PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 15 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (berlaku 5 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
6
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
51
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26
- (1) Bidang Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bidang penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen;
- d. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- e. pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap kebenaran Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
- f. pelaksanaan pos ukur ulang dalam (POSKUR) dan pasar tertib ukur;
- g. peningkatan sumber daya manusia di bidang perlindungan konsumen;
- h. peningkatan sumber daya manusia kemetrologian (penera ahli, penera terampil, pengamat tera, pranata laboratorium dan PPNS Metrologi Legal);
- i. pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi sistim perlindungan konsumen;
- j. pelayanan dan penanganan pengaduan konsumen;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- l. pelaksanaan pendaftaran produk barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen;
- m. pelaksanaan dokumentasi data perlindungan konsumen dalam bentuk multimedia;
- n. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.
Pasal 30
- (1) Seksi Kemetrologian melaksanakan tugas pokok pelayanan kemetrologian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemetrologian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kemetrologian;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan kemetrologian;
- c. penyiapan bahan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) kemetrologian di bidang metrologi legal (penera ahli, penera terampil, PPNS-ML);
- d. pelaksanaan kerja sama teknis metrologi legal;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Standar Internasional (SI);
- f. pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- g. pembinaan operasional reparatir Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
- h. melaksanakan pos ukur ulang (POSKUR) barang-barang non Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- i. pelaksanaan pasar tertib ukur;
- j. pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi;
- k. pelaksanaan dokumentasi data perlindungan konsumen terhadap kwanta barang dalam bentuk multimedia;
- l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 5 Agustus 2016

Penandatangan: WALIKOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. MOCH. ANTON

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 5 Agustus 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. IDRUS BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 15

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019