PERATURAN BUPATI KETAPANG Nomor S.STP Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG (berlaku 1 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Direncanakan oleh :
Kasubbag
Ketatalaksanaan,
SIDIK BUDIYONO, S.STP
NIP. 19840219 200212 1 002
Disetujui oleh :
Kepala Bagian Organisasi,
Drs. HERYANDI, M.Si
NIP. 19711023 199101 1 001
Diteliti oleh :
Kepala Bagian Hukum,
EDI RADIANSYAH, SH, MH NIP. 19700617 200003 1 001 Mengingat
Diteliti kembali oleh :
Asisten Administrasi Umum,
Drs. HERONIMUS TANAM,ME
NIP. 19630719 199603 003
Disempurnakan oleh :
Sekretaris Daerah,
Drs. H. M. MANSYUR, M.Si
NIP. 19580305 199003 1 003
:
:
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penggunaan pekaian dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 21).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
Menetapkan : PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 21), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga daerah lainnya.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
6. Pakaian Kerja adalah pakaian yang ditetapkan penggunaannya oleh Bupati Ketapang dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang terdiri dari Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Lainnya yang berlaku bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
8. Pakaian Dinas Harian disebut PDH adalah pakaian dinas warna khaki, kemeja warna putih dan batik dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
9. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian Dinas model safari yang digunakan sehari-hari atau untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat umum.
10. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipergunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipergunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri, atau acara-acara resmi lainnya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas di lapangan dan/atau pada Dinas dan Lembaga Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional di lapangan atau tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
13. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDH Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai bekerja sehari-hari bagi camat dan lurah.
14. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDU Camat dan Lurah adalah pakaian dinas warna putih yang digunakan pada acara upacara hari nasional atau acara pelantikan.
15. Pakaian Kerja Lainnya adalah pakaian yang digunakan pada kegiatan tertentu yang terdiri dari : Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat, Pakaian KORPRI dan Pakaian Olahraga.
16. Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut PSH Linmas adalah pakaian kerja pegawai warna hijau muda yang memuat badge Perlindungan Masyarakat.
17. Pakaian KORPRI adalah pakaian yang bermotifkan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor : KEP-05/K-III/DPP/2003 tanggal 15 Maret 2003.
18. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga bersama, kerja bakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
19. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
20. Kelengkapan Pakaian Kerja adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh Pegawai sesuai dengan jenis pakaian, termasuk tutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
21. Tutup Kepala adalah peci/kopiah, pet, topi dan sejenisnya.
22. Bentuk Pakaian adalah model atau desain keseluruhan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.
Pasal 2
- (1) Pakaian Kerja Pegawai terdiri dari:
- a. pakaian dinas;
- b. pakaian kerja lainnya.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian, meliputi :
1. PDH Warna Khaki;
2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
3. PDH Batik.
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL.
- f. PDH Camat dan Lurah; dan
- g. PDU Camat dan Lurah.
- (3) Pakaian kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. PSH Linmas;
- b. pakaian KORPRI;
- c. pakaian olahraga.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama;
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional;
Pasal 3
- PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. PDH Pria :
1. PDH Warna Khaki
- a) Kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu, warna khaki;
- b) Celana panjang warna khaki;
- c) Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d) Sepatu fantovel warna hitam, warna kaos kaki menyesuaikan.
2. PDH Kemeja Putih
- a) Kemeja lengan pendek/panjang, warna putih;
- b) Celana panjang warna hitam atau gelap;
- c) Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- d) Sepatu fantovel warna hitam, warna kaos kaki menyesuaikan
3. PDH Batik Pria:
- a) Baju batik khas daerah lengan panjang/pendek;
- b) Celana panjang warna gelap;
- c) Sepatu fantovel dan kaos kaki warna hitam atau menyesuaikan.
PDH Wanita :
1. PDH Warna Khaki
- a) Baju lengan pendek/panjang warna khaki;
- b) Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
- c) Sepatu fantovel warna hitam.
2. PDH Kemeja Putih
- a) Baju lengan pendek/panjang warna Putih;
- b) Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam atau gelap;
- c) Sepatu fantovel warna hitam.
3. PDH Batik Wanita:
- a) Baju batik khas daerah lengan panjang/pendek;
- b) Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap;
- c) Sepatu fantovel warna hitam atau menyesuaikan
PDH wanita berjilbab :
1. PDH Warna Khaki
- a) Baju lengan panjang warna khaki;
- b) Rok panjang semata kaki warna khaki;
- c) Jilbab polos selaras dengan warna baju dan rok;
- d) Sepatu fantovel warna hitam.
2. PDH Kemeja Putih
- a) Baju lengan panjang warna Putih;
- b) Rok panjang semata kaki warna hitam atau gelap;
- c) Jilbab polos selaras dengan warna baju dan rok;
- d) Sepatu fantovel warna hitam.
3. PDH Batik wanita berjilbab:
- a) Baju batik khas daerah lengan panjang;
- b) Rok panjang semata kaki warna gelap;
- c) Jilbab polos warna selaras dengan warna baju;
- d) Sepatu fantovel warna hitam atau menyesuaikan.
- d. PDH wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 4 dihapus
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 24

Ketentuan penggunaan pakaian kerja, diatur sebagai berikut:

- a. PSH Linmas digunakan pada saat peringatan hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- b. PDH digunakan:
- a. PDH warna khaki digunakan setiap hari Senin dan Selasa;
- b. PDH kemeja putih digunakan setiap hari Rabu.
- c. PDH Batik digunakan:
- a. Batik Daerah setiap hari Kamis;
- b. Batik Nasional setiap hari Jumat.
- d. PSH dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Tingkat Madya ke atas.
- e. PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.
- f. PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan upacara serta kegiatankegiatan penting lainnya.
- g. PDL dipakai dalam melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional di lapangan atau tugas-tugas lainnya.
- h. PDH Camat dan Lurah dipakai bekerja sehari-hari bagi camat dan lurah.
- i. PDU Camat dan Lurah dipakai camat dan lurah pada acara upacara hari nasional maupun pada acara pelantikan.
- j. Pakaian KORPRI dipakai untuk kegiatan-kegiatan hari besar nasional dan daerah atau kegiatan tertentu lainnya.
- k. Pakaian Olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga bersama, kerja bakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

PDH Batik dapat digunakan :

- a. Pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. Kegiatan di luar jam kerja kantor/di luar kantor, dan
- c. Sesuai dengan ketentuan acara.
7. Lampiran I Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 21) diubah beberapa bagian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI KETAPANG, ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH, ttd M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Ketapang,

EDI RADIANSYAH, S.H., M.H. Pembina NIP. 19700617 200003 1 001

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya :

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

BIDANGttt PEMERINTAHAN

F. SUNGKALANG

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 2016

BUPATI KETAPANG,

Tt

d

MARTIN RANTAN

## DAFTAR ISI

## PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

| | | HAL |
|-------------|---------------------------------------------------|-------|
| BAB I | KETENTUAN UMUM | 1 |
| BAB II | PAKAIAN KERJA PEGAWAI | 2 |
| BAB III | PAKAIAN DINAS | 3 |
| | Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian | 4 |
| | Bagian Kedua Pakaian Sipil Harian | 5 |
| | Bagian Ketiga Pakaian Sipil Resmi | 6 |
| | Bagian Keempat Pakaian Sipil Lengkap | 7 |
| | Bagian Kelima Pakaian Dinas Lapangan | 8 |
| BAB IV | PAKAIAN KERJA LAINNYA | 9 |
| | Bagian Kesatu PSH Linmas | 10 |
| | Bagian Kedua Pakaian KORPRI | 11 |
| | Bagian Ketiga Pakaian | |
| | Bebas Rapi | |
| | Bagian Keempat Batik Khas Daerah Kalimantan Barat | |
| | ATRIBUT PAKAIAN KERJA | |
| BAB V | Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Kerja | |
| | Bagian Kedua Lencana KORPRI | |
| | Bagian Ketiga Papan Nama | |
| | Bagian Keempat Nama Pemerintah Daerah | |
| | Bagian Keenam Lambang Daerah | |
| | Bagian Ketujuh Tanda Pengenal Pegawai | |
| BAB VI | PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA | |
| BAB VII | PEMAKAIAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA | |
| BAB VIII | PENGADAAN DAN PENGANGGARAN | |
| BAB IX | PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI | |
| BAB X | SANKSI | |
| BAB XI | KETENTUAN LAIN-LAIN | |
| BAB XII | KETENTUAN PENUTUP | |
| LAMPIRAN I | BENTUK PAKAIAN DINAS | |
| LAMPIRAN II | BENTUK PAKAIAN KERJA LAINNYA | |