PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 40 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS (berlaku 30 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan peruntukannya membawa dampak
- yang dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan bertanggungjawab serta positif bagi Pemerintah Kota Bitung;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas perlu disesuikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3889);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
14. Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 82);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 82), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12
- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :
Pasal 14
- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :
- a. biaya tiket/karcis;
- b. airport tax ;
- c. biaya pass masuk lainnya;
- d. sewa kendaraan;
- e. biaya transit;
- f. biaya angkutan pergi-pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan; dan
- g. Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri dari :
1. tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan;
2. terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan;
3. tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya;
12. dan berlaku pula sebaliknya.
- (2) Biaya Tiket/Karcis (Pesawat Udara, Kapal Laut antar pulau, Bis antar Provinsi dan Kereta Api) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Biaya Pass masuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan secara riil ( ad-cost ) sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/karcis.
- (3) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa sewa moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (seperti perahu atau speed boat ) yang diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas di tempat tujuan yang dilakukan secara selektif dan efisien serta dibayarkan secara riil (ad-cost) dan tidak melebihi satuan tertinggi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (4) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (5) Khusus Biaya Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandung dan/atau Bogor dan/atau Depok dan/atau Bekasi dan/atau Tangerang, begitu pula sebaliknya dari Bandung dan/atau Bogor dan/atau Depok dan/atau Bekasi dan/atau Tangerang kembali lagi ke Bandara Soekarno Hatta, dibayarkan secara riil (ad-cost) sesuai harga yang berlaku dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi untuk daerah Bandung sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dan untuk daerah Bogor, Depok, Bekasi atau Tangerang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali jalan.
- (6) Biaya Angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibayarkan secara riil (ad-cost) dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Dalam hal menggunakan kendaraan dinas, pertanggungjawaban biaya angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Nota Bahan Bakar Minyak (BBM).

- (8) Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan secara riil (adcost) dan tidak melebihi dari satuan tertinggi biaya Transportasi (Taksi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diberikan bagi Pejabat Negara.
- (10) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dibayarkan secara :
- a. penuh, dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana;
- b. dibebankan kepada salah satu pelaksana, dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) pelaksana maka diatur per kendaraan 3 (tiga) pelaksana dan kelipatannya.
- (11) Biaya Transportasi pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1, tidak diberikan bagi Pejabat Eselon II dan Eselon IIIa yang memiliki kendaraan dinas.
- (12) Besaran biaya transportasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran V diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 30 September 2013

Agustus 2013

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 30 September 2013

## SEKRETARIS DAERAH KOTA,


Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 95

WALIKOTA BITUNG, ttd

## HANNY SONDAKH