PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (berlaku 25 Oktober 2012)
Pembukaan
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
Menimbang
- a. bahwa bangunan gedung, kendaraan serta sarana dan prasarana lainnya milik pemerintah Kabupaten Seluma selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintahan, juga dapat digunakan oleh masyarakat dan atau badan hukum lainnya;
- b. bahwa bangunan gedung, kendaraan serta sarana dan prasarana lainnyan milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan belum dihapuskan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
16. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
BAB II
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
BAB II
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi:
1. Alat-alat Berat;
2. Kendaraan roda empat jenis dump truck;
3. Lapangan Tenis;
4. Gedung Kantin;
5. Balai Adat;
6. Asrama / Kamar pada Badan Diklat
7. Ruang Rapat Beserta Kelengkapannya pada Badan Diklat
8. Aula Badan Diklat
9. Kursi Tamu
10. Kursi Belajar
11. Kursi Plastic
12. Kursi Chitos
BAB II
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
BAB II
Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan ke dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB III
Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur
BAB III
Pasal 7
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur
BAB III
Pasal 8
- (1) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk ongkos angkut.
| No | Nama Kekayaan Daerah | Besarnya Retribusi |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Alat - alat berat : a. Bulldozer b. Exavator c. Motor Grader d. Vibrator Compactor | Rp. 250.000,- / jam Rp. 175.000,- / jam Rp. 150.000,- / jam Rp. 500.000,- / hari Rp. 300.000,- / hari Rp. 5.000,- / hari Rp. 75.000,- / bulan Rp. 500.000,- / hari Rp. 50.000,- / malam Rp. 250.000,- / hari Rp. 300.000,- / hari Rp. 50.000,- / Set Rp. 600,- / Buah Rp. 400,- / Buah |
| 2 | Kendaraan Roda Empat Jenis dump truck | |
| 3 | Lapangan Tenis | |
| 4 | Gedung Kantin | |
| 5 | Balai Adat | |
| 6 | Asrama / kamar pada Badan Diklat | |
| 7 | Ruang Rapat beserta kelengkapannya pada Badan Diklat | |
| 8 | Aula Badan Diklat | |
| 9 | Kursi Tamu | |
| 10 | Kursi Belajar | |
| 11 | Kursi Plastik | |
| 12 | Kursi Chitos | Rp. 500,- / Buah |
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 9
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 10
- (1) Tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ## BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah.
Bagian Kedua Saat Retribusi Terutang
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 12
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lainnya dipersamakan.
Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 13
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan disetor secara bruto ke Kas daerah
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 14
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 15
- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Tagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
Bagian Kelima Tata Cara Penagihan
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 16
- (1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.
Bagian Keenam
Keberatan
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 17
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Rertibusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 18
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 19
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB VI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis
2. kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib Retribusi.
- b. Besarnya kelebihan pembayaran.
- c. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB VI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22
- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) , pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB VII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB VII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB VII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMERIKSAAN
BAB IX - PEMERIKSAAN
Pasal 26
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB X - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 27
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 28
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda dan atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan atau;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi ## BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Ditetapkan di Tais pada tanggal 25 Oktober 2012 Plt. BUPATI SELUMA WAKIL BUPATI, H.BUNDRA JAYA

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggal 25 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, Drs. H. MULKAN TAJUDIN,MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2012 NOMOR 02