PERATURAN BUPATI MA Nomor 65 Tahun 2015 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa dalam rangka untuk mempelancar pelaksanaan penerangan PJU dan PJL, perlu adanya petunjuk teknis pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJL ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bupati ;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undangundang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, sertaManajemen Kebutuhan Lalu Lintas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
7. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN
Menetapkan : PERATURAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagaiPerangkat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan Kabupaten Banjar.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat BAB II
TATA CARA PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PJU DAN PJL OLEH PEMERINTAH DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemasangan PJU dan PJL direncanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pemasangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menyusun perencanaan yang didasarkan pada hasil survey untuk menentukan kelayakan, lokasi dan jumlah titik lampu PJU yang diperlukan.
- (2) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam bentuk RAB dan spesifik teknis pekerjaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Untuk pelaksanaan pemasangan PJU dan PJL dilakukan melalui :
swakelola; dan/ atau b.
pemilihan penyedia barang/ jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pelaksanaan pemasangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Terhadap setiap penerangan jalan wajib dilakukan pemeliharaan atau perbaikan secara berkala oleh SKPD yang membidangi pengelolaan PJU dan PJL.
- (2) SKPD yang membidangi pengelolaan PJU dan PJL melakukan inventarisasi terhadap penerangan jalan yang perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Untuk pelayanan gangguan penerangan jalan, SKPD yang membidangi pengelolaan PJU dan PJL menyelenggarakan unit pelayanan gangguan.
- (2) Terhadap setiap adanya gangguan penerangan jalan perlu ditangani segera sehingga penerangan jalan dapat berfungsi optimal.
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMASANGAN PJU DAN PJL ATAS USULAN MASYARAKAT
BAB III
Pasal 9
- (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemasangan PJU dan PJL.
- (2) Permohonan pemasangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat dan / atau proposal yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pengelolaan PJU dan PJL ## BAB IV
BAB III
Pasal 10
- (1) Pemasangan dan pemeliharaan PJU danPJL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2,diklasifikasikan sesuai dengan kelas dan status jalan yaitu jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan
- (2) Penentuan Jenis Pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJL
BAB III
Pasal 12
- (1) Setiap pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJL harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. tinggi dan diameter serta ornament tiang harus sesuai dengan lebar jalan dan kondisi lingungan ;
- b. kedalaman tiang harus disesuaikan dengan struktur tanah ;
- c. jenis lampu dan besaran waktu harus disesuaikan dengan ketinggian tiang, lebar jalan dan kondisi lingkungan ;
- d. pemasangan kabel harus dilakukan secara aman baik dengan cara bentangan di udara maupun dengan ditanam dibawah tanah harus memberikan jaminan keamanan ;
- e. penggunaan daya pada setiap titik cahaya setingi-tingginya 400 watt dan serendah-rendahnya 30 watt ;
- f. pada setiap armatur harus menggunakan reflector ;
- g. diameter dan panjang tiang ornamen harus sesuai dengan besar dan bobot armatur; dan
- h. armatur caping hanya dapat digunakan untuk penerangan di gang.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap setiap komponen penerangan jalan harus menggunakan produk yang memenuhi standar kualitas yang dinyatakan dengan sertifikat (ISO) atau SNI.
- (4) Penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh pihak yang berwenang.
BAB III
Pasal 13
- (1) Lampu penerangan jalan dapat dipasang pada median jalan dan pada bahu jalan sebelah kanan dan kiri dengan jarak masing-masing titik cahaya disesuaikan dengan kebutuhan dengan
BAB III
Pasal 14
- (1) Dinas wajib melakukan inventarisasi titik cahaya lampu penerangan jalan sebagai bahan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Inventarisasi titik cahaya lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Peta jaringan PJU dan PJL sebagai bahan
pangawasan dan pengendalain terhadap setiap terjadi perubahan atau penambahan titik cahaya lampu serta pedoman perencanaan.
BAB III
Pasal 15
Pada setiap pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJL wajib diberikan kode atau tanda berupa segel atau tanda lain yang menunjukan tahun pengadaan dan pemeliharaan yang dilekatkan pada setiap tiang dan/atau bagian lain pada setiap titik cahaya yang mudah dilihat dan dibaca.
BAB III
Pasal 16
- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan daya pada setiap penerangan jalan wajib dilakukan pemasangan KWH meter atau Sistem Meterisasi.
- (2) Selain penggunaan KWH meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan lampu hemat energi dan atau upaya lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
BAB III
Pasal 17
Penggunaan daya pada penerangan jalan desa dan/atau jalan lingkungan pada setiap titik cahayanya tidak boleh lebih dari 45 watt dengan menggunakan lampu hemat energi atau lampu berlumen tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIJINAN PEMASANGAN PJU DAN PJL SWADAYA
BAB V - TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIJINAN PEMASANGAN PJU DAN PJL SWADAYA
Pasal 18
- (1) Pemasangan PJU dan PJL Swadaya dilakukan ## BAB VI
TATA CARA PENGGANTIAN DAN PERBAIKAN PJU/PJL AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS ATAU AKIBAT LAINNYA
BAB V - TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIJINAN PEMASANGAN PJU DAN PJL SWADAYA
Pasal 19
- (1) Setiap orang/badan yang menimbulkan kerusakan sarana/prasarana PJU/PJL wajib mengganti atau memperbaiki sesuai tingkat kerusakan.
- (2) penggantian atau perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. yang bersangkutan melaporkan terkait kerusakan yang ada;
- b. penghitungan kerusakan dan pembuatan rencana anggaran dan biaya penggantian/perbaikan dilakukan oleh SKPD terkait
- c. yang bersangkutan menandatangani berita acara tentang kesediaan mengganti/memperbaiki kerusakan;
- d. yang bersangkutan bisa mengerjakan sendiri penggantian/perbaikan sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan/sepakati bersama dengan SKPD terkait.
- e. penggantian/perbaikan dapat berupa membayar uang pengganti sesuai RAB yang dibuat ;
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 29 Desember 2015

Penandatangan: PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd H. RACHMADI KURDI

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 29 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd ## H. NASYRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 65