KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (INSTITUTIONALIZATION OF THE FACILITATION COMMITTEE), 1991 (AMANDEMEN KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL) (PELEMBAGAAN KOMISI FASILITASI), 1991 DAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, 1993 (AMANDEMEN KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNATIONAL, 1993) (berlaku 7 November 1991)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sebagai hasil Sidang Assembly of the International Maritime Organization ke-17 dan ke-18 di London, Inggeris, pada tanggal 7 Nopember 1991 dan tanggal 4 Nopember 1993, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Amendments to the Convention on the International Maritime Organization (Institutionalization of the Facilitation Committee) (Amandemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional) (Pelembagaan Komite Fasilitasi) dan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization (Amandemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Amendments tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
: ________________
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTER-NATIONAL MARITIME ORGANIZATION (INSTITUTIO-NALIZATION OF THE FACILITATION COMMITTEE), 1991 (AMANDEMEN KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL) (PELEMBAGAAN KOMISI FASILITASI), 1991 DAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, 1993 (AMANDEMEN KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL, 1993).
Pasal 1
Mengesahkan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization (Institutionalization of the Facilitation Committee), 1991 (Amandemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional) (Pelembagaan Komite Fasilitasi), 1991 dan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 1993 (Amandemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 1993), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada
Sidang Assembly of the International Maritime Organization ke-17 dan ke-18 di London, Inggeris, pada tanggal 7 Nopember 1991 dan 4 Nopember 1993, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Amendments dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1996

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ## REPUBLIK INDONESIA, MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Pebruari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## RESOLUSI A. 724 (17)

Verifikasi: ## DISAHKAN PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 1991 AMANDEMENTERHADAP KONVENSI OGANISASI MARITIM INTERNASIONAL ## (PELEMBAGAAN KOMITE FASILITAS) ## DAN ## RESOLUSI A. 735 (18)

Verifikasi: DISAHKAN PADA TANGGAL 7 NOVERBER 1993 ## AMANDEMENTERHADAP KONVENSI OGANISASI MARITIM INTERNASIONAL RESOLUSI A.724 (17)

Verifikasi: disahkan pada tanggal 7 November 1991 ## AMANDEMENTERHADAP KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL (PALEMBAGAAN KOMITE FASILITASI) MAJELIS, MENGINGAT resolusi A.640(16) yang diterima dalam sidang tetapnya yang ke enambelas yang menetapkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam sidang tetapnya yang ke tujuhbelas guna menerima amandemen terhadap Konvensi IMO dalam rangka melembagakan (instritutionalize) Komite Fasilitasi (Facilitation Committee) di dalam Konvensi IMO, MENIMBANG beberapa rekomendasi Komite Fasilitasi mengenai usulan amandemen terhadap Konvensi IMO dan pandangan Dewan terhadap rekomendasi tersebut, 1. MENERIMA amandemen terhadap Konvensi tentang Organisasi Maritim Internasional, yang naskahnya tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dari resolusi ini, yang terdiri dari:
- a. amandemen terhadap Pasal-pasal 11,15, 21, 25, 56 dan 57;


- b. tambahan bagian baru yakni BAGIAN XI yang terdiri dari Pasal-pasal 47 sampai 51 baru;
- c. perubahan penomoran ulang dari bagian XI sampai XX;
- d. perubahan penomoran ulang dari Pasal-pasal 47 sampai 77;
- e. perubahan acuan terhadap Pasal-pasal yang dinomori ulang dalam Pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 70, 72, 73 dan 74;
- f. perubahan acuan terhadap bagian-bagian yang dinomori ulang dalam Pasal-pasal 15 dan 25(a); dan
- g. perubahan nomor terhadap Pasal yang dinomori ulang sebagaimana diacu dalam lampiran II;
2. MEMINTA Sekretaris Jenderal Organisasi untuk menyerahkan amandemen-amandemen yang telah disahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 (sebelumnya pasal 67) dari Konvensi IMO dan menerima instrumen-instrumen penerimaan serta deklarasi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 (sebelumnya Pasal 68); dan
3. MENGUNDANG Negara-negara Anggota untuk menerima amandemen-amandemen ini secepat mungkin setelah menerima salinan daripadanya dengan menyampaikan instrumen penerimaan yang memadai kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan Pasal 73 (sebelumnya Pasal 68) dari Konvensi.

## Pasal 11

Naskahnya diganti sebagai berikut:

Organisasi terdiri dari sebuah Majelis, sebuah Dewan, sebuah Komite Keselamatan Pelayaran, sebuah Komite Hukum, sebuah Komite Perlindungan Lingkungan Laut, sebuah Komite Kerjasama Teknis, sebuah Komite Fasilitasi dan badan-badan dibawahnya yang oleh Organisasi dianggap perlu; serta sebuah Sekretariat.


## Pasal 15

Naskah ayat (1) diganti dengan:

- (1) Mengambil keputusan-keputusan sebagai tindak lanjut dari diselenggarakannya konferensi internasional atau sebagai tindak lanjut dari perosedur yang diperlukan dalam penerimaan konvensi-konvensi internasional atau amandemen-amandemen terhadap konvensi internasional yang dihasilkan oleh Komite Keselamatan Pelayaran, Komite Hukum, Komite Perlindungan Lingkungan Laut, Komite Kerjasama Teknis, Komite Fasilitasi, atau badan-badan lain dalam Organisasi.

## Pasal 21

Naskahnya diganti sebagai berikut:

- (a) Dewan bertugas mempertimbangkan rancangan program kerja dan rencana anggaran yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal atas usulan Komite Keselamatan Pelayaran, Komite Hukum, Komite Perlindungan Lingkungan Laut, Komite Kerjasama Teknis, Komite Fasilitasi, atau badan-badan lain dalam Organisasi dan menetapkan serta mengajukannya kepada Majelis sebagai program kerja dan rencana anggaran biaya Organisasi dengan memperhatikan kepentingan dan prioritas dari Organisasi.
- (b) Dewan menerima laporan, usulan dan rekomendasi dari Komite Keselamatan Pelayaran, Komite Hukum, Komite Perlindungan Lingkungan Laut, Komite Kerjasama Teknis, Komite Fasilitasi, atau badan-badan lain dalam Organisasi dan meneruskannya kepada Majelis dan, apabila Majelis tidak sedang dalam masa persidangan, kepada Anggota sebagai informasi, bersama-sama dengan tanggapan-tanggapan dan rekomendasi dari Dewan.
- (c) Segala hal yang berkaitan dengan Pasal 28, 33, 38, 48 harus dipertimbangkan oleh Dewan setelah memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya dari Komite Keselamatan Pelayaran, Komite Hukum, Komite Perlindungan Lingkungan Laut, Komite Kerjasama Teknis atau Komite Fasilitasi.



## Pasal 25

Naskah ayat (b) diganti dengan:

- (b) Setelah mempertimbangkan ketentuan bagian XVI dan hubungan antar badan yang dilakukan oleh Komite-Komite berdasarkan ketentuan Pasal 28, 33, 38, 43 dan 48, Dewan diantara sidang-sidang Majelis, harus bertanggungjawab terhadap hubungan dengan organisasi-organisasi lainnya".

## BAGIAN XI

Naskah baru disisipkan sebagai berikut:

Komite Fasilitasi

Pasal 47

Komite Fasilitasi terdiri dari semua Anggota.

Pasal 48

Komite Fasilitasi melaksanakan semua tugas Organisasi yang berkaitan dengan fasilitasi lalulintas maritim internasional (facilitation of international maritime traffic) dan khususnya:

- (a) Melaksanakan fungsi-fungsinya atau tugas-tugas yang dibebankan kepada Organisasi oleh karena atau berdasarkan ketentuan konvensi internasional dalam rangka fasilitasi lalulintas maritim internasional, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan atau amandemen terhadap langkah-langkah atau ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi yang bersangkutan.


- (b) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25, atas permintaan Majelis atau Dewan atau apabila suatu tindakan dianggap berguna untuk melaksanakan kepentingan tugas-tugasnya, Komite Fasilitasi harus melakukan kerjasama yang lebih erat dengan badan-badan lainnya dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan Organisasi.

## Pasal 49

Komite Fasilitasi mengajukan kepada Dewan:

- (a) Rekomendasi-rekomendasi dan pedoman-pedoman yang telah dikembangkan oleh Komite.
- (b) Laporan mengenai pelaksanaan tugas Komite sejak sidang Dewan sebelumnya.

## Pasal 50

Komite Fasilitasi mengadakan pertemuan sedikitnya satu kali dalam satu tahun. Komite memilih para pegawainya sekali dalam setahun dan menetapkan Aturan Tata Tertibnya sendiri.

## Pasal 51

Meskipun ada perbedaan pengaturan dalam Konvensi, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 47, Komite Fasilitasi pada saat melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan oleh atau berdasarkan ketentuan konvensi atau piagam internasional harus mentaati ketentuan-ketentuan konvensi internasional yang bersangkutan terutama aturan-aturan pelaksanaan yang harus ditaatinya.

Pasal 56 (dinomori ulang sebagai Pasal 61)

Naskahnya diganti menjadi sebagai berikut:

Setiap Anggota yang tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada Organisasi dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal dimana ia harus memenuhi kewajibannya, maka ia tidak mempunyai hak untuk dipilih dalam Majelis, Dewan Komite Keselamatan Pelayaran, Komite Hukum, Komite Perlindungan Lingkungan Laut, Komite Kerjasama Teknis, Komite Fasilitasi, kecuali apabila Majelis mempertimbangkan untuk membebaskannya dari ketentuan ini.


Pasal 57 (dinomori ulang sebagai Pasal 62)

Naskahnya diganti menjadi sebagai berikut:

Kecuali ditentukan lain dalam Konvensi atau dalam perjanjian internasional yang mengatur mengenai tugas-tugas Majelis, Dewan, Komite Keselamatan Pelayaran, Komite Hukum, Komite Perlindungan Lingkungan Laut, Komite Kerjasama Teknis, Komite Fasilitasi, maka ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk pemilihan dalam badan-badan ini:

- (a) Setiap Anggota mempunyai hak pilih satu suara.
- (b) Keputusan harus diambil dengan suara terbanyak dari Anggota yang hadir dalam pemungutan suara dan untuk keputusan yang memerlukan dua pertiga suara terbanyak, maka dua pertiga dari mereka yang hadir.
- (c) Berdasarkan ketentuan Konvensi, kalimat "para Anggota yang hadir dalam pemilihan" berarti para Anggota yang hadir dan memberikan suara setuju atau tidak setuju. Para Anggota yang tidak ikut memberikan suara dalam pemilihan dianggap "tidak memilih".

Perubahan-perubahan

Pasal 5, 6 dan 7

Acuan terhadap Pasal 71 diganti menjadi acuan terhadap Pasal 76.

## Pasal 8

Acuan terhadap Pasal 72 diganti menjadi acuan terhadap Pasal 77.

## Pasal 15

Acuan dalam ayat (g) terhadap Bagian XII diganti menjadi acuan terhadap Bagian XIII.


## Pasal 25

Acuan dalam ayat (a) terhadap Bagian XV diganti menjadi acuan terhadap Bagian XVI.

Bagian XI sampai XX

Bagian XI sampai XX dinomori ulang menjadi Bagian XII sampai XXI.

Pasal 47 sampai 77

Pasal 47 sampai 77 dinomori ulang menjadi Pasal 52 sampai 82.

Pasal 66 (dinomori ulang menjadi Pasal 71)

Acuan terhadap Pasal 73 diganti menjadi acuan terhadap Pasal 78.

Acuan dalam judul terhadap Pasal 65 diganti menjadi acuan terhadap Pasal 70.

Pasal 67 dan 68 (dinomori ulang menjadi Pasal 72 dan 73)

Acuan terhadap Pasal 66 diganti menjadi acuan terhadap Pasal 71.

Pasal 70 (dinomori ulang menjadi Pasal 75)

Acuan terhadap Pasal 69 diganti menjadi acuan terhadap Pasal 74.

Pasal 72 (dinomori ulang menjadi Pasal 77)

Acuan dalam ayat (d) terhadap Pasal 71 diganti menjadi acuan terhadap Pasal 76.

Pasal 73 (dinomori ulang menjadi Pasal 78)



Acuan dalam ayat (b) diganti menjadi acuan terhadap Pasal 77.

Pasal 74 (dinomori ulang menjadi Pasal 79)

Acuan terhadap Pasal 71 diganti menjadi acuan terhadap Pasal 76.

ROSOLUSI A.735(18)

disahkan pada tanggal 4 November 1993

## AMANDEMEN TERHADAP KONVENSI TENTANG ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL

MAJELIS,

MENGINGAT bahwa dalam sidang tetapnya yang ketujuhbelas beberapa delegasi telah menyampaikan perhatiannya terhadap hasil pemilihan anggota Dewan untuk masa dua tahun, tahun 1992-1993,

MENCATAT bahwa Dewan pada sidangnya yang ke enampuluh delapan telah membentuk Kelompok Kerja Ad Hoc yang terbuka untuk seluruh Anggota Organisasi guna membahas mengenai kemungkinan amandemen terhadap ketentuan mengenai pemilihan anggota Dewan,

MENCATAT LEBIH LANJUT bahwa kebutuhan untuk mengadakan perubahan terhadap Konvensi tentang IMO telah dimulai dalam tubuh Organisasi dan dalam semangat kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dan diterima secara umum oleh para Anggota,

MENIMBANG bahwa amandemen terhadap Konvensi IMO yang direkomendasikan oleh Kelompok kerja Ad Hoc tentang Pemilihan anggota Dewan dan disetujui oleh Dewan pada sidang yang ke enampuluh enam,



1. MENERIMA amandemen terhadap Pasal 16, 17 dan 18 dari Konvensi tentang Organisasi Maritim Internasional, yang naskahnya tercantum dalam lampiran resolusi ini;
2. MEMINTA Sekretaris Jenderal Organisasi untuk menyampaikan amandemen yang telah disahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dari Konvensi tentang IMO dan menerima instrumen serta deklarasi penerimaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68; dan
3. MENGUNDANG Negara-negara Anggota Organisasi untuk menerima amandemen-amandemen ini secepat mungkin setelah menerima salinan daripadanya dengan menyampaikan instrumen penerimaan yang memadai kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan Pasal 68 dari Konvensi.

## LAMPIRAN

## AMANDEMEN TERHADAP KONVENSI TENTANG ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL

BAGIAN VI

Dewan VI

Pasal 16

Mengganti naskah Pasal 19 dengan:

"Susunan Dewan terdiri empat puluh Anggota yang dipilih dalam sidang Majelis."

Pasal 17

Menganti naskah Pasal 17 dengan:

"Dalam melaksanakan pemilihan Anggota Dewan, Majelis harus menimbang kriteria sebagai berikut:


- (1) Sepuluh negara merupakan Anggota dengan kepentingan terbesar dalam penyediaan jasa-jasa angkutan laut;
- (2) Sepuluh negara lainnya merupakan Negara yang mempunyai kepentingan terbesar dalam perdagangan melalui laut secara internasional;
- (3) Dua puluh negara merupakan Negara-negara yang tidak terpilih dalam (a) atau (b) yang mempunyai kepentingan khusus dalam transportasi maritim atau navigasi, dan dengan terpilihnya sebagai anggota Dewan akan memperkuat perwakilan dari kawasan-kawasan geografis utama di dunia."

Pasal 19(b)

Mengganti naskah Pasal 19(b) dengan:

"(b) Dua puluh enam Anggota Dewan sudah memenuhi jumlah kuorum."