Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2015 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (berlaku 8 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
.
I
.
I
BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA
- a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu pengaturan mengenai kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 030 1196 Tahun 2011, telah ditetapkan Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang Wajib Melaporkan Laporan Harta Kekayaannya Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia;
- c. bahwa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum mengatur kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan seluruh Aparatur Sipil Negara selain yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 030 I 196 Tahun 2011, sehingga perlu pengaturan dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
1. Undang..,Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Lemabaran Negara Nomor 140 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Nomor 82;Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Nomor 82;Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
I
t
I
I
"I
'·1111
- Memperhatikan
"
I
"1
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Daerah dan Sekertariat DPRD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 030 / 196 Tahun 2011, Tentang Penetapan Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah kabupaten Kolaka Utara Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ;
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 Tentang LHKPN;
3. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 Tentang LHKPN;
4. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 Tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN;
5. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 Tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
6. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian. dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Kementerian I Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Kep.0711KPKl02/2005Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
.-"
!J
1-1111'
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN SUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
BASI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Supati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Supati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
4. Wakil Supati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
7. Sadan Kepegawaian .Daerah adalah Sadan Kepegawaian Kabupaten Kolaka Utara;
8. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
12. Harta Kekayaan adalah Harta benda yang dimiliki oleh Pei1yelenggara Negara dan Pegawai ASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya;
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenqqara Negara dan PNS atau yang selanjutnya disebut LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS yang diwajibkan bagi Penyelenggara Negara dan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. L~~oran Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dlslngk~t LHKASN adalah Daftar seluruh harta kekayaan ASN yang.~Ituangkan dalam Formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Komlsl Pemberantasan Korupsi;
15. Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan .pengisian formulir LHKPN dan LHKASN Kabupaten Kolaka Utara.
SAS II
PENYAMPAlKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal2
- (1) Penyelenggara Negara, pejabat yang memangku jabatan strategis wajib menyampaikan LHKPN melalui formulir LHKPN;
- (2) Kewajiban menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
- a. Supati;
- b. Wakil Supati;
- c. Pejabat Pimpinan Pratama atau Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Sagian Layanan Pengadaan Sarang dan Jasa.
- (3) Seluruh Pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN melalui formulir LHKASN atau aplikasi Sistem informasi harta kekayaan ASN (Si-Harka);
- (4) Kewajiban menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi PNS yang telah menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
Pasal3
- (1) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di wajibkan bagi penyelenggara Negara pada saat menduduki jabatan dan setelah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun dan sudah mengisi formulir LHKPN-A juga diwajibkan mengisi formulir LHKPN-S untuk selanjutnya disampaikan ke KPK-RI;
- (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dlserahkan oleh Tim Pengelola LHKASN kepada Pegawai ASN paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau mutasi atau berhenti dan diperbaharui setelah 2 (dua) tahun dalam kedudukan yang sarna;
- (3) Formulir LHKASN sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh pegawai ASN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formullr LHKASN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN dan 1 (satu) fotokopi formuiir LHKASN disimpan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan;
I
'
,
"
"1'1111"'
- (4) Formulir isian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKASN paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau mutasi atau berhenti sebagai PegawaiASN.
Pasal 4
- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN, dibentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Pengarah
Sekretaris Daerah;
Ketua
Sekretaris
Anggota
Asisten III Bidang Administrasi Umum
Sekretariat Daerah;
Inspektur Daerah KabLlpaten Kolaka Utara;
1. Para Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah;
2. Kepala bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
4. Kepala Bidang Dokumentasi dan Pelaporan Badan Kepegawaian Daerah;
- S. Kepala Bidang Perundang-undangan dan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
User Aplikasi
Subag. Penyusun Program dan Keuangan Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
PasalS
- (1) Tim Pengelola LHKPNdan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun daftar nama Pegawai ASN yang wajib mengisi LHKPN dan LHKASN;
- b. menyampaikan formulir LHKPN dan LHKASN kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN pada saat ditetapkan atau mutasi atau berhenti sebagai Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN;
- c. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN dan LHKASN;
I
..
r
.'
I·
"
r
~'"II"
~2)
- d. membantu KPK dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKPN dan LHKASN, gratifikasi, pemberantasan korupsi dan untuk pengembangan serta pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Menteri; yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi blrokrasi;
4. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN di masing-masing . SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN;
- b. Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN Tingkat SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
BABIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 6
- (1) Terhadap Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN yang tidak melaporkan, tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya dikenakan:
- a. Sanksi administratif berupa peruruauan kembali penundaan/pembatalan pengangkatan wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam Jabatan Struktural Fungsional; dan/atau;
- b. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Terhadap Pegawai ASN yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan PegawaiASN dikenakan :
- a. sanksi administratif berupa peninjauan kembali penundaan/pembatalan pengangkatan wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam Jabatan Struktural Fungsional; dan/atau;
- b. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saksi hukum disiplin sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) dan ayat (2) ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
,
I
t-
:.
I
I
.f
,;
lilt
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Lasusua Pada tanggal 18 Juni 2015 SEKRETA IAT DAERAH KABUP EN KOLAKAUTARA BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2015 NOMOR G BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal?

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua pada Tanggal18 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI KOLAKA UTARA RUSDA MAHMUD