d i b lokA3, b lok 82 , blok Cl.
- (J) Rcncana r cngembangan Jaringan Limbah un uk industri sebagaimana climaksucl clalam Pasal 27 h urur f yc1k ni sist m pcmbuangan limbah seternpat cl i b lok A 1, A2 , bl ok C 1 dan C2 k a rena industri k cil ( indu Lri rumah Langga ).

## Bagian Kedelapan Rencana Pengembangan Persampahan

## Pasal 40

- ( 1) Rcnccrna pcn°embangan prasarana l ain nya sebagaimana dimaksud cla lam Pasal 27 huruf g scpeni pcnyccl iaan fasilitas TP (Tcmpst Pcm1 Juc1.ng,1n ~ e111c n1 c1. ra) pc1 cla blok A?. , blok A2 , blok B 1, blok B2 blok C2. pc11:,·ccliaan Lempa sampah umum di semu a blok dnn TPST (TempaL Pcmbuangan , en en Lara Tcrpciclu) di blok C3 scrta pemeliharaan sena pen ingka ;,111 kualiws TPA di blok A3 .
- (2) Pengclolaan sampah scbagai upaya recluksi d an pengolahan sampRh clilaksc1.nakan sccara Ler pa.du sejak di TPS sampai TPA d engan berba, is masyarakn dengan adanya arisa n sampah .

## BAB V

## PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

## Pasal 41

- ( 1) Sub BWP Batuan yang di priori task.an pcnangan an nya Lcrdiri alas : a . ubB l;
- b . S· ul BWl 1 B t1...1 n te 1 -d iri d ri B lok Al d n A2.

- (2) Sub B P Rubaru yang diprioritaskan penangan nn a L rdiri a tas: a. 'ub BWP l ;
- b. Sub B 1 Rubaru t crd ir i dari Blok Bl d a n B2).
- (3) 'ub BWP Manding "ang diprioriLaskan penanganan n a terdiri atas :
- a. Sub BWP '2;
- b. Sub BW 2 and ing terdiri dari Blok C l .

## Pasal 42

- 11) Rcncc1na penanganan .--ub BWP 1,o a Bmuan, Rubaru dan Manding clilc.1kukan n elalui pcmbangunan clan perbaika n prasarana dan sarana bc.iruscperti clisemua blok.
- (2) Rencana pcnanganan Sub BWP Kota Batuan, Rubaru dan Manding dilakukan melalui pelestarian / pcrlindungan kawasan perlindungan Lerhadap kawasan bawahannya seperti di blok A2.

## Pasal 43

- ( I) l~cncana P netapan Sub B\ P Ba uan ang clip ri ori askan pcnanganannya cligambarkan clalam peta dengan tingkn t ketelitian l : 5 .000 sebagaimana Lercantum dalam Lampinn Ill. I yang m erupakan bagian tid ak t rpisahkan dari Pera uran Dacrah ini .
- (2) Rcncana Penetapan ub BWP anding a n g cl ipri o rilaskan pcnangan8nn\_va digambarkan dahrn peta denga.n Lingkc1L keLelitian I ::i.000 scbag· imana Lercc1mum d;:i!am L.1 1.11)1r,111 111. .2 yang merupakcrn bag1c1n 1icl.1k te rp i ·c1hka11 clc1 ri Per,1tura1 Dacra.h ini.
- (-1) l~cncc.1nc1 Penctapan Sub B P Rubaru yang diprioritaskan pcnangan~rnnya digambarkan dalarn peta den°an Lingkat ketelitian l : 5.000 sebagaimana tercantum de lam Lampin.111 111.3 yang m erupakan lx.1gia n tid ak t rpisahkan dari Peraturan Da.erah ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

## Pasal 44

- ( 1) Kctentuan pcmanfaatan ruang BWP Ba tuan, Rubaru dan Mancling mc-r1.1pc1 k c1n acuan dalam rncwujudkan ren cana pola ruang dan rencana ja ringci n prasarana sesucti cl ngan RDTR BWP BaLuan, Rubaru dan Mancling T,1hu n 20 I 5-2035.
- (.2) 1-::nenLuan pernanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayaL (I) lC'rciiri a ta ·:
- ct. program pcmanfaatan ruang orioritas di BWP;
- b. lokasi;
- c. surnber pcnclanaan;
- d . inswnsi pelnksan a; dan
- c. \\•akLu clc1n Lahapa n pclaksa n aan.

## Pasal 45

Progrnm pcn\'L1judan r e n can a pola ruan g di BWP ebagai m ana dimaksucl clalam Pa al 4 ayat (2) huruf a m lipuli :

- a. Progr· m pcrwujuclan ren 'an a pola rua ng di BWP; da n
- b. Pro 0 rctrn perwujudan ren a na j rin gan pra ·aran a d i BWP.

- c. Program p("nvujudan p neLapan Sub BWP yang dipriorita kan penangan·1nnya.

## Pasal 46

Lok8 si pemanfaaLan ruang seba 0 aimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b Lcr-dapa d i blok clalam sub BWP.

## Pasal 47

Sumbcr penclan aan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 aya (2) huruf c bcrasal cl a ri :

- c.l. Angg21ran Pcndapa tan dan Bclanja Dae rah (A PB D) kabu paten / kota dan APBD Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasion al (APB );
- b. surnbcr luin yanu sah sesuai clen ga n kctenlua n p r aturan perundan g› undangan seperti ·wasLa dan atau rnasyarak a t.

## Pasal 48

lnswnsi pelsksa na sebagaimana dimaksud dalam Pa a l 44 ayaL (2) huruf cl Lerdiri au.ts:

- a . pcmerin c-ih ;
- b. p 'merintah provinsi;
- c . p ·merinLah kabupaten; dan
- cl. mas 1 araka t;
- c. swasta.

## Pasal 49

Wal-CLu pclaksa naa n sebagaima na dimaksud clalam Pas I 44 ayat (2) h u ruf e t e rcliri atns 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam rnene Lapkan prioritas pembangunan pacla wilayah perencanaan RDTRBWP Batuan, Rubaru clan a nding T ahun 20 15-2035 yang m eliputi:

- c:1. L,tha p p nama pada perioclc La hun 2015-2019;
- b. c.iho. p kcclu a pad a p c r iocl e tah u n 2020-2024;
- c. Li.ilrn p kCLiga pada pe ri oclc tahun 2025 -2029;
- cl. rnh8p kccmpnt pada pcriode Lahun 2030-2035.

## Paragraf 1 Bagian Kesatu Perwujudan Zona Lindung

## Pasal 50

- ( I ) Pcrwujuclan zona lindung B\V P Bat uan, me lalui rencana dan program ·cbaaai bc ri kut:
1. Peng mbangan zona perlindungan terhadap kawc1san b awah ann u:
- 8 . pcnccgahan penebangan hulan kota;
- b. pcngola h a r t anah secara Leknis;
- c. pcrccpaLan rchabiliLasi lahan yan mcngalarni k eru sakan .
2. r cngcmbangan zona perlindung n ctempat:
- a . pc! La rian sempadan sungai;
- b. p rlinclun a n clan pengend a li a n sempo cl a n unga1;
- c . p crnbangunan pengam a n padn b adan su n gai yan g rawan longsor ;

- cl . pemanfaatan sempadan sunga1 scbagai ru ang lerbuka h ijau;
- e. mekani m e d i sinse ntif pada bangunan yan g tcrlanjur bcrada pada sempadan sungai; .
- f. perlindungan kuali as air pada zona sumber mata an.
3. P ngembangan zona ruang terbuka hijau (RTH)
- a. penoembanaan RTH aman dan hutan kota;
- b. penaem bangan area pemakaman.
- (2) P 'r\\'ujudan zona lindung BWP Ruba ru , melalui ren can a dan program sebagai beriku t:
1. Pengembangan zona perlindungan setempal :
- c1. pelestarian seki a r mata air;
- b. perlindun gan dc1.n pcngendalic=i.n sempc:.1dan ma a a i r.
2. i'cnt2;emlxrngcm zom, Ruang Tl·rbuka Hi\_jnu (RTH)
- ,1. pemb;1ngunan Lapa11g;\_1n Olah Raga;
- b. pengcmbangan RTH tiap RT dan RW.
- (3) Pern·ujudan zon a linclung BWP Manding, melalui renca n a dan program sebagai be rikut:
1. Pengembangan zona perlindungan seLempat :
- d. pcrlir dungan clan pcnuenclalian sempadan sungai;
- b . pembangunan pengaman (plengsenaan) pada badan sunga1 yana ra\,·an lon gsor ;
- c . peman faatan sempadan sungai sebagai ru ng terbuka hijau;
- ci . penana m an po hon pacla s mpadan sungai;
- e. mekanism e d isi n sc nti f pacla bangunan ang terlanjur berada paciR sc m paclan sungai;
- r pemb ngunan jalan inspeksi
2. I cngemhangan zona RTH :
- ,, . pen ge m bangan RTH peka rangan;
- b. pengembangan RTH aman dan hutan kota;
- c. pengembc=i.n°an RTH jalur hijau jalan;
- cl. rengembangc n RTH fungsi tenentu.

## Bagian Kedua Perwujudan Zona Budidaya

## Pasal 51

- ( l) Pcnn1juclan z na budidaya BWP Ba Lua 11 , me la lu i r en ca n a clan program .'e ba~ai berikut:
- l. Zona Per umahan:
- a. pcmbangunan perumahan-perum ahan baru sesu ai k butuhan dan pcrtam bahan jumlah penduduk;
- IJ . peningkn an penycdic1an sara na umum dan sar ana sosial di lingkung,- rn hunian.
- 1 Zona Perclc1g;:1 ngan clan ,Jasa:
- a. pemlxingunan pasar urnum / Lracl ision~ll ;
- b. pcngem!Jangan zona perdag&lt;1.ngan cl an jasa skala kecamatan;
- c. pcngembangan perdagangan dan j asa skala lingkungan.
3. Zona PerkanLoran:
- Pen gem b, ngan pe rkan LO ran .
4. Zon a Incl usu-i:
- n. peng m n ngan industri rumah Lanaga;
- b. pcningkn an aksesibilitas zona inclustri;
- c. pengclol a n limbah industr.i .secara komu, al.

5. Zona Sarana Pelayanan Umum:
2. a . pembangunan sarana pendidikan baru berupa SMU;
- b. pengembangan sarana pendidikan perguruan tinggi Universitas Wiraraja ;
- c. pengembangan pendidikan unggulan skala kota dan regional;
5. d . pena mbahan sarana kesehatan berupa Puskesmas Pembantu;
- e. pembangunan sarana peribadatan gereja.
7. 6 . Pengembangan zona peruntukan lainnya:
- a. mempertahankan pertanian lahan basah sawah irigasi;
- b. mempertahankan pertanian lahan kering;
- c. peningkatan irigasi pada perta nian basah dan kering;
11. d . perlindungan, pengawasa n da n pengendalian sawah irigasi teknis;
- e. pengembangan pariwisata alam berupa sempadan Sungai Anjuk dan Sungai Saroka.
- (2) Perwujudan zona budidaya BWP Rubaru, melalui rencana dan program sebagai berikut:
1. Zona Perumahan:
- a. pembangunan perumahan-perumahan baru sesuai kebutuhan dan perta mbahan jumlah penduduk;
- b. peningkatan penyediaan sarana umum dan sarana sosial di lingkungan hunian.
2. Zona Perdagangan dan J asa:
18. a . pembangunan pasar induk untuk mendukung sektor agropolitan;
- b. pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kecamatan ;
- c. pengembangan perdagangan dan jasa skala lingkungan.
3. Zona Perka ntoran:
22. Pengembangan perkantoran .
4. Zona Sarana Pelayana n Umum:
24. a . pengembangan pendidikan unggulan skala kota dan regional;
- b. p embangunan sarana pendidikan TK;
- c. p e mbangunan sarana peribadatan gereja.
5. Pengembangan zona peruntukan lainnya :
- a. m empertahanka n pertania n lahan kering;
- b. peningkatan irigasi pada pertanian kering;
- c. perlindungan, pengawasan da n pengendalian sawah irigasi teknis.
- (3) Perwujudan zona budidaya BWP Manding, melalui renca na dan program sebagai berikut:
1. Zona Perumahan
- a. pembangunan perumahan-perumahan baru sesuai kebutuhan dan pertambahan jumlah penduduk;
- b. peningkatan penyediaan sarana umum dan sarana sosial di li n gkungan hunian.
35. 2 . Zona Perdagangan dan Jasa
- a. pembangunan pasar umum/tradisional;
- b. pengembangan pasar hewan dan rumah potong hewan;
- c. pengembangan perdagangan dan jasa skala lingkungan.
3. Zona Perkantoran
40. Pembangunan dan pengembangan perkantoran.
4. Zon a lndustri
- a. pengembangan industri rumah tangga;
- b. peningkatan aksesibilitas zona industry;
- c. pengelolaan limba h industri secara komunal. .
5. Zon a Sarana Pelayanan Umum
- a. pembangunan sarana pendidikan baru sesuai kebutuhan dan skala pelayanannya;

- b. pcngcmbangan pendidikan unggulan skala kota d an regional;
- c. pet ingk atan kua liLas pc layanan k eseh aLan;
- cl. pcmbangunan saran.a peribadatan sesu ai k ebutuh an dan kala pelayana n nya.
4. 6 . Pengem bc n an zo na peru n L ukan lainnya:
5. a . m m p n ahan kan lah an per lanian pa ngan d an p l a wij ;
- b. Peningk a n i ri gasi p ada la h a n perta n ia n p a nga n be rk ·lanju L a n ;
- c. Pc&gt;rlind naan, penga\\·a,an dan pengcndalia n sa\.vah irigasi Lek n is.

## Paragraf 3 Bagian Ketiga

## Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

## Pasal 52

- ( l) Prngram pcrn·ujudan \_jari ngan prnsarana B P Ba tu n ebagai b r i kul:
1. Pcr\\'ujud,111. si stem jari ngr1n perge rakan :
- a. pcncrnpan ru ngsi \_jalan;
- b. pernb ngun an jar ingan jalan baru;
- c. pengcmban°an jalur pejalan kaki;
- cl. peningka an k ualita cl an ki n erj a te rm in c I.
- .2. Pcrwujuclan si tern jaringan cncr 0 i/ k el isLr ikan:
- a. pcnv ciiaan jaringa n listrik pad a wil ay c h p emba n gu n n baru;
- b. pembangu nan gardu/ ravo b ru se uc1. 1 ci cngan Lin °kat kcbu tuhan.
- 3 . Pcrwujucla n sistcm jar in aan elc k o munikasi:
- a. peningk atan cl istr ibu si jar in gan telcpo n ;
- b . pc n gc mbanga1 BTS terpadu;
- c. pcngcndalian lahan seki tar BT S .
- . PcnH1 juclan sis em jaringan air minu m :
- n. perlinciungan Le rh adap sumber-sumber m aLa air;
- b. pengcrnbangan jaringan perpi paan ;
- c . pt::ningkaLan pclayanan Pl)A
- S. PcT\\•ujuclan sistcm \_jaringan clrain -:1.se:
- a. pcrbnikan / normalisasi sa lu ran s cara bcr kala;
- b. pC'mbangunan salurnn cl rctinase baru .
6. Pcrn·u\_judan si em j ari ng::rn air limbah: Pcmbuangan limbah dengan i Lem onsire dilakuka n pad ka\\'a ·an kcpc1dman rendah-. edang.
- i. Pcn,·ujudn n sisl m jarin gan p rasar a n a la in n ya
- a. penyediaan tempat s m p h umum;
- b. pcnycdiaan T PS;
- pcmcliharaan dan peningkatan kuali as TPA . C
- (2) Progra m perwujuclan jar in gan prasaran a GW P Rubaru scbagai b rikuL:
- l. Per\\'ujudan sisLem jarin gan pc rgerak an:
- a. 1 xnctapc1n fur gsi ja lan ;
- b. pembangunan jarinaan j alan baru .
2. Pcrwujudan sisLcm jaringan energi/ k el is ri k an :
- Pcn\_,•ecli - an ja r i1 °an listrik pada "•ilc1~•ah pe m bangu n an baru
- ]. fJcn\•u\_1udan sistcrn janngan l&lt;'lck om u ni kasi
- , 1. pcningk a an distribusi jari n gan telc pon ;
- b. pcngcmbangan GT (c rp;\_1du;
- c. pcng~ndalian lah an sek itar BT .

4. Pe n n 1 judc1n s istcm jaringan air mi nu m
2. c1. pcngcmbanga n jaringan pcrpipaan;
- b. Pcningkatan pcl:::1:,:c.1nnn J .JD,A. .~ .
4. ::-&gt; . Pcr\\'ujudan sis en j,1ringan drainase:
5. Pcrbaikar / no r rnalisasi saluran secara be r kala.
6. Pcrwuj uclan sistem jaringan c1i r lirnbah : Pcmbuangan limbah den gan sistem onsite dila kuka n pad a kawa a n k pada an rendah -sedang.
7. Pcnn1juc!~ n sistcm jaringc1n prasarana lainnya:
8. a pen,·ccliaan Lcmpc.1t sarnpah umurn;
- b. penyc iaan TP '.
- (3) Progra 1 penvujudan jaringan prasarana BWP Mand ing s ba 0 a i berikut:
1. Pc rwl1judan sistem jarin ga n pergerakan :
12. a . pcnctapa n fungsi jalan;
- b. pemcliharaan jaringan jalan di Jalan Raya a n d ing dan jalan ,Jok olc;
- c. peningkaLan jaringan ja lan pada jarin°an jalan lokal sekuncler discLiap SBWP;
- cl. pernbangunan jaringan jalun lingkungan baru d i setiap blok .
16. .2. Pcr\\'ujucfan. is e m jaringan cnc rgi/ kelistrikan :
8. penyccliaan jaringan listrik di wila:,- 1 a h yang belum terlayani di setir1p blok;
- b. pembangunan gardu/travo baru se ua1 dengan tingkat keburuhan .
3. Perwujudan sistem jaringan telckomunikasi:
- u. peningkatan distribusi jaringan tclepon;
- b. pcngcrn bangan BTS terpaclu di b lok C2 cl a n C3;
- c. pengcndc-11ian lahan sekita r BTS.
23. Pcrwujuda n sis cm jaringan air minum:
24. Pcngcmbangan jaringan perpipaandan non perpipaan di seLiap blok.
5. Pc nn.1jud a n sistem jaringan drninase:
- a. pcrbaikan/normnlisasi saluran secara berka la;
- b. pcrnbangunan sc-1luran drai n ase baru ya ng te rin tegritas.
28. PrT,,·ujuc!an sisLcm jc1ringan air limbuh: 6
29. c1. pl'rnhuangan limba h ckngan s1s Lem onsile dilakukan p,1d;1 kc1" c1 san kcpaclatan rendah -scdang;
- b. pembangunan . Ch: komunal di Blok C2;
- c. pcngemb, nga n prasarana pengolahan lim bah induslri , limbah mcdi ', li mbah Bahan Berbahaya Be racun (83) secara. mandiri pa