Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 2 April 2004)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak memberi landasan yang luwes bagi kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tersebut;
- b. bahwa untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, dan sesuai dengan permintaan Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam surat Nomor 591/15/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 kepada Presiden serta mempertimbangkan hasil pertemuan konsultasi tanggal 30 Maret 2004 dan tanggal 2 April 2004 antara Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum yang menyimpulkan perlunya upaya yang cepat untuk mengatasi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan langkah-langkah penyempurnaan beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
- c. bahwa dengan memperhatikan kepentingan yang sangat mendesak serta sebagai upaya untuk mengantisipasi timbulnya kegentingan yang diakibatkan kegagalan dalam melaksanakan pemilihan umum, baik di seluruh atau sebagian wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu untuk
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang bagi perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana diminta oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 37.

Distribusi: ## Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
## PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
## I. UMUM
Dalam
PENJELASAN
Pasal 45
Ketentuan dengan b
UNDANG-UNDANG RI Nomor 34 Tahun 1950 tentang MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 25 TAHUN 1950 MENGENAI HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (berlaku 14 Oktober 1950)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa Undang-undang Darurat No. 25, Tahun 1950 perlu diubah; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perubahan ini perlu segera diadakan;
- Pasal 86, Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENGUBAH UNDANG- UNDANG DARURAT No. 25 TAHUN 1950.
Pasal I.
Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No, 41) diubah sebagai berikut :
Pasal 2
- f. Oleh Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia, yang mengenai pegawai-pegawai pada Kabinet itu termasuk Sekretariat Wakil-Presiden serta pegawai sipil yang dipekerjakan pada Istana-istana Presiden dan Wakil-Presiden Republik Indonesia.
Pasal II.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1950. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD HATTA

Penandatangan: PERDANA MENTERI, MOHAMMAD NATSIR

Penandatangan: Berhubung dengan Pengangkatan seorang Wakil-Presiden, maka perlu ditetapkan pula hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Sekretariat Wakil-Presiden dan pegawai sipil Istana Wakil-Presiden.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2013 tentang PENUGASAN (berlaku 5 Oktober 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Brunei Darussalam pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2013 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW XV (PERUSAHAAN BATUBARA BUKIT ASAM) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

MENTERI PERINDUSTRIAN ttd F.J. INKIRIWANG

LEMBARAN NEGARA NOMOR 139 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1951 tentang MEMPERPANJANG BERLAKUNYA OPCENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI (berlaku 11 Juli 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa perlu diadakan perpanjangan waktu tambahan pokok pajak atas cukai gula, bier, gedistilleerd, petroleum beserta gasoline, petroleum-benzine dan distillaten minyak tanah lainnya, seperti tertera dalam ordonansi- ordonansi yang berturut-turut dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 223; Staatsblad 1949 No. 232; Staatsblad 1949 No. 233; Staatsblad 1949 No. 236; bahwa karena keadaan- keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tambahan pokok pajak tersebut di atas perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG BERLAKUNYA OPCENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI.
Pasal 1
Anak kalimat "tijdelijk tot 1 Juli 1951" dalam :
Pasal 2
- B. pasal 2 ayat 2 dari ordonansi 29 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 232;
- C. pasal 1 dari ordonansi 29 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 233 dan
- D. pasal 1 ayat 2 dari ordonansi 5 September 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 236,
diubah menjadi "tot 1 Januari 1954".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Juli 1951.
MENTERI KEUANGAN,
YUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 11 Juli 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A. PELLAUPESSY.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1951. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD HATTA.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NO 9 TAHUN 1951 UNTUK MEMPERPANJANG BERLAKUNYA OPCENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI.
## UMUM
Untuk menambah pendapatan Negara, berhubung dengan keadaan keuangan Negara yang menyedihkan, maka dalam tahun 1949 diadakan tambahan pokok pajak (opcenten) sementara atas beberapa barang yang dikenakan cukai. Tambahan pokok pajak atas cukai tadi mengenai barang-barang sebagai berikut :
cukai gula sebesar R. 6,per 100 kg. ditambah dengan 350 opcenten; cukai bier, gedistilleerd minyak tanah dan bensin berturut-turut sebesar R. 15,- per hl., R. 200,per hl. dengan 50 % alkohol, R. 3,50 per hl. dan R. 10,- per hl., ditambah dengan 100 opcenten.
Keadaan keuangan Negara dewasa ini tidak mengizinkan untuk melepaskan pendapatan-pendapatan sementara tersebut di atas. maka dengan Undang-undang Darurat ditetapkan berlakunya peraturan-peraturan tambahan pokok pajak termaksud diperpanjang untuk sementara
Berhubung dengan ini, waktu hingga 1 Januari 1954.
LN 1951/43; TLN NO. 115
UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 18 Tahun 1950 tentang PENGHAPUSAN PENGADILAN-PENGADILAN LANDGERECHT DAN APPELRAAD DAN PEMBENTUKAN PENGADILAN-PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI (berlaku 17 April 1950)
Pembukaan
Menimbang
- 1. bahwa perlu mengadakan peraturan penghapusan pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Jakarta;
2. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan.
Mengingat
- pasal-pasal 123, 139, 140, 147, 149 dan 193 Konstitusi.
Mendengar
- Senat.
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDGERECHT DAN APPELRAAD DAN PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA.
Pasal 1
Pada saat peraturan ini diumumkan dihapuskan :
- a. Landgerecht dan Appelraad di Jakarta.
- b. Kejaksaan pada Landgerecht tersebut.
Pasal 2
Pada saat tersebut dalam pasal 1 di Jakarta diadakan :
- a. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi,
- b. Kejaksaan pada Pengadilan Negeri tersebut.
Pasal 3
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut, begitupun Kejaksaan pada Pengadilan Negeri tersebut, masing- masing disusun dan mempunyai kekuasaan serta daerah-hukum, begitupun menjalankan tugas dan kekuasaan Landgerecht dan Appelraad, Kejaksaan pada Landgerecht, yang masing-masing dihapuskan itu, menurut peraturan-peraturan yang telah ada dan dipakai untuk Land- gerecht dan Appelraad dan untuk Kejaksaan pada Landgerecht itu.
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari peraturan ini diumumkan.
MENTERI KEHAKIMAN
SOEPOMO
Diumumkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1950.
MENTERI KEHAKIMAN
SOEPOMO
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT SOEKARNO Tak perlu kiranya dibentangkan betapa perlunya penggantian badan-badan pengadilan dari zaman pre-federal dahulu dengan badan-badan pengadilan baru menurut tata hukum baru R.I.S. Sebagai satu langkah yang segera dapat dijalankan untuk maksud tersebut, ialah penggantian Landgerecht dan Appelraad di Jakarta dengan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi. Pun Kejaksaan Landgerecht di Jakarta harus menjadi Kejaksaan Pengadilan Negeri. Adapun terhadap Landgerecht dan Appelraad di tempat-tempat lain tak dapat diambil tindakan demikian itu, oleh karena ini adalah haknya daerah-daerah yang bersangkutan masing-masing. Dengan anak kalimat "begitupun menjalankan tugas dan kekuasaan Landgerecht dan Appelraad, Kejaksaan pada Landgerecht yang masing-masing dihapuskan itu" (pasal 3) dimaksudkan pula, bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, begitupun Kejaksaan pada Pengadilan Negeri itu, berkewajiban untuk menyelesaikan segala perkara, yang pada saat penghapusan Landgerecht Appelraad dan Kejaksaan pada Landgerecht tersebut, masih bergantung pada dan belum diselesaikan oleh kedua badan pengadilan masing-masing dan Kejaksaan ini.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 2012 tentang PENUGASAN (berlaku 17 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Malaysia dan India pada tanggal 18 Desember sampai dengan 21 Desember 2012 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
Unknown Unknown Nomor TAHUN2016 Tahun 1945 tentang PENETAPANKEANGGOTAANINDONESIAPADA ASEAN INSTITUTE FOR PEACE AND RECONCILIATION DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, - a. bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sejalan dengan amanat yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - b. bahwa di Jakarta, Indonesia pada tanggal 8 Mei 2011, telah disepakati pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation yang dituangkan dalam ASEAN Leaders' Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Institute for Peace and Reconciliation sebagai implementasi Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil dan sejahtera; - c. bahwa di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 18 November 2012, para Kepala NegarajKepala Pemerintahan ASEAN telah meresmikan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, setelah para Menteri Luar Negeri ASEAN mengesahkan Terms of Reference of ASEAN Institute for Peace and Reconciliation pada tanggal 12 Juli 2012; d. bahwa ... (berlaku 10 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR4 TAHUN2016 TENTANG
PENETAPANKEANGGOTAANINDONESIAPADA ASEAN INSTITUTE FOR PEACE AND RECONCILIATION
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,
- a. bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sejalan dengan amanat yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa di Jakarta, Indonesia pada tanggal 8 Mei 2011, telah disepakati pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation yang dituangkan dalam ASEAN Leaders' Joint Statement on the Establishment of an ASEAN Institute for Peace and Reconciliation sebagai implementasi Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil dan sejahtera;
- c. bahwa di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 18 November 2012, para Kepala NegarajKepala Pemerintahan ASEAN telah meresmikan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, setelah para Menteri Luar Negeri ASEAN mengesahkan Terms of Reference of ASEAN Institute for Peace and Reconciliation pada tanggal 12 Juli 2012;
d. bahwa ...
Mengingat
.
.
- d. bahwa keanggotaan dan peran serta Indonesia pada orgamsasi internasional dimaksud dapat memberikan dukungan dan pengukuhan posisi Indonesia sebagai pelopor upaya perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 2012 tentang PENUGASAN (berlaku 19 September 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Amerika Serikat pada tanggal 22 sampai dengan 30 September 2012 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 2012 tentang PENUGASAN (berlaku 18 Mei 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Dili, Timor Leste, pada tanggal 19 sampai dengan 20 Mei 2012 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : tanggal
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XIII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953 (berlaku 8 April 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Bagian XIII dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1054 Nomor 124) perlu diubah dan ditambah;
Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dan anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 53 (Lembaran Negara-.Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 124) diubah dan ditambah sebagai berikut:
- 13.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan...
Rp.2.511.900,-
- 13.2. Jawatan Penempatan Tenaga, ditam-
bah dengan...
Rp. 298.000,-
- 13.3. Jawatan Pengawasan Perburuhan,
ditambah dengan ...
Rp. 567.600,-
- 13.4. Jawatan Pengawasan Keselamatan
Kerja, ditambah dengan ...
Rp. 774.600,-
- 13.5. Pengeluaran tak tersangka ditambah
dengan ...
Rp.
379.200,-
BAB I - (Pengeluaran).
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta. pada tanggal 29 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

Penandatangan: MENTERI PERBURUHAN, ttd SABILAL RASJAD LEMBARAN NEGARA NOMOR 38 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XIII
KEMENTERIAN PERBURUHAN
- 13.1 Kementerian dan pengeluaran umum... 19 794 000
- 13.2 Jawatan Penempatan Tenaga...
40 291 000
- 13.3 Jawatan Pengawasan Perburuhan...
4 570 000
- 13.4 Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja...
2 875 000
- 13.5 Pengeluaran tak tersangka...
200 000
Jumlah...
67 730 000
- (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
13.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 13.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 13.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 13.1.1. 2 Penerimaan yang berhadapan dengan ongkos keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan berhubung dengan penerbitan majalah dan sebagainya.
- 4 Penerimaan-penerimaan yang berhubung dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
- 5 Hasil dari penjualan barang-barang.
- 6 Penerimaan karena penyerahan gedung-gedung dinas pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dan lain-lain instansi.
13.2 JAWATAN PENEMPATAN TENAGA.
- 13.2.1 Jawatan Penempatan Tenaga.
- 13.2.1. 1 Pembayaran kembali dari uang pinjaman untuk usaha-usaha pemberian kerja dan lain usaha pemberantasan pengangguran.
- 2 Penerimaan dari hasil pendidikan.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pembagian, pemindahan dan pengerahan tenaga kerja.
- 13.3 JAWATAN PENGAWASAN PERBURUHAN.
- 13.3.1 Jawatan Pengawasan Perburuhan.
- 13.3.1. 1 Pendaftaran dari perjanjian kerja yang dilakukan oleh yang empunya atau yang memimpin perusahaan pertanian, pertambangan atau kerajinan dengan buruh yang berasal dari lain tempat.
13.4 JAWATAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA.
- 13.4.1 Jawatan Pengawasan Keselamatan kerja.
- 13.4.1. 1 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan ketel-ketel uap.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pembaruan akte izin untuk mempergunakan pesawat uap.
- 3 Penerimaan retribusi buat pengawasan keselamatan di pabrikpabrik, bengkel-bengkel atau lain tempat kerja.
- 4 Penerimaan berhubung dengan pemberian surat-surat cetak dan daftar-daftar guna keperluan pengawasan keselamatan kerja kepada pihak ketiga.
13.5 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 13.5.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 13.5.1.1 Lain-lain penerimaan.
BAB 11 - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut pada tanggal I Januari 1954.
Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM
Menteri Perburuhan, ttd SAMYONO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 122 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 1951 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA HUKUMAN TERMAKSUD DALAM (berlaku 1 Januari 1952)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya aturan- hukuman, termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141);
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tersebut perlu dengan segera diadakan;
Mengingat
- Undang-undang darurat No. 7 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 26 tahun 1951);
pasal 96 Undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 No. 141).
Pasal 1
Tahun 1952 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141 juncto Lembaran Negara 1951 No. 26) diubah menjadi tahun 1953.
Pasal 3
Presiden Republik Indonesia,
Pasal 96
Memutuskan :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 No. 141).
Tahun 1952 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141 juncto Lembaran Negara 1951 No. 26) diubah menjadi tahun 1953.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1951 TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM
PENJELASAN
Pasal 3
AYAT 2 ODONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NO. 141). ## UMUM Undang-undang Darurat ini dan pasal-pasalnya tiada perlu dijelaskan lagi, karena pada pokoknya sama dengan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 26) beserta penjelasannya yang terlampir padanya (Tambahan Lembaran Negara No. 92). LN 1951/122; TLN NO. 181
UNDANG-UNDANG RI Nomor 11 Tahun 1960 tentang PERUBAHAN MODAL BANK INDONESIA (berlaku 23 Maret 1960)
Pembukaan
Menimbang : 1. bahwa ternyata modal Bank Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 pada waktu sekarang tidak lagi sebanding dengan jumlah kewajibankewajibannya dan karena itu dianggap perlu menambah modal Bank Indonesia;
2. bahwa karena keadaan yang mendesak, soal tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang:
Mengingat
:
Pasal 22 Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Maret 1960;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN MODAL BANK INDONESIA.
Pasal 1
: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN MODAL BANK INDONESIA.
Pasal 4
Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (LembaranNegara tahun 1953 No. 40) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Modal Bank berjumlah seratus juta rupiah".
Pasal 22
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Maret 1960;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN MODAL BANK INDONESIA.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 32. Pasal 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960.

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG No. 11 TAHUN 1960
tentang
## PERUBAHAN MODAL BANK INDONESIA
UMUM.
Pada waktu Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 disusun, modal Bank Indonesia ditetapkan sebesar jumlah yang pada waktu itu, kira-kira dapat menampung jumlah dari aktiva tetap dan perlengkapan-perlengkapan lainnya dari Bank.
Sekarang ternyata, bahwa jumlah modal Rp. 25 juta terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah kewajiban-kewajiban Bank Indonesia.
Juga jika dibandingkan dengan keadaan perbandingan antara modal dengan kewajiban pada bank-bank sentral diluar negeri, ternyata bahwa perbandingan tersebut pada Bank Indonesia adalah terlalu rendah.
Dengan perubahan sehingga berjumlah Rp. 1000 juta akan diperoleh suatu perbandingan yang lebih sesuai.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
. Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 2
. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1958.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTRIAN URUSAN PEGAWAI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian XV (kementerian Urusan Pegawai) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XV
KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI
BAB I (Pengeluaran)
| | | 1952 | 1953 |
|------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15.1 | Kementerian dan pengeluaran | | |
| | umum... | 23.624.400 | 23.617.400 |
| 15.2 | Pengeluaran tak tersangka... | 6.000 | 76.000 |
| | Jumlah... | ---------- 23.660.400 | ---------- 23.693.400 |
1952: ________________
- 1952: Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah.
- 1953: Dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah.
15.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 15.1.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 15.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot gaji dan upah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi dan/atau berkelebihan.
- 3 Penerimaan,lain-lain.
- 15.1.2 Kantor Penyelenggaraan Peraturan Umum Kecelakaan Perang.
- 15.1.2. 1 Pembayaran kembali dari biaya Peraturan Kecelakaan Perang yang dibebankan atas Nederland.
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 126 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Penandatangan: PERDANA MENTERI, ttd ALI SASTROAMIDIOJO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1959 tentang PENGUBAHAN "REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTINGZAKEN (berlaku 14 Maret 1959)
Pembukaan
Menimbang
:
Bahwa di dalam praktek pelaksanaan pasal 4 "Regeling van het beroep in belastingzaken" (Ordonansi dalam Staatsblad 1927 No. 29, sebagai yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 251 ) menemui banyak kesulitan dan karena itu perlu diubah;
Mengingat
:
Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN "REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTINGZAKEN".
Pasal 1
Kata-kata "Gouverneur der Provincie West Java" dalam pasal 4 "Regeling van het beroep in belastingzaken" (Staatsblad 1927 No. 29 sebagai yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 251) diganti dengan "Ketua Mahkamah Agung".
Pasal 2
Kata-kata "Gouverneur der Provincie West Java" dalam pasal 4 "Regeling van het beroep in belastingzaken" (Staatsblad 1927 No. 29 sebagai yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 251) diganti dengan "Ketua Mahkamah Agung".
Pasal 4
Kata-kata "Gouverneur der Provincie West Java" dalam pasal 4 "Regeling van het beroep in belastingzaken" (Staatsblad 1927 No. 29 sebagai yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 251) diganti dengan "Ketua Mahkamah Agung".
Pasal 89
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN "REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTINGZAKEN".
Kata-kata "Gouverneur der Provincie West Java" dalam pasal 4 "Regeling van het beroep in belastingzaken" (Staatsblad 1927 No. 29 sebagai yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 251) diganti dengan "Ketua Mahkamah Agung".
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 14 Maret 1959.
Menteri Kehakiman, ttd
G. A. MAENGKOM.
Menteri Keuangan, ttd
SOETIKNO SLAMET.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta Pada tanggal 9 Maret 1959. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN "REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTFNGZAKEN".
Menurut
PENJELASAN
Pasal 4
"Regening van het beroep in belastingzaken" yang diatur dalam Staatsblad 1927 No. 29 para Ketua (pengganti) dan Anggota (pengganti) Majelis Pertimbangan Pajak diambil sumpahnya (janjinya) dihadapan Gubernur Propinsi Jawa Barat, sebelum mereka menerima jabatan mereka. Peraturan tersebut di
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 2015 tentang PENUGASAN (berlaku 19 November 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Malaysia, pada tanggal 20 sampai dengan 22 November 2015 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ttd. M.Rokib
Unknown PRESIDEN Nomor 18 Tahun 1945 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA EUROPEAN TELECOMMUNICATIONSSTANDARDSINSTITUTE PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHAESA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa penetapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dan informasi merupakan unsur untuk membangun infrastruktur komunikasi dan informasi serta untuk mendorong pembangunan ekonomi dalam rangka mendukung penyelenggaraan telekomunikasi yang optimal;
- b. bahwa European Telecommunications Standards Institute merupakan salah satu orgamsasi internasional yang menetapkan
Pasal 4
.
2. Undang-Undang ...
,
,
1"--------------.-
-
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
2
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi -organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN :
TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE. PENETAPAN EUROPEAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEANGGOtAAN INDONESIA PADA
Menetapkan keanggotaan Indonesia pada European Telecommunications Standards Institute.
- Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMAtunduk pada ketentuan yang berlaku pada European Telecommunications Standards Institute.
- Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KEEMPAT: ________________
3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13Juni 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI DeputiBidang Politik,Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon 1'----------- -----
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. V (JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW. V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 132 TAHUN 1954



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN ttd A.K. GANI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 87 Tahun 1958 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1958) (berlaku 1 Januari 1959)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa berhubung dengan telah diundangkannya Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-undang No. 62 tahun 1958), Undang-undang Pajak Bangsa Asing perlu disesuaikan dengan Undang-undang itu;
Mengingat
: pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
Memutuskan:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG No. 74 TAHUN 1958).
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 2
- '(1) Yang dimaksudkan dengan orang bangsa asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO Menteri Keuangan, ttd. SUTIKNO SLAMET

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1961. Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG NO.74 TAHUN 1958)
## UMUM
Pada waktu Undang-undang Pajak Bangsa Asing (Undang-undang yang menetapkan Undang-undang darurat tentang pajak bangsa Asing sebagai undang-undang) disetujui oleh D.P. R., Undang-undang tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia belum lagi diundangkan, sehingga dapatlah dimaklumi, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undangundang Pajak Bangsa Asing itu tentang siapa yang dimaksud dengan warganegara Indonesia dan siapa yang tergolong dalam orang asing, tidaklah selamanya memuaskan.
Dengan singkat dalam undang-undang itu dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan orang bangsa asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarga-negaraan Indonesia, sedangkan belum ada peraturan yang seksama yang mengatur kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam
PENJELASAN
Pasal 1
dan 2 : Cukup jelas. Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM
PENJELASAN
Pasal 2
ayat 2 Undang-undang Pajak Bangsa Asing itu dan ayat-ayat berikutnya diadakan ketentuan-ketentuan yang ternyata sebagian telah diatur dalam Undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebagian lagi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang termaksud yang berlaku dewasa ini (Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958). Oleh sebab itu ayat-ayat 2, 3, 4 dan 6 dihapuskan, sedangkan pada ayat 1 dibelakang kata "Indonesia" ditambah kata-kata "berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113)", dan ayat-ayat. 5 dan 7 berturut-turut dijadikan ayat-ayat 2 dan 3. ## PASAL DEMI PASAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW V (JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal I dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal I Januari 1954.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Perhubungan.


SUKARDAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 129 TAHUN 1957



Agar supaya setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tangan 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia. ttd

SOEKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 69 Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI DI BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat
:
Pasal 113
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Bagian IBW. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,

ROOSSENO.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1950 tentang PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTAH DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH (berlaku 15 Januari 1950)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa berhubung dengan berhentinya wali Negara Jawa-Timur dianggap perlu dengan segera mengadakan peraturan untuk penyelenggaraan tugas-pemerintahan bagi daerah-bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat;
Mengingat :
Menetapkan :
Pasal-pasal 54 (1) dan 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat
MEMUTUSKAN:
Undang-undang darurat sebagai berikut :
Pasal 1
Untuk daerah Negara Jawa-Timur ditetapkan jabatan Komisaris-Pemerintah.
Pasal 2
Komisaris-Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Pasal 3
- 1) Komisaris-Pemerintah diserahi menyelenggarakan seluruh tugas-Pemerintahan dari Negara Jawa-Timur, sebanyak mungkin dalam kerjasama dengan perlengkapanperlengkapan dari Negara itu.
- 2) Seterusnya Komisaris-Pemerintah diserahi penyelenggaraan di Negara-Jawa Timur dari pada tugas-pemerintahan Republik Indonesia Serikat.
Pasal 4
Presiden menetapkan sebuah instruksi untuk Komisaris-Pemerintah dalam hal mana jika perlu dapat menyimpang dari pada penetapan-penetapan Undang-undang dan peraturan-peraturan ketatanegaraan lainnya, termasuk pula "Regeling Staatsrechterlijke Organisatie Negara JawaTimur" (Stbl. 1949
No. 250).
Pasal 5
Dengan menunggu terbentuknya instruksi seperti tersebut dalam pasal 4, KomisarisPemerintah menjalankan tugasnya dengan
Pasal 6
Kepada jabatan Komisaris-Pemerintah diletakkan pula kewajiban-kewajiban dari pada pembesar yang tersebut dalam Regeringsbesluit tanggal 19 Juli 1974 No. 2A (Stbl. No. 121).
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan, serta berlaku surut sampai pada tanggal 12 Januari 1950.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, ttd SOEKARNO.

Penandatangan: PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, MOHD. HATTA

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG,

Penandatangan: Diumumkan pada tanggal 19 Januari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SOEKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW X (PELABUHAN SEMARANG) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM

Menteri Perhubungan, ttd SUKARDAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 134 TAHUN 1957



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 OKtober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd

SOEKARNO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENUGASAN (berlaku 21 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Beijing dan Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok serta Seoul, Korea Selatan pada tanggal 22 sampai dengan 29 Maret 2012 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 40 Tahun 2014 tentang PENUGASAN (berlaku 17 September 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Portugal, Amerika Serikat dan Jepang pada tanggal 18 sampai dengan 30 September 2014 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO