PERATURAN BUPATI MA Nomor 15 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR (berlaku 4 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. pemungutan pajak parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perubahan ayas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kabupaten Banjar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banjar.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usahan Milik Negera atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiunan, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
11. Porporasi adalah tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dijual ataupun diedarkan di masyarakat.
12. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut Peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pengusaha parkir swasta termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
16. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaran bermotor maupun tidak bermotor.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Parkir Progresive adalah parkir yang pengenaannya dihitung berdasarkan jangka waktu parkir yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan ditambah dengan lamanya pertambahan waktu parkir. 19. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu, baik di lingkungan parkir, gedung parkir, pelataran parkir, atau bangunan umum yang disediakan swasta. 20. Bebas Parkir adalah memparkir kendaraan di tempat parkir tanpa dipungut bayaran. 21. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan. 22. Penyelenggara Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan dan menyelenggarakan tempat parkir dengan memungut bayaran. 23. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir. 24. Karcis Parkir Sistem Komputer adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang keluar dari mesin. 25. - Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundangundangan perpajakan daerah. 26.

Penandatangan: - Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 29. Surat Ketetapatan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak telah ditetapkan. 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat KSPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi adminsitrasi berupa bunga dan atau benda. 33. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 34. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barat yang telah disita. 35. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan tuntuk melunasi untang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 36. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. 37. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksakan ketetuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 39. Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah kumpulan pernyataan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menerima dan atau menolak seluruh prosedur pemeriksaan. 40. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan di tempat usaha maupun kantor Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun yang berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. 41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Pajak, penentuan besarnya pajak atau Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Pajak kepada wajib pajak dan wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Pajak daerah. 43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelangaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. ## BAB II ## TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 2 - (1) Untuk tempat parkir yang memakai karcis maupun dengan sistem komputerisasi, pajak parkir dipungut dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPs). - (2) Untuk tempat parkir yang tidak memakai karcis, tempat penitipan dan/atau garasi kendaran bermotor, pajak parkir dipungut dengan cara taskasi (non MPs). ## Pasal 3 - (1) Ketentuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut : - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menggunakan karcis diwajibkan memporporasi karcis di Badan Pendapatan Daerah - b. Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memuat ; 1. nama dan alamat penyelenggara tempat parkir; 2. seri dan nomor urut; 3. nomor urut setiap seri ditentukan 001 sampai dengan 100.000; 4. nilai nominal tarif parkir; dan 5. karcis parkir terdiri dari 2 (dua) bagian, bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir, bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal. - (2) Ketentuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak cara taksasi, dikenakan pajak berdasarkan taksiran yang tetuang dalam SKPD dan atau SKPDT. ## BAB III ## PERIZINAN ## Pasal 4

Penandatangan: - (1) Setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dalam wilayah daerah wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

Penandatangan: - (2) Tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan izin penyelenggaraan parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ## BAB IV ## DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK ## Pasal 5 - (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayar atau seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. - (2) Besarnya Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. ## Pasal 6 Besarnya Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil yang diterima ## BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ## Pasal 7 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim. Pajak Terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir. ## Pasal 9 - (1) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan tempat parkir wajib mengisi SPTPD;

Verifikasi: - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; - (3) Daftar jumlah pungutan parkir merupakan SPTPD;

Distribusi: - (4) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada instansi pengelola selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak; dan

Penandatangan: - (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD diatur tersendiri dengan Paraturan Bupati. ## BAB VI ## TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK ## Pasal 10

Penandatangan: - (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati melalui Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. - (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang bayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. ## Pasal 11 - (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Penandatangan: - (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); dan - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). - (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Distribusi: - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulung empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. - (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. - a. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; - b. apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan - c. penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. ## BAB VII ## JATUH TEMPO PAJAK TERUTANG ## Pasal 12 - (1) bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara MPS, jatuh tempo pajak terutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. - (2) apabila ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maka dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD. - (3) apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari SKPD diterima, dikenakan sanksi adminsitrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. ## BAB VIII ## TATA CARA PEMBAYARAN ## Pasal 13 - (1) Pembayaran Pajak Parkir dilakukan di Bendaharawan Penerima Badan Pendapatan Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT, STPD, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah secara bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam. - (2) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengunakan SSPD. - (3) Pajak Parkir untuk Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menggunakan karcis berporporasi dipungut dengan cara dibayar dimuka yakni pada saat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan poroporasi karcis parkir. - (4) Dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak, atau Penanggung Pajak, dengan sistem Komputerisasi harus melampirkan Laporan Hasil Penjualan. - (5) Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menggunakan Sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. - (6) Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. ## Pasal 14 - (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Penandatangan: - (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. - (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Penandatangan: - (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sempai batas waktu yang ditentukan setelah persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Penandatangan: - (5) Pembayaran untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati. ## Pasal 15 - (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Penandatangan: - (2) Bentuk, jenis isi, ukuran tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. ## BAB IX ## TATA CARA PENGAWASAN ## Pasal 16

Penandatangan: - (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan dapat menetapkan serta menempatkan petugas yang dilengkapi surat tugas, dan/atau peralatan. - (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi. - (3) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan operasional dan perhitungan data omset dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.

Penandatangan: - (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan, maka Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangi Berita Acara Hasil Pengawasan. BAB X ## TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 17

Penandatangan: - (1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan bagi objek pajak dan/atau apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pembayaran pajak dengan potensi di lapangan. - (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas dilengkapi dengan Surat Tugas Pemeriksaan dan memperlihatkan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang diperiksa. - (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang diperiksa wajib : - a. menyelenggarakan pembukuan atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; - b. memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan serta keterangan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak atau penanggung pajak guna memperlancar pemeriksaan; dan - c. menyampaikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas. - (4) Apabila pada saat pemeriksaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan dilakukan pemeriksaan khusus. - (5) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak dilakukan pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan. - (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## BAB XI ## TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 18 - (1) Surat Teguran atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. - (2) Surat Teguran atau surat lain yang sejenisnya sebagai tindakan berikutnya setelah surat teguran I (pertama), sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Penandatangan: - (4) Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati melalui Pejabat. ## Pasal 19 - (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. - (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. ## Pasal 20 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Perintah Melaksanakan Penyitaan. ## Pasal 21 Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapaan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. ## Pasal 22 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. ## Pasal 23

Penandatangan: Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. ## BAB XII ## PENGURANGAN, KERINGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK ## Pasal 24

Penandatangan: - (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringan, dan pembebasan pajak.

Penandatangan: - (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. ## BAB XIII ## TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ## Pasal 25

Penandatangan: - (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : - a. memberikan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Penandatangan: - (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang benar :

Penandatangan: - a. Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan; dan

Penandatangan: - b. apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. ## BAB XIV KEBERATAN DAN BANDING ## Pasal 26

Penandatangan: - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :

Distribusi: - (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya :

Penandatangan: - a. Bupati atau Pejabat dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sesudah memberikan Keputusan;

Penandatangan: - b. apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; dan - c. pengujian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. - a. SKPD - b. SKPDKB - c. SKPDKBT - d. SKPDLB - e. SKPDN ## Pasal 27 - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan. - (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak. ## Pasal 28 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. ## BAB XV ## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ## Pasal 29

Penandatangan: - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian, kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : - a. nama dan alamat wajib pajak; - b. masa pajak; - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan - d. alasan yang jelas.

Penandatangan: - (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

Penandatangan: - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, maka kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. - (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dterbitkan SKPDLB, dengan menerbitkan SPMKP.

Penandatangan: - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. ## Pasal 30 Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga diberlakukan sebagai bukti pembayaran. ## BAB XVI KADALUARSA ## Pasal 31 - (1) Hak untuk melakukan pengalihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan Daerah. - (2) Kadaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : - a. diterbitkan surat Teguran dan Surat Paksa; dan - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. ## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 4 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. KHALILURRAHMAN

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 4 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 15