UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1962 tentang HYGIENE UNTUK USAHA-USAHA BAGI UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG
HYGIENE UNTUK USAHA-USAHA BAGI UMUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokokpokok Kesehatan perlu ditetapkan Undang-undang Hygiëne untuk usaha-usaha bagi umum;
- a. pasal 4, pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) dan pasal 15 UndangUndang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang tahun 1960 No. 9; Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131) ;
- b. pasal 3 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Hygiëne untuk usaha-usaha bagi umum.
BAB I - MAKSUD DAN TUDJUAN.
Pasal 1
Maksud dan tujuan undang-undang ini ialah untuk melindungi/memelihara/mempertinggi kesehatan masyarakat yang mempergunakan tempat atau hasil usaha-usaha bagi umum.
KETENTUAN UMUM.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :
- a. Hygiene ialah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan;
- b. Usaha-usaha bagi umum ialah usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, swasta maupun perserorangan yang menghasilkan sesuatu untuk atau yang langsung dapat dipergunakan oleh umum.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3
Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum yang diatur dalam undang-undang ini meliputi :
- a. Hygiene air, susu, makanan dan minuman untuk konsumsi bagi umum;
- b. Hygiene perusahaan-perusahaan;
- c. Hygiene bangunan-bangunan umum;
- d. Hygiene tempat permandian umum;
- e. Hygiene alat-alat pengangkutan umum;
- f. Hygiene untuk usaha bagi umum lain-lainnya yang akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
BAB III. PENETAPAN SYARAT-SYARAT.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 4
Usaha-usaha bagi umum yang dimaksud dalam pasal 2 sub b harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang ditetapkan dalam atau ## BAB IV.
USAHA-USAHA.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 5
Usaha-usaha Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini ialah :
- a. Penerangan dan pendidikan mengenai hygiene;
- b. Bimbingan dalam bidang hygiene untuk usaha-usaha bagi umum;
- c. Pengawasan dan pemeriksaan atas keadaan hygiene lingkungan pada usaha-usaha bagi umum;
- d. Pengawasan dan pemeriksaan hasil produksi dan proses- produksi air, makanan dan minuman untuk konsumsi umum;
- c. Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan benda-benda, alatalat, yang dapat membahayakan kseshatan;
- f. Usaha-usaha lain yang perlu.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 6
Dalam usaha-usaha yang dimaksud dalam pasal 5 Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah perlu mengikut-sertakan masyarakat.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 7
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 diatur lebih lanjut dengan atau ## BAB V. TINDAKAN.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 8
Jika syarat-syarat hygiene yang telah ditetapkan ## BAB VI.
KETENTUAN PIDANA.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 9
- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dalam pasal 4 sehingga dapat membahayakan kesehatan umum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut dalam pasal 4, pelanggaran mana dapat membahayakan kesehatan umum, dipidana dengan pidana kurangan selama-lamanya tiga bulan dan/atau pidana denda setinggitingginya lima ribu rupiah.
- (3) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangan yang dimaksud dalam pasal 7 mengenai ketentuan-ketentuan pasal 5 huruf a, c, e dan f, dapat memuat ketentuan ancaman pidana kurungan selamalamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah terhadap pelanggaran atas ketentuan- ketentuannya.
- (4) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan ;
tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 10
Undang-undang ini dapat disebut: "Undang-undang Hygiëne untuk usahausaha bagi umum tahun 1962".
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 11
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penandatangan: Diudangkan di Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHDICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 48
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1962 tentang
## HYGIENE UNTUK USAHA-USAHA BAGI UMUM.
## PENJELASAN UMUM.
Tugas pemerintah, untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan antara lain mencakup bidang hygiene.
Walaupun selekas mungkin akan dibuat Undang-undang mengenai Hygiene Umum, yang meliputi seluruh bidang hygiene secara luas, namun perlu segera dikeluarkan Undang-undang ini untuk menampung soal-soal yang tercantum dalam
PENJELASAN
Pasal 11
"Reglement of de Dienst der Volksgezondheid" sehingga peraturan-peraturan pelaksanaan mengenai usaha-usaha bagi umum yang baru dapat didasarkan