PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang GARA PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (berlaku 11 November 2015)
Pembukaan
Mengingat :
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,
- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian dengan segala hamparannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu di jaga eksistensinya dan dikuasai oleh negara untuk di pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa perkembangan penduduk dengan berbagai dinamikanya dikhawatirkan dapat memberikan dampak dengan beralihnya lahan pertanian kesektor non pertanian sehingga menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang dapat mengancam terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Kendari perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan arah terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah serta mendukung kebutuhan pangan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKENJUTAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pertanian.
6. Lahan adalah bagian dari daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim relief aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan umum.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
14. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
15. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro-ekosistem dengan bantuan teknologi, modal,
tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
16. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
18. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
20. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang di peruntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
21. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
22. Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
23. Diversifikasi Pertanian adalah usaha untuk penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
24. Rehabilitasi Lahan Pertanian adalah memperbaiki kembali lahan pertanian pangan, memulihkan kembalidan meningkatkan kondisi lahan pertanian lahan yang rusak atau kritis.
25. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
26. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
27. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah di berikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak di usahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
28. Lahan Marginal adalah adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kota Kendari.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kota Kendari untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari yang selanjutnya disingkat RTRWKK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi Sulawesi Tenggara, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah Kota Kendari, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Kendari.
32. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB II ASAS, TUJUAN, WEWENANG DAN RUANG LINGKUP
Bagian Pertama Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.
Bagian Ketiga Wewenang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah berwenang :
- a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. mengembangkan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian lintas kecamatan dan kelurahan;
- d. menetapkan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. memetakan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- g. menetapkan sentra komoditas pertanian;
- h. menetapkan sasaran areal tanam; dan
- i. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.
Bagian Keempat Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Ruang lingkup perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. alih fungsi lahan;
- i. pengawasan;
- j. sistem informasi;
- k. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- l. pembiayaan; dan
- m. peran serta masyarakat.
PERENCANAAN
Bagian Pertama Umum
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 6
- (1) Untuk mewujudkan dan mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya Penyusunan Usulan Perencanaan dari instansi terkait dengan mengacu pada perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan nasional yang meliputi:
- a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
- b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
- c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, kebijakan dan rencana pembiayaan.
Bagian Kedua
Penyusunan Usulan Perencanaan
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 8
- (1) Penyusunan Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di lakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait, meliputi:
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
- b. pertumbuhan produktivitas;
- c. kebutuhan pangan di daerah;
- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. musyawarah petani.
- (3) Selain didasarkan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), Penyusunan Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 9
- (1) Hasil dan capaian yang diperoleh selama dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selanjutnya di jadikan dasar dalam menyusun prediksi jumlah produksi, luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan lain yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 10
- (1) Penyusunan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaiman dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
- a. unsur pemerintah daerah;
- b. pemangku kepentingan terkait; dan
- c. masyarakat petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
PENETAPAN
Bagian Pertama Umum
BAB IV - PENETAPAN
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan rencana perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di sesuaikan RTRW daerah dan hasil Penyusunan Usulan Perencanaan dan Penyusunan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
Bagian Kedua
Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB IV - PENETAPAN
Pasal 12
- (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
- a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksifitas pangan, dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakan; dan
- b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pangan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan.
Bagian Ketiga
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB IV - PENETAPAN
Pasal 13
- (1) Penetapan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi lahan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria :
- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- b. ketersediaan infra struktur dasar;
- c. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan
- d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
- a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
- b. tidak dalam sengketa penataan ruang.
BAB IV - PENETAPAN
Pasal 14
Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) secara rinci diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB IV - PENETAPAN
Pasal 15
- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
- a. memiliki kesesuaian dan potensi tekhnis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- b. ketersediaan infrastruktur dasar; dan
- c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
- a. tidak berada pada kawasan hutan; dan b. tidak dalam sengketa penataan ruang.
- (4) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau diluar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENETAPAN
Pasal 16
Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 15 diatur secara rinci dengan Peraturan Walikota.
Bagian Pertama Umum
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
- b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan;
- c. diversifikasi pemanfaatan lahan pertanian pangan;dan
- d. Rehabilitasi lahan pertanian pangan.
Bagian Kedua Intensifikasi
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 18
- (1) Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui cara:
- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui sertifikasi pada;
4. 1). penyediaan bibit unggul;
5. 2). penyediaan kebun induk; dan
6. 3). pengembangan seed center (pusat perbenihan).
- c. pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
- d. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian dan pengembangan inovasi pertanian;
- f. penyuluhan pertanian; dan
- g. jaminan akses permodalan.
- (2) Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan atau koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas saham dikuasai Warga Negara Indonesia.
Bagian Ketiga
Ekstensifikasi
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 19
- (1) Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan dengan:
- a. pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah marginal, tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan dan/atau lahan yang disela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk dapat ditanami tanaman pangan.
Bagian Keempat Diversifikasi
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 20
Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.
Bagian Kelima Rehabilitasi
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 21
Rehabilitasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara :
- a. memperbaiki kembali lahan pertanian pangan;
- b. memulihkan kembali lahan pertanian pangan; dan
- c. meningkatkan kondisi lahan pertanian lahan yang rusak atau kritis.
BAB VI - PENELITIAN
Pasal 22
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
- b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
- c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. inovasi pertanian;
- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
- f. fungsi ekosistem; dan
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau Perguruan Tinggi.
BAB VI - PENELITIAN
Pasal 23
- (1) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Hasil penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di informasikan dan/atau disebarluaskan oleh Instansi terkait kepada publik melalui media yang mudah di akses oleh petani dan pengguna lainnya.
PEMANFAATAN
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 24
- (1) Pemerintahan Daerah bertanggung jawab dalam mendukung pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menjaga konsevasi tanah dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;
- b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 25
- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan upaya-upaya pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Upaya pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh melalui metode:
- a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
- b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. metode penerapan bahan teknologi dengan penggunaan bahan organik dan anorganik untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.
BAB VII - PEMANFAATAN
Pasal 26
- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, wajib :
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam :
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
- c. memelihara kelestarianlingkungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pihak lain.
- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.
PEMBINAAN
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan, supervise, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
PENGENDALIAN
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 28
- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi terkait.
- (3) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. Insentif;
- b. Disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 29
Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi.
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 30
- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) huruf a dan Pasal 29 diberikan dengan mempertimbangkan: a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dan Pasal 29, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangannya.
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 31
Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Bagian Pertama Umum
BAB X - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 32
- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan
berkelanjutan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau b. bencana alam.
- (3) Dalam hal terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib mengganti luas lahan yang dialih fungsikan.
Bagian Kedua Alih Fungsi Untuk Kepentingan Umum
Paragraf 1 Persyaratan
BAB X - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 33
- (1) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk keperluan pembangunan:
- a. jalan umum;
- b. waduk;
- c. bendungan;
- d. irigasi;
- e. saluran air minum atau air bersih;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. bandar udara;
- j. stasiun kereta api;
- k. terminal;
- l. fasilitas keselamatan umum;
- m. cagar alam; dan/atau
- n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan pada Pasal 33 ayat (2) harus dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. memiliki kajian AMDAL dan/atau kelayakan strategis;
- b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti.
- (3) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas 10% (sepuluh persen) dari total luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan dan Kelurahan.
Paragraf 2
Kajian Kelayakan Strategis
BAB X - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 34
Kajian kelayakan strategis dalam rangka alih fungsilahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. Luas dan lokasi lahan yang akan dialih fungsikan;
- b. Potensi kehilangan hasil;
- c. Risiko kerugian investasi; dan
- d. Dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
Paragraf 3
Perencanaan Alih Fungsi Lahan
BAB X - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 35
Perencanaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling sedikit memuat:
- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.
Paragraf 4
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah
BAB X - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 36
- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Ketersediaan Lahan Pengganti
BAB X - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 37
- (1) Ketersediaan lahan pengganti pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf d wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
- b. untuk pengalihfungsian lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak), disediakan lahan pengganti paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan; dan
- c. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RKPD.
- (3) Penyediaan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan, dan dapat diperoleh dari:
- a. Pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan; dan
- c. Penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
BAB X - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 38
- (1) Pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan harus
BAB X - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 39
- (1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Walikota terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan disertai rekomendasi dari pemerintah setempat untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dlam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 40
- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Walikota setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
- a. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
- b. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur; dan
- d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Penataan Ruang Daerah.
PENGAWASAN
BAB XI - PENGAWASAN
Pasal 41
- (1) Walikota melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi :
- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.
BAB XII - SISTEM INFORMASI
Pasal 42
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai :
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai :
- a. fisik alamiah;
- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
- e. luas dan lokasi lahan; dan
- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
BAB XII - SISTEM INFORMASI
Pasal 43
Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 menjadi acuan bagi pemerintah Kecamatan/Kelurahan.
BAB XII - SISTEM INFORMASI
Pasal 44
- (1) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mengkoordinasikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antar lembaga pemerintah daerah dibidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
BAB XIII - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 45
Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani.
BAB XIII - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 46
Perlindungan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 berupa pemberian jaminan :
- a. harga komoditi yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- c. pemasaran hasil pertanian pokok;
- d. mengutamakan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional.
BAB XIII - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 47
Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi :
- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untukpeningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. mengupayakan terbentuknya Lembaga keuangan mikro bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.
PEMBIAYAAN
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 48
- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 49
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 50
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- e. pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan Perlindungan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertaian Pangan Berkelanjutan diwilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 51
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pencabutan izin;
- e. pembatalan izin;
- f. pemulihan fungsi lahan;
- g. pencabutan intensif; dan/atau
- h. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 52
- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan instansi Pemerintah Daerah yang tugasnya dibidang Perlindungan Lahan Pertanian.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan,dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
5. perlindungan lahan pertanian agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan lahan pertanian;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndangan Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 53
- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Penetapan: Ditetapkan di Kendari pada tanggal, 11 November 2015

Penandatangan: WALIKOTA KENDARI H. ASRUN

Penetapan: Diundangkan di Kendari pada tanggal,11 November 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI ALAMSYAH LOTUNANI LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 9
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
## NOMOR 9 TAHUN 2015
## TENTANG
## PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
## 1. UMUM
Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Undonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah 'melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial'. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara yang secara substansi menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab Negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 28
A dan Pasal 28C UUD 1945 serta sesuai dengan Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and CulturalRight (ICESCR). Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan melalui pembangunan pertanian. Lahan pertanian memiliki perandan fungsi yang strategis bagi daerah yang bercorak agraris, karena terdapat sejumlah besar penduduk Kota Kendari yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian, lahan merupakan sumberdaya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi masyarakat Kota Kendari yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumberdaya alam yang bersifat terb