Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2017 tentang MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR (berlaku 17 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
SALINAN
Menetapkan :
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Estándar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggungjawab Pemeringkatan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2017;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 13);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
8. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Monitoring dan evaluasi adalah rangkaian kegiatan mengamati kondisi pemenuhan sejumlah komponen penyelenggaraan pelayanan publik secara seksama, sistematik, objektif dan terukur pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Pasal 2
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimaksudkan untuk:
- a. Memperoleh gambaran kepatuhan SKPD terhadap pemenuhan komponen-komponen penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Mengetahui kendala yang masih dijumpai dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat SKPD; dan
- c. Menyusun rencana aksi tindak lanjut peningkatan kepatuhan SKPD terhadap pemenuhan komponenkomponen penyelenggaraan pelayanan publik.
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BAB II - PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 3
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi:
- a. monitoring dan Evaluasi mandiri oleh SKPD; dan
- b. monitoring dan Evaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan pelayanan publik;
BAB II - PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 4
Komponen monitoring dan evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) tersebut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

## Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi mandiri Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada SKPD dilaksanakan secara on-line menggunakan aplikasi e-Monev Pelayanan Publik.

## Pasal 6

- (1) Monitoring dan Evaluasi mandiri pada Sekretariat Daerah dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Monitoring dan Evaluasi mandiri pada Sekretariat DPRD dikoordinir oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD.
- (3) Monitoring dan Evaluasi mandiri pada Badan, Dinas dan Kecamatan dikoordinir oleh Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, dan Sekretaris Kecamatan.

## Pasal 7

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi mandiri penyelenggaraan pelayanan publik oleh SKPD, selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten yang dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyusun Profil Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB IV

## PENGHARGAAN

## Pasal 8

Kategori hasil akhir monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada SKPD, sebagai berikut :

- a. kategori Biru, nilai &gt; 75 - 100 interprestasi Sangat Baik;
- b. kategori Hijau, nilai &gt; 50 - 75 interprestasi Cukup Baik;
- c. kategori Kuning, nilai &gt; 25 - 50 interprestasi Kurang Baik;dan
- d. kateogri Merah, nilai &gt; 0 - 25 interprestasi Buruk.

## Pasal 9

- (1) SKPD dengan hasil akhir Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Sangat Baik diberikan piagam penghargaan;
- (2) SKPD Sekretariat, Badan dan Dinas serta Kecamatan yang memperoleh hasil akhir tertinggi diberikan Trophy Piala Citra Pelayanan Prima

## BAB IV

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 10

- (1) Kepala SKPD melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Monitoring dan evaluasi mandiri di tingkat SKPD.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Barita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 17 Februari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,


ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 7.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 17 Februari 2017 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP

: 196707271994031017