UNDANG-UNDANG RI Nomor 3 Tahun 1959 tentang PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK (berlaku 25 Agustus 1959)
Pembukaan
Menimbang : 1. bahwa dianggap perlu mengurangi banyaknya uang dalam peredaran untuk kepentingan perbaikan keadaan keuangan dan perekonomian negara;
2. bahwa karena keadaan yang memaksa, soal tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat
: Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) dan (4) Undang-undang
Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK.
Pasal 1
Pengurus/Pimpinan/Pengusaha semua Bank-bank Pemerintah maupun partikelir, diwajibkan membekukan dari setiap simpanan, atas nama perseorangan, badan hukum atau instansi Pemerintahan sipil maupun militer, suatu bagian tertentu.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan simpanan dalam pasal yaitu deposito berjangka, maupun saldo rekening koran atau giro, yang tercatat dalam pembukuan Bank yang bersangkutan pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Pasal 3
Bagian sebagai termaksud dalam pasal 1 ditetapkan 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah yang melebihi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap simpanan.
Pasal 4
Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Bank yang bersangkutan menyampaikan laporan lengkap tentang hal termaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 kepada Menteri/Menteri Muda Keuangan.
Pasal 5
Simpanan yang dibekukan itu akan diganti menjadi pinjaman jangka panjang oleh Pemerintah kepada penyimpan.
Pasal 6
Pemerintah dapat memberikan pembebasan untuk sebagian atau seluruhnya dari penetapan pembekuan ini, atas permintaan yang bersangkutan, kepada badan-badan sosial dan keagamaan dan instansiinstansi resmi.
Pasal 7
Kepada penyimpan yang dikenakan pembekuan atas simpanannya dapat diberikan pinjaman atau kelonggaran lain untuk keperluan-keperluan tertentu, jika hal itu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dibidang keuangan dan perekonomian.
Pasal 8
- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan/atau hukuman denda sebanyakbanyaknya satu juta rupiah.
- (2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) dipandang sebagai kejahatan.
Pasal 9
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan selanjutnya diatur oleh Menteri/Menteri Muda Keuangan.
Pasal 10
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1959 jam 6 pagi (waktu Jawa).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1959. Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 90;

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Bogor pada tanggal 24 Agustus 1959. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG
## PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 500,- dan Rp. 1.000,-.
Pemerintah bermaksud untuk mengubah bagian simpanan (deposito berjangka, saldo rekening-koran dan giro) yang dibekukan itu menjadi pinjaman obligasi jangka panjang dengan bunga yang layak.
Dengan demikian investasi-investasi yang dapat dilakukan dengan modal yang dikonsolidir ini akan lebih sesuai dengan kebijaksanaan dan orogram ekonomi terpimpin Pemerintah dalam rangka pembangunan semesta.
Program investasi dapat disesuaikan dengan program urgensi Kabinet Kerja, yaitu mendahulukan pekerjaan-pekeraan yang langsung berhubungan dengan "sandangpangan".
Pemerintah bermaksud untuk memberikan fasilitet-fasilitet tertentu kepada penyimpan yang terkena pinjaman konsolidasi itu, dengan membuka kemungkinan kepadanya diberikan pinjaman untuk usaha menambah produksi, sesuai dengan usaha dan kebijaksanaan Pemerintah sehingga kesimpang-siuran yang terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja -dapat dihindarkan atau sedikitnya dikurangi, terutama dilapangan perdagangan.
Dalam hal ini akan diberikan priority terutama terhadap usaha- usaha melancarkan dan menambah ekspor, usaha-usaha dibidang industri kecil dan menengah, dengan mendahulukan perusasahaan-perusahaan yang tidak menambah tekanan terhadap posisi devisen kita dengan kebutuhan bahan baku yang harus diimpor, dan industri-industri, yang alhasil memberikan penghematan dalam pengeluaran devisen.
Dipikirkan misalnya agar pinjaman obligasi termaksud diatas dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagai jaminan (borg) untuk mendapat pinjaman lagi dari Pemerintah untuk usaha-usaha sebagian diuraikan diatas.
Pinjaman obligasi misalnya dapat diatur dengan mempergunakan beberapa ketentuan-ketentuan seperti termuat dalam Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 tentang Pengeluaran Obligasi Berhadiah tahun 1959.
Selanjutnya Pemerintah menganggap pada tempatnya jika kepada para penyimpan pada umumnya dan pada penyimpan kecil pada khususnya diberikan kebebasan dari pembekuan sampai batas maximum Rp. 25.000,-
Disesalkan bahwa angka-angka yang tersedia mengenai komposisi simpanan di Bank-bank tidak cukup lengkap untuk mengadakan perhitungan yang lebih seksama, namun dapat dikirakan bahwa tindakan sebagai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang ini,akan menghasilkan konsolidasi uang sejumlah Rp. 3,5 milyar.
Bogor, 24 Agustus 1959,
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1838.