PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 15 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 15 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- bahwa untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pengelolaan pendapatan maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
- a. sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
MENETAPKAN :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.
Pasal 2
- (1). Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah:
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
- -Sub Bagian Keuangan;
- -Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi;
- -Seksi Penyusunan Program;
- -Seksi Pengendalian Potensi dan Hukum;
- d. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi;
- -Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
- -Seksi Pemeriksaan dan Penetapan;
- e. Bidang Pembukuan dan pelaporan, membawahi;
- -Seksi Pembukuan;
- -Seksi Pelaporan;
- f. Bidang Penagihan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
- -Seksi Pungutan;
- -Seksi Penerimaan;
- (2). Bagan Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan uang berlaku.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan dalam rangka pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. Pendaftaran dan penetapan objek pajak dan retribusi Daerah;
- c. Pembukuan dan pelaporan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. Penagihan dan pengendalian operasional;
- e. Bimbingan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah;
Pasal 5
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor dan rumah tangga dinas;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan surat dan arsip;
Pasal 7
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan serta pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pasal 8
Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan, menyelenggarakan urusan kepegawaian surat menyurat dan arsip.
Pasal 9
Bidang Perencanaan dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang perencanaan dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Perencanaan dan pengembangan mempunyai fungsi:
- a. Inventarisasi data wajib objek pajak, retribusi dan sumber Pendapatan Daerah;
- b. Perumusan program dalam rangka pengembangan/peningkatan Pendapatan Daerah;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- d. Penyiapan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dibidang Pendapatan Daerah;
- e. Sosialisasi dan pelayanan hukum dibidang Pendapatan Daerah.
Pasal 11
Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan umum dalam rangka pungutan pajak, retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya.
Pasal 12
Seksi Penggalian potensi dan hukum mempunyai tugas melakukan kajian hukum, menyusun rencana peningkatan/pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi serta sumber pendapatan lainnya.
Pasal 13
Bidang Pendaftaran dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pendaftaran dan penetapan pungutan Pendapatan Daerah.
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
- a. Inventarisasi dan pendaftaran terhadap wajib/objek pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya;
- b. Pemeriksaan data wajib/objek pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya;
- c. Perhitungan besarnya pajak dan retribusi yang akan dikenakan;
- d. Penetapan pajak dan retribusi daerah;
- e. Penerbitan surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi.
Pasal 15
Seksi Pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melakukan survey, pengumpulan data serta melakukan pendaftaran wajib/objek, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya.
Pasal 16
Seksi Pemeriksaan dan penetapan mempunyai tugas meneliti/memeriksa data wajib/objek pajak, retribusi daerah sebagai bahan perhitungan untuk penetapan.
.
Pasal 17
Bidang Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pembukuan dan pelaporan atas pendapatan daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan pembukuan atas peneriman pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya;
- b. Pengelolaan laporan tentang penerimaan daerah;
- c. Pertimbangan, pengkajian atas laporan wajib pajak dan retribusi daerah;
- d. Pengelolaan terhadap barang-barang berharga.
Pasal 19
Seksi Pembukuan mempunyai tugas menghitung dan mencatat pendapatan atas pajak dan retribusi daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.
Pasal 20
Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaporan atas semua kegiatan dalam rangka pungutan Pendapatan Daerah.
Pasal 21
Bidang Penagihan dan pengendalian operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Pendapatan Daerah di bidang pelaksanaan dan pengelolaan penagihan atas pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lainnya.
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang penagihan dan pengendalian operasional mempunyai fungsi:
- a. Penagihan atas pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Penagihan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan pengolahan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- d. Pengendalian kegiatan penagihan.
Pasal 23
Seksi Pungutan mempunyai tugas menghimpun data wajib/objek pajak dan melakukan pungutan sesuai dengan jumlah ketetapan.
Pasal 24
Seksi Penerimaan mempunyai tugas mencatat, menghitung dan membukukan penerimaan pajak, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan daerah lainnya.
Pasal 25
Setiap pejabat dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Pimpinan.
Pasal 26
Tingkatan Eselonering jabatan struktural dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah adalah :
- a. Kepala Dinas Eselon II b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang Eselon III a;
- c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi Eselon IV a.
Pasal 27
Pejabat dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 28
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 27 harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 29
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 30
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 05 SERI D NOMOR 05 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 15 TAHUN 2003 TANGGAL : 15 DESEMBER 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO H. AS'AD SYAM
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR

: 15 TAHUN 2003

TANGGAL : 15 DESEMBER 2003


BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

H. AS'AD SYAM

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

## I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai unit kerja operasional Pemerintah Kabupaten yang mempunyai fungsi teknis tertentu.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas