PERATURAN DAERAH BI Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a.
•
bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (!) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APED berupa Laporan
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
Keuangan memuat :
- b. Neraca;
- d. -Catatan Atas Laporan Keuangan.
- c. Laporan Arus Kas; dan
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
- b. Belanja
Surplus/(defisit)
Rp. 745.132.180.691,00
Rp. 716.727.700.397,00
Rp. 28.404.480.294,00
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Rp.
62.010.140.263,80
Rp.
3.250.000.000,00
Rp.
58. 760.140.263,80
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :
- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 15.665.435.850,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan setelah
15.665.435.850,00 Rp.
729.466.744.841,00
745.132.180.691,00
Rp.
Rp.
Perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
788.173.213.904,80 Rp.
716.727.700.397.00 Rp.
(71.445.513.507 ,80) Rp.
Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. (71.445.513.507,80) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran belanja setelah
perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 87.110.949.357,80 dengan rincian sebagai berikut:
1. Surplus/defisit setelah
- d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 53.671.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 53.671.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
87.110.949.357,80 Rp.
(58.706.469.063,80) Rp.
28.404.480.294.00
Rp.
perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
53.671.200.00 Rp.
61.956.469.063.80 Rp.
62.010.140.263.80 Rp.
1. Anggaran penerimaan
pembiayaan
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
0,00 Rp.
3.250.000.000,00 Rp.
3.250.000.000,00 Rp.
pembiayaan
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
53.671.200,00
58.706.469.063,80 Rp.
58. 760.140.263,80 Rp .
Rp.
1. Anggaran pembiayaan netto
2. Realisasi
. Selisih lebih/(kurang)
Pasal 4
Rp.1.400.595.954.242,96
Rp.
1.103.709.706,20
Rp.1.399 .492 .244.536,76
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal Desember 2014 sebagai berikut: 1 huruf b per 31
.Jumlab Aset
Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas Dana
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal di BUD
per 1 Januari 2014
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
- c. Arus kas dari aktivitas investasi
Rp. 61.883.341.313,00
Rp. 201.786.795.402,00
non keuangan
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2014
- g. Kas di Bendahara Penerimaan
- h. Kas di Bendahara Pengeluaran
- i. Sal.do Akhir Kas
Rp.(173.382.315.108,00)
Rp.
(3.076.328.800,00)
Rp.
(600.269,00)
Rp.
87.166.075.538,00
Rp.
44.817.000,00
Rp.
533.050,00
Rp.
87.211.425.588,00
Pasal 6
Catalan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 .huruf d Tahun Anggaran 2014 roemuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I

: Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran 1.1

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran 1.2

: Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran 1.3

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

: Daftar JumJah Pegawai per Golongan dan perJabatan Tahun Anggaran 2014

Lampiran 1.6

: Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I. 7

: Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;

Lampiran 1.8

: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran I. 9

: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Lampiran 1.10: Daftar

kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran J.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran 1.12: Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah

- b. Lampiran II

: Neraca;

- c. Lampiran III

: Laporan Arus Kas;

- d. Lampiran IV

: Catalan Atas Laporan Keuangan.

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 d.iatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kota Bitung.

-otf ��� -Bitung ·Pada � .,.,\24 Juni 2015

�

*

W

�

Bl'TUNG,

Ill\

/

NYSONDAKH


Diundangkan di

: Bitung

Pada tanggal

: 24 Juni 2015

ISON HUMIANG M.Si

EMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19610804 198603 1 016

ISEKRETARIS DAERAH KOTA

SETDA

8

RIN

&gt;

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR I