UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN XVI (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1952 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XVI.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA
| 16.1 | Kementerian dan pengeluaran umum . | 4.801.000 |
|--------|-----------------------------------------|-------------|
| 16.1A | Balai Pendidikan Pegawai... | 1.600.500 |
| 16.2 | Balai Alat-alat Besar dan Perlengkapan. | 95.950.300 |
| 16.3 | Balai Penyelidikan Teknik... | 1.397.000 |
| 16.4 | Balai Planologi... | 837.000 |
| 16.5 | Jawatan Pengairan... | 59.234.000 |
| 16.6 | Jawatan Gedung-gedung Negeri... | 376.094.000 |
| 16.7 | Jawatan Jalan-jalan, Jembatan dan | |
| | Konstruksi... | 120.924.000 |
| 16.8 | Jawatan Tenaga... | 104.400.000 |
| 16.9 | Jawatan Perumahan Rakyat... | 49.122.400 |
| 16.10 | Jawatan Teknik Penyehatan... | 15.338.000 |
- 16.11 Organisasi-organisasi tersendiri
menurut keperluan dan yang mengerjakan
pekerjaan khusus...
37.812.100
- 16.12 Pengeluaran tak tersangka...
11.000.000
-------------
Jumlah...
878.510.300
==============
- 1952: Delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah.
16.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 16.1.1 Kementerian dan Penerimaan Umum.
- 16.1.1. 1. Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau pendapatan lain-lain.
16.2 BALAI ALAT-ALAT BESAR DAN PERLENGKAPAN.
- 16.2.1. Alat-alat Besar.
- 16.2.1. 1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos penilikan alat-alat besar yang dikuasakan kepadanya.
- 2 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel-bengkel.
- 3 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel-bengkel.
- 4 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan oleh Cabang Alat-alat Besar.
- 16.2.2 Barang-barang kepunyaan Negara dan Pembentukan Persediaan.
- 16.2.2. 1 Perhitungan atau pembayaran kembali karena pemberian barang kepada lain-lain jawatan.
- 2 Perhitungan yang dibebankan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sedang diselenggarakan karena pemberian barang-barang dari persediaan.
- 3 Perhitungan atau pembayaran kembali karena pemberian alat-alat besar dan barang-barang kepada daerah-daerah otonom.
- 16.2.3 Pembongkaran Bangunan-bangunan yang tidak terpakai lagi.
- 16.2.3. 1 Penerimaan dari pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak terpakai lagi.
16.3 BALAI PENJELIDIKAN TEKNIK.
- 16.3.1 Balai Penyelidikan Teknik.
- 16.3.1. 1 Penerimaan untuk penyelidikan dan percobaan oleh Balai Penyelidikan Teknik.
16.4 BALAI PLANOLOGI.
- 16.4.1. Balai Planologi.
- 16.4.1. 1 Penerimaan karena pembikinan peraturan-peraturan dan penerbitannya untuk kepentingan daerah-daerah otonom.
16.5 JAWATAN PENGAIRAN.
- 16.5.1 Sumbangan dari yang berkepentingan untuk ongkos pembangunan atau pembaruan pengairan dan pengukuran.
- 16.5.1. 1 Sumbangan untuk ongkos pembangunan atau pembaruan.
- 2 Sumbangan untuk ongkos pengukuran.
16.6 JAWATAN GEDUNG NEGERI.
- 16.6.1 Penjualan dan persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah.
- 16.6.1. 1 Penjualan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah.
- 2 Persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah, juga potongan gaji pegawai yang mendiami rumah-rumah Negeri.
- 16.6.2 Perhitungan yang dibebankan kepada anggaran belanja perusahaan-perusahaan Negara karena pemeliharaan dan perbaikan bangunan-bangunan.
- 16.6.2. 1 Jawatan Pegadaian Negeri.
2
Percetakan Negara.
- 3 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
- 16.6.3 Perhitungan yang dibebankan kepada anggaran belanja rupa-rupa perusahaan Negara karena pembaruan dan pembikinan bangunan-bangunan baru.
- 16.6.3. 1 Jawatan Pegadaian Negeri.
- 2 Percetakan Negara.
- 3 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
16.7 JAWATAN JALAN-JALAN, JEMBATAN DAN KONSTRUKSI.
- 16.7.1 Pembayaran kembali uang-uang yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pemugaran guna kepentingan daerah-daerah otonom.
- 16.7.1. 1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos pembangunan dan pemugaran.
- 16.7.2 Penerimaan dari perahu tambangan.
- 16.7.2. 1 Penerimaan dari perahu tambangan.
16.8 JAWATAN TENAGA.
- 16.8.1 Tenaga Listrik.
- 16.8.1. 1 Penerimaan dari pengusahaan perusahaan-perusahaan yang diusahakan atas tanggungan Negara (selain dari pada perusahaan-perusahaan tenaga air Negara).
- 2 Penerimaan dari penyerahan alat-alat.
- 3 Penerimaan dari Pusat Laboratorium Listrik.
- 4 Penerimaan karena memasukkan uang saham dalam perusahaan-perusahaan tenaga listrik.
- 5 Penggantian karena pemakaian bangunan-bangunan yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah.
- 6 Penerimaan bea untuk pemberian izin tenaga air.
16.9 JAWATAN PERUMAHAN RAKYAT.
- 16.9.1 Perumahan Rakyat.
- 16.9.1. 1 Pembayaran kembali pinjaman berdasar atas "Peraturan Pembiayaan Mendirikan Perumahan Rakyat tahun 1948".
- 2 Pembayaran kembali pinjaman berdasar atas "Peraturan Pembiayaan Mendirikan Perumahan Rakyat tahun 1951".
- 3 Penerimaan lain-lain.
- 4 Perhitungan mengenai mesin-mesin yang diberikan kepada Pabrik Kayu "Paka".
- 16.9.2 Bengkel Kayu
- 16.9.2. 1 Penerimaan bengkel kayu.
- 16.9.3 Perusahaan Percobaan Bahan Tanah.
- 16.9.3. 1 Penerimaan Perusahaan Percobaan Bahan Tanah.
- 16.9.4 Perusahaan Pengangkutan.
- 16.9.5 Perusahaan Gudang.
- 16.9.6. 1 Penerimaan Perusahaan Gudang.
- 1.6.9.6 Perusahaan rumah.
- 16.9.6. 1 Penerimaan sewa rumah-rumah.
- 2 Penerimaan dari rumah-rumah yang dijual secara sewa beli.
- 3 Penerimaan dari penjualan rumah-rumah bekas CSW. di Surabaya.
16.10 JAWATAN TEKNIK PENYEHATAN.
- 16.10.1 Exploitasi perusahaan air minum.
- 16.10.1.1 Penerimaan dari perusahaan-perusahaan air minum.
- 16.10.2
Pembayaran kembali dari propinsi-propinsi dan kota-kota besar dan sebagainya berhubung dengan perusahaan air minum yang telah diserahkan kepadanya.
- 16.10.2.1 Pembayaran bunga dari kota-kota besar.
- 2 Pembayaran sebagian pokok dari kota-kota besar.
16.11 ORGANISASI TERSENDIRI MENURUT KEPERLUAN PEKERJAAN KHUSUS.
- 16.11.1 Jawatan Pekerjaan Umum Kota Baru Kebayoran.
- 16.11.1.1 Penerimaan dari penjualan milik bekas CSW.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 16.11.1A Bengkel Kayu.
- 16.11.1A.1Penerimaan bengkel kayu.
- 16.11.1B Perusahaan perbengkelan dan alat-alat besar.
- 16.11.1B.1Penerimaan dari perusahaan perbengkelan dan alat-alat besar.
- 16.11.1C Perusahaan Gudang.
- 16.11.1C.1Penerimaan dari perusahaan gudang.
16.11.1 D Perusahaan Air Minum.
16.11.1 D.1Penerimaan dari pemakaian air.
2Penerimaan uang tanggungan.
- 3 Penerimaan karena pemberian persediaan kepada pekerjaan-pekerjaan.
16.11.1E Perusahaan Tanah.
16.11.1E.1 Penerimaan perusahaan tanah.
16.12 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
16.12.1 Penerimaan lain-lain.
- 16.12.1.1
Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan tidak berguna lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XVI.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA.
- 16.1 Kementerian dan pengeluaran umum.. 3.832.000
- 16.1A Balai Pendidikan Pegawai...
1.462.600
- 16.2 Balai Alat-alat Besar dan Perlengkapan.
60.5 57.000
- 16.3 Balai Penyelidian Tekni...
1.932.000
- 16.4
- Balai Planologi...
797.000
- 16.5 Jawatan Pengairan ...
67.134.000
- 16.6 Jawatan Gedung-gedung Negeri...
163.279.000
- 16.7 Jawatan Jalan-jalan, Jembatan dan
Konstruksi...
98.010.000
- 16.8 Jawatan Tenaga...
60.975.000
- 16.9 Jawatan Perumahan Rakyat...
25.765.000
- 16.10 Jawatan Teknik Penyehatan...
14.343.000
- 16.11 Organisasi-organisasi tersendiri menurut
keperluan dan yang mengerjakan
pekerjaan khusus...
15.039.000
- 16.12 Pengeluaran tak tersangka...
1.221.300
-----------
Jumlah ...
514.346.900
1953: Lima ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah.
16.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 16.1.1 Kementerian dan penerimaan Umum.
- 16.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau pendapatan lain-lain.
16.2 BALAI ALAT-ALAT BESAR DAN PERLENGKAPAN.
- 16.2.1 Alat-alat Besar.
- 16.2.1. 1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos penilikan alat-alat besar yang dikuasakan kepadanya.
- 2 Penerimaan dari pekeijaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel-bengkel.
- 3 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan oleh Cabang Alat-alat Besar.
- 4 Penerimaan dari penyerahan alat-alat besar.
- 16.2.2 Barang-barang Kepunyaan Negara dan Pembentukan Persediaan.
- 16.2.2. 1 Perhitungan atau pembayaran kembali karena pemberian barang-barang kepada lain-lain jawatan.
- 2 Perhitungan yang dibebankan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sedang diselenggarakan karena pemberian barang-barang dari persediaan.
- 3 Perhitungan atau pembayaran kembali karena pemberian alat-alat besar dan barang-barang kepada daerah-daerah otonom.
- 16.2.3 Pembongkaran Bangunan-bangunan yang tidak terpakai lagi.
- 16.2.3. 1 Penerimaan dari pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak terpakai lagi.
16.3 BALAI PENYELIDIKAN TEKNIK.
- 16.3.1 Balai Penyelidikan Teknik.
- 16.3.1. 1 Penerimaan untuk penyelidikan dan percobaan oleh Balai Penyelidikan Teknik.
16.4. BALAI PLANOLOGI.
- 16.4.1 Balai Planologi.
- 16.4.1. 1 Penerimaan karena pembikinan peraturan-peraturan dan penerbitannya untuk kepentingan daerah-daerah otonom.
16.5 JAWATAN PENGAIRAN.
- 16.5.1 Sumbangan dari yang berkepentingan untuk ongkos pembangunan atau pembaruan pengairan dan pengukuran.
- 16.5.1. 1 Sumbangan untuk ongkos pembangunan atau pembaruan.
- 2 Sumbangan untuk ongkos pengukuran.
16.6 JAWATAN GEDUNG-GEDUNG NEGERI.
- 16.6.1 Penjualan dan persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah.
- 16.6.1. 1 Penjualan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah.
- 2 Persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah, juga potongan gaji pegawai yang mendiami rumah-rumah Negeri.
- 16.6.2 Perhitungan yang dibebankan kepada anggaran belanja perusahaan-perusahaan Negara karena pemeliharaan dan perbaikan bangunan-bangunan.
- 16.6.2. 1 Jawatan Pegadaian Negeri.
- 2 Percetakan Negara.
- 3 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
- 16.6.3 Perhitungan yang dibebankan kepada anggaran belanja rupa-rupa perusahaan Negara karena pembaruan dan pembikinan bangunan-bangunan baru.
- 16.6.3. 1 Jawatan Pegadaian Negeri.
- 2 Percetakan Negara.
- 3 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
16.7 JAWATAN JALAN-JALAN, JEMBATAN KONSTRUKSI.
- 16.7.1 Pembayaran kembali uang-uang yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pemugaran guna kepentingan daerah-daerah otonom.
- 16.7.1. 1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos pembangunan dan pemugaran.
- 16.7.2 Penerimaan dari perahu tambangan.
- 16.7.2. 1 Penerimaan dari perahu tambangan.
16.8. JAWATAN TENAGA.
- 16.8.1 Tenaga Listrik.
- 16.8.1. 1 Penerimaan dari pengusahaan perusahaan-perusahaan yang diusahakan atas tanggungan Negara (selain daripada perusahaan-perusahaan tenaga air Negara).
- 2 Penerimaan dari penyerahan alat-alat.
- 3 Penerimaan dari Pusat Laboratorium Listrik.
- 4 Penerimaan karena memasukkan uang saham dalam perusahaan-perusahaan tenaga listrik.
- 5 Penggantian karena pemakaian bangunan-bangunan yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah.
- 6 Penerimaan bea untuk pemberian izin tenaga air.
16.9 JAWATAN PERUMAHAN RAKYAT.
- 16.9.1 Perumahan Rakyat.
- 16.9.1. 1 Pembayaran kembali pinjaman berdasar atas "Peraturan Pembiayaan Mendirikan Perumahan Rakyat tahun 1948".
- 2 Pembayaran kembali pinjaman berdasar atas "Peraturan Pembiayaan Mendirikan Perumahan Rakyat tahun 1951 ".
- 3 Penerimaan lain-lain.
- 4 Perhitungan mengenai mesin-mesin yang diberikan kepada pabrik kayu "Paka".
- 5 Penerimaan penjualan truck-truck, alat-alat besar dan perkakas bengkel bekas S.W.O.I.
- 6 Penerimaan penjualan bangunan bengkel dan garasi kepunyaan bekas S.W.O.I.
- 16.9.2 Bengkel Kayu.
- 16.9.2. 1 Penerimaan bengkel kayu.
- 16.9.3 Perusahaan Percobaan Bahan Tanah.
- 16.9.3. 1 Penerimaan Perusahaan Percobaan Bahan Tanah.
- 16.9.4 Perusahaan Pengangkutan.
- 16.9.4. 1 Penerimaan perusahaan pengangkutan.
- 16.9.5 Perusahaan Gudang.
- 16.9.5. 1 Penerimaan perusahaan gudang.
- 16.9.6 Perusahaan Rumah.
- 16.9.6. 1 Penerimaan sewa rumah-rumah.
- 2 Penerimaan dari rumah-rumah yang dijual secara sewa beli.
- 3 Penerimaan dari penjualan rumah-rumah C.S.W. di Surabaya.
16.10 JAWATAN TEKNIK PENYEHATAN.
- 16.10.1 Exploitasi Perusahaan Air minum.
- 16.10.1.1 Penerimaan dari perusahaan air minum.
- 16.10.2 Pembayaran kembali dari propinsi-propinsi dan kota, kota besar dan sebagainya berhubung dengan perusahaan air minum yang telah diserahkan kepadanya.
- 16.10.2.1. Pembayaran bunga dari kota-kota besar.
- 2 Pembayaran sebagian pokok dari kota-kota besar.
16.11 ORGANISASI TERSENDIRI MENURUT KEPERLUAN DAN YANG MENGERJAKAN PEKERJAAN KHUSUS.
- 16.11.1 Jawatan Pekerjaan Umum Kota Baru Kebayoran.
- 16.11.1.1 Penerimaan dari penjualan milik bekas C.S.W.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 16.11.1A Bengkel Kayu.
- 16.11.1A.1Penerimaan bengkel kayu.
- 16.11.1B Perusahaan perbengkelan dan alat-alat besar.
- 16.11.1B.1Penerimaan dari perusahaan perbengkelan dan alat-alat besar.
- 16.11.1C Perusahaan Gudang.
- 16.11.1C.1Penerimaan dari perusahaan gudang.
- 16.11.1D Perusahaan Air minum.
- 16.11.1D.1Penerimaan dari pemakaian air minum.
2Penerimaan uang tanggungan.
- 3Penerimaan karena pemberian persediaan kepada pekerjaan-pekerjaan.
16.11.1E
Perusahaan Tanah.
16.11.1E.1 Penerimaan perusahaan tanah.
16.12 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 16.12.1 Penerimaan lain-lain.
- 16.12.1.1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan tidak berguna lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut pada tanggal 1 Januari 1952.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 127 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ## SOEKARNO

Penandatangan: ## MENTERI PEKERJAAN UMUM

Verifikasi: DAN TENAGA, ttd MOHD. HASSAN.