UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1958 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA (LEMBARAN-NEGARA 1958 NO. 116) (berlaku 22 Desember 1958)
Pembukaan
Menimbang :
1. Bahwa perlu mengadakan ketentuan yang memungkinkan pemberian anugerah Bintang Darma secara luar biasa kepada warga-negara Indonesia dan asing sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang disumbangkannya khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia.
2. Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, ketentuan tersebut sub 1 perlu ditetapkan;
Mengingat :
Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Mendengar :
Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 16 Desember 1958.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No.65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.
Pasal I.
Sesudah
Pasal 23
Sesudah Bab IX diadakan Bab X baru dengan kepala "Ketentuan Khusus" yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 23 baru yang berjanji sebagai berikut :
Pasal 87
Mendengar :
Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 16 Desember 1958.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No.65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.
Pasal I.
Sesudah Bab IX diadakan Bab X baru dengan kepala "Ketentuan Khusus" yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 23 baru yang berjanji sebagai berikut :
- (1) Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas atas usul Menteri Pertahanan dengan pertimbangan Gabungan Kepala-kepala Staf, Bintang Darma dapat dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi kepada warga-negara Indonesia maupun asing, sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa yang disumbangkannya khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (2) Tata-cara pemberian Bintang Darma termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
Pasal II.
Bab X lama menjadi Bab XI baru dan pasal-pasal 23 dan 24 berturut-turut menjadi pasal 24 dan 25.
Pasal III.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1958 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. SOEKARNO

Penandatangan: Menteri Pertahanan,

Verifikasi: ttd. DJUANDA

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 22 Desember 1958 Menteri Kehakiman, ttd. G.A. MAENGKOM ## PENEJELASAN ## ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT NO.6 TAHUN 1958 ## tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDATANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA (LEMBARAN-NEGARA 1958 NO. 116). Maksud Undang-undang Darurat ini ialah untuk memperluas kemungkinan pemberian Bintang Darma sehingga bintang tersebut dapat diberikan juga secara luar biasa kepada warganegara Indonesia dan asing (anggota Angkatan Perang maupun bukan) sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia. Termasuk Lembaran-Negara No. 153 tahun 1958. Diketahui

Penandatangan: Menteri Kehakiman, G.A. MAENGKOM
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran gambar lihat fisik

Kutipan:

LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:

LN 1958/153; TLN NO. 1681