Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dari Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERA TURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 7 T AHUN 2013
TENT ANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGA WAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE T AHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 /KPTS/PIMP.DPRD/XI-2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang, Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil · , Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan beban kerja dan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil dengan melihat pada etos kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan PPnohl'!.;:il:m baci Pezawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
'
.
- Mengingat 1 . Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor Tahun 4200);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4678);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
- 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135 );
- 1 4 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 1 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Dae rah;
- 1 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 1 8 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 0 tahun 1998 tentang Bentuk Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 1 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Norn or 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentanz Orzanisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nornor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangi he Tahun 2010 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nornor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lernbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nornor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah, Lernbaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lernbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nornor 3 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nornor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Lernbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nornor 6);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 34).
MEMUTUSKAN :
PERA TURAN BUPA TI TENT ANG PEMBERIAN T AMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGA W Al NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Menetapkan T AHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan;
2. Kepala Daerah serta Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah;
6. Inspektorat, Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu kesatuan organisasi Negara;
9. Pejabat Struktural adalahjabatan struktural eselon II, III, IV dan V;
- 1 0 . Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- 1 1 . Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pendidikan, Fungsional Kesehatan clan Fungsional Peneliti yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 1 2 . Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SK.PD adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 1 3 . Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan Khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan prestasi dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan sesuai Kalender Kerja;
- 1 5 . Hari Iibur adalah tidak masuk kerja yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijabarkan dengan Keputusan Bupati;
16. Tambahan Penghasilan ## BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1 ) Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- 11\ Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2, terdiri atas:
| 1 . | Eselon II A | Sekretaris Daerah | Rp. | 15.000.000,.; I bulan |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 2. | Eselon II B | Asisten Sekda, Kepala BAPPEDA, Inspektur | Rp. | 6.000.000.- I bulan |
| 3. | Eselon II B | Kepala Dinas PPKA | Rp. | 10.000.000,- / bulan |
| 4. | Eselon II B | Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli | Rp. | 4.000.000,- I bulan |
| 5. | Eselon III A : | Kepala Kantor/Satuan, Dir. RSUD Kabag Setda, Kabag Setwan, Sekretaris Badan dan Dinas, Sekretaris dan Inspektur Pembantu, Pengawas Pemerintahan Madya | Rp. | 2.500.000,- I bulan |
| 6. | Eselon III A : | Camat | Rp. | 3.500.000,- / bulan |
| 7. | Eselon III B : | Kabid, Kasubdin, KTU dan Kabid RSUD, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Korpri, Pengawas Pemerintahan Muda | Rp. | 2.000.000,- I bulan |
| 8. | Pengawas SMP, | SMA dan SMK | Rp. | 2.000.000,- / bulan |
| 9. | Eselon JV A : | Kasubag, Kasi, Ka. Puskesmas, Ka. UPTD, Pengawas Pemerintahan Pertama | Rp | 1.250.000,- I bulan |
| 10. | Eselon IV A : | L u r ah | Rp. | I .750.000,- / bulan |
| I I . | Kepala SMP, SMA dan SMK | Kepala SMP, SMA dan SMK | Rp. | 1.250.000,- I bulan |
| 12. | Pengawas TK,SD | Pengawas TK,SD | Rp. | I .000.000,- / bulan |
| 1 3 . | Eselon IV B : | Kasubag Kee, Kasubag UPTD Sekretaris Kelurahan, Kasi Kelurahan | Rp. | 1.100,000,-1 bulan |
| 14. | Kepala SD dan TK | Kepala SD dan TK | Rp. | 1.100.000,- I bulan |
| 5. | Eselon V A : KTU SMP, SMA I SMK | Eselon V A : KTU SMP, SMA I SMK | Rp. | 1.000.000,- I bulan |
| 16. | Non Struktural dan Fungsional : a. Golongan III dan IV | Non Struktural dan Fungsional : a. Golongan III dan IV | Rp n_ | 1.000.000,-/ bulan '7,() ()()(\ .t hnlan |
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pemberian Tambahan Penghasilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pemberian Tambahan Penghasilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pemberian Tambahan Penghasilan ## BAB III APEL KERJA DAN PEN AND AT AN GAN AN DAFT AR HADIR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- ( l ) Pemberian Tambahan Penghasilan ditentukan sesuai kehadiran Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apel Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
- 1 . Apel masuk kerjajam 07.30 wita;
2. Apel pulang kerjajam 16.00 wita;
- b. Hari Jumat :
- 1 . Apel masuk kerjajam 07.30 wita;
2. Apel pulang kerja jam 11.00 wita.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- ( I ) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menandatangani daftar hadir;
- (2) Khusus penandatanganan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional adalah sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
- 1 . Jam 07.30 wita;
2. Jam 11.00 wita;
3. Jam 13.30 wita;
4. Jam 16.00 wita;
- b. Hari Jumat:
- 1 . Jam 07.30 wita;
2. Jam 09.00 wita;
3. Jam 11.00 wita.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- ( 1 ) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan, jam masuk kerja dan jam pulang kerja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi yang bersangkutan;
- (2) Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan wajib menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja dalam sehari.
- (3) Tenaga Fungsional Peneliti wajib menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja dalam sehari disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Instansi yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- ( l ) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang bertugas di luar Kantor, dapat dibuatkan daftar hadir tersendiri ditempat di mana mereka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2).
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab dan pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 11
Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional :
- 1 . Pegawai Negeri Sipil yang tidak menandatangani daftar hadir sebagaimana pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2), dipotong 100% dari jumlah Tambahan Penghasilan Perhari;
2. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menandatangai daftar hadir 1 (satu) kali dalam sehari sebagaimana pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2), dipotong 25% dari jumlah Tambahan Penghasilan Perhari.
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 12
- ( I ) Pemotongan Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Fungsional Pendidikan, Tenaga Fungsional Kesehatan dan Tenaga Fungsional Peneliti adalah bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Fungsional yang terlambat masuk kerja, dikenakan pemotongan Tarnbalian Penghasilan yang dihitung perjam keterlambatan;
- (2) Penghitungan Pemotongan besaran Tambahan Penghasilan Perjam adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Tambahan Penghasilan sebulan dibagi dengan jumlah hari kerja dalam sebulan sama denganjumlah Tambahan Penghasilan Perhari;
- b. Jumlah Tambahan Penghasilan Perhari dibagi dengan jumlah jam kerja dalam sehari, maka didapatkan jumlah Tambahan Penghasilan Perjam.
PENGECUALIAN PEMBA Y ARAN T AMBAHAN PENGHASILAN
BAB V - PENGECUALIAN PEMBA Y ARAN T AMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 13
- ( I ) Pengecualian pembayaran Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil, apabila :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan Surat Tugas dari atasan Iangsung
.
'
- b. Izin yang dapat dipertanggungjawabkan maksimal 2 hari dalam sebulan;
- c. Sak.it dengan pemberitahuan melalui surat dari yang bersangkutan maksimal 2 hari;
- d. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter maksimal 3 hari;
- e. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter sampai dengan 14 hari disertai Surat Izin Cuti Sakit dari Pejabat yang berwenang;
- f. Sakit lebih dari 14 hari sarnpai dengan 6 ( enam) bulan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dan menunjukan Izin Cuti Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- g. Mengikuti pendidikan dan latihan teknis ## BAB VI PENGAWASAN
BAB V - PENGECUALIAN PEMBA Y ARAN T AMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 14
Pengawasan terhadap kehadiran dari setiap Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan tempat kerjanya dilakukan secara berjenjang dan wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi Kehadiran
'-
- \_\_ : \_ 1 \_\_
.
.
BAB V - PENGECUALIAN PEMBA Y ARAN T AMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 15
- ( 1 ) Apabila dalam pernbayaran Tambahan Penghasilan diternukan adanya rekayasa Daftar Hadir, rnaka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Kepala SK.PD atau Kepala Unit Kerja bertanggungjawab bila terjadi rekayasa Daftar Hadir;
- (2) Apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan Laporan Rekapitulasi Kehadiran oleh petugas pernbuat Laporan Rekapitulasi Kehadiran, akan dilakukan klarifikasi oleh yang bersangkutan dan dibayar sebagaimana mestinya.
BAB V - PENGECUALIAN PEMBA Y ARAN T AMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 16
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Bupati mi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
TATA CARA
BAB VII - TATA CARA
Pasal 17
Tata cara pernbayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil :
- a. Pejabat Penanggungjawab atau Pernbuat Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan Laporan Rekapitulasi Kehadiran;
- b. Tarnbahan Penghasilan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) disahkan oleh Kepala SK.PD atau Kepala Unit Kerja;
- c. Penghitungan Tambahan Penghasilan Perhari dihitung sesuai dengan jurnlah Hari Kerja dalam bulan berjalan;
BAB VII - TATA CARA
Pasal 18
Biaya yang tirnbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2013.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di r : \_ \_ r., ... ,.. ... PPmPrint�h Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 dicabut dan
Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2, terdiri atas :
| I . | Eselon II A | Sekretaris Daerah | Rp. | 15.000.000,- / bulan |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 2. | Eselon II B | Asisten Sekda, Kepala BAPPEDA, Inspektur | Rp. | 6.000.000.- I bulan |
| ,., .i . | Ese!on II B | Kepala Dinas PPKA | Rp. | I 0.000.000,- I bulan |
| 4. | Eselon II B | Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli | Rp. | 4.000.000,- I bulan |
| 5. | Eselon III A : | Kepala Kantor/Satuan, Dir. RSUD Kabag Setda, Kabag Setwan, Sekretaris Badan dan Dinas, Sekretaris dan Inspektur Pembantu, Pengawas Pemerintahan Madya | Rp. | 2.500.000,- I bulan |
| 6. | Eselon III A : | Camat | Rp. | 3.500.000,- I bulan |
| 7. | Eselon III B : | Kabid, Kasubdin, KTU dan Kabid RSUD, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Korpri, Pengawas Pemerintahan Muda | Rp. | 2.000.000,- I bulan |
| 8. | Pengawas SMP, SMA dan SMK | Pengawas SMP, SMA dan SMK | Rp. | 2.000.000,- I bulan |
| 9. | Eselon IV A : | Kasubag, Kasi, Ka. Puskesmas, Ka. UPTD, Pengawas Pemerintahan Pertama | Rp | 1.250.000,- I bulan |
| 10. | Eselon IV A : | Lurah | Rp. | 1.750.000,- I bulan |
| 1 1 . | Kepala SMP, SMA dan SMK | Kepala SMP, SMA dan SMK | Rp. | 1.250.000,- I bulan |
| 12. | Pengawas TK,SD | Pengawas TK,SD | Rp. | 1.000.000,- / bulan |
| 1 3. | Eselon IV B : Kasubag Kee, Kasubag UPTD Sekretaris Kelurahan, Kasi Kelurahan | Eselon IV B : Kasubag Kee, Kasubag UPTD Sekretaris Kelurahan, Kasi Kelurahan | Rp. | 1.100.000,- I bulan |
| 14. | Kepala SD clan TK | Kepala SD clan TK | Rp. | 1.100.000,- I bulan |
| 5. | Eselon V A : KTU SMP, SMA I SMK | Eselon V A : KTU SMP, SMA I SMK | Rp. | 1.000.000,- I bulan |
| 16. | Non Struktural dan Non Fungsional (staf): a. Golongan | III dan IV | Rp | 1.000.000,-/ bulan |
| | b. Golongan I dan II | b. Golongan I dan II | Rp | 750.000,-/ bulan |
| 17. | Fungsional: a. Golongan | III dan IV | Rp | 750.000,-/ bulan |
| | h Golonzan I dan II | h Golonzan I dan II | Rp | 500.000,-/ bulan |
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penetapan: Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 3 JanuanI 2013

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, HIRO MUS ROMPAS MAKAGANSA

Penetapan: Diundangkan di Tahuna pada tanggal 3 Januar I 2013 SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, ' WILLY ELFIANUS CARRY KUMENT AS BERlTA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 7 • • ## Pasal 20

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penetapan: Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 3 .Januaz-L 2013

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, HIRO

Penetapan: Diundangkan di Tahuna padatanggal 3 Ji111�ari 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, ' WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS BERIT A DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE T AHVN 2013 NOMOR 7