Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimErnana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimErnana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan baerah tentang Pajak Bumi dan Balgunan Perdesaan dan Perkotaan;
MenJngat:1.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1981 tentang Hulmm Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029l-;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun L997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO0 (Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor aOaSl; 3.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2OO2 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor a189);
5. 5。 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO3 tentang Pembenhrkan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2731;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Termbahan Lembaran Negara Nomor +S++fl 6。
I
- - -
- -
2
7. undang-undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO9 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5Oa9);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2otl Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2OOO tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pqjak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2OO0 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4Oa9l; 9.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tatrun 2005 Nomor 165 Tambahan l,embaran Negara Nomor 4593); 10。
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20ll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; @  R  P  @  @  @ 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2O1O tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517e); P  ¡  P  ¡  Q 
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.O7 /2OlO tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; P 
Dengan PersetuJuea Bersana
DIITAIY PERtrIAITILAN RAITYA:T DATRATI KOTA TOMOHON dan
WALIKOTA TOMOHOIY
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DATRAH TTNTAITG PAJAK BTIMI DAN BANGI'NAIY PERDESAAIT DAN PERTOTAAIT. Meaetapkaa :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.
Pasal 2
setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikqasai, dan/Ltau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pljak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan'
Paeal 3
- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan'
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satrr kompleks b"rrgrrr,.r seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan JuaU kesahran dengan kompleks bangunan tersebut;
- (2) Grmasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
4. tr. jalan tol;
- d. pagar mewah;
- c. kolam renarrg;
- e. temPat olahraga;
- g. taman mewah;
- f. galangan kaPal, dermaga;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek Pajak Yang :
- i. menara.
- a. digun;kan oleh Pe*erintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan yang sejenis dengan itu; purbakala, atau
- b. aigunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan unhrk memperoleh keuntungan;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka wisata, taman nasional, dan tanah negara dibebani suatu hak; alam, hutan yang belum Ê 
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badln yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, danf atau memperoleh manfaat atas BangUnan.
- (1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suahr hak atas Bumi dan/atau -memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Subj[t pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada "y"i (2) dapat memberikan keterangan secara terhrlis kepada Kepaia'Dairah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
3. l2l Dadn hal atas objek pqiak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala O""trh dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak
- (4) biia feterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud p:aaa- ayat tit disetujui, maka Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagai wajib peiak sebagaimana dimaksud pada ayat lZl dalam-jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud'
5. (6)Apabilasetelahjangkawaktul(satu).bulansejaktanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ay\_at (3), xepala Daerah tidak memberikan keputusan, --IfIakA keterangan yang diajukan itu dianggap disettrjui dan Kep3la Daerah 1"g"r" temlatalkan penet3.pp sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (ZYlt
6. (S) eiia keterangai yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah mlngJtuarkan keputusag penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
DASAR PENGEN,TttMF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
- P  Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJoP.
- benetapan b"""*y* NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KePala Daerah. (3)
- Q  Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali unhrk objek pajak terterrtu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilaYahnYa.
- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berilmt :
- b. untuk NJOP diatas Rp. 1.ooo.oo0.ooo,oo (sattr milyar rrrpiah) ditetapkan sebesar O,2 o/o (nol koma dua persen) per tahun.
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.OOO.OOO.0O0,O0 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar o,l o/o (nol koma satu persen) Per tahun;
4. (21 Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 o/o (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :
- b. untu[ NJOP diatas Rp. 1.OOO.0O0.00O,OO (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar O,3 o/o (nol koma tiga persen) per tahun.
6. ;. untuk NJOp sampai dengan Rp.1.000.OO0.OOO,O0 (sa11r milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) Per tahun;
- (3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan danlatau merupakan bangunan atau lingkungan ."g="r budaya, maka dapat diberikan pengurangas sebesar 5O % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :
- b. untuk NJOP diatas Rp.1.OOO.O0O.OOO,OO (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar O,l o/o (nol koma satrr persen) per tahun.
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1-OO0.OO0.OOO,O0 (satu milyar mpiah) ditetapkan sebesar O,O5 o/o (nol koma nol lima persen) per tahun;
- (4) Jerris-jenis pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan yang ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang temtang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimfl
8
dilnaksud dalanl Pasa1 6 0●ek Paiak Tidak Kena Pasa1 3 ayat(4)。 ayat(1)Setelah dikurangi Nilai Jual Paak sebagaimana dimaksud dalam
BAB Ⅳ VJILAYAH PEMUNGUTAN Pasa1 9
Lctak obyek pttak Bumi dan Bangunan sebagai paak tertltang adalah di wilayah dacrah Kota Tomohon.
- (1) Tahun P■ ak adalah jangka w⼭ 1(satu)tahun kalender.
2. (2)Saat yarlg menentukan paak terutang adalah menunlt kcadaarl ouck paak pada tanggal l Januan.
- (3) Masa pttak dimulai tangga1 l JanuaH dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan。
- Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP' P 
- KetJntuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan p.r"po.",, objek eajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ai"trt dengan Peraturan Kepala Daerah' (3)
- spoP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, beriar, dan lengkap serta ditandatangani dan aisampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari kerja "it"hf, hnggal {iterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. Q 
- ## BAB VII
PEMUNGUTAI| PA.'AK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
- P  @  Pemungutan Pajak Bumi diborongkan. dan Bangunan dilarang
- Q  Setiap Wajib Pajak wajib
- P  @  Tata cara penerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Q  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dart penyampaian sPop, -sppT aan sxpD sebagaimana dimaksud h*am plsal 11 dan Pasal 13 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kedua Surat Tagthan Pajak
Pagal 15
- Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika : P  ¡ 
- b. *":iU ir":rf dikenatan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- Jumlah kekurangan pqialc yang terutang dalam STPD ""t "g"i*ana dimlksud pada ayat (1) huruf -a dan huruf b dita;bah dengan sanksi ^amit iitratif berupa bunga sebesar 2 7o (dua p"r".rr-i setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) buian sejak saat terutangnya Pqi*: (2)
- ifpn y"rg tidak atau krrang dibayar setglah jahrh lempo ;;;b"y"r; dikenakan sankJi administratif bempa bg"F1 ""ue"* 2 o/o (dua persen) setiap bulan dan ditaglh melalui STPD. (3)
Bagtan Kettga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihaa Pasal 16
- ¡  ¡  pajak yang terutang
- (1)Pajakyangterutang
- (1) Kepala Daerah dalam jangka wakhr paling lama 12 (dua belas) buian sejak tanggal Surat Keberatan diterima, har1s memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dima]csud pada ayat (1) tetatr lewai dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
3. (21 Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terrtang'
Keten.tuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan -dan penyelesaian keberatan diatur d..,ga. Peraturan Kepala Daerah'
- (1) Wqiib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada r""g;dir"" p4ak terhadap keputusan mengenai Gf.t"t^"tyJy"t g ditetapkan oleh Kepala Daerah'
- (3) Pengajuan permohonan. banding rnutt b"Yrt Pajak samPai dengan 1 penerbitan hrtusan Banding' menumgguhkan kewajiban (satu) bulan sejak tanggal
3. t2l permohor.urr u^rriirrg se-bagaiman-a .aimaksud pada ayat (1) diajukan secara tert,lis dham bahasa Indonesia, dengan alasan y"";-j"l"" aa"* jangka \_waktu. 3 (tiga) br1lan sejak keputusar, "di-"t"ri*a, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut'
Pareel22
- (1)Jikapengajuankeberatanataupermohonanbarrding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembalaxar,pajak dikembalifan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2o/o ( ar" prr""" I setiip bulan untuk paling lama 24 (dua puluh emPat bulan).
- (3) DJ; hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan w sebagian, wa3iu Pajak dikenai sanksi administratif benrpa denda sebesai Soo/o (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasark* t .prhrsan keberatan dikurangi dengan pajak y"rrg telah dibayar sebelum mengqjukan keberatan'
- (21 i*U.t"r, U,rt g. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung \-' sejak butan- pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) ij"fi* naf WajiU Pajak mengajukan\_ perrnohonan banding, sanksi adminis-tratif berupa aenaa sebesar 50% 0ima puluh p.r""rr1 ""u"J"i*ana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenak{,
I
- 同 圏 霜鵠 i燃 軍 撤 轟 ぷ 憔 denda sebesar 100% (Seratu ## BAB VIII PENGErdBALm KELEBIPEMBAYPasd 24
- ° 常g∬犠rぶ躍罵eぶれiFt躍計退 露 Daerah.
- 黙 よ 蟹 槻:認 (2) Kepala bulan, sejak pembayaran Pajak sebagaimana
- 0倍 鮒 tl錯霊 il富烹 譜 : keputusan, pe■ ...ohOnan l (2) pembayaran ayat pada
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (sahr) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi tertebih dahuiu utang Pajak tersebut.
2. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (5)
3. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2olo (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran paj ak. (6)
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perattrran Kepala Daerah. (7)
- Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pqjak, kecuali apabila Wajib Pajak melalmkan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. P  ¡ 
- Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : (2)
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan Surat Teguran darrl atau Surat Paksa; atau
- Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (3)
- Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat l2l hurrf b adalah lil/ajib Pajak dengart kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (4)
- Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurt.f b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. (5)
Pasel 26
- Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. ¡  ¡ 
- Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Oaerat$ (3)
- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan unhrk , menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakal daerah dalair r"rrdt" melaksanakan peraturan penrndang-undangan perpajakan daerah.
2. (21 Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- b. membe.ikan kesempatan unhrk memasuki tempat atau ruanganyangdianggapperludanmemberikanbanhran gura kelattcaran pemeriksaan; dan latau
- a. *.*p.riihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menSaai dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak Yang terutang;
- c. iremberikan keterangan yang diperlukan'
- (4) [6t"r,t "" LUin lanjut-met g"t "i tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah'
- (3) Apabila pada saat p"*Ltik*"tt', Wajib Pajak . tidak melaksanak; kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan'
- (1) Instansi yang melksaSakan pemungutan Peiak Bumi dart Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. (3)Ketentuanlebihlanjutmengenaitat,'carapemberiandan pemanfaatan -irr*"rrti? sebaga:imana dimaksud pada ayat (21 diatur a"rrj".r- e*turan KEpda Daerah dengan berpedoman pada p.t"titL perundang-undangan yang berlaku'
3. (21 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanmelaluiAnggaranPendapatandanBelanjaDaeratr.
BAB ,(II I(ETENTUAN IIHUSUS Pasal 29
- (1)Setiappejabatdilarangmemberitahukankepadapihaklain segala "."r"t, yang difetahui atau diberitahukan kepadanya otJtr Wa3iU pei;k JA.* rangka jabatan atau pekedaannya untuk *.ni.t"rtt"n ketenhran peraturan perundangundangan PerPajakan daerah'
- (3) bitecuatifan dari kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aYat (2) adalah :
- (21 Larangxr J.Uig"i*ana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenagi ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu aafam pelaksanaan ketentuan perattrran penrndang-undangan perpajakan 9"tt?h'
- ;. eLSaUat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadila"rt
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
2. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadil\_an dalam perkara pidana atau p.idat", atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hulmm Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi win tertulis kepada peja!1| sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -dan tenaga ahli ""U^["irr,ana dimaksud pada ayat {21, untuk memberikan dan mem"perlihatkan bukti iertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanYa. (5)
- (4) untuk kepentingan Daeratr, Kepala Daerah berwenang memberi izln teriulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ageu memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertutis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
4. perrriinta^r, h^ki* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan narna tersangka atau nama tergugat' keterangan yarlg diminta, serta kaitan antara perkara pidana a1au pJrdaia yan* bersanglnrtan dengan keterangan yang diminta. (6)
BAB XIII - KEf ENTUAT{ PEITNDIKAIT Pasal 3O
Pasal 3
## BAB XIII KEf ENTUAT{ PEITNDIKAIT Pasal 3O
Pasal 4
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badln yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, danf atau memperoleh manfaat atas BangUnan.
Pasal 5
- (1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suahr hak atas Bumi dan/atau -memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Subj[t pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada "y"i (2) dapat memberikan keterangan secara terhrlis kepada Kepaia'Dairah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
3. l2l Dadn hal atas objek pqiak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala O""trh dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak
- (4) biia feterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud p:aaa- ayat tit disetujui, maka Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagai wajib peiak sebagaimana dimaksud pada ayat lZl dalam-jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud'
5. (6)Apabilasetelahjangkawaktul(satu).bulansejaktanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ay\_at (3), xepala Daerah tidak memberikan keputusan, --IfIakA keterangan yang diajukan itu dianggap disettrjui dan Kep3la Daerah 1"g"r" temlatalkan penet3.pp sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (ZYlt
6. (S) eiia keterangai yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah mlngJtuarkan keputusag penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
BAB III - DASAR PENGEN,TttMF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
Pasal 6
- P  Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJoP.
- benetapan b"""*y* NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KePala Daerah. (3)
- Q  Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali unhrk objek pajak terterrtu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilaYahnYa.
BAB III - DASAR PENGEN,TttMF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
Pasal 7
- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berilmt :
- b. untuk NJOP diatas Rp. 1.ooo.oo0.ooo,oo (sattr milyar rrrpiah) ditetapkan sebesar O,2 o/o (nol koma dua persen) per tahun.
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.OOO.OOO.0O0,O0 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar o,l o/o (nol koma satu persen) Per tahun;
4. (21 Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 o/o (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :
- b. untu[ NJOP diatas Rp. 1.OOO.0O0.00O,OO (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar O,3 o/o (nol koma tiga persen) per tahun.
6. ;. untuk NJOp sampai dengan Rp.1.000.OO0.OOO,O0 (sa11r milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) Per tahun;
- (3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan danlatau merupakan bangunan atau lingkungan ."g="r budaya, maka dapat diberikan pengurangas sebesar 5O % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :
- b. untuk NJOP diatas Rp.1.OOO.O0O.OOO,OO (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar O,l o/o (nol koma satrr persen) per tahun.
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1-OO0.OO0.OOO,O0 (satu milyar mpiah) ditetapkan sebesar O,O5 o/o (nol koma nol lima persen) per tahun;
- (4) Jerris-jenis pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan yang ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB III - DASAR PENGEN,TttMF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
Pasal 8
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang temtang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimfl
8
dilnaksud dalanl Pasa1 6 0●ek Paiak Tidak Kena Pasa1 3 ayat(4)。 ayat(1)Setelah dikurangi Nilai Jual Paak sebagaimana dimaksud dalam
BAB Ⅳ VJILAYAH PEMUNGUTAN Pasa1 9
Lctak obyek pttak Bumi dan Bangunan sebagai paak tertltang adalah di wilayah dacrah Kota Tomohon.
BAB V - MASA PAJAK Pasal 10
Pasal 10
- (1) Tahun P■ ak adalah jangka w⼭ 1(satu)tahun kalender.
2. (2)Saat yarlg menentukan paak terutang adalah menunlt kcadaarl ouck paak pada tanggal l Januan.
- (3) Masa pttak dimulai tangga1 l JanuaH dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan。
BAB VI - PENDATAAI{ DAT{ PENEIAPAIT PA.IAK Pasal 11
Pasal 11
- Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP' P 
- KetJntuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan p.r"po.",, objek eajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ai"trt dengan Peraturan Kepala Daerah' (3)
- spoP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, beriar, dan lengkap serta ditandatangani dan aisampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari kerja "it"hf, hnggal {iterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. Q 
BAB VI - PENDATAAI{ DAT{ PENEIAPAIT PA.IAK Pasal 11
Pasal 12
- ## BAB VII
PEMUNGUTAI| PA.'AK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB VI - PENDATAAI{ DAT{ PENEIAPAIT PA.IAK Pasal 11
Pasal 13
- P  @  Pemungutan Pajak Bumi diborongkan. dan Bangunan dilarang
- Q  Setiap Wajib Pajak wajib
BAB VI - PENDATAAI{ DAT{ PENEIAPAIT PA.IAK Pasal 11
Pasal 14
- P  @  Tata cara penerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Q  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dart penyampaian sPop, -sppT aan sxpD sebagaimana dimaksud h*am plsal 11 dan Pasal 13 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kedua Surat Tagthan Pajak
Pagal 15
- Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika : P  ¡ 
- b. *":iU ir":rf dikenatan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- Jumlah kekurangan pqialc yang terutang dalam STPD ""t "g"i*ana dimlksud pada ayat (1) huruf -a dan huruf b dita;bah dengan sanksi ^amit iitratif berupa bunga sebesar 2 7o (dua p"r".rr-i setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) buian sejak saat terutangnya Pqi*: (2)
- ifpn y"rg tidak atau krrang dibayar setglah jahrh lempo ;;;b"y"r; dikenakan sankJi administratif bempa bg"F1 ""ue"* 2 o/o (dua persen) setiap bulan dan ditaglh melalui STPD. (3)
Bagtan Kettga
BAB VI - PENDATAAI{ DAT{ PENEIAPAIT PA.IAK Pasal 11
Pasal 16
- ¡  ¡  pajak yang terutang
BAB VI - PENDATAAI{ DAT{ PENEIAPAIT PA.IAK Pasal 11
Pasal 17
- (1)Pajakyangterutang
BAB VI - PENDATAAI{ DAT{ PENEIAPAIT PA.IAK Pasal 11
Pasal 19
- (1) Kepala Daerah dalam jangka wakhr paling lama 12 (dua belas) buian sejak tanggal Surat Keberatan diterima, har1s memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dima]csud pada ayat (1) tetatr lewai dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
3. (21 Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terrtang'
Keten.tuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan -dan penyelesaian keberatan diatur d..,ga. Peraturan Kepala Daerah'
BAB VI - PENDATAAI{ DAT{ PENEIAPAIT PA.IAK Pasal 11
Pasal 21
- (1) Wqiib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada r""g;dir"" p4ak terhadap keputusan mengenai Gf.t"t^"tyJy"t g ditetapkan oleh Kepala Daerah'
- (3) Pengajuan permohonan. banding rnutt b"Yrt Pajak samPai dengan 1 penerbitan hrtusan Banding' menumgguhkan kewajiban (satu) bulan sejak tanggal
3. t2l permohor.urr u^rriirrg se-bagaiman-a .aimaksud pada ayat (1) diajukan secara tert,lis dham bahasa Indonesia, dengan alasan y"";-j"l"" aa"* jangka \_waktu. 3 (tiga) br1lan sejak keputusar, "di-"t"ri*a, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut'
Pareel22
- (1)Jikapengajuankeberatanataupermohonanbarrding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembalaxar,pajak dikembalifan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2o/o ( ar" prr""" I setiip bulan untuk paling lama 24 (dua puluh emPat bulan).
- (3) DJ; hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan w sebagian, wa3iu Pajak dikenai sanksi administratif benrpa denda sebesai Soo/o (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasark* t .prhrsan keberatan dikurangi dengan pajak y"rrg telah dibayar sebelum mengqjukan keberatan'
- (21 i*U.t"r, U,rt g. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung \-' sejak butan- pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) ij"fi* naf WajiU Pajak mengajukan\_ perrnohonan banding, sanksi adminis-tratif berupa aenaa sebesar 50% 0ima puluh p.r""rr1 ""u"J"i*ana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenak{,
I
- 同 圏 霜鵠 i燃 軍 撤 轟 ぷ 憔 denda sebesar 100% (Seratu ## BAB VIII PENGErdBALm KELEBIPEMBAYPasd 24
- ° 常g∬犠rぶ躍罵eぶれiFt躍計退 露 Daerah.
- 黙 よ 蟹 槻:認 (2) Kepala bulan, sejak pembayaran Pajak sebagaimana
- 0倍 鮒 tl錯霊 il富烹 譜 : keputusan, pe■ ...ohOnan l (2) pembayaran ayat pada
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (sahr) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi tertebih dahuiu utang Pajak tersebut.
2. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (5)
3. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2olo (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran paj ak. (6)
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perattrran Kepala Daerah. (7)
BAB IX - KEDALTIWARSA PENAGIIIAIT Pasal 25
Pasal 25
- Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pqjak, kecuali apabila Wajib Pajak melalmkan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. P  ¡ 
- Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : (2)
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan Surat Teguran darrl atau Surat Paksa; atau
- Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (3)
- Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat l2l hurrf b adalah lil/ajib Pajak dengart kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (4)
- Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurt.f b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. (5)
Pasel 26
- Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. ¡  ¡ 
- Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Oaerat$ (3)
BAB X - PEMERIKSAAI{
Pasal 27
- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan unhrk , menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakal daerah dalair r"rrdt" melaksanakan peraturan penrndang-undangan perpajakan daerah.
2. (21 Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- b. membe.ikan kesempatan unhrk memasuki tempat atau ruanganyangdianggapperludanmemberikanbanhran gura kelattcaran pemeriksaan; dan latau
- a. *.*p.riihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menSaai dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak Yang terutang;
- c. iremberikan keterangan yang diperlukan'
- (4) [6t"r,t "" LUin lanjut-met g"t "i tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah'
- (3) Apabila pada saat p"*Ltik*"tt', Wajib Pajak . tidak melaksanak; kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan'
- (1) Instansi yang melksaSakan pemungutan Peiak Bumi dart Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. (3)Ketentuanlebihlanjutmengenaitat,'carapemberiandan pemanfaatan -irr*"rrti? sebaga:imana dimaksud pada ayat (21 diatur a"rrj".r- e*turan KEpda Daerah dengan berpedoman pada p.t"titL perundang-undangan yang berlaku'
3. (21 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanmelaluiAnggaranPendapatandanBelanjaDaeratr.
BAB XI - INSTNTIII PTMUNGUTAN Pesal 28
Pasal 29
- (1)Setiappejabatdilarangmemberitahukankepadapihaklain segala "."r"t, yang difetahui atau diberitahukan kepadanya otJtr Wa3iU pei;k JA.* rangka jabatan atau pekedaannya untuk *.ni.t"rtt"n ketenhran peraturan perundangundangan PerPajakan daerah'
- (3) bitecuatifan dari kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aYat (2) adalah :
- (21 Larangxr J.Uig"i*ana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenagi ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu aafam pelaksanaan ketentuan perattrran penrndang-undangan perpajakan 9"tt?h'
- ;. eLSaUat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadila"rt
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
2. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadil\_an dalam perkara pidana atau p.idat", atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hulmm Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi win tertulis kepada peja!1| sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -dan tenaga ahli ""U^["irr,ana dimaksud pada ayat {21, untuk memberikan dan mem"perlihatkan bukti iertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanYa. (5)
- (4) untuk kepentingan Daeratr, Kepala Daerah berwenang memberi izln teriulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ageu memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertutis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
4. perrriinta^r, h^ki* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan narna tersangka atau nama tergugat' keterangan yarlg diminta, serta kaitan antara perkara pidana a1au pJrdaia yan* bersanglnrtan dengan keterangan yang diminta. (6)
- (1) Penyidik Pegawai Xgq-.-t Sipil D9'erah. .berwenang untuk melaksanat# penyilikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- a. menerima, ri.encari, mengumpulkan' dan meneliti keterangan atau laporan berlienaan dengan tindak-pidana di bidang perpajakan Daerah agat keterangart atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;.
3. (21 Penyidik ""U"g"i*"t " dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang : -
- b. meneliti, niencari, dan mengumpulkan keterangan mengenaiorangpribadiatauBadantentarrgkebenaran perbuatan y;; ait"lo-,t"t' sehubungan dengan tindak piaana PerPajakan Daerah;
- d. dana di bidang perpajakan Daerah;
- c. meminta-t"tlr""gan da, bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehulungan dengan tindak pidana di bidang perPajakan Daerah;
- e. terhadaP bahan bukti tersebut;
- g. menyr.ruh berhenti dan/atau melarang seseor€rng meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seaanfLelangsung a"r, memeriksa identitas orang, benda, d,an/atau dokumen Yang dibawa{l
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
T
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
4. k.melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerale iesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' ' memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur datam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XfTI
KETENTUAN PIDAIIA
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melarnLpaui jangka waktu 5 (lima) tahun sej* saat terutangnya pajak atau -ueia*rirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian t"frr" Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan'
BAB XIII - KEf ENTUAT{ PEITNDIKAIT Pasal 3O
Pasal 30
- (1) Peiabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yangkarenakealpaannyatidakmemenuhikewajiban h"rrh""iakan hal stbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1)danayat(2)dipidanadenganpidanakurunganpaling lama' i lsat'1 tafrun dan pidana denda paling banyak Rp.4.OOO.OOO,O0 (empat juta rupiah)'
BAB XIII - KEf ENTUAT{ PEITNDIKAIT Pasal 3O
Pasal 31
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melarnLpaui jangka waktu 5 (lima) tahun sej* saat terutangnya pajak atau -ueia*rirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian t"frr" Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan'
BAB XIII - KEf ENTUAT{ PEITNDIKAIT Pasal 3O
Pasal 32
- (1) Peiabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yangkarenakealpaannyatidakmemenuhikewajiban h"rrh""iakan hal stbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1)danayat(2)dipidanadenganpidanakurunganpaling lama' i lsat'1 tafrun dan pidana denda paling banyak Rp.4.OOO.OOO,O0 (empat juta rupiah)'
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar
- (2) fe3aUat atau'tenaga- ahii yang ditunjuk o\_leh Kepala Daerah yangdengansengajatidakmemenuhikewajibannyaltau seseorang yang rnenyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat ".U"g";*ana dimaksud dalam, Pasal 30 ayat (1) dan Liat (Z) dipid-ana dengan pidana penjara -pating lama ! \_({ua1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1O-OOO.OOO,OO (sepuluh juta ruPiah).
- (3) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2|sesuaidengansifatnyaadalahmenyangkut klpentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dljadikan tindak pidana pengaduan'
BAB XIII - KEf ENTUAT{ PEITNDIKAIT Pasal 3O
Pasal 33
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan ne8arafl
r
BAB XIII - KEf ENTUAT{ PEITNDIKAIT Pasal 3O
Pasal 34
## BAB )fl/ I{ TENTUAI{ PENUTUP Pasal 34
Pasal 95
- C. bahwa ## BAB I KETENTUAN IIMTIM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tenrtang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II NAMA, OBJEK, SU&amp;,EK DAII WA"rrB PA.TAK Pasal 2
setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikqasai, dan/Ltau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pljak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan'
Paeal 3
- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan'
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satrr kompleks b"rrgrrr,.r seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan JuaU kesahran dengan kompleks bangunan tersebut;
- (2) Grmasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
4. tr. jalan tol;
- d. pagar mewah;
- c. kolam renarrg;
- e. temPat olahraga;
- g. taman mewah;
- f. galangan kaPal, dermaga;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek Pajak Yang :
- i. menara.
- a. digun;kan oleh Pe*erintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan yang sejenis dengan itu; purbakala, atau
- b. aigunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan unhrk memperoleh keuntungan;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka wisata, taman nasional, dan tanah negara dibebani suatu hak; alam, hutan yang belum Ê 
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badln yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, danf atau memperoleh manfaat atas BangUnan.
- (1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suahr hak atas Bumi dan/atau -memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Subj[t pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada "y"i (2) dapat memberikan keterangan secara terhrlis kepada Kepaia'Dairah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
3. l2l Dadn hal atas objek pqiak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala O""trh dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak
- (4) biia feterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud p:aaa- ayat tit disetujui, maka Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagai wajib peiak sebagaimana dimaksud pada ayat lZl dalam-jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud'
5. (6)Apabilasetelahjangkawaktul(satu).bulansejaktanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ay\_at (3), xepala Daerah tidak memberikan keputusan, --IfIakA keterangan yang diajukan itu dianggap disettrjui dan Kep3la Daerah 1"g"r" temlatalkan penet3.pp sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (ZYlt
6. (S) eiia keterangai yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah mlngJtuarkan keputusag penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
DASAR PENGEN,TttMF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
- P  Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJoP.
- benetapan b"""*y* NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KePala Daerah. (3)
- Q  Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali unhrk objek pajak terterrtu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilaYahnYa.
- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berilmt :
- b. untuk NJOP diatas Rp. 1.ooo.oo0.ooo,oo (sattr milyar rrrpiah) ditetapkan sebesar O,2 o/o (nol koma dua persen) per tahun.
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.OOO.OOO.0O0,O0 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar o,l o/o (nol koma satu persen) Per tahun;
4. (21 Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 o/o (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :
- b. untu[ NJOP diatas Rp. 1.OOO.0O0.00O,OO (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar O,3 o/o (nol koma tiga persen) per tahun.
6. ;. untuk NJOp sampai dengan Rp.1.000.OO0.OOO,O0 (sa11r milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) Per tahun;
- (3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan danlatau merupakan bangunan atau lingkungan ."g="r budaya, maka dapat diberikan pengurangas sebesar 5O % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :
- b. untuk NJOP diatas Rp.1.OOO.O0O.OOO,OO (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar O,l o/o (nol koma satrr persen) per tahun.
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1-OO0.OO0.OOO,O0 (satu milyar mpiah) ditetapkan sebesar O,O5 o/o (nol koma nol lima persen) per tahun;
- (4) Jerris-jenis pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan yang ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang temtang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimfl
8
dilnaksud dalanl Pasa1 6 0●ek Paiak Tidak Kena Pasa1 3 ayat(4)。 ayat(1)Setelah dikurangi Nilai Jual Paak sebagaimana dimaksud dalam
BAB Ⅳ VJILAYAH PEMUNGUTAN Pasa1 9
Lctak obyek pttak Bumi dan Bangunan sebagai paak tertltang adalah di wilayah dacrah Kota Tomohon.
- (1) Tahun P■ ak adalah jangka w⼭ 1(satu)tahun kalender.
2. (2)Saat yarlg menentukan paak terutang adalah menunlt kcadaarl ouck paak pada tanggal l Januan.
- (3) Masa pttak dimulai tangga1 l JanuaH dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan。
- Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP' P 
- KetJntuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan p.r"po.",, objek eajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ai"trt dengan Peraturan Kepala Daerah' (3)
- spoP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, beriar, dan lengkap serta ditandatangani dan aisampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari kerja "it"hf, hnggal {iterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. Q 
- ## BAB VII
PEMUNGUTAI| PA.'AK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
- P  @  Pemungutan Pajak Bumi diborongkan. dan Bangunan dilarang
- Q  Setiap Wajib Pajak wajib
- P  @  Tata cara penerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Q  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dart penyampaian sPop, -sppT aan sxpD sebagaimana dimaksud h*am plsal 11 dan Pasal 13 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kedua Surat Tagthan Pajak
Pagal 15
- Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika : P  ¡ 
- b. *":iU ir":rf dikenatan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- Jumlah kekurangan pqialc yang terutang dalam STPD ""t "g"i*ana dimlksud pada ayat (1) huruf -a dan huruf b dita;bah dengan sanksi ^amit iitratif berupa bunga sebesar 2 7o (dua p"r".rr-i setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) buian sejak saat terutangnya Pqi*: (2)
- ifpn y"rg tidak atau krrang dibayar setglah jahrh lempo ;;;b"y"r; dikenakan sankJi administratif bempa bg"F1 ""ue"* 2 o/o (dua persen) setiap bulan dan ditaglh melalui STPD. (3)
Bagtan Kettga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihaa Pasal 16
- ¡  ¡  pajak yang terutang
- (1)Pajakyangterutang
- (1) Kepala Daerah dalam jangka wakhr paling lama 12 (dua belas) buian sejak tanggal Surat Keberatan diterima, har1s memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dima]csud pada ayat (1) tetatr lewai dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
3. (21 Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terrtang'
Keten.tuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan -dan penyelesaian keberatan diatur d..,ga. Peraturan Kepala Daerah'
- (1) Wqiib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada r""g;dir"" p4ak terhadap keputusan mengenai Gf.t"t^"tyJy"t g ditetapkan oleh Kepala Daerah'
- (3) Pengajuan permohonan. banding rnutt b"Yrt Pajak samPai dengan 1 penerbitan hrtusan Banding' menumgguhkan kewajiban (satu) bulan sejak tanggal
3. t2l permohor.urr u^rriirrg se-bagaiman-a .aimaksud pada ayat (1) diajukan secara tert,lis dham bahasa Indonesia, dengan alasan y"";-j"l"" aa"* jangka \_waktu. 3 (tiga) br1lan sejak keputusar, "di-"t"ri*a, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut'
Pareel22
- (1)Jikapengajuankeberatanataupermohonanbarrding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembalaxar,pajak dikembalifan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2o/o ( ar" prr""" I setiip bulan untuk paling lama 24 (dua puluh emPat bulan).
- (3) DJ; hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan w sebagian, wa3iu Pajak dikenai sanksi administratif benrpa denda sebesai Soo/o (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasark* t .prhrsan keberatan dikurangi dengan pajak y"rrg telah dibayar sebelum mengqjukan keberatan'
- (21 i*U.t"r, U,rt g. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung \-' sejak butan- pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) ij"fi* naf WajiU Pajak mengajukan\_ perrnohonan banding, sanksi adminis-tratif berupa aenaa sebesar 50% 0ima puluh p.r""rr1 ""u"J"i*ana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenak{,
I
- 同 圏 霜鵠 i燃 軍 撤 轟 ぷ 憔 denda sebesar 100% (Seratu ## BAB VIII PENGErdBALm KELEBIPEMBAYPasd 24
- ° 常g∬犠rぶ躍罵eぶれiFt躍計退 露 Daerah.
- 黙 よ 蟹 槻:認 (2) Kepala bulan, sejak pembayaran Pajak sebagaimana
- 0倍 鮒 tl錯霊 il富烹 譜 : keputusan, pe■ ...ohOnan l (2) pembayaran ayat pada
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (sahr) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi tertebih dahuiu utang Pajak tersebut.
2. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (5)
3. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2olo (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran paj ak. (6)
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perattrran Kepala Daerah. (7)
- Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pqjak, kecuali apabila Wajib Pajak melalmkan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. P  ¡ 
- Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : (2)
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan Surat Teguran darrl atau Surat Paksa; atau
- Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (3)
- Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat l2l hurrf b adalah lil/ajib Pajak dengart kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (4)
- Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurt.f b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. (5)
Pasel 26
- Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. ¡  ¡ 
- Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Oaerat$ (3)
- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan unhrk , menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakal daerah dalair r"rrdt" melaksanakan peraturan penrndang-undangan perpajakan daerah.
2. (21 Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- b. membe.ikan kesempatan unhrk memasuki tempat atau ruanganyangdianggapperludanmemberikanbanhran gura kelattcaran pemeriksaan; dan latau
- a. *.*p.riihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menSaai dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak Yang terutang;
- c. iremberikan keterangan yang diperlukan'
- (4) [6t"r,t "" LUin lanjut-met g"t "i tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah'
- (3) Apabila pada saat p"*Ltik*"tt', Wajib Pajak . tidak melaksanak; kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan'
- (1) Instansi yang melksaSakan pemungutan Peiak Bumi dart Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. (3)Ketentuanlebihlanjutmengenaitat,'carapemberiandan pemanfaatan -irr*"rrti? sebaga:imana dimaksud pada ayat (21 diatur a"rrj".r- e*turan KEpda Daerah dengan berpedoman pada p.t"titL perundang-undangan yang berlaku'
3. (21 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanmelaluiAnggaranPendapatandanBelanjaDaeratr.
BAB ,(II I(ETENTUAN IIHUSUS Pasal 29
- (1)Setiappejabatdilarangmemberitahukankepadapihaklain segala "."r"t, yang difetahui atau diberitahukan kepadanya otJtr Wa3iU pei;k JA.* rangka jabatan atau pekedaannya untuk *.ni.t"rtt"n ketenhran peraturan perundangundangan PerPajakan daerah'
- (3) bitecuatifan dari kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aYat (2) adalah :
- (21 Larangxr J.Uig"i*ana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenagi ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu aafam pelaksanaan ketentuan perattrran penrndang-undangan perpajakan 9"tt?h'
- ;. eLSaUat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadila"rt
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
2. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadil\_an dalam perkara pidana atau p.idat", atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hulmm Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi win tertulis kepada peja!1| sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -dan tenaga ahli ""U^["irr,ana dimaksud pada ayat {21, untuk memberikan dan mem"perlihatkan bukti iertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanYa. (5)
- (4) untuk kepentingan Daeratr, Kepala Daerah berwenang memberi izln teriulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ageu memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertutis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
4. perrriinta^r, h^ki* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan narna tersangka atau nama tergugat' keterangan yarlg diminta, serta kaitan antara perkara pidana a1au pJrdaia yan* bersanglnrtan dengan keterangan yang diminta. (6)
- (1) Penyidik Pegawai Xgq-.-t Sipil D9'erah. .berwenang untuk melaksanat# penyilikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- a. menerima, ri.encari, mengumpulkan' dan meneliti keterangan atau laporan berlienaan dengan tindak-pidana di bidang perpajakan Daerah agat keterangart atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;.
3. (21 Penyidik ""U"g"i*"t " dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang : -
- b. meneliti, niencari, dan mengumpulkan keterangan mengenaiorangpribadiatauBadantentarrgkebenaran perbuatan y;; ait"lo-,t"t' sehubungan dengan tindak piaana PerPajakan Daerah;
- d. dana di bidang perpajakan Daerah;
- c. meminta-t"tlr""gan da, bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehulungan dengan tindak pidana di bidang perPajakan Daerah;
- e. terhadaP bahan bukti tersebut;
- g. menyr.ruh berhenti dan/atau melarang seseor€rng meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seaanfLelangsung a"r, memeriksa identitas orang, benda, d,an/atau dokumen Yang dibawa{l
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
T
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
4. k.melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerale iesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' ' memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur datam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XfTI
KETENTUAN PIDAIIA
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melarnLpaui jangka waktu 5 (lima) tahun sej* saat terutangnya pajak atau -ueia*rirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian t"frr" Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan'
- (1) Peiabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yangkarenakealpaannyatidakmemenuhikewajiban h"rrh""iakan hal stbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1)danayat(2)dipidanadenganpidanakurunganpaling lama' i lsat'1 tafrun dan pidana denda paling banyak Rp.4.OOO.OOO,O0 (empat juta rupiah)'
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar
- (2) fe3aUat atau'tenaga- ahii yang ditunjuk o\_leh Kepala Daerah yangdengansengajatidakmemenuhikewajibannyaltau seseorang yang rnenyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat ".U"g";*ana dimaksud dalam, Pasal 30 ayat (1) dan Liat (Z) dipid-ana dengan pidana penjara -pating lama ! \_({ua1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1O-OOO.OOO,OO (sepuluh juta ruPiah).
- (3) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2|sesuaidengansifatnyaadalahmenyangkut klpentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dljadikan tindak pidana pengaduan'
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan ne8arafl
r
BAB )fl/ I{ TENTUAI{ PENUTUP Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tarrggal I .J.rrruirir ,-,,, i r
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkrir) i)(.lrt,rii), 1.,.,. Pefaturan Daerah ini dengan penenlpaLlirin-!rr cl.rlaitr i-t iiii).ri r,: Daerah Kota TomohoM I L} Diteterpkati cli'l'r,.,rntr Iirrr i pada lart-rggai ?a .-'r-.i. - JIMMY l≦FgiE EMAN

Penandatangan: WALIKOTA TOMOHON, - II

Penetapan: Diundangkan di Tomohon pada tanggal 29 Jul-i 2O1 SEI(RBTARIS DAERAII, -OLD POLI LEMBDAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013 NOMOR 13
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERATI KOTA TOMOHON NOMOR 3 TAIIUN 2013
TENTAITG
## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDF,SAAN DAIT PERI(OTAAN
## I. UMUM
I'a3ark Dac-rah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang tcnrtang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ir|rrJasirrk;rn tjndang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan "'r,ri:i l.ri;(siirjil, ,l;trt rligurnakan untuk keperluan daerah bagi sebesar;" '.r'rt'rlt,i l&lt;t'rn;tknrrtran ritlcyert Selajn daripada itu, pajak Daerah 'rrr rrli::il';trt s.il;tlr siltLt sttmber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki ; ( ;',1!r;rii ,\ irng s.rnl{at strategis dalam meningkatkan kemampuan , , rlr:,.j,; rj;,r.i;ilr rl;11;s1 mr:mbiayai penyelenggaraan pemerintahan ' ':, ,l,ri i)( i,i,,:rniil unlLIIn.
[)('r,i"lrtlrilrl Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum ,l.rl;rrn I)('ng(-na:rn pajak Daerah sehubungan d"rrgan hak atas bumi rla.,/arzru pcrolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penglrasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.belain itu rir.ns;tn berliikunvat Pcraturan Daerah ini diharapkan dipat memberikan l' '''r 11J,1i';11-r kr'y'r;rslian hr.rkrrrn dan keadilan bagi masyarakat untuk i'r ii,,irrrsrpir.si &lt;iirrirm pcmbiayaar-r pembangunan sesuai dengan k,'rn;tmpuannYa
Ilair* a lrt'rriirs^rkan kctenruan
PENJELASAN
Pasal 2
ayat (l) huruf j Undang\_ '.'r:cl;rrrg Nirrnor 28 'fahun '2oog tentang pajak Daerah dan Retribusi i t:r' iriir. r jistirirlkrur lr;rlru,n paiak Bumi dan Bangunan perdesaan dan "' ii.,,r,r,r, rr('rl1|;,k;ul r(,nrs pa.;ak Kabupaten/Kota, sehingga pemerintah i' 1,r 'I-, )rr(ilr, )lr rrcru,r:nilng memungut pajak Bumi d; Bangunan i'r' r.ri.sil;r. rirrn ['crkotaalr cialam peraturan Daerah. ## II. PASAL DEMI PASAL [)asal i : Pasitl 2 :
PENJELASAN
Pasal 3
Avir t (l) : Yang dimaksud dengan "kawasan" ad,alah semua tanah dan ban63rnan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang m..ri"al w,ilayah usaha pertambangan. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat