UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1957 tentang DEWANNASIONAL (berlaku 8 Mei 1957)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk lebih menyempurnakan kelancaran roda pemerintahan menuju ke kesejahteraan Negara dan Masyarakat perlu dibentuk suatu Dewan Nasional;
Menimbang Pula
:
bahwa karena keadaan mendesak Dewan Nasional tersebut perlu segera dibentuk dengan Undang-undang Darurat;
Mengingat
:
Pasal 82 dan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam sidang-sidangnya pada tanggal 29 April dan tanggal 3 Mei 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG DEWAN NASIONAL SEBAGAI BERIKUT:
Pasal 1
- (1) Untuk mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan Indonesia sebaik-baiknya, maka dibentuk sebuah Dewan Nasional.
- (2) Dewan Nasional berkedudukan di Jakarta, kecuali jika Pemerintah menentukan tempat yang lain.
Pasal 2
- (1) Dewan Nasional. memberikan nasehat mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah, baik atas permintaan Pemerintah, maupun atas inisiatif sendiri.
- (2) Nasehat-nasehat Dewan Nasional disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Menteri.
Pasal 82
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam sidang-sidangnya pada tanggal 29 April dan tanggal 3 Mei 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG DEWAN NASIONAL SEBAGAI BERIKUT:
- (1) Untuk mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan Indonesia sebaik-baiknya, maka dibentuk sebuah Dewan Nasional.
- (2) Dewan Nasional berkedudukan di Jakarta, kecuali jika Pemerintah menentukan tempat yang lain.
- (1) Dewan Nasional. memberikan nasehat mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah, baik atas permintaan Pemerintah, maupun atas inisiatif sendiri.
- (2) Nasehat-nasehat Dewan Nasional disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Menteri.
- (1) Dewan Nasional dipimpin oleh Presiden.
- (2) Jika Presiden berhalangan maka pimpinan Dewan Nasional diserahkan kepada seorang Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Nasional dilakukan oleh Presiden.
- (4) Anggota-anggota Dewan Nasional diangkat dari:
- a. golongan-golongan fungsionil di dalam masyarakat,
- b. orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah ,
- c. pejabat-pejabat militer dan sipil yang dianggap perlu,
- d. Menteri-menteri yang dipandang perlu.
- (5) Menteri-menteri lainnya dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Nasional untuk memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
yang diperlukan.
##
PENJELASAN
Pasal 4
. Dewan Nasional bersidang apabila Presiden, Wakil Ketua atau sekurangkurangnya 5 orang anggota menganggap perlu.
PENJELASAN
Pasal 5
Dewan Nasional mempunyai sebuah Sekretariat.
PENJELASAN
Pasal 6
Aturan-aturan tentang kedudukan keuangan Wakil Ketua dan anggotaanggota Dewan Nasional beserta pegawai-pegawai Sekretariatnya dan lain-lain hal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Diundangkan pada tanggal 8 Mei 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM. LEMBARAN NEGARA NOMOR 48 TAHUN 1957 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO. PERDANA MENTERI, ttd JUANDA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## PENJELASAN