PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Hibah. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tornohon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);' 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kata Tomohon Tahun 2011 Nomor 1 }; 3. 8 .. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (berlaku 4 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
WAUKOTATOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
7
T AHUN
2011
TENT ANG
TAT A CARA PEMBERIAN HIBAH
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan, perlu menyediakan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Tata Cara Pemberian Hibah.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tornohon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);'
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kata Tomohon Tahun 2011 Nomor 1 };
3. 8 .. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN TATA CARA
WALIKOTA TOMOHON TENTANG PEMBERIAN HIBAH.
SABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah Kota T omohon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Tomohon menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon sebagai unsur penyelenggara Pemerrntah Daerah;
4. Hibah adalah belanja yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi perusahan daerah dan atau kelompok masyarakaVperorangan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah dan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Dana adalah dana yang disediakan untuk keperluan hibah kepada badan/lembaga/organisasi perusahan daerah dan atau kelompok masyarakatlperorangan.
BAB II - HIBAH
Pasal 2
Anggaran Hibah merupakan patokan yang disediakan untuk keperluan Hibah dalam pelaksanaan pemberian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB II - HIBAH
Pasal 3
Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakatJperorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
BAB II - HIBAH
Pasal 4
Kuasa Pengguna Anggaran wajib menganalisa kelayakan syaratsyarat dan ketersediaan dana sebagai bahan pertimbangan untuk Walikota memberikan hibah. Untuk kepentingan tersebut kuasa pengguna anggaran dapat meminta tambahan informasi dan persyaratan lain kepada pemohon.
BAB II - HIBAH
Pasal 5
Besaran dana hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB Ill - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6
Setiap badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan penerima dana hibah harus memasukkan Naskah Perjanjian.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tomohon pad a tanggal 15 Maret 2011 Pit. SEKRETARIS DAERAH Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019 SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR 7 ## BABIV KETENTUAN PENUTUP ## Pasal7

Penetapan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Tomohon.

Penetapan: Ditetapkan di T omohon padatanggal 14 Maret 2011