PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 1 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT 7UHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBA SAMOSIR, - . a . Undang- - bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan | Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah j Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember Tahun 2013; b . bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 30 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT 7UHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- . a . Undang-
- bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan | Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah j Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember Tahun 2013; b .
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1 ) Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakiian Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014; c .
:
- 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailina Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan . Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2 .
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelotaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
'
I
'
- 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
- 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593) ;
- 16 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 18 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
- 19 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
'
.
- 22 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 24 . Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 ;
- 23 . Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN :
DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN
Menetapkan : PERATURAN ANGGARAN2014
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
Rp 688.505.500.148 ,00
Rp 719.339.167.706, 00
Surplus / (Defisit)
Rp (30.833 . 667.558,00)
- 1 . Pendapatan Daerah
- 2 . Belanja Daerah
- 3 . Pembiayaan Daerah :
- a
- . Perierimaan
Rp 33.008.086.183 , 00
- b. . Pengeluaran
Rp 2.174.418.625.00
Rp 30.833 . 667.558 . 00
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp
0,00
Pasal 2
- ( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari :
- b . Dana Perimbangan sejumlah Rp 579.139 . 310.435,00
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 23.408 . 573.713 , 00
- c . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 85.957 . 616.000 , 00
:
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1 ) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp 6.225 .682.813,00
- b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp 10.704 .015.900,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 3.065.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 3.413 . 875.000 , 00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksiid pada ayat (1 ) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 15.977 . 923.435,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 495.377.257.000,00
9. c . Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 67.784 .130.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf c terdiri
11. dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp 0 ,00
- b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 17.525 . 379.000 ,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 65.875 .435.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 00,00
- f. Penerimaan Lain-lain Rp 2.556.802.000 ,00
Pasal 3
- (1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 439.594i665.800,00
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp 279.744 .501.906,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 412.951 .665.800 ,00
- b. Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00
- c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0 ,00
- d. Belanja Hibah sejumlah Rp 6.814 . 500.000 ,00
- e. Belanja Bantuan Sosia! sejumlah.Rp 700.000 .000,00
- f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 16.128 . 500.000 , 00
- g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.000 . 000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada . ayat (1 ) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 23.883.514.900,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 144.545.123.399 ,00
- c. Belanja Modal sejumlah Rp 111.315 . 863.607,00
1
1
Pasal 4
- (1 ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1terdirl dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp 33.008.086.183 , 00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp 2.174 . 418.625,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1 ) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA / SiKPA) sejumlah Rp 33.008 . 086.183 ,00
- b . Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
'
- c . Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0 ,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00
- f . Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0 ,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a . Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0 ,00
- c . Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00
- b . Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 2.174 . 418.625,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
Pasal 5
.
- (1 ) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum ; tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD .
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a . bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b . tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c . berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d . memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). termasuk belanja untuk keperluan mendesak .
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- a . program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b . keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat
'
1
- (5) Pendanaan keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan (3) menggunakan belanja tidak terduga .
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
3. a . menggunakan dana dari hasil penjadwaian ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
- b. ' memanfaatkan uang kas yang tersedia .
Pasal 6
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini , terdiri dari :

LampiranI Ringkasan APBD;

LampiranII Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, . belanja dan pembiayaan ;

Lampiran IV

•

I

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi , program, dan kegiatan ;

Lampiran V

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan ; pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran VI

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Lampiran VII Daftar piutang daerah;

Lampiran

VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran X

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

Lampiran XII

Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah .

## Pasal 7

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 8

/ 8

I

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Balige pada tanggal 30

Januari 2014 BUPATT TOBA SAMOSIR cap / dto . PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

LEMBARJWTJXERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOP .T