PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH (berlaku 23 Februari 2015)
Pembukaan
Mengingat :
GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 4.4 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU UTARA,
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Gubernur.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
- Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5268);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dan Surat Pajak (Lembaran Negara Nomor Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5268);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan
Menetapkan :
Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi Pembayaran Pajak, Pemotongan Pajak dan Pemungutan Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang yaitu : mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan kegiatan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II JENIS PAJAK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
1. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari :
- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB III - PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 3
Dengan Nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor.
BAB III - PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 4
- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silindernya 250 cc keatas, keuda dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif;
- (2) Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a) Sedan dan sejenisnya;
- b) Jeep dan sejenisnya;
- c) Station Wagon dan sejenisnya;
- d) Minibus dan sejenisnya;
- e) Microbus;
- f) Pick Up Double Cabin; dan
- g) Sepeda Motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250 cc keatas.
- (3) Kendaraan bermotor milik badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif progresif;
- (4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu Kartu Keluarga (KK);
- (5) Penentuan urutan kepemilikan
BAB III - PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 5
- (1) PKB dikenakan untk masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut - turut terhitug mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor;
- (2) Masa Pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan dikenakan secara bulanan;
- (3) PKB yang karena kendaraan kahar (force majeur) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui;
BAB III - PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 6
- (1) Kepala Dinas menertibkan SPKPKB 14 (empat belas) hari sebelum akhir masa PKB dalam bentuk surat dan/atau elektronik;
- (2) Pengirim SPKPKB dapat disampaikan melalui Pihak Ketiga.
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 7
- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan di kantor bersama SAMSAT dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan;
- (2) Setiap pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pungut BBNKB.
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 8
- (1) Pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat/ Daerah dan TNI/POLRI yang telah menjadi aset sebelum berlakunya Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah tidak dikenakan BBNKB;
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor Pemerintah Pusat/Daerah dan TNI/ POLRI setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dikenakan BBNKB.
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 9
Pendaftaran BBNKB didasarkan pada faktur dan indentitas dari Wajib Pajak yang sah.
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 10
- (1) Setiap Kendaraan bermotor yang mengalam perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan;
- (2) Besarnya tambahan BBNKB dihitung dengan cara mengalihkan tarif BNKB dengan NJKB ubah betuk dan/atau penggantin mesin;
- (3) Besaran nilai jual ubah bentuk dan nila jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapka dengan Peraturan Gubernur.
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
BAB V - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 11
- (1) Setiap penyediaa dan/atau penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air di pungut PBB KB;
- (2) Pemungutan PBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai Wajib pengut;
- (3) Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (4) Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pungut wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.
BAB V - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 12
- (1) Pembelian bahan bakar yang dilakukan oleh industri usaha pertambangan, kehutanan, transportasi dan kontraktor jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB sebesar :
- a. Untuk sektor industri dipungut sebesar 17,17 % (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari pembelian bahan bakar;
- b. Untuk usaha pertambangan dan usaha kehutanan, perkebunan dipungut sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar; dan
- c. Untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB V - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 13
Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar untuk TNI/POLRI, agen premium dan minyak solar (APMS), stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), dan penyedia bahan bakar lainnya yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.
PAJAK AIR PERMUKAAN
BAB VI - PAJAK AIR PERMUKAAN
Pasal 14
- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah dipungut PAP;
- (2) Pemungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan bagi keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
BAB VI - PAJAK AIR PERMUKAAN
Pasal 15
- (1) Pendataan dan pencatatan Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dengan atau tanpa Dinas dan/atau instansi terkait;
- (2) Penetapan Nilai perolehan air permukaan untuk menghitung pajak air permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB VII - PAJAK ROKOK
Pasal 16
- (1) Setiap cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah dikenakan Pajak Pokok;
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun;
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai
BAB VII - PAJAK ROKOK
Pasal 17
Masa Pajak Rokok adalah Jangka Waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
BAB VII - PAJAK ROKOK
Pasal 18
- (1) Wajib Pajak Rokok melakukan perhitungan, penetapan dan pembayaran pajak dengan menggunakan SPTPD;
- (2) Tata cara pemungutan Pajak Rokok lebih lanjut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara Pemungutan Penyetoran Pajak Rokok.
BAB VII - PAJAK ROKOK
Pasal 19
- (1) Subjek Pajak Rokok adalah Konsumen Rokok;
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrib rokok, produsen dan importir rokok yang memiliki ijin berupa nomor pokok pengusaha barang kenai cukai;
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungut cukai rokok;
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proposional
BAB VII - PAJAK ROKOK
Pasal 20
Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
BAB VII - PAJAK ROKOK
Pasal 21
Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
BAB VII - PAJAK ROKOK
Pasal 22
Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
PEMUNGUTAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB VIII - PEMUNGUTAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 23
- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang
BAB VIII - PEMUNGUTAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 24
- (1) Wajib pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran pada saat jatuh tempo diterbitkan SKPD pada hari berikutnya;
- (2) Setelah SKPD ditertibkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pajak terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD;
- (3) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, maka diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP I);
- (4) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, maka diterbitkan Surat Peringatan kedua (SP II);
BAB VIII - PEMUNGUTAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 25
Bentuk dan isi SKPD, STPD, SP I, SP II dan SPKPKB sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran.

## Pasal 26

- (1) Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan dengan menggunakan selain uang chartal dan alat pembayaran perbankan lainnya;
- (2) Pembayaran pembelian bahan bakar dapat dilakukan dengan sistem smart card;
- (3) Pembayaran PKB dapat dilaksakan di Kantor Bersaka SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT keliling, payment point, drive thru, Quick Resonse, bank pemerintah atau tempat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.

## Pasal 27

Pelaksanaan Pembatalan, pengurangan/kelebihan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan Sanksi administratif diatau lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB IX KADALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dapat mengajukan penghapuskan piutang sejak kepada penting
2. Gubernur a. Ppitung pajak induk tidak dapat di tagih lagi; b. Kadaluarsa.
- (2) Tata cara penghapusan pitungan pajak sejak piutang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas;

Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 23 Februari 2015

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Ttd.

A. MADJID HUSEN

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3.4)

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah .

Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 23 Februari 2015

GUBERNUR MALUKU UTARA,


ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN I :

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA.

NOMOR :

20 TAHUN 2015

TANGGAL :

17 DESEMBER 2015

DAFTAR

:

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN

ANGGARAN 2016.

| NO | JABATAN | NILAI | SATUAN |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Sekretaris Daerah Assiten Staf Ahli Kepala SKPD Kepala Biro Sekretaris KPID BUD Kuasa BUD Sekretaris Inspektorat | 3 25.000.000 15.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.500.000 3.000.000 | Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan |

| | (KDH/WKDH) | | |
|----|--------------------------------|-----|-------------|
| 28 | Tunjangan Bendahara Dana BOS | 750 | Orang/Bulan |
| 29 | Tunjangan Guru Non Sertifikasi | 250 | Orang/Bulan |
| 30 | Tunjangan Guru PNSD | 178 | Orang/Bulan |

## GUBERNUR MALUKU UTARA


KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc