PERATURAN BUPATI BUTON Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang KEDUDUl(A\_'I, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN BUTON O~NG.'\N ~AHMATTUHAN YANU MAH.A r.:SA OUPA'l'I OU't'01', (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, pcrlu mcnctapkan Pcraturan Dupati ten.tang kedudukan, Srisunan Organisasi, h1g~s &lt;Ian fi mgsi serta tata kcrja Dinas Adminstrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupater; Buton;
1. Mengingat
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Jndonesia Nornor 1822);
3. Undartg-Urrdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peruubangau Keuaugan Antara Pemerintah Pusat dan Pcmcrtintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 'Tambahari lr.m.'."larnn Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terrtang Pernben+ukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apararur Sipil Negara (( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494 )
7. Cndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ir.doncsia Nomor 5587) scbegaimane telah
Menetapkan :
beberapa kali di.ibah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lcrubaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tumbnhan. Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pcmcrintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perarrgkat. Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
2. ten tang Negara 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomo:- 6 );
10. Peraturan Daerah Kabupaien Buton Nomor 2 Tahun 2016 tcrn:ang Urusan Pemerintahan Ja.ug menjadl Kcwenangan Pemerintah Kabupateri Buton sebagai Daera.h Otonom [Lernbaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor l 12 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nornor 6 tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Buton tahur, 201c Nomor 116)
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATi TENT!\NG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ADM. KEPENDUDUKAN DAN 1-'~NCACATAN SIPIL KABUPATEN BUTON.
Pasol l
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Rupati Buton.
4. Wakil Oupati adalah Wo.kil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, yang selanjutnya disebut DPRD adalab Dewan Perwakilan l&lt;akyat Daerah Kabupaten Buron.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Adrninetrnsi Di.nas disebut. selanjumya yang 7. Oi.nas Adminstrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil
8. Kependudukan dan Pencacatan Sipil adalah Dinas Adminstrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buton.
8. Kepala. Dinas Ad:ninstrasi Kependudnkan dan Pencacatan Sipil adalah KepaJa Dinas Adminstraai Kependuduka.n dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Adminstrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buton.
11. I 0. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretnris Dinas Adminstrasi Kependudnkan rlan Pencacatan Sipil Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Adminstrasi Kependudukan dan Pencacatar: Sipil Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Admmsrrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupatcn Buton.
14. l3. Sub Bagian adalat; Sub Bagian paca Di.nas Adminstrasi Kependudukan dar; Pencacatan Sipil Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Adminstrasi Kepcndudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buton.
16. Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kalrupaten Buton. Adminstrasi Dinas padu Scksi adalah 15. Seksi
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Adminstrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buton.
18. 1 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana reknis Dinas Adminstrasi Kependudukan dan Per.cacatan Sipil Kobupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional uan/atau kegiatan teknis tenentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelornpok Jabat.an Furigsional di Iingkungan Dinas Adminstrasi Kependuclukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buton.
- ('.) Dinas Adminstrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan pemerin:ahan dibidang Adminstrasi Kependudukan dan 1-'encacatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Adrninstrasi Kependudukan dan Pcrrcace tarr Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang bcrkedudukan di bawah dan bP.rt::mg.,gungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paul 3
- (1) Dinas Adminstrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil adalah Dinas Daerah Tipe B.
2. {2) Dinas Adrmnstrasi Kependudukan dan Pencm;atan Sipil sebagaimana dimaksutl pada ayat (1) tcrdiri atas:
- a. Kcpala Dinas;
- b. SekretariaL;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencacatan sipil;
- e. Bidang Pelayanan lnformasi Administrasi kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data;
- f. Sub Bagian/Seksi;
- g. UPTD; dan
- h. Kclompok Jabatan Fungsional.
- (3) sekrerartac sebagauuana dimaksud pada padn Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan:
- b. Subbagian Um11m dan Kepagawaian
- (4) Bidang Pclayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
15. a Seksi Indentitas Penduduk;
- b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
- c. Seksi Pendataan Penduduk
- (5) Bidang Pe,ayanan Pencatat:an Sipil seu1:tt;;airnana dimaksud pada Ayai (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Scksi Kelahiran;
- b. Seksi Perkawinan da..,. Peroeraian;
- c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kemalian
- (6) Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada Ayat (21 Hun.:f e terdiri atas :
23. a Seksi Sistem Jnformasi dan Kependudukau ,
24. b, Sekai Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan
25. c Seksi Kerjasama dan lnovasi Pelayanan
- (7) Str11k:tur Organisasi Oinas Perindustrian tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraruran Bupati iui

## Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud rl::ilam pasoJ 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dlbawah dan bert.anggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Oidaug sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c.hiu uf d,huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh secrung Kcpala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepeda Kepala Dinas melalui Sekretaris.
3. (3} Subbagian sebagaimans dima.ksud dulam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sribbagian yo.ng berada di bawah dan oertanggungjawab kepada Sekreraris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat f5), A)at (6), Ayal (7j, dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kcpala Bidang masing-masing.

## aAB JV TUGAS DAN FU~GSl

Bagian Kesatu Umum

## PasaJ 5

- (I) Dinas Adminstrasi Kependudukan dun Pcncacatan Sipil mempunyai tugas mernbantu Bupati dalam. melaksanakan urusan pernerintahan menjadi kewenangan daerah dibidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil.
- ('2) Dinaa Adminstrasi Kependudukan dan Pcncacatan Sipil dalam ruelaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnyelenggarakan rungst
- a. Penyusunsn program dar; anggaran;
- b. PengP.ln:aan keuangan;
- c. Pengelo!aan perlengkapan, urusan t.:&gt;.tn u:i.aha, rumah tangga dan barang milik negara:
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran pcnduduk, pencatatan sipil, pengclolaan informas1 administrasi kependudukan, kerja sama adrninls-ras! kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kcpemluuukan serta inovasi pelayanan admirustrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaau inforrnasi adminisrrasi kepc:,ududukan, kerja sama atlm.i.u.istrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudulcan serta inovasi pelayanan administrasi kepend11ci:1kan;
- g. P~l:-iksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependucukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dok:umen kepcndudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordiriaei di bidaug penclaftaran pcnduduk, pencatatan sipil, pcngclolao.n informasi administrasi ke.penriurlukan, kerja sama administrasi kependudukan, pernanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
1. Pelaksanaan pengelolaan informasi ad:ninistrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Bupo.ti sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Kepala Dinas

## Pasal 6

- (1) Kcpala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil berazaskan otonomi daerah &lt;lan mengkoordinasikan pelaksauaau kcgiatan dibidang Adrmnstrasi Kepcndudukan dan Pencocatan Sipil serta mcmbina hubungan kerja dengan instansi Pernerintah, Swasta dan Lernbaga Kemasyarakatan lainnya.
2. (2°) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagairuana dimaksud pada Ayat (1) meayelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknie di bidung Adminstrasi Kependudukan dnn Pencacatan Sipil
- b. Pengkoordinasian pe:nbP.rian perizinan dan pelaksanaan pelayarran umum
- c. Pelaksanaan pernbinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional
- o. Pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang kesekretariatan dinas
- e. Penandatanganan surat/naskaii dinas sesuai rugas dan kewenangannya; dan
8. t: Pelaksanaan rugas lain yang &lt;.li berikan olch kepala daerah sesuai tlengan tugas pokok dan. fungsinya.

## Bagian Keuga

## Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas rnelaksanakan sebagaian tugas Dinas dalam Pelayanan Admmistrasi dau Kesekretariatan kepada semua saruan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi Urusan Pe,·cncanaan Program, Evaluas.-i dan Pelapora.11, Kcuangan, perlengkapan, Kepegawaian, Hukum, Umum, Humas dan Protokol, Urusar; Pendidikan do.n Pelatihan serta rirusan ASN kepada sernua unsur di EngkungRn Dinas
- (2) Sekretaris Dinas dalam 1udaicsanakan tugas sebagaimana dimaksud padaAyat(l) menyelenggarakarJ fungsi:
- a. Koordinasi rlan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaa.."l pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pembinaan dan koordmasi pcnyusunan dan pclaporan pela.ksanaan program dan auggaran tugas pembantuan bidang administrasi kepcnduduko.n cl kabupaten/kntn:
8. ,· ,. Pem.binaan dan koordinasi pengelolaan barang milik nego.ra Direktorat . Ienderal Kependudukan dan Pencata,an sipil di kabupaten;
- g. Pembinaan dar. koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pembcrhentian clan penilaian. kinerja pejabat yang menangani urvisan administrasi ktpe~1dudukan ;
- h. Pembina=. dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan ;

## Pasal8

Kcpala subbagian Perencannan dan Keuangan sebagairoana mempunyru rugas melakukan penyiapan koordinasi dan pcnyusunan program. anggaran serta pengelolaan kcuangan, penatausahaan, akuntansi, verfikasi dan pembukuan.

## Pasal 9

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagairuana mempunyai rugas melakukan uru:san pe, suratan, urusan tata usaha, kearsipau, urusan administrusi ASN, urusan perlcngkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

## l:lagian Keempat

Bidang Pelayanan Ptndafta:an Penduduk

## Pasal 10

- (I) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tu gas:
- .:1. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis:
- b. memfasilitasi dan pembiriaan i irmrm di bidang pendaftaran penduduk;
- b. Mercncanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Mengkoo:dinasikan tugas-tugas kedinasan kcpada bawahan sesuai bidang tugasr:ya masmg- rnasing;
- d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan ruelekat kcpada bawaban;
- e. Mcnilai prcatasi kerja bawohan sebagai bahan pertirnbarigan do.lo.m meningkatkan perkernbangan karir dan penilaian DP3.
- f. Mengevalu::i,-;i pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan realisasi program kerja unruk bahan penyempumaan program kerja berikutnya;
- g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kepada Kepala Dinas rnelarui Sekretaris.
- h. Menyelenggarakan tugas lam yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pclayane.n Pedo.ftaran Penduduk c\A1Am mclaksanukcn tugas sebagaimarra rlimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan ptnyusunan perencanaan pelnksanaan fasilitasi, pembinaan umurr. dan koordinasi di bidang penrtaftaran penduduk meliputi ide ntitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. Penyiapan perurnusan kebijakan tcknis di bidang fasilit.asi di bidang pendaftaran penduduk rnelipuu iderititae penduduk, pindah datang per.duduk, pengelolaan dokumeu pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evo.luasi dan dokuruemas:;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaft.aran penduduk mehputi Idenutas pen&lt;luduk, pindah datang penduduk, ,&gt;engelolmu· dokumcn 9endaftaran penduduk, pendataan pendudU:&lt;;
- d. Pernberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaft.aran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang pendudnk. pengelolaan dokumen pendaftaran penciuduk, pendataan penduduk di kabupaten;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan doxumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporon di oidang penyelenggaraan peudaftaran pcnduduk di kabupaten /knt:a.

## Pasol 1 l

## Kepala Seksi lndentitas Penduduk mempunyai tugas :

1. M.enyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan. kegiatan seksi lndcntitas penduduk;
2. Menysusun rencana kerja kegiatan seksi lndentitas penduduk;
3. mcnyiapkan sarana dan prasarana pcngelolaan dokurnen scksi identitas penduduk;
4. melakukan pendataan dan pengclolaan dokumen penduduk:
5. melaksanakan pclayanon umum, serra rnelakukan pemantauan dnn evaluasi kegiatan seksi identitas penduduk
6. menyiapkan bahan pernbinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiaran seks! indentitas penducuk :
7. me!aporkan hasil pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. -

## Pasal 1?.

## Kepala Seksi Pindah Uatang Penduduk mcmpunyai tugas :

1. M(:11yiap·..-.an bahnn pedoman dsm petunjuk. teknis pelaksanaan 'kcgintnn seksi Pindah Datang penduduk;
2. Menyust1n rencana kerja kegiatan seksi Pindah datang penduduk;
4. melakukan pcndataan dan pengelolaan dok urnen pendaftruru:&gt; penduduk;
3. mcnyiapkan sarana dao prasarana pengelolaan dokumen seksi Pindah datang penduduk;
5. melaksana.-&lt;an pelayanan umum, sorta melakukan pemantauau dan cvaluasi kegiatan seksi Pindah datang penduduk
6. menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiaran seksi Pindah dating penduduk ;
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
8. rnelaksanakan tugas lam yang diberikan oleh Kepala Dinas seauai denga.n tugas pokok dan fungsinya.-

## PasaJ 13

Kepala Seksi Perrdataan Penduduk oempunyai rngas :

1. Menyiapkan bahan pu.loman clan petunjuk teknis pelaksanaan kcgiatan sckei Pcndataan pcnduduk;
2. Menyusun rencana kerja kegiatan seksi Pendataan penduduk;
3. menyiapkan sarana dan orasarana pengelolaan dokurnen seksi Pendataan penduduk;
4. melakukan pendataan dan pengelolaan dokumen kependudukan;
5. melaksanakan pelayanan umurn, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi Pendataan Penduduk
6. rnenyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan seksi Peudataan penduduk ,
7. melaporkan haail pelaksanann tugas;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.-

## Bagian Kellina Bidang Pelayanan Pencacata.n Sipil

## Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempurryai tugas rnelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pernbinaan umum di bidang pencatatan sipil.
- (2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Bidang Pelayanan Pencacatan sipil menyelenggarakan ti.Jngsi :
- a. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan Jasllitasl, perubinaar; umum dan koordi.nasi di bidang pcncatatan aipil meliputi pencatatan kelahlran, kematian, perk.awinan, perceraian, pernbahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi:
- b. Penyiapan pcrumusan kebiiakan teknis di bidang Iasilitasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, pcrceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan pcmbinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil melipuli peucatatan kelahiran, kcmatian, perkawinan, pcrccraian, peru.baha.n status ariak, pewarganegaraan;
6. tl. Pemberian bnnhingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perka.winan, perceralan, perubahan status anak, pcwarganegaraan dan pcngelolaa.u dokumen pencatatan sipil ;
- e. Pelaksanaan kebijakan d; bidang fasilitasi bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kclahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, ;&gt;ewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil ;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peuyt::lenggaraan pencatatan sipil ;

## Pasa, 15

## Kepala Seksi Kelahiran rnempunyai tugas :

Meuyiapkan bahan pedoman dan petunjuk tek:nis pelaksanaan kcgiatan seksi Kclahlrau;

- l. Menyusun rencana kcrja kcgiar:an sek.si Kclahu·au;
2. ?.. menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan dokumcn seksi Kelahiran:
3. melakukan pendataan dan pengelolaan dokumen seksi kelahiran meliputi dokumen pencatatan kelahiran;
4. melaksanakan peJayanan umum, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi Kelahiran;
5. menyiapkan bahan pcmbinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan seksi Kelahiran;
6. mclaporkan lraail pelaksanaan tugas;
7. melalcsanaka.n tugas lain yang diberikan olch Kepa.la Dim,t,; sesuai de ngan tugas pokok dan fungsinya.-

## Pasal 16

Kepala Seksi Perkawinan dan Pereeraian rnernpunyai rngas :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan seksi Perkawinan can Perceraian:
2. mcnyiapkan sarana dan prasararia pengelolaan dokumen. sekel Perkawinan dan Perceraian;
- cl. melakukan pendataan d8l pengelolaan dokumen seksi Perkawinan dan perceraian meliputi dokumen data perkawinan dan dokumen data perceraian
4. melaxsanakan pelayanan umu:n, serta melakukan pernantauan dan evaluasi kegiatan seksi Perkawinan dan perceraian;
5. menyiapkan bahan pernbmaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatar: sekei Pcrkawirian dan perceraian;
6. melnporkan haeil pclaksanaan tugas;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Dinas sesuai dengar. tugas pokok dan fungsinya.-

Kepala Seksi Pcrubahan status anak, pewarganegaraan dan kcmatian urempunyai rugas:

- I. Menyusun rencana kerja kegiatan seksi Perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
2. menyiapkan sarana clan prasarana pengelolaan dokumen seksi Perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
3. 3 melakukan pendataan dan pengelolaan dokumen seksi Perubahan status anak, pcwarganegaraan dan kematian;
4. melaksanakan pelayanan umum, scrta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi Perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian:
5. menyiapkan bahan pembinaan dan pernantauan sert.a evaluus! kegiatan scksi Perubahan status anak, pewarganegaraan don kcmatian;
6. melaporkan basil pelaksanaan tugas;
7. melaksanakan ~ugas lain yang diberikan oleh K.epala Dinas sesuai dengo.n tugas pokuk dan Iungsinya.&gt;

Bogian Kecnarn Bidang PlAK Dar. Pernanfaatau Data Pasal 18

- (l) Kepala Bidang PIAK dan Pernanfaatan Data mempunyai tugas :
- merumuskan dan rnelaksanakan kcbijakan tekriis serta rasilitasi tli bidar.g pengclolaan ciformasi administ.rasi kependudukan, kcrja earua administrasi kepcndudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.,
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang PIAK DAN Pemanfaaran Data menjalankan fungsi :
- a. Penyusunan pcrencariaan pengclolaan iuformasi administrasi kependudukan yang meliputi siatem informasi aduunistrasi kcpendudukan, pengolahan clan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikcwi dan sumber daya manusia teknologi infonnasi dan kornnnikasi serta kerja sama adrninistrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, koordir.asi dan fasilitasi pelaksanaan sietem inionnl!si ttdminisuasi kepcndudukan, pcngolahan dan penyajian data kepcndudukan, tata kelola teknotogi inforrnasi dan knrm mikasi dan sumber daya manusia teknologi intormasi dan komunikasi serta kerja sama adrnirristrnei kcpcndudukan, pernanfaatan data dan dokumen kependudukrul di kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan informasi admirustrasi kependudukan yang rneliputi sistern informasi adrninistrasi kependudukan, pengolahan dan penyajia.u data kcpcndudukan serta tata kelola dan sun:bcr daya marruaia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Peluksanaan kerja sarna adrniniatrasi kependudukan, pemanfaatan oar.a dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

## Pasa, 19

Kepala Seksi Sistem Informasi dan kcpendudukan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahun pedoman dan perrmjuk reknis kegiatan seksi informaai dan kependudukan:
- b. Menyusun rencana kerja seksi inlormasi dan kependudukan
- c. Mengolah data infonnasi kependudukan;
- d. melaksanakan pclayanan umum, serta melakukan pemantauan dan evaluasi system informasi kependudukan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi informasi kependudukan
- g. rnelaksauakan tugas lain yang diberikari oleh Kepala Dinas scauai dcngnn tugas pokok dan fungsinya.-
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas-rugas lain yang diberikan oleh kepala hirlang

## Pasal 20

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyaiian data Kependudukan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pengolaban dan penyajian data kependudukan.

## Pasal 21

Kepala Seksi Kerjasma dan lnovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Dal.al.,a:;e Kependud-ukan, tata kelola reknologi inforuiasi dan komunikaai, sumber daya rnanusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dun prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 22

:Setiap urrsur di Lingkungan Dinas Adrninistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalarn meJaksanakan tugas dan fungsi harus mcnerapkan pnnsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisas, balk dalam li.ngkungan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri maupun daJam hubungan antar Dinos Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Perangkat Daerah dan /at.au lembaga Lain yang terkait.

## Pasal 23

- (I) Sctiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin don mengkoordinasikan bawaban dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yar..g telab ditetapkan,
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana diruaksud pada ayat {l) harus diikuti dan dipawhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dllaporkan secara berkala sesuai dcngan ketentuan Peraturan Perundang-Undang:in

## Pasal 24

Dalarn rnelaksanakan tugas setiap Pimpirian Unit Organisasi harus melakukan pernbinaan clan pcngawasan terhadap unil organisasi di bawahnya.

## Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guua cian hcsil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mendelcgasikan kcwenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pcrundang-Undangan.

## BAB VI

## ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

## Bagian Kesatu

Eselon

Pasal ?.n

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural cselon I!b atau jabatan pimpinan tinggi pratama,
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukural eselon Ina atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon lllb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Scksi merupakan jabatan struktural eseton IVa atau jabalan peugawas.
5. (G) Kcpala UPI'D mcrupakan jabatnn struktural eselon !Vb atau jabatan pengawas.

## Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhenttan

## Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dao Pejabal Fungsional diangkat dan diberhentikan oten Bupau.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pcmberhentian scbagaimunu dunaksud pada ayat (1) bcrpedoman pada ketentuan Peraturan Perundo.ng- unda.. n gan

## BAB Vll

## PEMBlAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang c.iper'lukan unruk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingk11ngan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. (21 Selain biaya yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( 1), Dinas Administrasi Kependudukar, dan Pencatatan Sipil dapat dioerikan bantuan pembiayaan scsuai ketentuan peraturan perundangundangan yang bertaku.

## BAB VHI

## KF.TENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal29

Jcnjang jabatan dan kcpangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraruran Perundang-Undangan yang berlaku

## Pasal 30

- (1) Di Lingkungan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembcutukan dau :;u:;.illau url:\a111:;1'l:;1 UPTD sebagaimaria dimaksud pada ayat (l) diatur dcngan Peraturan Bupati tersendiri.

## PasaJ 31

ni lingkurigan Dinas Adrninisrrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALlHAN

Pascl 32

Pelaksanaan Tugas Pukuk dan l''uug:;i sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

## Pasal33

- (l) Pade, so.o.t Peruturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan rugas dan fi mgxinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPrD yang baru.
- (2) Pe:nbentu.kan UPTD sebagairnana dirnakasud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 [enam) bulan seiak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

'·

## BABX PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Peraruran Bupati ini mulai berlaku, Peraruran Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Togas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Peraturan Bupati ini mular berlaku pada tanggal diundaugkau.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kabupatcn Buton,


| PARAf . | PARAf . |
|-----------|-----------|
| c;~ | L - |
| t¥;s .::, | |
| ~.. C\~,l | ~.. C\~,l |
| t'~ ~A<t' | ~- |
| ~-~~ | n |

Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal 13 Oktober 2016

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

UPATl BUTON,


## BABX PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupali ini rnulai berlaku, Peraturan Bupati Buron Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Togas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tida.k berlaku.

## Pa:sal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangka.u.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

| PA RAF | PA RAF | PA RAF |
|---------------|---------------|----------|
| 0$ :, | 0$ :, | |
| \(o.O, cv e L | \(o.O, cv e L | |
| ~~-~ | | e. |

Cap/TIO

SAMSU UM.AR ABDUL SAMIUN

BUPATI BUTON,

Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal f3 Oktober 20l6


KAS

M, SH

Pembina Utama Muda, TV I c Nip. 19580101 ! 98903 l 012

Diundangkan di P a Pada tanggal \ "l -"41rJ. Pit. S~Kl&lt;ETARIS D '2016

DERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHON 2016 NOMOR 17:~ ..

?«

CD