PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Nomor 10 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN (berlaku 31 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan pada tingkat minimal sehingga akan mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara.
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2012 danNomor:
- 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis StandarPelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KOLAKA UTARA dan
BUPATI KOLAKA UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KabupatenKolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom iseluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalahPeraturan Daerah KabupatenKolaka Utara.
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan LembagaTeknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pelayanan minimal di bidangkesehatandiselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengadaan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan bertujuan untuk:
- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar sarana dan prasarana masyarakat di bidang Kesehatan;
- b. Berkurangnya kesenjangan antara masyarakat mampu dan tidak mampu dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan yang layak dan
- c. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan mencakupi:
- (1) Pelayanan KesehatanDasar;
- (2) Pelayanan KesehatanRujukan;
- (3) Penyelidikan Epidemiologidan Penangulangan Kejadian Luar Biasa/KLB; dan
- (4) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
BAB II - STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Pasal 5
- (1) Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud padaAyat(1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indicator kinerja yang pelaksanaannya secara bertahap:
A. PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN
1. Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan (80%)
3. Persentase Promosi untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan (80%)
2. Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Melaksanakan Promosi Kesehatan (80%)
B. PELAYANAN SKRINING DAN PELAYANAN KESEHATAN BERDASAR DAUR KEHIDUPAN
1. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar (90 %)
3. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya (90 %)
2. Persentase Ibu Bersalin dan Nifas Mendapatkan PelayananPersalinan dan Nifas Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya (85%)
4. Persentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya (90%)
6. Persentase Usia 15 -19 Kesehatan Sesuai Standar (85%)
5. Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (85%)
tahun
Mendapatkan Skrining
7. Persentase Usia 20- 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar (65%)
9. Cakupan Kunjungan Bayi 90%
8. Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (65%
10. Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita Prasekolah 70%
C.PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS
1. Persentase Keluarga yang dibina Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) 80%
3. Persentase Pengobat Tradisional yang Bina 90%
2. Persentase Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji 90%
4. Persentase Kasus Gangguan Jiwa yang di Bina 70%
D. PELAYANAN PEMERIKSAAN PENYAKIT MENULAR
1. Persentase terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan Tuberkulosis Sesuai Standar 100% 2. Persentase Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV--AIDS Sesuai Standar 100%
E. PELAYANAN PEMERIKSAAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
2. Persentase pemeriksaan glukosa darah bagi individu sehat minimal sebulan sekali (60%)
1. Persentase pengukuran indeks massa tubuh (IMT) dan tekanan darah yang dilakukan sebulan sekali di posbindu ( 65%)
3. Persentase pemeriksaan yang sudah mempunyai faktor risiko PTM/penderita minimal 3 kali sebulan (60%)
4. Persentase kegiatan penyuluhan dan konseling yang dilakukan di pos pembinaan terpadu (POSBINDU) (65%)
F. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN RESPONS VERIFIKASI TERHADAP SKDR
1. Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (80%)
3. Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang dari 24 Jam (100%)
2. Persentase Pasar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (75%)
4. Sarana kesehatan yang melaksanakan sarana air bersih dan sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan dilingkungan pemukiman (72%).
5. Pelayanan pengendalian vector : Terlaksananya 3 M seminggu sekali di kelurahan/Desa (95 %).
6. Penyuluhan, Pencegahan, Penanggulangan /P3 dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya/NAPZA (13,50 %)
- G. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA:
8. Cakupan peserta KB aktif (70%)
- H. PELAYANAN IMUNISASI:
10. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%)
- I. PELAYANAN PENGOBATAN/PERAWATAN:
1. Cakupan rawat jalan (11%)
2. Cakupan rawat inap (20%)
- J. PEMANTAUAN STATUS GIZI:
15. Balita Bawah Garis Merah (4%).
- K. PELAYANAN GIZI:
1. Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun (85%)
2. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe (85%)
3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah Garis Merah dari keluarga miskin (100%)
4. Balita gizi buruk yang ditangani (100%).
5. Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium (75%)
6. Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan (75%)
7. Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S) (85%)
8. Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan (70%)
9. Persentase remaja putri mendapat tablet tambah darah (TTD)(75%)
10. Persentase penanganan ibu hamil anemia (90%)
11. Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusi dini (IMD) (60%)
12. Persentase rumah tangga mengkomsumsi garam beriodium (80%)
- L. PELAYANAN OBSTETRIK DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR DAN KOMPREHENSIF:
1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus (70%)
2. Ibu hamil risiko tinggi/komplikasi yang ditangani (80%)
3. Neonatal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani (80%)
M. PELAYANAN GAWAT DARURAT:
1. Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat (100%).
3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru: Penemuan penderita TBC BTA positif (100%).
2. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk&lt;15 tahun (100%).
4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA: Penemuan penderita pneumonia (100%).
6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) CFR Penderita DBD &lt;1% (100 %).
5. Pencegahandan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS: Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS (100 %)
7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare:
8. Angka kefatalan kasus case fartality rate/CFR Balitadengan diare &lt; 1% (100 %)
- O. PELAYANAN PENYEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN:
1. Ketersedian obat essensial (90 %)
- N. PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN:
1. Cakupan jaminan kepesertaan JKN (PBI dan Non PBI) di wilayah kerja Puskesmas (80%)
- O. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT FILARIASIS:
1. Kasus filariasis yang ditangani (90 %).
Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud Ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan antara lain:
- A. Pelayanan Kesehatan Kerja:
2. Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal dan informal (30%).
- B. Penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
2. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelaporan data secara tepat waktu, lengkap, akurat dan konsisten (80%)
1. Peresentase puskesmas yang melaksanakan sistem informasi Puskesmas (90%)
PENGORGANISASIAN
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 6
- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Ayat(1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
PELAKSANAAN
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 7
- (1) Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target bidang kesehatan.
- (2) Perencanaan program StandarPelayanan Minimal kesehatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan StandarTeknis yang ditetapkan.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untu pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD.
PEMBINAAN
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud Ayat(1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi:
- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai StandarPelayanan Minimal;
- b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
- c. Penilaian pengukuran kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan.
PENGAWASAN
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 9
- (1) Bupatimelaksanakanpengawasandalampenyelenggaraanpelayanankeseha tansesuaiStandarPelayanan Minimal.
- (2) Bupati setiap tahun menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, 31 Desember 2016 BUPATI KOLAKA UTARA,

Verifikasi: Cap/ttd RUSDA MAHMUD

Penetapan: Diundangkan di Lasusua Pada tanggal, 31 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Verifikasi: Cap/ttd H. ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR.10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG STANDAR MINIMAL KESEHATAN : (7/2016)