Unknown Unknown Nomor / Tahun 2015 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian keuangan dan barang daerah Kabupaten Sintang; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); ... 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999' tentang Penyelenggaraan Negara yang Beraih dan Bebas dart Korupsl, Koluei dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesla Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaram Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Negara/ Daerah (Lembaran Negara Piutang Republik Cara Penghapusan Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7. 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Duer an Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 20 I l t , · 1 1 t &lt; 1 n g Tuntutan Perbenclciharaan Dan T'uritut an (;cinll Rugi Keuangan Dan Bararu; Daerah K;1hupatcn Sintang, untuk itu perlu disusun pct unjuk pelaksanaan; a.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan untuk menjamin kepastian hukum dalarn pelaksanaannya, maka perlu ditetapkan Tara Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Bur arig Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara tuntutan ganti kerugian keuangan dan barang daerah Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
-
...
.
..
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999' tentang Penyelenggaraan Negara yang Beraih dan Bebas dart Korupsl, Koluei dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesla Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaram Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Negara/ Daerah (Lembaran Negara Piutang Republik Cara Penghapusan Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
1
'
'
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
MEMUTUSKAN ...
Memperhatikan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANT! KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sintang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang.
Pasal 2
- ( 1 ) Pelaksanaan TGR dalam Peraturan ini diberlakukan terhadap semua pegawai negeri, atau pejabat negara atau pejabat daerah, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian negara/ daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung wajib mengganti kerugian terse but.
- (2) Penggantian kerugian negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi.
Pasal 3
Ruang lingkup pelaksanaan TOR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berlaku terhadap:
- a. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang;
- b. DPRD;
- c. BUMN/BUMD;
- d. Pemerintahan Desa;
- e. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
- f. pihak lainnya antara lain kepala desa dan perangat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/ organ lainnya/ masyarakat lainnya.
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 4
- ( 1 ) Kepala daerah dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah, dibantu oleh MP-TGR.
- (2) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) MP-TGR terdiri dari:
- a. sekretaris daerah;
- b. inspektur;
- c. kepala badan pengelolaan keuangan dan barang daerah;
- d. kepala badan kepegawaian daerah;
- e. kepala dinas pendapatan daerah;
- f. personil lain seperti asisten sekretaris daerah, hukum, dan/ atau unit kerja terkait.
- (4) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.
- (5) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapkan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 5
- (1) MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat MP-TGR berada pada lnspektorat, yang terdiri dari unsur Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 6
- ( 1 ) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/ laporan mengenai kerugian negara/ daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (2) (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
- a. menghitung jumlah kerugian negara/ daerah;
- b. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pihak bersangkutan telah melakukan perbuatan me la wan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/ daerah;
- d. menilai terhadap harta kekayaan milik pihak bersangkutan untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/ daerah;
- e. menyelesaikan kerugian negara/ daerah melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan, pencatatan pembebanan dan penghapusan;
- kerugian penyelesaian g. menatausahakan negara/ daerah;
- h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
- i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Bupati sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 7
Hukum acara berupa tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi serta norma dan kode etik akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BABIV INFORMASI DAN PENGUNGKAPAN
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 8
- ( 1 ) Kerugian Negara/Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi/laporan sebagaimana diatur sesuai Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Sintang, yaitu:
- a. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD;
- b. informasi dari media massa dan media elektronik.
- (2) Sebagai sumber lain/informasi lain sesuai perkembangan dan ketentuan yang berlaku dapat diketahui pula dari:
- a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/ fungsional;
- c. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum;
Bagian Pertarna
Pengawasan dan/ a tau Pemberitahuan Atasan Langsung atau Kepala SKPD
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 9
- ( 1) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib meneliti setiap informasi yang diterima mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/ daerah yang diurus / menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Apabila informasi tersebut mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/daerah yang diurus/menjadi tanggung jawabnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian TGR negara/daerah.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 10
- ( 1 ) Setiap pegawai negeri atau pejabat yang karena jabatannya sebagai atasan langsung mengetahui bahwa negara/ daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara/ daerah, wajib segera melaporkan kepada atasan masing-masing dan secara berjenjang kepada Kepala SKPD / Pimpinan Instansi secara tertulis.
- (2) Kepala SKPD atau Pimpinan Instansi, setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , wajib melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 .
- (1) Kepala SKPD setelah memperoleh informasi/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, segera melakukan penelitian/ pemeriksaan/ pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan:
- a. peristiwa terjadinya kerugian negara/ daerah;
- b. jumlah kerugian negara/ daerah yang pasti;
- c. siapa saja yang tersangkut (pegawai negeri, pejabat, pihak ketiga atau pihak manapun);
- d. unsur salah (besar / kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak;
- e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Bila dipandang perlu Kepala SKPD dapat membentuk tim ad hoc dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian negara/ daerah.
- (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur inspektorat.
- (4) Hasil penelitian/pemeriksaan/pembuktian mengenai kerugian negara/ daerah dilaporkan kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari setelah kerugian negara/ daerah diketahui.
- (5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan adanya kerugian negara/ daerah.
- (6) Kepala SKPD wajib menyimpan bukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengan kerugian negara/ daerah terse but.
- (7) Kepala SKPD melakukan tindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian negara/ daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 12
- ( 1 ) Kepala SKPD atau Pejabat yang mengetahui terjadinya kerugian Negara/ daerah, tetapi tidak segera melaksanakan tindakan pengamanan pemulihan kerugian Negara/daerah dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan derajat kesalahan yang terbukti benar.
- (3) Proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sidang MP-TGR sepanjang menyangkut kerugian Negara/ daerah dan sidang Majelis Kode Etik sepanjang menyangkut pelanggaran norma dan kode etik yang berlaku, dan Tim Pemeriksa Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS.
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 13
Majelis Kode Etik dan Tata Cara Persidangan Pelanggaran atas Norma dan Kode Etik PNS diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 14
- ( 1) Setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/ daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Bupati dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intem/Fungsional
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 15
- (1) Setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intem/Fungsional disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilai kerugian negara/ daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intem/Fungsional disampaikan kepada kepala daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Aparat Pengawasan Intem/Fungsional.
- (1) Aparat Pengawas Intern yang menyampaikan laporan tidak dengan sebenar-benarnya mengungkapan terjadinya kerugian Negara/ daerah atau tidak tepat subjek dan objek kerugian Negara/daerah atau laporan/informasi yang disampaikan tidak sesuai standar yang berlaku sehingga pihak tertuntut oleh MP-TGR diputuskan tidak terbukti benar melakukan perbuatan hukum yang dituntutkan kepadanya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan norma dan kode etik dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan melalui proses Majelis Kode Etik.
- (3) Tata cara dan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
Bagian Keempat
Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 17
Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pengembalian kerugian negara/ daerah terhadap seorang pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan ganti rugi.
Bagian Kelima
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 18
Hasil pengawasan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan media elektronik yang disampaikan secara resmi kepada kepala daerah atau kepala satuan kerja perangkat daerah wajib ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan pembuktian oleh MP-TGR.
BABY
PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembuktian
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 19
- kan MP-TOR untuk (1) Bupati segera menugas menindaklanjuti setiap kasus negara/daerah melalui sidang MP-TOR lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kerugian selambatmenerima pernerintah, Iaporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan dan hasil intern/ fungsional pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Bentuk dan isi surat dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan ini.

## Pasal 20

- ( 1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat ( 1 ) , MP-TGR melakukan pemeriksaan melalui sidang MP-TGR atas laporan/informasi kerugian negara berdasarkan hasil pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional, dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Pemeriksaan oleh MP-TGR dilakukan dalam sidang MP-TGR terhadap hal-hal yang diatur dan menjadi tugas dan fungsi MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

(I

f t

i

if

�

,

Bagian Kedua

Putusan

Pasal 21

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1) terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/ daerah, terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Ialai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugianan negara/ daerah.
- (2) Apabila dari basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1) ternyata tidak terdapat/ tidak cukup bukti, tidak terdapat nilai kerugian negara/ daerah, tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Ialai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2), MP-TGR dapat membebankan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.
- (4) Putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses pada tim penjatuhan hukuman disiplin Pegawai.
- (5) Putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang menyangkut perkara hukum (perdata/ pidana) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum untuk selanjutnya ditangani perkara hukumnya.
- (6) Bentuk dan isi putusan MP-TGR dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

�

'

## Pasal 22

- (1) Pemeriksaan melalui sidang MP-TGR dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau waktu ditentukan lain sejak MP-TGR memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Selama dalam proses pemeriksaan melalui sidang MP-TGR pegawai negeri dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan pegawai negeri pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

## Pelaporan

## Pasal 23

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

## BAB VI

## KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

## Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan Keputusan. Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah.
- (2) Pembebasan TGR dan pengenaan ganti kerugian negara/ daerah, tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari temyata diperoleh bukti baru yang cukup.


- (3) Bentuk dan isi Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR dan Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

## Pasal25

- (1) Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti keruian negara/ daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian negara/ daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat kerugian negara/ daerah dalam daftar kerugian negara/ daerah.
- (3) Bentuk dan isi daftar kerugian negara/ daerah dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalarn Lampiran V Peraturan ini.

## Pasal26

- ( 1 ) Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak di tetapkannya Keputusan Bupati ten tang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah menyarnpaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/ daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melarnpirkan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati ten tang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.
- (2) Selain Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah, Keputusan Bupati dapat membebankan putusan/keputusan tentang disiplin pegawai negeri sipil sesuai putusan MP­ TGR.
- (3) Keputusan Bupati tentang penjatuhan hukuman disiplin PNS dilaksanakan sesuai ketantuan yang berlaku.

Y

1 - · f f

,.,

t

I

.

5 I

Z

2

'

## BAB VII

## PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

## Pasal 27

Penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan car a:

- a. penyelesaian secara damai;
- b. penyelesaian secara paksa;
- c. penyelesaian secara perdata/pidana.

## Bagian Pertama

## Penyelesaian Secara Damai

## Pasal 28

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya/ahli waris/pengampu dengan mengganti kerugian negara/ daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran.
- (2) Penggantian atau pelunasan kerugian negara/ daerah secara angsuran dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah ditetapkan, dan SKTJM sekurang-kurangnya memuat:
- a. pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian negara/ daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti;
- b. jumlah kerugian negara/ daerah yang harus dibayar;

l

- c. cara penggantian secara tunai dan seketika;
- d. jangka waktu pembayaran;
- e. pernyataan penyerahan barang jaminan (iika ada);
- f. tempat dan tanggal surat;
- g. tanda tangan pegawai yang bersangkutan I pengampu/yang memperoleh hale/ ahli waris.
- (4) Pada saat pegawai negeri atau pejabat negara, rta pihak lainnya pejabat lainnya se menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan dokumen antara lain:
- a. daftar barang jaminan;
8. nama atas barang b. bukti kepemilikan penanggung jawab;
- c. surat kuasa menjual;
- d. surat kuasa pemotongan gaji.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

## Pasal 29

- ( 1 ) Apabila pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak dapat melalcsanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.

.

·

I' I

t

1

t

zr

- (3) Bersamaan dengan penandatanganan pegawai/keluarga/ ahli waris/ pihak SKTJM, yang memperoleh hale dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai kerugian negara/ daerah disertai dengan surat kuasa menjual.
- (4) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh MP-TGR berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
3. yang waris/pihak (5) Pegawai/keluarga/ahli memperoleh hak dari pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKT JM diberi kesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasan majelis pertirnbangan.
- (1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara/ daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) B ti . , upa segera mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan.
- (3) Bentuk dan isi SKP2KS . sesuru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Bagian Kedua Penyelesaian Secara Paksa Paragraf 1 SKP2KS Pasal 30

## Pasal 31

- SKP2Ks' Bupati melalui MP-TGR ( 1) Berdasarkan melaksanakan kewajiban:
- a. memerintahkan pegawai bersangkutan/ pengampu/yang hak/ahli waris untuk melakukan tunai dan seketika; yang memperoleh pembayaran
- yang pegawai b. memerintahkan bersangkutan/ pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual.
- berwenang untuk c. meminta instansi yang memperoleh barang bergerak maupun milik pegawai menjual bergerak bersangkutan / pengampu I yang hak/ ahli waris. tidak yang
- d. Melakukan pemotongan gaji/ pensiun/ penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.
- (2) Keputusan pembebanan ganti kerugian negara/daerah tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika.
- (3) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan/ atau penghasilan lainnya pegawai negeri yang bersangk:utan, memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa.

- (4) Aparat yang berwajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah aparat pemerintah yang diberi wewenang menegakan ketentraman dan ketertiban umum seperti satuan polisi pamong praja atau aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
- (5) Jika diperlukan permintaan bantuan penagihan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada aparat yang berwajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati:
- a. Memerintahkan secara resmi kepada aparatnya yang diberi wewenang untuk menegakan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengajukan permohonan secara resmi kepada aparat penegak hukum.

## Pasal 32

- ( 1 ) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal33

- (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului.
- (3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh TGR/Kepala SKPD. MP-
- (4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir bes lag).
- (5) Sita jaminan dilaksanakan oleh SKPD teknis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang.

## Paragraf 2

SKP

## Pasal34

- (1) Bupati mengeluarkan SKP apabila SKTJM/SKP2KS telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan dibuat sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

## Pasal 35

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (2) SKP disampaikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya melalui atasan langsung atau kepala SKPD terkait dengan tanda terima dari pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya.

## Pasal 36

- ( 1) Berdasarkan SKP dari Bupati, pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/ daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.
- (2) Dalam hal pegawai negeri atau pejabat lainnya serta pihak mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. pejabat negara, lainnya telah

## Pasal 37

SKP memiliki hak mendahului.

## Pasal 38

- ( 1 ) SKP mempunyai kekuatan pelaksanaan sita eksekusi. hukum untuk


- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) telah terlampaui dan pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak mengganti Pemerintah kerugian Daerah negara secara tunai, Ka bu paten Sin tang mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan pegawai negeri.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pegawai negeri sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

## Pasal 39

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/ atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/ a tau pelelangan.

## Pasal 40

- ( I ) Apabila pegawai negeri tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak rnencukupi untuk penggantian kerugian negara, rnaka pirnpinan instansi yang bersangkutan rnengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pernotongan serendah-rendahnya sebesar 50% {lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila pegawai negeri memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP {surat keterangan penghentian pembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan Pensiun yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

f'J

I

&amp;

1

2

Ii

## Paragraf 3 Surat Keputusan Pencatatan

## Pasal 41

- (1) Bupati segera mengeluarkan SKP apabila:

.

.

- I i k a. bendahara me an an diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
- . d · dan ahli waris b. bendahara menmggal uma tidak diketahui keberadaannya.
- d . . SKP dibuat sesuai sebagaimana (2) Bentuk an 1s1 dal Lampiran IX Peraturan ini. tercantum am

## Pasal 42

dunia, penuntutan beralih kepada · · Dalam hal bendahara, pegawai negeri, a tau pejabat lain yang dikenakan tun tu tan ganti kerugian negar�'. daerah berada dalam pengampuan, melarikan din, atau dan penagihan pengampu/yang meninggal terhadapnya memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri, atau pejabat lain yang bersangkutan.

## Paragraf 4

Wewenang dan Tanggung Jawab Penerbitan SKTJM, SKP2KS,SKP,SKPP,SuratKeputusan Pembebasan, dan SPTJM

## Pasal 43

SKTJM, diterbitkan oleh MP-TGR setelah melalui proses pembuktian pada persidangan MP-TGR dalarn hal kerugian negara/ daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, Kepala SKPD, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.

## Pasal 44

- (1) SKP2KS, diterbitkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang yang berkedudukkan pada lingkungan kerjanya.

I

l'- l ' · · · A - 1

l

I

'II

l

ii

"·iill ·

ii iii

i. i

- (2) SKP2KS, diterbitkan oleh Ke pal a Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala SKPD dan pihak lainnya.
- (3) SKP2KS, diterbitkan oleh Bupati dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) SKP2KS, diterbitkan oleh Presiden dalarn hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati.

## Pasal 45

- (1) SKP diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dalam hal kerugian daerah yang terjadi disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, Kepala SKPD, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.
- (2) SKP, diterbitkan oleh Presiden dalam hal kerugian Negara/ daerah disebabkan Bupati/Wakil Bupati. dilakukan oleh

## Pasal 46

- ( 1 ) SKPP dan Surat Keputusan Pembebasan, diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dalam hal kerugian keuangan Negara/ daerah disebabkan dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah, Kepala SKPD, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.
- (2) SKPP dan Surat Keputusan Pembebasan diterbitkan oleh Presiden dalam hal k . . erug1an Negara/ daerah d1sebabkan dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati.

1

1

fl

" : I

I

f

I

f'

,

;

..,

@

## Pasal 47

- 1 h Tirn Pemeriksa Aparat (1) SPTJM, diterbitkan o e 1 P Intern dalam hal kerugian keuangan engawasan . negara/daerah disebabkan dilakukan oleh pegawai . di 1· kungan pemerintah daerah, Kepala SKPD, negen 1 mg Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pihak lainnya.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan dalam jangka waktu penugasan pemeriksaan.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada MP-TGR untuk selanjutnya dilakukan proses pembuktian.
- (4) Penerbitan SPTJM, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat (2), dan Ayat (3), dilengkapi dengan:
- a. daftar barang jaminan;
- b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;
- c. surat kuasa menjual:
- d. surat kuasa pemotongan gaji.
- (5) Bentuk dan isi SPTJM sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

## Pasal 48

Para pihak masing-masing memiliki tanggung jawab hukum atas SKTJM, SKP2KS, SKP, SKPP, Surat Keputusan Pembebasan, dan SPTJM yang diterbitkannya.

## Bagian Ketiga Penyelesaian Secara Perdata/Pidana Pasal 49

- (I) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah telah melewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian dimaksud dapat dilaksanakan penyelesaian sesuai ketentuan perdata.
- (2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian kerugian negara/ daerah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

1

Y

## BAB VIII

## KADALUWARSA

## PasalSO

- (1) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Negara/Daerah.
- (2) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

## Pasal 51

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menjadi hapus, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/ daerah.

## Pasal 52

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.

## BAB IX

## PENGHAPUSAN

Pasal 53

- diterbitkannya sejak (1) Piutang TGR diakui SKTJM/SKP2KS/SKP.
- (2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian negara/ daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP.

- (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuan piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABX

## PEMBEBASAN

## Pasal 54

- (1) Dalam hal pegawai negeri meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih atas kerugian negara/daerah, yang berdasarkan Keputusan Bupati yang dikenakan mengganti kerugian negara/ daerah, maka MP­ TGR memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk pembebasan atau sebagian/ seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Proses pembebasan terhadap pegawai negeri atas kerugian negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terlebih dahulu dilakukan proses persidangan MP-TGR.

## BAB XI

## PENYETORAN

## Pasal 55

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian negara/ daerah a tau hasil penjualan jaminan harus melalui rekening kas negara/kas daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/ daerah diserahkan melalui penyelesaian secara perdata/ pidana, Bupati melakukan upaya agar putusan pengadilan atas asset yang disita dan barang yang dirampas diserahkan ke negara/ daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas negara/kas daerah.
- (3) Terhadap penyetoran kerugian daerah yang berasal dari BLUD (badan layanan umum daerah] setelah diterima dalam kas daerah segera dipindahbukukan ke rekening BLUD bersangkutan.

## BAB XII

## PENAGIHAN

## Pasal 56

- (1) Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian negara/ daerah.

Y

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan oleh satuan kerja yang diberi wewenang mengelola pendapatan daerah yang ditugaskan untuk melakukan penagihan sesuai dengan surat penagihan yang dibuat oleh MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3).

## Pasal 57

- (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap pegawai negeri atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang karena perbuatan melawan hukum dan/ atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian negara/ daerah, adalah:
- a. SKTJM disertaijaminan yang sepadan;
- b. SKP2KS; atau
- c. SKP.
- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan oleh MP-TGR setiap saat atau setiap bulan.
- (3) Bentuk dan isi surat penagihan dibuat sesuai sebagaimana tercanturn dalam Lampiran XI Peraturan ini.

## Pasal 58

Apabila penagihan kerugian negara/ daerah mengalami kemacetan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penagihan selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penagihan secara paksa.

## PELAPORAN PENYELESAIAN TGR

## BAB XIII Pasal 59

- (1) MP-TGR wajib membuat laporan 1 · penye esa1an TGR secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Y

## BABXIV

AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 60

Tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dan piutang TGR, serta penghapusan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XV

SANKS I

Pasal 61

Pegawai negeri, dan pejabat lain serta pihak lainnya yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/ daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.

## Pasal 62

- (1) Apabila putusan hakim pidana yang menjatuhkan sanksi pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai yang bersangkutan, maka putusan hakim tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan TGR.
- (2) Namun apabila putusan hakim perdata/pidana membebaskan pegawai yang bersangkutan, maka putusan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan pegawai tersebut dari sanksi TGR.

## BAB XVI

## KERUGIAN BARANG DAERAH

## Pasal 63

- (1) Kerugian negara/daerah atas uang atau barang daerah oleh karena force majeure atau keadaan diluar kemampuan manusia antara lain bencana alam seperti gempa bumi tanah l , ongsor, banjir, kebakaran, atau disebabkan oleh proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai, menguap dibebaskan dari ganti kerugian negara/ daerah.
- (2) Kerugian negara/ daerah atas uang atau barang daerah oleh karena hilang, pencurian, penodongan, perampokan, penggarongan dan lain-lain merupakan kelalain yang harus dikenakan ganti kerugian negara/ daerah.

## Pasal 64

keruzian negara/ daerah atas barang daerah atau Penyelesaian .,,. sal 55 dilakukan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pa . . I saian keruzian negara/daerah dengan peraturan mi. penye e .,,.

## BAB XVII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

seharusnya dan/ atau dapat bah atas jumlah kerugian dapat dibuktikan wa telah dibayarkan ke rekening kas negara/kas Dalam hal negara/daerah yang daerah ternyata lebih besar dari pada yang yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan bali kelebihan tagihan mengajukan permohonan pengem ian negara/ daerah dan/ atau yang telah dibayarkan dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal66

Lampiran J, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XVIII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri yang terjadi pada saat belum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.
- (2) Informasi kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri yang terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan selain Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya kembali dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

## BAB XIX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati mi, dinyatakan masih berlaku.

## Pasal 70

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal s ')Qf'l&lt;)(l &lt; , ' 2015

BUPATI SINTANG, �


Diundangkan di Sintang

pada tanggal

20 15

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

. ��;'

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR ... J

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2015

TANGGAL

JANUARI2015

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG

CONTOH FORMAT SURAT TUGAS SIDANG MP-TGR


## BUPATI SINTANG

## SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: 700/ ... / ITKAB-TGR/20 ..

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang;
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Persidangan MP-TGR Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

Dasar