PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 47 Tahun 2016 tentang LARANGAN ANAK SEHAT MASUK RUMAH SAKIT (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
LARANGAN ANAK SEHAT MASUK RUMAH SAKIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
- a bahwa anak adalah generasi penerus masa depan bangsa dan negara sehingga wajib mendapatkan jaminan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat agar terhindar dari berbagai macam penyakit;
- b bahwa anak adalah kelompok yang paling rentan menderita seluruh penyakit, selain karena mereka masih dalam proses tumbuh kembang, sistem pertahanan tubuh mereka masih belum sempurna;
- C bahwa rumah sakit sebagai tempat penyembuhan berbagai macam penyakit yang memungkinkan anak-anak sehat yang berada di rumah sakit terkena infeksi nosokomial sehingga perlu menetapkan larangan bagi anak-anak sehat untuk di bawa ke rumah sakit;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Larangan Anak Sehat Masuk Rumah Sakit;
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-UndangNomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
- 2 . Undang-Undang Nomor26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
SALINAN
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANGLARANGAN ANAK SEHAT MASUK RUMAH SAKIT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Baratyang selanjutnya disingkat RSD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan kesehatan.
6. Direktur Rumah sakit adalah Direktur RSD.
7. Larangan anak sehat masuk Rumah Sakit adalah kondisi dimana rumah sakit bebas dari anak petugas, pasien dan pengunjung RSD.
8. Anak adalah anak sehat petugas Rumah Sakit, pasien dan pengunjung di bawah usia 12 Tahun.
9. Petugas adalah semua pegawai/karyawan RSD baik yang bersatatus Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
10. Pasien adalah orang yang berobat dan/atau dirawat di RSD.
11. Pengunjung adalah keluarga atau pengantar/pendamping pasien yang berobat di RSD.
12. Tempat penitipan anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak lainnya.
13. Kepala ruangan/instalasi adalah penanggung jawab pada satu ruangan atau instalasi RSD.
14. Infeksi Inoks adalah infeksi yang didapatkan pada saat anak berada di RS dengan adanya kontaminasi virus, bakteri dan kuman-kuman lain.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah meningkatkan kualitas dan ketertiban pelayanankesehatan di RSD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
- a. melindungi kesehatan anak dari bahaya berbagai macam penyakit yang ada di Rumah Sakit;
- b. menjaga psikologis anak;
- c. tidak menjadikan Rumah Sakit sebagai area permainan anak;
- d. menjaga ketenangan pasien;
- e. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian infeksi inoks ; dan
- f. tidak mengganggu kinerja petugas Rumah Sakit.
BAB III - KAWASANLARANGAN ANAK SEHAT
Pasal 4
Kawasan Larangan Anak Sehat meliputi:
- a. IGD;
- b. ruang rawat inap;
- c. ruang rawat jalan;
- d. penunjang medik;
- e. manajmen;
- f. OK sentral;
- g. NICU/PICU/HCU/ICCU/ICU;dan
- h. halaman RSD.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 5
- (1) Setiap petugas RSD berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan yang maksimal
- (2) Kepala ruangan/instalasi tiapbagian dan unit di RSD wajib untuk:
- a. melaksanakan laranganmembawa anak sehat di ruangan/instalasi;
- b. melakukan pengawasan internal diruangan/instalasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melarang setiap petugas dan pengunjung membawa masuk anak diruangan/instalasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. memasang tanda laranganmembawa anak sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang telah ditetapkan, dan tempat yang mudah terbaca;
- e. menegur, memberi peringatan, dan mengambil tindakan terhadap orang yang terbukti melakukan pelanggaran pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berbunyi: KAWASAN LARANGAN ANAK SEHAT.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 6
Setiap Petugas, pasien dan pengunjung RSD dilarang membawa anak sehat ke dalam lingkungan kawasan bebas anak RSD.
BAB V - TEMPAT PENITIPAN ANAK
Pasal 7
- (1) RSD dapat menyediakan tempat penitipan anak dan sarana bermain.
- (2) Penyedian tempat penitipan anak dan sarana bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama perangkat daerah/instansi terkait dan/atau pihak ketiga.
- (3) Kepala ruangan/instalasiberkewajiban mengarahkan petugas, pasien dan pengunjung untuk menitipkan anak di tempat penitipan anak.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 8
- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam mewujudkan larangan anak sehat masuk Rumah Sakit.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimanadimaksudpada ayat (1), dapatberbentuk penyebarluasan dan/atau informasi dampak berbagai macam penyakit bagi kesehatan anak.
Bagian Kesatu Pembinaan
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
- (1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan Pembinaan Larangan membawa anak sehat ke Rumah Sakitmelalui Direktur RSD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi kepada petugas dan pengunjung RSD.
- (3) PelaksanaanPembinaan RSD bebas anak dalam rangka kesadaran petugas sebagai orang tua anak untuk menjaga kesehatan anaknya.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
Direktur RSD melalui kepala ruangan/instalasi bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Larangan anak sehat masuk Rumah Sakit.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
- (1) Pengawasan oleh Kepala ruangan/instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan di ruangan/instalasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan oleh satuan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan diseluruh wilayah/kawasan Larangan anak sehat masuk RSD.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Kepala ruangan/instalasi dan Kepala Satuan Keamanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Direktur RSD setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Untuk efektifitas pengawasan Direktur RSD membentuk Satuan Tugas Pengawasan Pencegahan Infeksi Penyakit dilingkungan yang menjadi tanggung jawabnya .
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
Laporan pelaksanan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII SANKSI

## Pasal 13

- (1) Petugas dan pengunjung RSD dapatdikenakansanksiadministratif dan denda:
2. a.peringatan lisan; b.peringatan tertulis; c. denda.
- (2) Apabila peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilanggar, maka petugas ruangan/Instalasi dan satuan keamanan serta satuan pengawasan dapat melakukan upaya paksa anak sehat keluar dari area RSD.
- (3) Apabila upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga diindahkan maka yang bersangkutandikenakan denda berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- untuk hari pertama, Rp 150.000,hari kedua, Rp. 300.000,untuk hari ketiga dan seterusya.
- (4) Pemanfaatan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk biaya keamanan dan ketertiban RSD.


## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 13 Desember 2016

GUBERNUR SULAWESI BARAT,


H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju pada tanggal 13 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH


## PROVINSISULAWESI BARAT,

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, tanggal KEPALA BIRO HUKUM


Drs

Pangkat

Pembina Utama Muda

Nip

19651005 198812 1 002