PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Nomor 9 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Nomor 9 Tahun 2012
Seri B Nomor 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Umum merupakan salah satu objek Retribusi di Kabupaten;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Retribusi Jasa Umum;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4084);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapah kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
31. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor II/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain- Lain;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD dan
BUPATI KEPULAUAN TALAUD
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau tindakan rehabilitasi di bidang kesehatan;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang memberikan pelayanan kesehatan sederhana secara merata dengan mengutamakan upaya pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu;
14. Puskesmas serta jaringan pelayanannya meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling, Polindes, dan Posyandu;
15. 15 . Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah lebih kecil;
16. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, transportasi laut atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
17. 17 . Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah unit pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat di desa dibawah bimbingan tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
18. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah unit pelayanan kesehatan yang melayani ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi di desa;
19. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah tempat pelayanan dengan menggunakan sistem lima meja yang dilakukan oleh kader kesehatan di desa yang melayani pendaftaran, penimbangan, pencatatan hasil penimbangan, penyuluhan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan imunisasi kepada balita dan ibu hamil;
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap;
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati bangsal rawat inap;
22. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
23. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
24. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan dilaksanakan oleh tenaga non medik;
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas;
26. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi disemua bidang kesehatan;
27. Pelayanan Medico Legal atau Visum et Repertum adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum;
28. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya;
29. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, lokal atau tanpa pembiusan;
30. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
31. Tindakan Kecil adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat sederhana atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya ## BAB II GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2
Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
8. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus.
NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 3
Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :
- a. Pelayanan pendaftaran;
- b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta;
- c. Kegiatan posyandu dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak swasta untuk pengobatan cuma-cuma.
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5
Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6
Tingkat Pengguna Jasa dihitung
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Rawat Inap Intensive ( ICCU, ICU, NICU, ISOLASI );
- c. Tarif Rawat Jalan;
- d. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostic/laboratorium;
- e. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektronik;
- f. Tarif Tindakan Medik dan Therapik;
- g. Tarif Tindakan Medik Radiotherapik;
- h. Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik;
- i. Tarif Pelayanan Rehabilitasi;
- j. Tarif Perawatan Jenazah;
- k. Tarif Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah;
- l. Tarif Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 9 Tahun 2012 Seri B Tanggal 8 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Verifikasi: TTD + CAP Ir. DJEMI GAGOLA, M.Si, ME PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640728 198903 1 011 - h. Mengadakan penghentian penyedikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; - (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan. ## BAB XVI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 68

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 70 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 9 Tahun 2012 Seri B Tanggal 8 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Verifikasi: TTD + CAP Ir. DJEMI GAGOLA, M.Si, ME PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640728 198903 1 011
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

## Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pealayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

## Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi :
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 11

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan dari pemerintah daerah.

## Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat, jenis dan atau volume sampah, dan jangka waktu;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

## Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

## Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal adalah :

| Jenis Bangunan | Jenis Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Bangunan Darurat | - | 1.000 | 12.000 |
| b. | Bangunan Semi Permanen 1 Lantai | - | 1.500 | 16.500 |
| c. | Bangunan Semi Permanen 2 Lantai | - | 2.500 | 27.500 |
| d. | Bangunan Permanen 1 Lantai | - | 2.000 | 22.000 |
| e. | Bangunan Permanen bertingkat 2 Lantai | - | 4.000 | 44.000 |

## 2. Rumah Jabatan / Dinas adalah :

| Golongan Rumah Jabatan/Dinas | Golongan Rumah Jabatan/Dinas | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Rumah Jab. Pejabat Negara / Pimpinan Daerah | - | 50.000 | 600.000 |
| b. | Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Legislatif | - | 50.000 | 600.000 |
| c. | Rumah Jabatan Pimpinan TNI/POLRI/Muspida | - | 15.000 | 165.000 |
| d. | Rumah Dinas Pejabat / Pegawai Fungsional (Penjaga Sekolah, Paramedik, Guru, PPL, dll) | - | 5.000 | 55.000 |

## 3. Asrama dan Mess adalah :

| Kapasitas Hunian | Kapasitas Hunian | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Kapasitas s/d 25 Orang | - | 3.500 | 38.500 |

## 4. Pondokan/Tempat Kost disewakan adalah :

| Kapasitas Hunian | Kapasitas Hunian | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Dengan jumlah ruang hunian s/d | - | 3.000 | 27.500 |

## 5. Pasar Tradisional adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 4 m² | - | 3.000 | 36.000 |
| b. | Luas lebih dari 4 m² s/d 10 m² | - | 5.000 | 60.000 |

## 6. Mall/Supermarket adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 150m² | - | 25.000 | 275.000 |
| b. | Luas lebih dari 150 m² s/d 250 m² | - | 30.000 | 330.000 |

7. Pertokoan barang campuran/kelontong, sembilan bahan pokok, dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 10 m² | - | 5.000 | 55.000 |
| b. | Luas lebih dari 10 m² s/d 20 m² | - | 7.500 | 85.000 |

## 8. Pertokoan : bahan bangunan, listrik, mesin, mobile, dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 10 m² | - | 8.000 | 88.000 |
| b. | Luas lebih dari 10 m² s/d 20 m² | - | 12.000 | 132.000 |

## 9. Pertokoan : Swalayan, Supermarket, Minimarket dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 40 m² | - | 10.000 | 115.000 |

## 10. Pertokoan : bahan Kimia, Apotik, Rumah Obat, dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 10 m² | - | 6.000 | 66.000 |

## 11. Rumah Makan Menu Nasional/Tradisional/Restoran Sea Food, dan Jenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 20 m² | - | 5.000 | 115.000 |
| b. | Luas lebih dari 20 m² s/d 50 m² | - | 6.500 | 175.000 |

## 12. Rumah Makan Menu Asing/Chinese Food/Cepat Saji (fast food) dan sejenisnya adalah:

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 40 m² | - | 10.000 | 115.000 |
| b. | Luas lebih dari 40 m² s/d 60 m² | - | 15.000 | 175.000 |

## 13. Rumah Makan/ Restoran Gaul (Café, tenda, Warteg), gerobak dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 40 m² | - | 10.000 | 115.000 |
| b. | Luas lebih dari 40 m² s/d 60 m² | - | 15.000 | 175.000 |

## 14. Klab Malam dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 150 m² | - | 20.000 | 220.000 |
| b. | Luas lebih dari 150 m² s/d 300 m² | - | 25.000 | 275.000 |

## 15. Bangunan Diskotik dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 200 m² | - | 17.500 | 193.000 |
| b. | Luas lebih dari 200 m² s/d 300 m² | - | 22.500 | 248.000 |

## 16. Bangunan Restoran (fasilitas resepsi dengan music life) dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 150 m² | - | 15.000 | 165.000 |
| b. | Luas lebih dari 150 m² s/d 250 m² | - | 20.000 | 220.000 |
| c. | Luas lebih dari 250 m² s/d 400 m² | - | 25.000 | 275.000 |

## 17. Bangunan Spa, Steam Bath ( Mandi uap/ Sauna Bath ), dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 100 m² | - | 20.000 | 220.000 |
| b. | Luas lebih dari 100 m² s/d 250 m² | - | 25.000 | 275.000 |

## 18. Bangunan/Sarana Rumah Sakit dan sejenisnya adalah :

| Type | Type | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Rumah Sakit Type A | - | 250.000 | |
| b. | Rumah Sakit Type B | - | 200.000 | |
| c. | Rumah Sakit Type C | - | 150.000 | |
| d. | Rumah Sakit Type D | - | 100.000 | |

## 19. Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Poliklinik/Klinik dan sejenisnya yaitu :

| Tempat Pelayanan | Tempat Pelayanan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Puskesmas | - | 15.000 | 165.000 |
| b. | Laboratorium / Klinik Media | - | 10.000 | 110.000 |
| c. | Poliklinik Puskesmas Pembantu | - | 7.500 | 82.000 |
| d. | Klinik/Balai Pengobatan Tradisional/ Panti Pijat | - | 5.000 | 55.000 |

## 20. Bangunan Praktek Dokter, Panti Kesehatan Alternatif dan sejenisnya adalah :

| Tempat Praktek | Tempat Praktek | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Praktek/Dokter Umum, Gigi | - | 15.000 | 165.000 |
| b. | Praktek Dokter Ahli/Spesialis | - | 25.000 | 220.000 |
| c. | Program Pengobatan Alternatif | - | 10.000 | 110.000 |
| d. | Praktek Pengobatan Tradisional/Panti Pijat | - | 7.500 | 82.500 |

## 21. Bangunan Pabrik (Es, Minyak Kelapa, Pengolohan Bahan Baku, Pengolahan Bahan Bangunan, Bahan Makanan) dan sejenisnya adalah :

| Golongan Bangunan | Golongan Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Pabrik Minyak Kelapa dan | - | 20.000 | 220.000 |
| | Kecantikan | | | |

## 22. Bangunan Industri Kecil/ Industri Rumah Tangga/Kerajinan, Koperasi dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas s/d 10 m² | - | 5.000 | 55.000 |
| b. | Luas lebih dari 10 m² s/d 50 m² | - | 7.500 | 82.500 |

## 23. Golongan Hotel atau Motel adalah :

| Type Hotel | Type Hotel | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Hotel/Motel Klas Non Bintang (pasca | - | 20.000 | 220.000 |
| b. | Hotel / Motel Klas Bintang 1 | - | 35.000 | 385.000 |

## 24. Hotel Penginapan atau Home Stay adalah :

| Type Penginapan | Type Penginapan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Penginapan/Inn/Home Stay Klas Non | - | 7.500 | 82.500 |
| b. | Melati Penginapan/Inn/Home Stay Klas | - | 10.000 | 110.000 |

## 25. Golongan Bangunan Kantor Pemerintah adalah :

| Jenis Bangunan | Jenis Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Kantor Instansi/Badan/Dinas/ | - | 25.000 | 275.000 |
| b. | Kantor Instansi Pemerintah Kecamatan | - | 20.000 | 220.000 |
| c. | Kantor Pemerintah Kelurahan/Kampung | - | 10.000 | 110.000 |

## 26. Golongan Bangunan Perkantoran BUMN/BUMND (Non Perbankan)/Swasta dan sejenisnya adalah :

| Jenis Bangunan | Jenis Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Bangunan s/d 50 m² | - | 5.000 | 55.000 |
| b. | Luas Bangunan lebih dari 50 m² s/d 100 m² | - | 7.500 | 82.000 |
| c. | Luas Bangunan lebih dari 100 m² s/d 200 m² | - | 10.000 | 110.000 |

## 27. Bangunan Kantor Sekolah dan sejenisnya adalah :

| Jenis Bangunan | Jenis Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Bangunan Tingkat taman Kanak - Kanak | - | 2.500 | 27.500 |
| b. | Bangunan Tingkat Sekolah Dasar | - | 5.000 | 55.000 |
| c. | Bangunan Tingkat SLTP | - | 6.000 | 66.000 |
| d. | Bangunan Tingkat SLTA Umum | - | 7.500 | 82.500 |
| e. | Bangunan Tingkat SLTA Kejuruan/SMK | - | 8.500 | 93.000 |
| f. | Bangunan Tingkat Akademi | - | 10.000 | 110.000 |

## 28. Golongan Bangunan Lembaga Ketrampilan, Pusat Penelitian, KursusKursus, Sanggar-Sanggar, dan sejenisnya adalah :

| Jenis Bangunan | Jenis Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Bangunan s/d 50 m² | - | 3.500 | 38.000 |
| b. | Luas Bangunan lebih dari 50 m² s/d 100 m² | - | 5.000 | 55.000 |
| c. | Luas Bangunan lebih dari 100 m² s/d 200 m² | - | 7.500 | 82.500 |

## 29. Golongan Bangunan Pergudangan ditengah Kota atau Permukiman adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Bangunan s/d 100 m² | - | 15.000 | 165.000 |
| b. | Luas Bangunan lebih dari 100 m² s/d 300 m² | - | 25.000 | 275.000 |

## 30. Bangunan Pergudangan di Pinggir/di Luar Kota dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Bangunan s/d 100 m² | - | 7.500 | 82.500 |
| b. | Luas Bangunan lebih dari 100 m² s/d 300 m² | - | 15.000 | 165.000 |
| c. | Luas Bangunan lebih dari 300 m² s/d 450 m² | - | 20.000 | 220.000 |

## 31. Bangunan Pergudangan di Kawasan Pelabuhan/Bandara dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Bangunan s/d 100 m² | - | 10.000 | 110.000 |
| b. | Luas Bangunan lebih dari 100 m² s/d 300 m² | - | 20.000 | 220.000 |

## 32. Golongan Bengkel/Tempat Reparasi Mesin-Mesin/Pool Kendaraan di Pemukiman/dalam kota dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Bangunan s/d 50 m² | - | 10.000 | 110.000 |
| b. | Luas Bangunan lebih dari 50 m² s/d 100 m² | - | 15.000 | 165.000 |
| c. | Luas Bangunan lebih dari 100 m² s/d 150 m² | - | 20.000 | 220.000 |

## 33. Golongan Bengkel/Tempat Reparasi Mesin-Mesin/Pool Kendaraan di

kawasan luar/pinggiran kota dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Bangunan s/d 50 m² | - | 5.000 | 55.000 |

## 34. Golongan Work Shop Bahan Bangunan, Perabotan, Kerajinan, Peralalatan dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Bangunan s/d 50 m² | - | 7.500 | 82.500 |
| b. | Luas Bangunan lebih dari 50 m² s/d | - | 12.000 | 130.000 |
| c. | Luas Bangunan lebih dari 100 m² s/d 150 m² | - | 16.000 | 175.000 |

## 35. Salon Kecantikan/Butik, Tukang Pangkas, Tukang Jahit, Tukang Sepatu dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Bangunan s/d 25 m² | - | 3.000 | 33.000 |
| b. | Luas Bangunan lebih dari 25 m² s/d 50 m² | - | 6.000 | 66.000 |

## 36. Binatu, Tukang Arloji, servis Eloktronik dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Bangunan s/d 25 m² | - | 3.000 | 55.000 |
| b. | Luas Bangunan lebih dari 25 m² s/d | - | 10.000 | 110.000 |
| | 50 m² | | | |
| c. | Luas lebih dari 50 m² s/d 150 m² | - | 15.000 | 165.000 |

## 37. Golongan Angkutan Penumpang Laut Lokal Reguker dan sejenisnya adalah :

| Jenis Penumpang | Jenis Penumpang | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Penumpang s/d 25 Orang | 2.000 | - | - |
| b. | Penumpang lebih dari 25 s/d 50 Orang | 4.000 | - | - |

## 38. Golongan Angkutan Laut Perintis dan sejenisnya adalah :

| Jenis Penumpang | Jenis Penumpang | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Penumpang Lebih dari 50 s/d 100 Orang | 5.000 | - | - |

## 39. Golongan Toko Buku dan sejenisnya :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas bangunan s/d 35 m² | - | 3.000 | 33.000 |
| b. | Luas bangunan lebih dari 35 m² s/d 50 m² | - | 6.000 | 66.000 |

## 40. Golongan Foto Copy, Light Druck / Blue Print dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas bangunan s/d 35 m² | - | 5.000 | 55.000 |
| b. | Luas bangunan lebih dari 35 m² s/d 50 m² | - | 8.000 | 88.000 |

## 41. Golongan Percetakan, Penjilidan dan Penggadaan dan sejenisnya adalah :

| Luas Bangunan | Luas Bangunan | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas bangunan s/d 50 m² | - | 9.000 | 99.000 |
| b. | Luas bangunan lebih dari 50 m² s/d 75 | - | 15.000 | 165.000 |

## 42. Golongan Gerobak Dorong Non Makanan dan sejenisnya adalah :

| Wilayah | Wilayah | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Wilayah Operasi di Perkotaan | 500 | 10.000 | 110.000 |
| b. | Wilayah Operasi di Luar Perkotaan | 250 | 5.000 | 55.000 |

## 43. Bangunan Kompleks Perkantoran, Pendidikan dan Sejenisnya adalah :

| Luas Areal | Luas Areal | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Areal s/d 0,1 Ha ( 1000 m² | - | 10.000 | 110.000 |

## 44. Kompleks Pasar/Terminal dan sejenisnya adalah :

| Luas Areal | Luas Areal | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Areal s/d 0,25 Ha ( 2.500 m² | - | 30.000 | 330.000 |
| b. | Luas Areal lebih dari 0,25 Ha s/d 0,5 Ha | - | 40.000 | 440.000 |
| c. | Luas Areal lebih dari 0,5 Ha s/d 0,75 Ha | - | 50.000 | 550.000 |

## 45. Golongan Kompleks Pelabuhan/Galangan Kapal dan sejenisnya adalah :

| Luas Areal | Luas Areal | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) | Besarnya Tarif (Rp) |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Harian | Bulanan | Tahunan |
| a. | Luas Areal s/d 0,2 Ha ( 2000 m² | - | 35.000 | 385.000 |

## Bagian Ketiga

## Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

## Pasal 15

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 16

Objek Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan.

## Pasal 17

Subjek retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk dan/atau akta catatan sipil.

## Pasal 18

Tingkat pengunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk dan/atau akta catatan sipil yang dicetak atau diterbitkan.

## Pasal 19

Prinsip penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah penggantian biaya percetakan dan pengadministrasian

## Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rp. 35.000,-

2. Keterlambatan pembuatan KTP 14 (empat belas) hari keatas

Rp. 50.000,-

3. Kartu Keluarga (KK)

Rp. 35.000,-

4. Kutipan Akta Kematian Rp. 20.000,-

5. Salinan akta kematian

Rp. 35.000,-

6. Kutipan akta perkawinan

Rp. 100.000,-

7. Kutipan kedua akta perkawinan Rp. 150.000,-

8. Salinan akta perkawinan

Rp. 150.000,-

9. Kutipan akta perceraian

Rp. 300.000,-

10. Keterlambatan 60 (enam puluh) hari pengurusan salinan akta perkawinan setelah putusan pengadilan

Rp. 500.000,-

11. Kutipan akta pengesahan dan pengakuan anak

Rp. 50.000,-

12. Salinan akta pengesahan dan pengakuan anak

Rp. 50.000,-

13. Kutipan akta perubahan nama/ganti nama

Rp. 150.000,-

## Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

## Pasal 21

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 22

Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 23

Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

## Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedian jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## Pasal 26

Besarnya Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bus/non Bus angkutan Pedesaan :
1. Jumlah Kapasitas 10 - 18 tempat duduk Rp. 2.500,- setiap kali parkir
2. Jumlah Kapasitas 19 - 24

tempat duduk

3. Jumlah Kapasitas diatas 25 tempat duduk
4. Kendaraan Taxi/Angkutan Sewaan
- b. Kendaraan Angkutan Kota/Pickup Roof
- a. Jenis Mikrolet

Rp. 2 500,- setiap kali parkir

Rp. 3.000,- setiap kali parkir

Rp. 2.500,setiap kali parkir

Rp. 2.000,setiap kali parkir

- b. Jenis Pick Up Roof

Rp.2.000,setiap kali parkir

- c. Setiap kali penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum mobil barang umum/tidak umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. Mobil Barang Truck

Rp. 3.000,- setiap kali parkir

- b. Mobil Barang Pick up

Rp. 2.000,- setiap kali parkir

- c. Kendaraan bermotor roda dua

Rp.1.000,- setiap kali parkir

- d. Kendaraan bermotor roda tiga (Bentor) Rp.1.500,- setiap kali parkir

## Bagian Kelima

## Retribusi Pelayanan Pasar

## Pasal 27

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusiatas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa peralatan los, kios yang dikelolah pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

## Pasal 28

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan pasar tradisional atau sederhana berupa peralatan, los, kios, yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelolah oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan/menikmati fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu yang digunakan oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedian jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut :

- 1 Pemakaian Pelataran atau halaman pasar dan didalam bangsal :
- a. Tidak menggunakan meja ukuran 1X1 m Rp. 1.000/hari;

- b. Menggunakan meja ukuran 1X1 m Rp. 1.000/hari;

- c. Menggunakan sekat pembatas ukuran 1X1 m Rp. 1.000/hari;

- 2 Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat setiap masuk lokasi pasar :

- a. Kendaraan roda dua

Rp 1.000/hari

- b. Kendaraan roda tiga

Rp.1.000/hari

- c. Kendaraan roda empat

Rp.3.000/hari

- 3 Sewa tanah setiap bulan untuk kios di halaman pasar :

- a. Kelas I

Rp. 1.500/m2

- b. Kelas II

Rp. 1.250/m2

- c. Kelas III

Rp. 1.000/m2

- 4 Sewa bangunan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas I

Rp. 3.000/m2

- b. Kelas II

Rp. 2.500/m2

- c. Kelas III

Rp. 2.000/m2

## Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

## Pasal 33

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 34

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 35

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 36

Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pengujian.

## Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## Pasal 38

Besarnya retribusi pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tanda Pengesahan (plat Uji) Rp. 25.000,-

2. Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor

Rp. 30.000,-

Biaya Uji Mobil Barang :

1. JBB S/D 3000 kg (Pick Up)

Rp. 30.000,-

- 2.

- JBB 3001 S/D 6000 Kg (Light Truck) Rp. 50.000,-

3. JBB 6001 Kg atau Lebih (Truck)

Rp .50.000,-

Biaya uji kendaraan Oplet/Taxi/ Angkutan Sewa

Rp .50.000,-

Biaya uji kendaraan penumpang roda tiga

Rp. 30.000,-

Pengujian mutu

Rp .30.000,-

## Bagian Ketujuh

## Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

## Pasal 39

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipugut retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi.

## Pasal 40

Objek retribusi pengendalian menara adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

## Pasal 41

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;
- (2) Wajib retribusi adalah orang peribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemugut atau pemotong retribusi jasa umum.

## Pasal 42

Cara mengukur tingkat pengunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pengendalian menara telekomunikasi.

## Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya mod