Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN (berlaku 2 April 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 5 TAHUN 2008
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dibentuk organisasi Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
-
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Menetapkan
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
: KELURAHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Sidenreng Rappang;
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :
- a. Kecamatan meliputi :
1. Kecamatan Baranti;
2. Kecamatan Dua PituE;
3. Kecamatan Kulo;
4. Kecamatan MaritengngaE;
5. Kecamatan Panca Lautang;
6. Kecamatan Panca Rijang;
7. Kecamatan Pitu Riase;
8. Kecamatan Pitu Riawa;
9. Kecamatan Watang Sidenreng;
10. Kecamatan Tellu LimpoE;
11. Kecamatan Watang Pulu.
- b. Kelurahan meliputi :
1. Dalam wilayah Kecamatan Baranti terdiri dari :
- a) Kelurahan Baranti;
- b) Kelurahan Manisa;
- c) Kelurahan Duampanua;
- d) Kelurahan Panreng;
- e) Kelurahan Benteng.
2. Dalam wilayah Kecamatan Dua PituE terdiri dari :
- a) Kelurahan Tanru Tedong;
- b) Kelurahan Salomallori
23. 3 Dalam wilayah Kecamatan MaritengngaE terdiri dari :
- a) Kelurahan Pangkajene;
- b) Kelurahan Lautang Benteng;
- c) Kelurahan Majjelling;
- d) Kelurahan Wala;
- e) Kelurahan Lakessi;
- f) Kelurahan Rijang Pittu;
- g) Kelurahan Majjelling Wattang.
4. Dalam wilayah Kecamatan Panca Lautang terdiri dari :
- a) Kelurahan Bilokka;
- b) Kelurahan Wette'E;
- c) Kelurahan Lajonga.
5. Dalam wilayah Kecamatan Panca Rijang terdiri dari :
- a) Kelurahan Rappang;
- b) Kelurahan Lalebata;
- c) Kelurahan MacorawaliE;
- d) Kelurahan Kadidi.
6. Dalam wilayah Kecamatan Pitu Riase terdiri dari Kelurahan Batu.
7. Dalam wilayah Kecamatan Pitu Riawa terdiri dari :
- a) Kelurahan Lancirang;
- b) Kelurahan PongrangaE
8. Dalam wilayah Kecamatan Watang Sidenreng terdiri dari :
- a) Kelurahan EmpagaE;
- b) Kelurahan Sidenreng;
- c) Kelurahan Kanyuara.
9. Dalam wilayah Kecamatan Tellu LimpoE terdiri dari :
- a) Kelurahan Amparita;
- b) Kelurahan Massepe;
- c) Kelurahan Toddang Pulu;
- d) Kelurahan Pajalele;
- e) Kelurahan Baula;
- f) Kelurahan Arateng.
10. Dalam wilayah Kecamatan Watang Pulu terdiri dari :
- a) Kelurahan Lawawoi;
- b) Kelurahan Arawa;
- c) Kelurahan Bangkai;
- d) Kelurahan Uluale;
- e) Kelurahan Batu Lappa.
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB III - KECAMATAN
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :
- a. Kecamatan
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 4

- (1) Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Tata Kerja

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

## Pasal 6

- (1) Camat wajib mengawasi Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Kecamatan wajib mengawasi para Kepala Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat Kecamatan dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkahlangkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengawasi setiap Staf masing-masing dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal 7

- (1) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
- (2) Sekretaris Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat Kecamatan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- (3) Setiap Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Staf masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas Staf masing-masing.

## Pasal 8

- (1) Camat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (2) Sekretaris Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi serta bertanggung jawab kepada Camat, dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam Lingkup Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi serta bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktunya;

## BAB IV KELURAHAN

## Bagian Kesatu Susunan Organisasi

## Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :
- a. Kelurahan;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 10

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Lurah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (5) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Tata Kerja

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

## Pasal 12

- (1) Lurah wajib mengawasi Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi wajib mengawasi setiap Staf masingmasing dalam lingkup Kelurahan, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Lurah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugasnya;
- (2) Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Staf masing-masing dalam lingkup kelurahan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas masing-masing;

## Pasal 14

- (1) Lurah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat, dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (2) Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi serta bertanggung jawab kepada Lurah, dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktunya;

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 44);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 2 April 2008

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, Cap / ttd

H. ANDI RANGGONG

Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 4 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Drs. H. HASANUDDIN SYAFIUDDIN, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR 5