PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- . bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2015;
- &gt; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989); 2.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5S. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1452);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2014 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2015 Nomor 02 };
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
Dan
BUPATI TANA TIDUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa\_ laporan keuangan memuat :
- Neraca b.
- Laporan Realisasi Anggaran a.
- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas e.
- laporan operasional d.
- laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih f.
- Catatan Atas Laporan Keuangan g.
Pasal 2
Dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 499.217.648.738,25
- b. Belanja (Defisit)
Rp. 812.250.763.809 ,31
(Rp. 313.033.115.071,06)
- c. Pembiayaan
Rp.
722.682.767.860,30
- Penerimaan Rp.
722.682.767.860,30
- Pengeluaran Rp.
-
- Penyertaan Modal
Rp. -
- Pembayaran Pokok Utang Rp. -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 409.649.652.789 ,24
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :
- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 30.360.588.381,79 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp. 468.857.060.356,46
- b. Realisasi Pendapatan
Rp. \_499.217.648.738,25 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 30.360.588.381,79
- realisasi belanja 2) Selisih anggaran belanja dengan dengan rincian sejumlah Rp. 379,.288.971.576,03 sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan
Rp. 1.191.539.735.385,34
Rp. \_812.250.763.809,31
- b. Realisasi Belanja
Selisih Lebih/ (Kurang)
Rp.
379.288.971.576,03
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 409.649.559.957,82 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Defisit setelah perubahan
Rp. 722.682.675.028,88
Rp. 313.033.115.071,06
- b. Realisasi
Selisih Lebih/ (Kurang)
Rp. 409.649.559.957 ,82
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 92.831,42 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan Pembiayaan
Rp. 722.682.675.028,88
Setelah Perubahan
Rp. 722.682.767.860,30
- b. Realisasi
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp.
92.831,42
- 5) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 92.831,42 dengan rincian sebagai berikut :
- a.
- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan
Rp. 722.682.675.028,88
- b. Realisasi
Rp. 722.682.767.860,30
Rp.
92.831,42
Selisih Lebih/ (Kurang)
Pasal 4
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Neraca adalah sebagai berikut :
Rp. 3.124.057.766.577 ,20
Jumlah aset
Rp. 3.125.111.102.872,20
Jumlah kewajiban
Rp.
1.053.336.295,00
- Jumlah Ekuitas Dana
Pasal 5
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :
- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2015 Rp. 722.406.688.898,88
- b. Arus kas Bersih dari aktivitas operasi (Rp. 22.456.071.645,64)
- c. Arus kas Bersih dari aktivitas investasi Non keuangan (Rp. 290.922.155.162,00)
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. 0,00
- e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran (Rp. 246.196.200,00)
- f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2015
Rp. 409.649.652.789,24
Pasal 6
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Laporan Operasional adalah sebagai berikut :
- a. Pendapatan -LO
Rp. 481.787.599.799,75
- b. Beban
Rp. 643.213.424.177,97
Pasal 7
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :
- d. Ekuitas Akhir
- a. Ekuitas Awal
- Rp. 3.518.762.882.699,40
- b. Surplus/Defisit-LO
(Rp.
161.425.824.378,22)
- c. Koreksiekuitaslainnya
(Rp.
233.279.291.743,98)
Rp. 3.124.057.766.577,20
Pasal 8
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut :
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal\_ Rp.
722.682.767.860,30
- b. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- Rp. 409.649.652.789,24
- c. Koreksi SILPA
Rp.
246.196.000,00
- d. SILPA setelah Koreksi
Rp.
409.403.456.789,24
Pasal 9
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d catatan atlas lapoaran keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

LAMPIRAN I

:

Laporan realisasi anggaran

1).Lampiran 1.1:

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

2).Lampiran

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

3).Lampiran 1.3:

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;

4).Lampiran 1.4

:

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

5).Lampiran 1.5

:

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;

6).Lampiran

Daftar Piutang Daerah;

7).Lampiran

1.7

:

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

8).Lampiran 1.8

:

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

9).Lampiran 1.9

:

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

10).Lampiran

1.10

:

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);

11).Lampiran [1.11

:

Daftar dana cadangan daerah;

12).Lampiran I.12

:

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

LAMPIRAN II

: Neraca;

LAMPIRAN III :

Laporan Arus Kas;

LAMPIRAN IV

:

Laporan Operasional;

LAMPIRAN V :

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

LAMPIRAN VI : LAMPIRAN VII :

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan;

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.


Diundangkan di Tideng Pale Pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H. M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016 NOMOR 01 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA: 1 / 2016