PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 04 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 04 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R,epublik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kependudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 30 Tahun 2004 Seri D Nomor Seri 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 05);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan
BUPATI TABALONG
MEMUTUSKAN:
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Akuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp. 1.244.291.477.443,50
- b. Belanja
Rp. 1.238.160.101.966,00
Surplus
Rp. 6.131.375.477,50
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp, 196.727.628.724,52
- Pengeluaran
Rp. 42.383.997.096,00
Jumlah Pembiayaan
Rp. 154.343.631.628,52
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
1. Selisih anggaran realisasi pendapatan sejumlah dengan rincian sebagai berikut:
Rp. (116.828.111.556,50)
- a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
Rp. 1.361.119.589.000,00
- b. Realisasi
Rp. 1.244.291.477.443,50
Selisih Lebih / (Kurang)
Rp. (116.828.111.556,50)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (270.662.584.096,02) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan
Rp. 1.508.822.797.618,52
- b. Realisasi
Rp. 1.238.160.101.966,00
Selisih Lebih / (Kurang)
Rp. (116.828.111.556,50)
3. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp. 153.834.584.096,02 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan
Rp. (147.703.208.618,52)
- b. Realisasi
Rp. 6.131.375.477,50
Selisih Lebih / (Kurang)
Rp. 153.834.584.096,02
4. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. (960.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penerimaan
- 1) Setelah Perubahan
Rp. 197.687.628.724,52
- 2) Realisasi
Rp. 196.727.628.724,52
Selisih Lebih / (Kurang)
Rp. (960.000.000,00)
- b. Pengeluaran
- 1) Setelah Perubahan
Rp. 49.984.420.106,00
- 2) Realisasi
Rp. 42.383.997.096,00
Selisih Lebih / (Kurang)
Rp. (7.600.423.010,00)
- c. Pembiayaan Netto
- 1) Setelah Perubahan
Rp. 147.703.208.618,52
- 2) Realisasi
Rp. 154.343.631.628,52 Rp. 6.640.423.010,00)
Selisih Lebih / (Kurang)
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
Jumlah Aset
Rp. 3.242.777.094.437,33
Jumlah Kewajiban
Rp. 8.204.154.834,00
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 3.234.572.939.603,33
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- a. Saldo Kas 1 Januari 2015
Rp. 196.727.628.724,52
- b.
- Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Rp. 366.812.073.047,50
- c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan Rp. (360.680.697.570,00)
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Rp. -
- e. Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran
Rp. (42.383.997.096,00)
- f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2015
Rp. 160.475.007.106,02
Pasal 6
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.

| Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran; |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran I.2 | : | Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran I.5 | : | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan; |
| Lampiran I.6 | : | Daftar Piutang Daerah; |
| Lampiran I.7 | : | Daftar Penyertaan Modal Investasi Daerah; |
| Lampiran 1.8 | : | Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap |

Daerah;

Lampiran I.9 :

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Lampiran I.10

:

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran I.11 :

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran I.12 :

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

- b. Lampiran II :

N e r a c a.

- c. Lampiran III :

Laporan Arus Kas.

- d. Lampiran IV :

Laporan Operasional.

- e. Lampiran V

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

- f. Lampiran VI :

Laporan Perubahan Ekuitas.

- g. Lampiran VII :

Catatan Atas Laporan Keuangan.

- h. Lampiran VIII

- 

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 8

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

## Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati;

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal

BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


## H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (125/2016)