Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Situbondo ~hagairnana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupat.en Situbondo Nomor 49 Tahun 2001 ten tang Retribusi Pasar perlu diganti; - c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retnbusi Pelayanan Pasar. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembenttik.an Dactah-dacrah Kabupateri dalam Linglrungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sthagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Ant.are. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438J ; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 35258); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 TahWl 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara.an Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian clan Pemanfaata.n lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Uru.san Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13). Denpn PenetuJaan ae,..ma DEWAii PBR (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak clan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, untu.k mendukung penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sa1ah sa.tunya adalah dengan retribusi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Situbondo ~hagairnana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupat.en Situbondo Nomor 49 Tahun 2001 ten tang Retribusi Pasar perlu diganti;
- c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retnbusi Pelayanan Pasar.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembenttik.an Dactah-dacrah Kabupateri dalam Linglrungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sthagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
~
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Ant.are. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438J ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 35258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 TahWl 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara.an Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian clan Pemanfaata.n lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Uru.san Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
Denpn PenetuJaan ae,..ma
DEWAii PBRWAKILAII RAKYAT DABRAB KABUPATBII SITUBOIIDO
Dan
BUPATI SITUBOlfDO
IDIRJTDSKAII :
llenetaplam : PERATURAII DABRAII TBJITAll'G RBTRIB1J8I PBLAYAll'Alf PASAR.
BAB I - KBTEIITUAR UIIUII
Pasal 2
- a. Pemakaian Los;
- b. Pemakaian Kios;
- c. Pemakaian Halaman/ Pelataran;
- d. Pemakaian MCK;
- e. Parkir Bongkar Muat Barang/Temak;
- f. Tam.bat.an Hewan Temak.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adaJah penggwiaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pual 4
- (I) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang Pribad.i atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar tradisional/ sederhana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk pemungut/ pemeotong retribusi.
BABm
OOLONGAII RBTRIBUSI
Paul 5
Retribusi pelayanan pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
CARA IIEll'OOKUR flllGKAT PBIIGGUJllill JASA
Pua1 6
Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis pelayanan, kelas pasar, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekwensi pemakaian fasilitas sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.

## BABY

## PRlll8IP PBNBTAPAII TARD' RBTRIBU8I

## Pual7

- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditctapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan,. biaya bunga, dan biaya modal.

## BABVI

## BTRUKTOR DAIi BBSARllYA TARIF RBTRIBU8I

- PuaJ.8 pasar tradisional/ sederhana yang ditetapkan sebagaimana tercantum tidak

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

## WILAYAB PBIIUI.IUUTAII

## Pual9

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah di Kabupaten Situbondo dimana fasilitas pasar tersebut digunakan.

## BABVID

## 11ASA. DAIi SAAT RBTRIBU8I TBROTAIIG

## Pual 10

Masa Retribusi Pelayanan Pasar terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu yang diperlukan untuk pelayanan pasar tradisional/sederhana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## Pua111

- ( 1) Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersa.makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis

## BAB IX

## PBIIUNGUTAJI RETRIBUSI

## Raglan Keaatu

## Peneutuan Pembayanm clan Tempat Pembayaran

## Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh Petugas Pemungut.
2. (2} Hasil pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), setiap harinya disetor ke Bendahara Penerima yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. (3} Hasil pemungutan ~bagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setiap harinya.
- (4) Dalam hal hari pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Petatu:ran Bupati.

## Bagi•n Kedua

## Tata Cara Pembayaran

## Pual 13

- ( 1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang diluna.si selamba.t-la.mbatnya. 30 (tiga puluh) hari sejak d.iterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.
- (5) Dalatn hal pembayaran dilakukan di tempa.t pelaYAf\Art, maka seluruh hasil peneriman retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lam.bat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.

## Bagl·n Ketlp

## PAaaglban

## Pasal 14

- ( 1) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pemb~yaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitka.nnya surat teguran, Wa.jib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.

- (3) STRD sebagaimana dimaksud dalam aya.t (2) berisi tentang pokok retribusi clan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimak~ud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BABX

## INSTANSI PEIIUIIGUT

## Pual 15

Menunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai instansi yang beiwenang memungut Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Situbondo.

## BABXI

## PBIIAJDAATAR

## Puall6

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan fasilitas pasar di Kabupaten Situbondo.

## BABXD

## KBBBRATAII

## Pual 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan~alasan yangjelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalarnjangka waktu paling lama 3 (tiga) bu1an sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka wa.ktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di Iuar kekuasaannya.
4. (4} Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan. yang terjadi di luar kehendak at.au kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pual 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak t.angga1 Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberat.an.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya at.au sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasa119

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikemhalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbala:n bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BABXID

## PUGURARGAI'I, KERDIGAIIAII DAlf PEMBEBASAlf RETRIBUSI

## Pua120

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan a tau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kem.ampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABXIV

## PEIIGEIIBALIAR KELEBIHAlf PEMBAYARAR RETRIBUSI

## Pual21

- (1) Atas kelebihan pembayar,an Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalrun jangka waktu paling lama 6 (enam) bu.Ian, sejak diterimanya permohonan pengemba1ian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jan~ waktu sebagaimana climaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pennohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitka.n da1arn jangka waktu paling lama 1 {satu) bu.Ian.

1

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu ut.ang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (du.a persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

## BAB:XV

## KEDALU\VARSA PENAGDIAlf

## Paaal.22

- (1) Hak unruk inelakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika W ajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada a.yat (2) hu:ruf a, kedaluwarsa pena.gihan ctihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
6. (4} Pengakuan utang retribusi seca.ra langsung sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABXVI

## BA1IKSI ADIIIIIISTRASI

## Paaal24

- ( 1) Sanksi administrasi diberikan dalam hal Wajib Retribusi tidak: membe.yar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didahului dengan surat teguran.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah dan merupakan penerimaan daerah.

## BABXVD

## IRSEIITU' PEIIUIIGUTAlf

## Pual25

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentlf sebagaimana dimakRUd pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pad.a ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BABXVID

## PENYIDIKAII

## Pua.126

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah cliberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (3) Wewenang Penyidik ~hagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, inengumpulkan clan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Bad.an tent.ang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Prihadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retrihusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sett.a melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalain rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti a.tau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pad.a saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. mernanggil orang untuk clidengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/ a tau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberit.ahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

## BABXIX

## KBTBlffUAll' PIDAKA

## PuaJ.27

- (1) Wajib Ret.ribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## Pual28

Denda sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1) merupakan penerimaan Negara.

## BABXXI

## KETENTUAif PENUTUP

## Pasal29

Dengan berlakunya Petaturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pua.130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerlntAhkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.



LEMBARAK DAIPUH KABUPATElf SITUBOIIDO TAIIOJI 2011 JIOMOR ~y