PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 18 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
:
:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemanfaatan Dana Kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesahatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupataen Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang yang telah terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional baik yang ditanggung Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau secara mandiri.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional yang ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif;
- b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- c. menyediakan jenis pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian, dan bidang kesehatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. memberikan kemudahan dalam akses pelayanan kesehatan;
- e. mewujudkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan; dan
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Peserta BPJS Kesehatan terdiri dari:
- a. Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat;
- b. Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah;
- c. mandiri.
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Penganggaran
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 5
- (1) Kepala Dinas menyusun rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.
Bagian Kedua Pelaksanaan
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 6
Kepala Dinas menyusun DPA-SKPD
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 7
- (1) Dana kapitasi dibayarkan oleh BPJS Kesehatan melalui rekening bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan dana kapitasi ke kas daerah.
- (3) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara.
BAB IV - PEMANFAATAN DANA KAPITASI
Pasal 8
- (1) Dana kapitasi yang disetorkan ke kas daerah dapat dimanfaatkan kembali untuk:
- a. jasa pelayanan; dan
- b. jasa sarana.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pembiayaan:
- a. obat;
- b. alat kesehatan; dan
- c. bahan medis habis pakai.
- (3) Alokasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari realisasi penerimaan dana kapitasi.
- (4) Alokasi jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari realisasi penerimaan dana kapitasi.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
Pemanfaatan dana kapitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2014.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 30 September 2014

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 30 September 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 18