PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALINAN  BANGKA Nomor 3 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (berlaku 22 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya dari dampak pencemaran air limbah domestik;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar pengelolaan air limbah domestik dan untuk mewujudkan Kabupaten Bangka yang sehat, sejahtera, dan memiliki lingkungan yang lestari, maka perlu diatur pengelolaan air limbah domestik melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b pengelolaan air limbah domestik perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
3. Mengingat : Republik
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 15 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengelolaan air limbah domestik
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang Lingkup penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini yaitu:
- a. perencanaan;
- b. pembangunan prasarana dan sarana;
- c. operasi dan pemeliharaan; dan
- d. pemanfaatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengelolaan air limbah bertujuan untuk:
- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan;
- b. mencegah pencemaran sumber air permukaan dan sumber air tanah;
- c. mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang lebih baik;
- d. mendorong dan mengawasi pemanfaatan potensi daur ulang air limbah domestik; dan
- e. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah, badan usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pengelolaan air limbah memiliki sasaran untuk:
- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- b. terkendalinya kualitas air limbah domestik sebelum dibuang ke lingkungan;
- c. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pengelolaan air limbah domestik;
- d. berkembangnya potensi pemanfaatan air limbah domestik; dan
- e. meningkatnya kesadaran dan kepedulian Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah domestik.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 6
Pasal 6
Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:
- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 6
Pasal 7
Setiap orang berkewajiban untuk:
- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPAL-S atau SPALT;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPAL-S skala individual; dan
- c. membayar Retribusi Daerah bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 6
Pasal 8
- (1) Setiap orang atau badan u s a h a sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membangun komponen SPAL-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 ( bulan ) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 6
Pasal 9
- (1) Setiap orang atau badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan air limbah domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan u s a h a sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 10
Pemerintah Daerah bertugas:
- a. menyusun rencana SPAL secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPAL;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPAL;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, dan operator SPAL-T; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.
Bagian Kedua
Wewenang
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 11
Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPAL;
- b. melaksanakan SPAL skala perkotaan, skala perdesaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar Daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 12
- (1) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf d kepada pemerintah desa.
- (2) Pelimpahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah tugas membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPAL bagian dari pelaksanaan pembangunan desa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d kepada pemerintah desa
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Bagian Kesatu
SPAL
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 13
- (1) SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 14
- (1) SPAL terdiri dari:
- a. SPAL-T; dan
- b. SPAL-S.
- (2) Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. cakupan pelayanan;
- c. kepadatan penduduk;
- d. kedalaman muka air tanah;
- e. permeabilitas tanah;
- f. kemiringan tanah; dan
- g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.
Paragraf 1
SPAL-T
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 15
Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. skala perkotaan;
- b. skala perdesaan;
- c. skala permukiman; dan
- d. skala kawasan tertentu.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 16
- (1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
- (2) Skala perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
- (3) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
- (4) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 17
- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPAL-T skala perkotaan, setiap SPALT skala perdesaan, skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPAL-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 18
Komponen SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 19
- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. sambungan rumah; dan
- b. lubang inspeksi.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 20
Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 21
- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 22
- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPAL, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 23
- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat berupa IPAL komunal.
- (2) IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan, skala perdesaan, skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 24
Dalam hal fasilitas utama unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 25
- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sarana pembuangan efluen; dan
- b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 26
- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 27
- (1) Cakupan pelayanan SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. skala individual; dan/atau
- b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
- a. rumah tinggal; dan/atau
- b. mandi cuci kakus.
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPAL-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 28
Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman, skala perdesaan dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 29
Komponen SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. unit pengolahan setempat;
- b. unit pengangkutan;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 30
- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau mandi cuci kakus.
- (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. cubluk kembar;
- b. tangki septik dengan sistem resapan;
- c. biofilter; dan/atau
- d. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 31
- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf d, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 32
- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurasan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 33
- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPAL-T.
- (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 34
Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
Paragraf 3
MANDI CUCI KAKUS
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 35
- (1) Unit mandi cuci kakus, dapat berupa:
- a. bangunan mandi cuci kakus; dan b. toilet bergerak (mobile toilet).
- (2) Pembangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Mandi cuci kakus dapat dilakukan oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat pengelolan mandi cuci kakus dengan kemampuan memadai.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 36
- (1) Lumpur tinja dari bangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (mobile toilet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja mandi cuci kakus terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Penyelenggaraan SPAL
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 37
Penyelenggaraan SPAL meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.
Paragraf 1
Perencanaan
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 38
- (1) Perencanaan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.
- (2) Pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelola air limbah domestik.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 39
- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi perencanaan SPAL kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, meliputi aspek non fisik maupun aspek fisik.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Rencana induk SPAL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 40
- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, disusun
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 41
- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, disusun
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 43
Prasarana dan sarana SPAL yang dibangun Pemerintah atau Pemerintah Provinsi yang sudah diserahterimakan kepada Bupati menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Paragraf 3
Operasi dan Pemeliharaan
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 44
- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL - T meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
- b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
- c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
- d. penggelontoran;
- e. penggantian komponen; dan
- f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 45
- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPAL-S skala komunal meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
- b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
- c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
- d. penggelontoran jaringan pipa;
- e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
- f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPAL-S skala komunal.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 46
- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-S skala individual meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
- b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
- c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
- d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 47
- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
- b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
- c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 48
- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
- a. pengolahan lumpur tinja;
- b. pemeriksaan IPLT;
- c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
- d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
- e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 49
- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Pemantauan dan Evaluasi
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 50
- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPAL baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPAL.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPAL.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPAL-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
BAB IV - SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 51
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPAL.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala perkotaan dan skala perdesaan dilakukan oleh pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurusi air limbah domestik.
PERIZINAN
BAB V - PERIZINAN
Pasal 52
- (1) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.
- (2) Izin mengelola air limbah domestik dengan SPAL-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
- b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 53
- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPAL-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELEMBAGAAN
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 54
- (1) Penyelenggaraan SPAL-T dilakukan oleh lembaga pengelola SPAL-T.
- (2) Lembaga pengelola SPAL-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Perangkat Daerah;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. Badan Layanan Umum Daerah;
- d. badan usaha; dan
- e. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Lembaga pengelola SPAL-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f harus berbadan hukum Indonesia.
BAB VII - KERJASAMA
Pasal 55
Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPAL dengan:
- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah kabupaten/kota lain;
- c. badan usaha; dan
- d. lembaga swadaya masyarakat.
BAB VII - KERJASAMA
Pasal 56
- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KERJASAMA
Pasal 57
Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :
- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.
SISTEM INFORMASI
BAB VIII - SISTEM INFORMASI
Pasal 58
- (1) Pengelolaan data dan informasi pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh berbagai pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sistem informasi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.
PEMBIAYAAN
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 59
- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPAL-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah.
BAB X - LARANGAN
Pasal 60
Setiap orang atau badan dilarang:
- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan membuang benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.
RETRIBUSI JASA PELAYANAN
BAB XI - RETRIBUSI JASA PELAYANAN
Pasal 61
Jasa atas pelayanan air limbah domestik dikenakan pungutan Retribusi Daerah yang besaran dan mekanismenya berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku.
INSENTIF - DESINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif
BAB XII - INSENTIF - DESINSENTIF
Pasal 62
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
- c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. praktik dan innovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.
Bagian Kedua
Desinsentif
BAB XII - INSENTIF - DESINSENTIF
Pasal 63
- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan apabila:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
- b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Desinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 64
Pasal 64
Dalam penyelenggaraan SPAL, masyarakat berperan serta dalam:
- a. proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 65
- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang air limbah domestik.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 66
- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberlakuan disinsentif;
- d. pembekuan sementara izin; dan
- e. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 67
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 68
- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 60, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana ringan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 69
Pasal 69
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Penetapan: Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 22 Juni 2017

Penandatangan: BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Penetapan: Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 22 Juni 2017

Penandatangan: ## Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto ## AKHMAD MUKHSIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI C

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.3/2017)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR TAHUN 2017
## TENTANG
## PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
## BUPATI BANGKA
## I. UMUM
Kebutuhan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bangka semakin mendesak karena seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, pembangunan dan perkembangan wilayah. Selain itu, di samping keberhasilan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terdapat permasalahan yang menggambarkan bahwa kondisi umum sanitasi Kabupaten Bangka pada saat ini masih cukup jauh dari target pencapaian Bidang Sanitasi dan Standar Pelayanan Minimal Sarana infrastruktur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sektor air limbah domestik di Kabupaten Bangka belum terkelola dengan baik, masih terdapat perilaku masyarakat yang membuang air limbah domestik (tinja) ke kebun/lahan terbuka bantaran sungai, pantai, dan kolong. Disamping itu, sebagian besar rumah tangga (65,06%) tidak memiliki akses ke saluran pembuangan air limbah domestik kepada prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang memadai (SSK Pemutakhiran, 2015).
Kondisi pengelolaan air limbah domestik yang buruk telah menyebabkan pencemaran terhadap sumber air. Dampak kesehatan yang paling tinggi karena imbas tercemarnya sumber air tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi, dan menimbulkan banyak kasus diare yang menyebabkan kematian anak yang cukup tinggi pada setiap tahun, demikian juga dampak tidak langsung berupa malnutrisi, infeksi, dan lain-lain yang tidak sedikit pula jumlahnya.
Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.
Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran.
Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.
Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kepastian hukum, kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan 'asas tanggung jawab' adalah adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga