Unknown Unknown Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kotamobagu. b. - Menglngat : 1. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Indonesia Nomor 4286); Republik 2. h 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan PengeloLaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 4. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l3O, Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s2341; 6. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman6 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. 8. Peraturan Pemerinta.h Nomor 27 Tahlurr 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Ta}lrwn 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 . tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Petunjuk Telcris Tata Cara Kerja Sama Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Kotamobagu. TEUIrfUSKAI{ fenetapkan : PERATIIRAIT YIILU(CyIA I(OTAilOBAGU TEItTAItc PEfI'ruUK TEI${IS PEITGGIITAAT DAIT PEMAI{FAATAIT BARATG UILIK I'AERAH DAI,AU BEIfTT'X SEWA DAIT PII{JAU PAXAI DILII|GTUI|GAI{ PF,UERIITTAII KOTA KOTATOBAGU. (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. (a) Dikecualikan dari objek penetapan status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Barang Milik Daerah berupa:
- a. Barang persediaan;
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- c. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; atau
- d. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota misalnya Aset Tetap Renovasi.
- (5) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimalsudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dljual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Konstruksi Dalam Penge4'aan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- (7) Aset Tetap Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf c adalah perbaikan aset tetap di lingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapiralisasi dan dicatat sebagai penambahan nilai perolehan aset tetap.
Paral 5
- (1) Hasil Realisasi Belanja DPA-SKPD berupa barang Inventaris yang dipergunakan sendiri oleh SKPD, wajib dicatat dalam Daftar Aktiva Tetap Neraca SKPD akhir 12fu1111 selegsi tambahan aset pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) secara langsung statusnya di bawah penggunaan SKPD yang bersangkutan, tanpa. perlu proses penetapan status penggunaan.
Pasl 6
Pengaturan tata cara perraksanaan penggunaan Barang Milik Daerah meriputi :
- (1) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah;
- (2) Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah.
Palal 7
- (l) Barang Milik Daerah dapat rangsung ditetapkan status penggunaannya, dimana barang milik daerah tersebut masuk kriteria pengamanan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari pengguna Barang kepada Pengguna Barang Lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Walikota.
- (3) Pengarihan status penggunaan Barang Milik Daerah dapat pura dilakukan berdasarkan inisiatif dari warikota, dengan terlebih dahuru memberitahu maksudnya tersebut kepada pengguna Barang.
Pa*l I
walikota menetapkan Barang Mirik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelen garEran tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak Lain (kondisi tidak daram penguasaan pihak Lain dan dalam keadaan kosong).
Pe$t 9
Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi:
- a. Penetapan/Pengalihan Status penggunaan;
- b. Pemanfaatan; atau
- c. Pemindahtanganan.
h
urulan p€notapa!
"*.il*:ffillln Baraag r,rl Daenh Ps.al lO Bagian Kedua
Barang milik daerah ditetapkan status penggunaEmnya untuk penyelenggar.ran tugas pokok dan fungsi SKpD dan dapat digunakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga Negara/Daerah dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi SKpD yang bersangkutan.
paral ll
Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a' Kuasa Pengguna Barang meraporkan Barang Mirik Daerah yang diterimanya dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan secara tertulis kepada pengguna Barang;
- b' Pengguna Barang merakukan penelitian atas permohonan usulan penetapan status penggunaan dari Kuasa pengguna Barang;
- c' Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya baik dari laporan usulan penetapan status penggunaan Kuasa pengguna Barang yang telah diteliti oleh pengguna Barang, maupun Barang Milik Daerah yang diterima baik yang diperoleh dari A,BD maupun perolehan lain yang sah kepada warikota melarui pengelota Barang disertai dengan usul Penggunaan;
- d' Pengelola Barang meneliti r,aporan dari pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan mengqiukan usul penggunaan kepada warikota untuk ditetapkan status penggunaannya;
- e. Usul Penggunaan sebagqimarr" dimaksud pada huruf d meliputi Barang Milik Daerah yang digunakan oleh pengguna Barang atau Kuasa pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- f' status Penggunaan Barang M,ik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh warikota, kemudian dilakukan pencatatan Barang
Milik Daerah tersebut daram Daftar Barang pengguna oleh pengguna Barang atau Daftar Barang Kuasa pengguna oleh Kuasa pengguna Barang.
Pasat 12
- (1) Permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah diajukan secara tertulis oleh pengguna Barang kepa.da pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak Barang Milik Daerah diterima.
- (2) Permohonan penetapan status penggunaan Barang M,ik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disertai dokumen sebagai berikut:
- a. Untuk Barang Milik Daerah berupa tanah, yalni fotokopi dokumen kepemilikan sertif ikat;
- b. Untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan:
1. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. fotokopi dokumen perolehan; atau
3. Berita Acara Serah Terima (BAS,I).
- c. Untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan:
- l. Fotokopi dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat;
2. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. fotokopi dokumen perolehan; dan
12. 4' fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAsr) terkait perolehan barang.
- d. Untuk Barang Milik Daerah selain talah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan;
1. fotokopi dokumen kepemilikan, seperti Bukti pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), atau dokumen l,ain yang setara dengan bukti kepemilikan; dan
15. 2' fotokopi dokumen lainnya, seperLi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang
- (3) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e harus disertai dengan surat keterangan dari pengguna Barang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen tersebut.
- (4) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang tetap harus menyelesaikan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
Bagtan Kettga
Usulaa Peagalihaa Statur peagguaaen Baraag Ulltl Daerah
BAB II - UAITSI'D I'AIT TUJUAT Baglan Keratu fakrud
Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :
- Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam penetapan status penggunaan dan pengalihan status penggunaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu; a.
- b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam teloris pemanfaatan barang milik daerah berupa barang inventaris yang dicatat oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu serta tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- Memberikan tata cara pemanfaatan barang milik daerah yang sering dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, yaitu dalam bentuk sewa dan pinjam pakai. C.
- Memberikan jaminan kepastian administrasi dan yuridis dalam penggunaan dan pemanfiaatan barang milik daerah. d
BAB IU PEI{GGI'TAAI|
Baglan Keratu Prlnslp Umum
BAB II - UAITSI'D I'AIT TUJUAT Baglan Keratu fakrud
Pasal 4
- (1) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Objek penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah meliputi seluruh Barang Milik Daerah yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
- (3) Barang hasil perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari pe{'anjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau;
- d. barang yang diperoleh
BAB II - UAITSI'D I'AIT TUJUAT Baglan Keratu fakrud
Pasal 13
- (l) Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan antar Pengguna Barang setelah ada permohonan dari Calon pengguna Barang kepada Pengguna Barang lama dan disetujui oleh walikota melalui Pengelola.
- (2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari walikota dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada pengguna Barang.
- (3) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan terhadap Barang Milik Daerah yang masih berada dalam penguasaan pengguna Barang yang tidak digunakan lagi oleh pengguna Barang bersangkutan.
- (4) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah ditakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan Barang Milik Daerah pengganti.
Pa.al 14
- (l) Permohonan pengalih.l status penggunaan Barang Milik Daerah diqiukan secara tertulis oleh pengguna Barang kepada walikota yang sekurangkurangnya memuat :
- a. Data Barang Milik Daerah yang akan diarihkan status penggunaannya sesuai dengan KIB, diantaranya jenis, nilai perolehan, lokasi, luas, dan tahun perolehal;
- b. Calon Pengguna Barang baru; dan
- c.
PENJELASAN
Pembukaan
serta pertimbangan pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah.
- (2) Permohonan pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus melampirkan dokumen :
- a. Fotokopi KIB yang memuat barang milik daerah yang hendak dialihkan; dan
- b. Surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat kesediaan menerima pengalihan Barang Milik Daerah dari calon Pengguna Barang baru.
## Bagtan Keempat Penelltlaa
## Palal 15
- (1) Pengelola Barang meLakukan penelitian atas permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang.
- (3) Dafam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
- a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. untuk perolehan barang sebagaimena disebutkan dalam
PENJELASAN
Pasal 4
6. (a) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: - a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah; gr - b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru. ## Baglan Kgllma TladaL laaJut ## Pesl 16 - (l) Persetujuan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah diberikan oleh Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota dengan mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal lS ayat (l) dan ayat (3). - (2) Persetujuan pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah diberikan oleh Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota dengan mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (4). - (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 12. - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: - a. data Barang Milik Daerah yang akan dialihkan status penggunaannya; - b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; - c. kewqiiban Pengguna Barang lama untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang baru yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan - d. kewajiban Pengguna Barang lama untuk melakukan penghapusan/mutasi catat Barang Milik Daerah tersebut dari Daftar Barang pada Pengguna Barang; - e. kewajiban Pengguna Barang Baru untuk melakukan pencatatan Barang Milik Daerah tersebut ke dalam KIB-nya. - (5) Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan pengguna Barang ssfagaimena dimaksud dalam ayat (1), Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang dalam bentuk surat penolakan dengan disertai alasan. - (6) Persetujuan pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diberikan Walikota ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut: - a. Pengguna Barang lama melakukan serah terima Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang baru, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), paling lama I (satu) bulan sejak persetujuan alih status Penggunaan Barang Milik Daerah; - b. Pengguna Barang lama melakukan penghapusan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pe{anjian Sewa.

## Bagian Kesembllan Formula Tarlf Sewa

## Pasal 30

- (1) Formula tarif sewa diatur oleh walikota dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan menjadi salah satu acuan pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang untuk menentukan besaran minimal nilai nominal sewa Barang Milik Daerah.
- (2) Yang dimaksud dengan mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan mempertimbangkan daya bet/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat.
- (3) Formula tarif sewa Barang Mitk Daerah merupakan hasil perkalian dari :
- a. Tarif pokok Sewa; dan
- b. Faktor penyesuai Sewa.

## Baglan Kesepuluh

## Paragraf I Llngtup Tarlf PoLok Sewa

## Pasal 31

- (l) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3o ayat (3) huruf a, dibedakan untuk:
- a. Barang Milik Daerah berupa tanah;
- b. Barang Milik Daerah berupa bangunan;
- c. Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan;

- d. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan
- (2) Tarif pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat termasuk formula Sewa Barang Mifik Daerah berupa prasarana bangunan .
- (3) Tarif pokok Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditritung dan ditetapkan oleh masing-masing Pengguna Barang dengan berkoordinasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

## Sera Tanah

## Pa3.l 32

Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian dari:

- a. faktor variabel sewa tanah (Fv);
- b. luas tanah (Lt); dan
- c. nilai tanah (Nt).

## Pasal 33

- (1) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf a ditetapkan sebesar 3,33 %o (tiga koma tiga puluh tiga persen).
- (2) Perubahan besaran faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

## Pasal 34

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (2) Dafam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas 1s12fi selagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewalan.
- (3) Dalam ha1 pemanfaatan bagran tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.

- (4) Luas tanah dihitung dalam meter persegi.

## Pasal 35

- (U Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan nilai wajar atas tanah.
- (2) Nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunalan hasil penilaian tanah atau harga umum/ pasaran tanah setempat pada waktu al&lt;an melakukan sewa.
- (3) Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.

## Pangraf 3 Tarlf Pokol Sewa Sanguaaa

## Pasal 36

- (1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
- a. faktor variabel Sewa bangunan;
- b. luas bangunan (Lb); dan
- c. nilai bangunan.
- (2) Dalam hal Sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok Sewa bangunan ditambahkan tarif pokok Sewa prasarana bangunan.

## Pasd 37

- (1) Faktor variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,640/o (enarn koma enam puluh empat persen).
- (2) Perubahan besaran falrtor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

## Paral 38

- (1) Luas bangunan sebagai64116 dimaksud dalam pasal 36 ayat (l) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) adalah sebesar ruas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanf,aatan tersebut.

## Pasal 39

- (1) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam merupakan nilai wajar atas bangunan. Pasal 36 ayat (l) huruf c
- (2) Dikecualikan dari ketentusn ss[agaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang nilai buku barang milik daerah berupa bangunan yang akan disewakan sampai dengan Rp SOO.OOO.0O0,OO (tima ratus juta rupiah), maka penggunaan nilai dalam pengajuan usuran Sewa yang dilakukan oreh Pengguna Barang:
3. a' dapat digunakan harga satuan bangunan sesuai krasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat atau keputusan instansi yang membidangi teloeis bangunan gedung pada tahun yang bersangkutan, sepanjang nilai wajar atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada;
- b. dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa pengguna atau Laporan Barang pengguna/ Kuasa Pengguna, sepanjang nitei q76js1 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan harga standar bangunan sefagaiman6 dimaksud pada huruf a tidak ada; atau

- c. dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan nilai bangunan, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga standar bangunan untuk menghitung harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada.
- (3) Nilai bangunan dihitung dalam rupiah per meter perseg.

## Pasal 4O

- (1) Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan perkalian dari:
- a. harga satuan bangunan standar (Hs); dan
- b. nilai sisa bangunan (Nsb).
- (2) Harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah atau keputusan instansi yang membidangi teknis bangunan gedung pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari 1 (satu) lantai, maka harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikalikan dengan faktor jumlah lantai bangunan.
- (4) Penghitungan faktor jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditakukan sesuai perhitungan harga satuan per m2 sebagai berikut
7. -Bangunan 1 lantai 1,000 standar harga gedung bertingkat.
8. -Bangunan 2lantat I,O9O standar harga gedung bertingkat.
9. -Bangunan 3lantai 1,12O standar harga gedung bertingkat.
10. -Bangunan 4 lantai 1,135 standar harga gedung bertingkat.
11. -Bangunan 5 lantai 1, 162 standar harga gedung bertingkat.
- (5) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan pen5rusutan.

- (6) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusutan barang milik daerah.
- (7) Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan dengan perhitungan:
- a. untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perlu pemeliharaan awal, sebesar 857o (delapan puluh lima persen) sampai dengan l OOo/o (seratus persen);
- b. untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sgfagan bangunan yang bersifat non struktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 857o (delapan puluh lima persen);
- c. untuk kondisi rusak berat:
1. untuk rusak berat pada sebagian bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 557o (lima puluh lima persen) sampai dengan 7O% (tujuh puluh persen); dan
2. untuk rusak berat pada sebagian besar bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 35o/o (tiga puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan besaran sewa bangunan sebagai berikut :
- a. dapat menggunakan harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru, sepanjang nilai wajar atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada;
- b. dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna atau laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harga standar bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada; atau ft
- c. dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan nilai bangunan, sepanjang nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga standar bangunan untuk menghitung harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada.
- (9) Nilai bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegr.


## Pangraf 4 Tarlf Potok Sewa Tanah dan Baagunan

## Pa.el 41

- (U Tarif pokok Sewa berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat {1) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari:
- a. Tarif pokok Sewa tanah; dan
- b. Tarif pokok Sewa bangunan.
- (2) Penghitungan tarif pokok Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35.
- (3) Penghitungan tarif pokok Sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40.

## Bagian Kesebelas Faktor Penyesual Sewa

## Paragraf 1 Komponea Faktor Penyesual Sewa

## Pasn,l 42

- (1) Faktor penyesuaian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jenis kegiatan usaha penyewa;
- b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
- c. periodesitas Sewa.


- (2) Falrtor penyesuai $gv/a selagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung dalam persentase.
- (3) Faktor penyesuai Sewa berupa jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi sebesar l007o (seratus persen!

## Paragraf2 Jentr Kcgtatan U.aha Penyera

## Paral .+il

Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (l) huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

## Pelel .14

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
- a. perdagangan;
- b. jasa; dan
- c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud datam pasal 43 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immaterial;
- b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
- c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi SKpD pengguna Barang; dan
- d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis


- (3) Kelompok kegiatan sosial sebaBaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf c diperuntuld&lt;an bagi kegiatan yang tidak menarik imbaran atas barang/iasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapa.t potensi keuntungan;
- b. kegiatan sosial;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. kegiatan kemanusiaan; dan
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- f. kegiatan lainnya yang memenuhi laiteria sosial.

## Bcntul *"fffi, peaycra

## P8r.l 45

- (l) Bentuk kelembagaan penyewa gefoagairnana dimaksud dalam pasal 42 ayat
- (l) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Kategori I, meliputi:
1. Perorangan, persekutuan perdata, persekutuan Firma, persekutuan Komanditer, perseroan Terbatas, Iembaga/ organisasi intemasionar/ asing, yayasan, atau Koperasi;
2. Badan Usaha Milik Negara;
3. Badan Usaha Milik Daerah;
4. Badan hukum yang dimiliki negara; dan
5. lembaga pendidikan asing.
- b. Ihtegori II, meliputi:
- l. Yayasan;
2. Koperasi;
3. lrembaga pendidikan Formal; dan
4. Iembaga pendidikan Non Formal.

- c. Kategori III, meliputi:
- l. Lembaga sosial;
2. l*mbaga kemanusiaan;
3. Lembaga keagamaan; dan
4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/ daerah.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (r) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oreh sKpD/unit Keg'a yang berwenang.
- (3) Dokumen sslagairnan6 dimalsud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disernpaikan pada saat pengajuan usulan sewa.

## P.r.l 45

- (l) l"embaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam pasar 45 ayat (l) huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (2) Iembaga pendidikan format sebagaimana dimaksud daram pasar 45 ayat (r) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan daram negeri, baik milik surasta maupun milik pemerintah, meliputi:
- a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
- b. lembaga pendidikan dasar;
- c. lembaga pendidikan menengah; dan
- d. lembaga pendidikan tinggi
- (3) kmbaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 45
- ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:
- a. lembaga kursus;
- b. lembaga. pelatihan;
- c. kelompok belajar;
- d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- e. majelis taklim; dan
- f. satuan pendidikan yang sejenis.

- (4) kmbaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (l) huruf c angka l, 2, d,an 3, termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.

## Patal 47

- (l) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 10@/o (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kategori I sebesar 5oolo (lima puluh persen);
- b. Kategori II sebesar 4V/o (empatpuluh persen); dan
- c. Kategori III sebesar 3oolo (tiga puluh persen).
- (3) Besaran liaktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosiar ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kategori I sebesar l Oolo (sepuluh persen);
- b. Kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
- c. Kategori III sebesar 5% (lima persen).

## Paragraf4 Penyera/ Caton penyewa

## Pa.al 48

Penyewa/Calon penyewa memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pembayaran biaya Sewa;
- b. melakukan pembayaran biaya lainnya, jika ada, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundalg\_undangan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disewa selama jangka waktu Sewa;
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah yang disewa kepada pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai kondisi yang dipe{.anjikan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam peqianjian Sewa.

- f. Penyewa dilarang menggunakan Barang Milik Daerah yang disewakan untuk peruntukkan selain dari yang telah ditetapkan pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peg.anjian Sewa.

## Paragnf 5 PerlraaJa'.go '. WaLtu Sera

## Pasd 49

- (1) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan:
- a. walikota untuk Barang Milik Daerah yang brada pada pengelola Barang.
- b. Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada:
5. a' Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- b. Pengguna Barang untuk Barang Milik Daerah berupa:
- l. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan
2. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pengajuan permohononan perpanjangan jangka waltu sewa sslageimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:
- a. Untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan seberum berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan pating lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waldu sewa;
- c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 1o (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

- d. untuk periodesitas sewa per hari, permohonan harus disampaikan sebelum berakhimya jangka waktu sewa.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan dilaksanakan r (satu) tahun sebelum jangka waktu peqianjian berakhir.
- (5) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaim4la permohonan sewa pertama kali.
- (6) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagimana pengajuan usulan sewa baru.

## pamgref 6 Peagakhtran Sera

## Paral SO

- (l) Sewa berakhir dalam hal:
- a. Berakhirnyajangka waktu sewa;
- b. Walikota/ pengelola Barang mencabut persetujuan sewa karena melanggar peg'anjian sewa;
- c. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang\_undangan.
- (2) Perjanjian Sewa berakhir dalam hal:
- a. Jangka waktu sewa berakhir;
- b. Berlakunya syarat batal sesuai pe{anjian;
- c. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang\_undangan.

## Pa:aI Sl

- (1) Penyewa wajib menyerahkan Barang Milik Daerah pada saat berakhirnya Sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara op\_.?nal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan Barang Milik Daerah yang disewakan seberum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi Barang Milik Daerah bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara serah rerima selagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

## Tatacara petratranaan UffiIJa daa/atau Bangunan oleh Pcngelola Banng

## Pasal 52

Calon Penyewa mengajukan permohonan sewa kepada pengelola Barang dengan disertai:

- a. data usulan sewa, antara lain
1. latar belakang permohonan;
2. jangka walctu penyewaan, termasuk peridesitas sewa;
3. peruntukan sewa;
4. membuat Pemyataan/persetujuan dari pemilik/ pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha; dan
5. membuat Pemyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangle waktu sewa.
7. b' data Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa, meliputi :
- l. foto atau gambar Barang Milik Daerah, berupa:
9. -gambar lokasi dan/atau site ptan tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan;
10. -foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan; dan/ atau
11. -foto Barang M ik Daerah selain tanah danr atau bangunan yang akan disewakan.
2. kuantitas Barang Milik Daerah, berupa:
- luas tanah dan/ atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan; atau
- jumlah atau kapasitas Barang Milik Daerah serain tanah dan/atau bangunan.
3. nilai Barang Milik Daerah yang akan disewakan.
4. data' dan dokumen terkait Barang Milik Daerah yang akan disewakan, berupa:
17. -Kode Barang;
18. -Iokasi dan/atau fotokopi bukti kepemilikan atau dokumen sejenis.
19. -data calon penyewa, antara lain:
1. nama;
2. alarnat;
3. Nomor Pokok Wajib pajak (NpWp);
4. Surat permohonan sewa dari calon penyewa;
5. Bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau sejenis untuk calon penyewa yang berbentuk badan hukum/badan usaha; dan
6. Penyewa dalam bentuk perorangan dinyatakan dengan melampirkan Kartu Tanda penduduk (KTp).


## Parel 53

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
2. (21 Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada pengguna Barang yang menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan.
- (3) Pengelola Barang dapat membentuk/menugaskan Tim penilai pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh walikota/pengelola untuk

melakukan penilaian obyek sewa guna memperoleh nilai wajar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

- (4) Pengelola Barang dapat membentuk/menugaskan Tim penilai pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota/ pengeloLa untuk melakukan penilaian guna menghitung sewa pasar dalam hal pengelola Barang memiliki keyakinan bahwa nilai wajar Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan untuk menentukan besaran nilai sewa yang wajar.
- (5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai tarif pokok flalam perhitungan besaran sewa.
- (6) Pelaksanaan penilaian s6!agaim41a dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan perundang-undangan.
4. (71 Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (8) seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (9) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, pengelola Barang menentuan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
7. (lo) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pengelola Barang menyampaikan kepada walikota sebagai bahan pertimbangan pengajuan persetujuan.


## Pasal 54

- (l) walikota memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewa€rn sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1).
- (2) Dalam hal walikota tidak menyetujui permohonan tersebut, pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai aliasannya.
- (3) Dalam hd Walikota menyetujui permohonan tersebut, Walikota menerbitkan keputusan/ surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- (4) Surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang\_kurangnya memuat:
- data Barang Milik Daerah yang akan disewakan; a.
- data penyewa; b.
- data sewa, antara lain: c.
1. besaran tarif sewa
2. jangkawaktu;
- (5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- a. dalam hal terdapat usulan nitai g"*" yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa, besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa adalah sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa;
- b. Pengelola Barang dapat menetapkan besaran sewa lebih tinggi dari besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat {5) untuk waktu

tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah sepanjang Pengelola Barang memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran sewa tidak menghitangkan potensi pemanfaatan Barang Milik Daerah;

## Tatacara r.^a""o""1"1*t lu" *.oorrna Barang

## Pasal 55

Pengguna Barang mengajukan usulan kepada pengelola Barang untuk menyewalan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan sesuai dengan kewenangannya, dengan disertai:

- a. data usulan Sewa;
- b. data Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk disewakan;
- c. data calon penyewa;
- d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.

## Pasal 56

- (l) Data usulan Sewa sebagaimana dimaksud datam pasal 55 huruf a, meliputi antara lain:
- a. dasar pertimbangan dilakukan Sewa;
- b. usulan jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
- c. surat usulan Sewa dari calon penyewa kepada pengguna Barang.
- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk disewakan berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengguna Barang menyertakan usulan besaran Sewa sebagai bagan data usulan Sewa sebegrimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. formula Sewa berdasarkan hasil kqjian pengguna Barang; atau
- b. nilai Sewa berdasarkan hasil perhitungan Pengguna Barang.


G

## Paral 57

Data Baxang Milik Daerah sebagaimana rtirnaksu6 dalam pasal 55 huruf b, meliputi:

- a. foto atau gambar Barang Milik Daerah, berupa.:
1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan;
2. fota bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan; dan/atau
3. foto Barang Milik Daerah sel,ain tanah danl atau bangunan yang akan disewal&lt;an.
- b. kuantitas Barang Milik Daerah, berupa:
1. luas anah dan/ atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan; atau
2. jumlah atau kapasitas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- c. nilai Barang Milik Daerah yang akan disewalan.
- d. data dan dokumen terkait Barang Milik Daerah yang akan disewalan, berupa:
- l. Kode Barang;
2. Iokasi dan/atau
3. fotokopi bukti kepemilikan atau dokumen sejenis.

## P.sI 5t

Data calon penyewa sebagaimana dimaksud daram pasar 5s huruf c, antara lain:

- a. nerna;
2. $. elarnat;
- c. bentuk kelembagaan;
- d. jenis usaha;
- e. Nomor Pokok Wajib pajak (NpWp); dan

- fotokopi surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon penyewa yang berbentuk badan usaha; f.
- c. Penyewa dalam bentuk perorangan dinyatakan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTp).

## Pa:al 59

- (1) Surat pernyataan sefoagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf d, antara lain:
- a. pernyataan dari Pengguna Barang yang memuat bahwa:
1. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/Unit Keq'a; dan
2. penyewaan Barang Milik Daerah tidak akan mengganggu peraksanaan tugas dan fungsi SKpD/Unit Keda;
- b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Daerah serta mengikuti keteatuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa.
- (2) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh berdasarkan permohonan dari calon penyewa, Pengelola Barang tidak perlu disertai surat dimaksud pada ayat (l) huruf b. Pengguna Barang bukan maka usulan Sewa kepada pernyataan sebagaimana

## Pasal 6()

- (l) Pengguna Barang dapat membentuk tim internal dalam rangka mempersiapkan usulan Sewa.
- (2) Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang diusulkan untuk disewakan, diteliti/dikaji atas kelayakan penyewaan barang milik daerah dan perhitungan biaya sewa.


- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pertimbangan Biaya Sewa.

## Parel 61

- (l) Pengelola Barang memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan 5glagaimana dimaksud dalam pasal 60.
- (2) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasannya.
- (3) Dalam hal PengeloLa Barang menyetujui permohonan tersebut, pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah.
- (4) Surat persetqiuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya memuat:
- a. data Barang Milik Daerah yang akan disewakan;
- b. data penyewa;
- c. data Sewa, antara lain:
- l. besaran tarif Sewa sesuai dengan kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa serta periodesitas Sewa; dan
2. jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa.
- (5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil dari kesepakatan dari pihak Pengguna Barang yang didasarkan pada perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa dan hasil dari negosiasi usulan besaran sewa yang diqiukan oleh Pihak penyewa.

## Paral 62

- (1) Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan Sewa dalam bentuk Peg'anjian Ke4'asama berdasarkan persetujuan pengelola Barang paling

- lambat I (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang.
- (2) Salinan keputusan pelaksanaan gqws selagainana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang.

## ParaSraf9 Pomellharaan Sesa

## Paral 63

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang disewa.
- (2) Pemeliharaan selageimnna dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang,gar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (4) Perbaikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perbaikan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola Barang/ Pengguna Barang dengan penyewa apabila kerusakan atas Barang Milik Daerah yang disewa diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeur).

## Paragraf 10 Penrbahan Bentul Barang Uilit Daerah

## Paral 64

- (l) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah dilakukan dengan persetujuan:
- a. Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;

- b. Pengguna Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana pada ayat (l) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagran yang ditambahkan pada bangu.nan tersebut menjadi Barang Milik Daerah.
- (3) Dalam hal pengubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan tersebut disertakan dalam Berita Acara Serah Terima pada akhir Sewa.

## Paragraf 11 Ganti Rugl

## Pe$l 65

- (1) Dafam hal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, penyewa wajib mengganti barang yang disewalan dengan barang yang sejenis.
- (2) Penggantiaa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (3) Dikecualikan dari ketentusn selagairnana dimaksud pada ayat (2), penggantian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Barang dengan penyewa apabila kehilangan diakibatkan oleh kondisi kahar (force majeur).

## Pa$l 66

- (1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian Barang Milik Daerah sebagaimala dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dan Pasal 64 ayat {l) tidak dapat dilakukan, Penyewa membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai. q
- (2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh:
- a. walikota, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola Barang;
- b. Pengelola Barang, untuk:
1. Barang Milik Daerah berupa sebogan tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada pengguna Barang; atau
2. Barang Mitk Daerah selain tanah dan/atau bangunan
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke Kas umum Daerah paring lama l (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


## Pangraf 12 SanLrl

## Parel 67

- (1) Penyewa dikenalan sanksi administratif dalam hal antara lain:
- a. penyewa belum menyerahkan Barang Milik Daerah yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51;
- b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa; dan/atau
- c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam pasat 64 belum dilalukan atau diperkirakan belum selesai dil,aksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi dan denda diatur oleh Walikota.


## BAB VI PITT'AU PAIUI

## Baglan Keratu Hnrtp Unum

## Panl 68

- (1) Pinjam Pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. mengoptimalka