Unknown Unknown Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu diberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan bagi Siswa dari keluarga miskin tingkat SD, MI, SD-LB, SMP, MTs, SMP-LB, SMA, SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten Tulungagung; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mengupayakan pelaksanaan pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SD-LB, SMP, MTs, SMP-LB, SMA, SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol5 dengan Peraturan Bupati; 2. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43O1); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679l,; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 9O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BeLanja Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 23 Tahun 2O1l (lembaran Daeah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor O6 Seri E); 8. 1O. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungiawaban, dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3); 11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Jaminan Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Nomor 28); UEITTTUSITAI|: PENATT'RAI| BI'PATI TEITTAITG PgTI'Itfl'K TEKilIS PETGGT'ilA/TX I'ATA BAI|TUAI| SISWA IISXII| TITGKAT SEKOI.AII DASAR. TADRAAAII IATIDA'IYAH, SEISOI"AII DASAR LUAn BIAAA SErOr.Ag XE|;ErGArl PERIAXA, IADRAAAII TSATAWIYAH, sGK('I.AII TEIfETGAH PERTA,UA LntR BIAIA, SErOrAtr fExE[roAH aTAS, SEKOLATT xEIfErfGAIl I(ElllRUAl[, IADn SATI AI,IYAII, AEKOI.AH UEIIEIf(}AE ATAA LI'AN BIAAA DI KAAUPATEI| [enetapkan : flrt,ttroAorrl|c tAHItr 2015. (berlaku 4 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BI'PATI TULTII{GAGI'ITG PROVITSI JAWATIMI'R
PERATI'RAIT BT'PATI TI'LT'I|GAGT'I|G I{OMOR 19 TAHUN 2015
TII|TAIIG
PETUI{.'I'K TEXNIS PENGGT'ITAAII DANA BAISTUAIT SISVA MISXItr TII{GKAT SEKOI,AII DASAN, MADRASAII TBTIDA'IYATI, SE.I{OLI\H DASAR LUAR BIASA, STKOLAII UEI|EI{GAII pERTAilA, MADRASAII TSAI|AWIYAH, SEKOLAII UEITEI{GAII PERTAIA LUAR BIASA. SEKOLAH UII{Etr|GAII ATAS, SEKOLI\II MEI{EI{GAII K&amp;rItRUAIy, M,ADRASAI{ ALIYAII, SEKOLAII MEIIEI{GAII ATAS LUAR BIASA DI KABT'PATEN TULUI{GAGI'ITG TAHT'I| 2O1S
DEI|GAIT RAHMAT TIIIIAN YAITG M,AIIA ESA
BI'PATI TULInIGAGI'NG,
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Wqiib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun serta menindallanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu diberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan bagi Siswa dari keluarga miskin tingkat SD, MI, SD-LB, SMP, MTs, SMP-LB, SMA, SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mengupayakan pelaksanaan pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SD-LB, SMP, MTs, SMP-LB, SMA, SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol5 dengan Peraturan Bupati;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43O1);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679l,;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 9O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BeLanja Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 23 Tahun 2O1l (lembaran Daeah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor O6 Seri E);
8. 1O. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungiawaban, dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Jaminan Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Nomor 28);
UEITTTUSITAI|:
PENATT'RAI| BI'PATI TEITTAITG PgTI'Itfl'K TEKilIS PETGGT'ilA/TX I'ATA BAI|TUAI| SISWA IISXII| TITGKAT SEKOI.AII DASAR. TADRAAAII IATIDA'IYAH, SEISOI"AII DASAR LUAn BIAAA SErOr.Ag XE|;ErGArl PERIAXA, IADRAAAII TSATAWIYAH, sGK('I.AII TEIfETGAH PERTA,UA LntR BIAIA, SErOrAtr fExE[roAH aTAS, SEKOLATT xEIfErfGAIl I(ElllRUAl[, IADn SATI AI,IYAII, AEKOI.AH UEIIEIf(}AE ATAA LI'AN BIAAA DI KAAUPATEI|
[enetapkan : flrt,ttroAorrl|c tAHItr 2015.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Penggunaan Dala Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SD-\LB' SMP, MTs, SMPLB SMA, SMK, MA, SMALB di Kabupa.ten Tulungagung Tahun 2015' merupakan acuan/pedoman bagi Pemerintah Kabupa.ten Tulungagung dan Satuan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dalam penggunaan Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD, Ml, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB Tahun 2015'
Pasal 2
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD' MI' SDLB' SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015, disusun dengan tujuan :
1. Penggunaan Dana Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB Tahun 2015 tepat sasaran dalam mewujudkan pendidikan murah yang te{angkau dan bermutu;
2. Pertanggungiawaban Dana Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB Tahun 2O15 dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpalgan.
Pasal 3
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Sasaran Dana Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2015



Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH

IT. INDRA FAUZI. MM

Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 19


I,AMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL :4Mei2O15

## BAB I

## I"ATAR BELAKAXG

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa wajib bel4iar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarelan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut sekaligus untuk merealisasikan misi pendidikan murah dan berkualitas serta dalam rangka memberikan kesempatan seluasluasnya pada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Tulungagung, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu menetapkan kebijakan dalam bentuk bantuan biaya personaf bagr Siswa dari keluarga miskin agar tidak putus sekolah.

- Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan selain dapat meningkatkan Angka Partisipasi lksar rnaupun Angka Partisipasi Mumi pendidikan di Kabupaten Tulungagung sampai tingkat sekolah lanjutan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Ttrlungagung, dan meringankan beban orang tua siswa yang kondisi sosial ekonominya kurang mampu;

## BAB II

## X TETTUAI| T'UT'U

## A. TATAPR(X}RAU

Bantuan Siswa Miskin Tahun Anggaran 2015.

## A. PETCERTIAT

- l. Bantuan Siswa Miskin berupa bantuan langsung tunai yang diberikan kepada Siswa dari keluarga miskin untuk membantu kebutuhan personal siswa;
2. Bantuan diberikan uang secata tunai sesuai dengan jeqiang pendidikan sebesat, untuk jenjang SD, MI, SDLB Rp. 13O'OOO,OO (Seratus tiga puluh ribu rupiah) jenjang SMP, MTs, SMPLB Rp. 16O.OO0,OO (Seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan jenjang SMA, SMK, MA, SMALB Rp. 21O.OOO'OO (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap semester;
3. Siswa miskin adalah Siswa dari keluarga miskin yang masih terdaftar dan aktif sebagai Siswa pada salah satu sekolah jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, atau SMA/SMK/MA/SMALB di wilayah Kabupaten Tulungagung yang dinyatakan tidak mampu atau dari keluarga miskin berdasarkan data BPS, dan memiliki data/identitas sebagai p€megang Jamkesmas, Jamkesda, PKH, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan (SKTM) dan keberadaannya telah dikunjungi pihak sekolah dinyatakan layak menerima bantuan yang didukung dengan surat keterangan bukti kunjungan dari sekolah.

## C. TI'WAI|

Pemberian dana bantuan siswa miskin bertujuan untuk mewqjudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagr semua lapisan masyarakat, yang secara khusus bertujuan untuk :

1. membantu biaya pendidikan bagi siswa miskin.


2. mewujudkan keberpihakan Pemerintahan Kabupaten Trrlungagung di bidang pendidikan khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu terhadap layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas;
3. mengurangi angka putus sekolah (DO);
4. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Mumi (APM) hinega mencapai jenjang pendidikan SLTA atau sederajat.

## D. DASAR IIT'XUT

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 78' Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58 Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang Wajib Belqiar (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O1l tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O12;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2Ol0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendi.likan (Iembaran Daerah Kabupaten 'I\rlungagung Tahun 2010 Nomor O4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011 (kmbaran Daeah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2012 Nomor 06 Seri E);
10. Peraturan Bupati Ttrlungagung Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Jaminan Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten 'I\rlungagung Tahun 2014 Nomor 28);


l(,

## E. PERIODISASI

Dana Bantuan Siswa Miskin Tahun 2015 digunakan untuk membantu biaya persond Siswa dari keluarga miskin di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015.

## F.SASARAN

Sasaran Dana Bantuan Siswa Miskin Tahun 2Ol5 adalah Siswa dari keluarga miskin tingkat SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA/SMALB baik Negeri dan Swasta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IU

## PERI'I|TI'KAT I'AIIA

Dana Bantuan untuk siswa miskin merupakan bantuan biaya personal untuk memenuhi kebutuhan Siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah, yang peruntukannya adalah sebagai berikut :

1. Pembelian kebutuhan personil Siswa (misalnya buku pelajaran, LKS, alat tulis, sepatu dan tas);
2. Biaya transportasi Siswa ke sekolah.

## BAB IV

## TEKAI|ISUE PEI|ETAPAT SAAARAT DAII PETG/TTGGARAI|

## EASARAIf PRq}RAT EATTUAIf BAGI SIAWA DAnI XTLUARGA UISXIT A.

## 1, Syant Pcacrloe Balturn

- l' Diprioritaskan bagi Siswa dari keluarga miskin pemegang Kartu/ Peserta Jamkesmas/Jamkesda atau PBI BPJS dan/atau salah satunya, yang dimaksudkan untuk membantu/mendukung pembelajaran Siswa dari keluarga kurang mampu;
2. Berdomisili di wilayah Kabupaten Tulungagung (Penduduk Kabupaten Tulungagung tercatat dalam Ihrru Keluarga);
3. Diputuskan untuk diusulkan melalui rapat Komite Sekolah / Madrasah.

## 2. Pcncteprn Stlrr Irrrl hcluerga turarrg msttpu

1. Kepal,a Satuan Pendidikan melakukan pendataan atas Siswa miskin di sekoLahnya kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan;
2. I(riteria Siswa miskin adalah Siswa dari keluarga miskin yang menjadi Peserta Program Jamkesmas/Jamkesda/ memiliki KPS dan atau yang tidak masuk kepesertaan dimaksud tapi dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan setempat dan dijamin oleh Satuan Pendidikan atas ketidakmampuannya;
3. Dinas Pendidikan / Kementerian Agama dan/ atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melakukan verilikasi atas usulan hasil pendataan Siswa dari keluarga miskin dari satuan pendidikan;
4. Hasil verifikasi disampaikan ke Satuan Pendidikan sebagai bentuk umpan balik, dan apabila dalam waktu 5 hari tidak ada keberatan dari sekolah atas hasil verifikasi atas data siswa miskin baik di lingkup Dinas Pendidikan maupun Kemenag, maka Dinas Pendidikan menyu.sun daftar penerima Bantuan Siswa Miskin;



5. Daftar penerima dan besaran bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Siswa Miskin ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan untuk dijadikan dasar penetapan dalam Keputusan Bupati.

## PEI|CAJ|GGIRTJ| B.

1. Penganggaran untuk Kegiatan Bantuan Siswa Miskin dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam kelompok Belanja Bansos;
2. Penganggaran dimaksud dilalrukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berLaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah.

## BA'B V

## f,EXArIETE PII|CAIRAII DATA DAX PEIIYALT'RATilYA

1. Siswa yang nam€rnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati adalah yang berhak menerima bantuan:
2. Pencairan dana bantuan dibayarkan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali melalui mekanisme transfer;
3. Mekanisme pencairan dana bantuan siswa miskin disalurkan melalui rekening lembaga sekolah, sekolah menyerahkan dana tcrsebut kepada sisvra penerima.
4. Guna memproses pencairan dana masing-masing Siswa Miskin, Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dilengkapi dengan :
- a. Daftar nama-nama penerima bantuan di masing-masing Satuan Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- b. Daftar nama lembaga dan nomor rekening sekolah;
- c. Dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana yang diatur di Peraturan Perundang-Undangan.
8. Selanjutnya atas dasar pengajuan dimaksud Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D dan mentransfer dana pada lembaga / bank penyalur,yang selanjutnya Bank penyalur menstranfer ke rekening Satuan Pendidikan' 5.

## BAB VI

## UEKAI{ISUE PEI,AXSATAAI{

- l. Program Bantuan Biaya Personal bagi Siswa Miskin disalurkan oleh BPKAD Kabupaten Tulungagung ke semua penerima manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ttrlungagung;
2. Dalam rangka memonitoring pengelolaan bantuan, Dinas Pendidikan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Siswa Miskin; 2.
3. Tim Monitoring dan Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama;
4. Tim Monitoring dan Evaluasi paling singkat I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-walrtu sesuai dengan kubutuhan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Itv

## BAB VII

## PENGENDALIAI| DA.!T PEI|GAWASAIT

Pengawasan penggunaan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Siswa Miskin dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- l. Siswa Miskin penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan dan orang tua/wali menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan membelanjakan bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan menggunakan Format terlampir dan disimpan di Sekolah;
2. Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban untuk memantau dan membina secara intensif kepada Siswa Miskin penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan dan orang tua/wali penerima;
3. 3.Satuan Pendidikan bertanggungiawab menghimpun/mengumpulkan surat pernyataan tentang kesediaan membelanjakan bantuan Biaya Personal Pendidikan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan menyimpan di sekolah;
4. Kepala Dinas Pendidikan paling singkat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan membuat laporan data dan informasi pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi siswa miskin;
5. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Siswa Miskin dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi;
6. Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud angka 5 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang beranggotakan dari : unsur Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama;
7. Tim Monitoring dan Evaluasi paling singkat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewalrtu-waktu sesuai dengan kebutuhan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Satuan pendidikan wajib melaporkan penggunaan dana bantuan siswa miskin ke Dinas Pendidikan, lembaga SD/MI/SDLB melalui UPTD Kecamatan dan SMP, SMPLB, SMA,SMK, MA, SMALB langsung ke Dinas Pendidikan;
9. Iaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 berisi rekapitulasi pembelian barang oleh siswa penerima bantuan dan lampiran bukti sah dari toko penjual atau yang lain (Kwitansi dan nota) pembelian.

BUPATI

SYARI MULYO