PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 9S Tahun 1950 tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA DINAS KESEHATAN I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku 1 Dec 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dengan ditetapkannya semua Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten situbondo sebagai Fusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
- 1. undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4t) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5234ll;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);',
Menetapkan
2
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor LT l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 5.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 6.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/ 2OO7 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; 7.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2Ol4 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8.
6. Peraturan Daerah Nomor 2t Tahun 2OII tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; 9.
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. 10.
MEMUTUSI{AN:
PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA DINAS KESEHATAN I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
9. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaranlbarang atau kuasa pengguna anggaranl barang.
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah satuan perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang danlatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. 1 1. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuanganlbarang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
4
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPKBLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
14. Unit Keda pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan di lapangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Situbondo.
17. Pegawai BLUD-Unit Kerja Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Pimpinan BLUD-Unit Kerja atas persetujuan Kepala Dinas, ## BAB II
PRINSIP POLA TATA KELOLA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal BLUDUnit Kerja, yang didalamnya memuat :
- a. Struktur organisasi;
- c. Pengelompokan fungsi-fungsi yang logis; dan
- b. Prosedur kerja;
- d. Pengelolaan sumber daya manusia.
6. Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip : (2)
- a. Transparansi;
- c. Resposibilitas; dan
- b. Akuntabilitas;
- d. Independensi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (1)
- Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. (21
- Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. (3)
- Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif lkompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif. (41
8
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD-unit Kerja agar pengelolaannya dapat dipertanggungiawabkan kepada semua pihak.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pas ar 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
5. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan lpertanggungiawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan. (s)
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Maksud
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan BLUD-unit Kerja kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
- (1) BLUD-unit Kerja beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
Nama, Jenis, dan Alamat uprD sebagai BLUD-Unit kerja sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Visi, Misi, dan Tujuan Strategis

## Pasal 8

- (1) Visi BLUD-unit Kerja sesuai dengan visi di uprD.
- (3) Tujuan sesuai dengan tujuan di UPTD.
- (2) Misi BLUD-unit Kerja sesuai dengan misi di uprD.

## Bagian Ketiga

## Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

## Pasal 9

- (1) BLUD-Unit Kerja berkedudukan sebagai :
- a. unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang Dinas; dan
- b. fasilitas kesehatan milik pemerintah yang merupakan pusat pelayanan kesehatan primer baik perorangan maupun masyarakat.
- (2) BLUD-Unit Keda mempunyai tugas pokok :
- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan kesehatan dalam rangka pembangunan bidang Kesehatan secara mandiri dengan kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan situasi, kondisi, kultur bud aya dan potensi setempat; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.
7. BLUD-Unit Keda mempunyai fungsi : (3)
- a. pelaksana penyusunan rencana program kerja BLUD-Unit Kerja;
- c. penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan;
- b. pemberi pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya, pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan termasuk peningkatan kesehatan institusi dan kesehatan lingkung&amp;D, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan makanan dan minuman, pengobatan umum dan pertolongan gawat darurat serta pengembangan BLUD-Unit Kerja sesuai situasi dan kondisi di wilayah kerja BLUD-Unit Kerja;
- d. pengembang budaya masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan, penganalisa dampak kesehatan pada setiap pembangunan secara proaktif;
- e. pemberdaya masyarakat, dalam arti membuat masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga dan mengatasi masalah kesehatan;

- f. pemberdaya keluarga secara proaktif agar keluarga tahu, mau dan mampu menjaga kesehatan serta mengatasi masalah kesehatan keluarga;
- g. pelaksana pembinaan teknis pada puskesmas Pembantu, Ponkesdes, unit pelayanan Kesehatan swasta, Tenaga Kesehatan serta kader pembangunan kesehatan;
- i. pelaksana koordinasi dengan unit/instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang ' tugasnya.
- h. pelaksana administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga BLUD-Unit Keda; dan

## Bagian Keempat

## Kedudukan pemerintah Daerah

## Pasal 1O

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kemajuan dan perkembangan BLUD-unit Kerja sesuai yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat.
- a. menetapkan Peraturan pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal;
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan :
- b. membentuk dan menetapkan pejabat pengelola;
- c. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- d. memberikan persetujuan setiap perjanjian yang dibuat oleh BLUD-unit Kerja dengan pihak lain; dan
- e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai BLUD-unit Kerja.
- (3) Dalam hal terjadi defisit anggaran, BLUD-Unit Kerja mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui sekretaris Daerah lKepala Dinas.

## Bagian Kelima

## Kedudukan Dinas Kesehatan

## Pasal I I

- (1) Dinas bertanggungiawab melakukan pembinaan teknis pelayanan kesehatan yang dilakukan BLUDUnit Kerja kepada masyarakat.

- (2) Dinas dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan :
- a. menelaah dan memberikan rekomendasi atas usulan SPM BLUD-Unit Kerja;
- c. menelaah dan memberikan rekomendasi atas usulan Rencana Bisnis dan RBA BLUD-Unit Keda;
- b. mengusulkan Pejabat pengelola;
- d. menelaah dan memberikan rekomendasi setiap usulan perjanjian yang akan dibuat oleh BLUDUnit Kerja dengan pihak lain;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD-unit Kerja; dan
- f. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai BLUD-Unit Kerja sesuai dengan kewenangannya.

## BAB V

## PF^IABAT PENGELOLA DAN PEGAIVAI

## Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

## Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola BLUD-Unit Kerja terdiri dari :
- b. Pejabat Keuangan; dan
- a. Pemimpin;
- c. Pejabat Teknis.
- (3) Pejabat pengelola BLUD-unit Kerja diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat pengelola BLUD-unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pNS.

## Bagian Kedua

## Pegawai

## Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD-Unit Keda diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non pNS.
- (2) Pegawai BLUD-unit Kerja yang berasal dari non pNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.

- (3) Kontrak pegawai non pertimbangan kinerja Kerja. PNS dapat diperbaharui atas dan kebutuhan BLUD-Unit
- (4) Pemimpin BLUD-Unit pembaharuan kontrak Bupati melalui Kepala disetujui Kepala Dinas. Kerja menyampaikan laporan pegawai non PNS kepada Badan Kepegawaian Daerah

## Bagian Ketiga

## Hak, Kewajiban dan Larangan

## Pasal 14

- (1) Hak pegawai BLUD-Unit Kerja non pNS sebagai berikut :
- a. mendapatkan honorarium setiap bulan, dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan yang sudah disepakati bersama didalam kontrak; dan
- b. memperoleh cuti.
- (2) Pegawai BLUD-Unit Kerja non pNS dapat diberikan tunjangan tetap, honorarium, insentil dan bonus atas prestasi.
- (3) Kewajiban pegawai BLUD-Unit Keda non pNS sebagai berikut :
- a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai pNS;
- b. melaksanakan pekedaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
- d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
- c. mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah daerah;
- e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungiawab;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
- i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
- l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
- m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh BLUD-Unit Kerja; dan
- (4) Larangan pegawai BLUD-unit Kerja non pNS sebagai berikut :
- n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat pemerintah daerah;
- c. menjadi p.rantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi danlatau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara sah;
15. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah; f.
16. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bag, yang melayani; o b.
17. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; h.
18. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD; dan i.
19. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye. J.

## Bagian Keempat Pengelolaan Sumber Daya manusia

## Pasal 15

- (1) Peraturan pegawai BLUD-Unit Kerja meliputi rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penugasan, orientasi, pembinaan karir, penghargaan dan sanksi serta pensiun.
- (2) Penilaian kineda Pemimpin BLUD-unit Kerja, pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis serta pegawai BLUDunit Kerja yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai BLUD non pNS dilakukan oleh Pemimpin BLUD-Unit Kerja

## Bagian Kelima Pengadaan, Pengangkatan dan pemberhentian

## Pasal 16

Pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-Unit Kerja yang berasal dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Pengadaan pegawai BLUD-Unit Kerya non pNS diselenggarakan oleh Dinas dan Badan Kepegarn aian Daerah atas usulan Pemimpin BLUD-Unit Kerja.
- (2) Pengadaan pegawai BLUD-unit Kerja non pNS sesuai dengan pemenuhan pegawai dari pNS, kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD-Unit Kerja.

## Pasal 18

- (1) Pengadaan pegawai BLUD-unit Kerja non pNS sebagaimana dimaksud dalam pasal rr ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- b. Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisis atas usulan pengadaan pega\ .,ai berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayar\_ (2);
- a. Pemimpin BLUD-unit Kerja mengajukan permohonan pengadaan pegaw,ai BLUD-Unit kerja non PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengetahui Kepala Dinas;

- c. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan permohonan pengadaan pegawai BLUD-unit Kerja berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Dinas dan Badan Kepegaw,aian Daerah membentuk panitia pengadaan pegaurai BLUD-unit Kerja non pNS.
- (3) Tata cara pengadaan pegawai non pNS sebagai berikut:
- a. pengumuman melalui media massa danlatau rn ebsite Dinas Kesehatan atas usulan dari BLUDUnit Kerja;
- b. seleksi administrasi dan akademik;
- c. pengumuman calon Pegawai BLUD-Unit kerja yang lolos seleksi administrasi dan akademik;
- d. ujian seleksi (psikotes, keterampilan, wawancara dan test kesehatan); dan
- e. pengumuman hasil ujian seleksi.

## Pasal 19

Dinas dan Badan Kepegawaian Daerah bersama Pemimpin BLUD-unit Kerja dalam melaksanakan pengadaan pegawai BLUD Non PNS menetapkan persyaratan adminstrasi, materi ujian dan metode ujian seleksi.

## Pasal 2O

- (1) Pengangkatan pega\ ,,ai BLUD-Unit Kerja non PNS diusulkan oleh pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui Sekretaris Dinas dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (2) Pegawai BLUD-Unit Kerja yang berasal dari non PNS berhenti atau diberhentikan oleh pemimpin BLUDUnit Kerja, apabila :
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. berakhir masa kontrak;
- d. tidak clapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau
- e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.

## Pasal 21

Pemimpin BLUD-Unit Kerja melaporkan hasil pengadaar-r pega\ /ai BLUD-Unit Kerja non PNS kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengetahui Kepala Dinas.

## Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pengadaan pegawai BLUD-Unit Ker:a non PNS dibebankan pada BLUD-Unit Kerja.

## Bagian Keenam

## Pembaharuan Masa Kontrak

## Pasal 23

- (1) Masa kontrak pegawai BLUD-Unit Kerja non PNS adalah selama 1 (satu) tahun
- (2) Pembaharuan masa kontrak terhadap pegawai BLUDUnit Kerja Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
- a. kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir baik; dan b. BLUD-Unit Kerja masih membutuhkan kebutuhan tenaga tersebut.
- (3) Pembaharuan masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melalui uji administrasi dan ujian seleksi.

## Bagian Ketujuh

## Kualifikasi, Tugas dan Kewajiban, Kewenangan dan Tanggungiawab Pemimpin BLUD-Unit Kerja

## Pasal 24

Kualifikasi Pemimpin BLUD-Unit Kerja :

- a. Dokter/ Dokter Gigi/ Sarjana Keperawatan f Apoteker/ Sarjana Kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan kesehatan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- d. berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan memenuhi syarat administrasi kePegawaian;
- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di BLUDUnit Kerja.

## Pasal 25

Tugas dan kewajiban pemimpin BLUD-Unit Kerja adalah :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-Unit Kerja sesuai visi, misi dan tujuan organisasi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;

,

i

i

I

- b. menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD-Unit Keda;
- c. mengusulkan SPM BLUD-Unit Kerja;
- d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran mengusulkan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif dan pelayanan administrasi keuangan;
- e. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta kinerja keuangan BLUD-Unit Kerja;
- f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD-Unit Kerja;
- g. mewakili BLUD-Unit Kerja di dalam dan di luar pengadilan;
- h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana yang telah digariskan;
- i. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- j. dalam menanggulangi risiko gugatan terhadap pelayanan medik, Pimpinan BLUD-Unit Kerja dapat memberi perlindungan kepada pelaksana fungsional dengan mengikutkan asuransi tanggung-gugat profesi.

## Pasal 26

Kewenangan Pemimpin BLUD-Unit Kerja adalah :

- a. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala Dinas Kesehatan;
- b. menetapkan kebijakan operasional BLUD-Unit Kerja;
- c. mengusulkan penambahan struktur organisasi dan tata kerja BLUD-Unit Kerja, sesuai dengan perkembangan pelayanan ;
- d. mengusulkan mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD-Unit Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membuat kebijakan internal BLUD-Unit Kerja guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundangundangan;
- f. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD-Unit Kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
- h. meminta pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat BLUD-Unit Keda.

## Pasal2T

Tanggungjawab pemimpin BLUD-Unit Kerja menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. kebenaran kebijakan BLUD-Unit Kerja;
- b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan BLUDUnit Kerja;

- c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
- d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

## Bagian Kedelapan

## Tugas dan Kewajiban Pejabat Keuangan

## Pasal 28

Tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan adalah :

- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- b. menyiapkan daftar pelaksanaan anggaran;
- d. menyelenggarakan pengelolaaan kas;
- f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- e. melakukan pengelolaanutang-piutang;
- g. menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan;
- h. mengkoordinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif dan pelayanan administrasi keuangan;
- i. mengelola administrasi kepegawaian;
- j. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- k. pengelolaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, dan barang inventaris;
1. pelaksanaan pengaturan rapat dan hubungan mas,arakat;
13. 66,66^^6^^h Anm. melakukan penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan.

## Bagian Kesembilan Tugas dan Kewajiban Pejabat Teknis / Koordinator

## Pasal 29

- (1) Tugas dan kewajiban Koordinator Upaya Kesehatan Peroran garr I UKP adalah :
- a. menyusun rencana pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- b. mengkoordinir kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis sesuai dengan ketentuan;
- c. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;

i

I

,

i

I

I

- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, utilisasi peralatan medik dan penunjang medik;
- f. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi mutu pelayanan medik, penunjang medik serta sarana dan prasarana secara berkesinambungan.
- (2) Tugas dan kewajiban Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat I UKM (Pemberdayaan) adalah :
- a. mengkoordinir penyuslJnan rencana kegiatan di bidang upaya kesehatan wajib yang meliputi Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu, Anak dan KB, Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Perbaikan Gizi;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dibidang Upaya Kesehatan Wajib;
- c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Wajib;
- d. menilai hasil kerja kegiatan Upaya Kesehatan Wajib;
- e. melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungiawaban kepada pemimpin BLUD-Unit Kerja;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Kesepuluh Hubungan Kerja

## Pasal 3O

- (1) Hubungan kerja BLUD-Unit Kerja dengan Dinas, adalah :
- a. Dinas men5rusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan uKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD-Unit Kerja;
- b. BLUD-Unit Kerja melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
- c. Dinas melaksanakan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD-Unit Kerja;

- e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan uKp dan UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
- g. BLUD-unit Kerja menyampaikan laporan keuangan kepada Dinas; dan
- f. BLUD-unit Kerja men)rusun RBA BLUD, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas;
- h. Dinas menjadi tempat rujukan upaya Kesehatan Masyarakat strata.
- (2) Hubungan kerja BLUD-unit Kerja dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan primer yang berada pada wilayah kerja BLUD-Unit Keda :
- a. BLUD-Unit Kerja bermitra dengan pasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
- b. BLUD-Unit Kerja mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.
8. Hubungan kerja BLUD-unit Kerja dengan satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan KB : (3)
- b. satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan KB menyediakan alat kontrasepsi.
- a. BLUD-Unit Kerja melaksanaan pelayanan KB; dan

## Bagian Kesebelas Standar Pelayanan Minimal

## Pasal 31

- Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan ln:alitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD. (1)
- Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Nasional. (2)
- Standar Pelayanan Minimal pengembangan dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD-Unit Kerja. (3)
- SPM harus memenuhi persyaratan : (4)
- a. fokus pada jenis pelayanan;
- c. dapat dicapai;
- b. terukur;
- d. relevan dan dapat diandalkan;
- f. konsisten dengan Standar.
- e. tepat waktu; dan
- Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD-Unit Kerja. (s)

- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD-Unit Kerja.
- (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

## BAB VI REMUNERASI

## Pasal 32

- Pejabat pengelola dan pega\rrai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. (1)
- Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gdi, tunjangan tetap, honorarium, insentif dan bonus atas prestasi. (2)
- Remunerasi BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-Unit Kerja kepada Dinas. (3)

## Pasal 33

- (1) Penetapan remunerasi pemlmpln BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
- a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh bupati dengan mempertimbangkan antara lain inclikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
6. (21 Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar goo/o (sembilan puluh per seratus) dari remLlnerasi pemimpin BLUD.

## Pasal 34

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengerola dan pegaw,ai BLUD sebagaimana dimasud daram pasal 32 ayat (2, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
- a. pengaiaman dan masa kerja (basic ind.ex);
- c. resiko kerja (risk index);
- d. tingkat kegawatdaruratan (emergenca ind"ex);
- f. hasil f capanan kinerj a (performa.nce ind.ex).
- e. jabatan yang clisandang (position ind,ex), dan
8. Bagi pejabat pengelola dan pega\i'ai BLUD yang berstatus PNS, gdi pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi -yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal g2 a\rat (2) atau ayat (3). (2)

## Pasal 35

- Pejabat pengelola y2p* diberhentikan sementara clari .iabatannya memperoleh penghasilan sebesar soah (lima puluh per seratus) dari remunerasi/ honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputr-rsan detinitif tentang jabatan yang bersangkutan. (1)
- Bagi pejabat pengelola berstatus pNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), memperoleh penghasilan sebesar Sooh (lima puluh per seratus) clari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaJi PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir. (2)

## BAB VII JASA PELAYANAN KESEHATAN

## Pasal 36

- (1) Pejabat keuangan dan pegawai BLUD-Unit Kerja dapat diberikan jasa pelayanan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan komponen jasa pelayanan kesehatan terdiri dari gaji, tunjangan fiabatan, masa kerja dan kinerja).

- (2) Jasa pelayanan diusulkan oleh pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jasa pelayanan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk peningkatan sumberdaya manusia kesehatan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan yang ada, diberikan kepada pegawai BLUD-Unit Kerja PNS dan pegawai BLUD-Unit Kerja non PNS.
3. (41 Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-Unit Kerja yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.

## BAB VIII TARIF LAYANAN

## Pasal 37

- (1) BLUD-Unit Kerja tidak memungut biaya karcis rawat jalan kepada masyarakat pemilik Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Situbondo sebagai imbalan atas barang danl atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) BLUD-Unit Kerja memperoleh pendapatan dari APBD melalui kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah berdasarkan klaim atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. BLUD-Unit Kerja dapat memungut retribusi tindakan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. (3)
4. Imbalan atas barang dan latau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan yang berlaku. (4)
5. (s) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (6) Retribusi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan, sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB D(

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

## Bagian Kesatu

## Perencanaan

## Pasal 38

- (1) BLUD-Unit Kerja wajib menetapkan RSB.

- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Layanan jasa kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam wilayah kerja BLUD-Unit Kerja.
- (3) RSB mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan.

## Bagian Kedua

## Penganggaran

## Pasal 39

- (1) BLUD-Unit Kerja wajib men)rusun RBA.
- (3) RBA BLUD-unit Kerja dapat diubah sesuai keadaan yang berkembang dalam pelayanan kesehatan, minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun anggaran.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD-Unit Kerja.
- (4) Perubahan RBA tidak melebihi prafon dasar yang telah direncanakan semula.
- (5) Target kinerja dan anggaran BLUD disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kineda, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

## Pasal 4O

RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD-Unit Kerja.

## Pasal 41

- (1) RBA memuat :
- a. kinerja tahun berjalan;
- c. target kinerja;
- b. asumsi mikro dan makro;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- e. perkiraan harga;
- g. besaran persentase ambang batas;
- i. perkiraan maju (forutard estimate); d,an
- h. prognosa laporan keuangan;
- j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- k. ringkasan pendapatan dan biaya.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sama dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RpK) atau disebut juga Plan of Action (poA) uprD-Unit Kerja.
- (3) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal disamakan dengan APBD.
- (4) RBA disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan.
4. RBA disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD (s)
5. RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (6)
6. seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas. (7)
7. Peraturan daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar pemimpin BLUD-unit Kerja melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif. (8)
- (9) RBA yang telah ditetapkan secara definitif menjadi dasar penyusunan DPA- BLUD-Unit Kerja.

## BAB X

## PELAKSANAAN ANGGARAN

## Bagian Kesatu DPA BLUD-Unit Kerja

## Pasal 42

- (1) DPA BLUD-Unit Kerja paling sedikit mencakup :
- b. Biaya barang dan jasa; dan
- a. Biaya pegawai;
- c. Biaya modal.
- (3) Jika DPA BLUD-Unit Kerja belum disahkan oleh ppKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD-Unit Kerja dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.
- (2) DPA BLUD-Unit Kerja disahkan oleh ppKD.

## Pasal 43

- DPA-BLUD-UniI Kerja merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD-Unit Kerja. (1)
- DPA-BLUD-UniI Kerja menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD-Unit Kerja. (2)

- (3) Perjanjian kinerja memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
- a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- c. Manfaat bagi masyarakat.
- b. Kinerja keuangan; dan
5. Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DpA- BLUD-Unit Kerja dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (4)

## Bagian Kedua

## Pendapatan

## Pasal 44

Pendapatan BLUD-unit Kerja dapat bersumber dari :

- a. Tarif layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN;
- f. Lain-lain pendapatan yang sah.

## Pasal 45

- Pendapatan BLUD-unit Kerja yang bersumber dari dana kapitasi dialokasikan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan biaya jasa sarana kesehatan sebesar 4oo/o (empat puluh perseratus). (1)
- Pendapatan BLUD-unit Kerja yang bersumber dari jasa layanan Jaminan Kesehatan Daerah, umum dan Non Kapitasi, sebesar jasa pelayanan kesehatan sebesar 4oo/o (empat puluh perseratus) dan biaya jasa sarana kesehatan sebesar 60% (enam puluh perseratus). (2)
- Jasa Pelayanan sebesar 4oo/o (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi lagi dengan porposinya adalah pemberi layanan langsung sebesar 600/0 (enam puluh perseratus) dan pemberi layanan tidak langsung sebesar 4oo/o (empat puluh perseratus) dengan tetap menyesuaikan indikator yang telah berlaku. (3)
- Pendapatan BLUD-unit Kerja yang bersumber dari hibah dapat berupa pemberian dari pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak ketiga. (4)
- Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari pendapatan yang berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD-unit Kerja. (s)

- (6) Pendapatan BLUD-Unit Kerja yang bersumber dari APBD dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di BLUD-Unit Kerja.
- (7) Pendapatan BLUD-unit Kerja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi danlatau tugas pernbantuan dan lain\_ lain.
- (8) BLUD-unit Kerja dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi danlatau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. (e) Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain:
- b. Jasa giro;
- a. Hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. Pendapatan bunga;
- e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. Parkir;
- f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan latau pengadaan barang danlatau jasa; dan
- h. Dari Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah, dan pelayanan Umum.
- g. Hasil investasi;
- (10) Keuntungan lain-lain dari pendapatan yang sah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan BLUD-unit Kerja.

## Pasal 46

- (1) Seluruh pendapatan BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.

## Bagian Ketiga Biaya

## Pasal 47

- (1) Biaya BLUD-Unit Kerja terdiri dari operasional dan non operasional.

- (2) BLUD-unit Kerja mend.apat uang panjar sebesar ketentuan yang berlaku.
2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUDUnit Kerja dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. (3)
3. Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-Unit Kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. (4)
4. Biaya BLUD-unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan. (s)
5. Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan. (6)

## Pasal 48

- Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) terdiri dari: (1)
1. Biaya pegawai;
- a. Biaya pelayanan, meliputi :
2. Biaya bahan;
4. Biaya pemeliharaan;
3. Biaya jasa pelayanan;
5. Biaya barang dan jasa; dan
6. Biaya pelayanan.
- b. Biaya umum dan administrasi, meliputi :
2. Biaya administr