PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN Nomor 16 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 15 (berlaku 2 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antara kegiatan dan antar belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan anggaran 2015; Belanja Daerah, unit jenis Belanja Daerah tahun
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; membentuk
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Republik Indonesia Tahun 1945; -Undang Dasar Negara
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1 Pembentukan Daerah Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) telah diubah dengan Undang Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 950 tentang -daerah Kota Kecil Dalam (Berita Negara Republik sebagaimana -Undang Nomor 13 Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02 );
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31);
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35);
42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);
43. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25);
44. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17);
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28);
46. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43);
47. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32);
48. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
49. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 42);
50. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18);
51. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
52. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 13);
54. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan
WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:
1. pendapatan daerah
- a. semula
Rp 745.928.343.128,00
- b. bertambah
Rp
29.894.360,12
jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan
Rp 745.958.237.488,12
2. belanja daerah
semula
Rp 840.772.472.688,00
bertambah
Rp 33.217.030.834,81
jumlah belanja daerah setelah perubahan
Rp 873.989.503.522,81
(defisit) setelah perubahan
Rp (128.031.266.034,69)
3. pembiayaan daerah
- a. penerimaan
- 1) semula
Rp 94.844.129.560,00
- 2) bertambah perubahan
Rp 33.187.136.474,69
jumlah penerimaan setelah
Rp 128.031.266.034,69
- b. pengeluaran
- 1) semula
Rp
0,00
- 2) bertambah/(berkurang) jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rp
0,00
Rp 0,00
sisa pembiayaan daerah netto setelah perubahan
Rp 128.031.266.034,69
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp 0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- a. pendapatan asli daerah
- 1) semula
Rp 92.731.224.176,00
- 2) bertambah
Rp 16.241.446.039,12
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp 108.972.670.215,12
- b. dana perimbangan
- 1) semula
Rp 541.811.556.065,00
- 2) (berkurang)
Rp (38.704.586.065,00)
jumlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp 503.106.970.000,00
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) semula
Rp 111.385.562.887,00
- 2) bertambah
Rp 22.493.034.386,00
jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan
Rp 133.878.597.273,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pajak daerah
- 1) semula
Rp 19.450.166.000,00
- 2) bertambah
Rp 4.104.849.600,00
jumlah pendapatan asli
setelah perubahan
Rp 23.555.015.600,00
- b. retribusi daerah
- 1) semula
Rp
7.070.176.900,00
- 2) bertambah
Rp
131.034.644,00
jumlah retribusi daerah
setelah perubahan
Rp 7.201.211.544,00
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) semula
Rp
4.967.877.844,00
- 2) (berkurang)
Rp
(525.622.237,38)
jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah
perubahan
Rp
4.442.255.606,62
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) semula
Rp
61.243.003.432,00
- 2) bertambah
Rp 12.531.184.032,50
jumlah lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah setelah perubahan Rp
73.774.187.464,50
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- 1) semula
Rp 106.868.924.065,00
- 2) (berkurang)
Rp (43.078.316.065,00)
jumlah dana bagi hasil setelah
perubahan
Rp 63.790.608.000,00
| b. | dana alokasi umum 1) semula | Rp 399.095.322.000,00 |
|------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 2) | bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| | jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp 399.095.322.000,00 |
| c. | dana alokasi khusus 1) semula | Rp 35.847.310.000,00 |
| | 2) bertambah | Rp 4.373.730.000,00 |
| | setelah perubahan Rp | 40.221.040.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- 1) semula
Rp 42.288.145.887,00
- 2) bertambah
Rp 8.156.534.386,00
jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan
Rp 50.444.680.273,00
- b. dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) semula
Rp
60.885.944.000,00
- 2) (berkurang)
Rp (163.500.000,00)
jumlah dana penyesuaian dan
otonomi khusus setelah perubahan Rp
60.722.444.000,00
- c. bantuan keuangan dari lainnya
- provinsi dan pemerintah daerah
- 1) semula
Rp 8.211.473.000,00
- 2) bertambah
Rp 14.500.000.000,00
jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan
Rp 22.711.473.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung
- 1) semula
Rp 392.311.814.728,00
- 2) (berkurang)
Rp (7.796.675.293,50)
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
Rp 384.515.139.434,50
- b. belanja langsung
| 1) semula | | Rp 448.460.657.960,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| setelah perubahan Belanja Tidak Langsung | Rp dimaksud pada | 489.474.364.088,31 |
| sebagaimana huruf a terdiri dari jenis belanja: | ayat | |
| a. belanja pegawai 1) semula 2) bertambah jumlah belanja pegawai setelah perubahan b. belanja hibah 1) semula | Rp Rp Rp | 318.652.008.638,00 216.581.716,50 318.868.590.354,50 |
| 2) (berkurang) jumlah belanja hibah setelah perubahan c. belanja bantuan sosial | Rp Rp Rp | 56.073.291.260,00 (8.063.257.010,00) 48.010.034.250,00 |
| 1) semula 2) bertambah | Rp | 13.645.287.790,00 |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan d. belanja bagi hasil 1) semula 2) | Rp Rp | |
| bertambah/(berkurang) | Rp | 50.000.000,00 13.695.287.790,00 |
| | | 0,00 |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp Rp | 0,00 |
| e. belanja bantuan keuangan 1) semula 2) bertambah/(berkurang) keuangan | Rp Rp | 0,00 |
| jumlah belanja bantuan | | 1.941.227.040,00 |
| setelah perubahan | | 0,00 |
| belanja tidak terduga | Rp | 1.941.227.040,00 |
| 1) semula | Rp | |
| f. | | 2.000.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) jumlah belanja tidak terduga | Rp | 0,00 |
| setelah perubahan | Rp | 2.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
- 1) semula
Rp 95.128.315.600,00
- 2) bertambah
Rp 8.953.009.931,98
jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp 104.081.325.531,98
- b. belanja barang dan jasa
- 1) semula
Rp 152.162.473.463,00
- 2) bertambah
Rp
22.460.704.767,00
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp 174.623.178.230,00
- c. belanja modal
- 1) semula
Rp
201.169.868.897,00
- 2) bertambah
Rp 9.599.991.429,33
jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp 210.769.860.326,33
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. penerimaan sejumlah
Rp 128.031.266.034,69
- 1) semula
Rp
94.844.129.560,00
- 2) bertambah
Rp 33.187.136.474,69
jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp 128.031.266.034,69
- b. pengeluaran sejumlah
Rp
0,00
- 1) semula
Rp 0,00
- 2) bertambah/(berkurang) jumlah pengeluaran setelah
Rp
0,00
- perubahan
Rp 0,00
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah
Rp 97.669.281.184,69
- 1) semula
Rp 34.507.762.377,00
- 2) bertambah
Rp 63.161.518.807,69
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
Rp 97.669.281.184,69
| b. | pencairan dana cadangan sejumlah 1) semula | Rp Rp | 30.000.000.000,00 60.000.000.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2) (berkurang) | Rp | (30.000.000.000,00) |
| | jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp | 30.000.000.000,00 |
| c. | penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp | 361.984.850,00 |
| | 1) semula | Rp | 336.367.183,00 |
| | 2) bertambah | Rp | 25.617.667,00 |
| | jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp | 361.984.850,00 |
| d. | penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
| | 1) semula | Rp | 0,00 |
| | 2) bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| | jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| e. | penerimaan kembali atas penyertaan | penerimaan kembali atas penyertaan | |
| | modal daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
| | 1) semula | Rp | 0,00 |
| | 2) bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| | jumlah penerimaan kembali atas penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: |
| a. | pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |
| | 1) semula | Rp | 0,00 |
| | 2) bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| | jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| b. | penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
| | 1) semula | Rp | 0,00 |
| | 2) bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| | jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| c. | pembayaran pokok utang sejumlah | Rp | 0,00 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| | 1) semula | Rp | 0,00 |
| | 2) bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| | jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp | 0,00 |
Pasal 5
- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pasuruan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Untuk keperluan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Pasuruan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
Pasal 6
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I belanja daerah;

ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan

- 2.

- lampiran II belanja daerah menurut urusan daerah dan organisasi satuan kerja

ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan pemerintahan perangkat daerah;

- 3.

- lampiran III dan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah,

rincian perubahan anggaran pendapatan belanja daerah menurut urusan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- 4.

- lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan kerja

pemerintahan daerah, organisasi satuan perangkat daerah, program dan kegiatan;

- 5.

- lampiran V untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dalam kerangka pengelolaan

rekapitulasi perubahan belanja daerah daerah dan fungsi keuangan negara;

6. lampiran VI

daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

- 7.

- lampiran VII

laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- 8.

- lampiran VIII daftar anggaran dan

kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

- 9.

- lampiran IX

daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 2 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 11 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 294-16/ 2015

SALINAN Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 2 Oktober 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI