PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TOMOHON (berlaku 7 Maret 2012)
Pembukaan
Mengingat
:
WALIKOTA TOMOHON
'
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 4 TAHUN 2012 TENT ANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TOMOHON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
Menimbang : a. bahwa dalam mengoptima1kan kinerja secara efektif, efisien dan prof esional dalam rangka pe1aksanaan program kerja dalam hal kesatuan bangsa dan politik, penyuluhan pertanian, perikanandan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan, kepegawaian, ketahanan pangan dan satuan Polisi Pamong Praja sehingga pembangunan akan lebih terkoordinir dan terarah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan secara optimal sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon, kemudian menetapkannya dengan Peraturan daerah;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi
Menetapkan
:
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor' 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republin Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5094);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2009 Nomor 5);
Dengan Persetujua n Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN
:
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. LEMBAGA
Pasal 2
2. "Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi:
3. . a) Inspektorat Kata;
4. . b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
3. Badan Lingkungan Hidup;
4. Badan Penanaman Modal;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
6. Badan Keluarga Berencana dan Pembardayaan Perempuan;
7. Bad an Kepegawaian Dae rah;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Badan Narkotika Kata;
10. Badan Ketahanan Pangan;
11. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
12. Kan tor Pelayanan Perijinan Terpad u;
13. Sekretariat KORPRI Tingkat Kata;
- d) Satuan Palisi Pamong Praja.
Pasal 11
21. ( 1) Susunan Organisasi Inspektorat Kata terdiri dari :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Administrasi Umum;
3. Sub Bagian Eval uasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I;
3. Seksi Pengawas Pemerin tah Bi dang Pembangunan Wilayah I.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah Ill, membawahi
:
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV;
- g. Unit Pelayanan Teknis Inspektorat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Torno hon dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembagian wilayah pengawasan serta penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Inspektorat Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota. I
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 dibaca dan menjadi:
6. ( 1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Sadan;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
1. Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
2. Sub Bidang Fisik Prasarana dan IPTEK;
- d. Bidang Statistika dan Pelaporan, membawahi:
1. Sub Bi dang Statistika;
2. Sub Bidang Pelaporan.
- e. Bidang Ekonomi, membawahi :

•·

'l

1

1. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi;
2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan UMKM.
- f. Bidang Sosial Buda.ya, membawahi:
1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Agama;
2. Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan dan kependudukan.
- g. Bidang Fisik Prasarana, membawahi

:

1. Sub Bidang ke - PU - an, Perhubungan dan Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Periwisata;
2. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- h. Unit Pelayanan Teknis Badan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota/

4. Ketentuan Pasal 13 ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Keseluruhan Pasal 13 dibaca dan menjadi :
2. ( 1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan . .
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
1. Sub Bidang Ideologi;
2. Sub Bidang Wawasan Nasional.
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi:
1. Sub Bidang Penanganan Konflik;
2. Sub Bidang INTELKAM, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.
- e. Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya Agama dan Kemasyarakatan, membawahi :
1. Sub Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
- f. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi

:

1. Sub Bidang Politik Pemerintahan;
2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

'"'l

1

- g. Unit Pelayanan Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Keseluruhan Pasal 14 dibaca dan menjadi :
6. ( 1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi

:

1. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Kelembagaan, membawahi:
1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.;

- ct. Bidang Pemberdayaan Penyuluhan, membawahi:
1. Sub Bidang Program dan Penyuluhan;
2. Sub Bidang Data Pelaporan dan Evaluasi.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, membawahi: 1. Sub Bidang Pengembangan SDM;
2. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- f. Bidang Ketenagaan, membawahi:
1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.
- g. Unit Pelayanan Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional,
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kata Tornohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikata.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Keseluruhan Pasal 15 dibaca dan menjadi :
- ( 1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hid up terdiri dari

:

- a. Kepala Badan;

''')

- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi: 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
- d. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, membawahi:
1. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
2. Sub Bidang AMDAL dan Perijinan.
- e. Bidang Pengawasan, Penegakan Hukum Lingkungan dan Kornunikasi, membawahi:
1. Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi.
- f. Unit Pelayanan Teknis Badan;
- g. Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sadan Lingkungan Hidup Kota Tomohon dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Sadan Lingkungan Hidup Kata Tornohon sebazaimana d ima ksr rrl n~ri~ ~u,;,,t fl\ r1;+,,+n-nlrn~ rl~-~~-

1

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Keseluruhan Pasal 16 dibaca dan menjadi :
2. ( 1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi

:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan . .
- c. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, membawahi :
1. Sub Bidang Promosi Investasi;
2. Sub Bidang Kerjasama Investasi.
- d. Bidang Pelayanan dan Pengendalian Investasi, membawahi:
1. Sub Bidang Pelayanan Investasi;
2. Sub Bidang Pengendalian Investasi.
- e. Bidang Data dan Infomasi, membawahi

:

1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;
2. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
- f. Unit Pelayanan Teknis Badan;
- g. Kelompok J abatan Fungsiorial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini. 1, '! ,
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Badan Penanaman Modal Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Keseluruhan Pasal 18 dibaca dan menjadi :
8. ( 1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Bad an;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pemerintahan Kelurahan, membawahi

:

1. Sub Bidang Kebijakan dan Pengembangan Kapasitas Kelurahan;
2. Sub Bidang Administrasi dan Pembinaan Aparatur.
- d. Bidang Penguatan Kelembagaan, Partisipasi, Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
1. Sub Bidang Kebijakan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat. p

- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi, Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelayanan Teknis Sadan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. ' (2) Bagan Susunan Organisasi Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercan tum pada Lampi ran VII Pera tu ran Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Keseluruhan Pasal 19 dibaca dan menjadi :
9. ( 1) Susunan Organisasi Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Kepala Bad an;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan.

'''')

l

- c. Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, membawahi:
1. Sub Bidang Pelayanan KB;
2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
1. Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
2. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- f. Unit Pelayanan Teknis Badan;
- g. Kelompok J abatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tomohon dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota\_f7

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Keseluruhan Pasal 20 dibaca dan menjadi :
2. : ( 1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Umum Pegawai, membawahi :
1. Sub Bidang Hukum, Perundang-Undangan dan Disiplin Pegawai
10. Pegawai;
2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- d. Bidang Mutasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai, membawahi:
1. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
2. Sub Bidang Pensiun.
- e. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi:
1. Sub Bidang Formasi;
2. Sub Bidang Mutasi.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahi :
1. Sub Bidang Diklat Struktural;
2. Sub Bidang Diklat Teknis/Fungsional.
- g. Unit Pelayanan Teknis Badan;

'"')

1

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
11. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 20A, Pasal 208, Pasal 20C, Pasal 200, Pasal 20E dan Pasal 20F yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20A

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pelaksana;
- c. Kepala Pelaksana Badan;
- d. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
2. Sub Bazian Keua ncan PPrPnr~n~~n n!:'.ln PPl".lnArr:,n

,.,

- e. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
1. Sub Bidang Pencegahan;
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- f. Bidang Kedaruratan dan Lagistik, membawahi :
1. Sub Bidang Kedaruratan;
2. Sub Bidang Logistik.
- g. Bidang Rehabilitasi dan Rekanstruksi, membawahi
1. Sub Bidang Rehabilitasi;
2. Sub Bidang Rekanstruksi.
- h. Kelornpok Jabatan Fungsianal;
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Tornohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Tornohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikata.

## Pasal 208

- ( 1) Susunan Organisasi Badan Narkotika Kata, terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana Harian (Lakhar Badan); r-'! 1
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Seksi Pencegahan;
- d. Seksi Penegakan Hukum;
- e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
- f. Seksi Data dan Informasi;
- g. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Narkotika Kata dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Badan Narkatika Kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikata.

## Pasal 20C

- ( 1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;~

:

- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahi:
1. Sub Bidang Pengadaan Pangan;
2. Sub Bidang Cadangan Pangan.
- d. Bidang Distribusi Pangan, membawahi:
1. Sub Bidang Pengembangan Pola Distribusi;
2. Sub Bidang Kelembagaan dan Pemantauan Harga Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi :
1. Sub Bidang Penganekaragaman dan Pengembangan Teknologi Pangan;
2. Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan.
- f. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi, membawahi :
1. Sub Bidang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi;
2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
- g. Unit Pelayanan Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kata Tomohon dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

'"')

1

- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 20D

- ( 1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari:
- a. Kepala Kan tor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perpustakaan;
- d. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Tomohon dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.~

## Pasal 20E

- ( 1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- I d. Seksi Legislasi dan Validasi;
- e. Seksi Bina Informasi dan Penanganan Pengaduan.
- f. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 20F

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KORPRI Tingkat Kota, terdiri dari:
- a. Sekretaris KO RPRI;
3. , .. ,)

l

- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Anggota;
- d. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat KORPRI Tingkat Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Sekretariat KORPRI Tingkat Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
6. 12.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Keseluruhan Pasal 21 dibaca dan menjadi :
7. ( 1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.~

- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kerjasama.
- d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Bina Patensi Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Satuan Palisi Parnong Praja Kecamatan;
- h. Kelornpok Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala Satuan Palisi Pamang Praja Tipe A merupakan jabatan struktural eselon Ilb, Sekretaris dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb, sedangkan untuk Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Palisi Pamong Praja Tipe A merupakan jabatan struktural eselon !Va.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Palisi Pamang Praja Kata Tornohon dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Daerah ini. ,. ') 1
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Satuan Palisi Pamong Praja Kata Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikata.f

:

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dal~ Lembaran Daerah Kota Tomohon47


Ditetapkan di Tomohon pada Tanggal 7 Maret 2012

Plt. WALIKOTA TOMOHON

JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon pada tanggal 9 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH


,.

')

Drs. ARNOLD POLI , SH, MAP. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR 4

z

=

"

2

~

~

...

-

"'

0

,-t

N

~

(l)

('IS


;;::

2:

~ -.rt'-

z

:'2

'-

~

s

z

~

:2

2

&lt;;

~

:'::

~

z

~

-,

2

z

0


('IJ

0

...

N

## 1 { 1 1 1 1

,

-

,


2


1

;

## 1 0 1 1 1 1


1


## 0 H



1

1


1···1

i


1

s

&lt;

z

::::::

,-1

"'

C\I

0

...,

(I)

I

,..

.;t C"-

•;

C)

&lt;

c

2

z

z

G

[

## f 1

1

1

1

1


;

1

1


...

"'

0

+)

"'

Q&gt;

...

:

.SC'--

...l

0::

-c

::E

0

0

z;

0

0

z;

!-

&lt;

## { 1 1 | 1


1

1



N

0

...

N

## 1 1

1

## 1

&lt;

~~

:;1&lt;


## 0 1 1

## 1


## 1

1


;


I


..:j-

0::

~

0

0

z

('I

t\l

8•

Q)

...,

(iS

,..

;:I'

r--

...l

o

&lt;

o

&lt;

z

f-

## 1 1 1


## 1 1

~

~

~

0:

~

j

&lt;

::i

~