PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT . - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemtangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabus:aten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R9publik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonenia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4614 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu RAijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 201 O Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama dan DEWAN PER (berlaku 25 Agustus 2011)
Pembukaan
berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT .
1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemtangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabus:aten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R9publik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonenia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4614 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu RAijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 201 O Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
PADA PT. BANK NTT.
Menetapkan: ··.PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua;
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
- 3. · Bupati adalah'Bupati Sabu Raijua;
5. · .Satuan· Kerja·. Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
4. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan · :Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, suratsurat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
•
'
•
..
.,
,.
g
..
•
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Sadan Usaha Milik Daerah ( Perusahan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Sadan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
8. Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT dimaksud sebagai upaya dalam rangka · penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerlntahan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
PRINSIP PENYERTAAN MODAL
BAB Ill - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB Ill - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 9
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. Bank NTI yang menerima penyertaan modal daerah.
2. \_ (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penunjukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profeslonal dan bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB Ill - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 10
- (1) Direksi PT. Bank NIT wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.·
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 4 (empat),. bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggung jawabc:m pelaksanaan APBD dan tembusan laporannya disampaikan pula kepada DPRD. ·
PEMERIKSAAN
BAB VIII - PEMERIKSAAN
Pasal 11
- ( 1) Bupati melalui lnspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara · untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung [awaoan PT. Bank·NTT ...
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), disampaikan kepada Bupati melalui ·1nspektorat.
•
•
..
..
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September· 2011 Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, . JULIUS ULY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 8 ## BABIX HASILUSAHA ## PasaJ12

Distribusi: - (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), me, upakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit. - (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya. ## BX KETENTUAN PENUTUP ## Pasal13 - .. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 2011 BUPATI SABU RAIJUA, MARTHEN L. DIRA TOME ·
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
## NOMOR 8 TAHUN 2011 TENT ANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
## PADA PT. BANK NTT
## I. UMUM:
Dalam rangka pelaksanaan otonoml daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dipertukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 157
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri