Unknown BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG Nomor 30 Tahun 2017 tentang SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DENGAN HORMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, a. bahwa untuk mendukung upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 039/SE/Dinkes/2015 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 3. (berlaku 2 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN HORMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, a.
bahwa untuk mendukung upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat,
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 039/SE/Dinkes/2015 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat,
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
3. Mengingat 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347),
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058),
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
3
Menetapkan
- Peraturan Pemerintahan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347), 5.
- Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Nasional, 6.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7. 492/MENKES/SK/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum,
- Peraturaan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, 8.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 4.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higinenis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau, dan
- a. Menurunkan angka kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi total,
- c. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat miskin dan terpencil.
Pasal 3
Sasaran Peraturan Bupati ini adalah :
- Masyarakat, a.
- Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa, b.
- Tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa,
- Institusi Pendidikan, d.
- Institusi Keagamaan, e.
- Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan f
- Perusahaan/Swasta.
BAB II - PENYELENGARA
Pasal 4
- (1) STBM diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS),
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS):
/
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT):
2. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT).
- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT): dan
- e. (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.
BAB II - PENYELENGARA
Pasal 5
- (1) Perilaku SBS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- a. Membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan, dan
- (2) Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan, dan
- (3) Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan, dan
- (4) Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- b. Melakukan pengurangan (reduce), penggunanaan kembali (reuse) dan pengolahan kembali (recycle), dan
- a. Membudayakan perilaku memilih sampah rumah tangga sesuai dengan jenis dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin,
- C. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga.
14. (S5) Perilaku PLC-RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
- b. Menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga: dan
- a. Melakukan pemisahan saluran limbah cait rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah:
- c. Memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.
aa
- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Permicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
- a. Merencanakan perubahan perilaku,
- b. Memantau terjadinya perubahan perilaku, dan
- c. Mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
BAB II - PENYELENGARA
Pasal 7
- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendamping atau monitoring kepada masyarakat. 5
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (l) dan ayat (2) difokuskan untuk mendorong pencapaian pilar Stop Buang Air Besa Sembarangan.
- (4) Pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menempuh pencapaian Pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi sanitasi total.
BAB II - PENYELENGARA
Pasal 8
- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyelenggaran STBM ## BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA
BAB II - PENYELENGARA
Pasal 9
Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam :
- Penyusunan peraturan dan kebijakkan teknis,
- Fasilitas pengembangan teknologi tepat guna, gp
- Fasilitas pengembangan penyelenggaraan STBM,
- Pelatihan teknis bagi petugas kesehahatan, kadcr, relawan dan atau masyarakat, dan an
!
- e. Penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi.
BAB II - PENYELENGARA
Pasal 10
Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kabupaten berperan :
- a. Menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM:
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi:
- C. Menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi: dan
- d. Mensosialisasikan kepada OPD yang terkait dengan STBM agar dapat menganggarkan dana untuk kegiatan STBM.
BAB II - PENYELENGARA
Pasal 11
Untuk mendukung Penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan berperan :
- a. Melakukan koordinasi lintas sektor tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM,
- b. Mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplay penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya,
3. Cc. Mengevaluasi dan monitoring Tim Kerja STBM Kecamatan:
- d. Memastikan update baseline data STBM oleh petugas sanitasi puskesmas melalui sistem Monev STBM berbasis SMS Gateway, dan
- e. Mensosialisasikan kegiatan pelaksanaan STBM kepada seluruh masyarakat.
BAB II - PENYELENGARA
Pasal 12
Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa berperan :
- a. Penyusunan Peraturan Desa terkait pencapaiam kondisi sanitasi total yang mencakup lima pilar STBM,
- b. Membentuk Tim Pemicu STBM:,
- c. Monitoring tim kerja kader/fasilitator pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan:
- d. Memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan pilar STBM lainnya di lingkungan tempat tinggalnya,
- e. Membangun kesadaran pertisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM, dan
- f. Melakukan evaluasi dan monitoring Tim Kerja STBM Desa.
BAB II - PENYELENGARA
Pasal 13
- (1) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
Pr
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- b. Peningkatan kebutuhan sanitasi, dan
- a. Penciptaan lingkungan yang kondusif,
- c. Peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dan pemerintahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, insitusi keagamaan, dan swasta melalui pencapaian output berupa :
- b. Kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai sanitasi,
- a. Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
- c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
- d. Terbentuknya Tim Kerja STBM yang Mengarusutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta kordinasi sumber daya dari Pemerintah Kabupaten maupun swasta,
10. ce. Tersedianya tenaga fasilitator, pemadu STBM dan program peningkatan kapasitas, dan
11. f£ Adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui sistem Monev STBM berbasis Website dan SMS Gateway serta proses pengelola pembelajar.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa :
- a. Pemicuan perubahan perilaku,
- c. Penyampaian pesan melalui media masa dan media komunikasi lainnya,
- b. Promosi dan kampanye perubahan prilaku higenis dan saniter,
- d. Mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku,
- e. Memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM di masyarakat, dan
- f. Mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/instansi yang berhasil mengembangkan STBM.
- a. Mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau,
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa :
- b. Menumbuhkembangkan potensi wirausaha sanitasi lokal,
2. Menyusun profil usaha sanitasi Kabupaten,
3. Memfasilitasi wirausaha sanitasi dan lembaga keuangan mikro, 2
- e. Menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan, dan
- f. Mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penyusunan perencanaan,
- b. Pelaksanaan,
- c. Pemantauan dan evaluasi, dan
- d. Penyusunan laporan.
BAB IV - TIM KERJA STBM
Pasal 14
- (1) Dalam mendukung penyelengaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa membentuk dan menetapkan Tim Kerja STBM di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam bentuk Surat Keputusan.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (6) secara konsekuen.
BAB IV - TIM KERJA STBM
Pasal 15
- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) terdiri dari :
- a. Lintas sektor, OPD Tim pengerak PKK Kabupaten, 3 (tiga) Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Institusi Keagamaan, atau 3
- b. Petugas kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten selaku ketua Pokja AMPL.
- (3) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten selaku instansi teknis penanggung jawab STBM serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
Ph
BAB IV - TIM KERJA STBM
Pasal 16
- (1) Tim Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Tim Pengerak PKK Kecamatan, Puskesmas, Organisasi Kemasyarakatan, dan fatau
- (2) institusi Keagamaan. Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta ditetapkan dengan Keputusan Camat.
BAB IV - TIM KERJA STBM
Pasal 17
- (1) Tim Kerja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) terdiri dari pemerintah Desa, Tim Pengerak PKK Desa, Bidan Desa, Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan/atau Natural Leader.
- (2) Tim Kerja STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
MONITORING DAN EVALUASI
BAB V - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18
Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta kader/fasilitator di tingkat Desa, yaitu sebagai berikut :
- Monitoring dan evaluasi di Kecamatan dilakukan oleh petugas Kesehatan/Sanitarian Puskesmas, dan fasilitator untuk melakukan kompilasi pemicuan, rencana kerja masyarakat dan aktivitas Tim Kerja Masyarakat, dan b.
- a. Monitoring dan evaluasi di Desa dilakukan oleh kader, Bidan Desa dan Petugas Kesehatan/ Sanitarian dibantu fasilitator untuk melihat perkembangan kegiatan pemicuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar STBM,
- Monitoring dan evaluasi di Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan | pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan aktivitas natural leader, kondisi masyrakat yang tidak n buang air besar sembarangan serta upaya percepatan menuju desa Stop Buang Air Besar Sembarangan/STBM. €
PENGHARGAAN
BAB VI - PENGHARGAAN
Pasal 19
- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Penghargaan kepada Desa ecamatan yang berhasil meningkatkan akses senitasi yang layak di komunitas masyarakat minimal paling sediki (satu) pilar yaitu telah mencapai status SBS (Stop 'Buang hir Besar Sembarangan). 1
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, komunitas masyarakat dan/atau instansi.
PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 20
- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap OPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah penetapannya melaku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 21
Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai OPD di bidang Kesehatan bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Muaradua tanggal 2 Agustus 2017 ' BAGIAN HUKUM TGL/ PARAFI Te ag

Penandatangan: BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, Ya

Penetapan: Diundangkan di muaradua

Penandatangan: It. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Pada tanggal Agustus 2017 OGAN KOMERING ULU SELATAN, BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 30 H. FA - (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, komunitas masyarakat dan/atau instansi. ## BAB VII ## PEMBIAYAAN ## Pasal 20 - (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap OPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya. - (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah. - (3) Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing. ## Pasal 21

Penandatangan: Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai OPD di bidang Kesehatan bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini. ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Muaradua Pada tanggal 2 Agustus 2017 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, -Ga» POPO ALI MARTOPO

Penetapan: Diundangkan di muaradua Pada tanggal 2 Agustus 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING YLU SELATAN, H. ROMZI BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 30