PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku 23 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ketentuan mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
4. d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
5. Mengingat Dasar Negara
6. 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 52,
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
8. 3 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Menetapkan
- 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 7 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor I);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 18
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 156
4. d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
5. Mengingat Dasar Negara
6. 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 52,
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
8. 3 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Menetapkan
- 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 7 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor I);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) diubah sebagai berikut
- 1 Ketentuan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran V diubah, sehingga Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 2 Ketentuan dalam Lampiran VII diubah, sehingga Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 23 MEI 2016

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Al


Diundangkan di Bitung Pada tanggal 23 MEI 2016

Plt\_SEKRETARIS DAERAH KOTA,


LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 1


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BITUNG, NIP : 19741118 200112 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA (7/2015)

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR

1 TAHUN 2016

TANGGAL

23 MEI 2016

TENTANG

PERUBAHAN

KETIGA

ATAS

PERATURAN

DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI

JASA UMUM

## 1. Ketentuan dalam Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi

- 1 kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar

1000,-/2 jam pertama; Rp.

250,-/jam berikutnya; Rp.

- 2 kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar

1500,-/2 jam pertama; Rp.

500,-/jam berikutnya; Rp.

3. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar

2.000,-/2 jam pertama; 500,-/jam berikutnya; Rp. Rp

- kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar

2.500,-/2 jam pertama; 750,-/ jam berikutnya; Rp. Rp.

- 5 untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 (enam) sebesar dan

3.000,-/2 jam pertama; 1.000,-/jam berikutnya. Rp. Rp.

## 2. Ketentuan dalam Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

## a BIAYA PENGUJIAN

- 1 PERDANA

| a) | mobil bus | per kendaraan | Rp | 400.000, |
|------|----------------------------|-----------------|------|--------------|
| b) | mobil penumpang umum | per kendaraan | Rp | 300.000,- |
| | mobil pick-up | per kendaraan | Rp | 300.000, |
| | mobil truck kecil | per kendaraan | Rp | 400.000, |
| | mobil truck sedang | per kendaraan | Rp | 500.000, |
| | mobil truck besar | per kendaraan | Rp | 600.000, dan |
| ; | kereta gandengan/ tempelan | per kendaraan | Rp | 500.000,- |



## 2 UJI ULANGAN

## (UJI BERKALA)

- a) mobil penumpang umum

per kendaraan/6 bulan

Rp

40.000,

- mobil bus

per kendaraan/6 bulan

Rp

75.000,

- mobil pick-up

per kendaraan/6 bulan

75.000,

- mobil truck kecil

per kendaraan/6 bulan

Rp

90.000,

- mobil truck sedang

per kendaraan/6 bulan

Rp

105.000,

- f) mobil truck besar

per kendaraan/6 bulan

120.000,- dan

- g) kereta gandengan / tempelan

per kendaraan/6 bulan

Rp

90.000,

Rp

Rp

## b. PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ATAS PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR

- 1 roda dua

per kendaraan

Rp

- 2 roda empat

per kendaraan

500.000, dan

- 3 roda enam

kendaraan per

Rp 700.000

Rp

Salinan sesuai dengan aslinya

SETDA KOTA BITUNG,


KEPALA BAGIAN HUKUM


NIP

19741118 200112 1 003