Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2016 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buron, perlu merietapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan. Susunan Organ.isasi, tugas clan fungei scrta tata kerja Dinus Pernberdayuun MHsyurukui Dan Desa Kabuparen Bu ton; Pilsnl 18 aynt (6) undnngundang Dasar Rcpublik Indonesia Tahun 1945; - '..!. Undang-Undang Nomor 29 'l'ahun 1959 tcntang Pembcntukan Daerah-dacrah Tingkat lJ di Sulawesi (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Kcuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerinrahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4·438.); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentulw.n Peraturan Perundung-Undangun (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbarart Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 5. Un dang· undan~ Nornor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ( lernbaran Negara Republic Indonesia tahun 2014 nornor 4, tambahan lernbaran Negara Republic Indonesia nomor 5492); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apararur Sipil Negara (( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2014 Nornor n , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 7. Undang-Undang Nomor 2~ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem burun Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarrrba hari Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5R87) sebagairnana telah bcberapa kali diubah rerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 teniang Perubahan Kedua aras Undang-Undang Nomnr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarru~ Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan PcmerinLah Nomor 18 Tahun 2016 rcntang Perangkat naerah [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah1.111 2016 Nornor 114); 9. Pcraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi l.&lt;ementerian Negara [Lembaran Neg,Jra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6 ); 3. 10.Peraluran Daerah Kabupaten Buron Nomor 2 Tahun 20l6 tontang Urusan Pernerintahun yung menjadi Kcwcnangan Pernerintah Kabupaten Buron sebagai Dacrah Otunom (Lcmbaran Daerah Kabupaien Buton Tuhun 2016 Nomor 112 ); 11. Peraturan Dacrah Kabupaten Buron Nnrnor 6 tahun. 2016 tentang Pembenrukan dan Suaunan Pcrangkat, daerah Kn bu po ten Bu tnn tuh un 2016 NC&gt;mor 116) (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk mclaksanakan kctcntuan Pasal 4 Peraturan Daeruh Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buron, perlu merietapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan. Susunan Organ.isasi, tugas clan fungei scrta tata kerja Dinus Pernberdayuun MHsyurukui Dan Desa Kabuparen Bu ton;
1.
Pilsnl 18 aynt (6) undnngundang Dasar Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
- '..!. Undang-Undang Nomor 29 'l'ahun 1959 tcntang Pembcntukan Daerah-dacrah Tingkat lJ di Sulawesi (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Kcuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerinrahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4·438.);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentulw.n Peraturan Perundung-Undangun (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbarart Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Un dang· undan~ Nornor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ( lernbaran Negara Republic Indonesia tahun 2014 nornor 4, tambahan lernbaran Negara Republic Indonesia nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apararur Sipil Negara (( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2014 Nornor n , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 2~ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem burun Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarrrba hari Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5R87) sebagairnana telah bcberapa kali diubah rerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 teniang
Perubahan Kedua aras Undang-Undang Nomnr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarru~ Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan PcmerinLah Nomor 18 Tahun 2016 rcntang Perangkat naerah [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah1.111 2016 Nornor 114);
9. Pcraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi l.&lt;ementerian Negara [Lembaran Neg,Jra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6 );
3. 10.Peraluran Daerah Kabupaten Buron Nomor 2 Tahun 20l6 tontang Urusan Pernerintahun yung menjadi Kcwcnangan Pernerintah Kabupaten Buron sebagai Dacrah Otunom (Lcmbaran Daerah Kabupaien Buton Tuhun 2016 Nomor 112 );
11. Peraturan Dacrah Kabupaten Buron Nnrnor 6 tahun. 2016 tentang Pembenrukan dan Suaunan Pcrangkat, daerah Kn bu po ten Bu tnn tuh un 2016 NC&gt;mor 116)
MEMUTUSKAN:
Mcnctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNJ\N
ORGANISASJ, TUG/\S DAN PUNOSI SERTA TATA KERJA DINAS Pl&lt;:Mlclli:l~DAYAAN MASYAl~AKAT DAN 01':SA KAOUPATEN !3UTON.
Pasal 1
Dalam Pcraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabuputen Rulon.
2. Pernerintah Dueruh adalah Pcrncrintah Kabupaten Buton.
3. Bupatl adalah Bupati Buton.
4. '1. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bu ton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton.
6. Sekrernris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn Buton.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disebut, Dinas Pernberdavaan Masyarakat Dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarnkal Dan Desa Kabupatcn Buton.
8. Kepala Di.nas Pernberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah Kepala Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bu ton.
9. Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buron. Pembcrdayaan Dinas Sekretariat adalah 9. Sekretariat
10. Sckretaris Dinas yang selanjutnya discbut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pcmbcrdayaun Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buton.
11. l l.. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kcpala Bidang pada Dinas Pcmberdayuan Masyarakat Dan Dcsa Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pembcrdayaan Masyarukat Dun Dt::&gt;*1 Kabupaten Buton.
14. Kcpala Sub Bagian ,.d:,lc1h Kepala Sub Bagian pada Dinas Pcrnbcrdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buron.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pcrnbcrdayaan Masyamkat 0fJTI Desa Kabupaten Buron.
16. Kepala Seksi adalah Kcpala Scksi pada Dinas Pcmberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buton.
17. Unit Peluksana Teknis Dinas, yong st:lunjuln\_yu disebut, tJP'f'D adalah unsur pclaksana tcknis Dinas Pernberdayaan Masyarakat, Dan Dcsa Kabupatcn Buton yang mclaksanakan kcgiatan tcknis operaslonal dan/atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok -Jabatan Fungsional adalah Kelompok .Jabatan Fungsional di lingkungan Di nus Per-iriduatrian Ka bupaten Bu ton.
BAB 11 - KEDUDUKAN Pasal 2
Pasal 2
- Deso yang mcnjadi Pernberdayaan Masyarakat Dan kewenangan daerah, ( I.) Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah unsur pelaksana urusan pemerinrahan dibidang Dinas
- berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kcpada Bupati melalui Sekretaris Dacrah. (2) Dirius Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Dcsa scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
l'asal .3
- (1) Dinas Pcmberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah Dinas Dacrah Tipc B.
2. [2) Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakai Dan Desa sebagaimnnn dirnaksud pada ayat ( l) ccrcliri atas :
- a. Kepala Dinas:
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pernerintahan Dcsa;
- d. Bidang Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Pernherdnyann Masyarakat;
- c. Bidang Usaha Ekonomi Dcsa, Kclcmbagaan, SDA, TTQ dan Sosbud;
- f. Sub Rugi,m /Seksi;
- g. U f"l'D; dan
- h. Kelompok .rubutan Fimgaiunal.
- (3) Si::kr..,1:.rii.1 scbagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. subbagiar, perencanaan ,Evalunsi dan pelnporan:
- b. Subbagiau Keuangan, Umum dan Kepagawninn
- (4) Bidang Pcmcrintahan Desa sebagairnana dirnuksud pada Ayat (2) Huruf c tcrdiri atas :
- a. Scksi Perangkat Ot:sn, Perringkntnn Kapasitas Aparat Desa clan Penataan Desa, Kawasan Perdeaaan
- b. Seksi Pernbinaan Peng;~wasan, Evaluasi, adm.inistrasi dan perkernbangan Di::s1.1
- c. Seksi Pengelolnan keuangan dan asset Dcsa
- (5) Bidang Pernbangunan Desa, Kawasan Pcrdcsaan clan Pernberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d lerdiri ataa :
- a. Seksi Pemba.ngunan Dcsa dan Kawasan perdesaan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Pedesaan
- c. Seksi pengernbangan inforrnasi pernbangunan desa dan kerjasama antar desa
- (6) Bidang Usaha Ekonomi Desa, kelembagaan, SDA, TIG dan Sosbud sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 Huruf e terdiri atas :
- a. Scksi Pcngcmbangan Usaha Eknnomi Masyarakat Dan Desa
- b. Scksi Kelcmbagaan, Pendayagunaan SDA Dan TTG
- c. Seksi Sosial Budaya Dan Pernberdayaan Kcscjahtcraan Keluarga
- (7) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini

## Pasal 4

- (l l Sekretariat sebagaimana dimalcsud dalam pasal 3 ayat (2) hur uf b, dipimpin nlch sc,orn11g Sckrctaris y,1.ng bcrada dibawch dan berr&gt;mggungjHwab kepada Kepttlf.l Dinas.
- {2) Didang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c.huruf d.huruf c, huruf f, dan hUJ'U.f g, dlpimpin oleh seoraug Kcpala Bidang yang bcrada di bawa.h dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian scbagalmaua dimaksud dalarn Pa.sa.l 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagiun yung herudu di huwuh dan bertanggungiawab kepada Sekreraris.
- (41 Sr.kNi sebngaimcna dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayut (6), Ay,11 (7), dan Ayat, (8) dipirnpin olch seorang Kepala Seksi yang berada cli bawah dan bertanggungjawab kcpada kepa l&gt;J BicJunK musing-rnaaing.

## BAB JV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Um um

## Pasal 5

- (1) Dirraa Pcmbcrdayaan Masyarakat Dan Desa rnempunyai tugas rnembantu Bupati dalarn melaksanakan urusan perncrintahan mcnjadi kewenangan daerah dihidang Pernberdayaan Masyarakat Dan Desa
2. melaksunukan tugas sebagairnana dimakaud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: Desa dalam [2) Dinas Pemberdayaan MasyarakaL Dan
- a. perurnusan kebijakan tekn.is scsuai dengan lingkup rugasnya;
- b. pelaksanaan Lugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, cvaluasi, dan pclapornn pelaksunaan tugas dukungan tckn.is scsuai dcngan lingkup tugasnya;
- d. pcmbinaan tcknis pcnyelcngga.raan Iuugsi-fungsi penunjang Urusan Pernerintahan Daerah sesuai dcngan lingkup rugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Oupati sesuai dengan tugas don tungsinya,

## Bugicm Keduu Kcpala Dinas

## Pasal 6

- (I) Kcpala Dinas rncmpunyai tugas mcmimpin dan mclaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewennngan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Deso. berazaskan otonomi daerah dan rnengknordinasikun peluksnnaan kcgiatan dibidang Pemberdnyaan Ma,.;yanikal Dan Desa sorta mcmbina hubungan kerja dengan instnnsi Pernerintah, Swasta dan Lcmbaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepalu Dinas dalarn rnelaksanakan cugas sebagaimaua dirnaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- perizinandan pelaksnnnan pelayanan urnurn pemherian Pengkoordinasiun Desa Dan Masyarakat a. Pcrumusan kebijakan teknis di bidang Pernberdayaan
- b. Pelaksanaan pernhinaan terhadap UPTD dan kelornpok jabatan fungsional
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang kesekretnriarnn din as
- d. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangarmya; dun
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah sesuai dcngan tugas pokok clan fungsinya.

## Bagian Ketiga

Sekreturiu L

## Pas:,l 7

- (1) Sekretaris Dinas rnempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas nines dalam Pelayanan Administrasi dan Kesckretariatan kepada sernuu 8al.uun kerja dilingkungan Dinas yang meliputi Urusan Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, perlengknpan, Kepegawaian, Hukurn, Urnum, Hurnas dan Prolokol serta Urusan Pendidikan dan Pelatiharr.
- (2) Sckrcraris Dinas dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada Ayat (1) mcnyclenggarakan Iungsi :
- a. Pclaksanaan dan Pcngkoordinasian Perumusan Perencanaan Program Dinas, aorta Evaluasi clan Pclaporan'
- b. Pelekaanaan Urusan Keuangan, Perlengkapan dan Penyusunan Anggaran;
5. Ketatulaksanuan dan I lukurn, serra fJendidikan dan Pelulilu:m; Kcpcgawaian, Administrosi Urusan
- d. Pelukaununn Ur'usan Umum, Surat menyurat dan Arsip, rumah tangga. scrta urusan Kehurnasan dan protokol; dun
- e. 1 'claksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas polcok dan fungsinya.

## l'asal 8

Kcpala Sub Bagian perencanaan, Evaluasi dun Peluporari, rnernpunyai

1. rnengumpulkan bahan clan petunjuk teknis perencunuun , evaluusi dan pelaporan;
2. melaksanakan penyusunan rencana program dinas;
3. mengkcmrdinasikan penyusunan rencana anggaran dinas;
4. rnengoluh data;
5. Mengevaluasi pclaksanaan program dan kegiutan, don
6. menyusun laporan program dan kegiutan.

## Pasal g

Kepala Sub Bagian Kcuangan, umum dan kepegawaian sebagairnana, mcmpunyai rugas

1. melaksanakan urusan tata usaha keuangan dan perbendaharaan;
2. mengelola invcntaris barang, perlengkapan dan rumah tangga:
3. menyusun laporan realisasi keuangan;
4. melaksanakan urusan umurn, surut rnenyurut dan arsip:
5. melaksanakan rrru san kehurnasan, adrninisrrasi kepegawainn, hukum dan ketatalaksanaan;
6. mcnyclcnggarakan pcndidikan dan pclatihan; dan
7. mclaksanakan pclayananan administrasi tcknis fungsional.

## Hagian Keernpat.

## Bidang Pemerintahan Ot!S:&lt;

## Pasal 10

- (1) Kepulu Bidang Pemerintahan Desa mernpunyai tugas :
2. pelaksanaan kr::gi:i Ian; bahan pcdoman dan petunjuk teknis n. Mcngumpulkan
3. bidang kegiaran kerja kcrja IJ. Mcnyusun rcncana Pemerintahandesa:
- c. memfasilitasi aparnt pernerinrah des«;
- d. merringkatkan kapaaitas pemerintah desa:
- e. menyelcnggarakan pcnataan desa:
- I. mcmbina dan mengawasai p1m.vt:lenggumon administrasi pemerintahan desa;
- g. mengevnluasi :ulminislr:.si dan pcrkcrnbangan dcsa;
- h. rnengelola keuangan dart asct dcsa; clan
1. rnclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pirnpinnn
- (2) Kepula Bidang Pemcriniahan Dcsa dalarn melaksanakan tuwrn scbagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan rung,-;i :
- a. fasilitasi perangkat dcsa, pcningkatan kapasitas sumber tluyu aparat pemerirrtah dcsa dan penyelengaaraan penataan desa;
- b. melakukan pernbirvaan rlan pengawa.san pcnyclcnggaraan administrasi pernerin tahan desa, evaluasi adrninistrasi dan perkernbangan Dcsa;
- c. pcnyiapan bahan petunjuk teknis pernbualan pcraturan de:,s:;i/lata tcrtib Sadan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. penyinpan bahan petunjuk teknis pcngelolaan keuangun dun asct desa berkenaan dengan pcngembangan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa, dun rnanajerncn keuangan desa;
- c. penyiapan bahan petunjuk teknis pcmantapan sistern admlnisrrasi pernerintahan desa; dan
- f. pclaksanaan tugas lain Yilll~ diocrikan oleh Kepala Dinas ~suai dengan rugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 11

Kepala Seksi Perangkat Desa, peningkatan kapasitas aparat desa dan pcnataan dcsa mcmpunyai tugas :

1. Mcngumpulkan bahan pedoman dun perunjuk teknis seksi pcrangka l desa, peningkaran kapasi tas aparat desa dan penataan desa;
2. meluksnnokan f1miliwsi don pernbinaan perangkat Dcsa:
3. rnelaksanakan peningkatan Kapasitas Aparat Pernerintah Desa dan Badan Perrnusyawatan Dcsa;
4. menyclcnggarakan penataan Desa;
- S. membuat laporan hnsi! pelaksunuan tugas; clan
6. melAksFJnnkon cugiis loin yang diberiknn pirnpinnn

## Pasal 12

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawesan evaluasi admi.niscrasi dan pcrkcmbangan dcsa mcmpunyai tugas :

1. mengumpulkan bahan pcdoman dan pctujuk rcknis pclaksanaan kegiatan seksi pembinaan , pengawasan cvaluasi administrasi dun perkemban~an desa;
2. rncnyusun rcncana kcrja scksi pembinaan, pengawasan evaluasi administrasi dan perkernbangan dew;
3. melaksanakan pcmbinaan dan pcngawasan:
4. melaksanakan adrninistrasi pemerintahan desa;
5. mengevaluasi adrninistraei dan pcrkcmbangan Desa;
15. mcrnbuat laporan hasil pelaksanaan tugas: chm melaksunnkan 1.ugus lain yang diberikan pimpinan

## Pus&gt;J 1 13

Kcpala Seksi Pengelolaan keuungun dun uaset desa mernpunyai tugas :

1. rnenyiapkan ha han pedoman/ pctunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset desa;
2. menyusun rcncana kerja sek1,i pengeloluan keuangan dan aset desa:
3. melukuknn pcrnbinaan terhadap pengelolaan keuangan dan user desa;
4. rnengumpulkan data kekayaan dan aset yang ada. pada aetinp desa.
5. Melaporkan huail pelaksanaan tugas; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan

## Bagian Kelima

## Bidang Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan

## dan Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pembangunan Desa, Kawasan Pcrdcsaan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
2. teknis bidang pemberdayaan dan petunjuk perdesaan dan peduman kawasan a. menyiapkan bahan Pernbangunan desa. rnasvara ka I.;
- b. melaksanakan pembangunan desa, pernbangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengernbangkan ekonomi kawasan pcrdcsaan;
- cl. meluksunukan pengoluhnn clan pengembangnn data dan informasi pernbangurran Dcsa;
- e. memf:,silil;·si kerjasarna antar Dcsa dalam satu kabupatcn;
- f. melaporkan hasil pclaksanaan tugas; dan
- g. melaksnnakan tug.is lain yang dibcrikan olch pmpinan
- (2) Dalarn rnelnksanakan rugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 14, Ridnng Pernbangunan Desa, Kawasan Perdcsaan dan Pcmbcrdayaan Mm;yurn kat mcnyclcnggarakan fungsi :
- a. f.is:iliLasi pcmbangunan desa dan kawasan perdesaan:
- b. pernbinaan kclompok masyarakat pernbangunan desa;
- c. pengernbnngan ckonorni kawasan perdesaan;
- d. Jasilirasi pelaksariaan musyawarah pcmbangunan dcsa;
- e. pernberdayaan masynrakat desa rnelalui f;;,i::ililai;i pendidikan dan pelatihan tcnaga teknis dan rnasyarakat ;
- f. pelakeanaan dcsiminasi inforrnasi bagi rnasyarakat desa ;
- g. Iasilitasi pengembangan informasi pembangunan desa melalui penyuaunan Profll Dcsa;
- h. fasilitaxi kerja sama antar Desa dalam satu Kabupaten dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikun olch Kcpala Vinas sesued dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 15

Kepala St:ksl Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan rnernpunyai rugas :

1. rnengumpulkan bahan pcdoman dan petunjuk teknis pclaksanaan kegiatan seki;i pernbangunan desa dan kawasan pedesaan;
2. rnelaksanakan fasilitasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
3. melakukan pernbinaan kelompok masyarakat pernbangunan dcsa;
4. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembanguno.n desa;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
6. mclaksanakan tuga» lain yang diberikan olch pimpinan

## Pasal 16

Kepala Seksi Pernberdayaan Masyarakat dan Pengernbangan Ekonorni Kawasan Pcdcsaan mcrnpunyai tugas :

1. rnenyiapkan bahan pedoman dan perunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sek si Pernberdayaan masyarukut. dun Pengernbangan Ekonomi Pedesaan;
2. :2. rnelaksanakan pernberdayaan rnasyarakat desa melalui Iasilitnsi pendidikan dan pelurihan tenaga teknis dan rnasyarakar;
3. mcngembangkan ekonomi kawasan pcrdesaan;
4. melaporknn hasil pelaksariaan lugas; d:m
5. rnelaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh pimpinan

## Pasal 17

Kepalu 8eksi Pengembangan lnformasi Pernbangunan desa da.n Kerjasama Desu mempunyui iugns:

- l. mcnyiupkan bahan pcdoman dan pctunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sek si pt!ngembang;,n inforrnasi pcmbangunan dcsa dan kcrjasama dcsa:
2. memfasilirasi pengernbangan inforrnast pembangunan d~:Ka rnelalui pcnyusunan Profit Desa dan kelurahan;
3. mclaksanaken desimin1rni informua] u1Agi mueyarakat dcsa:
4. mcmfasilltasi pelaksanaan kerjasama antar desa.
5. $. melaporkan hatsil pclakaanaan tugas: dan
6. melaksannkan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

## Bagian Keenam

Bldang Ui:;.;1ha 1£konumj Dcaa, kclcmbagaan,

SDA, TTG dan Sosbud

P,isul 18

- (1) Kepula Bidang Us;,ha l!:konomi Dcsa, kelernbagaan, SDA, TIG dun Sosbud mernpunyai lugus:
- a. rnelaksanakan mcnyiapkan bahan pedornun dun petunjuk tcknis pelakaurraan kcgiatan Bidang Usaha Ekonorni Desa, Kelernbagaan, SDA, TT(, dan sosbus ;
3. dan pembinaan b. rnclaksanakan ra::iilitasi pembentukan, pengembangan lcmbaga ekonomi desa;
- c. melaksanakan pernberdayaan Lcmbaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dun lern baga adai tingkat lro.bupaten dan desa:
- d. melaksanakan pendayagunaan Surnbcrdaya Alam;
6. e, melaksanakan Pengembangan Teknologi Tepal Gtrrra, Sosial Budaya dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- f. mclaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Usaha Ekonorni Desa, kelernbagaan, SDA, TIG dan Sosbud menjalankan fungsi :
- a. menyiapkan bahan pctunjuk tcknis pcngcmbangan Iembaga ekonomi masyarakat dan desa;
11. Ii. rnenyiapkan bahan peurnjuk teknis dan pernbinaan kelembagaan masyarakat dan lembaga adat tingkat kabupaten dan desn
- c. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lernbaga adat tingkat Kabupaten dan Desa
- d. pembinaau dan fasilitas pendayagunaan sumber daya alarn dan tcknologi tcpat guna:
- J. penyusunan pctunjuk tcknis bidang sosial budaya dan pernberduyaan kesejahteraan keluarga:
- k. pembinaan sosial budaya, pemberdayaan kesejahtercan keluorgo dan pos pelayanan terpadu tingkar De!'IA dan kelurahnn; dan
- I. pclaksanaan tugas lain yang dibcrikan olch Kepala Din.as sesuai dcngan tugas pokok dan fungsinya.

## Pai-al I CJ

Kepala Seksi Pengembangan Usaha E:knnomi Musyarakut dun Desa mcmpunyai rugae :

1. menyiapkan bahan pedoman dan perunjuk teknis kegiatan seksi pcngcmbangan \.\Saha ckonomi masyarakat dan desa;
2. rnenyusun rencana kcrja sckai scksi pcngcmbangan usaha ekonomi rnasyarukat elem rit:,m;
3. melaksanakan pembinaan teknis pengernbangan lernbaga ckonorni dcsa dan usaha ekonomi masyarakat ditingko.t desa;
4. rnelaporkan hasil pclaksanaan tugas:
5. rnelaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh pirnpinan

## Pm,al 20

Kepala Seksi Kelembagaan, pcndayagunaan SDA dan TIO mempunyai tugas:

1. rnenyiapkan bahan pedoman dan perunjuk tek nis kcgiatan scksl kelcmbagaan, peudayagunaan SDA dan TIO;
2. rnenyusun rcncana kcrja seksi kelernbagaan, pendayagunaan SDA dan TIG;
3. :1. melaksanakan pcmbinaan da.n pemberdayaun lcmbagaan kemasyarakatan dan lembaga adat yang bergerak di bidang pernberdayaan dcsa dan lernbaga adat, tingkat Kabupaten dan Desu:
4. melaksanakun pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
5. mclaporkan ha.siJ pelaksanaan tugas: dan
6. mela.ksanakan tugas lain yang diberikan olch pimpinan

## Pasal 21

Kcpala Scksi social budaya dan pernberdayaan kesejahteraan keluarga mcrnpunyai tugas :

1. mcnyiapkan bahan pcdoman dan pet.unjuk ieknis kegiatan seksi sosial budaya dan pernberdayaan kesejahteraan keluarga;
2. melnksanaknn pembinaan teknis Sosial Budaya dan Pernberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
3. melaksanakan pos pclayanan terpadu masyarakat tingkat dcaa;
4. mclaporkan hasil pclaksanaan rugas; dan
- n. melakeariakan tugas lain y(mg diherikan oleh pimpinan

## BABV

## TATA KE:R,JA

Pasal 22

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakar Dan Desa dalum rnelaksariakan tug.as dan fungsi harus merierapkan prinsip koordinasi, in tegrasi, don sinkronisasi baik dalam Iingkungan Dinas Pernberdayaan Masyarakal Dan Dcsa scndiri maupun dalam hubungan antar Dinas Perindustrian dengan Pcrangkat Dacrah clan /atau lembaga Lain yang torkair.

## Pasal 2:-1

- ( 1) Setiap pirnpinan Uni I Orgunisus] bcrtanggungjcwab mcmimpin dan mengkoordtnasikan bawahan dan rnernherikan pengarahan st::rta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang tclah ditetapkart.
- (2) Penyerahan dan pctuujuk sebagairnana dirnaksud pada Hyul. (1) hurus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab s&lt;-:rta dilaporkan secara berkala sesuat dengan ketentuan Peraturan Pcrundang-Undangan

## Pasal 24

Dalam rnelaksanakan tugas sctiap Pirnpinan Unit Organisa si harus rnelakukan pcmbinaan d.an pengawasan terhadap unit organisasi di bawabnya.

## Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Pernberdayaan Masyarakat Dan Ucsa dapat mendelegasikan kewenangan terteru u kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ket.entuan Pera turan Perundang-Undangan.

## BAB VI

## ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBEllliENTIAN Bagian Kesatu

## Eselon

Pasal 26

- (1) Kcpala Dinas mcrupakan jabatan strukt.ural eselon Hb atau jabatan pirnpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukural esclon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang rnerupakan jabatan struktural esclon [llb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepuln Seksi rnertrpukan jabatan struktural eselon IVn al-fJ u jaba um pt!ng;iwas.
5. (fi) Kepala U (Yf'D rner-upa kan jabatan struktural csclon !Vb a I.Hu jaba IHn pengawas.

## Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhenrian

## Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretnris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seks], KepnlFl UPTD dan Pejabat Fungsional diangkar dan diberhentikan oleh Buput].
- (2) Tata cara pengnngkatnn dun pemberhentian subagairnana dimaksud pada oyat ( 1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan

## BAB V11

## PEMBIAYAAN

## Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan unruk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkung,m Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat Dan Desa dibebnnkan pada Anggaran Pemk1pal.an dan Bclanja Daerah.
- (2) Sela in biaya yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dun Bela nja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Dcsa clapat diberikan buntuan pernbiayaan sesuai keteutuan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.

## BAB Vlll

## KETENTUAN LA!N-LALN

Pasal 29

Jenjang jnbatan dun kepangkatan serta ausunan kepcgawaian diarur scsuai dcngan Peraturan Perundung-Undungan yang bcrlaku

## Pasal 30

- (1) Di Lingkungan Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat Dan Desa dapat dibcntuk UPTD seeuai dengan keburuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Pcraruran Perundang-Undangun yung berlaku.
- (2) Pembcntukan dan susunan organixasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayar ( 1) diatur derignn Peraf.uran l:lupa.ti tcrscndiri.

## Pasal 31

Di Ilngkungan Dinas Pernberdayaan Masyarakat Dan Dcsa dapat dibentuk kelornpok jubutan fungsional sesuai kcbutuhan bcrdasarkan Peraturan Perundang-urid:,mgiui yang bcrlaku.

## l:IABIX

## KET8NTUAN l'l•:l?ALIHAN

Pmwl 32

Pclaksanaan Tugas Pokok don Fungsi sebagnirnana diatur dalarn Pc1-at1.11'al1 Bupati ini dilaksunukun mulal Tahun 2017.

## Pusul 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk letup melaksanakan tugas dan fungsinya sarnpui dengan ditetapkarmya Peraturan Bupati tentang pcmbcntukan UPTD yang baru.
- (2) Pernbenrukan UPTD sebagairnana dimakasud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (cnam) bulan i,ejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

## BABX

## PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buron Nomor 48 Tnhun 2013 tentang Kedudukan, Togas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat. dan Pernerintahan Desa Kabupaten Bu tun.

dicabut dan dmyatakan tidak berluku.

## PasaJ 35

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ag1·Jr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupari ini dengfJn penernpaumnya dalum Berita Ducruh Kabupaten Buron.

,

Diteiapkan di Pa s a r w a j o pada IJlnAAOl l3 Oktober 2016


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN


| PARAF | PARAF |
|----------------|---------|
| 'S~ | L .. . |
| Ar,i;. 2> | |
| \«... ~ ~~ | |
| ~.l~ | ~- |
| ~dx,a . Ii.--- | { |

## BABX

## PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Pcraturan Bupati ini rnulai berlaku, Pcraturan l3upati Buton Nomor 48 Tahun 2013 tentong Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pcrnbcrdayaan Masyarakat dan Pemcrintahan Desa Kabupaten Bu ton.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Peraruran BlJJJHl.i ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangun Peraruran Bupati ini dcngan pcncmpntanriya dnlurn Beritn Dnerab Kabupaten Buton.

BAMSU UM.AR ABDUL SAMIUN

Cap/TTD

BUPATI BUTON,

Diletapkan di I'.., s a r w a j o pad a tariggal I 3 Oktobcr 20 16


Pembina Utama Muda, IV /c Nip. l9580l01 19890::l 1 012

Diundangkan di P a

Pada tanggal \~

Pit. SEKRETARIS D

· a r

w

aj o

10l?&gt;tl!\t-2016

'RAJ I KADUPATEN BU'l'ON,

BERJTA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR . .'1~.~