Unknown Unknown Nomor 94 Tahun 2017 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN'RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA BUPATI MALUKU TENGAH, - a. bahwa berdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 94 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN'RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahin 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan Bupati menetapkan Tata. Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Negeri/Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasark an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
3. i 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahu.n 1958 Nomor 1 1 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645 );
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang­ Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun : 2000, Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); ­
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 4286);
I
•
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Nomor 4350); j
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); ;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor Lembaran Negara Nomor 5495); tentang, Desa 7, Tambahan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun \_ 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahuni 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Noror 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah: Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan' Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Penadapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara; Tahun · , 2014 Nomor 2093); :
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); ¢
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang'Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaani, Pemantuan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Tahun 2016 Noor 478);
17. Per~turain Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritasl Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1883);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja I Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Noior 184);
19. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun· 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 07);
20. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun'2016 Nomor 268); ' ·
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA!CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA , · " NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN M~LUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
j
: :
\
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat gencologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA NEGERI/NEGERl ADMINISTRATIF
Pasai 2
.
ie
t
Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, dialokasikan secara berkeadilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Alokasi Dasar setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, dihitung menggunakan proporsi sebesar 90% (sembilan puluh per seratus)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Alokasi Dasar setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, dihitung menggunakan proporsi sebesar 90% (sembilan puluh per seratus)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1 ) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b di hitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Perhitungan alokasi formula Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
AF= {(0,25 Z1) + (0,35 Z2) + ( 0,10 * Z3) + (0,30 Z4)} * (DD Kabupaten Maluku Tengah-ADN Kabupaten Maluku Tengah).
'
| Keterangan : | Keterangan : | |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF | = | Alokasi Formula setiap Negeri/Negeri Administratif. |
| Zl | ­ | Rasio Jumlah Penuduk setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total' penduduk Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah. |
| Z2 | = | Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total penduduk miskin Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah. |
| Z3 | = | Rasio Luas Wilayah setiap Negeri/Negeri! Administratif terhadap luas wilayah. Negeri/Negeri Administratif Kabupaten |
| Z4 | = | Maluku Tengah. Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG); setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total IKG Negeri di Kabupaten Maluku |
| DDKab | = | Pagu Dana Negeri/Negeri Administratif?' Kabupaten Maluku Tengah. |
| AD Kab | = | Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Negeri/Negeri Administratif dikalikan jumlah Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah. |
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Statistik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
PENETAPAN RINCIAN
DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
BAB III - PENETAPAN RINCIAN
Pasal 8
Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

\

\

I

## BAB IV

## MEKANISME DAN TAHAP PENY ALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

## Pasal 9

- ( 1 ) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: (2)
- a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
- b. tahap/II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- Penyaluran dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Negeri/Negeri Administratif diterima di RKUD. ± (3)

## Bagian Pertama Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUN ke RKU D

## Pasal 10

- ( 1 ) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Perimbangan.
- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Bupati menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dokumen sebagai berikut: '
- a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten tahun anggaran berjalan;
- b. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri/Negeri Administratif; dan
- c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I dari Bupati.

, .

- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).

· l

I

' I

t

7

¢

«

## Bagian Kedua Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN

## Pasal 12

- ( 1 ) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari RKUD ke RKN. ;
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Negeri/Negeri Administratif diterima di RKUD dengan tetap memenuhi persyaratan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimiana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyalur~n Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap\t, sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
- b. tahapII, sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
- (4) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan kepada Bupati dokumen sebagai berikut:
- a. peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif {APB Negeri/Negeri Administratif); dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) kepada Bupati.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif semester pertama. t

## Pasal 13

Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif penggunaanriya dianggarkan dalam APB Negeri/Negeri Administratif.

## BABV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

## Pasal 14

- ( 1 ) Dana Negeri/Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang pelaksanaan pembangunan sarana

'

!

'

, , prasarana negeri, bidang pelayanan sosial dasar, bidang usaha ekonomi negeri dan bidang pelestarian lingkungan hidup.

- (2) Dana Negeri/Negeri Administratif dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Negeri/ N egeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Negeri mengenai APB Negeri. "

## Pasal 15

- ( 1) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk I prioritas bidang Pembangunan Negeri/Negeri Administratif dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Negeri/Negeri Administratif yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Negeri/Negeri Administratif. ;
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Negeri/Negeri Administratif T sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan APB Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Negeri/Negeri Administratif sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah; Negeri/Negeri Administratif dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

## Bagian Kesatu

## Bidang Pembangunan

## Pasal 16

Dana Negeri/Negeri Administratif digunakan untuk membiayai pembangunan Negeri/Negeri Administratif yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk

## pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pernukirnan;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. inforrnasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, { d an sosial dasar
6. pemeliharaan sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan: pelayanan
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.
9. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, jdan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi urtuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Negeri/Negeri Administratif yang meliputi: C.
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. usaha : ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Negeri/Negeri Administratif satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan '
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Negeri/Negeri Administratif satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
13. dan untuk d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

·

+

«

2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Negeri/Negeri Administratif dan ditetapkan dalam Musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

## Pasal 17

Negeri/Negeri Administratif dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif yang dibiayai Dana Neg~ri/Negeri Administratif, dapat mempertimbangkan tipologi Negeri/Negeri Administratif berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Negeri/Negeri Administratif, meliputi:

;

- a. Negeri/Negeri Administratif Tertinggal dan/atau Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif pada:
2. 1 . pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada

.

c.

upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan· satu Negeri/Negeri Administratif satu produk unggulan.

- b. Negeri/Negeri Administratif Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangain dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Negeri/Negeri Administratif satu produk unggulan; dan
2. pembngunan dan pemeliharaan infrastruktur 'serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar ' dan .: lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Negeri/Negeri Administratif terhadap pelayanan sosial dasar dan ! · lingkungan.

Maju dan/atau Negeri/Negeri memprioritaskan kegiatan Negeri/Negeri Administratif Administratif Mandiri pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Negeri/Negeri Administratif satu produk unggulan; dan
2. pem bangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Negeri/Negeri Administratif terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

<!-- formula-not-decoded -->

## Pasal 18

Dana Negeri/Negeri Administratif digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Negeri/Negeri Administratif dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Negeri/Negeri Administratif dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang diprioritaskan meliputi antara lain:

I

[ 1

t

i

- g peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan N egeri / Negeri Administratif; a.
- pengembangan ketahanan masyarakat Negeri/Negeri c.
- pengembangan kapasitas masyarakat Negeri/N egeri Administratif; b.
- Administratif; :
- dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan . anggota mhasyarakat Negeri/Negeri Administratif penyandng disabilitas; e.
- pengembangan sistem informasi Negeri/#legeri Administratif; h d.
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktifl yang dikelola oleh BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama; t
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,° penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar' biasa laininya;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Negeri/Negeri Administratif lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif dan kerjasama Negeri/Negeri Administratif dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Negeri/Negeri Administratif dan ditetapkan dalam Musyawarah Negeri/Negeri Administratif. ..

## Pasal 19

Negeri/Negeri Administratif dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang dibiayai Dana Negeri/Negeri Administratif, dapat mempertimbangkan tipologi Negeri/Negeri Administratif berdasarkan tingkat perkembangan kem~juan Negeri/Negeri Administratif, yang meliputi: j

- a. Negeri/Negeri Administratif Tertinggal dan/atau Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk merintis Lumbung Ekonomi N egeri/Negeri Administratif yang meli pu ti:
1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Negeri/Negeri Administratif/BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Negeri/Negeri Administratif lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pert~nian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Negeri/Negeri Administratif satu produk unggulan; dan

•

b.

2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Negeri/Negeri Administratif/BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha! ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Negeri/Negeri Administratif satu produk unggulan;
3. N egeri / Negeri Administratif Berkembang mem prioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Negeri/Negeri Administratif yang meliputi:
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Negeri/Negeri Administratif; dan
3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
- c. Negeri/Negeri Administratif Maju dan/atau Negeri/Negeri Administratif Mandiri memprioritaskan · kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Negeri/Negeri Administratif yang meliputi:
7. 1 . perluasan/ ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMNegeri/Negeri Administratif/BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan i usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada' kebijakan satu Negeri/Negeri Administratif satu produk ': unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Negeri/Negeri Administratif; '
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di N egeri / N egeri Administratif; dan
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Negeri/Negeri Administratif; !
- d. Negeri/Negeri Administratif Tertinggal dan/atau Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal, Negeri/Negeri Administratif Berkembang maupun Negeri/Negeri Administratif Maju dan/atau Negeri/Negeri Administratif Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
12. l . pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidarig pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Negeri/Negeri Administratif penyandang disabilitas;

·. '

1

l

A

i

e.

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
4. pengembangan kapasitas masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk berpartisipasi dalam miengelola Dana Negeri/Negeri Administratif secara transparan dan akuntabel; dan
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; :
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Negeri/Negeri Administratif yang demokratis dan berkeadilan sosial.
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta' menegakkan peraturan hukum di Negeri/Negeri Administratif;
6. Negeri/Negeri Administratif Tertinggal dan/atau Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal, Negeri/Negeri Administratif Berkembang maupun Negeri/Negeri Administratif Maju dan/atau Negeri/Negeri Administratif Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Negeri/Negeri Administratif yang meliputi:
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi N egeri / N egeri Administratif. dan budaya

## Pasal 20

- ( 1) Kepala Pemerintah Negeri bertanggung jawab atas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas' penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif. f t;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ay~t (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan B~lanja Daerah.

## BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

## Pasal 21

- ( 1 ) Dana Negeri/Negeri Administratif dikelola secara tertib, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dan meru pakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor 35 ten tang Tahun 2015 ten tang Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di Negeri/Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Peraturan Bupati Nomor 38.a tentang Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri

i

Administratif di Kabupaten Maluku Tengah, serta Peraturan Bupati Nomor 19 tentang Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.

- (2) Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan'dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 22

- . ( 1 ) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Negeri/Negeri Administratif harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti · sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri/Negeri Administratif atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. j
- (3) Pengeluaran Kas Negeri/Negeri Administratif " yang mengakibatkan beban APB Negeri/Negeri Administratif tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Per~turan Negeri tentang APB Negeri ditetapkan menjadi Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

## Pasal 23

Bendahara Negeri/Negeri Administratif sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

## Pasal 24

- ( 1 ) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyamp~ikan laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I. i
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum d~lam lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (4 Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri

i

Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud + dalam pasal 24, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.

• )

## BAB VIII

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

## Pasal 26

it

,

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana I Negeri/ Negeri Administratif di RKN.

## Pasal 27

- ( 1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas .Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam p~sal 26 ditemukan Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh per I seratus), Bupati dapat:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah I Negeri/Negeri Administratif mengenai Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut; dan/atau b. meminta aparat fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pemeriksaan.

(2)

Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dihitung dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima Negeri/Negeri Administratif pada t~hun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.

- Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam. rancangan APB Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif terse but. (3);
- (4) Dalam hal rancangan APB Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri/Negeri Administratif dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif tentang Perubahan Penjabaran APB Negeri/Negeri Administratif dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri/Negeri Administratif atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang tidak melakukan perubahan APB Negeri/Negeri

'

'

i

Administratif.

## BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif e t

+

r

. 1

## Pasal 28

- ( 1 ) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri t Administratif, apabila: .
- b. terdapat Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di ! e Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh; per seratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal27; dan/atau
- a. kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal12 ayat (4) dan (5);
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana· Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Negeri/Negeri Administratif yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I tidak dilakukan. :

(4)

- Penundaan penyaluran Dana Negeri/ Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Apabila sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan 3Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), maka penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II.

I

. \

( 1)

(2)

(3)

,

'4

Pasal 29

i

i

:;

Bupati menyalurkan kembali Dana Negeri/Negeri' Administratif yang ditunda dalam hal:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. ayat ( 1 ) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat ( 1) berlangsung sampai dengan bulan Nopember t\_ahun anggaran berjalan, Dana Negeri/Negeri Administratif tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD.

I Bupati melaporkan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4)

Bupati memberitahukan kepada Kepala Pemerintah ! Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan mengenai Dana .Negeri/Negeri Administratif yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai". dasar penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari, RKUD ke RKN. ; "

(6)

(7)

(8)

Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana:' dimaksud pada ayat () telah ditetapkan, Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah ten tang Peru bahan Penjabaran \ , APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam hal Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKN sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

Dalam hal Negeri/Negeri Administratif telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keu~ngan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan. '

A

!

,

- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif dari Bupati sebagaimhana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (), paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan. {

'

:

- ( 1 0) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan # j; penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagairana " dimaksud pada ayat (5), Dana Negeri/Negeri Administratif ?i tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKN t~hun ' anggaran' berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat, (+), { menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

## Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif

## Pasal 30

- ( 1} Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh per seratus). " )
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan pada penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. ' . '

## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

' ;

.

i

## Pasal 31

:

. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan ' . Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri [; Administratif di Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah " Tahun 2016 Nomor 231), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

i

: 1

: l

'. \

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

'

3 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanny dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

20\7

kf


LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR

24 TAHUN 2017

TANGGAL

1%

FEBRUARI 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

IL

| No I | | | Penduduk | Penduduk | Penduduk | Alokasi Berdasaran Formula | Alokasi Berdasaran Formula | Alokasi Berdasaran Formula | Alokasi Berdasaran Formula | Alokasi Berdasaran Formula | Alokasi Berdasaran Formula | Alokasi Berdasaran Formula | Alokasi Berdasaran Formula | Alokasi Berdasaran Formula | Alokasi Berdasaran Formula |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| No I | | | | | Jumlah Penduduk Jumlah | Jumlah Penduduk Jumlah | Luas Wilayah | Luas Wilayah | Luas Wilayah | 1 K G | 1 K G | | Total Bobot | Pagu _ Alokasi Formula | Dana Desa |
| No I | Alokasi | Dasar p��;�:�k | "J�:i:h- Penduduk | Bobot | P-����:tk Miskin | ;������ Bc,boi Miskin | £.uas Vviiayah | .��=� Wilayah | Bobet | K::��:n Geografls | K£;�n Geografis | .. Bobot . | Total Bobot | Pagu _ Alokasi Formula | Per Desa . . |
| | | | | | | | | | | d | i | | | | i i. . |
| Wises | | | h | | | i | i | | i | | | | | | |
| | | u | | | . | | | | | | | | | | |
| 2 [Neger sEP~ | 72o.442c¢~ | f 2 & ~ | ] 066 ~] | | | | ~~g%]7Es4"~~i"03sf"T~5,597688] | ~,~24i' | | ~24"~gs~9 | 6,~35] | 6,j2 | 60~8~48389] | i2f4if0i | 840.583.1~f |
| .3.[Negeri_RT~H | ...72@.~j2~c~ | 2@g] | @,pg] | @zi | 75s] | | "@~i'pg2js6]7zggfzl | @~jg@] | gf~j | g~,gs~igg] | p,@@gg] | pjzj | p~@is~jg@gg] | | jj3@327ss]"g@~j5@ |
| +_[Negeii s~HK~ | . 72~,72c@~ | @of@] | ~@f?] | @zj | 6o?l | ~@j[~,z86] | s@.1so9ss] | 9, @ oss] | @@s%j | 2z@,@ziss] | @@5s] | @,ff%j | ~,@@7@sszgf | fjfjsfzsj | sf@g37@j |
| _S[Negerj ~M~H~[ | .. .720.442.00o | 3,5s@] | @pf@] | jz5j | jg3] | | p,@fi,@,zsj_g~,5jg5ss] | @~fzs] | ~is@j | @35,5@@gs5f | @@@] | ~jg3j | @@@ii@@gs] | jfisj53g] | 832@@@3.53g |
| #5554"- | 1 | | | | | | 3EE.%.481%1.3%5%/%3]457\4 | | | } | 3%E! | | 3I28.25EE1 | | |
| | %± | | TE,E | | | | | | | 433 | | | | EE} | 7.5 |
| % % | . | L E | | | | | %.56l | | | %531%55%%1 | | | | | |
| % | . % H S | ] 379] | | | EIEl-El | ii %%/ | | %571 | | | | | %551%%]%EE | #%EL. | #%5%5 |
| 7 t i@ lieger @~jp~~~~ | . . 7 z ~ @2cj~ | | ,@~f | @~%j | | .120].o,00l0.06s | l 15,7@is77] | o,09@0). | 0,02%1 | 44.sis7so] | 0.oss] | @f7%j | ~~~zf@@~f | @@#3gz@5] | 76@.@@jzjs |
| 11[Negerd YAINUELO | . +-. .720.442.000.. | | 0,006] | 0,16%] | 1.636] | 0.,02/.0.76%]. | 7,387386] | 0,0010] | 0,01%, | 36,810801, | 0,0046] | 0,14%] | 0,010642543] | 158.864.939] | 879.306.939 |
| | | 2.148] | | | # | | ESE'AESi.##±#5; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | EE | | g; |
| | | | | | | | | | | | | #eAil | | Et | |
| 3#.4%.. II KECAMATAN TEON NILA SERUA | 3#.4%.. II KECAMATAN TEON NILA SERUA | #-E, | Et | | | | | | | | | | | | |
| is [iiseii ~s~j~~j | 720.42@0 | ess] | @,~~z, | @,@ss] | 11sl | goo] | 27@sss] | @,@@l. | o@@st | 6@z3if, | @,poss] | @f7] | @~z@~if53j] | _i6is3sz] | 762255.502 |
| 16 [Negeri_KU