Unknown Unknown Nomor 3. Tahun 1981 tentang trkurajiban l(epesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan c. 4. Urrdang-Undang Nomor I Tahun I97A tentang Keselarnatan Kerja; 1. 5. Untiang-Un&lt;iang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wa.lib Lapor Ketenagakerjaan di perusah€ran ; 2. 6. Undang-Undang Nornor L3 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan ; J. 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara; 4. 8. Undang-Undang Nornor L Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara 5. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor L2 tahr.m 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2OA4 tentang Pernerintatran Daerah ; 6 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 Entang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 11. Undang-Undang lrlomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 8 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan hrblik; 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2AQT tentang Pembentrrkan Daerah Kota Kotamobagq (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a68O ); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 11. 15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun ?OLL tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ; 12. 16. Perattrran Pemerintah Nornor 58 Tahun 2OOs tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 13. 17. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2AAT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pernerintahan Daerah Kabr.lpaten I Kota ; 14. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun QAQT tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 15. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata eara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Peneberi Keda Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Banhrar Iuran Dalarn Penyelenggaraan Jaminan Sosial ; 16. 20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2OOO tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ALI bntang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Kearangan Daerah ; t7. 21. Keputusan Menteri Tenaga Keda Nomor KEP196/MEN /L999 tentang Fenyetrenggaraalt Jarninan Sosial Tenaga Kerja Bag Tenaga Kerja Harian Lepas, E!,orongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi; 18. MEHUTTISKAIT: PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG KEWA.'IBAN KEPESERTAAI{ BADAI{ PEI\IYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAIAM PEMBERIAN PELAYANAN PEH*JINAN. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
WALIKOTA KOTAMOBAGU
PERATURAIT WALIKOTA KOTAMOBAGU ITOMOR 20 TAIIUN 2(,14
TEI{TA}IG
I(TITA.IIBAIT KEPESERfAAIT BADAIT PEIVYELEflGGARA JAtrIITAI$ SOSIAL XSTEITAGASER.IAAII DALAITI PEI}IBERIAIY PELAYAIYAIY PERIZIIYAN
DETGAIT RAIIMAT TI'IIAIT YAITG IUAIIA ESA
WALIKOTA KOTASIOBAGU
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pef[ndungaA kesejahrcfaen sosial bagr tenaga kerja yang rerelakukan pekerjaan baik dalam matrpurr hrar hubtrngan kerja diperltrkan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dirnaksr.ld dalam huruf a, Pemerintah Kota Kotamobagu memandang perlu mewajibkan setiap orang atau pemsahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Badan Penyelenggara Janoinan Sosial Ketenagakerjaan; b.
3. batrwa berdasarkan pertirnbangan sebagairrana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang trkurajiban l(epesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan c.
4. Urrdang-Undang Nomor I Tahun I97A tentang Keselarnatan Kerja; 1.
5. Untiang-Un&lt;iang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wa.lib Lapor Ketenagakerjaan di perusah€ran ; 2.
6. Undang-Undang Nornor L3 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan ; J.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara; 4.
8. Undang-Undang Nornor L Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara 5.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor L2 tahr.m 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2OA4 tentang Pernerintatran Daerah ; 6
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 Entang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang lrlomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 8
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan hrblik;
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2AQT tentang Pembentrrkan Daerah Kota Kotamobagq (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a68O );
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 11.
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun ?OLL tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ; 12.
16. Perattrran Pemerintah Nornor 58 Tahun 2OOs tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 13.
17. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2AAT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pernerintahan Daerah Kabr.lpaten I Kota ; 14.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun QAQT tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 15.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata eara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Peneberi Keda Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Banhrar Iuran Dalarn Penyelenggaraan Jaminan Sosial ; 16.
20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2OOO tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ALI bntang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Kearangan Daerah ; t7.
21. Keputusan Menteri Tenaga Keda Nomor KEP196/MEN /L999 tentang Fenyetrenggaraalt Jarninan Sosial Tenaga Kerja Bag Tenaga Kerja Harian Lepas, E!,orongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi; 18.
MEHUTTISKAIT:
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG KEWA.'IBAN KEPESERTAAI{ BADAI{ PEI\IYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAIAM PEMBERIAN PELAYANAN PEH*JINAN.
Menetapkan
BAB I - KETENTT'AI{ ITMINil
Pasal 2
Tujr.ran Peraturan Walikota ini rnetputi :
- b. Mernberikan manfa.at kepada tenaga kerja ; dan
- a. Meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ;
- c. Meqiandn perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
BAB I - KETENTT'AI{ ITMINil
Pasal 3
Sasaran Peraturan Waliketa ini adatrah setiap orang atau perusahaasr yarrg rnemperkerjakan tenaga kerja di daerah.
KEPESERTAAIT BPJS XBTEI{AGAKTN.'AAil I'ALITTI PETBERIAIT PEI"AYAIIAIT PTRIZIITAil
BAB III - KEPESERTAAIT BPJS XBTEI{AGAKTN.'AAil I'ALITTI PETBERIAIT PEI"AYAIIAIT PTRIZIITAil
Pasal 4
- (1) Setiap orarlg melakukan penmohonan pengprusan atar.e perpa4iangan izitrt kepada SKPD dilingkungan Pemerintahari Daerah wdib melanapirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan- dari pejaleat a BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir.
- (21 Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izir. kepada SKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah wqiib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Ketena.gakerjaan seternpat yang telah dilegalisir dan telah merniliki waj ib trapor ketenagakerjaan.
- a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan ; dan
- (3) Rekornendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ii) dan ayat (2) berisikan :
- b" Ketenagakerjaan pembayaran iuran budan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakedaan
BAB TV
SAISKSI AI}ffiINISTRASI
BAB III - KEPESERTAAIT BPJS XBTEI{AGAKTN.'AAil I'ALITTI PETBERIAIT PEI"AYAIIAIT PTRIZIITAil
Pasal 5
- (U Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
- {2} Sanksi tidak rnendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dir.raksr.ld ayat (1) adatah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- b. lzinyangdiperlukan datrar,n rnengikuti tender proyek;
- a. Perizinan terkait usaha ;
- c. Perpa.njan gan lzin Memperkerjakan Tenaga Keria Asing -buruh
- d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja /
Pasa1 6
- (1) Pengawasan dan perneriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan d.itrakukan secara periodik dan teratur setiap tahun ;
2. {21 Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang beranggotakan BPJS Ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggung jawab di bida:ag Ketenagakerjaan yang dibentuk kemudian.
BAB VI - I(BTTilTUAIT LJUIT.L,IUil
Pasal 7
Setiap orang atau perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jasa
konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan rnenggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah wqjib melampirkan fotocopy rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir
BAB VII - K TENTUAN PERALITIAIT
Pasal 9
Pernberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukan Feraturan Walikota ini tetap berlaku selarna tidak bertentangan dengan Peraturam Walikota ini.
Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan agffi setiap orang mengetaliuinya, memerintahkan Pengundangafl Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Kotamobagu Pada Tanggal I,rL Agoshtt2AL4 r wAtrKoTA KoTAnr aB,AGTI&amp;

Penetapan: Diundangkan di Kotarnebagu Pada Tanggal ll $otvus 2014 PEM UTAMA MADYA 10119 198803 1 008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH