PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana · Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan ··· pelayanan kesehatan, sehingga perlu diganti; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ·a clan huruf b, perlu (berlaku 27 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2015
TENT ANG
PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana · Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan ··· pelayanan kesehatan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ·a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Singkawang;
- I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan · Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor · 82, Tambahan Lembaran ·Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. . 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
1
5. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti · Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor . 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. · Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyara.kat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1676);
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota. Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah · (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 16);
MEMUTUSKAB :
Menetapkan: PERATURAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN KOTA SINGKAWANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah . Kota Singkawang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas . Kesehatan Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Keseliatan Kota Singkawang.
8. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan. masyarakat dan upaya kesehatan peror.angan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehat.an masyarakat yang setinggi› tingginya di wilayah kerjanya.
9. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
10. Puskesmas rawat Non inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM . adalah . setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian · pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
14. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatan.
15. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BABll
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Singkawang.
Pasal 3
- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Puskesmas Singkawang Tengah I;
- b. Puskesmas Singkawang Tengah II;
- c. Puskesmas Singkawang Barat;
- d. Puskesmas Singkawang Selatan I;
- e. Puskesmas Singkawang Selatan II;
- f. Puskesmas Singkawang Utara I;
- g. Puskesmas Singkawang Utara II;
- h. Puskesmas Singkawang Timur I; dan
- i. Puskesmas Singkawang Timur II;
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
- a. Puskesmas Singkawang Tengah I dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Condong;
2. Kelurahan Sekip Lama;
3. Kelurahan Sei Wie; dan
4. Kelurahan Jawa.
- b. Puskesmas Singkawang Tengah II dengan wilayah kerja: .
1. Kelurahan Roban; dan
2. Kelurahan Bukit Batu.
- c. Puskesmas Singkawang Barat dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Pasiran;
2. Kelurahan Melayu;
3. Kelurahan Tengah; dan
4. Kelurahan Kuala.
- d. Puskesmas Singkawang Selatan I dengan wilayah kerja Kelurahan Sedau
- e. Puskesmas Singkawang Selatan II dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Sijangkung;
2. Kelurahan Pangmilang; dan
- 3. Kelurahan Sagatani.
- f. Puskesmas Singkawang Utara I dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Setapuk Kecil;
2. Kelurahan SetapukBesar; dan
14. 3.. Kelurahan Semelagi Kecil.
- g. Puskesmas Singkawang Utara II dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Naram;
2. Kelurahan Sungai Garam Hilir;
3. Kelurahan Sungai Bulan; dan
4. Kelurahan Sungai Rasau;
- h. Puskesmas Singkawang Timur I dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Pajintan;
2. Kelurahan Sanggau Kulor; dan
3. Kelurahan Nyarumkop.
1. Puskesmas Singkawang Timur II dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Bagak Sahwa; dan
2. Kelurahan Mayasopa.
Pasal 4
Dalam rangka pemenuhan pelayanan masyarakat, Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapatditingkatkan pelayanannya menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan Keputusan Walikota atas usu! Kepala Dinas ## BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 5
- (1) Puskesmas adalah unit pelaksana :teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat .pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh · seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, secara operasional dikoordinasikan.oleh Camat.
•
Bagian Kedua Tugas Pokok
Pasal 6
Puskesmas mempunyru tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat
Pasal 7
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas mempunyai fungsi :
- a. pusat pembangunan kesehatan inasyarakat di wilayah kerjanya;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama;
- c. penyelenggaraan UKM esensial meliputi pelayanan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit · untuk mendukung pencapaian standai pelayanan minimal;
- d. penyelengaraan UKM pengembangan meliputi upaya kesehatan sekolah, . upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia . lanjut, upaya pembinaan pengobatan tradisional, upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat;
- e. penyelenggaraan UKP tingkat pertama yaitu pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat druurat, pelayanan satu hari (one day care), home care dan/atau rawat inap
Pasal 9
Dalam menyelenggarakan fungsi UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Puskesmas mempunyai kewenangan :
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
7
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evalusi terhadap mtitu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- J. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
BABIV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:
- a. Kepala Puskesmas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Puskesmas Pembantu.
- (2) Struktur
7. Organisasi Puskesmas Kata Singkawang sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kesatu

## KEPALA.PUSKESMAS

## Pasa1 11

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Puskesmas berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## SUB BAGIAN TATA USAHA

## Pasal 12

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Puskesmas di bidang Tata Usaha.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

## Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Puskesmas di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat , menyurat, kearsipan, perlengkapan,. hubungan masyarakat, rumah tangga Puskesmas serta urusan umum.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan (termasuk laporan kegiatan puskesmas dalam Sistem Informasi Puskesmas);
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraah urusan umum, ~eliputi urusan rumah tangga Puskesmas, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengadaan, humas dan protokoler serta perjalanaan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingktingan puskesmas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

## Pasal 16.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari sejumlah pegawai: negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) ditunjuk koordinator jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.
- (4) Penunjukan Koordinator Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

## Bagian Keempat

## PUSKESMASPEMBANTU Pasal 17

- (1) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Setiap Puskesmas pembantu ditunjuk Penanggungjawab dari seorang perawat atau bidan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas kesehatan atas usu! Kepala Puskesmas.
- (3) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas di wilayah kerjanya.
- (4) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Puskesmas pembantu mempunyai peran :
- a. meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;
- b. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM;
- c. mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat;
- d. mendukung pelayanan rujukan;dan
9. . e. mendukung pelayanan promotif dan preventif.
- (5) Puskesmas pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) kelurahan.
- (6) Jumlah Puskesmas pembantu dan jaringan pelayanan puskesmas lainnya seperti puskesmas keliling dan bidan di wilayah kerja Puskesmas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

BABV TATA KERJA DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Tata Kerja Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Puskesmas dan Pejabat fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.

"

'

- (2) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan tugas memimpin, memberikan bimbingan dan arahan kerja kepada bawahannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil Jangkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pelaporan

## Pasal 19

- (1) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas Kesehatan tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku ..
- (3) Setiap pejabat fungsional wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan ·. Japoran pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui koordinator pejabat fungsional.
- (4) Koordinator Pejabat fungsional wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima pejabat fungsional dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pedoman kerja bagi seluruh Pejabat fungsional.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Tugas utama Pemerintah Daerah melalui. Dihas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Puskesmas yaitu:
- a. menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya Puskesmas sesuai standar, dalam menjamin mutu pelayanan;
- b. memastikan kesinambungan ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana serta peralatan Puskesmas termasuk alokasi dana kalibrasi alat secara berkala;

- c. melakukan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas di wilayah kerjanya secara berkala dan berkesinambungan;
- e. melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program-program kesehatan yang dilaksanakan . di Puskesmas;
- f. memberikan solusi atas masaliµi yang tidak mampu diselesaikan di Puskesmas;
- g. mendukung pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
- h. memfasilitasi integrasi lintas program terkait kesehatan dan profesi dalam hal perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program Puskesmas; dan
- i. menyampaikan laporan kegiatan, data dan masalah kesehatan prioritas di Puskesmas secara berkala kepada Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk jika terjadi perubahan katagori Puskesmas.

## BAB VII PENDANAAN Paaal 21

- ( 1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari : •
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat · (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 22

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usu! Kepala Dinas dan diberhentikan dari jabatan sesuai dengan Ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Puskesmas diutamakan seorang yang berkualifikasi Sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat.
- (3) Koordinator pejabat fungsional ditunjuk oleh Kepala Puskesmas dari pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat dan tembusan sebagai laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.

- (6) Fonnasi pegawai negeri sipil Puskesmas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (7) Fonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.

## BAB IX

## ESELONERING Pasal 23

- (1) Kepala Puskesmas adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## BABX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 24

- (1) Kepala Puskesmas wajib memberikan. dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Puskesmas dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibagian evaluasi dan pelaporan kinerja satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap koordinator kelompok operasional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
4. \_(4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Puskesmas, unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi, berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.
- (5) Nomenklatur Puskesmas dan wilayah kerja yang saat ini berlaku harus menyesuaikan dengan peraturan walikota ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 1April2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Huku dan Perundang-undangan,

YASMALKAR\_SH

Pembina

NIP.19681016 199803

l

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Singkawang. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kata Singkawang Tahun 2008 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s~tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Sirigkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 27 Maret 2015 WALIKOTA SINGKAWANG


AWANGISHAK

004

•

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

LAMPI RAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SINGKAWANG

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

## KEPALAUPT

I

SUB BAGIAN. TATAUSAHA

.

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANGISHAK

.

PUSKESMAS PEMBANTU

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

19681016 199803 1 004


J