Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KOMIS! PENANGGULANGAN AIDS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTATANGERANG SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KOMIS! PENANGGULANGAN AIDS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa pengaturan mengenai Komisi Penanggulangan AIDS telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
- b. bahwa dalam upaya penguatan kelembagaan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tangerang Selatan agar berdaya guna dan berhasil, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Mengingat Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 ten tang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Susunan, Tugas, dan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
2. 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
3. 1 1 . Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 59);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KOMIS! PENANGGULANGAN AIDS.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 1 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 1 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
- ( 1 ) Pembentukan susunan organisasi Sekretariat KPA Kota diajukan atas usulan Sekretaris dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , terdiri atas :
- a. bidang pengelola program dan monitoring evaluasi;
- b. bidang pengelola administrasi perkantoran dan keuangan;dan
- c. bidang logistik.
- (3) Dihapus.
- (4) Sekretariat KPA Kota mengadakan rapat evaluasi secara berkala paling sedikit 1 ( satu) kali dalam 1 ( satu) bulan.
- (5) Dalam hal terdapat pemberhentian pengurus sekretariat KPA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris melakukan rapat internal bersama pengurus lain dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi se bagai beriku t :
- ( 1 ) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV/ AIDS dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten.
- (2) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV/ AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan di Kecamatan dilakukan oleh Walikota, dan masalah teknis dilakukan oleh KPA Kota; dan
- b. pembinaan di Kelurahan dilakukan oleh Camat, dan masalah teknis dilakukan oleh Puskesmas atau Puskesmas Pembantu dan Kecamatan.
- (3) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV/ AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengembangan kebijakan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan, dukungan dan pengobatan;
- d. surveilans HIV dan AIDS serta Infeksi Menular Seks;
- e. penelitian dan riset operasional;
- f. lingkungan kondusif;
- g. koordinasi dan harmonisasi berbagai pihak;
- h. kesinambungan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
1. mi tigasi.
Pasal 3
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
- ( 1 ) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV/ AIDS dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten.
- (2) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV/ AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan di Kecamatan dilakukan oleh Walikota, dan masalah teknis dilakukan oleh KPA Kota; dan
- b. pembinaan di Kelurahan dilakukan oleh Camat, dan masalah teknis dilakukan oleh Puskesmas atau Puskesmas Pembantu dan Kecamatan.
- (3) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV/ AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengembangan kebijakan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan, dukungan dan pengobatan;
- d. surveilans HIV dan AIDS serta Infeksi Menular Seks;
- e. penelitian dan riset operasional;
- f. lingkungan kondusif;
- g. koordinasi dan harmonisasi berbagai pihak;
- h. kesinambungan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
1. mi tigasi.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Susunan Pengurus KPA Kota terdiri atas:
- a. Walikota sebagai Ketua;
- b. Wakil Walikota sebagai Ketua Pelaksana;
- c. Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua I;
- d. Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
- e. Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum sebagai W akil Ketua III merangkap anggota;
- f. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Wakil Ketua IV merangkap anggota;
- g. Asisten Daerah Bidang Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Sekretaris I merangkap anggota;
- h. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris II merangkap anggota;
1. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling kurang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur Kepolisian, unsur Badan Narkotika Kota, unsur Akademisi, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS, unsur Komunitas ODHA, unsur Komunitas Pecandu, dan unsur lain sesuai peraturan perundang­ undangan.
- (3) Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara ef ektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang Selatan;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (4) Pengurus KPA Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
•
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Tangerang Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 20 Juli 2016

Penandatangan: WALIKOTA TANGERANG SELATAN, AIRIN RACHMI DIANY

Penetapan: Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 20 Juli 2016 TARIS DAERAH MUHAMAD SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 1 3 KOTA TANGERANG SELATAN,