PERATURAN BUPATI RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 (berlaku 9 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR: 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Musyawarah Daerah dan Pelaksanaan Pembangunan Perencanaan Daerah Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah dan kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemetintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pem bangunan daerah yang berkesinambungan;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan EvaJuasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2007-2027;
17. Pera tu ran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor: 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2005 - 2025;
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- I. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau menurut azas otonomi seluas - luasnya dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ka bu paten Sekadau sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sekadau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPRD Daerah yang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau;
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sekadau;
7. 7Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindak:an masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana­ rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanak:an oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD}, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelak.u dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;
19. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen Perencanaan memuat Program dan Kegiatan Pembangunan Tahu nan Daerah yang merupakan penjabaran dari visi,misi dan program Bupati yang ditetapkan dalam RPJMD;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk priode I (satu) tahun anggaran sejak tanggal tanggal I Januari 2017 dan berakhir pad a tanggal 31 Desember 2017 yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta diusulkan melalui dana Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- (4) Rincian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) tercantum dalam Larnpiran, yang merupakan
Bab I
: Pendahuluan
Bab II
Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian
Pembangunan Kinerja Pembangunan Daerah
Bab III
Bab IV
BabV
Bab VI
Rancangan Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan Daerah
: Prioritas Pembangunan Kabupaten Sekadau Tahun 2017
: Rencana Kerja dan Pendanaan
: Kaidah Pelaksanaan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (!) RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran arah pembangunan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009-2025.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah wajib mempedomani dan melaksanakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dalam Rangka penyusunan RAPBD Tahun 2017 :
- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (I) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah (BPKAD) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang bersangku tan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (I) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 hasil pembahasan bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- (2) Dalam hal RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, maka Pemerintah Daerah menggunakan Program dan Kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
BAB II
PENUTUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap pengundangan penempatannya orang mengetahui, memerintahkan Peraturan Bupati mt dengan dalam Serita Daerah Kabupaten Sekadau.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 9 Mei 2016 BUPATI SEKADAU, RUPINUS

Penetapan: Diundangkan di Sekadau pad a tanggal 9 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU YOHANESJHON BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 8