Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nornor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor , 7 Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-undang Norn or 14 Tahun 1992 ten tang Latu Lintas dan angkutan jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tamhahan J .embaran Negara Nomor 3480t 4. Undang-undang Nornor 18 Tahun l 997 tentang Pajak Daerah dan Retribus: naernh (Lcmbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun lLJG7 Nornor 41, Tarnbahan l.crnbaran Negara Nornor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nornor 34 Tahun 2000 (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor -l048 ): 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuanagan Atara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nornor 6, Tambahan "embaran Negara Nomor 3256 ): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 118) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 38); 9. Keputusan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Bahwa sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat sekarang ini, dimana tarif Reribusi terminal yang diatur dalam Peraturan \_ Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2000 pada pasal 8 ayat (2) sub c. sudah tidak relevan lagi, maka dipandang perlu mengadakan revisi terhadap Perda dimaksud, dengan tujuan untuk meningkatkan Pelayanan kepada rnasyarakat dalam rangka menggunakan fasilitas yang disediakan di terminal:
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Undang-undang Nornor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nornor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor , 7 Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Norn or 14 Tahun 1992 ten tang Latu Lintas dan angkutan jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tamhahan J .embaran Negara Nomor 3480t
4. Undang-undang Nornor 18 Tahun l 997 tentang Pajak Daerah dan Retribus: naernh (Lcmbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun lLJG7 Nornor 41, Tarnbahan l.crnbaran Negara Nornor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nornor 34 Tahun 2000 (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor -l048 ):
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuanagan Atara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nornor 6, Tambahan "embaran Negara Nomor 3256 ):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 118) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 38);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 4-l Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancanga, Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Tahun l 999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABVPATEN MERANGIN
MEMUTUSKAN•
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATLN MERANGIN NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMlNAL.
rapa ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Merangi 11 ornor i ..! un 2000 tentang Retribusi Termin.il ( Lernbaran Daerah Kabupaten Mcrangin Tahun , Nomor 09 Seri B), diubah sebagai berikut:
Pasal 8
\_. (2) sub ( c ) :
.'endaraan Berat ( 8 tonase s/d keatas) Rp. 3.000,(Tiga ribu rupiah) sekali masux. Kendaraan sedang ( 3 tonase s/d 8 tonase) Rp. 2000,(Dua ribu rupiah) sekali masu
.endaraan Ringan ( 0 sampai 3 tonase) Rp. 1000,( satu ribu rupiah) sekali masuk
Pasal II
.uran Daerah ini rnul.u berlaku pada tanggal di undangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang mengetah 1. erintahklan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam lernba aKabupaten Merangin. Bang~o 11 Mei 2004

Penetapan: Disahkan di Pada Tanggal

Penandatangan: ## BUPATI MERANGIN, H.ROTANIYUTAKA,SH Bangko 12 Mei 2004 dangkan di ranggal

Penandatangan: ## SEKRETARIS DASRAt-I, DRS. H.M. AZIZ YUSUF MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 055 981 ARAN DAERAH l&lt;ABLJPA TEN MERA NG fN T AHUN 2004 -R 2 SERI C ## PEl\JELASAN ## ATAS ## PERATlJRAN lJAERAH KABUPATEN MERANGIN ## NOMOR 7 TAHUN 2004 ## TENT ANG ## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERA NGIN NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINA:.., ## -~JELASAN UMUM : esuai dengan kondisi dan perkernbangan saat ini, dimana Retribusi Terminal yang atur dalam Peraturan Daerah Kabupater Merangin Nomor 14 Tahun 2000 pada pasal ayat (2) sub c, sudah tidak rerevan lagi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 -nui 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk merevisi dengan tujuan zruk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penggunaan fasilitas sag disediakan di terminal. ## :::, JELASAN PASAL DEMI PA.SAL sal I Cukup .lelas asal II Cukup Jelas