Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2011 tentang PERIZINAN TERTENTl' (berlaku 14 Desember 2011)
Pembukaan
Mengingat
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Tertentu.
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 7 Ort T ahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten didalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriruahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
•
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
2. I 0. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kit.ab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Norn or 17 T ahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3330);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERO ANG TENT ANG PERIZINAN TERTENTU Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- I . Daerah adalah K.abupaten Deli Serdang.
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemcrintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sadan adalah sekwnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara atau Daersh dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkwnpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan Jainnya.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana at.au fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalarn tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan atau digunakan untuk tujuan tertentu.
2. l 0. Ketentuan tata ruang adalah basil perencanaan tata ruang yang ditetapkan dalam, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail T ata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
11. Keterangan Rencana Kabupaten adalah infonnasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Iantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan clan lingkungan.
12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
13. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KOH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan clan lingkungan.
15. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya pada halaman yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil/kavling yang boleh dibangun.
16. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
17. 1zin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleb pemerintah daerah untuk membangun baru atau mengubah bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Prasarana Bangunan adalah konstruksi pembatas/penaban/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara non telekomunikasi, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu, konstruksi reklame/papan narna.
19. Minuman beralkohol adalah rninwnan yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan basil pertanian yang mengandung karbohidrat yang cara f ermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol;
20.
- Izin Tempat Minuman Beralkohol adalah izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalarn kemasan atau diminwn ditempal penjualan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
21.
22.
23.
24.
T empat Penjulan Minuman Beralkohol adalah semua tern pat yang menjual minwnan beralkohol dalarn kemasan secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan; -
- lmport.ir Terdaftar Minurnan Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan I atau IT -MB untuk mengedarkan minurnan beralkohol produk dalam negeri dan I atau produk impor dalarn partai besar diwilayah pemasaran tertentu.
- Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan I atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan I atau produk impor dalam partai besar diwilayah pemasaran tertentu.
25. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asaJ impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijuaJ kepada orang tertentu .
2. . 26. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
27. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang rnelakukan penjualan minuman beralkobol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
28. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan T erbatas yang khusus menjuaJ barang a.sal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
29. Daerah Pabean adalah wilayah Republik. Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
31. Surat Pennohonan Surat Izin Usaba Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh perusabaan, yang memuat data/informasi pcrusabaan yang bersangkutan untuk memperoleh sn JP Minuman Beralkohol.
30. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau ternpat lain yang ditetapkan untuk lalu-Iintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
32. sw'.at Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalab surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pcrdagangan kbusus minuman beralkobol golongan B dan/atau golongan C.
33. Gangguan adalab segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
34. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, yang meliputi kcgiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat-ternpat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan (tidak tennasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah), agar usaha tersebut tidak menirnbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;
35.
- Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan rnakhluk hidup, tennasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
36.
- Izin Trayek adalah yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum untuk melakukan kegiatan pelayanan Angkutan dengan kendaraan bennotor umum dengan trayek seluruhnya berada di Dae rah.
37.
- Trayek adalah lintasan kendaraan bennotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Bus Umurn dan mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
38. Wilayah operasi adalah lintasan pelayanan jasa angkutan penumpang umwn tanpa jadwal dan lintasan tetap.
39. Jaringan Trayek adalah kurnpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
40. Buku Pengawasan adalah buku wilayah operasi bagi setiap kendaraan yang dioperasikan dijalan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang yang setiap saat harus berada pada kendaraan guna memudahkan pemeriksaan dan pengawasan.
- 4 I . Kartu Pendaftaran adalah Kartu T anda Daftar Kendaraan yang beroperasi di jalan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang yang setiap saat berada pada kendaraan guna memudahkan pemeriksaan dan pengawasan.
42. Trayek Pedesaan adalah Trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kabupaten Deli Serdang.
43. Izin Insidentil adalah lzin yang diberikan kepada Perusahaan angkutan yang sudah memiliki Izin T rayek untuk menggunakan kendaraan bennotor cadangannya diluar dari Izin T rayek yang dimiliki.
44. lzin Usaha Angkutan adalah lzin yang diberik.an kepada orang peribadi atau Badan Hukwn untuk menyelenggarakan kegiatan peyediaan angkutan orang/ atau barang dengan kendaraan bennotor umum di jalan.
45. Jaringan Transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan anglcutan jalan.
46. Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu Kota kc Kota lain yang melewsti Lintas Batas Negara dengan menggunakan Mobil Bus Umum yang terikat dalam Trayck.
47. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah Angkutan dari satu Kota ke Kota lain yang melalui Antar Daerah Kabupaten/ Kota yang melalui lebih dari satu Dserah Propinsi dengan menggunakan Mobil Bus Umum yang terikat dalam Trayek.
48. Angkutan antar Kota Dalam Propinsi adalah Angkutan dari satu Kota ke Kota lain yang melalui antar Daerah Kabupatcn/ Kota dalam satu Daerah Propinsi dengan menggunalam Mobil Bus Umum yang terikat dalam Trayek.
49.
- Angkutan Kota adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kota atau Wilayah lbu Kota Kabupaten atau dalam Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan Mobil Bus Umwn atau Mobil Penumpang Umwn yang terikat dalam Trayek,
50..
- Angkutan Perdesaan adalah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalarn Trayek Kota yang berada pada Wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan mempergunakan Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum yang terikat dalam Trayek.
51. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan Kota atau Angkutan Perdesaan yang memasuki Wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.
52. Angkutan Khusus adalah Angkutan yang mempunyai asal dan/ atau tujuan tetap yang melayani antar jemput Penumpang Umum, antar jemput Karyawan, Permukiman dan simpul yang berbeda.
53. Angkutan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umwn yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dalarn Wilayah operasi terbatas.
54. Angkutan Sewa adalah Angkutan dengan manggunakan Mobil Penumpang Umwn yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalarn Wilayah operasi yang tidak terbatas.
55. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Bus Umwn yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan Pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan Angkutan dalam Trayek, seperti keperluan keluarga dan sosial lainnya.
56. Angkutan Lingkungan adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penwnpang Umwn yang dioperasikan dalam Wilayah operasi terbatas pada Kawasan tertentu. -
57. Bus Besar adalah Kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk nonnal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
58. Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas 16 s/d 27 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tcrnpat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 - 9 meter.
59. Bus kecil adalah Kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak tennasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 4 - 6,5 meter.
60.
- Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk kerperluan .memuat clan menurunkan orang clan I atau barang serta mengatur kedatangan clan pemberangkatan kendaraan wnum, yang merupakan salah satu wujud simpuljaringan transportasi.
61. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
62. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahan yang menyediakan jasa angkutan orang/ barang dengan kendaraan di jalan.
63. Kendaraan Bermotor adalah kendaran yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan.
64. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bennotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
65. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bennotor selain dari pada kendaraan bennotor untuk penurnpang dan kendaraan beremotor untuk barang, yang penggunaanya untuk keperluan khusus atau pengangkutan barang-barang khusus.
66. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bennotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umurn dengan dipungut bayaran.
67. Kendaraan tidak Umum adalah setiap kendaraan bennotor yang digunakan untuk mengangkut barang pribadi dengan tidak dipungut bayaran.
68. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bennotor yang dipergunakan untuk pengangkutan barang selain dari pada mobil penumpang dan mobil Bus.
69. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rurnah-rumah baik dengan ataupun tanpa kereta samping.
70. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
71. Usaha Perikanan adalah semua usaha setiap orang atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, tennasuk antara lain kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
72. Usaha Penangkapan i.kan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, clan mengangkutnya untuk tujuan komersial.
73. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan i.kan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, tennasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
74. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pcngolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
75. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau bendabcnda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
76. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
77. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton(Gn.
78. Pcmbudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
79. Pcmbudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kehidupan seharihari.
80.
- Tambak teknologi sederhana adalah tambak yang dikelola secara sederhana dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 2-5 ekor/rn' atau ikan lainnya dengan padat pcnebaran 2-3 ekor/m 2 menggunakan pakan alami dan/atau ditambah pakan buatan (pellet) clan lama perneliharaan untuk udang 4-5 bulan dcngan sistem irigasi dari air pasang surut secara alami yang mempunyai pintu air masuk dan keluar menjadi satu.
81.
82.
- Tambak teknologi Madya adalah tambak yang di.kelola secara semi intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat pcoebaran 6-15 ekor/rn 2 menggunakan pakan buatan (pellet) dengan lama pemeliharaan 4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan menggunakan penggantian air secara teratur menggunakan pompa air dan mempunyai pintu pemasukan terpisah dengan pintu pengeluaran serta kincir.
- Tambak Teknologi Maju adalah tambak yang dikelola secara intensif dengan jenis i.kan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 16-50 ekor/m' dengan menggunakan pakan buatan (pellet) dengan lama pemeliharaan 3-4 bulan dengan sistem irigasi dari air
83.
pasang surut dengan penggantian air secara teratur rnenggunakan pornpa air dan pintu pernasukan terpisah dengan pintu pengeluaran serta kincir dengan atau tanpa plastik untuk rnelapisi pernatang.
- Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mernpunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikernbangbiakkan;
84.
- Usaha dibidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak;
85. Peruntukan Tanah adalah pemanfaatan lahan tanah (lokasi) yang diperuntukkan/ dirnanfaatkan suatu kegiatan atau beberapa kegiatan. Adapun klasifikasi pemanfaatan penggunaan tanah terdiri dari :
- a. Pemanfaatan Tanah untuk Hunian/Perumahan adalah fungsi tanah yang dirnanfaatkan, atau dimaksudkan di Peruntukkan untuk rurnah ternpat tinggal, pemukiman penduduk/perumahan rakyat.
- b. Pemanfaatan Tanah untuk keagamaan adalah fungsi tanah yang dimanf aatkan, atau dimaksudkan di Peruntukkan untuk kegiatan keagamaan rneliputi : rnesjid, gereja, pura, vihara, kelenteng.
- c. Pemanfaatan Tanah untuk Perdagangan, Usaha dan Komersial adalah fungsi tanah yang dimanfaatkan, atau dimaksudkan di Peruntukkan untuk kegiatan yang digunakan untuk perkantoran (gedung bertingkat, rumah toko, rumah kantor), perdagangan (restoran, toko, bar, pasar, ruang penjualan, bengkel sepeda/motor/mobil, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), perindustrian (pabrik/kawasan industri), perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal/stasiun/bandara dan penyimpanan (gudang).
- d. Pemanfaatan Tanah untuk Sosial dan Budaya adalah fungsi tanah yang dimanfaatkan, atau dimaksudkan di Peruntukkan untuk kegiatan yang diperuntukkan bagi pendidikan, kebudayaan (gudang pameran, gedung olahraga, museum, gedung kesenian/gedung pertemuan), pelayanan kesenian (rumah sakit, santorium, klinik, pusat kesehatan), pesantren, laboratorium dan pelayanan umum.
- e. Pemanfaatan Tanah Khusus adalah fungsi tanah yang dimanfaatkan, atau dimaksudkan diPeruntukkan untuk kegiatan
yang di peruntukkan bagi reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan atau sejenis yang diputuskan oleh pemerintah.
- f. Pemanfaatan Tanah untuk Penangkaran adalah fungsi tanah yang dimanfaatkan, atau dimaksudkan di Peruntukkan untuk kegiatan yang mendapat izin dari yang berwenang, terdaftar penggunaannya sebagai tempat penangkaran hewan (walet), hewan peliharaan, petemakan atau sejenis yang pemanfaatannya · bemilai ekonomis;
86. Perubahan Peruntukan adalah perubahan izin peruntuk.an penggunaan tanah karena ketidaksesuaian rencana tata ruang kota terhadap pemanfaatan peruntukan lokasi kegiatan/keperluan, jerus usaha/klasifikasi yang akan dimanfaatkan;
87. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentuk.an ## BAB II PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2
- (I) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Perizinan tertentu antara lain : Izin Mend.irikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan, Izin Trayek
dan Izin Usaha Angkutan, Izin Usaha Perikanan, lzin Usaha Peternakan, lzin Peruntukan Penggunaan T anah, Izin Reklame, dan Izin Usaha lndustri.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 3
- (I) Setiap orang pribadi atau badan sebelwn melaksanakan pembangunan bangunan atau menambah bangunan, prasarana bangunan, renovasi bangunan, dan/ atau bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya, perubahan/revisi lzin Mendirikan Bangunan dan/atau perubahan fungsi Izin Mendirikan Bangunan, Balik nama surat Izin Mendirikan Bangunan, pemecahan Izin Mendirikan Bangunan dan pembuatan duplikat!Photo copy lzin Mendirikan Bangunan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang atau rusak., dan penyediaan plank Izin Mendirikan Bangunan harus memiliki !MB dari Bupati dengan lebih dahulu mengajukan pennohonan.
- (2) Setiap bangunan yang telah terbangun karena keadaan tertentu belwn rnemiliki IMB diharuskan rnemiliki !MB dari Bupati.
- (3) Pennohonan Izin Mendirikan Bangunan merupakan pennohonan dari setiap orang pribadi atau badan dilengkapi syarat-syarat pennohonan kepada Bupati untuk menclapatkan izin.
- (4) lzin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan atau menambah bangunan dan/atau sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) di atas dengan tujuan agar desain, 'pelaksanaan pembangunan, dan bangunan yang dimaksud sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang di tetapkan, dan sesuai dengan syarat-syarat keselarnatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
\_
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 4
Dikecualikan dari kewajiban merniliki lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal pekerjaan :
- a. Pemeliharaan bangunan;
- b. Membuat lubang-lubang ventilasi yang luasnya tidak lebih dari 0,60 (nol koma enam puluh) meter persegi, dengan sisi mendatar terpanjang tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- c. Bangunan tidak pennanen untuk perneliharaan binatang-binatang jinak atau tanaman, dengan syarat ditempatkan di belakang garis sempadan bangunan dengan luas tidak lebih dari 5 (lima) meter persegi dan tinggi tidak lebih dari 2,50 (dua koma lima puluh) meter.
Bagian Kesatu
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 5
- (1) Sebelum mengajukan pennohonan Izin Mendirikan Bangunan (!MB), pemohon harus rneminta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Kepala Dinas, yaitu rencana-rencana yang berkaitan dengan kegiatan mendirikan atau mengubah bangunan dan/atau sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (I) di atas, yang meliputi :
- a. F ungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
- b. Ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
- c. Jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan;
- d. Garis sempadan dan jarak bebas bangunan yang diizinkan;
- e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
- f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang diizinkan;
- g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang diizinkan;
- h. Persyaratan-persyaratan fasilitas umurn, fasilitas sosial dan utilitas;
1. Persyaratan-persyaratan bangunan;
- J. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;
- k. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Kepala Dinas memberikan keterangan tentang arahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam bentuk Advis Perencanaan (AP).
- (2) Advis Perencanaan (AP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar bagi Pemohon lzin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk menyusun rencana teknis bangunan.
Bagian Kedua Pennobonan lzin Mendirikan Bangunan Passi 6
- (I) Pennohonan Izin Mendirikan Bangunan diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan mengisi fonnulir yang disediakan untuk itu, dengan melarnpirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Persyaratan Administrasi, berupa :
- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir dikecualikan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah maupun pemerintah daerah;
- c. Asli surat kuasa, akte perusahaan, swat keputusan instansi, bagi pemohon Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki oleh badan/lembaga,
- d. Surat-surat tanah, berupa:
1. Photo copy sertifikat tanah yang dilegalisir oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Notaris;
11. Photo copy akte jual beli, dengan ketentuan akte yang dikeluarkan oleh Notaris dilegalisir oleh Notaris, akte yang dikeluarkan oleh Camat dilegalisir oleh Carnat pada tempat lokasi tanah, untuk Photo copy Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kepala Desa dilegalisir oleh Kepala Desa pada tempat lokasi tanah;
- ui. Asli surat perjanjian atau persetujuan pemanfaatan atau pemakaian tanah khusus untuk pembangunan antara pemohon Izin Mendirikan Bangunan dengan pemilik tanah dalam hal tanah bukan milik pemohon izin mendirika.n bangunan;
- iv. Asli rekomendasi dari Bank untuk tanah yang sedang diagunkan.
- e. Asli surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belum memiliki sertifikat;
- f. Rekomendasi dari Camat yang bersangkutan berkaitan dengan kondisi lapangan/exciting;
- g. Rekomendasi dari instansi terkait untuk bangunan-bangunan dengan fungsi keagamaan, sosial budaya serta bangunanbangunan dimana pada lokasinya terdapat prasarana dan sarana pelayanan kepentingan umum;
- h. Surat pernyataan kesanggupan menanggung resiko konstruksi;
1. Photo copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- J. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKIJUPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
- k. Khusus bangunan industri, gudang dan bangunan usaha peternakan melampirkan persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan clan berada disekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Lurah/K.epala Desa setempat.
Persyaratan teknis, berupa :
- I . Rencana teknis, yang meliputi :
1. Gambar denahlsite plan, termasuk rencana fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk pembangunan berskala kawasan;
- n. Garnbar arsitektur;
- iii. Garnbar sistem struktur;
- rv. Garnbar sistem utilitas (rnekanikal dan elektrikal);
- v. Garnbar sistem pencegahan dan penanggulangan kebaka. an;
- VJ. Gambar sistem sanitasi;
- v11. Gambar sistem drainase;
V111.
- Perhitungan struktur untuk bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, yang digunakan bukan untuk kepentingan umurn, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;
- ix. Perhitungan struktur untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, yang digunakan untuk kepentingan umum dan disertai dengan hasil penyelidikan tanah yang dibuat oleh konsultan perencana dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;
2. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk bangunan-bangunan rnenara, tangki dan gapura/tugu dan bangunan-bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya yang harus disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pennohonan Izin Mendirikan Bangunan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (I) pasal ini diata; dapat diterima dan kepada pernohon diberikan tanda bukti penerimaan pennohonan.
- (3) Proses Pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administratif dan dokumen rencana teknis dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja terhitung sejak penerimaan surat pennohonan IMB clan kelengkapan dokumen administratif clan dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan kelengkapan.
- (4) Dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikernbalikan kepada pemohon untuk dilengkapildiperbaiki.
- (5) Hasil proses pemeriksaaan clan penelitian/pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan diberikan persetujuan dokumen rencana teknis dari Kepala Dinas.
- (6) lzin Mendirikan bangunan diterbitkan dalarn jangka waktu paling larnbat 25 hari kerja sejak diberikannya persetujuan dokumen rencana teknis dari Kepala Dinas.
Pasal
7
Permohonan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) ditolak apabila :
- a. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Bertentangan dengan ketentuan tata ruang;
- c. Mengganggu/merusak keseimbangan lingkungan;
- d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 8
Permohonan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat ditunda apabila sedang dilakukan proses perubahan rencana tata ruang pada lokasi yang dimohonkan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 9
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan membangun apabila :
- a. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 10
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut oleh Bupati apabila :
- a. Melanggar ketentuan izin yang diberikan;
- b. Dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud tidak benar keabsahannya;
- b. Salah satu atau beberapa Rekomendasi untuk memperoleh !MB dicabut atau dibatalkan oleh instansi yang mengeluarkan;
- c. Salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh !MB dibatalkan
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 11
lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dibatalkan apabila Pemohon, setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan, tidak mengambil izin yang telah diterbitkan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 12
- t l J lzin Mendirikan Bangunan (lMB) dapat dirubah/direvisi jika terdapat perubahan rencana teknis pada saat pembangunan sesuai lzin mendirikan Bangunan yang telah diberikan.
- (2) Perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan, perubahan fungsi Izin Mendirikan Bangunan, Balik nama surat lzin Mendirik.an Bangunan, pemecahan lzin Mendirikan Bangunan dan pembuatan duplikat!Photo copy Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang atau rusak harus melalui permobonan baru.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 13
Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Bupati.
::
Passi 14
- (1) Sebelum kegiatan mendirikan bangunan dilaksanakan, pernilik bangunan harus membatasi halaman dengan pagar pengaman setinggi minimal 2 (dua) meter, dengan
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 15
Pemegang Izin mendirikan Bangunan diwajibkan :
- a. Memberitahukan kepada Kepala Dinas bahwa pekerjaan mendirikan bangunan akan dilaksanakan;
- b. Memperlihatkan Izin Mendirikan Bangunan serta kelengkapannya pada petugas yang ditunjuk;
- c. Mernasang plank petunjuk lzin Mendirikan Bangunan di lokasi:
- d. Membantu terlaksananya pemeriksaan bangunan;
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas bahwa pekerjaan rnendirikan bangunan telah selesai dilaksanakan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 16
Setiap kegiatan mendirikan bangunan, termasuk pekerjaan instalasi dan perlengkapan bangunan, harus rnemperhatikan dan melaksanakan ketentuanketentuan tentang :
- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Kebersihan dan keserasian lingkungan;
- c. Keamanan dan kesehatan terhadap lingkungan disekitamya;
- d. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Bagiao Kelima Fungsi Banguoao
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 17
- (I) Fungsi bangunan meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus.
- (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebaga.i tempat manusia tinggal meliputi bangunan untuk ternpat tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
- (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tern pat manusia melakukan ibadah meliputi mesjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng.
- ( 4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebaga.i tempat manusia melakukan kegiatan usaha yang meliputi :
- a. Bangunan perkantoran : perkantoran pemerintah, perkantoran niaga dan sejenisnya;
- b. Bangunan perdagangan : pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya;
- c. Bangunan perindustrian : industri kecil, industri sedang, industri besar/berat;
- b. Bangunan perhotelan : hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya;
- c. Bangunan terminal : stasiun kereta api, terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan taut; dan
- d. Bangunan tempat penyimpanan: gudang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya. 1
- (5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi :
- a. Bangunan pelayanan pendidikan : sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas, sekolah luar biasa;
- b. Bangunan pelayanan kesehatan : puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit;
- c. Bangunan kebudayaan : museum, gedung kesenian, dan sejenisnya;
- d. Bangunan laboratorium;
- e. Bangunan pelayanan umum : stadion, hall untuk kepentingan olah raga, dan sejenisnya.
5. ( 6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (]) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama yang mempunyai :
- a. Tingkat kerahasiaan tinggi : bangunan kerniliteran, dan sejenisnya;
- b. Tingkat resiko bahaya tinggi : bangunan reaktor nuklir, dan sejenisnya;
- (7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
Bagian Keenam Klasifikasi Bangunan
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 18
- ( 1) Klasifikasi bangunan
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 21
- (I) Persyaratan tata bangunan meliputi peruntukan lokasi dan intensitas bangunan.
- (2) Intensitas bangunan pada kawasan yang akan dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi kepadatan, ketinggian dan jarak bebas/sempadan bangunan.
- (3) Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Daerah Hijau (KDH).
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 22
- (I) KDB ditentukan dengan mempertimbangkan perkembangan kawasan, kebijaksanaan intensitas pernbangunan, daya dukung lahan/lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- (2) Besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disesuaikan dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Besarnya KDB untuk setiap bangunan, apabila tidak ditentukan lain dalam ketentuan tata ruang, ditentukan maksimum sebesar 70%.
- (4) Besarnya KDB untuk bangunan dengan fungsi industri termasuk pergudangan, apabila tidak ditentukan lain dalam ketentuan tata ruang, ditentukan maksimum sebesar 60%.
- (5) Bupati, atas dasar pertimbangan Kepala Dinas, dapat memberikan dispensasi penambahan intensitas, dengan ketentuan penambahan intensitas tersebut kurang dari I 00/o (sepuluh per seratus) dari yang ditetapkan dalam ketentuan tata ruang dan tidak berkaitan dengan perubahan pemanfaatan lahan sebelumnya serta perubahan ketentuan teknis lainnya.
- (6) Proses teknis dan prosedur pemberian dispensasi penambahan intensitas sebagaimana disebut.kan pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 23
- (1) KLB ditentukan . dengan mempertimbangkan daya dukung lahan/lingkungan, keseimbangan dan keserasian lingkungan, serta keselamatan clan kenyamanan bangunan.
- (2) Luas Lantai bangunan dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- (3) Besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan tata ruang.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 24
- (1) KDH ditentukan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan/lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- (2) Besarnya KOH ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam ketentuan tata ruang.
- (3) KDH minimal 10% pada daerah padat/sangat padat, dan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah.
- (4) Untuk perhitungan KDH secara umum, digunakan rumus : 100 % -(KDB + 20% KDB).
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 25
- (I) GSB ditetapkan untuk memperoleh keteraturan dalam tata letak bangunan, baik terhadap jalan maupun antar bangunan, serta untuk mengurangi resi.ko kebakaran, pengaturan sirkulasi udara dan sinar matahari serta kebebasan ruang gerak halarnan.
- (2) Besarnya GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disesuaikan dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Apabila tidak ditentukan lain dalam ketentuan tata ruang, besarnya GSB adalah sebagai berikut:
- a. Untuk daerah disepanjang jalan, GSB adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) ditambah I (satu) meter, dihitung dari tepi batas persil/kavling;
- b. Untuk jalan yang telah direncanakan pelebaran, GSB adalah separuh Jebar daerah milik jalan (darnija) ditambah 1 (satu) meter, dihitung dari tcpi batas persil/kavling yang terkena rencana pelebaran;
- c. Garis sempadan belakang bangunan untuk bangunan hunian (rurnah tempat tinggal) ditetapkan minimal 2 (dua) meter, dihitung dari batas persillkavling;
- b. Garis sempadan sarnping bangunan untuk bangunan hunian minimal I (satu) meter dihitung dari batas persil/kavling. Bila bangunan tersebut dibuat berangkai, maka panjangnya tidak boleh melebihi 30 ( delapan puluh) meter dan garis sempadan samping di hi tung pada kedua ujung bangunan tersebut. Apabila melebihi 80 (delapan puluh) meter diwajibkan membagi dari jumlah panjang bangunan tersebut;
- c. Garis sempadan belakang bangunan untuk pertokoan dan perkantoran minimal 3 (tiga) meter dihitung dari batas kavling;
- d. Garis sempadan sarnping bangunan untuk bangunan pertokoan dan perkantoran minimal 2 (dua) meter dihitung dari batas persil/kavling. Bila bangunan tersebut dibuat berangkai dalam bentuk ruko, maka panjangnya tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) meter dan garis sempadan samping dihitung pada kedua ujung bangunan tcrsebut.
- Apabila melebihi 40 (empat puluh) meter diwajibkan membagi dari jwnlah panjang bangunan tersebut.
- (4) Letak garis sempadan bangunan terluar untuk daerah tepi sungai mengikuti ketentuan tata ruang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bupati, ataS dasar pertimbangan Kepala Dinas, dapat memberikan dispensasi pengurangan GSB.
- (6) Proses teknis dan prosedur pemberian dispensasi pengurangan GSB sebagairnana disebutkan pada ayat (5) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 26
- (I) Jarak bebas massa/blok bangunan satu lantai dengan yang lain dalam satu kavling minimal 4 (empat) meter, dengan penambahan 0,5 (no! koma lima meter) untuk setiap kenaikan 1 (satu) lantai.
- (2) Setiap bangunan umurn harus mempunyai jarak massa/blok bangunan dengan bangunan lain di sekitarnya minimal 6 (enam) meter dan 3 (tiga) meter dengan batas kavling.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 27
- (1) Halaman muka dari suatu bangunan harus dipisahkan dari Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dengan ## BAB IV IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal33
- (I) Setiap orang pribadi atau badan yang rnelakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu harus mendapat/memiliki izin tempat
- .penjualan minuman beralkohol dari Bupati dengan lebib dahulu mengajukan permohonan.
- (2) lzin tempat penjualan minurnan beralkohol terdiri dari :
- a. Izin tempat penjualan rninuman beralkohol untuk penjual langsung minum ditempat.
- b. lzin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pengecer.
- c. lzin tempat penjualan minuman beralkohol untuk penjual Iangsung dan atau pengccer minuman beralkohol Gol. B yang mengandung rempah-rempah, jarnu dan sejenisnya.
Bagiao Kesatu
Tata Cara Permohonan Izin Tempat Penjualan Minnman Beralkohol
.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 34
- ()) Untuk mendapatkan izin tempat penjualan minuman beralkobol sctiap orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kcpada Bupati dcngan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pennohonan dan persyaratan pennohonan di atur lebih lanjut dalarn Pcraturan Bupati.
Bagiaa Kcdu Surat lzin Usaba Perdagangan Miauaan Benlkobol (SIUP-MB) PualJS
- (I) Sctiap perusahaan yang melakukaa kegiatan pengedaran dan I atau pcnjualan minwnan beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Sctiap perusahaan yang mclakukan kegiatan usaha pengedarao dan I atau penjualan minwnan bcralkohol Golongan A wajib memiliki SIUP.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 36
SIUP-MB
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 37
- (I) SIUP-MB mernpunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dari penunjukan (Produsen, IT-MB, Distributor, Sub Distributor) dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SJUP-MB dilakukan paling lama I (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
Bagian Ketiga Tata Cara Permobonan SIUP-MB Passi 38
- (I). Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, Pengecer selain TBB dan Penjual Langsung dan I atau pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah -rernpah, jamu, dan sejenisnya disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dengan mengisi Surat Permohonan (SP) SJUP-MB.
- (2). Pennohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan dengan melampirkan persyaratan :
- a. Hotel Berbintang 3,4 dan 5, Restoran Bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Klab Malam:
- I. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau Kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung.
2. SIUP dan I atau Surat lzin Usaha Tetap Hotel Khusus Hotel Berbintang 3,4 dan 5; atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana clan Talam Selaka; atau Surat Izin Usaha Bar, Pub atau Klab Malam dari lnstansi yang berwenang.
3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
7. Aleta Pendirian Perseroan T erbatas dan Pengesahan Badan Hukwn dari Pejabat yang Berwenang clan Aha Perubahan (jika ada apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas clan Badan Hukwn lainnya).
8. Rencana penjualan minuman beralkohol I (satu) tahun kedepan.
- b. Penjual Langsung, Pengecer ditempat tertentu Jainnya, dan Penjual Langsung clan I atau Pengecer minwnan beralkohol Golongan B yang rnengandung rempah - rernpah, jamu, clan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- I. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau Kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol diternpat tertentu lainnya, Pengecer minuman beralkohol ditempat lainnya, dan Penjual Langsung dan I atau Pengecer minwnan beralkohol Golongan B yang mengandung rempah - rernpah, jamu dan sejenisnya.
2. Rekornendasi Lokasi Keberadaan Perusahaan khusus minwnan beralkohol dari Ca.nat seternpat.
3. lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
4. SIUP Kecil atau Menengah
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
8. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukurn dari Pejabat yang Berwenang dan Akta Perubahan (jika ada apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dan Badan Hukum lainnya).
9. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.
4. (3). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, masing - masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (4) Tata cara permohonan dan persyaratan pennohonan SIUP-MB di atur lebih lanjut dalarn Peraturan Bupati.
Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan I atau penjualan minwnan beralkohol yang mengalarni perubahan data I informasi yang tercantum pada SICP-i\-fl3 wajib mcngganti SIUP-Mil.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 38
- (I) Bupati dalarn hal ini Kepala Dinas menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 secara lengkap dan benar.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 39
Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan I atau penjualan minwnan beralkohol yang mengalarni perubahan data I informasi yang tercantum pada SICP-i\-fl3 wajib mcngganti SIUP-Mil.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 40
- (I) Bupati dalarn hal ini Kepala Dinas menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal swat pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 belum dilakukan secara Jengkap dan benar, Bupati dalarn hal ini Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Perusahaan yang dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi persyaratan yang diminta paling Jama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal Perusahaan yang tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), SP SIUP-MB dinyatakan ditolak dan perusahaan dapat mengajukan SP SIUP-MB yang baru.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 41
Minwnan beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
- (I) Minuman beralkohol Golongan A adalah Minwnan beralkohol dengan kadar ethanol di atas O % (no! persen) sampai dengan 5 % (lirna persen).
- (2) Minuman beralkohol Golongan B adalah Minwnan beralkohol dengan kadar ethanol 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
- (3) Minuman beralkohol Golongan C adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 42
- (I) Jenis atau Produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimak.sud Pasal 41 disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 43
- (1) Penjual Langsung dan I atau Pengecer hanya dapat memperoleh paling banyak 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya.
- (2) Penjual Langsung dan I atau Pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).
- (3) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan I atau Golongan C untuk diminum Jangsung ditempat tertentu.
- (4) Tcmpat penjualan minurnan beralkohol diminum langsung diternpat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
- a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka ; dan
- c. Bar, terrnasuk Pub dan Klab Malam.
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C yang dijual ditempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dapat diminum dikamar hotel dengan ketentuan perkemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mili liter).
9. ( 6) Bagi daerah yang tidak memili.ki tempat tertentu sebagimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c, Bupati setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara diwilayahnya, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung untuk menjual minurnan beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten atau lokasi lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 44
- (I) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan I atau Golongan C secara eceran dalarn kemasan ditempat tertentu.
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan di TBB sebagai pengecer.
- (3) TBB sebagai pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C dari IT-MB yang menunjuk.
- (4) TBB yang berlokasi dikawasan di pabean hanya diizinkan menjual minwnan beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C secara eceran kepada:
- a. Orang yang berpergian ke luar negeri; atau
- b. Penurnpang yang sedang transit dikawasan pabean.
- (5) TBB yang berlokasi didalam kola hanya diizinkan menjual minwnan beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C secara eceran kepada :
- a. Anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut Jembaga diplomatik;
- b. Pejabat I Tenaga Ahli yang bekerja pada Badan Intemasional di Indonesia yang mernperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya;
- c. Turis Asing yang akan keluar dari daerah pabean;
- (6) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk dikonswnsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Paspor dan Tanda Bukti Penwnpang (Boarding Pass) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (7) PenjuaJan rninuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Paspor dan I atau Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 45
- (I) Bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya selain TBB sebagaimana dimaksud daJam Pa.sal 44 ayat (1) untuk Pengecer yang menjual minuman beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C daJam kemasan, sesuai dengan kondisi daerah masing - masing.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat Peribadatan, Sekolah, Rumah Sakit atau lokasi Jainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjual minuman beralkohol Golongan B dan I atau Golongan C dalam kernasan, harus menempatkan secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan merniliki kasir tersendiri.
- ( 4) Penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
Passi 46
Selain tcmpat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (2), Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjual Langsung untuk diminum dan pengecer untuk menjual minuman beralkohol Golongan B daJam kemasan yang mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15 % (lima betas persen).
Bagian Keenam Penyimpanan Minuman Benlkobol Passi 47
- (1) Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan I atau Pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi - tingginya 15 %
wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan rninuman beralkohol.
- (2) Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan I atau Pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagirnana dimaksud pada ayat (2) sekurang - kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 48
- (I) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) diatas 55 % dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di dalam negeri.
- (2) · Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 49
Penjual Langsung dan I atau Pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah - rempah, jamu clan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas perseratus) dan golongan C.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 50
Seiiap orang dilarang mernbawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling ban yak 1000 ml (seribu mililitcr) per orang dcngan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliliter).
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 51
Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalarn kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan I atau menjual langsung untuk diminum ditempat, dilokasi sebagai berikut :
- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman; dan
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetaplcan oleh Bupati dengan
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 52
Penjual langsung dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktilcan dengan Kartu ldentitas sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 53
Penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman bera.lkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 54
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol apabila :
- a. Tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol clan SIUPMB;
- b. Menyirnpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih Ianjut dari lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Bertentangan dari peraturan clan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 55
- (1) Penjual Langsung dan Pengecer wajib menyarnpaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas.
- (2) PenjuaJ Langsung dan I atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rernpah-rernpah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan rninuman beralkohol golongan B kepada Bupati.
3. t3) Penjual Langsung dan Pengecer wajib mernbcrikan inforrnasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SIUP-MB.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 56
- ( 1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk untuk tugas pengendalian dan pengawasan menutup atau menghentikan dengan penyegelan terhadap kegiatan tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol dan SIUP-MB.
- (2) Penutupan dan penghentian dengan penyegelan berlaku juga bagi pemegang izin yang tidak mematuhi ketentuan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan, serta penutupan dan atau penghentian dengan penyegelan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 57
- (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enarn) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) adalah pelanggaran.
BABV IZIN GANGGUAN
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 58
- (I) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib · memiliki Izin Gangguan dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan pennohonan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) lzin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu dilunasi;
- (4) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, kesehatan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 59
Faktor-faktor usaha yang dapat menimbulkan/mempengaruhi tingkat gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi adalah :
- a. jenis usaha;
- b. kriteria usaha;
- c. lokasi usaha;
- d. tingkat gangguan;
- e. waktu kegiatan;
- f. luas ruang tempat usaha; clan
- g. penggunaan mesin.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 60
- (I) Jenis - jenis usaha yang wajib merniliki izin gangguan dikelompokkan dalam Perusahaan Industri dan Perusahaan Non lndustri.
Izin gangguan terdiri dari :
- a. lzin gangguan perusahaan industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan yang temasuk golongan perusahaan industri.
- b. Izin gangguan perusahaan non industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu bagi usaha yang tidak termasuk golongan perusahaan industri.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 61
Luas tempat usaha adalah tempat yang dijadikan kegiatan usaha tennasuk tempat penunjang kegiatan usaha tersebut.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 62
- (1) Jangka waktu berlakunya lzin Gangguan ditetapk.an selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin gangguan sebagaimana tersebut pada ayat ( l) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap l (satu) tahun sekali bagi perusahaan industri dan 3 (tiga) tahun sekali bagi perusahaan non industri.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 63
- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Bupati dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya lzin Gangguan terhadap kegiatan usaha yang bersifat insidentil.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 64
- (I) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Gangguan perusahaan industri adalah sebagai berikut :
- I. Surat Pennohonan benneterai Rp. 6.000,clan Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
2. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Pemilik Perusahaan;
5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Oaerah Perusahaan yang bersangkutan;
6. Photo copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum;
7. Photo copy Sertifikat atas tanah/bukti kepernilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah
8. Surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belum merniliki sertifikat;
9. Rancangan Tata Letak Instalasi Mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan;
- I 0. Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi diketahuildilegaliasasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
11. Rekomendasi/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecarnatan setempat;
12. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKUUPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
13. Surat Pemyataan pemohon bermeterai Rp. 6.000,- tentang tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan.
- (2) Syarat-syarat pengajuan pennohonan Izin Gangguan Perusahaan Non Industri adalah sebagai berikut :
1. Surat Pennohonan benneterai Rp. 6.000,- dan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar berwarna;
2. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Photo copy !MB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
4. Gambar situasi dan Jetak tempat usaha;
5. Photo copy KTP Pimpinan atau Pernilik perusahaan;
6. Photo copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum;
7. Photo copy Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah;
8. Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah seternpat; '
9. Rekomendasi/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat;
8. I 0. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKUUPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
11. Surat Pemyataan pemohon bermeterai Rp. 6.000,tentang tidak keberatan lzin dicabut apabila melanggar ketentuan.
- (3) lzin Gangguan untuk Perusahaan lndustri diterbitkan dalam jangka waktu paling larnbat 25 hari kerja setelah persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (4) lzin Gangguan untuk Perusahaan Non Industri diterbitkan dalarn jangka waktu paling larnbat 15 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
- (5) Persyaratan daftar ulang izm gangguan untuk perusahaan industri adalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) tanpa persyaratan nomor 7 dan 8.
- (6) Persyaratan daftar ulang izin gangguan untuk perusahaan non industri adalah sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2), tanpa persyaratan nomor 6.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 65
Pemegang izin diwajibkan :
- a. Mernbayar retribusi izin ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. Menempatkan mesin dan peralatan listrik Jainnya pada ruangan tersendiri yang tidak menimbulkan kebisingan dan atau polusi serta tidak mengganggu terhadap jiran tetangga dan lingkungan sekitamya.
- c. Menyediakan racun api clan alat pencegah pemadam kebakaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kernungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat pemakaian mesin dan peralatan listrik lainnya serta menyediakan obat-obatan dan alat-alat keseh.atan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- d. Bertanggung jawab terhadap limbah yang bersumber dari kegiatan usaha baik limbah cair, udara/gas maupun limbah padat sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup sekitarnya.
- e. Memakai mesin dan peralatan listrik lainnya hanya untuk kebutuhan usaha/perusahan pada alarnat tersebut di atas.
- f. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kegiatan usaha.
- g. Mendaftar ulang dan membayar retribusi.
- h. Mernasang Surat Izin pada dinding bangunan yang rnudah dibaca.
1. Melayani clan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan lapangan.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 66
Izin Gangguan wajib dilakukan perubahan apabila usaha tersebut dialihkan atau dipindah tangankan kepada Pihak Ketiga, dilakukan penggzntian nama perusahaan dan atau ganti merek perusahaan, penambahan kegiatan usaha, luas bangunan, penambahan/peningkatan mesin/listrik, dengan memberitahukan clan mendapat pesetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Keenam Larangan, Pencabutaa Dao Pembetulao Pasal67
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha apabila :
- (I) Tidak memiliki lzin Gangguan;
- (2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari lzin Gangguan;
- (3) Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Menyelenggarakan kegiatan usaha hiburan berdekatan dengan rumah ibadah dan sekolah.
- (5) Ketentuan lebih Ianjut mengenai jarak antara kegiatan usaha hiburan dengan rumah ibadah dan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 68
lzin gangguan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak rnernpunyai kekuatan hukum lagi apabila :
- a. Dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh lzin Gangguan dimaksud tidak benar keabsahannya.
- b. Adanya pemindahan letak lokasi tempat usaha.
- c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 65.
- d. Lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam izin, tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 69
Terhadap pencabutan lzin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Bupati.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 70
- (I) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk untuk tugas pengendalian dan pengawasan menutup atau menghentikan dengan penyegelan terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin gangguan.
- (2) Penutupan dan penghentian dengan penyegelan berlalcu juga bagi pemegang izin yang tidak mematuhi ketentuan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan, serta penutupan dan atau penghentian dengan penyegelan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB lII - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 71
- ( 1) Sctiap orang ) ang melanggar ketcntuan lzin Gangguan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah in.i diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lirna puluh juta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 72
Perizinan Angkutan umum terdiri dari
- a. Izin T rayek atau lzin Operasi
- b. lzin Usaha Angkutan
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 73
- ( 1) Setiap Perusahaan Angkutan Penumpang Um urn untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan pada trayek tetap dan teratur yang seluruhnya berada di Daerah wajib memilik.i lzin Trayek dari Bupati.
- (2) Izin T rayek sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (I) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 74
Untuk mernperolch Izin Trayck sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 73 ayat (I) wajib memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki Izin Usaha Angkutan ;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- c. Memiliki atau menguasai f asilitas penyimpanan kendaraan berrnotor ;
- d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor;
- e. Memiliki rekomendasi dari organda.
"asai 75
Pe-gusaha Angkutar
- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam lzin Trayek ;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- d. Merninta pengesahan dari Bupati apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.
- (I) lzin Trayek dicabut apabila:
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 75
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 76
- (I) lzin Trayek dicabut apabila:
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75.
- b. tidak mampu merawatkendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
- c. pihak - pihak atau namanya yang telah ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan rnelakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan.
- d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
- e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
- f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan rnelalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.
- ( 4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 77
Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. dikemudian hari diketahui salah satu persyaratan pernohon menggunakan data palsu atau keterangan yang tidak benar ;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 78
- (I) Untuk memperoleh lzin Trayek pemohon menyampaikan pennohonan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin trayek akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 79
- (I) Setiap angkutan penurnpang umum untuk rnelakukan kegiatan pelayanan angkutan tidak dalarn trayek wajib rnemiliki Izin Wilayah Operasi Angkutan.
- (2) lzin Wilayah Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud ayat {I) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Wilayah Operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 80
Untuk memperoleh lzin Wilayah Operasi Angkutan sebagaimana dimaksuu dalam pasal 79 ayat (I) wajib memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki lzin Usaha Angkutan ;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bennotor yang laik jalan;
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bennotor ;
- d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 81
Pengusaha Angkutan urnurn yang telah mendapatkan lzin Wilayah Operasi Angkutan wajib:
- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Wilayah Operasi Angkutan ;
- b. Mengoperasikan kendaraan bennotor yang memenuhi persyaratan teknis clan laik jalan:
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- d. Merninta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 82
- ( 1) Izin Wilayah Operasi Angkutan dicabut apabila :
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- b. tidak mampu rnerawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
- c. pihak - pihak atau namanya yang telah ditetapkan untuk bertindak atas narna perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan.
- d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
- e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
- f. memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin wilayah operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali \_ berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing satu bulan
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin wilayah operasi angkutan untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pernbekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (J) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin wilayah operasi angkutan dicabut.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 83
lzin wilayah operasi angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalarn hal perusahaan yang bersangkutan :
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 84
- (1) Untuk memperoleh Izin Wilayah Operasi pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati.
- d. Perorangan/Pribadi Warga Negara Indonesia dalarn Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- (3) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I) waj ib memilik.i izin usaha angkutan;
- (4) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan berlaku untuk seluruh jenis usaha angkutan;
- (5) Ketentuan Izin Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku untuk :
- a. Perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
- b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans;
- c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
- d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 90
Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 90 ayat (I) terdiri dari :
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 91
Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 90 ayat (I) terdiri dari :
- a. Usaha angkutan orang dalarn trayek tetap dan teratur;
2. b, Usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. Usaha angkutan barang;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 92
Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan wajib memenuhi persyaratan:
- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. Memiliki Surat Gangguan Izin Tempat Usaha;
- e. Pemyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
- f. Pemyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bennotor;
- g. Memiliki rekomendasi dari organda.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 93
Pennohonan lzin Usaha Angkutan ditujukan kepada Bupati sesuai domisili Perusahaan baik itu Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 94
Izin Usaha Angkutan diberikan oleh Bupati apabila telah mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 95
' Pengusaha Angkutan Umwn yang telah mendapatkan lzin Usaha Angkutan diwajibkan untuk:
- a. Mernenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam lzin Usaha Angkutan.
- b. Melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enarn) bulan sejak diterbitkan Izin Usaha Angkutan.
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusaha.an atau domisili perusahaan.
- d. Mendaftarkan seluruh kendaraannya dan melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 96
Perusahaan Angkutan Umum dapat mengembangkan usahanya dan/ atau mernbuka Cabang di Kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Menggunakan Nomor Kendaraan sesuai domisili Cabang tersebut.
- b. Melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Kabupaten sesuai domisili cabang/ perusahaan yang bersangkutan.
- c. Mcnunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 97
- (I) Setiap perusahaan angkutan yang memilki Izin Usaha Angkutan wajib mendaftarkan kendaraannya
- (2) Kendaraan yang didaftarkan diberikan kartu pendaftaran dan harus setiap saat berada pada kendaraan
- (3) Kartu penda.ftran diberikan untuk masa waktu I tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Bentuk kartu pendaftaran akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 98
Izin Usaha Angkutan dapat dicabut dari pemegang izin apabila :
- a. Dalarn jangka waktu 6 (enarn) bulan tidak atau belum dapat membuktikan kemarnpuan untuk melak.sanakan izinnya
- b. Tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Pemegang lzin dalam pengoperasian kendaraan tidak sesuai atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlalru.
Bagian Ktdelapan Angkutan Onng Denga1 Kendenan Bennotor Paul 99
Pengangkutan orang dengan kendaraan bennotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kcndaman khusus
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 100
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.
Paul 101
Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 00, dilayani dengan :
- a. trayek tetap dan teratur, atau
- b. tidak dalarn trayek.
Bagian Kesepuluh Angkutan Orang Dengan Kenderaan Umum Dslam Trsyek Tetap Dan Teratur
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 101
Angkutan Orang dengan kendaraan umum dalam Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 101 huruf a, terdiri dari :
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 102
Angkutan Orang dengan kendaraan umum dalam Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 101 huruf a, terdiri dari :
- a Anglrutan Lintas Batas Negara
- c. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi ;
- b. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi ;
- d. Angkutan Kota;
- e. Angkutan Pedesaan;
- f. Angkutan Perbatasan;
- g. Angkutan Khusus
Bagiao Kesebelas
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 103
Pengangkutan orang dengan kendaraan urnurn tidak di dalam trayek sebagaimana dimaksud pasal IOI huruf b adalah:
- a. Angkutan taksi;
- b. Angkutan Sewa;
- c. Angkutan pariwisata ;
- d. Angkutan Lingkungan;
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 104
- (I) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) terdiri dari:
- a. Barang umum;
- b. Barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
r
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 105
Izin Usaha, lzin Trayek/ lzin Wilayah Operasi Angkutan dapat dialihkan kepada pihak lain dan/ atau pemegang izin usaha, izin trayek/ izin operasi meninggal dunia dapat dialihkan kepada yang ditunjuk atau ahli warisnya untuk meneruskan usaha angkutan dengan persetujuan Bupati c/q Kepala Dinas clan memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 92.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 106
Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengangkutan apabila : pelayanan kegiatan
- a Tidak memiliki Izin Trayek dan lzin Usaha Angku
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan;
- c. Bertentangan dari peraturan clan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - IZIN TRA YEK DAN IZIN USAHA ANG KUT AN
Pasal 107
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin T rayek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) adalah pelanggaran.
BAB VII - IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 108
Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan, diwajiblcan mem.iliki lzin Usaha Perikanan (IUP) dan diwajibkan membayar retribusi.
BAB VII - IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 109
Jenis Perizinan Usaha Perikanan rneliputi :
- (I) lzin Usaha Peri.kanan (!UP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat penangkap ikan sesuai daerah penangkapan ikan dan jumbh kapal perikanan yang akan digunakan dan/atau usaha pengangkutan ikan.
- (2) Surat penangkapan lkan (SP!) yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari lzin Usaha Perikanan (IUP) yang memuat daerah penangkapan, alat penangkap ikan yang dipergunakan, pelabuhan pangkalan, jalur penangkapan ikan yang terlarang, identitas kapal, jumlah ABK, kewajiban pemegang SP!.
BAB VII - IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 110
- (I) lzin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud Pasal I 09 dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) lzin Usaha Perikanan berlaku selama usaha berjalan dan didaftar ulang satu tahun sekali.
BAB VII - IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 111
- ( 1) Sctiap pcrnohon lzin Usaha Pcrikanan diwajibkan mengajukan pennohonan izin kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan dan Persyaratan lzin Usaha perikanan ditetapkan Jebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Passi 112
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan apabila:
- a. Tidak memiliki lzin Usaha Perikanan;
- b. Menyirnpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari lzin Usaha Perikanan;
- c. Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Passi I 13
- (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan lzin Usaha Perikanan, sebagaimana diatur daJam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lirna puluh juta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
lllN USA~A ;:-,;-1:'ERNAKA.N
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan usaha peternakan
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 114
- (I) Usaha Peternakan dapat diselenggarakan dalarn bentuk :
- a. Peterna.kan Rakyat;
- b. Perusahaan Peternakan.
- (2) Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a pasal ini, adalah usaha peternakan yang dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia., kelompok masyarakat atau koperasi yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah temak dibawah skala usaha tertentu.
- (3) Perusahaan petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b pasa.l ini, adalah usaha petemakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 115
- (I) Untuk menjarnin kepastian terselenggaranya usaha petemakan diperlukan penyediaan lahan dan lokasi yang sesuai dengan persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan serta disesuaikan dengan tata ruang wilayah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan petemakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu ditempat lain yang sesuai dengan persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan dan kesesuaian agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dikecualikan bagi lahan petemakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 116
- (I) Kegiatan usaha petemakan terdiri dari :
- a. Pembibitan;
- b. Budidaya.
- (2) Kegiatan usaha petemakan dalam bidang pembibitan sebagaimana \_ dimaksud pada ayat (I) huruf a pasal ini, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Petemakan dan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak.
- (3) Kegiatan usaha petemakan dalam bidang budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b pasal ini, dapat dilakukan oleh Perusahaan Petemakan dan Petemakan Rakyat dengan jenis dan jwnlah temak sebagai berikut :
| No. | Jenis Ternak | Skala Usaba Ptternak.en Yang Wajib Memperoleh lzln Usaba Peternakan (Jumlah Ternak Minima | Sula Usaba Petemak.en Yang Tidak Wajib Memperoleh Izln Uuba Peternakaa (Jumll1h Ternak std |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | A am Ras Petelur | I 0.000 Ekor lndulc | |
| 2. | | 15.000 Ekor Prod/SilcJus | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | mba | 300 Ekor | |
| 8. | Babi | 125 EkorC | |
| 9. | | JOO Ekor | |
| 10. | | | |
| 11. | Kerbau | | 75 Ekor |
| 12. | Kuda | | 50 Ekor |
| 13. | Kelinci | | |
| 14. | Rusa | 300 Ekor | |
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 117
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanan kegiatan budi daya dan kemitrausahaan antara Perusahaan Peternakan dan Petemakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 118
- (I) Setiap penyelenggara usaha peternakan, wajib memiliki lzin Usaha Peternakan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) lzin Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini, diberikan dalam bentuk :
- a. Izin Prinsip Usaha Peternakan;
- b. lzin Usaha Petemakan;
- c. Tanda Daftar Petemakan;
- d. Izin Perluasan Usaha Petemakan.
- (3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini, tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk,
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 119
- (I) Untuk memperoleh lzin Usaha Petemakan, Perusahaan Petemakan wajib terlebih dahulu memiliki lzin Prinsip dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan petemakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait.
- (3) Izin Prinsip dapat diubah satu kali
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 120
- (I) Permohonan Izin Prinsip disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melarnpirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. photo copy idcntitas pemilik/penanggungjawab/pcmimpin perusahaan;
- a. salinan ak.ta pendirian perusahaan (untuk PT);
- b. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. rincian rencana usaha/proposal; dan
- e. photo copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (2) lzin Prinsip usaha peternakan berakhir atau dapat di cabut atau dinyatakan tidak berlaku, apabila : '
- a. tenggang waktu yang ditentukan dalam izin prinsip berakhir;
- b. Izin Usaha Peternakan Telah dikeluarkan/diterbitkan;
- c. tidak. melak.ukan kegiatan-kegiatan yang diharuskan dalam lZlD prinsip dan tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip;
- d. izin prinsip dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan; a tau
- e. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa pcrsetujuan tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk,
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 121
- (I) Untuk melakukan kegiatan usaha peternakan, perusahaan peternakan wajib memiliki Izin usaha Petemakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) lzin Usaha Petemakan diberikan kepada Perusahaan Petemakan yang telah siap melakukan kegiatan produksi tennasuk untuk memasukan temak.
- (3) lzin Usaha Peternakan berlaku selama Perusahaan Petemak.an yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Izin Usaha Petemakan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan pemberi Izin.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 122
- ( I l Pcrmohonan lzin Usaha Petemakan disampaikan kepada Bupati atau Pejubat yang ditunjuk dengan mempergunakan fonnulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a photo copy identitas diri pemilik/penanggungjawab/pimpinan perusahaan;
- b. salinan akta pendirian perusahaan (untuk PD;
- c. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. Photo copy lzin Tempat Usaha/HO;
- f. Izin Tenaga Kerja Asing (bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing);
- g. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu.
- h. Surat persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang bcruda dalarn radius 200 meter dari lokasi dan diketahui/dilegaliasasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
1. Surat Pernyataan menjamin kebersihan kandang untuk menghindari wabah dan penyebaran lalat.
- (2) Izin Usaha Peternakan dapat dicabut apabila Perusahaan Petemakan :
- a. tidak melakukan kegiatan petemakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin usaha peternakan dan menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. tidak menyarnpaikan Japoran triwulan kegiatan petemakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memalsukan persyaratan baik administratif maupun teknis;
- g. menimbulkan pencemaran lingkungan;
- h. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 123
- (I) Untuk melakukan kegiatan usaha peternakan, Petemakan Rakyat wajib memiliki Tanda Daftar Peternakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Petemakan berlaku selarna usaha petemakan rakyat tersebut berjalan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Tanda Daftar Petemakan berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Petemakan.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 124
- ( 1) Pennohonan T anda Daftar Petemakan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mernpergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. photo copy identitas pemilik/penanggungjawab;
- b. Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
- c. surat keterangan domisili;
- d. surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi peternakan;
- e. Melampirkan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu.
- (2) Tanda Oaftar Peternakan berakhir atau dicabut atau dapat dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. tidak melakukan kegiatan petcrnakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Tanda Daftar Peternakan dan menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. melakukan perluasan usaha yang populasinya melebihi batas maksimal usaha peternakan rakyat;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan petemakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau rnenyampaikan laporan yang tidak benar:
- d. tidak melak.sanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselarnatan kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. memalsukan persyaratan baik administratif rnaupun teknis;
- f. menirnbulkan pencernaran lingkungan;
- g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 125
- (I) Perusahaan Petemakan yang telah memiliki lzin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya dari izin yang telah diberikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini sama dengan ketentuan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Petemakan.
- n) lzin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini, tidak dipcrlukan apabila penambahan temaknya tidak melebihi 30 % dnrl· . lah dal . . di be ik ~ cntUIUI JUm yang tertera am 121n yang I n an.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 126
- (I) Setiap peternak dalam rnelakukan usahanya wajib memelihara kesehatan temaknya dari penyakit yang membahayakan manusia;
- (2) Untuk memelihara temak dari penyak.it yang mernbahayakan manusia sebagaimana dimaksud pada aya.t (I) wajib memeriksak.an temak.nya secara periodik kepada dokter hewan yang ditunjuk;
- (3) Biaya pemeriksaan temak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemilik ternak;
- (4) Tempat dan Priodesasi pemeriksaan temak. dimak.sud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 127
- (I) Setiap peternak wajib rnernberi identitas ternaknya untuk membedakan temaknya dengan temak milik orang lain
- (2) Pemberian identitas ternak sebagaimana dimak.sud pada ayat (I) dapat berupa pemberian stempel pada badannya atau dengan cara lain sebagai petunjuk kepemilikan.
- (3) Selain identitas sebagaimana dimak.sud pada ayat (2) dilengk.api juga dengan buku register dan kartu ternak.
- (4) Pembiayaan pernberian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pemilik ternak.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 128
Ketentuan lebih Janjut rnengenai izin usaha peternakan ditetapkan lebih Ian jut dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 129
Setiap orang atau badan dilarang rnelakukan kegiatan usaha apabila:
- ( 1) Tidak memiliki lzin Usaha Peternakan;
- (2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari lzin Usaha Petemakan;
- (3) Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bcncntangan dcngan pcraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Menyelenggarakan kegiatan usaha petemakan berdekatan dengan rumah penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara kegiatan usaha peternakan dengan rumah/pemuk.iman penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - Bagian Kesatu
Pasal 130
- (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan lzin Usaha Peternakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana
=
Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (Jima puluhjuta rupiah.).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pelanggaran.
BAB IX - IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN T ANAH
Pasal 131
- ( 1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan/menggunakan tanah untuk keperluan/kepentingan pembangunan yang sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah maupun areal yang belum diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah wajib mcmpcroleh izin peruntukan penggunaan tanah dari Bup111i.
- (2) Sctiap orang pribadi atau badan yang 11k1111 mcmanfaatkan/mcnggunakan tanah untuk keperluan/kepentingun pembangunan atau usaha, tetapi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah harus mendapat Izin Perubahan Peruntukan dari Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Bupati, dengan pertirnbangan tim teknis, dapat menyetujui perubahan peruntukan lokasi untuk pengecualian suatu pemanfaatan lahan dalarn suatu kawasan dengan pemanfaatan laban tertentu dengan Juas yang cukup terbatas atau kecil (spot zoning).
- ( 4) Peruntukan lokasi merupakan peruntukan utama, sedangkan peruntukan penunjangnya sebagaimana
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan didalam ketentuan tata bangunan yang ada atau berdasarkan pertimbangan teknis Kcpala Dinas.

Penandatangan: - (5) Proses teknis dan prosedur perubahan peruntukan lokasi sebagaimana disebutkan pada ayat (3) pasal ini diatur dengan Pcraturan Bupati. ## Pasal 132 - 1) Izin Peruntukan Penggunaan tanah untuk industri diwajibkan bagi usaha industri yang berskala menengah dan besar. - 2) Izin Peruntukan Penggunaan tanah untuk non industri diwajibkan untuk usaha non industri yang berskala menengab dan besar. - 3) Untuk bangunan rumah tempat tinggal yang luas tanahnya tidak lebih dari 2000 meter tidak memerlukan lzin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Penandatangan: - 4) Jenis-jenis pemanfaatan penggunaan tanah yang wajib memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. ## Pasal 133

Penandatangan: - (I) Permohonan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

Penetapan: - I. Surat permohonan perseorangan atau badan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-

Distribusi: 2. Photo copy KTP pemohon perseorangan atau pimpinan badan.

Distribusi: 3. Photo copy tanda lunas pembayaran PBB.

Distribusi: 4. Photo copy Aleta perusahaan yang dilegalisir bagi pemohon yang berbentuk badan. 5. Rekomendasi Carnal terkait keadaan lapangan/exciting.

Penandatangan: 6. Surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belwn memiliki sertifikat.

Distribusi: 7. Melarnpirkan Photo copy alas hak. atau hak tanah tcrhadap lokasi yang dirnohonkan jika telah dirniliki. 8. Melampirkan proposal rencana pembangunan beserta gambar I site plan.

Penandatangan: 9. Melampirkan denah lokasi yang cliketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat. - (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja setelah persyaratan administrasi dan teknis &lt;linyatakan lengkap. ## Pasal 134 Pennohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditolak, apabila: - (I) Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. - (2) Bertentangan dengan rencana tata ruang. - (3) Mengganggu/merusak keseimbangan lingkungan. 3. ( 4) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## Pasal 135

Penandatangan: lzin Peruntukan Penggunaan Tanah dapat dicabut oleh Bupati apabila melanggar ketentuan izin yang diberikan atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud tidak benar keabsahannya dan atau hal-hal lain menurut Bupati patut dipertimbangkan. ## Pasal 136 lzin Peruntukan Penggunaan T anah dapat dibatalkan, apabila pemohon setelah diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu I (satu) bulan tidak mengambil izin yang telah diberikan. ## Passi B7 Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan penggunaan tanah apabila: - a. Tidak memiliki lzin Peruntukan Penggunaan Tanah; - b. Memanfaatkan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang telah diberikan. 3. ' c. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; - d. Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## Pasal 138 - (l) Masa berlaku Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah yang diterbitkan adalah berlaku I (satu) tahun. - (2) Setiap 1 (satu) bulan sebelum habis rnasa berlaku Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan perpanjangan dengan mernenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. ## Pasal 139 - ( l) Setiap orang yang melanggar ketentuan lzin Peruntukan Penggunaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puJuhjuta rupiah.) - (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran. ## BABX ## IZIN REKLAME ## Pasal 140

Penandatangan: - ( l) Setiap orang pribadi atau badan yang rnelakukan penyelenggaraan Reklame harus rnemiliki izin dari Bupati;

Penandatangan: - (2) Pengajuan Izin Reldame diajukan kepada Bupati dengan rnelampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

Penetapan: - a. Surat perrnohonan perseorangan atau badan yang ditandatangani di atas materai yang ditujukan kepada Bupati.

Distribusi: - b. Photo copy KTP pemohon perseorangan atau pimpinan badan.

Distribusi: - c. Photo copy Akta perusahaan yang dilegalisir bagi pemohon yang berbentuk badan. - d. Gambar denah lokasi/titik lokasi dan tulisan rekJame. - e. Surat Persetujuan pemakaian tanah dari pemilik tanah bila berada di atas tanah milik orang lain, - f. Surat Persetujuan pemakaian tanah fasilitas umwn /daerah milik jalan dari instansi yang berwenang. - g. Surat pemyataan menanggung resiko konstruksi bagi reklame yang menggunakan konstruksi.

Penandatangan: - (3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 8. ( 4) Pemilik atau penyelenggara Reklame clan kuasanya dilarang untuk: - a. Memasang Reklame yang tidak sesuai dengan lzin yang telah diberikan; - b. Pemasangan Reklarne yang mengganggu keamanan, ketertiban dan keindahan serta pandangan pengemudi lalu lintas; - c. Memasang reklame yang tidak sesuai dengan titik lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah

Penandatangan: - e. Ketentuan lebih Janjut mengenai titik lokasi reklame ditetapkan dalam Peraturan Bupati. - (5) Pernilik atau penyelenggara Reklame clan kuasanya wajib untuk: - a. Membongkar, memusnahk.an dan menghapus sendiri Reklame yang telah habis masa izin clan tidak diperpanjang izinnya; - b. Bagi pemilik, penyelenggara atau kuasanya yang tidak memiliki izin clan atau masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang maka dilakukan pembongkaran, dan pemusnahan oleh Petugas yang ditunjuk untuk itu. ## Pasal 141 - (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Reklame, sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enarn) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). - (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pelanggaran. ## BAB XI IZIN USAHA INDUSTRI ## Pasal 142 - ( l) Setiap pendirian Perusahaan lndustri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri, kecuali bagi industri kecil. - (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mernperoleh T anda Daftar lndustri (TDI) yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri. - (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Deli Serdang. ## Bagian Kesatu Jenis lndustri Pasal 143 - (1) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut: - a. sampai dengan Rp. 5.000.000,(Jima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TOI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI. - b. di atas Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) tidak tennasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI. - (2) Jen.is lndustri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah clan bangunan tempat usaha wajib memiliki Izin Usaha Industri : ' - a. lzin Usaha lndustri Menengah dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) tidak tennasuk tanah dan bangunan tempat usaha - b. Izin Usaha lndustri Besar dengan nilai investasi di atas Rp. 500.000.000,(lirna ratus juta rupiah) tidak tennasuk tanah dan bangunan tempat usaha, ## Bagian Kedua ## Persyaratan Pasal 144 - ( 1) Syarat-syarat pengajuan Tanda Daftar lndustri, lzin Usaha lndustri dan Izin Perluasan Usaha lndustri adalah sebagai berikut:

Distribusi: - a. Photo copy akta pendirian perusahaan (apabila perusahaan berbadan hukurn).

Distribusi: - b. Photo copy pelunasan Pajak Bumi clan Bangunan (PBB).

Distribusi: - c. Photo copy Izin Gangguan bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan. - d. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;

Penandatangan: - e. Khusus industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah 83, dilengkapi surat pemyataan tidak keberatan dari warga lingkungan yang diketahui Kepala Desa/Iurah setempat. - f. Pasphoto 3x4 = 4 lembar Pemilik/Penanggungjawab.

Distribusi: - g. Photo copy KTP Pemilik/Penanggungjawab.

Distribusi: - h. Photo copy NPWP. - (2) Izin Usaha lndustri diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap. ## Bagian Ketiga Tata Cara Permobonan dan Jangk.a Waktu Izin Pasal 145

Penandatangan: - ( 1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 142 pemohon mengajukan pennohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Penandatangan: - (2) Pennohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. ## Pasal 146 - (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Industri ditetapkan selama Usaha tersebut masih berjalan. - (2) lzin Usaha lndustri wajib diperpanjang dan/atau daftar ulang 5 (lima) tahun kemudian sejak tanggal diterbitkan.

Penandatangan: - (3) Perpanjangan dan/atau Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2) pasal ini, pemohon mengajukan pennohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat dan Instansi yang ditunjuk. - (4) Dalarn rangka pengendalian dan pengawasan terhadap lzin Usaha lndustri sebagaimana tersebut pada ayat (1) untuk bahan monitoring, evaluasi dan laporan, pemilik/penanggungjawab perusahaan Industri wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya pada setiap semester tahun berjalan, clan bagi perusahaan Industri Kecil setiap setahun sekali. - (5) Setiap perusahaan industri wajib memasang plank merk usaha/perusahaan. . ## Bagian Keempat Perubahan Identitas Perusahaan Pasal 147 Setiap adanya perubahan bentuk perusahaan, alamat, bidang usaha, pirnpirian, pernilik, pengurus, penanggungjawab, kapasitas produksi, dan keterangan lainnya mengenai identitas perusahaan : - (I) Wajib melapork.an perubahan tersebut sesuai dengan bentuk/identitas perusahaannya yang baru. - (2) Wajib dilaporkan, selarnbat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah adanya perubahan dimaksud untuk Izin Usaha Industri. ## Bagian Kelima Larangan Pasal 148 Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan Usaha Industri apabila : - a. Tidak memiliki Izin Usaha lndustri; - b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat Jebih Janjut dari Izin Usaha lndustri; - c. Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## Bagian Keeoam Sanksi Pasal 149 - (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Usaha lndustri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). - (2) Tindak Pidana sebagaimana dimak.sud pada ayat (I) adalah pelanggaran. ## Pasal 150

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha industri ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati. ## BAB XII PEMBINAAN DAN PEN GAW ASAN ## Pasal 151

Penandatangan: Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan setiap lzin yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati. ## BAB XIII PENYJDIKAN ## Pasal 152 - (I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; - (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (I) adalah : - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan rneneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas; - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut: - c. merninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dcngan tindak pidana perpajakan daerah tersebut; - d. merneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut: - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebu.; - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnemeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dirnaksud pada huruf e; - h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah: 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; - J. menghentikan penyidikan; - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di hidang perpajakan daerah menurnt hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 10. t3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (I) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ## BAB XIV KETENTUANPERALIBAN ## Pasal 153 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : - (I) Permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian. diproses berdasarkan ketentuan yang lama; - (2) Semua izin yang sudah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya masih tetap berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; - (3) Perizinan tertentu yang diwajibkan untuk membayar retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu. ## BAB XV KETENTUAN PENllTUP ## Pasal 154 - ( I ) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini rnaka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Sebagai Berikut di bawah ini : - a. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 22 Tahun 2000 tentang lzin Usaha Perikanan. - b. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Scrdang No. 4 Tahun 2006 tcntang lzin Peruntukan Penggunaan Tanah. - c. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 8 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Perusahaan, lzin Industri dan lzin Usaha Perdagangan. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Penandatangan: - (2) Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 155 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Penetapan: Ditetapkan di Lubuk Pakam Pada tanggal 2 November 2011

Penandatangan: BUPATIDELISERDANG, dto Drs. H. AMRI T AMBUNAN

Penetapan: Diundangkan di Lubuk Pakam Pada tanggal 1 Desember 2011 SEKRET ARIS DAERAH KABUP A TEN DELI SERDANG dto Drs, AZW AR S, M.Si PEMBINA UT AMA MADY A NIP. 19530112 1976011 002 Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Taboo 2011 Nomor 6

Penandatangan: ## KEPUTUSANBUPATIDELISERDANG NOMOR: 009 T AHUN 2011 ## TENT ANG ## PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 8 T AHUN 2011 TENT ANG RETRIBUSI P~RIZINAN TERTENTU

Penandatangan: ## BUPATIDELISERDANG -Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2011 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah K.abupaten Deli Serdang Nomor 8 tanggal 14 Desember 2011; Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Penandatangan: - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu menghunjuk pelaksananya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. I. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Mengingat