PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 27 Tahun 2015 tentang IZIN LINGKUNGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SUMENEP
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 3 TAHUN 2015 TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP, a.
bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak sosial yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat memenuhi hak tersebut;
- b. bahwa untuk menertibkan sekaligus ·menjaga lingkungan hid up yang baik dan sehat dari kegiatan usaha dan/ a tau kegiatan yang memberikan dampak negatif, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Izin Lingkungan.
Mengingat 1.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep; .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan;
5. Izin usaha dan/ a tau kegiatan adalah 1zm yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ a tau kegiatan;
6. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak pen ting suatu usaha dan/ a tau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ a tau kegiatan;
7. Upaya. pengelolaan lingkungan hid up dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak pen ting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hid up atas dampak lingkungan . hid up dari usaha dan/ a tau kegiatannya di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau UKL-UPL;
9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ a tau kegiatan;
4
10. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan basil pelingku pan;
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/ a tau kegiatan;
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan;
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan;
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal;
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;
16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
17. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada a tau harus ada dan/ a tau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup;
18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hid up, zat, energi, dan/ a tau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
19. Perusakan lingkungan hid up adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsungatau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
20. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ a tau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ a tau hayati lingkungan hid up yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Izin Lingkungan dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hid up dan terwujudanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Izin Lingkungan bertujuan untuk:
- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarfan ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
1. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- J. mengantisipasi isu lingkungan global.
Bagian Pertama Umum
BAB III - DOKUMEN LINGKUNGAN
Pasal 4
- (1) Setiap pelaku usaha . dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/atau perlindungan lingkungan.
- (3) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) meliputi:
- a. AMDAL;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.
Bagian Kedua AMDAL
BAB III - DOKUMEN LINGKUNGAN
Pasal 5
- (1) .Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Kriteria dampak penting-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/ a tau kegiatan terse but ditetapkan
BAB III - DOKUMEN LINGKUNGAN
Pasal 6
- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Amdal wajib menyesuaikan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/ atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat\_ dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
- a. Kerangka Acuan;
- b. Analisis Dampak Lingkungan (Andal); dan
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkung (RKL-RPL).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - DOKUMEN LINGKUNGAN
Pasal 7
- ( 1) Pemrakarsa dalam menyusun Kerangka Acuan harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena darppak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengumuman rencana Usaha dan/ atau Kegiatan selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperolel:i saran dan/atau pendapat masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- b. konsultasi publik sebagai sarana untuk menjaring saran, pendapat dan tanggapan m~syarakat;
- (3) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati.
BAB III - DOKUMEN LINGKUNGAN
Pasal 8
- ( 1) Pemrakarsa mengajukan Kerangka Acuan yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian terhadap Kerangka Acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Kerangka Acuan secara lengkap.
- (3) Komisi Penilai AMDAL setelah berkoordinasi dengan Tim Teknis wajib menerbitkan Persetujuan Kerangka Acuan.
- (4) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
- a. perbaikan Kerangka Acuan tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL; atau
- b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (5) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - DOKUMEN LINGKUNGAN
Pasal 9
- ( 1)
BAB III - DOKUMEN LINGKUNGAN
Pasal 10
- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/ atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan dengan rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kep~da Pemrakarsa.
BAB III - DOKUMEN LINGKUNGAN
Pasal 11
- (1) Pemrakarsa dalam mengajukan UKL-UPL harus mengisi formulir dan menyerahkan kepada Bupati
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir diterima secara lengkap, Bupati wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang berisi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (3) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut tentang pemeriksaan clan penerbitan rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat ' SPPL
BAB III - DOKUMEN LINGKUNGAN
Pasal 12
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dan Pasal 10 ayat ( 1) wajib memiliki SPPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. identitas pemrakarsa;
- b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;·dan
- e. tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup. .
- (3) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut tentang penyusunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PENERBITAN IZIN
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENERBITAN IZIN
Pasal 13
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkai dokumen yang harus dilakukan oleh pemrakarsa dan/ atau penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan pada tahap perencanaan.
- (3) Bupati berwenang menerbitkan Izin Lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
BAB IV - PENERBITAN IZIN
Pasal 14
Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban: •
- a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/ a tau kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
- d. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/ atau kegiatannya; dan
- e. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
BAB IV - PENERBITAN IZIN
Pasal 15
- {1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- {2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
1. perubahan dalam penggunaa:ri. alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. penambahan kapasitas produksi;
3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/ atau Kegiatan;
7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukah dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
9. terjadi perubahan lingkungan · hid up yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/ a tau risiko terhadap lingkungan hidup
BAB IV - PENERBITAN IZIN
Pasal 16
- ( 1) Komisi Penilai AMDAL merupakan Komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis kabupaten dan tidak strategis.
- (2) Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. ·
- (3) Komisi Penilai AMDAL beranggotakan unsur dari :
- a. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
- b. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- e. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
- f. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; .
- g. wakil instansi Pusat, instansi 'provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
- h. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana U saha dan/ a tau Kegiatan;
1. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- J. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
- k. masyarakat terkena dampak; dan
1. unsur lain sesuai kebutuhan.
Pasal 18
2.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta:ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 · Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksanaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan
BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep; .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan;
5. Izin usaha dan/ a tau kegiatan adalah 1zm yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ a tau kegiatan;
6. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak pen ting suatu usaha dan/ a tau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ a tau kegiatan;
7. Upaya. pengelolaan lingkungan hid up dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak pen ting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hid up atas dampak lingkungan . hid up dari usaha dan/ a tau kegiatannya di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau UKL-UPL;
9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ a tau kegiatan;
4
10. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan basil pelingku pan;
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/ a tau kegiatan;
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan;
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan;
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal;
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;
16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
17. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada a tau harus ada dan/ a tau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup;
18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hid up, zat, energi, dan/ a tau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
19. Perusakan lingkungan hid up adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsungatau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
20. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ a tau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ a tau hayati lingkungan hid up yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Izin Lingkungan dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hid up dan terwujudanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Daerah.
Izin Lingkungan bertujuan untuk:
- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarfan ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
1. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- J. mengantisipasi isu lingkungan global.
Bagian Pertama Umum
- (1) Setiap pelaku usaha . dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/atau perlindungan lingkungan.
- (3) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) meliputi:
- a. AMDAL;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.
Bagian Kedua AMDAL
- (1) .Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Kriteria dampak penting-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/ a tau kegiatan terse but ditetapkan
- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Amdal wajib menyesuaikan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/ atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat\_ dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
- a. Kerangka Acuan;
- b. Analisis Dampak Lingkungan (Andal); dan
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkung (RKL-RPL).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- ( 1) Pemrakarsa dalam menyusun Kerangka Acuan harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena darppak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengumuman rencana Usaha dan/ atau Kegiatan selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperolel:i saran dan/atau pendapat masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- b. konsultasi publik sebagai sarana untuk menjaring saran, pendapat dan tanggapan m~syarakat;
- (3) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati.
- ( 1) Pemrakarsa mengajukan Kerangka Acuan yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian terhadap Kerangka Acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Kerangka Acuan secara lengkap.
- (3) Komisi Penilai AMDAL setelah berkoordinasi dengan Tim Teknis wajib menerbitkan Persetujuan Kerangka Acuan.
- (4) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
- a. perbaikan Kerangka Acuan tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL; atau
- b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (5) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Bupati.
- ( 1)
- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/ atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan dengan rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kep~da Pemrakarsa.
- (1) Pemrakarsa dalam mengajukan UKL-UPL harus mengisi formulir dan menyerahkan kepada Bupati
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir diterima secara lengkap, Bupati wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang berisi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (3) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut tentang pemeriksaan clan penerbitan rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat ' SPPL
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dan Pasal 10 ayat ( 1) wajib memiliki SPPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. identitas pemrakarsa;
- b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;·dan
- e. tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup. .
- (3) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut tentang penyusunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PENERBITAN IZIN
Bagian Kesatu Umum
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkai dokumen yang harus dilakukan oleh pemrakarsa dan/ atau penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan pada tahap perencanaan.
- (3) Bupati berwenang menerbitkan Izin Lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban: •
- a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/ a tau kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
- d. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/ atau kegiatannya; dan
- e. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- {1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- {2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
1. perubahan dalam penggunaa:ri. alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. penambahan kapasitas produksi;
3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/ atau Kegiatan;
7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukah dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
9. terjadi perubahan lingkungan · hid up yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/ a tau risiko terhadap lingkungan hidup
- ( 1) Komisi Penilai AMDAL merupakan Komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis kabupaten dan tidak strategis.
- (2) Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. ·
- (3) Komisi Penilai AMDAL beranggotakan unsur dari :
- a. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
- b. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- e. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
- f. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; .
- g. wakil instansi Pusat, instansi 'provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
- h. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana U saha dan/ a tau Kegiatan;
1. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- J. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
- k. masyarakat terkena dampak; dan
1. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (1) Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh :
- a. tim teknis Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
- b. sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan/ a tau Kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan
- b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas› luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Izin Lingkungan dengan cara :
- a. penyampaian saran, pendapat dan tanggapan;
- b. penyampaian informasi tentang pelanggaran lzin Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan untuk :
- a. mewujudkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. b . mencegah terjadinya pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan hidup.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penerbitan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 20
Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 21
- (1) Dana kegiatan m eliputi :
- a. penila ia n Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penila i AMDAL, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai AMDAL; atau
- b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan h idup daerah.
- (2) Jasa penila ia n dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL› UPL yang dila kukan oleh Komisi Penilai AMDAL da n tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesu ai dengan peratura n perundan g-unda ngan .
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 22
Dana pembinaan yang dilakukan oleh insta n si lingkungan hidup daerah dialokasikan da ri a n ggara n instan si lingkungan hidup Daerah .
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23
- (1) Bupati berwenang menerapkan sa nksi administrasi k epada setia p usa h a da n / a tau kegia ta n yan g m ela kukan pela n ggara n Pasal 4 ayat ( 1) , Pa sa l 5 ayat ( 1) , Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) , Pasal 14 dan /atau Pasal 15 ayat (1) dapat dikenakan sanksi a dministrasi
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yan g m elipu ti:
- a. teguran tertulis;
- b. pa ksaan pem erin tah ;
- c. pembeku an Izin Lingkungan ; atau
6. d . pencabu tan Izin Lingkungan .
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24
- ( 1) Penera pan sanksi a dministratif se bagaima n a dimaksud dala m Pa sa l 23 ayat (1) didasarka n atas:
- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestaria n fu ngsi lin gkungan h idu p ;
- b. tingkat atau berat rin gannya jen is pela n ggara n yang dila kukan oleh pem egang Izin Lingkungan ;
- c. t ingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah a tau kewajiban yan g ditentukan dalam izin lingkungan ;
- d. riwayat ketaatan pem egan g Izin Lingkungan ; dan / atau
- e . tin gka t pengaruh a tau implikasi pela n ggara n yang dila kuka n oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.
BABX PENYIDIKAN
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunga n Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus se bagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menenma, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- e. melakukan penggeleda han untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen› dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
10. h . memotret seseorang yang berkaitan dengan tinda k pidana lingkungan hidup;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain, yang perlu u ntuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup menurut hukum yang da pat di pertanggungj a wa bkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
- (1) Setia p usaha dan /atau kegia ta n yang melakukan pela n ggara n Pasal 4 ayat (1) , Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) , Pasal 12 ayat (1) , Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 dan /atau Pa sa l 15 ayat (1) selain d a pa t diken a ka n s a nksi administrasi sebagaima na dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1) j u ga dipid a n a dengan a ncam an kurungan pa ling lama 3 (tiga) bula n a ta u d enda paling ba nyak Rp. 50.000.000 ,0 0 (Lima Puluh Juta Rupia h) .
2. (2 ) Pida n a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adala h pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
Setiap usa ha da n / a tau kegiatan yang m ela kuka n pela nggara n Pa sa l 13 ayat (1 ) da pa t dikenakan ketentuan pida na sesuai dengan ketentuan pera tura n perundang-undangan yan g berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Dokumen lingkungan yang tela h mendapat persetuju a n sebelum berla kunya Pera tura n Daerah ini, dinyatakan tetap berla ku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peratura n pela ksa n aan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling la ma waktu 1 (sa tu) ta hun terhitung seja k Peratura n Daerah ini diundan gkan .
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 1 September 2015 BUPATLSIMENEP Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Penetapan: Diundangkan di : Sum pada tanggal : 9 N Pembina am Madya NIP. 1958 618 198107 1 002

Penandatangan: SEKRETARIS DAEHAH KABUPATEN SUMENEP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 249-3/2015