PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANΜKALAN Nomor 8 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANµKALAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA
!
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH~ ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a . bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat di Kabupaten Bangkalan, maka perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. ·
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Unpang-Undang Nomoi:12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
'' .
,
I
• 4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Leml:&gt;aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, l Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom9r 4844);
5.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara jPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemba¾an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo111esia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang I Pembentukan Peraturan j Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri !Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara! Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tamba,han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401~) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemed ntah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repu~lik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ·Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
I
'
'
'I
Menetapkan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Palisi Pamong· Praja · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurt 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
Dengan Persetujuan Bersama DAN
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAµA.
i
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
I
4. Sekretaris Daerah adalah Sekreta.ris Daerah Kabupaten Bangkalan.
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satpol PP.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB III
Pasal 3
- (1) Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan peraturan . daerah, .ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas dan Fungsi
BAB III
Pasal 4
Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunycti tugas menegakkan ·. Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (1) Dalam menyelenggarakan 1 tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SatpJI PP mempunyai fungsi: penyusunan program dan ~elaksanaan penegakan Bupati, dan perlindungan
- a. I Peraturan Daerah dart Peraturan i penyelenggaraan ketertiban um um ketentraman masyaraka~ serta masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan ! penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman m~syarakat di Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi ! penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban um um dan ketentraman masyarakat d~ngan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyi&lt;jlik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ atau aparatur ~ainnya;
- f. pegawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan dan Peraturan Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g meliputi :
- a. pengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hokum daerah;
- b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu WIP Termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesua1 dengan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan , umum kepala daerah;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang beskala massal;
- f. pelaksanaan tugas pemerintaha.n umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang› undangan.
I
'
6
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahi: ·
- 1) Sub Bagian Program;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagfan Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
- 1) Seksi Pembinaan, i Pengawasan dan Penyuluhan;
- 2) Seksi Penyelidikan d~n penyidikan;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahif
- 1) Seksi Operasi dan P~ngendalian;
- 2) Seksi Kerjasama;
i
- e. Bidang Sumber Daya Apatatur, membawahi:
- 1) Seksi Pelatihan Dasar;
- 2) Seksi Teknis Fungsional;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat,
5. membawahi:
- 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- g. Unit Pelaksana Satpol PP;!
- h. Kelompok Jabatan Fungs~onal.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Satpol PP dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dinµ.aksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Pasal 7
- ( 1) Unit Pelaksana Satpol PP adalah unsur pelaksana operasional dan penunjang Satpol PP di Kecamatan;
- (2) Unit pelaksana Satpol PP di Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis aclministratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
'
.
BAB VI - KELOMPOK JABATAN Fr; NGSIONAL Pasal 8
Pasal 8
- ( 1) Kelompok jabatan fungsional ~empunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-ulndangan.
BAB VI - KELOMPOK JABATAN Fr; NGSIONAL Pasal 8
Pasal 9
Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
BAB VI - KELOMPOK JABATAN Fr; NGSIONAL Pasal 8
Pasal 10
. .
.
.
Setiap pimpinan satuan organisasi · dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
BAB VI - KELOMPOK JABATAN Fr; NGSIONAL Pasal 8
Pasal 11
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan · Satpol PP bertanggung jawab memimpin, · membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB vnh:
BAB VI - KELOMPOK JABATAN Fr; NGSIONAL Pasal 8
Pasal 12
- (1) Kepala Satpol PP adalah Jaqatan Struktural Eselon II.b. !
- (2) Sekretaris dan Kepala ~idang adalah jabatan struktural eselon III. b.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala ~eksi dan Kepala Unit Pelaksana adalah jabatan stru~tural eselon IV.a.
PENGANGKATAN DAN P;EMBERHENTIAN i
i
BAB IX - ; Pasal 13
Pasal 13
- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah sesua1 dengan peraturan perundang› undangan.
BABX
BAB IX - ; Pasal 13
Pasal 14
Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan menempatkannya dalam Lembara.Jil Daerah Kabupaten Bangkalan. Ditetapka.J di Bangkalan I pada tanggal 31 Desember 2012

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2013

Penandatangan: SEKRETARIS BANG KALAN 6 SJAIFUL DJAMAL LE -----KABUPATEN BANGKALANiTAHUN 2013 NOMOR 1/D
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 15

Hal-hal ,yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan · Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja · Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2002 Nomor 2/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

,,

"

Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan menempatkannya dalam Lembara.Jil Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapka.J di Bangkalan I pada tanggal 31 Desember 2012

Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2013


SEKRETARIS BANG KALAN

6

SJAIFUL DJAMAL

LE -----KABUPATEN BANGKALANiTAHUN 2013 NOMOR 1/D

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA

## I. UMUM

Bahwa selama ini Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bangkalan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan yang dibentuk berdasarkan pola perangkat daerah lama sebagaimana. diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Demikian pula pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Satuan Polisi Pamong Praja masih belum diatur. secara spesifik.

Dalam perkembangannya, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah termasuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tallun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dicabut dengan mengatur kembali organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang baru dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Pasal ini memuat pengeftian istilah yang dipergunakan dalam P~raturan Daerah ini. Depgan a~anya pengertian is~lah tersebut d1maksudkan untuk menccegah timbulnya salah · tafsir dan salah pengertian dalam memah i dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

11

| | Ayat(2) , Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah i pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung dibawah Kepala |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 4 | Daerah. |
| Pasal 5 | Cukupjelas. Cukup jelas. |
| Pasal 6 | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | |
| Pasal 8 | Cukup jelas. |
| | Cukup jelas. |
| Pasal 9 | Cukup jelas. |
| Pasal 10 | |
| Pasal | Cukup jelas. |
| 11 Pasal 12 | Cukup jelas. |
| Pasal 13 Cukup jelas. | Cukup jelas. |
| Pasal 14 | Cukup jelas. |
| Pasal 16 | |
| Cukup jelas. | |
| Pasal 17 | |
| , Cukup jelas. | |
| Pasal 15 | |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 05.

'

.

.A