Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN DA8RAH KABUPATEN BUTON NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUB/\HAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EUTON NOMOR 5 TAHUN 2010 TEN'T'ANG PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPAT! BUTON, perlu diubah; lagi indeks harga dan perekcnorntan schingga Hiburan, sudah tidak sesuai pcrkembo.ngan perkembangan bahwa pengaturan strukrur clan besarnya tarif pejak hiburan sebagaimana dirnuat dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak - b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf, a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DA8RAH KABUPATEN BUTON NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUB/\HAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EUTON NOMOR 5 TAHUN 2010 TEN'T'ANG PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! BUTON,
a.
perlu diubah; lagi indeks harga dan perekcnorntan schingga Hiburan, sudah tidak sesuai pcrkembo.ngan perkembangan bahwa pengaturan strukrur clan besarnya tarif pejak hiburan sebagaimana dirnuat dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak
- b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf, a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tcntang Perubahan Atos Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor· 5 Tahun 2010 tenl,mg Pajak Hiburan;
- l. Pasal 18 Negara
3. Ayat (6) Undang-Undang Dasar Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun I \:159 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I[ di Sulawesi
3. Undang Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20U3 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2004 Nornor 126, Tambahnn Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 200() Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indoneaia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentong Pernerintahan Dacrah [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbabari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nemer 9 Tahun 20 IS tent.ang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahtrn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negi-irH Rt-:puulik Indonesia Tohun '...!015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pcrncrinrah Nomur ~R Tahun 2005 tentang Pengelotaan Keuangao Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnhabun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Pcraturan Pernerintah Nomor e,9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembcrian rum Pernanfaaran lnsentif Pemungutan Pejak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 119, Tarnbahan Lcmbanm Negara Republik Lndonesia Nomor 5161 J;
9. Pcraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 trmtang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Pcraturan Perundang undangan;
10. Peral unm Menteri Dalam Negeri Nornor RO Tahun 2015 tentang Pernbcnrukan Prociuk Hukum Daerah;
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan [Lcmbaran Daerah Kabupaten Bu loo Tahun 2010 Nomor 5);
Dengo.n Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DUTON
dan
BUPATI UUTON
MEMllTUSKJ\N:
PER/\TURAN UAERAH TENTANG PRRUB/\HAN ATAS PERATURAN OAF.RAH KABUPATl£N BUTON NOMOR 5 TAHUN
2010 TJ:;N'J'ANC PAJAK HJRUR/\N. Menetapkao
PASAJ.. I
Beberapa kcicnruan dalam Peraturan Oaerah Kabupaten Buron Nomor 5 'ranun 2010 tcntang P11jAk Hiburan (Lembaran Ol:lcrah Kabupnten Buton 't'ahun 20 IO Nnrnur 5), dlubah i.cua~a.i berikut:
- I. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi $ehAgoi berikut :
Pasal 5
tsesarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis hihuran adalah sebagai berikut:
- a. IJ mtonon film:
1. rnelului layar tancap, diterapkan scbesar 20% (dua puluh lima persen)
2. melalui bioskop, ditetapkan sebesa r 35% (tiga puluh Lima per sen]
- b. pagelaran kesenian, m usik, tari dan/ a tau busana yang bcrkclas nasional, sebesar 15% (limo. betas perserat us);
- c. pagelaran kcscnian, rnusik, tari dan/atau busana yang berkelas interuaeional, sebesar 20"/o (dua puluh perseratus];
- d. pagelaran kescnian rakyat, musik, tari dan/ a tau busana yang berkclas lokal, sebesar 0% (no! perseratus);
- e. hiburan tradisional Iainnya yang sejenis scbesar 0% (no] perserarus];
- f. kontes kecantikan dan bina raga yang berkelas Jokal/tradisional sebesar 0% (nol perserarusj,
- g. komes kccantikan dan bina raga yang berkelas nasional sebesar I :.o/o (lima belas perscratus):
- h. kontes kecanrikan dan bina rRga yang berkelas internaaional scbesar '..!0% (du» puluh perseratus];
- i. pameran yang bersifat non korncrsial sebesar 0% {nol perscrarus];
12. J· pamcran yang ber sifat komersial sebesar 15% (lima bclas perseratus);
- k. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar 35% {liga puluh lirna perseratus};
- I. sirkus, akrobat, clan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 00/n (nol pcrscratus);
- m. sirkus, akrobat, den sulap yang bcrkelas nasional dan internaslonal si,ht:l!Rr 20% (dua puluh persera tus];
16. n, perrnainan bilyar sebesar '..!5% [d'ua puluh Iirna pcrsrratus]:
- o. pacuan kuda yang berkelas lokal/rradiaional sebesar 00/o (nol perseratus);
- p. pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh perseratus];
- q. pacuan kendaraan bermotor dan perrnainan ketangkasan sebesar 2U% (duo. puJuh pi,rs~rnlus);
- r. panti pijat, refleksi. ma.ndi uap, pusat kebugaran (fitnes centre) sebesar 35% (1.iga puluh lima perseratus);
- s. pcrtandingan olahraga dan perrnainan video game y,mg berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol perseratus); dan
- t. pertandingan olahraga dan pcrmainan video game yang berkelas nasional dan intcrnasioni:iJ sebesar 20% [dua pulub perserarus).
Pasal 38
Pasal JI
Pcraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, mcrnerintahkan pengundangan Peraruran Daerah ini dcngan penempatannya dalarn Lernbaran uaeran Kabupatcn Buron. KA M Pembina Utama Muda, lV /c NIP. 19580101 198903 1 012 LEMBARAN DARRAH KABUPATEN DUTON TAHUN 2017 NOMOJ&lt; ... NORF.C', PF:RATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVJNSI SULA WESJ Tl!:NOOAJ&lt;A NOMOR: 2/ l'I I 20 l 7 di Pasarwajo 3 Maret 2017 Plr. SJ&lt;:KR , RlS OAERAH, LA SAKRY

Verifikasi: Cap/ttd

Penetapan: Ditetapkan di Pasarwajo pada tangga] 23 Maret 2017 Pit. UUPATI BUTON, pada tanggel