Unknown Unknown Nomor 37 Tahun 1954 tentang WAJIB DAF'TAR KESEPAKATAN KERJA BERS.A,MA9 PERJAIYJIAN IffRJA9 SERIKAT PEKERJA I BTIR{IH DAN PENGESA}IAN PERATT-IRA.N PERUSAIIAAN SSRTA }OKI'MEN KETENAG.A. KERJAAN DENGAN RAHMAT TIHAN YAIIG MATIA ESA, BIIPATI BATANG EIAFII, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa ddam rangka melindungi hak-hak pekerja di Perusahaan -perusahaaa Frtu diadakan pembinaaa fngawasan dan pengendalian terhadap $yaratsyarat kerja serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Ketenagakedaan;
- bahwa rurfirk k€pastim hukum dalam pembinaafi, p€ngawasan dan pngeirdalim s€e€rti dinaksud huruf 4 pertu membentuk Perahran Daerah tentaog wajib Daftar Kesepakatan Kerja Bersam4 Perjanjian Kerja, serikat PekerjalBunrh dan Pengesdran Peraturan Perusahaan serta Dokumen Ketenagakerjaan; b.
- antara Serikat Peke{a dan Majikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Mengingat : l.
- Undang-rurdang Nomor 21 Tahwr 1954 tontarg Pedarfian Pefuinrhan Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598 a).
- Undang-undang Nomor 12 Tahrur 1956 tentang Pemkntukan Dffiah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sr"nat€ra Tqah pembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomm 25) s€bagaimana diubatr dengan Undang-Undang Nomor 7 Taltm 1965 tmtang Pembenurtan Daerah Tinglot tr Sarolangrm Bangto dan Daerah Tingtd n Tqilong Jab,tFg {t-emUaan Negara Republik Indonesia Tahun 19ti5 \-mr 5O )" 2
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perbunrhan (Lenrbaran Negma Republik Indonesia Talurn 1957 Nomor 42, tambahan Lembar Negara Nomor 1227);
4. Undang-undarg Nomor 14 Talnur 1969 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Mengenai Twaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 1969 Nomor 55, Tmrbalun Irrnbaran Negara Nomor 29LZ);
5. Undang-undang Nomor 7 Talnn 1981 tentang wajib lapor Ketenaga Ke{aan di Perusahaan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tarrbahan Lembaran Negara Nomor 320f);
6. Undang-undang Nomor I Tatrun 1981 tentang ft*um Acara Pidana (I-enrbaran Negaa Republik Indonesia Tatnm 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daeratr (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1997 Nomor 41, Tanrbahan Lenrbaan Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dery;an Undang - undang Nomor 34 Talrtrn 2000 (kmbaran Negara Republik Indonesia Talnur 2000 Nomor 246, Tarrtbahan Lembaran Negara Nomor a0a8);
8. Undangrmdang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tatbahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peratruan Pemerintah Pengganti Undang-undaflg Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 te'ntang perubalran berlakunya Undang-rmdang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 2000 Nomor 167, Tambahan Irmbaran Negara Nomor 400a);.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tatnur 1983 tentang Pelaksanaan Undang-mdang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnrn 1983 Nomor 36, Tanrbahanlrmbaran Nogara Nomor 3258);
11. Peratuaran Pemerintah Nomor 25 Talnrn 20@ tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Da€rah Otonom (I-Enbaa Negra Re,pubfrt Indonesia Tahrm 200O Nomq 54, Tmrbahan l-embaran Negpa Nomor 3952).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Talurn 2001 tentang Retribusi Daeratr (I-embaran Negara Republik Indonesia Talnm 2001 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Nomor aB9);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tatrun 1999 tentang Teknik Penyusunan Pcs;,:ilran an dan Benfuk Rancangan undang-undang ft,sncangan Perahran Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tatnrn 1999 Nomor 70).
Dengm persetujuan
DEWAN PERWAKILA}T RAKYAT DAERAH KABTIPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATI-IRAN DAERAH TENTA}IG WAIts DAFTAR KESEPAKATAN KERJA BERSAM,qs PERIANJIAN KERJ'T SERIKAT PEKERIAIBURIIH DAN PENGESAFIAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA MK{'MEN KETENAGA KERJAAN.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 2
- (1) Setiap menerfuna atau menrperke{akan teoaga Kedq perusahaan wajib mecrbuat pet'anjian Keda dengan nasing-masing prftadi secara tsrtulis yang memuat hak dan kewajiban sesuai delrgan kebnnran yang berlaku.
- (2) Perjaqiian dibuat aras dasar :
- a. Kesepakafan ke&amp;ra hlah pihak.
- b. Kemampuan kedua belah pihak.
- c. Adanya peke{aan yang di perjanjikan.
- d. Peke{aan yang dikedakan tidak dengan ketertiban urnunL kesusihan dan ketentuan peirurdang-undanganyang berlaku.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 3
Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya molnuat :
- a. Namq alanatperusahaan danjenis usatra.
- b. Nama dan alamatpekerja.
- c. Jabatan dan jenis pekerjaan.
4. d syarat-syarat keqa yang memuat hak dan kewajiban pengusaln dan peke{a
- e. Besafirya tryah dan cara pembayrm-
- f. Ternpat kerja.
- g. Mulai berlakunya Perjarjian Kerja.
- h. Tempat dan tanggal Perjar{ian Kerja dibuat.
- i. Tanda Tangan Para Pihak dalam perjanjian.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 4
Pe{anjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 5
- (1) Dikecualikan dari ketenhran pasal 2 Perja4iian Kerja dapat dibuat secara lisan dengan ketentuan Pihak Peiusalraan wajib membuat surat Pengangkatan bag pekerja yang bersangkutan;
- (2) Surat Pengangtatan sebagai mana dimaksud Ayat (1) mernuat sekurang-kurangnya:
- a. Nana dan Alamat Pekefa.
- b. Tanggal mulai berkerja.
- c. Jenis Peke{aan.
- d. Besarnya Upah
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 6
Pe{anjian Keda dan surat Pongangkatan dimalsud sebelum diberlakuka4 wajib didaftar pada Pemerintah Kabupaten Batang llari atau Instansi yang ditunjuk.
PERATURAN PERUSAHAAN
BAB M - PERATURAN PERUSAHAAN
Pasal 7
- (1) Bagt Perusahaan yang mempekerjakan L0 orang atau lebih wajib membuat peraturan Perusahaan;
- (2) Kewajiban Perusatraan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi Penrsahaan yang telah memiliki Kesepakatan Kerja Bersama.
Pasal S
- (1) Sebelum diMakukan Perafiran Perusahaan sebagaimana dimalaud ayat (1) pasal ini wajib disampaikm kepada Pem€,rintah Kabupaten Batang Flari rmtuk selanjunrya disalrkan oleh Pejabatyang ditunj*;
- (2) Pengesyahan Perairan Perusahaan dimaksud harus sudah selesai 30 (tiga puhrh) ha,ri sejak Peraturm Pe,lusalraan diterima
- (3) Apabila melmpaui waknr 30 (tiga puluh) hari maka Perahran Perusahaan dianggap telah disyahkan.
BAB M - PERATURAN PERUSAHAAN
Pasal 9
- (1) Peraturan Perusalram Memuat Ketenbaa sekurang-kurangnya memuat :
- a. IIik dan Kewajiban Perusahaan.
- b. IIak dan Kewajiban Pekerja.
- c. Syarat-Syarat Kerja.
- d. Tata Tertib Perusatraan.
- e. Jangl€ Wak$ Peraturan Perusaluan.
- (2) Peraturan Perusahaan tidak bolEh bertentangan dengan Peraturan Penmdang-Undangan yang b€daku.
BAB M - PERATURAN PERUSAHAAN
Pasal 10
- (1) Perahran Perusahaan disusun dengan
BAB M - PERATURAN PERUSAHAAN
Pasal 11
Peraturan Perusahaan mulai ber{aku sejak Tanggal disyabkan oleh pejabat yutg berwenang sebagaimana dimaksud oleh pasal S ayat (1).
'
BAB M - PERATURAN PERUSAHAAN
Pasal 12
- (l) Pada prinsipnya Pecaturan Perusahaan tidak boleh dirubah sebelum berakhir jangka wakru berlakunya kecuali atas dasar kesepakatan antara Penrsahaan dan Pekerja ;
- (2) perubahan sebagaimana dimaksud harus mendapat pengesatran dari Pejabat yang berwenang sahkan.
KESEPAKATA}I KERIA BERS AN{A
Pasat 13
- (l) Kesepakatan Kerja Bersama dibuat oleh Pe,nrsaluan dan Serikat Pekerja dan atau Serikat Buruh Yang terdaftar ;
- (2) Kesepakatan kerja bersama memuat keteirtuan sekurang-kurangnya;
- a. Hak dan Kewajiban Perusaham.
- b. IIak dan Kewajiban Serikat Pekerja dan Pekerja atau Buruh.
- c. Tata tertib Perusahaan.
- . Jangka Wakil Kesepakatan Keda Bersama.
- e. Tang$l mulai berlaku Kesepakatan Kerja BersafiIa.
- f. Tanda Tangan para pihak pembuat Kesepakatan Kerja Bersama
BAB IV - KESEPAKATA}I KERIA BERS AN{A
Pasal 14
Bagi Perusahaan yang telah terbentuk Serikat Pekerja atau SEfikat Bunrh diwajibkan membuat Kesepakatan Kerja Bersama.
Pasal l5
Kesepakatan Kerja Bersama sebelum diberlakukan wajib didaftar pada Pemerintah Kabupaten Bafang Hari atau Instansi yang ditu4iuk.
SERIKAT PEKERTA DAN BURUH
BAB V - SERIKAT PEKERTA DAN BURUH
Pasal 16
- (l) Bagi Perusahaan yang telah rneryerkerjakan Tenaga Kerja 10 orag atall leb'ih dQal &amp;ibmmf serikat Pekerja atau Serikat Buruh;
- dari. oleh rmfilt Pekerja s€citra Demo*rasi
BAB V - SERIKAT PEKERTA DAN BURUH
Pasal 17
Untnk dapat melala*an kegatan, Serikat Pekerja atau serikat Buruh wajib didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten Batang Flari atau hstansi yang ditunjuk selanjutnya akan diberikan nomor Pendaftarel
LAIN-LAIN DOKUMEN KETENAGAKERIAAN
BAB VI - LAIN-LAIN DOKUMEN KETENAGAKERIAAN
Pasal 18
Disamping Wajib Daftar dan Wajib Pengesahan/Irgalisasi pada Pasal 6 dan pasal 8 ayat (l) Peraturan Daerah ini diaff juga mengenai :
- a. Wajib dafrar Pencari Kerja (Mdel AK I).
- b. Pengesalran/Legalisasi prnyataan yang krhubrngan dengan Ketenagakerjaan.
BIAYA.BIAYA
BAB VII - BIAYA.BIAYA
Pasal 19
- (1) Setiap Pendaftaran Perjardian Kerja Kesepakatan kepada perusatraan serta dokumen dokumen Ketenagakerjaan dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Untuk pendaftaran Perjanjian Kerja ditetapkan sebesar Rp.10.000,\_/org
- b. Unhrk Pengesahan Perahran Perusahaan ditetapkan sebesar ...Rp. 250.000,-
- c. Untuk Kesepakatan Kerja Bersama ditetapkan sebesar... Rp. 250.000,-
- (2) Untuk biaya pendaftaran dan tanda daftar Serikat Pekerja dan serikat Bunrh ditetapkan sebesar : Rp. 15.000,-;
- (3) Untuk surat yang berhubungan dengan dokumen-dokumen Ketenagake{aaa berupa surat pernyataan perusahaan ditetapkan sebesar Rp.75.00e-;
- (4) Untuk Dokumen/surat keteranga4 rskumendasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- *lusus surat keterangan pencari kerja (AK 1) sebesar Rp. 2.000,-
BAB VII - BIAYA.BIAYA
Pasal 20
- (1) Braya sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), (2), (3) di b€bankan kepada pengusatral Perusahaan;
Kecuali
- (2') Kecuali pasal 19 ayat (4) bieya surat keterangan pencari kerja (AK7l)dibebankan kepada pencari ke{a yang bersangkutan ;
- (3) Biaya-braya sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (l), (2), (3) dan (4) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Batangllari sslarnbaf - lambatrya 2x24 jun.
BAB VItr
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pa$al21
- (1) Pembinaa dan Pengawasan pelalsanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukm oleh PEmerintatr Kabupaten Batang Flari atau Instansi yang dituaigk ;
- (2) Tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini berpedoman pada Peratrran Penmdang-undangan ymg berlaku
BAB D(
KETENTUAN PIDANA
BAB VII - BIAYA.BIAYA
Pasal 22
- (1) Pelangamn taftad4\_ ketenfuaa Perafirran Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancan prdana kurungan paling larr,a 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.ffi.000,- (lima jr$a nrpiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ryat(l) Pasal ini adalatr p€langgaran ;
PENYIDIKAN
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 23
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Am*ungan Pemerintatr Daerah diberi wewerurng khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidafla dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimataud dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum AcnaPidana;
- (2) wewenang Penyidik sebagaimana dimalaud pada ayat(l) adalatr :
- a. Menerim4 mencari, mengumpulkan dan deogan tindak pidana &amp;bidang Retnhrsi menjadi lengk4 de j€lae meneliti keterangan atau laporan berkenaan Daerah agar keterargan atau laporm tersebut
- b. Meneliti, rnencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebflraran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retibusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan br*ti dari orang pribadi atau badan sehubrurgan dengan tindak pidana dibidang Retribu$i Daerah.
- d. Memeriksa buku-b*q catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengm tindak pidana drbidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan pengeledahan rmfi* meirdapatkan bahan bt*ti penrbulua4 pencatan, dan dokwnendokumen lain, serta melakr*an puryitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam ha1 tindak pidana Reuibusi Daerah.
- f. meminta bmtuan tenaga ahli dalam rangka Flaksanaan tu$s p€nyidikan tindak pidana di bidang Retibusi Da€rab-
- g. Melrytrnrh befteifi dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangn atau teinpat pada saat prnerftsaan sedang bedang$mg dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseonrng yang berkaitan dengan tindak ptdana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Rehibusi Daerah.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Rstribusi Daeratl
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untr* kelancaf,an penyidikan tindak ptdffia dibidang Retribusi Daerah meirurut Hukum yang dapat dipertanggungiawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ryat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pentmtut Umurq melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatr dalam Undang-undang Nomor 8 Tatnrn 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB )(I
KETENTUAN PENUTUP
Pasd 24
Ilal-hal yang belum diatru dalam Perattuan Daerah ini sepa4iang menge'nai pelaksanaannya akan diatur lebitr lanjut dengan Keputusan Bupati. teknis
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggl diudangl€n.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 me,trerintalrkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatarmya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang tlad Disahkafl di Muara Bulian. Pada tangal 18 Oktober 2001

Penandatangan: BUPATI BA MBDUL FATTAH Dundangkan di Muara Bulian. Pada tangat 18 Oktober 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERA}I KAB TEN BATANG HARI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TA}II.]N 2OO1 NOMOR 37 SALIM JUFRI ## P ENJE LA SAN ## ATAS ## PERATI'RAAI DAMAH KABIIPATEN BATANG IIARI ## NOMOR 37 TAHTIIT 2OO1 ## TENTANG ## WAJIB DAFTAR KESEPAKATAN KERJA BERSAMA. PERJANJIAN KERJA,, SERIKAT PEKERJA / BIIRTIH DAN PENGESAIIAN PERATI'RAII PERUSAIIAAN SERTA DOKT'MEN I(FI31Y6G4 KERJAAN ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
I'MT'rd.
Perafiuan Daerah ini adalah rntrk melaksaakan Undang - undang Nomor 22 Tatrun 1999 tentang Pernerintahan Daerab Perafirran Pemerintatr Nomor 25 Tahrm 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan melaksanakan Undang - rmdang Nomor 7 Talnm lgSl fentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di perusabaan
Perafiran Daerah ini menrpakan prgaturan lebih lanjut tata cara Wajib Daftar Kesepakatan Keqa Bersam4 Peq'aqiian K.rjq Serikat Pekerja / Buruh dan Pengesaban Perafirran Perusatuan Serta Dokumen Ketenagakerjaan.
lvlasalah ketrnaga kedaan sangat komplik yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas Bangsa dan Negar4 maka unnrk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Daeratr yang menyangkut Wajib Daftar Kesepakatan Kerja Bersama, Perja4iian Keqq Serikat Pekerja / Burutt dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Dokumen Ketenagakerjaan. yang materinya meliputi : pe{anjian kerja, Peratrnan Perusa}raarq Kesepakatan Kerja Bersam4 Serikat Pekerja dan BurulL lain - lain dokumen ketenaga kerjaarU btxya - AzVa, pembinaan dan pengawasaq ketentuan pidan4ser[a penyidikan.
## II. PENJELASANI PASAL DEMI PASAL
Pasal I Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ctkry Jelas. | Pasal | 5 | C\*ttp | Jolas. | |----------|-----|----------|----------| | Pasal | 6 | Cukup | Jelas. | | Pasal | 7 | Cnkup | Jelas. | | Pasal | 8 | Cukup | Jelas. | | Pasal | 9 | Cukup | Jelas. | | Pasal | 10 | Cr*up | Jelas. | | Pasal | 11 | Cukup | Jelas. | | Pasal | 12 | Cukrp | Jelas. | | Pasal | 13 | Cukrp | Jehs. | | P6al14 | | fthry | Jda. | | Pasal | 15 | Crd(ry | Jdat | | Pasal | f6 | C*tp | Idas. | | Pasat | 17 | Cukry | Jdc. | | Pasal | 18 | Cuktry | Jehs. | | Pasal | 19 | Cukup | Jelas. | | Pasal20 | | Cukry | Jelas. | | Pasal2l | | Cr*up | Jelas. | | Patei22 | | Cukup | lela*. | | Paffil23 | | Cukup | Jelas. | | Pasal24 | | Cukup | Jelas. | | Pasal25 | | Cukry | lelas. |