Unknown Unknown Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. EMERINTA ANGERANG EL TAN. rub ed ali o r 8 012 ent g edom ela ng en el ja a rah. PROVINSI BANTEN OVINS AN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN RA RAN ALI A ANGERAN LATAN NOMOR 5 TAHUN 2014 OMOR AHUN 014 TENTANG ANG PERUBAHAN KEDUA R B EDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AS RATURA AL KOTA OMOR 8 AHUN 012 E N EDOM LAKSANAA ANG RA DAPAT AN EL RA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA EN N RAHMATT N ANG AH SA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ALIKOT ANGERANG EL TAN, - a. bahwa dalam hal terjadinya pergeseran anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam upaya mewujudkan asas pengelolaan keuangan daerah, dapat berimplikasi terhadap Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; . erjadi er es pa a o m n elaksana DP ja eran a SK ) a ejaba Pengelola eua a P a wuju sas engelo euang aerah, ap berimplik si erha a er ur ali om r 8 ah n 012 en edo el n end a e ja a eb aiman el i e erat r alik omor 2 ahu 013 en Perubaha t s erat ali omo 8 ahu 2012 tentang edoman elaksanaan ng Penda dan el ja aerah; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang Me b
[ SALINAN ALI A
l
(
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELAT AN ERITA A RA ANGERANG E AT
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. EMERINTA ANGERANG EL TAN. rub ed ali o r 8 012 ent g edom ela ng en el ja a rah.
PROVINSI BANTEN OVINS AN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN RA RAN ALI A ANGERAN LATAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
OMOR
AHUN
014
TENTANG
E
ANG
PERUBAHAN KEDUA R B EDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AS RATURA AL KOTA OMOR 8 AHUN 012 E N EDOM LAKSANAA ANG RA DAPAT AN EL RA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA EN N RAHMATT N ANG AH SA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ALIKOT ANGERANG EL TAN,
- a. bahwa dalam hal terjadinya pergeseran anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam upaya mewujudkan asas pengelolaan keuangan daerah, dapat berimplikasi terhadap Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; . erjadi er es pa a o m n elaksana DP ja eran a SK ) a ejaba Pengelola eua a P a wuju sas engelo euang aerah, ap berimplik si erha a er ur ali om r 8 ah n 012 en edo el n end a e ja a eb aiman el i e erat r alik omor 2 ahu 013 en Perubaha t s erat ali omo 8 ahu 2012 tentang edoman elaksanaan ng Penda dan el ja aerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. ba berdas n ertimbangan eb imana dimak d huruf a dan unt k elaks a n eten dalam Pas 160 ayat (7) Per ur e a am Negeri Nom r 13 Tahun 2006 tentang edom Pengelo Keuan Da se i an diubah beb pa kali, terakhir den Per t Men Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten ang Perubaha Kedua Atas Peratur Ment r Da am Ne r Nomor 13 Tahun 2006 tent ng Pedoman Pengelol n Keua g Daerah, er menet k n Peraturan Walik tent g Perubahan edu At s Per t r Walikot Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoma Pelaksan Anggaran Pendapa an dan Bel ja Daerah;
- Mengingat Mengingat
1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar gar Republi Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 nt Keuang n Negara (Lembar n Negara p li Indonesi ahun 2003 Nomor 47, Tamba an mba ga ep bli ndonesi omor 286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. nd ng-U da o r 1 Tahun 2004 erben ahara Negara L m ara ga lik ndones h n 004 om r 5, m a n Lembaran ega ep li nd nesi om r 355);
4. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); . ndang-Und om r 15 Tahu 200 t n emer k en l la ggu J b eu eg (L mb r gar p bli n ones ahu 004 omor 6, T b m epubli n si o 400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844); . n g-U o 2 hu 0 g emerin a ra ( bar g li n s u 0 o 25, emb g r p bl In o si o 43 ba el e era k li, r khi en n Unda om 2 en ruba d nd n nda 2 ahu 0 4 ent ng Pemer ta a ra L b eg epubli n on si 0 o 9, amb a m N g r n s m 844);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); . nd g-Un o 1 h 00 t m ng lata ovin Lembar g epubl n si 008 o or 88, b bara ga epubli n om 935);
7. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Unda omor 2 ahu 011 ent Pembent k eratur Peru undangan a egar epublik ndones 011 om 2, amba emb ga epubli Indones Nomo 234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310); . er e a am e o 3 0 tentang edo engelo ah se n el i eb r li, er hi dengan Per tur ent r a a e omor 1 a 011 en t erub ha t s er r Me t Da Ne r omor 3 hu 006 en ng Pedom n Pengelolaan eua g a r Serit eg r Republik Indonesia ahu 011 omor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 9. Per Me t ri Da eger om r ah 014 ent ng em rodu u r (S Ne Republik ndones a 014 om r 2);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); 10. er a o ang r g el om r Tahun 2011 tentang r s Pemerin a a Kot Tangerang Se n (Lemb a ot Tangerang el ahun 011 Nomor , mb Lemba n Daer h ot Tanger ng el t om 0811);
5. 1 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 1211); 11. Per r Da r Kot Tanger ng Se omor 2 Tahun 2011 tent g Pokok-P k k eng l Keu Daer (L mb n Da r Kot Tangerang e Tahu 011 omor 2, amba a em Da r h Kat Tangerang Sel Nomor 1211);
Menetapkan e k
- 1 2 . Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 12); 2. er alikot omor 8 ahun 012 entan edo elaks n n end a a ja a Se a nger g t 012 om 8 ba elah ah e ali o 2 013 en eru t s r a om 8 ahu 012 ent edom el sa enda t e anja a B r t r ng r at 013 om 2);
MEMUTUSKAN: E USKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. RATURA LIKOT EN ANG ERUB HAN EDU RA URA LIKOT OMOR 8 AHUN 012 AN EDOM AK AA G RA DAPAT AERAH.
Pasal 1
1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar gar Republi Indonesia Tahun 1945;
Pasal 160
- Mengingat Mengingat
1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar gar Republi Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 nt Keuang n Negara (Lembar n Negara p li Indonesi ahun 2003 Nomor 47, Tamba an mba ga ep bli ndonesi omor 286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. nd ng-U da o r 1 Tahun 2004 erben ahara Negara L m ara ga lik ndones h n 004 om r 5, m a n Lembaran ega ep li nd nesi om r 355);
4. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); . ndang-Und om r 15 Tahu 200 t n emer k en l la ggu J b eu eg (L mb r gar p bli n ones ahu 004 omor 6, T b m epubli n si o 400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844); . n g-U o 2 hu 0 g emerin a ra ( bar g li n s u 0 o 25, emb g r p bl In o si o 43 ba el e era k li, r khi en n Unda om 2 en ruba d nd n nda 2 ahu 0 4 ent ng Pemer ta a ra L b eg epubli n on si 0 o 9, amb a m N g r n s m 844);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); . nd g-Un o 1 h 00 t m ng lata ovin Lembar g epubl n si 008 o or 88, b bara ga epubli n om 935);
7. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Unda omor 2 ahu 011 ent Pembent k eratur Peru undangan a egar epublik ndones 011 om 2, amba emb ga epubli Indones Nomo 234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 310); . er e a am e o 3 0 tentang edo engelo ah se n el i eb r li, er hi dengan Per tur ent r a a e omor 1 a 011 en t erub ha t s er r Me t Da Ne r omor 3 hu 006 en ng Pedom n Pengelolaan eua g a r Serit eg r Republik Indonesia ahu 011 omor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 9. Per Me t ri Da eger om r ah 014 ent ng em rodu u r (S Ne Republik ndones a 014 om r 2);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); 10. er a o ang r g el om r Tahun 2011 tentang r s Pemerin a a Kot Tangerang Se n (Lemb a ot Tangerang el ahun 011 Nomor , mb Lemba n Daer h ot Tanger ng el t om 0811);
5. 1 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 1211); 11. Per r Da r Kot Tanger ng Se omor 2 Tahun 2011 tent g Pokok-P k k eng l Keu Daer (L mb n Da r Kot Tangerang e Tahu 011 omor 2, amba a em Da r h Kat Tangerang Sel Nomor 1211);
Menetapkan e k
- 1 2 . Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 12); 2. er alikot omor 8 ahun 012 entan edo elaks n n end a a ja a Se a nger g t 012 om 8 ba elah ah e ali o 2 013 en eru t s r a om 8 ahu 012 ent edom el sa enda t e anja a B r t r ng r at 013 om 2);
MEMUTUSKAN: E USKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. RATURA LIKOT EN ANG ERUB HAN EDU RA URA LIKOT OMOR 8 AHUN 012 AN EDOM AK AA G RA DAPAT AERAH.
Pasall asall
Beberapa ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut: b t n ampi a k om 8 ahu 012 ent d ela s end anja ang r hu 012 o 8 a l er r o r 2 013 ent g eru li t o 8 hun 012 ent edo l n anja r r r lata 013 2) ag t

- 1 . Ketentuan Lampiran I Judul BAB III diubah. . mp II i bah.
2. Ketentuan Lampiran I BAB III huruf B angka 2 huruf d angka 4) huruf a), huruf b), dan huruf c) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d), serta diantara angka 2, dan angka 3 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 2a, dan angka 2b. . tu mp II ru u ), ru ), ru i , sat ru ), rt t , is sipka a b.
3. Ketentuan Lampiran I BAB III huruf E angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf i diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, serta angka 2 huruf a diubah dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf d, huruf e, dan huruf f. . tu p III uru ru , ru f, ru bah, t ahk ur , ru g ru ru , ru , ru .
4. Diantara Form XVII dan Form XVIII Lampiran III disisipkan 2 (dua) Form yakni Form XVIIA dan Form XVIIB. . antara II II r II sipka a m kn XVII VIIB.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. . t ana a e er a ampi m II erpis ri lik t ni.

## Pasal II asa II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. lik ni ul a i ndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tangerang Selatan. , e gu anga an li patann r Tangerang an.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 6 Mei 2014. anger e tan. e 014.

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, L OTA ANGERANG L TAN, ttd/cap td/c

AIRIN RACHMI DIANY AIRI RACH NY

Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 6 Mei 2014. SEKRETARIS DAERAH g nger e an. al e 014. ARIS ERA

KOTA TANGERANG SELATAN, ANGERANG EL TAN,

## ttd/cap td/c

## DUDUNG E. DIREDJA RE

SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 5 RITA ERA ANGERANG ELAT AHUN 014 OMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum, ali e e g iny lt. epa u m,

## ttd/cap td/c

## Ir. H. Nur Selamet, MM. r. . l M.

Pembina Tk. I IV /b Nip. 19630215 199601 1 001 embi k. b ip. 9630215 99601 01