PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 28 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa Sehubungan Pemberian tunjangan Perumahan bagi anggota DPRD Kota Jambi sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pemberian Tunjuangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
SALINAN
Menetapkan :
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi sebagai unsur penyelenggaran Negara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Tunjangan perumahan dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah Dinas.
- (2) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih tinggi dari tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Tunjangan Perumahan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap.
- (2) Tunjangan Perumahan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk PPH Pasal 21.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 3
Pasal 4
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk bulan November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia dalam APBD 2015 yaitu sebesar Rp.9.600.000.,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
BAB IV - PEMBIAYAAN Pasal 5
Pasal 5
Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
BAB V - PENUTUP Pasal 6
Pasal 6
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 3
Pasal 21
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk bulan November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia dalam APBD 2015 yaitu sebesar Rp.9.600.000.,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 2015

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI, SYARIF FASHA

Penetapan: Diundangkan di Jambi Pada tanggal, 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ## DARU PRATOMO BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 28