PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang GARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
dan
BUPATI BIMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dari ditetapkannya peraturan daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan dari ditetapkannya peraturan daerah ini untuk :
- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu Kelembagaan
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 4
- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
- a. Pimpinan; dan
- b. Bidang-bidang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
- c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- b. bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 5
- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Mekanisme pengisian tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (3) Masa pelaksanaan tugas tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Beban biaya insentif tenaga staf administrasi BPD dibebankan pada APB Des.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan staf administrasi BPD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 6
- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 7
- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan camat atas nama Bupati.
- (3) Pengesahan camat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat.
Paragraf 1
Anggota BPD
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 8
- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 10
Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :
- a. Pengisian anggota BPD
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 11
- (1) Pengisian anggota BPD
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 12
- (1) Pengisian anggota BPD
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 13
- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, dan huruf b, dilaksanakan oleh panitia dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur perangkat desa, tokoh adat, golongan profesi, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia pengisian keanggotaan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 14
Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menetapkan petunjuk teknis dan mensosialisasikan tentang tata cara penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD di wilayah dusun.
Paragraf 3
Penjaringan dan Penyaringan
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 15
- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 16
- (1) Apabila bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) maka panitia memperpanjang proses penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD.
- (2) Perpanjangan proses penjaringan dan penyaringan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penjaringan dan penyaringan awal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlah bakal calon anggota BPD tidak juga mencapai jumlah minimal, maka panitia melakukan proses pengisian bakal calon anggota BPD melalui musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) telah dilaksanakan oleh panitia dan jumlah minimal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) masih belum terpenuhi, maka panitia menetapkan jumlah bakal calon anggota BPD yang ada sebagai calon anggota BPD.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 17
- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 18
- (1) Calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia dengan membuat berita acara;
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:
- a. nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan alamat para calon anggota BPD; dan
- b. hasil pemilihan
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 19
- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah kawin;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;dan
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari polres/polsek setempat.
Paragraf Lima
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 20
- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari kepala desa.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (4) Ketentuan mengenai susunan kata sumpah/janji anggota BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Paragraf enam
Pemberhentian Anggota BPD
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 21
- (1) Anggota BPD berhenti Karena :
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 22
- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 23
- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu..
Paragraf 8 Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 24
- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat dalam rapat BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal calon pengganti antarwaktu sesuai nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak tersedia, maka pengisian anggota BPD antarwaktu ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat dalam rapat BPD
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 25
- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati atau Camat.
[10]
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku sejak pengambilan sumpah /janji dan dipandu oleh Bupati.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (6) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 26
- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 1 (satu) periode.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 27
- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kosong sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota BPD.
FUNGSI DAN TUGAS BPD
Bagian Kesatu Fungsi BPD
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 28
BPD mempunyai fungsi :
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.
Bagian Kedua Tugas BPD
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 29
BPD mempunyai tugas :
- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 30
- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat kebutuhaan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 31
- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.
Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 32
- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui Pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 33
- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.
Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 34
- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan paeraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut :
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 35
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. pembahasan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.
Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 36
- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 37
- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 38
- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 39
- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 40
BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.
Paragraf 9 Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 41
- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pambahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 42
- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan desa sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dapat dibentuk :
- a. penghentian pembahasan; atau
- b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala desa
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 43
- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan
- c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 44
Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
Paragraf 11 Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 45
- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 46
- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2)
BAB V - FUNGSI DAN TUGAS BPD
Pasal 47
- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.
HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Hak BPD
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 48
BPD berhak :
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Paragraf 1 Pengawasan
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 49
- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Paragraf 2 Pernyataan Pendapat
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 50
- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 51
- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 52
- (1) Anggota BPD berhak :
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 53
- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 54
- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) diberikan
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 55
Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 56
- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), huruf b diberikan dalam 2 (dua) kategori :
- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 57
Anggota BPD wajib :
- a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 58
- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
- a. dasar hukum;
- b. pelaksanaan tugas; dan
- c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 59
- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.
Bagian Ketiga Kewenangan BPD
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 60
BPD berwenang:
- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN
Pasal 61
Anggota BPD dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan Korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota DPR;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
PERATURAN TATA TERTIB BPD
BAB VII - PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 62
- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) paling sedikit memuat :
- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. waktu musyawarah BPD;
- d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- e. tata cara musyawarah BPD;
- f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
- g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara,
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 63
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 64
Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya atau sampai dilantiknya anggota Badan Permusyawaratan Desa ## BAB XI KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66
- (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang BPD yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Penetapan: Ditetapkan di : Bima

Penandatangan: BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI : 10 April 2017

Penetapan: Diundangkan di : Bima pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA, Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631231 198702 1 049 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR 19 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: Noreg 18 TAHUN 2017

Penandatangan: SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM AMAR MARUF, SH NIP.19660311 199303 1 007 ## II.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG
## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
## I. UMUM
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan dari penduduk desa dan ditetapkan secara demokratis.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.
Musyawarah desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaran Desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.
```
[25] PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemilihan langsung calon anggota BPD adalah pemungutan suara melalui pencoblosan dalam rangka mencari suara terbanyak. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemilihan langsung oleh unsur masyarakat dusun yang mempunyai hak pilih adalah pemilihan calon anggota BPD dilakukan secara serentak di setiap dusun. Ayat (2) Yang dimaksud dengan musyawarah perwakilan adalah musyawarah tertinggi di tingkat dusun yang dihadiri oleh ketua RW, ketua RT, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh wanita atau unsur lain dalam rangka mencari calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup Jelas Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan ditetapkan satu diantaranya untuk keterwakilan perempuan adalah pemisahan satu jatah kursi anggota BPD dari jumlah Gasal sehingga yang diperebutkan dalam pemilihan keterwakilan wilayah hanya berjumlah genap
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas. Cukup jelas Yang dimaksud dengan proses pengisian anggota BPD dari bakal calon yang diajukan setelah perpanjangan waktu penjaringan dan penyaringan adalah pengisian anggota BPD berdasarkan jumlah bakal calon yang ada atau kurang dari jumlah minimal [28] Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Yang dimaksud dengan melaksanakan tugas lain pada huruf m adalah BPD dapat melaksanakan tugas lain yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 ``` Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 66
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 67
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 79 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Noreg 18 TAHUN 2017)