PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor - Tahun 2011 tentang BEA PEROLEHAN BAK AT AS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, - a. bahwa dalam rangka penyelenggarun otooomi daerah, pemerintab daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemermtahaonya wituk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk meodukung penyelenggaraan pemerintaban ~ diperlukan sunber-sumbec pembiayaan yang sa1ah satunya adaJab dcngao pajak daerah; - b. babwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Talnm 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah, kepada daerah diberibn kewcoangan untuk mcmungut obyek pajak baru berupa Bea Peroleban Hak Atas Tanah dan Bangunan; - c. bahwa guna maksud sebagaimana tenebut huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Situboodo. 4. I. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcnwig Pembentukan Daerab› daerah Kabupaten dalam Lingktmgan Provinsi Jawa TlDlur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabon 1950 Nomor 19, Tambahan Lembanm Negara Nomor 9 dan Derita Negara Republik Indonesia Tahun 19S0 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dcngao Undang› Undans Nomor 2 Tahun l 965 (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 196S Nomor 19, Tamhahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1960 tentang Peratunm Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tah1m 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia TahlDl 1981 Nomor 76, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Norn.or 3262) sebaeaimaoa telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3116); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahwi 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahuo 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tent.anB Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahtm 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4844 ); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia TahWI 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahwi 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan. Pemerintah Nomor 28 TahWI 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahllll 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Peoagjban. Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatum 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengahapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44652); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatum 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 17. Peratu.ran Pemerintah Nomor 79 Tatum 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerab dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5161); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ttg Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut ~ Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok·Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Talmn 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3). Dengan Penetujuan Benama DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Dan BUPATI SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mcnguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka mclabaoakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah dan retribusi daerah.
30. Penyidilran tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BABil
NAMA, 08.JEK, DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2
Dengan nama Bea Perolehan Hak. atas Tanah clan Bangunan. dipungut pajak atas perolehan hak atas ta.nab dan/atau bangunan.
Pasal3
- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hale atas Tan.ah dan Bangunan adalah perolehan hale atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tana.h dan/atau Bangunan sebaga.imana dimaksud pa.da ayat (1) meliputi:
3. a pemindahan hak, karena :
- 1) jual bell;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) hibah wasiat;
- 5) wans;
- 6) pemasu.kan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) penggabungan usaha;
- 11) peleburan usaha;
- 12) pemekaran usaha; atau
- 13) hadiah.
- b. pemberian hak barn, karena :
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
- 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
21. a hak milik;
- b. hak guna usaha;
- C. hak guna bangunan;
- d. hakpakai;
- e. hak milik atas satuan rum.ah susun; clan
- f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
28. a negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- b. orang pribadi atau. Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukwn lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- c. orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- d. orang pribadi atau Badan yang digunakan untulc kepentingan ibadah.
Pasal4
- (l) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 3
## Pasal3S
Pasal 5
- (2) Dalam hal NPOP sebaeaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak diketahu.i atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya peroJehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Ayat (5).
Pasal 6
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tarrah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (}imapersen).
Pasal 7
- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 4) dan ayat (5).
- (2) Dalam hal NPOP sebaeaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak diketahu.i atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya peroJehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Ayat (5).
BABV
WILAYAHPEMUNGUTAN
Pasal 8
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.
BABVI
INSTANSIPEMUNGUT
Pasal 9
- instansi yang berwenang
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
SAAT PAJAK TERUTANG
BAB VII - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 10
- (1) Saat terutaognya pajak Bea Perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
2. a jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat clan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggaJ dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanaban;
- f. pemasukan dalmn perseroan atau badan hukwn Jainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
1. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- J. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
7. L pelebman usaha adalah sejak tanggal dibuat clan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak. tanggal dibuat clan ditandatanganinya akta;
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PEMUNGUTAN PAJAK
BagianKesatu
Tata Cara Pemu.ngutan
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 11
- (1) Pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilarang diborongkan
- (2) Setiap wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan wajib membayar pajak terutang tidak
- (I) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. Bupati dapat menerbitkan SKPDKB apabila
- (1) Tata cara penerbitan SSPD, SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaiao SSPD. clan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dao Pasal 13 ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagiao Kedua
Surat Tagihan Pajak Pasal16
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahuo berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari basil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat saiah ttilis dan/atau salah hitwlg;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admioistratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) KPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pernbayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan dan d.itagih melalui STPD.
BagianKetip
Tata Cara Pembayaran dan Penagilum
- (1) SK.PDKB, SKPDKBT, STPDN, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dao Putusan Banding. yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak clan harus diluoasi dalmn jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bupati at.au pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran paj~ dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (I) Pajak yang terutang ## BAB XII
INSENTIFPEMUNGUTAN
Pasal29
- ( 1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ~bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daenm.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXIII
PENYIDIKAN
Pasal30
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan D~ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adaJah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangwldangan.
- (3) Wewenang Penyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi Iebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa. buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerik.sa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang unruk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. mengbentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.
2. ( 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BABXIV
KETENTUAN PIDANA
Pual31
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirlcan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tah\Dl atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau lrurang dibayar.
Pasal32
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 12
- (1) Pejabat Pembuat Aleta Tanah/Notaris clan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksn.d dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi adroini~f berupa denda sebesar Rp. 7 .500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 13
- (I) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. Bupati dapat menerbitkan SKPDKB apabila
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Tata cara penerbitan SSPD, SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaiao SSPD. clan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dao Pasal 13 ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagiao Kedua
Surat Tagihan Pajak Pasal16
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahuo berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari basil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat saiah ttilis dan/atau salah hitwlg;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admioistratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) KPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pernbayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan dan d.itagih melalui STPD.
BagianKetip
Tata Cara Pembayaran dan Penagilum
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 17
- (1) SK.PDKB, SKPDKBT, STPDN, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dao Putusan Banding. yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak clan harus diluoasi dalmn jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bupati at.au pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran paj~ dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 18
- (I) Pajak yang terutang ## BAB XII
INSENTIFPEMUNGUTAN
Pasal29
- ( 1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ~bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daenm.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXIII
PENYIDIKAN
Pasal30
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan D~ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adaJah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangwldangan.
- (3) Wewenang Penyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi Iebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa. buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerik.sa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang unruk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. mengbentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.
2. ( 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BABXIV
KETENTUAN PIDANA
Pual31
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirlcan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tah\Dl atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau lrurang dibayar.
Pasal32
- (1) Pejabat Pembuat Aleta Tanah/Notaris clan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksn.d dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi adroini~f berupa denda sebesar Rp. 7 .500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 27
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepafa kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (I) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 29
- ( 1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ~bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daenm.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABXIII
PENYIDIKAN
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 30
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan D~ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adaJah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangwldangan.
- (3) Wewenang Penyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi Iebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa. buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerik.sa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang unruk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. mengbentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.
2. ( 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BABXIV
KETENTUAN PIDANA
Pual31
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirlcan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tah\Dl atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau lrurang dibayar.
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 32
- (1) Pejabat Pembuat Aleta Tanah/Notaris clan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksn.d dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi adroini~f berupa denda sebesar Rp. 7 .500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepafa kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (I) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bid.mg pertanahan yang melanggar ketentuan ~bagaimaoa dirnaks·u dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 34
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangkutan.
Pasal3S
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan penerimaan Negara.
BABXV
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 36
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peratu.mn Bupati.
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN-SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR l).O