PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor Z Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang, Kepa\a Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Per (berlaku 20 Juli 2016)
Pembukaan
Menimbang
)
)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: Z TAHUN 2016
TENT ANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.
- a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasa1 184 ayat 1 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang, Kepa\a Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah ( DPRD ) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2015; \_
Mengingat
1.
Undang.Undang Nomor
)
29
Tahun
)
1959
tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di
1 .
1959
Nomor
74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom6t
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndooesia Nomor 3312) sebagalmana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Unclang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi 2
Negara Republik Indonesia Tahun
- dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 3
- 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 5.
- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahon 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4
- ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 6. (
- Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repoblik lndooesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahon 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribosi Daerah (Lembaran Negara Republik
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keoangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 7
- Indonesia Tahon 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahon 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 9
- 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Kesato dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.Undang Nomor 2 Tahon 2014 (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5589) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahon 2015 (Lembaran Negara Repobtik Indonesia Tahon 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Kedua dengan Undang·Undang Nomor 9 tahon 2015 (Lembaran Negara Repoblik lndooesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repoblik lndooesia Nomor 5679) 11 .
- Republik Indonesia Tahon 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5234): 11. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 10
:
�
·· · •
(
(
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyerenggafaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stander Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemertntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11);
Menetapkan
)
)
A'R SIP BAGIAN HUl&lt;ll'1
25. Peraturan Oaerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Oaerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Oaerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11),
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015
PASAL1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat;
- a. Laporan Realisasi Anggaran ;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 1
laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut;
Pasal 2
laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut;
- a. Pendapatan
: Rp.1.241.169.936.814,13
- b. Belanja
Surplus/Defisit
: Rp. 1.230.757.122.765,09
Rp. 10.412.814.049,04
PEMBIAYMN:
Penerimaan
Pengeluaran
: Rp. 58.548.935.275,68
: Rp. 1,062.538.489,98
Pembiayaan netto :
Rp. 57.486.396.785,70
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut;
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (14.153.500.451,76) dengan rincian sebagai berikut;
)
)
) )
A'R S I l-' !3AG,AN HU!&lt;UM
- a. Anggaran pendapalan setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih kurang
: Rp. 1.255,323,437.265,89
: BJ2...1.241.169.936.814, 13
: Rp. (14.153.500.451,76)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (98.671.420.083,41) dengan rincian sebagai berikut;
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
: Rp. 1.329.428.542.848,50
- b. Realisasi
: Rp, 1.230,757.122,765.09
Selisih Lebih I (kurang)
: Rp. (98.671."420.083,41)
- (3) Selisih anggaran dengan reatisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 84.517.919.631,65 dengan rincian sebagai berikut;
- a. Anggaran surplus/defislt setelah perubahan
: Rp. (74.105.105.582,61)
- b. Realisasi
: Rp. 10.412.814.049,04
Selisih Lebih
: Rp. 84.517.919.631,65
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (17.218.708.796,91)dengan rincian sebagaf berikut;
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
: Rp. 75.767.644.072,59
- b. Realisasi
: Rp. 58.548,935.275,68
Selisih kurang
: Rp. (17.218.708.796,91)
- (5) Sel.isih anggaran dengan rea\isasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (600.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut;
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setetah perubahan
- Rp. 1.662.538.489,98
- b. Realisasi
: Rp, 1.062,538.489,98
Selisih Lebih
: Rp.
{600.000.000,00)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (16.618.708.796,91) dengan rincian sebagai berikut;
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
; Rp. 74.105.105.582,61
- b. Realisasi
: Rp. 57.486.396.785,70
Selisih Lebih I (kurang)
: Rp (16.618.708.796,91)
)
)
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 OesemberTahun 2015 sebagai berikut; Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal a. Jumlah Asset
: Rp. 1.681.364.052.504,61
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas Dana
: Rp. 47.484.896.938,83
: Rp. 1.633.879.155.565,76
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasat 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 Tahun 2015
Sebagai berikut ;
Sebagai berikut ;
Sa/do kas awal Per 1 Januari Tahun 2015
- b. Arus Kas dari aktivitas operasi
- c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas non-anggaran
- f. Saldo kas akhir per 31 DesemberTahun 2015
: Rp. (404.793.696.650,00)
: Rp. (1.062.538.469,96)
: Rp 0,00
: Rp. 66.226.407.656,74
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015
: Rp. 56.441.403.065,66 : Rp. 415.206.510.699,04
A � R SIP &amp;AG!I\N t!UKUM
)
)
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif alas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Oaerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I

: Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran 1.1

lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

: Ringkasan \aporan realisasl anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Rincian taporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program

dan kegiatan;

- Rekapitutasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Daftar piutang daerah;

)

)

Lampiran 1.6

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampi ran I. 7

Lampiran 1.8

lampiran 1.9

Lampiran 1.1 O

- Lampiran 1.11

b.

- Lampiran II

- c. Lampiran Ill

- d.

- Lampiran IV

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

: Oaftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam ntahun anggaran berikutnya; : Daftar dana cadangan daerah; dan

: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

: Neraca

: Laporan Arus Kas

: Catatan Atas Laporan Keuangan

- Lampiran I.9

Catatan Atas Laporan Keuangan

- d. Lampiran IV

PASALB

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ;

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Oaerah ini

- b. lkhtisar taporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Oaerah ini.
2. b Ikhtisar laporan keuangan

PASAL9

...\_

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. � --...\_\_ ... \_

## PASAL10

A.RSBP BAG!: � ;,,! HV!\U � ;

Peraturan Daerah ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya datam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal, 20 JULI 2016

... i

Diundangkan di Pangkajene


pada tanggal, 20 JULI 2016

Pit. SE

�

rAR � AERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR ... � ...

)

x