PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 12 Tahun 2015 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN (berlaku 8 Desember 2015)
Pembukaan
Mengingat
:
BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, oleh karena itu perlu dicegah dan ditanggulangi secara lebih efektif dan terus-menerus;
- b. bahwa di wilayah Kabupaten Bengkayang sering terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian besar, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pimpinan perangkat daerah yang membidangi Kebakaran dan bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,kegiatan sosial,budaya,maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
9. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
10. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
11. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohonpohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan Kota oleh Pejabat yang berwenang.
12. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
13. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
14. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
15. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
16. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
17. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
18. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
19. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
20. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
21. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
22. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
23. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
24. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
25. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
26. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
27. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
28. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
29. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah )inci.
30. Sistem Springkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
31. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
32. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
33. Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
34. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
35. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
36. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung ## BAB II
OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN Bagian Kesatu Obyek
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:
- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan;
- c. kendaraan bermotor;
- d. bahan berbahaya;
- e. hutan kota; dan
- f. lahan.
Bagian Kedua Potensi
Paragraf 1 Bangunan Gedung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada:
- a. ketinggian;
- b. fungsi;
- c. luas bangunan gedung; dan
- d. isi bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) terdiri dari:
- a. bahaya kebakaran ringan;
- b. bahaya kebakaran sedang; dan
- c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. sedang I;
- b. sedang II; dan
- c. sedang III.
- (4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. berat I; dan
- b. berat II.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Bangunan Perumahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.
Paragraf 3 Kendaraan Bermotor
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari: a. kendaraan umum; dan
- b. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
Paragraf 4 Bahan Berbahaya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Bahan Berbahaya terdiri dari:
- a. bahan berbahaya mudah meledak ( explosives );
- b. bahan gas bertekanan ( compressed gasses );
- c. bahan cair mudah menyala ( flammable liquids );
- d. bahan padat mudah menyala ( flammable solids ) dan/atau mudah terbakar jika basah ( dangerous when wet );
- e. bahan oksidator, peroksida organik ( oxidizing substances );
- f. bahan beracun ( poison );
- g. bahan radio aktif ( radio actives );
- h. bahan perusak ( corrosives ); dan
- i. bahan berbahaya lain ( miscellaneous ).
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Hutan Kota
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Hutan Kota yang lokasinya tidak berdekatan dengan permukiman mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan, sedangkan Hutan Kota yang lokasinya berdekatan dengan permukiman dan/atau bangunan gedung mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II.
Paragraf 6 Lahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Lahan yang lokasinya tidak berdekatan dengan permukiman mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan, sedangkan lahan yang lokasinya berdekatan dengan permukiman dan/atau bangunan gedung mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II.
- (2) Lahan Gambut yang lokasinya tidak berdekatan dengan permukiman mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedangkan lahan yang lokasinya berdekatan dengan permukiman dan/atau bangunan gedung mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.
Bagian Kesatu Bangunan Gedung
Paragraf 1
Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Badan Pengelola
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 9
- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
- a. sarana penyelamatan jiwa;
- b. akses pemadam kebakaran;
- c. proteksi kebakaran;
- d. manajemen keselamatan kebakaran gedung; dan
- e. manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.
Paragraf 2 Sarana Penyelamatan Jiwa
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 10
- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sarana jalan ke luar;
- b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
- c. petunjuk arah jalan ke luar;
- d. komunikasi darurat;
- e. pengendali asap;
- f. tempat berhimpun sementara; dan
- g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. tangga kebakaran;
- b. ramp;
- c. koridor;
- d. pintu;
- e. jalan/pintu penghubung;
- f. balkon;
- g. saf pemadam kebakaran; dan
- h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 11
Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.
Paragraf 3
Akses Pemadam Kebakaran
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 12
- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. akses mencapai bangunan gedung;
- b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
- c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
- b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
- b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar;dan
- c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
- b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Proteksi Kebakaran
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 13
- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. proteksi pasif; dan b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bahan bangunan gedung;
- b. konstruksi bangunan gedung;
- c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
- d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;
- b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
- c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
- d. sistem springkler otomatis;
- e. sistem pengendali asap;
- f. lif kebakaran;
- g. pencahayaan darurat;
- h. penunjuk arah darurat;
- i. sistem pasokan daya listrik darurat;
- j. pusat pengendali kebakaran; dan
- k. instalasi pemadam khusus.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 14
- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 15
- (1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. tipe A;
- b. tipe B; dan
- c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 16
- (1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 17
- (1) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d baik horisontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 18
- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan alat pemadam api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 19
Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 20
- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 21
- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 22
- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)huruf d terdiri dari instalasi pemipaan,penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 23
- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 24
- (1) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan bismen dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lif penumpang dan Lif barang dapat difungsikan sebagai Lif kebakaran.
- (3) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 25
- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 26
- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 27
- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
- b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
- c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
- d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 28
- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 29
- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sistem pemadaman menyeluruh { total flooding ); dan b. sistem pemadaman setempat ( local application ).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 30
- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 31
- (1) Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.
- (3) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. sistem pemadaman;
- b. akses pemadaman;
- c. sistem komunikasi;
- d. sumber daya listrik darurat;
- e. jalan ke luar;
- f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
- g. pos pemadam dan mobil pemadam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Bangunan Perumahan
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 32
- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 33
Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
Bagian Keempat Bahan Berbahaya
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 34
- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
- b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
- c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
- d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
- b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya ; dan
- c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Hutan Kota
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 35
- (1) Pengelola hutan kota dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota harus menjaga hutan kota dari kebakaran.
- (2) Pengelolaan hutan kota harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Lahan
BAB III - PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Pasal 36
- (1) Pemerintah Daerah dan/atau pemegang hak atas tanah (lahan) harus menjaga lahan dari kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau pemegang hak atas tanah lahan gambut selain menjaga lahan dari kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus selalu mengontrol kondisi lahan terutama pada musim kemarau dan memberitahukan kepada SKPD jika ada indikasi lahan terbakar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara menjaga, mengontrol, dan memberitahukan indikasi lahan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 37
- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran di kecamatan dapat dibentuk kantor sektor pemadam kebakaran dan di kelurahan dibentuk pos pemadam kebakaran.
- (2) Pada setiap kantor sektor dan pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 38
Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus, orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, pengelola hutan kota dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota, dan pemegang hak atas tanah (lahan) wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh SKPD.
Bagian kedua Pada Saat Terjadi Kebakaran
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 39
Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus, orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, pengelola hutan kota dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota, dan pemegang hak atas tanah (lahan) wajib melakukan:
- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada SKPD dan instansi terkait.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 40
Sebelum petugas SKPD tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), Barisan Sukarelawan Kebakaran, Lurah/Camat dan instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 41
- (1) Pada waktu terjadi kebakaran siapapun yang berada di daerah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 42
- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan; pengelola hutan Kabupaten dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan Kabupaten; dan pemegang hak atas tanah (lahan) harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
- a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
- b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
- d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 43
- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kota Singkawang dan di Kawasan Khusus ditanggulangi bersama oleh Kepala Daerah dan Pengelola Kawasan Khusus.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah/pengelola kawasan khusus dan ditetapkan dengan keputusan bersama.
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 44
Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Bupati dalam hal ini SKPD dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di luar wilayah daerah.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Sebab Kebakaran
BAB IV - PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 45
- (1) SKPD melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan/atau pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - BENCANA LAIN
Pasal 46
- (1) Dalam hal terjadi bencana lain, SKPD melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan, pengelola hutan kota dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota, dan pemegang hak atas tanah (lahan) harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
- a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/pekarangan/jalan raya;
- b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
- c. merusak/memotong alat transportasi; dan
- d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.
PENGUJIAN
BAB VI - PENGUJIAN
Pasal 47
- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari SKPD.
- (2) Sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu Bangunan Gedung Baru
BAB VII - PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN
Pasal 48
Bupati atau Kepala SKPD bersama Instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.
BAB VII - PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN
Pasal 49
Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kepala SKPD memberikan masukan teknis kepada perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaanan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.
BAB VII - PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN
Pasal 50
Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kepala SKPD memberikan masukan kepada perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan melalui keanggotaannya pada Tim Ahli Bangunan Gedung yang meliputi:
- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadam;
- c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
- d. konsep manajemen penyelamatan.
BAB VII - PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN
Pasal 51
- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kepala SKPD melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau pengawasan bersama perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memeriksa kesesuaian antara gambar instalasi
bangunan yang merupakan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 8 Desember 2015

Penandatangan: Pj. BUPATI BENGKAYANG,

Verifikasi: Cap/Ttd MOSES AHIE

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 9 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Verifikasi: Cap/Ttd ## KRISTIANUS ANYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR : 12 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (13/2015)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Izin Mendirikan Bangunan dengan pelaksanaan di lapangan.

- (2) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Kepala SKPD memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan Izin Mendirikan Bangunan.

## Pasal 52

- (1) Pada saat bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Kepala SKPD memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

## Bagian Kedua Bangunan Gedung Eksisting

## Pasal 53

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada SKPD setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

## Pasal 54

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".

- (4) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain dipasang papan peringatan juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.

## Pasal 55

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (4), kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Kepala SKPD melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4).

## Pasal 56

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

## Bagian Ketiga

Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran

## Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/ perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 59

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam:
- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat RW dan Kelurahan dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL).
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Balakar, prasarana dan sarana serta Prosedur Tetap.
- (4) Di daerah dan Kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan SKKL, Forum Komunikasi Kebakaran dan Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 60

Bupati atau Kepala SKPD melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung; pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus; penyimpan bahan berbahaya; pengelola hutan kota dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota; pemegang hak atas tanah (lahan); pengkaji teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, balakar, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG), forum komunikasi kebakaran dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

## Pasal 61

- (1) Bupati atau Kepala SKPD melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat pusat dan perangkat daerah lainnya.

## BAB X

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 62

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan/atau
- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

## PENYIDIKAN

## Pasal 63

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana .

## BAB XII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 39, Pasal 47 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 58 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan/atau lingkungan hidup.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 8 Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

Cap/Ttd

MOSES AHIE

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 9 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Cap/Ttd

## KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR : 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (13/2015)

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2015

## TENTANG

## PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

## I. UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Bengkayang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, dan pusat-pusat perdagangan/jasa. Kondisi seperti ini selain menimbulkan dampak positif bagi perkembangan perekonomian juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa rawannya bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

Penyebab timbulnya bahaya kebakaran sebagian besar dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukannya, karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya memperhatikan prosedur keselamatan standar tapi diabaikan yang pada akhirnya berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Bengkayang ini, diharapkan dapat meningkatkan peran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya yang membidangi kebakaran agar lebih dioptimalkan tidak hanya dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tetapi juga dalam rangka penanggulangan bencana lain di luar bahaya kebakaran.

Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggungjawab pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan; pengelola hutan kota dan/atau pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota; dan pemegang hak atas tanah (lahan) khususnya lahan gambut dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Hal lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersamasama petugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya karena tanpa peran serta masyarakat tersebut sulit bagi petugas dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk memadamkan api, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Diharapkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih besar dari petugas Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan bencana lain, pengendalian keselamatan dan lain sebagainya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran ringan antara lain: tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, dan perumahan.

huruf b

Cukup jelas, huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I antara lain restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buahbuahan dan tempat pembuatan perhiasan.

huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang II antara lain: penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spiritus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan/diskotik, karaoke, sauna, dan klab malam.

huruf c Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang III antara lain: pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu,pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, dan tempat penggergajian kayu.

## Ayat (4)

## huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat I antara lain: bangunan bawah tanah/besmen, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9 °C (100 °F), pabrik tekstil, pabrik benang, dan pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik ( upholstering with plastic foams ).

## huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat II antara lain: pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 4 Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tertata seperti real estate, komplek perumahan. Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam kebakaran.

## Pasal 5

Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan kendaraan umum seperti Bus. huruf b

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

```
Ayat (2)
```

Cukup jelas, Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain: bahan padat mudah menyala secara spontan, selulosa, bensin, gas LPG, korek api, bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, dan bahan cair mudah terbakar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Kewajiban menyediakan sarana penyelamatan jiwa dimaksud tidak termasuk bangunan perumahan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Yang dimaksud dengan saf pemadam kebakaran adalah sumur vertikal pada bangunan gedung yang berisi tangga kebakaran terlindung, lif kebakaran dan lobi penghambat asap setiap lantai. huruf h Cukup jelas.

```
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
```

## Pasal 11

Yang dimaksud jalan keluar pada bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai adalah jalan yang ditempatkan pada bagian atap atau belakang bangunan berderet.

Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistim perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api ( fire stop ), pelapis tahan api ( fire retardant ), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga:

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran; dan
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

## huruf b

Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistim perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran,

meliputi sistem pipa tegak dan selang, springkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatik, dan pusat pengendali kebakaran.

<!-- formula-not-decoded -->

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud tipe A adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjalaran api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjalaran panas pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.

huruf b

Yang dimaksud tipe B adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjalaran kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjalaran kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

huruf c

Yang dimaksud dengan tipe C adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya ½ (setengah) jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

## Pasal 16

Ayat (1)

Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjalaran api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Ayat (2) Cukup jelas,

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penutup pada bukaan yaitu bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus antara lain: ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh { total flooding ) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman setempat ( local application ) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran antara lain: hidran halaman, tandon air, pos pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, sistem deteksi dini yang dihubungkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidang Kebakaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi

kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahanbahan berbahaya.

huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Yang dimaksud dengan daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah kawasan industri, kawasan berikat, kawasan sentra ekonomi, kawasan otorita, dan kawasan sentra bisnis distrik. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a Cukup jelas. huruf b yang dimaksud dengan bahan berbahaya adalah bahan berbahaya mudah terbakar. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggararan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan keanggotaannya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

Tim Ahli Bangunan Gedung memberikan pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan untuk kepentingan umum dan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Tim Ahli Bangunan Gedung ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari:

- a. Bidang arsitektur bangunan gedung dan perKabupatenan;
- b. Bidang struktur dan konstruksi; dan
- c. Bidang instalasi dan perlengkapan bangunan gedung.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun secara teknis, sebelum pemanfaatannya.

Pasal 53

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.

Yang dimaksud dengan pengkaji teknis adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sertifikat Keselamatan Kebakaran adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidang kebakaran diberikan kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran. Ayat (3) Yang dimaksud dengan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) adalah anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkayang yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran. Ayat (4) Yang dimaksud dengan Forum Komunikasi Kebakaran adalah wadah bagi anggota masyarakat yang terdiri dari orang-perorang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha, yang peduli untuk melakukan upaya-upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 12