PERATURAN BUPATI RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKS IZIN TRAve,'AN PEMUNGUTAN RETRIBUSl DI KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR )[ TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKS IZIN TRAve,'AN PEMUNGUTAN RETRIBUSl DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- Menimbang : a. bahwa Retribusi izin Trayek adalah Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dikelola efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi
secara tertib, taat peraturan Perundang-undangan, efektif, masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menegaskan tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam rangka pengaturan dan pemberian pelayanan izin trayek serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lzin Trayek di Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
5. 2 U d g-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 5""l"""tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 1 ana 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor , Nomor 3209);
000437
3. Undang-Un. 000438 p, ang No "Yelenggaraan s "or 28 Tahun 1999 tentang ,~,wost, o.."R?? Yang Bers Dan Bebas Dari g\_"sia Tahun 199g;""isme @embaran Negara Republik Publik Indonesia, 2nor 75, Tambahan Lembaran Negara omor 3851);
4. Undang-Undang y Pemberantasan' T%~"or 31 Tahun 1999 tentang Negara Repubj. ""Fidana Korupsi Nepotisme (Lembaran Tambahan Len\_ 'donesia Tahun 1999 Nomor 140, 3874) sebaga"an Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 20 T\_, "a telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2o0"901 (Lembaran Negara Republik indonesia Republik In, 'Omor 134, Tambahan Lembaran Negara onesia Nomor 4150);
5. Undang-Undan N Neg (L 9 omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N ara embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 0 mor 4427, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia mor 86); ·
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas D:n Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia shun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. de 1-Undang Nomor 28 T ahun 2009 tentang Pajak Daerah "[,~~sir aerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Dan pg09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5049); Republik Indonesia Nomor h
12. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Undang-Und", Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Publik (Le"?[~~an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, a' Nomor 5038);
13. Undang-Un · 000433 Peratu 3ang Nomor 12 Ta oa,'an Perundang-Un, un 2011 tentang Pembentukan Neg\_Thur %,"""\9an (tembaran Negara Republik a epublik Indonesia,"""?' 82, Tambahan Lembaran omor 5234)
15. Peraturan Pemer Pedoman p,~"""ah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemerintah t\_ "an Dan Pengawasan Penyelenggaraan Tahun 200e" (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik In, 'Omor 165, Tambahan Lembaran Negara onesia Nomor 4593;
3. 14 Peraturan p " Per s, emerintah Ny gelolaan Keuan +omor 58 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahu 5s};"}Paerah (embaran Negara Republik Negara Republik Im. Nomor 140, Tambahan Lembaran onesia Nomor 4578);
16. Peraturan p, .. Pemba .. emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Prov . a � ian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Insi Dan Peme tah Negara Re ernta Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Lem\_ 'publik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan aran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penempatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tar Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran ten" abupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Daera' Lembaran paerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. rah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Peraturan D?" organisasi Perangkat Daerah Kabupaten tentang Susu\_ paerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 sintang \_(Le""; ~, tembaran baerah Kabupaten sitang Nomor 2, Ta"" ~~ana telah diubah dengan Peraturan Nomor 2) s"gang Nomor 5 Tahun 2@13 (Lembaran Daerah Kab"\_ sjntang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Daerah KabuP"";"~eopaien sintang Nomor 5); Lembaran Daera
Menetapkan
23.
Peraturan D. tent: aerah Kabupat 0tang Retribusi pg,\_ten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 z,z;"en sis%.,7?73 Teneiio «embaran oaera mbaran Daerah Kabu,%us,\_",'?912 Nomor 6, Tambahan en intang Nomor 6);
0004%)
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BU PEMUNGUTA 'TI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SINTANG RETRIBUSI ZIN TRAYEK DI KABUPATEN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
5. Retribusi lzin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek;
6. lzin Trayek adalah lzin penyelenggaraan orang dalam trayek;
7. lzin lnsidentil adalah lzin yang dapat diberikan kepada Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang;
8. Trayek adalah Lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal;
9. Pemiik lzin aalah peyoangan, atau\_padan yang telah iber izin untuk melaksanakan suatu peerjaan sesuar 1engan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
10. A k tan adalah Perpindahan orang dan/atau barang dari satu "{",[{' etempat lain denoan mensurakan Kenrdaraan i Ruang Lalu Lintas Jalan;
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran;
12. Mobil Penumpang sa. 0004%1 9"ang yang mem[""""z setiap kendaraan bermotor angkutan ermasuk untukx \_ Uempat duduk maksimal 8 (delapan) orang 3.500 (+oa rc i/l[",{[;""","av yang ~eraty vaik ie6mh a 13. JS Kilogram), pengangkutan bagasi;
2. Mobil g \_us adalah kend memiliki tempat du"@an bermotor angkutan orang yang Untuk pengemudi ,\_ maksimal 8 (delapan) orang termasuk hma ratus kilogram);au yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu
14. Surat Ketetapan e a , SKRD adalaj "etribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat besarnya juml stat ketetapan retribusi yang menentukan at pokok retribusi yang terutang;
15. Petugas Pe untuk mg\_\_,"ngut adalah petugas yang diberi kewenangan elaksanakan pemungutan Retribusi;
16. Buku Peneri p b tmaan embayaran adalah pencatatan penerimaan Pembayaran retribusi oleh Petugas Pemungut atau Petugas apangan;
17. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dari Petugas Pemungut / Petugas Lapangan ke Bendahara Penerimaan;
18. Surat Tanda Setor adalah Bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan;
19. Buku Penerimaan dan Penyetoran adalah pencatatan penerimaan retribusi ## BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Retribusi lzin Trayek dipungut dengan menggunakan tanda bukti/dokumen pembayaran berupa SKRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Be t k k d . · SKRD Jzin Trayek sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ntuh,, ukuran lan isl , B " [ Ya . t'd k te'rpisahkan dan Peraturan upat1 rn. ng merupakan bagian r a

## BAB III

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

## Pasal 4

- (1) oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti Setiap pembayaran retribusl
2. Pembayaran berupa SK ~\_«busi wajib dicatat dalam Buku Penerimaan Penerimaan pembayaran " ~ Pembayaran oleh Petugas Pemung!' (2)

- ( 2) Penyetoran penerir Dinas melalui Bena.st, 'etibusi iaka+a, menggunakan Tan.'s Fenerimaan oai~"""Fetugas Pemungut Retribusi ke Penerimaan set, "?"Ht Pembayar%a "9 lambat 1 (satu) hari kerja dengan ran .
- (3) H . 1 asit penerimaan Retribus: Daerah oleh Bendaha,\_""ebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas menggunakan Surat ses,\_"himaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan n.
- tetribus· Tanda Setor d Isr dari Petugas P P enerimaan an Buku Penerimaar emungut, wajib dicatat dalam Surat . · n an Penyetoran oleh Bendahara

## Pasal 6

Bentuk, ukuran dan isi Buku Pener guku Penerimaan dan Penya,,""aan Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setor, tampiran II, Lampiran II, tame~\_,"; ,Pat Setoran sebagaimana tercantum dalam bpagian tidak terpisahkan dari Pe ,,, '· lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan eraturan Bupati ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Sebagai Petunjuk Teknis yang belum diatur dan atau yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## Pasal8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 26to 2014


k.


Qiundangkan di Sintang Pada tanggal 2 Me 2014

PELA zETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANGT Fl KSANA TUGAS SEKR

Yo · 8EPHA HASNAH

BE,, NTANG TAHUN 2014 NOMOR @d' WTA DAERAH KABUPATEN SI

•

000443

,qMPIRAN

I

PERATURAN BUPATI SINTAG

r"

NOMOR

:20\_ TAHUN 26it ·'@) ks

TANGGAL

2044

TENTANG

:

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

BENTUK, UKURAN DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINT ANG.


| � ,. 2) ·+) ,, � | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PEMERINTAH SINTANN IZIN TRAYEK | I NO.URUT |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NAMA AL AMAT | URAIAN RETRIBUSI | |
| NO. | REKENING | JUMLAH Rp |
| 1 | Retribusi lzin Trayek Baru I I Untuk Semua Jenis Retribusi Perpanjangan Angkutan Penumpang / Daya Angkut Retribusil lzin lnsirntll I Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi | - Rp - Rp - - Rp - |
| Dengan Huruf : Sintang, Yang Menerima, ( | 16 cm | 2014 ) . - |

22

]v


C

\_AMPIRAN II

{~wsrusrae

0o04

Tiygg

j? TAHUN 2014

TENTANG

? ,,'

2o14

fATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUS IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK DAN 1SI B UKU PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK


PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI HZIN TRA YEK

TAHUN

..

Bulan:

.

:

Petugas Pemungut / Petugas Lapangan

Nip

.

L


tAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SINTANe

NOMOR

: [[ TAHUN 2&amp;k4 : '%e

TAyGGAL

2oi4¢

TENTANG

•

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

"

000445

## BENTUK, UKURAN DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

41cm

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Bukti: ________________

- Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu ...··· Telah menerima uang sebesar Rp.

...···j

·%rt77

- '· Alamat · saaoo»a

•

•·····•

:

.

:.I

- e. Tanggal diterima uang

Bendahara penerima/

Bendahara Penerima Pembantu

.bu At link]

om Pihak Ketig Untulk Pembynn/Pe"""

.Ahn Penntbuntu Untuk Bendahrs Penerim

Arip

Penyetor

·r

]


line2

16,5

\_AIPIRAN IV


STS No

.

No. Rekening

:

Harap diterima uang sebesar

Rp

..

( Terbilan)

•. •

•

•

•

•

•

·

•

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· ·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· ·

·

·

·

·

·

·

· · · · ···

Dengan rinci penerimaan sebagai berikut :

| NO | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING |
|------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Diterima Retribusi | RRp. ...••... | | | |
| | | Diterima Retribusi | Rp... | | | |
| | | Jumlah ... | Rp. ... | | | |

Uang tersebut diterima tanggal

...8...

Mengetahui : Pengguna Anggaran

Sintang, .

Bendahara Penerimaan


Iijj@gt

TENTAN

suveusra% jg TAHUN 20i4 j?? le

2014

TATA

CARA

PELAKSANAAN

000446

PEMUNGUTAN

RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

6 BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR

RETRIBUSI HZIN TRAYEK

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0565) 22209 - 22253 Fax. (0565) 22209

## SURAT TANDA SETOR (STS)

r

000447

\_AMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: @ TAHUN 2044 : .7 ,,

TANGGAL

TENTANG

r

2014

:

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUS IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN

## T AHUN ANGGARAN ...

SKPD

: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG . . ...

periode

Saldo Kas di Bendahara Ponerimaan

| Penerimaan ' No | Penerimaan ' No | Penerimaan ' No | Penerimaan ' No | Penerimaan ' No | Penerimaan ' No |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | ,---- | | Penyetoran Jumlah | | |
| | | | Rp. | | |
| Jumlah Penerimaan1 ...·..8·8.8...·.·················o······ | Jumlah Penerimaan1 ...·..8·8.8...·.·················o······ | Jumlah Penerimaan1 ...·..8·8.8...·.·················o······ | Jumlah Penerimaan1 ...·..8·8.8...·.·················o······ | Jumlah Penerimaan1 ...·..8·8.8...·.·················o······ | Rp. Rp. Rp. Rp. |

trdiri dari b. Bank

a.

Tunal

Rp.

c. Lainnya

Rp.

Rp.

Mengetahui: Pengguna Anggaran

Slntang, . Bendahara Penerimaan


·4IPIRAN VI

PERATURAN

NOMOR

BUPATT SINTANG j{ ]HUN 2oi¢

YijjggA

TENTANG

. "

2014

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

000448

BENTUK DAN ISI SURAT SE TORAN RETRIBUSI IZIN TRAYE

## SURAT SETORAN

NOMOR: ________________

SANK PEMBANGUNAN DAERAH, HAAF MENERIM~ DARE

BENDAHARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGAN

·

KABUPATEN SINTANG UNTUK : GIRO: ________________ REK. KAS DAERAH

UANG SEBESAR :

Rp

(

)

YAITU: SETORAN UANG TUNAI INCOME DAERAH SINTANG DARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

AYAT:

1.07.01

.

1.07.01

.

1.07.01

.

Retribusi

.

Retribusi

.

Retribusi

.

Jumlah

.

Rp

.

Rp

.

Rp

.

Rp

.

Sintang,

···

Yang Menyetor An. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Bendahara Penerimaan . Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Nip

.

erahkan uan9 abatan dan tanda tangan yang meny

Uang tersebut diatas telah diterima

Sintang,

•·· •·· •·· ··· ··· ··· ····

Pimpinan Bank Pembangunan Daerah