PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT Nomor 2 Tahun 2012 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2012 (berlaku 22 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2011;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
4. Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4480);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2001 tentang Kedudukan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Nomor 59 tahun 2007.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 21 Januarai 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 14 Tahun 2011 Tanggal 22 Desember 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2011 Tanggal 25 Januari 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2011 Tanggal 22 Desember 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2011.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT dan
BUPATI RAJA AMPAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
- 1) Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat
- a. Laporan Realisasi Anggaran :
- b. Laporan Arus Kas
- c. Neraca
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan
- 2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiran dengan Laporan Kinerja.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:
- a. Pendapatan Daerah
Rp.
669.117.482.498,-
- b. Belanja Daerah
Rp.
664.885.883.365,-
Surplus/(Defisit)
Rp. 4.231.599.133,-
- c. Pembiayaan :
1. Penerimaan
Rp.
33.606.862.864,-
2. Pengeluaran
Rp.
6.750.000.000,-
Pembiayaan Netto
Rp. 26.856.862.864,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Rp. 31.088.461.997,-
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp. 38.104.750.343,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 707.222.232.841,-
- b. Dana perimbangan sejumlah
Rp. 669.117.482.498,-
Selisih lebih/(Berkurang)
Rp. 38.104.750.343,-
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 64.702.349.476,- dengan Rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah Perubahan
Rp. 729.588.232.841,-
- b. Realisasi
Rp. 664.885.883.365,-
Selisih lebih/(Berkurang)
Rp. 64.702.349.476,-
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. 26.597.599.133,- dengan Rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
Rp. (22.366.000.000,-)
- b. Realisasi
Rp. 4.231.599.133,-
Selisih lebih/(Berkurang)
Rp.(26.597.599.133,-)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.2.490.862.864,- dengan Rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan
Rp. 31.116.000.000,-
- b. Realisasi
Rp. 33.606.862.864,-
Selisih lebih/(Berkurang)
Rp. (2.490.862.864,-)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaraan Pembiayaan sejumlah Rp.(2.000.000.000,-) dengan Rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan
Rp. 8.750.000.000,-
- b. Realisasi
Rp. 6.750.000.000,-
Selisih lebih/(Berkurang)
Rp. 2.000.000.000,-
- (6) Selisih anggran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp.4.490.862.864,dengan Rincian sebagai Berikut :
- a. Anggaran Pembiayaan netto setelah Perubahan
Rp. 22.366.000.000,-
- b. Realisasi
Rp. 26.856.862.864,-
Selisih lebih/(Berkurang)
Rp.4.490.862.864,-
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :
- a. Jumlah Aset
Rp. 1.933.014.905.298,-
- b. Realisasi
Rp. 1.343.588.336,-
Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 1.931.671.316.962,-
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :
- a. Saldo kas awal per 1 Januarai 2011
Rp. 229.525.185.000,-
- b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional
Rp. 20.600.000.000,-
- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Aset Nonkeuangan
Rp. 7.303.388.000,-
- d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
Rp. 36.213.602.000,-
- e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
Rp. 6.809.400.000,-
- f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2011
Rp. 3.000.000.000,-
- (1) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 17.723.012.560,-
- b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah
Rp. 172.577.863.040,-
- c. Belanja Modal sejumlah
Rp. 197.431.735.500,-
Pasal 6
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik kuantitatif atas pos-pos Laporan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I

: Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran II

: Laporan Arus Kas

Lampiran III

: Neraca

Lampiran IV

: Catatan Atas Laporan Keuangan

Lampiran V

: Laporan Aset Tetap Tahun Anggaran 2011

Ditetapkan di Waisai pada tanggal, 22 Oktober 2012

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai pada tanggal, 22 Oktober 2012

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,

Drs. FERDINAND DIMARA, M. Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19571212 198303 1 031

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2012 NOMOR...