Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN 13UP/\TI BUTON NOMOR :2$ TAHUN 2016 TENT ANG KEDlJDUKAN, SUSUNAN ORCANISASl, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINA$ PERHURUNGAN l&lt;AlJUPATEN BUTON DENCJAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHI\ ESA BUPATI BUTON, bahwa untuk mclaksanukan kcientuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingu L
BUPATI BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN 13UP/\TI BUTON NOMOR :2$ TAHUN 2016
TENT ANG
KEDlJDUKAN, SUSUNAN ORCANISASl, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINA$ PERHURUNGAN l&lt;AlJUPATEN BUTON
DENCJAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHI\ ESA
BUPATI BUTON,
bahwa untuk mclaksanukan kcientuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tenrang Pernbcrn.ukrm dan Susunan Perarrgkat Daerah Kab'upaten Buton, pcrlu rnenetapkan Peraturan Bupati tcruang Kedudukan, Susunan Org.inisasi, Tugus dan Fungsl, serta Talc1 Kerja Dinas f'c::rhubunga.n Kuhupateri Buton;
1.
BAB l - KETENTUAN LIMUM
Pasal 1
Dalam Peraturun Bupati ini, yang dtrnaksud dengan :
- l. Daerah adulah Kabupaten Buron.
2. Pcmcrintnh Daerah aduluh Pemcrintah Kabupaten Buron.
- S. Bupati adulah Bupan But.on.
4. Wakil Bupau adalah Wak:il Buputi Buron.
5. Dewan Perwakilan Rakyui Daerah, yang selunjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten But.on.
6. Sekrctaris Daerah Kabupaten Bu ton. 6. Sckretar-is Dacrah adala h
7. Dinas Perhubungan, yong selanjuvnya disebut Dishub aduluh Dirias Perhubungan Kubuparcn Buton.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan l&lt;a bu paten Buton.
9. Sekrctariat adalah Sekretariat Dirias Perhubungan Kabupaten Buron.
10. LO. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekrctaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
11. 11 . Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Euton.
12. Kepa.la Bidarig adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buron.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pcrhubungan Kabupatcn Euton.
14. Kcpala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungun Kabupatcn Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton,
16. Kepala Seksi adalah Kepaja Seksi pada Dirras Perhubungon Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknls Dinas, yang selanjutnya discbur UPTD adalah unsur pclaksana tcknis Dinas Perhubungan Kabupatcn Buton yang mclaksanakan kegiatan teknis operasional clan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok -Jabatan Fungsional udalah Kelompok Jabatan Fungsionut di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bu ton.
BAB I!
KEDUDUl&lt;AN
BAB l - KETENTUAN LIMUM
Pasal 2
- urusan menjadi (Jj Dinas Perhubungan ndnlah unaur pclakeanc pcrnerintahan bidang pcrlruburigan yang kcwenangan daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirrrpin olch Kepala Dinas yru1g berkedudukan di bawah dan bertunggung jawab kepada Bupau rnelalui Sckretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANJSASI
Paso.J 3
- (lJ Dishub adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dishub sebagaimanu dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b, Sekrctariat,
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- d. Bidang Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Kcselarnatan;
- f. UPTD; dun
- g. Kelornpok .Jabatan Fungsionul.
- (3) Sekretariat sebagahuana dirnaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Pcrencanaan dan Keuangan:
- b. Sub Bagian Umum dun Kepegawaian.
- (4) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Seksi Pengujian Sarana.
- (5) Bidang Prasaranu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruJ e, terdiri atas.
- a. Seksi Pcrencanaan dan Pembangunan Prasarana;
- b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
- c. Seksi Perawatun Prasarana.
'
- (6) Bidang Pengcmbangan dart Keselarnatan sebagaimana dimaksurl pads ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. Seksi Pcmaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- c. Seksi Keselamatan.
5. {71 Struktur organisasi Dinas Perhubunga.n iercantum dalarn Larnpiran Peraturan Bupati ini.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 3
- (1) Sckretariat sebaguimana dimaksucl dalarn pasal 3 ayat (2) huruf b, dipirnpin oleh scorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjaw,~b kepada Kepala Dinas,
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 4
- (1) Sckretariat sebaguimana dimaksucl dalarn pasal 3 ayat (2) huruf b, dipirnpin oleh scorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjaw,~b kepada Kepala Dinas,
- (2) Bidang sebagalmans dimaksud dalam pasnl 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipirnpin oleh seorang KepaJa Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepala Dinus mclalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian scbugaimana climaksud dalam pasal 3 ayat (3), dipLmpin oleh ioeorn.ng Kepala S1.1b Bagiun yang beradu di bawah dan l;x,ru.inggungjawub kepada Si:kreraris.
- (4) Seksi acbngaimana dimak sud dalarn pasal 3 ayat (4), nyat (5), dan ayai, (n), dipirnpin oleh seorang Kepala Seks.i yang berada cli bawah dan bcrlanggu11.gjawab kepada Kcpala Bidang rnasirrg-maaing.
BAH IV
TUG/\::l DAN FUNGSI
Bagian Kesa Lu
Umum
Pasal. 3
- (I) Dishub mcmpunyai tugas melaksanakan urusan pernertntahan yang menjadi kewcnangan daerah dan Tugas Pernbantuan yang diberikan kcpada dnerah dibidang Perhubungan.
- (2) Dishub dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dcngan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanauu kebijakan scsuai dengan lirigkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan sesuai dcngan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan adrninistrasi dinas sesuai denga.n Iingkup tugasnya; da n
- e. pelaksanaan fungs] Iain yang diberi.lron oleh Bupali terkait dengan tuga s dan Iungainya.
'
Bagian Kedua Kcpala Dinas
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 6
- (1) Kepala Dinas rnernpunyai tugas rnemirnpln dan melaksanukan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan, tugas pcmbantuan dan mengkoordinasikan pelaksariaan kegiatnn dibidung Pcrhubungan serta membina hubungan kcrja dengan instnnsi Pernerintah, Swasta dan Lernbaga Kcmasyarakaran lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud pada uyat I I] rnenyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebiiakan telcnis dibidang perhubungan,
- b. Pembcrian perizinan dan pelaksanaan pelaya.nan umum;
- c. Pembinaan terhadap kelornpok jabatan tungeional;
- cl. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
- e. Pcngkoordinasien pclaksanuan pcngawasan dnn pengendalian al1,1s kegiatan dibidang pcrhubungan; dan
- f. Petcksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dun fungsinya.
lcl agian Ke tiga
Se kretaria (
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 7
- (I) Sekretaris Din as mcmp\.lnyui rugas rru~lal&lt;so.:nnkan sebagian tugas dinas dalam pclayanan administrns] dan kesekretariaL::m kepada scmua sntuan kerja (.lilingkungan dinas yang meliputi urusan urnum dan kepcgawaian, hukum, keuangan &lt;fan perlengkupan, pcrcncanaan, pendataan, evapor, humas, clan protokol, serta pendidikun dan pclatihan.
- (2) Sckretnris Dinas dala m melaksanakan I ugas sebagalmunu dirnuksud pada ayat (1) rnenyelcnggarakan Iungsi:
- a. petaksannan don pengkoordinasian pcrumusan perencanaan program, evaluasl dan pelaporan kegiatan Dirvaa;
- b. pelaksanaan penatausahaan keuungan dan asset. daerah;
- c. pelakaarraan urusan udministrasi ke peguwajari, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan ur'uaan umurn, surut menyurat dan arsip, perlengkapan, rumah tangga, hurnas dan protokol; dun
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan rugas pokok da.n Iungsinya .
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 8
Kepala Sub Bagian Perencanaun clan Kcuangan mernpunyai tugas melaksanakan dan rnengkoordinaeikan penyusunan rcncana, prograrn, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan d.an
I
dan dan rnili.k/kekayaHn daerah, evaluasi serta melakukan peugumputan pengelolaan barang pelaporan Dishub pengolahan data.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 9
Kepala Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian rnempunyal tugas melaksanukan urusan surai menyurai dan arsip, urusan kelrumasany dokumentasi dun protokol, administrasi kepcgawaiun, kcratataksanaan, menyiapkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan dan produk hokum daerah dibidang pcrhubungan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan sorta melaksanakan urusan pengclolaan urusan rumah tangga,
Bagian Kcernpat
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Pasa! l O
- (1) Kcpala Bidang Lulu Lintas dan Angkutan mernpunyai tugas mclaksanaknn sebaglan tugas dinas dulurn rangka penytapan pcrumusnn kebiiakan, pelaksanaan kebijakan, scrtu evaluasi clan pelnporan dibidang lnlu lintaa dan angkutan.
2. dalam ayat (1) (2) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkuton melaksanakan tugas sebagnirnana dimaksud pada rnenyelcnggarakan Iungsi:
- a. Pcnyiapan bahan perurnusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkuran dan pengujian sarana:
- b. Penyiapau bahan pelaksanaan kebijakan dibidung lalu lintas, angkuian dan pcngujian sarana;
- c. Penyiapan bahan evalunsl da.n pelaporan dibldang lalu lintas, angkutan dun pengujian saranu; dun
- d. Peloksanaan tugas lain yang diberikan uleh Kepala Dinas sesuai dcngan tuga s pokok dan Iungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 11
Kepala Scksi Lalu Lintas rnernpunyai tugas rnelakukan pcnyiapan bahan perumusun clan pelaksanaan kebijukan serta cvaluasi dan pelaporan dibidarig penetapan rencana induk jaringan lalu Iintas ungkutan jalan kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperaslan kapal dalam daerah kabuparen yang terletak pada jaringan jalan kabupaten, penetapan Iintas penyebcrangan dan persetujuan pengoperaian 'urifuk kapal yung melayani pcnyeberangan dalam daerah kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, dan pela.ksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, seri,a perscrujuan basil analisis darnpak lalu lintas untuk jalan kabupaten.
I
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 12
Kepala Seksi Angkulun mcmpunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan perurnusan don pelaksanaan kcbijakan serta evaluasi dan pclaporan dibidang penycdiaan angkutan urnum untuk jasa angkuran orang rfa.n/atau barang dalam daerah kabupacen, pcnetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotnan dalarn I (satu] duerah kabuputen, pcnetapnn rencana um um jaringan trayck perkotaan dalarn l (sr11 u) daerah kabupaten, penetapan rencana urnurn jaringan trayek pedcsann yang menghubungkan 1 [sutu] dacrah kabupatcn, penerbitan izin penyclcnggaraan angkuian orang dalarn trayek pedesaan dun perkotaan dularn 1 [saru] daerah kabupaten, penerbitan izin trayek penvelenggaraan ungkutan orang dalam trayek pcdcsaan dan pcrkotann dalam 1 (sRtu) daerah kabupaten, penerbitan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang mclayani trayek antar koto dalarn daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pclayanunnya dalarn daerah kabuputen, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdorniaili dalam dac r ah kobupatcn dun beropcraei padu Iintas pelabuhan di daerah kabupaten, pcncrbitan izin usaha ungkutan taut pelayuran rakyat bagi orang pcrorangan atau badan usaha yang bcrdornisiti dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten, penerbitan izin Lmyek penyckni(garaan arigkutun :,ungai clan dunau unruk k&lt;1pAI yang mclayani rrayek dalam daerah kabuputen, penetapan tarif angkutan pcnyebernngan pcnump,:tng kelas ckonorni dan kendaraan bescrta muatan nya pada llntaa penyebcrangan dalarn dacrah kabupaten , pcnetapan wilayah operusi angkutan orang dengan menggunakan Lakt~i dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dulam dacrah kabupaten, penerbitan izin penyelenggcraan taksi dan anglcutan kawasan rertentu yang wilayah operasinya berada dalum daerah kabupaten, penerbitan izln u saha penyelenggaraan ungkutan eungai dan danau scsuai dengan dorniaili orang perseorungan warga Negara Indonesia atau badan usaha dan penerbitan i.zin usaha penyelenggaraan angkutan penycberangan sesuai dengan dornisili badan usaha.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 13
Kepaia Seksi Pengujian Sarana mempunyai Lugas rnelakukan pcnyiapan buhan pcrumusan dun pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian berkala kendaraan berrnotor, penerbitan kartu pengawasan bagi angkutan orang dan/ or.au ba.rang dalam daerah kabupat.cn dan penerbitan izin Ut;uha jasa tcrkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
I
Bagian Kelirna
Bidang Prusarana
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 14
- (1) Kcpala Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakun sebagian tugas dinas dalarn rangka penyiapan perumusan kebjjakan, pelaksanaan kebijakan, sorta evaluasi dan pelaporan dibidang prusarann,
- (2) Kepala Bidang Prasnrana dalam 111claksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
3. prasarunn; kebijakan dibidarig dan pengopcraainn a. Pcnyiupan bahan pcrurnusan pcrcncanaan, pembangunun
- b. Pcnyiapun bahan pelakaariaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengopcrasian prasorana:
- c. Penyiapan bahan cvaluasi dan pelaporan dibidarig percncanaan, pcmbnngunan dari pcngoperaaian prasarana; Jun
- d. Pelaksanaan tugas lain yung dibcrikan oleh Kcpala Din.as sesuai dcngan tugas pokok dan fungainya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 15
Kepala Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas rnelakukan pcnyiapan bahan perumusan dan pclaksanann kebijakan sorta evaluaal dun pelaporan dibidang pcnetapan rencana induk dun 01,KR/DLKJJ pelabuhan pcngurnpnn lokal don penetapan rcncuna induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
Pasal 18
2. Undang-undang Nornor 29 Tahun 1959 rentang Pembcntukan Dnerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi [Lernburan Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonusia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor ~3 Tahun 2004 kn tang Pcrirnbangan l{1&lt;uangan Antara Pernerintah Pusat dan Pcmerinrah Daerah [Lcmburtm Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indoneuia Nomor 5234);
- o. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor G, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor S587), scbagairnana telah beberapa kali diubah terukhir dengan Undang-Undang Nomor &lt;) Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesla Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
,
Menctapkan
- 1·. Peraturan Perneriutah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presidcn Nomor 7 Tahun 2015 tenr:ang Organisasi Kementerian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentung Urusan Pemerincahan Yung Menjadi Kewenanga.n Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lemharan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nornor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Butnn Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembcnrukan dan Suaunan Perangkat Daerah Kabupatcn Buton [Lernburan Daerah Kabupaten Buron Ta.hun 2016 Nomor 116);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPAT! TENTA.NG Kl£DUDUKAN, SUSUN/\N ORGANJSJ\Sf, TUGAS DAN F'UNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNOAN KABUPJ\TEN l:IUTON
KETENTUAN LIMUM
Dalam Peraturun Bupati ini, yang dtrnaksud dengan :
- l. Daerah adulah Kabupaten Buron.
2. Pcmcrintnh Daerah aduluh Pemcrintah Kabupaten Buron.
- S. Bupati adulah Bupan But.on.
4. Wakil Bupau adalah Wak:il Buputi Buron.
5. Dewan Perwakilan Rakyui Daerah, yang selunjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten But.on.
6. Sekrctaris Daerah Kabupaten Bu ton. 6. Sckretar-is Dacrah adala h
7. Dinas Perhubungan, yong selanjuvnya disebut Dishub aduluh Dirias Perhubungan Kubuparcn Buton.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan l&lt;a bu paten Buton.
9. Sekrctariat adalah Sekretariat Dirias Perhubungan Kabupaten Buron.
10. LO. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekrctaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
11. 11 . Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Euton.
12. Kepa.la Bidarig adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buron.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pcrhubungan Kabupatcn Euton.
14. Kcpala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungun Kabupatcn Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton,
16. Kepala Seksi adalah Kepaja Seksi pada Dirras Perhubungon Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknls Dinas, yang selanjutnya discbur UPTD adalah unsur pclaksana tcknis Dinas Perhubungan Kabupatcn Buton yang mclaksanakan kegiatan teknis operasional clan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok -Jabatan Fungsional udalah Kelompok Jabatan Fungsionut di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bu ton.
BAB I!
KEDUDUl&lt;AN
- urusan menjadi (Jj Dinas Perhubungan ndnlah unaur pclakeanc pcrnerintahan bidang pcrlruburigan yang kcwenangan daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirrrpin olch Kepala Dinas yru1g berkedudukan di bawah dan bertunggung jawab kepada Bupau rnelalui Sckretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANJSASI
Paso.J 3
- (lJ Dishub adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dishub sebagaimanu dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b, Sekrctariat,
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- d. Bidang Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Kcselarnatan;
- f. UPTD; dun
- g. Kelornpok .Jabatan Fungsionul.
- (3) Sekretariat sebagahuana dirnaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Pcrencanaan dan Keuangan:
- b. Sub Bagian Umum dun Kepegawaian.
- (4) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Seksi Pengujian Sarana.
- (5) Bidang Prasaranu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruJ e, terdiri atas.
- a. Seksi Pcrencanaan dan Pembangunan Prasarana;
- b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
- c. Seksi Perawatun Prasarana.
'
- (6) Bidang Pengcmbangan dart Keselarnatan sebagaimana dimaksurl pads ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. Seksi Pcmaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- c. Seksi Keselamatan.
5. {71 Struktur organisasi Dinas Perhubunga.n iercantum dalarn Larnpiran Peraturan Bupati ini.
- (1) Sckretariat sebaguimana dimaksucl dalarn pasal 3 ayat (2) huruf b, dipirnpin oleh scorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjaw,~b kepada Kepala Dinas,
- (2) Bidang sebagalmans dimaksud dalam pasnl 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipirnpin oleh seorang KepaJa Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepala Dinus mclalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian scbugaimana climaksud dalam pasal 3 ayat (3), dipLmpin oleh ioeorn.ng Kepala S1.1b Bagiun yang beradu di bawah dan l;x,ru.inggungjawub kepada Si:kreraris.
- (4) Seksi acbngaimana dimak sud dalarn pasal 3 ayat (4), nyat (5), dan ayai, (n), dipirnpin oleh seorang Kepala Seks.i yang berada cli bawah dan bcrlanggu11.gjawab kepada Kcpala Bidang rnasirrg-maaing.
BAH IV
TUG/\::l DAN FUNGSI
Bagian Kesa Lu
Umum
Pasal. 3
- (I) Dishub mcmpunyai tugas melaksanakan urusan pernertntahan yang menjadi kewcnangan daerah dan Tugas Pernbantuan yang diberikan kcpada dnerah dibidang Perhubungan.
- (2) Dishub dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dcngan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanauu kebijakan scsuai dengan lirigkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan sesuai dcngan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan adrninistrasi dinas sesuai denga.n Iingkup tugasnya; da n
- e. pelaksanaan fungs] Iain yang diberi.lron oleh Bupali terkait dengan tuga s dan Iungainya.
'
Bagian Kedua Kcpala Dinas
- (1) Kepala Dinas rnernpunyai tugas rnemirnpln dan melaksanukan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan, tugas pcmbantuan dan mengkoordinasikan pelaksariaan kegiatnn dibidung Pcrhubungan serta membina hubungan kcrja dengan instnnsi Pernerintah, Swasta dan Lernbaga Kcmasyarakaran lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud pada uyat I I] rnenyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebiiakan telcnis dibidang perhubungan,
- b. Pembcrian perizinan dan pelaksanaan pelaya.nan umum;
- c. Pembinaan terhadap kelornpok jabatan tungeional;
- cl. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
- e. Pcngkoordinasien pclaksanuan pcngawasan dnn pengendalian al1,1s kegiatan dibidang pcrhubungan; dan
- f. Petcksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dun fungsinya.
lcl agian Ke tiga
Se kretaria (
- (I) Sekretaris Din as mcmp\.lnyui rugas rru~lal&lt;so.:nnkan sebagian tugas dinas dalam pclayanan administrns] dan kesekretariaL::m kepada scmua sntuan kerja (.lilingkungan dinas yang meliputi urusan urnum dan kepcgawaian, hukum, keuangan &lt;fan perlengkupan, pcrcncanaan, pendataan, evapor, humas, clan protokol, serta pendidikun dan pclatihan.
- (2) Sckretnris Dinas dala m melaksanakan I ugas sebagalmunu dirnuksud pada ayat (1) rnenyelcnggarakan Iungsi:
- a. petaksannan don pengkoordinasian pcrumusan perencanaan program, evaluasl dan pelaporan kegiatan Dirvaa;
- b. pelaksanaan penatausahaan keuungan dan asset. daerah;
- c. pelakaarraan urusan udministrasi ke peguwajari, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan ur'uaan umurn, surut menyurat dan arsip, perlengkapan, rumah tangga, hurnas dan protokol; dun
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan rugas pokok da.n Iungsinya .
. Pasal 8
Kepala Sub Bagian Perencanaun clan Kcuangan mernpunyai tugas melaksanakan dan rnengkoordinaeikan penyusunan rcncana, prograrn, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan d.an
I
dan dan rnili.k/kekayaHn daerah, evaluasi serta melakukan peugumputan pengelolaan barang pelaporan Dishub pengolahan data.
Pasal9
Kepala Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian rnempunyal tugas melaksanukan urusan surai menyurai dan arsip, urusan kelrumasany dokumentasi dun protokol, administrasi kepcgawaiun, kcratataksanaan, menyiapkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan dan produk hokum daerah dibidang pcrhubungan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan sorta melaksanakan urusan pengclolaan urusan rumah tangga,
Bagian Kcernpat
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Pasa! l O
- (1) Kcpala Bidang Lulu Lintas dan Angkutan mernpunyai tugas mclaksanaknn sebaglan tugas dinas dulurn rangka penytapan pcrumusnn kebiiakan, pelaksanaan kebijakan, scrtu evaluasi clan pelnporan dibidang lnlu lintaa dan angkutan.
2. dalam ayat (1) (2) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkuton melaksanakan tugas sebagnirnana dimaksud pada rnenyelcnggarakan Iungsi:
- a. Pcnyiapan bahan perurnusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkuran dan pengujian sarana:
- b. Penyiapau bahan pelaksanaan kebijakan dibidung lalu lintas, angkuian dan pcngujian sarana;
- c. Penyiapan bahan evalunsl da.n pelaporan dibldang lalu lintas, angkutan dun pengujian saranu; dun
- d. Peloksanaan tugas lain yang diberikan uleh Kepala Dinas sesuai dcngan tuga s pokok dan Iungsinya.
Kepala Scksi Lalu Lintas rnernpunyai tugas rnelakukan pcnyiapan bahan perumusun clan pelaksanaan kebijukan serta cvaluasi dan pelaporan dibidarig penetapan rencana induk jaringan lalu Iintas ungkutan jalan kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperaslan kapal dalam daerah kabuparen yang terletak pada jaringan jalan kabupaten, penetapan Iintas penyebcrangan dan persetujuan pengoperaian 'urifuk kapal yung melayani pcnyeberangan dalam daerah kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, dan pela.ksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, seri,a perscrujuan basil analisis darnpak lalu lintas untuk jalan kabupaten.
I
Kepala Seksi Angkulun mcmpunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan perurnusan don pelaksanaan kcbijakan serta evaluasi dan pclaporan dibidang penycdiaan angkutan urnum untuk jasa angkuran orang rfa.n/atau barang dalam daerah kabupacen, pcnetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotnan dalarn I (satu] duerah kabuputen, pcnetapnn rencana um um jaringan trayck perkotaan dalarn l (sr11 u) daerah kabupaten, penetapan rencana urnurn jaringan trayek pedcsann yang menghubungkan 1 [sutu] dacrah kabupatcn, penerbitan izin penyclcnggaraan angkuian orang dalarn trayek pedesaan dun perkotaan dularn 1 [saru] daerah kabupaten, penerbitan izin trayek penvelenggaraan ungkutan orang dalam trayek pcdcsaan dan pcrkotann dalam 1 (sRtu) daerah kabupaten, penerbitan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang mclayani trayek antar koto dalarn daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pclayanunnya dalarn daerah kabuputen, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdorniaili dalam dac r ah kobupatcn dun beropcraei padu Iintas pelabuhan di daerah kabupaten, pcncrbitan izin usaha ungkutan taut pelayuran rakyat bagi orang pcrorangan atau badan usaha yang bcrdornisiti dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten, penerbitan izin Lmyek penyckni(garaan arigkutun :,ungai clan dunau unruk k&lt;1pAI yang mclayani rrayek dalam daerah kabuputen, penetapan tarif angkutan pcnyebernngan pcnump,:tng kelas ckonorni dan kendaraan bescrta muatan nya pada llntaa penyebcrangan dalarn dacrah kabupaten , pcnetapan wilayah operusi angkutan orang dengan menggunakan Lakt~i dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dulam dacrah kabupaten, penerbitan izin penyelenggcraan taksi dan anglcutan kawasan rertentu yang wilayah operasinya berada dalum daerah kabupaten, penerbitan izln u saha penyelenggaraan ungkutan eungai dan danau scsuai dengan dorniaili orang perseorungan warga Negara Indonesia atau badan usaha dan penerbitan i.zin usaha penyelenggaraan angkutan penycberangan sesuai dengan dornisili badan usaha.
Kepaia Seksi Pengujian Sarana mempunyai Lugas rnelakukan pcnyiapan buhan pcrumusan dun pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian berkala kendaraan berrnotor, penerbitan kartu pengawasan bagi angkutan orang dan/ or.au ba.rang dalam daerah kabupat.cn dan penerbitan izin Ut;uha jasa tcrkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
I
Bagian Kelirna
Bidang Prusarana
- (1) Kcpala Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakun sebagian tugas dinas dalarn rangka penyiapan perumusan kebjjakan, pelaksanaan kebijakan, sorta evaluasi dan pelaporan dibidang prusarann,
- (2) Kepala Bidang Prasnrana dalam 111claksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
3. prasarunn; kebijakan dibidarig dan pengopcraainn a. Pcnyiupan bahan pcrurnusan pcrcncanaan, pembangunun
- b. Pcnyiapun bahan pelakaariaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengopcrasian prasorana:
- c. Penyiapan bahan cvaluasi dan pelaporan dibidarig percncanaan, pcmbnngunan dari pcngoperaaian prasarana; Jun
- d. Pelaksanaan tugas lain yung dibcrikan oleh Kcpala Din.as sesuai dcngan tugas pokok dan fungainya.
Kepala Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas rnelakukan pcnyiapan bahan perumusan dan pclaksanann kebijakan sorta evaluaal dun pelaporan dibidang pcnetapan rencana induk dun 01,KR/DLKJJ pelabuhan pcngurnpnn lokal don penetapan rcncuna induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
Kepala Seksi Pembanguuan Prasarana mempunyai tugas rnelakukan penylapan baha n perumusan dun pelaksanaan kebijakan serta evaluaai clan pelaporan dibidang penerbitan izin penyelenggaruan dan pembungunao Iasilitas parkir, pembangunan dan pcncrbitan izin pembangunan dan pengopcrasian pelubuhan pcngumpan lokal, pcmbangunan dan penerbitan izin pernbangunan peluliuhan sungai dan danau, penerbitao izin pekerjaan pcngerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelnbuhan pcngurnpan lokaJ clan penerbitan lzin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan Iepas landas helikopter.
Kepala Seksi Pcngoperasian Prasarana mernpunyai tugas metakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pclaporan dibidang pcngoperasian pelabuhan pengurnpan lokal, pcngoperastan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pcngemba.ngan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan Iokal, pcnerbitan izin pengopcrusian pelabuhan sclama 24 jam untuk pclubuhan peugurnpan lokal dan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kcpentingan scndiri (TUKS) di dalarn DLKR/DLKP pelabuhan pengurnpan lokat,
Bagian Keenam
Bidang Pengembangan dan Keselamatan
- (I) Kepala Bidang Pengembungan dan Keselamatan rnernpunyai tugas melaksanakan scbagian tugaa dinas dalarn rungka penyiapan perumusan kebijukan, pclaksanann kcbijukun, serta evaluaai dan pclaporan dibidang pengernbangan dan kesclamatnn transportaai.
- (2) Kcpala Bidang Pengernbangan dan Kesela.matan dalam meluksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyelenggarekan funir,11i:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidung pemuduan ruoda, tetenologi perhubungan, lingkungan pcrhubungan dan keselumatan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pemaduan moda, teknologi pcrlruburrgan, lingkungan perhubungan dun keselamatan;
- c. Penyiapan bahan cvaluasi dun pelaporan dibidung pemadua.n moda, teknologi perh u bungan, Iingkurigun pcrhubungan dan keselamatan; dan
- d. Pclaksanaan l.ugas lain yang diberikan oleh Kcpala Dinas scsuai dengan tugas pokok dun fungsinya.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 19
Kepala Seksi Pernaduan Moda dun Teknologi Perhubungan rncmpunyai tugas melakukan penyiapan bahan perurnusan dan pelaksunaan kebijakan serta evaluasi clan pelapuran dibidang pcrnaduan moda dan pengembangun teknologi perhubungan.
'
'
Kcpala Scksi Lingkungan Perhubungan mernpunyai tugas melakukan penyiapan bahan pcrurnusan dan pelaksanaan kebijakan scrta evaluasi dan pelaporan dibidang pengernbangan lingkungan perhubungan.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANJSASI
Pasal 21
Kepala Scksi Kcsclamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusun dan pelaksunaan kcbijakan serta evaluasl clan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas ja Ian di jalan kabupatcn, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarane, Iaxilitas manajernen dan penanganan lceaclamatan di jalan kabupaten , fasilitae prornoai clan kernitruan kesclamatan lulu llnras drln angkutan jnlan, kesclarnutan pengusahaan angkutan umurn dan fasilitas kelaikan kendaraan, serta pcnegakan hukurn nleh PPNS dibidang lalu lintus dan angkutan jalan.
Tl\'T'A KttHJA
BAB V - Tl\'T'A KttHJA
Pasal 22
8ct.iap unsur di lingkungan Dishub dalam rnelaksanakan tugas dan [ungsi harus mcnerapkun prinsip koordlnaai, integrasi, dan sinkrontsasi baik dalarn tinglcungan Dishub sendiri, maupun dalarn hubungan antar Dishub dengan perangkat dacrah dan/ntau lembaga lain yung terkait.
Pei-al 23
- ( 1) Seti.ap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab mernirnpin dan mengkoordi.nasikan dan memberikan pengarahun serta petunjuk bagi pelaksancan tugas sesuai dengan uraian tugas yang tclah ditetapkan.
- (2) Pengarahau dan pelunjuk sebagaimana dirnaksud puda ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan pcnuh tanggungjawab scrta dilaporkan secara berkala scsuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan.
I
•
Dalarn rnelaksanalmn rugas, setlap pimpinan unit organisast harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi bawahannya,
BAB V - Tl\'T'A KttHJA
Pasal 25
Atas daaar pertimbangan daya guna dan hasil gum~, sctiap Pejabat dalarn lingkungan Dishub dapar mendelegasika:n kewcnangan tertcntu kepada pejabat dibawahnya scsuai dengan kctcntuan Peraturan Penmclang-unda11gan.
BAB VJ
ESELON, PENGANCKATAN DAN f&gt;EMOERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon
I'asal 2fi
- (1) Kepala Dinas rnerupakan jabatan strukturat eselon fl.b atau jaburan pimpinan linggi pratarna.
- (2) 8ekrerru-is Dinas merupakan jul&gt;u1..an struktural eselon Ill.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepnla Sub l:lagian dan Kepalu Sekai mcrupakan jubatan struktural csclon JV.CJ ntau jabatan pengnwns.
- (5) Kepala UM'D merupukan jabaian struktural eselon 1V.b atau jabntan pengawas
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB V - Tl\'T'A KttHJA
Pasal 27
- (1) Kcpala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kcpala Seksi, Kcpala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dun diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatnn dan pcmberhentian sebagalrnanu dimaksud pada ayat (1) berpedornan pada ketentuan peraruran perundang-undangan.
•
PEMBIAYAAN
BAB Vll - PEMBIAYAAN
Pasal 28
- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanunn tugas dan rungsi ditingkungan Dishub dibebankan pada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah.
- (2) Sela.in biaya yang bersurnber da.ri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagiruana dimaksud pada ayat (1), Dishub dapat dibcrikan oantuan pembiayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ber+aku.
BAB VU!
KETEN'T'U/\N LAIN-LAJN
BAB Vll - PEMBIAYAAN
Pasal 29
Jenjo.ng jabatan don lcepangkatun scrta susunun lcepcgawaian diatur scsuai dengan Pcraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB Vll - PEMBIAYAAN
Pasal 30
- (1) Dilingkungan Dinas Perhubungan dapat dibcntuk UPTD scsuui dengan kebutuhan dan besarnya beban kcrja
BAB Vll - PEMBIAYAAN
Pasal 31
Dilingkungan Disbub dapat dibentuk Ketompok .Jabatan Fungeional scsuai kebutuhan bcrdasarkan peruturan perundangundangan.
BAR TX
Kr.:TENTUJ\N PERALIHAN
BAB Vll - PEMBIAYAAN
Pasal 32
Pelaksanaan tugas pokok dan fungei sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diluksanakan mulai Tahun 2017.
BAB Vll - PEMBIAYAAN
Pasal 33
- (1) Pada saat Peraturan Bupau ini rnulai berlaku, UP'l'D yang audah dibentuk tctap melaksanakan tugas dan fungsinya
•
•
- sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pcrnberu.ukan UPTD yaug ba.ru.
- (2i Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 [eriam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
BABX
PENUTIJP
Pasal :i4
Pad1:1 saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nornor 32 Tahun 2013 ten Long Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi. dan Tat.') Kerja Dinas Pcrhubungan Kabupnten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
BAB Vll - PEMBIAYAAN
Pasal 35
Peraturan Bupati ini mu ltJ·i berlaku pad a tanggal ditetapkan.
pengundangan Peraturan Oupati i.ni dengan pcncmpatannya du lam Derita Dacrah Kabupaten Buton . mernerintahkan mcngctahuinye, orang setiup Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di l' a s a r w a j o pada tanggal (~ 0kLOber2016 ## OUPATI BUTON, Cap/'l~ID SAMSU UMAR ABDUi, SAMlUN . • • z :::, rn a: rn &lt;t '