PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor 6 Tahun 2010 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025 (berlaku 28 Juni 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa Kota Singkawang memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3337);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Singkawang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Daerah I Tahun 2008 - 2012, RPJM Daerah II Tahun 2013 - 2017, RPJM Daerah III Tahun 2018 - 2022, dan RPJM Daerah IV Tahun 2023 - 2025.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
- (1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kota Singkawang sebagai daerah otonom dengan mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan termasuk kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- (2) RPJP Daerah terdiri dari program-program prioritas Pembangunan Daerah Kota Singkawang Periode 2005-2025 yang dilaksanakan secara sinergi dengan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
- (3) Rincian dari program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program walikota.

## Pasal 3

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program kepala daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan Rencana kerja Pembangunan Daerah, walikota yang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan walikota berikutnya.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Walikota melakukan evaluasi RPJP setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2003 - 2027 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 28 Juni 2010

WALIKOTA SINGKAWANG,


HASAN KARMAN

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 Juni 2010

Sekretaris Daerah Kota Singkawang


SUHADI ABDULLANI Pembina Utama Madya NIP. 19530205 197403 1 008

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010 NOMOR 6