PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA Nomor INTERN Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara; 3. Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429); ten tang 16 Tahun 2013 : I. Undang-Undang Nomor 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipiJ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 J 4 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 teritang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; atas Pengawasan Cara Tata Pedoman ten tang 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 o Nomor 438); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/ 15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 875); 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3); 15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Serita Daerah Tahun 2016 Nomor 67). 16. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : Kep-OOS/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pernerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pernerintah Indonesia, dan Pedornan Telaah Sejawat Auditor Intern Pernerintah Indonesia. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINS! SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR , .. TAHUN 2017
TENTANO
KODE ETIK APARATUR PENOAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINOKUNOAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA, a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429); ten tang 16 Tahun 2013 : I. Undang-Undang Nomor
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipiJ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 J 4 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 teritang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; atas Pengawasan Cara Tata Pedoman ten tang 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 o Nomor 438);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/ 15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 875);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Serita Daerah Tahun 2016 Nomor 67).
16. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : Kep-OOS/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pernerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pernerintah Indonesia, dan Pedornan Telaah Sejawat Auditor Intern Pernerintah Indonesia.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN MUSJ RAWAS UTARA.
BABl KETENTUAN UMUM PasaJ 1
Dalam peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah se bagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kode Etik Pengawasan adalah prinsip moral atau nilai sebagai pedoman tingkah laku pejabat fungsional pengawasan (Auditor dan P'.2UPD) dalam melaksanakan tugas pengawasan.
6. lnspektorat adalah pejabat daerah yang mendarnpingi urusan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Inspektur adalah Pimpinan Jnspektorat.
8. Pejabat Fungsional Pengawas adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat (P2UPD) yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemcrintah untuk dan atas narna APIP.
9. Aparat Pengawasan Intern Pomerintah sclanjutnya disingkat (APIP) adalah Unit organisasi di hngkungan Pcmcrintah Pusat, Pcmerintah Daerah, Kernenterian Negara dan Lembaga Pernerintah Non Departernen yang mernpunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan daJam lingkup kewenangannva.
10. Auditi adalah orang/instansi pcmerintah yang diaudit Oleh APIP.
11. Organisasi adalah Pemerintah Daerah at.au institusi yang menurut peraturan pcrundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.
BAB II - MAKSUD DAN TUJ UAN
Pasal 2
- J. Maksud ditetapkannya kode erik APJP adaJah tersedianya pedoman perilaku bagi Pejabat Fungsional Pengawas (Auditor dan P2UPD) dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengevaluasi perilaku APIP.
2. Tujuan Kode Etik APIP adalah :
- a. mendorong budaya etis dalarn profesi APIP;
- b. memastikan pejabat fungsional pegawas berperilaku professional dalam melaksanakan tugas pengawasan; dan
- c. mencegah pejabat fungsional pengawas bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan.
- d. mewujudkan pejabat fungsional pengawas yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJ UAN
Pasal 3
Kode Etik APlP ini diberlakukan bagi :
- l. Auditor;
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P..2UPD); dan
3. PNS/petu~as yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksana.kan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.
Pasa.l 4
Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen dasa.r yaitu :
- a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan;
- b. aturan perilaku pejabat fungsional pengawas dalam berinteraksi sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata wicara, dan tata Jaku).
PasalS
Untuk menegakkan kode etik, Inspektur perlu membentuk Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
CAPAIAN
BAB Ill - CAPAIAN
Pasal 6
Capaian Kode Etik Pengawasan :
1. terwujudnya pejabat fungsional pengawas yang kredibel dengan kinerja pengawasan yang optimal;
2. terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional Pengawas dengan organisasi, sesama pejabat fungsional pengawas, dan pihak terkait; dan
3. terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat Inspektorat sebagai instansi APIP.
BAB Ill - CAPAIAN
Pasal 7
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pernerintah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 8

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemcrintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipcrgunakan sebagai acuan untuk rnencegah terjadinya tingkah yang tidak etis sehingga terwujud Pejabat Fungsional Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

Pada tanggal U ~' 2017


Diundangkan di Muara Rupit Pada tanggal 1" ~ 2017 SEKRETARIS DAERMH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAW AS UTARA TAHUN 2017 NOMOR \4'

TENTANG KODE ETIK APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NO MOR LAMPI RAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

## KODE ETIK APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

## A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bennanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme pejabat fungsional pengawas yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari APIP berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masingmasing pejabat fungsional pengawas (Auditor dan P2UPD). Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan pejabat fungsional pengawas diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

Standar Audit ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

1. Latar Belakang.
2. Prinsip-Prinsip Etika.
3. Aturan Perilaku.
4. Penegakan Kode Etik

## 8. PRINSlP-PRINSIP ETIKA

APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara wajib menerapkan dan menegakkan prinsip - prinsip etika sebagai berikut :

## 1. lntegritas :

Adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki poterrsi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

## 2. Objektivitas :

Adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi dan golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

## 3. Kerahasiaan :

Adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

## 4. Kompetensi:

Adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, ketrampilan ,dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

## 5. Akuntabel:

Adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

## 6. Perilaku professional :

Adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang professional dirnana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

## C. ATURAN PERJLAKU

1. Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib
2. ketekunan a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, dan tanggungjawab;
3. oleh ketentuan ~rundang-undangan dan profesi; b. Mentaati hukum dan mernbuat pengungkapan yang diharuskan
- c. Mt&gt;nghormati dan berkontribuai dengan tujuan organise si yang sah dan etta;
- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, APIP wajib :
- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;
- c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
3. Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib
- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib :
- a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang rnerniliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta pengalarnan yang diperlukan;
- b. Melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah;
- c. Terus menerus meningkatkan keahlian serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoJeh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
5. Untuk menerapkan prinsip akuntabeJ, A Pf P wajib :
18. menyampaikan pcrtanggung jawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada

pihak Yang memiliki h k ale atau kewenangan untuk meminta eterangan atau pertanggungjawaban.

6. Untuk menerapkan . . . pnns1p perilaku profesional, APIP wajib
2. a Tidak · · terhbat dalam segala aktifitas illegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada prof esi pengawasan intern atau organisasi;
- b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

## 7. Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib

- a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab,dan bersungguh-sungguh;
- f. Tidak rnenjadi bagian dari kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi pejabat fungsional pengawas atau organisasi;
- g. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemarnpuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab rnenjadi tidak objektif dan cacat;
- i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- J. Bijaksana dalam menggu nakan setiap data/ infomasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah peja bat yang berwenang:
- I. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit;
- m. Terus menerus meningkatkan kernahiran profesi. efektifitas dan kuahtas pengawasan.
8. Dalam hubungan dengan sesarna Pejabat Fungsional Pengawas wajib :
- a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
- c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.
9. Dalam hubungan dengan auditan, APIP wajib :
- a. Menjaga penampilan/ performance sesuai dengan tugasnya;
- b. Menjalin kerjasarna dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

## D. PENEGAKAN KODE ETIK

1. LEMBAGA PENEGAK KODE ETIK (TIM KEHORMATAN KODE ETIK)
- a. Bertugas :
- 1) Memeriksa Pejabat Fungsional Pengawas yang diduga melanggar kode etik;
- 2) Memberi rekomendasi terhadap basil pemeriksaan.
- b. Sifat :
6. Adhoc/sementara
- c. Keanggotaan :
8. Berjumlah ganjil, minimal 5 orang yang terdiri dari
- 1) Ketua merangkap Anggota;
- 2) Sekretaris merangkap Anggota;
- 3) Anggota sekurang kurangnya 3 orang.

## d. Syarat Keanggotaan :

- Mempunyai jabatan minimal sama dan atau lebih tinggi dari yang Pejabat Pengawas yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik.
- e. Diangkat dan diberhentikan oleh Pimpin an Tertinggi Organisasi profesi pengawasan dan duetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah lnspektur.

## f. Pernbentukan :

- l} Ditetapkan dengan Keputusan lnspektur;
- 2} Dibentuk paling lambat 15 (lima betas) hari kerja sejak laporan/pengaduan/informasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pejabat Fungsional Pengawas diterima oleh Pimpinan lnstansi (lnspektur).
- 3} Tim Kehormatan Kode Etik berakhir rnasa tugasnya setelah menyampaikan basil perneriksaan kepada Pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian) berupa rekomendasi hasil perneriksaan.
- 4) Keputusan Tim Kehormatan Kode Etik, bersifat final.

## 2. LARANGAN ETIKA PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS:

- a. Melakukan pengawasan diluar ruang lingkup yang ditetapkan dalam Surat Togas;
- b. Menggunakan data/infonnasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak mutu pengawasan, serta citra dan martabat instansi pengawasan intern pemerintah;
- c. Mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain;
- d. Menerima gratifikasi dari Auditi dan atau pihak yang terkait dengan jabatannya, keputusan maupun pertimbangan profesinya;
- e. Berafiliasi dengan partai politik/ golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- f. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, kaidah agama, serta norma sosial yang berlaku dikehidupan masyarakat.

## 3. SANKSI PELANGGARAN KOOE ETIK

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik pengawasan, maka Pejabat Fungsional Pengawas yang melanggar akan diberikan peringatan atau dapat diberhentikan dari tugas pengawasan dan atau instansi.

## a. Sanksi :

- 1) Berupa sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 2) Tingkatan sanksi :
3. ( 1) Teguran tertulis bila pelanggaran kode etik tingkat ringan;
- (2) Tidak diberi penugasan Audit/ Pemeriksaan selama jangka waktu tertentu bila pelanggaran kode etik tingkat sedang;
- (3) Usulan pemberhentian dari Tim Audit/Pemeriksaan bila pelanggaran kode etik tingkat berat;
- (4) Dalam beberapa hal, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Klasifikasi tingkat pelanggaran kode etik ditentukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik Pengawasan setelah melakukan perneriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran kode etik.

## c. Pembinaan :

Pimpinan Atasan Langsung Pejabat Fungsional Pengawas melakukan pembinaan profesi dan mental, dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.


Menimbang

Mengingat


## BUPATIIIUSIRAWASUTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOIIOR O 9 TAHUN ~017

## TENTAifG

## PENYELENGGARAAK PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

## DENG.AK RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

: a.

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong pemerintah daerah agar terwujudnya peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat, perlu mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah;
- c. bahwa sehubungan Keputusan Mahkarnah Konstitusi Nomor 5/PPU/X/2012 mengenai Rintisan Sekolah Bertahap Internasional dalam rangka penyempumaan sistem penyaluran dana program sekolah gratis, maka sistem mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari ABPD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentag Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, perlu disempumakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan tujuan dan sasaran perlu petunjuk telmis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Petunjuk Tekriis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Gratis Kabupaten Musi Rawas Utara;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Surnatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indnesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 79);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndunesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repukik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 20 I 5 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);
9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeJolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Pera tu ran Daerah Nomor 3 Tahun 2009 ten tang Penyeleriggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diu bah dengan Pera tu ran Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);

## MEMUTUSKAK:

## PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. Menetapkan

## BABI KETENTUAN UMUM Paw 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

.,.,-

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.

\

4. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah lbtidaiyah Negeri yang selanjutnya disingkat SD/SDLB/MI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI di Kabupaten Musi Rawas Utara. ·
6. Sekolah Menengah Pertarna/Sekolah Menengah Pertarna Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.
8. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari:
- a. biaya personal meliputi : biaya untuk kesejahteraan guru dan pegawai, (lnsentif wakil kepala sekolah, wali kelas, guru piket, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan pengelola dana sekolah gratis); '
- b. biaya non personal yang meliputi : penerimaan siswa baru/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pernbinaan kesiswaan, alat tulis kantor, kegiatan hari besar nasionaJ dan keagamaan. ...-

9. Tim Manajemen Program Sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara ..

## Paaal 2

- ( I) Setiap penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara dalam usia sekolah berhak mendapatkan pelayanan sekolah gratis. ...-
- (2) Sasaran program sekolah gratis adalah setiap siswa mulai jenjang SD/SDLB/MI, dan SMP/SMPLB/MTs, baik negeri maupun swasta.
- (3) Setiap sekolah negeri mulaijenjang SD/SDLB/MI/SMP/ SMPLB/MTs wajib melaksanakan program sekolah gratis.

...

## Paaal 3

Setiap SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs baik negeri maupun swasta berhak mendapatkan biaya operasional sekolah dari Pennerintah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ... -

## Pau.14

- ( 1) Setiap sekolah penerimaan program sekolah gratis mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. membebaskan orang tua siswa dari pungutan biaya operasional sekolah; .
- b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; '-
- c. menyampai.kan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dirnaksud pada huruf b kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Setiap sekolah penerirna program sekolah gratis yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dirnaksud Pasal 4 ayat (J), akan diberikan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan/tertulis;
- b. penghentian sementara pernberian biaya operasional sekolah/madrasah selarna 1 (satu) triwulan, dan apabila pihak sckolah/madrasah dimaksud rnasih melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi tambahan berupa penghentian sernentara pernberian bantuan biaya operasional sekolah/madrasah untuk triwulan berikut;
- c. pengheritian sernua jenis bantuan yang akan diberikan kepada sekolahymadrasah bersurnber dari pernerintah Kabupaten Mus1 Rawaa Utara;
- d. penunda.an petaksanaan akre-ditaai l!lt"kolah/madraaah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara

## PaNIS

Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara mentransfer langsung ke rekening sekolah/madrasah penerima baik negeri maupun swasta.

## PaN16

Rincian Dana Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tercantum dalam larnpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Paaal 7

Pelaksanaan Peraturan Bupati im ditugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara.

## BABU

## PENUTUP

## Paaal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

H.

Diundangkan di Muara Rupit pada tanggal, l'- JClnUaJ, 2017 SEKRETARJS DAERAH KABUPA TEii MUSI



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR .09

LAMPIRAN:

PERA1URAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NO MOR

o '1 TAHUN 2017

TANGGAL

:

1- C, 1~1\A.tari 2017

Rincian Sharing Dana Program Sekolah Gratis Per Siswa melalui APBD Provinsi Sumatra Sela tan dan APBD Kabupaten Musi Ra was Utara Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

| No. | | Jumlah Siswa (Orang) | Satuan Biaya Per Tahun (Rp) | Kebutuhan Dana 1 Tahun (Rp) | Jumlah Dana Sharing | Jumlah Dana Sharing | Jumlah Dana Sharing | Jumlah Dana Sharing |
|-------|---------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| No. | Sekolah | Jumlah Siswa (Orang) | Satuan Biaya Per Tahun (Rp) | Kebutuhan Dana 1 Tahun (Rp) | APBD Provinsi {Roi | (%) | APBD Kab. Muratara (~Pl | (%) |
| 1 | SD/Ml | 28,202 | 120,000 | 3,384,240,000 | - | - | 3,384,240,000 | 100 |
| 2 | SMP/MTS | 8,965 | 180,000 | 1,714,208,400 | - | - | 1,714,208,400 | 100 |
| | Jumlah | 37,167 | 300,000 | 5,098,448,400 | - | - | 5,098,448,400 | |

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

H. M. SYARIF HIDAYAT