PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 15 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANDEGLANG (berlaku 30 Mei 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG,
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Memperhatikan
:
Menetapkan :
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang;
4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANDEGLANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Menteri Kesehatan adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset yang selanjutnya disebut DPKPA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.
8. Bidang Pendapatan DPKPA adalah Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.
9. Kuasa BUD Bidang Perbendaharaan DPKPA adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Berkah yang selanjutnya disebut RSUD Berkah adalah RSUD Berkah Pandeglang.
11. Pengguna anggaran adalah Pengguna anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
12. Bendahara penerimaan adalah bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
13. Bendahara pengeluaran adalah bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
14. Pembantu bendahara penerimaan adalah Pembantu Bendahara penerimaan di lingkungan Dinas Kesehatan.
15. Pembantu bendahara pengeluaran adalah Pembantu Bendahara pengeluaran di lingkungan Dinas Kesehatan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah termasuk jaringannya yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
17. Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas TTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat tanpa fasilitas perawatan dan hanya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan.
18. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas DTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan yang memiliki tempat tidur perawatan.
19. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
20. Dana Non Kapitasi adalah dana hasil pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ## BAB II
PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN PANDEGLANG
Pasal 2
Peserta JKN meliputi :
PBI JKN; dan
Bukan PBI JKN.
Pasal 3
- (1) PBI JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) PBI JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PBI JKN yang menjadi cakupan Pemerintah; dan
- b. PBI JKN yang menjadi cakupan Pemerintah daerah.
- (3) PBI JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
Pasal 4
- (1) Peserta bukan PBI JKN dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. istri atau suami yang sah dari peserta; dan
- b. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria :
1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
IURAN
BAB III - IURAN
Pasal 5
- (1) Iuran Peserta PBI JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah:
- a. Iuran PBI JKN yang menjadi cakupan Pemerintah yang bersumber dari APBN; dan;
- b. Iuran PBI JKN yang menjadi cakupan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang dan/atau APBD Propinsi Banten.
- (2) Iuran JKN bagi peserta pekerja penerima upah dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja.
- (3) Iuran JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dibayar oleh peserta yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran dan tata cara pembayaran JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
PELAYANAN KESEHATAN PESERTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Prosedur Pelayanan
BAB IV - PELAYANAN KESEHATAN PESERTA
Pasal 6
- (1) Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tempat peserta terdaftar.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Puskesmas TTP; dan
- b. Puskesmas DTP.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jaringan yang terdiri dari :
- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Pondok Bersalin Desa (Polindes);
- d. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes); dan
- e. Bidan Praktek Mandiri.
- (4) Pelayanan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berjenjang.
- (5) Peserta pada jaringan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak bisa optimal ditangani dapat dirujuk ke Puskesmas.
- (6) Peserta pada Puskesmas TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila tidak bisa ditangani dapat dirujuk ke Puskesmas DTP terdekat.
- (7) Apabila peserta pada Puskesmas DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak bisa ditangani dapat dirujuk ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan pelayanan lanjutan dan menjadi tanggungjawab RSUD Berkah Pandeglang.
- (8) Dalam keadaan tertentu peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan di Puskesmas terdekat dan/atau dapat di rujuk ke RSUD Berkah Pandeglang.
- (9) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah :
- a. Keadaan gawat darurat (mengancam kejiwaan dan mengancam kecacatan);
- b. Keadaan bencana;
- c. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien;
- d. Pertimbangan geografis;
- e. Pertimbangan ketersediaaan fasilitas kesehatan; dan
- f. Pertimbangan objektif lainnya yang sesuai dengan ketentuan pelaksanaan JKN.
- (10) Prosedur pelayanan teknis dan rujukan JKN Puskesmas diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
BAB IV - PELAYANAN KESEHATAN PESERTA
Pasal 7
- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :
- a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP); dan
- b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP).
- (2) Pelayanan Kesehatan RJTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Administrasi pelayanan meliputi, adminstrasi pendaftaran peserta berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di fakes tingkat pertama;
- b. Pelayanan promotif dan preventif, meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, dan skrining kesehatan;
- c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
- d. Pemeriksaan ibu hamil (paket antenatal care/ANC 4 x), nifas (paket PNC 3x), ibu menyusui dan bayi;
- e. Upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi;
- f. Tindakan medis non spesialitik, baik operatif maupun non operatif;
- g. Pelayanan obat dan bahan habis pakai;
- h. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama (pemeriksaan darah sederhana (Hemaglobin, hapusan darah tepi, trombosit, leukosit, hematokrit, esonofil, eritrosit, golongan darah, laju endap darah, malaria); urin sederhana (warna, berat, jenis, kejernihan, pH, leukosit, eritrosit) feses sederhana (benzidin test, mikroskopik cacing), gula darah sewaktu;
- i. Pemeriksaan penunjang sederhana lain yang dapat dilakukan di Puskesmas;
- j. Pelayanan rujuk balik dari faskes lanjutan;
- k. Pelaksanaan prolains dan home visit;
- l. Pelayanan kesehatan gigi;
- m. Pelayanan kontrasepsi; dan
- n. Pelayanan kesehatan skrining.
- (3) Pelayanan kesehatan RITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Administrasi pelayanan meliputi, adminstrasi pendaftaran peserta berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di puskesmas.
- b. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
- c. Premedikasi;
- d. Kegawat daruratan orodental;
- e. Pencabutan gigi sulung (tofikal, infiltrasi);
- f. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
- g. Obat pasca ektraksi;
- h. Tumpatan komposit/GIC;
- i. Skaling; dan
- j. Pelayanan kesehatan gigi lainnya yang dapat dilakukan di puskesmas sesuai panduan praktik klinik (PPK) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n diberikan secara selektif yang ditunjukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu yang meliputi :
- a. Diabetes militus tipe - 2;
- b. Hipertensi;
- c. Kanker leher rahim;
- d. Kanker payudara; dan
- e. Penyakit lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit dan waktu pelayanan skrining kesehatan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan.
- (6) Pelayanan kesehatan RITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Administrasi pelayanan meliputi, adminstrasi pendaftaran peserta berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di puskesmas;
- b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
- c. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
- d. Tindakan medis kecil/sederhana oleh dokter maupun paramedis;
- e. Persalinan pervaginam tanpa penyulit maupun dengan penyulit;
- f. Pemeriksaan penunjang diagnostik selama perawatan;
- g. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai selama masa perawatan; dan
- h. Pelayanan transfusi darah sesuai indikasi medis.
- (7) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas disesuaikan dengan panduan klinik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TARIF PELAYANAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG
BAB V - TARIF PELAYANAN
Pasal 8
- (1) Penentuan besaran tarif Non Kapitasi JKN di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB VI
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Pemanfaatan Dana
Jaminan Kesehatan Nasional
BAB V - TARIF PELAYANAN
Pasal 9
- (1) Dana Non Kapitasi JKN meliputi :
- a. Dana Non Kapitasi Non Persalinan;
- b. Dana Non Kapitasi Persalinan.
- (2) Pelayanan Non Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf f dimanfaatkan untuk :
- a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 50% ( lima puluh perseratus );
- b. Operasional pelayanan kesehatan sebesar 50% ( lima puluh perseratus ).
- (3) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c dimanfaatkan untuk :
- a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% ( delapan puluh perseratus ); dan b. Operasional pelayanan kesehatan sebesar 20% ( dua puluh perseratus ).
- (4) Pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, diberikan kepada pegawai di Puskesmas, yang meliputi :
- a. Manajemen;
- b. Medis/profesional;
- c. Tenaga kesehatan lain;
- d. Administrasi; dan
- e. Tenaga penunjang.
- (5) Pemanfaatan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, digunakan untuk :
- a. Akomodasi Piket Petugas;
- b. Makan dan minum pasien pada Puskesmas DTP;
- c. laundry;
- d. Pemeliharaan ringan kendaraan operasional Puskesmas;
- e. Pemeliharaan Alkes dan Non Alkes.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penerima dan besaran nilai jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemanfaatan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
PENGELOLAAN KEUANGAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Bagian Kesatu Penganggaran
BAB VII - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 10
- (1) Kepala Puskesmas pada setiap tahun anggaran berjalan menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyusunan perhitungan rencana pendapatan dan belanja serta rencana penggunaan untuk setiap bulan
BAB VII - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 11
- (1) Puskesmas mengajukan klaim Dana Non Kapitasi JKN kepada BPJS
BAB VII - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 13
- (1) Pertanggungjawaban belanja Dana Non Kapitasi JKN ## BAB VIII
PENGORGANISASIAN
BAB VII - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 14
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Dana Non Kapitasi JKN di Kabupaten Pandeglang dibentuk Tim yang berjenjang diantaranya adalah :
- a. Tim Koordinasi Dana Non Kapitasi JKN Kabupaten Pandeglang; dan
- b. Tim Pengelola Dana Non Kapitasi JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
BAB VII - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 15
- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelola Dana Non Kapitasi JKN Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
PEMBIAYAAN
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 16
- (1) Dalam rangka pelaksanaan Dana Non Kapitasi JKN, dapat diberikan Operasional penunjang yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Operasional penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Operasional tim.
- b. Sosialiasi dan Publikasi JKN; dan
- c. Kegiatan penunjang lainnya yang tidak dibiayai oleh Dana Non Kapitasi JKN.
PENGAWASAN
BAB X - PENGAWASAN
Pasal 17
- Pengawasan pelaksanaan kegiatan belanja jasa pelayanan terdiri dari :
- a) Pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- b) Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat; dan
- c) Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK atau pemeriksa fungsional lainnya.
- (2) Prosedur pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 23 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Penetapan: Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 30 Mei 2014

Penandatangan: BUPATI PANDEGLANG,

Verifikasi: Cap/ttd ERWAN KURTUBI

Penetapan: Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 30 Mei 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Verifikasi: ## Cap/ttd DODO DJUANDA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 15