PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 5 Tahun 2009 tentang PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKALAN (berlaku 7 Agustus 2009)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPA TEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKAlAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Bank Perkreditan Rakyat agar
- mampu meningkatkan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakal;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonornian Daerah dan meningkatkan pelayanan lerhadap kebutuhan rnasyarakal serta sebagai salah satu surnber pendapatan asli daerah, per1u dilakukan perneralaan pelayanan perbankan;
- c. bahwa untuk rnelaksanakan hal-hal sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan b, rnaka dipandang per1u Peraluran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2001 tenlang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2005, dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan mengaturnya kernbali dengan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan.
1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1950 tenlang Pembenlukan Daerahdaerah Kabupalen dalam lingkungan Propinsi Jawa Tirnur (Berna Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 2730);
2. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1962 lentang Perusahaan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nornor 10, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 2387);
3. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1992 lentang Perbankan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 31, Tarnbahan
••
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten1ang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten1angPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganli Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan.
9. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalarn daftar skala gaji pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan.
3. 10.Gaji adalah penerirnaan gaji pokok. tunjangan istrilsuami dan anak.
4. 11.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
5. 12.Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh perusahaan.
6. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 2
- (1) PD. BPR yang dibentuk ## BAB III KEDUDUKAN Pasal3
- (1) PD.BPR berkedudukan di Ibukota Kabupaten Bangkalan;
- (2) PO.BPR sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat mernbuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan diwilayah Kabupaten, Kecam~an, dan Kelurahanl Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABIV
AZAS. MAKSUD DAN TUJUAN Pasal4
PO.BPR dalarn melaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. usahanya berazaskan dernokrasi ekonomi
-
,
- a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
- b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal29
- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh perseralus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabalannya berakhir mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjafankantugasnya paling sedikit 1 (salu) lahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayal (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
Paragraf 5
Pemberhentian Pasal30
- (1) Angola Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masajabatannya berakhir, dan
- b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena
- a. permintaan sendiri;
- b. alih tugas/jabalan/reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggola Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal31
- (1) Anggola Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara ofeh Bupati.
- (2) Pemberihentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan alasannya.
Pasa132
- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Supati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Supati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditelapkan dengan Keputusan Supati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan lindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Pasal33
- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan
- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Supati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggola Direksi.
Paragraf 2
Penunjukan Pejabal Semenlara Pasal40
- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggola Direksi. pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian. Bupati dapal menunjukl mengangkal Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struklural PD. BPR sebagai pejabal semenlara.
- (2) Pengangkalan pejabal sementara sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilelapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kepulusan Bupali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertaku sampai dengan pengangkatan anggota Direksi baru atau paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabal semenlara sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tidak dilakukan pelanlikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabal semenlara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR, setelah memperoleh perselujuan Dewan Pengawas.
Pasal41
- (1) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempatlberhalangan lebih dari 6 (enam) hari ke~a Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabal Struktural PD. BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (2) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditelapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Kepulusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diletapkan unluk masajabalan paling lama 15 (lima belas) hari.
Paragraf3
Tugas. Fungsi. Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal42
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 11
- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tug as menyusun perencanaan. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 29
- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh perseralus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabalannya berakhir mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjafankantugasnya paling sedikit 1 (salu) lahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayal (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
Paragraf 5
Pemberhentian Pasal30
- (1) Angola Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masajabatannya berakhir, dan
- b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena
- a. permintaan sendiri;
- b. alih tugas/jabalan/reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggola Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal31
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 30
- (1) Anggola Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara ofeh Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 31
- (1) Anggola Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara ofeh Bupati.
- (2) Pemberihentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan alasannya.
Pasa132
- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Supati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Supati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditelapkan dengan Keputusan Supati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan lindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 33
- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 39
- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Supati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggola Direksi.
Paragraf 2
Penunjukan Pejabal Semenlara Pasal40
- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggola Direksi. pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian. Bupati dapal menunjukl mengangkal Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struklural PD. BPR sebagai pejabal semenlara.
- (2) Pengangkalan pejabal sementara sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilelapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kepulusan Bupali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertaku sampai dengan pengangkatan anggota Direksi baru atau paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabal semenlara sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tidak dilakukan pelanlikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabal semenlara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR, setelah memperoleh perselujuan Dewan Pengawas.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 41
- (1) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempatlberhalangan lebih dari 6 (enam) hari ke~a Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabal Struktural PD. BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (2) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditelapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Kepulusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diletapkan unluk masajabalan paling lama 15 (lima belas) hari.
Paragraf3
Tugas. Fungsi. Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal42
- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tug as menyusun perencanaan. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapal mengadakan ke~a sarna dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan rapat tahunan paling lambat 2 {dual bulan sejak tahun buku berakhir.
Pasal43
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 42
Direksi dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mempunyai fungsi :
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 43
Direksi dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang dilelapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penelapan kebijaksanaan unluk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang dilelapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Ke~a Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Bupali melalui Dewan Pengawas yang melipuli kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkredilan, keuangan, kepegawaian. umum dan pengawasan untuk mendapakan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhilungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (liga) bulan sekali kepada Bupali melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupali melalui Dewan Pengawas unluk mendapal pengesahan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 44
Direksi mempunyai wewenang :
- a. Mengurus kekayaan PD. BPR;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR yang bersangkulan dengan sepengelahuan danlalau perselujuan Dewan Pengawas;
- c. Menelapkan susunan organisasi dan lala kerja PD. BPR dengan perselujuan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PD. BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk seorang kuasa alau lebih untuk melakukan perbuatan hukum lertenlu mewakili PD. BPR, apabila dipandang per1u;
- f. Membuka kanlor cabang danlalau Kantor kas berdasarkan persetujuan Bupati alas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraluran perundang-undangan;
- g. Membeli. menjual alau dengan cara lain mendapalkan alau melepaskan hak alas aset milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Bupali alas perlimbangan Dewan Pengawas;
- h. Menelapkan biaya pe~alanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BENTUK BADANHUKUM
Pasal 45
- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi dengan sepengetahuan Dewan Pengawas.
- (3) Tata tertib dalam menjalankan tugas direksi diatur dalam Peraturan yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. ## Paragraf 4 ## Hak, Penghasilan dan Penghargaan Pasal46 - (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang melipuli : - a. Gaji pokok yang besarnya :

Penandatangan: 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pOkok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan

Penandatangan: 2. Direktur paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama. - b. Tunjangan istrilsuami, anak dari tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai; - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok. (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :

Penetapan: - a. Perawatanl tunjangan kesehatan yang layak termasuk isteril suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan keuangan PD.BPR; - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan keuangan PD.BPR; - c. Kendaraan dinas sesuai kemampuan keuangan PD.BPR;

Penandatangan: - d. Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan;

Distribusi: - e. Dana representasi yang besamya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank, dan; - (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR. - (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu. - (5) Bagi PD. BPR yang memiliki total asset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah, pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu. ## Pasal47 - (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi: - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua be/as) hari kerja; - b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk seliap akhir masa jabatan; - c. Cuti kawin; - d. Cuti sakit; dan - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji. - (2) Dalam hal permohonan culi besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir. - (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh. ## Pasal48

Penandatangan: - (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatannya mendapat uang jasa pengabdian yang besamya 5 % (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhirmasa jabatannya dengan perbandingan direktur mendapat 80 % (delapan puluh perseratus) dari direktur Utama; - (2) Anggota Direksi yang diberhenlikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima perseratus) dihitung dan laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir. Paragraf 5 Pemberhentian Pasal49 - (1) Anggota Direksi berenti karena : - a. masajabatannya berakhir; dan - b. meninggal dunia. - (2) Anggola Direksi dapal diberhenlikan oleh Bupali karena : - a. perminlaan sendiri; - b. reorganisasi; - c. melakukan lindakan yang merugikan PD. BPR; - d. melakukan lindakan alau bersikap yang bertentangan dengan kepenlingan Daerah alau Negara ; - e. lidak melakukan tugasnya secara wajar; dan - f. lidak memenuhi syaral sebagai anggola Direksi sesuai kelenluan peraluran perundang-undangan. ## Pasal50

Penandatangan: - (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayal (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhenlikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. - (2) Pemberhentian semenlara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupali memberilahukan secara tertulis kepada yang bersangkulan disertai alasanalasannya. ## Pasal51 - (1) Paling lambal 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi unluk menelapkan yang bersangkulan diberhenlikan atau direhabililasi. - (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lerlampaui, sural pemberhenlian semenlara balal demi hukum dan yang bersangkulan melaksanakan lugasnya kembali sebagairnana meslinya. - (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi lidak hadir lanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima kepulusan yang dilelapkan oleh Dewan Pengawas. - (4) Kepulusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilelapkan dengan Kepulusan Bupali. - (5) Apabila perbualan yang dilakukan oleh anggola Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkulan diberhenlikan dengan lidak hormat. ## Pasal52 - (1) Anggola Direksi yang diberhentikan, dapat mengajukan keberalan secara lertulis paling lambal 15 (lima belas) hari sejak dilerimanya Keputusan Bupali sebagaimana dimaksud dalam Pasal51 ayal (4). - (2) Paling lambal 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberalan, Bupali harus mengambil kepulusan keberatan.

Penandatangan: - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. ## BABX ## KEPEGAWAIAN Pasal 53

Penandatangan: Ketentuan kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai diatur lebih lanjut dalam keputusan Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BABXI DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA Pasal 54 - (1)PD. BPR wajib mengadakan dana pensiun alau tunjangan han tua bagi Direksi dan pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepegawaian; - (2)Dana pensiun dan tunjangan han tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dan: - a. iuran pensiun dan tunjangan han tua dan Direksi dan Pegawai PD.BPR; - b. bagian dan dana kesejahteraan; - c. bantuan dan PD.BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas; - d. dana lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat. ## BABXII PERENCANAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang Pasal55

Verifikasi: - (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. - (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: - a. Nitai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder); - b. Visi dan misi; - c. Analisa kondisi internal dan ekstemal; - d. Sasaran dan inisiatif strategi; - e. Program 5 (lima) tahunan; dan • - f. Proyeksi keuangan.

Penandatangan: - (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. ## Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ## Pasal56 - (1)Direksi PD. BPR wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir. - (2)Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : - a. Rencana perincian Program Kerja dan Anggaran Tahunan dan

Penandatangan: - b. Halhal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.

Penandatangan: - (3) Rancangan rencana keJja dang anggaran tahunan PD. BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. ## Pasal57

Penandatangan: - (1) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku, Bupati tidak memberikan pengesahan Rencana KeJja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.

Penandatangan: - (2) Perubahan Rencana KeJja dan Anggaran Tahunan PD. BPR dalam tahun buku yang bersangkulan harus mendapat pengesahan Bupati.

Penandatangan: - (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR yang telah mendapat pengesahan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat. - (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Penandatangan: - (1) Direksi wajib membuat laporan lahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan unluk disampaikan kepada Bupati dan Pimpinan Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Menteri dalam Negeri.

Distribusi: - (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lerdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang wajib disampaikan oJeh Direksi kepada Dewan Pengawas dan ## Bagian Ketiga Laporan Tahunan Pasal 58

Penandatangan: diteruskan kepada Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan dari Bupati. - (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diaudit oleh Akuntan Publik untuk PD. BPR yang memiliki total asset kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sebagaimana ketentuan yang berlaku dibidang perbankan.

Verifikasi: - (4) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR. ## BAB XIII ## TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 59 - (1) Tahun buku PD. BPR disamakan dengan tahun takwin.

Penandatangan: - (2) Laba bersih PD. BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut : - a. Bagian laba untuk daerah, sebesar 50% (lima puluh perseratus); - b. Cadangan Umum, sebesar 15% (lima belas perseratus); - C. Cadangan Tujuan, sebesar 11% (sebelas perseratus); - d. Dana Kesejahteraan, sebesar 12% (dua belas perseratus); - e. Jasa Produksi, sebesar 12% (dua belas perseratus). - (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya. - (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk menutupi kerugian yang diderita; - (5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan untuk : - a. Dana pensiun, sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus); - b. Pendidikan, sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus); - c. Cadangan modal, sebesar 50 % (lima puluh perseratus); - (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan Direksi dan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya. ## BAB XIV ## KERJASAMA DAN ASOSIASI Pasal60 - dan dan sama dengan Jembaga keuangan peningkatan modal manajeman (1) PD. BPR dapat melakukan kerja lembaga lainnya dalam usaha profesionaJismeperbankan. - (2) PD. BPR menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Milik Rakyat Milik Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Perbamida. • - (3) PD. BPR dapat memanfaatkan Perbamida sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PD. BPR Daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah. ## BAB XV ## TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasa161 - (1) Anggota Direksi danfatau Pegawai pada PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak seengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. - (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BABXVI ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal62

Penandatangan: - (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati. - (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. ## BABXVII ## PEMBUBARAN Pasal 63 - (1) Pembubaran PD. BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan benaku setelah mendapat pengesahan dari Bank Indonesia. - (2) Untuk melaksanakan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (3) Apabila PD. BPR Bank Pasar dibubarkan, hutanglkewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. Bank Pasar dan sisa lebihlkurang menjadi milikttanggung jawab Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah.

Penandatangan: - (4) Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan pegawai PD.BPR yang dibubarkan sesua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penandatangan: - (5) Pembubaran PD.BPR dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Pemimpin Bank Indonesia di Surabaya. I ## BAB XVIII ## KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal64 Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang PD. BPR Bank Pasar dialihkan menjadi kekayaan/aset PD. BPR yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah inL ## BABXIX ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal65 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2001 tenlang Perusahaan Daerah Bank Perkredilan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 Nomor 9/C) sebagaimana telah diu bah dengan Peraluran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2005 Nomor 3/E), dicabul dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 66

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inl, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 67 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkaian pada tanggal 7 Agustus 2009 .. •

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 31 Agustus 2009