Unknown PEMERINTAH Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATUJUN BUPATI SINTANG
NOMOR 59 TAHUN 2012
TENT ANG
rANDAR BIA YA PERJALANAN SDI LJNGKUNGAN SADAN PELAKSDINAS TETAP BAGI PENYULUH pERIKANAN, KEHUTANAN DAN K:A PENYULUHAN PERTANIAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN B AHANAN PANGAN ATAS BEBAN SINTANG TAHUN ANELANJA DAERAH KABUPATEN GGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG . '
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan · Belanja · Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2013 dinyatakan bahwa Ketentuanketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi pem � rintahan t tama dalam bidang penyuluhan, maka dipandang eru l untuk menetapkan Standar Biaya Perjalanan per u l di L. ku B Dinas Tetap Bagi Penyu u � 1 mg ngan adan p n luhan Pertanian, Penkanan, Kehutanan dan e yu h Pangan Atas beban Anggaran Pendapatan Keta anan . l · oaerah Kabupaten Smtang Tahun Anggaran dan Be anJa . 2013;
c. bahwa ...
00705
Mengingat
00708
- c. bahwa Untuk huruf a h rneiaksanak dengan Perurur b dan hurur1 n:iaksud tersebut pada aturan Bupati Si c di atas perlu ditetapkan in tang·
1. Undang-Unctan , Penetap g Nornor 27 195 an Unctang-Unct Tahun 1959 tentang .3 tentang Pernb ang Darurat Nomor 3 Tahun Kahmantan (Lembarane � tukan Daerah Tingkat II Di l 953 Norno- 9 T b egara Repubhk Indonesia Tahun Indonesia Norn am ahan Lembaran Negara Republik (Lembaran Neg;: 352) . Sebagai Undang-Undang Nomor 72 T b Repubhk Indonesia Tahun 1959 I d . · am ahan Le b . n ones1a Nomor 1820);' m aran Negara Repubhk
2. Undang-Undan N Pokok Kepe g omor 8 Tahun 1974 tentang Pokoklndonesia Tahgawaian (Lembaran Negara Republik Negara Re ubu\_n 197 4 Nornor 55, Tambahan Lembaran telah diub � lik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 1 999 Le b dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun N ( m aran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 omor . 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele\_nggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo/3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. d u dang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 6 · � ;rb ���� h:aan Negara (Lembaran Nbeah g ara Republik · Tahun 2004 Nomor 5, Tam an Lembaran Indonesia · Negara R Publik Indonesia Nomor 4355)· , e
8. Nomor 15 Tahun 2004 tentang 7. Unda � g-Un � angPengelolaan Dan Tanggung Jawab Pemenksaa (Lembaran Negara Republik Indonesia K g an Negara Le b euan Nomor 66, Tambahan m aran Negara Tahunbl'k2 �� :onesia Nomor 4400); Repu 1
8. Undang-Undang ...
00707
8. Undang-Undan Pemerintahan g D Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Indonesia Tahun ;;rah (Lembaran Negara Republik Negara Republik 1 ° 4 No � or 125, Tambahan Lembaran telah diubah beb ndones1a. Nomor 4437) sebagaimana Undang N erapa kali terakhir dengan Undang-. omor 12 Tah 2 Republik Ind un 008 (Lembaran Negara Lembaran Ne onesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan gara Repubhk Indonesia Nomor 4844);
2. 9 · � nda � g-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang erim . angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahg-, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemeriritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 � omor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4741);
15. p turan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang s: � dar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 2010 N � mor 123, Tambahan Le � baran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan ...
\ I
!
Menetapkan
00708
16. Peraturan Ment . tentang p d en Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 e ornan p 1 1 h sebagaimana telah de.ngbe oh aan Keuangan. Daera ' Peraturan M . iu a beberapa kali dengan en ten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Mente . 0 . tentang Pedom n alarn Negeri Nomor 37 Tahun 2012 dan Bel · D an Penyusunan Anggaran Pendapatan anja aerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Daerah K b · 20 06 a upaten Sintang Nomor 25 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25);
19. Peraturan Daerah ·Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nornor 797);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAVA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULUH DI LJNGKUNGAN SADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
(
00709
1. Daerah adalah K b a upaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah Perangkat Daerah adalah Kepala Daerah beserta pemerintah daerah. sebagai unsur penyelenggara
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. 4 · Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. 5 · Peran � kat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemenntah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan p � menntahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dmas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Palisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/ atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah dana yang dapat digunakan langsung oleh Penyuluh \_Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sm � ang yang berhak . menenm anya untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan , . .
I
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Biaya Perjalanan D" . Perikanan K h mas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, ' e utanan dan K tah · ana dimaksud dalam P e anan Pangan sebagaim a. asa1\_ 2, meliputi :
- biaya Perjalan Ke Wila ah � D � nas Tetap Penyuluh Dari Kecamatan . y Keria Bmaan Penyuluh (WKBP) ;
- b. biaya Perjalan Di k Men h . . an mas Tetap Penyuluh digunakan untu S g -:t � 1 n. Pertemuan Serta Monitoring Evaluasi dan uperv1s1 Ki · ' nerja Penyuluh ke Kabupaten Sintang;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan biaya perjalanan rutin Penyuluh setiap bulan dalam rangka melaksanakan sistern kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang merupakan suatu sistem yang mengatur jadwal kerja dan kegiatan penyuluhan sehingga interaksi antara penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha dapat berjalan dengan baik.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tempat kedudukan lbukota Kecamatan ke Wilayah Kerja Binaan Penyuluh (WKBP) di kelurahan/desa dan kembali ke kedudukan semula.
- (3) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh dibayar sebelum atau sesudah perjalanan dinas dilakukan.
- (4) Biaya Perjalanan , Dinas Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibayar sekali setiap bulan bagi setiap Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- ( 1) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b Peratur � mi merupakan biaya perjalanan rutin Penyuluh setiap\_ b\llan dalam rangka melaksanakan pertemuan, momtonng, evaluasi dan supervise k.inerja penyuluh ke Kabupaten Sintang;
- ( 2 ) Biaya Perjalanan Dinas Tetap P: � yul\_uh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal iru d1laksanakan dari tempat kedudukan. lbukota Kecamatan ke Kabupaten Sintang dan kembah ke kedudukan semula;
(
I
r
00713
- (3) Biaya Perjalanan T · sesudah p ial etap Penyuluh dibayar sebelum erj anan dilakukan. , a tau
- (4) Biaya Perjalan . . di ak d an Dmas Tetap Penyuluh sebagaimana rm su pad p . . kali . a asal 3 huruf b Peraturan ini d1bayar se 1 setrap b 1 b . · P ik u an agi setiap Penyuluh Pertan1an, en ariari Keh t , u anan dan Ketahanan Pangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6
- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Penkanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPT yang bersangkutan.
- (2) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tetap Sudah termasuk Transport, Makan, Vang Saku, Angkutan Setempat dan Penginapan.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7
Ketentuan yang tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII. merupakan satu kesatuan, dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 8

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2013.

I

## PENUTUP

## BABV( KETENTUAN Pasal 9

aturan Bupati ini berlaku . per seJak tanggal diundangkan.

t,.gar setiap or3:n\_g . dapat mengetahuin · P raturan Bupati 1n1 dengan penem ya, memerintahkan Pengundangan e Patannya dal 8 · sintang. am enta Daerah Kabupaten

Diundangkan di Sintang tanggal 7 Desember 2012 pada



4

ZULKIFL HAJI AHMAD

JRERITA; DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 1305

00714

I

·

.: pERATURAN BUPATI

iii

NOMOR

TANGGAL

: 59 TAHUN 2012

TENTANG

: \1 DESEMBER 201

l.

: STANDAR BIAYA 2 DI LINGKUNGAN 8 PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULU � JAN PERIKANAN KEH � DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERT � NTAH KABUPATEN SINT TANAN DAN KETAHANAN PANGAN PEMER DAN BELANJA DAERA ANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN H KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 20 13 ·

## Alt BIAVA PERJALANAN DINAS TET ' AH sr � D KERJA BINAAN PE AP PENYULUH DARI KECAMATAN KE WILAY NYULUH KABUPATEN SINTANG

| WILAYAH PERJALANAN I � 2 | SATUAN | BANTUAN BIAYA (Rp) |
|-----------------------------|---------------|----------------------|
| � | 3 | 4 |
| AMATAN S!NTANG (EC | ORANG / BULAN | 175,000 |
| � cAMATAN KELAM PERMAI | ORANG/ BULAN | 200,000 |
| tECAMATAN BINJAI HULU | ORANG / BULAN | 200,000 |
| (ECAMATAN SE! TEBELIAN | ORANG / BULAN | 200,000 |
| [ECAMATAN TEMPUNAK | ORANG / BULAN | 200,000 |
| !ECAMATAN DEDAJ | ORANG / BULAN | 200,000 |
| � CAMATAN SEPAUK | ORANG / BULAN | 200,000 |
| tECAMATAN KAYAN HILIR | ORANG / BULAN | 200,000 |
| tEC. � MATAN KAYAN HULU | ORANG / BULAN | 225,000 |
| tECAMATAN KETUNGAU HILIR | ORANG/ BULAN | 225,000 |
| . KECAMATAN KETUNGAU TENGAH | ORANG / BULAN | 225,000 |
| KECAMATAN KETUNGAU HULU | ORANG / BULAN | 400,000 |
| \1:CAMATAN SERAWAI | ORANG / BULAN | 400,000 |
| JKEC:\MATAN AMBALAU | ORANG/ BULAN | 450,000 |


00715

. pERATURAN BUPATI S!NTANG

00716

. NOMOR

: 59 TAHUN 2012

TANGGAL :

l·t DESEMBER 20l'.l

TENTANG

STANDAR BlAYA PER . UH DI L!NGKUNGAN JALANAN DINAS TETAP BAGI PEN't UL PERIKANAN K BADAN PELAKSANA PENYULUH PERT:\N!:\N, KABUPATEN SI �� UTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PEMERINT � BELANJA DAE ANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN D RAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 20 13 ·

## SIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH DALAM RANGKA MENGHADIRl ',JP � EMUAN SERT A MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI KINERJA PENYULUH p£ KABUPATEN SINTANG

G

| WILAYAH PERJALANAN | SATUAN | UAN Olt\-,A (Rp) | G |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|
| 2 | 3 | 4 | r s I |
| [;!"TANG. KECAMATAN SINTANG | ORANG/BULAN | 50,000 | |
| !,! � TANG - KECAMAT/\N KELAM PERMAI | ORANG/BULAN | 100,000 | |
| lsi\TANG. KECAMATAN BINJAI HULU I. | ORANG/BULAN | 100,000 | |
| ,s1JTANG - J.:ECAMATAN SEI TEBELIAN | ORANG/BULAN | 100,000 | |
| : SIJTANG · KECAMATAN TEMPUNAK | · ORANG/BULAN | 150,000 | |
| : SINTANG · K � :CAMATAN DEDAJ | ORANG/BULAN | 150,000 | |
| · SINTANG - KECAMATAN SEPAUK | ORANG/BULAN | 200,000 | |
| : SINTANG · J.:ECAMATAN KAYAN HILIR | ORANG/BULAN | 200.000 | |
| 'smTANG. KECAMATAN KAYAN HULU | ORANG/BULAN | 300,000 | |
| i Sl•TANG - i,;ECAMATAN i,;ETUNGAU 1-IILIR | ORANG/BULAN | 200,000 | |
| : Sl � TANG - 1-;ECAMATAN KETUNGAU TENGAH | ORANG/BULAN | 400,000 | |
| : SI\TANG - i-;ECAMATAN KETUNGAU l·IULU | ORANG/BULAN | 600,000 | |
| 1 5"1"ANG - KECAMATAN SERAWAI | ORANG/BULAN | 500,000 | |
| 1 Sl � TANG · KECI\MATAN AMAALAU | ORANG/BULAN | 600,000 | |


·--------------------

/

pr

I

j}r,I

PERATURAN BUPATJ SINTANG

NOMOR

:

00717

Sq TAHUN 2012

TANGGAL

1f DESEMBER 2012

TENTANG

AP BAGI S ANDAR BIAVA PERJALANAN DINAS T � LAKSANA PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN :EHUTANAN PENYuLUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN A TAS BEBAN A DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 20 13 .

## NTOH SURAT PERINTAH TUGAS (HAL.AMAN 1)


co

�

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BADAN PEUliSANA PENYULUDAN PEU'l'ANIAN · PEUIUANAN, liERU1'ANAN DAN UE1'AOANAN PANGAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Telepon/faksimil (0565) 21608

SINTANG

## SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: ________________

I

| r= I. | . b t yang berwenang memberi tugas Peja a | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nama NIP Pegawai yang ditugaskan ·2. | Nama NIP Pegawai yang ditugaskan ·2. | Nama NIP Pegawai yang ditugaskan ·2. |
| 3 | a. Pangkat dan GoL Ruangan b. .Iabatany Instansi | a. b. |
| 4. | Untuk Tugas | |
| 5. | Tanggal berangkat a. b. Tanggal harus kembali | a. b. |
| 9. | Pembebanan Anggaran a. Kode lnstansi b. Kode Rekening Kegiatan | a. b. |
| 10. | Keterang_an lain-lain : | |

Tiba di

Pada tanggaJ :

Dikeluarkan di :

Pada tanggal

:

Mengetahui

Kepala Desa ... · .. · · · · ·

·································

An. KEPALA BP4K2P KABUPATEN SINTANG Koordinator Penyuluh BP3K ·--Kecamatan ... · ...

RAN

III

.


'·

I

IV LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

00718

59 TAHUN 2012

TANGGAL

1+ DESEMBER 2012

TENTANG

AP BAGI StANDAR BlAYA PERJALANAN DINAS TET LAKSANA PENYULUH DI LINGKUNGAN SADAN � HUTANAN PENYULUHAN PERTANlAN, PERIKANAN, ATAS BEBAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATENNJA DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2 013.

## URAT PERINTAH PERJALANAN DINAS IHALAMAN 21 coNfOH s

I.

Berangkat dari

(Tempat

kedudukan)

:

Ke

:

Pada tanggal

:

-

(

)

NIP.

- II. Tiba di Pada tanggal

Berangka t dari

:

Ke

Pada tanggal

(

)

NIP.

(

)

NIP.

- Ill. Tiba di Pada tanggal

Berangkat dari

:

Ke

Pada tanggal

(

)

NIP.

(

)

NIP.

kcterangan bahwa . ik dengan Telah diperi sa . tahnya dan sernata- perjalanan tersebut atas pen J ·a';,atan dalam waktu untuk kcpentmgan ; �� sesingkat-singkatnya.

iabat Yang bcrwenang/ . � 1abat

lainnya yang ditunjuk,

(

)

NIP.

NIP.

(

)

IV.

Tiba di

(Tempat kedudukan)

:

Pada tanggal

. y berwenang/ Pejabat ang

Pejabat lainnya yang ditunjuk.

V.

Catatan lain-lain

VL

VI,

I . dan kealpaannya, Pejabat h kela atan , · b t yang . kibat kesala an, . ·:·if nan. dinas, para peja a PERHATIAN endenta kerugian\_ a ang melakuk � ll-PfJiea � ggi)hg jawab berdasarkan Apabila Negara I Daera � it;an SPPD .. pega: � bendaha � ... ---- ' ,,;, , � Yang berwenang mener berangkat/uba, aJru Qp � \\ mengesahkan tanggal ndangan yang berl · f, ,, lJPATI SINTANG, peraturan perundarig-u


I

(

Yang Membuat Laporan,

Sintang, 2013 Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/


00719

PERATVRAN

NOMOR

BUPA'J'J SIN'l'AN : 2 �

TANGGAL

� 9 1'AHUN 1 DESEMBE

TENTANG

'

t � 2 S'J'ANDAR 2012

:

PENYULUHBlAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI

PENYULUHA �

I

LlNGKUNGAN BADAN PELAKSANA

KEHUTANAN

PERTANIAN,

PERlKANAN,

l&lt;ABUPATEN

DAN

KETAHANAN

PANGAN

PENDAPAT

ATAS

BEBAN

ANGGARAN

SINTANG

1'1

�

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

UN ANGGARAN 2013.

V LAMPIRAN

## oNTOH LAPORAN PERJ C ALANAN DINAS :

Sin tang, Ke pad a Yth. Kepala BP4K2P Di

SINTANG

## LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

- !. Dasar

a.

- . SJYI' K I · epa a BP4K2P Kabupaten Sintang Nomor :

Tanggal

2. Yang Melaksanakan Togas :

Nama

NIP

Jabatan

- Dal am Rangka

.

: Kelornpok Tani

Alarnat/ Dusun

Ketua

Sekretaris

Bendahara

5. Waktu dan Tempat

- Hari Pertama

Hari Kedua

:

6. Kegiatan/ Proyek dari Intansi Teknis yang dilaksanakan Tahun ini :

- a. Nama Kegiatan

- b. lntansi Teknis

:

7. Materi/ Permasalahan Yang dibahas pada Perternuan :

3. Maksud

4. Tujuan

b.

c.

- 8 · Kesimpulan

Mengetahui Pengurus Kelompok Tani,

)

/

VI LAMPIRAN

PERATURAN BUp

NOMOR

.

AT! SINTANG

TANGGAL

.

S

�

TENTANG

TAHUN 2012

It DESEMBER2012

STANDAR BIAVA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYuLUHAN PERTANIAN PERlKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Lunas Dibayar

��������

]

Pada Tanggal :

3 - 201 ·

Bendahara Pengeluaran,

)

(

NIP.

## CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA

## PEMBAYARAN BIAVA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH

Kode Rekening . Sudah Terima dan Banyaknya Uang Untuk Pembayaran Berdasarkan SPPD Nomor Tanggal

.

.

: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD :L

I ������������ Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bulan An

-=-:--=-:-:,::-

��

:

Dalam Rangka

.

Rincian Perialanan Dinas Sebaaai Berikut:

| NO. | RINCIAN BIAVA | JUMLAH IRo.I | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| I. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh | | |
| | JUMLAH | | |

Rp.

Telah diperiksa oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

1 ...•...•..•..•..•..•... )

Sintang,

2013

· Telah Menerima Uang Sejumlah

Rp.

Yang Menerima,

(

NIP.

NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:

A ggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna n

(

Pangkat NIP


00720

)