PERATURAN BUPATI JEMBER Nomor 19 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER (berlaku 21 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 19 TAHUN 2016
SALINAN
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
: a.
bahwa sehubungan adanya perubahan dan dinamika peraturan perundang-undangan tentang Hibah sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu Penyesuaian dan Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1).
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
7. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. SKPD terkait selaku verifikator yang selanjutnya disebut SKPD verifikator adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan verifikasi terhadap belanja hibah dan bantuan sosial.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Jember selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Jember selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program , kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D.
16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
BAB III - SKPD VERIFIKATOR Pasal 4
Pasal 4
- (1) SKPD verifikator dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memverifikasi belanja hibah dan bantuan sosial.
- (3) SKPD verifikator dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum melaksanakan verifikasi membuat dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis verifikasi hibah dan bantuan sosial serta membentuk tim verifikasi.
- (2) SKPD verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi usulan, pengajuan pencairan keuangan, monitoring evaluasi, dan menerima laporan pertanggung jawaban dari penerima belanja hibah dan bantuan sosial.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila keanggotaannya dari internal SKPD ditetapkan dengan keputusan PA /KPA dan jika keanggotaan tim verifikasi melibatkan SKPD lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
HIBAH Bagian Kesatu Umum
BAB IV
Pasal 5
- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah kabupaten sesuai urgensi dan kepentingan kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan
BAB IV
Pasal 6
- (1) Rekomendasi Kepala SKPD verifikator dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
BAB IV
Pasal 7
- (1) Rekomendasi Kepala SKPD verifikator dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
BAB IV
Pasal 8
- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
- (3) RKA-SKPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
BAB IV
Pasal 9
- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah,dan rincian obyek belanja hibah pada SKPKD.
- a. Pemerintah Pusat;
- (2) Obyek belanja hibah,dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- d. Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
BAB IV
Pasal 10
- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPASKPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pasal 12

- (1) Setiap proses pencairan belanja hibah dilaksanakan atas persetujuan Bupati dan dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang dan menandatangani NPHD.
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;

- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- d. hak dan kewajiban;
- f. tata cara pelaporan hibah.

## Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Pemberian hibah yang diberikan untuk lebih dari satu penerima belanja yang dibebankan pada kode rekening belanja dengan penggunaan dana yang sama,dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPP/SPM/SP2D yang didukung dengan daftar lampiran SPP/SPM/SP2D yang memuat paling sedikit nama penerima, nama lembaga, besaran hibah yang diterima dan nomor rekening bank penerima hibah.
- (5) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk uang, mekanisme penyaluran keuangannya dilakukan oleh PPKD selaku BUD melalui transfer kepada penerima hibah setelah ada pengajuan pencairan keuangan dari SKPD verifikator dilengkapi dengan dokumen pengajuan pencairan keuangan dari calon penerima hibah yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian hibah yang apabila di dalam NPHD nya diberikan lebih dari satu tahapan, untuk permohonan pembayaran tahap berikutnya harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan proses pengadaan dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 15

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang, barang dan/jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (3) Penerima hibah berupa barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD pelaksana program kegiatan tersebut.
- (2) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPKD dan tembusan disampaikan SKPD verifikator.

- (4) Apabila penerima belanja hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, SKPD verifikator atau pelaksana program dan kegiatan wajib mengingatkan penerima belanja hibah dimaksud dengan menyampaikan surat teguran.
- (5) Laporan pertanggungjawaban bagi penerima hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaannya atau pemanfaatan harus sesuai dengan NPHD.

## Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD pelaksana program kegiatan.

## Pasal 17

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian hibah meliputi:

- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- a. surat permohonan usulan yang berisikan rencana penggunaan dana dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- c. NPHD;
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

## Pasal 18

- (1) Penerima hibah yang merupakan obyek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- a. laporan penggunaan hibah;
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD verifikator .
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (4) Pertanggungjawaban penerima hibah yang apabila di dalam NPHD nya diberikan lebih dari 1 (satu) tahapan, untuk permohonan pembayaran tahap berikutnya harus menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## Pasal 19

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 20

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

## Pasal 21

- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 22

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan

## Pasal 23

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: a. selektif;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,meliputi:
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- a. memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah kabupaten.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- b. perlindungan sosial;
- d. jaminan sosial;
- f. penanggulangan bencana.
- e. penanggulangan kemiskinan; dan

## Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

## Bagian Kedua Penganggaran Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (3) Kepala SKPD verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) Bupati menunjuk SKPD verifikator untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 28

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

## Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
- (3) RKA-SKPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

## Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPKD.
- a. individu dan/atau keluarga; b. masyarakat; dan
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

## Pasal 31

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (5) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk uang, mekanisme penyaluran keuangannya dilakukan oleh PPKD selaku BUD melalui transfer ke penerima bantuan sosial dan/atau atas permintaan SKPD Verifikator dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara tunai melalui bendahara pengeluaran PPKD yang dibantu oleh SKPD verifikator sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada masing-masing penerima bantuan sosial.
- (6) Pemberian bantuan sosial yang diberikan untuk lebih dari satu penerima belanja yang dibebankan pada kode rekening belanja dengan penggunaan dana yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPP/SPM/SP2D yang didukung dengan daftar lampiran SPP/SPM/SP2D yang memuat paling sedikit nama penerima, nama lembaga, besaran bantuan sosial yang diterima dan nomor rekening bank penerima bantuan sosial.

## Pasal 34

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan proses pengadaan dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 35

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaan uang, barang dan/jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD verifikator.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPKD dan tembusan disampaikan kepada SKPD verifikator.
- (4) Apabila penerima belanja bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, SKPD verifikator wajib mengingatkan penerima belanja yang bersangkutan dengan menyampaikan surat teguran.
- (5) Laporan pertanggungjawaban bagi penerima bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang.

## Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal 37

- (1) SKPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

## Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah kabupaten atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

## Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan dan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD verifikator.
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

## Pasal 40

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 42

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penerima belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD verifikator bersama Inspektorat kabupaten.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima belanja yang bersangkutan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sesuai tingkat capaian maupun perkembangan penerima bantuan.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 43

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penerima hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh SKPD/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengawasan terhadap penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 44

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) dikecualikan terhadap:

- a. ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. ormas yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- b. ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20l3;
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20l3 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak UndangUndang Nomor 17 Tahun 20l3 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 46

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan atas belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM

Ditetapkan di Jember pada tanggal 21 Juni 2016

TANGGAL 26 - 11 - 2012 NOMOR 46

Diundangkan di Jember pada tanggal 21 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN, ttd

Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM


HARI MUJIANTO, SH.MSi Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014

BERITADAERAHKABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER, ttd

F A I D A

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR : 19 TAHUN 2016 TANGGAL : 21 Juni 2016

## PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

## I. TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

- a. surat permohonan dari lembaga pendidikan swasta dan penelitian harus diketahui oleh kepala sekolah /rektor/ ketua lembaga penelitian yang bersangkutan; dan
1. Pimpinan badan/lembaga/organisasi/anggota masyarakat mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui SKPD verifikator dengan ketentuan:
- b. surat permohonan dari organisasi/lembaga non perusahaan/pemerintah dan anggota masyarakat harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, surat permohonan dari perusahaan/pemerintah tanpa diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
3. pemberian hibah dan bantuan sosial harus memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. pemberian hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
4. pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dilaksanakan atas dasar hasil evaluasi oleh SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
5. pemberian hibah dan bantuan sosial, berupa barang dan/ jasa dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan, proses pengadaan dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN KEUANGAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

## A. Persyaratan Umum

Pengajuan permohonan pencairan keuangan hibah dan bantuan sosial sebagai berikut :

Surat permohonan dilampiri proposal, rincian dan lokasi kegiatan serta Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dilengkapi :

- b. Foto copy Akta Pendirian dan Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) untuk badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri, gubernur, atau bupati;
- a. Foto copy bukti dokumen keterangan tentang pengesahan/ pembentukan untuk badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan;
- c. Foto copy dokumen pengesahan atau penetapan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya untuk kelompok masyarakat / kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah ;
- d. Foto copy Akta Pendirian dan pengesahan badan hukum Indonesia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan;

- e. kwitansi dalam rangkap yang cukup, asli bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. foto copy rekening bank umum ( diutamakan bank pemerintah atas nama lembaga penerima bantuan / bukan rekening pribadi), kecuali permohonan yang bersifat perorangan;
- f. foto copy KTP Ketua atau Pimpinan badan/ lembaga /badan /organisasi / kelompok/ penerima dana hibah atau bantuan sosial;
- h. surat permohonan pencairan keuangan dari SKPD verifikator yang isinya menyatakan bahwa kelengkapan administrasi permohonan pencairan keuangan telah diverifikasi dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. susunan kelembagaan/kepanitiaan.
- i. pakta integritas bermaterai yang ditandatangani ketua atau pimpinan atau penerima belanja yang isinya memuat tentang kesanggupan kewajiban melaksanakan kegiatan sesuai dengan dana yang diterima dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

## B. Persyaratan Khusus;

- 1.Keputusan Bupati yang memuat paling sedikit tentang penerima dan besaran dana untuk hibah dan bantuan sosial.

Persyaratan khusus pengajuan belanja hibah dan bantuan sosial harus dilengkapi :

- 2.Persetujuan Bupati terhadap pemberian/pencairan belanja hibah dan bantuan sosial.
- 3.Khusus Belanja Hibah harus dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh Bupati atau dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk atau SKPD terkait yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten dengan penerima hibah.

## III. MEKANISME PENCAIRAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

1. SKPD verifikator mengajukan surat permohonan pencairan keuangan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku PPKD dilengkapi dengan dokumen pengajuan pencairan keuangan beserta kelengkapannya dari pemohon yang telah mendapat persetujuan Bupati dan telah diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya.

Mekanisme pencairan belanja hibah dan bantuan sosial :

2. Berdasarkan pengajuan permohonan pencairan keuangan dari SKPD verifikator, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku PPKD/BUD memproses pencairan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- IV. MEKANISME PENYALURAN/PENYERAHAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
- A. Mekanisme penyaluran hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang :
2. PPKD selaku BUD melakukan transfer dana langsung kepada penerima hibah dan bantuan sosial.
1. Penerima hibah dan bantuan sosial wajib membuka/memiliki rekening bank atas nama lembaga bukan pribadi perkecualian penerima belanja bersifat perorangan.
3. Semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan penyaluran/transfer dana oleh bank dibebankan kepada penerima hibah dan bantuan sosial.

4. Penyaluran bantuan sosial, dapat pula dilakukan secara tunai atas permintaan SKPD verifikator dalam keadaan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan melalui bendahara pengeluaran PPKD bersama SKPD verifikator kepada masing-masing penerima bantuan sosial.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku PPKD/BUD melaporkan daftar realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Mekanisme penyaluran/penyerahan Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa :
2. Barang yang dihibahkan atau dibantukan secara akuntansi tidak diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten sehingga tidak dicatat dalam neraca atas laporan keuangan SKPD.
1. Penyaluran/penyerahan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk program dan kegiatan.

## V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

2. Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bantuan sosial meliputi :
1. Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas penggunaan uang, barang dan/jasa yang diterima dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Bupati melalui SKPD verifikator dan PPKD.
- a. laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial oleh penerima hibah atau bantuan sosial ;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah atau bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima hibah atau bantuan sosial berupa barang/jasa.
-