PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 52 Tahun 2013 tentang URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna secara maksimal, dipandang perlu adanya uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
3
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 43);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Bagian Kesatu Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BAB II
Pasal 2
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan visi, misi, rencana strategis, dan rencana kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis yang berhubungan dengan pengelolaan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan berpedoman pada program tahun yang lalu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengendalikan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dan bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program lingkup bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan agar berjalan lancar dan optimal;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program lingkup bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
1. membina dan mengembangkan program lingkup bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan aturan yang berlaku agar mendapatkan hasil yang maksimal;
- g. mengendalikan program lingkup bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu, dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berpedoman pada juknis dan juldak agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
BAB II
Pasal 3
Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BAB II
Pasal 4
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dengan
BAB II
Pasal 5
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan keuangan agar kegiatan berjalan dengan baik.
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas baik tertulis maupun lisan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
BAB II
Pasal 6
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang ketersediaan dan distribusi pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BAB II
Pasal 7
Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang ketersediaan pangan dengan
BAB II
Pasal 8
Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang distribusi pangan dengan
BAB II
Pasal 9
Kepala Bidang Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BAB II
Pasal 10
Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan dengan
BAB II
Pasal 11
Kepala Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang mutu dan keamanan pangan dengan
BAB II
Pasal 12
Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
BAB II
Pasal 13
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Media Penyuluhan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang pemanfaatan media penyuluhan dengan
BAB II
Pasal 14
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan SDM Penyuluh dan Kelompok Tani mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana sub bidang pemberdayaan SDM penyuluh dan kelompok tani dengan ## BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB II
Pasal 15
Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
BAB II
Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013

Penandatangan: WALIKOTA BANJARBARU, H.M. RUZAIDI NOOR

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2013 SEKRETA S DAERA H. SY l RIANI BERITA D RAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR