PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 13 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 27 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
: bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan bahwa dalam hal daerah memperoleh alokasi dana setelah penetapan APBD, maka daerah dapat menganggarkan dana tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perautran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 trntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
28. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 207/BPKAD/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.
29. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 55
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 mengalami perubahan semula berjumlah Rp.1.313.951.400.125,00 bertambah sebesar Rp.166.022.272.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.1.479.973.672.125,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 semula sebesar Rp.1.274.982.240.125,00 bertambah sebesar Rp. 166.022.272.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.441.004.512.125,00 dengan rincian terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp. 57.269.569.125,00
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp.1.132.014.612.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
Rp. 251.720.841.000,00
2. Belanja
- a. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 semula sebesar Rp. 685.927.691.170,00 bertambah sebesar Rp.33.836.082.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 719.763.773.170,00 dengan rincian terdiri dari :
- b. Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 semula sebesar Rp. 583.148.708.955,00 bertambah sebesar Rp. 132 .186.190.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 715.334.898.955,00 dengan rincian terdiri dari :
- 1). Belanja pegawai sejumlah
Rp. 485.881.435.970,00
- 2). Belanja bunga sejumlah
Rp. 0,00
- 3). Belanja subsidi sejumlah
Rp. 0,00
- 4). Belanja hibah sejumlah
Rp. 52.522.635.000,00
- 5). Belanja bantuan sosial sejumlah
Rp. 2.806.950.000,00
- 6). Belanja bagi hasil sejumlah
Rp. 0,00
- 7). Belanja bantuan keuangan sejumlah
Rp. 176.552.752.200,00
- 8). Belanja tidak terduga sejumlah
Rp. 2.000.000.000,00
- 1). Belanja pegawai sejumlah
Rp. 36.188.218.400,00
- 2). Belanja barang dan jasa sejumlah
Rp. 309.565.449.325,00
- 3). Belanja modal sejumlah
Rp. 369.559.231.230,00
Surplus/(Defisit)
Rp. 5.905.840.000,00
3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Pasal 4
Rp. 38.969.160.000,00
Rp. 44.875.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto
Rp. (5.906.840.000,00) (-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 0,00
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 27 April 2015

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, ttd A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 13