PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 23 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSiANTAR NOMOR ), TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam .huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
2. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 8 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik .. Indonesia Nomor 4286);
5.Undang ...
- ten tang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);. 5.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perericanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas ·undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 56Ql) 12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328); 13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan · Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028); 14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 18. V}
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Leriibafan Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran NegaraRcpublik Indonesia Nomor 4577); 21.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman . Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. · Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
30. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
31. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peru.bahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Susunan Organisasi dan TataKerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
Menetapkan
- 32 .. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 201 O tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3. Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 tahun 2010 . tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar;
33. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 · tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kata Pematangsiantar;
34. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
35. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011\_~ntang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun-2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 . ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR dan
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
- ( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa 1aporan
keuangan memuat:
- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan arus kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
72.961.236.185,63
57.329.036.337,06
15.632.199.848,57
- Penerimaan Rp.
- Pengeluaran
- Rp.
- Jumlah Pembiayaan Netto
Rp.
- a. Pendapatan
Rp.
l.082.765.291.218,78
- b. Belanja
Rp.
940.141.429.606,79
Surplus/ Defisit
Rp.
142.623.861.611,99
- c. Pembiayaan
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- ( 1) . Selisih . anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp25.826.304. 754,68 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan Rp. l.056.938.986.464, 10 setelah perubahan
- b. Realisasi Selisih lebih / (kurang)
1.082. 765.291.218, 78
Rp.
Rp.
25.826.304. 754,68
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah minus Rp132.379.981.906,49 dengan rincian sebagai berikut:
- a. .Anggaran belanja setelah Rp. l.072.521.411.513,28 · perubahan
- b. Realisasi
Rp.
940.141.429.606,79
- Selisih lebih / (kurang) (Rp. 132.379.981.906,49)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp158.206.286.661, 17 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus / defisit setelah perubahan
- (Rp. 15.582.425.049, 18)
- b. Realisasi
Rp.
142.623.861.611,99
Selisih lebih / (kurang)
Rp.
158.206.286.661,17
(4) Selisih\_
- ( 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,45 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan Rp.
- pembiayaan setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp.
- Selisih lebih / (kurang) Rp.
72.961.236.185, 18
72.961.236.185,63 0,45
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp49.774.798,94 dengan rincian sebagai berikut:
2. 57.378.811.136,00 a. Anggaran pengeluaran Rp.
3. pembiayaan setelah perubahan
57.329.036.337,06 49.774.798,94) Rp. (Rp. b. Realisasi Selisih lebih / (kurang)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp49.774.799,39 dengan rmcian sebagai berikut.:
- a. Anggaran pembiayaan Rp. netto setelah perubahan
15.582.425.049, 18
- b. Realisasi
Rp.
Selisih lebih / (kurang)
15.632.199.848,57
49.774.799,39
Rp.
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan Rp. 158.256.061.460,56
- tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebehimnya
Rp.
0,00
- e. Lain-lain
Rp.
0,00
- f. Saldo anggaran le bih akhir
Rp. 158.256.061.460,56
Rp. 72.961.236.185,63 (Rp 72.961.236.185,63)
- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Jumlah aset
Rp. 2.946.215.853.168,65
- b. .Jurnlah.kewajiban
Rp.
43.045.967.188,85
- c. Jumlah ekuitas
Rp.
2.903.169.885.979,80
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 DesemoerTahun 2016 sebagai berikut:
Rp. l.018.441.750.476,26
Rp. 851.217.141.318,13
Rp.
167.224.609.158,13
- a. Pendapatan LO
- b. Beban
- c. Surplus J..Pefisit LO
Pasal 7
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desernber 2016 sebagai berikut:
- a. Ekuitas awal
Rp. 4.913.932.492.429,56
- b. Surplus/ defisit LO
Rp.
167.224.609.158,13
- c. Dampak komulatif perubahan kebijakan I kesalahan mendasar
(Rp.
2.177.987.215.607,89)
- d. Ekuitas akhir
Rp. 2.903.169.885.979,80
Pasal 8
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
- f. Saldo kas akhir per 31 Rp. Desember 2016
- c. Aius kas dari aktivitas (Rp. investasi
- operasi
256.619.171.758,00)
- Arus kas dari aktivitas (Rp. pendanaan l.
50.225.201,06)
- Arus kas dari aktivitas (Rp. transistoris
33.020.453,00)
159.062.067.037,83
- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016
- Rp.
66.338.251.264,45
- b. Arus---kas dari aktivitas Rp. 341.964.222.233,99
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam PasaLLayat ( 1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan -Jreuangan.
Pasal 1
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
72.961.236.185,63
57.329.036.337,06
15.632.199.848,57
- Penerimaan Rp.
- Pengeluaran
- Rp.
- Jumlah Pembiayaan Netto
Rp.
- a. Pendapatan
Rp.
082.765.291.218,78
- b. Belanja
Rp.
940.141.429.606,79
Surplus/ Defisit
Rp.
142.623.861.611,99
- c. Pembiayaan
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- ( 1) . Selisih . anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp25.826.304. 754,68 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan Rp. l.056.938.986.464, 10 setelah perubahan
- b. Realisasi Selisih lebih / (kurang)
1.082. 765.291.218, 78
Rp.
Rp.
25.826.304. 754,68
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah minus Rp132.379.981.906,49 dengan rincian sebagai berikut:
- a. .Anggaran belanja setelah Rp. l.072.521.411.513,28 · perubahan
- b. Realisasi
Rp.
940.141.429.606,79
- Selisih lebih / (kurang) (Rp. 132.379.981.906,49)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp158.206.286.661, 17 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus / defisit setelah perubahan
- (Rp. 15.582.425.049, 18)
- b. Realisasi
Rp.
142.623.861.611,99
Selisih lebih / (kurang)
Rp.
158.206.286.661,17
Selisih\_
- ( 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,45 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan Rp.
- pembiayaan setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp.
- Selisih lebih / (kurang) Rp.
72.961.236.185, 18
72.961.236.185,63 0,45
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp49.774.798,94 dengan rincian sebagai berikut:
2. 57.378.811.136,00 a. Anggaran pengeluaran Rp.
3. pembiayaan setelah perubahan
57.329.036.337,06 49.774.798,94) Rp. (Rp. b. Realisasi Selisih lebih / (kurang)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp49.774.799,39 dengan rmcian sebagai berikut.:
- a. Anggaran pembiayaan Rp. netto setelah perubahan
15.582.425.049, 18
- b. Realisasi
Rp.
Selisih lebih / (kurang)
15.632.199.848,57
49.774.799,39
Rp.
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan Rp. 158.256.061.460,56
- tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebehimnya
Rp.
0,00
- e. Lain-lain
Rp.
0,00
- f. Saldo anggaran le bih akhir
Rp. 158.256.061.460,56
Rp. 72.961.236.185,63 (Rp 72.961.236.185,63)
- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Jumlah aset
Rp. 2.946.215.853.168,65
- b. .Jurnlah.kewajiban
Rp.
43.045.967.188,85
- c. Jumlah ekuitas
Rp.
2.903.169.885.979,80
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 DesemoerTahun 2016 sebagai berikut:
Rp. l.018.441.750.476,26
Rp. 851.217.141.318,13
Rp.
167.224.609.158,13
- a. Pendapatan LO
- b. Beban
- c. Surplus J..Pefisit LO
Pasal 7
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desernber 2016 sebagai berikut:
- a. Ekuitas awal
Rp. 4.913.932.492.429,56
- b. Surplus/ defisit LO
Rp.
167.224.609.158,13
- c. Dampak komulatif perubahan kebijakan I kesalahan mendasar
(Rp.
2.177.987.215.607,89)
- d. Ekuitas akhir
Rp. 2.903.169.885.979,80
Pasal 8
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
- f. Saldo kas akhir per 31 Rp. Desember 2016
- c. Aius kas dari aktivitas (Rp. investasi
- operasi
256.619.171.758,00)
- Arus kas dari aktivitas (Rp. pendanaan l.
50.225.201,06)
- Arus kas dari aktivitas (Rp. transistoris
33.020.453,00)
159.062.067.037,83
- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016
- Rp.
66.338.251.264,45
- b. Arus---kas dari aktivitas Rp. 341.964.222.233,99
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam PasaLLayat ( 1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan -Jreuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I

:

Laporan Realisasi Anggaran

Lamniran

Catatan atas laporan keuangan

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan SAL

Daftar Pinjaman dan obligasi daerah;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, orgamsasi, program dan kegiatan;

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.4

-----

Lampiran I.5

Lampiran 1.6

Lampiran I. 7 --- -··-·-·

Lampiran I.8

Lampiran I. 9

Lampiran

I.10

Lampirari

I.11

Lampiran

- I.12

- b. Lampira:ri II

- c. Lampiran III

- d. Lampiran IV

- e.

- Lampiran V

- f. Lampiran VI

- g. Lampiran-Vll

Lampiran I.3

Lampiran I.2

Lampiran I.1

## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagai Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

W alikota menetapkan Pera tu.ran W alikota ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 13

Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal 2, ~~t"v5 1.,,o &lt;7/


Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal ~ t!q~ ~ '.2-.G !

Plt. SEKRETARIS DAERA KOTA PEMATANGSIANTAR,

REI

LEMB RAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR \_)

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINS! SUMATERA UTARA: (3/82/2017)