PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2017 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
- b. bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189):
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246),
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678),
6.
s
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dacrah, dan Dewan Perwakulan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316):
Menetapkan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. -
BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- &amp;) Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
'-
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. -
- (3) Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. -
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (5) Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara Proporsional Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 Pelimpahan dari Kabupaten Induk yaitu Musi Rawas yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. (. ad
6. (» Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
BAB. II
PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2
- () Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap Tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik ditingkat Kabupaten yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilu Legislatif Tahun 2014 Pelimpahan dari Kabupaten Induk Yaitu Musi Rawas.
- (3) Besarnya Nilai Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya
Pasal 3
- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang merujuk pada Kabupaten induk Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2014 untuk penghitungan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2015 -2020.
Pasal 4
- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang merujuk pada Kabupaten induk Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2014 untuk penghitungan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2015 -2020.
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu Periode sebelumnya yang merujuk pada Kabupaten induk Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabuapten tahun 2014 untuk Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2015 -2020.
Pasal 8
Daftar penghitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan persuara dan daftar perhitungan penctapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun / bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB. III

## PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 6

- (1) Pengajuan Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk Penyaluran Bantuan Keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik dengan melampirkan perlengkapan Administrasi berupa:
- a. surat Keputusan DPD Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya:
3. foto copy Surat Keterangan NPWP Partai Politik: b.
4. surat keterangan autentikasi hasil penetapan hasil perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Legislatif tingkat Kabupaten Tahun 2014 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, C
5. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 600 dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik, e
6. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari yang bersangkutan, d
- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK, dan
8. g€surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara, ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

## BAB. IV

## VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

## Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (3) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (Jl) terdii dari unsur Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat dacrah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dani
- 2) Penangung jawab Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Politik Kabupaten Musi Rawas Utara, Kepala Bagian 'Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas n Utara, Kepala BKD Kabupaten Musi Rawas Utara, Inspektur Kabupaten Musi Rawas utara, dan Komisi Perukhan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Ia) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara.

## Pasal8

- (1) Berita Acara hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Tim verifikasi kepada Tim Bupati Musi Rawas Utara dengan melampirkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai satukesatuan yang tidak terpisahkan. g
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

## BAB. V

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh pejabat penggelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui penjabat Penggelola Keuangan Daerah.

## BAB. VI

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## Pasal 10

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai Dana penunjang Kegiatan Pendidikan Politik paling sedikit 60' (Enam puluh persen) dan Operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya.

## Pasal 11

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berkaitan dengan :
2. kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, emngkatan dan bernegara,
3. berbangsa peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa. c.
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegaraj dan berbangsa
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
6. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun Etika dan Budaya Politik. b.
- (1) berkaitan dengan kegiatan: | a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu pancasila, UUD 1945, Bhenika Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam ayat ') dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya sesuai dengan pancasila.

## Pasal 12

Kegiatan operasional sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, berkaitan dengan:

- (1) Administrasi umum.
- (2) Berlangganan dengan daya dan jasa.
- (3) Pemeliharaan data dan arsip.
- (4) Pemeliharaan peralatan kantor.

## BAB. VII

## LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 13

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

'.

- Par Pk JA Tenda Tertua reuarygan mengena SAKTI DpET Peka 19 Wa De Na PEapa Ala 'og PAN PU KR NN Pe Ga pengereman K-angyan va Tea dan dara Aseparan Pengaparan Gan Berasa Dukrat Kaduparn Nusa Rawas Utara secara berkaja 1 Sang tahun sekar kepada RPK untuk GDersa pama ane: 1 Wani Bian serciah Anggaran bean agan €
- (2) Pata oo Poyak wadb menyampaikan oo kapan keruangan vang bersumber dai daa Ayun Pendaparan dan Beliau Daerah Kabupuren Must Rawas Uta secara berkala 1 #sany tahun sekah kepada Bupan seteiah dipenksa okeh BPK.

## Pasal 15

Para Polck vang melanepar ketentuan sebagumana dimaksud dalam pasal 14 avat (1) dikenakan sanksi admmustratuf berupa penghenuan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anegeran vang sedang berjalan sampai laporan pertanggungyawaban diterima okeh Bupaai. '/

## Pasal 16

- (| Besarnya bantuan keuangan yang diterma Partai Politik vang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara hasil pemilu 2014 pelimpahan dari Kabupaten induk yaitu Musi Rawas dihitung secara proporsional berdasarkan rentan waktu sampu dengan berakhirnya Masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu tahun 2014 dalam I (satu) tahun anggaran 2019.
- 2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara hasil pemilu 2009 dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu tahun 2014 pelimpahan dari Kabupaten induk yaitu Musi Rawas sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.

## BAB. VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Hal -hal yang belum diatur dalam peraturan Hupati ini, sepanjang mengenai pelakaatsaninya akan diatur leluh lanjut dengan keputusan Bupati.

## Pusal 18

Bantuan keuangan kepada Partai Politik bewerin honorarium Tim Verifikasinya, dibayarkan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanyaal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Dittapkan di Muara Rupit pada tangal 26 Januari 2017

M3UPATI

MUSI RAWAS UTARA,

'T77htop

|

$

H. M. SARIF HIDAYAT

N

Diundangkan di Muara Rupit pada tanggal 46 Jarvari 17

SEKRETARIS DAERA AS UTARA,

KABUPATEN MUSI

H. ABDULLAH MATCIK

'BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR..


A

|

#H. M. SYARIF HIDAYAT


#9 BUPATI MUSI RAWAS UTARA, N

(


|

|

DAFTAR : PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TENTANG

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR (3 TAHUN 2017

LAMPIRAN II PERATUKAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 13 TAHUN 2017

## TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGOARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

## KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal tahun Tim Verifikasi Kelengkapan administrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor tahun tanggal stelah melaksanakan verifikasi persyarataan administrasi bantuan keuangan.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bawa Partai telah memenuhi persyaratan Untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabuaten Musi Rawas Utara yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara hasil Pemilhan Umum Legislatif Tahun 2014 sebanyak suara sah x Rp » Rp a

Demikianlah Berita Acara Hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## TIM VERIFIKASI

## KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

vw'15.

4, go

| - | Ketua | gt, - |
|-----|------------|-----------|
| x | Sekretaris | oU. Z. |
| 9» | Anggota | yo KA ua |
| KO» | Anggota | yo aa, go |
| | Anggota | an, |
| ND | Anggota | yo |
| | Anggota | -- |



h H. M. SYARIF HIDAYAT

Har

1

LAMPIRAN TI PERATUKAN BUPATI MUSI KAWAS UTARA NOMOR (3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## FORMAT LAMPIRAN PERTANGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp » yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

| | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (RP) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| PB | | | | |
| | 2 PENDIDIKAN POUTIK | | | |
| | a Seminar b. Lokakarya c. Dialog Interaktif d. Sarasehan, dan ce. Workshop | | | |
| B. ' | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | Admirustrasi Umum: Keperluan ATK Rapat Internal Sekretariat Pp.» operasional sekretariat Ongkos Perjalanan Dinas Dalam rangka mendukung kegiatan | | | |
| | 2. Langganan Daya dan Jasa: a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menyurat | | | |
| | 3. Pemeliharaan Data dan Arsip. 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor. | | | |
| C | | SALDO | | SALDO | | |

Mengetahui: KETUA UMUM/ KETUA

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA

(

4