KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 126 Tahun 1999 tentang TIM KEBIJAKAN REFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (berlaku 13 Oktober 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) menjadi badan usaha yang berdaya saing dan berdaya cipta nilai tinggi, perlu dilanjutkan kegiatan restrukturisasi dan profitisasi melalui kebijaksanaan reformasi Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
6. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KEBIJAKAN
: REFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Pasal 1
Membentuk Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari :
- a. Tim Pengarah
2. Menteri Negara Sekretaris Negara;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
Ketua :
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
Wakil Ketua
:
Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
Anggota
- 1. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pertambangan dan Energi;
10. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Menteri Penerangan;
14. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI;
15. Menteri Tenaga Kerja.
- b. Tim Pelaksana
Ketua merangkap
Anggota
:
Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
Wakil Ketua merangkap
Anggota
:
Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Bidang Kemitraan dan Pengembangan Dunia Usaha;
Sekretaris merangkap
Anggota
- Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Sekretaris Utama Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
Anggota
:
1. Wakil Sekretaris Kabinet;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
6. Asisten Menteri Negara/Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya Badan
- 4 Pembina Badan Usaha Milik Negara;
7. Asisten Menteri Negara/Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur dan Sarana Distribusi Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
8. Asisten Menteri Negara/Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Perhubungan Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
9. Asisten Menteri Negara/Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
10. Asisten Menteri Negara/Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;
11. Kepala Birp Peraturan Perundang-undangan I, Sekretariat Kabinet;
12. Pembantu Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Urusan Kemitraan dan Pengembangan Usaha;
13. Kepala Biro Hukum Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Badan pembina Badan Usaha Milik Negara;
14. Kepala Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara, departemen Keuangan.
Pasal 2
Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara bertugas :
- a. merumuskan arah dan kebijakan reformasi Badan Usaha Milik Negara guna meningkatkan penciptaan nilai pasar, meningkatkan
- 5 - penerimaan Negara diantaranya dari pajak dan dividen untuk mempercepat pembayaran utang Pemerintah dan memperbaiki struktur pendapatan Negara, serta mendukung proses stabilitasasi ekonomi;
- b. merumuskan upaya restrukturisasi, profitisasi, dan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara serta menyusun pondasi korporasi untuk mewujudkan transformasi Badan Usaha Milik Negara menjadi korporasi yang berdaya saing dan berdaya cipta nilai tinggi.
Pasal 3
Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Presiden paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak pembentukan Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara untuk mendapat persetujuan Presiden.
Pasal 4
Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 5
- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim dapat meminta masukan, bantuan dan atau mengikutsertakan konsultan/tenaga ahli.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim pelaksana, Ketua Pelaksana dapat membentuk Tim Teknis.
Pasal 6
Biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara dibenankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE