Unknown BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG BESARANTUNJANGANDANSTANDARSATUANBARGA Nomor 3G Tahun 2016 tentang BESARANTUNJANGANDANSTANDARSATUANBARGA BELANJA PIMPINANDANANGGOTADEWANPER (berlaku 8 Agustus 2017)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR 3G TAHUN2017
TENTANG
BESARANTUNJANGANDANSTANDARSATUANBARGA
BELANJA PIMPINANDANANGGOTADEWANPERWAKILANRAKY ATDAERAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
- a. bahwa besaran tunjangan dan standar satuan harga rnerupakan nominal setiap unit barang dan / atau jasa yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan biaya kegiatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Tahun Anggaran 2017 belum mengatur dan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, .sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj J asa Pemerin tah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 66);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAN STANDARSATUANHARGABELANJA PIMPINANDAN ANGGOTA
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BABI
Pasal 4
- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDH Lengan Panjang);
- e. Pakaian Adat.
- (2) Jenis Bahan Pakaian Dinas dan Atribut Pirnpinan dan Anggota DPRD adalah Wol.
- (3) Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
- a. Pakaian Sipil Harian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per setel;
- b. Pakaian Sipil Resmi Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per setel;
- c. Pakaian Sipil Lengkap Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per setel;
12. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh d. ribu rupiah) per setel;
- e. Pakaian Adat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per setel.
Pasal 5
- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinandan Anggota DPRD sebanyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Rp. 14.700.000,00 (empat belasjuta tujuh ratus rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan Reses adalah Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus rupiah).
Pasa16
Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD adalah Rp. 13.500.000,00 (tiga belasjuta lima ratus ribu rupiah).
Pasa17
Besaran Tunjangan Perurnahan Anggota DPRD adalah Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
Pasa18
- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Belanja rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD meliputi bahan pangan, bahan perlengkapan mandi, dan bahan pembersih.
BABIII
BELANJAPENUNJANGKEGIATAN DPRD
Pasa19
- (1) Dana Operasional Ketua DPRD diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (2) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD adalah Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (4) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD adalah Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
Pasal 10
- (1) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli DPRD adalah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah) perbulan.
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD ada1ah Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah) perbulan.
,
'
f
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2016 tentang StandarSatuan Harga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BABIV
PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku. pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 8 Agustus 2017 BUPATIMUSI BANYUASIN, Diunciangkan di Sekayu pada tanggal .0 Agustus 2017 PIt. SEKRET RIS DAERAH K..~UPATE MUSI BANYUASIN, BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR 3(;