Unknown Unknown Nomor TAMUN Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN ORCANISASI DAN TATA KERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEKNIS KABUPATEN PESISIR SELATAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR URUT 4 TAHUN 2008 SERI D-3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan:
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor $5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), 2
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 3.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 4.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah: 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578):
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593): 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ): 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perobahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN
Menetapkan
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
Pasal 1
Daram Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
-
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi se'uas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 3
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:
- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan: 5
- Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 6
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 7
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 8
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan: 9.
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
12. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan :
13. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan :
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan:
15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan:
16. Kantor Kesatuan Bangsa. Politik dan Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Pesisir Selatan:
17. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Linmas adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Pesisir Selatan:
18. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan,
19. Kepala Kantor Lingkungan Hidup adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan:
20. Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesisir Selatan:
21. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesisir Selatan:
22. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan :
23. Kepala Kantor Ketahanan Pangan adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan:
24. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan:
25. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modat adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan:
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompck Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daeran dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daeran.
2. Badan Kepegawaian Daerah.
3. Badan Keluarga Berencana dan Pembe.cayaan Perempuan.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat . 4
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas. 5
8. Kantor Lingkungan Hidup. 6
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip . 7
10. Kantor Ketahanan Pangan. 8
11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. 9
ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bayan Kesatu
Kedudukan
BAB III - ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan:
- b. Pengkoordinasian pembangunan:
5. penyusunan perencanaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah:
- d. Pelaksanakan iuyas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
BAB III - ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
Ketentuan lebih tanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
BAB III - ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program .
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya, membawatii :
1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
2. Sub Bidang Pemerintahan dan Umum.
- d. Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi :
1. Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam.
2. Sub Bidang Perekonomian, Koperasi, UKM, Perindag dan BUMD.
- e. Bidang Pembangunan Prasarana Fisik dan Penataan Ruang, membawahi :
1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum .
2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman.
- f. Bidang Pengembangan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan .
2. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan.
- g. Bidang Monev, Data dan Statistik, membawahi :
1. Sub bidang Monitoring dan Evaluasi.
2. Sub Bidang Data dan Statistik.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada Tanggal: 1 September 2008

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN dto NASRUL ABIT

Penetapan: Diundangkan di Painan Pada tanggal 1 September 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA Pembina Utama Muda!/Nip.010122943 Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D-3
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratuan Daerah ini.

- d. Bidang Pengembangan dan Diklat, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan Karir.
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Bidang Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun, membawahi :
1. Sub Bidang Kepangkatan.
2. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.
- f. Bidang Pengendalian, membawahi :
1. Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin.
2. Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan Pegawai.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

## Pasal 11

- (1). Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

- (2). Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

## Bagian Kedua

## Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 12

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberusyaan Perempuan .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :
- b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dibidang Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan :
- C. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :
- G. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program .
3. Sub Bagian Keuangan .
7. Cc. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi.
2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- d. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
2. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan anak, membawahi :
1. Sub Bidang Kuartas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- f. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
1. Sub Bidang Pengumpulan, Evaluasi dan Analisa Data Program.
2. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

## ORGARISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu

Kedudukan

## Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kenada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Tugas Pokok dan Fungsi

## Bagian Kedua Pasal 16

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dalam menyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat :
- b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakzt:
- C. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat :
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Susunan Organisasi

## Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
3. Sub Bagian Keuangan .
7. Bidang Pemberdayaan Nagari, membawahi : C
1. Sub Bidang Pembinaan, Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Nagari.
2. Sub Bidang Keuangan dan Aset Nagari.
10. Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna. d
1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
13. Bidang Sarana dan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Pangan Masyarakat. e.
1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Nagari.
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengembangan Pangan.
16. Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya. f
1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
2. Sub Bidang Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.
9. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

## ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

Bagian Kesatu

## Kedudukan

## Pasal 19

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 20

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.

- e. Seksi Perlindungan Masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu

## BAB VIII Kedudukan

## Pasal 23

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 24

|

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kantor Kantor Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup :
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup :
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup : c
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. G

## Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, 1 ungsi dan Uraian Tugas Kantor Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
2. Kepala Kantor .
3. Sub Bagian Tata Usaha. D
4. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) . c.
5. 20 Seksi Pengendalian dan Penanggulangan/Pencemaran.
6. 9 Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum.
7. » Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IX ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 27

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dalam bidang Perpustakaan dan Arsip.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 28

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas, melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Perpustakaan dan Arsip.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas, Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan :
- b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Perpustakaan dan Kearsipan ,
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan:
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas Kanter Perpustakaan dan Arsip diatur dengan Peraturan Bupati. |

## Bagian Ketiga

## Susunan Organisasi Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha
4. Cc. Seksi Kepustakaan
- d. Seksi Kearsipan.
- e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB X

## ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 31

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan Perangkat Daerah dalam bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanagung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 32

- 1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Ketahanan Pangan :
- b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Ketahanan Pangan :

- C. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Ketahanan Pangan :
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Ketahanan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Susunan Organisasi

## Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Potensi Sumber Daya dan Produksi Pangan.
- d. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
- e. Seksi Keamanan Pangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

## ORGANISASIKANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan bidang perizinan.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 36

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi dan keamanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut : |

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal :
- b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal :
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal :
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 38

- Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan

:

- (1) Susunan Organisasi Penanaman Modal terdiri dari
2. Kepala Kantor. a.
3. Bagian Tata Usaha. b
4. Seksi Perizinan Jasa Usaha.
5. Seksi Perizinan Tertentu. d.
6. Seksi Non Perizinan. e.
7. Seksi Informasi, Pengaduan, Pemantauan dan Evaluasi. f.

- g. Seksi Penanaman Modal.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## BAB XII Pasal 39

- (1) Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, jenjang dan kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan perundang-undangan.

- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .

## BAB XIII TATA KERJA Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan crganisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah4angkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan

masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 'taporan lebih lanjut dan untuk membenkan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkata

## BAB XIV

## KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 42

Kepegawaian dan kepangkatan pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Eselonering Pasal 43

Eselonering pada Lembaga Teknis Daerah 'Badan" adalah :

1. Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon Il.b
2. Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon ilLa
3. Kepala Bidang adaiah Jabatan Struktural Eselon lil.b
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

## Pasal 44

|

Eselonering pada Lembaga Teknis Daerah 'Kantor' adalah :

1. Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon Ilf.a
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a |
3. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

## BAR XV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 45

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## KETENTUAN PERALIHAN

## BAB XVI Pasal 46

Kepala Badan, Kepala Kantor, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkannya Kepala Badan, Kepala Kantor, Pejabat Struktural lainnya pada Badan, Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan sebagai berikut :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kera Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kera Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kera Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan:

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi, Komunikasi dan Arsip Kabupaten Pesisir Selatan:
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di :

Painan

Pada Tanggal:

1 September 2008

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan

Pada tanggal

1 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto

H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA Pembina Utama Muda!/Nip.010122943

Lembaran

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2008 Nomor 4 Seri D-3

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3z tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidak-tidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi kekhasan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka disusun Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dasar Utama penyusunan Organisasi Dinas dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi

tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah dibantu oteh Perangkat Daerah sebagai unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Datam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sedangkan fungsi Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 47 Cukup Jelas.

NASRUL ABIT

DTO


NASRUL ABIT

DTo

BUPATI PESISIR SELATAN


NASRUL ABIT


NASRULABIT

-

DTO


NASRUL ABIT



NASRUL ABIT

DTO


NASRUL ABIT

OTO


NASRUL ABIT

DTO

BUPATI PESISIR SELATAN