PERATURAN BUPATI MA Nomor 5 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL AKIBAT BENCANA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa dalam upaya membantu dan meringankan beban para korban akibat bencana dipandang perlu adanya pemberian bantuan sosial dari Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sosial dapat diberikan sesuai dengan peruntukannya maka perlu adanya pedoman penyaluran dana bansos kepada korban akibat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 32);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL AKIBAT BENCANA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
8. Badan Pengelolaan Kauangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Kauangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
9. Kepala BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
11. Camat adalah Kepala Kecamatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat.
15. Desa adalah wilayah kerja Pembakal sebagai Satuan Kerja Perangkat Desa di bawah Kecamatan.
16. Pembakal adalah Kepala Desa sebagai satuan kerja Perangkat Desa dibawah Camat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
18. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
19. Dana Bantuan Sosial adalah Program kepedulian Pemerintah Kabupaten Banjar kepada para korban akibat bencana yang bertujuan untuk meringankan beban penderitaan yang telah dialaminya akibat bencana.
20. Tim penilai adalah tim yang secara teknis menilai tingkat kerusakan yang diakibatkan atas terjadinya bencana.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada para korban akibat bencana adalah untuk mempercepat proses pemulihan/perbaikan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan pemukiman masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Tujuan dikucurkannya Dana Bantuan Sosial kepada para korban akibat bencana tersebut adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PENYALURAN
BAB III - PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PENYALURAN
Pasal 4
Dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial kepada para korban akibat bencana berpedoman pada prinsip :
- a. efisiensi dan efektifitas, bahwa bantuan dana Sosial tersebut yang dilaksanakan tepat sasaran dan tepat guna;
- b. transparansi, bahwa penyaluran dana bantuan Sosial dilaksanakan secara terbuka dengan diketahui oleh masyarakat sebagai penerima dampak dari kegiatan yang dilaksanakan; dan
- c. akuntabilitas, bahwa bantuan dana Sosial tersebut yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administrasi dengan tertib dan disiplin anggaran.
JENIS KEGIATAN DAN KRETERIA YANG DIBIAYAI OLEH DANA BANTUAN SOSIAL
BAB IV - JENIS KEGIATAN DAN KRETERIA YANG DIBIAYAI OLEH DANA BANTUAN SOSIAL
Pasal 5
Kegiatan yang dibiayai oleh dana bantuan sosial kepada para korban akibat bencana adalah kegiatan yang dialokasikan untuk perbaikan rumah/pemukiman/tempat tinggal yang rusak akibat dampak bencana.
BAB IV - JENIS KEGIATAN DAN KRETERIA YANG DIBIAYAI OLEH DANA BANTUAN SOSIAL
Pasal 6
Jenis Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan kreteria sebagai berikut :
- a. tidak tercatat dalam kegiatan yang ada di SKPD;
- b. merupakan hasil musyawarah di tingkat Kelurahan/Desa;
- c. besaran dana yang diberikan kepada para korban per rumah tangga berdampak bencana akibat :
1. kebakaran dengan kreteria :
5. a). Rusak berat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
6. b). Rusak sedang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
7. c). Rusak ringan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
2. angin kencang/Putting beliung dengan kreteria :
9. a). Rusak berat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
10. b). Rusak sedang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
11. c). Rusak ringan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
3. tanah longsor besaran dana yang diberikan
BAB IV - JENIS KEGIATAN DAN KRETERIA YANG DIBIAYAI OLEH DANA BANTUAN SOSIAL
Pasal 7
Kreteria Kerusakan akibat bencana (berat, sedang dan ringan), sebagaimana Pasal 5, akan ditentukan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar .
BAB IV - JENIS KEGIATAN DAN KRETERIA YANG DIBIAYAI OLEH DANA BANTUAN SOSIAL
Pasal 8
Penyerahan dana bantuan Sosial sebagaimana Pasal 6 dan Penentuan Tim Penilai sebagaimana Pasal 7 yang secara teknis ditangani oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD.
SUMBER DANA
BAB V - SUMBER DANA
Pasal 9
Sumber dana di alokasikan dari APBD pada pos Dana bantuan sosial BPKAD pada melalui usulan dari Camat setempat dan BPBD untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati Banjar.
STRUKTUR TIM SUPERVISI DAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KECAMATAN
Bagian Kesatu
Struktur Tim Supervisi Dana bantuan Sosial
BAB VI - STRUKTUR TIM SUPERVISI DAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KECAMATAN
Pasal 10
- (1) Struktur Tim Supervisi terdiri dari :
2. Kasi Rehabilitasi
3. Kasi Rekonstruksi
4. Camat setempat
5. Lurah/Pembakal setempat
6. Kasi Kes.Sos Kecamatan setempat
- (2) Tim Supervisi Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
- (3) Tim Supervisi mempunyai tugas sebagai pendamping Verifikator, dan/atau pengawas di lokasi tempat terjadinya bencana serta sebagai Tim Monev selama pelaksanaan kegiatan.
Dewan Pengarah :
Ketua :
Sekretaris :
Anggota :
1. Bupati Banjar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Banjar
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Banjar
Bagian Kedua
Penanggungjawab Operasional Kecamatan
BAB VI - STRUKTUR TIM SUPERVISI DAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KECAMATAN
Pasal 11
- (1) Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) Dana Bantuan Sosial tersebut ditetapkan oleh Kepala BPBD atas usul Camat.
- (2) Keanggotaan Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) terdiri dari Camat selaku Pembina dan Pejabat di bawahnya yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Tugas Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. surat pengantar Camat (asli) dengan melampirkan :
1. Data para korban yang terdiri dari Nama, alamat lengkap (RT/RW, Kelurahan/Desa setempat), Jumlah Kepala Keluarga, Jumlah Jiwa, keadaan kerusakan (taksiran kerugian)
2. Berita Acara dari Kepolisian akibat terjadinya bencana (Asli)
3. Foto Visual kerusakan akibat bencana tersebut.
- b. memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan program.
- c. mengendalikan kegiatan ditingkat Kelurahan/Desa dan berperan sebagai penanggungjawab administrasi pelaksanaan program.
- d. membantu dan memfasilitasi Tim Supervisi Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas Monev disetiap wilayah Kecamatan.
- e. bertanggungjawab atas data dan kebenaran lokasi usulan program Dana Bantuan Sosial tersebut sesuai data yang disampaikan.
PENETAPAN LOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi Musibah
BAB VII - PENETAPAN LOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
Pasal 12
Dasar penetapan lokasi adalah usulan dari Lurah/Pembakal dan ditindaklanjuti Camat dengan melampirkan rekapitulasi data korban (Nama, alamat, jumlah Kepala Keluarga, Jumlah jiwa
BAB VII - PENETAPAN LOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
Pasal 13
Tata cara Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bencana melalui Lurah/Pembakal/Ketua RT kepada para korban akibat bencana sebagai berikut:
- a. penyerahan Dana Bantuan Sosial Bencana kepada para korban dapat dilakukan dengan mengumpulkan para korban bencana pada suatu tempat yaitu:
1. desa setempat (lokasi kejadian bencana);
2. kecamatan setempat;
3. kantor BPBD Kabupaten Banjar; dan
4. para korban mendapat surat panggilan/undangan untuk menerima bantuan tersebut.
- b. menandatangani Daftar hadir untuk menerima dana bantuan Sosial bencana tersebut sesuai dengan dengan nama para korban (tidak diwakilkan);
- c. menandatangani Tanda terima Dana Bantuan Sosial dan kuitansi bermaterai Rp. 6.000.-;
- d. sesuai point a, b, dan c tersebut diatas disaksikan oleh Pihak aparat BPBD Kabupaten Banjar, Camat, Lurah/Pembakal yang terkena bencana serta menandatangani Berita acara penyerahan sebagai saksi; dan
- e. penyerahan dana bantuan Sosial tersebut kepada para korban bencana tersebut akan diserahkan oleh pihak BPBD dan didokumentasikan berupa foto visual.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14
- (1) Setelah penyaluran/penyerahan dana bantuan Sosial bencana tersebut diterima langsung oleh para korban bencana, akan ditindaklanjuti pihak BPBD berupa laporan tertulis dilengkapi dengan dokumen lainnya.
- (2) Pelaporan akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Banjar, melalui Kepala BPBD dengan tembusan kepada Kepala BPKAD, Inspektur Kabupaten Banjar, Camat setempat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
Pengendalian dan Pengawasan dilakukan oleh Tim Supervisi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Banjar.
BAB X - PENUTUP
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Banjar ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Banjar.
BAB X - PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati Banjar ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura.... pada tanggal 2 Januari 2014

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 2 Januari 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, H. NASRUH SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 5