PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN (berlaku 2 Juni 2006)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang perikanan pada pengadilan perikanan memerlukan Hakim Ad Hoc yang mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan;
- b. bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Ad Hoc pengadilan perikanan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
MEMUTUSKAN:
PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC
Menetapkan : PERATURAN PENGADILAN PERIKANAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Hakim pada Pengadilan Perikanan adalah Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc yang diangkat dan ditugaskan pada Pengadilan Perikanan, untuk mengadili tindak pidana perikanan.
2. Hakim Ad Hoc adalah Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri.
3. Pengadilan Perikanan adalah Pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
4. Majelis Kehormatan Hakim adalah Majelis yang memeriksa dan menerima pengajuan pembelaan diri dari Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri, serta memberikan pertimbangan, pendapat dan saran atas pembelaan diri tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Hakim Pengadilan Perikanan terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc .
- (2) Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
Bagian Kedua
Syarat Calon Hakim Ad Hoc
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Untuk dapat menjadi calon Hakim Ad Hoc , seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur paling rendah 40 tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwibawa, cakap, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. berpendidikan paling rendah strata satu bidang hukum dan/atau strata satu lainnya yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan;
- h. berpengalaman di bidang perikanan paling kurang 5 (lima) tahun;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara ## BAB III
SELEKSI DAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu
Seleksi Hakim Ad Hoc
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Mahkamah Agung dan Departemen Kelautan dan Perikanan melakukan seleksi administratif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Mahkamah Agung melakukan seleksi kompetensi calon Hakim Ad Hoc .
- (2) Terhadap Calon Hakim Ad Hoc yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Calon Hakim Ad Hoc yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden untuk diangkat sebagai Hakim Ad Hoc .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi administratif, tata cara pelaksanaan tes tertulis, penetapan daftar nominasi, seleksi kompetensi, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Bagian Kedua Pengangkatan Hakim Ad Hoc
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Hakim Ad Hoc diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Masa tugas Hakim Ad Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Penempatan Hakim Ad Hoc ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
Bagian Ketiga
Sumpah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Sebelum memangku jabatan, Hakim Ad Hoc wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut :
Sumpah:
'Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Ad Hoc dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa'.
Janji:
'Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim Ad Hoc dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa'.
Bagian Keempat
Larangan Jabatan Rangkap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Hakim Ad Hoc dilarang merangkap sebagai:
- a. pejabat negara;
- b. anggota partai politik;
- c. advokat;
- d. pengurus organisasi perikanan, pengurus asosiasi perusahaan perikanan, dan pengusaha di bidang perikanan; atau
- e. konsultan perikanan.
PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC
BAB V - PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC
Pasal 12
- (1) Hakim Ad Hoc diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 6 (enam) bulan
BAB V - PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC
Pasal 13
- (1) Hakim Ad Hoc diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan alasan:
- a. dijatuhi pidana penjara
BAB V - PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC
Pasal 14
- (1) Hakim Ad Hoc diberi kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
BAB V - PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC
Pasal 15
- (1) Hakim Ad Hoc sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. untuk kelancaran pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim; atau
- b. karena perintah penangkapan yang tidak diikuti dengan penahanan.
- (3) Pemberhentian sementara Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (4) Ketua Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan atau menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul Ketua Pengadilan Negeri diterima.
BAB V - PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC
Pasal 16
Dalam hal alasan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak terbukti, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dicabut.
BAB V - PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC
Pasal 17
Dalam hal alasan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terbukti, pemberhentian tidak dengan hormat ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Hakim Ad Hoc diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Hakim Ad Hoc tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
- (1) Hakim Ad Hoc berhak mendapat uang kehormatan dan hak-hak lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kehormatan dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 50
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..24..TAHUN 2006 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memerintahkan pembentukan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan kewenangan khusus memeriksa, mengadili dan memutus tindak tindak pidana di bidang perikanan.
Proses pemeriksaan perkara tindak pidana pada pidana pada pengadilan perikanan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas 2 (dua) Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud, tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 karena itu sesuai dengan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 39
Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hakim Ad Hoc pada peradilan khusus lain yang sudah ada di lingkungan peradilan umum, peraturan pemerintah mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut: - a. Proses pengangkatan calon Hakim Ad Hoc harus menempuh: 2. -seleksi administratif; 3. -seleksi kompetensi Hakim Ad Hoc ; dan 4. -pendidikan dan pelatihan Hal ini dimaksud agar calon Hakim Ad Hoc yang diusulkan Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden dapat memenuhi kualifikasi akademik maupun tehnis peradilan yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum perikanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Perikanan. - b.