Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA PEGAVJAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RATIMAT TUHAIT YAI{G MAHA ESA WALIKOTA TOMOHON, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- b. :群r観穏鮮 腑諄I胤 厭Z翼慰⽌ h」 rkaFe哩 Peraturan Walikota Atas Walikota Tomohon Nomor 2013 tentang Sistem dan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai tidak tetap;
2. bahwa dalarrl rangka eflsiensi dan efektifltas pe巧 alanan dinas yang dilakukan ata〔 yang
Mengingat : 1-
- 襲L雌 ひ 織 硼肌酬婁 2.
- Tomohon di Propinsi SulaWe 鷺 淵 よ nぽ乱 品出 鐸 寺 脚 囃 ⼘ tttg Undang Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Negara
- 罫 冨 嘉∬醐 Indonesia Tahun 2004 Nomo 腑Ъ 酬 雅 F楓 w輔 驚 ぽ 棚 ⻲ \_⼆ 躍 ヽ 甚br拠∬g 酬 ⻑ Pemerintahan Daerah (Lc lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran h朧 3.
- Peraturan Peme五ntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 聯 ⿊ 鮮 稲 伽 5. Keuangan Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
- 薔織 螂 北 'N発 醜 慇 1陸 重蹴 Pembentukan Peraturan Pen Negara Republik lndonesia Tambahan Lerrlbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 4. Nomor 12 Tahun Nomor 82,
- Peraturan Menteri Dalam D 6。 Nomor 13 Tahun 20040
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;;;;;*ana telah beberafa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1O tentang peruUahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peigelolaan Keuangan D aerah',
7. peraturan tvtenieri" Daram Negeri Nomor 54 Tahun 2oo9 tentang Tata li""t"tt Dinas di Lingkungan Pemerintah
8. ?Ltilh Menteri Dalam Negeri Nomor s3 Tahun 2011 tentang p"*U"t'i'ttan Produk Hukum Daerah'
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan:PERATURANWALIKoTATE.ITTAI{GPERUBAIIANATAS PERATURAN riA.iiiOtA IONiOTTOU NOMOR L2 TAIIUN 2013 TENTN{il--sifuewr DAili- inosppun PERJALANAI{ DINAS DALAT'I OEN LUAR -OAENETT BAGI PF^IABAT NEGARA PECEWEI NEGERI SIPIL DAI{ PEGAWN TIDN( TETAP. ATAS
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Sistem dan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Dan t'uar Daerah bagi Pejabat Negara, e.g"*a'i Negeri Sipil' dan Pegawai tidak tetap diubah sebagai berikut:
l.Ketentuan pasal 1 angka 1g,19 dan 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunYi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
1. Daerah adalah Kota Tomohon;
3. Walikota adalah Walikota Tomohon;
4. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
5. 5.AsistenadalahAsistenSekretarisDaerahKotaTomohon;
7. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disebut TP-PKK adalah tiri eenggerak PKK Kota Tomohon;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah' YanB selanjutnya disingkat sKp; adatah SKPD Kota Tomohon yang terdiri dariSekretariatDaerah,sekretariatDPRD,Inspektorat Daerah, Dinas, Badan' Kantor dan Kecamatan;
8. Dharma Wanita Persatuan y{tg selanjutnya disebut DWP adalah Dharma Wanita Persatuan Kota Tomohon;
9. Masyarakat adalah masyarakat yang menunjang trrgastugas pemerintahan' pembangunan d'an kemasyarakatan yang memberi manfaat bagi Ko-ta TomohonQ
22. Lurnpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
11. 24.lJang Harian adalah uang yang diberikan bagi Pelaksana SPT dan SPPD yang dapat digunakan untuk uang makan uang saku dan uang transPort lokal;
23. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil Eselon II dalam melaksanakan Perj alanan Dinas;
25. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran Yang sah;
26. baftar pengeluaran Riil adalah daftar pertanggungawaban terhadap penggunaall uang harian dan biaya transportasi ;
15. KalkulasiBiayaadalahperhitunganbiayaperjalananyang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang 27. berlaku;
16. 28.SuratPernyataanPertanggungjawabanadalahPernyataan yang menyatakan benar telah melaksanakan perjalanan dinas yang dibuat oleh Pejabat Negara' PNS' PNS Lainnya' Pegawai Negeri PTT, TP-PKK, DWP serta masyarakat setelah melaksanakan perjalanan dinas dan ditandatangani di atas meterai 6000'-
17. 2g.Kuitansibiayaperjalanandinasadalahbuktipembayaran perjalanan dinas;
31. Biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport taxi adalah biaya/ retribusi yang dipungut oleh Perum Angkasa hrra/pihak bandara setempat sehubungan dengan jasa PelaYanan bandara;
30. Tiket pesawat/kapal laut/kereta api/bus adalah tiket/karcis yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan/kapal laut/keteta api/bus pada saat Pejabat Negara, PNS, PNS Lainnya, Pegawai Negeri' PTT' TP-PKK d.an DWP serta masyarakat yang menggunakan jasa perusahaanlarrnadatersebutharusmencanhlmkannilai jual;
32. Lapotan eerjalanan Dinas adalah laporan yarrg dibuat oleh PejabatNegara,PNS,PNSLainnya'PegawaiNegeri'PTT' TP-PKKdanDwPsertamasyarakatsetelahselesai melaksanakan perjalanan dinas dan disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah/ berwenang;
34. Ternpat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
33. iempat kedudukan adalah tempat I kota dimana SKPD/unit kerja berada;
Pasal 14
Jenis Biaya Perjalanan Dinas, terdiri dari:
- a. Uang Hatian;
- b. BiaYa TransPortasi;
- c. DihaPus;
- d. BiaYa PenginaPan;
- e. Uang RePresentasi;
- f. Sewa kend'araan dalam Kota;dan
- g. Biaya menjemput/ mengantar ienazah'
8. 3.DiantaraPasal15danPasal16disisipkanl(satu)Pasalbaru yakni Pasal lSAyang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
- (2) Dalam hal plrjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada '-' "r;a (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara atau tidak *t"gg"^ka' biaya kontribusi' diberikan uang harian ".;;; jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat berwenang'
- (1) Perjalanan dinas mengikuti Bimtek' Pendidikan dan Pelatihan, seminar d'an sejenisnya yang biayanya ditanggung oleh panitia penyelen ggaur:a atau menggunakan biaya t orririursi, diuerit&lt;an uang harian l(satu) hari pada saatkedatangandanl(satu)haripadasaatkepulangan;
Pasal 17
6. Ketentuan Pasal 29 disisipkan i (satu; ayat baru yakni ayat (1a), sehi nggaPasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus'
Pasal 29
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus'
- (1a) Pedalanan Dinas varrg sifatnva mengrkul^,::T:".U' pendidikan dan pelatihan, seminar dan seJenlsnya dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPTdanSPPDolehpejabatberwenang
Pasal 33
- (1) Subjek perjalanan d'inas yang telah selesai melaksanakan perjdanan dinas, wajib menyarnpaikan dokumen pertanggungi awaban secara administrasi dan biaya'
2. (2)Dokumenpertanggung|awabanadministrasiperjalanan d.inas luar daerah terdiri dari : SPT' SPPD Rampung' Surat UndanganKementerianf|.embaga|atnnya|l*mbaga Penyelen ggaral Panitia Penyelenggara (bila perjatanan dinas y;; mengEunakan surat/undangan) dan laporan Perjalanan dinas(-.,f
l
等 ,
- (3) Dokumen pertanggungiawaban biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari : Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Pertanggungiawaban, Tiket/Karcis (pesawat udara/kapal laut, bus, kereta api), bukti naik pesawat (boarding pass) Bukti Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat (airport to&lt;) atau pass masuk lainnya dan Bukti Biaya Penginapan/Hotel.
- (5) Dokumen Pertanggungiawaban Adminsitrasi dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Tomohon, terdiri dari : SPT, SPPD Rampung, Laporan Pedalanan Dinas'
- (4) Dokumen Pertanggungiawaban Adminsitrasi dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri dari : sPT, SPPD Rampung, Kalkulasi Biaya, Kuitansi/Daftar Pembayaran Biaya Perjatanan Dinas, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas'
- (6) Selambat-lamb atnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan, subjek perjalanan dinas wajib menyampaikanLaporanHasilPerjalananDinasSecara tertulis kepada pejabat yang berwenang'
Pasal II
ini mulai berlaku pada ttnggal Peraturan Walikota pettmi=獣 =y:hε ぶ 電 diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiaP orang pengundangan^dengan kot" TomohonQ

Penetapan: Ditetapkan di TOmoh6n pada tangga1 l Agustlus、 2013 WAHKO■ OHON, JIMMY pad.a tangg"t 1 lt€iustus 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERATI,