PERATURAN WALIKOTA PASURUAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS KELUARGA MISKIN/BERAS KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2016 (berlaku 27 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS KELUARGA MISKIN/BERAS KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,
:
:
- a. bahwa dalam rangka menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Keluarga Miskin/ Beras Keluarga Sejahtera Tahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 31 Tahun 2015;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Tahun 2016;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
Menetapkan :
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS KELUARGA MISKIN/BERAS KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.
6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Subdivre) VII Malang.
7. Satuan Kerja Beras Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah Satuan Kerja Divisi Regional/Sub Divisi Regional yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.
8. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja di titik distribusi yang terdiri dari aparat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah, dibantu oleh kelompok masyarakat yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada penerima manfaat raskin.
9. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
12. Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin/Rastra 2016 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan telah dimutakhirkan ## BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Tujuan Program Raskin/Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- (2) Sasaran Program Raskin/Rastra Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) RTSPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg per RTS-PM per bulan.
- (3) Manfaat Program Raskin/Rastra, sebagai berikut:
- a. peningkatan ketahanan pangan di tingkat RTS, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
- c. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
- d. stabilisasi harga beras di pasaran;
- e. pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram, dan menjaga stok pangan nasional; dan
- f. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 3
- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kota dan membentuk Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota adalah pelaksana program raskin di Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan, penyaluran, monitoring, dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- (4) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota berfungsi:
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Raskin/Rastra;
- b. pengusulan penetapan pagu Raskin/Rastra Kecamatan;
- c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
- d. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kota;
- e. sosialisasi program Raskin/Rastra di wilayah Kota;
- f. perencanaan penyaluran Raskin/Rastra;
- g. penyelesaian HTR dan administrasi;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin di kelurahan;
- i. penanganan pengaduan;
- j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di kelurahan; dan
- k. pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi.
- (5) Struktur dan keanggotaan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota terdiri dari:
- g. Anggota :
1. unsur Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan;
2. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan;
3. unsur Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan;
4. unsur Gudang Dolog Kota Pasuruan;
5. unsur Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
6. unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Pasuruan;
7. unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan; dan
8. Inspektorat Kota Pasuruan.
- a.
- Pengarah :
Walikota
- b. Wakil Pengarah
:
Wakil Walikota
- c. Koordinator :
Sekretaris Daerah
- d. Wakil Koordinator :
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
- e. Ketua
: Kepala BPPKB
- f. Sekretaris :
Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada BPPKB
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 4
- (1) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan adalah pelaksana program Raskin/Rastra di kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota.
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan bertugas merencanakan, malaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota.
- (3) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan berfungsi:
- a. perencanaan penyaluran Raskin/Rastra di kecamatan;
- b. sosialisasi Raskin/Rastra di wilayah kecamatan;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin/Rastra di kelurahan;
- d. pembinaan terhadap pelaksana distribusi raskin di kelurahan; dan
- e. pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin/Rastra dari pelaksana distribusi raskin kepada RTS-PM.
- (4) Struktur dan keanggotaan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat; dan
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan.
BAB III - PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
Pasal 5
- (1) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kelurahan adalah Pelaksana Distribusi di Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima, dan menyerahkan Raskin/Rastra untuk didistribusikan, serta menyelesaikan administrasi.
- (3) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kelurahan berfungsi:
- a. pemeriksaan, penerimaan, dan/atau penolakan Raskin/Rastra dari Perum Bulog di TD;
- b. pendistribusian dan penyerahan Raskin/Rastra melalui Pokmas kepada RTSPM yang terdapat dalam DPM-1 di TB; dan
- c. penyelesaian administrasi penyaluran Raskin/Rastra yaitu penandatanganan BAST beras di TD.
- (4) Struktur dan keanggotaan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kelurahan terdiri dari:
- a. Lurah; dan
- b. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 6
- (1) Walikota menetapkan hasil validasi RTS-PM.
- (2) TD
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

Penetapan: - (3) TB ditetapkan di RW atau RT berdasarkan hasil kesepakatan antara Kelurahan dan Pelaksana distribusi kelurahan; ## Pasal 7 - (1) Anggaran subsidi Raskin 2016 disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2016, DIPA Kementrian Keuangan. - (2) Pemerintah Kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyaluran Raskin/Rastra mencakup: HTR, biaya fasilitasi Tim Raskin/Rastra, biaya fasilitasi Pokmas, dan biaya angkut Raskin/Rastra dari TD sampai dengan RTS-PM. ## BAB V MEKANISME PELAKSANAAN ## Bagian Kesatu Penetapan Pagu Raskin ## Pasal 8 - (1) Pagu Raskin/Rastra Kota Tahun 2016 merupakan besaran jumlah RTS yang menerima Raskin/Rastra tahun 2016.

Penandatangan: - (2) Pagu Raskin/Rastra Kota telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. ## Pasal 9 - (1) Pagu Raskin/Rastra Kecamatan dan Kelurahan tahun 2016 merupakan besaran jumlah RTS yang menerima Raskin/Rastra pada tahun 2016 di setiap Kecamatan dan Kelurahan.

Penandatangan: - (2) Pagu Raskin/Rastra Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan oleh Walikota. - (3) Pagu Raskin/Rastra Kelurahan tidak dapat direlokasi ke Kelurahan lain, kecuali melalui Musyawarah Kecamatan yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin/Rastra. ## Bagian Kedua Penetapan DPM ## Pasal 10 - (1) RTS-PM Raskin/Rastra Tahun 2016 tetap menggunakan DPM Raskin/Rastra tahun 2015 beserta perubahannya sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pedoman Umum (Pedum) Raskin/Rastra 2015. - (2) Perubahan Data Penerima Manfaat Raskin/Rastra berbasis keluarga sebagaimana perubahan sasaran pada program perlindungan sosial lainnya, akan diatur kemudian dan diusulkan melalui APBN - P Tahun 2016. ## Pasal 11

Penandatangan: Daftar RTS-PM yang dituangkan ke dalam DPM-1 untuk disahkan oleh Walikota setelah memenuhi ketentuan. Bagian Ketiga Pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra ## Pasal 12 - (1) Pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog. - (2) Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin/Rastra, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA. ## Pasal 13 Penyaluran Raskin/Rastra dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Penandatangan: - a. berdasarkan pagu Raskin/Rastra, Sekretaris Daerah menerbitkan SPA kepada Perum Bulog; - b. berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/ DO beras untuk masing-masing Kelurahan, dan menyalurkan beras sampai ke TD;

Verifikasi: - c. sebelum penyaluran, dilakukan pemeriksaan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota di Gudang Dolog yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota;

Verifikasi: - d. di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; - e. penyaluran Raskin/Rastra dilakukan setiap bulan, kecuali terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain: musim panen, kondisi geografis, iklim/ cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan;

Penetapan: - f. penyaluran Raskin/Rastra dari TD ke TB dan RTSPM dilakukan oleh Pokmas dan ditetapkan di wilayah RW atau RT berdasarkan kesepakatan antara Pelaksana Distribusi dan Pokmas;

Distribusi: - g. Pelaksana Distribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin/Rastra di TD;

Distribusi: - h. dalam hal kuantitas dan kualitas Raskin/Rastra tidak sesuai maka Pelaksana Distribusi langsung mengembalikan kepada Gudang Dolog dan Gudang Dolog harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai selambat-lambatnya 2 x 24 jam. ## Pasal 14 Penyediaan beras untuk RTS-PM dilakukan oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo 'BULOG' dengan kuantum 15 kg per karung. Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi ## Pasal 15 - (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin/Rastra kepada RTS-PM maka Tim Koordinasi Raskin/Rastra melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin/Rastra. - (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui realisasi penyaluran Raskin/Rastra dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra, sehingga dapat dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan guna meningkatkan penyaluran raskin. - (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang, periodik, atau sesuai dengan kebutuhan/tematik. - (4) Tim Koordinasi Raskin/Rastra dapat melakukan monitoring dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bilamana diperlukan. - (5) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan. ## Bagian Kelima Pembayaran HTR ## Pasal 16 - (1) HTR ditetapkan sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram di TD. - (2) Pembayaran HTR dibiayai oleh Pemerintah Kota melalui belanja bantuan sosial untuk 9.437 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh) RTSPM selama 13 (tiga belas) bulan.

Distribusi: - (3) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program Raskin/Rastra yang meliputi biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. ## BAB VI ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ## Pasal 17 - (1) Pengawasan pembayaran HTR dilaksanakan oleh Inspektorat Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Distribusi: - (2) Pelaksana Distribusi melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan. - (3) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota secara periodik setiap bulan.

Penandatangan: - (4) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi secara periodik setiap tribulan dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK Kota. - (5) Laporan akhir pelaksanaan Program Raskin/Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota pada akhir tahun 2016.

Distribusi: - (6) Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi. ## BAB VII ## PENANGANAN PENGADUAN ## Pasal 18

Distribusi: - (1) Pengaduan pelaksanaan Program Raskin/Rastra dapat disampaikan oleh masyarakat, pelaksana program, dan institusi kemasyarakatan yang terkait dengan program kemiskinan, secara langsung maupun melalui surat atau telepon ke Unit Pengaduan, sebagai berikut: - a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 119 A Pasuruan Telp. (0343) 422300 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat 4. Kota Pasuruan 5. Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 95 Pasuruan 6. Telp. (0343) 423638

Distribusi: - c. Pelaksana Distribusi pada masing-masing Kelurahan.

Distribusi: - (2) Materi pengaduan mengenai indikator kinerja Program Raskin/Rastra yaitu 6T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat harga dan tepat administrasi) ditangani secara berjenjang oleh Pelaksana Distribusi sampai Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota sesuai dengan materi pengaduan dan wewenangnya. - (3) Unit Pengaduan pelaksanaan Program Raskin/Rastra di tingkat Kota membuat laporan setiap satu tahun sekali yang memuat pengaduan yang diterima, tindak lanjut, dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin/Rastra. ## BAB VIII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Penetapan: Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 27 Januari 2016

Penandatangan: Pj WALIKOTA PASURUAN,

Verifikasi: Ttd. WIBOWO EKOPUTRO

Penetapan: Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 27 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Verifikasi: Ttd. BAHRUL ULUM BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 5000