PERATURAN BUPATI RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
\,
,
...
..,:
'
Menimbang
(
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
a.
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Pcraturan Pcmcrintah Nomor 43 Tahun 2014 ten.tang Pera.tu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun .2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pera.tu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 'l'ahun 2014 tentang lJesa, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tcntang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dilalrukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pcrlu menctapkan Pcraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tata cara Pcngalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. Undang-Undang Nomor 27 'l'ahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tcntang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 'l'ahun 2004 tentang Pcrimbangan Kcuangan An.tara Pcmcr.ill.tah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tam.bah.an Lcmbaran Negara Nomor 4438);
SALINAN
]
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2105 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang· Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 Nomor 22).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN . BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 Ten tang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 43) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;
Pasal 7
- ( 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD;
- (2) Pengalokasian ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan .
..
&lt;
- d. ADD yang berjumlah lebih dariHp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus cnam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 300/o (tiga puluh per seratus);
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jnm lab perangkat, komplcksitas tugas pcmcrintahan, dan lctak gcografis.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
Hesaran ADD yang diterima desa dipergunakan untuk:
- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Operasional Pcmcrintah Dcsa;
- c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga;
- e. Mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyaral{atan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
Penyaluran ADO ke desa diatur dengan peraturan Hupati tersendiri.
Pasal 7
- ( 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD;
- (2) Pengalokasian ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan .
..
&lt;
- d. ADD yang berjumlah lebih dariHp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus cnam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 300/o (tiga puluh per seratus);
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jnm lab perangkat, komplcksitas tugas pcmcrintahan, dan lctak gcografis.
Pasal 8
Hesaran ADD yang diterima desa dipergunakan untuk:
- a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Operasional Pcmcrintah Dcsa;
- c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga;
- e. Mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyaral{atan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 9
Penyaluran ADO ke desa diatur dengan peraturan Hupati tersendiri.
Pasal 11
Peraturan Hupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan pcncmpatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupatcn Kotawaringin Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkalan Hun pada tanggal 29 Fcbruari 2016

Penandatangan: BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, BAMBANG PURWANTO

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Hun . pada tanggal 29 Fcbruari 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ## MASRADIN ~AH KAHUPA'l'~N KO'l'AWAHINGIN HAHA'l' 'l'AHUN 2016 NOMOH: 10 hai dengan aslinya

Distribusi: Salinan s

Penandatangan: KEPALA AGIAN HUKUM , M. RUSL EFENDI, S.H., M.Si ?HP. 19600429 199311 1 002