PERATURAN BUPATI MA Nomor 113 Tahun 2016 tentang PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA
,
\ r
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL ;
NOMOR ^ TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANDAILING'NATAL
- a. bahwa untuk pelaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, p ' erlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
| / | 6 . Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20li Perundang-undangan Peraturan |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l |) «[) | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik |
| | Indonesia Nomor 4578; 10 . Peraturan Pemerintah Nom-e ?-4~4~Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); |
| U | 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undaiig Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 12 |
| U | . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang ' bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
| | 13 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| | 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ; |
| | Tahun (Berita |
| | 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); |
-
•
1
.
1!
11
16. Peratiiran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.07 / 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun Anggaran 2016 tentang Anggaran Pendapatan damBelanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kineija dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 5); i f I
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA.
BAB I - KETENTUAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal. 1 .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan . urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. asas
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
•
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah DPKAD Kabupaten Mandailing Natal.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal
6. Bagian Tata Pemerintahan yang selanjutnya disebut Bagian Tapem adalah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Mandailing Natal.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Mandailing Natal sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah keija satu Kecamatan. 7 .
k ,
\_
' I D
II
i l l
8.
- ' Desa ' adalah desa ' dan desa adat ' atau yang disebut dengan nama lain, seianjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang . untuk mengatur ' dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan ; masyarakat
BAB I - KETENTUAN
Pasal 2
- ( 1 ) Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri
BAB I - KETENTUAN
Pasal 3
^ ^ " r '
- | | ( 1 ) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- ( 2 ) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan ## BAB II PENYALURAN DANA DESA
BAB I - KETENTUAN
Pasal 4
- (1) Dana Desa disalurkan Pemerintah pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. kepada Daerah dengan cara
- (2) Daerah menyalurkan Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Kas masing - masing Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Mandating Natal c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya
ill
I
' 1
s l
- Kepala Bagian Tata Pemerintahari meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati Mandailing Natal c.q Kepala DPKAD.
- (5) Kepala DPKAD menyalurkan Dana Desa langsung dari RKUD ke rekening Pemerintah Desa yang besarannya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu tahap I 60%, tahap II 40%.
- (7) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunanan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari kepala Desa.
- (9) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menunjukan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
,
BAB III - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 5
- (1) Kegiatan . yang , ^ didanai oleh Dana Desa direnqanakan, dilaksanakan dan dievaluasi sacara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis sesuai ketentuan perundangan.
3. 1 (3) Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam APBDesa.
f t
Bagian Kesatu Bidang Pembangunan
BAB III - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 6
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) yang diprioritaskan untuk pembangunan Desa yaitu :
- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, melalui:
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana kesehatan masyarakat; sarana dan
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
' 1
I ]
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan . dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan / atau;
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama -sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
BAB III - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 7
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (3pyjKg ' 7iiprioritaskan untuk Pemberdavaan Masyarakat Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa
BAB III - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa ( Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis / swamedikasi di Desa; . ; '
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan / Pantai Desa dan Hutan / Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan / atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
i
I
'
ii ill
l l i l l
Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebdgaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa
BAB III - PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10
- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diuraikan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Pedoman Umum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa v. ;

## BAB IV PENGELOLAAN DANA DESA

## PasaJ 11

- Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. in
- (2) Dana Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.
- i ' . ( 3) Pengalokasiah Daria Desa Sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) diperuntukan untuk operasional pemerintah desa dan 90% ( Sembilan puluh perseratus ) diperuntukan untuk pembangunan fisik dan Non fisik (Pemberdayaan Masyarakat) dengan ketentuan Non fisik tidak lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- ( 4 ) Dana Desa sebesar 10% (Sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk belanja operasional · pemerintahan desa yang diperuntukan : f
- a. Musyawarah-musyawarah Desa
- b. Penyususunan Dokumen APBDesa
- c. Tunjangan Transportasi
- d. Peijalanan Dinas
- e. Insentif Kegiatan
- f. Insentif Kepala Dusun

&lt;

ll

- g. Pembuatan Laporan
- h. Papan Informasi Desa

.

- i. Alat Tulis KJantor
- (5) Insentif Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin (f) adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.

## Pasal 12

.

- (1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dana Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus ) dari total dana desa yang diterima.
- (2) Dalam hal terdapat Silpa yang tidak wajar atau lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana desa sebesar Silpa.

## Pasal 13

- (1) Bendahara Desa Menarik dana dari rekening Kas Desa sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang didanai oleh dana desa.
- (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Jumlah uang kas dana desa yang dapat disimpan secara tunai oleh bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

## BAB V

## PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA DESA

## Pasal 14

- (1) Pelaksana Teknis Pengglolaan Keuangan Dsss ^ PTPKD) melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dilaksanakah oleh ' Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa.
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Ketua

- Kasi / Kaur

Sekretaris

Bendahara

- Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat)
- Anggota
- Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat)
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa melaksanakan ' kegiatan yang di danai Dana Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (6) Honor Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung di APBDesa Tahun 2016 menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Mandating Natal Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kineija Daerah dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016.

iS

- g. Pembuatan Laporan
- h. Papan Informasi Desa
- i. ' Alat Tulis Kantor
4. Insentif Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin (f) adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan. (5)

## Pasal 12

- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dana Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus ) dari total dana desa yang diterima. ( 1 )
- Dalam hal terdapat Silpa yang tidak wajar atau - lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana desa sebesar Silpa. (2)

## Pasal 13

- Bendahara Desa Menarik dana dari rekening Kas Desa sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang didanai oleh dana desa. ( 1)
- Bendahara Desa dapat menyimpan uang kas" Sc&amp;a ' pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. ( 2 )
- Jumlah uang kas dana desa yang dapat disimpan secara tunai oleh bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sebesar ' Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (3)

## BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA DESA

## Pasal 14

- ( 1 ) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa. ( 2 )
- ( 3)
- Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : : Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat) : Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat) : Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat) : Dipilih melalui Musyawarah Desa (masyarakat) Ketua. : Sekretaris Bendahara Anggota
- Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala desa. (4)
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa melaksanakan kegiatan yang di danai Dana Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung di APBDesa Tahun 2016 menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kineija Daerah dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016. (6)

&lt;

il

## BAB VI

## TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA DESA

## Pasal 15

- (1) Kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dilaksanakan dalam 7 (tujuh) tahap yaitu sebagai befikut :
- a. tahap persiapan;
- b. tahap perencanaan;
- c. tahap pelaksanaan;
- d. tahap pengendalian, monitoring Evaluasi dan pengawasan;
- f. tahap penyelesaian pekeijaan, dan;
- e. tahap pelaporan;
- g. tahap pemeliharaan dan pelestarian;
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf (a) terdiri dari :
- b. Sosialisasi Pelaksanaan kegiatan;
- a. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- (3) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf (b) terdiri dari : --;
- a. Musyawarah Desa;
- b. Penyusunan rencana kegiatan;
- c. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa);
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang didanai oleh Dana Desa;
- e. Verifikasi Anggaran Biaya kegiatan yang didanai oleh Dana Desa oleh Tim Pembina Kecamatan;
18. f . Penyampaian permohonan lengkap dengan APBDesa dan rencana Anggaran Biaya kegiatan yang didanai oleh dana Desa oleh Tim Pembina Kepamatan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Tahap pengendalian, Monitoring evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d), terdiri dari :
- b. Monitoring dan pengawasan kegiatan oleh tim Pembina / assistensi.
- a. Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa oleh tim Pembina tingkat kecamatan dan tim fasilitasi tingkat Kabupaten;
- (5) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah penyampaian setiap semester.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaknkan dengan ketentuan sebagai berikut : -
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (7) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana Desa kepada Menteri dengan tembusan Menteri yang menangani Desa, menteri Teknis / pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian terkait dan Gubemur Sumatera Utara paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (8) Tahap penyelesaian pekeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) dilakukan setelah pekeijaan yang menjadi tanggungjawab tim pelaksana kegiatan, selesai dilaksanakan maka tim diifiskSutr ' menyerahkan hasil pelaksanaan pekeijaan kepada pemerintah Desa sesuati ketentuan yang berlaku

H i

(9)

Tahap Pemeliharaan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) terdiri dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai Dana Desa pada dasamya adalah untuk percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## BAB VII

## PELAPORAN

## Pasal 16

- (1) Pelaporan dilakukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui proses pengelplaan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan berkala yang dibuat setiap semester.
- (3) Laporan berkala disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati dapat menunda penyaluran dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa.

## Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa untuk Desa yang terjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan APBDesa dilakukan -oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran.
- (3) Pengawasan, penyelesaian penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, retribusi daerah untuk Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten.

## BAB VIII

## PEMBINANAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan dan pelaporan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pemberian pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Desa;
- b. ' Pemberian bimbingan dan pelatihan serta penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. Pemberian pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Fasilitasi penyusunan APBDesa
- b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- d. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan . pembangunan desa;
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- e. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

..

- (4)
- Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan secara internal dan ekstemal.
- (5) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Inspektorat Ka.bupa.ten selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Pengawasan ekstemal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (7) Jika teijadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara beijenjang dari tingkat desa, tingkat kecamatan sampai ketingkat kabupaten.
- (8) Pengawasan, penyelesaian penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan melalui pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten.
- (9) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa Semester I disampaikan akhir bulan Juni dan Semester II disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhimya tahun anggaran.

/

•

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## ' Pasal 19

- Ketentuan mengenai Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; (1)

## (2) Ketentuan mengenai:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa untuk tipologi Desa Daratan, Penggunungan, Pesisir, Mina-Wisata, Maju sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tipologi Desa Daratan / Hamparan, Industri dan Perkebunan, Berkembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa untuk tipologi Desa Daratan Tinggi / Pegunungan, Pertanian, Tertinggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

## Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandating Natal.

'

Ditetapkan di Panyabungan

- .M

Pada tanggal, ^ ^

BUPATI MANDAILING NATAL,


DAHLAN HASAN NASUTION

2016

Diundangkan;di Panyabungan

Pada tanggal ; g 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,


MHD. SYAFEI LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR A

HI

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA.

Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

FTovinsi

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Desa

Tipologi: Desa Daratan, Pegunungan, Pesisir, Mina-Wisata, Maju

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Pelaksanaan | | |
| Pembangunan Desa 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrasruktur / sarana prasarana untuk penghidupan dan pemukiman fisik | 1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut . | - Memperkuat tebing / bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai. |
| | 2 . Rehabilitasi Pemeliharaan joggingpathtrack wisatawan < | - Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan Penumpukan sampah dan endapan lumpur. - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa. |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat dan | 1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes(posyandu apung / perahu) . | - Mengembangkan fasilitas kesehatan masyarakat wisatawan. - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat. layanan untuk dan |
| | 2 . Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik. | - Memberikan Issnyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang . |
| | 3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes | - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (medical rescue) |
| 3 . pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | - menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai. |

[ I

n 1

| | | 2 . Penambahan bahan bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai ' dan laut . | - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang,penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lain nya terkait paket wisata pantai dan laut; |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi 'sedekah laut' . | - Menyediakan ruang terbuka yang , aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memilildnilai wisata; - Mendorong interaksi sosied dan budaya lokal tetap |
| pengembangan ekonomi 4 . usaha masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi | 1 . membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang / seareef . | terjaga; - Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk Mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani / nelayan dan ^ ' . |
| | 2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu. / | s ekaligus PADes - Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan paelyanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PADes. |
| | 3.Rehab pasar ikan | -Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan potensi interaksi warga- wisatawan - > untuk membeli produksi laut segar; -Mendorong meningkatnya PADes. |
| 5 . pembangunan dan pengembangan sarana- prasarana energi terbarukan serta kegiatan Pelestarian lingkungan hidup | 1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang / coral - seareef . | - melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan aset desa. - paket wisata dan PADes ekologis |
| | 2. Pengembangan Cemara laut dan pembibitan / penanaman bakau. | - Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; - Paket wisata dan PADes . |

4

| | 3.Pengadaan ' sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah ' tangga dan kawasan wisata; | - Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumahtangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain . |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 . program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa . | | jfr |
| B. Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| 1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat - alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. | 1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau. | - Meningkatkan pengetahuan dan < keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi . - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi . |
| | 2 . Kursus / pelatihan kerajinan tangan [handycraft) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut) . | - Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan . membuat kerajinan tangan berbahan lokal. |
| | 3.Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata. | - Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejeriisnya sebagai penunjang sektor wisata . |
| 2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembarigkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya. | 1. pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda. | - mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalahgan pemuda desa. |
| | 2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa | - Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa. |

i i

)

| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | - musyawarah / rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi Iumbung padi hasil pertanian | I Merevitalisasi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | / lainnya . | ^ tradisi iumbung padi desa . |
| 4 . pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa. | 1 . pelatihan paralegal desa . | - melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya diluar peradilan . / |
| | 2.Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa. | - Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset didesa. |
| 5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat . | 1 . festival makanan laut higienis 'Pesisir Laut' | - mengan - gkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir . |
| | 2.Lomba melukis / menulis keindahan alam dan hidup bersi dan sehat 'anak pantai ' . | - Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. - Mencari bakat anak anak pantai . - Paket wisata |
| 6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa; | 1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya . dan nelayan tangkap; | - Membekali keterampilan pengolahan sumberdaya laut dan pantai untuk para petahi dan nelayan |
| | 2.Membentuk / merevitalisai kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasitangkap dan konservasi . | - Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi lautpantai . |
| 7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup | 1. Pelatihan Pengelolaan Sampah menjadi Pupuk Kompos. | - Membekali keterampilan pengolahan sampah kepada masyarakat . |
| 8. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa . | 1. Pelatihan Tim Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) 2 . Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 3 . Pelatihan Tim Pengadaan Barang dan • Jasa r | .. ^ .Membekali para pelaku - pelaku Desa untuk dapat melaksanakan Dana Desa sesuai dengan aturah yang ada. |

## BUPATI MANDAILING NATAL,

i

## DAHLAN HASAN NASUTION

I I

'

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA.

## Model: Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2016

Provinsi

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Desa

Tipologi: Desa Daratan / Hamparan, Industri 85 Perkebunan, Berkembang

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur / sarana- prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman | 1 . pembangunan rabat beton / pengerasan jalan desa. | - Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akases distribusi hasil perkebunan. |
| | 2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier. | - Menjamin kelancaran - ^ paeokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran ' irigasi. |
| | 3. Pembangunan pusat pembibitan desa. | - Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan. |
| | 4. Pembangunan show room / wisma pamer produk desa | - Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa. |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana kesehatan masyarakat | 1. pembangunan / pemeliharaan Poskesdes / Polindes | - Pengadaan gedung baru / pemeliharaan poskesdes / polindes; - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. |
| | 2 . Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes / Polindes. | - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan / promosi kesehatan masyarakat desa. |
| 3 . pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | 1. pembangunan gedung PAUD/TK; | - memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita / usia dini; |

'

*

ill i l l

| | 2 . pembangunan sanggar belajar / perpustakaan untuk ' anak dan remaja. | - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa. , |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3 . Pembangunan gedung / taman seni / musium desa . | - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakya . t dan peninggalan bendabenda purbakala dap |
| | 4 . Rehab / renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus . dll) | . ^ . bersejarah. - Melestarikan situssitus budaya; |
| 4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, Meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi | 1.membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi / jagung hasil pertanian desa. | - Memudahkan akses petani padi / jagung pada pusat-pusat penggilingan padi / jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian . |
| | 2 . Pengadaan kompos / pupuk kandang. | - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat keijasama antardesa di bidang perkebunan , |
| 5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup 1 | 1.membangun rintisan listrik desa tenaga, Air , angin / matahari. | - Memaksimalkan kemanfaatan sumber Panas matahari untuk penerangan desa. |
| | 2 . Membangun sumur resapan / embung. | - Menjaga keberlanjutan air permukaan; -Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah . |
| | 3 . Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa. | - Mendorong tanggung jawab ' publik terhadap pengelolaan sampah desa . - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga. |
| 6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa. | | |

i

!

i

•

in

I

| B . Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan , pengembangan atau bantuan alat alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan | 1. Pelatihan membuat baraiig barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa , topeng / ukiran kayu, anyaman bambu / daun dll) | - Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinana tangan; - Meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal . |
| | 2. Pelatihan tentang hak hak perburuhan keijasama desa dengan perusahaan. | - Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh. |
| 2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa - BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya. | l .Woskhop Business Plan | - Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa. |
| | 2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa | - Meningkatkan sumber- sumber penerimaan desa Dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - Mengembangkan luas |
| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | 1.musyawarah / rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi / hasil pertanian lainnya. | ekonomi desa . - Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa; |
| | 2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. | - Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian. |
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa. | 1. pelatihan paralegal desa. | - melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar p£? adilan . |
| | 2.pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga. | - Melatih keterampilan bagi warga tentang " penyelesaian sengketa aset di desa. |
| 5. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. | 1. Pelatihan Tim Pengelolaan Keuangan ; Desa (PTPKD) 2. Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) | - Membekali para pelaku - pelaku Desa untuk dapat melaksanakan Dana Desa sesuai dengan aturan yang ada . |


BUPATI MANDAILING NATAL,


DAHLAN HASAN NASUTION

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA.

Model

: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Desa

Tipologi: Desa Daratan tinggi / Pegunungan, Pertanian dan tertinggal

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur / sarana- prasarana fisik untuk penghidupan dan | 1 . Pembangunan / pengadaan tandon air / bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air . | - Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa; - , Membangun / |
| | 2. Pemeliharaan saluran air dari sumber mata air kerumah - rumah penduduk. | - Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke ' rumah tangga. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk. |
| 2. pembangunan, ppengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat | 1. Pembangunan balai pos yandu | -Pengadaan gedung baru balai pos yandu; - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu. |
| | 2.Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu. | - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan / promosi kesehatan masyarakat desa. |
| | 3. Pengedaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll) | - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu . |
| 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | 1. pembangunan gedung PAUD/TK; | - memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita / usia dini; |

111

| | 2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja | - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ' - ^ 3 . Pengadaan peralatan seni tradisi { misalnya rebana, gordang sembilan, kuda kepang dll) | - Mengerakkan kembali seni tradisi rakyat desa: Memenihi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat . |
| | 4. Rehab / renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi sarkofagus dll). | Melestarikan situs - situs budaya. |
| 4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi | 1 . Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi / jagung hasil pertanian desa . | -memudahkan akses petani padi / jagung pada pusat - pusat penggilingan padi / janggung. - mengurangi biaya pruduksi tinggi pengolahan hasil pertanian . |
| | 2. Pengembangan usaha kompos / pupuk kandang | - Medorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandung: - Memperkuat keijasama antara petani dengan petemak. |
| 5 . Pembangunan dan pengembangan sarana - j prasrana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian l