PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 19 Tahun 2016 tentang PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265); 1 2
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
2
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor 5717); 4 6
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Ta. un 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 6
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN:
TENTANG PEMILIH[AN, PEMBERHENTIAN KEPALA PERATURAN DAERAH PENGANGKATAN DAN DESA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan 1
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. 3
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan organisasi \_J&gt;erangka t daerah. 4
fr
-===t=~~
i". Camat adalah kepala kecamatan
~~
3
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yE ng diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan clan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Baclan Permusyawaratan Desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebs gai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rurnah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 9
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam krun waktu tertentu
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah kabupaten Balangan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan o1eh kepala desa sete1ah dibahas dan disepakai bersama BPD.
14. Panitia pernilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu terten u.
19. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPDuntuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. r.=====v===2=l=.===D;,,;~aftar ~ "RAFfO"":
17. Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar "1"" .pernilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
-~--
..
---
...
----
4
Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disebut DPK adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor dan atau identitas lain.
Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan pelaksanaan maksimal3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.
Pasal 3
Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di setiap Desa.
Pasal 4
- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- b. kemampuan keuangan Daerah; darr/atau b
- c. ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada aya t diawali pada tahun 2017.
Pasal 5
- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas meliputi: rr===;====
5
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan se ua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; f
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Bagian Kesatu Pelaksanaan
Pasa16
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan C
- d. penetapan.
Bagian Kedua Persiapan
Paragraf Umum
1
Pasa17
Pasal 6
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masajabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir :nasa jabatan;
- c. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- d. persetujuan biaya pemilihan dapat diberikan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
6
Pasa18
Pasal 7
- (2) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu or. ng sekretaris dan lima orang anggota ditambah beberapa orang pembantu sesuai kebutuhan.
- (3) Anggota panitia yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban
:
- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu
- b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan
- c. menyampaikan laporan kepada BPDuntuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat
- d. mempertanggung jawabkan penggunaan anggran pemilihan kepala Desa kepada BPDdan Bupati
- e. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali te:jadi sesuatu hal yang membuat pemilihan kepala Desa tersebut ditunda. e
- (6) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu petugas sesuai kebutuhan.
Pasa19
Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tat a cara pelaksanaan pemilihan; f.
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
r;====:y=:h'
FA.1W' KASUBBAG
- ~aksanakan pemungutan suara; I FAiJ'S f',IP' ':
0,-
!
~
~~==-----
7
- J. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; j.
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 1
Paragraf 2 Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa
Pasall0
- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia pemilihan dalam bentuk rencana kerja dan angga,ran pemilihan kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa dipergunakan untuk
:
- a. pengadaan surat suara;
- b. kotak suara; b
- c. kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium panitia; d
- e. belanja ATK(alat Tulis Kantor); e
- f. cetak dan Penggandaan; f
- g. makan minum rapat;
- h. pendaftaran pemilih;
1. pelengkapan peralatan lainnya; 1
- J. honorarium panitia; j
- k. petugas keamanan / anggota Linmas;
1. biaya angkutan; 1
- m. biaya lain-lain.
14. (4)Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaiman dimaksud pada ayat di alokasikan untuk pemilihan kepala Desa Ulang.
Paragraf 3 Penetapan Pemilih
Pasalll
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi syara.t:
- (1) .idak
8
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebel m disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
Pasa112
- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kareria:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudahy pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
Pasa113
Pasal 12
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
Pasa114
Pasal 13
9
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; a
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau C
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
Pasal 15
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetanggs /Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pernilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)hari.
Pasal 16
- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga)hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
Pasal 17
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
Pasal 18
- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
Pasal 19
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
10
Pasal 20
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
Pasal 21
Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
Bagian ketiga Pencalonan
Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 22
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan repi:blik indonesia dan bhinneka tunggal ika; C
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; e
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; f.
- g. Berdomisili diwilayah Republik Indonesia dibuktikan dengan memperlihatkan KTPasli;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 1
- J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat; dan
1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)kali masa jabatan.
Paragraf2
Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD sebagai
Calon Kepala Desa
Pasal 23
- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa un tuk kepentin an sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai pelaksana harian kepala desa.
Pasal 24
- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan leh kepala Desa.
Pasal 25
Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai anggota BPD dan diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
Paragraf 3 Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil
Pasal 26
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa r.=====r===t:=::a=n\_Ea kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
-
I
1f.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
Paragraf4
Pendaftaran Calon Kepala Desa
Pasal 27
- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran ca.lon Kepala Desa setelah daftar pemilih tetap di umumkan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan dengan membawa kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan / lamaran ditulis dengan tang an dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
- b. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- c. fotocopy akte kelahiran yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari do: ter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)atau puskesmas setempat yang ditanda tangani Dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)dari Kepolisian;
- f. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan ti.dak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima)tahun;
- g. daftar riwayat hidup;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
1. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai, dari desa bakal calon yang bersangkutan; 1
- J. surat keterangan tempat tinggal dari RT/ Kepala Desa;
- k. foto copy kartu tanda penduduk (KTP)dan kartu keluarga (KK)yang masih berlaku dan telah di legalisir oleh camat;
1. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- m. surat pernyataan tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- n. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai;
17. rurat pernyataan Slap menerima dan mengakui hasil proses ..
13
- pemilihan kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- p. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang atau benda lainnya diatas kertas bermaterai;
- q. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat bakal calon kepala Desa.
- (3) Masa pendaftaran calon kepala Desa paling lama 9 (Sembilan) hari.
Paragraf 5 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 28
## Pasal28
Pasal 31
Pasal2
Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan pelaksanaan maksimal3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.
Pasal3
Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di setiap Desa.
Pasal4
- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- b. kemampuan keuangan Daerah; darr/atau b
- c. ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada aya t diawali pada tahun 2017.
Pasal5
- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas meliputi: rr===;====
5
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan se ua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; f
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Bagian Kesatu Pelaksanaan
Pasa16
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan C
- d. penetapan.
Bagian Kedua Persiapan
Paragraf Umum
1
Pasa17
Persiapan pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masajabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir :nasa jabatan;
- c. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- d. persetujuan biaya pemilihan dapat diberikan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
6
Pasa18
- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. b
- (2) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu or. ng sekretaris dan lima orang anggota ditambah beberapa orang pembantu sesuai kebutuhan.
- (3) Anggota panitia yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban
:
- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu
- b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan
- c. menyampaikan laporan kepada BPDuntuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat
- d. mempertanggung jawabkan penggunaan anggran pemilihan kepala Desa kepada BPDdan Bupati
- e. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali te:jadi sesuatu hal yang membuat pemilihan kepala Desa tersebut ditunda. e
- (6) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu petugas sesuai kebutuhan.
Pasa19
Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tat a cara pelaksanaan pemilihan; f.
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
r;====:y=:h'
FA.1W' KASUBBAG
- ~aksanakan pemungutan suara; I FAiJ'S f',IP' ':
0,-
!
~
~~==-----
7
- J. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; j.
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 1
Paragraf 2 Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa
Pasall0
- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia pemilihan dalam bentuk rencana kerja dan angga,ran pemilihan kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa dipergunakan untuk
:
- a. pengadaan surat suara;
- b. kotak suara; b
- c. kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium panitia; d
- e. belanja ATK(alat Tulis Kantor); e
- f. cetak dan Penggandaan; f
- g. makan minum rapat;
- h. pendaftaran pemilih;
1. pelengkapan peralatan lainnya; 1
- J. honorarium panitia; j
- k. petugas keamanan / anggota Linmas;
1. biaya angkutan; 1
- m. biaya lain-lain.
14. (4)Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaiman dimaksud pada ayat di alokasikan untuk pemilihan kepala Desa Ulang.
Paragraf 3 Penetapan Pemilih
Pasalll
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi syara.t:
- (1) .idak
8
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebel m disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
Pasa112
- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kareria:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudahy pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
Pasa113
- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
Pasa114
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan.' atau identitas lainnya.
9
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; a
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau C
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
Pasal15
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetanggs /Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pernilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)hari.
Pasal16
- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga)hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
Pasal17
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
Pasal18
- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
Pasal19
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
10
Pasal20
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
Pasal21
Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
Bagian ketiga Pencalonan
Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal22
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan repi:blik indonesia dan bhinneka tunggal ika; C
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; e
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; f.
- g. Berdomisili diwilayah Republik Indonesia dibuktikan dengan memperlihatkan KTPasli;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 1
- J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat; dan
1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)kali masa jabatan.
Paragraf2
Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD sebagai
Calon Kepala Desa
Pasal23
- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa un tuk kepentin an sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai pelaksana harian kepala desa.
Pasal24
- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan leh kepala Desa.
Pasal25
Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai anggota BPD dan diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
Paragraf 3 Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil
Pasal26
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa r.=====r===t:=::a=n\_Ea kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
-
I
1f.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
Paragraf4
Pendaftaran Calon Kepala Desa
Pasal27
- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran ca.lon Kepala Desa setelah daftar pemilih tetap di umumkan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan dengan membawa kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan / lamaran ditulis dengan tang an dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
- b. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- c. fotocopy akte kelahiran yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari do: ter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)atau puskesmas setempat yang ditanda tangani Dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)dari Kepolisian;
- f. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan ti.dak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima)tahun;
- g. daftar riwayat hidup;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
1. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai, dari desa bakal calon yang bersangkutan; 1
- J. surat keterangan tempat tinggal dari RT/ Kepala Desa;
- k. foto copy kartu tanda penduduk (KTP)dan kartu keluarga (KK)yang masih berlaku dan telah di legalisir oleh camat;
1. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- m. surat pernyataan tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- n. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai;
17. rurat pernyataan Slap menerima dan mengakui hasil proses ..
13
- pemilihan kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- p. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang atau benda lainnya diatas kertas bermaterai;
- q. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat bakal calon kepala Desa.
- (3) Masa pendaftaran calon kepala Desa paling lama 9 (Sembilan) hari.
Paragraf 5 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal28
- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
3. hasil penelitian sebagaimana masyarakat untuk mernperoleh Panitia pemilihan mengumumkan dimaksud pada ayat (1) kepada masukan. (3)
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap be:kas pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan melalui surat terkait hasil pemeriksaan kelengkapan berkas pencalonan kepada bakal calon Kepala Desa.
- (7) Dalam hal berkas pencalonan dinyatakan tidak lengkap, paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya pemberitahuan, bakal calon kepala Desa wajib menyerahkan kembali berkas pencalonan yang sudah diperbaiki kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon kepala Desa.
- (10) Panitia pemiliihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) kepada bakal calon kepala Desa.
:
14
Pasa129
- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
Pasa130
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selarna 20 (duapuluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Ke ala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pasa131
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon kepala desa.
- (2) Tata cara dan kriteria pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasa132
- (1) Hasil seleksi tambahan diserahkan ke panitia pemilihan kepala desa untuk ditetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat diumumkan kepada masyarakat.
Pasa133
- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
urut
- (2) Undian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon kepala desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon kepala desa yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.

Penandatangan: - (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa darr/ atau papan pengumuman tentang nama calon kepala desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. ## Pasa134

Penandatangan: - (1)Apabila setelah ditetapkannya calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sehingga hanya tinggal 1 (satu) Calon Kepala Desa maka panitia pemilihan kembali membuka pendaftaran calon kepala desa. - (2)Terhadap ketentuan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (l),berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini. ## Pasa135

Penandatangan: Apabila setelah ditetapkan Calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih Calon kepala Desa maka tanda gambar atau foto calon kepala Desa terse but ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia. 2 6 ## Paragraf Kampanye ## Pasa136

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga)hari sebelum dimulainya masa tenang. - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. - (4) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilhan. ## Pasa137 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka filalo-g; - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ## Pasa138 - (1) Pelaksana Kampanye dilarang: - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau Calon yang lain; - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon yang lain; f - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; 1. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan; dan - J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. 12. dilarang Kampanye kegiatan dalam (2) Pelaksana Kampanye mengikutsertakan:

Penandatangan: - a. kepala desa; - b. perangkat desa; - c. anggota badan permusyaratan desa. ## Pasa139 Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)dikenai sanksi: - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. ## Pasa140 - (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan Igr,:a FAic\/iU-· . ,-- - (2) Selama masa tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentukbentuk kampanye.

Penandatangan: - (3) Panitia pengawas menginstruksikan kepada para calon kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang. - (4) Apabila instruksi sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak dilaksankan maka panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye. ## Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara ## Pasa141

Penandatangan: - (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati. - (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. - (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon. - (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. ## Pasa142

Penandatangan: Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. ## Pasa143 - (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan. - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langs .ing, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. - (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan. ## Pasa144 - (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih. - (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangku tan. ## Pasa145 - (1)Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan : - a. pembukaan kotak suara; - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; c - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. - (2)Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga Masyarakat.

Verifikasi: - (3)Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. ## Pasa146 - (1)Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), panitia memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tatacara pemungutan suara.
- (2)Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3)Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4)Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pernilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara penggnati hanya satu kali.
- (5)Saksi ditempatkan di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS)sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6)Dalam pemungutan suara, panitia pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain:
- a. petugas penerima undangan;
- b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
- c. petugas pemberi surat suara;
- ·:::;d=-. petugas pemegang stok surat suara;
- e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
- f. petugas penjaga tinta;
- g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
## Pasa147
- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila
:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau 1
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor,foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila
:
- a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh panitia pemilihan;
- b. surat suara yang dirobek baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja;
- c. surat suara yang di coblos lebih dari satu tanda gambar calon kepala Desa;
- d. surat suara yang di coblos yang diluar garis batas tanda garnbar calon kepala Desa;
- e. surat suara yang di coblos di dalam tanda gambar dan diluar tanda gambar
- f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan f
- g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;
- h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sarna sekali.
## Paragraf 8 Penghitungan Suara
## Pasa148
- (1)Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2)Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),panitia pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- pemilih karena rusak d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh rr====:;:=:==,\_atau keliru dicoblos.
~ .
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri .an disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
## Pasal49
- (1) Penghitungan suara dapat ditunda dan / atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan BPD dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon kepala Desa.
## Pasal50
- (1) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. 2
1
- (2) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. 1 1
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar diternpel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, s rat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Calon kepala Desa dan saksi calon kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon kepala Desa dan saksi calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diterima, panitia pemilihan mengadakan pembetulan.
## Pasa151
- (1) Calon Kepala Desa yang rnernperoleh suara terbanyak dari jurnlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalarn hal jurnlah calon Kepala Desa terpilih yang rnernperoleh suara terbanyak yang sarna lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jurnlah pernilih terbanyak. 1
- (3) Dalarn hal jurnlah calon terpilih yang rnernperoleh suara terbanyak yang sarna lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah ternpat tinggal dengan jurnlah pernilih terbesar. 1 1
## Pasa152
- (1) Panitia pernilihan kepala desa rnenyarnpaikan laporan hasil pernilihan kepala desa kepada BPD paling larnbat 7 (tujuh) hari setelah pernungutan suara selesai.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pernilihan kepala desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), BPD rnenetapkan dan rnenyarnpaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati rnelalui Carnat paling larnbat 7 (tujuh hari).
- (3) Dalarn waktu paling larnbat 3 (tiga) hari sejak diterirnanya laporan hasil pernilihan kepala desa, Carnat wajib rnenyarnpaikannya kepada Bu: ati rnelalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pernerintahan Desa.
- (4) Bupati rnenetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
## Pasa153
Sengketa pernilihan kepala desa diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
## BABIII PENGANGKATAN KEPALA DESA
## Bagian Kesatu Pengesahan Kepala Desa Terpilih
## Pasa154
- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterirna laporan hasil rr====;:==~p;:::le!:?ilihan Kepala Desa dari BPD.
## Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa
## Pasal55
- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
## Pasal56
- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa yang sudah dilantik wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta diberikan haknya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
## Pasal57
## Kepala Desa dilarang
:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota kelua: ga, pihak lain, darr/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan z atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga adarr/ atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, darr/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; f
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang;
1. merangkap jabatan sebagai ketua dan.' atau anggota Bdan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; 1
- J. ikut serta darr/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum darr/ atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah Zjanjijabatan;
1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut rr=====r==~ta~n~lJ.='oa alasan yang dan tidak dapat dipetanggung jawabkan.
'
- (1)Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf karena:
c
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; 1
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. (3)Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
9. (4)Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
10. (5)Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
## Pasa159
Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
## Pasa160
Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 58
tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru. atau ## BABIV ## PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ## Bagian Kesatu Umum ## Pasa158 ## BABV ## PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU ## Pasa161 - (1)Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilaksanakan musyawarah desa untuk melakukan pemilihan kepala Desa antar waktu. 1 - (2)Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah seba.gai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa. - (3)Musyawarah desa mengenai Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberhentikannya Kepala Desa.. ## Pasa162 - (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui mekanisrne sebagai beriku t : 2. (a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu paling lama 15 (limabelas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan; 3. (b) Panitian pemilihan dibentuk paling banyak 7 orang terdiri dari 3 orang aparat Desa dan 4 orang tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari : 1. ketua; 2. sekretaris; 3. anggota (maksimal 5 (lima)orang). 7. (c) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawatan Desa; 8. (d) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; 9. (e) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala clesa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan. - (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dilaksanakan dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari. - (3)