PERATURAN BUPATI BOJONEGORO Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENOADAAN KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO, bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan guna menyesuaikan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahl:ln 2(H6 tentang Pembentl:tkan dan Sl:lsl:lnan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu (berlaku 5 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBOJONEGORO PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENOADAAN KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan guna menyesuaikan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahl:ln 2(H6 tentang Pembentl:tkan dan Sl:lsl:lnan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam.6afian Lembaran Negara Repti61ik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintalian (Leml:iafaii Negara Repi.11:ilik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pecioman Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pefafigkat Daerafi (Lembararl. Negara Reptil:5lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. 8 . Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Da.etah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoto Norn.or 3 Tahttil 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
11. i 4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 26i i tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedtidtikari, Stisiliian Organisasi, uraian Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BOJONEGORO.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, dan angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat disesuaikan sesuai kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Daerah.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah baerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik.
13. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksoo Elalam Peraruran Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Pasal 3
- ( 1) Dihapus.
- (2) ULP adalah Lembaga non struktural yang berkedudukan pada Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban ULP adalah :
- a. ternadap penianfaaf.ari sararia prasarana dari daria yang berasal dari Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- b. terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
Pasal 4
- (1) ULP mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perigadaan barang/jasa dimakslid pada ayat (1) yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh ULP adalah:
- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau Pejabat Pengadaan.
Pasal 12
- (1) Kepala dan Anggota Kelompok Kerja dilarang duduk sebagai:
- a. PA/KPA/PPK;
- b. pengelola keuangan; dan
- c. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ Anggota ULP untuk pengadaan Barang/ Jasa yang dibutuhkan instansinya.
- (2) Anggota Kelompok Kerja dapat menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b apabila tugas; wewenang dan tanggung jawabnya dalam jabatan tersebut tidak berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerjanya.
6. (2A) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPD, yang meliputi:
- a. menyampaikan laporan periodik tentang perk-embangan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana pengadaan barang/ jasa; dan
- d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diberikan Bupati.
- (3) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan l.KPP, yang meliputi:
- a. menyampaikan laporan semester hasil pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan pedoman yang ditetapkan LKPP;
- b. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- d. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.
Pasal 15
- (1) Anggota Kelompok Kerja wajib memperbarui sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang dimiliki paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Apabila sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Anggota Kelompok Kerja dimaksud telah habis dan tidak diperbarui, maka Kepala ULP diberikan kewenangan untuk memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Kelompok Kerja dan selanjutnya dapat melakukan perekrutan personil baru yang sifatnya sementara.
- (3) Berdasarkan keadaan dimaksud pada ayat (2) Kepala ULP mengajukafi pefu6iilian lceanggofaan ULP.
- (4) Perubahan keanggotaan ULP dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Penetapan: Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Januari 2017

Penandatangan: ## BUPATI BOJONEGORO,

Verifikasi: ttd. H. SUYO TO

Penetapan: Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Januari 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Verifikasi: ttd. ## SOEHADI MOELJONO ## BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 37.

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## RAH KABUPATEN BOJONEGORO