PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor 47 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN SISTEM ONLINE (berlaku 19 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Kota Bekasi sebagai Bekasi Smart City , tertib administrasi pengelolaan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu dilakukan Layanan secara Elektronik berbasis internet ( Web Base ) Dalam Jaringan (Daring) secara Online System ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan PBB dan BPHTB Secara Elektronik Dalam Jaringan Online System .
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
SERI : E
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B).
Memperhatikan
:
Menetapkan :
Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB secara elektronik dalam Jaringan Online System . Nomor 180/275.1-Huk, tanggal 7 September 2016.
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN SISTEM ONLINE.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Daerah adalah Kota Bekasi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
5. Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan yang membidangi Pajak Daerah.
4. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang membidangi Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Pelayanan adalah kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, untuk memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
dan menyelesaikan segala urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak terhadap laporan, pengaduan, permohonan baik langsung maupun tidak langsung.
10. Tempat Pelayanan adalah suatu tempat/ruangan tersendiri pada Dinas/Badan yang dipergunakan khusus untuk memberikan pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak.
11. Pelayanan Satu Tempat yang selanjutnya disingkat PST adalah tata cara pemberian pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.
13. Wajib Pajak PBB P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar PBB P2 dan pemungut PBB P2, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pelayanan Dalam Jaringan (Daring) secara Online adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan dan pelayanan permohonan sampai dengan penyelesaian yang mencakup segala urusan PBB dan BPHTB dilakukan secara elektronik dalam suatu system layanan dalam jaringan Online berbasis Web/internet yang dibangun Pemerintah Kota Bekasi dan dapat diakses oleh masyarakat Wajib Pajak dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan.
14. Objek PBB P2, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Subjek PBB P2, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa Hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
22. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
21. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB P2, SKPD, SKPDKB, SKPD KBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Pengurangan adalah keputusan atas Pengurangan besarnya pajak terutang dalam SPPT PBB P2, SKPD, dan SSPD BPHTB.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan SPPT PBB P2, SKPD PBB dan SKPDKB/KBT/N/LB BPHTB.
## BAB II TUJUAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
Tujuan dari Peraturan Walikota ini, adalah: - b) menyederhanakan prosedur administrasi dan kegiatan urusan PBB P2 dan BPHTB, namum tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku; - a) menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. - c) memberikan pelayanan yang mudah, jelas, cepat dan tepat kepada Wajib Pajak, secara Online tanpa harus melakukan tatap muka antara fiskus dan Wajib Pajak; - e) mewujudkan Kota Bekasi sebagai Bekasi Smart City. - d) meningkatkan koordinasi dan pengawasan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan PBB P2 dan BPHTB pada PST yang belum diselesaikan pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 19 September 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

## RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 47 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANDAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN ONLINE SYSTEM

## MEKANISME PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB SECARA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN (DARING) ONLINE SYSTEM

## BAB I PENDAHULUAN

## I. LATAR BELAKANG

- a. Perkembangan Teknologi yang begitu pesat dan canggih dibidang Informasi berbasis elektronik melalui Web Base Dalam Jaringan (Daring) Online System komunikasi internet, intranet, memberikan dorongan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus datang secara fisik ke Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;

Dalam pelaksanaan perpajakan, Wajib Pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Oleh karena itu pelayanan di bidang perpajakan sudah selayaknya harus diberikan dengan baik dan cara yang cepat, tepat, akurat dengan mengurangi layanan face to face melalui layanan Sistem Informasi yang berbasis eletronik Web Base Dalam Jaringan (Daring) Online System , dengan memperhatikan bahwa :

- b. Permintaan pelayanan atas hak dan kewajiban perpajakan dari masyarakat cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak, kebijakan perpajakan dan tuntutan pembangunan nasional, regional maupun daerah;
- d. Penatausahaan, pengawasan arus dokumen dalam penyelesaian permohonan pelayanan PBB dan BPHTB dari Wajib Pajak harus dilaksanakan dengan baik, tertib, cepat, tepat, cermat dan akurat;
- c. Pelaksanaan koordinasi antar satuan kerja, seksi-seksi dan bidangbidang terkait dalam menerima, memproses dan menyelesaikan permohonan pelayanan urusan PBB dan BPHTB perlu lebih ditingkatkan;
- e. Kemampuan personil, sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan yang terarah, jelas, cepat dan tepat kepada Wajib Pajak melalui pemanfaatan sistem dan teknologi informasi berbasis elektronik ( Base On System ) perlu terus ditingkatkan.

Pada saat ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah menjadi Pajak Daerah, yang rujukan dan implementasinya dilaksanakan sesuai dengan PBB dan BPHTB sewaktu dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu dengan menerapkan sistem manajemen informasi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenal dengan nama Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). SISMIOP berintikan pembentukan basis data yang bersifat data atributik maupun data grafis elektronik (digital) dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), oleh sebab itu pola pelayanan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak perlu disesuaikan dengan sistem tersebut.

Untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan tepat kepada masyarakat Wajib Pajak, dipandang perlu disusun Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan PBB dan BPHTB yang koordinatif dan berbasis Web Dalam Jaringan (Daring) secara Online System .

Melalui pelayanan yang baik dan pemberian kemudahan dengan kepastian layanan kepada Wajib Pajak akan lebih meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sekaligus meningkatkan citra pelayanan di mata masyarakat dalam mewujudkan Bekasi Smart City .

## II. PENGERTIAN UMUM.

1. Pelayanan adalah kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, untuk memberikan penjelasan dan menyelesaikan segala urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak terhadap laporan, pengaduan, permohonan baik langsung maupun tidak langsung;
2. PST adalah tatacara pemberian pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.
3. Tempat Pelayanan adalah suatu tempat/ruangan tersendiri pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang dipergunakan khusus untuk memberikan pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak.
4. Urusan PBB adalah segala jenis pelayanan yang meliputi :
5. 4.2. Mutasi Objek/Subjek PBB, adalah perubahan atas data Objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain;
6. 4.1. Pendaftaran Objek Pajak Baru, adalah pendaftaran Objek Pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
7. 4.3. Surat Keterangan Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB P2, adalah proses penerbitan Surat Keterangan Mutasi Objek dan Subjek PBB yang diajukan Wajib Pajak setelah terbitnya SPPT PBB P2;

- 4.4. Pembetulan ketetapan, adalah proses penerbitan Keputusan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 4.6. Pemberian Salinan SPPT/SKPD/STPD PBB, adalah proses penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB sebagai pengganti SPPT/SKPD/ STPD PBB yang rusak, hilang, tidak/belum diterima Wajib Pajak;
- 4.5. Pembatalan ketetapan, adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB yang tidak benar, antara lain SPPT/SKPD/STPD PBB ganda, Objek pajak tidak ada, Objek/Subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, ketetapan pajak yang tidak benar, dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu Objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.
- 4.7. Keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak, adalah ketidak setujuan seseorang dan/atau badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;
- 4.9. Pengurangan atas besarnya pajak terutang, adalah pemberian pengurangan pembayaran PBB atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak terutang karena sebab-sebab tertentu;
- 4.8. Keberatan atas besarnya pajak terutang, adalah ketidak setujuan Wajib Pajak atas ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB;
- 4.10. Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi, adalah pemberian pengurangan/penghapusan pembayaran PBB atas permohonan Wajib Pajak terhadap sanksi administrasi pajak;
- 4.12. Kompensasi, adalah kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atau diperhitungkan dengan ketetapan pajak yang akan datang;
- 4.11. Restitusi, adalah kelebihan pembayaran PBB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan;
- 4.13. Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB, adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB atas permintaan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT PBB;
- 4.15. Surat Keterangan Bebas (SKB PBB) atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB, adalah tidak dikenakannya PBB atas Objek Pajak tertentu dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.14. Penentuan tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP, adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP atas permintaan Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu;

- 4.16 Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2, adalah besarnya nilai jual Objek pajak yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dan perhitungan penetapan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak BPHTB, sebelum SPPT PBB diterbitkan;
- 4.18. Penyetoran dan Pembayaran PBB, adalah proses pembayaran dan penyetoran PBB yang dilakukan Wajib Pajak ke Tempat Pembayaran/Bank yang ditunjuk Walikota;
- 4.17. Angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB, adalah proses pemberian penundaan dan/atau penundaan pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak;
- 4.19. Surat Keterangan Lunas PBB, adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada Wajib Pajak karena bukti bayar/STTS yang rusak atau hilang;
- 4.21. Pembukaan Blokir SPPT PBB, adalah penerbitan kembali SPPT yang tidak diterbitkan pada waktu cetak massal, karena Objek/Subjek pajak diragukan, yaitu lebih dari 3 (tiga) tahun SPPT PBB tidak dibayar;
- 4.20. Dokumen bukti pembayaran, adalah print out pembayaran untuk mengetahui tunggakan pajak atau jumlah pajak yang telah terbayar;
- 4.22. Pemberian Informasi PBB, adalah pemberian penjelasan kepada Wajib Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB;
5. Urusan BPHTB adalah segala jenis pelayanan yang meliputi :
- 5.2. Pembetulan ketetapan, adalah proses penerbitan Keputusan Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 5.1. Penelitian SSPD BPHTB, adalah proses penelitian administrasi terhadap kebenaran pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak dan perhitungan besarnya pajak terutang dalam SSPD BPHTB;
- 5.3. Pembatalan ketetapan, adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN /SKPDLB/STPD BPHTB sebagai akibat penerbitan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/ STPD BPHTB yang tidak benar, antara lain Objek pajak tidak ada/transaksi batal dilakukan, Objek/Subjek Pajak yang dinyatakan batal demi hukum, dan/atau ketetapan/tagihan pajak yang tidak benar.
- 5.4. Salinan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB, adalah proses penerbitan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/ STPD BPHTB sebagai pengganti SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/ SKPDLB/STPD BPHTB yang rusak, hilang, tidak/belum diterima Wajib Pajak;

- 5.5. Keberatan atas besarnya pajak terutang, adalah ketidak setujuan Wajib Pajak atas ketetapan PBB yang tercantum dalam SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB;
- 5.7. Pengurangan sanksi administrasi, adalah pemberian pengurangan pembayaran BPHTB atas permohonan Wajib Pajak terhadap sanksi administrasi pajak daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan;
- 5.6. Pengurangan atas besarnya pajak terutang, adalah pemberian pengurangan pembayaran BPHTB atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak terutang karena sebab-sebab tertentu;
- 5.8. Restitusi, adalah kelebihan pembayaran BPHTB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan;
- 5.10. Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB, adalah tidak dikenakannya BPHTB atas Objek Pajak tertentu dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5.9. Kompensasi, adalah kelebihan pembayaran BPHTB yang diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya.
- 5.11. Angsuran dan/atau penundaan pembayaran BPHTB, adalah proses pemberian penundaan dan/atau penundaan pembayaran BPHTB yang diajukan Wajib Pajak karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak;
- 5.12. Pemberian Informasi BPHTB, adalah pemberian penjelasan kepada Wajib Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan BPHTB.

## III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Maksud dan Tujuan dari pada penyusunan Pedoman ini, adalah:

- b. Menyederhanakan prosedur administrasi dan kegiatan urusan PBB dan BPHTB, namum tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak;
- c. Memberikan pelayanan yang mudah, jelas, cepat tepat dan cermat kepada Wajib Pajak, secara Online tanpa harus melakukan tatap muka antara fiskus dan Wajib Pajak;
- e. Mewujudkan Kota Bekasi sebagai Smart City.

## IV. POKOK-POKOK KETENTUAN

1. Tempat Pelayanan bagi Wajib Pajak yang akan menyelesaikan segala urusan dan permasalahan PBB dan BPHTB Hanya ada satu Tempat Pelayanan yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

2. Petugas Tempat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, ditunjuk dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari unsur-unsur/seksi terkait;
3. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas Tempat Pelayanan di bawah Koordinasi seorang Koordinator Pelayanan yang dilaksanakan oleh salah seorang Pejabat, dan/atau Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
4. Pelaksanaan Pelayanan perlu memperhatikan tingkat frekuensi pelayanan yang diajukan oleh Wajib Pajak, penggunaan teknologi informasi dengan menekankan pada keluwesan pelaksanaan tugas sehingga kelambatan dan kelalaian dalam penyelesaian tugas pelayanan dapat dihindari;
5. Pelayanan PBB P2dan BPHTB menggunakan sarana pendukung antara lain pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui jaringan Web Base ;
6. Daring Online system, dan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak/Sistem Informasi PBB dan BPHTB (SISMIOP/SIM PBB dan BPHTB) yang berbasis pada data Objek dan Subjek Pajak, peta blok, klasifikasi Nilai Tanah/NJOP, peta ZNT, Nomor Objek Pajak (NOP), serta sarana dan prasarana administrasi lainnya;
7. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan harus melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai dengan jenis pelayanan Dalam Jaringan (Daring) Online System , maupun pelayanan langsung di tempat pelayanan Bapenda Kota Bekasi;
8. Penyelesaian Urusan PBB dan BPHTB dapat dilakukan secara langsung melalui elektronik Online System , dan/atau Akses Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online System , maupun melalui Elektronik Sistem Online dengan Verifikasi Dokumen Pelayanan maupun melalui pelayanan langsung di tempat pelayanan;
9. Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB P2 dan Pelayanan BPHTB yang dapat dilayani secara elektronik/ Online system , terdiri dari:
- 1) Pelayanan pembayaran PBB melalui loket pelayanan Bank, transfer, kliring dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank yang ditunjuk;
- a. Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dapat dilayani secara eletronik/ Online system meliputi:

- 2) Pemberian Informasi langsung melalui Short Message System (SMS), Blackberry Message (BBM), WhatsApp , tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB yang terkoneksi langsung pada aplikasi system Online data base ;
- b. Jenis Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat dilayani secara eletronik/ Online system meliputi:
- 3) Pemberian Informasi langsung melalui telepon/ call center tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB yang terkoneksi langsung pada aplikasi system Online data base .
- 1) Pelayanan pembayaran BPHTB melalui loket pelayanan, transfer, kliring dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank yang ditunjuk;
- 3) Pemberian Informasi langsung by phone/call center (Kring Bapenda Kota Bekasi) tentang status Objek dan Subjek Pajak, status pembayaran, dan jenis transaksi, yang terkoneksi langsung pada aplikasi system Online data base.
- 2) Pemberian Informasi langsung melalui Short Message System (SMS), Blackberry Message (BBM), WhatsApp , tentang tentang status Objek dan Subjek Pajak, status pembayaran BPHTB yang terkoneksi langsung pada aplikasi Online system data base;
10. Jenis Pelayanan PBB P2 dan Pelayanan BPHTB yang dapat dilayani Melalui Akses Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online System terdiri dari :
- 1) Pemberian Salinan SPPT/SKPD/STPD PBB, sebagai pengganti SPPT/SKPD/STPD PBB yang rusak, hilang, tidak/belum diterima Wajib Pajak;
- a. Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dapat dilayani dan di Akses langsung Wajib Pajak melalui Web Base Dalam Jaringan (Daring) secara eletronik/ Online system meliputi:
- 2) Dokumen bukti pembayaran, print out pembayaran untuk mengetahui tunggakan pajak dan/atau jumlah pajak yang telah terbayar;
- 4) Pemberian Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;
- 3) Surat Keterangan Bebas (SKB PBB) atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB, yang datanya telah terdaftar dalam basis data PBB;
- 5) Pemberian Surat Keterangan Lunas PBB, karena bukti bayar/STTS yang rusak atau hilang;

- 6) Penentuan tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP Wajib Pajak, karena sebab-sebab tertentu;
- 8) Pembetulan ketetapan (SPPT/SKPD/STPD PBB) akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daeraah dengan tidak merubah besarnya jumlah ketetapan pajak;
- 7) Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB, adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB atas permintaan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT PBB;
- 9) Mutasi Objek/Subjek PBB berdasarkan SSPD BPHTB;
- 11) Surat Keterangan Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB P2, yang data Objek pajaknya terbagi habis;
- 10) Penggabungan Objek Pajak yang menghendaki SPPT PBB nya diterbitkan pada Tahun berjalan;
- 12) Pembukaan blokir SPPT PBB yang tidak terbit.
- b. Jenis Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat dilayani dan di Akses langsung Wajib Pajak melalui Web Base Dalam Jaringan (Daring) secara eletronik Online system meliputi pemberian salinan SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB, sebagai pengganti SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB yang rusak/hilang.
11. Jenis PBB P2 dan BPHTB yang dapat dilayani melalui Akses Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online System dengan Verifikasi Dokumen Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB DAN BPHTB terdiri dari :
- 1) Pendaftaran Objek Pajak Baru, yaitu Objek Pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
- a. Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dapat dilayani langsung Wajib Pajak melalui Akses Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online System dengan Verifikasi Dokumen Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB DAN BPHTB meliputi :
- 2) Mutasi Objek/Subjek PBB, yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain yang data Objek pajaknya tidak terbagi habis;
- 3) Pembetulan ketetapan (SPPT/SKPD/STPD PBB) akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merubah besarnya jumlah ketetapan;

- 4) Pembatalan ketetapan SPPT/SKPD/STPD PBB sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB yang tidak benar, antara lain SPPT/SKPD/STPD PBB ganda, Objek Pajak tidak ada, Objek/Subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, ketetapan pajak yang tidak benar, dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu Objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya;
- 6) Keberatan atas besarnya pajak terutang, merupakan ketidak setujuan Wajib Pajak atas ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB;
- 5) Keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak, yaitu ketidak setujuan seseorang dan/atau badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;
- 7) Pengurangan atas besarnya pajak terutang, yaitu pemberian pengurangan pembayaran PBB terhadap ketetapan pajak karena sebab-sebab tertentu;
- 9) Restitusi, yaitu kelebihan pembayaran PBB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindah bukuan;
- 8) Pengurangan sanksi administrasi, yaitu pemberian pengurangan pembayaran PBB terhadap sanksi administrasi pajak;
- 10) Kompensasi, yaitu kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atau diperhitungkan dengan ketetapan pajak yang akan datang;
- 11) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB, yang diajukan Wajib Pajak karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak.
- b. Jenis Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat dilayani langsung Wajib Pajak melalui Akses Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online System dengan Verifikasi Dokumen Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB DAN BPHTB meliputi :
- 2) pembetulan ketetapan, penerbitan Keputusan Pembetulan SKPDKB/ SKPDKBT KPDN/SKPDLB/STPD BPHTB sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 1) penelitian SSPD BPHTB, yaitu penelitian administrasi terhadap kebenaran pembayaran BPHTB;
- 3) pembatalan ketetapan, penerbitan Keputusan Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB yang tidak benar, antara lain Objek pajak tidak ada/transaksi batal dilakukan, Objek/Subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, dan/atau ketetapan/tagihan pajak yang tidak benar;

- 4) keberatan atas besarnya pajak terutang, yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB;
- 6) pengurangan sanksi administrasi BPHTB terhadap bunga, denda, dan kenaikan;
- 5) pengurangan atas besarnya pajak terutang, karena sebab-sebab tertentu;
- 7) Restitusi, kelebihan pembayaran BPHTB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan;
- 9) Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan BPHTB;
- 8) Kompensasi, kelebihan pembayaran BPHTB yang diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya;
- 10) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran BPHTB, karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak.
12. Produk akhir pelayanan PBB dan BPHTB yang dilakukan secara elektronik online system diberikan kepada Wajib Pajak melalui alamat e-mail yang bersangkutan;
13. Cut off pelayanan PBB Online system untuk jenis pelayanan tertentu dibatasi dari akhir bulan Nopember sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun yang bersangkutan.

## PENGELOLAAN PELAYANAN PBB DAN BPHTB

## BAB II

## I. PETUGAS TEMPAT PELAYANAN

- a. Koordinator Tempat Pelayanan/Kepala Seksi yang menangani bidang pelayanan, mempunyai tugas:

Petugas di Tempat Pelayanan teridiri dari :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pada Tempat Pelayanan;
- c. mengawasi, memantau dan mengusahakan kelancaran penyelesaian urusan PBB dan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak baik secara manual dan/atau eletronik Online Dalam Jaringan (Daring) yang tersedia;
- b. melakukan konsultasi dengan Seksi teknis terkait;
- d. menerima, meneliti berkas/dokumen Wajib Pajak dari Petugas Penerima Berkas atau Operator Informasi Pelayanan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Teknis terkait untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan pendelegasian tugas dan wewenang yang ada;
- e. menerima dan meneliti berkas Wajib Pajak dan hasil keluaran yang telah diproses oleh Seksi Teknis maupun Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dan meneruskan hasil keluaran tersebut ke Petugas Penyampai Hasil Keluaran.

- b. Petugas Pemberi Informasi/Operator pelayanan Online system /operator call center mempunyai tugas :
2. memberikan Nomor Urut Pelayanan secara manual kepada Wajib Pajak yang meminta pelayanan berdasarkan urutan kedatangan;
1. memberikan informasi yang berkaitan dengan PBB dan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak;
3. memberikan penjelasan tentang kelengkapan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan urusan PBB dan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
4. memberikan informasi tentang ke PBB-an dan ke BPHTB-an yang dimohonkan Wajib Pajak;
- c. Petugas Penatausahaan Data Grafis dan/atau Operator data SIG/data grafis digital , mempunyai tugas :
2. memutakhirkan peta blok dalam hal terjadi pemecahan/ penggabungan Objek pajak;
1. mencocokkan letak relatif Objek pajak yang ada pada SPPT/SPOP dengan yang ada pada basis data, peta blok, dan/atau peta ZNT, maupun atas informasi dari Wajib Pajak;
3. memberikan NOP dan penentuan ZNT atas Objek pajak baru sebagai akibat adanya pemecahan dan/atau penggabungan Objek pajak dan/atau pendaftaran Objek pajak baru;
5. pencarian data grafis dalam basis data komputer.
4. menatausahakan dan menyimpan master peta blok, dan ZNT/NIR;
- d. Petugas Penerima Berkas/Operator Online System mempunyai tugas :
2. memberi Nomor Register Pelayanan dan perkiran penyelesaian pelayanan;
1. menerima berkas dari Wajib Pajak dan/atau mengendalikan permohonan Wajib Pajak Online , meneliti/memverifikasi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak;
3. meneruskan dokumen Wajib Pajak ke Koordinator Pelayanan/Kepala Seksi yang membidangi Pelayanan untuk proses lebih lanjut;
5. memberikan tanda terima kelengkapan dokumen pelayanan Online system yang telah memenuhi syarat dengan memberikan nomor register pendaftaran dan tanggal perkiraan penyelesaiannya.
4. menerima dan meneruskan ke Koordinator pelayanan, dokumen verifikasi pelayanan Online system yang diajukan Wajib Pajak;
- e. Petugas Penyampai Hasil Keluaran, mepunyai tugas :
1. menerima dokumen hasil keluaran yang telah selesai diproses dan/atau telah ditanda tangani pejabat berwenang/Kepala Badan sesuai dengan jenis pelayanan, mencatat dan mengkonfirmasi pada dokumen register penjagaan;

2. menyampaikan hasil keluaran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan pada loket pelayanan dan memintanya untuk menandatangani tanda terima struk hasil keluaran yang telah disiapkan serta mencatat dan mengkonfirmasi pada register penjagaan;
3. menyampaikan hasil keluaran ke Wajib Pajak/instansi/lembaga/ badan, khusus untuk permohonan pelayanan yang disampaikan secara tidak langsung di loket pelayanan, dan/atau pelayanan Online System , melalui Pos atau kurir.

## II. MEKANISME PELAYANAN

## a. Urusan PBB-P2

Mekanisme pelayanan untuk setiap urusan PBB-P2 dan BPHTB adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Secara Elektronik Online System :
- 1) Syarat.
- a) Pelayanan pembayaran PBB melalui loket pelayanan Bank, melalui transfer dan/atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank yang ditunjuk, dengan ketentuan sebagai berikut:
4. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; memiliki/menunjukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dibayar pajaknya;
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
6. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; memiliki Kartu Debit ATM Bank yang ditunjuk.
7. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; pembayaran Online langsung di Loket Bank yang ditunjuk, dengan mendaftarkan diri dan menunjukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dibayar, WP akan mendapatkan tanda bukti pembayaran PBB yang sah;
8. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; pembayaran Online ke Bank yang ditunjuk, melalui pemindah bukuan Wajib Pajak, Bilyet Giro, Cek dan jenis surat berharga lainnya dengan menunjukkan dan/atau mencantumkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dibayar, pembayaran tersebut dianggap sah setelah ditunaikan/diterima Bank penerima pembayaran yang ditunjuk, Bank penerima pembayaran yang ditunjuk menerbitkan tanda bukti pembayaran PBB yang syah, dan mengirimkan ke WP yang bersangkutan dan/atau dikirimkan melalui Bank perantara penerima pembayaran;
9. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; pembayaran Online ke Bank sejenis yang ditunjuk di seluruh Wilayah RI, dengan mendaftarkan diri dan menunjukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dibayar, WP akan mendapatkan tanda bukti pembayaran PBB yang sah;

- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; pembayaran dilakukan di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank yang ditunjuk, dengan memasukkan Nomor PIN ATM, Nomor NOP, Tahun Pajak yang akan dibayar pada aplikasi mesin ATM, keluar Struk ATM sebagai Tanda Bukti Pembayaran PBB yang sah.
- b) Pemberian Informasi langsung by Short Message System (SMS), dan media sosial, tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB yang terkoneksi langsung pada aplikasi Online system data base, dengan ketentuan sebagai berikut:
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; tersedia Handphone , aplikasi media sosial
- 1) Syarat.
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan diminta informasinya;
- akses via SMS dan media sosial yang dikirim ke operator system yang ditunjuk, dengan memasukkan NOP dan Tahun Pajak PBB yang akan diminta informasinya pada aplikasi tersebut, akan diperoleh/keluar tampilan informasi tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran, tunggakan PBB dan informasi PBB lainnya.
- 2) Prosedur dan Tata Kerja.
- c) Pemberian Informasi langsung by phone/call center tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB yang terkoneksi langsung pada aplikasi system Online data base, maupun melalui operator customer service, dengan ketentuan sebagai berikut:
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; menggunakan Telepon dan/atau faximili;
- 1) Syarat.
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang dimintakan informasinya (Konfirmasi nama dan NIK).
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; akses telepon (tekan nomor tombol Kring Bapenda Kota Bekasi : Nomor xxx.xxx );
- 2) Prosedur dan Tatakerja
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; akses (tekan nomor telephon ke Nomor yang diperintahkan), masukkan NOP PBB dan Tahun Pajak yang akan dimintakan informasinya;
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; keluar suara jawaban informasi tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran, tunggakan PBB dan informasi perpajakan lainnya yang terkoneksi langsung pada aplikasi sistem Online data base, dan/atau dapat terkoneksi ke operator customer service, jika informasi yang diminta tidak terdapat dalam data base PBB.

2. Jenis Pelayanan PBB P2 Melalui Akses Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online System meliputi:
- 1) Syarat
- a) pemberian salinan SPPT/SKPD/STPD PBB, sebagai pengganti SPPT/SKPD/STPD PBB yang rusak, hilang, tidak/belum diterima Wajib Pajak.
4. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan dimintakan Salinannya;
5. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; lunas tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir.
6. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB;
- 2) Prosedur dan Tata kerja.
8. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; masukkan NOP PBB, Nama Wajib Pajak, dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Tahun Pajak, langsung terkoneksi dengan data base billing dan akan muncul data tunggakan PBB 5 tahun terakhir;
9. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; akses melalui internet Web Base : 'Bapenda.bekasikota. go.id' pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Salinan SPPT PBB;
10.  jika dikenali system dan sesuai dengan data base, salinan SPPT/SKPD/STPD dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
11.  jika data masukan tidak dikenali system dan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam Data Base PBB, system akan menolak dan salinan SPPT/SKPD/STPD PBB tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan Salinan melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.
- b) Dokumen pembayaran, print out pembayaran untuk mengetahui tunggakan pajak/ atau jumlah pajak yang telah/belum terbayar;
13. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan dimintakan dokumen pembayaranya;
- 1) Syarat.
15. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB;
- 2) Prosedur dan Tatakerja
17. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; Lunas Tunggakan PBB 5 (lima) tahun terakhir;
18. GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; akses melalui internet Web Base : 'bapenda kota bekasi.go.id' pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu Dokumen Pembayaran PBB;

- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; masukkan NOP PBB, Nama Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tahun Pajak, maka akan muncul/keluar data tunggakan PBB 5 tahun terakhir ;
-  jika data masukan tidak sesuai dengan data yang ada pada Data Base PBB, system akan menolak dan dokumen status pembayaran tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan dokumen status pembayaran tersebut melalui loket pelayanan PST PBB dan BPHTB.
-  jika dikenali system dan sesuai data yang terdapat dalam data base, dokumen status pembayaran dapat dicetak/print oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- c) Surat Keterangan Bebas (SKB PBB) atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB, yang datanya telah terdaftar dalam basis data PBB.
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; memiliki/memasukkan NOP PBB dan Tahun Pajak PBB yang akan dimintakan Surat Keterangan Bebas PBB (SKB PBB) nya;
- 1) Syarat.
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; nama Wajib Pajak dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), sesuai yang tercantum dalam SPPT/data base/SPOP PBB.
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; akses melalui internet Web Base : 'bapenda.bekasikota. go.id' pada aplikasi Pelayanan PBB, Menu SKB PBB;
- 2) Prosedur dan Tatakerja.
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; masukkan NOP PBB, Nama Wajib Pajak, dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Tahun Pajak.
-  jika data masukan tidak sesuai dengan data yang ada pada Data Base PBB, system akan menolak dan dokumen Surat Keterangan Bebas (SKB PBB) tidak dapat tercetak, selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan dokumen Surat Keterangan Bebas (SKB PBB