KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 110 Tahun 1999 tentang DEWAN BUKU NASIONAL (berlaku 13 September 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa buku berfungsi sebagai sumber informasi dan sarana pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pengembangan perbukuan yang mencakup pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan buku serta peningkatan sumber daya manusia perbukuan, perlu dibina secara terpadu oleh instansi pemerintah, swasta, dan kalangan masyarakat perbukuan;
- c. bahwa Badan Pertimbangan dan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1978 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan perbukuan nasional;
- d. bahwa Konggres Perbukuan Tahun 1995 dan IKAPI Tahun 1998 merekomendasikan pembentukan Dewan Buku Nasional;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu membentuk Dewan Buku Nasional dengan Keputusan Presiden ;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN BUKU NASIONAL.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1
Untuk pengembangan perbukuan secara nasional dibentuk Dewan Buku Nasional sebagai lembaga non-struktural yang membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang perbukuan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
Dewan mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan strategi dalam pengembangan perbukuan, minat dan kegemaran baca tulis masyarakat serta kemampuan sumber daya manusia perbukuan.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan strategi pengembangan :
- a. industri dan distribusi buku;
- b. minat dan kegemaran baca tulis masyarakat;
- c. kemampuan sumberdaya manusia di bidang perbukuan;
- d. pengumpulan dan pengkajian data dan informasi di bidang perbukuan;
- e. kerjasama luar negeri di bidang perbukuan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbukuan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Dewan terdiri atas :
- a. Ketua Umum
:
Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Ketua Umum :
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Sekretaris :
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Anggota
-
- 1) Menteri Dalam Negeri;
- 2) Menteri Agama;
- 3) Menteri Kehakiman;
- 4) Menteri Keuangan;
- 5) Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 6) Menteri Penerangan;
- 7) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8) Gubernur Bank Indonesia;
- 9) Wakil Asosiasi Pengarang;
- 10)Wakil Asosiasi Penerjemah;
- 11)Wakil Asosiasi Penyunting;
- 12)Wakil Asosiasi Ilustrator;
- 13)Wakil Asosiasi Penerbit;
Wakil Asosiasi Percetakan;
Wakil Asosiasi Toko Buku;
Wakil Asosiasi Pembaca;
Wakil Asosiasi Konsumen;
Wakil Asosiasi Guru; 19)Wakil Asosiasi Pustakawan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Anggota Dewan yang berasal dari asosiasi diangkat untuk masa tugas 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali selama-lamanya 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, Dewan dibantu oleh Pelaksana Harian yang terdiri atas :
- f. Kelompok Kerja.
- (2) Anggota Pelaksana Harian yang berasal dari asosiasi diangkat oleh Ketua Harian untuk masa tugas 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali selama-lamanya 1 (satu) periode berikutnya.
- a. Ketua Harian : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Wakil Ketua Harian I
:
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Wakil Ketua Harian II
:
Wakil dari asosiasi;
- d. Sekretaris I :
Kepala Pusat Perbukuan;
- e. Sekretaris II :
Wakil dari asosiasi;
- (3) Kelompok kerja sebagai bagian dari Pelaksana Harian diangkat dan diberhentikan menurut keperluan oleh Ketua Harian.
- (4) Kelompok kerja dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Harian.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7
Dewan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
BAB III - PEMBIAYAAN
Pasal 8
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dibebankan pada anggaran belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 9
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1978 tentang Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PENUTUP
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE