PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR Nomor 24 Tahun 2005 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 14 Januari 2005)
Pembukaan
Menimbang :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 04 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu disusun Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas,perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
4. Mengingat : Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202,Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) .
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur .
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur ## BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.
- b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
- c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah
Bagian Kedua
Tata Tempat
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabata Instansi Vertikal lainnya.
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah kabupaten lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Kabupaten dan Kepala Dinas / badan dan atau satuan kerja kabupaten lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Tata Tempat dalam Rapat - rapat DPRD sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil ketua DPRD
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan undangan sesuai dengan Kondisi Ruang Rapat.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
Tata Tempat dalam Acara Pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama,duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan wakil Bupati.
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebela kiri Wakil-wakil Ketua DPRD
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan undangan sesuai dengan Kondisi Ruang Rapat.
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Tata Tempat dalam Acara Pengambilan sumpah / janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan.
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati.
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang elah disediakan .
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan.
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Tata tempat dalam Acara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan wakil - Wakil Ketua Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan wakil Bupati, Wakil Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD.
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.
- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tata Upacara
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
Bagian Keempat
Tata Penghormatan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh Persen) dari Uang Representase Ketua DPRD
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing - masing uang Representasi
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan Tunjanagn sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5 % (Tujuh setengah Persen) dari tunjangan Jabatan ketua DPRD
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (Lima Persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- c. Sekretaris sebesar 4% (Empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- d. Anggota sebesar 3% (Tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- (2) Tunjangan Badan kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan Tunjangan sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi 50 % (Lima Puluh Persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % ( Empat puluh Lima Persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- c. Anggota Paling tinggi 40 % ( Empat puluh persen ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15
Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Tunjangan Kejehateraan
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17
- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada DPRD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambata 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18
- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapnnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada DPRD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambata 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19
Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20
- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belumdapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas atas nama lembaga (DPRD) baik didalam maupun ke luar daerah.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengn standar biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23
- (1) Kegiatan Fraksi yang berupa rapat-rapat pembahasan dan penyusunan Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir dapat diberikan pembiayaan.
- (2) Besarnya biaya kegiatan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan jumlah Anggota Fraksi secara berimbang dan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 24
Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang Duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalnkan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;
- b. Bantuan biaya Pengurusan Jenasah. ;
Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 25
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian ;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimakud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1(satu) bulan uang representasi;
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (satu) bulan uang representasi;
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (satu) bulan uang representasi;
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (Empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (Lima ) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (Enam) bulan uang representasi.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 26
Pasal 26
- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 26
Pasal 27
- (1) Sebelum ditetapkan rencana anggaran belanja Sekretariat DPRD, dilakukan pembahasan bersama anatara Sekretaris DPRD dan Tim Anggran DPRD.
- (2) Tim Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD dengan anggota yang terdiri dari unsure komisi yang mencerminkan fraksi yang ada secara berimbang dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan sebagai Rencana Anggaran Satuan Unit Kerja Sekretariat DPRD dan merupakan bagian dari Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Timur sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 28
Pasal 28
- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) , dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Perjalanan Dinas.
- d. Belanja Pemeliharaan
- e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakn oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 28
Pasal 30
- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan kerja perangkat daerah lainnya.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 28
Pasal 31
Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 28
Pasal 32
Hal-hal yang belum cukup dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 28
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Dearah Kabupaten Luwu Timur.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Malili Pada tanggal 14 Januari 2005

Penandatangan: Pj. BUPATI LUWU TIMUR H. ANDI HATTA M.

Penetapan: Diundangkan di Malili Pada tanggal 14 Januari 2005

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, ## H.A.T. UMAR PANGERANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 04.