PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 55 Tahun 2015 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. muda dan melemahkan bangsa;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga mulai terjadi di wilayah Kabupaten Tuban sehingga akan menimbulkan dampak buruk pula bagi pembangunan di Daerah;
- c. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan antisipasi dan tindakan melalui penyusunan kebijakan, regulasi serta strategi pencegahan dan pemberantasan yang efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Toban.
4. Satuan Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Toban yang selanjutnya disingkat Satlak P4GN adalah Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten Toban.
5. Satuan Togas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN adalah satuan pelaksana P4GN di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
6. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
8. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
,r
9. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
10. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba selanjutnya disebut dengan P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Tuban.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Orang Dengan HIV AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV/ AIDS.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tuban.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tuban.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
9. 1 7. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan dan pemulihan bagi pecandu Narkotika dan bekas pecandu Narkotika.
BABII
UMUM
Pasal 2
- (1) Bupati melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya dibidang P4GN.
Pasal 3
Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:
- a. Narkotika;
- b. Psikotropika; dan
- c. Bahan Adiktif lainnya.
Pasal 4
- (1) P4GN dilaksanakan dengan maksud untuk mewujudkan Daerah yang bebas dan bersih dari tindakan-tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) P4GN dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:
- a. membangun sistem kebijakan yang mampu melindungi seluruh komponen masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. memperkuat ketahanan dan pemberdayaan masyarakat agar mampu secara aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. mengembangkan pelayanan publik yang optimal bagi warga masyarakat untuk hidup bersih, aman dan pulih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
Pasal 5
- (1) Upaya P4GN difokuskan pada upaya preventif dan upaya represif terhadap segala tindakan-tindakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
Pasal 6
- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV dengan jenis-jenis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi nikotin, kafein, spirtus, minuman keras beralkohol, inhalans, lem aibon, dan bahan adiktif lainnya yang dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan.
Bagian Kedua
Kelompok Sasaran
Pasal 7
Upaya P4GN ditujukan terutama pada kelompok sasaran sebagai berikut:
CPNS dan PNS;
- b. aparatur Pemerintahan Desa;
- c. siswa sekolah;
- d. mahasiswa;
- e. pegawai BUMN /BUMD dan pegawai perusahaan swasta lainnya;
- f. pekerja;
- g. ibu rumah tangga;
- h. keluarga;
- i. pengusaha; dan/ atau
- j. masyarakat pada umumnya.
Bagian Ketiga Pelaksana P4GN
Pasal 8
- ( 1) Upaya P4GN di Daerah dilaksanakan oleh Satlak P4GN yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satlak P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Satlak.
Pasal 9
Satlak P4GN mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif dan terintegrasi;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. memfasilitasi pelaksanaan terapi dan rehabilitasi Narkoba apabila dibutuhkan; dan
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi tentang Narkoba.
Pasal 10
- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satlak P4GN dapat dibantu oleh Satgas P4GN.
- (2) Satgas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan Keputusan Ketua Satlak.
- (3) Satgas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Satlak P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah masing-masing.
- (4) Satgas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satuan Pelaksana.
Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Pasal 11
Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- c. pemeriksaan Narkoba.
Pasal 12
Pembangunan sistem informasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat dilaksanakan melalui:
- a. penerbitan buletin P4GN;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba;
- d. penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba; dan/ atau
- e. bentuk-bentuk lainnya.
Pasal 13
- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan secara berkesinambungan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, maupun melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan P4GN adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kelompok sasaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. sosialisasi tentang bahaya Narkoba;
- b. pemberian bimbingan dan pelatihan kepemimpinan; dan/ atau
- c. pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.
Pasal 14
- (1) Sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN dilaksanakan setiap tahun oleh instansi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, dan Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada (1) dapat difasilitasi oleh Satlak P4GN.
Pasal 15
- (1) Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) dilaksanakan oleh BUMN /BUMD dan perusahaan swasta yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja.
- (2) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh BUMN /BUMD dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada Bupati melalui Satlak P4GN.
Pasal 16
Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Pasal 17
- (1) Pemeriksaan Narkoba terhadap kelompok sasaran CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan menjadi salah satu syarat bagi seorang CPNS untuk diangkat menjadi PNS.
- (2) Kewajiban pemeriksaan Narkoba berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, pejabat struktural maupun fungsional, dan seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya.
- (4) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satlak P4GN atau SKPD lain yang ditunjuk oleh Bupati.
Pasal 18
Pemeriksaan Narkoba dilakukan pula terhadap Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang prosedumya sama dengan pemeriksaan Narkoba bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7.
Pasal 19
- ( 1) Pemeriksaan Narkoba terhadap kelompok sasaran siswa sekolah dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d dilaksanakan pada lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi baik Negeri maupun swasta di Daerah.
- (2) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan secara mandiri atau bekerjasama dengan Satlak P4GN pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru.
Pasal 20
- (1) Pemeriksaan Narkoba terhadap kelompok sasaran pegawai BUMN/BUMD dan pegawai perusahaan swasta lainnya serta pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 50 (lima puluh) orang tenaga kerja.
- (2) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perusahaan secara mandiri atau bekerjasama dengan Satlak P4GN.
Pasal 21
- (1) Pemeriksaan Narkoba terhadap kelompok sasaran ibu rumah tangga, keluarga, pengusaha dan/atau masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dilaksanakan oleh Satlak P4GN.
- (2) Pelaksanaan dan pendanaan pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dianggarkan dalam program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tu.ban.
Bagian Kelima
Pasal 22
- (1) Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Satlak P4GN bekerjasama dengan:
- a. Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah;
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
- c. Komunitas Intelijen Daerah; dan/ atau
- d. unsur terkait lainnya.
Pasal 23
- (1) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara:
- a. menekan peredaran dan penggunaan (end user);
- b. melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba;
- c. melakukan penegakan hukum; dan/ atau
- d. meningkatkan kerjasama antar aparat penegak hukum.
- (2) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
- a. Operasi razia trafficking;
- b. Operasi terpadu di tempat hiburan malam; dan/atau
- c. Operasi yustisi.
REHABILITASI
BAB IV - REHABILITASI
Pasal 24
- ( 1) Rehabilitasi dilakukan terhadap pengguna, pecandu dan man tan pecandu Narkoba.
- (2) Rehabilitasi dilakukan untuk membersihkan dan memulihkan kondisi fisik dan psikis pengguna, pecandu dan mantan pecandu Narkoba agar terbebas dari ketergantungan terhadap Narkoba.
BAB IV - REHABILITASI
Pasal 25
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:
- a. Rehabilitasi medik; dan
- b. Rehabilitasi sosial.
BAB IV - REHABILITASI
Pasal 26
- (1) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi;
- b. penyediaan tenaga medis yang berkualitas;
- c. pengobatan fisik, psikis dan psikososial;
- d. pengobatan reduksi Narkoba yang digunakan;
- e. pendampingan dalam pengobatan dan karantina;
- f. penyediaan tenaga terlatih di pelayanan rehabilitasi;
- g. pemberian pelayanan rekomendasi berobat bagi pecandu terlantar atau berasal dari keluarga miskin.
BAB IV - REHABILITASI
Pasal 27
- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. kegiatan pembinaan dan perawatan kesehatan fisik, mental, sosial dan spiritual bagi mantan pecandu Narkoba dan keluarganya;
- b. penyediaan pendampingan dalam shelter khusus untuk penguatan korban penyalahgunaan Narkoba; dan/atau
- c. pemberian pelatihan dan keterampilan bagi mantan pecandu Narkoba agar dapat melanjutkan kebutuhan perekonomian diri dan keluarganya.
BABV
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IV - REHABILITASI
Pasal 28
Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya di bidang P4GN.
BAB IV - REHABILITASI
Pasal 29
Peran serta masyarakat di bidang P4GN dilaksanakan melalui:
- a. berperilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkoba;
- c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pecandu Narkoba dan keluarganya;
- e. pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan/ atau
- f. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkoba.
BAB IV - REHABILITASI
Pasal 30
- ( 1) Pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beru.pa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digerakkan oleh para relawan anti penyalahgunaan Narkoba.
BAB IV - REHABILITASI
Pasal 31
- ( 1) Masyarakat wajib melaporkan kepada Satlak P4GN atau pejabat yang berwenang lainnya apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib menjamin keselamatan diri pelapor dan memberikan perlindungan bagi pelapor.
BAB IV - REHABILITASI
Pasal 32
- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib membawa yang bersangkutan ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan Rehabilitasi.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya wajib mendatangi Puskesmas, Rumah Sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan Rehabilitasi.
PEMBINAAN
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 33
- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan lanjut terhadap mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkoba serta ODHA akibat penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pembinaan terhadap mantan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (relapse).
- (3) Pembinaan terhadap ODHA akibat penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV/ AIDS.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Bupati Tu.ban ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tu.ban ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tu.ban.

Penetapan: Ditetapkan di Tu.ban, 12 Nopember 2015 pada tanggal BUPAT H. FATHUL HUDA /

Penetapan: Diundangkan di Tu.ban Pada tanggal 12 Nopember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, BUD6ANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR ~~