PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 75 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
%w
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 75 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa untuk mendukung upaya pengembangan kehidupan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya dukungan penguatan modal dari Pemerintah Kabupaten Sintang berupa pemberian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Sin tang;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pemberian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui lembaga Perbankan yang ditunjuk, untuk itu sesuai kewenangannya perlu ditetapkan pedoman pengelolaan pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b, dan guna menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian serta sistem penyaluran dana bergulir, maka terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, perlu dicabut dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati pengganti;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana " maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
Mengingat
- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republikk Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republikk Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
Menetapkan :
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 2
Tujuan pemberian pinjaman dana bergulir adalah :
- a. Mengoptimalkan jumlah dan manfaat pinjaman dana bergulir dari pemerintah daerah yang disalurkan melalui Bank Pelaksana sebagal perwujudan modal usaha bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka memberdayakan potensi ekonomi masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari segi permodalan agar menjadi pelaku usaha ekonomi yang kuat, kokoh dan mandiri sekaligus mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lain;
- d. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membantu Pemerintah Daerah di bidang penyaluran pinjaman dana bergulir bagi masyarakat agar lebih berdaya serta berhasil guna sehingga mampu memberdayakan potensi ekonomi masyarakat;
- e. Menghindarkan masyarakat dari praktek-praktek rentenir dan pelemahan usaha ekonominya;
- f. Memberi dukungan bagi warga masyarakat guna menumbuh kembangkan semangat berwirausaha dan berkoperasi, serta mendapat solusi ketika mengalami masalah permodalan;
- g. Memberikan konstribusi bagi penerimaan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 3
Sasaran pemberian pinjaman dana bergulir adalah masyarakat melalui :
- b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- a. Koperasi;
BAB Ill - PENDANAAN
Pasal 4
- (I) Pinjaman dana bergulir bersumber dari APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah investasi non permanen jangka panjang yang dikelola oleh Dinas dan ditempatkan pada Bank Pelaksana.
- (3) Bupati dalam penempatan pada Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak menarik kembali investasi non permanen dana bergulir ke Kas Daerah apabila diperlukan.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
BAB Ill - PENDANAAN
Pasal 5
- () Besaran Dana Bergulir ditetapkan melalui APBD Kabupaten Sintang.
- 2) Dana Bergulir dapat ditambah sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.
BAB IV - PENGELOLA
Pasal 6
- (1) Pengelola pinjaman dana bergulir adalah Dinas.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang untuk melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi calon debitur dana bergulir.
- (3) Pengelola dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Monitoring dana bergulir yang terdiri dari:
- a. pejabat dan staf di lingkungan Dinas;
- b. Dinas terkait dalam rangka pembinaan pengelolaan dana bergulir.
- (4) Dinas dalarn melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pelaksana sebagai penyalur pinjaman dana bergulir.
BABV BANK PELAKSANA
BAB IV - PENGELOLA
Pasal 7
- (l) Bank Pelaksana pinjaman dana bergulir adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan dan penyaluran dana bergulir menyusun perjanjian kerjasama.
BAB VI ...
n10?
\
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 8
- ( Pemerintah Daerah atas nama Kepala Dinas Menempatkan dana pada Bank Pelaksana dengan pembukaan rekening khusus berupa rekening Dana Penampungan Pokok dana bergulir.
- 2) Pelaksanaan pinjaman dana bergulir dan penyaluran melalui pembukaan 3 (tiga) rekening yaitu Rekening Penampungan Dana Bergulir, Rekenin8 Setoran Pokok dan Rekening Penampungan Setoran Bunga di Bank Pelaksana.
- (3) Bunga Pinjaman Dana Bergulir kepada Debitur sebesar 6 % (enam persen) per tahun (flat rate).
- (4) Keuntungan yang berasal dari bunga pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pembagian yaitu Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana.
BAB VII - PENGHAPUSAN
Pasal 9
Penghapusan piutang pinjaman dana bergulir kategori macet ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan dan penatausahaan Dana Bergulir yang belurn diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11
- (l) Sebelum Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan dana bergulir dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan sampai dengan selesainya proses pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban debitur.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Dana Bergulir dan atau mengatur materi yang sama wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
001n26
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
pengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peratura Bupati Sintang Nomor 4l tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 858) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 7 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 75 n01n7