PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 32 Tahun 2011 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 19 TAHUN 2011 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008tentangPerubahanKeduaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang APBD Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01 );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
DenganPersetujuanBersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS Dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaiberikut :
1. PENDAPATAN DAERAH
Rp.
708.902.029.448,00
2. BELANJA DAERAH SURPLUS/(DEFISIT)
Rp.
693.647.285.980,00
Rp.
15.254.743.468,00
3. PEMBIAYAAN DAERAH
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp.
77.300.000.000,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp.
92.554.743.468,00
PEMBIAYAAN NETTO
Rp.
(15.254.743.468,00)
Pasal 2
- 1) PENDAPATAN DAERAH sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :
- a. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Rp.
- b. DANA PERIMABANGAN
Rp.
51.530.000.000,00
541.323.714.648,00
- c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Rp.
116.048.314.800,00
- 2) PENDAPATAN ASLI DAERAH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- 3) DANA PERIMBANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurf b terdiri dari jenis pendapatan :
- 4) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari
4. jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
Rp.
31.500.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
Rp.
13.200.000.000,00
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp.
1.730.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Rp.
5.100.000.000,00
- a. Dana Bagi Hasil
Rp.
35.587.947.648,00
- b. Dana Alokasi Umum
Rp.
455.829.227.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
Rp.
49.906.540.000,00
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
Rp.
18.390.756.000,00
- b.
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp.
83.844.881.000,00
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya Rp.
13.812.677.000,00
Pasal 3
- 1) BELANJA DAERAH sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- 2) BELANJA TIDAK LANGSUNG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :
- 3) BELANJA LANGSUNG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dari jenis belanja :
- a.
- BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rp.
417.857.128.063,00
- b. BELANJA LANGSUNG
Rp.
275.790.157.917,00
- a. Belanja Pegawai
Rp.
393.357.128.063,00
- b. Belanja Bunga
Rp.
1.000.000.000,00
- c. Belanja Hibah
Rp.
5.000.000.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial
Rp.
4.500.000.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan
Rp.
11.500.000.000,00
- f. Belanja Tidak Terduga
Rp.
2.500.000.000,00
- a. Belanja Pegawai
Rp.
22.238.632.000,00
- b. Belanja Barang dan jasa
Rp.
109.049.370.273,00
- c. Belanja Modal
Rp.
144.502.155.644,00
Pasal 4
- 1) PEMBIAYAAN DAERAH sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- 2) PENERIMAAN PEMBIAYAAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- 3) PENGELUARAN PEMBIAYAAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Rp.
77.300.000.000,00
- b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Rp.
92.554.743.468,00
- a.
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp. 17.300.000.000,00
- b.
- Penerimaan Pinjaman Daerah
Rp.
60.000.000.000,00
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Rp.
24.000.000.000,00
- b. Pembayaran Pokok Utang
- Rp. 68.554.743.468,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1.

- Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program danKegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah danFungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuaangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Diundangkan di Maros Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH,


## Ir.H.BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip

: 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM


## AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip

: 19730820 199202 1 001

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros Pada tanggal

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN