Unknown Unknown Nomor 26 Tahun 2012 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 17 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kabupaten, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
7. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukaan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
8. Nomor 5015); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/2 /2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan /SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/ SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang beredar di Pasar;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk AnOrganik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/ 2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau
tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara Kimia, Fisika, dan/atau Biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan / atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV.

Penandatangan: 11. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani atau Kelompoktani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Penandatangan: 12. Harga Pokok Penjualan (HPP) struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 13. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk. 14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. 15. Petani adalah Perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. 16. Pekebun adalah Perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman Perkebunan dengan luasan tertentu. 17. Peternak adalah Perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 18. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah Perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha. 19. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk an-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik di dalam negeri.

Penandatangan: 20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.

Penandatangan: 21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.

Penandatangan: 22. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas Usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun Kelompoktani berdasarkan luasan areal usaha tani yang di usahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/udang anggota Kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

Penandatangan: 24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati. ## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluasluasnya 1 (satu) hektar. - (2) Pupuk bersubsidi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. ## BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 3 - (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012. - (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, II, III, IV, dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kayong Utara.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal Usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

## Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi dikecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah bersangkutan dari sisa-sisa alokasi dari bulanbulan sebelumnya dan/atau alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB IV

## PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV kepetani atau Kelompoktani diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
- b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi dimasingmasing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepetani atau Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/Kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dipenyalur Lini IV kepetani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.

## Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan bewarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

## 'Pupuk Bersubsidi Pemerintah' Barang Dalam Pengawasan

## Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin kesediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea
4. = Rp. 1.800,- per kg;
- b. Pupuk SP-36
- c. Pupuk ZA
- d. Pupuk NPK
8. = Rp. 2.000,- per kg;
9. = Rp. 1.400,- per kg;
10. = Rp. 2.300,- per kg;
- e. Pupuk Organik
12. = Rp. 500,- per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang dipenyalur lini IV secara tunai dalam.

## BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

## Pasal 11

- (1) KP3 Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

## Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan KP3 kabupaten.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 26