PERATURAN PEMERINTAH PEMERINTAH Nomor TAHUN Tahun 1996 tentang PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG (berlaku 3 Desember 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang perlu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1.
- 5 ayat (2)-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makluk lain hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
3. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Pelaksanaan Hak Masyarakat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak:
- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka rencana tata ruang diundangkan dan dimuat dalam:
- a. Lembaran Negara, untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kawasan tertentu;
- b. Lembaran Daerah Tingkat I, untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
- c. Lembaran Daerah Tingkat II, untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Dalam rangka memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah berkewajiban mengumumkan/menyebarluaskan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pelaksanaan hak masyarakat dalam menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, menyebarluaskan informasi dan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
##
PENJELASAN
Pasal 5
- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak