PERATURAN BUPATI MA Nomor 51 Tahun 2016 tentang SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (berlaku 28 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka perlu mengatur Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
9
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Nomor 4/D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
7. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
8. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS/ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
11. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
12. Pemicuan adalah cara untuk mendorong, perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
13. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum komunikasi dan koordinasi SKPD dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
14. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
15. Wirausaha sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyediaan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau masyarakat.
16. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Kerja STBM adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari level kabupaten hingga level desa.
17. Sistem Monitoring Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berbasis Website dan aplikasi smart Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat di tingkat desa kepada pihak lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan teknologi website dan aplikasi smart STBM melalui android.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Tujuan penetapan STBM adalah sebagai berikut:
- a. upaya percepatan program Daerah SBS/ODF dengan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku;
- b. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang ditimbulkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktifitas kerja;
- d. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari kotoran manusia;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- f. meningkatkan perilaku masyarakat untuk buang air besar di jamban;
- g. meningkatkan jumlah kepemilikan jamban sehat; dan
- h. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 3
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Daerah terbebas dari SBS/ODF dengan melalui STBM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab pemerintahan di Kecamatan dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah kerjanya.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENYELENGGARAAN
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 4
- (1) Perilaku SBS/ODF diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari:
- a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar persyaratan kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan percepatan SBS/ODF dilakukan dengan pemicuan di masyarakat dengan pendekatan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil wilayah SBS/ODF.
- (4) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
- a. merencanakan perubahan perilaku;
- b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
- c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 5
- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai status SBS/ODF, dalam penyelenggaran percepatan SBS/ODF ## BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 6
- (1) Pemangku kepentingan Daerah terhadap pelaksanaan STBM, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut:
- a. mempersiapkan rencana Daerah untuk mempromosikan strategi yang baru;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat Daerah mengenai pendekatan yang baru;
- c. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan percepatan SBS/ODF;
- d. mengoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi sanitasi lingkungan;
- e. membuat peraturan atau percepatan SBS/ODF;
- f. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- g. memberikan dukungan capacity building yang diperlukan kepada semua institusi di Daerah; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemangku kepentingan tingkat Kecamatan terhadap pelaksanaan STBM, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan berbagai lapisan Instansi Pemerintah dan memberikan dukungan bagi kader pemicu sanitasi lingkungan;
- b. mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya; dan
- c. mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan di desa dan tempat tinggal.
- (3) Pemangku kepentingan tingkat Desa/Kelurahan terhadap pelaksanaan STBM memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut:
- a. membentuk tim fasilitator Desa/Kelurahan yang anggotanya berasal dari kader-kader Desa/Kelurahan, bidan desa, tokoh masyarakat dan lain sebagainya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat yang akan memverifikasi masyarakat sehingga bisa terbebas dari kebiasaan buang air sembarangan;
- b. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi wilayah SBS/ODF;
- c. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan percepatan SBS/ODF;
- d. memonitor dan mengawasi masyarakat supaya tidak buang air besar di sembarang tempat;
- e. mengusulkan peraturan desa tentang sanksi buang air di sembarang tempat terhadap warga masyarakat; dan
- f. memberikan sanksi berupa teguran atau peringatan tertulis atau hal lain yang bisa membuat jera masyarakat yang ketahuan buang air besar di sembarang tempat sehingga masyarakat tidak akan mengulangi kebiasaan buang air besar di sembarang tempat lagi.
- (4) Masyarakat terhadap pedoman pelaksanaan STBM memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan perilaku buang air besar di sembarang tempat;
- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan percepatan SBS/ODF; dan
- c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
BAB VI - TEMPAT KHUSUS BUANG AIR BESAR
Pasal 7
- (1) Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat untuk buang air besar.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jamban keluarga;
- b. jamban umum;
- c. tempat yang disediakan khusus untuk kegiatan tertentu yang sifatnya sementara.
- (3) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kotoran yang ditampung tidak memungkinkan mencemari sumber air;
- b. menjaga agar tidak terjadi kontak antara manusia dan kotoran manusia;
- c. kotoran tidak dihinggapi lalat atau serangga vektor lainnya termasuk binatang lainnya;
- d. menjaga buangan kotoran manusia dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna; dan
- e. konstruksi dudukan jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna.
TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
BAB VII - TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan membentuk Tim Kerja STBM di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan kegiatan percepatan SBS/ODF secara konsekuen.
BAB VII - TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
Pasal 9
- (1) Tim Kerja STBM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat terdiri dari:
- a. lintas sektor, SKPD, Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan/atau institusi keagamaan; dan
- b. petugas kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- (2) Tim Kerja STBM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang selaku Ketua Pokja AMPL dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
Pasal 10
- (1) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak PKK Kecamatan, organisasi kemasyarakatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau institusi keagamaan.
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta ditetapkan dengan Keputusan Camat.
BAB VII - TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
Pasal 11
- (1) Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, bidan desa, perawat desa, kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau natural leader .
- (2) Tim Kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
MONITORING DAN EVALUASI
BAB VIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah di tingkat Daerah dan Kecamatan serta kader/fasilitator di tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:
- a. monitoring di Desa/Kelurahan dilakukan oleh kader, bidan desa dan petugas kesehatan/sanitarian dibantu fasilitator untuk melihat perkembangan kegiatan pemicuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar akses sanitasi;
- b. monitoring dan evaluasi di Kecamatan dilakukan oleh petugas kesehatan/sanitarian Pusat Kesehatan Masyarakat dan fasilitator untuk melakukan kompilasi pemicuan, rencana kerja masyarakat dan aktivitas tim kerja masyarakat;
- c. monitoring dan evaluasi di Daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan aktifitas natural leader , kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan serta upaya percepatan menuju Desa/Kelurahan SBS/ODF;
- d. monitoring dan evaluasi data akses sanitasi menggunakan aplikasi STBM SMART berbasis website dan sms gateway (www.stbm-indonesia.org).
PENGHARGAAN
BAB IX - PENGHARGAAN
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat yang telah mencapai status SBS/ODF.
- (2) Penghargaan diberikan kepada perorangan, komunitas masyarakat dan/atau instansi.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 14
- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan percepatan SBS/ODF, setiap SKPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelaksanaan STBM yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kegiatan percepatan SBS/ODF juga dapat dianggarkan melalui Dana Desa di semua desa.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 15
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
BAB XI - PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 28 November 2016

Penandatangan: BUPATI MALANG, ttd. ## H. RENDRA KRESNA

Penetapan: Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 28 November 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Verifikasi: ttd. ## ABDUL MALIK Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 19 Seri D