PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (berlaku 25 April 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SANGGAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU, a. Menimbang
- bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan Eceran dalam skala kecil dan menengah serta usaha perdagangan Eceran dalam skala besar, maka Pasar Rakyat perlu dilindungi dan diberdayakan, sedangkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu ditata, dikelola, dikendalikan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga hubungan yang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka perlu diatur Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 ten tang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014;
7. Peraturan Menteri Perdagangan DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Sarana Perdagangan; Nomor 61/MPembangunan dan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan
BUPATI SANG GAU
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJMN DAN TOKO SWALAYAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toke modem di suatu Daerah, agar tidak merugikan dan mcmatikan Pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang ada.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, balk yang disebut sebagai Pasar tradisional maupun Pasar modem dan Pusat Perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dan perorangan berupa tempat usaha yang berbentuk toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
8. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara Eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, departement store, Hypennarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Kemitraan adalah kerjasarna usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan ## BAB II
ASAS
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Penyelenggaraan Penataan, pengelolaan, perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan ## BAB Ill RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. penggolongan Pasar;
- b. Penataan dan pengelolaan;
- d. hak dan kewajiban;
- c. Kemitraan usaha;
- e. larangan;
- f. pembinaan, pengawasan, koordinasi dan evaluasi;
- h. Penyidikan;
- g. peran serta masyarakat;
1. sanksi administrasi;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan penutup.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Bentuk Pasar menu.rut manajemen pengelolaan terdiri dari:
- a. Pasar Rakyat; dan
- b. Pasar Modem.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk:
- a. Pasar lingkungan adalah Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi Pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari­ hari;
- b. Pasar kelurahan/desa adalah Pasar yang dikelola oleh pemerintahan kelurahan/desa yang ruang Iingkup pelayanannya meliputi lingkungan kelurahan atau kelurahan di sekitar lokasi Pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi sembilan bahan pokok;
- c. Pasar Rakyat kabupaten adalah Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, Koperasi dan swadaya masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan seharihari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari Pasar kelurahan/ desa; dan
- d. Pasar khusus adalah Pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti Pasar hewan, Pasar ikan, Pasar burung, dan sejenisnya.
- (2) Pendirian usaha Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, Koperasi,
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (!) Pasar modem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi beberapa bentuk:
- b. Toko Swalayan.
- a. Pusat Perbelanjaan; dan
- (2) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a, terdiri atas:
- a. Minimarket;
- b. Supermarket;
- d. departement store; dan
- c. Hypermarket;
- e. perkulakan.
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b,
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (!) Pelaku usaha yang akan mendirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Tok Swalayan, wajib memiliki:
- a. IUP2T untuk Pasar Rakyat;
- b. !UPP untuk pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan; atau
- c. JUTS untuk Minimarket, Supermarket, department store, Hypennarket dan perkulakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan lzin pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BABV
PENATAAN DAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pasar Rakyat
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (!) Dalam melakukan Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, serta pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan
perlindungan dalam aspek:
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
- c. persaingan dengan pelaku usaha di Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
- d. kepastian hukum dalam status hak sewa untuk menjamin keberlangsungan usaha; dan
- e. kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar.
- (2) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat serta pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal sebagai berikut:
- a. pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
- b. fasilitasi terhadap pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat untuk mendapatkan modal usaha;
- c. membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Rakyat;
- d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
- e. mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun Pasar.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat;
- b. kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar yang ditempati; dan
- c. pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Rakyat.
- (3) Penentuan lokasi usaha Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berilrut :
- a. memperhitungkan kondisi sesuai ekonomi masyarakat dan keberadaan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta UMKM, termasuk Koperasi yang ada di Dae rah;
- b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. menyediakan fasilitas Pendidikan Usia Dini/penitipan anak dan tempat Janitor (ibu menyusui) guna menjamin terpenuhinya hak anak; dan
- d. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
- (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Toko Swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (1) Pasar Rakyat memiliki fasilitas yang terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lab.an;
- c. Los;
- b. Kios;
- d. tempat dasaran tenda;
- e. jaringan listrik;
- f. drainase;
- g. sarana parkir;
- h. sarana bongkar muat;
- i. sarana ibadah;
- j. sarana kantor pengelola;
- k. sarana mandi cuci kakus dan air bersih;
- m. sarana pemadam kebakaran (hydrant;
- I. sarana keamanan dan pengamanan;
- n. sarana kebersihan; dan
- o. akses jalan dan pintu.
- (3) Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. space iklan;
- a. jaringan telekomunikasi;
- c. pos pelayanan tera ulang alat ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya;
- d. jalan dan pintu darurat;
- e. alat transportasi (tangga,eskalator/lift); dan
- f. ruang terbuka hijau.
Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang kabupaten termasuk Peraturan Zonasinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
- ( 1) Pemerintah Daerah memberi jaminan kepastian hukum pada Pusat Perbelanjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengen menempatkan Toko Swalayan dan Pasar Rakyat dalam satu lokasi
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
- (1) Toko Swalayan hanya boleh berlokasi pada akses sister jaringan Jalan Arteri atau Kolektor atau arteri sekunder dan tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan.
- (2) Pendirian Toko Swalayan diarahkan pada daerah pinggiran dan daerah baru dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- (1) IUTS untuk Minimarket diutarnakan bagi pelaku UMKM setempat.
- (2) Pemerintah Daerah memberi jaminan kepastian hukum pada Toko Swalayan sebagaimana diatur dalarn ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (3) Penyelenggaraan dan pendirian Tako Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, UMKM yang ada di Daerah;
- b.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
- (1) Setiap pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus ## BAB VI
KEMITRAAN USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 16
- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan Kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 17
Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dengan tetap mencantumkan asal produk;
- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko
Swalayan; dan
- c. Toko Swalayan menyediakan ruang PKL diluar gedung toko/Toko Swalayan yang ada diarea toko/Toko Swalayan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 18
- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (3) Penyediaan ruang usaha untuk UMKM di Supermarket, Hypermarket, department store dan perkulakan paling sedikit 5 % (lima persen) dari luas lantai penjualan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 19
- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (4) Kerjasama usaha Kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/ space, pembinaan/pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 20
- (I) Harga jual setiap jenis/katagori barang dagangan tidak boleh lebih rendah dari harga pokok pembelian.
- (2) Harga jual yang tertera harus ditempatkan sesuai dengan letak jenis barang dagangan dengan tulisan yang dapat dibaca.
BAB Vil - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 21
Pasal 21
Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan dan perlindungan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Bagian Ked ua
BAB Vil - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 21
Pasal 22
- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berkewajiban:
- a. menjalin Kemitraan dengan UMKM;
- b. mentaati ketentuan perizinan di Daerah;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga kearnanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
1. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- j. merekrut tenaga kerja asal Daerah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total tenaga kerja Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan;
12. L mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang Rupiah; dan
- o. menyampaikan laporan usaha Kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Selain kewajiban sebaimana dimaksud pada ayat (!), setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
BAB VII! LARANGAN
BAB Vil - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 21
Pasal 23
Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:
- b. menimbun dan menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam
- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN EVALUASI Pasal 24
Pasal 24
- (!) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah:
- a. mengupayakan sumber altematif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi Pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
- d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah:
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
- b. mengawasi pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Tako Swalayan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN EVALUASI Pasal 24
Pasal 25
- (!) Sela.in bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN EVALUASI Pasal 24
Pasal 26
Bupati melakukan koordinasi untuk:
- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya pennasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN EVALUASI Pasal 24
Pasal 27
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat.
BABX
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN EVALUASI Pasal 24
Pasal 28
- (!) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan dan evaluasi;
- b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. pemberian saran dan pendapat dalam pengelolaan dan perlindungan terkait dengan Pasar.
BABXI
PENYlDlKAN
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN EVALUASI Pasal 24
Pasal 29
- (!) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari sescorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahuken dimulainya Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
BABXII
SANKS! ADMINISTRASI
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN EVALUASI Pasal 24
Pasal 30
- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 22 ayat ( 1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- e. pencabutan sementara Izin;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- f. pencabutan tetap lain;
- g. denda administratif; dan
- h. sanksi administratif Iain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 31
Pasal 31
- (1) Pengelola/pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32
Pasal 32
Izin yang telah dikeluarkan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sedangkan izin yang akan diterbitkan mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Penetapan: Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 25 April 2017 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HADI

Penetapan: Diundangkan di Sanggau pada tanggal 25 April 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ## A.L.LEYSANDRI ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT:( 2 )/( 2017)

Penandatangan: Salinan se · slinya KEPALA 'M DAN HAM t I NIP 1 3 1 002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
## NOMOR 2 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
## I. UMUM
Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya yang sangat berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat, sehingga perlu ditata dan dikelola secara terencana, terpadu, teratur dan tertib.
Penataan dan pengelolaan Pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman. Dalam Penataan dan pengelolaan Pasar akan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan Pasar yang nyaman dan arnan untuk proses jual beli apabila dilakukan regulasi yang dituangkan dalam Perda.
Perda ini merupakan salah satu bentuk regulasi yang dilakukan oleh Pemerintan Kabupaten Sanggau sebagai landasan hukum dalam pengaturan Penataan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar baik Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan maupun Toko Swalayan di Kabupaten Sanggau, agar ke depan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan maupun Toko Swalayan yang ada di Kabupaten Sanggau dapat bersanding bersama-sama meningkatkan laju perekonomian masyarakat.
Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sanggau termasuk zonasinya. Pemberian Izin pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Sanggau diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif terutama bagi keberlangsungan Pasar Rakyat dan pengusaha kecil lainnya di Kabupaten Sanggau.
Pengaturan Penataan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar baik Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan maupun Toko Swalayan dalam Perda ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomar 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern. Peraturan Presiden Nomar 112 Tahun 2007 merupakan landasan yuridis bagi Daerah dalam melakukan Penataan dan pengelolaan dan pembinaan bagi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat mengikutsertakan masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan dan evaluasi; pemberian usul, pertirnbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah; dan pemberian saran dan pendapat dalam pengelolaan dan perlindungan terkait dengan Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Sanggau.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimak.sud dengan asas "kemanusian" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan pengendalian Pasar modem harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manus1aw1. ## Hurufb Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah dalam Penataan, pengelolaan, perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas "kesamaan kedudukan adalah memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas "Kemitraan" adalah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Penataan harus memperhatikan aspek Kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan kepastian hukum adalah yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. ## Huruff Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan" adalah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Penataan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas "kejujuran usaha" adalah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Penataan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya. ## Huruf h ## Pasal3 Yang dimaksud dengan asas "persaingan sehat" adalah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Penataan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Pengecualian ketentuan jarak apabila Toko Swalayan dan Pasar Rakyat berada dalam satu lokasi Pusat Perbelanjaan berdasarkan konsep Kemitraan. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Hurufa Yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan