PERATURAN DAERAH GUBERNUR Nomor 9 Tahun 2010 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATI MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SEI.,ATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 9 TAHUN 2OL7 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MUSI RAWAS, a. bahwa pembentukan produk hukum daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu disusun peraturan tentang pembentukan produk hukum yang baku dengan standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah belum disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang ban:tt, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2O1O perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 2.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679l.1' 3.
7. Perahrran Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 199); 4.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036l,. 5.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan
BUPATIMUSI RAWAS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH.
PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Penn akilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan pemndang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetqiuan bersama kepala daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Perkada adalah Peraturan Bupati.
7. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten.
10. 1O. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. 1 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota, yarlg disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembenttrkan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat ttt"p, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
19. Pembentukan perda adalah pembuatan peratur€rn perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, pen)rusunan, pembahasan, peneta.pan, pengundangan, dan penyebarluasan.
6. 2O. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
21. Naskah Akademik adatah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
8. 22.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Atau Berita Daerah.
23. Autentifrkasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
24. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
25. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan keda sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten terhadap materi muatan ranc€rngan produk hukum daerah berbentuk Peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rErncangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan
peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umlrm, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggt.
27. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
28. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap selumh atau sebagian Buku, Bab, Bagran, Paragraf, Pasal, ayat, dan/atau
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran materi muatan Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau pembahan.
3. 2g.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan ke sej ahteraan masyarakat dan / atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
30. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
31. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
32. Penjabat adalah pejabat sementara unhrk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pej abat defrnitif.
33. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

## PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk :

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

## Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurrf a terdiri atas :

- a. perda;
- b. perkada;
- c. PB KDH; dan
- d. perattrran DPRD.

## Pasal 4

- {1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 huruf a adalah Perda Kabupaten;
- (2) Perda memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan penrndangundangan yang lebih tingg.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur :
- a. kewenangan Kabupaten;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten;
- c. kewenangan yang penggunanya dalam daerah Kabupaten;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten.

## Pasal 5

- (1) Perda dapat memuat ketentrran tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama

- 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5O.OOO.OO0,OO (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat Elncaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sesuai dengan ketenttran peraturan perundang-undangan.
- (a) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat anc€ImElrt sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Peraturan Bupati.

## Pasal 7

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Peraturan Bersama Bupati.

## Pasal 8

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Peraturan DPRD Kabupaten.

## Pasal 9

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurrf b terdiri atas:

- a. keputusan kepala daerah;

7

- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD

## BAB III

## PERENCANAAN

## Bagian Kesatu

Perencanaan Pen5rusunan Peraturan Daerah Kabupaten

## Pasal 1O

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penJrusunan Propemperda;
- b. perencanaan pen5rusunan ranca.ngan perda kumulatif
3. terbuka; dan
- c. perenc€rnaan penyusunan rancErngan perda di luar Propemperda.

## Paragraf 1

Tata Cara Pen5rusunan Propemperda

## Pasal I I

Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penJrusunan Propemperda.

## Pasal 12

- (1) Penyusuna.n Propemperda dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
- 1) kewenangan;
7. 2l materi muatan; atau
- 3) Kebutuhan.
- (4) Hasil pen5rusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada


ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 13

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

## Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan PropemPerda di Lingkungan DPRD

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda di linglmngan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketenttran mengenai pen5rusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

## Paragraf 3

Tata Cara Pen5rusunan Propemperda

## Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih titgg;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar unrtan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap

tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
- a. perintah peraturan pemndang-undangan yang lebih titggt;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

## Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata. cara penyusunan Propemperda diatur dengan Perda.
4. (a) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yarlg dapat disehrjui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembenhrkan perda dan unit


yang menangani bidang hukum;

- d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr setelah Fropemperda ditetapkan.

## Pasal 17

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

## Bagran Kedua Perencanaan Pen5rusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD

## Pasal 18

- (1) Perenc€rnaan pen5rusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penJrusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah perattrran perundang-undangan yang lebih tinggr atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perenc€rnaan pen5rusunan sebagaim€rna dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka wakhr 1 (satu) tahun.
- (4) Perenc€u"raErn penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV PEI.IYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Pen5rusunan Rancangan Perda


## Pasal 19

Pen5rusunan produk hukum daerah berbentuk Peraturan berupa Perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

## Pasal 2O

Pen5rusunan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.

## Paragraf 1

Pen5rusunan PenjelasEln atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Pasal 2 L

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan r€rnc€rngan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum.
3. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. (3)
4. Pemrakarsa dalam melakukan pen5rusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam r€rncangan perda. (4)
5. Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur. (s)
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai


## pedoman ddam penJnrsunan Rancangan Perda.

## Pasal22

- (1) Perangkat daeratr yang membidangi hukum melakukan penyelarasan naskah akademik Rancangan Perda yang diterima dari perangkat daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

## Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk men5rusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam men5rusun Rancangan Perda, Bupati membentuk tim penJrusun ra.ncangan perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim pen5rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (21terdiri atas:
- a. Bupati;
- b. sekretaris daerah;
- c. perangkat daerah pemrakarsa;
- d. perangkat daerah yang membidangi hukum Kabupaten;
- e. perangkat daerah terkait dan
- f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait




dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim pen5rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Tim penJrusun sebagaimana dimaksud pada ayat (21dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungiawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

## Pasal 24

Ketua Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

## Pasal 25

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penSrusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

## Pasal 26

Ketua Tim Penyusun meny€rmpaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

## Pasal 27

- Sekretaris Daerah menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (1)
- Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (U, pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (2t


## Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap Rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

## Paragraf 3

## Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Pasal 29

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

## Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- b. daftar nama; dan
- c. tanda tangalrt pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:


- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

## Pasal 31

Dalam hal Rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan perda; atau
- c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

## Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD meny€rmpaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

## Pasal 33

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

## Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam rapat paripurna DPRD.
2. (21 Pimpinan DPRD meny€rmpaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat


paripurna DPRD.

- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bempa:
- a. persetujuan;
- b. persehrjuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat l4l hurrf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

## Pasal 35

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 36

Apabila dalam sattr masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sarna, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Pen5rusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

## Bagran Kedua Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan pemndang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Perkada dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menJrusun Rancangan Perkada dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan pembahasan.

## Bagian Ketiga

PenSrusunan Rancangan Peraturan DPRD

## Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD men5rusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Perahran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

## Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan /atau
- c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.


- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim pen5rusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

## Pasal 41

- (l) Tim pen)rusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan ra.ncangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {21kepada pimpinan DPRD.

## Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

## Pasal 42

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. l2l Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang taf:- tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. pengucapan sumpah/janji;
- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi


masyarakat;

- k. pengaturan protokoler; dan
1. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

## Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 43

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norrna yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan hrgasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

## Pasal 44

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
- 1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
5. 2l tata kerja anggota DPRD;
- 3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
7. 4l tata hubungan antar anggota DPRD;
- 5) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
- 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
10. 7l kewajiban anggota DPRD;
- 8) larangan bagi anggota DPRD;
- 9) hal-hal yang tidak patut dilalrukan oleh anggota DPRD;
- 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
14. 1U rehabilitasi.

## Paragraf 3

Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Pasal 45

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki


bukti yang culmp bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

## Pasal 47

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
- 1) sidang verifikasi;
- 2) pembuktian;
- 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
- 4) alat bukti; dan
- 5) pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

## BAB V

## PEI{YUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 48

Pen5rusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. keputusan kepala daerah;


- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Pen5rusunan Keputusan Kepala Daerah

## Bagran Kedua Pasal 49

- (1) Pimpinan perangkat daerah men5rusun Rancangan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. (21 Rancangan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum atau kepala bagran hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Kepala Daerah kepada Kepala Daerah untuk mendapat penetapan.

## Bagran Ketiga

Penyusunan Keputusan DPRD

## Pasal 5O

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
2. (21 Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna

## Pasal 51

- (1) Untuk men5rusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
2. (2t Ketentuan mengenai penJrusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 4O berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan Keputusan DPRD.
3. Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung (3)

dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:

- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
- b. pendapat fraksi terhadap r€rnca,ngan keputusan DPRD; dan
- c. persetujuan atas r€rncangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

## Bagran Keempat

Pen5rusunan Keputusan Pimpinan DPRD

## Pasal 52

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

## Pasal 53

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagran Kelima

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 54

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud


pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- {3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

## Pasal 55

- Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD. (1)
- Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik. (21

## Pasa1 56

- Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mengenai penjahrhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (1)
- Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersang}rrtan. (21
- Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (3)

## BAB VI

## PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagran Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf I

Pembahasan Ranc€rngan Perda

Pasal 57

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD.


## Pasal 58

- (1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan pen5rusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,
5. yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

## Pasal 59

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancang€rn perda sesuai jumlah yang diperlukan.

## Pasal 6O

- {1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (21 melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

## Pasal 61

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

## Pasal 62

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling sedikit memuat:

- b. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- c. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- d. materi pokok yang diatur,
4. yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan
5. Perda.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

## Pasal 63

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

## Pasal 64

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

## Pasal 65

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat l2l meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
- 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
- 2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
- 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandang€rn umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
- 1) penjelasa.n pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus


dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;

- 2) pendapat Bupati terhadap rancangan perda, dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati;
- 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 66

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (21meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
- 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 67

- (1) Dalam ha1 persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 hunrf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Ranc€rngan Perda tersebut tidak boleh diqjukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

## Pasal 68

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas


bersama oleh DPRD dan Bupati.

- {2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

## Pasal 69

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancallgan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada niasa sidang yang sama.

## Paragraf.2

## Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur

## Pasal 7O

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (21, terdiri dari:
4. (a) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk,

- a Ketua

- pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.

b Sekretaris : pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum; dan

- c Anggota : Sesuai kebutuhan.


pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungiawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 71

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah selesai dibahas. (1)
- Ketua tim mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimErna dimaksud pada ayat (l) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (21

## Pasal T2

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan penrbahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. ra.ncangan
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21