Unknown BUPATI BANYUASIN Nomor 80 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a . bahwa dengan t elah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 44 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance) yang bebas di korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalagunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantas Korupsi;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 l;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2016 Nomor 114, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063).
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASlN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin n e lflk8 Anf'Fl..n 11r,.1~ 11 ~ '"" r"''"tT"t rT"h-,'tFtli ~ M ": 1 "'1 ~~N -- n,.-, ~~ ,1· ,,..r,!6,... T?" "'tl"' l"f~ 1 1 -. .
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. 1 ' ' '\ 1 "',-.. I I I /. ucu-,.cuuuu.h.c:Ui ::.e uaga1 unsu.r penyelenggara pemerintahan daerah. 5 17
6. Laporan Harta Kekayaan · Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir .LHKPN yang ilitetap.kan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
7. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
8. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuasin.
9. Periode perolehan harta adalah Satu Tahun sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
PENYAMPAIAN LHKPN
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2
Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari atas :
- a. Bupati Banyuasin;
- b. Wakil Bupati Banyuasin;
- C. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
4. ':" T-(,, n ... ~ ? "":'n~1"r,,... I' -,...,,.,.r , ... ,...\_
5. . . . \, ... .. ,
- g. Auditor;
7. ~. LJtl1ucU1c11·"4;
- j. Pimpinan dan Pegawai ULP;
.\_,J ·~ l,· . \ . t ·~ , '--· f · J..1 .-~ -- ""' ... 4 4,.,.. ... .,..u.i, '"~~t\.-1 "4 disa.mpa.ikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4
Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kfi.hU!Ja ten BAr'" '.'.:'~ f"1 1[
- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhimya masa jabatan atau pensiun · sebagai Penyelenggara Negara.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5
Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lam.bat tanggal 31 Maret tahun berikutnya:
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebc..gai berikut:
- a. Melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. Mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.
Pasal ...
- -.'
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 7
Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
?asal 8
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.
UNIT PENGELOLA LHKPN
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 9
- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
3. Sekretaris Daerah Kabupaten
- a. Koordinator LHKPN : 1. Banyuasin;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. b.
7. Admin Instansi
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c.
- Admin Unit Kerja · Kepegawaian Organisasi
- Pejabat Pengelola di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator LHKPN :
1. berkoordinator dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
- a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- b} melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin lnstansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN;
- c) pemberian sosialisasi kepada Penyelenggara Pengelola LHKPN. kewajiban LHKPN Negara maupun baik Unit
2. ## BAB IV
PENGAWASAN
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 10
- {1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan W ajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan &lt;lan kepatuhan LHKPN -di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 11
Pengawasan yang dilakukan lnspektur Daerah Kabupaten Banyuasin, meliputi :
- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. · berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantas Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. basil ...
2. hasil perneriksaan LHKPN; dan
3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. rnenyarnpaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator Kepada Bupati Banyuasin Kabupaten Banyuasin dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
BABV
SANKS!
BAB III - UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 12
- { 1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaika.n LHKPN sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disip1in sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) -Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penurunan nilai prilaku kerja PNS dalarn SKP oleh atasan wajib LHKPN;
- b. Apabila Pencapaian Sasaran Kerja Pegawai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) capaian dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB VI - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI Pasal 13
Pasal 13
- {l) Sebelum menjatukan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu rnelalui proses se bagai beriku t :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyarnpaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi se bagaimana dimaksud dalarn Pasal 12.
- {2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat ( 1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh lnspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil da.n Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB VI - KETENTUAN KHUSUS Pasal 14
Pasal 14
P.ada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
- a. terhadap Penyelenggaraan Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A dan Formulir LHKPN Model KPK-B, serta mengalami perubahan jabatan atau mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN dan tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017;
- b. untuk penyampaian LHKPN pada Tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan meru pakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pad.a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peratur.an Bupati Banyuasin Nomor 44 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin. ~

Penetapan: Ditetapkan di Pangkal?Jl Balai pada tanggal I'? Mit I 201 7 WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS BUPATI BANYUASIN, t ✓ 4

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal /'7 Mti 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, f/..J BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 80