PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 1 Tahun 2015 tentang /Judul Din as Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 1 O Tahun 2015 tentang lndikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 Naskah 2017 Raba-Bima, | No. | Jabatan | Parat | Tanggal | |-------|-------------------------------------------|---------|-----------| | 1 | Pit. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
2. tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Tahun 2014-2018 telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat saran dan perbaikan yang konstruktif sehingga perlu adanya perbaikan dan penyernpurnaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang lndikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018;
5. Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Republik Lembaran Mengingat
1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 1
2. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ~ v
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Indonesia Nomor 4603); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Menetapkan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang lndikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 212);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 268);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018.
Pasal I
Ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kata Bima Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kata Bima Tahun 2015 Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 268) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- ( 1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 20142018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 14 (Empat belas) Sasaran Strategis dan 28 (dua puluh Delapan) Indikator Kinerja Utama.
Pasal 5
- ( 1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 20142018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 14 (Empat belas) Sasaran Strategis dan 28 (dua puluh Delapan) Indikator Kinerja Utama.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 20142018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

f M. QURAIS H. ABIDIN

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal '3 MC\rtt

2017

WALIKOTA BIMA, ·~

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal g M ~ret 201 7

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 3l.J1""


)

)

LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 20142018

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Uraian dan Formulasi perhitungan | Penanggung Jawab |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | - -5 |
| 1 | Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama | Rasio rumah ibadah | Jumlah tempat ibadah --------------------------------------- x 1.000 Jumlah penduduk | Sekretariat Daerah |
| 1 | Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama | Jurnlah penerimaan Zakat Infak dan Sedekah | Jumlah zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh Badan AmilZakat di Daerah | Sekretariat Daerah |
| 2 | Meningkatnya kerukunan hidup beragama | Jurnlah konflik SARA | Jumlah kasus konflik bernuansa SARA(Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) yang terjadi pada tahun ke-n | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | Meningkatnya pelestarian budaya lokal | Persentase nilai budaya yang ditinggalkan | Jumlah Nilai Budaya yang ditinggalkan ------------------------------------------------- X 100 °/o Total NilaiBudaya yang dimiliki daerah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |


)

)

| -1 | -2 | | -4 | -5 |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4 | Meningkatnya mutu pendidikan | Rata-rata lama sekolah | Rata-rata Lama Waktu Sekolah pada seluruh jenjang pendidikan ~~~~~~--+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--+~~~~~~~~~~~~~--! | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Meningkatnya mutu pendidikan | Rata-rata nilai ujian nasional | Nilai rata-rata Ujian Nasional pada seluruh jenjang pendidikan tahun ke-n | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | Meningkatnya daya saing penduduk | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indikator komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia, meliputi pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak secara ekonomi | Badan Pusat Statistik dan Dinas Statistik Daerah |
| 5 | Meningkatnya daya saing penduduk | Persentase penduduk miskin | Jumlah penduduk kategori miskin J 1 h d d k . k. x l QOO/o um a pen u u mis m | Badan Pusat Statistik dan Dinas Statistik Daerah |
| 5 | Meningkatnya daya saing penduduk | Pengangguran terbuka | Jumlah pengangguran terbuka ~~~~~~~~~~-.~~xlOOo/o Jumlah angkatan kerja | Badan Pusat Statistik |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur | Badan Pusat Statistik |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Balita Gizi Buruk | Jumlah Balita GiziBuruk yang ditangani J 1 h B 1' G. . b k d. k x l OO% um a a ita 1z1 uru yang itemu an | Dinas Kesehatan |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu Melahirkan | Jumlah Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup | Dinas Kesehatan |


)

)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Uraian dan Formulasi perhitungan | Penanggung Jawab |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 7 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar | Persentase rumah tangga berakses air bersih | Jumlah rumah pengguna air bersih Jumlah seluruh rumah tangga x100°/o | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 7 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar | Persentase rumah layak huni | Realisasi rumah layak huni yang dibangun pada tahun ke - n Target rumah layak huni yang dibangun x100% pada tahun ke - n | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 7 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar | Persentase Konektivitas Pusat KegiatanDan Pusat Produksi | Persentase konektivitas wilayah yang dikontribusikan oleh adanya pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 8 | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Hasil Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah |
| 8 | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik | Persentase SKPDdengan indeks SAKIP baik | Jumlah SKPDdengan Indeks SAKIPbaik tahun ke - n x100% Jumlah SKPD | Inspektorat |
| 8 | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik | OpiniBPK terhadap LKPD | Hasil opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |


)

)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Uraian dan Formulasi perhitungan | Penanggung Jawab |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 9 | Meningkatnya pelayanan publik prima | Indeks Kepuasan masyarakat | Hasil Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pubik yang dilakukan pemerintah. | Sekretariat Daerah |
| 9 | Meningkatnya pelayanan publik prima | Rata-rata lama proses pelayanan perijinan | Jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan dalam proses pelayananperijinan | Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu |
| 10 | Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan PDRB | PDRBt- PDRBt-1 xlOOo/o PDRBt-1 | Badan Pusat Statistik dan Dinas Statistik Daerah |
| 10 | Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi | Jumlah Produksi perikanan | Jumlah produksi pertanian perikanan pada tahun n | Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Ketahanan Pangan |
| 11 | Meningkatnya Pendapatan Per Kapita | Pendapatan Per kapita | Jumlah Pendapatan Per Kapita pada tahun n | Badan Pusat Statistik dan Dinas Statistik Daerah |
| 12 | Meningkatnya Produksi Pertanian | Jumlah Produksi pertanian Tanaman Pangan | Jumlah produksi pertanian tanaman pangan pada tahun n | Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan |


)

| -1 | | | | |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 13 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang baik | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | Panjang jalan dalam kondisi baik tahun ke - n x 1000;0 Total panjang Jalan seluruhnya | Dinas PUdan Penataan Ruang |
| 13 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang baik | Persentase Luas Permukiman Kumuh | Luas seluruh area pemukiman Luas pemukiman kumuh ~~~~~t=a~h=un=-:.;k~e_--=n~~~~xlOOo/o | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 13 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang baik | Persentase luas kawasan tepian air (waterfront city)yang tertata | Luas luas kawasan tepian air (waterfront city) yang tertata tahun ke - n xlooo Luas luas kawasan tepian air (waterfront city) | Dinas PUdan Penataan Ruang |
| 14 | Meningkatnya keamanan dan ketertiban untuk investasi | Angka kriminalitas | Jumlah Krimin~litas Tahun n x 1 OO% Jumlah Kriminalitas Tahun (n-1) | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |



LM. QURAIS H. ABIDIN

WALIKOTA BIMA,


l