PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor 16 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM (berlaku 23 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Bantuan hukum diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:
- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah Hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara,baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak dasar atas sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan, berusaha dan atau perumahan.
Umum
BAB III - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
- b. Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; dan
- c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. mengawasi pelaksanaan program bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- b. memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan
Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.
BAB III - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan terhadap evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran kepada Walikota.
Bagian Kedua
BAB III - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 9
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan dengan cara :
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Hak Pemberi Dan Penerima Bantuan Hukum
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- a. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum,keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.
Penerima bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 11
- (1) Pemberi bantuan hukum berkewajiban:
- a. melaporkan kepada Walikota tentang program bantuan hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;dan
- d. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 12
- (1) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. konsultasi hukum;
- b. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- c. penelitian hukum;
- d. mediasi;
- e. negosiasi;
- f. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- g. drafting dokumen hukum.
- (3) Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum non litigasi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 13
Untuk memperoleh Bantuan Hukum Calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. membuat surat permohonan yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. memiliki dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. memiliki surat keterangan miskin dari Lurah/kepala Desa di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.
Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Litigasi
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 14
- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum Litigasi, harus memenuhi persyaratan:
- a. mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa setingkat di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1) Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
- b. kartu bantuan langsung tunai;
- c. kartu keluarga sejahtera;
- d. kartu beras miskin;
- e. kartu indonesia pintar;
- f. kartu indonesia sehat;
- g. kartu keluarga sejahtera;
- h. kartu perlindungan sosial; atau
- i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan dari:
- a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; atau
- d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 16
- (1) Pengajuan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang paling sedikit memuat : a. identitas calon Penerima Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (2) Identitas calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Bagian Hukum dapat membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang.
- (4) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 17
- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 yang meliputi: a. analisis dokumen; dan
- b. mendengarkan uraian yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi bantuan hukum paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum setelah memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai masalah hukum beserta kemungkinan resiko yang dihadapi, kepada calon Penerima Bantuan Hukum.
##
PENJELASAN
Pasal 18
- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis