PERATURAN BUPATI RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGU'TAN RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa lebih lanjut,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor
Mengingat
:
1. UndangUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348):
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
NN
NAN tnpa
Na anpaAaN
0
O
- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undargan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 5.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145): 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2527): 8.
- Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529): 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
- 13, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5161):
-
0
Oi
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317):
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala kendaraan bermotor:
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4):
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah :
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat:
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perindang-undangan.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat:
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengujian kendaraan bermotor.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Pasaman Barat
7. Badan Aset dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, failitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunn data objek dan Subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 9
11. Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan pengujian pertama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh BUPATI.
13. Surat Pendaftaran Objek Rertibusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPAORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tanda Setor, yang selanjutnya disingkat STS, adalah surat untuk melakukan penyetoran retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional ## BAB II
Pasal 2
PERSYARATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala.
Pasal 3
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. administrasi: dan
- (1) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dan Uji Berkala selanjutnya dilaksanakan oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. pemeriksaan kondisi teknis:
Pasal 4
- a. mengisi formulir permohonan:
2. Persyaratan administrasi pengujian berkala pertama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
|
- b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala pertama,
2. d.fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan menunjukkan yang aslinya,
- c. untuk kendaraan yang dibebaskan dari uji type agar melampirkan sertifikat registrasi uji type/surat uji mutu dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi tempat kendaraan tersebut dibuat dan atau dirakit dan /fatau diimpor,
4. €. fotocopi faktur pembelian untuk kendaraan baru:
- f. fotocopi jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya: dan
- g. membawa kendaraan ke tempat pelaksanaan uji berkala pertama.
- (1) Pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
Pasal 5
- a. pemeriksaan rangka landasan:
- C. pemeriksaan sistem pembuangan:
- b. pemeriksaan motcr penggerak,
- d. pemeriksaan penerus daya:
- i. pemeriksaan system suspense:
- e. pemeriksaan system roda:
- g. pemeriksaan alat kemudi:
- i. pemeriksaan lampu-lampu,
- h. pemeriksaan system rem:
- J. pemeriksaan badan kendaraan bermotor: dan
- (2) Sebagai bukti pemeriksaan kondisi teknis, maka penguji membuatkan hasilnya pada formulir pemeriksaan teknis.
- k. pemeriksaan komponen pendukung.
- (3) Apabila suatu kendaraan dinyatakan lulus uji, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan/atau buku uji serta tanda uji.
Pasal 6
- a. Sudah habis masa berlakunya.
Bukti hasil Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- b. Spesifikasi teknis kendaraan diubah tidak sesuai dengan data yang tertera pada kartu uji dan /atau buku uji:
- C. Kendaraan bermotor wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
Objek Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian berkala pertama, meliputi :
BAB IV - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Objek Retribusi
Pasal 7
- a. kendaraan Umum/Mobil Penumpang Umum,
- C. mobil barang:
- b. mobil bus,
- d. kereta Gandengan, dan
- e. kereta tempelan.
Bagian Kedua Subjek Retribusi
- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian berkala pertama kendaraan bermotor.
BAB IV - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Objek Retribusi
Pasal 8
- (2) Wajib Retribusi adalah orang prbadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian berkala pertama kendaraan bermotor.
BAB IV - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Objek Retribusi
Pasal 9
- (2) Blanko SPdORD diisi secara benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasa dengan menyerahkan surat kuasa.
- (1) Wajib Retribusi wajib mendaftarkan kendaraannya dengan mengisi SPdORD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kantor Dinas Perhubungan.
- (5) Blanko formulir SPIORD dan tanda bukti pendaftaran disiapkan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan format/bentuk formulir sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran kendaraan bermotor disertai dengan membawa kendaraan dan diberikan tanda bukti pendaftaran.
BAB IV - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Objek Retribusi
Pasal 10
- (1) ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Objek Retribusi
Pasal 11
- (1) Setiap pelaksanaan uji berkala pertama kendaraan bermotor dikenakan Retribusi.
- (2) Komponen Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
3. biaya Administrasi/Formulir, a.
4. biaya Pembubuhan Nomor Uji: C.
5. biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor atau Upah Uji: b.
6. biaya Pemasangan Tanda Samping : d.
- stiker ukuran besar.
- stiker ukuran kecil.
- e. biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel: dan
- f. biaya Kartu Uji dan/atau Buku Uji.
BAB IV - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Objek Retribusi
Pasal 12
Tarif Retribusi Berkala Pertama Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan BUPATI ini.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN

Pasal 13

## TEMPAT PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran retribusi terhutang dilakukan secara tunai (tidak dalam bentuk cek/atau alat pembayaran sah lainnya) sebelum pelaksanaan pengujian dilakukan melalui bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebesar nilai yang tercantim pada SKRD.
- (3) Penunjukan bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Tanda Bukti Pembayaran (TBP) setelah di validasi/ditanda tangani dan di cap tunas/cash register oleh bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu.
4. (Y) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (6) Dalam hal penerimaan retribusi dilakukan melalui bendahara penerimaan pembantu maupun yang dilakukan secara langsung cleh bendahara penerimaan sendiri, maka bendahara penerimaan tetap mempertanggungjawabkan hasil penerimaan retribusi baik secara administrasi maupun secara fungsional.
6. (S) Dalam hat penerimaan retribusi dilakukan melalui bendahara penerimaan pembantu, maka bendahara penerimaan pembantu, harus mempertanggungjawabkan hasil penerimaan retribusi kepada bendahara penerima.
- (7) Secara administrasi pertanggungjawaban bendahara penerimaan dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan SKPD, sedangkan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

## Pasal 14

- (2) Pengecualian waktu penyetoran dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Hasil penerimaan Retribusi disetorkan oleh Bendahara penerima/bendahara penerima pembantu ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan blanko STS.
- (3) Blanko STS disiapkan dan diadakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Pembayaran retribusi dilakukan oleh waiib retribusi di kantor SKPD pemungutan retribusi atau tempat-tempat yang ditentukan oleh SKPD Pemungut.

## BAB VI TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 16

- (2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayarar/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh SKPD pemungut sesuai dengan format/ bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Buku-buku yang digunakan oleh Petugas lain yang terkait dengan pemungutan retribusi daerah untuk pencatatan/ membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh SKPD pemungut sesuai dengan format/ bentuk sebagairnana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

- 4) Buku-buku yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh SKPD pemungut sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan kepada Bendahara Penerimaan sedangkan petugas lain yang terkait dengan kegiatan pemungutan retribusi wajib menyampaikan laporan kegiatan pemungutan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib melakukan verifikasi, evaluasi dan analisa atas laporan pertanggung'iawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh! bulan berikutnya.
- (4) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi sedangkan secara adminisrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan Dencelnlaan
5. (S5) Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku Kas Umum sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga seperti SKRD dan karcis.
- (7) Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan pengadaan/pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disiapkan dan diadakan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi pemungut dengan format/bentuk sebagaimana dlatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) laporan secara fungsional dan administrasi disiapkan oleh SKPD pemungut sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundarogan.
- (8) Bentuk/format dan tata cara pembuatan dan penyampaikan laporan petugas lainnya yang terkait dengan kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1), disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh SKPD pemungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18

Instansi terkait dengan pemungutan wajib melakukan pembinaan administrasi keuangan dan pemungutan serta memonitor pelaksanaan pemungutan retribusi.

## Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penerimaan retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan retribusi.
- (2) Bendahara penerimaan wajib melakukan pemeriksaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penerimaan retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan dan mengawasi kegiatan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan minimal 1 x (satu kali) dalam 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan dan dilengkapi dengan kegiatan penutupan kas/kas register.

## BAB X PENUTUP Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan/atau bersama dengan SKPD terkait.

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal ?2Jan 2017

BUPATI PASAMAN BARAT

IRAN

Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal 30 Januari 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

## MANUS HANDRI

| No | Pejabat | Tanggal | Paraf |
|------|-------------|-----------|---------|
| 1 | Sekda | / | n |
| Z7 | Kadis | UM | £ |
| 3 | Sekretaris | | | |
| 4 | | Kabid KTSAD | 299-121 | | Y |

1

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR :


## LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT



NOMOR

0

TAHUN 2017

TAHUN

TANGGAL

2.36 pnuasi Wi 7

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETTRIBUSI PENGUJIAN BERKALA

PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

## Tarif Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor

| No | Retribusi Pengujian Ber Pertama Pabean Bentar | Tarif |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Biaya Administrasi / formulir | Rp. 25.000,- |
| 2. | | | Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor / upah uji : | |
| | a. Mobil bus | Rp. 35.000,- |
| | b.mobil barang dan kendaraan khusus | Rp. 50.000,- |
| 3 | | Biaya Pembubuhan Nomor Uji | Rp. 100.000,- |
| 4 | Biaya Pemasangan Tanda Samping : | |
| | | a.Stiker ukuran kecil (untuk kendaraan roda 4 kebawah) | Rp. 15.000,- |
| | b.Stiker ukuran besar (untuk kendaraan roda 6 keatas) | Rp. 15.000,- |
| S5. | | Biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel | Rp. 15.000,- |
| 6. | | Biaya Buku Uji (STUK) | Rp. 15.000,- |


BUPATI-PASAMAN BARAT na

SYAHIRAN

| Pejabat | Tanggal | Paraf |
|-------------|-----------|---------|
| Sekda | / | al |
| Kadis | BI t NI | v / |
| Sekretaris | | | |
| Kabid KTSAD | 2.301 Lg | DL |