KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 2004 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI (berlaku 19 Januari 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYELIDIK BUMI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyelidik Bumi, dipandang perlu memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dengan Keputusan Presiden;
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan ...
-
2
-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyelidik Bumi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, diberikan Tunjangan Penyelidik Bumi setiap bulan.
-3
-
Pasal 3
Besarnya Tunjangan Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Pemberian Tunjangan Penyelidik Bumi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6 ...

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd

Lambock V. Nahattands


-

4

-

## Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 4 Tahun 2004 TANGGAL : 19 Januari 2004

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI

| N O | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESAR TUNJANGAN |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Penyelidik Bumi | PenyelidikBumi Utama Penyelidik Bumi Madya Penyelidik Bumi Muda | Rp.1.000.000,00 Rp. 700.000,00 Rp. 400.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuia dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan


Lambock V. Nahattands