PERATURAN BUPATI MA Nomor 12 Tahun 2017 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH (berlaku 4 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah, dipandang perlu untuk menyempurnakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampainnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kabupaten Banjar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocilia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
25. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang meliputi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak , jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Dearah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 4 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 12 ## BAB II ## RUANG LINGKUP SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH ## Pasal 2 Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak yang diatur adalah : - a. pendaftaran dan pendataan; - b. penetapan; - c. penyetoran; - d. permohonan angsuran dan penundaan pembayaran; - e. pembukuan dan pelaporan; - f. keberatan dan banding; - g. penagihan; - h. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan - i. pengembalian Kelebihan Pembayaran. ## Pasal 3 - (1) Dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak termasuk Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.

Penandatangan: - (2) Yang tidak termasuk Sistem dan Prosedur Pengelolaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. ## Pasal 4

Penandatangan: Isi dan Uraian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ## BAB III ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 5

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 4 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. KHALILURRAHMAN 7

Penandatangan: LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR : 12 Tahun 2017 TANGGAL : 4 Januari 2017 ## BAB I ## PENDAHULUAN ## A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemeritahan Negara, pemberian kewenangan kepada sistem penyelenggaraan termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah baik pendapatan maupun pengeluarannya.

Penandatangan: Berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Tata Cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, disamping itu, memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Bab XV Ketentuan lain dan Penutup dalam Pasal 123 ayat (1) dinyatakan bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dalam Peraturan Daerah tersebut, pasal 2 mengenai ruang lingkup keuangan daerah dinyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi : - a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; - b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; - c. penerimaan daerah; - d. pengeluaran daerah; - e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan - f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Penandatangan: Mengingat aturan pedoman pelaksanaan tentang pajak dan retribusi daerah belum ada serta pentingnya pedoman pengadministrasian pendapatan maka dipandang perlu untuk menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah, yang merupakan bagian dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diperlukan untk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel terutama dibidang pendapatan, penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain dengan penyesuaian pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. ## B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh Perangkat Daerah untuk mengadministrasikan pemungutan, pembukuan dan pelaporan atas pajak daerah yang dikelolanya, dengan demikian terdapat kesamaan pemahaman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam pengadministrasian pengelolaan pajak daerah. ## C. SISTEM PENYUSUNAN

Penandatangan: Urutan penyajian penyusunan Sistem dan Prosedur Pajak Daerah ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, yaitu : - a. pendaftaran dan pendataan; - b. penetapan; - c. penyetoran; - d. permohonan angsuran dan penundaan pembayaran; - e. pembukuan dan pelaporan; - f. keberatan dan banding; - g. penagihan; - h. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan - i. pengembalian kelebihan pembayaran. Untuk memudahkan pemahaman, setiap sistem dan prosedur dari suatu kegiatan / sub kegiatan disajikan dalam sistematika sebagai berikut : 1. Pengertian Berisi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI BANJAR,


H. KHALILURRAHMAN

7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 12 Tahun 2017

TANGGAL : 4 Januari 2017

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemeritahan Negara, pemberian kewenangan kepada sistem penyelenggaraan termasuk kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah baik pendapatan maupun pengeluarannya.

Berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Tata Cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, disamping itu, memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Bab XV Ketentuan lain dan Penutup dalam Pasal 123 ayat (1) dinyatakan bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dalam Peraturan Daerah tersebut, pasal 2 mengenai ruang lingkup keuangan daerah dinyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Mengingat aturan pedoman pelaksanaan tentang pajak dan retribusi daerah belum ada serta pentingnya pedoman pengadministrasian pendapatan maka dipandang perlu untuk menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah, yang merupakan bagian dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diperlukan untk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel terutama dibidang pendapatan, penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain dengan penyesuaian pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh Perangkat Daerah untuk mengadministrasikan pemungutan, pembukuan dan pelaporan atas pajak daerah yang dikelolanya, dengan demikian terdapat kesamaan pemahaman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam pengadministrasian pengelolaan pajak daerah.

## C. SISTEM PENYUSUNAN

Urutan penyajian penyusunan Sistem dan Prosedur Pajak Daerah ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, yaitu :

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;
- c. penyetoran;
- d. permohonan angsuran dan penundaan pembayaran;
- e. pembukuan dan pelaporan;
- f. keberatan dan banding;
- g. penagihan;
- h. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
- i. pengembalian kelebihan pembayaran.

Untuk memudahkan pemahaman, setiap sistem dan prosedur dari suatu kegiatan / sub kegiatan disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

1. Pengertian Berisi penjelasan tentang prosedur yang diuraikan.
2. Pihak-pihak yang terkait
3. Berisi semua pihak-pihak yang terlibat dalam sistem dan prosedur dari suatu kegiatan, uraian ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Berisi formulir dan daftar / buku yang digunakan dalam sistem dan

3. Formulir dan Daftar / Buku yang Digunakan prosedur suatu kegiatan yang diuraikan.

## 4. Prosedur

- Merupakan uraian langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan yang lain, untuk menghasilkan data atau informasi yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan yang lainnya.

## 5. Bagan Alur

- Bagan alur menjelaskan alur dokumen maupun alur pekerjaan yang dilaksanakan dari awal sampai berakhirnya suatu kegiatan, selain itu, juga menjelaskan jenis pekerjaan, jenis dokumen yang digunakan, serta alur pendistribusian dokumen dari satu pihak/bagian kepada pihak/bagian lain yang terkait dalam suatu proses pelaksanaan sistem dan prosedur.

## BAB II

## SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Sistem dan Prosedur administrasi pajak mengatur tata cara urutan pelaksanaan pekerjaan administrasi perpajakan, dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan masukan bagi pelaksanaan kegiatan pada fungsi lain.

Sistem dan Prosedur administrasi pajak terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan utama yang masing-masing akan dijelaskan berikut ini.

## A. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 telah disebutkan dan ditetapkan secara tegas beberapa jenis pajak daerah yang pemungutannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem Self Assessmnet dan Official Assessment.

- a. Sistem Self Assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Dalam system ini Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- b. Sistem Official Assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang Bupati Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain berupa karcis dan nota perhitungan atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Adapun jenis Pajak yang pemungutannya dengan menggunakan sistem Self Assessment adalah meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan jenis Pajak Daerah yang pemungutannya dengan menggunakan Official Assessment adalah meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Kegiatan Pendaftaran dilakukan untuk mendaftarkan Wajib Pajak baru dengan cara penetapan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah (Official Assessment) atau Self Assessment (dibayar sendiri oleh Wajib Pajak).

Sedangkan kegiatan Pendataan dilakukan untuk Wajib Pajak baru maupun untuk Wajib Pajak lama yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dapat juga dilakukan dengan menggunakan salah satu metode tersebut (Official Assessment atau Self Assessment) berdasarkan jenis pajaknya.

Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan penjelasan dibawah ini.

1. Kegiatan Pendaftaran dengan Cara Penetapan oleh Bupati (Official Assessment) atau Dibayar Sendiri (Self Assessment)
- a. Pengertian
3. Sistem dan Prosedur ini menjelaskan proses pendaftaran wajib pajak dengan cara Penetapan oleh Bupati (Official Assessment) atau Dibayar Sendiri (Self Assessment).
- b. Pihak-pihak yang terkait
5. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendaftaran wajib pajak (WP) baru adalah :
1. Kassubid Pendataan dan Pendaftaran; dan
2. Wajib Pajak (WP).

## c. Prosedur

1. Kassubid Pendataan dan Pendaftaran menyiapkan Formulir Pendaftaran;
2. Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada wajib pajak (WP) setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran dan dibuatkan tanda terimanya;
3. Setelah Formulir Pendaftaran diterima wajib pajak (WP) dan tanda terima telah ditandatangani oleh wajib pajak (WP) atau yang diberi kuasa, Kassubid Pendataan dan Pendaftaran mengarsipkan tanda terimanya;
4. Wajib pajak (WP) atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke Badan Pendapatan Daerah; dan
5. Berdasarkan formulir pendaftaran dari wajib pajak (WP), Kassubid Pendataan dan Pendaftaran memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya :
- a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk wajib pajak (WP), Daftar wajib pajak (WP) per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWPD; dan
- b) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada wajib pajak (WP) untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke Badan Pendapatan.
6. Setelah NPWPD dibuat rangkap dua, Asli diserahkan kepada Wajib Pajak dan tembusannya sebagai Arsip.
- d. Formulir dan Daftar / Buku Yang Digunakan
10. Formulir dan Daftar/buku yang digunakan dalam pelaksanaan ini antara lain :
1. Formulir Pendaftaran;
2. Kartu NPWPD;
3. Tanda Terima;
4. Daftar Formulir Pendaftaran;
5. Daftar Induk wajib pajak (WP); dan
6. Daftar wajib pajak (WP) Per Golongan.
2. Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Dengan Cara Penetapan Bupati (Official Assessment) :

## a. Pengertian

Sistem dan Prosedur ini menjelaskan proses pendataan Wajib Pajak baru secara penetapan oleh Bupati atau secara Official Assessment.

- b. Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendataan wajib pajak (WP) baru adalah :

1. Kassubid Pendataan dan Pendaftaran;
2. Kassubid Penagihan;
3. Kassubid Pembukuan dan Pelaporan; dan
4. Wajib Pajak.
- c. Prosedur
1. Kassubid Pendataan dan Pendaftaran menyiapkan Formulir Pendataan (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah / SPTPD);
2. Menyampaikan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak (WP) setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya;
3. Setelah Formulir Pendataan (SPTPD) diterima wajib pajak (WP) dan tanda terima telah ditanda-tangani oleh wajib pajak (WP) atau yang diberi kuasa, Kassubid Pendataan dan Pendaftaran mengarsipkan tanda terimanya;
4. Wajib pajak (WP) atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendataan (SPTPD) dan melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke Badan Pendapatan Daerah; dan
5. Berdasarkan formulir pendataan dari wajib pajak (WP), Kassubid Pendataan dan Pendaftaran menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya;
- a. Apabila pengisiannya telah benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan; dan
- b. Apabila belum lengkap Formulir Pendataan (SPTPD) dan lampirannya dikembalikan kepada wajib pajak (WP) untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke Badan Pendapatan Daerah.
6. Mencatat data pajak daerah dalam Kartu Data yang selanjutnya dilakukan proses penetapan.
- d. Formulir dan Daftar / Buku yang digunakan :
1. Formulir Pendataan (SPTPD);
2. Kartu Data;
3. Tanda Terima; dan
4. Daftar SPTPD.
3. Kegiatan Pendataan wajib pajak (WP) Yang Sudah Memiliki NPWPD Dengan Cara Penetapan Bupati (Official Assessment)
- a. Pengertian
21. Sistem dan Prosedur ini menjelaskan proses pendataan wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD secara penetapan oleh Bupati atau secara Official Assessment.
- b. Pihak-pihak Yang Terkait
23. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendaftaran wajib pajak (WP) Lama adalah :

1. Kassubid Pendataan dan Pendaftaran; dan
2. Wajib Pajak.
- c. Prosedur
1. Berdasarkan Daftar wajib pajak (WP), Kassubid Pendataan dan Pendaftaran menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD);
2. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak (WP), setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya;
3. Setelah Formulir Pendaftaran diterima wajib pajak (WP) dan tanda terima telah ditandatangani oleh wajib pajak (WP) atau yang diberi kuasa, Kassubid Pendataan dan Pelaporan mengarsipkan tanda terimanya;
4. Wajib pajak (WP) atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendataan (SPTPD) dan melengkapi lampiran yang diperlukan dan menyerahkan kembali ke Badan Pendapatan Daerah;
5. Berdasarkan SPTPD dari wajib pajak (WP), Kassubid Pendataan dan Pendaftaran menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya :
- a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan; dan
- b) Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dikembalikan kepada wajib pajak (WP) untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke Badan Pendapatan Daerah.
6. Mencatat data pajak daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber data untuk proses Penetapan.
- d. Formulir dan Daftar / Buku Yang Digunakan
1. Formulir Pendataan (SPTPD);
2. Kartu Data;
3. Tanda Terima; dan
4. Daftar SPTPD.
4. Kegiatan Pendataan wajib pajak (WP) Yang Sudah Memiliki NPWPD Dengan Cara Dibayar Sendiri (Self Assessment)
- a. Pengertian
19. Sistem dan Prosedur ini menjelaskan proses pendataan wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD dengan cara dibayar sendiri atau secara Self Assessment.
- b. Pihak-pihak Yang Terkait
21. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pendaftaran wajib pajak (WP) Lama adalah :
1. Kassubid Pendataan dan Pendaftaran; dan
2. Wajib Pajak.
- c. Prosedur
1. Kassubid Pendataan dan Pendaftaran mempersiapkan Formulir pendataan (SPTPD);
2. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP, setelah dicatat dalam Daftar SPTPD dan dibuatkan tanda terimanya;

3. Setelah Formulir Pendataan diterima wajib pajak (WP) dan tanda terima telah ditandatangani oleh wajib pajak (WP) atau yang diberi kuasa, Kassubid Pendataan dan Pendaftaran mengarsipkan tanda terimanya;
4. Wajib pajak (WP) atau yang diberi kuasa mengisi formulir pendataan (SPTPD) dan melengkapi lampiran yang diperlukan termasuk Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran dan Rekapitulasi Penerimaan per Jenis Layanan, dan Berdasarkan SPTPD dari wajib pajak (WP), Kassubid Pendataan dan Pendaftaran memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisiannya :
- 1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan; dan
- 2) Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dikembalikan kepada wajib pajak (WP) untuk melengkapi :
5. Mencatat data pajak daerah dalam Kartu Data dan ke dalam Daftar SPTPD wajib pajak (WP) Self Assessment.
- d. Formulir dan Daftar / Buku yang Digunakan
1. Formulir SPTPD;
2. Kartu Data;
3. Tanda Terima;
4. Daftar SPTPD; dan
5. Daftar SPTPD wajib pajak (WP) Self Assessment.

## B. PENETAPAN

Kegiatan penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (WP) dapat melalui cara penetapan oleh Bupati selaku Kepala Daerah (Official Assessment) atau Self Assessment , Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan uraian dibawah ini.

1. Kegiatan Penetapan Dengan Cara Penetapan Bupati (Official Assessment)
- a. Pengertian
3. Sistem dan Prosedur ini menjelaskan proses penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dengan cara penetapan oleh Bupati selaku Kepala Daerah (Official Assessment).
- b. Pihak-pihak Yang Terkait
5. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:
1. Kassubid Penetapan dan Keberatan; dan
2. Kassubid Penagihan.

## c. Prosedur

1. Berdasarkan Kartu Data dari Kassubid Pendataan dan Pendaftaran, Kassubid Penetapan dan Keberatan membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah;
2. Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah, diterbitkan SKPD atau SKPDT jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru dan mencatatnya ke dalam Daftar SKPD/SKPDT;
3. SKPD/SKPDT ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan I atas nama Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Daftar SKPD / SKPDT ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan I dan disiapkan tanda

terimanya, SKPD / SKPDT dibuat rangkap 3 (tiga), dengan distribusi sebagai berikut :

- 1) Asli untuk Wajib Pajak;
- 2) Tembusan masing-masing untuk Kassubid Penagihan dan; dan
3. 3)
4. Arsip.
4. Kassubid Penetapan dan Keberatan mendistribusikan tembusan SKPD /SKPDT kepada pihak-pihak terkait, Sedangkan Asli SKPD / SKPDT disampaikan kepada Wajib Pajak dan dibuatkan tanda terimanya;
5. Setelah Asli SKPD /SKPDT diterima Wajib Pajak dan tanda terima ditandatangani, Kassubid Penetapan dan Keberatan mengarsipkannya; dan
6. Apabila SKPD /SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD / SKPDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah(STPD).
- d. Formulir dan Daftar / Buku yang Digunakan

Formulir dan Daftar / buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain :

1. Kartu Data;
2. Nota Perhitungan Pajak Daerah;
3. SKPD /SKPDT;
4. Tanda Terima;
5. Daftar SKPD / SKPDT; dan
6. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
2. Kegiatan Penetapan Dengan Cara Dibayar Sendiri atau Self Assesment
- a. Pengertian

Sistem dan Prosedur ini menjelaskan proses penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (WP) dengan cara dibayar sendiri (Self Assessment) .

- b. Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain :

1. Kassubid Penetapan dan Keberatan;
2. Wajib Pajak; dan
3. Kassubid Penagihan.
- c. Prosedur
1. Setelah wajib pajak (WP) membayar pajak terhutang berdasarkan SPTPD, dicatat dalam Kartu Data;
2. Berdasarkan Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain Kassubid Penetapan dan Keberatan membuat Nota Perhitungan Pajak dengan cara menghitung jumlah pajak terhutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data;
3. Berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah tersebut dibuat surat ketetapannya yaitu :

- a) Jika Pajak terhutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- b) Jika tidak terdapat selisih antara pajak terhutang dan kredit pajak, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- c) Jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); dan
- d) Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
4. Setelah pembuatan surat ketetapan selesai, dicatat dalam Daftar Surat Ketetapan (SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT, dan SKPDLB);
5. Surat Ketetapan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pendapatan I atas nama Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Daftar Surat Ketetapan tersebut ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan I, Surat Ketetapan (SKPDKB, SKPDN, SKPDKBT) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut :
- a) Asli untuk Wajib Pajak;
- b) Tembusan masing-masing untuk Kassubid Penagihan; dan
- c) Arsip.
6. Kassubid Penetapan dan Keberatan PAD mendistribusikan tembusan SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan Asli SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak dan dibuatkan tanda terimanya;
7. Setelah SKPDKB, SKPDN, dan SKPDKBT Asli diterima Wajib Pajak dan tanda terima telah ditandatangani, Kassubid Penetapan dan Keberatan mengarsipkan;
8. Sanksi Administrasi atas jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT berupa kenaikan pokok dan bunga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; dan
9. Apabila SKPDKB, SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT diterbitkan, wajib pajak (WP) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setia bulan dengan menerbitkan STPD.
- d. Formulir dan Daftar / Buku yang Digunakan
15. Formulir dan daftar / buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain:
1. Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD;
2. Kartu Data (DPD - 04);
3. Laporan Pemeriksaan;
4. Nota Perhitungan Pajak Daerah;
5. SKPD;
6. SKPDN;
7. SKPDKB;
8. SKPDKBT;
9. STPD;
10. SKPDLB; dan

11. Daftar Surat Ketetapan.
3. Kegiatan Penetapan Secara Jabatan
- a. Pengertian

Sistem dan Prosedur ini menjelaskan kegiatan penetapan pajak terutang secara jabatan, Hal ini dilakukan karena wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk mengisi SPTPD.

- b. Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain yaitu :

1. Kassubid Penetapan dan Keberatan;
2. Wajib Pajak; dan
3. Kassubid Penagihan.
- c. Prosedur
1. Berdasarkan kartu data dari hasil pemeriksaan dan atau keterangan lain karena SPTPD tidak disampaikan dan telah diberikan surat teguran untuk memasukkan SPTPD, Kassubid Penetapan dan Keberatan membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah;
2. Atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah, Kassubid Penetapan dan Keberatan menerbitkan SKPD/SKPDKB dan dicatat dalam Daftar Surat Ketetapan;
3. SKPD / SKPDKB ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan I atas nama Kepala Badan Pendapatan Daerah, Daftar Surat Ketetapan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan I, Surat Ketetapan (SKPD dan SKPDKB) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut :
- a) Asli untuk Arsip;
- b) Tembusan masing-masing untuk Kassubid Penagihan; dan
- c) Wajib Pajak.
4. Kassubid Penetapan dan Keberatan mendistribusikan tembusan SKPD / SKPDKB kepada pihak-pihak terkait, Sedangkan Asli SKPD / SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak dan dibuatkan tanda terimanya;
5. Setelah Asli SKPD /SKPDKB diterima Wajib Pajak dan tanda terima telah ditandatangani, Kassubid Penetapan dan Keberatan mengarsipkannya;
6. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB karena berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang dibayar dan jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam 15 (lima belas) hari dan telah ditegur tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
7. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB karena kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi dan pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat

- terhutangnya pajak Sanksi administrasi atas jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB, berupa kenaikan pokok dan bunga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Daerah; dan
8. Apabila SKPD /SKPDKB yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, wajib pajak dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua pesen) sebulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah atau STPD.
- d. Formulir dan Daftar / Buku Yang Digunakan

Formulir dan daftar / buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain :

1. Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD (DPD - 06);
2. Kartu Data;
3. Tanda Terima;
4. Laporan Pemeriksaan;
5. Nota Perhitungan Pajak Daerah;
6. SKPD;
7. SKPDKB;
8. STPD;
9. Daftar Surat Ketetapan; dan
10. Daftar Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD / SPTRD.

## C. PENYETORAN

Kegiatan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak atau pihak yang diberi kuasa melalui BUD / Kas Daerah, Sistem dan prosedur kegiatan tersebut diuraikan berikut ini :

1. Kegiatan Penyetoran Melalui BUD / Kas Daerah untuk Self Assessment
- a. Pengertian
3. Sistem dan Prosedur ini menjelaskan kegiatan penyetoran kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak langsung ke rekening BUD / Kas Daerah pada Bank.
- b. Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini adalah :

1. Wajib Pajak;
2. Bendahara Umum Daerah / Kas Daerah;
3. Bendahara Penerima / BKP / Perangkat Daerah Pemungut;
4. Kassubid Pendataan dan Pendaftaran;
5. Kassubid Penagihan; dan
6. Kassubid Pembukuan dan Pelaporan.

## c. Prosedur

1. Kas Daerah / Bank menerima setoran uang pajak daerah dari wajib pajak (WP) dengan media penyetoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Bukti Setoran Bank / Slip Setoran, SSPD dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut :

- 1) Asli untuk Wajib Pajak;
- 2) Tembusan masing-masing untuk Bendahara Penerimaan/BKP;
- 3) Kassubid Penagihan;
- 4) Kassubid Pendataan dan Pendaftaran;
- 5) Kassubid Pembukuan dan Pelaporan; dan
- 6) Arsip.
2. Selanjutnya setelah SSPD dan bukti setoran bank / slip setoran divalidasi dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah / pihak bank, BUD / Kas Daerah menyerahkan asli dari SSPD dan Bukti Setoran Bank / Slip Setoran kepada Wajib Pajak, Sedangkan tembusan disampaikan kepada pihak yang terkait, khusus untuk Bendahara Penerimaan / BKP dilampiri Bukti Setoran Bank / Slip Setoran.
3. Berdasarkan media penyetoran (SSPD) dan Bukti Setoran Bank / Slip Setoran yang telah divalidasi dan dicap oleh BUD / Kas Daerah, Bendahara Penerimaan / BKP mencatat setoran tersebut dalam Register STS / SSPD, dan Buku Penerimaan dan Penyetoran, Buku Penerimaan dan Penyetoran dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut:
- 1) Asli sebagai arsip; dan
- 2) Tembusan masing-masing untuk Kassubid Pendataan dan Pendaftaran dan Kassubid Penagihan.
4. Bendahara Penerimaan / BKP secara periodik (bulanan) membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Administrasi kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan LPJ Fungsional yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, LPJ Fungsional dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi kepada pihak-pihak yang terkait dan satu tembusan untuk arsip.
- d. Formulir dan Daftar Yang Digunakan
13. Formulir dan daftar / buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain :
1. SSPD (DPD - 12);
2. Register STS / SSPD;
3. Buku Penerimaan dan Penyetoran;
4. LPJ Administratif; dan
5. LPJ Fungsional.
2. Kegiatan Penyetoran Melalui BUD / Kas Daerah untuk Official Assessment
- a. Pengertian
21. Sistem dan Prosedur ini menjelaskan kegiatan penyetoran kewajiban perpajakan daerah oleh Wajib Pajak langsung ke rekening BUD / Kas Daerah di Bank.
- b. Pihak-pihak yang terkait
23. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini adalah :
1. Wajib Pajak;
2. Bendahara Umum Daerah / Kas Daerah;
3. Bendahara Penerimaan / BKP;
4. Kassubid Pendataan dan Pendaftaran dan Kassubid Penagihan; dan

5. Kassubid Pembukuan dan Pelaporan.
- c. Prosedur
1. Kas Daerah / Bank menerima setoran uang pajak daerah dari wajib pajak (WP) disertai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan media penyetoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta Bukti Setoran Bank / Slip Setoran, SSPD dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut :
- a. Asli untuk Wajib Pajak;
- b. Tembusan masing-masing untuk Bendahara Penerimaan / BKP, Kassubid Penagihan;
- c. Kassubid Pembukuan dan Pelaporan; dan
- d. Arsip.
2. Selanjutnya setelah SSPD dan bukti setoran bank / slip setoran dan dicap oleh pihak bank, BUD / Kas Daerah menyerahkan asli dari SSPD dan Bukti Setoran Bank / Slip Setoran kepada Wajib Pajak, Sedangkan tembusan disampaikan kepada pihak yang terkait, khusus untuk Bendahara penerimaan / BKP dilampiri Bukti Setoran Bank / Slip Setoran.
3. Berdasarkan media penyetoran (SSPD dan Bukti Setoran Bank / Slip Setoran yang telah dicap oleh BUD / Kas Daerah, Bendahara Penerimaan / BKP mencatat setoran tersebut dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran dan register STS / SSPD, Buku Pembantu Penerimaan dan Penyetoran dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut :
- a) Asli sebagai arsip; dan
- b) Tembusan masing-masing untuk Kassubid Pendataan dan Pendaftaran, Kassubid Penagihan.
4. Bendahara Penerimaan / BKP secara periodik (bulanan) membuat Laporan Pertanggungjwaban (LPJ) Adminstratif kepada Kepala Badan Pendapatan dan LPJ Fungsional yang ditandatngani oleh Kepala Badan Pendapatan, LPJ Fungsional dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi kepada :
- 1) BKAD;
- 2) Kepala Bidang Pendapatan I; dan
- 3) Arsip.
- d. Formulir dan Daftar Yang Digunakan

Formulir dan daftar / buku yang digunakan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain :

1. SSPD;
2. Register STS / SSPD;
3. Buku Penerimaan dan Penyetoran;
4. LPJ Administratif; dan
5. LPJ Fungsional.

## D. PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Dalam kondisi tertentu Wajib Pajak dapat memohon angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang akan diuraikan dibawah ini :

1. Pengajuan Permohonan Angsuran Pembayaran
- a. Pengertian

Sistem dan Prosedur ini menjelaskan pengajuan permohonan angsuran atau pembayaran kewajiban perpajakan daerah oleh Wajib Pajak dan pemberian persetujuan atau penolakan dari Kepala Badan Pendapatan.

- b. Pihak-pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur ini antara lain :

1. Wajib Pajak;
2. Kassubid Penagihan;
3. Kepala Bidang Pendapatan I;
4. Kepala Badan Pendapatan;
5. Kepala Perangkat Daerah Pemungut; dan
6. Bendahara Penerima SKPD.
- c. Prosedur
1. Kepala Bidang Pendapatan I atas nama Kepala Badan Pendapatan menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib Pajak dan selanjutnya di disposisi ke Kassubid Penetapan dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran;
2. Setelah itu dilakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian keputusan persetujuan / penolakan penundaan pembayaran oleh Kepala Badan Pendapatan / Kepala Perangkat Daerah Pemungut;
3. Kassubid Penetapan menyampaikan hasil penelitian dan surat permohonan penundaan kepada Kepala Badan Pendapatan untuk mendapatkan keputusan;
4. Apabila Kepala Badan Pendapatan tidak menyetujui permohonan tersebut, Kassubid Penetapan dan Keberatan membuat Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan pembayaran. Surat pemberitahuan dibuat 2 (dua) rangkap dengan distribusi asli diserahkan kepada Wajib Pajak dan tembusan sebagai arsip;
5. Apabila Kepala Badan Pendapatan menyetujui permohonan tersebut, Kassubid Penetapan dan Keberatan membuat surat persetujuan penundaan pembayaran dan dimintakan tandatangan kepada Kepala Badan Pendapatan, Selanjutnya dicatat dalam Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran, Surat persetujuan dibuat 2 (dua) rangkap dengan distribusi asli untuk Wajib Pajak dan tembusan untuk arsip; dan
6. Kassubid Penetapan dan Keberatan menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran / Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Penundaaan kepada pihak-pihak yang terkait.
- d. Formulir dan Daftar / Buku Yang Digunakan
- a. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran;
- b. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran;
- c. Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaaan Pembayaran;
- d. Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran; dan
- e. Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran.

## E. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Kegiatan pembukuan dan pelaporan merupakan fungsi pent