PERATURAN BUPATI MA Nomor 59 Tahun 2017 tentang URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI TANAH LAUT (berlaku 18 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Tanah Laut;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 91);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Laut.
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu Staf Ahli
BAB II - URAIAN TUGAS
Pasal 2
Staf Ahli Bupati terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Paragraf 1 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
BAB II - URAIAN TUGAS
Pasal 3
Uraian tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan dan data serta informasi dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang penyelenggaraan
pemerintahan dan perkembangan di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- c. melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Bupati di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- d. mengkaji dan menganalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyarakat serta media massa atas kebijakan Bupati di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- e. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Bupati di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan masukan konseptual dalam perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- g. melakukan koordinasi dengan sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- h. membuat telaahan/kajian terhadap permasalahanpermasalahan yang terkait dengan bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- i. memberikan masukan konseptual terhadap materi kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan Bupati dibidang pemerataan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. memberikan masukan, telaahan dan kritisi serta pertimbangan dibidang pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati dalam menetapkan dan merumuskan visi, misi dan tujuan rencana strategis kabupaten;
- l. memberikan masukan, telaahan dan kritisi serta pertimbangan dibidang pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati dalam menetapkan dan merumuskan program pembangunan kabupaten;
- m. memberikan masukan, telaahan dan kritisi serta pertimbangan dibidang pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan legalitas hukum;
- n. memberikan masukan, telaahan dan kritisi serta pertimbangan dibidang pemerintahan, Hukum dan Politik kepada Bupati sebagai penyelenggara pembangunan daerah kabupaten yang terkait dalam masalah hukum dan penyelesaian kasus hukum;
- o. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi dan menyampaikannya kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan;
- p. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
BAB II - URAIAN TUGAS
Pasal 4
Uraian tugas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan dan data serta informasi dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- d. mengkaji dan menganalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyarakat serta media massa atas kebijakan Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan masukan konseptual dalam perumusan kebijakan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- g. melakukan koordinasi dengan sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- h. membuat telaahan/kajian terhadap permasalahanpermasalahan yang terkait dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- i. memberikan masukan konseptual terhadap materi kebijakan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan Bupati dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. memberikan masukan, telaahan dan kritisi serta pertimbangan dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Bupati dalam menetapkan dan merumuskan visi, misi dan tujuan rencana strategis kabupaten;
- l. memberikan masukan, telaahan dan kritisi serta pertimbangan dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Bupati dalam menetapkan dan merumuskan program pembangunan kabupaten;
- m. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi dan menyampaikannya kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan;
- n. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
BAB II - URAIAN TUGAS
Pasal 5
Uraian tugas Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keungan sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan dan data serta informasi dibidang pembangunan, ekonomi dan keuangan sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- d. mengkaji dan menganalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyarakat serta media massa atas kebijakan Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- e. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan masukan konseptual dalam perumusan kebijakan di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- g. melakukan koordinasi dengan sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- h. membuat telaahan/kajian terhadap permasalahanpermasalahan yang terkait dengan bidang pengembangan perekonomian daerah dan pengembangan pendapatan asli daerah;
- i. memberikan masukan konseptual terhadap materi kebijakan di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan Bupati dibidang pembangunan, ekonomi dan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. memberikan masukan, telaahan dan kritisi serta pertimbangan dibidang pembangunan, ekonomi dan keuangan kepada Bupati dalam menetapkan dan merumuskan visi, misi dan tujuan rencana strategis kabupaten;
- l. memberikan masukan, telaahan dan kritisi serta pertimbangan dibidang pembangunan, ekonomi dan keuangan kepada Bupati dalam menetapkan dan merumuskan program pembangunan kabupaten;
- m. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi dan menyampaikannya kepada Bupati sebagai bahan masukan dan pertimbangan;
- n. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab
Paragraf 1 Wewenang
BAB II - URAIAN TUGAS
Pasal 6
- (1) Menyampaikan saran dan pendapat kepada Bupati.
- (2) Melakukan konsultasi koordinatif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Konsultasi dimaksud untuk mencari masukan, saran dan pendapat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan substansi tugasnya.
Paragraf 2 Kewajiban
BAB II - URAIAN TUGAS
Pasal 7
Staf ahli wajib mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/ informasi, serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.
Paragraf 3 Tanggung Jawab
BAB II - URAIAN TUGAS
Pasal 8
Staf Ahli bertanggung jawab penuh atas kebenaran telaahan, masukan, saran dan pendapat yang disampaikan kepada Bupati.
BAB III - MEKANISME KERJA
Pasal 9
- (1) Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah dapat meminta saran, masukan dan pertimbangan-perimbangan kepada Staf Ahli sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Untuk melengkapi bahan dan data dalam rangka penyusunan telaahan, Staf Ahli dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara lisan dan tertulis.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 59