PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 11 Tahun 2009 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2008 perlu dilakukan Pertanggungjawaban pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Peratanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 298 dan 299 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
- dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988 );
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 );
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomoe 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi UndangUndang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Menetapkan
:
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 23 );
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
Pasal 2
- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:
2. a.
3. Pendapatan Rp. 484.636.332.703,-
- b. Belanja
Rp. 650.636.113.515,-
Surplus/(Defisit)
- c.
Rp. ( 165.999.780.812)
- Pembiayaan....
- -Penerimaan.... Rp. 165.999.780.812,-
- -
- Pengeluaran... Rp. 0,-
Surplus / ( Defisit )
Rp. 165.999.780.812,-
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 36.457.669.185,50 dengan rincian sebagai berikut :
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 99.682.189.743,77 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja ...
- a. Anggaran pendapatan ...
Rp. 484.636.332.703,00
- b. Realisasi...
Rp. 521.094.001.888,50
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 36.457.669.185,50
Rp. 650.636.113.515,00
- b. Realisasi ...
Rp. 550.953.923.771,23
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 99.682.189.743,77
3. Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp. 136.139.858.929,27 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus / Defisit ......
Rp. ( 168.620.929.212,00 )
- b. Realisasi...
Rp. 29.859.921.882,73
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 136.139.858.929,27
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 33.781.671.674,69 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan Pembiayaan.. Rp. 165.999.780.812,00
Realisasi ......... Rp. 199.781.452.486,69
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 33.781.671.674,69
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan.. Rp. 0,00
- b. Realisasi......
Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 0,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 33.727.354.374,69 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan neto ...
Rp. 165.999.780.812,00
- b. Realisasi ...
Rp. 199.781.452.486,69
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 33.781.671.674,69
Pasal 3
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2008 sebegai berikut:
- a. Jumlah asset
Rp.1.814.434.604.916,00
Jumlah kewajiban
Rp. 88.340.786,00
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp.1.814.346.244.130,00
Pasal 4
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2008 sebagai berikut :
- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2008
Rp. 209.202.761.144,21
- b Arus kas dari aktivitas operasi
Rp. 247.369.994.784,50
- c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan
Rp.(277.229.916.667,23)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp. 0,00
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp. (9.393.636.979,53)
- f. Saldo akhir per 31 Desember tahun 2008
Rp. 170.472.943.529,96
Pasal 5
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 6
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal September 2009

Penandatangan: BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ## SAFRIAL ## PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR TAHUN 2007 ## TENTANG ## PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Menimbang perlu dilakukan : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988 ); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 ); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunanan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomoe 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024 );

Penandatangan: 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 );

Penandatangan: 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );

Penandatangan: 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );

Penandatangan: 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 ); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 ); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 23 ); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; Dengan Persetujuan Bersama

Penandatangan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan

Penandatangan: ## BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006. ## Pasal 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut : - a. Pendapatan Rp. 343.313.047.400,- - b. Belanja Rp. 399.432.496.660,- Surplus/(Defisit) Rp. ( 56.119.448.260 ) - 8. - Pembiayaan.... - a. Penerimaan.... Rp. 64.027.228.259,91,- - b. Pengeluaran... Rp. 7.907.779.600,- Surplus / ( Defisit ) Rp. 56.119.448.659,91,- ## Pasal 2 - (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 109.318.060.906,78,- dengan rincian sebagai berikut : - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 343.313.047.400,- - b. Realisasi..... Rp. 452.144.752.951,78,- Surplus / ( Defisit ) Rp. 108.831.705.551,78,- - (2). Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 58.719.855.672,14,- dengan rincian sebagai berikut : - a. Anggaran Belanja setelah perubahan 399.432.496.660,- Rp. - b. Realisasi... Rp. 340.712.640.987,86,- Surplus / (Defisit) 58.719.855.672,14,- Rp. - (3). Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp. 168.037.915.978,92,- dengan rincian sebagai berikut : - a. Surplus / Defisit setelah perubahan 56.119.448.260 ) Rp. ( - b. Realisasi.... 111.432.111.963,92,- Surplus / Defisit Rp. Rp. 167.551.560.223,92,- - (4). Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00,dengan rincian sebagai berikut : - a. Penerimaan 1. Setelah Perubahan... Rp. 64.027.228.259,91 2. Realisasi...... Rp. 64.027.228.259,91 Surplus / Defisit Rp. 0,00,- - b. Pengeluaran 1. Setelah Perubahan... Rp. 7.907.779.600,- 2. Realisasi...... Rp. 7.907.779.600,- Surplus / Defisit Rp. 0,00,- ## Pasal 3 Berdasarkan perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 , saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 161.920.183.050,83,- dan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 5.631.377.573,00,- dengan rincian sebagai berikut : 167.551.560.623,83,- Pasal 4 | a. Saldo Kas 1 Januari2006.... 64.027.228.259,91,- | Rp. | |----------------------------------------------------------|-------| | b. Jumlah penerimaanKas... 452.631.108.006,78,- | Rp. | | 516.658.336.266,69 | Rp. | | c. Jumlah pengeluaranKas..... 354.738.153.215,86,- | Rp. | | d. Saldo Kas 31 Desember... 161.920.183.050,83,- | Rp. | | e. Kas di Bendahara Pengeluaran... 5.631.377.573,00,- | Rp. | | d.SILPA... | Rp. | Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I

: laporan Perhitungan APBD.

2. Lampiran II

: Laporan Aliran Kas.

3. Lampiran III

: Neraca Daerah

4. Lampiran IV

: CatatanAtas Laporan Keuangan

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rp.

## Pasal 6

tanggal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan

di

Kuala Tungkal

pada

Desember 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

SAFRIAL