PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor 4 Tahun 2014 tentang TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2014 (berlaku 25 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pelayanan serta menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng pada Tahun 2012, namun masih kurang dan perlu ditambah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng Tahun 2014;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN SETORAN
MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng.
5. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM dengan mendapatkan hak kepemilikan.
6. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas laba yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Singkawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
TAMBAHAN SETORAN MODAL
BAB II - TAMBAHAN SETORAN MODAL
Pasal 2
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 33.378.073.817,40 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Sen).
BAB II - TAMBAHAN SETORAN MODAL
Pasal 3
- (1) Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM di Tahun 2014 sebesar Rp. 5.750.000.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Dengan adanya tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah keseluruhan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM menjadi sebesar Rp 39.128.073.817,40 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah Empah Puluh Sen).
- (3) Tambahan setoran modal Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setorkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PDAM dilaksanakan oleh Walikota.
PEMANFAATAN DAN PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL
BAB III - PEMANFAATAN DAN PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Pemanfaatan dan penggunaan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diserahkan sepenuhnya kepada PDAM
BAB III - PEMANFAATAN DAN PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
- (1) Direktur PDAM menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Tim yang dibentuk melakukan penilaian/verifikasi terhadap Rencana Kerja Anggaran PDAM.
BAB III - PEMANFAATAN DAN PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
PENGAWASAN
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 7
- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.
PEMBAGIAN LABA
BAB V - PEMBAGIAN LABA
Pasal 8
- (1) Apabila PDAM memperoleh laba pada akhir tahun, maka akan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah berupa pembagian laba sebesar 45% dari laba bersih.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada objek pendapatan bagian laba atau penyertaan modal pada Badan Umum Milik Daerah/BUMD.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - PEMBAGIAN LABA
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang WALIKOTA SINGKAWANG, pada tanggal 25 Maret 2014 ttd AWANG ISHAK

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 6 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd ## SYECH BANDAR LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 6

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd YASMALIZAR, S.H. Pembina NIP. 19681016 199803 1 004 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 2/2014
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
## NOMOR 4 TAHUN 2014
## TENTANG
TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG TAHUN 2014
## I. PENJELASAN UMUM
Sebagaimana diamanatkan dalam
PENJELASAN
Pasal 157
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri