KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 72 Tahun 1998 tentang TIM EVALUASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (berlaku 6 Mei 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa upaya privatisasi Badan Usaha Milik Negara selain dapat meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan memperoleh dan segar dari dalam negeri maupun luar negeri, disisi lain mempunyai dampak yang dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa proses priviatisasi perlu dilaksanakan terkoordinasi agar menghasilkan nilai yang optimal bagi Negara, Badan Usaha Milik Negara dan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Milik Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3785);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM EVALUASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Pasal 1
Membentuk Tim Rvaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Evaluasi privatisasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, sebagai Wakil Ketua/Pelaksana Harian merangkap anggota;
3. Menteri Keuangan, sebagai anggota;
4. Asisten I MENKO WASBANGPAN, sebagai Sekretaris merangkap anggota;
Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, sebagai Sekretaris Pelaksana Harian merangkap anggota.
Pasal 2
Tim Evaluasi Privatisasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
Tim Evaluasi Privatisasi bertugas untuk:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan serta persyaratan dan prioritas Badan Usaha Milik Negara yang akan melaksanakan privatisasi melalui pasar modal dalam negeri, pasar modal luar negeri maupun secara lain, termasuk dalam bentuk kerja sama dan penempatan modal secara langsung;
- b. menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan nilai Badan Usaha Milik Negara sebelum melakukan privatisasi;
- c. menilai dan menetapkan Penjamin Pelaksana Emisi, jumlah saham, nilai saham perdana dan struktur penawaran, dalam hal privatisasi dilakukan melalui pasar modal;
- d. menilai dan menetapkan investor, penempatan modal, dan struktur pemilikan, dalam hal privatisasi dilakukan melalui penempatan modal secara langsung oleh swasta;
- 4 - e. menilai ...
- e. menilai dan menetapkan bentuk dan syarat-syarat kerjasama, dalam hal privatisasi dilakukan melalui bentuk kerjasama dengan swasta;
- f. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan privatisasi.
Pasal 4
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Evaluasi Privatisasi dapat menyertakan dapat menyertakan Menteri Teknis terkait, serta dapat menghubungi dan meminta segala keterangan yang dibutuhkan dari instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta dan pihak lain terkait yang dipandang perlu.
Pasal 5
Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Evaluasi Privatisasi dapat membentuk Sekretaris Tim.
Pasal 6
- (1) Kegiatan sehari-hari Tim Evaluasi Privatisasi dilaksanakan oleh Pelaksana Harian.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pelaksana Harian dibantu oleh aparat fungsional Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 7
Ketua Tim Evaluasi Privatisasi secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Privatisasi kepada Presiden.
Pasal 8
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Privatisasi dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Apartur Negara.
Pasal 9
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1996 tentang Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO