Unknown Unknown Nomor 29 Tahun 2009 tentang PROSEDUR TETAP / STANPARTOPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PBR1/INAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA BANJARMASIN DENGAN KAHMATTUIIAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Mcnimhung - u. bahwa dalam rangka pclaksanaan Pcraturan Daerah Nomor 7 (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang mcrupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dipcrbolchkannya seseorang atau badan untuk melakukan usahaataukegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatantertentu baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label dan Iain-lain sejenisnya;
8. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kcgiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yangprosespengelolaannya mulai dari tahaptcrbitnya dilakukan dengan polasatupintu;
9. Biaya Perizinan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Pcraturan Daerah atau peraturan perundangundangan lainnya;
10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang tcrkait dengan perizinan;
- II. Tata Kelola PelayananPerizinanTerpadu adalah suatu rangkaian prosesatautatakerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya tahapan secarajelas dan pastiserta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian perizinan;
12. Pengaduan adalah informasi berupa keluhan,kritik dan saran yang disampaikan masyarakat lerhadap pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan oleh BP2TPM;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yangselanjutnya disingkat SKRD adalah Sural Keputusan yang menentukan besarnyajumlah retribusi yang terutang;
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- I. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. ?. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kola Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pcnanaman Modal adalah Unsur perangkat daerah yaitu badan yang memiliki tugas pokok dan Tungsi mengelola semua bentuk perlayanan perizinan di Kota Banjarmasin dengan pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin;
6. ft. l/.in adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Kcpala Badan ## BAB II
MAKSUI) DAN TUJUAN
Pasal 2
Prosedur Tetap/Standar Operasional Procedure (SOP) untuk dijadikan pedoman bagi para petugas dan SKPD dalammelaksanakan pelayanan perizinan secara efektifdan efisien.
r*)
n
Pasal 3
Tujuan ditctapkannya Prosedur Tetap/Standar Opcrasional Prosedure (SOP) adalah :
- a. Terselcnggaranya Pelayanan Perizinan yang mudah, murah dan tepat serta transparansi biaya dan waktu pcnyclcsaian pelayanan kepada masyarakat.
- h. Tercapai dan tcrkoordinasinya dengan baik pelayanan perizinan yangdiberikan masyarakat.
- c. Mckanismc dan proscdur yang dijadikan pedoman oleh penyelenggara perizinan yangjelas dan akuntabcl.
PROSEDUR TETAP/STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE(SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMANMODAL
BAB III - PROSEDUR TETAP/STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE(SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMANMODAL
Pasal 4
- (1) Scliap kewenangan penyelenggaraan perizinan yang diamanatkan olehperaturan perundangundangan wajibmcmiliki SOP sesuai dengan jenis perizinan yangdiberikan.
- (2) Proscdur Tetup/Stundar Opcrasional Prosedure (SOP) sebagaimana ayat (I) memuat antara lain:
- a. Pcrsyaratan Perizinan;
- b. Waktu Pcnye/esaian;
- c. Biaya;
- d. Mekanismc Perizinan;
- e. Pelayanan lnformasi dan Penanganan pengaduan Masyarakat.
- (3) Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang terlampir dalam Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan ini.
BAB III - PROSEDUR TETAP/STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE(SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMANMODAL
Pasal 5
Pemohon Izin mengurus / datang sendiri ke Pemerintah Kota / SKPD yang ditunjuk tanpa melalui perantara atau petugas pemerintah Kota Banjarmasin yang akan datang langsung ke rumah pemohon izin.
Pasal 11
- b. bahwa untuk pengalurun secara khusus tersebut akan dituangkan dalam bentuk Prosedur Tctap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Tcrpadu Satu Pintu;
- c. bahwa bcrdasarkun pcrtimbimgan sebagaimanadimaksud padahumfa dan b di atas, perlu mcnctapkan dengan Pcraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor72, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan LembaranNegaraNomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4724);
r&gt;
^
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lcmbaran Ncgura Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kubupatcn/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedonam Organisasi danTatakerjaUnit Pelayanan PerizinanTerpadudi Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan MasyarakatUnit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kota llunjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Mcnjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan lata Kelola Pelaporan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).
17. Pcraturan Daerah Kotu Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pcnibahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor IS);
-^
1
r*)
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP TETAP/STANDART OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN.
BAB1
KETENTUANUMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- I. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. ?. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kola Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pcnanaman Modal adalah Unsur perangkat daerah yaitu badan yang memiliki tugas pokok dan Tungsi mengelola semua bentuk perlayanan perizinan di Kota Banjarmasin dengan pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin;
6. ft. l/.in adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Kcpala Badan ## BAB II
MAKSUI) DAN TUJUAN
Prosedur Tetap/Standar Operasional Procedure (SOP) untuk dijadikan pedoman bagi para petugas dan SKPD dalammelaksanakan pelayanan perizinan secara efektifdan efisien.
r*)
n
Tujuan ditctapkannya Prosedur Tetap/Standar Opcrasional Prosedure (SOP) adalah :
- a. Terselcnggaranya Pelayanan Perizinan yang mudah, murah dan tepat serta transparansi biaya dan waktu pcnyclcsaian pelayanan kepada masyarakat.
- h. Tercapai dan tcrkoordinasinya dengan baik pelayanan perizinan yangdiberikan masyarakat.
- c. Mckanismc dan proscdur yang dijadikan pedoman oleh penyelenggara perizinan yangjelas dan akuntabcl.
PROSEDUR TETAP/STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE(SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMANMODAL
Pasal4
- (1) Scliap kewenangan penyelenggaraan perizinan yang diamanatkan olehperaturan perundangundangan wajibmcmiliki SOP sesuai dengan jenis perizinan yangdiberikan.
- (2) Proscdur Tetup/Stundar Opcrasional Prosedure (SOP) sebagaimana ayat (I) memuat antara lain:
- a. Pcrsyaratan Perizinan;
- b. Waktu Pcnye/esaian;
- c. Biaya;
- d. Mekanismc Perizinan;
- e. Pelayanan lnformasi dan Penanganan pengaduan Masyarakat.
- (3) Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang terlampir dalam Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan ini.
Pemohon Izin mengurus / datang sendiri ke Pemerintah Kota / SKPD yang ditunjuk tanpa melalui perantara atau petugas pemerintah Kota Banjarmasin yang akan datang langsung ke rumah pemohon izin.
Dengan bcrlakunya Pcraturan Walikota ini, maka Pcraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2010 tentang Proscdur Tetap/Standarl Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Banjarmasin, dinyatakan dicabut dan tidak bcrlaku lagi.
r^
o
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 12 J[}12011 SEKRETAR1S DAERAH KOTA BANJARMASIN, UERTTA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN20! 1NOMOR 29 ## Pasal 7

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin Padatanggal 1«| jun 2011

Penandatangan: WALIKOTA BANJARMASIN,
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN : PERATURAN

WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

:

29 Tahun 2011

i

TANGGAL :

n juli 2011

## PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANJARMASIN

| No. | Jenis Izin | Keterangan |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| J. | Sural Keienwgan Tempal Usaha | SOP Teriaropir |
| | Surat Izin Penterjemah | SOPTerlampir |
| 3. | Izin Alih Guna 1,ahan | SOP Teriampir |
| 4. | Izin Lokasi | SOPTerlampir |
| 5 | [zin Gangguan | SOP Teriampir |
| ft | Izin Mendirikan Bangunan | SOP Teriampir |
| 7 | Izin Tanda Daftar Perusahaan | SOP Teriampir |
| X | Izin Reklame | SOP Teriampir |
| <> | Izin Tanda Daftar Gudang | SOP Teriampir |
| l() | Izin Pcnumpukan Barang | SOP Teriampir |
| II | Izin Usaha Perdagangan | SOPTerlampir |
| \2 | Izin Usaha Hotel, Penginapan dan PoriJokan | SOP Teriampir |
| 13 | Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Ternpat Makan, Jasa Boga | SOP Teriampir |
| 14 | Izin Usaha Rekrcasi dan Hiburan Umum, terdiri dari: | SOP Teriampir |
| | - Izin Usaha Kolam Memancing | SOP Teriampir |
| | - Izin Usaha Panggung Terbuka | SOP Teriampir |
| | -Izin Usaha Panggung Tertutup | SOP Teriampir |
| | - Izin Usaha Bioskop | SOP Teriampir |
| | Izin Usaha Billiard | SOP Teriampir |
| | Izin Usaha Permaman Ketangkasan Mesin Kcping dan sejenisnya | SOPTerlampir |
| | Izin Usaha Diskotik dan Pub | SOP Teriampir |
| | - Izin Usaha Gelanggang Renang | SOP Teriampir |
| | - Izin Usaha Salon Kecantikan | SOP Teriampir |
| | - Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga ditempat terbuka dan | |
| | Tertutup - Izin Usaha Pusat Kesehatan | SOP Teriampir |
| | dan Kebugaran - Izin Usaha Karaoke | SOP Teriampir SOPTerlampir |
| | - Izin Usaha Jasa Impresariat | SOP Teriampir |
| | - Izin Usaha Konvensi | SOP Teriampir |
| | - Izin Usaha Pameran izin Usaha Pameran Seni/Pasar Seni/Galery | SOP Teriampir |
| 15 | Wisata | SOPTerlampir |
| | Izin Usaha Obyek | SOP Teriampir |
| 16 | Izin Usaha Perjalanan Wisata | SOP Teriampir |
| 17 | Izin Trayek Angkutan Umum | SOP Teriampir |
| 18 | Izin Usaha Jasa Perparkiran yang dikelola Pihak Swasta | SOP Teriampir |
| 19 | Izin Penempatan UsahaPKL | SOP Teriampir |
| | Izin Pemasangan Spanduk | SOP Teriampir |
| 21 | Izin Toko Obat | SOP Teriampir |
| 22 | Izin Usaha Jasa Konstruksi | SOP Teriampir |
| 23 | Izin Tanda Daftar Industri | SOP Teriampir |
| 24 | Izin Usaha Industri | SOP Teriampir |
| 25 | Izin Usaha Angkutan Kota | SOPTerlampir |
| 2(> | Izin Usaha Media Informasi dan Komunikasi terdiri dari | SOPTerlampir |
| | - Izin Usaha Pembuatan Film/Sinelron Produksi | SOPTerlampir |
| | - Izin Usaha Jasa Teknik Film | SOP Teriampir |
| | - Izin Usaha Eksport Film | SOPTerlampir |

O

n

| - Izin Usaha Import Film | SOP Teriampir |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Izin Usaha Pangedar Distributor Film Scluloid/ LD,VCD,DVD dan sejenisnya | SOPTerlampir |
| - Izin Usaha Pertunjukan Film Komcrsial ( Bioskop) | SOP Teriampir |
| - Izin Usaha Penayangan / play station | SOPTerlampir |
| - Izin Usaha Palwa Video LD,VCD,DVP,CD dan sejenisnya | SOPTerlampir |
| Izin Edar Film Komersil / Rcklame Film / Video Clip | SOPTerlampir |
| IzinUsaha Rumah Produksi (Production House ),Video Shooting dan Studio Rekaman | SOPTeriampir |
| - Izin Usaha Waning Telekomunikasi | SOPTerlampir |
| - Izin Usaha Waning Internet | SOPTerlampir |
| - Izin Usaha Handphone (HP) | SOPTerlampir |
| - Izin Usaha Rental Komputer | SOPTerlampir |
| - Label Tanda Edar Film Komersil/ Rcklame / Video Clip | SOP Teriampir |
| - Label Tanda Edar Video LD,VCD,DVD,CD dan sejenisnya | SOPTerlampir |
| - Label Poster Film | SOPTerlampir |
| - Pengesahan Baliho Film / Layar Gambar Film | SOP Teriampir |

## U£WALIKOTA BANJARMASIN,,


\ hTmuhidin