PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 20/2016 Tahun 2016 tentang STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 31 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa sebagai pedoman bagi Saturan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran khususnya terkait standar perjalanan dinas jabatan, pemberian honorarium dan uang lembur agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 5 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Malang 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, pemberian honorarium kegiatan dan uang lembur yang sebagian atau seluruhnya dibebankan dalam APBD.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, yaitu untuk mengatur pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas jabatan, pemberian honorarium dan uang lembur secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan ## BAB III RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :
- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Pemberian Honorarium kegiatan;
- c. Pemberian Uang Lembur kegiatan.
PERJALANAN DINAS JABATAN
Bagian Kesatu Prinsip Perjalanan Dinas
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4
- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 5
- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. Mendapatkan pengobatan
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 6
- (1) Pejabat Negara/ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
4. a.
5. Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
- b. Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- c. Sekretaris Daerah bagi :
1. Kepala SKPD;
2. Staf Ahli Walikota; dan
3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) dan Administrator (eselon III) di lingkungan Sekretariat Daerah.
- d. Asisten bagi Pengawas (pejabat eselon IV) dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan pembidangannya;
- e. Kepala SKPD bagi pejabat Administrator (pejabat eselon III) dan Jabatan Pengawas (pejabat eselon IV) serta ASN pada Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
- (3) Apabila sudah tidak ada lagi pejabat yang berwenang diatasnya, maka perjalanan dinas dalam negeri disetujui sendiri oleh yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 7
Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk halhal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 8
- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (3) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. studi banding;
- d. seminar;
- e. lokakarya;
- f. konferensi;
- g. promosi potensi daerah;
- h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
- i. pertemuan Internasional; dan
- j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (6) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
- a. terjadi bencana alam;
- b. terjadi bencana sosial;
- c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- d. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- e. pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (7) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 9
- (1) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
- b. Paspor dinas ( service passport );
- c. Exit permit ;
- d. Visa;
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa Letter of Intent (LOI) dan Memorandum Of Understanding (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 10
- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
- c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 11
Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 12
- (1) Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan:
- a. Surat Undangan;
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Foto Copy Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA); dan/atau
- d. Surat Keterangan Pendanaan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. nama dan jabatan;
- b. Nomor Induk Pegawai bagi ASN;
- c. tujuan kegiatan;
- d. manfaat;
- e. kota/negara yang dituju;
- f. agenda;
- g. waktu pelaksanaan; dan
- h. sumber Pendanaan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 13
- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
- a. Surat undangan;
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. Surat Keterangan Pendanaan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 14
- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
- a. Surat undangan;
- b. Kerangka acuan kerja (KAK);
- c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. Surat Keterangan Pendanaan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 15
Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 diterima oleh Menteri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 16
- (1) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang
- (3) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (4) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri.
- (5) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.
Bagian Keempat Biaya Perjalanan Dinas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 122
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, pemberian honorarium kegiatan dan uang lembur yang sebagian atau seluruhnya dibebankan dalam APBD.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, yaitu untuk mengatur pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas jabatan, pemberian honorarium dan uang lembur secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan ## BAB III RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :
- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Pemberian Honorarium kegiatan;
- c. Pemberian Uang Lembur kegiatan.
PERJALANAN DINAS JABATAN
Bagian Kesatu Prinsip Perjalanan Dinas
- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan
- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. Mendapatkan pengobatan
- (1) Pejabat Negara/ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
4. a.
5. Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
- b. Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- c. Sekretaris Daerah bagi :
1. Kepala SKPD;
2. Staf Ahli Walikota; dan
3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) dan Administrator (eselon III) di lingkungan Sekretariat Daerah.
- d. Asisten bagi Pengawas (pejabat eselon IV) dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan pembidangannya;
- e. Kepala SKPD bagi pejabat Administrator (pejabat eselon III) dan Jabatan Pengawas (pejabat eselon IV) serta ASN pada Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
- (3) Apabila sudah tidak ada lagi pejabat yang berwenang diatasnya, maka perjalanan dinas dalam negeri disetujui sendiri oleh yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan
Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk halhal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri
- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (3) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. studi banding;
- d. seminar;
- e. lokakarya;
- f. konferensi;
- g. promosi potensi daerah;
- h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
- i. pertemuan Internasional; dan
- j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (6) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
- a. terjadi bencana alam;
- b. terjadi bencana sosial;
- c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- d. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- e. pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (7) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
- (1) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
- b. Paspor dinas ( service passport );
- c. Exit permit ;
- d. Visa;
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa Letter of Intent (LOI) dan Memorandum Of Understanding (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
- c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a
- (1) Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan:
- a. Surat Undangan;
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Foto Copy Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA); dan/atau
- d. Surat Keterangan Pendanaan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. nama dan jabatan;
- b. Nomor Induk Pegawai bagi ASN;
- c. tujuan kegiatan;
- d. manfaat;
- e. kota/negara yang dituju;
- f. agenda;
- g. waktu pelaksanaan; dan
- h. sumber Pendanaan.
- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
- a. Surat undangan;
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. Surat Keterangan Pendanaan.
- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
- a. Surat undangan;
- b. Kerangka acuan kerja (KAK);
- c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. Surat Keterangan Pendanaan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 diterima oleh Menteri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.
- (1) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang
- (3) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (4) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri.
- (5) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.
Bagian Keempat Biaya Perjalanan Dinas
- (1) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
- a. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan transport lokal;
- b. biaya transport pegawai;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota tujuan;
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk keperluan menjemput/ mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan tambahan biaya yang terdiri :
- a. biaya pemetian; dan
- b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I a Peraturan Walikota ini.

## Pasal 18

Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk :

- a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan pergi pulang;

b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan;

- c. biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, yaitu biaya perjalanan dari tempat kedudukan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota dimana terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan berada dan sebaliknya;
- d. perjalanan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan
- e. retribusi jalan tol.

## Pasal 19

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :

- a. di hotel; atau

b. di tempat lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.

## Pasal 20

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, merupakan tambahan uang yang diberikan kepada :

- a. Walikota/Wakil Walikota sebesar Rp. 250.000,00
- b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar Rp.200.000,00
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat eselon II) sebesar Rp. 150.000,00.

## Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan dan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

## Pasal 22

- (1) Pejabat Negara dan ASN dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Golongan biaya perjalanan dinas bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota;
- b. Tingkat B untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
- c. Tingkat C untuk Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV);
- d. Tingkat D untuk Pelaksana (Golongan III dan Golongan IV); dan
- e. Tingkat E untuk Pelaksana (Golongan II dan Golongan I).

## Pasal 23

- (1) Masyarakat yang ditugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan ASN Golongan III.
- (2) Pengemudi non ASN yang mengantar pejabat dalam rangka perjalanan dinas ke luar Kota Malang diberikan uang harian sebesar Rp. 250.000 per hari.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada SKPD teknis yang memiliki fungsi terkait.

## Pasal 24

Tamu yang diundang sebagai pengajar, pembicara dan lain-lain dapat disediakan penginapan dengan standar biaya penginapan per hari disesuaikan dengan pangkat/golongan dan tingkatan profesi yang disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II).

## Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas yang belum teranggarkan dalam kegiatan Bagian pada Sekretariat Daerah diatur dalam kode rekening belanja perjalanan dinas Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi peserta pendidikan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g, yang berasal dari Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan diatur dalam kode rekening belanja perjalanan dinas SKPD berkenaan.

## Pasal 26

- (1) Dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi, workshop , rapat koordinasi, bimbingan teknis, penataran, kursus dan sejenisnya ke luar Daerah yang makan dan penginapan telah disediakan oleh panitia, diberikan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang harian.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersamaan dengan SKPD lain, maka biaya perjalanan dinas dibebankan/ditanggung oleh masing-masing SKPD bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), untuk perjalanan dinas sebagai anggota Tim/Panitia, maka seluruh biaya perjalanan dinas dibebankan pada SKPD pengampu/pemilik kegiatan.
- (4) Untuk ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional atau struktural dapat diberikan uang harian paling banyak 30% dari uang harian.
- (5) Uang harian dapat diberikan sebesar 75% kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.

## Pasal 27

Dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan yang berdasarkan undangan dan terdapat kewajiban membayar kontribusi dapat dianggarkan pada kode rekening belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pada masing-masing SKPD.

## Pasal 28

Uang harian dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf d serta pasal 17 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

## Pasal 29

Biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e serta Pasal 17 ayat (2) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan.

## Pasal 30

- (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota tujuan diberikan :
- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- e. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selamalamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
- f. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (3) Standar biaya penginapan bagi pengemudi non ASN sesuai tarif terendah pada hotel tempat menginap pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.

## Pasal 31

- (1) Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop , sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota, dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per hari.
- (2) Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.
- (3) Kegiatan pengamanan/patroli wilayah dan sejenisnya yang melibatkan unsur instansi vertikal dapat diberikan uang harian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Kegiatan keagamaan yang menghadirkan tokoh-tokoh agama dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (5) Pemandu seni dalam rangka latihan kesenian dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (6) ASN yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kota Malang pada hari libur dan tidak termasuk dalam keanggotaan Tim/Panitia dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dianggarkan pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah pada DPA SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud dan tidak dikenakan pajak.

## Pasal 32

Pelaksanaan workshop , sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan lain pada hari sabtu dan/atau minggu yang mengundang ASN di luar SKPD yang bersangkutan, ASN yang menghadiri acara dimaksud dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang dianggarkan pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah pada DPA SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud dan tidak dikenakan pajak.

## Pasal 33

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan secara bersama-sama dengan sewa kendaraan, diberikan uang harian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian.

- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada kode rekening sewa kendaraan belanja barang dan jasa.

## Pasal 34

- (1) Perjalanan dinas dengan cara sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dapat dilakukan melalui Penyedia Jasa.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa event organizer atau biro jasa perjalanan.
- (3) Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

- (1) Kontrak/perjanjian dengan Penyedia Jasa dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai kontrak/perjanjian harus dilampiri Rincian Anggaran Belanja (RAB).

## Pasal 36

- (1) Apabila lama hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/ ASN bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang hal tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/ASN bersangkutan.
- (4) Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat/ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.
- (5) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya melebihi tarif yang berlaku, maka pejabat/

ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang telah diterima.

- (6) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya kurang dari tarif yang berlaku, atas pertimbangan Pejabat yang Berwenang dapat diberikan tambahan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan tersebut.
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung dari tarif hotel tempat tujuan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 37

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri dapat bersumber dari:
- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

## Bagian Kelima Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

## Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat/ASN diberikan SPPD dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Penandatanganan SPPD bagi Pejabat Negara dan/atau ASN yang melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
- a. Untuk penandatanganan SPPD bagian depan/muka :
1. Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
2. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
3. Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;
4. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah;

5. Asisten u.b. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Kepala SKPD dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
6. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah bagi Kepala Sub Bagian dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah;
7. Inspektur bagi Pejabat dan ASN di lingkungan Inspektorat;
8. Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja bagi Pejabat dan ASN di lingkungannya;
9. Sekretaris DPRD bagi Pejabat dan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD;
10. Camat bagi Pejabat dan ASN Kecamatan serta Pejabat dan ASN Kelurahan di lingkungannya.

## b. Untuk penandatanganan SPPD bagian belakang :

1. Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
2. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
3. Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;
4. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah;
5. Asisten u.b. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Kepala SKPD dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
6. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah bagi bagi Kepala Sub Bagian dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah;
7. Sekretaris DPRD bagi Pejabat dan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD;
8. Sekretaris atas nama Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi PP bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungannya masing-masing;
9. Sekretaris atas nama Inspektur bagi Pejabat dan ASN di lingkungan Inspektorat;
10. Sekretaris Kecamatan atas nama Camat bagi Pejabat dan ASN di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.

## Pasal 39

- (1) SPPD merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dan tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacatcacat dalam tulisan.
- (2) Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas.

- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan bendahara bersangkutan serta tanda tangan ASN yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (5) Penandatangan lembar I dan lembar II SPPD dibuat dalam rangkap 2 (dua).

## Pasal 40

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan berpedoman pada standart harga biaya perjalanan dinas.

## Pasal 41

- (1) Pejabat Negara/ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas serta biaya angkutan jenazah.
- (3) sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipergunakan untuk sewa kendaraan dalam kota untuk Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan dilaksanakan melalui Penyedia Jasa;
- (5) Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang menggunakan kode rekening perjalanan dinas luar daerah tidak dikenakan pajak.
- (6) Biaya Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan tarif yang berlaku di kota tujuan dan paling banyak akumulasi dari biaya taksi per orang di kota tujuan dan dipertanggungjawabkan secara at cost .

## Pasal 42

- (1) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan dipertanggungjawabkan sesuai banyak jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan tidak dikenakan pajak.

- (2) Biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas, dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil ( at cost ) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Dalam hal biaya transport pegawai dan biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya dalam rangka perjalanan dinas dilakukan melalui Penyedia Jasa, dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan pergi pulang;
- b. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
- c. tiket transportasi bis yang tidak mencantumkan nilai pembayaran dilampiri dengan Daftar Pengeluaran Riil;
- d. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan/atau biaya bagasi;
- e. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (5) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal bukti transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang dan bukti transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat Negara/ASN yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui PPTK dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (7) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat Negara/ASN yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui PPTK dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (8) Format Tambahan Biaya Perjalanan Dinas, SPPD, Surat Tugas, Laporan Perjalanan Dinas Daftar, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Pengeluaran Riil dan daftar nominatif perjalanan dinas tercantum dalam lampiran I b Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## PEMBERIAN HONORARIUM

## Pasal 43

- (1) Standar harga satuan tertinggi honorarium pegawai merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.
- (2) Standar harga satuan tertinggi honorarium pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Honorarium ASN;
- b. Honorarium Non ASN.
- (3) Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan standar harga satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran II a Peraturan Walikota ini.

## Pasal 44

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), mencakup :

1. honorarium pengelola keuangan daerah;
2. honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. honorarium Pejabat Pembuat Komitmen;
4. honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
5. honorarium Panitia Kegiatan;
6. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
7. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
8. honorarium Tim Reformasi Birokrasi;
9. honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
10. honorarium Penyelenggara Ujian/Vokasi;
11. honorarium Tenaga Ahli
12. honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker, Moderator dan Pembawa Acara/MC;
13. honorarium Instruktur/Pelatih;
14. honorarium Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Komisi;
15. honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah
16. honorarium lain-lain.

## Pasal 45

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. kegiatan tersebut memerlukan suatu kompetensi dari personil yang ada; dan
- b. kegiatan tersebut memerlukan tanggung jawab sebagai institusi karena jabatannya.

## Pasal 46

- (1) Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diberikan untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan paling banyak selama 10 (sepuluh) bulan, kecuali untuk kegiatan tertentu diberikan 12 (dua belas) bulan.
- (2) Honorarium kegiatan tertentu yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang memerlukan penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA/KPA.
- (3) Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran II b Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kesatu

## Honorarium Pengelola Keuangan Daerah

## Pasal 47

- (1) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, meliputi :
- a. Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah
- b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
- c. Bendahara Umum Daerah;
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- e. Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang;
- f. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
- g. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu ;
- h. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
- i. Staf Pengelola Keuangan
- (2) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.
- (3) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota kecuali pejabat penatausahaan keuangan dan staf pengelola keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

- (4) Kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka Pengguna Anggaran dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dalam hal ada penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Honorarium Staf Pengelola Keuangan diberikan kepada ASN yang bertugas membantu tugas pejabat penatausahaan keuangan/bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (7) Jumlah staf pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut :
- a. Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/ Inspektur/Satuan Polisi Pamong Praja paling banyak 3 orang
- b. Staf Pengelola Keuangan pada Kecamatan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah paling banyak 2 orang
- c. Staf Pengelola Keuangan pada Kelurahan paling banyak 1 orang
- d. Staf Pengelola Keuangan pada UPT paling banyak 1 orang

## Bagian Kedua

## Pengurus Barang Daerah

## Pasal 48

- (1) Honorarium Pengelola Barang Daerah, meliputi :
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- b. Pengelola Barang
- c. Pejabat Penatausahaan Barang
- d. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
- e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
- f. Pengurus Barang Pengelola
- g. Pengurus Barang Pengguna
- h. Pengurus Barang Pembantu
- (2) Honorarium Pengelola Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.
- (3) Honorarium Pengelola Barang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Bagian Ketiga

## Honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

## Pasal 49

- (4) Honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi :
- a. Kepala ULP;
- b. Sekretaris/Staf Pendukung ULP;
- c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Kelompok Kerja Barang Dan Jasa Konstruksi;
- e. Kelompok Kerja Pengadaan Barang Non Konstruksi;
- f. Kelompok Kerja Jasa Konsultansi;
- g. Kelompok Kerja Jasa Lainnya;
- h. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepada ASN yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (4) Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- (5) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

## Bagian Keempat

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

## Pasal 50

- (1) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- (2) Pejabat Pembuat Komitmen diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dapat dilakukan melalui Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau surat tugas.

## Bagian Kelima Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

## Pasal 51

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Apabila dalam satu kegiatan kedudukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan merangkap sebagai anggota Tim/Panitia, maka yang bersangkutan hanya menerima satu honorarium.
- (5) Khusus untuk kegiatan pada program administrasi perkantoran pada SKPD pemberian honorarium kepada PPTK dibatasi maksimal 4 (empat) kegiatan.

## Bagian Keenam Honorarium Panitia kegiatan

## Pasal 52

- (1) Honorarium Panitia kegiatan diberikan kepada ASN/non ASN yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi /diseminasi sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD berkenaan/masyarakat.
- (2) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara paket.
- (3) Pengangkatan anggota panitia kegiatan dilakukan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota, maka kedudukan Walikota dan Wakil Walikota

ditempatkan sebagai fungsi pelindung, serta kedudukan Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi pengarah.

- (5) Dalam hal panitia kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melibatkan instansi vertikal/tokoh masyarakat sebagai penasehat.
- (6) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan atas dasar Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, maka kedudukan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi pengarah.
- (7) Apabila dalam satu kegiatan kedudukan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai anggota panitia sekaligus merangkap sebagai narasumber, maka honorarium dapat dipilih salah satu.

## Bagian Ketujuh Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

## Pasal 53

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada ASN atau Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Walikota/Kepala SKPD untuk kegiatan yang bersifat swakelola.
- (2) Kegiatan yang dapat diberikan honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang memiliki output yang jelas dan terukur, bersifat koordinatif yang mengharuskan mengikutsertakan SKPD/Organisasi lain.
- (3) Kegiatan bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja dan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (4) Tim pelaksana kegiatan diberikan honorarium bulanan sesuai lamanya waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA pada SKPD berkenaan.
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan atas dasar Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, maka kedudukan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi pengarah.
- (6) Honorarium yang diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis unsur sekretariat tim yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (7) Sekretariat Tim hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Jumlah unsur sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

- (9) Nama jabatan dalam struktur Keputusan Walikota/Kepala SKPD dalam Tim/Panitia dapat menyesuaikan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi, yang selanjutnya dituangkan dalam RKADPA SKPD dan standar honorariumnya disesuaikan dengan azas kewajaran dan kepatutan.
- (10) Kegiatan yang menggunakan kode belanja Jasa Konsultan tidak dapat diberikan honorarium Tim.

## Pasal 54

- (1) Dalam hal penyusunan RKA dan DPA SKPD/LAKIP SKPD/Renja/ Renstra/Perjanjian Kinerja SKPD, dapat dibentuk Tim dengan keputusan Kepala SKPD.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
3. (3)
4. Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Sekretariat Daerah sebagai

- a.

- Penanggungjawab

: Pengguna Anggaran

- b. Ketua

: Sekretaris SKPD

- c. Sekretaris

: Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

- d. Anggota

: Staf yang membidangi

berikut :

- a.

- Pengarah

- Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran

- b.

- Penanggungjawab

: Asisten yang membidangi

- c. Ketua : Kepala Bagian

- d. Sekretaris : Kepala Sub Bagian

- e.

- Anggota

- Unsur Bagian

- (4) Standar honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai standar honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedelapan

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

## Pasal 55

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD-PPAS;

- b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD-PPAS;
- c. Penyusunan APBD;
- d. Penyusunan Perubahan APBD;
- e. Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

## Bagian Kesembilan Honorarium Tim Reformasi Birokrasi

## Pasal 56

- (1) Honorarium Tim Reformasi Birokrasi diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Honorarium Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi tidak diberikan karena Ketua Tim Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Tim Pengarah.
- (3) Anggota Tim Pelaksana terdiri dari beberapa kelompok kerja.

## Bagian Kesepuluh

## Honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi

## Pasal 57

- (1) Honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diberikan kepada ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) PPID dan PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Petugas Informasi/Pengelola sub domain SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

## Bagian Kesebelas

Honorarium Penyelenggara Ujian/Vakasi

## Pasal 58

- (1) Va