PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 9 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (berlaku 1 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Bengkayang.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Pembentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pembentukan Desa dimaksudkan untuk menata sistem organisasi dan kinerja Pemerintahan Desa agar berjalan dengan baik, rapi, terarah dan memiliki kejelasan struktur pertanggungjawaban kerja.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pembentukan desa dapat berupa :
- a. penggabungan beberapa desa;
- b. bagian desa yang bersandingan;
- c. pemekaran dari satu desa yang telah ada menjadi dua desa atau lebih; atau
- d. pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pembentukan Desa berupa penggabungan beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan apabila :
- a. terdapat 2 (dua) desa atau lebih yang tidak lagi memenuhi syarat dan tidak mampu secara teknis untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat desa setempat;
- b. ada keinginan atau prakarsa dari warga masyarakat masing-masing desa untuk menggabungkan desa mereka;
- c. adanya kesepahaman dari masing-masing penyelenggara pemerintahan desa untuk menggabungkan desa;
- d. tercapai kesepakatan diantara masing-masing pihak desa yang akan bergabung tentang nama dan bentuk serta pengisian jabatan pemerintahan pada desa yang baru;
- e. secara persyaratan desa-desa dimaksud telah memungkinkan untuk dilakukan penggabungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pembentukan Desa berupa pemekaran dari satu desa yang telah ada menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan apabila :
- a. pemekaran desa merupakan kepentingan yang mendesak dan tidak dapat dihindari terkait dengan kemampuan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat secara optimal;
- b. jumlah penduduk desa yang ada merupakan jumlah yang besar serta wilayah kerja desa memiliki luasan diatas rata-rata desa lainnya dan memungkinkan untuk dibagi atau dimekarkan menjadi desa baru;
- c. ada keinginan atau prakarasa yang timbul dari masyarakat desa setempat dan memperoleh persetujuan dari seluruh warga desa terhadap keinginan pemekaran desa;
- d. desa-desa baru yang terbentuk dari hasil pemekaran harus memenuhi syarat-syarat bagi desa baru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan apabila ide pemekaran desa didasari oleh adanya permusuhan, pertentangan atau perpecahan warga desa atau pihakpihak tertentu di desa yang mempengaruhi warga desa lainnya, meskipun seluruh syarat pemekaran desa telah terpenuhi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Pembentukan Desa berupa pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan apabila :
- a. adanya keinginan atau prakarsa dari warga untuk membentuk desa yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri;
- b. tersedia lahan atau lokasi pemukiman dengan luasan wilayah yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- c. memperoleh ijin dari pihak-pihak yang memiliki lahan yang di pakai sebagai lokasi pemukiman;
- d. memperoleh ijin dari pihak-pihak berwenang dan instansi pemerintah yang menguasai wilayah setempat;
- e. memperoleh ijin dari warga dan Pemerintahan Desa setempat yang memiliki wilayah dimana lokasi desa baru tersebut akan dibentuk;
- f. memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi syarat :
- a. jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. memiliki potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Urutan dan Tata Cara Pembentukan Desa adalah:
- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 12
- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 13
- (1) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat :
- a. nama desa;
- b. lokasi;
- c. luas wilayah;
- d. jumlah penduduk; dan
- e. batas wilayah desa yang baru dibentuk harus dilengkapi dengan Peta Desa Baru dan dimuat dalam Berita Acara dan diketahui oleh Camat.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 14
Penetapan luas wilayah dan batas wilayah desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan e, ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan peta desa baru dimaksud.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 15
- (1) Menindaklanjuti Keputusan Bersama Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, untuk selanjutnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
- (2) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat dan jelas Tapal Batas Wilayah Desa yang dibentuk.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 16
Tim observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) jika Tim menyatakan tidak layak dilakukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, maka Tim merekomendasikan Kepada Bupati untuk menolak usulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 17
Struktur organisasi pemerintahan desa yang baru terbentuk, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 18
Hasil penggabungan dan penghapusan desa serta nama desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 19
- (1) Pengadaan, pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana di desa yang baru terbentuk menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintahan Desa bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam hal pengadaan dan atau pengelolaan dan perawatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 20
Seluruh aset yang dimiliki oleh Desa Baru baik sarana prasarana yang diperoleh dari pengadaan secara swadaya maupun yang berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Kabupaten ataupun bantuan dari pihak lain merupakan milik desa bersangkutan dan ditetapkan sebagai kekayaan desa bersangkutan.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 21
Warga masyarakat di desa yang baru dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 22
Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di desa dan bekerja sesuai fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 23
- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 24
Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat desa setempat.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 25
Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan maka kewenangan Desa berubah menjadi Kewenangan Kelurahan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 26
Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi syarat:
- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 27
Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut:
- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan; .
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. dengan
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 28
Dalam melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan sebagai pertimbangan untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati, Tim Kabupaten perlu
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 29
- (1) Akibat berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 30
- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 31
Pengadaan, pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan merupakan wewenang dan tanggung jawab pihak Kelurahan yang dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 32
Pelaksanaan program-program pembangunan di Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dibiayai oleh APBD Kabupaten.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 33
Pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35
- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 1 Juli 2013

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG, ttd. SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 15 Juli 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, ttd. KRISTIANUS ANYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 9
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
## NOMOR 9 TAHUN 2013
## TENTANG
## PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
## I. PENJELASAN UMUM
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta konsisten dalam pelayanan masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan evaluasi atas perubahan-perubahan atau perkembangan yang terjadi di Desa yang berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi dan perilaku warga desa yang cenderung mengarah pada pola hidup masyarakat perkotaan.
Terjadinya perubahan atau perkembangan desa dan bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap faktor kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah, kependudukan, keamanan dan syarat-syarat status desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas <!-- formula-not-decoded --> Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Pembentukan desa dapat dilakukan dengan menggabungkan dua desa atau lebih menjadi satu desa dengan ketentuan bahwa desadesa yang akan digabungkan memang dirasa perlu untuk di lakukan dengan pertimbangan efisiensi kerja aparatur pemerintahan desa yang ada dan memenuhi syarat-syarat teknis yang telah ditetapkan. Pasal 6 Ayat (1) Pembentukan desa yang dilakukan dengan pemekaran suatu desa menjadi dua desa atau lebih dilakukan dengan ketentuan bahwa desa bersangkutan memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar sehingga Pemerintah Desa setempat mengalami kesulitan atau tidak bisa memberikan pelayanan dengan maksimal kepada warganya. Ayat (2) Pemekaran tidak boleh dilakukan hanya karena keinginan agar terdapat dua sistem pemerintahan desa semata atau karena adanya perselisihan pada internal desa sehingga mengakibatkan adanya pihak-pihak yang ingin membagi desa menjadi dua atau memisahkan diri dari desa semula ataupun karena warga merasa bahwa desa memiliki kecukupan dana atau memiliki kekayaan desa yang lebih sehingga akan mampu untuk membiayai operasional dua desa apabila nantinya desa dimekarkan. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin pesatnya perkembangan sarana dan prasarana permukiman memungkinkan terbentuknya suatu desa didalam desa yang telah ada. penggabungan desa dilakukan setelah diadakan musyawarah oleh warga desa dimasing-masing desa, dalam musyawarah dilakukan pengambilan keputusan oleh warga masing-masing desa dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari warga yang mempunyai hak pilih di masing-masing desa. ```
PENJELASAN
Pasal 4
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 12
``` ```
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG ``` TAHUN 2013 NOMOR 9