PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 43 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (berlaku 19 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Wilayah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah kabupaten Banyuwangi tahun 2014 Nomor 7).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang didirikan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program TSP di Kabupaten Banyuwangi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antara pelaksanaan program TSP dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
BAB III
KELEMBAGAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Bentuk dan struktur organisasi FP-TSP ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (2) FP-TSP dalam melaksanakan program TSP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan Program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Untuk mensinergikan program TSP dengan program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati Banyuwangi membentuk Tim Koordinasi Program TSP dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
BAB IV
SINERGISME PROGRAM, TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Sinergime Program
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Rencana kegiatan program TSP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan pemerintah kabupaten melalui program pembangunan inklusif dan partisipatif.
- (2) Langkah-langkah untuk mewujudkan sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (3) Bupati Banyuwangi menyampaikan laporan pelaksanaan program TSP setiap tahun kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Bagian Ketiga
Evaluasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Tim Koordinasi Program TSP di Kabupaten Banyuwangi wajib melakukan evaluasi dengan melibatkan seluruh anggotanya secara berkala setiap enam bulan sekali atau setidak-tidaknya satu tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. Mengetahui kemajuan dan capaian program;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan; dan
- c. Mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Guna melancarkan pelaksanaan sinergisme program, tata cara pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dapat dibentuk petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN
BAB V - KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 9
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan program TSP adalah:
- (1) Memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang pentingnya membangun bisnis yang berpihak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui program TSP;
- (2) Memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program TSP;
- (3) Memberikan dukungan investasi bagi perusahaan;
- (4) Mensinergikan berbagai program yang digagas oleh pemerintah kabupaten, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
- (5) Menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada FPTSP;
- (6) Memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSP; dan
- (7) Memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguhsungguh melaksanakan program TSP.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN
BAB VI - KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 10
- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib membuat program TSP.
- (2) Program dan kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan ## BAB VII
PENGHARGAAN
BAB VI - KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 11
- (1) Bupati dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSP.
- (2) Dalam rangka memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim guna melakukan penilaian dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penominasian diatur lebih lanjut dalam pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan yang ditetapkan oleh tim penilai.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12
- (1) Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program TSP dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.
- (2) Pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus didahului dengan teguran lisan sebanyak satu kali.
- (3) Pengenaan teguran tertulis dilaksanakan dengan tenggat waktu tujuh hari untuk teguran tertulis pertama dan masing-masing tiga hari untuk teguran tertulis kedua dan ketiga.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 19-10-2015

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI, H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 19-10-2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, TTD Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 43