KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 175 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MFNGENAI KERJASAMA TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN (berlaku 29 September 1998)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 2 Juli 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat mengenai Kerjasama Teknik dan Ilmu Pengetahuan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/ 1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAI KERJASAMA TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat mengenai Kerjasama Teknik dan Ilmu Pengetahuan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 2 Juli 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAI KERJASAMA TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN.
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat mengenai Kerjasama Teknik dan Ilmu Pengetahuan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 2 Juli 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta paa tanggal 29 September 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG ## P E R S E T U J U A N ## ANTARA ## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ## PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAI ## KERJASAMA TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; Berhasrat untuk memperkuat hubungan-hubungan persahabatan yang telah terjalin lama antara kedua negara; Mengingat kepentingan bersama dalam memajukan dan meningkatkan kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan berdasarkan semangat persamaan dan saling menguntungkan; Menyadari perlunya suatu kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi kedua negara; dan Sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara serta prosedur dan kebijakan kerjasama di bidang teknik dan ilmu pengetahuan; ## TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: ## Pasal I 1. Para Pihak, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan sosial dan ekonomi kedua negara, akan merumuskan dan melaksanakan program-program dan proyekproyek kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan. 2. Dalam pelaksanaan program-program dan proyek-proyek tersebut dapat melibatkan keikutsertaan unit-unit dan badan-badan baik swasta maupun pemerintah demikian pula universitas, organisasi tehnik dan ilmu pengetahuan serta bila dipandang layak, lembaga-lembaga swadaya masyarakat. ## Pasal II Bentuk-bentuk kegiatan kerjasama berdasarkan Persetujuan ini akan meliputi: 1. program-program dan proyek-proyek pengembangan serta riset bersama atau terkoordinasi; 2. kunjungan-kunjungan dan pertukaran-pertukaran ilmuwan-ilmuwan serta tenagatenaga ahli atau teknisi-teknisi; 3. penyediaan peralatan dan perlengkapan yang diperiukan untuk pelaksanaan proyekproyek khusus; 4. keikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan profesional; 5. bantuan dalam pembentukan dan pelaksanaan lembaga-lembaga riset, laboratoriumlaboratorium atau pusat-pusat pelatihan lanjutan; 6. pengorganisasian seminar-seminar, konferensi-konferensi, lokakarya-lokakarya, pameran-pameran dan pertemuan-pertemuan tehnis; 7. penyediaan jasa-jasa konsultansi dan pelaksanaan studi kelayakan; 8. keikutsertaan dalam proyek-proyek pengembangan dan riset bersama atau programprogram dengan aplikasi industri; 9. pertukaran informasi teknik dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan programprogram dan proyek-proyek kerjasama;

Verifikasi: 10. bentuk-bentuk kerjasama lain yang mungkin dapat disetujui bersama. ## Pasal III

Verifikasi: 1. Untuk mencapai sasaran-sasaran dalam Persetujuan ini, Para Pihak akan mengadakan pertemuan-pertemuan pada waktu dan tempat yang disetujui bersama, di Indonesia atau Meksiko, untuk: - a) membicarakan masalah-masalah kebijakan pokok yang menyangkut pelaksanaan Persetujuan ini;

Verifikasi: - b) melakukan tinjauan atas kegiatan-kegiatan dan hasil yang dicapai berdasar Persetujuan ini. 2. Apabila pertemuan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu, maka sebagai penggantinya dapat dilakukan pertukaran dokumen-dokumen. ## Pasal IV 1. Dalam kaitan dengan pelaksanaan program-program dan proyek-proyek, masingmasing Pihak akan saling menyediakan personil-personil yang berkualitas. Para personil tersebut disamping tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selain fungsinya, juga tidak dibenarkan menerima pembayaran melebihi yang telah ditetapkan, tanpa otorisasi terlebih dahulu dari Para Pihak. 2. Para Pihak, sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan salinq memberikan seqala bantuan administrasi dan fasilitas yang diperlukan bagi personil yang ditugaskan, ijin masuk, tinggal dan keluar begitu pula untuk penyediaan perlengkapan dan peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program-program dan proyek-proyek berdasarkan Persetujuan ini. ## Pasal V Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama yang dirangkum dalam Persetujuan ini, dimungkinkan untuk diadakan pengaturan-pengaturan tambahan yang meliputi spesifikasi rinci untuk setiap bidang serta masalah-rrasalah lainnya termasuk, jika dipandang perlu, pengaturan-pengaturan keuangan atas program-program dan proyek-proyek serta perlakuan terhadap hak kekayaan intelektual yang timbul dari kegiatan-kegiatan kerjasama berdasarkan Persetujuan ini. ## Pasal VI 1. Pelaksanaan program-program dan proyek-proyek kerjasama berdasarkan Persetujuan tergantung dari tersedianya dana dan personil. 2. Apabila dianggap perlu dan dengan persetujuan bersama, Para Pihak dapat meminta pendanaan dari pihak ketiga untuk membiayai program-program dan proyek-proyek kerjasama berdasarkan Persetujuan ini. ## Pasal VII Setiap perbedaan yang timbul mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak. ## Pasal VIII 1. Persetujuan ini mulai berlaku sejak dilakukan saling pemberitahuan oleh Para pihak melalui jalur diplomatik, sebagai pemenuhan prosedur hukum nasional. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan secara otomatis akan terus berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan.

Verifikasi: 2. Persetujuan ini dapat diubah dengan persetujuan bersama antara Para Pihak. Perubahan yang disetujui akan berlaku setelah Para Pihak saling memberitahukan melalui jalur diplomatik sebagai pemenuhan formalitas yang dipersyaratkan oleh ketentuan nasional. 3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program-program dan proyek-proyek yang sedang dilaksanakan, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa . oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Penetapan: DIBUAT di Jakarta, Indonesia, pada tanggal dua bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dalam dua naskah asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris yang keabsahannya sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris akan diberlakukan.