PERATURAN BUPATI RI Nomor TAHUN Tahun 2007 tentang sistem dan prosedur perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan barang/jasa agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; - b. bahwa sesuai ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Men · gingat
' BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR41 TAHUN
2012 TENT ANG
s1sTEM DAN PROSED UR PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENGANGGARAN DAN PENGADMN BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam upaya tertib administrasi dan fisik barang milik Pemerintah Kabupaten, Sintang, maka perlu disusun suatu pedoman mengenai sistem dan prosedur perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan barang/jasa agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk melaksanakarr Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Pengadaan Barang Milik Daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan l&lt;epastian nilai, maka perlu disusun Sistem dan Prosedur Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Pengadaan Barang Milik Oaerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sin tang;
1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Oarurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nornor 158);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Oarurat Nomor � T � un 1953 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II 01 Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 � 3 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \_352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820);
00281
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); ·
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. ten tang Republik Lembaran 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerirrtah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); .
9. 1 1. Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pennukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang ...
- ' I Undang-Undang. Nornor 12 Tahun 2011 tentang 12 · pembentukan � eraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); .
- Peraturan Pemerintah: Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 13, Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 14. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor , 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi,. Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- I Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20.
21.
Peraturan ...
etapkan
- peraturan Pemerintah· Norn 7 S dar Akuntansi p � r 1 Tahun 2010 tentang tan . . emenntahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 N T bah b N R bli omor 123, am an Lem aran egara epu lik Indonesia Nomor 4741); 21
I
22. Peraturan Presiden . Nornor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah· '
2. 23Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Nege.ri Nomor 7 Tahun 2006 rentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Ped om.an Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI ; TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENGANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Da!am Perat � ran Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , rnenurut asas otonomi dan tugas P � mbantuan dengan pr-irrsip otonomi seluas-luasnya dalam s1stem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. I.
Pemerintah ...
00285
- pernerintah Daerah adalah Pemerin. . . 2 · aupati dan perangkat daerah seb tah\_ Kabupaten Smtang yaitu pernerintahan daerah. · . agaj unsur penyelenggaraan
- aupati adalah Bupati Sintang. 3.
- Dewan Perwakilan Rakyat Dae ah 4 · PRO adalah Dewan Pe aki r yang selanjutnya disebut D rw Ian Rakyat Daerah Kabupaten Sin tang.
- s. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sin tang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sin tang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
8. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan.. penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
12. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- . . . ' ' 13. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bcrtanggungiawao mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang rnilik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pen �� a adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Kuasa pengguna barang milik daer � adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
16. Penvimpan
,
- 2 s. I{artU Inventan k is Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah \_...,, untu mencatat bar b k'" ·-. . ku ang- arang inventaris secara tersen � in atau mpulan/ � o � ektip dilengkapi data asal, volume, kapas1tas, merk, type, . mlai/harga dan data lain mengenai bar ang tersebut, yang d1perlukan untuk · tan' · un . . mven sas1 maup tujuan lam dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. .
- ' 29. I{artU Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
30. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah buku inventaris merupakan himpunan catatan data teknis dan administrative yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris.
31. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat Bii adalah buku induk yang merupakan gabungan/kompilasi buku inventaris.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud penyusuan Peraturan Bupati mi ialah untuk penyeragaman langkah dan tindakan yang diperlukan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/petugas pengelola barang milik daerah secara menyeluruh · sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalarn rangka melaksanakan perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan barang milik daerah.
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3
- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
- a. Sekretaris Daerah selaku. pengelola;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola; ·
- c. Kepala SKPD selaku pengguna;
- e. Penyimpan barang;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
- f. Pengurus barang; dan
- g. Pembantu Pengurus barang-
- ( l) aupati sebagai pem � gang kekuasaan pengelolaan barang milik oaerah berwenang dan bertanggungjawab .
- b. menetap an · penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan tanah dan bangunan;
- menetapkan kebijakan pengelolaan bar. 'l'k d ah a. k · ang rm 1 aer ;
- c. mene � pkan kebijakan � engamanan barang milik daerah;
- e. menyetuJ':1 � usu! pemindahtanganan dan penghapusan barang n:11I � k daerah sesuai batas kewenangannya; dan
- d. mengaJukan usu! pemmdahtanganan barang milik daerah yang me7:1 � rlukan per � etujuan DPRD;
- f. menyetuJUl usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan,
- (2) Sekretaris \_Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggll.ng jawab:
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan barang milik daerah;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- f. melalukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pembantu Pengelola;
- (4) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola berwenang dan bertanggungjawab:
- a. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan Bupati;
- b. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD; dan
- c. membantu pengelola dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini.
- (5) Kepala SKPD s � laku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjaw'ab: · ..
- b. mengajukan permohonan penetapan .. status untuk penguasaan · dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dan beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola; . .
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- c. melakukan 'pencatatan · dan � nventansas1 barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
menggunakan
.
'
- rnenggunakan barang milik daerah yang berada dalam d. penguasaannya ur:ituk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok . dan . fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpmnya,
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; .
- f. mengajukanahudsul /pemindbahtanganan barang milik daerah berupa tan an atau angunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewa � Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah. selam tanah dan/atau bangunan kepada supati melalui pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPf) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang· dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- (7) Penyimpan barang bertugas menyimpan barang milik daerah Yang berada pada SKPD, yang meliputi:
- a. melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali yang menyebutkan dengan jelas Jenis, jumlah, dan keterangan lain yang diperlukan;
- b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima· ' , ·
- d. me:1catat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku; kartu barang;
- ' I ' ' I · · c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterirna sesuai dokumen pengadaan;. . .
- e. membuat laporan . penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada pengguna;
- f. menghimpun s � luruh , tanda bukti penerimaan dan pen � eluaran/penyerahan barang eecara tertib dan teratur sehmgga. memudahkan untuk mencari apabila sewaktuwaktu diperlukan terutama dalam hubungannya dengan pengawasan; . ,
- g. maupun mengenru\_ pengurusan barang yang menjadi tanggun&amp;Jawabnya kepada pengelola melalui pengguna; dan h, meng � ankan barang milik daerah ada dalam
3. membua � laporan secara periodik insidentil
4. yang persed1aan.
- (8) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing SKPD, yang meliputi:
- b. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/ diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan;
- a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (Bl) dan Buku Induk Inventaris (Bil) sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
- c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan serta Laporan Invenarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada di SKPD kepada pengelola melalui pembantu pengelola barang milik daerah;
- d. menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- (9) Pembantu pengurus barang bertugas membantu pengurus barang untuk mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada unit kerja SKPD tertentu.
- (10) Penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Sintang dan tidak boleh dirangkap oleh bendahara.
BABIV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5
- (I) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalarn rencana kerja dan anggaran SKPD setelah
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 6
- (l) oalam melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan bab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;
- a. mengisi kebutuhan barang pada masing-masing Unit/Satuan Kerja , sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
- c. adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
- d. untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan
- e. pertimbangan teknologi.
- (2) Perencanaan · kebutuhan · barang merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7
- (l) Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggungjawab masing-masing SKPD sesuai anggaran yang tersedia dengan
BAB III - . PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8
- (1) Perencanaan kebutuhan Barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalarri APBD dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap sebelum RAPBD ditetapkan dan setelah RAPBD ditetapkan.
- (2) Perencanaan sebelum RAPBD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang disusun oleh masing-masing SKPD dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran dengan memperhatikan ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada dan dibahas bersama. antara pengelola barang milik daerah dan Tim Anggaran Pemenntah Daerah.
3. ( 3 ) Perencanaan setelah RAPBD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- b. a. SKPD menyusun Daftar Kebutuhan Barang Unit Tahunan dengan berpedoman ' pada alokasi anggaran Yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan disampa.kan kepada pembantu pengelola; Pembantu
I
00292
'
•
.
i
- b. pemb � tu paf e ngelola 1;11enghimpun Kebutuhan Barang SKPD menjadi D . tar Kebutuhan Barang Milik Daerah dari masing-masmg SKPD; dan I
r
- c. Pengguna barang melaporkan Kebutuhan Barang SKPD kepada pernbantu pengelpla.
2. ( 4 ) setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun oKBMD dan DKPBMD, sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
3. (S) oKBMD dan DKPBMD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. ( 6 ) oKBMD dan DKPBMD dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
5. ( 7 ) Format Rencana Kebutuhan Barang SKPD (RKB SKPD) (
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD (RKPB SKPD) (Lampiran 2), Rencana Tahunan Barang SKPD (RTB SKPD) (Lampiran 3), dan Rencana Tahunan Pemeliharan Barang SKPD (RTPB SKPD) (Lampiran 4).

## BABV PENGADAAN BARANG/JASA

## Pasal 9

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

## Pasal 10

- (1) Pengadaan barang milik pemerintah daerah dilaksanakan oleh Unit Layanan . Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan tujuan:
- a. tertib administrasi pengadaan barang daerah;
- b. tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
- c. pendayagunaan pengadaan barang daerah; dan
- d. tercapainya tertib pelaksanaan penatausahaan barang daerah.
- (2) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Pengadaan baning daerah dapat dipenuhi dengan cara :
- a. pengadaan/pemborongan pekerjaan;
- b. membuat sendiri (swakelola);
- c. penerimaan
11. (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban Pihak Ketiga);
- d. tukar menukar; dan
- e. guna susun.
14. ( 4) Administrasi Pengadaan 1 b � ang daerah yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan mencakup , seluruh kegiatan pengadaan barang daerah sesuai dengan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah.

·

- (5) Pengadaan ...

I

I

00293

- pengada � barang daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (5) (ULP)/Pepbat . Pengadaan, batasan dan cakupan kegiatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 6 ) pelaksanaan te � is administrasi lebih lanjut dikoordinasikan dall dikonsultasikan ,dengan pembantu pengelola.
- 171 Kepala SKPD\_ bertanggungjawab baik tertib administrasi maupun kuahtas barang serta melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui pengelola.
- (B) Format Surat Penunjukan Pejabat Pengadaaan barang/jasa (LamPiran 5).

## Pasal 11

Tatacara pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

## Pasal 12

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/jasa.
- (2) Panitia pemeriksaan barang/jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

## Pasal 13

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang milik daerah dikirimkan kepada pembantu pengelola paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilengkapi dokumen pengadaan barang dan dibuat setiap 6 (enam) bulan. ·
- (3) Daftar h � sil pengadaan barang milik daerah memuat catatan seluruh barang yan � diadakan oleh SKPD dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.. , . '
- (4) Daftar hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis, dijadikan lampiran · Perhitungan pelaksanaan APBD tahun yang bersangkutan.
5. (S) Pengelola melalui pembantu pengelola membuat daftar hasil pengadaan barang setiap tahun anggaran.

I

- ( 5 ) Format laporan · daftar hasil pengadaan barang/ jasa (Lampiran 6).


## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

a ketentuan yang mengatur perencanaan kebutuhan dan sernu b ilik d 0 ggaran arang · mi 1 aerah yang telah ada sebelum p � ngt apkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku d1te a . k b t t . . d J . ang tida er en angan engan Peraturan Bupati ini. sepan , .

## BAB Vil KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

A,. r sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan p: � aturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. 1

Ditetapkan di Sintang padatanggal /0 �� flo/2,..


f

Diundangkan di Sin tang

,

pada tanggal UJ � � Po I'\.-

,

riE � DAERAH KABUPATEN SINTANG,

\


.

ZULKIFLI HAJI AHMAD

�� D . AERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 6c? �

00294