PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA Nomor 4 Tahun 2014 tentang PERJALANAN DINAS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
;
^Mengingat
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR: 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,
- a. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka menunjang ttigas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara tertib efektif, transparan dan bertanggungjawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan atas perintah pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis, sesuai kebutuhan nyata/riil, memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap perlu dirubah;.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Perjalanan Dinas.
: 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang^ penyelenggaraan Negara' Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Republik .Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q3-
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- S. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); \_
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1a,
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai TidakTetap;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
15. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Utara.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten iv yi ii-^ o h&gt; q c q 1Jt3T3 ~
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Utara.^,
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 10 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
2. 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD, adalah SKPD d ' linqkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yang terdir. dan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Daerah, dinas Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kecamatan dan Sekretariat KORPRI.
3. 11' Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
4. 13 Lembaga lain yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yang terdin atas Badan Narkotika Kabupaten (BNK), Sekolah, Puskesmas, Sekretariat Komjsi Pemilihan Umum.
14. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu-jabatan-dalam negeri, atau diserahi tugas negara/daerah lainnya, darudigaji ## BAB II
JENIS, SUBJEK DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Perjalanan Dinas meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas adalah :
- a. Pejabat Negara;
- b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. PNS;
- d. TP-PKK; dan
- e. DWP; dan
- f. Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan perjalanan dinas, yaitu :
- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD Kabupaten dan Sekretaris Daerah ;
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon lib, anggota DPRD Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap yang setara;
- c. Tingkat C untuk Eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV serta Pegawai Tidak Tetap yang setara;
- d. Tingkat D untuk Eselon IV, PNS Golongan III, Anggota TP-PKK dan Pegawai Tidak Tetap yang setara;
- e. Tingkat E untuk PNS Golongan II, PNS Golongan I, Anggota TP-PKK dan Anggota DWP serta Pegawai Tidak Tetap yang setara;
- (3) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (T) pasal ini meliputi:
- a. Non PNS yang diangkat sebagai Staf Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Non PNS yang diangkat sebagai Tenaga Honorer yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Non PNS yang ditugaskan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- (4) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas ditentukan oleh PA/KPA mengacu pada ayat (1) Pasal ini dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara dan / atau Daerah yang dapat membawa manfaat bagi Negara / Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD
BAB III - PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD
Pasal 5
- (1) SPT bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati.
- (3) SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, ditandangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati. , · , u
- (4) SPT bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ,ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) SPPD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD , ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD.
BAB III - PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD
Pasal 6
- (1) SPT bagi Pejabat Eselon ll/b, ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Apabila Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
- (4) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
- (6) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
- (5) SPPD bagi Pejabat Eselon ll/b, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
BAB III - PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD
Pasal 7
- (1)SPT bagi Camat, Direktur RSUD, Sekretaris KORPRI, Sekretaris KPU, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Lakhar BNK dan Kepala Lakhar BPBD.ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Apabila Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. .
- (2) Apabila Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati. . , , \_ . x . \_, ,
- (4) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
- (6) SPPD bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
- (5) Apabila Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah lainnya.
- mS^sSSSrls Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Asisten [} Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sek^ns °aerah (8) Apabila Asisten Sekretaris Daerah yang memb.dang. berhalangan, bPPU
ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah lainnya.^
BAB III - PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD
Pasal 8
- mSPT dan SPPD bagi pejabat Eselon 111,1V dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegwai (} Tidak Tetap di lingkungan Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Kecamatan, BNK dan BPBD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau unit kerja
- (3) Apabila Kepala SKPD atau Unit Kerja Berhalangan/Tugas Luar, SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas di tandatangani oleh Pejabat Setingkat di bawah Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan dinas perjalanan d.nas melibatkan PNS dan SKPD yang lain maka SPT dan SPPD PNS tersebut ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang menggunakan jasa PNS tersebut.
BAB III - PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD
Pasal 9
- (1) Baqi TP-PKK dan DWP, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi berhalangan SPT, dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang lainnya.
3. 2 Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT dan SPPD di tandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah..
Paragraf 1 Jenis Biaya
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 10
Jenis Biaya Perjalanan Dinas, terdiri atas :
- a. Uang Harian ;
- b. Biaya Transportasi;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Representasi.
Paragraf 2 Uang Harian
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 11
- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf ameliputi:
- a. Uang Saku;
- b. Uang Makan; dan
- (4) Besararf Uang Harian adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran ll.^
5. (2)UangZ"anansePb0artgaLimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan (3,ffih.^X".^lmP^d pada aya, ^ dibayarKanseoara Lumpsum.

## Paragraf 3 Biaya transportasi

## Pasal 12

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b terdiri dari:
- a. Biaya Tiket;
- b. Airport Tax;
- c. Biaya Pass masuk lainnya;
- d. Sewa Kendaraan;
- e. Biaya Transit;
- f. Biaya Angkutan pergi pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan; dan
- g. Biaya Transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri dari:
1. Tempat kedudukan ke terminal bis/ bandara/ Pelabuhan;
2. Terminal bis/ bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan;
3. Tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya.
12. Dan berlaku juga sebaliknya.
- (2) Biaya Tiket (Angkutan Darat, Laut dan Udara) dibayarkan seluruhnya sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) dan biaya pass masuk lainnya.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD serta Pejabat Eselon Ha untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) / hari dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (4) Khusus Biaya Transit dari Bandara Soekarno Hatta langsung ke Bandung, Bogor, Depok, Bekasi atau Tangerang, diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- (5) Biaya Angkutan Pergi Pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya, dibayarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (6) Biaya transportasi dari tempat kedudukan ketempat tujuan, terdiri dari:
- a. Tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- b. Terminal bis/bandara/pelabuhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

ke tempat

tujuan maksimal

- c. Tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g dibayarkan secara riil (ad-cost)
- (8) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf f dibayarkan secara lumpsum.
- (9) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan penuh apabila perjalanan dinas dilaksanakan oleh 1 (satu) orang. jika perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari (1) satu orang sampai dengan maksimal 3 (orang) maka biaya transit hanya dibebankan pada salah satu pelaksana perjalanan dinas dan berlaku kelipatan.
5. (11)Besaran Biaya Transportasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I
- (10) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g tidak diberikan bagi Pejabat Negara.

Paragraf 4 Biaya Penginapan

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. Di hotel; atau
- b. Di tempat menginap lainnya.
- (3) Biaya Penginapan dibayar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi dari standar tertinggi biaya penginapan sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.
- (2) Biaya Penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran (print out) yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dibayarkan secara riil (ad-cost).
- (5) Biaya penginapan dalam Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara Pimpinan DPRD, Eselon Ha mengacu pada biaya penginapan dalam Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV
- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas mendampingi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon lla, maka untuk penginapan Pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel / penginapan yang sama
- (7) Besaran biaya penginapan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

## Pasal 14

Pelaksana Perjalanan Dinas apabila tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan;
2. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf a dibayarkan secara lumpsum, dengan memperhatikan jumlah malam hari menginap.

## Paragraf 5 Uang Representasi

## Pasal 15

- (1)Uang Representasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d adalah uang kehormatan yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Uang Representasi dibayarkan sesuai jumlah hari SPT.
- (3) Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaiman tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 16

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

## Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas TP-PKK dan DWP

## Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara TP-PKK tingkat Kabupaten serta Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara DWP Tingkat Kabupaten / SKPD / Unit Kerja disesuaikan dengan Tingkatan Biaya Perjalanan Dinas suami sebagaimana pada pasal 3ayat (2).
- (3) Perjalanan Dinas Untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara TP-PKK dan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara DWP dalam hal mendampingi tugas suami, tidak diberikan biaya penginapan akan tetapi fasilitas penginapan melekat langsung pada biaya penginapan suami.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk anggota TP-PKK dan anggota DWP disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat Esebagaimana pada pasal 3ayat (2).

## Bagian Keempat Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah

## Pasal 18

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas menjemput dan mengantar ketempat pemakaman subjek Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang meninggal dunia dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam lampiran V.
- (2) Keluarga dari subjek Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya Perjalanan Dinas pada saat menjemput dan mengantar jenazah.

## Bagian Kelima Tata Cara Perjalanan Dinas

## Pasal 19

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan / atau tempat tujuan yang sama.

## Pasal 20

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian berupa panjar ( uang harian dan biaya transportasi dari tempat tujuan kedudukan ke terminal bis/ bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang) sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan yang ada dimasing-masing SKPD/ Unit kerja.
- (2) Dalam hal ini Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.^

## Pasal 21

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka subjek perjalanan dinas wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (3) Tambahan Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat dimintakan kepada PA/ KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah han yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan member! tambahan uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan jumlah harian bukan disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian subjek Perjalanan Dinas yang bersangkutan.
- a. Surat Keterangan kesalahan/ kelalaian dari Syahbandar/ Pejabat Bandara/ Pimpinan perusahaan jasa transportasi lainnya: atau
- b. Surat Keterangan Kepala Desa atau Camat untuk Perjalanan Dinas Dalam Propinsi: atau
- c. Surat Keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

## Pasal 22

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas kecuali Perjalanan Dinas Tertentu dan atau dalam keadaan kahar/luar biasa (force majeure)
- (3) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan / atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang maksimal selama 5(lima) hari.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Bupati.
- (4) Perjalanan Dinas dalam rangka, menghadiri rapat-rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar workshop, kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/ undangan/ pembentahuan dan lembaga / instansi penyelenggara dan kepada subjek Perjalanan Dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPPD.
- (6) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada har. m.nggu dan /atau han l.bur
- (5) Apabila Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat-rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus-kursus, pendidikan, dan pelatihan terdapat biaya kontribusi yang hams disetor oleh subjek perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen b,aya Perjalanan Dinas tetapi dianggarkan tersendirl dalam APBD\_
7. nasional atau lebih dari 5 (lima) hari apabila:
8. « untuk menghadiri rapat-rapat/ sosialisasi yang sifatnya resmi / penting yang d^nggarakan oleh kementerian/ per.aksanaannya sesua, surat/^

- undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan lain,
- (7) Keadaan kahar/luar biasa (force majeure) sebagaimana yang ada pada ayat (1) pada pasal ini adalah:
- b Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam arti terdapat tugas tambahan yang mendesak atas perintah Pejabat yang berwenang pada lokasi/ tempat tujuan yang sama dan/ atau dalam rute perjalanan yang eggrah
- a. Per-jalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial.
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan moda transportasi, bencana alam, gangguan keamanan serta bencana sosial.

## Pasal 23

- (1) Perjalanan Dinas dapat juga diberikan kepada Pejabat setingkat Eselon II, III dan / atau PNS dilingkungan Kementerian/ Lembaga/ Departemen Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas didaerah atas Permintaan resmi/ tertulis dari Pemerintah Kabupaten Minahasa utara sepanjang penugasan tersebut memberikan manfaat untuk kemajuan daerah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Pejabat setingkat Eselon II,III dan/ atau PNS dilingkungan Kementerian/Lembaga/Departemen Pemerintah Pusat dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) SPT dan SPPD Pejabat setingkat Eselon II,III, dan /atau PNS dilingkungan Kementerian/ Lembaga/ Departemen Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Atasan langsung.

## Pasal 24

Masyarakat dapat melakukan Perjalanan Dinas apabila sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bermanfaat bagi Pemerintah dan Daerah Kabupaten Minahasa Utara dengan mengacu pada tingkatan Perjalanan Dinas tingkat Esebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e.

## Bagian Keenam Perjalanan Dinas Luar Negeri

## Pasal 25

- n\ P.iahat Neaara dan / atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
- dilaksanakan dalam rangka : Kabupaten Minahasa Utara dapat (1) Dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud (2) ayat pada
- b. Seminar / lokakarya/konfrensi; a
- a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri,
- c Promosi potensi daerah;
- d. Kunjungan persahabatan/ kebudayaan;^

- e '. Pertemuan intemasional; dan atau
- (3) Perjalanan Dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pe.aksanaan tugas d, daerah tidak ada yang mendesak. ^nriurit Hanat
- f penandatanganan perjanjian intemasional.
- (4) Hasil-hasil dari Perjalanan Dinas ke luar negeri secara kongkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (6) Pembiayaan Perjalanan Dinas ke luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PerTa^nan Dinas ke luar negeri mengacu pada pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 'atpntlI«n

## Pasal 26

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

## BABV DOKUMEN PERJALANAN DINAS

## Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, subjek Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
2. Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum (3) dalam lampiran VI dan Lampiran VII.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh peiabat yang berwenang.

## BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
2. Pada ak"i tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasa, ,n, dapat melebihi 3 tiga) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran. (3)
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 3 rtiaa) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

## Pasal 29

- 0) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melaiui mekanisme SPMUP/SPM-GU/SPM-TU dan/atau mekanisme SPM-LS.^

- a Surat Keputusan penetapan keadaan bencana sebagaimana dimaksud ayat |) huruf aPasal ini dan/atau berita oteh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Med.a r^takvana dikemas dalam bentuk kliping.
- c Sura"penyataan Pembataian Tugas Perjalanan Dinas dari Pejaba Penerbit IpPD yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat, im,
- b S^rat pemberitahuan dari pihak penyelenggara menyangkut pembataian atau oenundaan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- d Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembataian Perjalanan Dnas dan ' PA/KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatun.;
- (6) Biaya pembataian yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:
- e Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/atau ' biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan vang disahkan oleh PA/KPA.
- a biaya pembataian tiket transportasi; dan
- b. biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

## BAB VII

## PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 37

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pemben Tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 7(tujuh) har, keria setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
2. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa: (3)
3. Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud ayat (1) Pasal in. dibuat sekurang-kurangnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini. (2)
- a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
- c. Bukti pembayaran yang berkenaan dengan sarana transportasi yaitu.
6. b SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA serta Pejabat d, tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjad. tempat tujuan Perjalanan Dinas; .
7. 1 Tiket pesawat;
2. Boarding pass atau manifest penumpang maskapai penerbangan,
4. Spailaut atau manifest penumpang dari administrator pe.abuhan;
5. Karcis tanda masuk pelabuhan;
6. Tiket Kereta Api;
7. Retribusi-retribusi;
8. Tiket Bus;
9. Bukti pembayaran moda transportasi lainnya, ^

Lampiran

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERJALANAN DINAS

## FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD

| | | TINGKAT | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| NO | PELAKSANA SPPD | BIAYA | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API /BUS | HARGA TIKET |
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Eselon Ha, Pimpinan DPRD Kabupaten, serta Pejabat Negara lainnya yang setara | | Bisnis | VIP/KelasI A | Spesial / Eksekutif | Dibayar Secara Ri |
| 2. | Pejabat Eselon lib, Anggota DPRD Kabupaten, serta Pegawai Tidak Tetap yang setara | | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Dibayar Secara Riil |
| 3. | Pejabat Eselon III, PNS Gol. IV serta Pegawai Tidak Tetap yang setara | | Ekonomi | KelasllA | Eksekutif | Dibayar Secara Riil |
| 4. | Pejabat Eselon IV, PNS Gol. HI serta Pegawai Tidak Tetap yang setara | | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Dibayar Secara Riil |
| 5. | PNS Gol. II, PNS Gol. Iserta Pegawai TidakTetap yang setara | | Ekonomi | KelasllA | Eksekutif | Dibayar Secara Riil |

BUPATI MINAHASA UTAR *C

SOMPIE S

F SINGAL


Y^y


Lampiran II

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERJALANAN DINAS

## UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS JABATAN

(dalam rupiah)

| PELAKSANA SPPD | SATUAN | UANG REPRESENTASI |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD serta Pejabat Pejabat Eselon lla | Orang/Hari | 800,000 |
| 2. Pejabat Eselon lib dan Anggota DPRD | Orang/Hari | 750,000 |

~w

## Keterangan:

- 2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi.
- 1) Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara lumpsum.
- 3) Uang Representasi Perjalanan Dinas berlaku untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

^BUPATI MINAHASA UTARA^

4

SOMPIE

SINGAL


## ,,. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROV.NS.

TARIF HOTEL

| No | KABUPATEN KOTA | SATUAN | TINGKAT A | TINGKAT B | TINGKAT C | TINGKAT D |
|------|-------------------------|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | o/H | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| | BITUNG | o/h | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| 2 | TOMOHON | | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 800,000 |
| 3 | MINAHASA | | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| | MINAHASA SELATAN | | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| 5 | MINAHASA UTARA | o/H | 0oo | 1,500,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| 6 | MINAHASA TENGGARA | o/H | 2,000, | 1,500,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| | BOLAANG MONGONDOW | o/H | 00o 2,000, | 1,500,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| 8 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | o/H | 2,000,000 | 1,500, | 1,000,000 | 650,000 |
| 9 | MONGONDOW TIMUR BOLAANG | o/H | 2,000,000 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| | | o/H | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| | 11 KOTAMOBAGU | o/H | 1,750,000 | 1,000,000 | 800,000 | 500,000 |
| 12 | KEPULAUAN SITARO | o/H | 1,750,000 | 1,000,000 | 800,000 | 500,000 |
| | 13 KEPULAUAN SANGIHE | | | 1,250,000 | 850,000 | 550,000 |
| | 14 |KEPULAUAN TALAUD | | 2,750,000 | | | |
| | 15 IMANADO | o/H | 4,000,000 | 2,000,000 | 1,250,000 | 850,000 |

## Keterangan:

- 2) Satuan Biaya Penginapan dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi yang menjad, dasar untuk melaksanakan pembayaran panjar kepada Pelaksana SPPD.
- 1) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara riil.
- 3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka kepada yang bersangkutan diber.kan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dalam Tabel ini.

n BUPATI MINAHASA UTARA^

SINGAL


Lampiran IV

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERJALANAN DINAS

## NATHAN BIAYA PFISIGINAPAN

## ,. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (dalam rupiah)

| | | | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|----|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| No | PROVINSI | SATUAN | TINGKAT A | TINGKAT B | TINGKAT € | TINGKAT D | TINGKAT € |
| | ACEH | o/H | 4,420,000 | 1,308,000 | 1,080,000 | 800,000 | 500,000 |
| 1 | | | 4,960,000 | 1,500,000 | 1,250,000 | 800,000 | 500,000 |
| 2 | [SUMATERA UTARA | | 3,450,000 | 00o 1,500, | 1,250,000 | 800,000 | 500,000 500,000 |
| 3 | RIAU | o/H | 3,410,000 | 1,500,000 | 1,250,000 | 800,000 800,000 | 500,000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | o/H | 4,000,000 | 1,500,000 | 1,250,000 | | 500,000 |
| 5 | | o/H | 4,240,000 | 1,500,000 | 1,250,000 | 800,000 800,000 | 500,000 |
| 6 | SUMATERA BARAT SELATAN | o/H | 4,500,000 | 00o 1,500, | 1,250,000 | | 500,000 |
| | [SUMATERA | o/H | 3,960,000 | 1,125,0o0 | 1,000,000 | 800,000 | 500,000 |
| 8 | LAMPUNG | | 1,300,000 | 1,125,000 | 1,000,000 | 800,000 | |
| 9 | BENGKULU | | 2,400,000 | 1,125, | 1,000,000 | 800,000 | 500,000 |
| | 10 /BANGKA BELITUNG | o/H | 4,250,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| | 11 BANTEN | o/h | | 000,000 2 | 1,500,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| | 12 |JAWA BARAT | | 4,250,000 | 0oo 2,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| | | o/H | 8,720,000 4,250,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| | 14 |JAWA TENGAH | o/H | 4,620,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| | | | | 2,500 | 1,500,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| | 16 |JAWA TIMUR | o/H | 8,720,000 | 2,500, | 1,500,000 | 1,100,000 | 750,000 |
| 17 | BALI | o/H | 8,720,000 | | 1,500,000 | 1,000,000 | 700,000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | o/H | 3,056,000 | 2,000,000 | 1,250,000 | 800,000 | 600,000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | o/H | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 |
| | 20 KALIMANTAN BARAT | o/h | 2,400,000 | 1,130,000 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | | 3,000,000 | 1,350,000 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 |
| | 22IKALIMANTAN SELATAN | o/H | 4,250,000 | 1,420,000 | 1,250,000 | 800,000 | 600,000 |
| | 23 KALIMANTAN TIMUR | o/H | 4,000,000 | 2,000, 2,000,000 | 1,250,000 | 800,000 | 600,000 |
| | 24 ISULAWESI UTARA | o/h | 4,000,000 | 1,010,000 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 |
| | | o/H | 1,320,000 | 1,030,000 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 |
| | 26 ISULAWESI BARAT | o/H | 1,260,000 | | 1,250,00 | 1,000,000 | 750,000 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | o/H | 4,820,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 |
| | TENGAH 28 ISULAWESI | o/H | 2,030,000 | 1,040,000 | | 800,000 | 600,000 |
| | 29 ISULAWESI TENGGARA | o/H | 1,850,000 | 1,070,000 1,030,000 | 1,000,000 1,000,000 | 800,000 | 600,000 |
| 30 | MALUKU | O/H | 3,000,000 | 1,512,000 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 |
| | | O/H | 3,110,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| 32 | PAPUA | | 2,850,000 | | | 1,000,000 | 750,000 |
| | | o/h | 4,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | | |



Lampiran VI

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERJALANAN DINAS

## SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

## SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

... (dlisi nama jabatan Pejabat berwenang memberi perintah) Kabupaten Minahasa Utara atas Nama Bupati Minahasa Utara dengan ini menugaskan kepada :

Nama

NIP

Golongan/Ruang

Jabatan

Tujuan

Maksud

Jumlah Hari

Pembebanan Biaya

ikian Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dem

Dikeluarkan di

PadaTanggal a.n. BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala SKPD

•ft

^BUPATI MINAHASA UTARA/^

"SOMPI^S.^SINGAL


Lampiran VII

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERJALANAN DINAS

## SKPD D. LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

Lembar Ke

Nomor

## SURAT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | NOMOR/TANGGAL SPT: | NOMOR/TANGGAL SPT: |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNAANGGARAN | PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNAANGGARAN | | |
| SPPD | SPPD | NAMA /NIP PELAKSANA | NAMA /NIP PELAKSANA |
| a.TEMPAT BERANGKAT | a.TEMPAT BERANGKAT | b. TEMPAT TUJUAN | b. TEMPAT TUJUAN |
| a. LAMA PERJALANAN DINAS b.TANGGAL BERANGKAT c.TANGGAL HARUS KEMBALI/TIBA DI | a. LAMA PERJALANAN DINAS b.TANGGAL BERANGKAT c.TANGGAL HARUS KEMBALI/TIBA DI | | |
| PENGIKUT: | TFMPATBARU*) NAMA | | |
| 2. PEMBEBANAN ANGGARAN a. SKPD/UPTD b. NOMOR DPA/DPPA c. NAMA KEGIATAN ri.KODEREKENlNG | 2. PEMBEBANAN ANGGARAN a. SKPD/UPTD b. NOMOR DPA/DPPA c. NAMA KEGIATAN ri.KODEREKENlNG | | |

Dikeluarkan di

Tanggal

•0V

*)coret yang tidak perlu

a.n. BUPATI MINAHASA UTARA Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala SKPD

.Tiba di

PadaTanggal Kepala

(

NIP.

I.Tiba di

PadaTanggal Kepala

(

NIP.

IV.Tiba di

PadaTanggal Kepala

NIP.

•••)

V.Tiba di

(Tempat Kedudukan) PadaTanggal

PA/KPA

Berangkatdari

(Tempat Kedudukan)

PadaTanggal

Ke

PA/KPA

Berangkatdari

Ke

PadaTanggal

Kepala

NIP.

Berangkat dari

Ke

PadaTanggal Kepala

NIP.

Berangkatdari

Ke

PadaTanggal

Kepala

NIP

TeTah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas perintah Pejabat Berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya

PPK

NIP .

NIP

NIP .

Vl.Catatan Lain-Lain

Vll.Perhatian l-Perhatian: u«,a' SPPD oesawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat Pejabat yang berwenang mener,M» , SPPC^J^^^L ^^ $ppD bertanggunBJawab berda, yang

[peraturan-peraturan keuangan negara apabila

^BUPATI MINAHASA UTARA^

IompieIJf singal


v

Lampiran VIII

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERJALANAN DINAS

## TANDATERIMA UANG MUKA PERJALANAN DINAS

Sudah Terima dari UangSejumlah Yakni

Terbilang : Rp.

(6)

NIP.

| | | | Buku Kas | Buku Kas |
|------|-----------|---------------|------------|------------|
| PPTK | Bendahara | Nama Kegiatan | Tanggal | Nomor |
| NIP. | NIP. | (7) | | |

•(W

## PETUNJUK PENGISIAN FORMAT TANDA TERIMA UANG MUKA PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama SKPD.
- (2) Diisi dengan huruf balok besaran jumlah uang yang dibayarkan.
- (3) Diisi dengan nomor SPPD.
- (4) Diisi dengan tanggal SPPD.
- (5) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun.
- (6) Diisi dengan angka besaran jumlah uang yang dibayarkan.
- (7) Diisi Nama Kegiatan berkenaan dengan dilaksanakannya Perjalanan D.nas.

^BUPATI MINAHASA UTARA^,

SOMPIE $

SINGAL


Bendahara Pengeluaran

Pembayaran Uang Muka Pprialanan Dinas dengan perincian sebagai berikut

1. Uang harian

Rp.

2. Biaya transpor
3. Biayapenginapan
4. Uang representasi
4. 5.Sewa kendaraan dalam kota
6. Biaya pemetian jenazah

7. Biaya angkutan jenazah

JUMLAH

Sesuai

SPPD Nomor

Tanggal

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

i

Yang Menerima

.(1)

•(2)

(3)

(4)

Lampiran IX

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERJALANAN DINAS

## RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS MENGANTAR JENAZAH

Lampiran SPPD Nomor

Tanggal

| | | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| No. PERINCIAN BIAYA & t W-lV. v*r,.".J- ilil) 1 ii ""," • • • •'•••*- | No. PERINCIAN BIAYA & t W-lV. v*r,.".J- ilil) 1 ii ""," • • • •'•••*- | | |
| 1 | biava transpor keluarga | | |
| | uang harian | | |
| | Biaya pemetian jenazah | | |
| | biava angkutan jenazah | | |
| | dst.. | | |
| | JUMLAH : | Rp. | |

Terbilang,

Telahdibayar sejumlah

Rp.

Bendahara Pengeluaran

NIP.

tanggal, bulan, tahun

Telah menerima jumlah uangsebesar

Rp

Yang Menerima

NIP.

"(k/

## /BUPATI MINAHASA UTARA/f,


PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

TANGGAL :

TENTANG

:

PERJALANAN DINAS

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| Nama | ,.(D ..(2) |
|------------------|--------------|
| NIP | ..(3) |
| Pangkat/Golongan | ..(4) |
| Jabatan | |

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa;

- (1) sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor:

sertaSurat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor:

(5) Tanggal

(?) maka saya telah melaksanakan

Perjalanan Dinas dimaksud.

- (2) saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh penggunaan biaya^ Perjalanan Dinas, maka sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan -bahwa saya tidak melakukan:
2. (a), pemalsuan dokumen;
3. (b). tlndakan berupa menaikkan dari harga sebenarnya (mark up);
4. (c). Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih);
5. (d). hal-hal lain yang berakibat kerugian daerah/negara sehubungan dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud.

Demlkian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya Ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

(8)

Yangmembuat pernyataan,

(

) 0)

NIP.

(10)

## PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama Pelaksana SPPD.
- (2) Diisi NIP Pelaksana SPPD.
- (3) Dlisi Pangkat/Golongan Ruang Pelaksana SPPD.
- (4) Diisi Jabatan Pelaksana SPPD.
- (5) Diisi nomor Surat Perintah Tugas
- (6) Diisi nomorSPPD.
- (7) Diisi tanggal SPPD.
- (8) Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan serta tahun.
- (9) Diisi nama dan tandatangan Pelaksana SPPD.
- (10) Diisi NIP Pelaksana SPPD. ju^ 11 r"


(5)

\_.

'.'.

*

Lampiran XI

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERJALANAN DINAS

## oaetar pENGEL"*»ftN "'"-BIAYA PFRIAI ANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor

Tanggal

| vNbl; plfgX^PERINfclANBIAYA JUMLAH BUKTI PEMBAYARAN *) | vNbl; plfgX^PERINfclANBIAYA JUMLAH BUKTI PEMBAYARAN *) | vNbl; plfgX^PERINfclANBIAYA JUMLAH BUKTI PEMBAYARAN *) | vNbl; plfgX^PERINfclANBIAYA JUMLAH BUKTI PEMBAYARAN *) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | dst.. | | |
| | JUMLAH : | Rp. | |
| Terbilang | Terbilang | Terbilang | Terbilang |

Telah dibayar sejumlah

Rp.

Bendahara Pengeluaran

NIP.

tanggal, bulan, tahun

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp

Yang Menerima

(

&gt;

NIP.

## PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah Yang telah dibayarsemula Sisa kurang/lebih

RP

Rp

Rp

Mengetahui: Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

NIP.

NIP.

Catatan :

*) Kolom yang berfungsi sebagai check-list (coret yang tidak perlu).^j

* BUPATI MINAHASA UTARA^


Menyetujui: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

LAMPIRAN XII:

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

TAHUN 2014

JANUARI 2014

dcr ifllANAN DINAS

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## FORMAT KALKULASI BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama Tujuan Lamanya

1. Tiket Pesawat

2. Tiket Kapal Laut

3. Tiket Bus/Kereta Api

4. luran Wajib/Kontribusi

5. Uang Harian

6. Biaya Hotel

7. BiayaTransit

8. Sewa Kendaraan

9. Biaya Transportasi

"l^OP BUPATI DAN SKPD / UNITKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

## KAIKHIASI BIAYA PFRIAIANAN DINAS

- Manado-Tempat Tujuan

Airport Tax Manado - Tempat Tujuan

Tempat Tujuan - Manado

Airport Tax Tempat Tujuan - Manado

X Rp.

X Rp.

X Rp.

X Rp.

X Rp.

X Rp.

X Rp.

PP

PP

- Airmadidi- Bandara (PP)

x Rp.

- Bandara-Tujuan

x Rp.

JUMLAH

Dibulatkan

Untuk

Orang selama

Hari

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

A.N. BUPATI MINAHASA UTARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN U.B.KEPALA SKPD/PA/KPA,

Airmadidi,

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(NAMA JELAS DAN GELAR)

NIP.

(NAMA JELAS DAN GELAR)

NIP.

jKhusus Sekretariat Daerah Ditandatangani Oleh PPTK


^BUPATI MINAHASA UTARA^

SOMPIE S.'F. SINGAL


V

LAMPIRAN XIII:

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

TAHUN2014

JANUARI

2014

pcpiaiANAN DINAS

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## CDRMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

## A. DASAR SURAT

## lAPORANPERlAIANANDINAS

1. Surat Perintah Tugas Nomor:

TaneLl

2. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor:

'anS!s

-

3. Surat / Kawat / U