Unknown Unknown Nomor TAHUIT Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2OL6 dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang di alokasikan dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat dari (berlaku 28 Desember 2015)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor L37 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2OL6 dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang di alokasikan dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 903/ L2.82212O212015 Perihal Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun furggaran 2016 dan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi .. Jawa Timur Nomor : 4L4.L /45L /20612016 tanggal 2L Januari 2OL6 perihal : Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Ktrusus kepada Pemerintah Kabupaten pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunafl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2A16, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dimaksud dengan melakukan perubatran peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 atau dicantumkan dalam LRA bag Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2AL6.
u
Menglngat
:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6.
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan kmbaran Negera Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor al) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301. 1.
3. undang-undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a301); 3.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4.
6. undang-undang Nomor 15 Tahun zoo4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.
7. undang-undang Nomor 25 Tahun 2ao4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor lo4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 6.
8. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L26, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 7.
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor LL2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030); 8.
10. undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daeratr dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a09); 9.
11. Undang-Undang Nomor L2 Tatrun }OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; 10.
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 7, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5);
2. t2. Undang-Undang Nomor 23 tentang Tahun 2Ot4 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubatr, terakhir dengan undangundang Nomor 9 Tahun 2015 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. L4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 2Lo, Tambahan Lembaran Negara Nomor ao28);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun LgT2 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun LgT2 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2Oo4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oo4 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 2l rahun 2oa7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTL2l;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2oos tentang Pengelolaan Keuangan Badan L,ayanan umum (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahrun 2OL2;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6s rahun 2O1O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0S Nomor 138, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761;
17. Peraturan Pemerintah Nomor s5 Tatrun 200s tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20os Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTSI;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O0s tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o0s Nomor 1.4o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asr8,l;
20. Peraturan Pemerintatr Nomor Tg Tatrun 20OS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
4
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2oO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor \9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a86al;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoog Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana telah diubatr dengan Peratural Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OL2;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Ol0 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor L2s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516s);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tatrun 2OL2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2ot2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLl tentang Pinjaman Daeratr;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2oL4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatarr dan Belanja Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 168, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ssfoagaimana telatr diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1s Nomor 88, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 569a);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2AI4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 2015 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57l7l;
5
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2AL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerc};.
33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2oL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2t Tatrun 2OLl (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LT Tahun 2OOT tentang Pedoman Telcris Pengelolaan Barang Milik Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OOT tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
6. 37 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OOT tentang Pedoman Tekrris Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum Daerah;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8a/PMK.oT/2008 tentang Penggunaan Dana Basr Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagr Hasil Cukai Tembakau;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor J2 Tatrun 2}fi tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2AL2;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor G4 Tahun 2ol3 tentang Penerap€Ln Standar Akuntansi Pemerintahal Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O1s tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6;
11. 4I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 133/PMK.OT /2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2Ot6;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk reknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Kesehatan, serta sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
44. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 29l/PER/BLl2oLs tentang Petunjuk Telaris Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2O16;
6
46. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2AL6 tentang Petunjuk Teloris Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
47. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MenIhk-Setlen/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutenan Tahun Anggaran 2OL6;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2OO3 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Ralqyat (BPR) Syariah Situbondo (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2oor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2005 seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun (kmbaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5):
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2l;
51. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 20A6 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo, Seri E Nomor 03);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (kmbaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2006 Nomor LTI;
53. Peraturan Daerah Ifubupaten Situbondo Nomor 2 Tatrun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tatrun 2OL1 tentang Pqiak Daerah (kmbaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 4l;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor S Tahun 2OLl tentang Retribusi Pelayanan PersampahanlKebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2oLL tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2olL Nomor 6);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 2OLL tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol1 Nomor 7l; Tatrun Daerah
59. Peraturan Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor 8 2OLL tentang Retribusi Ijin Trayek (Iembaran Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol1 Nomor 8h Tahun Daerah
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2AIL tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OlL Nomor 9);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1O Tahun 2OLl tentang Retribusi Terminal (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2OLL tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2oLL Nomor L2l;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2all tentang Retribusi Rumatr Potong Hewan {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun zaLL tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun zall Nomor 14);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2OLL tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLL Nomor 15);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2OIl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2OLO (Iembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol1 Nomor 18);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2A Tahun 2oll tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 2Ol;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2oLl tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2oLL Nomor 231;
70. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun zoLL tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Itubupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 241;
72. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten situbondo (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2An tentang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daeratr Air Minum Kabupaten situbondo (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OL2 Nomor 4).
Menetapkan
8
73. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2OLS tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 11);
2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2AL6 @erita. Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL5 Nomor 221. 74.
3. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tatrun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausatraan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2AL6. 75.
4. Peraturan Bupati situbondo Nomor 52 Tahun 201s tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6. 76.
MEMUTUSKAIT:
- PERATURAN BUPATI TEITTAIYG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 52 TATII'N 2015 TENTAITG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAIY DAN BTL/U5JA DATRAII TAHT'N AIYGGARAIT 2016.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah Belanja
Setelah Perubahan
- Surplus/(Defisit)
Rp 1 .602.454.47 4.887,64
Rp 73.327.480.000.00
Rp 1 .675.781.954.887 ,64
Rp 1 .7A9.130.267 .869,28
Rp 73.327.480.000,00
Rp 1 .782.457 .747 .869,28
Rp (106 .675.792.98L,641
3. Pembiayaan
Pasal 6
- Peneriman Pembiayaan
- a. Semula
- b. Bertambah
Jumlah Pembiayaan Setelah Pembahan
- Pengeluaran Pembiayaan
- a. Semula
- b. Bertambah
Jumlah Pembiayaan
Setelah Perubahan
Pembiayaan netto
Silpa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp
0,00
Rp to6.675.792.981,64
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
0,00
LO6.675.792.98t,64
O,0O
0,00
0,00
106.675.792.991,64
Perubatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo padat rrgsl 31 l{An 2fi6 BT'PATI SITI'BONDO, DADAITG WIGIARTO

Penetapan: Diundangkan di Situboq4g^ pada t""ss"I 3 1 l{A,R 2016 SEI(RETARIS DAIRAII KABI'PATIN SITT'BOIYDO,