PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 7 Tahun 2008 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINT AH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELA WI,
- a. bahwa dalam rangka usaha memacu lajunya pembangunan di Kabupaten Melawi, maka tidak menutup adanya partisipasi masyarakat berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah baik berbentuk barang maupun uang; a
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
t
r
l
/.
Manetapkan
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN Pf HAK KETIGA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Melawi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
i
/:
i
;
d
- e. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Melawi;
- f. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat di mana perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang bergerak a tau tidak bergerak;
3. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membeda-bedakan status kewarganegaraan a tau asal usul yang memberikan sumbangan; g.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dan atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengurus barang milik daerah; h.
5. Kas Daerah adalah Kas Pernerintah Kabupaten Melawi; i.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi. j.
BABII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PENERIMAAN
Pasal 2
- (1) Dengan nama Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga diterima atas sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah.
- (2) Obyek adalah setiap orang atau badan hukum.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat di mana perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang bergerak atau tidak bergerak.
BAB III - KETENTUAN BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 3
- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak mengurangi dan atau menghilangkan kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga Kepada Negara atau Daerah.
BAB III - KETENTUAN BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 4
- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang atau barang baik bergerak ataupun tidak bergerak.
- (2) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) tidak mengikat dan diberikan secara ikhlas.
- (3) Formulir pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga disediakan oleh Pemerintah Daerah.
KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
BAB IV - KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
Pasal 5
Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB IV - KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
Pasal 6
Sumbangan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ini, baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Bupati Melawi.
BABV KETENTUAN PENGELOLAAN
BAB IV - KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
Pasal 7
- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan dibantu oleh Dinas-dinas dan Istansi-instansi vertikal lainnya yang ada di daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan Daerah ini.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalan aya (1) pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Setiap penerima sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa barang, langsung diikuti dengan penyerahannya kepada Pejabat yang berwenang dan mencatatnya dalam buku inventaris barang Pemerintah Daerah sebagai kekayaan daerah
- (4) Tanda bukti penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga dinyatakan di dalam Berita Acara dan atau bentuk-bentuk penerimaan lainnya.
BAB IV - KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
Pasal 8
- (1) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang berkenaan.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk membangun daerah.
- (3) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud didalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelumnya, sepanjang mengenai penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uang dan atau barang yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan sah ## BAB VII
KTENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 2 S ec ke r 2008

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 3 Sctee¢ 2008 -H KABUPATEN MELAWI, J l 7 I I/ 1
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
## NOMOR 7 TAHUN2008
## TENTANG
## PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
## I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, guna membiayai Pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan kebijakan-kebijakan berupa peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat.
Sehubungan dengan hal diatas, maka secara resmi perlu dibuka kemungkinan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan daerah, baik berupa uang atau yang disamakan dengan itu maupun berupa barang-barang bergerak ataupun barang-barang tidak bergerak yang diberikan secara ikhlas dan tidak mengikat.
Guna tercapainya daya guna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah yang arahnya sesuai dengan semangat otonomi daerah yang dinamis dan bertanggung jaw ab.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Hurufas/ d j
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas Sumbangan dimaksud pasal 2 tersebut dapat berbentuk uang atau berbentuk barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang dimaksud kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah misalnya kewajiban Pihak Ketiga untuk membayar pajak sebelum sumbangan tersebut diserahkan kepada Daerah. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. - Yang dimaksud kewajiban-kewajiban kepada Negara dan Daerah ialah kewajiban sebelum sumbangan tersebut diserahkan kepada Daerah. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
s/ d 12