PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI Nomor 3 Tahun 2013 tentang PELAYANAN PUBLIK (berlaku 18 Oktober 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan pelayanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan publik;
- 1. Pasal 18 ayat 6 Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3081) sebagaimana telah diubah dengan Undang\_Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -2-
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -3-
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -4-
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -5-
7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
9. Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
10. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik berupa perizinan maupun non perizinan.
11. Keputusan administrasi pemerintahan adalah keputusantata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
12. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara pemerintah daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk ## BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Penyelenggara Pelayanan Publik dan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam wilayah Kabupaten Sinjai.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pelayanan publik bertujuan untuk:
- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pelayanan publik berasaskan :
- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
- (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi:
- a. pelayanan barang publik;
- b. pelayanan jasa publik; dan
- c. pelayanan administrasi.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh jenis pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sinjai serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah maupun pelayanan publik strategis lainnya.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -7-
Bagian Kedua Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi:
- a. pelayanan barang publik;
- b. pelayanan jasa publik; dan
- c. pelayanan administrasi.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh jenis pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sinjai serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah maupun pelayanan publik strategis lainnya.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -7-
Bagian Kedua Asas
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -8-
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan jasa publik oleh instansi Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tindakan administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
- b. tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan ## BAB III
PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Pembina, Penanggungjawab Dan Penyelenggara Pelayanan Publik
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pembina penyelenggaraan pelayanan publik adalah Bupati.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan pembinaan ;
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -9-
- b. melakukan pengawasan ;
- c. melakukan pengendalian; dan
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (3) Pembina wajib menyampaikan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan Gubernur.
- (4) Hasil kinerja pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pembina.
- (6) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- c. melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.
Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Organisasi Penyelenggara wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya meliputi :
- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. pengawasan internal;
- e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. pelayanan konsultasi.
- (3) Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik yang mekanismenya diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Penyelenggara Pelayanan Publik yang ditunjuk oleh Pembina mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di unit pelayanan masing-masing sesuai standar pelayanan;
- b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -10-
- c. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di unit pelayanan masingmasing kepada Pembina.
Bagian Ketiga Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana di unit pelayanan masing-masing yang bersangkutan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Penyelenggara wajib melakukan penyeleksian terhadap Pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja .
- (3) Penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyeleksian, pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Hubungan Antar Penyelenggara
BAB IV - HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 14
- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -11-
- (2) Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat melakukan sendiri karena keterbatasan sumberdaya dan/atau dalam keadaan darurat, Penyelenggara dapat meminta bantuan Penyelenggara lain.
- (3) Dalam keadaan darurat, permintaan Penyelenggara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Penyelenggara pemberi bantuan, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Penyelenggara yang bersangkutan
BAB IV - HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 15
- (1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan ketentuan:
- a. kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan dalam bentuk perjanjian ## BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggara
BAB IV - HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 16
Penyelenggara memiliki hak:
- a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -12-
- b. melakukan kerjasama;
- c. mengelola anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 17
Penyelenggara berkewajiban:
- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan, atas permintaan Pembina atau pejabat yang berwenang.
Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan Pelaksana
BAB IV - HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 18
Pelaksana berkewajiban:
- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara;
- b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -13-
- e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.
BAB IV - HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 19
Pelaksana dilarang:
- a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah dan BUMD.
- b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara;
- d. melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara.
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Penerima
BAB IV - HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 20
Penerima pelayanan publik mempunyai hak:
- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkaplengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik;
- d. mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelesaian sengketa pelayanan publik;
- e. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik untuk mendapatkan penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku; dan
- g. mendapatkan pembelaan dan perlindungan, dalam upaya penyelesaian sengketa pelayanan publik.
BAB IV - HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 21
Penerima Pelayanan Publik mempunyai kewajiban untuk:
- a. mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. menghargai penerima pelayanan publik yang lain;
- c. mentaati Peraturan;
- d. mentaati hasil penyelesaian sengketa pelayanan publik;
- e. tidak memaksakan kehendak; dan
- f. menyampaikan data dan informasi secara lengkap dan benar.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -14-
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Masyarakat
BAB IV - HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 22
Masyarakat berhak:
- a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan ombudsman;
- h. mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina Penyelenggara dan ombudsman; dan
- i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
BAB IV - HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
Pasal 23
Masyarakat berkewajiban:
- a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
- b. menjaga sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan
- c. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu Pelaksanaan Pelayanan
Paragraf 1
Penyusunan Standar Pelayanan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 24
- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait, dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -15-
kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 25
- (1) Masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), terdiri dari wakil:
- a. semua pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- b. tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) penetapan wakil masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta jumlahnya, ditentukan oleh penyelenggara dengan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 26
Komponen standar pelayanan paling kurang meliputi:
- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 27
Dalam Penyusunan Standar Pelayanan Publik wajib
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 28
- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini.
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.
Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau
Paragraf 3 Fasilitas Pelayanan Publik
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 29
- (1) Penyelenggara dan Pelaksana wajib mengelola dan memelihara sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
- (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan.
- (3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana.
- (4) Atas analisis dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan berkesinambungan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 30
- (1) Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dilarang dipindahtangankan dalam keadaan apa pun, baik langsung maupun tidak langsung melalui penjualan, penjaminan atau hal-hal yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan menjalankan korporasi atau
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -17-
hilangnya hak-hak yang menjadi milik korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 31
- (1) Penyelengara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu peyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka.
- (2) Perbaikan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengumuman oleh penyelengara harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan memasang tanda yang memuat nama kegiatan, nama dan alamat penanggung jawab, waktu kegiatan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat ( short message service ), laman ( website ), Pos-el (email) dan kotak pengaduan.
- (4) Penyelenggara dan pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah melakukan kelalaian.
- (5) Dalam hal penyelenggara dan pelaksana tidak melakukan kewajiban yang dikarenakan keadaan kahar/ force majeure dan diluar kemampuan penyelenggara dan pelaksana maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai kelalaian.
Paragraf 4 Pelayanan Khusus
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 32
- (1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana, Prasana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 33
- (1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -18-
kelompok masyarakat
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 34
- (1) Biaya/tarif pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada penerima pelayanan publik.
- (3) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan DPRD dan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 35
Penyelenggaraan pelayanan publik dapat dibiayai dari APBD dengan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 36
- (1) Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan.
- (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat memperoleh anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 37
- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi penyelengara negara dan lembaga independen yang dibentuk
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 38
Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. cermat;
- c. santun dan ramah;
- d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. profesional;
- f. tidak mempersulit;
- g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntanbilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang -undangan;
- j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta pro aktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenagan yang dimiliki;
- n. sesuai dengan kepantasan; dan
- o. tidak menyimpang dari prosedur.
Paragraf 7 Sistem Pelayanan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 39
- (1) Untuk mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat, yang dapat dilakukan melalui sistem pelayanan satu pintu atau satu atap.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 40
Sistem Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diselenggarakan dengan tujuan:
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -20-
- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memperpendek proses pelayanan;
- d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- e. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 41
Sistem Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilaksanakan dengan prinsip:
- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan kewenangan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 42
- (1) Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Sistem pelayanan terpadu secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. Sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau
- b. Sistem pelayanan terpadu satu atap.
- (3) Sistem pelayanan terpadu secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 43
Sistem pelayanan terpadu satu pintu atau satu atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu atau satu atap.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 44
- (1) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilaksanakan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 45
Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, dilaksanakan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 46
Pelaksana yang mendapat penugasan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. penerimaan dan pemrosesan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan;
- c. persetujuan permohonan pelayanan yang telah memenuhi standar pelayanan;
- d. pengajuan penandatangan dokumen perizinan dan non perizinan kepada pimpinan instansi pemberi penugasan sesuai standar pelayanan;
- e. penyampaian produk pelayanan berupa perizinan dan/atau non perizinan kepada pemohon; dan
- f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -22-
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 47
- (1) Penyelenggara sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/satuan kerja terkait, terutama menyangkut aspek teknis dalam penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Penyelenggara sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
Paragraf 8 Pengelolaan pengaduan Masyarakat
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 48
- (1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. kotak saran;
- b. telepon;
- c. fax;
- d. SMS (Short Message Service) Center;
- e. e-mail; dan
- f. media lainnya.
- (3) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, DPRD, dalam batas waktu tertentu.
- (4) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 49
- (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.
- (2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh penyelenggara.
- (3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -23-
- a. identitas pengadu;
- b. prosedur pengelolaan pengaduan;
- c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
- d. prioritas penyelesaian pengaduan;
- e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana;
- f. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
- g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;
- h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
- i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan
- j. pencatuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.
Bagian Kedua Pengelolaan Informasi
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 50
- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan system informasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas system informasi elektronik dan non elektronik, paling kurang meliputi:
- a. profil penyelenggara;
- b. profil pelaksana;
- c. standar pelayanan;
- d. maklumat pelayanan;
- e. pengelolaan pengaduan; dan
- f. penilaian kinerja.
- (3) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.
Bagian Ketiga Penilaian Kinerja
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 51
- (1) Penyelenggara wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 52
- (1) Penyelenggara pelayanan publik dapat mengadakan kerjasama dengan penyelenggara pelayan publik lain ataupun dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelayanan publik wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
Bagian Kelima
Indeks Kepuasan Masyarakat
BAB VI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Pasal 53
- (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik.
- (2) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai antara IKM dengan standar pelayanan publik, maka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 54
- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
- (3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.
- (4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diatur ## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Pembinaan
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 55
- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaran pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
- b. penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal dan penetapan target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal; dan
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 56
- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh:
- a. pengawas internal; dan
- b. pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- b. pengawasan oleh DPRD; dan/atau
- c. pengawasan oleh ombudsman.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -26-
BAB VIII - EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 57
- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan evaluasi kinerja pelayanan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan dan hasilnya secara berkala dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VIII - EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 58
Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat Bupati melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal di setiap unit pelayanan.
Bagian Kesatu Pengaduan
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 59
- (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaran pelayanan publik kepada penyelenggara dan/atau DPRD.
- (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagai dimaksud pada ayat (1) dijamin hak- haknya oleh peraturan perundangundangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan terhadap:
- a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
- b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 60
- (1) Atasan satuan kerja penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksi kepada satuan kerja penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a.
- (2) Atasan Pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat(3) huruf b.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 61
- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak pengadu menerima pelayanan.
- (3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:
- a. nama dan alamat lengkap;
- b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian material atau immaterial yang diderita;
- c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
- d. tempat,waktu penyampaian dan tanda tangan.
- (4) Pengadu dapat memasukan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 62
- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya.
- (2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya.
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 63
- (1) Penyelenggara wajib memberikan tanda terima pengaduan.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:
- a. identitas pengadu secara lengkap;
- b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
- d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan.
- (3) Penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap dan atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -28-
- (4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengaduan melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
- (5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 64
- (1) Pengaduan terhadap pelaksana ditujukan kepada atasan pelaksana.
- (2) Pengaduan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, ditujukan kepada atasan satuan kerja penyelenggara.
Bagian Kedua Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 65
- (1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
- (2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara.
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 66
- (1) Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan.
- (2) Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, non diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
- (3) Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah.
- (4) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- (5) Tatacara dan mekanisme tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -29-
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 67
- (1) Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah pimpinan penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 68
- (1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.
- (3) Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan.
Bagian Ketiga Pelanggaran Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 69
Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha Negara.
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 70
- (1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan.
- (2) Pengajuan gugatan terhadap penyelengara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan penyelenggara.
- (3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal 71
- (1) Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara kepada pihak berwenang.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -30-
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan Keputusan penyelenggara.
KETENTUAN SANKSI
BAB X - KETENTUAN SANKSI
Pasal 72
- (1) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 huruf c dan Pasal 28, dikenai sanksi teguran tertulis.
- (2) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 Ayat (1) huruf b, dan huruf e, Pasal 17 huruf e, huruf h, Pasal 18 huruf a, Pasal 19 huruf a, dan huruf d, Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
- (3) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
- (4) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan atau dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
- (5) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf i, Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (1), Pasal 50, Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 68 ayat (2) dikenai sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (7) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal17 huruf b, huruf e, huruf i, huruf j., dan huruf k, Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 19 huruf a dan huruf c, Pasal 24 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (4), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (3), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1)dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -31-
- (8) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 36 ayat (3) dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (9) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
- (10) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf a, Pasal 30, Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah Daerah.
- (11) Penyelenggara yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud ayat (10), apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enanm) bulan tidak melakukan perbaikan kinerja dikenai sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
BAB X - KETENTUAN SANKSI
Pasal 73
- (1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban.
- (3) Besaran ganti rugi bagi korban ditetapkan
BAB X - KETENTUAN SANKSI
Pasal 74
- (1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara dikenai denda.
- (2) Besaran denda ditetapkan
BAB X - KETENTUAN SANKSI
Pasal 75
- (1) Sanksi bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 dikenakan kepada pimpinan penyelenggara.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan penyelenggara yang bertanggungjawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) yang menimbulkan kerugian wajib dibayar oleh penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - KETENTUAN SANKSI
Pasal 76
Pimpinan penyelenggara dan/atau pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan umum apabila penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyelenggara melakukan tindak pidana.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 77
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelenggara pelayanan publik yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur dan/atau Standar Pelayanan Minimal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -33-
BAB XII - PENUTUP
Pasal 78
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Penetapan: Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 18 oktober 2013

Penandatangan: BUPATI SINJAI, ttd H. SABIRIN YAHYA

Penetapan: Diundangkan di Sinjai pada tanggal 26 November 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 3 ## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -34-
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2013
## TENTANG
## PELAYANAN PUBLIK
## I. PENJELASAN UMUM
Pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kerakyatan. Sebagai penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sinjai berkomitmen mewujudkan pelayanan publik (publik service) yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sinjai adalah penting dilaksanakan oleh Penyelenggara pelayanan publik dan Badan Usaha Milik Daerah. Oleh karena itu dengan Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (penyelenggara pelayanan publik) untuk menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Daerah ini memuat mengenai pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
huruf a Yang dimaksud dengan 'asas kepentingan umum' adalah bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. huruf b Yang dimaksud dengan 'asas kepastian hukum' adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. ## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -35- ## huruf c Yang dimaksud dengan 'asas kesamaan hak' adalah bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. ## huruf d Yang dimaksud dengan 'asas keseimbangan hak dan kewajiban' adalah bahwa pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan publik. ## huruf e Yang dimaksud dengan 'asas profesionalan' adalah bahwa aparat penyelenggara pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. ## huruf f Yang dimaksud dengan 'asas Partisipatif' adalah Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. ## huruf g Yang dimaksud dengan 'asas Persamaan Perlakuan/tidak diskriminatif' adalah Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. ## huruf h Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. ## huruf i Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas' adalah Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## huruf j Yang dimaksud dengan 'asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan' adalah Pemberian kemudahan