PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2017 tentang TUGAS POKOK DAN TATA KERJA STAF AHLI (berlaku 6 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS POKOK DAN TATA KERJA STAF AHLI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a . bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur› unsur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Staf Ahli Bupati, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja Staf Ahli Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Staf Ahli; .
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
2
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN TATA KERJA STAF AHLI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- 3 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 . Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Balangan.
- 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 6 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
BAB II - TUGAS POKOK STAF AHLI
Pasal 2
Staf ahli Bupati terdiri dari
- Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b Staf Ahli bidang Pembangunan; Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
BAB II - TUGAS POKOK STAF AHLI
Pasal 3
Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
BAB II - TUGAS POKOK STAF AHLI
Pasal 4
Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah meliputi
- 2 memberikan pendapat atas dokumen telaahan staf dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) kepada Bupati;
- 1 memberikan pendapat; baik lisan maupun tertulis kepada Fupati;
- 3 memberikan pendapat kepada Bupati secara proaktif; baik diminta maupun tidak diminta atas setiap perkembangan di media massa dan masyarakat;
- 4 melaksanakan analisis dan kajian terhadap permasalahan yang terjadi di daerah sesuai bidang tugas untuk memberikan telaahan pada Bupati untuk kesempurnaan kebijakan dan keputusan Bupati;
5. melaksanakan konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas;
- 6 melaksanakan tugas yang diberikan Bupati mengikuti / mendampingi rapat koordinasi, seminar , lokakarya, rapat teknis / evaluasi pembangunan daerah, dan kegiatan sejenisnya sesuai bidang tugas;
- 7 melaksanakan tugas yang diberikan Bupati untuk memimpin ekspose program kerja, evaluasi kegiatan, dan memberikan asistensi kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai dengan bidang tugasnya; pada
- 8 melaksanakan tugas yang diberikan Bupati untuk mendampingi menerima tamu pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas; dan
- 9 melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 5
Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi baik maupun antar Satuan Organisasi Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah
BAB III - TATA KERJA
Pasal 6
Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsultasi sebagaimana dalam Pasal 5 meliputi data dan informasi, isu strategis, pengkajianjpenelitian dan pertemuan-pertemuan ilmiah, perumusan dan opersional kerja, rekomendasi dan sosialisasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 7
Staf Ahli Bupati dapat melakukan kajian baik atas perintah Bupati maupun atas inisiatif sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dan disampaikan kepada Bupati dalam bentuk telaahan staf setiap 3 (tiga) bulan atau setiap waktu diperlukan.
BABIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III - TATA KERJA
Pasal 8
Segala pembiayaan atas operasional Staf Ahli dibebankan pada APBD Kabupaten Balangan pada DPA Sekretariat Daerah.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 9
Untuk keperluan tugas-tugas administratif, Staf Ahli dibantu oleh staf pelaksana administrasi.
BABV KETENTUANPENUTUP
BAB III - TATA KERJA
Pasal 10
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 6 Maret 2017 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd ## H. RUSKARIADI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN H. M. IWAN SETIADY, SH NIP\_ 19780929 200501 1 009 BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 12 ## Pasal 11

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 6 Maret 2017 pada

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, H. ANSHARUDDIN