PERATURAN BUPATI MA Nomor 01. Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. BUPATI BIMA PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 01. TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 002 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bima tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
BUPATI BIMA
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 01. TAHUN 2017
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 002 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,
a. bahwa dalam rangka perbaikan kinerja dan tertib administrasi pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Bima Nomor 002 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali - Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penye barluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 06 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 201 7
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 002 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 4, angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima;
- l. Daerah adalah Kabupaten Bima;
3. Bupati adalah Bupati Bima;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
6. Tam bahan Penghasilan adalah tam bahan penghasilan yang di berikan kepada Pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pegawai dan kesejahteraan pegawai;
8. Tambahan penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan pegawai, yang selanjutnya disebut dengan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Bima setiap bulan.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
Pasal 3
Tambahan penghasilan pegawai
Pasal 6
- (1) Tambahan penghasilan
Pasal 7
- (1) Tambahan penghasilan bagi kesejahteraan pegawai diberikan kep~a seluruh Guru di lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan O~raga dan pegawai protokoler Sekretariat Daerah;
- (2) Tambahan penghasilan bagi kesejahteraan pegawai diperhitungkan dan diberikan setiap bulan.
- (3) Tambahan penghasilan bagi PNS diberikan dalam bentuk pemberian uang makan harian.
- (4) Teknis pembayaran uang makan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan peraturan bupati tersendiri.
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Penetapan: ditetapkan di Bima pada tanggal, ,3 \_ t \_ 201 7

Penetapan: diundangkan di Bima pada tanggal, ..3 \_\_ t \_ 201 7 SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN BIMA, ## H.M. TAUFIK HAK Pembina Utama Madya (IV /d) NIP. 19631231 198702 1 049 BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR .JTi

Penandatangan: BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI