PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 27 Tahun 2015 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa untuk kelancaran dalam mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Jambi tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jambi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jambi.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 20 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Pada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atasPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 8 Seri E Nomor 2 ).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jambi diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan pasal 10 ayat (7) huruf b diubah dan huruf k dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10
- (7) UP/TU hanya dapat digunakan untuk pembayaran belanja langsung berupa :
- a. Jenis belanja pegawai.
- b. Jenis belanja barang dan jasa dan belanja modal sampai dengan jumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per rekanan (Kontrak).
- c. Belanja perjalanan dinas, belanja kontribusi bintek, belanja untuk keperluan pameran dan promosi di luar Kota Jambi, belanja jasa medik, dan belanja hadiah berupa uang;
- d. Belanja kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari belanja pemeliharaan kesehatan, belanja kebutuhan makan dan minum harian rumah tangga dan belanja operasional;
- e. Belanja jasa kontruksi untuk kegiatan yang bersifat swakelola;
- f. Belanja pembebasan tanah dan bangunan yang secara teknis tidak dapat dilakukan pembayaran secara langsung (LS);
- g. Belanja bantuan sosial;
- h. Belanja barang dan jasa yang bersifat tarif resmi dari pemerintah;
- i. Untuk belanja makan dan minuman rapat, makan minum panitia dan peserta dilengkapi dengan absen rapat.
- j. Kontribusi kegiatan.
- k. Dihapus.
Pasal 17
- (1) Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan, melaksanakan sosialisasi, supervise dan bimbingan terknis, serta memberikan petunjuk teknis atas sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
Pasal II
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 2 Nopember 2015

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI, ttd SYARIF FASHA

Penetapan: Diundangkan di Jambi Pada tanggal, 2 Nopember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ## DARU PRATOMO BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 27

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

Verifikasi: ttd EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005