PERATURAN BUPATI MA Nomor 37 Tahun 2017 tentang ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN MAJENE (berlaku 28 Agustus 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN MAJENE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,
Menimbang : a.
bahwa kejadian penyakit malaria yang menjadi ancaman di daerah ini sesegera mungkin diantisipasi dan ditanggulangi secara terpadu dalam bentuk usaha-usaha yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, serta untuk mencapai target Eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Majene;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahahn Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD di Kabupaten Majene.
6. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini Sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan berbagai lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Eliminasi Malaria adalah untuk mewujudkan Kabupaten Majene Bebas Malaria pada Tahun 2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup eliminasi malaria meliputi :
- a. Kebijakan dan strategi;
- b. Pelaksanaan kegiatan elimiinasi malaria, meliputi:
1. Penemuan dan tata laksana penderita malaria;
2. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko;
3. Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah;
4. Peningkatan koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
5. Peningkatan sumberdaya manusia.
- c. Indikator keberhasilan.
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 5
- (1) Penanggulangan penyakit malaria dilaksanakan mulai dari tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Desa/Kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat Pemerintahan.
- (2) Kelembagaan di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam bentuk Kelompok Kerja Gebrak Malaria, di tingkat Kecamatan dibentuk melalui Keputusan Camat, dan di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Tugas dan fungsi masing-masing kelompok kerja dijabarkan pada surat keputusan masing-masing.
- (4) Obyek pengaturan penanggulangan penyakit malaria dalam Peraturan Bupati ini adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan malaria.
- (5) Subyek pengaturan penanggulangan penyakit malaria ini adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN MALRIA
Pasal 6
- (1) Penanggulangan malaria daerah harus sesuai dan merupakan bagian integral dari program eliminasi malaria nasional.
- (2) Penanggulangan malaria dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Majene.
- (3) Penanggulangan malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak, dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan malaria.
- (4) Penanggulangan malaria melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (5) Penanggulangan malaria untuk mencapai Kabupaten Majene Bebas Malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap Pemberantasan, tahap pre-eliminasi, tahap eliminasi, dan tahap pemeliharaan.
BAB V - KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 7
- (1) Kebijakan Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap serta dapat bekerja sama dengan mitra kerja lainnya antara lain :
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Pemerintah Kabupaten Majene;
- d. Pemerintah Kabupaten lainnya;
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- f. Dunia usaha; dan
- g. Masyarakat.
- (2) Kebijakan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
- b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
- c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.
BAB V - KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 8
Strategi untuk mencapai tingkat eliminasi malaria dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan sistem surveilans malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria
PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA
Bagian Kesatu Pelaksanaan Penemuan
BAB VI - PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA
Pasal 9
- (1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptifitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala malaria.
BAB VI - PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA
Pasal 10
- (1) Tata laksana pengawasan masuknya malaria dari luar daerah/surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau Juru Malaria Desa atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap Kepala Keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaanya kepada Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna
pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
BAB VI - PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA
Pasal 11
- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis maupun Rapid Diagnostik Test (RDT) untuk memastikan diagnosis malaria.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100 % (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10 % (sepuluh persen) sediaan darah malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- (3) Dinas Kesehatan selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.
Bagian Kedua
Tata Laksana Penderita Malaria
BAB VI - PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA
Pasal 12
Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan dan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
BAB VII - PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO
Pasal 13
- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria dilakukan dengan cara:
- a. Pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat - tempat perindukan nyamuk Anopheles; dan
- b. Melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.
PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH
BAB VIII - PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH
Pasal 14
- (1) Dinas yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa.
- (2) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- (4) Memperkuat sistim informasi malaria sehingga informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antar lain:
- a. Short Message Service (SMS) Gateway; dan
- b. Geographycal Information System (GIS
BAB IX - PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT
Pasal 15
- (1) Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria.
- (2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan ## BAB X PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB IX - PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT
Pasal 16
Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB IX - PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT
Pasal 17
Tim Koordinasi Eliminasi Malaria berkedudukan di Kabupaten Majene yang Koordinator Pelaksanaan Kegiatan adalah Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dan Tim Teknis adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majene
Bagian Ketiga Organisasi
BAB IX - PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT
Pasal 18
- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Majene terdiri atas penasehat, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan kelompok kerja (Pokja);
- (2) Pokja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pokja I Informasi, Data dan Pengamatan;
- b. Pokja II Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan;
- c. Pokja III Pengobatan dan Pelayanan;
- d. Pokja IV Pengendalian Lingkungan;
BAB XI - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA
Pasal 19
- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Majene, bertugas dan bertanggungjawab:
- a. Melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria Kabupaten Majene tahun 2018 secara lintas sektor dan menyeluruh;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kabupaten Majene;
- c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis sekali setahun yang disampaikan kepada Bupati dan tembusan Kepada DPRD Kabupaten Majene dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta Menteri Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) bertugas dan bertanggungjawab:
- a. Melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
- b. Melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
- c. Menyusun strategi Juklak dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
- d. Mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
- e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Majene.
BAB XII - PERAN SERTA RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT AKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA
Pasal 20
- (1) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Majene dan Rumah Sakit swasta bertanggungjawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan standar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (2) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Majene dan Rumah Sakit swasta bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria harian, bulanan dan tahunan kepada pimpinan daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Majene;
- (3) Masyarakat Akademis bertanggung jawab untuk memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang penyakit malaria melalui penerapan kurikulum terintegrasi bagi siswa pada tingkat Sekolah Dasar, Menengah dan Atas atau sederajat yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
- (4) Masyarakat akademis bertanggungjawab terlibat secara aktif dalam eliminasi Malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 21
Penanggulangan malaria dibiayai dari sumber pembiayaan sebagai berikut:
- a. APBN;
- b. Global Fund (GF) Malaria;
- c. APBD Provinsi Sulawesi Barat;
- d. APBD Kabupaten;
- e. Alokasi Dana Desa;
- f. Sektor mandiri yaitu swasta/dunia usaha;
- g. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 22
- (1) Pembiayaan upaya penanggulangan malaria wajib dibiayai dalam APBD Kabupaten Majene demi kesinambungan untuk pencapaian tujuan penanggulangan malaria.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Penetapan: Ditetapkan di Majene pada tanggal 28 Agustus 2017

Penandatangan: BUPATI MAJENE, CAP/TTD H. FAHMI MASSIARA

Penetapan: Diundangkan di Majene pada tanggal 28 Agustus 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD H. BURHANUDDIN. BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 37.