Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2012 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA DEVELOPMENT CENTREORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (berlaku 5 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia perlu menjadi anggota Development Centre-Organization for Economic Co-operation and Development;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Pasal 4
- Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasiorganisasi Internasional.
KEEMPAT
KELIMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA DEVELOPMENT CENTRE-ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT.
PERTAMA : CentreOrganization for Economic Co-operation and Development, yang untuk
- Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Development selanjutnya disebut dengan DC-OECD.
- KEDUA : Kementerian Keuangan menjadi Pumpunan Kegiatan (Focal Point) yang
- mewakili keanggotaan Indonesia pada DC-OECD.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagai Pumpunan Kegiatan (Focal Point) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kementerian Keuangan:
- a. melakukan koordinasi secara nasional terkait dengan kerja sama Indonesia dengan DC-OECD; dan
- b. melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh DC-OECD.
- Menteri Keuangan menyampaikan laporan keanggotaan Indonesia pada DC-OECD secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Segala pembiayaan terkait dengan kontribusi keanggotaan Indonesia pada DC-OECD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
`
KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2012

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Verifikasi: SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1961 tentang PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT (berlaku 6 September 1961)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- 1. bahwa Konperensi Internasional di Jenewa tahun 1958 mengenai Hukum Laut (Conference on the Law of the Sea), dimana Republik Indonesia ikut-serta hadir, telah menghasilkan antara lain tiga konvensi, yaitu :
- a. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas,
- b. Convention on the Continental Shelf, dan
- c. Convention of the High Seas;
2. bahwa terhadap konvensi-konvensi sebagaimana dimaksud dalam sub 1 sudah sewajarnya Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi peserta;
3. bahwa persetujuan atas tiga Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai Hukum Laut itu perlu diatur dengan Undang-undang.
- a. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 11 Undang-undang Dasar;
- b. Undang-undang Nomor 4 Prp. tahun 1960;
- c. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 Nomor 31);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT.
Pasal 1
Tiga Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai Hukum Laut yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, disetujui.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1961. Pejabat Sekretaris Negara, A.W. SURJOADININGRAT. Pasal 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1961. Pejabat Presiden Republik Indonesia, J. LEIMENA.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1961 TENTANG
## PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN1958 MENGENAI HUKUM LAUT.
Konperensi Internasional mengenai Hukum Laut (Conference on the Law of the Sea) di Jenewa tahun 1958 dimana Republik Indonesia ikut serta hadir, telah menghasilkan tiga konvensi, yaitu:
- a. Konvensi mengenai Pengambilan Ikan serta Hasil Laut dan Pembinaan Sumbersumber Hajati Laut Bebas;
- b. Konvensi mengenai Dataran Kontinental;
- c. Konvensi mengenai Laut Bebas.
Konvensi-konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Jenewa tersebut. Ikut sertanya Republik Indonesia sebagai anggota dari tiga konvensi termaksud adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa Republik Indonesia adalah merupakan suatu Negara kepulauan, dan dengan demikian Indonesia mempunyai kepentingan terhadap segala sesuatu yang mempunyai segi Hukum Laut.
Menurut ketata-negaraan kita, persetujuan atas tiga Konvensi termaksud, berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 11
Undang-undang Dasar, memerlukan persetujuan dengan Undang-undang. Berhubung dengan hal-hal tersebut di
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian XII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 52 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 123) perlu diubah dan ditambah;
Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 2
- 12.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan ...
Rp. 21.500,-
- 12.5. Jawatan Transmigrasi, ditambah
dengan ...
Rp.52.587.500,-
- 12.6. Pengeluaran-pengeluaran untuk
pekerjaan-pekerjaan yang oleh Staf
"K" Pusat ditugaskan kepada
Kementerian Sosial, ditambah
dengan ...
Rp. 4.180.300,2q-
- 12.7. Pengeluaran tak tersangka, ditambah
dengan ...
Rp. 1.141.500,-
Berikut mata-anggaran 12.5.1.8. dituliskan:
12.5.1.9.Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubung dengan keamanan perlu mendapat penghitungan di lain tempat.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

Penandatangan: MENTERI SOSIAL, ttd K.H. FATAH JASIN LEMBARAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 1957

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN

## UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953

## BAGIAN XII

## KEMENTERIAN SOSIAL

## BAB II (Penerimaan)

Perkiraan

Setelah

Setelah

baru 1953

ditambah

dikurang-

dengan

kan dengan

## 12.5. JAWATAN TRANSMIGRASI.

12.5.1.

Jawatan Transmigrasi, (baru) Penerimaan berha- dapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubung dengan keamanan perlu mendapat penghidupan di tempat ...

12.5.1.9.

Memori

Memori

-
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN PASER, KABUPATEN PURWAKARTA, KABUPATEN TAPANULI UTARA, KABUPATEN BARRU, DAN KABUPATEN CIREBON, SERTA KOTA BANDAR LAMPUNG, DAN KOTA TANJUNG BALAI (berlaku 2 Februari 2012)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) PerKeputusan Penyelesaian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang lindungan Konsumen, perlu menetapkan Presiden tentang Pembentukan Badan Sengketa Konsumen;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN PASER, KABUPATEN PURWAKARTA, KABUPATEN TAPANULI UTARA, KABUPATEN BARRU, DAN KABUPATEN CIREBON, SERTA KOTA BANDAR LAMPUNG, DAN KOTA TANJUNG BALAI.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Cirebon, serta Kota Bandar Lampung, dan Kota Tanjung Balai
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet, Agus Sumartono, S.H., M.H.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2012 tentang PENUGASAN (berlaku 30 Mei 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Bangkok, Thailand dan Singapura pada tanggal 31 Mei sampai dengan 2 Juni 2012 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : tanggal
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon
Unknown Unknown Nomor TENTANG Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUAATASPERATURAN DAERAH NOMOR1TAHUN2012 TENTANG RETRIBUSI JASAUMUM DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHAESA WALIKOTATARAKAN, :a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU111/2014 menyatakan Penjelasan (berlaku 28 Mei 2017)
PENJELASAN
Pasal 124
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; - b. Bahwa penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah diatur dalam peraturan daerah berpedoman pada tatacara penghitungan tariff retribusi sebagaimana diatur dalamPasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVII (PERUSAHAAN REPRODUKSI JAWATAN TOPOGRAPI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUNTAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW. XVII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undangundang ini.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 144 TAHUN 1954



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

SOEKARNO.

MENTERI PERTAHANAN, ttd IWA KUSUMA SUMANTRI.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1953 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM (berlaku 1 Januari 1953)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya aturanhukuman termaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141);
Menimbang pula:
bahwa, karena keadaan-keadaan yang mendesak, perpanjangan waktu tersebut perlu dengan segera dilakukan;
Mengingat
:
Undang-undang Darurat Nomor 25 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 142 tahun 1951);
Mengingat pula
:
Pasal 3
Presiden Republik Indonesia,
Pasal 96
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141).
Pasal I.
Tahun 1953 yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 Nomor 141 juncto Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 26 dan Nomor 22) diubah menjadi tahun 1954.
Pasal II.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 Pebruari 1953.

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.

Penandatangan: Perdana Menteri, WILOPO

Penandatangan: Menteri Kehakiman, LOEKMAN WIRIADINATA Diundangkan pada tanggal 9 Maret 1953.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, LOEKMAN WIRIADINATA LEMBARAN NEGARA NOMOR 25 TAHUN 1953
PENJELASAN
Pembukaan
.
Undang-undang Darurat dan pasal-pasalnya tiada perlu dijelaskan lagi, karena pada pokoknya sama dengan Undang-undang Darurat Nomor 25 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 122) beserta penjelasannya yang terlampir padanya (Tambahan Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 181).
Termasuk Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1953.
Diketahui:
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 375 TAHUN 1953
UNDANG-UNDANG RI Nomor 10 Tahun 1962 tentang PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933 (berlaku 3 Agustus 1962)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1962 TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933
Presiden Republik Indonesia,
- Menimbang : dan diambil tindakan-tindakan penertiban mengenai peraturan-peraturan yang
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, perlu segera tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub 1, dianggap perlu meninjau kembali Undang-undang Krisis Impor 1933;
3. bahwa karena keadaan memaksa, hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/Ko. T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;
4. Undang-undang Krisis Import 1933.
Memutuskan :
Menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pencabutan
- Undang-undang Krisis Impor 1933.
Pasal 1
Mencabut Undang-undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara tahun 1933 No. 349) serta semua peraturan pelaksanaannya
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962, Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO,

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOCHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 44 ## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG ## No.10 TAHUN 1962 tentang ## PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933. UMUM. Undang-undang ini diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda guna membendung arus barang dari Luar Negeri dengan jalan pembatasan barang-barang impor, terutama ditujukan terhadap sistim dumping yang diadakan oleh Jepang, dalam rangka melindungi industri di Negeri Belanda. Karena pada waktu ini Undang-undang Krisis Impor tersebut juga tidak dipergunakan dalam pembatasan barang-barang impor dan kebijaksanaan dalam impor didasarkan antara lain atas persetujuan dagang antar Negara, maka Undang-undang itu perlu dicabut. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 dan 2. Cukup jelas.

Penandatangan: Diketahui Sekretaris Negara ttd MOHD. ICHSAN. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2471
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1954 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN I DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 109), perlu diubah dan ditambah;
Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi) dari anggaran Republik Indonesia yang-mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 109), diubah dan ditambah sebagai berikut:
1953
- 1.1. Presiden dan Wakil Presiden, ditambah
dengan ...
Rp.
1.774.200,-
- 1.2. Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri
dan Menteri-menteri Negara, ditambah
dengan ...
Rp.
1.021.200,-
- 1.3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, ditambah dengan ... Rp.
30.950,-
- 1.6.
- Biro Perantjang Negara, ditambah denganRp. 101.000,-
- 1.10. Kepolisian Negara ditambah dengan ... Rp.
4.500.000,-
- 1.11. Biro Rekonstruksi Nasional, ditambah
dengan ...
Rp.
15.246.600,-
- 1.13. Pengeluaran tak tersangka, ditambah
dengan ...
Rp.
15.021.100,-
BAB I - (Pengeluaran)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

Penandatangan: PERDANA MENTERI, ttd ALI SASTROAMIDJOJO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 1957
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 52 Tahun 2014 tentang PENUGASAN (berlaku 9 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk meJaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nornor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri,selama Presiden rnelaksanakan kunjungan kerja dan/ atau kenegaraan menghadiri ASEAN-Republic of Korea di Korea Selatan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Desember 2014 atau sampai dengan tanggal tiba kembali eli tanah air. ,/
KEDUA:
...
PRESIDEN R£PUBLIK INDONESIA
2
KEDUA
Keputusan Presiden irn mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO , .' I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2011 tentang PENUGASAN (berlaku 23 Februari 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas seharihari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam pada tanggal 24 sampai dengan 25 Februari 2011 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL SEKRETARIS KABINET,
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN IX
KEMENTERIAN PENERANGAN
- 9.1 Kementerian dan pengeluaran umum
...
34 746 000
- 9.2 Perusahaan Film ...
20 059 000
- 9.3 Distribusi Film ...
Memori
- 9.4
Radio ...
29 818 000
- 9.5
- Propinsi-propinsi ...
65 691 000
- 9.6 Pengeluaran tidak tersangka ...
Memori
Jumlah ...
150 314 000
(Seratus lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
9.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 9.1.1 Kementerian.
- 9.1.1.1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
- 2 Pendapatan dari penginapan wartawan-wartawan luar negeri.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 9.1.2 Penerimaan Umum.
- 9.1.2.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 2 Pendapatan dari penjualan brosur-brosur dan lain-lain penerbitan.
- 4 Pendapatan dari penjualan potret.
- 5 Pendapatan dari mempersewakan film.
- 6 Pembayaran kembali dari subsidi majalah-majalah surat-surat kabar.
- 7 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8 Pendapatan dari percetakan-percetakan kecil.
9.2 PERUSAHAAN FILM.
- 9.2.1 Perusahaan Film-Negara.
- 9.2.1.1 Pendapatan dari penjualan dan penyewaan film.
- 2 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
9.3 DISTRIBUSI FILM.
- 9.3.1 Jawatan Distribusi Film dalam likwidasi.
- 9.3.1.1 Pendapatan dari penyewaan film Jawatan Distribusi Film Negara dalam likwidasi.
- 9.4 RADIO.
- 9.4.1 Jawatan Radio.
- 9.4.1.1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
- 2 Pendapatan dari langganan dan advertensi Pedoman Radio dan lain-lain.
- 3 Pendapatan dari pertunjukan umum.
- 4 Pendapatan dari kongkurs musik, nyanyian dan sebagainya.
- 5 Pendapatan dari penjualan piring-hitam.
- 6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
9.5 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
- 9.5.1 Penerimaan rupa-rupa.
- 9.5.1.1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai untuk Pemerintah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna.
- 3 Penerimaan lain-lain.
Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM
Menteri Penerangan, ttd SUDIBYO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 119 TAHUN 1957
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO
Unknown Unknown Nomor DI Tahun 2014 tentang Lounching kampanye aksi keselamatan laru lintas dan penczrnangan Car Free Day, dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. {41 P.,n3,elengaraa! k-eg!a-ta,n Hari Retras Kendaraan Bermotor harus didukune dengan:
5. a, Ketersediaan petugas pengamanan baik dari kepolisian maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu.
- b. Adanya jalur pengalihan alternatif.
- c. Keterse.tiaprr sarana prasarana untuk pelaksanaan keglatan berolahraga maupun kegiatan lainnya.
Pasal 1
Pada waktu dan jalan tertentu di Wilayah Kota Kotamobagu diselenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
Pasal 2
- (1) Lokasi dan walrhr penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor riiteiapicar^i discpa^-ijang .IaIa; .^J::=ad Yan: nutei d*: l=npu :nerah Mesjid RayaBaitul Makrnur sampai dengan pertigaan samping SMAN 3 Kotamobagu, khususnya diseputar lapangan Kotamobagu pada Hari Minggu mulai Jam O6.OO Wita sampai dengan Jam 1O.OO Wita.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) tidak berlaku pada saat Hari Besar Keagamaan.
- (3) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ay4l (f), pada waktu penyeienggaraan kegiaian Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kecuali ditentukan lain
Pasal 3
Pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang diatur dalam peraturan walikota ini ailarang membagikan sticker nraupun brosur dan atribut rainnya yang bernuansa politik.
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Kotamobagu Pada tanggal J6 Maret 2ol5
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1950 tentang PUNGUTAN TAMBAHAN PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950 (berlaku 20 Januari 1950)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk tahun 1950 dianggap perlu memungut tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan;
Menimbang
- bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak pungutan tambahan pokok pajak tersebut perlu segera ditetapkan;
Mengingat
- pasal 68, 139, 143 dan 171 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
Memutuskan:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan tahun 1950.
Pasal 1
Dipungut tambahan pokok pajak seratus perseratus (100%) dari ketetapan pajak kekayaan buat tahun 1950.
Pasal 2
Dipungut tambahan pokok pajak tiga ratus perseratus (300%) dari ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal di antara 30 Juni 1949 dan 1 Juli 1950.
Pasal 3
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SOEKARNO

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1950 TENTANG
## PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950.
Pungutan tambahan pokok pajak buat tahun 1949 mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan ditetapkan dengan ordonnansi tanggal 3 Desember 1948 (Staatsblad No. 311).
## Tambahan pokok pajak itu ialah :
50 % dari ketetapan pajak kekayaan,
300 % dari ketetapan pajak perseroan, sama besarnya dengan tambahan pokok pajak buat tahun-tahun yang sudah lampau (Staatsblad 1946 No. 36, Staatsblad 1947 No. 28 dan Staatsblad 1948 No. 47).
## Tentang pajak perseroan :
Rencana Undang-undang darurat termaksud bertujuan pelanjutan pungutan tambahan pokok pajak buat setahun lagi; dengan demikian maka tarip pajak ini tetap sebagai tahun-tahun yang sudah lampau, ialah 40 %.
## Tentang pajak kekayaan :
Undang-undang darurat (
PENJELASAN
Pasal 1
) bertujuan penaikan tambahan pokok pajak dari 50 % menjadi 100 %, sebagai telah direncanakan oleh Departement van Financien pada akhir tahun yang baru lampau, berhubungan dengan rencana anggaran tahun 1950. Dengan demikian maka pajak kekayaan yang tertinggi berdasar tarip 4 % (empat perseribu); suatu tarip yang tidak dapat dianggap sebagai melampaui b
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IX (PELABUHAN BELAWAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.):
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Penerangan.


SUKARDAN.


CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1951 tentang TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 37 TAHUN 1950, MENGENAI PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (berlaku 20 Januari 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa berhubung dengan perubahan tarip pajak peralihan untuk tahun 1951 seperti dinyatakan dalam Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950, ternyata perlu juga mengadakan perubahan dalam jumlah-jumlah tercantum dalam pasal 8, ayat 4 terakhir, dari ordonansi pajak peralihan 1944;
bahwa, mengingat akan hubungan antara soal yang dimaksud tadi dan masalah dalam pasal i bab-
Pasal 1
Sesudah bab VIII dalam pasal 1 dari Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950 diadakan bab baru, yang berbunyi sebagai berikut:
VIII A. Pasal 8, ayat 4 terakhir, mulai dengan kata "By" dan berakhir dengan angka "1560" dibaca seperti berikut:
Pengurangan pajak karena potongan-keluarga terhadap pendapatan mulai dari R.23.400,- setahun dihitung menurut skala berikut:
Didalam dokumen ini terdapat format gambar
Pasal 8
Pengurangan pajak karena potongan-keluarga terhadap pendapatan mulai dari R.23.400,- setahun dihitung menurut skala berikut:
Didalam dokumen ini terdapat format gambar
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951.
MENTERI KEUANGAN,
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.
Diundangkan pada tanggal 20 Januari 1951. MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NO 5 TAHUN 1951 UNTUK MENAMBAH UNDANG-UNDANG DARURAT No. 37 TAHUN 1950.
## UMUM
Pada tarip baru dari pajak peralihan untuk tahun 1951 ternyata, bahwa potongankeluarga yang berlaku sampai sekarang terhadap golongan-pendapatan mulai dari R. 23.400,setahun berjalan tidak teratur, sehingga terhadap potongan itu perlu juga dengan segera diadakan perubahan ordonansi pajak peralihan 1944.
Berhubung dengan peristiwa, bahwa tarip tersebut di atas berlaku mulai pada 1 Januari 1951, maka Undang-undang darurat yang dimaksud harus berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951.
## CATATAN RALAT.
Tanggal pengundangan Undang-undang Darurat Nr 5 Tahun 1951, yakni 2 Januari 1951, adalah salah cetak.
Tanggal pengundangan tersebut seharusnya : 20 Januari 1951
Sekretaris Kementerian Kehakiman,
Mr. ABIMANJOE.
LN 1951/15; TLN NO. 86
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perlindungan Konsumen, perlu (berlaku 17 September 2012)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA
-2
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN MAPP!, KABUPATEN BANTAENG, KABUPATEN MUARA ENIM, KABUPATEN PROBOLINGGO, KOTA LUBUKLINGGAU, DAN KOTA TASIKMALAYA.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Mappi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Probolinggo, Kota Lubuklinggau, dan Kota Tasikmalaya.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3
Pasal 4
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
ttd.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2012 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2012 tentang HARI KONSUMEN NASIONAL (berlaku 24 April 2012)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen akan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan dalam upaya terus mengembangkan kesadaran akan arti penting peran konsumen dalam perekonomian nasional yang sehat dan berkelanjutan perlu menetapkan
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI KONSUMEN NASIONAL.
PERTAMA
: Tanggal 20 April ditetapkan sebagai Hari Konsumen Nasional.
KEDUA : Hari Konsumen Nasional bukan merupakan hari libur.
KETIGA : ________________
KETIGA : Keputusan Presiden tanggal ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2012

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agus Sumartono, S.H., M.H. Sekretariat Kabinet, Agus Sumartono, S.H., M.H.
UNDANG-UNDANG RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DI DAERAH KEPULAUAN RIAU (berlaku 21 Desember 1959)
Pembukaan
Menimbang : 1. bahwa perlu menetapkan peraturan tentang "Dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak Negara di daerah Kepulauan Riau";
2. bahwa karena keadaan yang memaksa hal-hal tersebut perlu diatur dengan segera dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat :
Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DI
DAERAH KEPULAUAN RIAU.
Pasal 1
Dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak Negara di daerah Kepulauan Riau berbunyi sebagai berikut:
Untuk melakukan tarip semua pajak Negara yang dinyatakan dalam Rupiah, maka berhubung dengan berlakunya Malayan-Dollar di daerah Kepulauan Riau, kepada Menteri Keuangan diberikan wewenang guna menetapkan bagi masing-masing pajak Negara bersangkutan, dasar perhitungan mengenai mata-uang yang berlaku di daerah itu.
Pasal 23
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DI
DAERAH KEPULAUAN RIAU.
Dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak Negara di daerah Kepulauan Riau berbunyi sebagai berikut:
Untuk melakukan tarip semua pajak Negara yang dinyatakan dalam Rupiah, maka berhubung dengan berlakunya Malayan-Dollar di daerah Kepulauan Riau, kepada Menteri Keuangan diberikan wewenang guna menetapkan bagi masing-masing pajak Negara bersangkutan, dasar perhitungan mengenai mata-uang yang berlaku di daerah itu.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diunddangkan, dan untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Januari 1960 atau untuk pengenaan pajak tahun takwim/tahun pajak 1960.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959, Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 145;

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959, Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 28 TAHUN 1959
TENTANG
## DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN
## TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DIDAERAH
KEPULAUAN RIAU.
Peraturan tentang "dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak Negara didaerah Kepulauan Riau" untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Januari 1960 juga, berhubung peraturan itu diadakan berkenaan dengan penghapusan tarip khusus untuk daerah Kepulauan Riau.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1912
Termasuk Lembaran-Negara No. 145 tahun 1959.
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. VII (PELABUHAN MAKASAR) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW VII (Pelabuhan Makasar) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN, ttd A.K. GANI

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 134 TAHUN 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PEMBEBASAN SAUDARA UNTUNG DARI PENGGANTIAN UANG (berlaku 16 Oktober 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam surat permohonan tersebut oleh Saudara Untung dikemukakan beberapa hal, yaitu bahwa kekhilafan yang diperbuat, disebabkan oleh kekhilafan Kantor Pusat Perbendaharaan di Jakarta dan kecurangan oleh pegawai dari Kawedanan Losarang Saudara Subro Malisi bin Muchamad,
- b. bahwa berhubung dengan satu sama lain ada cukup alasan untuk membebaskan Saudara Untung sebagian dari pembayaran penggantian tersebut di atas,
Mengingat : Pasal 19 "Indische Comptabiliteitswet" dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBEBASAN SAUDARA UNTUNG DARI PENGGANTIAN UANG.
Pasal 1
Saudara Untung dibebaskan dari penggantian uang sejumlah Rp. 214.800,(dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), yaitu sebagian dari jumlah Rp. 214.900,- (dua ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah), yang harus diganti oleh Saudara Untung menurut surat keputusan Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 20 Januari 1955 No. G.340/55.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 16 Oktober 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM
MENTERI PERHUBUNGAN, ttd SOEKARDAN
LEMBARAN NEGARA NOMOR 102 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 1958 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1957 TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I IRIAN BARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 76), SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 4 Juli 1958)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.20 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1957 no. 76).
- b. Bahwa peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang.
- a. Pasal 97 yo. 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
- b. Undang-undang No. I tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT NO.20 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I IRIAN BARAT (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.76) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1957 No.76), ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal tunggal.
Pasal 2
- "2.a)Kewedanaan Tidore yang meliputi distrik-distrik Tidore, Oba dan Wasilo, dan
b)Kewedanaan Weda yang meliputi distrik-distrik Weda, Maba dan Patani/Gebe, yang sekarang termasuk lingkungan Daerah Maluku Utara".
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 16 Agustus 1956.
Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1958 Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM
Menteri Dalam Negeri, ttd.
SANOESI HARDJADINATA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1958
CATATAN
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-48 pada tanggal 7 Mei 1958 pada hari Rabu, P. 249/1958
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian XI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenal tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 51 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 122), perlu diubah dan ditambah;
Mengingat
:
Pasal 1
Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undangundang tahun 1954 Nomor 51 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 123) diubah dan ditambah sebagai berikut:
BAB I (Pengeluaran).
- 11.2. Luar Negeri, ditambah dengan... Rp.3.150.730,-
- 11.11. Kesejahteraan Ibu dan Anak, ditam-
- bah dengan...
Rp. 34.820,-
- 11.15. Jawatan Parmasi dikurangkan denganRp.8.606.140,-
- 11.18. Subsidi dan Bantuan ditambah dengan Rp. 586.960,-
- 11.20. Pengeluaran tak tersangka, ditambah
dengan ...
Rp.4.833.630,-
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undangundang tahun 1954 Nomor 51 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 123) diubah dan ditambah sebagai berikut:
BAB I (Pengeluaran).
- 11.2. Luar Negeri, ditambah dengan... Rp.3.150.730,-
- 11.11. Kesejahteraan Ibu dan Anak, ditam-
- bah dengan...
Rp. 34.820,-
- 11.15. Jawatan Parmasi dikurangkan denganRp.8.606.140,-
- 11.18. Subsidi dan Bantuan ditambah dengan Rp. 586.960,-
- 11.20. Pengeluaran tak tersangka, ditambah
dengan ...
Rp.4.833.630,-
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran, Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO Diundangkan

Penandatangan: pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

Penandatangan: MENTERI KESEHATAN, ttd H. SINAGA LEMBARAN NEGARA NOMOR 36 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1963 tentang PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1963 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : Anggaran
bahwa bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Negara Republik Indonesia tahun 1963 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
-
1. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 1 Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (Lembaran- Negara tahun 1927 No. 419);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun
- 1963.
Pasal 1
Bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. yakni : Bagian I.B.W. XVII : Perusahaan Reproduksi dan Percetakan dari Di rektorat Topografi Angkatan Darat dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1963 ditetapkan seperti dimuat dalam daftar-daftar
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran gabungan Undang-undang ini.

## Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1963 Presiden Republik Indonesia, TTD SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 1963. Sekretaris Negara, TTD

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 92