PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR Lfl:, TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TIPE B KABUPA'fEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR Lfl:, TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TIPE B KABUPA'fEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RcpubliK Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembs:iran Neg12r� REJpUbUlt Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
JBA.18 n KETENTUAN UlViIUM
Pasal 1
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pasal 2
- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Trartsmigrasi Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua Tu gas
Pasal 3
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B mempunyai tu.gas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Syaker dan Energi Sumber Daya Mineral, dan Ketransmigrasian.
Bagian Ketiga Fungsi
Pasal 4
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- a. perumusan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- d. pelayanan administratif dinas; dan
Pasal 5
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan beban kerja yang sedang. :
BAB Ii!
SVSUNAN ORGANISASl
Pasal 6
Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B membawahkan :
- 1) Sekretaris Dinas membawahkan:
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Bidang Penempatan dan Produktivitas membawahkan:
- a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Seksi Penempatan dan Perlindungan Kerja;
- 3) Bidang Syaker dan Energi Sumber Daya Mineral membawahkan:
- c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengupahan;
- b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 4) Bidang Ketransmigrasian membawahkan:
- a. Seksi Penyiapan Permukiman;
- b. Seksi Penempatan dan Transmigrasi;
- c. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Sosial Budaya.
Pasal 7
Bagan struktur orgamsasr Dinas Tenaga Kerj a dan Transmigrasi Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## JBAB IV

## lIJRAIAN TUGAS

Kepala Dinas

## Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang syarat kerja dan energi sumber daya mineral dan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang penempatan dan produktivitas ;
- g. Penyelenggaraan urusan di bidang ketransmigrasian;
- h. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
1. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Sekretaria t

## Pasal 9

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan administrasi umum,

kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Ditia.a;

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.
- d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
- d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpman, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlak.u, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
- e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlak.u, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan rnengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
- h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
1. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;
- j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Negara;
- k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil Negara;
1. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil Negara;
20. m.mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;

- n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
2. o, r:nengkoordinasiktt.n a.bsensi Apc:u·a.tur S!pU Nic,ga:t&gt;tt.;
- p. mengawasi pengarsipan data-data;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;
- r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
- b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;
- d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penenmaan kas dan pengeluaran kas;
- f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur alrun tansi;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

## Bagian Ketiga

Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

## Pasal 10

- ( 1 ) Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud auat ( 1 ) , Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan, dan pengaturan perluasan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri profesional serta pembinaan pengusaha kecil; pelaksanaan pembinaan terhadap pencari kerja, antar kerja, antar daerah, antar lokal dan antar negara yang dilakukan oleh balai AKAN;
- b. pelaksanaan pembinaan perijman, pembatasan penggunaan tenaga kerja asing dan penempatan tenaga kerja pemuda dan perempuan serta penyandang cacat dan lanjut usia;
- c. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- d. pelaksanaan dan pembinaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. penyediaan instruktur I tenaga pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- f. penyusunan program dan sistem pelatihan tenaga kerja di daerah guna meningkatkan efisiensi, relevansi · dan kualitas serta pemerataan dalam pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- g. pengevaluasian dan monitoring lembaga-lembaga pelatihan tenaga kerja;

- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas,
2. J· pelaksanaanpembinaan lembaga kerja sama bipartite dan tripartite;
- i. pelaksanaan pembinaan orgamsasi pekerja dan organisasi pengusaha;
- k. pelaksanaanpersyaratan kerja dan hubungan krja;
5. m.pelaksanaan pembinaan pengawasan norma ketenagakerjaan;
- I. penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;
- n. penyelidikan pelanggaran norma ketenagakerjaan;
- (3) Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja yang memuat: sasaran (uraian, indikator, target) program, kegitan (uraian, indikator kinerja, target) seksi pelatihan kerja dan produktivitas;
- c. menyiapkan bahan kerja;
- b. menyusun rencana anggaran seksi pelatihan kerja dan produktivitas ;
- d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan tugas seksi pelatihan kerja dan produvitas;
- f. merencanakan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- e. merancang promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja dan promosi peningkatan produktivitas;
- g. merencanakan penyiapan assessor akreditasi
- i. merencanakan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi (pbk};
- h. merencanakan pemantauan (surveilance) dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan;
- J. merencanakan pelaksanaan analisi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi;
1. merencanakan penyiapan calon peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- k. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi;
21. m.merencanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- o. merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;
- n. merencanakan penyiapan program pelatihan dan pemagangan;
- p. merencanakan pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten;
- q. menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
- s. melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepala bidang
- r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengkuran produktivitas tingkat kabupaten; dan
- (4) Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja yang memuat: sasaran (uraian, indikator, target) program, kegitan [uraian, indikator kinerja, target) seksi penempatan dan perlindungan tenaga keria:

- b. menyusun rencana anggaran seksi penempatan dan perlindl.-1t1gan tenag'1 kerji:i.�
- d. merencanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. merancang promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- e. merencanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan an.tar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- g. mengklarifikasikan kelengkapan persyaratan penerbitan izin lptks kabupaten;
- f. merencankan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- h. merencanakan promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan diluar hubungan kerja);
1. menganalisa dokumen pengesahan rptka perpanjangan kepada pemberi kerja tka yang tidak mengandungperubahan jabatan, jumlah tka, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;
9. J· merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan rptka perpanjangan;
- (5) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas:
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas,
- a. menyusun rencana kerja yang memuat: sasaran (uraian, indikator, target) program, kegitan (uraian, indikator kinerja, target) seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. menyiapkan bahan kerja;
- b. menyusun rencana anggaran seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- d. merancang kegiatan promosi perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- e. mengelola penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
- f. merencanakan pelaksanaan perantaraan kerja dalam mendorong perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- h. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
1. membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
- J. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

9

Bagian Keempat Bidang Syarat Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral

## Pasal 1 1

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) , Bidang Syarat Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
2. ( 1) Bidang Syarat Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi.serta pernantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang syaker dan energi sumber daya mineral.
- a. menyusun dan merumuskan program kegiatan yang berkaitan dengan hubungan industrial, syaker dan energi sumber daya mineral;
- c. memverifikasi pengesahan peraturan perusahaan {pp) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (pkb);
- b. menyiapkan rencana tindak lanjut dan telaahan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan bidang hubungan industrial, syaker dan energi sumber daya mineral;
- d. mengkoordasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
- f. mengkoordinasikan pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- g. mengkoordinasikan pembentukkan dan pemberian · fasilitas dan/ atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
1. mengkoordinasikan penetapan upah minimum kabupaten (umk)
- h. mengkoordinasikan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial;
- j. menyiapkan kajian dan penerbitan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi;
- k. memberikan laporan pelaksanaan tugas pada pimpinan;
- l. mengevaluasi dan memberikan penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas:

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- a. menganalisa dokumen pengesahan peraturan perusahaan (pp) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (pkb) di kabupaten;
- b. merencanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama
- c. menyiapkan sdm yang memahami ketentuan pengupahan dan fasilitas pembinaan jamsostek;
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitas perumusan pengupahan dan fasilitas pembinaan jamsostek;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok

- kerja, dan penutupan perusahaan;
- g. merencanakan pemberian fasilitas dan atau mediasi terhadap potensi perselisihan diperusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- f. merencanakan pe1nbentukan cla1'l t)�tnben:laya.an lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
- h. merencanakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial;
- (4) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepala bidang.
- a. merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- c. memeriksa bahan evaluasi di pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- b. mengelola pelayanan dibidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- d. menyusun bahan pelaporan pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- f. mengelola pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. mengelola pelayanan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. menyusu.n bahan pelaporan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. memeriksa bahan evaluasi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- J. merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum ketenagakerjaan;
- k. merencanakan penyiapan bahan pelayanan penegakkan hukum ketenagakerjaan;
- m.merencankan penyiapan bahan pelaporan penegakkan hukum ketenagakerjaan.
- I. merencanakan penyiapan bahan evaluasi penegak.kan hukum ketenagakerjaan;
- (5) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas:
- b. melakukan pendataan dan pemetaan sumber daya energi
- a. mengumpulkan, mengolah data dan infonnasi, menginvertarisir permasalahan dan pemecahannya berkaitan dengan tugas;
- c. melakukan pendataan dan pemetaan lokasi yang belum mempunyai jaringan listrik
- e. melakukan penyebarluasan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan energi
- d. melakukan pendataan rumah yang belum berlistrik
- f. melakukan monitoring penyediaan,penyaluran harga bbm dan gas
- g. menyusun rencana kerja dan renacana anggaran seksi pertambangan
- h. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginvertarisir permasalahan dan pemecahannya berkaitan dengan tugas di seksi energi
1. melaksanakan survey, penelitian, pemetaan wilayah pertambangan

- j. melaksanakan invertarisasi wilayah usaha pertaml;JRngan
1. menghitung besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan
- k. mengelola data dan informasi mineral berbasis sistem informasi geologi ( sig )
4. m.menginventarisasi data penambang tanpa izin dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penertiban penambang tanpa izin
- n. melakukan penyebarluasan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pertambangan
- o. melakukan penyebarluasan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan geologi
- q. memantau dan mengendalikan pelaksanaan pengeboran dan pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan oleh masyarakat, badan usaha / swasta
- p. memfasilitasi,menyiapkan database potensi bahan galian mineral logam dan batuan
- r. memproses penerbitan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi
- t. memantau dan mengndli pelaksanaan pengusahaan pemanfaatan langsung pnas bumi
- s. menginventarisasi daerah J kawasan rawan bencana alam geologi
- u. memberikan saran/ pertimbangan kepada pimpinan
13. w.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
- v. membuat dan membagikan rincian tugas kepada bawahan
- x. membuat penilaian SKP bawahan
- z. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas
- y. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugas;

## Bagian kelima Bidang Ketransmigrasian

## Pasal 12

- ( 1) Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis clan supervisr, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketransmigrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) , Bidang Ketransmigrasian mempunyai fungsi:
- b. penyelesaian hak atas tanah dan sertifikat;
- a. penyediaan areal clan penyusunan rencana teknis satuan pemukiman (rstp) dan rencana teknis jalan (rtj) serta menyiapkan lahan dan prasarana lainnya;
- c. pembinaan lingkungan pemukiman;
- d. peningkatan partisipasi masyarakat terhadap program transmigrasi;
- e. pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi;
- f. pemantauan kelayakan lokasi serta penempatan clan perbekalan;

- g. pelaksanaan pembinaan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial dan b-udaya di daerah trgnsmigrAFJi;
- h. penyusunan laporan dibidang transmigrasi;
- i. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas.
- a. menyusun rencana kerja yang memuat: sasaran (uraian, indikator, target) program, kegitan (uraian, indikator kinerja, target) seksi penyiapan pemukiman;
- (3) Seksi Penyiapan Pemukiman mempunyai tugas:
- b. menyusun rencana anggaran seksi penyiapan pemukiman;
- c. menyiapkan bahan kerja;
- d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan tugas seksi penyiapan pemukiman;
- e. melaksanakan kegiatan pengadaan lokasi pemukiman transmigrasi;
- f. menyiapkan bahan-bahan penyelesaian pembebasan tanah lokasi pemukiman dari segala hak atas tanah untuk diterbitkan sertifikat;
- g. menyiapkan bahan penyaluran batas keliing dan pengkaplingan lahan transmigrasi serta menyusun perencanaan teknis ruangan satuan pemukiman dan rencana teknis lainnya;
- h. melaksanakan bimbingan spesifikasi teknis lahan bangunan (rumah transmigran,, jamban keluarga, bangunan fasilitas um um), sarana dan prasarana jalan, jernbatan, gotong royong serta sarana air bersih (sab)
1. menginventarisir kebutuhan rehabilitas / peningkatan bangunan dan prasarana;
- j. memantau dan menyiapkan bahan rekomedasi kesiapan lokasi, penataan masyarakat dan pengurusan siap terima penempatan (stp);
- k. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
1. membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
17. m.membuat penilaian SKP pada bawahan;
- n. membuat laporan triwulan / tahunan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi kepala seksi penyiapan pemukiman;
- o. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
- (4) Seksi Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja yang memuat: sasaran (uraian, indikator, target) program, kegitan (uraian, indikator kinerja, target) seksi penempatan dan tranmigrasi;
- b. menyusun rencana anggaran seksi penempatan tranmigrasi;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. mengumpulkan, mengolah data dan infonnasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan tugas seksi penempatan tranmigrasi;

- d. melaksanakan program kegiatan perencanaan penempatan tra.nsmigrasi;
- f. mengurus mulai dari kegiatan pengangkutan, pengawalan transmigrasi ke lokasi trans, pemantapan jalan transmigrasi di daerah setempat, pengaturan pembagian perbekalan kepada transmigrasi dan bimbingan penyuluhan dalam peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian / industri rumah tangga;
- e. melaksanakan pemantauan dan menyiapkan bahan rekomendasi kesiapan lokasi penataan masyarakat clan pengurusan siap terima penempatan (stp);
- g. menyiapkan bahan evaluasi perkembangan peningkatan pengolahan hasil, pembuatan genplot clan penangkaran benih di lokasi transmigrasi;
- h. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang penerapan teknologi pengolahan, pengendalian mutu produksi dan pengguna sarana pengolahan, penyiapan dan
- J. bimbingan untuk kelancaran pemasaran dan permodalan maupun perkreditan, penyiapan bahan pemberian informasi peluang dan potensi usaha, perintisan hubungan kerja sama dengan pihak swasta.
- i. pembentukan kelembagaan ekonomi koperasi dan nonkoperasi serta bimbingan usaha clan manajemen;
- k. memproses perijinan kerjasama di bidang usaha dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
9. m.melaksanakan bimbingan peningkatan keterampilan berusaha clan swadaya masyarakat;
1. menyiapkan bahan penilaian upt teladan;
- n. menyiapkan rencana kebutuhan sarana clan prasarana maupun tenaga medis pengurusan penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa, pemantauan pendistribusian bantuan obat-obatan serta pemasalan kesehatan dan kb, penyuluhan kesehatan lingkungn clan pengurusan penyemprotan rumah yang akan ditempati transmigrasi.
- o. menginventarisir dan memerbaiki kualitas air bersih serta lingkungannya, pengurusan penyelesaian bantuan baik pangan maupun nonpangan;
- p. melaksanakan bimbingan mental spiritual clan adaptasi pada masyarakat setempat;
- q. memberikan pelayanan posyandu dan bimbingan kesenian dan kebudayaan masyarakat transmigasi;
- r. mendata kebutuhan sarana pendidikan usia wajib belajar clan tenaga pendidik;
- s. menggerakkan usaha swadaya masyarakat dalam pendidikan, olahraga bagi generasi muda dan kegiatan perempuan trasmigran;
- u. membuat rincian tugas bawahan sesuai dengan jabatannya;
- t. menyiapkan pembentukan aparatur desa, membuat monografi desa dan menyiapkan penyerahan unit pemukiman 'transmigrasi (upt),menyiapkan bahan penilaian transmigran dan kepala kupt teladan;
- v. membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan harian bawahan;
20. x, membuat laporan triwulan J tahunan berdasarkan hasil
- w. membuat penilaian SKP pada bawahan;

- pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi kepala seksi perierrrpa tari tt'anmigre..fili;
- a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
- y. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- (5) Seksi Pembinaan Usaha ekonomi Sosial Budaya mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilngkungan seksi pembinaan usaha ekonomi sosial budaya sesuai dengan bidang tugas ;
- c. memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesesuaian dan tindak: lanjutnya;
- d. melaksanakan pembinaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigran serta penyiapan pengakhiran status upt;
- e. memberikan pembinaan ekonomi masyarakat transmigrasi;
- f. menerikan pelayanan dan bimbingan usaha kelembagaan ekonomi, pemasaran hasil produksi, dan kerjasama swasta ;
- h. melakukan urusan penyiapan pemerintah desa dan pengakhiran status upt
- g. memberikan pembinaan sosial buday masyarakat transmigran ;
1. membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bi dang.

## Pasal 13

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

## BABV

## JABATAN PERANGKA'll' DAERAH

## Pasal 14

- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;

## Pasal 15

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 16

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## IBAB vn IKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB vm KETENTlIJAN PENUTUP

## Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor Sb Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi clan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 16

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti clan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam penyampaian laporan rnasing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi .Iainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; clan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VJ][

## KELOWIPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 18AB Viii KE'Jl'EMTUANPENUTUlP

## Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor Sb Tahun 2011 ten tang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

•

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

-



Diundangkan di Ratahan

Pada Tanggal u

U:&gt;�J.v 2016

SEKRETARIS DAER.AH JKABUPATEN

M �GGARA

FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR .3.tZ..

1 1

•

1

2

f

:

1

0