PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 06 Tahun 2002 tentang TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (berlaku 6 September 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai desa, perlu mengatur tata cara pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Tata Cara Pencalonan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
Menetapkan : PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai bahan eksekutif daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah badan Legislatif Daerah; Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut azas Desentralisasi;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1). Di Pemerintahan Desa dibentuk Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibanya;
- (2). Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (3). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Unsur staf berupa unsur pelayanan yaitu Sekretaris Desa dan 3 (tiga) orang Kepala Urusan;
- b. Unsur pelaksana teknis lapangan yaitu urusan Pamong tani Desa dan urusan keamanan unsur pelaksana teknis lapangan yaitu urusan pamong tani desa dan urusan keamanan;
- c. Unsur wilayah, yaitu pembantu Kepala Desa diwilayah bagian desa dengan nama Kepala Dusun.
- (3). Sebutan urusan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (3) terdiri dari :
- a. Kepala urusan Pemerintahan;
- b. Kepala urusan Pembangunan;
- c. Kepala urusan Kemasyarakatan.
BAB III - PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA Pasal 3
Pasal 3
- (1). Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut;
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam gerakan yang menghianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama/atau sederajat;
- e. Umur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan setinggi-tingginya 55 Tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya ## BAB IV
BAB III - PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA Pasal 3
Pasal 4
- (1). Calon perangkat desa unsur staf yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan diajukan oleh Kepala desa kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- (2). Calon Perangkat Desa yang sudah mendapat persetujuan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.
BAB III - PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA Pasal 3
Pasal 5
- (1). Calon Perangkat Desa unsur pelaksana teknis yaitu Pamong tani desa dan keamanan desa diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- (2). Calon perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mendapat persetujuan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA Pasal 3
Pasal 6
- (1). Calon Perangkat desa unsur wilayah yaitu kepala dusun diajukan oleh masyarakat dusun dari warga dusun yang bersangkutan kepada Kepala Desa;
- (2). Calon yang diajukan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang;
- (3). Calon yang diajukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- (4). Calon yang disetujui oleh BPD diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB V - MASA JABATAN PERANGKAT DESA Pasal 7
Pasal 7
- (1). Masa Jabatan Perangkat Desa adalah paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pengangkatan;
- (2). Apabila masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (1). Perangkat Desa dilarang :
- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan masyarakat desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai perangkat desa.
BAB VII - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 9
Pasal 9
- (1). Perangkat desa yang disangka atau tersangkut dalam satu tindak pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara;
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3). Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk pejabat perangkat desa dari perangkat desa yang ada;
- (4). Penyelidikan atau penahanan terhadap perangkat desa yang tersangka telah melakukan suatu tindak pidana dilakukan oleh aparat penyidik atau penegak hukum setelah diberitahukan kepada Kepala Desa;
- (5). Apabila
BAB VII - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 9
Pasal 10
Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan kepentingan Negara, Daerah dan Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 9
Pasal 11
- (1). Bagi perangkat desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah satu perangkat desa yang lain ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai perangkat desa secara rangkap, kecuali untuk Kepala Dusun harus dirangkap oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
- (2). Apabila perangkat desa tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau karena sebab-sebab lain, maka Kepala Desa mengusulkan yang bersangkutan untuk diberhentikan.
BAB VII - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 9
Pasal 12
Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat perangkat desa yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13
Pasal 13
- (1). Apabila penyelenggaraan pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan perangkat desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai diangkat perangkat desa yang baru;
- (2). Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum berhasil memilih dan atau mengangkat perangkat desa yang baru, maka pejabat yang berwenang menetapkan pejabat perangkat desa, sampai terpilihnya perangkat desa yang definitif.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 14
Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk melaksanakan pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan terdahulu mengenai pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO, H. AS'AD SYAM

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG
## TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
## I. PENJELASAN UMUM.
Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Bab (II) pengaturan tentang desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa pada Pasal (26) disebutkan Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
Pengaturan Tata Cara Pencalonan, pemilihan, dan atau pengangkatan perangkat desa guna mengantisipasi perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat desa, yang menuntut peningkatan kwalitas pelayanan dan kinerja perangkat desa dalam membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa dalam Peraturan Daerah ini memuat materi mengenai : persyaratan calon perangkat desa, mekanisme pemilihan atau pengangkatan calon perangkat desa, masa jabatan perangkat desa, sikap netralitas perangkat desa dalam pelaksanaan tugas, larangan bagi perangkat desa, tindakan penyidikan terhadap perangkat desa, dan mekanisme pembuktian perangkat desa.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas ```
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas ```