PERATURAN BUPATI MA Nomor 47 Tahun 2015 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN KELAS D, IZIN MENDIRIKAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, IZIN TENAGA KESEHATAN, IZIN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL, DAN IZIN PENYEHATAN TRADISIONAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANJAR (berlaku 13 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit, mendirikan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan untuk tenaga kesehatan tradisional dan penyehatan tradisional kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN KELAS D, IZIN MENDIRIKAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, IZIN TENAGA KESEHATAN, IZIN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL, DAN IZIN PENYEHATAN TRADISIONAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANJAR.
Pasal 1
Melimpahkan kewenangan penandatanganan izin mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Kelas c dan Kelas d, izin mendirikan dan penyelenggaraan Pusat Kesehatan masyarakat, izin tenaga kesehatan, izin tenaga kesehatan tradisional, dan izin penyehatan tradisional kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
Pasal 2
Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa Penerbitan :
- a. izin mendirikan dan Opersional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- b. izin mendirikan dan Penyelenggaraan Puskesmas;
- c. izin praktek tenaga Perawat;
- d. izin praktek tenaga Fisioterapi;
- e. izin praktek tenaga Perawat Gigi;
- f. izin praktek tenaga Analis;
- g. izin praktek Penyehatan Tradisional;
- h. izin praktek tenaga Kesehatan Tradisional;
- i. izin praktek tenaga Nutrisionis;
- j. izin praktek tenaga Rontgen;
- k. izin praktek tenaga Anastesi;
- l. izin praktek tenaga Reflaksionest;
- m. izin prakter tenaga Teknik Alektro Medik;
- n. izin praktek tenaga Kefarmasian; dan
- o. izin praktek tenaga Apotiker.
ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 13 Oktober 2015

Penandatangan: PENJABAT BUPATI BANJAR, H. RACHMADI KURDI

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 13 Oktober 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 47