PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 60 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN BUPATI SINTANG
No "-&lt;"" MOR ·- TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan ,Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sadan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Jer.turan Bupati Sintang;
.I
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
'
I
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
I
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
'
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286);
I
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara '(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuni 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
t
8. Undang-Undang ...
)
00003
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ~(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemierintah ' Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 200 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
'
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4
Menetapkan
00005
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal I
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1226) diubah sebagai berikut: I
•
- I 1. Ketentuan Pasal .1 angka .63 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
I
I
• Pasal
1
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 1
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Parnong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dan atau CPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Pejabat Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari Eselon Ila, Ilb, Illa, Illb, IVa, dan IVb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
7. Pejabat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.
I
8. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai tanggung jawab jabatan berdasarkan eselonering sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
2. ' · 9. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai perangkat daerah yang selain selaku pengguna anggaran/pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat disingkat SKPD adalah pemerintah daerah anggaran/pengguna barang. Daerah yang selanjutnya perangkat daerah pada selaku pengguna
13. Petugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.
14. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan penyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik.
15. Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Dae rah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
.
17. Bendahara Umum Daerah disingkat BUD adalah Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Sintang. yang selanjutnya Dinas Pendapatan, Daerah Kabupaten
I
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
19. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan tugas menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang serta pengendalian pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
20. Pejabat Yang. Menerima Pelimpahan Pemungutan Pajak Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan tugas melaksanakan pemungutan pajak daerah.
21. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan/Kuasa Melaksanakan Anggaran PPKD adalah Pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan anggaran PPKD.
22. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah. %
I.
I
23. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah adalah Pejabat ,pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan kebijakan dan pengelolaan Aset/barang milik daerah.
I
24. Verifikator adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Kas Daerah, Pajak Daerah, Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
25. Verifikator Belanja PPKD adalah pejabat pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap belanja PPKD.
26. Satuan Togas Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang.
27. Petugas Khusus Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas mendata, mengelola, menata dan menyimpan berkas surat dinas. !
28. Korektor SPJ Bantuan Keuangan Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja Kantor Camat yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.
29. Petugas Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di ,Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pemberitaan rahasia dan yang telah lulus kualifikasi di bidang persandian.
30. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
I
31. Analis Produk Hukum Daerah adalah Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang bertugas meneliti, menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.
32. Korektor adalah pegawai pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas mengoreksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Kas Daerah serta Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang.
33. Pengelola Teknis Perencanaan Aset/Barang Daerah adalah pegawai , pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas pelaksanaan perencanaan aset/barang daerah Kabupaten Sintang.
34. Pengelola Teknis Penatausahaan Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas pelaksanaan penatausahaan aset/barang daerah Kabupaten Sintang.
35. Pengelola Teknis Pengendalian Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas pelaksanaan pengendalian aset/barang daerah Kabupaten Sin tang.
36. Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai penghimpun data/dokumen aset/barang daerah, korektor Daftar Rencana Aset/ Barang Daerah dan Laporan barang SKPD serta penyusunan Laporan Administrasi Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan' Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk menghimpun data/ dokumen aset/barang daerah, melakukan koreksi Daftar Rencara Barang Daerah dan Laporan aset/barang SKPD serta menyusun Laporan Administrasi Aset/Barang Daerah Kabupaten Sintang.
I
I
37. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar Gaji dan Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbangkan kreteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemarnpuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
38. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
39. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
40. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
41. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
42. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
43. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
I
44. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
45. Daerah terpencil' atau terbelakang, adalah daerah/perdesaan atau pulau atau pesisir yang umumnya secara geografis relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman/ perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat akses jaringan komunikasi dan transportasi.
46. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, ·menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
3. 4 7. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
48. Dokter Umum adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
49. Dokter Gigi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
50. Dokter Spesialis adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas ' Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
51. Dokter Hewan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan tugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan. l .
52. Apoteker adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Apoteker serta bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Ade Mohammad Djoen Sintang.
53. Asisten Apoteker adalah pegawai negeri sipil di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan Asisten Apoteker serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
54. Paramedis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang kesehatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
55. Sanitarian adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas dalam bidang kesehatan lingkungan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sin tang.
56. Nurse adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memilik.i kualifikasi pendidikan sarjana keperawatan dan telah memiliki keahlian/profesi dalam bidang keperawatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten . Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
57. Perawat adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang keperawatan dan memiliki kua1ifikasi pendidikan sekolah/ akademi keperawatan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sin tang dan Rumah Sak.it Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang. · I
58. Bidan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang secara fungsional bertugas dalam bidang kebidanan serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
59. Nutrisionis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang gizi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
60. Supervisor Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Supervisor SIAK adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola SIAK di tingkat Kabupaten Sintang dan atau dibawahnya serta mengusulkan atau membatalkan usulan pengguna hak akses SIAK.
61. Administrator/Verifkator Sistem Informasi Administrasi : Kependudukan yang selanjutnya disebut administrator SIAK adalah pegawai yang memonitor operasional database, back up dan updating data, recovery data dan jaringan serta mengatasi permasalahan teknis operasional SIAK.
62. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Setda/Set­ DPRD/Dinas/Badan/Inspektorat Kabupaten Smtang kelompok 1 meliputi Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan Penkanan, Dinas Pendapatan, p I I engeo aan Keuangan dan Aset, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten Badan Kepegawaian Daerah, Badan K i B · , , euarga erencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Pe mi Kehutanan dan Ketahanan ' 'en1kanan, Sakit Umum Da rah. Pangan, dan Rumah aer .
I
I
'
I
63. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Setda/ SetDPRD / Dinas/ Badan/Inspektorat Ka bu paten Sintang kelompok 2 meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pengelola Perbatasan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
64. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Kantor/Kecamatan Kabupaten Sintang kelompok 1 meliputi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
65. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Kantor/Kecamatan Kabupaten Sintang kelompok 2 meliputi seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Sintang.
66. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sintang.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini berlaku untuk pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten S.intang atas beban APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2011 masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini.
•
Pasal II
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang , pada tanggal &amp; AG~1NS 2012 &lt;"

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 8 ? A is l$ 2012 RIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,M ZULKIFLI HAJI AHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 4 G I ' 00016