UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 1968 tentang BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Bank Indonesia 1968 serta Undang-undang nomor 21 tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia perlu segera mendirikan suatu Bank milik Negara yang akan menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Exim ;
- b. bahwa tugas dan fungsi Bank milik Negara ini, disamping sebagai bank umum dalam arti kata seluas-luasnya perlu diarahkan kepada pelayanan sektor produksi, pengolahan dan pemasaran bahan-bahan ekspor dan disesuaikan dengan Undang-undang Perbankan 1967.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dayat (1) Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XLIV/MPRS/1968
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
5. 5.Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran-Negara R.I. tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2865).
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA.
Pasal 1
- (1)Dengan nama "Bank Ekspor Impor Indonesia" didirikan sebuah Bank milik Negara.
- (2)Bank Ekspor Impor, Indonesia adalah Badan Hukum yang berhak melakukan
tugas dan usaha ## BAB II.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan:
- a."Pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia.
- b."Bank Indonesia" adalah Bank Sentral yang didirikan
Pasal 3
- (1) Bank berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta
2. (2)Bank dapat mempunyai Kantor-kantor atau koresponden-koresponden di dalam dan di luar negeri.
BAB III.
MODAL BANK.
Pasal 4
- (1)Modal Bank berjumlah Rp. 200.000.000,(Dua ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. kan.
- (2)Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 5
- (1)Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a.
- (2)Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
Pasal 6
- (1)Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ajat (6) huruf b.
- (2)Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tatabuku Bank.
BAB IV.
TUGAS DAN USAHA BANK
Pasal 7
Tugas dan usaha Bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor produksi, pengelolaan dan pemasaran bahan-bahan ekspor.
BAB V.
DIREKSI.
Pasal 8
- (1)Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) a.Direktur Utama dan Direktur diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabayan 5 (lima) tahun.
- Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- b.Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur, yang bersangkutan harus warnanegara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
Pasal 9
- (1)Tugas dan kewajiban Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.
- (2)Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pada ayat (1) Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah.
- (3)Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat
- (4)Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
Pasal 10
- (1)Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir ;
- a.karena meninggal dunia ;
- b.karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
- c.karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
- d.atas permintaan sendiri.
- (2) Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
- Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3)Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberi tahukan tentang keputusan tersebut.
- (4)Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan oleh Pemerintah tentang hal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
- (5)Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 11
- (1)Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu maka salah seorang diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatan tanpa izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan maupun juga baik langsung maupun tidak langsung.
- (3)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 12
Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawaipegawai Bank.
Pasal 14
- (1) Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan
2. (2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VI.
PENGAWASAN
Pasal 15
- (1)Dewan Pengawasan mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
- (2)Dewan Pengawasan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan Salah seorang dari anggotaanggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3)Untuk dapat diangkat sebagai anggota, Dewan Pengawasan yang bersangkutan harus Warganegara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak secara moral yang baik.
- (4)Pengangkatan anggota Dewan Pengawasan berlaku untuk 3 (tiga) tahun, Setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5)Antara anggota Dewan Pengawasan dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (6)Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada ayat (5) maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
Pasal 21
- (2)Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
- (1)Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ajat (6) huruf b.
- (2)Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tatabuku Bank.
BAB IV.
TUGAS DAN USAHA BANK
Tugas dan usaha Bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor produksi, pengelolaan dan pemasaran bahan-bahan ekspor.
BAB V.
DIREKSI.
- (1)Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) a.Direktur Utama dan Direktur diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabayan 5 (lima) tahun.
- Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- b.Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur, yang bersangkutan harus warnanegara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (1)Tugas dan kewajiban Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.
- (2)Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pada ayat (1) Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah.
- (3)Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat
- (4)Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
- (1)Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir ;
- a.karena meninggal dunia ;
- b.karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
- c.karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
- d.atas permintaan sendiri.
- (2) Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
- Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3)Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberi tahukan tentang keputusan tersebut.
- (4)Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan oleh Pemerintah tentang hal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
- (5)Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (1)Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu maka salah seorang diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatan tanpa izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan maupun juga baik langsung maupun tidak langsung.
- (3)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan.
Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawaipegawai Bank.
- (1) Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan
2. (2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VI.
PENGAWASAN
- (1)Dewan Pengawasan mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
- (2)Dewan Pengawasan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan Salah seorang dari anggotaanggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3)Untuk dapat diangkat sebagai anggota, Dewan Pengawasan yang bersangkutan harus Warganegara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak secara moral yang baik.
- (4)Pengangkatan anggota Dewan Pengawasan berlaku untuk 3 (tiga) tahun, Setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5)Antara anggota Dewan Pengawasan dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (6)Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada ayat (5) maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (1)Dewan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank ditaati sebagaimana mestinya.
- (2)Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas lainnya bersama-sama atau masing-masing berhak meminta segala keterangan dan memeriksa
segenap buku-buku dan surat-surat serta berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (3)Direksi wajib memberikan segala
PENJELASAN
Pembukaan
yang diperlukan.
- (4)Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas dari Bank.
##
PENJELASAN
Pasal 17
. - (1)Dewan Pengawas berapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan selanjutnya setiap kali menurut pertimbangan Ketua atau