PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 7 Tahun 2006 tentang KEUANGAN DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
7
Ka
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWL
PRNTURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
NOMOR T TAHUN 2006 TENTANG
KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELA WI,
- a. bahwa untuk melak sanakan ketentuan Pasal 28 dan pasal 72 Peraturan emerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), perlu ditetapkan Peraturan Daerah entang Keuangan Desa
2. h bahwa berdasark.an pertimbangan sebagaimana dimak sud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai acuan dikeluarkan eraturan Desa,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 F ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. , hndang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. J ndang-undang Nomor I0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang P'enetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangtundang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan emerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, lumbahuan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor I, Tubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138)
10. Peraturan lemerintah Republil Indonesia Nomor 66 Tahun 200I tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200I Nono 119, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman engelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578y;
12. lo l'eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah t Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noror 165, f ambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4593).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN ERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MEL.AWI
ME MUTUSKAN;
PEATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA Menclupkan:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan urusan peerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanya desa, bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah
Pasad
Penyelenggaraan uran peerintahan daera.h yang drselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah.
lasad 4
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Delanja Negara
lasal 5
Penggunaan dana sebagamana dimak sud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
agin Kedua
edudun euangan Kepala Desa dan Peranglat Des
Pawsal 6
Kepala Desa dan leranglat Desa diberikan L;... &lt;k,,w, k,m·"I"'"' ,, � ,, � d, � . penghasilan tetap setiap bulan darn/atau tunjangan lainnya
lasat7
- tleghx lan tetap kepala Mesa dan perangkat desa terdiri
- .tunangan jab tan,
- bantuan dani pemenintah atassan
- cbesarnya psnghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan perangkat desa, paling sedikit sama dengan tpah Minimum Regional Kabupaten Melawi.
Pasad 8
bda Permuyawaratan Dessa sebagar unsur penyelenggar a pemerintahan desa, diberikan tunjangan sesuai dens kemampuan keuanan des.a.
Pasat9
e uan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa, dan Per gkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan herdasark.an musyawarah desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
SUMBER PENDAPATAN DESA
Bagin Kesatu
Jenis Pendapatan Desa
Pus.al 10
- (l) Sumber pendapatan Desa terdiri atas:
- a. Pendapatan Ashi Desa, yang meiputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajal daerah dan retribusi daerah kabupaten Melawi;
- e. agian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten Melawi;
- d. lantuan dani Peerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Melawi
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangk.an dalam APB-Desa
Surber kekayaan Desa terdiri dari
- a Tanah Kas Des;
- b. Pasar Desa
- c. bangunan dea,
- d Pasar hewan,
- e Tambatan perahu,
- f Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- llasil usaha milik desa,
Dana Alokasi l/nu Dea
Pasat 12
- tl) Bagian dani pemerimaan dana perimbangan kcuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten Melawt, halokasikan kepada desa scbesar I0% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yap hitetepk.an dalam A/BD
- (2) Bagan dana pebamgan 1 0% yang diserahkan kepada desa scbagaimana dimak sud pada ayat (I), adalah setelah hi urami degan penggunaan dana-dana rutin.
- ()) lesarnya prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima emerintah bupaten Melawi yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (I) diberikan sesata bertahap dengan
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 3
- (2)DAU masing mooing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasark.an porsi desa yang bersangk utan
- (3) Alokasi rata-rata utuk masing-masing desa adalah scbesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon DA Desa seluruh des dibag jumlah desa se Kabupaten Melawi
- (4) Alokasi tertimamg adalah sebesat 25%4dua puluh lima persen) dari plafon DAU Desa se Kabupaten Melaswi
- t5) Porsi desa yang beagkutan merupaan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desat
- (6) lobot dea ditentukan berdasark.an
- a. Lus Wilayah,
- b. Jumlah penduduk tahun sebelumnya;
- c. Jumlahi KN iskin sebelumnya;
- d. Keterjankanan de,
- e. Potensi desa tahun scbelumnya,
- f Pajak uni dan Bangunan (BB) tahun sebelumnya;
- luas tanah desa yang dikelola untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif 2
lawsal 14
- (I) DAU Desa untuk masing-massing desa dihitung
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 17
- (I) Pemerintah kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam peraturan Bupati.
BABIV
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagin Kesatu
Pengelolaan
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 18
- (I) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melak sanakan kckuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Kepala Desa dapat melimpahkan cbagtan atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaa, pelapotan kepada perangkat desa.
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 19
Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengagkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.
Pawsal 20
Ketentuan lebih lanjut engenai pengelolaan keuangan desa scbagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal I9 diatur dcngan peraturan des»a
Pawsal 2I
Pedoman pengelolaan kuangan desa sebagaimana dimak sud dalam Pasal I8 diatur dengan Peraturan Dupati
agian edua
l'engelolaan Dana Alokasi Desa
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 22
Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahk.an antara pemerintah desa decngan badan permusyawarantan desa (PD dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (API D esa tahun yang bersangkutan
- a rambu-rambu pengunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan leraturan upati,
- b. semua penerimaan dan pngeluaran keuangan sec'bagai akibat diberikannya perimbangan kecuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum des~a,
- c. perencanaan dan pelak sanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa;
- d. kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa
Bagian etiga
Tawngsung jawab Kepala Desa dan BPD
Psal 23
- (I) Tugas dan tanggungiawab Kepala Desa dalam ADD adalah :
- a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Dess, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
- b. menginformasik.an pada masyarakat desa tentang rencana penggunaan perimbangan kcuangan Kabupeten dan Desa;
- e. menyusun ransangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa
Tugas dan tangong jawab BPD dalam ADD
- a. bersama-sama pemerintah desa menyusun raneangan Peraturan Desa tentang APBDesa, yang didalamnya termasulk reneana penggunaan perimbangan kcuangan Kabupaten dan Desa;
- b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa, baik tertib administrasi maupun pelak sanaan dilapangan,
- c. meminta pertanggung-jawaban Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa
BABY
PEMBINAAN/PENGA WASAN
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 24
- () Pembinaan atass penggunaan dana perimbangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Tim Pembina lingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan
- (2) Tim Pembina lengelolaan dana Perimbangan ditetapkan dengan Keputusan Dupati
•
l
lasal 25
engawaan ata penganaan perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh lfadan lengawas Dae rah
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 26
Ketentuan lebih lanut mcngenai Dana Alokasi Lessa akan diatur dengan Peraturan Bupati
KETENTUAN PERALIHAN
Pasa 27
- () bengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka bantuan desa dilakukan melalui l (satu) . . ptu
- (2) Bantuan dessa yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadak.an
KETENTUAN PENUTUP
Pasat 2
lat-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan peraturan Bupati panfang engenai peak sanaan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tang gal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh 2006 pada tanggal 27 Jun iundangkan di Nanga Pioh da tanggal 29 Agurtos 2006 EKRETARIS DAERAJI KABUPATEN MELA WI, ---1,1,.s. � ' MARTIN LUTHER. D EMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR 15
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## RTURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 7 TAHUN 2006
## ENTANG
## KEUANGAN DESA
## I. UMUM
Dengan ditebitkanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tcntang Perubahan atas Undang-hndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasa pengaturan mengenai Desa tetap yaitu Keanekaragaman, yang memihiki maka bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan scrta pelak sanaan pembangunan di Desa harus menghormati system nilai yang berlaku pada masyarak.at setempat namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahwa penyclenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, memihiki makna bahwa penylenggaraan pemerintahan dan pelak sanaan pembangunan di Desa itujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kcbijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarak. at balam rangka melak sanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
## IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASA]
asal I spai dengan
PENJELASAN
Pasal 26
lasat 27 Ayat (
PENJELASAN
Pasal 27
Aya (2 asal 28 asat 29 Cukup jlas Yang dimak sud dengan (satu) pintu dalam Peraturan Daerah ini bahwa bantuan desa hanya dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Melawi. Cukup jclas Cukup jelas Cukup jelas AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 19