PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 24 Tahun 2015 tentang STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN (berlaku 21 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 yang dibiayai dari belanja hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Khusus Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
- Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 13);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Badan Adhoc penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2015 yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 di tingkat Tempat Pemungutan Suara.
8. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan yang diselenggarakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek masa jabatan periode tahun 2015-2020 di wilayah Kabupaten Trenggalek.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penghitungan harga satuan khusus pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- b. memberikan pedoman dalam penggunaan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. standar honorarium penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- b. standar harga satuan barang/jasa kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI
BAB IV - Pasal 4
Pasal 4
- (1) Standar honorarium penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan batas tertinggi termasuk pajak.
- (2) Uraian standar honorarium penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI Pasal 5

- (1) Standar harga satuan barang/jasa kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar harga satuan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dan belum termasuk pajak.
- (3) Standar harga satuan barang/jasa kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini atau dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan harga pasar.
- (4) Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan pemerintah maupun sebab lainnya maka pelaksanaannya dapat menggunakan harga pasar yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2015

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 2449 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001