Unknown Unknown Nomor J Tahun 2003 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112); 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 62 Tambahan Lembaran Negara No. 3685); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 Tahun 1999); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor6); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah; 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah; 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentalig Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2003 Seri A Nomor 1) 1. Surat Menteri Dalam Negeri Memperhatikan 5. Nomor 903/24 77 /SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002. 2. Keputusan Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINT AH KABUPATEN SAROLANGUN
PERA TORAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR J TAHUN 2003
TENT ANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENSAROLANGUNTAHUNANGGARAN2003
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATISAROLANGUN
bahwa dengan adanya penambahan, pengurangan dan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 setelah dilakukan perubahan anggaran, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Dae rah, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 62 Tambahan Lembaran Negara No. 3685);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
(
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 Tahun 1999);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentalig Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2003 Seri A Nomor 1)
1. Surat Menteri Dalam Negeri Memperhatikan
5. Nomor 903/24 77 /SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
DENGANPERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSAROLANGUN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2003.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 setelah Perubahan sejumlah Rp 193.241.685.000
Belanja Rutin
Belanja Pembangunan
- b.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV

- c. Lampiran V

- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

- a. Lampiran Ill

Pendapatan

- (2) Penggeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini :

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

Rp 5.978.441.000

Rp 5.978.441.000

- a. Pendapatan

- b. Belanja

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan setelah perubahan terdiri dari:

## Pasal 2

- b. BELANJA

- Rutin

Rp 100.187.071.000

- Pembangunan

Rp 93. 759.614.000

- J u m I a h

Rp193.946.685.000

Rp193.946.685.000

- a. PENDAPATAN

- Pendapatan

## Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana tertera pad a Lampi ran VI dan VI I Peraturan Daerah ini;

## Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

.

.,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

SAROLANGUN

to - lo ·loo 'l

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

## BUPATISAROLANGUN

## H. MUHAMMAD MADEL

SAROLANGUN

DIUNDANGKAN DI PADA TANGGAL

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

DRS. H. HASAN BASRI HARUN

Pembina Utama Muda NIP. 430 001 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR ~ TAHUN 2003 SERI NOMOR