KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2000 tentang PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (berlaku 21 Februari 2000)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2 . Indische Comptabiliteitswet (Staadsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
Pasal 1
- (1) Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu Tahun Anggaran mencakup :
- a. semua penerimaan Negara yang diperoleh dari sumber-sumber perpajakan dan bukan perpajakan yang selama Tahun Anggaran yang bersangkutan dimasukkan ke Rekening Kas Negara, diperhitungkan antarbagian anggaran, dibukukan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan diterima oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- b. semua pengeluaran Negara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang selama tahun anggaran yang bersangkutan dikeluarkan dari Rekening Kas Negara, diperhitungkan antarbagian anggaran, dibukukan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan dikeluarkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. semua penerimaan dan pengeluaran Negara sebagai akibat penarikan dan atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Negara dilakukan melalui Rekening Kas Negara.
Pasal 2
- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dengan Undang-undang dirinci lebih lanjut ke dalam bagian anggaran dengan Keputusan Presiden.
- (2) Dalam Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing bagian anggaran dirinci sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan;
- b. Anggaran Belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan/ proyek dan jenis belanja.
Pasal 3
- (1) Anggaran Belanja Rutin dibiayai dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri.
- (2) Anggaran Belanja Pembangunan dibiayai dari Tabungan Pemerintah dan atau sumber-sumber pembiayaan lainnya.
- (3) Menteri Keuangan mengatur penyediaan uang dan tata cara penyaluran dana untuk membiayai Anggaran Belanja Negara sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang dituangkan dalam Undangundang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 4
- (1) Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menguasai bagian anggaran mempunyai wewenang otorisasi dan pada setiap awal Tahun Anggaran menetapkan pejabat :
- a. yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. sebagai atasan langsung bendaharawan rutin/proyek;
- c. sebagai bendaharawan rutin/proyek.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lembaga Tertinggi Negara atau Lembaga Tinggi Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/pimpinan kesekretariatan yang bersangkutan/Panitera Mahkamah Agung.
- (3) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKO/kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek dilarang merangkap sebagai bendaharawan rutin/proyek.
Pasal 5
- (1) Penerimaan Negara pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen harus disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke Rekening Kas Negara.
- (2) Penerimaan Negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 6
- (1) Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen wajib :
- a. mengadakan intensifikasi pemungutan penerimaan Negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- b. mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang Negara;
- c. melakukan penuntutan pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara;
- d. mengintensifkan/pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik Negara oleh penyewa;
- e. melakukan penuntutan/pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
- f. menentukan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang Negara tersebut di atas.
- (2) Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai sumber penerimaan anggaran paling lambat pada awal Tahun Anggaran bersangkutan, dengan Surat Keputusan menetapkan bendaharawan penerima/penyetor berkala yang diwajibkan menagih, menerima dan melakukan penyetoran penerimaan Negara.
Pasal 7
- (1) Barang bergerak milik Negara yang berlebih atau tidak dapat digunakan lagi dapat dimusnahkan/dipindahtangankan, setelah dinyatakan dihapuskan dengan Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
- (2) Barang tidak bergerak milik Negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen kecuali tanah, dapat dimusnahkan/ dipindahtangankan setelah dinyatakan dihapuskan
dengan Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Barang milik Negara dapat disewakan, dijual atau dihibahkan
Pasal 8
- (1) Jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
- (2) Pimpinan dan atau pejabat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Belanja Negara.
- (3) Pimpinan dan atau pejabat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara.
- (4) Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan
Pasal 9
- (1) Dalam melaksanakan pengeluaran anggaran diusahakan standardisasi.
- (2) Standardisasi termasuk harga satuan pelbagai jenis barang dan kegiatan ditetapkan secara berkala oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen teknis terkait.
Pasal 10
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, serta fungsi setiap
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dengan
Pasal 11
- (1) Atas beban Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :
- a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan sebagainya;
- b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk pelbagai peristiwa;
- c. iklan ucapan selamat dan sebagainya;
- d. pesta untuk pelbagai peristiwa pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- e. pekan olah raga pada pelbagai Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- f. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/ serupa dengan yang tersebut di atas.
- (2) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek, dan penyambutan pejabat serta sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
Pasal 12
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diatur dengan Keputusan Presiden.
Pasal 13
Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan atas beban anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BAB II - PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
Pasal 14
- (1) Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara, Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen, kantor/satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Departemen Keuangan untuk perhatian Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan
dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/anggaran BUMN/BUMD ditetapkan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
Pasal 15
- (1) Atas pemanfaatan barang milik Negara oleh pihak ketiga wajib dipungut sewa.
- (2) Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berkewajiban mengintensifkan penerimaan sewa barang milik Negara yang dapat dipergunakan oleh pihak ketiga.
- (3) Penghuni rumah dinas dan atau rumah negeri dikenakan pembayaran sewa rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang besarnya ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
- (4) Untuk penghunian rumah dinas diterbitkan Surat Keputusan Penghunian oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/kepala kantor/kepala satuan kerja kepada yang berhak yang tembusannya disampaikan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) guna penagihan/ pemungutan uang sewanya.
BAB II - PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
Pasal 16
- (1) Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan kebijakan untuk mengintensifkan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.
- (2) Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah.
BAB II - PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
Pasal 17
- (1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruhnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kepada Rekening Kas Negara pada bank Pemerintah, atau bank lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau pada Giro Pos.
- (2) Bendaharawan penerima/Penyetor berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyetor/melimpahkan ke Rekening Kas Negara seluruh penerimaan anggaran yang telah dipungutnya sekurang-kurangnya sekali seminggu.
- (3) Setiap Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, bendaharawan dan badan-badan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, menyetor seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB II - PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
Pasal 18
- (1) Kelalaian atau kelambatan penyetoran penerimaan anggaran yang diterima ke Rekening Kas Negara akan diperhitungkan dengan jumlah dana yang tersedia dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) atau Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen lain yang disamakan pada Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen, kantor/satuan kerja dan proyek/bagian proyek yang bersangkutan.
- (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya :
- a. lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2);
- b. atas nama pribadi pada suatu bank atau pada Giro Pos.
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA RUTIN
BAB III - PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA RUTIN
Pasal 19
Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bertanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dipimpinnya.
BAB III - PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA RUTIN
Pasal 20
- (1) Untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin, Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen mengisi Daftar Isian Kegiatan (DIK) atau dokumen lain yang disamakan sesuai dengan contoh dan petunjuk pengisian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) DIK atau dokumen lain yang disamakan ditandatangani oleh :
- a. Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau atas namanya oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat lain
BAB III - PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA RUTIN
Pasal 21
- (1) Berdasarkan DIK atau dokumen lain yang disamakan yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: disahkan disusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) oleh : - a. pejabat eselon I/pejabat lain yang diberi kuasa pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/instansi yang membawahkan kantor/satuan kerja untuk DIK yang dibahas di pusat;

Penandatangan: - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk DIK yang dibahas di daerah.

Penandatangan: - (2) Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen menyampaikan Juklak DIK yang dibahas di pusat kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

Penandatangan: - (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau pejabat setingkat

Penandatangan: menyampaikan Juklak DIK yang dibahas di daerah kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan. ## Pasal 22

Penandatangan: Kepala kantor/satuan kerja bertanggung jawab, baik dari segi keuangan maupun fisik pelaksanaan kegiatan kantor/satuan kerja yang dipimpinnya sebagaimana tersebut dalam DIK yang bersangkutan. ## Pasal 23

Penandatangan: - (1) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam 1 (satu) dan atau antar-DIK instansi vertikal Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan :

Penandatangan: - a. kepala kantor/satuan kerja bersangkutan apabila meliputi 1 (satu) kantor/satuan kerja;

Penandatangan: - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang bersangkutan apabila meliputi lebih dari 1 (satu) kantor/satuan kerja. - (2) Keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya usul tersebut beserta bahan-bahannya secara lengkap.

Penandatangan: - (3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampai-kan tembusan keputusan perubahan DIK atau dokumen lain yang disamakan kepada : - a. Direktorat Jenderal Anggaran;

Penandatangan: - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau kantor/satuan kerja bersangkutan;

Penandatangan: - c. Kepala KPKN;

Penandatangan: - d. Kepala PPDIA. ## Pasal 24

Penandatangan: - (1) Perubahan/pergeseran biaya antarprogram dalam 1 (satu) subsektor dan atau dalam1 (satu) atau antarDIK kantor/satuan kerja tingkat pusat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan. - (2) Keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterima usul tersebut beserta bahan-bahannya secara lengkap. ## Pasal 25 - (1) Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan : - a. dari biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam Belanja Pegawai; - b. dari Belanja Pegawai ke Belanja Non Pegawai;

Penandatangan: - c. dari dana yang disediakan untuk belanja rutin Perwakilan Republik Indonesia termasuk Perwakilan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di luar negeri untuk keperluan pembiayaan kegiatan kantor/satuan kerja di dalam negeri.

Penandatangan: - (2) Peninjauan kembali ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan. ## Pasal 26

Penandatangan: - (1) Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pada tiap awal Tahun Anggaran, menyusun daftar susunan kekuatan pegawai ( formasi ) dalam dan luar negeri bagi tiap unit organisasi sampai pada tiap kantor/satuan kerja pada batas Belanja Pegawai pada anggaran belanja masing-masing dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya Tahun Anggaran menyampaikan formasi tersebut kepada Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur Negara.

Penandatangan: - (2) Formasi tersebut disahkan oleh Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur Negara paling lambat tanggal 31 Mei setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan dalam hal menyangkut formasi pegawai di luar negeri, setelah mendengar pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.

Verifikasi: - (3) Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan prioritas kepada : - a. pegawai pelimpahan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang kelebihan pegawai; - b. siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya; - c. pegawai tidak tetap (PTT) yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan baik.

Verifikasi: - (4) Pengadaan pegawai dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penandatangan: - (5) Kenaikan pangkat pegawai dalam batas formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan kenaikan pangkat sampai dengan golongan IV/a dilaksanakan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala BKN.

Penandatangan: - (6) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya Tahun Anggaran Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen telah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan kepegawaian.

Penandatangan: - (7) Salinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta contoh ( spesimen ) tanda tangan pejabat yang diberi wewenang segera dikirimkan kepada BKN dan KPKN, dan dalam hal tidak ada perubahan, penetapan kembali pejabat tersebut dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan. - (8) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan atau badan yang anggarannya tidak/tidak sepenuhnya dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjadi beban Pemerintah Daerah/perusahaan/badan bersangkutan.

Penandatangan: - (9) Perbantuan pegawai negeri untuk tugas-tugas di luar pemerintahan dengan membebani Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut. - (10) Selama perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi, dan setelah perbantuan berakhir, pegawai yang bersangkutan ditempatkan kembali pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen asalnya. - (11) KPKN hanya diperkenankan melakukan pembayaran upah pegawai harian/tenaga honorer, apabila untuk keperluan tersebut telah tersedia dananya dalam DIK/SKO bersangkutan. - (12) Pembayaran penghasilan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah . - (13) Penghasilan pegawai yang ditempatkan di luar negeri diatur dengan Keputusan Presiden. - (14) Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) di atas tidak diperkenankan pemotongan untuk keperluan apa pun kecuali atas persetujuan pejabat/ pegawai/penerima pensiun yang bersangkutan. ## Pasal 27

Penandatangan: - (1) Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan kerja setempat atas nama pejabat yang berwenang. - (2) Pemberian kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun. - (3) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6). ## Pasal 28 - (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia/penerima pensiun beserta keluarganya diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang.

Penandatangan: - (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan. - (3) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan rangkap dalam hal suami dan istri adalah Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/pensiunan. - (4) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk natura, dilaksanakan oleh BULOG sesuai dengan surat keterangan yang diberikan oleh KPKN berdasarkan daftar gaji kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

Penandatangan: - (5) Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Kepala DOLOG menetapkan daerah-daerah dalam wilayah kerjanya yang dapat diberikan tunjangan beras dalam bentuk natura kepada Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.

Penandatangan: - (6) Menteri Keuangan menetapkan harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan pangan dalam bentuk uang.

Penandatangan: - (7) Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran, mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6). ## Pasal 29 - (1) Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi untuk 2 (dua) orang anak. - (2) Dalam hal pegawai/pensiunan pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut. - (3) Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua). ## Pasal 30 - (1) Tiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen mengadakan tata usaha kepegawaian dan pensiun agar setiap saat dapat diketahui pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun yang akan dan telah diselesaikan oleh BKN.

Penandatangan: - (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya Tahun Anggaran Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen telah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani surat keputusan penetapan pensiun. ## Pasal 31 Pelaksanaan Belanja Non Pegawai dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pengisian DIK. ## Pasal 32 - (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan. - (2) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan dalam 1 (satu) jumlah ( Lum Sum ) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas. - (3) Kepada pegawai negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam daerah jabatannya, diberikan tunjangan perjalanan tetap.

Penandatangan: - (4) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. ## Pasal 33 - (1) Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden, yang diartikan pula izin yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. - (2) Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan yang direncanakan, dan harus dilengkapi dengan : - a.
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai urgensi /alasan perjalanan dan rincian programnya dengan menyertakan undangan, konfirmasi, dan dokumen yang berkaitan;
- b. izin tertulis dari instansi bersangkutan apabila seorang pejabat diajukan instansi lain;
- c. pernyataan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan dinas tersebut akan dibebankan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan di luar negeri dan dipanggil kembali dari luar negeri;
- b. perjalanan dinas pegawai antartempat di luar negeri.
- (4) Izin perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wewenang Menteri Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, dan diberikan apabila pembiayaan untuk keperluan tersebut telah tersedia dalam DIK bersangkutan.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri hanya dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, dan perjalanan dinas untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi dan melaksanakan peninjauan, studi perbandingan serta inspeksi harus dibatasi dengan ketat.
- (6) Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dengan mengutamakan perusahaan penerbangan nasional atau perusahaan pengangkutan nasional lainnya.
- (7) Dalam tiap surat keputusan mengenai perjalanan dinas luar negeri dinyatakan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan pejabat yang bersangkutan akan dibebankan.
- (8) Biaya perjalanan dinas luar negeri termasuk biaya angkutan barang pindahan, dibayarkan dalam satu jumlah ( Lum Sum ).
- (9) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan urusan perjalanan dinas luar negeri.
- (1) Kepada pegawai yang dipindahkan dan di tempat baru tidak mendapat perumahan, diberikan uang pesangon pindah.
- (2) Pembayaran uang pesangon pindah tersebut dilakukan atas dasar SKO atau DIK.
- (3) Pegawai yang dipindahkan/ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebelum mendapatkan perumahan diizinkan tinggal di hotel, tidak termasuk makan, untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian uang pesangon pindah.
##
PENJELASAN
Pasal 35
- (1) Pembukaan dan atau peningkatan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden. - (2) Pembukaan Perwakilan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri yang berwenang dalam bidang pendayagunaan aparatur Negara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.
PENJELASAN
Pasal 36
- (1) Setiap perubahan/penyempurnaan organisasi dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri yang berwenang di bidang pendayagunaan aparatur Negara. - (2) Biaya sehubungan dengan pelaksanaan perubahan/ penyempurnaan organisasi Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengakibatkan pergeseran anggaran/revisi dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen tersebut, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
PENJELASAN
Pasal 37
- (1) Dana Perimbangan diberikan setiap tahun kepada daerah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran, yaitu:

- a. Lampiran I : Sumber Anggaran Rutin;

- b. Lampiran II : Sumber Anggaran Pembangunan;

- c. Lampiran III : Anggaran Belanja Rutin, dirinci hingga per subsektor;

- d. Lampiran IV : Anggaran Belanja Pembangunan, dirinci hingga per subsektor.

APBN sebagaimana dirinci dalam lampiran-lampiran Undang-undang tersebut selanjutnya perlu dirinci ke dalam masing-masing bagian anggaran (Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan pejabat yang berwenang menandatangani SKO, penetapan atasan langsung bendaharawan, dan penetapan bendaharawan dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Penetapan bendaharawan dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan atau pejabat lain yang dikuasakan oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam hal tidak ada pergantian pejabat/bendaharawan, penetapan kembali tersebut dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor yang membawahi bendaharawan yang bersangkutan. Dalam hal Bendaharawan Anggaran Pembangunan, penetapan tersebut dilakukan dengan mencantumkan namanya dalam DIP yang bersangkutan.

Surat keputusan, pemberitahuan, penetapan dan penetapan kembali tersebut disampaikan kepada :

1. Departemen Keuangan :
- a. untuk surat keputusan penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani SKO kepada semua KPKN disertai dengan contoh ( spesimen ) tanda tangan;
- b. untuk surat keputusan penunjukan bendaharawan dan atasan langsung bendaharawan kepada KPKN yang bersangkutan berikut contoh ( spesimen ) tanda tangan.

2. Inspektorat Jenderal Departemen/unit pengawasan pada Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

3. Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 6

Ayat (1)

Dalam melaksanakan prinsip anggaran pendapatan dan belanja yang dianut oleh APBN, maka penerimaan anggaran merupakan unsur yang sangat menentukan. Berhubung dengan itu intensifikasi peneriman anggaran merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan prinsip tersebut.

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menguasai penerimaan anggaran yang bersangkutan menentukan batas waktu pelunasan pembayaran serta menentukan sanksi bilamana batas waktu tersebut tidak dipenuhi, misalnya :

- a. tidak diikutsertakan lagi dalam lelang pada masa yang akan datang;

- b. pengenaan denda/denda tambahan terhadap debitur yang tidak membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat penagihan atau yang telah diperjanjikan;

- c. melakukan tuntutan ganti rugi terhadap orang/badan yang menimbulkan kerugian bagi Negara;

- d. pencabutan hak/perjanjian terhadap :

- (i) pemegang izin dalam usaha-usaha tertentu;

- (ii) penyewa (rumah, tanah, dan sebagainya);

- (iii) penyewa beli (rumah/kendaraan bermotor),

yang nyata-nyata tidak ada itikad baik untuk membayar/menyelesaikan utangnya.

Ayat (2)

Dalam surat keputusan penunjukan bendaharawan penerima/penyetor berkala harus disebutkan jenis-jenis penerimaan dan tanggal penyetoran penerimaan ke Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, bank milik Pemerintah, bank lainnya atau Giro Pos.

Dalam hal tidak ada penggantian bendaharawan, cukup diterbitkan dengan surat pemberitahuan. Salinan surat keputusan penunjukan atau surat pemberitahuan tersebut disampaikan pula kepada Departemen Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

Ayat (1) dan Ayat (2)

Penghapusan barang milik Negara baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menguasai bagian anggaran yang bersangkutan. Penghapusan tersebut bagi Lembaga Tertinggi Negara atau Lembaga Tinggi Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Panitera Mahkamah Agung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa dana dalam anggaran tidak boleh dilampaui. Hal yang demikian tidaklah berarti bahwa dana anggaran tersebut mutlak harus habis, tetapi harus selalu dihubungkan dengan keperluan yang nyata dan dengan pelaksanaan yang efisien sesuai dengan batas kemampuan dalam pelaksanaan tugas Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Ayat (2)

Setiap pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran terlebih dahulu harus meneliti bahwa dana anggaran yang diperlukan untuk menampung akibat tindakan yang akan dilakukannya telah/masih tersedia. Untuk kontrak yang mengikat penyediaan

dana APBN lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran diikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa :

- a. penyediaan dana anggaran dapat diotorisasikan kalau pengeluaran yang bersangkutan sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. atas suatu Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tidak boleh dilakukan pembayaran guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan pengeluaran yang termuat dalam SKO, misalnya SKO untuk Belanja Pegawai tidak boleh digunakan untuk perjalanan dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

SKO merupakan sarana untuk merealisasi pembayaran atas beban Anggaran Belanja Negara. Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen lain yang disamakan dan yang telah disahkan berlaku sebagai SKO. Demikian pula, surat keputusan kepegawaian, antara lain mengenai pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat/gaji pegawai, uang tunggu, dan pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ketentuan ini mengharuskan pejabat yang berwenang mengambil keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara yang berwenang menerbitkan SKO, demikian pula bendaharawan, untuk memperhatikan dan turut mengusahakan penghematan di segala bidang serta menghindari pengeluaran yang tidak penting.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila rapat dinas/rapat kerja departemen/instansi tidak dapat dihindarkan, rapat itu supaya dibatasi sebanyak-banyaknya sekali dalam setahun.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal ini adalah :

1. Kontrak yang dibiayai dana bukan APBN, misalnya dana BUMN/BUMD sendiri.

2. Kontrak yang sebagian dananya disediakan melalui bantuan/pinjaman luar negeri.

Pasal 14

Ayat (1)

Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak menetapkan jenis bahan keterangan yang harus disampaikan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam pengertian badan termasuk semua instansi, baik Instansi Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Negara. Dalam penerimaan anggaran termasuk pula hasil operasi proyek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Jumlah anggaran yang tidak disetor yang kemudian diperhitungkan dengan UYHD dilakukan atas petunjuk Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Tanggung jawab Kepala Kantor/Satuan Kerja bukan saja mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah ditugaskan kepadanya, melainkan juga meliputi segi keuangan sebagaimana tercantum dalam DIK yang bersangkutan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bahan-bahan lengkap ialah :

- a. usul perubahan/pergeseran DIK yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu kepala kantor/satuan kerja, Kepala Kantor Wilayah Departemen, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;

- b. perhitungan terperinci berdasarkan volume pekerjaan atau sarana pekerjaan beserta norma biaya yang digunakan yang menjelaskan bahwa pada kantor/satuan kerja atau kegiatan yang bersangkutan terdapat kelebihan biaya yang dapat digeser, sedangkan pada kantor/satuan kerja atau kegiatan lainnya terdapat kekurangan biaya yang perlu mendapat penambahan;

Contoh :

- 1) Penyediaan biaya lauk pauk pada suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah sakit didasarkan kepada jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan atau pasien pada rumah sakit yang bersangkutan. Demikian juga halnya dengan penyediaan biaya untuk pemeliharaan kendaraan bermotor pada masing-masing satuan kerja. Jika ternyata jumlah narapidana atau pasien pada rumah sakit atau kendaraan bermotor berubah, diperlukan revisi DIK untuk penyesuaian;

- 2) Perubahan norma biaya ( indeks ) yang digunakan pada saat penyusunan DIK seperti naiknya biaya lauk pauk, berubahnya perhitungan biaya perjalanan dinas atau objek pemeriksaan;

- 3) Hal-hal lain seperti timbulnya/diintegrasikannya suatu/beberapa kantor/satuan kerja, berubahnya jumlah objek subsidi (seperti sekolah/panti asuhan/yang akan mendapat subsidi/bantuan);

- 4) Hal-hal lain yang menjelaskan perlunya dilakukan revisi DIK yang bersangkutan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan formasi pegawai di luar negeri termasuk pula tenaga setempat ( Local Staff ).

Ayat (2)

Pengesahan formasi tersebut merupakan persyaratan untuk pengangkatan pegawai, disamping syarat-syarat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen wajib menerbitkan surat keputusan kenaikan pangkat bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya persetujuan BKN. Persetujuan BKN merupakan alat penguji bagi KPKN untuk mengadakan pemeriksaan SPPR gaji. Untuk kenaikan pangkat ke golongan IV/b ke atas surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan pegawai yang bersangkutan sekaligus merupakan alat penguji bagi KPKN .

Ayat (6)

Wewenang untuk menandatangani surat keputusan kepegawaian pada dasarnya berada pada Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Namun, untuk memperlancar proses penetapan surat keputusan tersebut Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat lain. Pelimpahan wewenang tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bersangkutan.

Cukup jelas

Ayat (8)

Tembusan surat keputusan/surat perbantuan bersangkutan disampaikan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada KPKN. Apabila Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan sampai pensiun, biaya pemulangan ke tempat ia menetap ditanggung oleh instansi/badan yang menerima perbantuan tersebut.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Untuk kepentingan jabatan/tugas Negara, sering terjadi perbantuan pegawai negeri pada Pemerintah Daerah otonom/perusahaan/badan. Agar pegawai tersebut jangan sampai dirugikan/mengalami kesulitan, apabila perbantuan tersebut telah selesai, lowongan formasi yang disebabkan oleh perbantuan tersebut tidak boleh diisi agar penempatannya kembali dapat berjalan dengan baik.

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan penghasilan pegawai di luar negeri ialah antara lain:

- a. tunjangan penghidupan luar negeri; dan

- b. tunjangan sewa rumah.

Ayat (14)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Surat pemberitahuan pemberian kenaikan gaji berkala diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji tersebut berlaku dengan memperhatikan syarat-syarat yang mendasarinya. Surat pemberitahuan tersebut diperlaku-kan sebagai surat keputusan pemberian kenaikan gaji berkala.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keluarga ialah istri, suami dan anak pegawai yang berhak mendapat tunjangan keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila suami-isteri kedua-duanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/pensiunan, tunjangan beras diberikan hanya kepada salah satu dari keduanya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) dan Ayat (6)

Ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 mengenai Tunjangan bagi Pegawai Negeri/Pensiun.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada dasarnya surat keputusan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun ditetapkan oleh BKN, sedangkan bagi yang pensiun sebelum mencapai batas usia

pensiun ditetapkan oleh Menteri/ pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud Perwakilan Republik Indonesia ialah Kedutaan Besar, Perwakilan Tetap Republik Indonesia, Konsulat Jenderal, Konsulat, Konsulat Honorer dan semacamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Kepala Daerah ialah Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud petugas proyek ialah pemimpin, bendaharawan dan staf proyek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Besarnya honorarium yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam ayat ini tercakup dalam persetujuan atas DIP yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pemimpin bagian proyek menyerahkan bagian proyek yang telah selesai kepada pemimpin proyek yang selanjutnya menyerahkannya kepada departemen/lembaga, kantor, satuan kerja. Dalam kekayaan termasuk seluruh barang-barang bergerak. Yang dimaksud dengan selesai adalah apabila proyek tersebut seluruhnya atau sebagian telah dapat berfungsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam penentuan status sementara proyek dan kekayaan tersebut, antara lain ditetapkan departemen/lembaga/kantor/satuan kerja yang selanjutnya akan mengelola kendaraan bermotor, gedung perumahan karyawan/ pekerja dan lain-lain yang pengadaannya dibiayai dari anggaran proyek.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, lauk pauk dan lain-lain belanja pegawai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Laporan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dilaksanakan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN).

Pasal 57

Ayat (1)

Penyelenggaraan penatausahaan barang milik Negara dilakukan dengan menggunakan bahan- bahan :

a. SPM;

- b. Berita Acara Penyerahan Barang;

- c. Kontrak;

- d. Faktur/kuitansi;

- e. SK Penghapusan;

- f. Surat Pemberitahuan Pencatatan Aset (SPPA);

- g. Dokumen barang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Laporan Keuangan Gabungan meliputi laporan keuangan dari unit eselon I dan kantor vertikal.

Pasal 59

Yang dimaksud Menteri Keuangan adalah melalui Kepala BAKUN.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud Menteri Keuangan adalah melalui Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud unit pelaksana akuntansi terkait ialah unit yang berada pada bagian keuangan/umum atau unit lainnya.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Pengaduan masyarakat antara lain berupa surat yang dikirim oleh pengusaha dan anggota masyarakat.

Yang dimaksud Lembaga Swadaya Masyarakat/badan non Pemerintah ialah yang telah terdaftar secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Pelaksanaan APBD berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya yang berlaku.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3930