KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 159 Tahun 2000 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAM DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 34 A Undang-uundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin rfisiensi dan efektifitas organisasi Badan kepegawaian Daerah, dipandang perlu menetapkan pedoman pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dalam Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAM DAERAH
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantutugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
3. Manajemen Pegawai negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban, yang meliputi perencanaan, penga, pengembangan, kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.
4. Daerah adalah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota.
Pasal 2
BKD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
BKD mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pasal 4
BKD mempunyai tugas pokok senagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKD menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan penyususnan peraturan perundang daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
- b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- f. penyiapan dan penetapkan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- g. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negru Sipi daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkam dengan peraturan perundang-undangan.
- h. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; dan
- j. penyampian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 5
- (1) Di setiap daerah dibentuk BKD.
- (2) Pembentukan BKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan daerah, yang unsur-unsurnya terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 6
- (1) Untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara nasional dibangun dan dikembangkan tata laksana jaringan informasi kepegawaian antara BKD Propinsi/Kabupaten/Kota dan BKN.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi kepegawaian nasional serta penyajian informasi kepegawaian negara dilakukan oleh BKN.
- (3) Pembangunan dan Pengembangan tata laksana jaringan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dengan cara :
- a. setiap BKD Propinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan informasi perkembangan data kepegawaian dilingkungan masing-masing kepada BKN.
- b. Setiap BKD Kabupaten/Kota menyampaikan informasi perkembangan data kepegawaian dilingkungan masing-masing kepada BKD Propinsi.
- (4) Ketentuan teknis tentang pengembangan tata laksana pemeliharaan jaringan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 7
- (1) Sebelum daerah membentuk BKD
Pasal 8
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI