PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA -TENTANG PERUBA.FFAN \_ ATAS . MINAHASA TENGGARA Nomor 72 Tahun 2017 tentang GARA PROV.NSI SULAWESI UTARA - PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR. T: TAHUN 2017 -TENTANG PERUBA.ffAN \_ ATAS .PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 72 TAHON 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH J. .. . \ TAHUN ANGGARAN.2017: 'T. DENGAN RAHMAT TUHA � YUG MAHA ESA BUPATI MINAHASATENGGARA,-·-. · a. - bahwa untuk memenuhi ketentuan (berlaku 30 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROV.NSI SULAWESI UTARA
- PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
·
.·
NOMOR. T: TAHUN 2017
-TENTANG
PERUBA.ffAN \_ ATAS .PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 72 TAHON 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH J. .. . \ TAHUN ANGGARAN.2017: 'T.
.
.
.
:
DENGAN RAHMAT TUHA � YUG MAHA ESA
BUPATI MINAHASATENGGARA,-·-.
.
.
· a.
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor ·15 Tahun · 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan Peraturan·Bupati MinahasaTenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. ·
- b. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran antar jenis belanja, dan antar kegiatan dalam.APBD Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negar8: )Tang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi - dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
',. ,•',1
;:\_l
.e
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2004· Nornor 104, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Negara. Nomor 4421);
- o. Undang-Undang Nomor .33 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nornor 4438);. Perimbangan Keuangan Antara ·.P �� erinfah Pusat .. ch:in . . . . . . Indonesia Tahun 2004. Nomor 126, ·Tam\_bahan Lerribarari
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Provin si . Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tarnbahan Lernbaran Negara· . Republ � k Indonesia:lNom � ·r46 � 5)\_; .. ·· :{ . ;; . . \
7. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang- Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2014. Nomor 244,' .Tarnbahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nornor 5587), ·sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik (ndonesia Tahun, 2015 Nomor58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang � U.n&lt;::lang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601; ·
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
-
,·
...
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2005 Nombr 137, Tambah � n Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor'457S); .: . . . .
2. 13 .. Peratur;n,. Pe � erin.fah\_ Nomor· 56Tahuh 2005 tentang .Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara. Republik Indonesia. .Tahun 2(}05 .Nornor 1 � &amp;. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor .4576);
14. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NomorLq O, Tambahan Lembarari Negara Rep � bliklndonesi Nomor 4578L
·\_;
)
16. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun · 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerirrtah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pernerintah Nornor 71 . Tah un 2010 ten tang" Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor � 165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang·.· Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman · Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 508);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
.,
r
-··
...
.,
...
:
.
,.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53);
.·..
- . .23. . . . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan · Belanja Daerah Tahu\_n Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Teriggara·'tahuri 2016: Nomor ····· · · 107);:. . . . . .. . . . . . . . . .
- 24 -. Peraturan : Bupati .· Minahasa Tenggara Norn or Ti Tah.un. 2016. tentang . Penjabaran Anggarari Pendapatan dan BelanjaDaerah · Tahun Anggaran 2017 (BeritaDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 348) .
..
. MEMUTUSKAN -:
•
\ ,1
.Menetapkan: . ;
PERATURAN BUPATI "ITENTANG PERUBAHAN A � AS PERATURAN BUPATI'":MINAHASA TENGGARA NOMOR 72 .TAlIUN .. 2016 TENTANG PENJABARAN .. ANGGARAN PENDAPATAN D � . BELANJA DAERAH .TAHON ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Ringkasan Penjabaran APBD setelah Pergeseran Anggaran antar rincian obyek, antar obyek belanja, antar belanja dan antar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 1 tercantum dalam Lampirari.L Peraturan Bupati ini, · ·
Pasal 2
Pasal2
Ringkasan Penjabaran APBD setelah Pergeseran Anggaran antar rincian obyek, antar obyek belanja, antar belanja dan antar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 1 tercantum dalam Lampirari.L Peraturan Bupati ini, · ·
Pasal 3
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- b. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran antar jenis belanja, dan antar kegiatan dalam.APBD Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negar8: )Tang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi - dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
',. ,•',1
;:\_l
.e
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2004· Nornor 104, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Negara. Nomor 4421);
- o. Undang-Undang Nomor .33 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nornor 4438);. Perimbangan Keuangan Antara ·.P �� erinfah Pusat .. ch:in . . . . . . Indonesia Tahun 2004. Nomor 126, ·Tam\_bahan Lerribarari
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Provin si . Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tarnbahan Lernbaran Negara· . Republ � k Indonesia:lNom � ·r46 � 5)\_; .. ·· :{ . ;; . . \
7. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang- Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2014. Nomor 244,' .Tarnbahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nornor 5587), ·sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik (ndonesia Tahun, 2015 Nomor58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang � U.n&lt;::lang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601; ·
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
-
,·
...
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2005 Nombr 137, Tambah � n Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor'457S); .: . . . .
2. 13 .. Peratur;n,. Pe � erin.fah\_ Nomor· 56Tahuh 2005 tentang .Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara. Republik Indonesia. .Tahun 2(}05 .Nornor 1 � &amp;. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor .4576);
14. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NomorLq O, Tambahan Lembarari Negara Rep � bliklndonesi Nomor 4578L
·\_;
)
16. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun · 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerirrtah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pernerintah Nornor 71 . Tah un 2010 ten tang" Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor � 165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang·.· Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman · Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 508);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
.,
r
-··
...
.,
...
:
.
,.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53);
.·..
- . .23. . . . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan · Belanja Daerah Tahu\_n Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Teriggara·'tahuri 2016: Nomor ····· · · 107);:. . . . . .. . . . . . . . . .
- 24 -. Peraturan : Bupati .· Minahasa Tenggara Norn or Ti Tah.un. 2016. tentang . Penjabaran Anggarari Pendapatan dan BelanjaDaerah · Tahun Anggaran 2017 (BeritaDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 348) .
..
. MEMUTUSKAN -:
•
\ ,1
.Menetapkan: . ;
PERATURAN BUPATI "ITENTANG PERUBAHAN A � AS PERATURAN BUPATI'":MINAHASA TENGGARA NOMOR 72 .TAlIUN .. 2016 TENTANG PENJABARAN .. ANGGARAN PENDAPATAN D � . BELANJA DAERAH .TAHON ANGGARAN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :.
Pasal2
Ringkasan Penjabaran APBD setelah Pergeseran Anggaran antar rincian obyek, antar obyek belanja, antar belanja dan antar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 1 tercantum dalam Lampirari.L Peraturan Bupati ini, · ·
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
· ·Pasal 3
- 1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II, Ill, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2) Rekapan Pergeseran Anggaran antar rincian obyek dan antar obyek belanja dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penjabaran APBD setelah Pergeseran Anggaran antar rincian obyek dan antar obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

·.1

'·

..

. , i,!'·

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal

� D Mciret · 201 7

SEKRETAR � AERAH,

KABUPATE ii-. � HASA TENGGARA,


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR '?51"

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

| NO. | | PARAF |
|--------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. --- | Sekretaris Oinas BKD | |
| 4. | Kaua Hukum dan Perundan -Undan an | |
| 5. | 1':e ala Sadan BED | |
| 6. | Asisten Bidan Administrasi Umum | |
| 7. | Sekretaris Daerah | |
| 8. | Wakil Bu ati | |
| CJ. | Bupati | Mohon Untuk Ditandatan ani |

Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal 10 Mar€f;, 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP


..

'"

]

·

-- ... 4

·r


I

I

l

i

I

I

I

I

I

I

I

,

;


e.

## . . .. RINGKASAf'il � EI\IJABARAN PERGESERAN APB[) . . PEMERINTAH KABUPATEN.MINAHASA TENGGARA

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 . Tahun 2016 tentang Penjabaran APBDTA 2017

Nomor

: 7

Nomor

: 7

. Tanggal

:

30 Maret 2017

-t

TAHUN ANGGARAN 201:7.

'

.

i

!

I

I

I

j

'

j

i

I

I

0,00 J.

!

l

I

i

I

I

l

I

i

I

i

!

j

!

I

I

i

I

I

I

i

I

i

!

I

1

!

j

!

| | | JUMLAH(Rp) I .. | · | · | (BERKURANG) | | | | BERTAMBAH / | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| URUT | URAIAN | SEBELUM .PERGESERAN .. | PERGESERAN | (Rp) SETELAH | � O/o | � O/o | � O/o | � O/o | � O/o | � O/o | � O/o | � O/o | � O/o |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | PENDAPATAN | 712.754.013.963:oo | 712.75'1.013.963,00 | O,OOj | 0,00 | :< | 0,00 | . : i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| · l . 1 1. L 1 | · PendapatanPajak Daerah Hasil Retribusi Daerah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN . Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasf Umum Dana Alokasi Khusus PENDAPATAN\ASLI DAERAH · | ', 14.94 � .230.000,00 | 14.942.230.000,00 3.52L500.000,00 . 620.730.000,00 10.800.000.000,00 | o.ooj o.eol I o.oo] | j ' O,OQ j . · 0,00 i I o,oo I . 0,00 l | j ' O,OQ j . · 0,00 i I o,oo I . 0,00 l | j ' O,OQ j . · 0,00 i I o,oo I . 0,00 l | j ' O,OQ j . · 0,00 i I o,oo I . 0,00 l | .0,00 . | j ' O,OQ j . · 0,00 i I o,oo I . 0,00 l | j ' O,OQ j . · 0,00 i I o,oo I . 0,00 l | j ' O,OQ j . · 0,00 i I o,oo I . 0,00 l | j ' O,OQ j . · 0,00 i I o,oo I . 0,00 l |
| · 1. 1. 2 1 . 1 . 4 | | . '1.52.J.:500.-000,00' 620.730.000,00 10.800.000.000,00 | 562.636.026.000,00. | .' | "' 0,00 ! I | 1 | "' 0,00 ! I | I | "' 0,00 ! I | "' 0,00 ! I | "' 0,00 ! I | "' 0,00 ! I | "' 0,00 ! I |
| 1.2 | | 562.636:026.000,00 | | . | 0,001 | 0,001 | 0,001 | i | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| l. 2. 1 1. 2. | | 12.724.230.000,00 | 12.724.230.000,00 | 0,001 | o.oo | o.oo | o.oo | I | . I | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo |
| 2. 1.2 .3 | | 413.040.720.000,00 | 4 i3.040. 720.000,00 136.871.076.000,00 | 0,00 0,00 | o.oo | o.oo | 136.871.076.000,00 | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo | o.oo |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENPAPATAN DAE � HYANG.SAH | 135.175.757,963,00 · | ·135,17:5.757.963,00 | 0,00 0,001 | . o.oo | . o.oo | . o.oo | I I I | . o.oo | . o.oo | . o.oo | . o.oo | . o.oo |
| 1. 3 .3 1.3.4 1.3.5 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi d � n Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 1<l.397.603.963,00 i | 14.397.603.963,00 110.778.154.000,00 | 10.000.000.000,00 | . . . . . 0,00 o.oo | . . . . . 0,00 o.oo | 110.778.154.000,00 10.000.000.000,00 | i I ! | 0,00 . I O,OOi | 0,00 | . . . . . 0,00 o.oo | . . . . . 0,00 o.oo | . . . . . 0,00 o.oo |
| 2 | BELANJA | 728.288.236.963.oo I | · 728.288.236.963,00 | ·o,oo | . 0,00 | . 0,00 | . 0,00 | . 0,00 | I | . 0,00 | . 0,00 | . 0,00 | . 0,00 |
| 2.1.1 2. 1. 4 2. 1. 5 | Belanja Pegawai Belanja Hibah | I 266.912.609,885,70 14.610.000.000,00 6.300.000.000,00 | 6.300.000.000,00 414.223.000,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2. 1 . 6 2. 1 . 7 | Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 414.223.000,00 | 266.912.609.885,70 14.610.000.000,00 | 0,00 0,00 | o.oo 0,00 | o.oo 0,00 | o.oo 0,00 | o.oo 0,00 | o.oo 0,00 | o.oo 0,00 | o.oo 0,00 | o.oo 0,00 | o.oo 0,00 |
| | Betanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Parta, Politik | 135.9'13.35'1.000,00 | | 0,00 0,00 | o.oo o.oo | o.oo o.oo | o.oo o.oo | o.oo o.oo | o.oo o.oo | o.oo o.oo | o.oo o.oo | o.oo o.oo | o.oo o.oo |
| 2. 1 . 8 | Betanja Tidak Terduga | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | o,ool | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| � : • | BELANJA LANGSUNG | 303.758.050.077,30 | 303.758.050.077,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21.410.460.000,00 | | 0,001 | | | | | | | | | |
| 1 | Belanja Pegawai | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 116.964.843.091,30 I | | I 106.240.000.00 I | (0,37) 0,09 | (0,37) 0,09 | (0,37) 0,09 | (0,37) 0,09 | (0,37) 0,09 | (0,37) 0,09 | (0,37) 0,09 | (0,37) 0,09 | (0,37) 0,09 |
| 2. 2. 3 | BelanJa Modal | 165.382.746.986,00; i | 165.355. 146.986,00 | (27.600.000,00) i | (0,02) � | (0,02) � | (0,02) � | (0,02) � | (0,02) � | (0,02) � | (0,02) � | (0,02) � | (0,02) � |
| | | | 117.071.083.091,30 | | | | | | | | | | |
| | | | 21.331.820.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | (78.640.000,ooi | | | | | | | | | |
| | | | | I | | | | | | | | | |
| | __ | | | | | | | | | | | | |
| | | ' -----'--------·-· � | | - | | | ----- | | | | | | |
| | | | 135.943.35'1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | i | | | | | | | | | |
| | � --------- | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | . � __!__------ | | | | | | | | | | | | |
| | ._ | | | | | | | | | | | | |
| __ | | | | | | | | | | | | | |

Halaman 1

.•

..

.

I

i

I

, .

..

...

I

1

I

l

I

;

I

i.

i

,e

| NO MOR | URAIAN | | JUMLA | JUMLA | BERTA_MBAH / (BERKURANG) | BERTA_MBAH / (BERKURANG) | BERTA_MBAH / (BERKURANG) |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| URUT | | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH. PERGESERAff, | (Rp) | O/o | O/o |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | S = 4-3 | | 6 |
| | ;_·;.· | SURPLUS I (DEFISIT) I | (15.534.223.000,00) - � -· | (1s:s34.223.ooci,o_o) | 0,00 · | | 0,00 |
| 3 ... ... | PEMBIAYAAN DAERAH .. - | ·- ····· " | | .' | " | | .. |
| 3. 1: -·. | " . .. PENERIMAAN PEMBIA\'AAN DAERAH . . Sebelumnya | I .. .. J I | 17.534.223.000,00 17.534.223.000,00 2.000.000.000,00 | 17.534.223.000,00 17.534'.223.000,00 2.000.000.000,00 | .. | 0,00 0,00 | 0,00 ··o;oo . |
| 3 . i. 1 | Sisa Letiih Perhitunqan Anggaran Tahun Anggaran | | 2.000.000.000,00 | | | 0,00 | ,•, |
| 3. ·2 | PEN°GEtuARAN PEMBIAYAAN DAEAAH | | | | | | 0,00 |
| 3'. 2. 2 · | Penyertaan Mo<!al (Investasi). Pe � e � intah Daerah | I i PEMBIAyAAN NETTO I | is.sas.zza.ooo.oo I | 2.000.000.000,00 15.534.223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | .. | .. " | | . i 0,00 | | | |
| | SISA LEBIH PE � BIAYAAN ANGGA°RAN TAHUN (' | BERKENAAN - � | 0,00 | | -.-,0 I, | 00 | 0,00 |

.i

'

..

"

Ratahan, 30 Maret 2017

BUPATI


JAMES SUMENDAP

...

..

..

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBO

..

..

..

.. .

..

..

..

..

-·

..

.

-·

.

..

..

·-

.

.

Halaman 2

I

I

I