PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 5 TAHUN 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH TENTANG KOTA KENDARI (berlaku 17 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 5 TAHUN 2016
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
TENTANG KOTA KENDARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KENDARI,
: a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran;
- b. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk serta besaran beban tugas pemerintah yang diserahkan kepada daerah berdampak pada perubahan kebutuhan pelayanan publik, sehingga dibutuhkan restrukturisasi dan reposisi kelembagaan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
4. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan
WALIKOTA KENDARI
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kendari;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kendari;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kendari;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Kendari;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Kendari;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kota Kendari merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kota Kendari merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kota Kendari merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kota Kendari, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Dinas Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
13. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan
18. pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
18. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
21. Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- e. Badan Daerah Kota Kendari, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelola keuangan dan aset daerah;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 3
- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Kendari Tipe A;
- b. Kecamatan Kendari Barat Tipe A;
- c. Kecamatan Mandonga Tipe A;
- d. Kecamatan Puuwatu Tipe A;
- e. Kecamatan Kadia Tipe A;
- f. Kecamatan Wua-Wua Tipe A;
- g. Kecamatan Baruga Tipe A;
- h. Kecamatan Kambu Tipe A;
- i. Kecamatan Poasia Tipe A;
- j. Kecamatan Abeli Tipe A;
- k. Kecamatan Nambo Tipe B;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, ## BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 7
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pelaksana teknis dinas Daerah kota kendari di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kota Kendari.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 8
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kota Kendari di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota Kendari
2. sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.
STAF AHLI
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 10
Walikota Kendari dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
KEPEGAWAIAN
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kendari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengn peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Perangkat Daerah Kota Kendari yang melaksanakan urusan sub bidang bencana dan korps pegawai republik indonesia, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan urusan sub bencana dan korps pegawai republik indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
7. dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 7);
- g. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 8);
- h. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 8);
- i. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 10);
- k. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 11);
- l. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketuga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);
- n. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekreatriat DPRD (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 15);
- o. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
18. Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 15);
- p. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Kendari.

Penetapan: Ditetapkan di : Kendari pada tanggal : 17 - 10 - 2016

Penandatangan: ## WALIKOTA KENDARI ## H. ASRUN

Penetapan: Diundangkan di Kendari pada tanggal, 17 - 10 - 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, ## ALAMSYAH LOTUNANI ## LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH : ( 5/112/2016 )