Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalaJn rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, dan sebagai pelaksanaan ketentuan (berlaku 6 Jan 2017)
Pembukaan
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
"
5
13. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Situbondo yang tinggal di Kabupaten Situbondo, paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik) atau Surat Keterangan Pengganti KTP.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasikemasyarakatan.
15. Keluarga Miskin adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan/atau orang lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan tinggal dalam satu rumah, berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
16. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartarbat, berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
17. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan/ atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya.
18. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
19. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
"
6
20. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usa.ha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usa.ha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
21. Hak dasar adalah hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan, sandang dan perumahan.
22. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
23. Sistem Informasi Desa/Kelurahan (SID) adalah sebuah platform teknologi informasi komunikasi berbasis komputer untuk mendukung pengelolaan sumber daya komunitas di tingkat Desa/Kelurahan, mengelola informasi kantor Desa/Kelurahan dan mendukung fungsi serta tugas kantor Desa/Kelurahan termasuk administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan asset, pengelolaan anggaran dan layanan publik.
24. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi linta.s sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
26. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
7
27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
28. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
29. Kriteria penduduk miskin adalah kriteria yang menunjukkan karakteristik penyebab kemiskinan penduduk yang terdiri dari kriteria penduduk miskin daerah dan kriteria penduduk miskin klaster.
30. Kriteria penduduk miskin daerah adalah kriteria penduduk miskin ditingkat kabupaten.
31. Kriteria penduduk miskin klaster adalah kriteria penduduk miskin di tingkat klaster.
32. Klaster adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan kondisi topografi, letak geografis, mata pencaharian, dan kondisi ekonomi sosial budaya.
33. Pendataan penduduk miskin adalah pendataan penduduk miskin berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan dengan metode sensus dan partisipatif.
34. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur budaya yang menjadi kekhasan daerah dan menjadi tradisi secara turun temurun.
35. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah Kartu yang diberikan bagi penerima bantuan Program Indonesia Sehat.
36. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah Kartu yang diberikan bagi penerima bantuan Program Indonesia Pintar.
37. Program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
38. Analisa Kemiskinan Partisipatif yang selanjutnya disingkat AKP adalah alat untuk memasukkan pandangan si miskin (voice of the poor) ke dalam analisis kemiskinan dan perumusan strategi untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan publik.
39. Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat Rastra adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu.
40. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial kabupaten Situbondo.
9. lnspektorat adalah Inspektorat kabupaten Situbondo.
10. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dasar dalam pendataan penduduk miskin di Daerah.
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi daerah dan kearifan lokal yang menjadi dasar penyusunan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
KRITERIA PEN'DUDUK MISKIN'
BAB Ill - KRITERIA PEN'DUDUK MISKIN'
Pasal 4
- (1) Indikator penduduk miskin di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dan kearifan lokal yang ditentukan berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan lembaga lain yang menyelenggarakan urusan penanggulangan kemiskinan dipadukan dengan indikator berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Penentuan indikator penduduk miskin berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (3) Indikator berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui pendekatan partisipatif berbasis klaster yang terdiri dari:
- a. klaster pegunungan;
- b. klaster pesisir;
- c. klaster perkotaan; dan
- d. klaster antara.
BAB Ill - KRITERIA PEN'DUDUK MISKIN'
Pasal 5
## Pasal5
Pasal 6
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta.h Pusat dan Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Peraturan Pemerinta.h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Taha pan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 7);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial kabupaten Situbondo.
9. lnspektorat adalah Inspektorat kabupaten Situbondo.
10. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dasar dalam pendataan penduduk miskin di Daerah.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi daerah dan kearifan lokal yang menjadi dasar penyusunan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
KRITERIA PEN'DUDUK MISKIN'
- (1) Indikator penduduk miskin di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dan kearifan lokal yang ditentukan berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan lembaga lain yang menyelenggarakan urusan penanggulangan kemiskinan dipadukan dengan indikator berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Penentuan indikator penduduk miskin berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (3) Indikator berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui pendekatan partisipatif berbasis klaster yang terdiri dari:
- a. klaster pegunungan;
- b. klaster pesisir;
- c. klaster perkotaan; dan
- d. klaster antara.
Pasal5
Pengelompokan klaster dan indikator penduduk miskin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) serta kriteria penduduk miskin, tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PENDATAAN

## Bagian Kesatu

## Pendataan Penduduk Miskin

## Pasal 6

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif dengan basis data rumah tangga.
- (2) Guna pendataan penduduk miskin di Desa/Kelurahan, dibentuk Tim AKP oleh TKPK Desa/Kelurahan yang terdiri dari:
- a. Tim pendata;dan
- b. Tim entry data.
- (3) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## Pasal 7

- (1) Tim Pendata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan suIVey dan inteIView terhadap responden dalam daftar Rumah Tangga Miskin Sementara.

- (2) Tim entry data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b melakukan input data dan pengolahan data responden dalam daftar Rumah Tangga Miskin Sementara ke dalam aplikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Tim AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggungjawab kepada TKPK Desa/Kelurahan.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Tim AKP mendapatkan bimbingan teknis dari TKPKD.

## Pasal 8

TKPK Desa/ Kelurahan melaporkan perkembangan pelaksanaan pendataan dan hasil pendataan kepada TKPK Kecamatan.

## Bagian Kedua Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara

## Pasal 9

- (1) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara diperoleh dari Data Basis Penduduk Miskin Daerah terbaru yang telah diselaraskan dengan Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin TNP2K, ditambah usulan baru dari masyarakat secara proaktif, partisipatif dan obyektif.
- (2) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimusyawarahkan dengan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga, dusun, hingga tingkat Desa/Kelurahan, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara hasil musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat.
- (4) Masa sanggah dan penambahan usulan baru secara proaktif dan partisipasif terhadap daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara adalah 7 (tujuh) hari sejak diumumkan.
- (5) Tanggapan atau sanggahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKPK Desa/Kelurahan dengan tembusan TKPK Kecamatan.


'

- (6) Dalam hal terdapat sanggahan, bidang pengaduan masyarakat pada TKPK Desa/Kelurahan melakukan verifikasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan diterima dan dilaporkan ke TKPK Kecamatan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, maka daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara ditetapkan sebagai Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan dijadikan responden untuk pendataan penduduk miskin.
- (8) Apabila dalam masa sanggah masih terdapat penduduk/rumah tangga yang merasa dirinya pantas masuk ke dalam Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara tetapi belum tercantum dalam Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara, dapat mendaftarkan diri kepada Ketua RT dan/ atau Tim AKP Desa/Kelurahan sesuai dengan Data Administrasi Kependudukan yang dimiliki.
- (9) Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara sebagimana dimaksud pada ayat (7) bukan merupakan Daftar Rumah Tangga Miskin final.
- (10) Penentuan Daftar Rumah Tangga Miskin final sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihasilkan melalui pengolahan pendataan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan Pendataan Penduduk Miskin

## Paaal 10

- ( 1) Pelaksanaan Pendataan Penduduk Miskin dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Tim pendataan melaksanakan survey lapangan menggunakan blanko indikator kemiskinan daerah yang telah ditetapkan terhadap seluruh responden dari daftar Rumah Tangga Miskin Sementara basil musyawarah setelah tidak ada sanggahan dari masyarakat secara benar dan obyektif;
- b. Tim entry data melaksanakan input data ke dalam sistem aplikasi komputer berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a secara teliti dan benar;
- c. Tim entry data melaksanakan olah data berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan benar tanpa mengubah

atau merekayasa hasil survey pendataan yang keluarannya berupa daftar Rumah Tangga Miskin dan data agregat penduduk miskin yang bersifat final dan mengikat.

- (2) Blanko indikator kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

## Legalisasi Data Penduduk Miskin Pasal 11

- (1) TKPK Desa/Kelurahan bertanggungjawab untuk mengumumkan hasil pendataan Rumah Tangga Miskin dan data agregat penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (2) Masa sanggah terhadap daftar Rumah Tangga Miskin adalah 7 (tujuh) hari sejak diumumkan, dan sanggahan yang diterima adalah berkaitan dengan olah data.
- (3) Dalam hal terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh TKPK Desa/Kelurahan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan diterima.
- (4) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, maka daftar Rumah Tangga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan disertai dengan Surat Pemyataan Tanggung jawab Mutlak oleh Kepala Desa/Lurah paling lambat bulan Mei tahun berkenaan.
- (5) Bagi warga miskin yang tidak mempunyai kelengkapan data administrasi kependudukan, Desa/Kelurahan wajib memfasilitasi untuk mendapatkan kelengkapan administrasi kependudukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Daftar Rumah Tangga Miskin.

## Pasal 12

- ( 1) TKPKD bertanggung jawab untuk melakukan kompilasi data Rumah Tangga Miskin dan/ atau penduduk miskin dari Desa/Kelurahan melalui TKPK Desa/Kelurahan yang telah diverifikasi oleh TKPK Kecamatan untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan data penduduk miskin daerah.

- (2) Data penduduk miskin dimaksud pada ayat ( 1) Keputusan Bupati. daerah sebagaimana ditetapkan dengan
- (3) Penduduk miskin yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai data penduduk miskin daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rumah tangga tersebut akan ditandai dengan stiker khusus sebagai rumah tangga miskin dan berhak mendapatkan program perlindungan sosial.

## Bagian Kelima

## Pemeliharaan Data

## Pasal 13

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei sebelum dilaksanakannya Musyawarah Desa/Kelurahan.
- (2) V alidasi data Rumah Tangga Miskin Desa/Kelurahan dilaksanakan setiap tahun yang dilakukan pada minggu pertama Bulan Maret sampai dengan minggu keempat Bulan Mei, sebelum Musyawarah Desa/Kelurahan pada tahun berjalan dan data hasil verifikasi tersebut dimasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara atau dinyatakan sudah keluar dari kategori miskin.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Kelurahan dan dilaporkan kepada TKPK Kecamatan dan TKPKD secara berjenjang.
- (4) Apabila terdapat penambahan data penduduk miskin baru pada tahun berjalan, maka data tersebut dimasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara pada tahun berikutnya.
- (5) Apabila terdapat data baru hasil pendataan Program Perlindungan Sosial oleh Badan Pusat Statistik, maka data tersebut dijadikan data awal dan dimasukkan dalam daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara.

## Bagian Keenam

## Penanggungjawab Basil Pendataan Penduduk Miskin Pasal 14

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab terhadap basil pendataan penduduk miskin tingkat Desa/Kelurahan di masing-masing wilayahnya termasuk penetapannya.

## PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengendalian

## BABV Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pendataan penduduk miskin di Daerah, masing› masing Perangkat Daerah terkait wajib membuat Sistem Pengendalian internal.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Sosial;
- d. BAPPEDA;
- e. Camat;
- f. BPPKAD;
- g. Inspektorat;dan
- h. Bagian Pemerintahan.
- (3) Pengendalian internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa, meliputi:
- a. melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat Desa;
- b. melakukan identifikasi dan analisa resiko lainnya.
- (4) Pengendalian internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan, meliputi:
- a. memfasilitasi akses data berupa klarifikasi sistem berbasis Aplikasi untuk Nomor Induk

- Kependudukan (NIK) bagi seluruh penduduk yang terdata sesuai dengan ketentuan perundang› undangan yang berlaku;
- b. menerbitkan administrasi kependudukan bagi penduduk miskin yang telah diajukan oleh Desa/Kelurahan dan tercatat sebagai penduduk miskin paling lama 1 (satu) bulan sejak Desa/Kelurahan mengajukan permohonan untuk mendapatkan administrasi kependudukan;
- c. melakukan identifikasi dan analisa resiko lainnya.
- (5) Pengendalian internal pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selaku Perangkat Daerah yang menangani perlindungan sosial meliputi:
- a. melakukan update data penduduk miskin penerima jaminan perlindungan sosial (KIS, KIP, PKH, Raskin, KUR) dari hasil pendataan penduduk miskin yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan dan telah ditetapkan menjadi daftar penduduk miskin oleh Bupati setiap tahun dan melaporkan hasilnya kepada Ketua TKPKD melalui sekretariat TKPKD;
- b. mengidentifikasi dan menganalisa berbagai potensi resiko atas penyalahgunaan program perlindungan sosial.
- (6) Pengendalian internal pada BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d selaku sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) meliputi :
- a. menyiapkan blanko pendataan penduduk miskin di Desa/Kelurahan berdasarkan indikator kemiskinan yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan stiker rumah tangga miskin yang akan dipasang pada tempat tinggal rumah tangga miskin;
- c. melakukan pelatihan terhadap tim pendata dan tim entri data Desa/Kelurahan;
- d. melakukan rekapitulasi terhadap hasil pendataan penduduk miskin dengan metode Analisis Kemiskinan Partisipasif dalam SID untuk ditetapkan menjadi data kemiskinan daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. melakukan koordinasi dengan TNP2K agar Keputusan Bupati tentang data Kemiskinan Daerah diakui sebagai data kemiskinan daerah;
- f. melakukan validasi data penduduk miskin tingkat Desa/Kelurahan setiap tahun.

- (7) Pengendalian internal pad.a Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
- a. mengendalikan pelaksanaan pendataan penduduk miskin dengan metode Analisis Kemiskinan Partisipasif di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. melakukan rekapitulasi terhadap basil pendataan penduduk miskin di tingkat kecamatan;
- c. melakukan identifikasi dan analisa resiko lainnya.
- (8) Pengendalian internal pada BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yakni wajib melakukan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan terkait standar pengelolaan keuangan Desa/ Kelurahan termasuk pertanggungjawabannya.
- (9) Pengendalian internal pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
- a. melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pendataan penduduk miskin oleh Desa/Kelurahan dengan metode Analisis Kemiskinan Partisipasif;
- b. menganalisa kelemahan-kelemahan atas pelaksanaan pendataan penduduk miskin untuk diusulkan perbaikan;
- c. menguji dan mengawasi setiap tahapan dalam proses pendataan penduduk miskin serta melaporkannya kepada Bupati.
10. ( 10) Pengendalian internal pad.a Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat kelurahan;
- b. melakukan identifikasi dan analisa resiko lainnya.

## Pasal 16

Wakil Bupati selaku Ketua TKPKD mengendalikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pendataan penduduk miskin dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Bagian Kedua

## Pembinaan dan Pengawasan

## Pasal 17

- ( 1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pendataan penduduk miskin, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk miskin secara berjenjang.
- (3) TKPK Desa/Kelurahan melaporkan hasil pelaksanaan pendataan penduduk miskin oleh Tim AKP Desa/Kelurahan kepada TKPK Kecamatan sesuai jadwal yang ditentukan.
- (4) TKPK Kecamatan melakukan evaluasi terhadap Penetapan Daftar Rumah Tangga Miskin Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah, dalam hal ditemukan kesalahan penetapan, maka Kepala Desa/Lurah wajib merevisi penetapannya dan melaporkan kembali hasilnya kepada TKPK Kecamatan.
- (5) TKPK Kecamatan melaporkan hasil pendataan penduduk miskin oleh Tim AKP Desa/Kelurahan kepada Bupati dan TKPKD sesuai jadwal yang telah ditentukan .

## BAB VI

## LARANGAN

## Pasal 18

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan pendataan penduduk miskin dilarang untuk secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenamya.
- (2) Setiap petugas pendata, pengurus RT, dan Perangkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
- b. melakukan pemalsuan data; dan
- c. menghalangi dan/atau melakukan hal-hal yang bersifat menghalangi pelaksanaan pendataan penduduk miskin.

Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 1 0 JUL 2017 SEKRETARIS DAERAB KABUPATEN SITUBONDO,

~

SYAIFULLAH


BERJTA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR .l.5

## BAB VII

## PEMBIAYAAN'

Pasal19

Pembiayaan pendataan penduduk miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVIII

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal O 6 JAN 2017 BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

## LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal

O 6 JAN 2017

Nomor

J

Tahun 2017


## I. LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dikarenakan begitu banyak penyebab dan permasalahan yang saling berkaitan dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat. Dengan demikian permasalahan kemiskinan perlu penanganan yang serius dari berbagai pihak.

Pemerintah Daerah menegaskan dalam upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden 15 Tahun 2010 ten tang Percepatan penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang melibatkan lintas sektor dan diikat dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/ 179 /P /006.2/2016 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo.

Dalam penanggulangan kemiskinan, tidak bisa dipungkiri bahwa data memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan yang akan diambil. Dengan adanya data yang valid dan telah disepakati dalam persepsi yang sama oleh berbagai sektor yang hendak melaksanakan kebijakan maupun program dalam penanggulangan kemiskinan ini, maka langkah-langkah konkret percepatan penanggulangan kemiskinan akan makin mudah dan terarah. Namun dalam proses pengumpulan data penduduk miskin, seringkali terkendala banyak hal termasuk ketidakterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang mengakibatkan kurang validnya sebuah data.

Kegiatan Penyusunan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) merupakan media diagnosis kemiskinan meliputi proses assesmen, konsultasi dan analisis partisipatif atas persoalan kemiskinan Kabupaten, serta penyusunan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan, sampai dengan institusionalisasinya, dengan mengedepankan metode partisipatif, dimana masyarakat terlibat aktif tidak sekedar sebagai responden tetapi terlibat sejak proses sosialisasi pendataan, perumusan variabel indikator pendataan, pelaksanaan sampai evaluasi hasil akhir pendataan. Adapun penentuan indikatornya didasarkan pada kondisi kewilayahan geografis pada tingkat Kecamatan yang dikenal dengan sebutan klaster yang terdiri dari Daerah Pegunungan, Pesisir, Perkotaan dan Antara.

- f) Desa Tamansari;
- g) Desa Tlogosari;
- h) Desa Taman; dan
- i) Desa Plalangan
3. Kecamatan Jatibanteng, meliputi :
- a) Desa Patemon;
- b) Desa Kembangsari;
- c) Desa Pategalan;
- d) Desa Semambung;
- e) Desa Sumberanyar;
- f) Desa Wringinanom; dan
- g) Desa Curahsuri.
4. Kecamatan Suboh meliputi :
- a) Desa Cemara;
- b) Desa Mojodungkol;
- c) Desa Gunungputri; dan
- d) Desa Gunungmalang.
5. Kecamatan Mlandingan, meliputi:
- a) Desa Alas Bayur;
- b) Desa Sumberanyar; dan
- c) Desa Campoan.
6. Kecamatan Bungatan meliputi:
- a) Desa Sumbertengah; dan
- b) Desa Patemon.
7. Kecamatan Kendit, meliputi:
- a) Desa Rajekwesi;
- b) Desa Tambak Ukir; dan
- c) Desa Kukusan.
8. Kecamatan Arjasa, meliputi :
- a) Desa Curahtatal;
- b) Desa Jatisari; dan
- c) Desa Kayumas.
9. Kecamatan Jangkar: Desa Sopet.
- B. Klaster Pesisir, terdiri atas desa-desa yang memiliki wilayah berbatasan dengan bibir laut atau desa-desa yang memiliki wilayah sedikit jauh dari bibir pantai tetapi tipologi mayoritas masyarakatnya lebih pada karakteristik daerah pesisir atau mayoritas berpenghasilan dari kegiatan melaut/nelayan, yaitu:
1. Kecamatan Banyuglugur : Desa Banyuglugur.
2. Kecamatan Besuki, meliputi:
- a) Desa Demung; dan
- b) Desa Pesisir.

Analisa. Kemiskinan Partisipatif (AKP) diharapkan dapat menjadi model dan menghasilkan masukan bagi proses penyusunan Rencana Strategis Pengurangan Kemiskinan.

## U. TUJUAR

Tujuan dari Penyusunan Analisa. Kemiskinan Partisipatif (AKP) antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menyepakati bersa.ma persoalan-persoalan kemiskinan di daerah.
2. Merumuskan bersa.ma strategi dan rencana tindak yang perlu diambil untuk mengurangi kemiskinan di daerah.
3. Memperkenalkan metoda partisipatif dalam proses perumusan kebijakan di tingkat Kabupaten.
4. Menyusun data kemiskinan (data tunggal kemiskinan di tingkat Desa).
5. Mendapatkan data penduduk miskin agregat baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
6. Meningkatkan partisipasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan.
7. Mendorong keterbukaan informasi di Desa terutama terkait data dan program kemiskinan.
8. Menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

## UI. PERGELOMPOKAN KLASTER

Adapun penentuan indikator kemiskinan didasarkan pada kondisi kewilayahan geografis pada tingkat Kecamatan yang dikenal dengan sebutan klaster yang terdiri dari:

## A. Klaster Pegunungan

Terdiri atas desa-desa yang memiliki karakteristik pegunungan/ dataran tinggi, baik pegunungan rendah (ketinggian 500-1.500 m dpl) ataupun pegunungan tinggi (ketinggian lebih dari 1.500 m dpl) yaitu:

1. Kecamatan Banyuglugur, meliputi :
- a) Desa Teppos;
- b) Desa Kalisari;
- c) Desa Talempong; dan
- d) Desa Selobanteng.
2. Kecamatan Sumbermalang, meliputi:
- a) Desa Alastengah;
- b) Desa Baderan;
- c) Desa. Tamankursi;
- d) Desa Sumberargo;
- e) Desa Kalirejo;

3. Kecamatan Suboh : Desa Ketah.
4. Kecamatan Bungatan meliputi :
- a) Desa Pasir Putih;
- b) Desa Bletok; dan
- c) Desa Mlandingan Wetan.
5. Kecamatan Panarukan: Desa Kilensari.
6. Kecamatan Mangaran meliputi :
- a) Desa Tanjung Kamal;
- b) Desa Tanjung Glugur;
- c) Desa Tanjung Pecinan; dan
- d) Desa Semiring.
7. Kecamatan Kapongan: Desa Landangan.
8. Kecamatan Jangkar meliputi :
- a) Desa Jangkar; dan
- b) Desa Agel.
9. Kecamatan Banyuputih, meliputi :
- a) Desa Sumberanyar; dan
- b) Desa Wonorejo.
- C. Klaster Perkotaan, terdiri atas desa-desa yang wilayahnya dilalui jalur utama transportasi darat, atau desa-desa yang mayoritas tipologi masyarakatnya sudah mendekati gaya hidup masyarakat urban (padat, cenderung individualistis, akses terhadap segala kebutuhan mudah dijangkau, dsb), yaitu :
1. Kecamatan Banyuglugur : Desa Kalianget.
2. Kecamatan Besuki : Desa Besuki.
3. Kecamatan Suboh, meliputi :
- a) Desa Suboh; dan
- b) Desa Buduan.
4. Kecamatan Panarukan: Desa Wringinanom.
5. Kecamatan Situbondo, meliputi :
- a) Desa Kalibagor;
- b) Desa Kotakan;
- c) Kelurahan Dawuhan; dan
- d) Kelurahan Patokan.
6. Kecamatan Panji, meliputi :
- a) Kelurahan Ardirejo;
- b) Desa Panji Lor;
- c) Kelurahan Mimbaan; dan
- d) Desa Curahjeru.
7. Kecamatan Arjasa meliputi :
- a) Desa Lamongan; dan
- b) Desa Arjasa.

8. Kecamatan Asembagus meliputi :
- a) Desa Trigonco;
- b) Desa Asembagus; dan
- c) Desa Gudang.
9. Kecamatan Banyuputih : Desa Sumberejo.
- D. Klaster Antara, terdiri atas desa-desa yang wilayahnya terletak di daerah dataran rendah, bukan tipologi pesisir dan perkotaan, dan tidak dilalui jalur utama transportasi darat, yaitu:
1. Kecamatan Banyuglugur: Desa Lubawang.
2. Kecamatan Besuki, meliputi:
- a) Desa Bloro;
- b) Desa Langkap;
- c) Desa Blimbing;
- d) Desa Widoropayung;
- e) Desa Sumberejo;
- f) Desa Jetis; dan
- g) Desa kalimas.
3. Kecamatan Jatibanteng : Desa Jatibanteng.
4. Kecamatan Suboh : Desa Dawuan.
5. Kecamatan Mlandingan, meliputi:
- a) Desa Selomukti;
- b) Desa Sumberpinang;
- c) Desa Trebungan; dan
- d) Desa Mlandingan Kulon.
6. Kecamatan Bungatan, meliputi :
- a) Desa Selowogo; dan
- b) Desa Bungatan.
7. Kecamatan Kendit, meliputi:
- a) Desa Bugeman;
- b) Desa Kendit;
- c) Desa Balung; dan
- d) Desa Klatakan.
8. Kecamatan Panarukan, meliputi:
- a) Desa Paowan;
- b) Desa Sumberkolak;
- c) Desa Peleyan;
- d) Desa Alasmalang;
- e) Desa Duwet; dan
- f) Desa Gelung.
9. Kecamatan Situbondo, meliputi :
- a) Desa Talkandang; dan
- b) Desa Olean.

## 10. Kecamatan Panji, meliputi :

- a) Desa Sliwung;
- b) Desa Battal;
- c) Desa Klampokan;
- d) Desa Juglangan;
- e) Desa Panji Kidul;
6. fl Desa Tokelan;
- g) Desa Tenggir; dan
- h) Desa Kayuputih.
11. Kecamatan Mangaran, meliputi :
- a) Desa Trebungan; dan
- b) Desa Mangaran.
12. Kecamatan Kapongan meliputi :
- a) Desa Kandang;
- b) Desa Curah Cottok;
- c) Desa Peleyan;
- d) Desa Wonokoyo;
- e) Desa Seletreng;
18. fl Desa Kapongan;
- g) Desa Kesambirampak;
- h) Desa Gebangan; dan
- i) Desa Pokaan.
13. Kecamatan Arjasa meliputi :
- a) Desa Bayeman;
- b) Desa Ketowan; dan
- c) Desa Kedungdowo.
26. 14.Kecamatan Asembagus, meliputi:
- a) Desa Mojosari;
- b) Desa Kertosari;
- c) Desa Kedunglo;
- d) Desa Bantal;
- e) Desa Awar-Awar;
32. fl Desa Perante; dan
- g) Desa Wringinanom.
15. Kecamatan Jangkar :
- a) Desa Curahkalak;
- b) Desa Palangan;
- c) Desa Gadingan;
- d) Desa Kumbangsari; dan
- e) Desa Pesanggrahan.
16. Kecamatan Banyuputih meliputi :
- a) Desa Banyuputih; dan
- b) Desa Sumberwaru.

## IV. INDIKATOR KEMISKINAN

Adapun indikator yang umum dan khusus tentang indikator penduduk miskin daerah adalah sebagai berikut :

- A. Perumahan terdiri dari :
1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati;
2. Status lahan tempat tinggal yang ditempati;
3. Luas lantai;
4. Jenis lantai terluas;
5. Jenis dinding terluas;
6. Kondisi dinding, jika dinding terluas terbuat dari tembok atau plesteran anyaman bambu kawat atau kayu;
7. Jenis atap terluas;
8. Kondisi atap, jika atap terluas terbuat dari beton/genteng beton atau genteng keramik atau genteng metal atau genteng tanah liat atau ashes atau seng atau sirap;
9. Jumlah kamar tidur;
10. Sumber air minum;
11. Cara memperoleh air minum;
12. Sumber penerangan utama;
13. Daya yang terpasang jika sumber penerangan utamanya adalah Listrik PLN;
14. Bahan bakar/energi utama untuk memasak.
- B. Sanitasi terdiri dari:
15. Penggunaan fasilitas buang air besar;
16. Jenis kloset;
19. 1 7. Tempat pembuangan akhir tinja;
18. Cara pengelolaan air limbah rumah tangga (air buangan mandi, air buangan cuci baju/cuci piring).
- C. Kepemilikan Aset Bergerak terdiri dari:
19. Tabung gas 5,5 kg atau lebih;
20. Lemari es / kulkas;
21. AC;
22. Pemanas air (water heater);
23. Telepon rumah (PTSN);
24. Televisi;
25. Emas /perhiasan &amp; tabungan (senilai 10 gram emas);
26. Komputer / Laptop;
27. Sepeda;
28. Sepeda Motor;
29. Mobil;
30. Perahu;
31. Motor Tempel;
32. Perahu Motor;
33. Kapal;

34. Laban;
35. Rumah di tempat lain;
36. Sapi;
37. Kerbau;
38. Kuda;
39. Babi;
40. Kambing;
41. Ada anggota rumah tangga yang memiliki usaha sendiri/bersama;
42. Kepemilikan hutang ompangan atau cicilan.
- D. Kepesertaan Program Miskin terdiri dari:
43. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
44. Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Bantuan Siswa Miskin (BSM);
45. Kartu Indonesia Sehat (KIS) / BPJS Kesehatan / Jamkesmas;
46. BPJS Kesehatan peserta mandiri;
47. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)/BPJS Ketenagakerjaan;
48. Asuransi kesehatan lainnya;
49. Program Keluarga Harapan (PKH);
50. Beras untuk orang miskin (Raskin);
51. Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- E. Pangan terdiri dari:
52. Kemampuan membeli daging/telur/ikan/susu untuk konsumsi protein dalam satu minggu;
- F. Kesehatan terdiri dari:
53. Fasilitas kesehatan/KB yang sering digunakan;
- G. Pendidikan terdiri dari :
54. ljazah tertinggi yang ditamatkan anggota keluarga;
55. Jumlah anggota keluarga yang sedang ditanggung dalam bersekolah;
- H. Lapangan Usaha terdiri dari:
56. Status pekerjaan kepala/anggota rumah tangga;
57. Jenis pekerjaan kepala/ anggota rumah tangga;
58. Jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh per anggota rumah tangga per bulan (Pendapatan Perkapita);
59. Pengaruh Musim terhadap penghasilan rumah tangga nelayan/ petani;
- I. Disabilitas dan Penyakit Kronis terdiri dari :
60. Ada anggota rumah tangga penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus;
61. Ada anggota rumah tangga menyandang penyakit kronis/menahun;

## V. IRDIKATOR KEMISKIRAN' BERDASARKAlf KLASTER

Dalam masing-masing klaster terdapat indikator yang umum dan khusus dalam menentukan penduduk miskin daerah adalah sebagai berikut:

## 1. KLASTER PERKOTAAN

## A. Perumahan terdiri dari :

1. Status Bangunan;
2. Luas Laban Tempat Tinggal;
3. Luas Lantai Bangunan Tempat tinggal;
4. Jenis Lantai terluas;
5. Jenis Dinding Terluas;
6. Jenis Atap Terluas;
7. Jumlah Kamar Tidur;

## B. Pangan terdiri dari :

8. Kemampuan membeli daging/telur/ikan/susu untuk konsumsi protein dalam satu minggu;
9. Rata-rata kemampuan untuk makan/hari; ketersediaan
10. Jenis makanan pokok;
11. Bahan bakar untuk memasak;

## C. Sandang terdiri dari :

12. Mempunyai pakaian layak yang berbeda dirumah, bekerja, bepergian;
13. Kemampuan membeli pakaian dalam satu tahun;

## D. Kesehatan terdiri dari :

14. Fasilitas kesehatan yang sering digunakan;
15. Fasilitas pelayanan KB yang sering dipergunakan;
16. Kesertaan pasangan usia subur dalam ber KB;
17. Fasilitas yang dipergunakan untuk buang air besar (Jamban);
18. Tempat pembuangan air tinja;
19. Jumlah kloset;
20. Kepala keluarga;

## E. Sumber Air Minum terdiri dari :

21. Sumber air minum yang dipergunakan;

## F. Sumber Penerangan Utama terdiri dari:

22. Jenis Sumber Penerangan Utama;

## G. Pendidikan terdiri dari :

23. Kemampuan rata-rata untuk menyekolahkan anak;
24. Anggota keluarga usia 7-18 tahun putus sekolah;
25. Anggota keluarga usia 7-18 tahun tidak bersekolah;

26. Anggota keluarga usia 15-59 tahun tidak bersekolah;
27. Ijazah tertinggi yang ditamatkan anggota keluarga;
28. Kelas tertinggi yang sedang diduduki anggota keluarga;

## H. Lapangan Usaha terdirt dart :

29. Status pekerjaan kepala keluarga;
30. Jenis pekerjaan kepala keluarga/anggota keluarga;
31. Jumlah pendapatan yang diperoleh keluarga/bulan;

## I. Kepemilikan Adminiatrasi Kependudukan terdirt dart :

32. KTP;
33. Kartu Keluarga (KK);
34. Akte Kelahiran;
35. Akte Nikah;

## J. Kepemilikan Kartu Program Miskin terdirt dart :

36. Kartu Indonesia Pintar (KIP);
37. Kartu Indonesia Sehat (KIS);

## K. Kepemilikan Aset Bergerak terdiri dart :

38. Kepemilikan alat-alat elektronik;
39. Kepemilikan alat transportasi kendaraan bermotor;
40. Pemanfaatan alat transportasi / kendaraan bermotor;
41. Kepemilikan emas dalam keluarga;
42. Kepemilikan temak untuk simpanan;
43. Kepemilikan tabungan (tunai) di Bank/ Koperasi;
44. Memiliki hutang ke Bank Aren/Kosipa untuk keperluan kebutuhan pokok;
45. Behan cicilan yang harus dibayar dalam satu bulan;

## L. Kepemilikan Aset Tidak Bergerak terdlrt dari :

46. Kepemilikan rumah selain yang ditempati;
2. 4 7. Kepemilikan tanah selain yang ditempati : sawah, tegal;

## M. Perkawinan terdiri dari :

48. Kepala keluarga/ Anggota Keluarga menikah dibawah umur 20 tahun;

## N. Disabilitas/Berkebutuhan Khusus dan Penyakit Kronis terdirt dart :

49. Ada anggota keluarga disabilitas/berkebutuhan khusus;
50. Ada anggota keluarga menyandang penyakit kronis/menahun;

## 0. Penertma program Kemiskinan terdirt dart :

51. Keluarga menerima bantuan dari Pemerintah;
52. Jenis bantuan Program Kemiskinan yang diterima;

## P. Non Matert terdirt dari :

53. Ketaatan menjalankan ibadah sesuai keyakinan;

54. Kemampuan untuk melakukan wisat.a/refreshing/ makan bersama seluruh keluarga setiap bulan;
55. Perasaan saat menerima kemiskinan.

## 2. KLASTER ARTARA :

## A. Perumahan terdiri clari :

1. Status Bangunan;
2. Luas Lahan Tempat Tinggal;
3. Luas Lantai Bangunan Tempat tinggal;
4. Jenis Lantai terluas;
5. Jenis Dinding Terluas;
6. Jenis Atap Terluas;
7. Jumlah Kamar Tidur;

## B. Panaan terdiri clari :

8. Kemampuan membeli daging/telur/ikan/susu untuk konsumsi protein dalam satu minggu;
9. Rata-rata kemampuan untuk makan/hari; ketersediaan
10. Jenis makanan pokok;
11. Bahan bakar untuk memasak;

## C. Sandana tercllri clari :

12. Mempunyai pakaian layak yang berbeda dirumah, bekerja bepergian;
13. Kemampuan membeli pakaian dalam satu tahun;

## D. Kesehatan terdiri dari :

14. Fasilitas kesehatan yang sering digunakan;
15. Fasilitas pelayanan KB yang sering dipergunakan;
16. Kesertaan pasangan usia subur dalam ber KB;
17. Fasilitas yangdipergunakan untuk buang air besar (Jamban);
18. Tempat pembuangan air tinja;
19. Jumlah kloset;
20. Kepala keluarga perokok;

## E. Sumber Air Minum terdiri dari :

21. Sumber air minum yang dipergunakan;

## F. Sumber Penerangan Utama terdiri clari :

22. Jenis Sumber Penerangan Utama;

## G. Pendidikan terdiri dari:

23. Kemampuan rata-rata untuk menyekolahkan anak;
24. Anggota keluarga usia 7-18 tahun putus sekolah;
25. Anggota keluarga usia 7-18 tahun tidak bersekolah;
26. Anggota keluarga usia 15-59 tahun tidak bersekolah;
27. ljazah tertinggi yang ditamatkan anggota keluarga;

28. Kelas tertinggi yang sedang diduduki anggota keluarga;
29. Program / Kesempatan yang dapat diakses oleh anak dalam memperoleh pendidikan;

## H. Lapangan Usaba terdiri dari :

30. Status pekerjaan kepala keluarga;
31. Jenis pekerjaan kepala keluarga / anggota keluarga;
32. Jumlah pendapatan yang diperoleh keluarga/bulan;

## I. Kepemilikan Administrasi Kependudukan terdiri dari :

33. KTP;
34. Kartu Keluarga (KK);
35. Akte Kelahiran;
36. Akte Nikah;

## J. Kepemilikan Kartu Program Miskin terdiri dari :

37. Kartu Indonesia Pintar (KIP);
38. Kartu Indonesia Sehat (KIS);

## K. Kepemilikan Aset Bergerak terdiri clari :

39. Kepemilikan alat-alat elektronik;
40. Nilai alat-alat elektronik yang dimiliki;
41. Kepemilikan alat transportasi kendaraan bermotor;
42. Pemanfaatan alat transportasi/kendaraan bermotor;
43. Kepemilikan emas dalam keluarga;
44. Kepemilikan temak untuk simpanan;
45. Kepemilikan tabungan (tunai) di Bank/Koperasi;
46. Memiliki hutang untuk keperluan kebutuhan pokok;
9. 4 7. Jumlah hutang yang harus dibayar dalam satu bulan Uika no. 46 jawaban ada)

## L. Kepemilikan Aaet Tidak Bergerak terdiri dari :

48. Kepemilikan rumah selain yang ditempati;
49. Kepemilikan tanah selain yang ditempati: sawah, tegal.

## M. Perkawinan terdiri dari :

50. Kepala keluarga/Anggota Keluarga menikah dibawah umur 20 tahun;

## N. Disabilitas/Berkebutuhan Kbusus dan Penyakit Kronis terdiri dari :

51. Ada anggota keluarga disabilitas/berkebutuhan khusus;
52. Ada anggota keluarga menyandang penyakit kronis/menahun;

## O. Penerima prog