PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 62 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat ( 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2015, maka perlu mengatur tata cara penghitungan dan penetapan rincian dana desa setiap desa dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730};
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 /2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN TABUN ANGGARAN 2016.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak:sud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Cam.at sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Cam.at adalah Cam.at di Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarak:at hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB DI
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN
Pasal 5
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBD.
Pasal 6
- ( 1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. peraturan Desa mengenai APB Desa yang telah dievaluasi dan ditetapkan; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).
- (4) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasa17
Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang :
- a. pembangunan Desa; dan
- b. pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 7
- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi :
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8
- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi :
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/ atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9
- ( 1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan · kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa;
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10
- (1) Tipologi Desa
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 11
- ( 1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I.


## Pasal 12

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lam bat minggu · kedua bulan Maret.

## Pasal 13

- ( 1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester I.

## Pasal 14

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 15

Pemerintah Kabupaten melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatanya.

## Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Daerah membentuk Tim Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
- a. Tim Asistensi Tingkat Kabupaten;


- b. Tim Pelaksana Teknis Kabupaten; dan
- c. Tim Asistensi Tingkat Kecamatan.

## Pasal 17

- (1) Tim Asistensi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan aturan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
- b. memberikan pedoman teknis dan bimbingan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
- c. menentukan besaran bantuan keuangan (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi, dan lain› lain) kepada Desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan peyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
- e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa bersama Tim Asistensi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses kegiatan;
- f. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
- g. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa kepada Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan sosialisasi, verifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa bersama Tim Asistensi Tingkat Kecamatan kepada Desa;
- b. menghimpun dan menginventarisir permasalahan yang mun cul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa serta melaporkan kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten; dan


- c. menyarnpaikan laporan hasil sosialisasi, verifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Asistensi Tingkat Kecarnatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan sosialisasi, arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi, dan lain-lain) di Desa;
- b. membantu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa;
- c. mengawasi pengelolaan keuangan Desa yang ada di wilayah kerjanya;
- d. memberikan bantuan teknis administrasi, teknis konstruksi dan teknis lainnya dalarn penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
- e. membantu penyelesaian permasalahan dalarn penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
- f. meneliti dan mengevaluasi proses pencairan dana serta melaporkan kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten;
- g. menyarnpaikan laporan perkembangan pengelolaan keuangan Desa kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten secara berkala (tahapan kegiatan).

## Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.

## Pasal 19

- (1) Dalarn hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ditemukan SiLPA Dana desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Pemerintah Daerah:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa terse but; dan/ atau
- b. memerintahkan aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.


- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% tiga puluh per seratusj, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

## BABVII

## SANKSI

## Bagian Kesatu

## Penundaan Penyaluran Dana Desa

## Pasa120

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
- a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 );
- b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

/\


## Pasal21

- ( 1) Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 13.
- (2) Bupati menunda penyaluran tahap III Dana Desa, dalam hal kepala Desa ticlak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 14.

## Pasa122

- ( 1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf a dan Pasal 21, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat, Pasal 13 dan Pasal 14 oleh bupati.
- (2) Bupati menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

## Bagian Kedua

## Pemotongan Penyaluran Dana Desa

## Pasal 23

- ( 1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal24

Penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Padal 20 ayat ( 1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

## BAB IX

## PENUTUP

## Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 30 Dese

BUPATI

QH. FATHUL HUDA


Diundangkan di Tuban pada tanggal 30 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH,