PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang eTUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA 'NGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG, - a. bahwa setiap orang berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal, karena kesehatan merupakan hak asasi dan hak yang paling fundamental bagi setiap orang, dimana pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat; - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang mendapatkan jaminan pelayanan lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Jaminan Kesehatan Daerah; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Daerah pada Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sintang; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2.Undang-Undang... 2. Undang-Undang No Penyelenggaraan N,.,""?8 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi Dan ,'g Bersih Dan Bebas Dari Republik Indonesia T.,"Potisme (Lembaran Negara b a un 1999 No 75 T bah Lembaran Negara Re ib]i' mor », ami 1an epul lik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomo Pemberantasan Tina ?l Tahun 1999 tentang Negara Re tb! Pidana Korupsi (Lembaran T g b h epu hk 1ndonesia Tahun 1999 Nomor 140 am a an Lembaran N R . ' 3874) b . egara epubhk Indonesia Nomor sebagammana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran 7. Unclang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L b N ra Republik Indonesia Nomor 4844); em aran ega 10. Undang-Undang N P . omor 33 T h erimbangan Keuange ahun 2004 tentang Pemerintahan Dae � n Antara Pemerintah Pusat Dan Indonesia Tahn 2([,',(Hembaran Negara Republik Negara Republik Ina, 'omor 126, Tambahan Lembaran onesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 40 . . Jaminan Sosial y. !' Tahun 2004 tentang Sistem astonal (Lembx N, R :blik Indonesia Tahun 2004 aran legara epu Negara Republil , \_, Yomor 150, Tambahan Lembaran K Indonesia Nomor 4456); 12. Undang-Undang N K. h omor 36 Tahun 2009 tentang ese atan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang -Undangan (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Wenetaplan 19. Peraturan Pemerintah N Organisasi Peran \_ 'omor 41 Tahun 2007 tentang Republik Indone"","?'Daerah, (Lembaran Negara a ahuun 2007 N 89. T: bah Lembaran Negar: R . omor , am an a 'epublik Indonesia Nomor 4741); 20. Keputusan Presiden Nom 42 Pedoman Pelakes; or Tahun 2002 tentang Belanja Ne.,,"anaan Anggaran Pendapatan Dan ge a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) :ba ., telah di bah beb : sebagammana tela ua eDerapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010: t 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Sintang Nomor l); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 20 J 2 ten tang Retribusi Jasa Um um (Llembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang agingat
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 2 &amp; TAHUN 2012
TENTANG
eTUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA 'NGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal, karena kesehatan merupakan hak asasi dan hak yang paling fundamental bagi setiap orang, dimana pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat;
b.
- bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang mendapatkan jaminan pelayanan lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Daerah pada Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang...
2. Undang-Undang No Penyelenggaraan N,.,""?8 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi Dan ,'g Bersih Dan Bebas Dari Republik Indonesia T.,"Potisme (Lembaran Negara b a un 1999 No 75 T bah Lembaran Negara Re ib]i' mor », ami 1an epul lik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomo Pemberantasan Tina ?l Tahun 1999 tentang Negara Re tb! Pidana Korupsi (Lembaran T g b h epu hk 1ndonesia Tahun 1999 Nomor 140 am a an Lembaran N R . ' 3874) b . egara epubhk Indonesia Nomor sebagammana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Unclang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L b N ra Republik Indonesia Nomor 4844); em aran ega
10. Undang-Undang N P . omor 33 T h erimbangan Keuange ahun 2004 tentang Pemerintahan Dae � n Antara Pemerintah Pusat Dan Indonesia Tahn 2([,',(Hembaran Negara Republik Negara Republik Ina, 'omor 126, Tambahan Lembaran onesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 . . Jaminan Sosial y. !' Tahun 2004 tentang Sistem astonal (Lembx N, R :blik Indonesia Tahun 2004 aran legara epu Negara Republil , \_, Yomor 150, Tambahan Lembaran K Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang N K. h omor 36 Tahun 2009 tentang ese atan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang -Undangan (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Wenetaplan
19. Peraturan Pemerintah N Organisasi Peran \_ 'omor 41 Tahun 2007 tentang Republik Indone"","?'Daerah, (Lembaran Negara a ahuun 2007 N 89. T: bah Lembaran Negar: R . omor , am an a 'epublik Indonesia Nomor 4741);
20. Keputusan Presiden Nom 42 Pedoman Pelakes; or Tahun 2002 tentang Belanja Ne.,,"anaan Anggaran Pendapatan Dan ge a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) :ba ., telah di bah beb : sebagammana tela ua eDerapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010: t
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 20 J 2 ten tang Retribusi Jasa Um um (Llembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR Dl KABUPATEN SINTANG
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- II) Maksud diselenggarakan Jamkesda pada tingkat pelayanan kesehatan dasar adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.
- [2) Tujuan diselenggarakan Jamkesda pada tingkat pelayanan kesehatan dasar adalah :
- a. untuk meningkatkan visit rate Puskesmas dan jaringannya;
- meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak;
- C. meningkatkan angka hunian rawat inap;
- meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
p
ESERTA, RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN
BAB III - ESERTA, RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3
p
[»
a, n»
damkesda adalah seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Yang bukan merupakan peserta jaminan pelayanan kesehatan
/
jngkup penyelenggaraan Pelayanan K
- ~ag@""~a: s" ~enjan· ad?'
a,'~ea dimaksud dalam Pasal 3
m,,
Puti pelayanan kesehatan dasar
\_~..smas dan Puskesmas Rawat Inap;
- paindes&gt;
- puske' be it a. Pus! qesmas Pembantu;
- f paskesdes;
- d. gesmas Keliling. Pus
: elayanan kesehatan program Jamkesda meliputi : Jen1s ke ·h.ta .
- " pe' .jyanan kesehatan ibu dan anak; . :.
- pelayanan esenatan perorangan/ pengobatan dan tindakan ringan;
- 1y encegahan (imunisasi};
- d. p! . laboratorum;
- ° '~~mosi kesehatan;
- ; pencabutan gigi
- j. pembersihan karang gigi;
- g. penambalan g8
- i. perawatan inap pada puskesmas perawatan atau Puskesmas dengan fasilitas tempat tidur;
- j. tindakan medis lainnya.
Pasal6
Peserta Jamkesda mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf j dengan menunjukkan kartu tanda penduduk/ surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
enyelenggaraan pelayanan kesehatan Jamkesda di Kabupaten Sintang atas eban APBD Kabupaten Sintang.
·
\_,"Ponen retribusi pelayanan kesehatan Jamkesda adalah jasa sarana jJasa pelayanan kesehatan.
Penetapan...
'
)
}"Sehatan dengan Jamkesda
etapan besaran retribusi 'esp,z,}eaam«an Feat+as .."z; sahaaoo aria» rahun ' ·aPupaten Sintang Nomor 4
BAB VI - OMPONEN PEMBAGIAN RETRIBUS; p ELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4
- Retribusi yang diterima oleh PP () I eserta :· iymaksud dalam Pasal 4 adalah kl.. Jajarannya sebagaimana ang diajukan oleh PPK. amm jasa sarana dan jasa pelayanan
BAB III - ESERTA, RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
: elayanan kesehatan program Jamkesda meliputi : Jen1s ke ·h.ta .
- " pe' .jyanan kesehatan ibu dan anak; . :.
- pelayanan esenatan perorangan/ pengobatan dan tindakan ringan;
- 1y encegahan (imunisasi};
- d. p! . laboratorum;
- ° '~~mosi kesehatan;
- ; pencabutan gigi
- j. pembersihan karang gigi;
- g. penambalan g8
- i. perawatan inap pada puskesmas perawatan atau Puskesmas dengan fasilitas tempat tidur;
- j. tindakan medis lainnya.
BAB IV - PERSYARATAN
Pasal 6
Peserta Jamkesda mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf j dengan menunjukkan kartu tanda penduduk/ surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 7
enyelenggaraan pelayanan kesehatan Jamkesda di Kabupaten Sintang atas eban APBD Kabupaten Sintang.
·
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8
\_,"Ponen retribusi pelayanan kesehatan Jamkesda adalah jasa sarana jJasa pelayanan kesehatan.
Penetapan...
'
)
}"Sehatan dengan Jamkesda
etapan besaran retribusi 'esp,z,}eaam«an Feat+as .."z; sahaaoo aria» rahun ' ·aPupaten Sintang Nomor 4
BAB VI - OMPONEN PEMBAGIAN RETRIBUS; p ELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9
- Retribusi yang diterima oleh PP () I eserta :· iymaksud dalam Pasal 4 adalah kl.. Jajarannya sebagaimana ang diajukan oleh PPK. amm jasa sarana dan jasa pelayanan
- ) Retribusi yang diterima oleh pp erikut: peruntukannya adalah sebagai
- Jaerah sebagai Pendapatan Asli
- a. Jasa sarana wajib disetorkan ke Kas D: Daerah; ts
- b. Jasa pelayanan dapat dipergunakan lan pelayanan sebagai jasa pemberi pelayan. ~\_'bg untuk pemberi an ese atan.
- (3) Pemanfaatan dari Jasa Pelayanan Kesehatan leh PPK 5b ·+ annaksud pa«ta ayat (2) hurat v aibagnan "[[, "gana p1 be [ &lt; epata tenaga esehatan pada PK erdasarkan persentase dan berbasis kinerja.
MEKANISME, TATA CARA DAN WAKTU PELAYANAN SERTA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
BAB VIII - MEKANISME, TATA CARA DAN WAKTU PELAYANAN SERTA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 10
- (l) Mekanisme penyaluran dana ke PPK/ Puskesmas dan Puskesmas Rawat nap untuk kegiatan pelayanan kesehatan Jamkesda dengan sistem klaim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset setelah melalui verifikasi oleh Dinas Kesehatan.
- 2 )PPK ] Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap mengajukan klaim daminan Kesehatan Daerah ke Dinas Kesehatan secara retrospektif sesuai dengan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Jamkesda.
BAB VIII - MEKANISME, TATA CARA DAN WAKTU PELAYANAN SERTA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 11
- engajuan klaim pelayanan kesehatan Jamkesda dari PPK / Puskesmas � e D'inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset dilengkapi "ngan: ·
- a. tanda bukti b: ran sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I ui a pembaya1 be · tidak terpisahk d: Peraturan ini yang merupakan agian tda can lari Feraturan Bupati ini;
- rincian klaim Jamkesda sebagaimana teran' Pada Lampiran I P k bao,an t1 a terpisahkan dari eraturan ini yang merupaan '' Feraturan Bupati ini; b

'

- tar tagihan rawat jalan Jamkesda b. . d?',An II Peraturan ini yang Sebagaimana tercantum pada La""",\_turan Bupati ini; merupakan bagian tidak terpisahkan dari 'er "
- pr tagihan rawat inap Jamkesd: ; dal\[V Peraturan ini yar 28da sebagaimana tercantumpada tamp!"",ean Bupati in; g merupakan bagian tidak terpisahkan ari Perat " t
- urat keterangan dirawat sebagaimana tercantum pada Lampiran V peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupat1 ini,
- Py kartu tanda penduduk k foto co . . . · a au artu keluarga dan atau surat terangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
- catatan asuhan keperawatan sebagaimana tercantum pada Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d sampai dengan l ~Ruf g adalah persyaratan klaim bagi Puskesmas Perawatan dan atau puskesmas yang menyediakan fasilitas tempat tidur.
- 3) Pengajuan klaim bulan Desember selambat-lambatnya tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya.

## Pasal 12

Waktu pelayanan kesehatan Jamkesda pada setiap jenjang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan rawat jalan diselenggarakan setiap jam kerja dan setiap hari kerja;
- b. Pelayanan rawat inap berlaku 24 (dua puluh empat) jam.

## Pasal 13

Pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Jamkesda dari PPK / Puskesmas dan Puskesmas rawat Inap ke Dinas Kesehatan setiap bulan terintegrasi dengan laporan rutin Puskesmas.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

peraturan Bupati ini mulai berlaku, ket .. Sebf\uf11 1 J&lt;sanaan Jaminan Kesehata 0· tentuan mengena1 Petun1uk . Pela» n aerah Pad; 'TJ J ~An? Dasar di Kabupaten Sintany a ingkat Pelayanan seh" ~ng berlaku. &amp; sesuai peraturan perundang d arigan y un

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sintang P"\_,8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan "",,ean Daerah Pada Tingkat Pelayanan Dasar Di Kabupaten Sintang Keser 2011 di b l : nahun Anggaran Ircabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Juli 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


iundangkan di Sintang mada tanggal

(/7U1

2012

ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, (

AHMAD HAJI ZULKIFLI


RITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 7@ 0

00811

1

LAMPIRAN

h Teri ma Dari

5uda ganyaknya Uang

Untu k P embayaran

PERATURAN BUPATI SINTAN

TANGGAL

:

H u]

NOMOR

:

2

TAHUN 201

2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG

## TANDA\_BUKTI\_PEMBAYARAN

No. Rekening: ________________

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG

:. t Biaya Klaim Rawa1

Peserta Jamkesda

...

Puskesmas

Bulan

...2012

[lumnl.ah

Mengetahui / setuju dibayar K b paten Sintang Kepala Dinas Kesehatan a u dr, MARCUS GATOT BUD! P, M.Ke5 PEMBINA UTAMA MUDA NIP, 19631006 198903 1 014

.

Sintang,

...88...2012

Yang Menerima Uang Bendahara Pengeluaran Puskesmas

Lt+

Atttt.tAtttAtttt t-

A

NIP

.

s


00812

I

LMIPIRAN

p05KESMAS

BULAN

| | URAIAN | URAIAN | URAIAN | URAIAN | | |
|-----------------|-------------|----------------|----------|----------|--------|-----|
| JENIS KLAIM NO | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | BAKHP | 0BAT | JUMLAH | KET |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 --r awA JALAN | | | | | | |
| L | | | | | | |
| - RAWAT INAP - | | | | | | |
| 1 -- | | | | | | |
| JUMLAH | Rp | Rp - | Rp | Rp | Rp | - |

\_r

-

TOTAL KLAIM (1+2)

=

Rp

... ,

Bendahara Jamkesda

Puskesmas nama

NIP


2012

6,

PERATURAN BUPATI SINTAN

NOMOR

:

TANGGAL

4 0u;

TENTANG

:

2i

TAHUN 2012

2012

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG

## RINCIAN KLAIM JAMKESDA

MENGETAHUI:

Kepala Puskesmas ...•

nama

NIP

00815

.

N

R

JI(

"

00814

PERATURAN BUPATI SINTANe

TANGGAL

NOMOR

:

2

:

TENTANG

TAHUN 201

40KN;

2012

PETUNJUK

TEKNIS

PELAKSANAAN JAMINAN

KESEHATAN

DAERAH

PADA

TINGKAT

PELAYANAN

KESEHATAN

DASAR

DI

KABUPATEN SINTANG

NSl pAFTAR TAGIHAN RAWAT JALAN JAMKESDA DI PELAYANAN DASAR : ��� MAS .

:

| g0Pl! TA ail9!- | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | dan | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" | TAHUN .or,so+sos·ssssss·sos·s+so++, ... : ________________s"" |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ;,.- APASIEN N | NO KP/KK | ALAMAT | UMUR (Ihn) | JK (/P ) | TGL KUNJUNG AN | Pou KINIK | DIAGN 0SA | Pelayanan Kes Besaran Tarif Sesual TINDAKKAN dengan PERDA | (Rp) | JUMLAH | TANDA TANGAN | |
| -- � | | ALAMAT | | | | | | 1ASA SARANA | ASA PELAYANAN | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| ['I | | | | | | | | | | | | |
| -- | | | | | | | | | | | | |
| b ,... � | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Rp JUMI A | Hp | | | |
| Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp TOTAL | Rp | | | |

MENGE TAHU:

epal Puskesmas ...•

... 2012

Bendahara Pembantu

namna

NI

NIP


\

I

IV

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

00815

28

TAHUN 2015

1 Ou]

2012

PETUNJUK

TEKNIS

PELAKSANAAN JAMINAN

KESEHATAN

DAERAH

PADA

TINGKAT

PELAYANAN

KESEHATAN

DASAR

DI

KABUPATEN SINTANG

DAFTAR TAGIHAN RAWAT INAP JAMKESDA DI PELAYANAN DASAR

~on"

..

BULAN

:

PUSKESMAS

TAHUN : 2012

| j | | NO SURAT K£TE RANGAN | UMUR (Ih) | IK | | | | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | ················ ····· · .. ,, | UMUA |
|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| | AuAMAI | | | ft/ | DIAGNO | JMUH HR | URA1AN | JASA SARANA | JASA SARANA | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA PELAYANAN | JASA PELAYANAN | JASA PELAYANAN | |
| u At * | | DI8AWAT | | P) | SA | RAWAT | | ]wow] | 'ARIF | JMLH | | [] | TAIUF j | MLM | |
| J ,.. 1 | 4 | $ | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 'L | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - |
| L | | | | | | | | | | | | | | | |
| r-, | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | | | | | | | | | | | | | | | |
| fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | fO'AL KLAI,M | p | I | Rp 1 1 | Rp 1 1 | Rp 1 1 | Rp 1 1 |

..

..

aw

Pembantu Bendahara

Puskesmas ..

MENGE TAHU:

epala Puskesmas.

... 2012

...

..

...

t

... )

nama

NIP


LMPIRAN

V

PERATURAN BUPATI SINTANG

TANGGAL

NOMOR

TENTANG

TAHUN 201

2012

PETUNJUK

2 Y A,

KESEHATAN

PELAYANAN

TEKNIS

DAERAH

00816

PELAKSANAAN JAMINAN

PADA

TINGKAT

KESEHATAN

KABUPATEN SINTANG

## KOP PUSKESMAS

## SURAT KETERANGAN DIRAWAT NOMOR :

Nam?

(Jmuf

pekerjaan

4lamat

b t diatas benar sakit dan dirawat: Nama terselu pi Puskesmas

Tanggal dirawat

Diagnosa Medis

Therapy

'-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-

2012

...

,

,

Yang Dirawat

...

Yang Merawat

Mengetahui: Kepala Puskesmas ...

nama

Nip

DASAR

DI

:


MILTON CROSBY

/

00817

,

'

N

VI

IR

vi''

PERATURAN BUPATI SINTAN

NOMOR

70

TAHUN 2012

TANGGAL

{ '0]

2012

TENTANG

PETUNJUK

TEKNIS

PELAKSANAAN JAMINAN

KESEHATAN

DAERAH

PADA

TINGKAT

PELAYANAN

KESEHATAN

DASAR

DI

KABUPATEN SINTANG

ASUHAN KEPERAWATAN

PUSKESMAS

uM

|--------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| o] AI/TGL | DIAGNOSA KEPERAWATAN | KRITERIA HASIL | RENC KEPERAWATAN | | KEPERAWATAN | | PARAF | PARAF | PARAF | PARAF | PARAF | PARAF | PARAF |
| f-L | | | | | | | | | | | | | |
| a - -- | | | | -- - | | | | | | | | | |


MILTON CROSBY

•