PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 2008 tentang PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (berlaku 11 Agustus 2008)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan ## BAB II
STATUS, BENTUK, DAN PENDIRIAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Perusahaan Penerbit SBSN memiliki status sebagai badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum Perusahaan Penerbit SBSN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Perusahaan Penerbit SBSN memperoleh status badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. pernyataan pendirian; dan
- b. anggaran dasar termasuk jumlah kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal Perusahaan Penerbit SBSN.
ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
BAB III - ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 4
Anggaran dasar Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sekurangkurangnya memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. tujuan pendirian;
- c. jumlah modal;
- d. jangka waktu berdirinya;
- e. kegiatan; dan
- f. nama jabatan dan jumlah anggota dewan direktur.
BAB III - ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 5
- (1) Perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Perubahan nama jabatan dan jumlah anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan perubahan lain terhadap anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB IV - FUNGSI PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
Pasal 6
Perusahaan Penerbit SBSN mempunyai fungsi sebagai penerbit SBSN dan Wali Amanat.
BAB IV - FUNGSI PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
Pasal 7
- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagai penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN
BAB IV - FUNGSI PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
Pasal 8
- (1) Dalam melaksanakan penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Perusahaan Penerbit SBSN dibantu oleh satuan kerja Pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan SBSN.
- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Perusahaan Penerbit SBSN dalam melakukan:
- a. penyiapan dokumen transaksi Aset SBSN;
- b. penyiapan memorandum informasi;
- c. penyiapan dokumen perjanjian perwaliamanatan;
- d. penyiapan ketentuan dan syarat ( terms and conditions ) SBSN;
- e. penyiapan laporan pelaksanaan penerbitan SBSN dan laporan tahunan; dan
- f. kegiatan lain yang terkait dengan penerbitan SBSN.
BAB IV - FUNGSI PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
Pasal 9
- (1) Fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilakukan terhadap SBSN yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit SBSN yang bersangkutan.
- (2) Dengan persetujuan Menteri, Perusahaan Penerbit SBSN dapat menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat.
- (3) Dalam hal Perusahaan Penerbit SBSN tidak menunjuk pihak lain, pelaksanaan fungsi Perusahaan Penerbit SBSN sebagai Wali Amanat dibantu oleh satuan kerja Pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan SBSN.
BAB IV - FUNGSI PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
Pasal 10
Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) membantu Perusahaan Penerbit SBSN dalam melakukan:
- a. penatausahaan Aset SBSN;
- b. pengawasan atas Aset SBSN; dan
- c. kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Perusahaan Penerbit SBSN sebagai Wali Amanat.
ORGAN PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
BAB V
Pasal 11
Organ Perusahaan Penerbit SBSN terdiri dari dewan direktur.
Pasal 13
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan ## BAB II
STATUS, BENTUK, DAN PENDIRIAN
- (1) Perusahaan Penerbit SBSN memiliki status sebagai badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum Perusahaan Penerbit SBSN.
- (1) Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Perusahaan Penerbit SBSN memperoleh status badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. pernyataan pendirian; dan
- b. anggaran dasar termasuk jumlah kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal Perusahaan Penerbit SBSN.
ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Anggaran dasar Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sekurangkurangnya memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. tujuan pendirian;
- c. jumlah modal;
- d. jangka waktu berdirinya;
- e. kegiatan; dan
- f. nama jabatan dan jumlah anggota dewan direktur.
- (1) Perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Perubahan nama jabatan dan jumlah anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan perubahan lain terhadap anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Perusahaan Penerbit SBSN mempunyai fungsi sebagai penerbit SBSN dan Wali Amanat.
- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagai penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN
- (1) Dalam melaksanakan penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Perusahaan Penerbit SBSN dibantu oleh satuan kerja Pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan SBSN.
- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Perusahaan Penerbit SBSN dalam melakukan:
- a. penyiapan dokumen transaksi Aset SBSN;
- b. penyiapan memorandum informasi;
- c. penyiapan dokumen perjanjian perwaliamanatan;
- d. penyiapan ketentuan dan syarat ( terms and conditions ) SBSN;
- e. penyiapan laporan pelaksanaan penerbitan SBSN dan laporan tahunan; dan
- f. kegiatan lain yang terkait dengan penerbitan SBSN.
- (1) Fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilakukan terhadap SBSN yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit SBSN yang bersangkutan.
- (2) Dengan persetujuan Menteri, Perusahaan Penerbit SBSN dapat menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat.
- (3) Dalam hal Perusahaan Penerbit SBSN tidak menunjuk pihak lain, pelaksanaan fungsi Perusahaan Penerbit SBSN sebagai Wali Amanat dibantu oleh satuan kerja Pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan SBSN.
Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) membantu Perusahaan Penerbit SBSN dalam melakukan:
- a. penatausahaan Aset SBSN;
- b. pengawasan atas Aset SBSN; dan
- c. kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Perusahaan Penerbit SBSN sebagai Wali Amanat.
ORGAN PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
Organ Perusahaan Penerbit SBSN terdiri dari dewan direktur.
- (1) Dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ex officio pejabat pada Departemen Keuangan yang berasal dari satuan kerja eselon I yang menyelenggarakan pengelolaan SBSN dan pengelolaan kekayaan negara, serendah-rendahnya setingkat eselon III.
- (3) Calon anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pejabat eselon I pada satuan kerja Departemen Keuangan yang menyelenggarakan pengelolaan SBSN untuk ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.
Menteri menunjuk 1 (satu) orang diantara anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk menjabat sebagai direktur utama.
BAB V
Pasal 14
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya dapat menjabat sebagai direktur paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan Penerbit SBSN.
BAB V
Pasal 15
- (1) Tugas dan kewenangan dewan direktur meliputi:
- a. menandatangani dokumen penerbitan SBSN;
- b. mewakili Perusahaan Penerbit SBSN di dalam dan di luar pengadilan; dan
- c. menunjuk pihak lain untuk membantu fungsi Wali Amanat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan direktur bertanggung jawab kepada Menteri.
MODAL DAN KEKAYAAN PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
BAB VI - MODAL DAN KEKAYAAN PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
Pasal 16
- (1) Jumlah modal Perusahaan Penerbit SBSN ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Modal Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dana tunai.
- (3) Modal Perusahaan Penerbit SBSN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VI - MODAL DAN KEKAYAAN PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
Pasal 17
- (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib ditempatkan atas nama Perusahaan Penerbit SBSN pada rekening bank umum syariah.
- (2) Modal Perusahaan Penerbit SBSN beserta imbalan dari penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan Penerbit SBSN.
BAB VI - MODAL DAN KEKAYAAN PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
Pasal 18
- (1) Kekayaan Perusahaan Penerbit SBSN terdiri dari modal dan imbalan yang diperoleh dari penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara yang dijadikan sebagai Aset SBSN serta hasil penerbitan SBSN bukan merupakan kekayaan Perusahaan Penerbit SBSN.
PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 19
Segala biaya yang timbul dalam rangka penerbitan SBSN melalui Perusahaan Penerbit SBSN ## BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 20
- (1) Perusahaan Penerbit SBSN wajib membuat pertanggungjawaban kepada Menteri.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. laporan pelaksanaan penerbitan SBSN; dan
- a. b. laporan tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
- a. tanggal penerbitan SBSN;
- b. jumlah nominal SBSN yang diterbitkan;
- c. jangka waktu SBSN;
- d. struktur Akad SBSN;
- e. metode penerbitan SBSN;
- f. tingkat imbalan SBSN; dan
- g. jenis, jumlah, dan spesifikasi Aset SBSN.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
- a. laporan kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN;
- b. laporan pelaksanaan tugas sebagai wali amanat; dan
- c. laporan keuangan.
PEMBUBARAN
BAB IX - PEMBUBARAN
Pasal 21
- (1) Perusahaan Penerbit SBSN dapat dinyatakan bubar setelah SBSN yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit SBSN tersebut jatuh tempo atau dinyatakan lunas seluruhnya.
- (2) Pembubaran Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan Penerbit SBSN yang telah dinyatakan bubar, wajib menyetorkan seluruh modal beserta imbalan dari penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2008

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2008

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATA

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, Setio Sapto Nugroho
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 56 TAHUN 2008
TENTANG
## PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
## I. UMUM
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan surat berharga negara yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk tujuan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk pembiayaan proyek. SBSN dalam pasar keuangan internasional lebih dikenal dengan nama Sukuk. Dalam
PENJELASAN
Pasal 6
Perusahaan Penerbit SBSN adalah suatu badan hukum yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan badan hukum lain yang telah dikenal di Indonesia seperti Perseroan Terb