Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 1945 tentang PENATAANPEMAKAMANDAN/ATAU PENGABUANJENAZAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, - a. bahwa peningkatan populasi penduduk dan pesatnya perkembangan wilayah maupun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Prabumulih, maka akan menjadi kontra produktif terhadap daya tampung serta ketersediaan lahan Taman Pemakaman Umum (TPU)yang semakin terbatas, sehingga dapat menjadi faktor penghambat dan permasalahan kota dimasa yang akan datang; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pemakaman danj'atau Pengabuan Jenazah. 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERASELATAN
PERATURANDAERAHKOTAPRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN2017
TENTANG
PENATAANPEMAKAMANDAN/ATAU PENGABUANJENAZAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
- a. bahwa peningkatan populasi penduduk dan pesatnya perkembangan wilayah maupun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Prabumulih, maka akan menjadi kontra produktif terhadap daya tampung serta ketersediaan lahan Taman Pemakaman Umum (TPU)yang semakin terbatas, sehingga dapat menjadi faktor penghambat dan permasalahan kota dimasa yang akan datang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Pemakaman danj'atau Pengabuan Jenazah.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan . Lernbararr.Negara. Republik Indonesia 4113);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
,
1
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 3 seriC);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKLANRAKYATDAERAHKOTAPRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEMAKAMAN DAN/ATAUPENGABUANJENAZAH.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Prabumulih.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Usaha lainnya.
9. Petugas Pemakaman adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai pada Dinas Sosial Kota Prabumulih yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah dari Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih.
10. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia.
11. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
12. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPKadalah Bagian Tempat Pemakaman Umum
Pasal 11
- (1) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh Dinas Sosial yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
Pasal 12
- (1) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh Dinas Sosial yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (2) Usaha pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perorangan dan Zatau Badan, wajib mendapat izin operasional dari Walikota.
- (3) Izin operasional pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Sosial yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (4) Kegiatan usaha pelayanan pemakaman oleh perorangan atau Badan yang memiliki izin operasional dilarang dilakukan di areal/Iokasi taman pemakaman kecuali diareal Zlokasi yang disediakarr/ ditetapkan oleh Dinas Sosial.
·
'
- (5) Tarif usaha pelayanan pemakaman yang ditetapkan oleh perorangan atau Badan, wajib dilaporkan kepada Dinas Sosial.
BABVI PERENCANAAN DAN,PENGADAAN
Pasal 13
Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pemakaman menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan Kota.
Pasal 14
Walikota dengan persetujuan DPRD, menetapkan penutupan danjatau perubahan peruntukkan TPU, TPK, Pemakarnan Ungkonan, Taman Pemakaman Komersil, dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah milik Pemerintah maupun Non Pemerintah.
Pasal 15
Rencana kebutuhan lahan pemakaman, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, harus sesuai dengan standarisasi penggunaan lahan makam, tempat penyimpanan abu jenazah, rumah duka, prasarana, serta standar biaya pelayanan pemakaman.
Pasal 16
- (1) Badan dapat mengadakan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman sesuai standar dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan Badan dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbentuk badan hukum.
BABVII PENYELENGGARAANPEMAKAMAN
Bagian Kesatu Pemakaman Jenazah
Pasal 17
Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, harus memperoleh izin pemakaman dari Walikota atas rekomendasi Dinas Sosial, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemakaman jenazah.
Pasal 18
- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di TPU dalam Kota, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, harus memiliki rekomendasi penggalian tanah makam dan penetapan posisi letak petak tanah makam dari Dinas Sosial sebelum melakukan penggalian petak tanah makam.
- (2) Setiap jenazah yang akan dimakamkan pada TPU dalam Kota, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
- a. Surat keterangan laporan kematian dari RTatau Lurah setempat; dan Zatau
- b. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas;
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Almarhum /Almarhumah;
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)Almarhurri/ Almarhumah; dan
- e. Foto copy kartu keluarga Ahli waris /Penanggung jawab Almarhum / Almarhumah.
- (3) Setiap jenazah dari luar Kota yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris atau yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin Walikota atas rekomendasi dari Kepala Dinas sebelum melakukan penggalian tanah makam, dengan melampirkan :
- a. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas daerah asal orang yang meninggal (jika diperlukan) ;
- b. Surat keterangan laporan kematian dari Lurab /Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal ;
- c. Surat pengantar kematian dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan asal orang yang meninggal;
- d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) ; dan
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)Almarhum /Almarhumah.
- (4) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin Walikota atas rekomendasi dad Kepala Dinas, dengan melampirkan :
- a. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal orang yang meninggal;
- b. Surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
- c. Surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. Paspor yang bersangkutan;
- e. Foto copy Kartu Keluarga (KK);dan
- f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)yang meninggal.
Pasal 19
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi penggunaan tanah makam dan selanjutnya Walikota mengeluarkan izin penggunaan tanah makam darr/ atau izin pengangkutan jenazah.
Pasal 20
Dinas Sosial dan lembaga teknis Kota wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Kota.
Bagian Kedua
Penundaan Waktu Pemakaman
Pasal 21
- (1) Jenazah yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab, wajib memiliki izin penundaan waktu pemakaman dari Walikota atas rekomendasi Dinas Sosial.
- (2) Izin penundaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak orang yang bersangkutan meninggal, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, kecuali jenazah penderita penyakit menular.
- (3) Jenazah yang pemakamnnya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti jenazah sesuai dengan standar yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan Dinas Sosial. ## Bagian Ketiga Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah ## Pasal22 - (1) J enazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman yang menggunakan kendaraan, harus menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan. - (2) Persyaratan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi : - a. kendaraan harus sesuai peruntukkannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; - b. dipasang sirene dan lampu serine pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah; - c. dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurub berwama hitam atau hijau; - d. berpintu satu pada sisi kanan dan kiri, serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan; - e. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan "MobilJenazah", dan nama yayasan pengelola dan atau nama instansi;

Penandatangan: - f. memiliki izin operasional kendaraan pengangku tan jenazah dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih; dan - g. memiliki izin pengangkutan jenazah dari Dinas Sosial. ## Pasa123 Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan adalah sebagai beriku t : - a. kendaraan harus sesuai peruntukkannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan; - b. harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan - c. harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. ## Bagian Keempat Pemindahan dan Penggalian J enazah/ Kerangka ## Pasa124 - (1) Pemindahan jenazah/kerangka jenazah dari satu petak makam ke petak tanah makam pada lokasi TPU lainnya karena alasan penting, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab. - (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas Sosial. ## Pasa125 - (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari Dinas Sosial atas beban pihak pemohon penggaliarr/ pembongkaran. - (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada Dinas Sosial dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazab /kerangka, darr/ atau surat keterangan dari Kepolisian. ## Pasa126

Penandatangan: Walikota dapat melakukan pemindahan jenazah/kerangka untuk penataan darr/ atau kepentingan umum. ## Bagian Kelima Waktu Pemakaman ## Pasa127 Waktu memakamkan dan memindahkan, serta mengabukan atau kremasi jenazah, dilakukan antara pukul 06.00 WIBsampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali apabila Dinas Sosial mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar waktu dimaksud. ## BABVIII ## PENGGUNAAN TANAHMAKAM ## Bagian Kesatu ## Bentuk Bangunan Makam ## Pasa128 - (1) Bentuk bangunan makam terdiri dari gundukan tanah tipis dengan hamparan rumput hijau dan plakat datar sebagai nisan atau bangunan makam tanpa bangunan keras dan permanen, - (2) Bentuk bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar setiap petak tanah makam mempunyai multiflier efek, antara lain : - a. memudahkan pelaksanaan pemakaman berulang (makam tumpang). - b. memudahkan penyerapan air untuk kelembaban tanah. - c. terlihat lebih indah, bersih, teratur serta mudah perawatannya. - d. tidak eksklusif mengarah ke taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru kota. ## Bagian Kedua ## Izin Penggunaan Tanah Makam ## Pasa129

Penandatangan: - (1) Setiap penggunaan tanah makam di TPU wajib mendapatkan izin Walikota atas rekomendasi penggunaan tanah makam dari Dinas Sosial.

Penandatangan: - (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Sosial. ## Pasal30 - (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Penandatangan: - (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Sosial paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin penggunaan tanah makam berakhir. ## Pasal31

Penandatangan: - (1) Walikota menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap TPUmenurut tata letak dalam TPUyang bersangkutan.

Penandatangan: - (2) Walikota dapat menata dan menertibkan terhadap perpetakan tanah makam yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah mi untuk kepentingan umum atau lainnya. - (3) Blok-blok tanah makam untuk TPUbaru adalah sebagai berikut : - (4) Blok tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimana masingmasing blok-blok tanah makam dengan tarif Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM)adalah berbeda -beda. - (5) Penetapan letak (ordinat) petak tanah makam ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibidang pemakaman; - a. Blok AA I - Golongan Islam - b. Blok AA II : Golongan Kristen - c. Blok AI - Golongan Hindu - d. Blok AII : Golongan Budha - e. Blok AIII - Golongan Tidak Dikenal ## Pasal32

Penandatangan: - (1) Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam apabila terdapat pemakaman seeara massal. - (2) Tempat pemakaman yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini, terhadap penggunaan perpetakan tanah makam yang melebihi ukuran dikenakan tambahan retribusi penggunaan tanah makam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ## Bagian Kedua ## Petak Tanah Makam ## Pasa133 - (1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, keeuali apabila keadaan tidak memungkinkan. - (2) Tiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam, dengan ukuran bagian atas 40 (empat puluh) x 30 (tiga puluh) em dengan tebal bagian depan 10 (sepuluh) em dan bagian belakang 15 (lima belas) em dan ukuran bagian dasar 60 (enam puluh) x 50 (lima puluh) em dengan tebal 10 (sepuluh) em bertuliskan nomor blok, petak, nama, tanggal pemakaman orang yang meninggal. - (3) Setiap pemakaian perpetakan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa denda, pembongkaran makam dan atau dituntut dimuka Pengadilan; - (4) Pembuatan plakat makam yang melebihi ukuran standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa denda dan atau pembongkaran plakat tersebut;

Penandatangan: - (5) Kepala Dinas Sosial dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pemakaman secara massal. ## Pasal34 - (1) Setiap petak tanah makam di taman pemakaman harus untuk pemakaman dengan eara bergilir atau berulang pada tiap berakhimya penggunaan tanah makam. - (2) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, keeuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan. - (3) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpangi. - (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan diatas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter. - (5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun. /" ## Pasa135 - (1) Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia;

Penandatangan: - (2) Pembuatan bangunan makam secara permanen pada TPU wajib mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Walikota atas rekomendasi Dinas Sosial. ## BABIX ## PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANAPEMAKAMAN ## Pasal36 - (1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah danfatau Badan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki Dinas Sosial. - (2) Setiap pemanfaatan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi. ## Pasal37

Penandatangan: Walikota melalui Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pemakaman menyediakan prasarana dan sarana lingkungan TPU. ## BABX ## DATADANINFORMASIPEMAKAMAN ## Pasa138

Penandatangan: - (1) Kepala Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada SKPDterkait dan masyarakat.

Penandatangan: - (2) Kepala Dinas membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh setiap SKPD, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman. ## BABXI ## PEMELIHARAAN ## Pasal39 - (1) Pemeliharaan dan perawatan TPU dilakukan oleh UPTD Pemakaman pada Dinas Sosial. - (2) Perawatan jenazah dapat dilakukan masyarakat dan diawasi oleh Dinas Sosial. ## BABXII KEWAJIBAN ## Pasa140 - (1) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah (kremasi), setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : - a. permohonan untuk mendapatkan izin; - b. permohonan untuk mendapatkan perawatan jenazah; - c. permohonan untuk penggunaan kendaraan jenazah; - d. permohonan untuk penggunaan rumah duka; dan - e. permohonan untuk memperpanjang izin. BABXIII LARANGAN DANTATATERTIB Bagian Kesatu Larangan ## Pasa141 Setiap ahli waris dan / atau pihak yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah dilarang : - a. memakamkan jenazah selain pada Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasa14; . - b. membuat bentuk bangunan makam selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); - c. mendirikan bangunan yang bersifat perman en diatas petak tanah pemakaman; - d. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun diatas atau didalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan makam yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan; - e. menanam pohon diatas petak tanah makam kecuali tanaman hias untuk pemakaman komersil; - f. menggunakan bahasa asing selain bahasa Indonesia pada plakat makam; - g. melakukan penggalian tanah makam sebelum mendapat Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM)dan Zatau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di Bidang Pemakaman;

Penandatangan: - h. melakukan pembakaran kerangka jenazah sebelum mendapatkan izin pembakararr/perabuan jenazah dari Walikota melalui Dinas Sosial; - i. membuat plakat makammelebihi ukuransebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); - j. memesan petak tanah makam untuk orang yang belum meninggal dunia; - k. membangun petak tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal33 ayat (1) dan (2). ## BAB XIV KERJASAMA ## Pasal42

Penandatangan: - (I) Walikota dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Daerah lain atau Badan. - (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BABXV ## PEMBINAAN DANPENGA WAS AN Bagian Kesatu Pembinaan ## Pasa143 - (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh Dinas Sosial. - (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada masyarakat dengan melakukan - a. Penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman; - b. Bimbingan darr/ atau penyuluhan; dan - c. Menyiapkan petunjuk teknis. - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan bekerja sama antara masyarakat dan Badan. ## Bagian Kedua ## Pengawasan ## Pasal44 - (I) Dinas Sosial melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.

Penandatangan: - (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan. ## BABXVI ## SANKS I ADMINISTRASI ## Pasal45 Terhadap Badan dan/ atau mitra yang telah memiliki izin operasional tetapi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa : - a. peringatan berupa teguran; - b. peringatan tertulis; dan - c. pencabutan perizinan. .' ## BAB XVII ## LOKASI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH ## Pasal46

Penandatangan: Walikota menetapkan lokasi pemakaman dan pengabuan jenazah. . ,'£. ## Pasal47

Penandatangan: - (1) Pemeliharaan Pemakaman masyarakat umum merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga pemakaman masyarakat umum, sedangkan mengenai keberadaan dan penataannya berada di bawah pengawasan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah ini. - (2) Ahli waris dan atau yang bertanggung jawab terhadap Pemakaman masyarakat umum wajib mendaftarkan dan atau melaporkan lokasi Pemakamannya kepada Dinas Sosial paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Penandatangan: - (3) Walikota menutup dan atau mengambil alih dan atau mengalih fungsikan terhadap Pemakaman masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah lebih dari 1 (satu) tahun tidak didaftar atau dilaporkan pada Dinas Sosial guna tertatanya estetika kota yang lebih baik dan bertambahnya ruang terbuka hijau dan daya dukung penyerapan air. ## BAB XVIII ## KETENTUAN PERALIHAN Pasal48 - (1) Setiap penyelenggaraan pemakaman jenazah dalam Daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mematuhi bentuk dan pola standar bangunan makam dalam Daerah. - (2) Bentuk dan pola standar penyelenggaraan pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyelenggaraan pemakaman jenazah dengan panorama hijau, indah, tertib dan berwawasan lingkungan sehingga diharapkan mempunyai multiplier efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka segala bentuk bangunan makam yang permanen tidak diperkenankan kecuali plakat makam. ## BAB XIX ## KETENTUAN LAIN-LAIN ## Pasal49 - (1) Dinas Sosial Kota Prabumulih sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.

Penandatangan: - (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29, dan Pasal 36, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ## BABXX ## KETENTUAN PENUTUP Pasa150 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Penetapan: Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal s t r~I:&gt;c-V""; 2017

Penetapan: Diundangkan di Prabumulih pada tanggal ~ ~"t\n 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTAP UMULIH, H DJOIARUDDIN AINI LEMBARANDAERAH KOTAPRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 2 NOMOR REGISTER (NOREG) PERATURAN DAERAH KOTAPRABUMULIH, PROVINSI SUMATERA SELATAN : 2/PBM/2017