PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW Nomor 15 Tahun 2013 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 27 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TAMBRAUW
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAliA ESA BUPATI TAMBRAUW
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana KexjaPemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peJayanan masyarakat ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a APBDtahun anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor2907);
2. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5416);
3. Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3569);
4. Undang-Undang Nomor 18Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4048);
5. Undang-Undang Nomor21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3688);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); (Lembaran Negara Republik Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2004 Pembentukan 10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20e.:t tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. 13.. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4577);
23. Peraturan Pemerintah Nemer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indononesia Nomor4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25, Tambaban Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4718);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ?7 Tabun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok- PokokPengelolaan Keuangan Daerah;
32. Belanja Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2014. 30. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 903/282/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Tentanganggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tambrauw Tentang
r.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAT:E:N TAMBRAUW
dan
BUPATI TAMBRAUW
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 'lrAMBRAUW TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
MENETAPKAN
PasaJ 1
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp. 675.462.048.311,00 dan Anggaran Belanja Daerah yang berjumlah Rp. 663.362.279.972,82 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
RP. 675.462.048.311,00
2. Belanja
RP.
663.362.279.972,82
Surplus / (Defisit)
RP.
12.099.768.338,18
3. Pembiayaan
- A. Penerimaan
RP.
99.900.231.661,82
- B. Pengeluaran
Rp.
112.000.000.000,00
Pembiayaan Netto
RP.
(12.099.768.338,18)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Rp
0,00
PasaJ 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
RP.
82.017.854.389,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah YangSah
Rp. 587.978.521.656,00
2. Dana Perimbangan
5.465.672.266,00
RP.
1. Pendapatan Asli Daerah
Pasa13
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
RP. 473.841.302.692,00
2. Belanja Langsung
Rp.
189.520.977.280,82
1. Belanja Tidak Langsung
Pasal 1
RP.
82.017.854.389,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah YangSah
Rp. 587.978.521.656,00
2. Dana Perimbangan
5.465.672.266,00
RP.
1. Pendapatan Asli Daerah
Pasa13
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
RP. 473.841.302.692,00
2. Belanja Langsung
Rp.
189.520.977.280,82
1. Belanja Tidak Langsung
Pasal 4
Penerimaan Pembiayaan Daerah Yang Dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf Aterdiri dari :
1. Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Anggaran Sebelumnya
Rp. 34.900.231.661,82
2. Penerimaan KembaliDepostio
Rp. 65.000.000.000,00
Pasa15
Rp.
35.000.000.000,00
3. Pembayaran Pokok Utang
RP.
67.000.000.000,00
2. Penyertaan Modal(Investasi)Pemerintah Daerah
Pengeluaraan Pembiayaan Daerah Yang Dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 huruf B terdiri dari :
1. Pembentukan Dana Cadangan
- Rp. 10.000.000.000,00
Pasal 6
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Ringkasan APBDmenurut Urusan Pemerintahan Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan ;

- Daerah, Lampiran TV

- 4.

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 3.

- Lampiran III

Ringkasan APBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;

- 2.

- Lampiran II

Ringkasan APBD;

- 1.

- Lampiran I


Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

8. Lampiran VIII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

- 7.

- Lampiran VII

6. Lampiran VI

- Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

- dan Fungsi Lampiran V

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

;

- 5.

## Pasa17

Bupati Tambrauw menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pend-paten dan BeJanja Daerah sebagai Jandasan operasional peJaksanaan APBD.

## Pasa18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah

Ditetapkan di Sausapor pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI TAlW:BRAUW, CAP/TTD

GABRIEL ASEM

Diundangkan di Tambrauw pada tanggal27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TAMBRAUW CAP/TID

## M. AMRI MASRI

LEMBARAN DAERAHKABUPATEN TAMBRAUW TAHUN2013 NOMOR15

Salinan sesuai dengan aslinya an,SEKRETRAIS\_DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW