PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 20 Tahun 2003 tentang PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATT BAIANGAI\
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2OO9
TENTANG
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN'
- ia.Bahwadalamrangkakemudahankoordinasidalam puny*unun proO-uf hukum daerah' sehingga menghasilkanprodukhukumyangberkualitas'yang u"r"iiir.an aspiratit, akomodatif, harmonis dan terjadinya sinkronisasidenganperaturanperundang-undanganyang lebihtinggi,kepe-ntinganumurndandenganprodukhukum yrng -;Jngatur obyek yang sama perlu mengatur Prosedur P6nyusunan Produk' Hukum Daerah;
- b.BahwaPeraturanBupatiBalanganNomor05Tahun2006 tentangProsedurPenyusuiranP.rodukHukumDaerah, tidak Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2OO4-i"ntrng Fembentukin Peraturan Perundangundangan, sehingga Perlu direvisi;
- c'Bahwaberdasarkanpertimbai]gansebagaimanadimaksud datamnurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- ;LUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembe"ntukanKabupatenTanahBumbudanKabupaten aarung,noiPropinsiKalimantanSelatan(Lembaran Negar; Republik lndonesia Tahun 2003 Nonnor 22' TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor a265 );
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Peftrndang-undangan (Lernbaran ftfegr; Republik lncionesia Tahun 200+ Nomo 53' TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 438e);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah(L.embaranNegaraRepublik rnoonesiaTahun2oo4Nomorl25,TambahanLembaran rregaraRepublikInr.lonesiaNomor443T),sebags.imana telahdiubahbe'oerapakali,terakhirdengan,Jndang,nirng No'o' 12 tahun 20CB tentang Peruba.'tan. Kedua atas tindang-undang Nomor 32 l-ahun 7-004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48a$;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '16 tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 6.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 7.
- B. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan; 3.
4. Bupati adalah BuPati Balangan; 4.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan; 6.
6. Dewan penruakilan Rakyai Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan; 5.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adriiah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor Calam lingkungatt Pemerintah KabuPaten Balangan; 7.
8. Pimpinan SKPD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- g. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
10. Ke[ala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
11. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah adalah serangkaian kegiatan dalam penyusunan produk hukum daerah, sejak dari perencanaan sampai dengan penetapan dan/atau pengundangan;
12. Produk hukum daerah adalah setiap produk hukum, yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
BAB II - PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 2
Produk hukum daerah terdiri dari :
- a. Produk hukum bersifat pengaturan; dan
- b. Produk hukum yang bersifat penetapan.
BAB II - PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 3
- (1) produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2. 2 huruf a meliPuti :
- a. Peraturan Daerah;
- c. Peraturan bersama BuPati.
- b. Peraturan BuPati; dan
- (2) produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
hururf b meliputi :
- a. Keputusan BuPati; dan
- b. lnstruksi BuPati.
PROGRAM LEGISLASI DAERAH
BAB III - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 4
penyusunan produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilakukan melalui Program Legislasi Daerah ( Prolegda ).
Bagian Pertama Produk Hukum Daerah Bersifat Pengaturan
BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 5
- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, seperti Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati;
- (3) Dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk Tim Antar SKPD;
- (2) Penyusunan rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.
BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 6
- (1) Rancangan produk hukum daerah bersifat SKPD pemrakarsa, dilakukan pembahasan terkait; pengaturan yang telah disusun oleh dengan Bagian Hukum dan SKPD
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat permasalahan yang bersifat prinsip mengenai obyek yang arah pengaturan. (1) menitikberatkan diatur, jangkauan, dan
BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 7
Ketua Tim Antar SKPD melaporkan perkembangan penyusunan rancangan produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.
BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 8
- (1) Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas, harus mendapatkan paraf koordinisi kepala Bagian Hukum dan Pimpinan sKPD terkait;
- (2) pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk, mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 9
- (1) Sekretaris Daerah dapat dilakukan perubahan terhadap rancangan produk hukum daerah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (2); dan/atau penyemPurnaan telah diparaf koordinasi
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pemrakarsa; produk hukunr daerah kepada PimPinan SKPD
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan produk daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) disampaikan kembali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.
BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 10
Produk hukum daerah berupa rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang diprakarsai oleh Bupati, disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 11
Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di tingkat DPRD sebagaimanl dimaksud dalam Pasal 10, dapat dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 12
- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dapat dibentuk Tim Asistensi dengan sekretariat berada pada Bagian Hukum.
Bagian Kedua
Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan
BAB IV - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 13
- produk hukum daerah yang bersifat penetapan, dan/atau lnstruksi Bupati sesuai dengan fungsi (1) Pimpinan SKPD menyusun seperti Keputusan BuPati masing-masing;
- dan/atau lnstruksi BuPati a.Surat permohonan pembuatan Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala/Sekretaris SKPD;
- ayat (1) diajukan kepada KePala (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud Bagian Hukum dengan menYertakan :
- b.Draf Rancangan beserta file (Flash disk/cD) Keputusan Bupati dan/atau lnstruksi BuPati;
- c. RKA/DPA SKPD Pengusul;
- e.Untukdraf rancangan Keputusan Bupati yang sifatnya Kebijakan Anggaran harus disertai dengan Telaahan Staf.
- d. Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kegiatan;
- (3) produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah, setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.
- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditandatangani oleh Bupati;
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.
BAB V - PENOMORAN, PENANGGALAN DAN AUTENTIFIKASI
Pasal 15
- (1) Penomoran dan penanggalan produk Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah; hukum daerah dilakukan oleh Kepala
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan dapat menggunakan nomor kode klasifikasi atau menggunakan nomor bulat;
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat; pada ayat (1) yang
- (4) Penomoran dan penanggalan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan pada saat permintaan paraf koordinasi.
BAB V - PENOMORAN, PENANGGALAN DAN AUTENTIFIKASI
Pasal 16
- Produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus ciiundangkan dalam lembaran daerah; (1)
- Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan daerah dengan
PENJELASAN
Pembukaan
, dicatat dalam tambahan lembaran daerah; (2)
- Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah. (3)
##
PENJELASAN
Pasal 17
- (1) Produk hukum daerah yang bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam berita daerah; - (2) Kepuiusan Kepala daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 18
- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dan pengumuman Peraturan Bupati serta peraturan BLrsama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pasal 17 dilakukan oleh Sekretaris Daerah; - (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan pengumuman Peraturan Bupati serta Peraluran Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.
PENJELASAN
Pasal 19
- (1) produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi; - (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum. ## BAB VI PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH
PENJELASAN
Pasal 20
pengganclaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan/atau SKPD pemrakarsa.
PENJELASAN
Pasal 21
Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa. ## BAB VII PEMBIAYAAN ## Pasal22 pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 T.ahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
PENJELASAN
Pasal 24
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Pbringin Pada tanggal $ Nopember 2009 BUPATI BALANGAN, H. SEFEK EFFENDIE Diundangkan di Paringin Pada tanggal 9 Nopember 2009 SEKRETARIS DAERAH ALANGAN, H.M. RIDUAN DARLAN