PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 8 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI PADANG PARIAMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,
a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perli membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
6. Undang-Undang...
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2014;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN dan
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 1.069.627.598.087,10
- b. Belanja dan Transfer
Rp. 1.045.817.153.269,81
Surplus/(defisit)
Rp.
23.810.444.817,29
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp.
69.118.550.039,13
- Pengeluaran
Rp.
7.614.000.000,00
Surplus/(defisit)
Rp.
61.504.550.039,13
Pasal 3
- (6)
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp4.335.326.985,78 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp. 1.065.292.271.101,32
- b. Realisasi
Rp.
1.069.627.598.087,10
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 4.335.326.985,78
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. (80.529.667.870,64) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja setelah perubahan b. Realisasi Rp. Rp. 1.126.346.821.140,45 1.045.817.153.269,81
Selisih lebih/(kurang) Rp. (80.529.667.870,64)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp84.864.994.856,42 dengan perincian sebagai berikut : a. Surplus/defisit setelah perubahan b. Realisasi Rp. Rp. (61.054.550.039,13) 23.810.444.817,29
Selisih lebih/(kurang)
Rp.
84.864.994.856,42
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 150.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
2. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah
3. perubahan
4. b.Realisasi
Rp.
Rp.
68.968.550.039,13
69.118.550.039,13
Selisih lebih/(kurang)
Rp.
150.000.000,00
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 300.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
2. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah
3. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 450.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
4. a.Anggaran pembiayaan netto setelah
perubahan
- b.Realisasi
Rp.
Rp.
7.914.000.000.00
7.614.000.000.00
Selisih lebih/(kurang)
Rp.
(300.000.000,00)
perubahan
- b.Realisasi
Rp.
Rp.
Rp.
Selisih lebih/(kurang)
61.054.550.039,13
61.504.550.039,13
450.000.000,00
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :
- a. Jumlah asset
Rp.
1.092.650.923.368,21
- b. Jumlah kewajiban
Rp.
833.335.047,00
- c. Jumlah ekuitas dana
Rp.
1.091.817.588.321,21
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2014 sebagai berikut :
- a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014
- b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
- c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan
- d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan
- e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014 Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
68.894.800.671,13
225.788.148.480,29
(201.977.703.663,00)
(7.464.000.000,00)
(21.770.758,00)
85.263.016.246,42
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I

b. Lampiran II

- c. Lampiran III

- d. Lampiran IV

Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9 :

Lampiran I.10

Lampiran I.11

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

- 

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal ( investasi ) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap lainnya;

Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Neraca

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.


- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

## Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di

Parit Malintang

pada tanggal

28 September 2015

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di pada tanggal

Parit Malintang

28 September 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

## JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 1