PERATURAN DAERAH MA Nomor 2 Tahun 2016 tentang GARA BARA T PERA TURAN DAERAH K.ABUP A TEN BIMA NOMOR: o;TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAIIAN KETIGA ATAS PERA TURAN DAERAH KABUP A TEN BIMA NOMOR 2 T AHUN 2009 TENT ANG PENYERT AAN MODAL DAERAH K.ABUP A TEN BIMA DENGAN RAHMA T TIJHAN YANG MAHA ESA BUPATI BIMA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pe~ Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 70 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan I&lt;..cuangan Daerah scbagaimana telah cliubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Penyertaan Modal Petaerintah Daerah diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima, sebagaimana telah dirubah dengan perda Nomor 4 tahun 2015 sudah tidak sesuai dan diperlukan penyempurnaan sehingga perlu dirubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor l 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2387
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembanw Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratunm Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016, tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minwn kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 06 fambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahao atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K.ABUPATEN BIMA dan BUPATIBIMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA AT AS PERA TIJRAN DAERAH KABUP A TEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABlJPA TEN BIMA.
Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) diubah sebagai berilrut:
Pasal 3
- (1) Penyertaan Modal Daerah scbagairoana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara bertahap untuk masing-masing tahun anggaran : 2015, 2016, 2017, 201 Sdan 2019 yang ditetapkan pada APBD tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan dacrah.
Pasal 5
Paaal 5
- (1) Penyertaan Modal Daerah scbagairoana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara bertahap untuk masing-masing tahun anggaran : 2015, 2016, 2017, 201 Sdan 2019 yang ditetapkan pada APBD tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan dacrah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa uang atau barang yang bemilai uang;
- (3) Alokasi penyertaan modal yang bemilai uang untuk masing - masing tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 ciao 2019 sebagaimanadimaksud padaayat (1) adalah:
- a. PT. Bank NTB paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.000,-(Lima Puluh Milyar Rupiah);
- b. PD. Wawo paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah);
- c. PDAM Kabupaten Bima paling banyak sebesar Rp. 4.000.000.000,-(Empat Milyar Rupiah);
- d. PD. BPR NTB Bima paling banyak sebesar Rp.3.000.000.000,-(Tiga Milyar Rupiah);
- e. PT. BPR Akbar paling banyak sebesar Rp.3.000.000.000,-(Tiga Milyar Rupiah);
- f. LKP (Nipa, Maria dan Sanggar) paling banyak masing-masing sebesar Rp.250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- g. PT. Jaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Barat Bersaing paling banyak sebesar Rp.3.000.000.000,-(Tiga Milyar Rupiah);
- h. Badan usaha lainnya paling banyak sebesar Rp.7.000.000.000,-(Tujuh Milyar Rupiah)
- (4) Alokasi Penyertaan Modal dalam bentuk barang bemilai uang untuk tahun anggaran 2015,2016,2017,2018 dan 2019 diatur dalam Peraturan Bupati;
- (5) PDAM Kabupaten Bima diberikan Penyertaan Modal Non Kas sebesar Rp. 4.140.458.526,93 (Empat Milliar Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh
/
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Raba Bima pada tanggal,~ Desember 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR\_\_\_!J:\_ .NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINS! NTB (NOMOR\_TAHUN 2016) ## PASALII Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Penetapan: Ditetapkan di Raba Bima
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERA TUR.AN DAERAH KABUP A TEN BIMA
NOMOR:
TAHUN 2016
TENTANG
## PERUBAHAN KETIGA AT AS PERATURAN DAERAH KABUP A TEN BIMA NOMOR 2 T AHUN 2009 TENT ANG PENYERT AAN MODAL DAERAH KABUPATEN
## I. UMUM
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ckonomi daerah dan kesejahtcraan masyarakat maka Pcmcrintah Kabupaten Bima mclalui Penyertaan Modal Dacrah, membcrikan dulcungan pcnnodalan kcpada Pcrusahaan dan Lcmbaga Usaha yang memiliki usaha potcnsial dan melayani kcbutuhan masyarakat umum.
Manfaat yana dipcrolch mclalui pcnycrtaan modal sclain tcrscdianya pclayanan \ccbutuhan masyarakat, Kabupatcn Bima juga akan mcmpcrolch kcuntungan mclalui pengembalian keuntungan usaha atau dcvidcn yang disctor olch Pcrusahaan atau Lcmbaga Usaha, sebagel sumbcr Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupatcn Bima.
Penyertaan modal Pcmerintah Kabupaten Bima didasarlcan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua atas Pcraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bima, Pcraturan daerah ini mengatur penyertaan modal dalam lcurun walctu 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dcngan tahun 2019.
Dengan adanya penambahan pcnycrtaan modal Non Kas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bima tahun 2016, dalam rangka pcnyclesaian piutang Negara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bima untulc pcnychatan Perusahaan Dacrah Air Minum Kabupaten Bima, pcrlu didasarkan pada Pcraturan daerah sebagairnana yang diamanatkan oleh pcraturan pcrundang undangan, schingga Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua atas Pcraturan Dacrah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemcrintah Kabupatcn Bima perlu diubah.
## n. PASAL DEMI P ASAL.
PASALI
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas PASALII Cukupjelas T AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUP A TEN BIMA T AHUN 2016 NOMOR .!ft NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB (NOMOR ... TAHUN 2016) Ayat (4) Cukup jelas. Culrup jelas Ayat (S) Cuiupjelas