Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2011 tentang Hukum Accra Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 7 6, tambohan Lembaran Negara nomor 3209) ; 2. Undong-Undong Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lemboran negara Republik Indonesia Nomor 134 tombohon lembaran negora nomor 4247 ); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selotan don Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utaro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 30. tambohan lemboran negaro nomor 4273 ) ; 4. Undong Undang nomor 10 tahun 2004 ten tang Pembentukon Peraturon Perundang-Undangon ( Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 53. Tambohan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 5. Undang-Undang nomor 28 tohun 2009 tentang perubahon atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentong Pajak don Retribusi Daeroh ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 130.tambahan lembaran Negara RI nomor 5049 ); 6. Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (lembaron negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 132 tambahan Lembaron Negara nomor 4443 ); 7. Peraturan Pemerintoh RI nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota T omohon nomor 1 tahun 2009 ten tang Retribusi lzin Lokasi don Tata Letak Bangunan Reklome. moko perlu dijaborkon Petunjuk Teknis Pemberion lzin Lokosi don Toto Letak Bangunan Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. moka per1u menetapkan Peraturan Walikota:
- l. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Accra Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 7 6, tambohan Lembaran Negara nomor 3209) ;
2. Undong-Undong Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lemboran negara Republik Indonesia Nomor 134 tombohon lembaran negora nomor 4247 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selotan don Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utaro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 30. tambohan lemboran negaro nomor 4273 ) ;
4. Undong Undang nomor 10 tahun 2004 ten tang Pembentukon Peraturon Perundang-Undangon ( Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 53. Tambohan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang nomor 28 tohun 2009 tentang perubahon atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentong Pajak don Retribusi Daeroh ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 130.tambahan lembaran Negara RI nomor 5049 );
6. Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (lembaron negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 132 tambahan Lembaron Negara nomor 4443 );
7. Peraturan Pemerintoh RI nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan:
Menetapkan
8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Retribusi lzin Lokasi don Tata Letak Bangunan Reklame; { Lembaran Daerah Kot a T omohon tahun 2009 nomor 1)
9. Peraturon Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peroturan Walikota Nomor 6 Tohun 2007 tentang · Pengelenggoraan Ketertiban Umum ;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENT ANG PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN TATA LETAK BANGUNAN REKLAME DI KOTA TOMOHON.
BAB II - TAT A CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 6
DIVERSIFIKASI REKLAME
- ( l ). Diversifikasi atau pembagian reklame
BAB II - TAT A CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 7
KONSTRUKSI REKLAME
- ( 1) Bangunan reklame harus memiliki kehandalan don kekuaf an strukfur tahan gempa, fahan terhadop terpaan angin, don besi anti korosi yang direkomendasi dari Dinos Tata Ruong, Pertamanan, Persompahan Kota Tomohon.
- (2) Penyelenggara don Pemilik reklame melampirkan gambar kerio. detail konstruksi, mulai dari pondasi sampai badan reklame don penampang media reklome.
- (3) Bagi reklome yang okon diperponjang izinnya, sebelum diberikon perizinonya akan diperiksa kembali kehandolan don kekuatan strukfurnyo, apabila sudah tidak loyak maka pemilik penyelenggaro harus menggontinyo dengan konsfruksi yang baru.
- (4) Setiap bangunan reklame yang memokai tiang penyanggah harus menggunokan bohon yang berkuolifas yoitu besi tipe Medium A.
- (5) Pondasi tiang reklame di cor penuh dengan daya dukung disesuaikan dengan beban yang akan dipikul bangunan reklame tersebut.
- (6) Teknik pengerjaan penyambungan besi di las penuh don seluruh bangunon dicot dengan anti korot.
- (7) Portal Reklame yang melintang jalan raya harus menggunakan bahan yang kekuatannya mencapai lebih dari l O tahun.
- (8) Reklome yang menempel boik yang menggantung moupun yang berada diatas atop bangunon diperhitungkan dengan bebon reklame terhodop bongunon yang diduduldnya.
- (9) Reklome sponduk horizontal don vertikal harus menggunakdn bahan yang biso iahan selamo lebih dari 1 bulan.
- ( 1 O)Reklome sticker don stempel yang menempel pada bangunan, atau prosarana kota .
LARANGAN DAN KEW AJIBAN
BAB II - TAT A CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 8
Bagion Pertamo
LARA NGAN
- (1) Dilarong membangun don memosong reklame di wilovoh Koto Tomohon tanpo ado ijin dori Pemerintoh Koto Tomohon.
- (2) Pelanggoron terhodop pembongunon reklome sebogoimona dimoksud oyot ( 1 )dikenakan songsi sesuoi peroturon don ketentuon berloku berupo penindakon don penertibon.
- (3) Penertibon terhadop reklome ilegol don kodoluorso didohului dengon Pemberian surot teguron don ponggilon. selonjutnyo penindakon di lopongon.
Bogian Keduo
KEWAJIBAN
- ( 1) Setiop reklome don iklon yang okon diposong di wiloyoh koto Tomohon wojib memiliki ijin yang soh dori Pemerintoh Koto Tomohon.
- (2) Pemilik don penyelenggaro reklome/ildon sebelum melokukon pemosongon reklome diwajibkon terlebih dohulu berkonsultosi mengenoi penempaton lokosi don tato letok reklome.
- (3) Pemilik don penyelenggora reklome senontiasa menjogo don membersihkon lokosi reklome, don media serto konstruksi reklome.
- (4) Reklome tidok mengonggu don mengholongi pengguno jolon don keloncoron berlolulintas.
Posol 9
PENINDAKAN
- ( 1) Apobila dolam woktu 6 hari seteloh diterimonyo surot ponggilan don otou penindokon tidak diperhotikon oleh pemilik don penyefenggoro reklame, mako petugos dori Pemerintoh Koto Tomohon okan meloksonokan pembongkaron.
- (2) Reklome hosil pembongkoran sebogoimona podo ayot ( 1) dimoksud dimusnahkan berdasorkon peroturon Perundong-undongon yang berloku.
- (3) Seloin dimusnahkan sebogoimono dimoksud oyot (2) borong bekas reklome menjodi milik Pemerintoh Koto Tomohon.
Ditetapkon di Tomohon podo tonggal
2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON
Ors. Arnold Poli, SH, MAP Berita Doeroh Koto Tomohon Tahun 2011 Nomor
BAB V
BAB II - TAT A CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 10
PENUTUP
Peraturan Walikota ini berlaku pado tanggol ditetapkan. Agor setiap orang mengetahuinya. memerintahkon pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempotkannya dalom Berito Daerah Koto Iomohon.
l
JIMMY F. EMAN
m
~
"
l&gt;
'Tl
z
l&gt;
-4
l&gt;
l&gt;
z
0
m
l&gt;
l&gt;
:::c
:c:
l&gt;
s:
z
l&gt;
'Tl l&gt;
-4
5
Q)
(t)
3
8