PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 17 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 7 September 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
Mengingat : 1.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
29. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri A Nomor 08);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri A Nomor 06);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah :
- a. Semula
Rp. 1.797.891.331.778,66
- b. Bertambah Perubahan
Rp. 184.966.294.059,89
- Jumlah Pendapatan setelah
Rp 1.982.857.625.838,55
2. Belanja Daerah :
- a. Semula
Rp. 1.935.787.482.587,38
Bertambah Rp. 316.323.037.974,13 Jumlah Belanja setelah Rp. 2.252.110.520.561,51 Perubahan (Defisit) setelah Perubahan (Rp. 269.252.894.722,96)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 141.131.150.808,72
- 2) Bertambah
Rp. 136.356.743.914,24
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 277.487.894.722,96
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 3.235.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 5.000.000.000,00
- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 8.235.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp. 269.252.894.722,96
setelah Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan
Rp. 0,00
Anggaran Tahun Berkenaan
setelah Perubahan
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp. 260.939.260.326,66
- 2) Bertambah
Rp. 42.766.674.831,89
Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 303.705.935.158,55
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 1.096.825.264.523,00
- 2) Bertambah
Rp. 42.456.578.437,00
- Jumlah Dana Perimbangan
Rp. 1.139.281.842.960,00
- setelah Perubahan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Semula
Rp. 440.126.806.929,00
- 2) Bertambah
Rp. 99.743.040.791,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan
Rp. 539.869.847.720,00
Daerah Yang Sah setelah Perubahan
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp. 132.086.694.220,00
- 2) Bertambah
Rp. 19.530.656.593,00
Jumlah Pendapatan Pajak Rp. 151.617.350.813,00
Daerah setelah Perubahan
Hasil Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp. 15.351.994.349,00
- 2) Bertambah
Rp. 2.021.641.192,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah
Rp. 17.373.635.541,00
Setelah Perubahan
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 9.937.161.273,66
- 2) Bertambah
Rp. 808.840.217,33
- Jumlah Hasil Pengelolaan
Rp. 10.746.001.490,99
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Setelah Perubahan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 103.563.410.484,00
- 2) Bertambah
Rp. 20.405.536.829,56
Jumlah Lain-lain Pendapatan
Rp. 123.968.947.313,56
Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
- b terdiri dari jenis pendapatan :
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula
Rp. 101.029.651.523,00
- 2) Bertambah
Rp. 15.707.278.437,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Rp. 116.736.929.960,00
Bagi Hasil Bukan Pajak
Setelah Perubahan
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp. 955.939.873.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum
Rp. 955.939.873.000,00
Setelah Perubahan
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp. 39.855.740.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 26.749.300.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus
Rp. 66.605.040.000,00
Setelah Perubahan
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- 1) Semula
Rp. 77.296.221.051,00
- 2) Bertambah
Rp. 41.456.197.669,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 118.752.418.720,00
Provinsi dan Pemerintah Daerah
- Lainnya Setelah Perubahan
- 1) Semula
Rp. 334.925.632.878,00
- 2) Bertambah
Rp. 55.786.843.122,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan
Rp. 390.712.476.000,00
Otonomi Khusus Setelah Perubahan
- 1) Semula
Rp. 27.904.953.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Rp. 30.404.953.000,00
Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya Setelah Perubahan
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp 1.216.706.255.043,66
- 2) Bertambah
Rp. 117.525.692.398,11
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.334.231.947.441,77
Setelah Perubahan
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp 719.081.227.543,72
- 2) Bertambah
Rp. 198.797.345.576,02
Jumlah Belanja Langsung
Rp. 917.878.573.119,74
Setelah Perubahan
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp 986.045.919.879,74
- 2) Bertambah
Rp. 44.608.334.697,96
Jumlah Belanja Pegawai
Rp. 1.030.654.254.577,70
Setelah Perubahan
- b. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp. 36.117.663.600,00
- 2) Bertambah
Rp. 36.408.058.972,00
Jumlah Belanja Hibah
Rp. 72.525.722.572,00
Setelah Perubahan
- c. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp 16.664.000.000,00
- 2) Berkurang
(Rp. 6.565.000.000,00)
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial
Rp. 10.099.000.000,00
Setelah Perubahan
- d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 1) Semula
Rp 14.235.521.039,30
- 2) Bertambah
Rp. 2.114.007.722,10
Jumlah Belanja Bagi Hasil
Rp. 16.349.528.761,40
kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa
Setelah Perubahan
- e.
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Semula
Rp 153.908.549.533,29
- 2) Bertambah
Rp. 42.620.768.658,00
Jumlah Belanja Bantuan
Rp. 196.529.318.191,29
Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa Setelah Perubahan
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp 9.734.600.991,33
- 2) Berkurang
(Rp. 1.660.477.651,95)
- Jumlah Belanja Tidak Terduga
Rp. 8.074.123.339,38
Setelah Perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp 71.901.031.488,00
- 2) Bertambah
Rp. 6.744.359.120,00
Jumlah Belanja Pegawai
Rp. 78.645.390.608,00
Setelah Perubahan
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
Rp 334.247.312.697,00
- 2) Bertambah
Rp. 79.068.807.450,02
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 413.316.120.147,02
Setelah Perubahan
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp 312.932.883.358,72
- 2) Bertambah
Rp. 112.984.179.006,00
Jumlah Belanja Modal
Rp. 425.917.062.364,72
Setelah Perubahan
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- 1) Semula
Rp 141.131.150.808,72
- 2) Bertambah
Rp. 136.356.743.914,24
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 277.487.894.722,96 Daerah Setelah Perubahan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- 1) Semula
Rp 3.235.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 8.235.000.000,00
Daerah Setelah Perubahan
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
- 1) Semula
Rp 113.207.210.400,00
- 2) Bertambah
Rp. 137.224.743.914,24
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan
Rp. 250.431.954.314,24
- b. Pencairan Dana Cadangan
- 1) Semula
Rp 23.985.443.288,72
- 2) Bertambah
Rp.
0,00
Jumlah Pencairan Dana
Rp. 23.985.443.288,72
Cadangan setelah Perubahan
- c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
- 1) Semula
Rp 3.580.996.100,00
- 2) Berkurang
(Rp. 828.000.000,00)
Jumlah Penerimaan kembali
Rp. 2.752.996.100,00
Pemberian Pinjaman setelah Perubahan
- d. Penerimaan Piutang Daerah
- 1) Semula
Rp 357.501.020,00
- 2) Berkurang
(Rp. 40.000.000,00)
Jumlah Penerimaan Piutang
Rp. 317.501.020,00
Daerah setelah Perubahan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2) Bertambah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah Setelah Perubahan
Rp. 5.000.000.000,00
Rp. 5.000.000.000,00
- b. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Semula
Rp 3.235.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp.
0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan
Rp. 3.235.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1.
- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

anggaran dan

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 7 September 2015

BUPATI TUBAN,

## H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH,

## BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI A NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 247-17/2015

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR

09/2014