Unknown Unknown Nomor 54 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (berlaku 25 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. UndangUndang....
SALINAN
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- b. memfasilitasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RT RW Daerah dan RPJMD daerah;
- d. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- e. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi daerah;
- f. memfasilitasi penyiapan, penghimpunan dan pengusulan serta pengendalian DAK dan TP daerah;
- g. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan daerah;
- h. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- i. mengkoordinasikan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- k. mengkoordinir pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 5
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia;
- c. bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum;
- e. bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan; dan
- f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV SEKRETARIAT Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

## Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga kantor, aset dan administrasi kantor;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan urusan penyusuan dokumen perencanaan, program kerja dan sistem informasi kantor;

- d. pengkoordinasian pelaksanaan urusan penyusuan dokumen perencanaan, program kerja dan sistem informasi kantor;
- e. mengevaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, pengembangan SDM Aparatur, rumah tangga kantor, aset, administrasi kantor, dokumen perencanaan dan sistem informasi kantor;
- f. pengkoordinasian sinergitas pelaksanaan tugas-tugas urusan perencanaan antar bidang;
- g. menyusun, memelihara dan mengendalikan sistem data dan informasi urusan perencanaan kantor;
- h. pengkoordinasian, mengevaluasi dan mengsinergikan pelaporan kantor;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Sekretariat

## Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. subbagian Keuangan.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada di bawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas:
- a. menginventarisir, menganalisis dan menyusun rancangan dokumen perencanaan kantor;
- b. melakukan sinkronisasi terhadap rencana kerja kantor;
- c. melakuKan pengelolaan sistem data informasi kantor;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- e. menganalisis kesesuaian rencana kerja bidang sesuai dengan rencana strategis kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan terhadap perpustakaan dan bahan bacaan kebutuhan ASN; dan
- g. melakukan evaluasi dan penyusunan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana kerja kantor.

## Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:
- a. menginventarisir rencana kebutuhan dan pengembangan ASN serta Kebutuhan dan pemeliharaan barang milik kantor;
- b. menyiapkan data dan informasi kepegawaian dan barang milik daerah;
- c. mengkoordinir dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian kantor;
- d. melaksanakan tata kelola aset kantor;
- e. melaksanakan penataan kearsipan kantor; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum kantor.

## Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas:
- a. menginventarisir dan Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran kantor;
- b. menyusun Dokumen pelaksanaan anggaran kantor;
- c. melakukan penatausahaan keuangan kantor;
- d. melakukan koordinasi lintas bidang dalam penyusunan rencana kebutuhan keuangan;
- e. melakukan verifikasi dan validasi terhadap pertanggungjawaban keuangan kantor; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan keuangan kantor;

## BAB V BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia

## Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 14

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber daya Manusia mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memferivikasi, mengelola dan pengendalian serta pelaporan pembangunan bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sosial, Budaya dan Pembangunan Sumber daya Manusia;
- b. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber daya Manusia;
- c. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- d. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- e. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- f. mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang sosial budaya dan pembangunan Sumber Daya Manusia;
- h. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang sosial budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia

## Pasal 16

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- a. subbidang Perencanaan Kesehatan dan Kependudukan;
- b. subbidang Perencanaan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. subbidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Kesehatan dan Kependudukan

## Pasal 17

- (1) Subbidang Perencanaan Kesehatan dan Kependudukan dibawah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbidang Perencanaan Kesehatan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbidang Perencanaan Kesehatan dan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;

- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

## Pasal 18

- (1) Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia di bawah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi RT RW Daerah dan RPJMD Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;

- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pendidikan, Sumberdaya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Apratur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;

## Paragraf 3

## Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 19

- (1) Subbidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dibawah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RT RW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana.

## BAB VI

## BIDANG PERENCANAAN EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

## Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 21

Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memferivikasi, mengelola dan pengendalian serta pelaporan pembangunan bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.


## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

## Pasal 23

Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. subbidang Perencanaan Perindagkop, Penanaman Modal dan Nakertrans;
- b. subbidang Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam; dan
- c. subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Perindagkop, Penanaman Modal dan Nakertrans

## Pasal 24

- (1) Subbidang Perencanaan Perindagkop, Penanaman Modal dan Nakertrans di bawah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang Perencanaan Perindagkop, Penanaman Modal dan Nakertrans dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (3) Subbidang Perencanaan Perindagkop, Penanaman Modal dan Nakertrans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi.

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam Pasal 25

- (1) Subbidang Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam berada di bawah Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (3) Subbidang Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;

## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan

## Pasal 26

- (1) Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan berada di bawah Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (3) Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan;

- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan;

## BAB VII

## BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KETERTIBAN UMUM

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum

## Pasal 27

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 28

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memferivikasi, mengelola dan pengendalian serta pelaporan pembangunan bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perencanaan Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- b. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- c. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- d. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- e. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- f. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;


- g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- h. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum; dan
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.

## Bagian Kedua

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum Pasal 30

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum, terdiri atas:

- a. subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman;
- b. subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- c. subbidang Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman

## Pasal 31

- (1) Subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman berada di bawah Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (2) Subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (3) Subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta pertanahan;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan; dan


- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan;

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

## Pasal 32

- (1) Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibawah Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (2) Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (3) Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban

## Pasal 33

- (1) Subbidang Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban di bawah Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (2) Subbidang Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (3) Subbidang Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat;

c.

merencanakan.....

- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat.

## BAB VIII

## BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN, PENDANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

## Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan

## Pasal 34

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 35

Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memferivikasi, mengelola dan pengendalian serta pelaporan pembangunan bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.

## Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- b. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;

- c. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- d. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- e. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- f. mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- g. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan; dan
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan

## Bagian Kedua Pengendalian Pembangunan

## Pasal 37

Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan, terdiri atas:

- a. subbidang Perencanaan Otonomi Daerah;
- b. subbidang Perencanaan Pendanaan dan Pengawasan; dan
- c. subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.

## Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Otonomi Daerah

## Pasal 38

- (1) Subbidang Perencanaan Otonomi Daerah berada di bawah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (3) Subbidang Perencanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;

- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;

## Paragraf 2

Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Pendanaan dan Pengawasan Pasal 39

- (1) Subbidang Perencanaan Pendanaan dan Pengawasan berada di bawah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan Pendanaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (3) Subbidang Perencanaan Pendanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD terhadap prioritas pendanaan daerah;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah;
- g. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi rencana Pendanaan pembangunan daerah; dan
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah.

## Paragraf 3

Kedudukan dan Tugas Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

## Pasal 40

- (1) Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan berada di bawah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (2) Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (3) Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan dan kelitbangan;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencan