PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 42 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA (berlaku 1 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
:
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Indonesia Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
1
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Penanaman
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 5038);
7. 10.Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2009, tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomorl47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
8. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 12.Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5 Tahun 2014 tentang 13.Undang- Undang Nomor Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Pedoman Pembinaan dan Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 25.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 / PERMEN-KP / 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Keija pada Perangkat Kabupaten / Kota yang melaksanakan Urusan dibidang Kelautan Dan Perikanan; Daerah Provinsi dan
- 26.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Republik SETJEN / KUM.1 / 8 / 2016 Nomenklatur Perangkat Kabupaten / Kota Nomor P.74 / MENLHK / Pedoman tentang Daerah Provinsi dan yang melaksakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 27.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- 28.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 / PERMENTN / OT.010 / 8 / 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 29.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 30.Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakeijaan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 31.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 32.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Keija pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 33.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 34.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten / Kota;
Menetapkan
- 35.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
- 36.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
- 37.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
- 38.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 1);
- 39.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
12. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Batu Bara;
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
14. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Batu Bara;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas ## BAB II
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
Bagian Kesatu
SEKRETARIAT DAERAH TIPE A
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian adminitratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan keija Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerahjdan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
- a. Subbagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;
- b. Subbagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- c. Subbagian Keijasama.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- a. Subbagian Kerukunan Umat Beragama;
- b. Subbagian Koordinasi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Subbagian Koordinasi Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Linmas, terdiri
dari :
- a. Subbagian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Subbagian Koordinasi Tenaga Keija, Kearsipan dan Perpustakaan;
- c. Subbagian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bagian Hukum, terdiri dari :
- a. Subbagian Peraturan Perundang - Undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum;
- c. Subbagaian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
- a. Subbagian Perekonomian;
- b. Subbagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD;
- c. Subbagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur, terdiri dari :
- a. Subbagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
- c. Subbagian Infrastruktur.
3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
- a. Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. Subbagian Pembinaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum, terdiri dari :
- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
- b. Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Asset;
- c. Subbagian Kepegawaian.
2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a. Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- b. Subbagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kineija;
- c. Subbagian Ketatalaksanaan.
3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
- a. Subbagian Humas dan;
- b. Subbagian Keprotokolan dan Acara;
- c. Subbagian Dokumentasi;
4. Bagian Keuangan, terdiri dari :
- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Verifikasi;
- c. Subbagian Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## TIPE B

## Paragraf 1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas meyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
- a. peyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. peyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bagian Perundang-undangan dan Risalah, terdiri dari :
1. Subbagian Kajian Perundang - Undangan;
2. Subbagian Rapat dan Persidangan;
3. Subbagian Risalah.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
1. Subbagian Pengkajian Anggaran;
2. Subbagian Pengkajian Pengawasan;
3. Subbagian Evaluasi Anggaran dan Pengawasan.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

## INSPEKTORAT DAERAH TIPE A

## Paragraf 1

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitisai pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineija dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi Inspektorat Daerah,terdiri dari :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program;
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Inspektur Pembantu I.
- d. Inspektur Pembantu II.
- e. Inspektur Pembantu III.
- f. Inspektur Pembantu IV.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

STAF AHLI

## Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beijumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli terdiri dari :
- a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Bupati oleh Bupati.

## BAB III

## DINAS DAERAH

Bagian Pertama

## DINAS PENDIDIKAN

TIPE A

Paragraf 1

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 10

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan BMD;
3. Subbagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
13. 2.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
14. 3.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
16. 1.Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
2. Seksi PTK Dikdas;
18. 3.Seksi Tenaga Kebudayaan.
19. f . Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
3. Seksi Kesenian.

- g. Satuan Pendidikan;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## DINAS KESEHATAN

TIPE A

## Paragraf 1

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 12

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Program, Informasi dan Humas;
2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;
3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keija dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Keswa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Sarana dan Prasarana;
3. Seksi SDM Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPEB

## Paragraf 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 13

- (1) Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pekeijaan Umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan.
- (2) Dinas pekeijaan umum dan penataan ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas pekeijaan umum dan penataan ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang membantu Bupati

pekeijaan umum, penataan ruang, pertamanan dan penerangan serta tugas pembantuan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pekeijaan umum dan penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 14

- (1) Organisasi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum;
3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim.
- e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
2. Seksi Pelaksanaan;
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan;
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- g. Bidang Jasa Konstruksi Perencanaan dan Perlengkapan, terdiri dari:
1. Seksi Program dan Pelaporan;
2. Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

## DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TIPEB

## Paragraf 1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 15

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati perumahan, kawasan permukiman, bidang pertanahan dan tugas pembantuan. melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan Perumahan;
2. Seksi Pengembangan Perumahan.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan, Pengembangan, Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan.
- e. Bidang Pertahanan, terdiri dari:
1. Seksi Pemanfaatan Tanah;
2. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TIPE A

## Paragraf 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 18

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Keijasama, Pemantauan dan Pendataan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Satuan Linmas;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- f. Bidang Pemadaman Kebakaran, terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
2. Seksi Penanggungalang Kebakaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

DINAS SOSIAL

TIPE A

## Paragraf 1

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 19

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang sosial;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum;
3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;

2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dark
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial;
2. Seksi Rehabilitasi Penyendang Disabilitas dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,terdiri dari:
1. Seksi Kesetiakawanan, Kepahlawanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin;
2. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan, Penataan Lingkungan dan Kelembagaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh

## DINAS KETENAGAKERJAAN TIPEB

## Paragraf 1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 21

- (1) Dinas Ketenagakeijaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang ketenagakeijaan.
- (2) Dinas Ketenagakeijaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketenagakeijaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakeijaan dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Ketenagakeijaan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang ketenagakeijaan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakeijaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakeijaan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang ketenagakeijaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Ketenagakeijaan, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- a. Bidang Pelatihan Keija dan Produktivitas, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan dan Penyelenggaraan Pelatihan;
2. Seksi Peningkatan dan Analisis Produktivitas.
- b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Keija, terdiri dari:
1. Seksi Penempatan, Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Keija;
2. Seksi Perlindungan Tenaga Keija Luar Negeri.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Keija, terdiri dari:
1. Seksi Persyaratan Keija, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Keija;
2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketenagakeijaan sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedelapan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TIPE C

Pararaf 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 23

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 24

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
1. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial;
2. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Perlindungan Hak Perempuan.
- d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari:
1. Seksi Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak;
2. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesembilan

## DINAS KETAHANAN PANGAN

TIPEB

## Pararaf 1

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 25

- (1) Dinas Ketahanan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang ketahanan pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
2. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Distribusi Pangan;
2. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Konsumsi Pangan;
2. Seksi Keamanan Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesepeluh

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TIPE C

## Pararaf 1

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 27

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan;

- d. pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI Pasal 28

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
2. Seksi Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesebelas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TIPE A

## Pararaf 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI Pasal 30

- (2) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perencanaan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
1. Seksi Keijasama;
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
3. Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Belas

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TIPE B

## Pararaf 1

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 31

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 32

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Seksi Bina Sosial Budaya Desa dan Lembaga Adat.
- d. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
10. 1, Seksi Usaha Ekonomi Desa dan Swadaya Gotong Royong;
2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Kawasan Desa, Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
1. Seksi Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa;
2. Seksi Administrasi Desa.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Belas

## DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE B

## Pararaf 1

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 33

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. unsur
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 34

- (1) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Penggerakan, terdiri dari :
1. Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi;
2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
1. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana;
2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Kelompok Keluarga.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Belas

## DINAS PERHUBUNGAN

TIPE B

## Pararaf 1

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 35

- (1) Dinas Perhubungan merupa