PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. - 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833); 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3955); 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3956); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3957); 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ; 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai Peranan Strategis dalam Pembangunan Daerah sehingga perlu diadakan pembinaan Administrasi kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 01).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
16. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
- RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
- e. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Konstruksi yang meliputi Usaha Jasa Perencanaan, Usaha Pelaksanaan dan Usaha Jasa Pengawasan.
- f. Domisili adalah tempat Pendirian dan Kedudukan Badan Usaha.
- g. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut I U J K adalah Izin untuk melakukan Usaha di bidang Jasa Konstruksi.
OBYEK DAN SUBYEK
BAB II - OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2
Obyek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah semua kegiatan usaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi yang melakukan Usaha Jasa Perencanaan, Usaha Jasa Pelaksanaan dan Usaha Jasa Pengawasan, yang meliputi jenis usaha Arsiktektur, Sipil, Mekanical, Elektrical dan Tata Lingkungan.
BAB II - OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 3
1. Subyek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah semua usaha perseorang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
2. Badan Hukum Asing yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
SYARAT - SYARAT PEMBERIAN I U J K
BAB III - SYARAT - SYARAT PEMBERIAN I U J K
Pasal 4
Syarat - syarat untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah :
1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Surat Permohonan dilengkapi dengan :
- a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregisterasi oleh Lembaga yang berwenang.
- b. Surat Izin tempat Usaha (SITU).
- c. Bukti pembayaran Retribusi I U J K
BAB III - SYARAT - SYARAT PEMBERIAN I U J K
Pasal 5
Badan Usaha Asing wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregisterasi oleh Pejabat yang berwenag.
- b. Memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia.
- c. Memberikan Laporan kegiatan tahunan untuk perpanjangan IUJK.
- d. Memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
BAB III - SYARAT - SYARAT PEMBERIAN I U J K
Pasal 6
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan oleh Bupati.
2. Bupati dapat menunjuk Unit Kerja / Pejabat untuk menerbitkan IUJK.
MASA DAN WILAYAH BERLAKUNYA IUJK
BAB IV - MASA DAN WILAYAH BERLAKUNYA IUJK
Pasal 7
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia.
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB V - BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
1. Setiap penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan retribusi sesuai dengan golongan Badan Usaha sebagai berikut :
- a. Golongan K.3 sebesar Rp. 150.000,-
- b. Golongan K.2 sebesar Rp. 250.000,-
- c. Golongan K.1 sebesar Rp. 500.000,-
- d. Golongan
- M.2 sebesar Rp. 1.000.000,-
- e. Golongan M.1 sebesar Rp. 2.000.000,-
- f. Golongan
- B sebesar Rp. 5.000.000,-
2. Khusus Badan Usaha Asing dikenakan Retribusi Izin Usaha Konstruksi sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ).
BAB V - BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara Bruto.
BAB V - BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
Kepada petugas pemungut / Keloktor diberikan upah pungut / Insentif 5 % (lima Persen ) dari jumlah penerimaan.
TANGGUNGJAWAB DAN PENGAWASAN
BAB VI - TANGGUNGJAWAB DAN PENGAWASAN
Pasal 11
Unit Kerja / Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
BAB VI - TANGGUNGJAWAB DAN PENGAWASAN
Pasal 12
Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
KETENTUAN PIDANA
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 13
1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,(lima juta rupiah).
2. Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
PENYIDIKAN
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 14
Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 15
1. Penyidik karena tugas dan kewajibannya mempunyai wewenang untuk :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara
2. tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka.
- b. Pemasukan Rumah.
- c. Penyitaan Benda.
- d. Pemeriksaan Surat.
- e. Pemeriksaan saksi.
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
3. Menyerahkan berkas perkara hasil - hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dianggap tidak berlaku .
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada tanggal : 24 Juni 2002.

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO ## BAHARUDDIN BASO TIKA

Penetapan: Diundangkan di : Jeneponto Pada tanggal : 29 Juni 2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## Drs. H. SYAHRIR WAHAB Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 580 007 694 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR : 60