PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TUBAN (berlaku 11 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
I
SALINAN
BUPATITUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITUBAN,
: a. bahwa penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat;
- c. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, am.an, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang lebih jelas dan tegas serta memiliki kekuatan hukum " yang mengikat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
i
i
Mengingat
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nornor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
i
3-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
ij
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2014 tentangRambu Lalu Lintas;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2014 ten tang Marka Jalan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Analisis o·ampak Lalu Lintas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN
PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN JALAN.
DAERAH
LALU
TENTANO
LINTAS
DAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati ~dalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tu.ban.
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
6. Gubemur adalah Gubemur Jawa Timur.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk · dokumen Andalalin atau · perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna J alan, serta pengelolaannya.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13. Jaringan Lalu Lintas dan Angk:utan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ a tau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara.
15. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
16. Pembina LLAJ adalah instansi terkait yang melakukan pembinaan LLAJ.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
18. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
20. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
22. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, term.asuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
23. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
24. Terminal adalah pangkalan Umum yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor mengatur kedatangan menaikkan dan menurunkan dan keberangkatan, orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
26. Shelter adalah tempat persinggahan Kendaraan Bermotor Umum.
27. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
30. Marka Jalan · adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tandayang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
31. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/ atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
32. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
33. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
34. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi
35. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
i
36. Pengguna Jasa adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/ atau jasa perparkiran.
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
38. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.
39. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
40. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
41. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
42. Manajemen dan serangkaian usaha Rekayasa Lalu Lintas adalah dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, menduku.ng dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
43. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam\_ berlalu lintas.
44. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/ atau lingku.ngan.
45. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
46. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
- 4 7. Sistem Informasi · dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
48. Aksessibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
49. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/ atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
50. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
51. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu Hrna ratus) kilogram.
52. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
53. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
54. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
55. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
56. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan umum beroperasi ## BAB Ill
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Objek dan Subjek;
- b. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
- c. Jaringan LLAJ;
- d. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan;
- e. Terminal;
- f. Pembinaan Pemakai Jalan;
- g. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- i. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- j. Angkutan;
- k. Perparkiran;
1. Pemeriksaan Kendaraan Penindakan Pelanggaran Jalan Bermotor di Jalan dan Lalu Lintas dan Angkutan
- m. Sumber Daya di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- n. Forum LLAJ;
- o. Pengawasan dan Pengendalian.
BABIV
OBJEK DAN SUBJEK
PasalS
- (1) Objek Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas dan komponen pendukung operasional lainnya.
- (2) Subjek Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan meliputi Instansi, Badan Hukum dan Perorangan.
BABV
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 6
- (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.
Bagian Kedua Penyelenggaraan Pasal7
Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Bagian Kesatu
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 9
- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat:
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
- b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/ a tau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
- c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
- d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 10
- (1) SKPD yang membidangi perhubungan rencana detail transportasi se bagai Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah. menyusun penjabaran
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan;
- b. rencana lokasi pembangunan Terminal, Halte dan Shelter;
- c. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan Terminal ditetapkan oleh Bupati.
BagianKedua Jalan
Paragraf
1
Penggunaan Jalan dan Perlengkapan Jalan
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 11
- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 12
- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
- a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. rambu lalu lintas;
- c. marka jalan;
- d. paku marka;
- e. alat penerangan jalan;
- f. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
1. alat pembatas kecepatan; dan
2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.
- g. alat pengawasan dan pengamanan jalan, terdiri atas:
1. pagar pengaman;
2. cermin tikungan;
3. tanda patok tikungan (delineator);
4. pulau-pulau Lalu Lintas;
5. pita penggaduh;
6. pembatas kecepatan;
7. median Jalan;
8. Traffic Cone; dan
9. Barigade.
- h. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan/ atau
1. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
- (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 13
- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh SKPD yang membidangi perhubungan sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
I!'
i
i'
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan rekomendasi SKPD yang membidangi perhubungan.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 14
- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
- (2) Badan atau Rekomendasi perhubungan perorangan setelah dari SKPD yang dan izin dari SKPD yang mendapat membidangi membidangi perizinan dapat memasang reklame pada fasilitas perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.
Paragraf2 Sistem Kecerdasan Transportasi dan Pengendalian Lingkungan Jalan
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 15
- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (Intelligent Transport System), SKPD yang membidangi perhubungan menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, am.an, nyaman dan ram.ah lingkungan.
- (2) Penerapan Intelligent Transport System sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. bus priority,·
- b. railbus priority;
- c. Variable Message Sign (VMS);
- d. Area Traffic Control System ( ATCS)
- e. traffic report dengan radio dan televisi;
- f. e-payment/ e-ticketing;
- g. display informasi angkutan umum/bus; dan
- h. Ruang Pengendali (CC Room).
f
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 16
- (1) J alan se bagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan dan/ atau pengaturan garis sepadan jalan;
- b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
- c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 17
Pengendalian, pemanfaatan dan sebagaimana dimaksud dalam penggunaan · Jalan Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan melalui proses perijinan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 18
Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf3
Dispensasi Pengendalian Jalan
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 19
- (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Setiap Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 20
- (1) SKPD yang membidangi perhubungan menerbitkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Dispensasi penggunaan jalan bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diberikan kepada:
- a. kendaraan pengangkut membawa ha.rang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah› pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
- b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
- c. kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/ atau bahan bakar;
- d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; atau
- e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 21
- (1) Permohonan dispensasi penggunaan jalan diajukan oleh Badan atau perorangan kepada SKPD yang membidangi perhubungan.
- (2) Pemberian dispensasi penggunaan jalan sesuai dengan pembahasan Forum LLAJ Kabupaten Tuban.
Fasilitas Pejalan Kaki
Hak clan Kewajiban Pejalan Kaki Pasa122
Paragraf4 clan clalam BerLalu Lintas
- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi: a. trotoar;
- b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
1. penyeberangan di persimpangan lampu lalu lintas;
2. penyeberangan di ruas Jalan (pelican crossing dan zebracross); dan/atau
3. bentuk lainnya.
- c. tempat-tempat menunggu dan/ atau pemberhentian Kendaraan.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan;
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 23
- (1) Pejalan Kaki. berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada penyandang cacat, lansia, anak anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan .
. BAB VII
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 26
- ( 1) Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilakukan oleh SKPD yang membidangi Perhubungan.
- (2) Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara administrasi dan fisik.
- (3) Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengujian kendaraan berkala.
Bagian Kesatu Pengujian
Paragraf 1
Pengujian Kendaraan Bermotor Pasa127
- ( 1) Pengujian fisik dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
Ti
- (2) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Bukti lulus uji pengujian fisik sebagaimana dimaksud'pada ayat (2) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
Pasal28
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 27
- ( 1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diberikan oleh:
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 28
- ( 1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diberikan oleh:
- a. penguji Kendaraan bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri; dan b. penguji swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merk dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 29
- ( 1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor dilaksanakan enam bulan sekali.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis atau Pengujian Dinamis.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 30
- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Pemerintah Daerah berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa Kendaraan pengujian keliling.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 31
- ( 1) Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan bermotor
- dilakukan dengan kegiatan: a. pengujian pertama; dan b. pengujian berkala.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dan model bukti lulus pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 33
- (1) Kendaraan bermotor wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang.
- (2) Persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
- a. pengujian berkala;
- b. pemeliharaan dan/ atau perawatan.
Pasa134
- ( 1) Terhadap pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis, dikenai retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi pengujian berkala Kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 35
- (1) Pengujian· berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta· dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala Kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar a tau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada Kendaraan bermotor pengangku.t peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/ atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) SK.PD yang membidangi perhubungan berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 36
- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib UJl dapat memindahkan (mutasi) pengujian Kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan.
Pasa137
Perubahan status dan/ atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan.
Paragraf3 Pengujian
Tenaga P .. Jakaana
Pasa138
- ( 1) Tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor terdiri dari penguji pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia.
- (2) Penguji kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menandatangani kartu uji serta tanda uji.
- (3) Penguji kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat . (2) dapat memberikan pemyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi Kendaraan dinas, instansi, Badan Hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/ atau pelelangan.
Bagian Kedua
Pemeriksaan
Paragraf 1 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 39
Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor.
Pasa140
Pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi · persyaratan teknis dan laik jalan.
i
Pasa141
Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
Paragraf2 Penilaian Teknis
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 42
- ( 1) Penilaian tek.nis berlaku bagi Kendaraan bermotor yang akan dilak.ukan penghapusan (scrapping) dan/ atau Kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (2) Penilaian tek.nis dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi Kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diterbitkan Berita Acara Penilaian Teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABVIII TERMINAL
Bagian Kesatu Umum
Penyelenggaraan dan Fungsi
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 43
- ( 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan terminal.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
- (3) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.
•
i
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 44
Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem penz1nan, pemeriksaan teknis dan laik jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.
Paragraf2
Lokasi, Tipe Terminal dan Pembangunan Terminal
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 45
Penyelenggaraan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 48
- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: a. jalur keberangkatan; b. jalur kedatangan;
- c.ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
- d. tempat naik turun penumpang;
- e. tempat parkir kendaraan;
- f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
- g. perlengkapan jalan;
- h. media informasi;
- i. kantor penyelenggara Terminal; dan
- j. loket penjualan tiket.
- (3) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1) terdiri atas :
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
- b. pos kesehatan;
- c. fasilitas kesehatan;
- d. fasilitas peribadatan;
- e. pos polisi;
- f. alat pemadam kebakaran; dan
- g. fasilitas umum.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 49
Lingkungan kerja terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
Paragrar 4
Pengelolaan, Pemeliharaan, Penertiban dan Tata Tertib Terminal
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 50
- (1) Pengelolaan terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 51
- (1) Pemeliharaan terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitas utama; dan
- b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Pihak Ketiga.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 52
Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan terminal.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 53
Setiap orang yang berada di terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan terminal sesuai ketentuan perundang-undangan.
Paragraf 5
Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha dan
•
Penyelenggaraan Penggunaan Fasilitas Terminal
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 54
Setiap orang dan/ atau Badan yang akan menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan Surat Izin Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha kepada SK.PD yang membidangi perhubungan.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 55
- (1) Badan/Perorangan mengajukan Penggunaan Fasilitas Terminal kepada membidangi perhubungan. permohonan SKPD yang
- (2) Badan/Perorangan yang menggunakan fasilitas terminal dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan fasilitas t
Paragraf 6
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 56
- ( 1) Bagi petugas penjual tiket, petugas pengurus bus dan petugas lain yang sejenis dalam melaksanakan tugas pekerjaannya wajib:
- a. mengenakan pakaian dengan warna, bentuk, dan identitas berbeda yang dikeluarkan oleh masing› masing Perusahaan Otobus (PO);
- b. mengenakan Tanda Pengenal; dan
- c. menjaga kebersihan, ketertiban, kelancaran, sopan santun, menjaga keselamatan, dan keamanan penumpang serta dilarang melakukan pemaksaan dalam melayani penumpang.
- (2) Bagi Pengguna fasilitas terminal, pengguna jasa terminal dan operator jasa angkutan yang menggunakan fasilitas Terminal wajib :
- a. membayar sewa kios per tahun dan Retribusi kios terminal harian;
- b. pembayaran retribusi kios harian dibayarkan secara harian, bulanan, dan di atur di dalam surat perjanjian dan dikenakan kepada pemilik kios baik yang buka ataupun yang tutup;
- c. membayar Retribusi di TPR (Tempat Pemungutan Retribusi) bagi bus/ angkutan umum yang masuk dan menurunkan/ menaikkan penumpang di dalam Terminal;
- d. membayar Retribusi Parkir bagi kendaraan yang berhenti dan mengunakan jasa lokasi parkir;
- e. membayar jasa MCK bagi pengguna Fasilitas MCK;
- f. membayar Retribusi bagi pengguna jasa Terminal barang sesuai dengan penggunaannya.
- (3) Menjaga, memelihara, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pemakaian pengguna Fasilitas Terminal.
- (4) Menaati peraturan yang berlaku dilingkungan Terminal.
- (5) Besarnya retribusi terminal dan penggunaan fasilitas terminal diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 57
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
Paragraf 7 Larangan
Pasa158
Pedagang dan/ atau orang yang bekerja di lingkungan terminal dilarang:
- a. memindahtangankan Surat Izin Penempatan dan/atau tanda pengenal;
- b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;
- c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 59
Setiap orang yang berada di dalam terminal dilarang:
- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris terminal;
- c. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/ derma, pemulung, penjual asongan;
- e. berjudi, minum-miriuman keras, menggunakan narko ba, bertindak asusila;
- f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu.
BagianKedua Terminal Barang
.
Paragrafl Pengatu.ran Pasa160
- ( 1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terminal barang;
- b. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
- c. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan yang memiliki prasarana bongkar muat; dan
- d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di Daerah sepanjang barang yang dimaksud terkait kegiatan proyek dan menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas.
Paragraf2
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 61
Fasilitas kegiatan bongkar muat barang berfungsi melayani bongkar dan/ atau muat barang, serta perpindahan intra moda dan/atau antar moda transportasi.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 62
- (1) Fasilitas Terminal bongkar muat barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. bangunan kantor terminal;
- b. tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar dan/ atau muat barang;
- c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang;
- d. tempat parkir kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
- e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
- f. alat bongkar muat;
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada
9. ayat ( 1), terdiri dari: a. tempat istirahat awak kendaraan;
- b. fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
- c. tempat ibadah;
- d. alat timbang kendaraan dan muatannya;
- e. ruang pengobatan;
- f. kamar kecil/toilet;
- g. kios/kantin; dan
- h. taman.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 63
- (1) Pelayanan Jasa Terminal Barang dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darijasa:
- a. penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
- b. penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
- c. penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang; dan
- d. penggunaan tempat penitipan barang sementara/ gudang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BABX
PEMBINAAN PEMAKAI JAL.AN
Bagian Kesatu Budaya Tertib Berlalu Lintas Pasal64
Pembina LLAJ menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang LLAJ;
- b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
- c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
- d. Pelajar pelopor tertib lalu lintas;
- e. pembinaan penyelenggaraan parkir; dan
- f. kampanye aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Bagian Kedua Pendidikan Pengemudi Pasa165
Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, bertingkah berlalu lintas. berdisiplin, bertanggung jawab serta laku dan bersikap mental yang baik dalam
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 66
Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan atau Perorangan.
;;.
Kewajiban Pengemudi Angkutan Umum
Bagi.an Ketiga Pasal67
- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.
- (5) Pengemudi angkutan umum di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan pen uh konsentrasi dan juga dalam menaikkE;tn/menurunkan penumpang/barang, apabila melanggar dan mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
Bagi.an Keempat
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 68
- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
- b. pendidikan dan pelatihan;dan
- c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan:
- a. Kementerian Perhubungan;
- b. Kepolisian;
- c. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi;
- d. Organda;
- e. Jasa Raharja;
- f. Organisasi Pengemudi;
- g. Organisasi Non Pemerintah; dan
- h. Badan dan Perorangan.
BABXI
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Bagian Kesatu Program dan/ atau Rencana Kerja Pencegahan
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 69
Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/ atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.
Pasa170
Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:
- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahankecelakaan lalu lintas;
- f. audit keselamatan jalan; dan
- g. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 71
Dalam penyusunan program dan/ atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:
- a. Kepolisian Resort;
- b. Organda;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Badan atau perorangan.
Bagian Kedua
Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian LLAJ
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 72
SKPD yang membidangi perhubungan melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) dilaksanakan didaerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas.
BAB VI - Rencana Induk Jaringan
Pasal 73
- (l)P3L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi kegiatan:
- a. audit;
- b. inspeksi; dan
- c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) termasuk dalam pengendalian lalu lintas yang menyangkut arah lalu linas, prioritas penggunaan jalan, lajur lalu. lintas, jalur lalu lintas, pengendalian arus di sekitar terminal dan pengendalian arus di sekitar persimpangan dan dilengkapi dengan perlengkapan jalan;
- (3) kawasan tertib lalu lintas disekitar persimpangan minimal radius 50 m;
i
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
- ( 1) Penanggung jawab kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Bupati.
- (2) Penanggungjawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Pembina
Bagian Kedua
Tujuan
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 75
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 76
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
4. d.pemberdayaan;dan
- e. pengawasan.
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 77
- ( 1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi:
- a. identifi.kasi masalah lalu lintas;
.
~
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- f. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan analisis sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringanjalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
Bagian Kelima
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 78
Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.
Pasa179
- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Bupati untuk jalan kabupaten.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
- a. pengaturan lalu lintas adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan Jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
1. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
:;
2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
3. penetapan sirkulasi lalu lintas;
4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus.
- b. penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
1. penetapan lalu Lintas satu arah dan/ atau dua arah;
2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
3. penetapan larangan berhenti dan/ atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
4. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas› ruas jalan tertentu;
6. pengaturan lalu lintas pada persimpangan dan ruas ]alan;
7. penetapan kebijakan lalu lintas padajaringan jalan atau ruas jalan tertentu dan sirkulasi lalu lintas dinyatakan dalam ram.bu-ram.bu lalu lintas, marka jalan dan/ atau APILL serta disosialisasikan kepada masyarakat.
Bagi.an Keenam
Perekayasaan Pasal80
- (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dalam Pasal 76 huruf c meliputi: dimaksud
- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/ atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan; b. perbaikan geometrik ruas jalan dan/ atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas jalan dan/ atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan diatur dengan Peraturan Bupati.
~
Pasal81
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 80
- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, disusun oleh SKPD yang membidangi perhubungan untukjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 81
- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, disusun oleh SKPD yang membidangi perhubungan untukjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan maupun diluar badan jalan dan/ atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat izin dari SKPD yang membidangi perhubungan.
Pasa182
- (1) Badan atau perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan dan izin dari SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah a tau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang› undangan, serta wajib mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan.
- (4) Setiap Badan atau perorangan, dilarang menempatkan, menyimpan benda-benda dan/ atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan.
- (5) Setiap penggunajalan dilarang melanggar rambu rambu lalu lintas yang telah di pasang terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas.
i
- (6) Rekomendasi pemasangan reklame yang dimaksud ayat 3 dalam pasal ini, terkait dengan tata cara pemasangan dan penentuan titik lokasi;
- (7) Badan atau perorangan dalam mengajukan permohonan rekomendasi, wajib melampirkan desain / lay out dari reklame yang akan dipasang;
- (8) Rekomendasi pemasangan reklame dari dinas sebagai dasar untuk diterbitkannya perijinan pemasangan reklame yang diterbitkan oleh instansi terkait;
Bagian Ketujuh
Pemberdayaan
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 83
- ( 1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d meliputi kegiatan: a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penetapan pedoman dan tatacara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, dilakukan melalui pelaksanaan manajemen lalu lintas;
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di jalan dan hak-hak masyarakat;
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia;
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/ atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan diruas jalan dan/atau dipersimpangan jalan.
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 84
SK.PD yang membidangi perhubungan berkoordinasi dan membuat analisis, monitoring, evaluasi dan penilaian serta pelaporan pelaksanaan ## BAB XIII ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Bagian Kesatu Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 85
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 86
- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas pelayanan umum; dan/ atau
- f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
- b. pelabuhan;
;;
- c. bandar udara;
- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum; dan/ atau
- h. infrastruktur lainnya.
Bagian Kedua Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 87
Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan adalah sebagai berikut :
| No• | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal |
|-------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Pusat Kegiatan | |
| a. | Kegiatan Perdagangan | |
| | Pusat Perbelanjaan / Ritail | 500 m 2 luas lantai bamrunan |
| b. | Kegiatan Perkantoran | 1000 m 2 luas lantai bansrunan |
| C. | Kegiatan Industri | |
| | Industri dan Pergudangan | 2500 m 2 luas lantai bangunan |
| d. | Fasilitas Pendidikan | |
| 1). | Sekolah / universitas | 500 siswa |
| 2). | Lembaga kursus | Bangunan dengan 50 siswa/waktu |
| e. | Fasilitas Pelayanan Umum | |
| 1). | Rumah Sakit | 50 tempat tidur |
| 2). | Klinik bersama | 10 ruang praktek dokter |
| 3). | Bank | 500 m2 luas lantai bangunan |
| f. | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum | 1 dispenser |
| g. | Hotel | 50 kamar |
| h. | Gedung Pertemuan | 500 m2 luas lantai bangunan |
i
| i. | Restauran | 100 tempat duduk |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J. | Fasilitas Olah Raga (Indoor atau Outdoor) | Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 1000 m2 |
| k. | Bengkel Kendaraan Bennotor | 2000 m2 luas lantai bangunan |
| 1. | Pencucian Mobil | 2000 m2 luas lantai bangunan |
| 2. | Pemukiman | |
| a. | Perumahan dan Pennukiman | |
| 1). | Perumahan Sederhana | 100 unit |
| 2). | Perumahan Menengah-atas | 50 unit |
| b. | Rumah susun dan Apartemen | |
| 1). | Rumah susun sederhana | 100 unit |
| 2). | Apartemen | 50 unit |
| C. | Asrama | 50 kamar |
| d. | Ruko | Luas Lantai Keseluruhan 2000 m2 |
| 3. | lnfastruktur | |
| a. | Akses ke dan dari jalan tol | Wajib |
| b. | Pelabuuhan | Wajib |
| c. | Bandar udara | Wajib |
| d. | Terminal | Wajib |
| e. | Stasiun kereta api | Wajib |
| f. | Pool kendaraan | Wajib |
| g. | Fasilitas parkir untuk umum | Wajib |
| h. | Jalan layang (flyover) | Wajib |
| 1. | Lintas bawah (Underpass) | Wa.jib |
| j. | Terowongan (tunnel) | Wajib |
| 4. | Bangunan/permukiman/infrastruktur lainya | |
| | Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila temyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata- rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yan_g diban_gun atau dikembangkan | Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila temyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata- rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yan_g diban_gun atau dikembangkan |
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 88
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang kriterianya kurang dari sebagaimana diatur pada Pasal 87 dan/ atau lokasi pengembangan atau pembangunan berada pada kawasan:
- a. Jarak lebih kurang 25 meter dari persimpangan, jembatan, dan tikungan.
- b. Pada daerah rawan kecelakaan.
- c. Pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan jalan kategori C, yaitu ruas jalan dengan V /C Ratio 0,45-0,74 smp/jam (Arus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan). Wajib menyusun Dokumen Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Dokumen Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, menjadi pertimbangan penerbitan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (1MB).
Bagian Ketiga Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 89
asil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu I persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh: !. izin lokasi;
- ~- izin mendirikan bangunan; atau
- 1 · izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 90
- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
2. ( ) Dokumen hasil analisis danipak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- 3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
Bagian Keempat
Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 91
- ( ) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2)
- Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- ( ) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara I untuk memperoleh sertifikasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan j~an setelah memperoleh pertimbangan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bagian Kelima ·
Penilaian dan Tindak lanjut
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 92
Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus mendapat persetujuan dari:
- a. menteri yang bertanggung jawab di bidang saran.a dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jalan nasional;
- b. Gubemur, untuk jalan provinsi; dan
- c. Bupati, untuk jalan kabupaten dan/ atau jalan desa.
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 93
i
- ~1) Untuk memperoleb persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 pengembang atau pembangun barus menyampaikan basil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (~) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan \ prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) .memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam pulub) bari kerja sejak diterimanya dokumen basil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenubi persyaratan.
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 94
U tuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam P sal 92, menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dJm prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, b pati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya m mbentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu Ii tas.Tim evaluasi terdiri atas unsur pembina sarana dan p asarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan K polisian Negara Republik Indonesia.
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 95
Tim evaluasi sebagaimana mempunyai tugas: dimaksud dalam Pasal 94
- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
- b. menilai kelayakan :rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 96
- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan i angkutan jalan, gubernur, bupati sesuai dengan I ·1 kewenangannya.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil I . 1 analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) belum memenuhi persyaratan, menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, \ · bupati, atau walikota mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
i
- i (Ii) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil \ analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
I
Pasa197
- ( ) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- ( ) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 98
- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pembatalan izin; dan/ atau
- e. pencabutan izin.
BAB XII - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggungjawab Pasal74
Pasal 99
- 11) Setiap Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan I dan/atau permukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sudah mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila i terjadi perubahan site plan, Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan dan/ atau permukiman wajib membuat dan i mendapatkan persetujuan dokumen Andalalin. I
2. (~) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Andalalin 1 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Angku.tan
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 100
- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Si stem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 101
- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:
- a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari:
- a. Trayek Antar Kota Antar Provinsi;
- b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. Trayek Angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Daerah;
- d. Trayek Angkutan Kota dan perbatasan di wilayah Daerah yang berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya.
- e. Trayek angkutan khusus, terdiri dari:
1. angkutan permukiman; dan
2. angkutan antar jemput.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari:
- a. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
- b. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 102
- (1) Angkutan orang dengan tujuan · tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf a dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
Paragraf2
Perizinan
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 103
Setiap Badan Hukum dan/ atau Badan yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi:
- a. Izin U saha Angkutan;
- b. Izin Trayek; dan
- c. Izin Operasi.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 104
- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib:
- a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan Kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
- b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada SKPD yang membidangi perhubungan.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 105
- ( 1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh 12m Trayek harus melaporkan operasional Kendaraannya yang tertuang dalam izin Trayek setiap satu tahun sekali kepada SKPD yang membidangi Perhubungan.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang membidangi Perhubungan mengeluarkan Kartu ~engawasan.
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku 1 (satu) tahun.
- (6) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data Kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada p&lt;::tugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (7) Penerbitan dan perpanjangan izin Trayek dikenakan retribusi.
- (8) Ketentuan tentang tarif retribusi izin Trayek diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 106
Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c meliputi izin untuk angkutan orang dengan tujuan tertentu.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 107
- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk menggunakan Kendaraan bermotor menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu;
- b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perJalanan pergi-pulang dan berlak.u paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil untuk rute/Trayek Antar Kota Dalam Provinsi diterbitkan oleh Kepala SKPD yang membidangi perhubungan.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 108
Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:
- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izirt sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggat ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.
Paragraf3
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 109
- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan dan
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 110
- (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat ( 1) dilakukan dengan
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 111
- (1) Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan umum atas permintaan pemilik Kendaraan bermotor umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan apabila:
- a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/ atau karena Kendaraan hilang; atau
- b. terjadi pengalihan Trayek.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 112
Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan dan penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 113
Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atas pertimbangan keselamatan.
Paragraf4 Pool Kendaraan Berm.otor Umum
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 114
- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/ pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah kendaraan yeng dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
i
- a. tempat istirahat kendaraan; dan
- b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool.
- (4) Persyaratan sebagaitnana dimaksud pada ayat (3) hurnf b dilakukan dengan cara menyediakan:
- a. jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang› kurangnya 50 (lima puluh) meter dari Jalan;
7. b.jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver kenda.raan dapat dilakukan dengan mudah;
- c. fasilitas celuk.:'l.n masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
- d. lampu peringatan (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk keluar pool cukup padat.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 115
- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/ atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin dari SKPD yang membidangi perhubungan.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas: a. gedung/ ruang kantor;
- b. ruang tunggu penumpang dan/ atau pengantar / penjemput;
- c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/ pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
- d. tempat ibadah (mushola);
- e. kamar kecil/ toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus memenuhi persyaratan:
- a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan;
- b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
- c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 116
Setiap mobil bus umum yang berangkat dari pool wajib masuk Terminal.
ParagrafS Agen Jasa Angkutan
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 117
- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan penginman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 118
- (1) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
i'
- (2) Agen penjualan karcis penumpang bermotor umum sebagaimana dimaksud pada
2. ( 1) dilarang digunakan menurunkan penumpang
3. kendaraan ayat untuk menaikkan dan
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 119
- (1) Agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.
- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 120
- (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan.
- (2) Perusahaan Oto bus mengajukan permohonan pendirian agen kepada dinas, serta menunjuk seseorang untuk melaksankan tugas agen yang dilampirkan pada saat permohonan
BagianKedua Angkutan Barang
Paragraf 1 Umum
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 121
- ( 1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan :
- a. mobil barang;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus; dan
- d. sepeda motor
~
- (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
- a. angkutan barang umum;
- b. angkutan bahan berbahaya;
- c. angkutan barang khusus;
- d. angkutan peti kemas; dan
- e. angkutan alat berat.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 122
Angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan :
- a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
- b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) mm dari atas tempat duduk pengemudi.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 123
Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan;
- b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggu.nakan mobil barang.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 124
Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melekatkan nama perusahaan pada Badan Kendaraan di samping kiri dan kanan;
- b. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard.
"
Paragraf3
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 125
Untuk memuat dan/ atau membongkar barang umum harus memenuhi ketentuan:
- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan Kendaraan pengangkutannya harus ditutup dengan bahan tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
- c. barang umum yang diangkut derigan mobil barang tidak boleh lebih dari 2.000 (dua ribu) mm terhitung dari bagian belakang;
- d. barang umum yang melampaui bagian belakang mobil barang lebih dari 1.000 (seribu) mm, harus diberi tanda lampu dan pemantul cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 126
- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang mobil barang han;t.s disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.
- (2) Distribusi beban muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- (3) Kendaraan barang yang mengangkut pasir, tanah ataupun yang sejenisnya harus dilengkapi dengan penutup agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 127
- ( 1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. mudah meledak;
- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah menyala;
- e. oksidator, peroksida. organik;
- f. racun dan bahan mudah menular;
- g. barang yang bersifat radioaktif;
- h. barang yang bersifat korosif; dan
- i. barang berbahaya lainnya.
Pl\Sal 128
Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. melalui jalan yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi perhubungan;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya ~esuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat;
- f. memiliki tanda-tanda khusus.
- (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan pokok:
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 128
- a. tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf f harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang Kendaraan bermotor.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 129
- (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan pokok:
- a. tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf f harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang Kendaraan bermotor.
- b. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang Badan Kendaraan;
- c. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
,.
- d. kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) lengkap dengan isinya;
- e. Alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 harus memenuhi persyaratan tambahan:
- a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendalian operasi dan/ atau sebaliknya;
- b. sarung tangan, baju pengaman, kaca mata dan masker untuk awak kendaraan;
- c. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi.
Paragraf 5
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 130
Untuk memuat dan/ atau membongkar bahan berbahaya ke dan dari kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan:
- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan' sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar bahan berbahaya;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitamya;
- c. menghentikan pelaksanaan bongkar dan/atau muat apabila diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak;
- d. dilakukan pengawasan oleh petugas yang memiliki kualifikasi di bidang bahan berbahaya.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 131
Bahan berbahaya yang akan diangkut harus dikemas dalam kemasan atau wadah, diikat dengan kuat dan disusun dengan baik serta beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan.
Paragraf6
Angkutan Barang Khusus
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 132
- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
- a. barang curah;
- b. barang cair;
- c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
- d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 133
Syarat pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 adalah:
- a. melalui jalan yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi perhubungan;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 134
Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan :
- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
Paragraf7
Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 135
Untuk memuat dan/atau membongkar barang khusus ke dan dari kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan:
- a. mempersiapkan dan memeriksa alat · bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar barang khusus;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan;
- d. apabila barang khusus yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada l.tjung muatan.
Paragraf8 Angkutan Peti Kemas
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 136
Pengangkutan peti kemas dilakukan Kendaraan khusus pengangkut Peti Kemas. dengan
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 137
Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 139
Untuk menaikan dan/ atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan:
- a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif a tau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh dinas dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, ketertiban dan lalu lintas.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 140
Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.
Paragraf 10 Angkutan Alat Berat
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 141
Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 142
- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkut alat berat yang muatan sumbu terberat dan/ atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat yang melewati jalan Kabupaten wajib !llengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Perhubungan.
- (2) Dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling sedikit mengenai:
- a. jenis alat berat yang diangkut;
- b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
- c. waktu dan jadwal pengangkutan;
- d. jumlah dan jenis mobil barang yang digunakan untuk mengangkut.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 143
Pelayanan angkutan alat berat mempunya1 ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
- a. melalui jalan yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi perhubungan;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya;
4. ct. melalui lintas yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi perhubungan; dan
- e. pelayanan lambat.
1t
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 144
- ( 1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan:
- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mobil barang pengangkut alat berat harus pu1a memenuhi persyaratan tambahan berupa lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi.
Paragrafll
Tata Cara Pengangkutan Alat berat
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 145
Untuk menaikkan dan/atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan:
- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/ atau bongkar alat berat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan;
- d. apabila alat berat yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan.
Paragraf12 Perizinan
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 146
Angkutan barang dengan kendaraan bermotor terdiri dari:
angkutan barang umum; dan b. angkutan barang khusus
i
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 147
- (1) Untuk melak:ukan usaha angkutan barang umum sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a, wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. persyaratan kesanggupan untuk memiliki dan/ a tau mengelola 5 (lima) kendaraan bermotor;
- e. pemyataan kesanggupan menyediakan kendaraan/ pool. fasilitas untuk penyimpanan
- (3) Izin usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku selama masih , beroperasi dan dilakukan pengawasan setiap setahun sekali.
- (4) Izin usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpisah dari perizinan pokok perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Ketiga Kendaraan Tidak Berm.otor
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 150
- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak: bennotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari:
i
- a. Becak; dan
- b. Delman/bendi.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 151
- (1) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2} huruf a harus memiliki ukuran:
- a. lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
- b. tinggi maksimum 1.800 (seribu delapan ratus) milimeter;
- c. panjang maksimum 2.800 (dua ribu delapan ratus) milimeter.
- (2) Becak sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 ayat (2) huruf a harus dilengkapi sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (3) Becak sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 ayat (2)
7. huruf a harus dilengkapi dengan: a. spakbor; dan
- b. rem.
- (4) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
- b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan becak.
- (6) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit dipasang pada roda penggerak becak sesuai dengan besarnya beban.
BAB XIV - ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1
Pasal 152
- (1) Delman/Bendi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf b untuk mengangkut orang memiliki ukuran:
- a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
1. lebar maksimum 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter;
2. tinggi maksimum 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter;
3. panjang maksimum 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) milimeter.
- b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
1. lebar maksimum 2.000 (dua ribu) milimeter;
2. tinggi maksimum 2.300 (dua ribu tiga ratus) milimeter;
3. panjang maksimum 6.000 (enam ribu) milimeter.
- (2) Delman/Bendi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf b untuk mengangkut barang memiliki ukur.an:
- a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor.hewan:
1. lebar maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
2. tinggi maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
3. panjang maksimum 5.000 (lima ribu) milimeter.
- b. untuk yang ditarik aengan 2 (dua) ekor hewan:
1. lebar maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
2. tinggi maksimum 2.700 (dua ribu tujuh ratus) milimeter;
3. panjang maksimum 5.400 (lima ribu empat ratus) milimeter.
- (3) Delman/Bendi harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.
- (4) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.
::,
i
Bagian Kesatu Fasilitas Parkir Umum
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 153
- (1) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan diwilayah · ·· kabupaten, dan jalan desa, yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan.
- (3) Penyediaan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum berupa ruang parkir dan dilaksanakan pada lokasi tertentu.
- (4) Lokasi titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh SKPD yang membidangi perhubungan;
- (5) Tempat Khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (6) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi gedung parkir dan atau taman parkir yang dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, pendidikan, industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan, pelayanan umum dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
- (7) Dalam melaksanakan pelayanan terhadap fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk juru parkir yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
"
- (8) Pelayanan terhadap fasilitas parkir di tepi jalan umum dilaksanakan secara reguler.
- (9) Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor.
- (10) Pemilik kendaraan yang mempergunakan fasilitas parkir dikenakan retribusi.
- (11) Ketentuan mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 154
- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum untuk di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) dilaksanakan dengan
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 155
Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan atau di taman park.ir, harus
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 156
Parkir di dalam ruang milikjalan dilarang dilakukan di:
- a. Tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
Bagian Kedua Juru Parkir
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 157
- ( 1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk menata pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Juru parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:
- a. Penugasan dan penunjukan nama diberikan sesuai surat tugas yang dikeluarkan SKPD yang membidangi perhubungan;
- b. seragam juru parkir yang ditetapkan SKPD yang membidangi perhubungan dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap;
- c. setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan, yang diatur
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 158
- (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas;
- b. Menyerahkan hasil pemungutuan retribusi parkir kepada pengelola dari juru parkir;
- c. Memakai seragam parkir beserta kelengkapan yang telah ditetapkan dan membawa surat tugas;
- d. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dengan baik;
- e. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan
- f. Memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kelancaran bagi pengguna jasa parkir dan pengguna jalan;
- g. Mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku;
- h. Memberi karcis kepada pengguna parkir sesuai yang diperforasi oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan;
1. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir; dan
- j. Sopan, ramah dan santun terhadap pengguna jasa parkir.
Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:
- a. menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. mematuhi semua tanda tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- c. meminta karcis parkir pada saat parkir dan;
- d. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir;
i
1
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 159
- ( 1) Juru parkir yang melanggar dikenai sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan surat perjanjian juru parkir.
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 160
- (1) Terhadap juru parkir di tepi jalan umum dilakukan pembinaan yang meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun.
- (2) Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat khusus parkir yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.
Bagian Keempat Penyelenggaraan Parkir
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 161
- ( 1) Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan cara:
- a. parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. parkir yang dilaksanakan di luar badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dan atau kerjasama dengan pemilik fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan
- (3) Usaha tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum atau perorangan.
- (4) Tempat khusus parkir Parkir yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diselenggarakan dengan cara kerjasama teknis antara Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.
i
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 162
- ( 1) Instansi, badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 161 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilengkapi dengan Surat Izin Penyelenggaraan Parkir Um um dari Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan;
- b. mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan parkir dan peraturan perundang› undangan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. menggunakan karcis yang telah diperforasi oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan.
- (2) Pemilik usaha parkir umum sebagaimana dimaksud ayat ( 1) harus memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak parkir.
- (3) Besaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 163
- ( 1) Dalam hal · tertentu pengelolaan perparkiran dapat dilakukan kerjasama dengan instansi, Badan Hukum, dan/ atau perorangan.
- (2) Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.
Bagian Kellma
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 164
- (1) SKPD yang membidangi perhubungan melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban parkir dilokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang dilarang parkir di tepi jalan umum secara sembarangan dan di tempat yang bukan untuk peruntukannya.
- (3) Parkir di tepi jalan umum secara sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi dalam tindak pidana ringan dan dikenai sanksi berupa denda sesuai dengan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang kendaraannya dikenakan penertiban parkir dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menghubungi/ mendatangi SKPD yang membidangi Perhubungan.
i
\
BABXVI
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 165
- ( 1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
- a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;
- b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum;
- b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor;
- c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal; dan
- d. Ketertiban pengendalian lalu lintas.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
- b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
- c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
- d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- e. Pelanggaran pengendalian lalu lintas;
- f. Pelanggaran kekurangan kelengkapan tanda uji dan/ atau perijinan di bidang LLAJ, tanda uji berupa plat uji wajib dilepas apabila sudah me~ebihi batas waktunya; dan
BAB XV - PERPARKIRAN
Pasal 166
i
I
- h) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminal dan/ atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
1i:
- (2) Dalam Pemeriksaan dan penindakan di jalan staf dinas perhubungan membantu penyidik dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNS dengan didampingi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LALO LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB XVII - SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LALO LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 167
- (1) Sumber daya manusia di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
- a. sumber daya manusia di bidang LLAJ; dan
- b. sumber daya manusia dibidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.
BAB XVII - SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LALO LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 168
- (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
- a. Lalu Lintas Jalan;
- b. angkutan umum;
- c. Kendaraan;
- d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
- e. keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber daya manusia dibidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b, adalah sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang LLAJ.
"
- (3) Dalam meningkatkan SDM di bidang Perhubungan, Dinas dapat menganggarkan kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus dan kegiatan sejenis lainnya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri ataupun pemerintah pusat.
KERJASAMA
BAB XVIII - KERJASAMA
Pasal 169
- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ~esuai dengan Peraturan Perundang› undangan yang mengatur mengenai kerjasama.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 170
- ( 1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa:
- a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
- b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
- d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/ atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 171
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dapat dilakukan secara Perorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
BAB XIX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 172
Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
FORUMLLAJ
BAB XX - FORUMLLAJ
Pasal 173
- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ
"
BAB XX - FORUMLLAJ
Pasal 174
- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) terdiri atas Bupati, Kapolres, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Bupati mengikutsertakan SKPD terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya dibidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintas sebagai anggota tambahan
BAB XX - FORUMLLAJ
Pasal 175
- ( 1) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratu.ran Bupati.
BAB XX - FORUMLLAJ
Pasal 176
- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasari dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan, penertiban, penindakan secara insidentil dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan cara berpatroli keliling / mobiling;
- (4) Pengawasan dan pengendalian kegiatan khusus seperti pengamanan Car Free Day, PHBN dan kegiatan khusus lainnya, dilaksanakan atas perintah dari pimpinan SKPD.
BABXXII
PENYIDIKAN
BAB XX - FORUMLLAJ
Pasal 177
- (1) PPNS di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan J alan
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis clan laik J alan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/ atau dimensi Kendaraan Bermotor di tern pat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
- e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, a tau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- g. Apabila pengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki/membawa surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan/atau masa berlakunya sudah habis, maka urutan sebagai jaminan pelanggaran berikutnya atas pelanggaran yang dilakukan dapat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan Penyitaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dilakukan di Terminal dan/ atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan / atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh SKPD yang membidangi perhubungan.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan terjadi di Jalan, PPNS wajib didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
,.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggJ 25 Mei 2016 I

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEi TUBAN, i

Verifikasi: ttd. I BUDIWIY~A LEMBARAN lAERAH KABIJPATE!I' TUBAN TABON 2016 SERIE NOMOR 29. NOREG iTIJRAIII DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 09-5/2016.

Penandatangan: UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM ## BABXXIll KETENTUANPENUTUP ## Pasal 178 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 11 Januari 2016

Penandatangan: BUPATI TUBAN,

Verifikasi: ttd. H. FATHUL HUDA i
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 5 TAHUN 2016
## TENTANG
i
## PENY\ELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
## I. UMUM
Dal \ rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuh+ perekonomian di Kabupaten Tu.ban, diperlukan sistem lalu lintas dan Egkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berraya guna dan berhasil guna.
Peratj.an dan penyelenggaraan di sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memp4nyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah I sebagai bagjan dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggrutaan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang I luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari ~istem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewtjjudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu linta~ dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan'i pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 'I kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan \dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensLDaerah.
Sisterh lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintergra~ikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatu,an yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Tiliban, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan y,g berl~-. . . .
Untul{ mewuJudkan hal tersebut d1atas, perlu adanya koord1nas1 ba1k antara stakeholders, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban, mautun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian d~n Pihak terkaitr sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fis1k dengan pemb~gunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan dem· ·an penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dapat tersele ggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sector perhu ungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan asyarakat pada umumnya.
i
Pen~aturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tuban yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja I sehingga \perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhari peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke I dalam satu\ peraturan derah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan i angkutan j1an. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keselurµhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungah.
I
i
## II. PASAL D4 PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
## Cuku~jelas
PENJELASAN
Pasal 2
I \ ## Huruf h lvang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai i lkesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan !Angkutan Jalan. ## Huruflb ~ang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat ~ipertanggungjawabkan. ## Huruf d Yang dimaksud dengan I "asas berkelanjutan" adalah lingkungan melalui pengaturan penjaminan kualitas fungsi I persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. I ## Hurufd t'ang dimaksud dengan "asas partisipatif' adalah pengaturan beran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan