KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 82 Tahun 2003 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2003 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.
BAB I - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 1
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan PPATK, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, yang selanjutnya disebut Undangundang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
- i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undangundang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:
- a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
- b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
- c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
- d. memberikan pengecualian terhadap kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai oleh Penyedia Jasa Keuangan.
BAB I - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2
Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, PPATK dapat:
BAB I - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3
Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, PPATK dapat:
- a. meminta dan menerima laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;
- b. meminta informasi tambahan dalam hal laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan
PENJELASAN
Pembukaan
lebih lanjut;
- c. meminta informasi lain yang berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan pelapor atau Penyedia Jasa Keuangan lainnya;
- d. menetapkan tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.
## Pasa 4
Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 2
huruf b, PPATK dapat: - a. meminta informasi kepada penyidik atau penuntut umum mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan tindak pidana pencucian uang; - b. meminta informasi tambahan mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan