PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana ,Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangr:m Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4400);~ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 18 TAHUN 2012
TENT ANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA UTARA
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
- Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013 maka perlu memperoleh pengesahan Bupati Minahasa Utara;
- b. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut merupakan penyelarasan Program dan Kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pengesahan Rencana ,Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangr:m Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4400);~
Menetapkan
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ·Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pela~sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2015.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2013.
Pasal 1
Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013, sebagaimana dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal2

Renja SKPD Kabupaten Minahasa Utara menjadi pedoman di Lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD Tahun 2013.~

## Pasal3

Naskah Pengesahan Renja SKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.tJ--

Ditetapkan di

:

Airmadidi

Pada tanggal

:

3 MFI

2012

,t BUPATI MINAHASA UTARA~~

SOM PIE

Diundangkan di Airmadidi

Pada Tanggal

:

2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEH MINAHASA UTARA,

~

Ors. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19541110 197603 1 011

t

Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012 Nomor:

,..


e

- 44 Kecamatan Likupang Timur ll'v

| Lampiran Nomor | Lampiran Nomor | Peraturan Bupati Minahasa Utara 1Q Tahun 2012 3 tt'\f l 2012 Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Tentang | Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga | Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga |
| 2 | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 3 | RSUD Maria Walanda Maramis | RSUD Maria Walanda Maramis |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum | Dinas Pekerjaan Umum |
| 5 | Dinas Pemadam Kebakaran | Dinas Pemadam Kebakaran |
| 6 | Dinas Penataan Ruang Dan Pertamanan | Dinas Penataan Ruang Dan Pertamanan |
| 7 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) |
| 8 | Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Infonnatika | Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Infonnatika |
| 9 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 10 | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| 11 | Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana | Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana |
| 12 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| | Badan Narkotika Kabupaten | Badan Narkotika Kabupaten |
| | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 15 | Dinas Koperasi Dan UKM | Dinas Koperasi Dan UKM |
| 16 | Badan Penanaman Modal | Badan Penanaman Modal |
| 17 | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu |
| 18 19 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| 20 | Bagian Administrasi Pemerintahan Umum | Bagian Administrasi Pemerintahan Umum |
| 21 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat |
| | Bagian Administrasi Kemasyarakatan | Bagian Administrasi Kemasyarakatan |
| 22 23 | Bagian Administrasi Pembangunan | Bagian Administrasi Pembangunan |
| 24 | Bagian Administrasi Sumber Daya Alam | Bagian Administrasi Sumber Daya Alam |
| 25 | Bagian Administrasi Perekonomian | Bagian Administrasi Perekonomian |
| | Bagian Hukum | Bagian Hukum |
| 29 | Bagian Organisasi Bagian Umum | Bagian Organisasi Bagian Umum |
| 30 | Bagian Perlengkapan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol | Bagian Perlengkapan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol |
| 31 | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD |
| 32 | Inspektorat Kabupaten | Inspektorat Kabupaten |
| 33 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 34 | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
| 35 | Sekretariat KORPRI | Sekretariat KORPRI |
| 36 | Kecamatan Kema | Kecamatan Kema |
| 37 | Kecamatan Ainnadidi | Kecamatan Ainnadidi |
| 38 | Kecamatan Kauditan | Kecamatan Kauditan |
| 39 | Kecamatan Kalawat | Kecamatan Kalawat |
| 40 | Kecamatan Dimembe Kecamatan | Kecamatan Dimembe Kecamatan |
| 41 | Talawaan | Talawaan |
| 42 | Kecamatan Wori Likupang Barat | Kecamatan Wori Likupang Barat |
| 43 | Kecamatan | Kecamatan |

•

- 45 Kecamatan Likupang Selatan
- 46 Badan Ketahanan Pangan
- 4 7 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
- 48 Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
- 49 Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan
- 50 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
- 51 Dinas Kehutanan
- 52 Dinas Pertambangan Dan Energi
- 53 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
- 54 Dinas Kelautan Dan Perikanan
- 55 Dinas Perindustrian Dan Perdagangangj,