Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2017 tentang PERU BAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DP1N PELAYANAN TEF~PADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ATAS NAMA VlALIKOTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WAllKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURI\N WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 25 TABUN 2017
TENTANG
PERU BAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DP1N PELAYANAN TEF~PADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ATAS NAMA VlALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MArIA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyeleriggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka telah ditetapKan Peraturan Walikota Praburnulih Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota kepadaKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka' terhadap Peraturan Walikota Praburnulih Nomor 11,'1'ahun 2J17 ten tang Pendelegasian Wewenang Walikota kepada Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota perlu untuk dilakukan perubahan;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Pendelegasian Wewenang Walikota kepada Kepala Dinas Perianarrran Modal dan Pelayanan Terpadu 3atu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota.
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan T , "1\T .\_\_ T"l '\_1.!1 .. T. \_\_ 1 .~\_ l\.T\_ . 11"1"1 ""'\
•
2. Undang -U ndang N omor L J 1anun LV\) I Penanarnan Modal (Lembaran Negara Indonesia Tahuri 2007 Nomor 67 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724); LCUU:::t11t; R.epubUk Lernbaran
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayarian Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai.mana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pernberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); .. \_\_ -. -;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 221); 2014 tentang Satu Pintu Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Pearturan Menteri Dalam Negeri Nornor 27 Tahun 2009 ten tang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebaimana telah diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lernbaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
,.
MENETAPKAN
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN W.A.LlKOTA PRABUMULIH NOMOR 1. TABUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA K~=PADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ATAS NAMA WALIKOTA.
Pasal 3
Pasa13
- (1) Walikota mendelegasikan wewerian g kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Peiayarian Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan atas nama Walikota.
- (2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- l. Izin Pririsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perlu asan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Peru bahan Penanaman Modal;
4. 1zin Penggabungan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. lzin Usaha Peru bahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
9. Dihapus;
10. Izin Reklame;
11. Dihapus;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
14. Tanda Daftar Gudang (TDG);
15. Tanda Daftar Industri (TDI};
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradioeional (IUP2T);
•
-
MENETAPKAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ATAS NAMA. "VJALIKOTA.
PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Ta]-lUD 2017 tentang Peridelegasian Wewenang Walikota Kepada Kepala Dinas ~. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani .,. Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota diubah sebagai berikut :
Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) angka 9) dan ayat (3) diriapus sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasa13
- (1) Walikota mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk rnenandatangani Perizinan dan Non Perizinan atas nama Walikota.
- (2) Jenis Perizinari dan Non Perizirian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- l. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perhrasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Penggabungan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanarnan Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perubahan Penanarnan Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
9. Dihapus;
10. Izin Reklarne,:
11. Dihapus;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SlUP);
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
14. Tanda Daftar Gudang (TDG);
15. Tanda Daftar Industri (TDI);
16. Izin Mendirikan Bangunan (LYlB);
17. lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradiosional (IUP2T);
19. Izin Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
20. Izin Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
21. Izin Izin Usaha Industri (IUn;
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
23. Pelayanan Adrninistrasi Pajak Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan;
24. Pelayanan Adrninistrasi Pajak Air Tanah;
25. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum/ Gigi/ Spesialis;
26. Surat Izin Fraktik Perawat (SIPP);
27. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
28. Surat Izi11Praktik Perawat Ariasthesi (SIPPAn);
29. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
30. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
31. Surat lzin Praktik Apoteker (SIPA);
32. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIFTTK);
33. Surat Izin Praktik Sanitarian;
34. Surat 1zi11Pra.ktik Refraksionis Optisien/Optometris;
35. Surat lzin Praktik Terapi Wicara;
36. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis:
37. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF):.
38. Surat Izin Praktik Radiografer;
39. Surat lzin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM);
40. lzin Apotek;
43. 4l. lzin Apotek Rakyat;
42. Izin Pedagang Eceran Obat;
43. Izin Optikal ;
44. Izin Operasional Klinik (Urnurn, Klinik Spesialis dan Klinik Kecantikan);
45. Izin Tukang Gigi;
Dihapus
- (4) Dalam rangka mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendelegasikan sebagian weweriang kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Klausul Daftar Ulang.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagairnana dirnaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
••
~.
19. Izin Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
20. lzin Izin Usaha Toko Modern (IlTfM);
21. Izin Izin Usaha lnduetri (IUI);
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
23. Pelayanan Administrasi Pajak Bahan Mineral bukan Logam clan Batuan;
24. Pelayanan Administrasi Pajak Air Tanah;
25. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Urnumj Gigij Spesialis;
8. 26 .. Surat Izin Praktik Perawat (SI?P);
27. Surat lzin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
28. Surat lzin Praktik Perawat Anasthesi (SIPPAn);
29. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
30. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
13. 3l. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA):
32. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
33. Surat Izin Praktik Sanitarian;
16. \_34. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris;
35. Surat Izin Praktik Terapi Wicara;
36. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis:
37. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
38. Surat Izin Praktik Radiografer;
39. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM);
40. 1zin Apotek;
23. 4l. Izin Apotek Rakyat;
42. Izin Pedagang Eceran Obat;
43. Izin Optikal ;
44. lzin Operasional Klinik (Urnurn, Klinik Spesialis dan Klinik ) Kecantikan) ;
45. Izin Tukang Gigi;
Dihapus
- (4) Dalam rangka mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meridelegasikan sebagian wewenang kepada Sekretaris Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Klausul Daftar Ulang.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piritu.
"t't-'\&gt;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Prabumulih pada tanggal l"- .jvni 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA P BUMULIH, - " BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR ';2.-6.., -,. ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya., mernerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumullih.

Penetapan: Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal is .j(,)O(· 2017