Unknown Unknown Nomor 49 Tahun 2011 tentang PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN
PERATURANBUPATITUBAN NOMOR 49 TAHU.N ~Ulo
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 ten tang Retribusi Tempat Pelelangan, maka perlu mengatur tentang pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan dalam Peraturan Bupati;
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kali dengan Peraturan› Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelarigan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratu.ran Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPl'D adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
8. Administratu.r adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditu.njuk Kepala Dinas untuk melaksanakan lelang ikan di TPI.
9. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
10. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu. dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
11. Kinerja tertentu. adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.
12. Tunjangan yang melekat adalah tu.njangan yang melekat pada gaji, terdiri dari tu.njangan istri/ suami, tunjangan anak, tu.njangan jabatan struktu.ral/fungsional, dan/atau tu.njangan beras.
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dilaksanakan
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Besaran lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran berkenaan.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 4
- ( 1) Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
BESARAN INSENTIF
BAB III - BESARAN INSENTIF
Pasal 5
- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat diberikan setiap triwulan dengan rincian sebagai berikut:
2. (1)
- a. Bupati sebesar 11 % (sebelas persen) dari total insentif atau paling tinggi 4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- b. Wald.I Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari total insentif atau paling tinggi 3,5 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- c. Sekretaris Daerah sebesar 9% (sembilan persen) dari total insentif atau paling tinggi 3 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- d. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 8% (delapan persen) dari total insentif atau paling tinggi 2,5 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- e. Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 4% (empat persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,9 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
,.
- f. Kepala Bidang Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1, 7 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- g. Kepala Bidang Pengembangan Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1, 7 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- h. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1, 7 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- i. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- j. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- k. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
1. Kepala Seksi Penangkapan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- m. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- n. Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- o. Kepala Seksi Pengendalian Sumber Hayati Perairan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- p. Staf Sekretariat Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari total insentif untuk 6 orang masing-masing sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) atau paling tinggi 1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- q. Kepala UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar sebesar 7% (tujuh persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,9 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- r. Administratur TPI Bulu sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1, 1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- s. Kepala UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Tambakboyo sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,9 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- t. Administratur TPI Glondonggede sebesar 2% (dua persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- u. Kepala UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Palang sebesar 6% (enam persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,9 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- v. Administratur TPI Palang sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1, 1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
7. w.Kepala UPTD PPI Karangagung sebesar 4% (empat persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,9 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- x. Administratur TPI Karangagung sebesar 2% (dua persen) dari total insentif atau paling tinggi 1, 1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif
BAB III - BESARAN INSENTIF
Pasal 6
Menunjuk Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan untuk :
- a. melaksanakan Peraturan Bupati ini;
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif atas pungutan retribusi yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
KETENTUANPENUTUP
BAB IV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe-raturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban

Penetapan: Ditetapkan di 1).lban pada tan . - 29Jeptember 2015

Penandatangan: BUPATI BAN, ✓ I;/ H. F

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 29 September 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, BU6ANA - ~ ) BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR .. 4€L ...