PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 26 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN DESA TEKABAN, DESA PIAWAS, DESA LABANG, DESANANGA PAU, DESA NANGA ENTEBAH, DESA KAYUBUNGA, DESANANGAMENUNUKDANDESA SEPANTONAK DIKECAMATANBELIMBING BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELA WI
PERATURAN IJAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA TEKABAN; DESA PIAWAS, DESA LABANG, DESA NANGA PAU, DESA NANGA ENTEBAH, DESA KAYU BUNGA, DESA NANGA MENUNUK DAN DESA SEPAN TONAK DI KECAMATAN BELIMBING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2), (3) dan Desa; perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi;
- b bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas berdasarkan kriteria potensi desa, kondisi sosial budaya;, jumlah penduduk, luas desa dan pertimbangan lainnya; dibentuk desa-dcsa di Kabupalen Melawi:
- € bahwa dengan pcmbentukan Desa scbagaimana tcrscbut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk mnemanfaatkan dan mcngcmbangkan potensi dcsa;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, pcrlu menctapkan Pcraturan Dacrah Kabupaten Melawi tentang Pcmbentukan Desa Tekaban; Dcsa Desa Menunuk Dan Dcsa Tonak Di Kecamatan Bclimbing Kayu Bunga, Nanga Sepan
- 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mclawi dan Kabupalen Sekadau di Provinsi Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4344); Negara
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pcraturan Pcrundangan-undangan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indoncsia Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4 Undang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah Pengganti undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. tentang Desa (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor4588);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pcmcrinlah, Pcmcrintah Dacrah Provinsi dan Pemerintah daerah (Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737). Negara
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor Tahun 2004 tcntang Lambang Dacrah Kabupatcn Mclawi (Lcmnbaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2004 Nomor [ Seri E Nomor 1 , Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupalcn Mclawi Nomor ]);
10. Pcraluran Dacrah Kabupalcn Mclawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupalen Mclawi Nomor 16);
- 11 , Pcraturan Daerah Kabupalcn Mclawi Nomor Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 lenlang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mclawi Nomor 18);
- 13 . Pcraturan Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 7 Talun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 19);
14. Peraturan.
Mcnctapkan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20);
2. 15 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan; Pemilihan; Pelantikan dan Pemberhcntian Kepala [Jesa (Lcmbaran Dacrah Kabupalen Melawi Tahun 2006 Nomor 17, Lembaran Daerah Kabupalen Mclawi Nomor 21);
16. Pcraturan Daerah Kabupalen Mclawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan; Pemekaran; Penggabungan dan 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 22).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN DESA TEKABAN. DESA PIAWAS, DESA LABANG, DESA NANGA PAU, DESA NANGA ENTEBAH DESA KAYU BUNGA DESA NANGA NANGA MENUNUK DAN DESA SEPAN TONAK DI KECAMATAN BELIMBING ,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- 2 Pemerintahan Daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Melawi;
- 4 Dewan Perwkilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melawi;
- 5 dalam Kabupaten Melawi;
- Desa adalah kesaluan masyarakat hukum yang memiliki batas-balas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB Il
PEMBENTUKAN DAN BATAS DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Dacrah ini dibcntuk Desa Tekaban. Dcsa Piawas, Dcsa Labang, Desa Nanga Pau; Desa Entebah, dan Desa Desa Nanga Menunuk dan Dcsa Sepan Tonak di Kecamatan Bclimbing. Nanga Kayu Bunga,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- 1 . Desa Tekaban berasal dari sebagian Desa Batu Ampar yang terdiri dari :
- Dusun Tekaban;
- b. Dusun Kedupai.
2 Desa
- 2 Desa Piawas berasal dari sebagian Desa Keberak yang terdiri dari Nanga
- a Dusun Jambu;
- b Dusun Piawas;
- c. Dusun Entibab .
- d Meranta
- Tanjung Rimba
- 3 Desa Labang berasal dari sebagian Desa Pemuar yang terdiri dari
- a Dusun Labang;
- b Dusun Belatung.
4. Desa Pau berasal dari sebagian Desa Langan yang terdiri dari Nanga
- a Dusun Manding;
- b. Dusun Dangkuk;
- C. Dusun Pau Tengah
- 5 Desa Entebah berasal dari sebagian Desa Upit yang terdiri dari Nanga
- Dusun scbangkui
- b Dusun sekujuk
- C. Dusun Melaban
- 6 Desa berasal dari sebagian Desa yang terdiri dari : Kayu Bunga Nanga Raya
- Dusun Marsit
- b Dusun Marsit Permai
- Dusun Tanjung Ansa
- Dusun Kunsindras
- 7 Desa Menunuk berasal dari sebagian Desa Pemuar yang terdiri dari : Nanga
- a Dusun Nanga Menunuk
- 8 Desa Tonak berasal dari sebagian Desa Batu Buil yang terdiri dari Sepan
4. Dusun Kancing I
- b. Dusun Kancing II
Pasal
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- 1 . Desa Tekaban mempunyai balas wilayah
- 4Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Ampar;
- b. Scbelah Selatan bcrbatasan dengan Dcsa Nanga Tikan;
- C Sebelah Barat berbatasan dengan Batu Nanta;
- d. Scbelah Utara bcrbatasan dengan Batu Buil.
- 2 Desa Piawas mempunyai batas wilayah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dcsa Upit;
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Keberak;
- Sebelah Barat bcrbatasan dengan Dcsa Nanga Raya;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Tikan.
- 3 Desa Labang mempunyai batas wilayah
- a Sebelah Timur berbatsan dengan Deasa Baru dan Desa Sidomulyo;
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nusa Kenyikap;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Induk Pemuar;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Belimbing Nanga
- 4 Desa Nanga Pau mempunyai batas wilayah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga raya;
- b. Sebelah Selatan berbatsasn dengan Desa Langan;
- Sebelah Barat berbatsan dengan dcngan Desa Upit;
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Keberak.
- 5 Desa Nanga Entebah mempunyai batas wilayah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Upit
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langan
- Sebelan Barat bcrbatasan dengan Desa Nanga Pari Kcc. Scpauk
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Benua kencana Kec. Tempunak
- 6 Desa Bunga mempunyai batas wilayah Kayu
- Sebelah Timur bcrbatasan dengan [csa Nanga Raya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Baru
- C. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kcncbak Nanga
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Ganja
- 7 Desa Nanga Menunuk mempunyai batas wilayah
- Sebelah Timur bcrbatasan dcngan Dusun Labang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Tubung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Laman Tanj ung
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pemuar
- 8 Desa Sepan Tonak mempunyai batas wilayah
- Scbclah Timur bcrbatasan dengan Nanga Kayan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bayak Betung
- C Scbelah Barat bcrbalasan dcngan Batu Buil
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Nanga Keninjal
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
di lapangan; sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan oleh Camat. pasti pada
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Dengan terbentuknya desa-desa pemekaran sebagaimana tersebut dalam wilayah desa-desa induk dikurangi dengan wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 3 pasal pasal
- 2) Desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 2, Camat menunjuk salah scorang perangkat desa menjadi Penjabat Kepala Dcsa atas usulan Kepala Desa Induk . pasal
- (3) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan mcmpcrsiapkan Pcmilihan Kepala Desa depeniif, paling lama 6 (enam) bulan scjak diangkat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Dengan terbentuknya desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pasal 2, peraturan perundang-undangan.
- 2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dcsa scbagaimana dimaksud ayal (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Melawi, Rencana Tala Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serla mempcrhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa di sekilarnya. pada
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
2, maka dusun yang letaknya suategis dijadikan pusat desa. pada pasal
[AB III
BAB III - KEWENANGAN DESA
Pasal 9
Kewenangan desa-desa hasil pemekaran mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk nengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang discrahkan sejalan dengan desa induk ssuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
PEMBINAAN
BAB IV - PEMBINAAN
Pasal 10
- Pembinaan administrasi terhadap desa hasil pemekaran oleh desa induk dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
- Pembinaan alas desa-desa hasil pemekaran dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- 3) Setelah 3 (tiga) tahun sejak dimckarkan Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Pemerintah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pada
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal ] 1
- (1) Kepala Desa induk masing-masing mcngiventarisir, mcngatur dan mclaksanakan bcrupa:
2. barang milik kekayaan desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimilikildikuasai atau dimanfaatkan desa induk yang bcrada dalam wilayah desa hasil pemekaran;
3. b dokumen dan arsip yang karena silatnya dipcrlukan oleh desa hasil pemekaran.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) difasilitasi oleh Camat dan diselcsaikan olch dcsa induk dalam waklu 1 (salu) tahun terhitung sejak pclantikan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pclaksanaan penycrahan scbagaimana dimaksud ayal (1) dan ayal (2) mengalami hambatan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi. pada
BAB IV - PEMBINAAN
Pasal 12
- (1) Dcsa-desa hasil pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana alau anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Propinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan pemerintahan; pembangunan, dan kemasyarakatan; sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penjabat
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Hal-hal lain yang bclum cukup diatur dalam Pcraturan Dacrah ini scpanjang mengatur tentang inis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Melawi Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 9 OktBer 2007 pada BLPATI MELAWI, YA SUMAN KURIK

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh 10 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELA WI, MARTIN LUTHER D LEXBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 26
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 26 TAIUN 2007
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DESA TEKABAN, DESA PIAWAS, DESA LABANG, DESA NANGA PAU, DESA NANGA ENTEBAH, DESA KAYU BUNGA, DESA NANGA MENUNUK DAN DESA SEPAN TONAK DI KECAMATAN BELIMBING
## UMUM
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 maka Pcraturan Pcmcrintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Bahwa istilah Desa dapal disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sislem nilai bcrsama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. pola
Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa pcnyelenggaraan pemcrintahan dan pclaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penclapan kcbijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Bahwa Pemerintah desa merupakan unsur terdepan pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam kailan ilu unluk elektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dan terselenggaranya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat maka bagi desa desa yang dianggap tcrlalu luas jangkauannya dan memenuhi syarat untuk dimekarkan dilakukan pemekaran desa. dcsa,
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal | sampai dengan
PENJELASAN
Pasal 14
jelas Cukup TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 52