Unknown Unknown Nomor 09 Tahun 2010 tentang LEGISLASI DAERAH (berlaku 21 September 2010)
Pembukaan
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 09 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG
LEGISLASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses Legislasi Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Hukum Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa Legislasi Daerah sebagai proses pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Legislasi Daerah;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Transparasi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG LEGISLASI DAERAH.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
Menetapkan :
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemeritah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang menangani fungsi Legislasi;
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Legislasi Daerah adalah Proses Pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari Perencanaan, Persiapan, Penyusunan dan Perumusan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan;
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah Instrumen Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
11. Lembaran Daerah adalah Penerbitan Resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
13. Peran serta Masyarakat adalah Keterlibatan Masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah;
14. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Bagian Kesatu
Penyusunan Program Legislasi Daerah
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 2
- (1) Rencana Prolegda dapat berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau DPRD untuk selanjutnya disepakati bersama.
- (2) Kesepakatan bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penetapan Prolegda dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyusunan Prolegda untuk Tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan setiap Tahun paling lambat pada masa persidangan ketiga DPRD atau sebelum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun berikutnya ditetapkan.
- (5) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 3
- (1) Rencana Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasi oleh Badan Legislasi.
- (2) Rencana Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang secara teknis dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Program Legislasi Daerah, maka di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Legislasi Daerah yang berkedudukan pada Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Prolegda untuk Tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada awal masa persidangan ke-3 (tiga) DPRD Tahun anggaran barjalan.
Bagian Kedua
Tujuan Penyusunan Program Legislasi Daerah
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 4
Penyusunan Prolegda bertujuan agar :
- a. Peraturan Daerah tetap berada dalam satu kesatuan sistem Hukum Nasional;
- b. Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistematis
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 5
- (1) Pemeritah Daerah dan DPRD melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
- (2) Jika Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa dilaksanakan pada Tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan agenda Prolegda yang tersisa tersebut pada tahun berikutnya
BAB II - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan perubahan Prolegda
- (2) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Prolegda.
- b. Keadaan dan/atau kebutuhan Daerah yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Prolegda.
- c. Keadaan darurat
- d. Keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Usul Prakarsa DPRD
BAB III - RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 7
- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
- (2) Usul Prakarsa pembentukan Peraturan Daerah disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa memuat dokumen antara lain :
- a. Naska Akademik Rancangan Peraturan Daerah atau
PENJELASAN
Pembukaan
atau Keterangan, dan b. Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Pimpinan DPRD menyerahkan Dokumen usul Prakarsa kepada Badan Legislasi untuk dikaji dan diteliti terkait urgensi materi usul prakarsa,
- (5) Mekanisme dan Tata Cara pengajuan usul prakarsa dilaksankan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
##
PENJELASAN
Pasal 8
- (1) Badan Legislasi berwenang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang dipersipakan oleh Pengusul. - (2) Untuk keperluan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat, meminta Pendapat Tenaga Ahli dan Dapat mengundang Pengusul dan/atau alat pelengkapan lainnya. - (3) Mekanisme pembahasan oleh Badan Legislasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
PENJELASAN
Pasal 9
- (1) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Pimpinan DPRD. - (2) Apabila Badan Legislasi Menyetujui usul pembentukan Peraturan Daerah, maka selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rekomendasi. - (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati. - (4) Penyampaian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Surat Pengantar.
PENJELASAN
Pasal 10
- (1) Badan Legislasi melakukan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa untuk mengetahui materi muatan Rancangan tersebut. - (2) Badan Legislasi dapat mengembalikan dokumen Rancangan Peraturan Daerah pada pengusul prakarsa apabila dianggap belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembahasan. - (3) Pengusul dapat melengkapi materi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan rekomendasi pembahasanya. - (4) Tata cara mekanisme pengembalian serta penyempurnaan persyaratan Rancangan Peraturan Daerah sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.
PENJELASAN
Pasal 11
- (1) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan usul prakarsa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan. - (2) Apabila Rapat Paripurna menyetujui usul prakarsa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka usul prakarsa tersebut berubah menjadi usul DPRD untuk selanjutnya mekanisme pembahasannya berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dan ayat (4). ## Bagian Kedua ## Prakarsa dari Pemerintah Daerah
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Setiap SKPD dapat menyiapkan Rencana Prolegda setiap Tahun sesuai kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. - (2) Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dikoordinasikan dan dicermati bersama. - (3) Setiap SKPD dapat mengajukan usul Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda. - (4) Usul Pembentukan Peraturan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. - (5) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum mengkaji usul Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) dilakukan bersama SKPD yang mengajukan usul. - (2) Bagian Hukum menyampaikan hasil kajian