PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 8 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (berlaku 28 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan pemanduan pengucapan sumpah/janji Pengurus Posyantek yang ditetapkan, perlu dilakukan oleh Bupati, sehingga Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan dan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Menetapkan :
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.
Pasal I
Ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 55), diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
- (1) Bupati menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di tingkat Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji menurut agama dan kepercayaan masingmasing yang dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
'Demi Allah kami bersumpah',
'Bahwa kami, akan memenuhi kewajiban kami, selaku pengurus posyantek tingkat kecamatan periode ..., dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, penuh tanggung jawab, berintegritas, dan seadiladilnya'.
'Bahwa kami, akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan, pancasila sebagai dasar Negara '. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta lurusnya, yang berlaku bagi masyarakat, Daerah, dan Negara Kesatuan
'dan bahwa kami, akan menegakkan kehidupan demokrasi, melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurusRepublik Indonesia'.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 28 Maret 2016

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, ttd HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 28 Maret 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, ttd HILARIA YUSNANI BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8