Unknown Unknown Nomor 27 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 (berlaku 1 Jul 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20 15 terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pen5rvsunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2OL5;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4t) sebagaimana l.elah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)';
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwn 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3Q;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana PembangLrnan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 47OOl;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor a725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; 9.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2OL5 Nomor 58);
9. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6931;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten lKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusu.nan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2Ol1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOB tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusLlnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL0 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 321;
9. 2I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2OOB tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor O2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2oll 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol2 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2Ol3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 20L3-2O33 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2OLO tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2}ll2Ol5 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLO Nomor 85).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2o1l-2o15, yang selanjutnya disingkat RRIMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 20 1 1 sampai dengan tahun 2ols.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama 5 (tima) tahun terhitung sejak tahun 2o1 1 sampai dengan tahun 2015.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembanglfnan Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Perubahan RKPD Tahun 2OL5 adalah Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015.
Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 20 15 merupakan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimulai pada tanggal 1 Juli 20 15 dan berakhir pada tanggal 3 1 Desember 20 1 5.
Pasal 3
Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Fusat, Pemerintah Provinsi maupun dengan partisipasi masyarakat.
Pasal 4
- (1) Perubahan sistematika RKPD Tahun 20 15 disusun dengan pen5rusunan sebagai berikut :
- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2OI5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABI :

BAB II :

BAB III :

PENDAHULUAN

BVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA.

RBNCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

PBNUTUP

BAB IV :

Diundangkan di Situbondo pada tan[gal 0 1 JUL 2015

SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL5 I,IOMOR 30

## Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2Ol5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam men5rusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam men)rusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 6

Dalam rangka penyusunan RPAPBD Tahun Anggaran 2Ol5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2Ot5 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum PAPBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol5;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengu.ndangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 0 1 JUL 2015 BUPATI SITUBONDO,


DADANG lIIIGIARTO