PERATURAN BUPATI MA Nomor 16 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KERAJINAN KENDEDES SINGOSARI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KERAJINAN KENDEDES SINGOSARI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kerajinan Kendedes Singosari pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KERAJINAN KENDEDES SINGOSARI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kerajinan Kendedes Singosari yang selanjutnya disebut UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari pada Dinas.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Perindustrian adalah tatanan dari segala kegiatan yang bertalian dengan indutri.
10. Perdagangan adalah tatanan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus dengan tujuan pengalihan hak atau barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
11. Pusat Kerajinan adalah Pusat Kerajinan pada Dinas.
12. Usaha Pusat Kerajinan adalah usaha mempromosikan hasil-hasil produksi jenis-jenis kerajinan rakyat yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilaksanakan pengusaha Pusat Kerajinan.
13. Usaha Kerajinan adalah usaha kerajinan rakyat yang ditujukan untuk keperluan pasar atau diperdagangkan.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari pada Dinas.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang kerajinan pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari

## Pasal 5

UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari mempunyai tugas:

- a. melaksanakan operasional UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari;
- b. melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi informasi pasar kepada pengerajin peserta kemitraan;
- c. mempromosikan hasil kerajinan milik pengerajin peserta kemitraan, baik melalui lembaga pemerintah, swasta dan lainnya;
- d. memberikan bantuan negosiasi antara pengerajin dan pembeli dalam negeri maupun luar negeri; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kewenangan di bidang operasional pengelolaan pusat kerajinan;
- b. pengoordinasian segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dengan mengadakan kerja sama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- c. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata laksana pengelolaan pusat kerajinan;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh Kepala Dinas;
- c. menetapkan strategi untuk mencapai sasaran pengelolaan pusat kerajinan;
- d. mengoordinasikan penyusunan angaran dalam pengelolaan pusat kerajinan yang akan diusulkan kepada Kepala Dinas;
- e. melaksanakan kebijakan dan pengendalian keuangan, personalia, produksi, teknis dan pemasaran hasil kerajinan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala UPT dalam mengendalikan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## Bagian Kelima Pelaksana Urusan

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Pembiayaan UPT Pusat Kerajinan Kendedes Singosari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Diundangkan di Kepanjen

Pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 16 Seri C

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kerajinan Kendedes Singosari pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 20/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen Pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KERAJINAN KENDEDES SINGOSARI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KERAJINAN KENDEDES SINGOSARI

## PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Keterangan:

:

:

GarisKomando

GarisKoordinasi

## BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA