PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 9 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROPINSI MALUKU UTARA GUBERNUR MALUKU UTARA, (berlaku 14 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan Presiden Nomor : 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Maluku Utara ; amanat Peraturan
- 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851); Negara
2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan
Menetapkan
:
Terpadu Bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Menteri Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 182/4078/SJ Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi dan Kabupaten / Kota;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI MALUKUUTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daera adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi
- seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Badan / Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi mengkoordinasi dan merumuskan kebijakan pelaksanaan serta pelayanan masyarakat pada Pemerintah Propinsi Maluku Utara;
6. Gugus TugasPencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi (GT-PP-TPPO) adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Propinsi Maluku Utara;
7. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak;
8. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan / atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang;
9. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan / atau korban dari gangguan kondisi prikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan / atau korban;
10. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi advokasi, harmonisasi dan
membuat kebujakan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang;
11. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum adalah bagian dari GTPPTPPO yang membidangi penanganan dan perlindungan saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksanaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan Hak Azasi korban dan / atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayananan lainnya;
12. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi adalah bagian dari GT-PPTPPO Propinsi yang membidangi kerjasama dan koordinasi GT-PPTPPO Propinsi dengan GT-PPTPPO Pusat, GT-PPTPPO Propinsi lain dan / atau dengan GT-PPTPPO Kabupaten / Kota;
13. Syb Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas Propinsi adalah Kelembagaan yang menjalankan tugas Gugus Tugas Propinsi sesuai bidang tugasnya;
14. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan pencegahan dari segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada tindak pidana perdagangan orang;
15. Penanganan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan / atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna peenuhan hak azasi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang;
16. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
17. Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan saksi dan / atau korban perdagangan orang dari gangguan yang dideritanya baik fisik maupun psikis;
18. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan saksi dan / atau korban perdagangan orang dari gangguan kondisi psikososial dan pengembangan keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
19. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan / atau korban perdagangan ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan saksi dan / atau korban sesuai kebutuhannya;
20. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi dan / atau korban perdagangan orang dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan saksi dan / atau korban.
PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Propinsi Maluku Utara.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 3
Gugus Tugas Propinsi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Maluku Utara.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 4
Gugus Tugas Propinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Ketua Gugus Tugas Propinsi.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 5
Sub Gugus Tugas Propinsi dikoordinatori oleh seorang Ketua Sub Gugus Tugas Propinsi sesuai tugas dan fungsi yang bersangkutan.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 6
Sub Gugus Tugas Propinsi Maluku Utara terdiri atas :
- 1). Sub GT Pencegahan dan Partisipasi Anak
- 2). Sub GT Rehabilitasi Kesehatan
- 3). Sub GT Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
- 4). Sub GT Pengembangan Norma Hukum
- 5). Sub GT Penegakan Hukum
- 6). Sub GT Kerjasama dan Koordinasi.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 7
Dalam Sub Gugus Tugas Propinsi menyelenggarakan fungsi :
- a. Merumuskan dan melaksanakan rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Secara bersama -sama menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan TPPO pada tingkat Gugus Tugas Propinsi;
- c. Memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada Ketua Gugus Tugas Propinsi yang menyangkut bidang tugasnya, dan;
- d. Melaporkan kegiatan - kegiatan yang menjadi bidang tugasnya kepada Ketua Harian Gugus Tugas Propinsi dan Ketua Gugus Tugas PPTPPO Propinsi.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 8
Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 9
Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan adalah bagian dari GTPPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 10
Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan / atau korban.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 11
Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi advokasi, harmonisasi dan membuat kebijakan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 12
Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum adalah bagian dari GTPPTPPO yang membidangi penanganan dan perlindungan saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak azasi
korban dan / atau saksi tindak pidana perdagangan orang dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
BAB II - PEMBENTUKAN, DASAR DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS DANSUBGUGUSTUGASPROPINSI
Pasal 13
Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama bertugas dalam pengembangan kerjasama dan koordinasi daerah dan nasional.
BAB III - MEKANISME KERJA
Pasal 14
Dalam melaksanakan mekanisme kerja maka setiap anggota Gugus Tugas bertugas:
- a. Setiap anggota Gugus Tugas Propinsi bertindak untuk dan atas nama Dinas, Unit Kerja SKPD/OPD, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Propinsi;
- b. Setiap anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Propinsi menyusun rencana program / kegiatan tahunan unit kerja SKPD/OPD, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Propinsi.
BAB III - MEKANISME KERJA
Pasal 15
Setiap anggota Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Propinsi menyusun dan menyampaikan laporan program / kegiatan tahunan sesuai bidang tugas masing - masing kepada Ketua gugus Tugas Propinsi melalui Ketua Harian gugus Tugas Propinsi;
BAB III - MEKANISME KERJA
Pasal 16
- a. Gugus Tugas Propinsi melaksanakan rapat koordinasi secara berkala kinimal 1 kali dalam 6 (enam) bulan;
- b. Rapat koordinasi Gugus Tugas Propinsi diikuti oleh Gugus Tugas Propinsi.
BAB III - MEKANISME KERJA
Pasal 17
Rapat koordinasi Gugus Tugas Propinsi bertujuan untuk memantau, membahas masalah, dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah - langkah yang menjadi tugas fungsi masing - masing.
BAB III - MEKANISME KERJA
Pasal 18
Dalam hal diperlukan penanganan khusus yang memerlukan pemecahan masalah secara cepat dan tepat, dapat dilakukan rapat koordinasi khusus.
BAB IV - ANGGARAN Pasal 19
Pasal 19
Anggaran pelaksanaaan kegiatan gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Propinsi bersumber dari APBD melalui Dinas / SKPD yang menjadi anggota Gugus Tugas Propinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Propinsi Maluku Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sofifi Pada tanggal, 14 Mei 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA H.A.MADJID HUSEN ( Berita Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor: 7 ) ## Pasal 22

Penetapan: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sofifi, Pada tanggal, 14 Mei 2013

Penandatangan: ## GUBERNUR MALUKU UTARA H. THAIB ARMAIYN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

:

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR :

9 TAHUN 2013.

TANGGAL :

14 Mei 2013.

DAFTAR

:

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROPINSI MALUKU UTARA.

Penanggung Jawab

:

Gubernur Maluku Utara

Ketua :

Wakil Gubernur Maluku Utara

Ketua Harian :

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Propinsi Maluku Utara

Ketua Sekretariat

:

Sekretaris Badan PPKB Propinsi

Maluku Utara

Keanggotaan :

## A. Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Partisipasi Anak

| Tugas | Tugas | Keanggotaan |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pemetaan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk eksploitasi seksual pada anak. | Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Pendidikan, Anggota antara lain : 1. Kepala BidangSMU Dinas Pendidikan. |
| 2 | Pengembangan model pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk ekploitasi seksual pada anak. | 2. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga 3. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Kepala UPTP pada Koperasi danUKM 5. Kepala Bidang Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama |
| 3 | Pendidikan masyarakat tentang Ketahanan Keluarga | 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB |
| 4 | Fasilitasi terwujudnya | |

## B. Sub Gugus Tugas Pusat Rehabilitasi Kesehatan

| Tugas | Tugas | Keanggotaan | Keanggotaan |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. | Penanggungjawab adalah Kepala Kesehatan, Anggota antara lain : | Dinas |
| 2 | Standarisasi Pelayanan Rehabilitasi | 1. 2. Kepala Bagian | Kepala Bidang PLPL pada Dinas Kesehatan. Keagamaan dan |
| 3 | Pengembangan Kapasitas | 3. 4. | Kepala Bidang KB pada BP3AKB Propinsi Kepala Bidang KR, KS pada BKKBN |
| 4 | Pengalokasian Anggaran | 5. 6. | Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ketua LSM ASSPER |
| 5 | Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan | | |

## C. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

| Tugas | Tugas | Keanggotaan |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. | Pengembangan Rumah Perlindungan Sosial Anak / Perempuan, Pusat Krisis/ Trauma Standarisasi Sistem Repatriasi, Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi | Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Sosial Anggotanya antara lain : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara 2. BUBDIN Laut pada Dinas Perhubungan Propinsi |

## D. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum

| Tugas | Tugas | Keanggotaan |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengembangan norma hukum baru | Penanggungjawab adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Utara, Anggota antara lain : 1. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum dan HAMSetda Prop.MU 2. BA UNIT 1 SUBDIT IV Polda 3. Assisten Pidana UmumKejaksaan Tinggi 4. Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | Meratifikasi dan menyusun peraturan perundangan baru yang terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual komersial pada anak Diseminasi informasi | 5. Kasi Wasdakim Imigrasi Ternate 6. Dekan Hukum Universitas Khairun |
| 3 | keseluruh komponen penegak hukum | Ternate 7. Dekan Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara |
| 4 | Harmonisasi peraturan perundangan terkait tindak pidana perdagangan orang termasuk ekploitasi komersial pada anak | 8. Direktur DAURMALA |

## E. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum

| Tugas | Tugas | Keanggotaan |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Penegakan huukum dan pengawasan peradilan | Penanggungjawab adalah Direktur Reserse Kriminal POLDA, |
| 2 | Diseminasi informasi keseluruh komponen bangsa | Anggota antara lain : 1. Direktur Binmas Polda 2. BA UNIT 1 SUBDIT IV Polda |
| 3 | Pengawasan terhadap jalannya peradilan oleh masyarakat | 3. Aspidum pada Kejaksaan Tinggi 4. Aspiduk pada Kejaksaan Tinggi 5. Kepala Bagian pada Satuan Polisi |
| 4 | Penguatan perlindungan saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi komersial pada anak | Pamong Praja 6. Staf Kasi Wasdakim Imigrasi Ternate 7. Ketua LSM CUCUFUNE 8. Kepala Bidang Hukum Polda Maluku Utara |
| 5 | Pengembangan unit pelayanan perempuan dan anak | 9. Assisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. |
| 6 | Standarisasi pelayanan penegakan hukum | |
| 7 | Pengembangan kapasitas | |
| 8 | Monitoring, evaluasi dan pembinaan | |

## F. Keanggotaan Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama

| Tugas | Tugas | Keanggotaan |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengembangan kerjasama daerah baik yang bersifat antar Propinsi, maupun Propinsi dengan Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Kerjasama pencegahan dan penanganan TPPO | Penanggungjawab : Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Anggota antara lain : 1. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Propinsi Maluku Utara 2. Kepala Bagian Verifikasi pada Biro Keuangan / Dinas Keuangan |

## GUBERNUR MALUKU UTARA

## H. THAIB ARMAIYN