PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG !ZIN USAHA KETENAGAL!STR!KAN (berlaku 12 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG !ZIN USAHA KETENAGAL!STR!KAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATl LAMONGAN,
- bahwa sesuai ketentuan diktum KESATU huruf c Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2010 ten tang lzin U saha Ketenagalistrikan perlu dicabut dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
[
SALINAN
l
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG !ZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN.
Peraturan Daerah Ka bu paten Lamongan N omor 3 Tahun 201 O ten tang Izin Usaha Ketenagalistrikan {Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 03) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak ber!aku.
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 1 7 Juli 201 7

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 12 Juli 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMON GAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

Penandatangan: BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL! LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR : 150-6/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NO MOR 5 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG !ZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN
## I. UMUM
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, maka pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap usaha ketenagalistrikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
Sebagai tindak lanjut atas kewenangan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap usaha, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 14 Januari 2010 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Izin U saha Ketenagalistrikan yang diundangkan dalam Lembaran Dae rah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 03.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 251
Selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, maka guna tertib administrasi Pembentukan Peraturan Perundang› Undangan khususnya produk hukum daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan bertentangan dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran huruf CC angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan dalam Penerbitan Izin Usaha Ketenagalistrikan, maka dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

- II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.