PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 3 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengincat
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ,sTAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dibidang pertanian, dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Uraian Togas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi J awa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
" .,,
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
,,
.
~
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Ka bu paten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
.
.
Menetapkan
4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dae rah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unit organisasi pada Dinas Pertanian yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan adalah Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kabupaten Situbondo.
9. Kepala UPTD Ke bun Benih dan Ke bun Mangga, adalah Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga Kabupaten Situbondo.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai N egeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian yang terdiri dari :
- a. UPTD Pertanian Kecamatan; dan
- b. UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga.
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS\_ DAN FUNGSI UPTD PERTANIAN KECAMATAN
Pasal 3
UfYI'D Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada huruf a, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Wilayah Barat yang berkedudukan di Kecamatan
. .
Besuki, meliputi :
- 1.1. Kecamatan Banyuglugur ;
- 1.2. Kecamatan Jatibanteng ;
- 1.3. Kecamatan Sumbennalang;
1. 4. Kecamatan Besuki ;
- 1.5. Kecamatan Suboh ;
- 1.6. Kecamatan Mlandingan ;
1. 7. Kecamatan Bungatan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Wilayah Tengah yang berkedudukan di Kecamatan Panarukan, meliputi:
2. 1. Kecamatan Kendit ;
- 2.2. Kecamatan Panarukan;
- 2.3. Kecamatan Situbondo;
- 2.4. Kecamatan Panji ;
- 2.5. Kecamatan Kapongan;
- 2.6. Kecamatan Mangaran.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Wlayah Timur yang berkedudukan di Kecamatan Banyuputih,meliputi:
- 3.1. Kecamatan Arjasa;
- 3.2. Kecamatan Jangkar;
- 3.3. Kecamatan Asembagus;
- 3.4. Kecamatan Banyuputih.
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS\_ DAN FUNGSI UPTD PERTANIAN KECAMATAN
Pasal 4
- (1) UPTD Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada huruf a berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang tanaman pangan, hortikultora, kehutanan dan perkebunan.
- (2) UPTD Pertanian Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pertanian Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS\_ DAN FUNGSI UPTD PERTANIAN KECAMATAN
Pasal 5
- (1) UPrD Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), UPTD Pertanian Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan pertanian Kecamatan;
- b. pelaksanaan perencanaan dan perumusan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan;
- c. pelaksanaan pelaporan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan perumusan perencanaan teknis operasional, pengelolaan dan pembinaan dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan ;
- e. pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan ;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan inventarisasi dan analisa data statistik dibidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perke bunan ;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian.
ORGANISASI
UPTD PERTANIAN KECAMATAN
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6
- ( l) Susunan Organisasi UPTD Pertanian Kecamatan terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Pelaksana Perkebunan; Teknis Kehutanan dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pelaksana Teknis Kehutanan dan Perkebunan dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pertanian Kecamatan.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pertanian Kecarnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BABV PENJABARAN TOGAS

## UPTD PERTANIAN KECAMATAN

Bagian Kesatu Kepala UPTD Pasal 7

Kepala UPTD Pertanian Kecamatan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalarn penyelenggaraan kegiatan dibidang pertanian di wilayah kerjanya.


## Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal8

Sub Bagian Tata Usaha sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {l) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga ;
- b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor;
- e. melaksanakan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- f. melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventaris perlengkapan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPI'D;
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

## Bagian Ketiga

## Pelaksana Teknis Tanaman Pangan dan Hotikultura Pasal9

Pelaksana Teknis Tanaman Pangan dan Hotik.ultotura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pem binaan kepada petani dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;


- b. melaksanakan penyusunan dan kegiatan produksi dibidang tanaman hortikultura ; perumusan pangan dan
- c. melaksanakan penyusunan dan perumusan kegiatan panen dan pasca panen dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. melaksanakan pengembangan produksi tanaman dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisa data statistik dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
- f. melaksanakan pendampingan dan pengawasan teknis terhadap semua kegiatan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD ;
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Keempat Pelaksana Teknis Kehutanan dan Perkebunan Pasal 10

Pelaksana Teknis Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan kepada petani dalam pembangunan pertanian kehutanan dan perke bu nan ;
- b. melaksanakan penyusunan kegiatan produksi dibidang perke bu nan ; dan perumusan kehutanan dan
- C. melaksanakan penyusunan kegiatan panen dan pasca kehutanan dan perkebunan; dan perumusan panen dibidang
- d. melaksanakan pengembangan produksi tanaman dibidang kehutanan dan perkebunan;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisa data statistik dibidang perkebunan dan kehutanan ;

- f. melaksanakan pendampingan dan pengawasan teknis terhadap semua kegiatan dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD ;
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI UPTD KEBUN BENIH DAN KEBUN MANGGA Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 11

- (1) UPfD Kebun Benih dan Kebun Mangga berkedudukan sebagai pelaksana operasional Dinas Pertanian.
- (2) UPfD Kebun Benih dan Kebun Mangga dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Kebun Benih dan Ke bun Mangga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

## Bagian Kedua Tu.gas dan Fungsi Pasal 12

- (1) UPTD Kebun Benih clan Kebun Mangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelayanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang perbenihan pertanian tanaman pangan serta produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga mempunyai fungsi:
- a. penyediaan dan penyaluran benih padi


bersertifikat serta produksi tanaman pangan dan hortikultura ;

- b. pemen uhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan yag berlaku;
- c. pemberian bimbingan dan transfer paket teknologi perbenihan padi serta budidaya tanaman pangan dan hortikultura sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada petani dan pelaku agribinis, penerapan standar teknis perbenihan padi, pengelolaan dan distribusi produksi mangga, tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. pelaksanaan indentifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal ;
- e. pelaksanaan sebagian kegiatan teknis Dinas terkait dengan bidang perbenihan, produksi tanaman pangan dan hortikultura ;
- f. pelaksanaan kegiatan percontohan dan pelayanan teknis perbenihan padi, produksi tanaman pangan dan hortikultura ;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha perbenihan dalam rangka penyediaan benih unggul dan bersertifikat ;
7. h . pelaksanaan penyiapan kebutuhan sarana prasarana dan analisis usaha kebun UPTD serta usaha pem benihan ;
1. pelaksanaan pemasaran hasil usaha perbenihan dan produksi tanaman pangan dan hortikultura ;
- J. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian.

## BAB VII

## ORGANISASI UPTD KEBUN BENIH DAN KEBUN MANGGA Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebun Benih dan Ke bun Mangga terdiri dan:

. .

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis ;
- d. Pelaksana Pemasaran;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Pemasaran serta Kelompok Jabatan Fungsional se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPrD Ke bun Benih dan Ke bun Mangga.
- (3) Struktur Organisasi Kebun Benih dan Kebun Mangga sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIU

## PENJABARAN TUGAS UPTD KEBUN BENIH DAN KEBUN MANGGA Bagian Kesatu Kepala UPTD Pasall4

UPrD Kebun Benih dan Kebun Mangga mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

## Sub Bagian Tata Usaha

## Bagian Kedua Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- C. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan penyediaan, mengelola dan inventarisasi Sert.a perawatan perlengkapan


kantor;

- e. melaksanakan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- f. melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventaris perlengkapan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan Kebun Benih dan Kebun Mangga;
- g. melaksanakan laporan hasil penyelenggaraan Kebun Benih dan Kebun Mangga;
- h. melaksanakan pendataan dan penagihan terhadap wajib retribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- J. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD ;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Pelaksana Teknis Pasall6

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan lahan Kebun Benih dan Kebun Mangga ;
- b. melakukan pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. melakukan pengelolaan dan pengembangan calon benih padi;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas benih padi;
- f. melakukan pemantauan dan pengendalian pengemasan benih padi hingga siap dipasarkan;
- g. melakukan pengendalian prosedur dan tahapan sertifikasi benih padi ;
- h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;


1. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD;
- J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

## Pelaksanan Pemasaran Pasal 17

Pelaksanaan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan dan pemasaran bahan baku tanaman pangan dan hortikultura ;
- b. melakukan pengendalian desain kemasan benih padi;
- C. melakukan penyimpanan benih padi setelah tahapan kemasan benih padi ;
- d. melakukan analisa kebutuhan benih padi masyarakat meliputi jenis, varietas dan tingkat serapan pasar;
- e. melakukan strategi promosi dan pemasaran benih padi dan mangga ;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD ;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## BABIX Pasal18

- Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan pasal 13 ayat (1)
- (1) Pasal 6 huruf e terdiri dari : a. Jabatan Fungsional Keahlian; b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

.

.

.

.

- ayat ( 1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalarn pelaksanaan tu.gas pokok dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABX

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 19

- ( 1) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2} Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang› undangan yang berlaku.

## BAB XI TATAKERJA Pasal20

- ( 1) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Kepala Dinas Pertanian.


- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga berkewajiban memberikan memimpin bimbingan bawahannya serta petunjuk pelaksanaan tu gas bawahan. dan bagi
3. ( 4) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut clan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
6. {7) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Kepala UPTD Kebun Benih dan Kebun Mangga mengawasi bawahannya dan mengambil langkah› langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 7 : :. ~· ·~· · · -

SEKRETARIS DAERAH,


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR ~5


## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 2 [j ;:: r ,\_ · .· ; l

BUPATI SITUBONDO,


~

DADANG WIGIARTO

c::

"

•

.

•

LAMPIRAN I

Peraturan Bµ.p,.ati Situbondo

Tanggal

:

i

.\_

~

.~

{ t..J

i,3

Nomor

: ~;

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO


## BUPATI SITUBONDO,

~



.

..

LAMPIRAN

II Peraturan.B,~~-ati Situ~anc;lo

Tanggal

.

L

~

.., -

~-'~

.J

Nomor

~;-

## STRUKTUR ORGANISASI

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUN BENIH DAN KEBUN MANGGA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO


## BUPATI SITUBONDO,