PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG Nomor 7 Tahun 2012 tentang PENETAPAN HARI JADI KETAPANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa Penetapan Hari Jadi Ketapang memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang dan masyarakat Kabupaten Ketapang untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan semangat juang, jati diri, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap tanah air, nilai-nilai budaya bangsa, nilai kearifan lokal, dan usaha pembangunan nasional melalui penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam perjalanan sejarah pemerintahan Kabupaten Ketapang belum memiliki hari jadi untuk diperingati setiap tahunnya;
- c. bahwa dalam penelusuran sejarah Kabupaten Ketapang telah menemukan bukti-bukti pendukung yang kuat tentang asal mula daerah Ketapang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang merujuk pada keberadaan nisan makam Keramat Sembilan yang paling tua tahun 1340 Saka atau pada tahun 1418 Masehi, kemudian disusul dengan terjadinya pemindahan kerajaan dari Desa Tanjungpura ke Mulia Karta pada tanggal 11 Maret 1876;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Ketapang;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
KETAPANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Hari Jadi Ketapang adalah tanggal dan tahun terbentuknya Daerah/Kota Ketapang.
5. Peringatan hari jadi Ketapang adalah peringatan tanggal terbentuknya Daerah/Kota Ketapang.
ASAS DAN TUJUAN
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penetapan hari jadi Ketapang dilandasi asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
9. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
TENTANG
HARI
JADI
- (2) Tujuan penetapan hari jadi Ketapang untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang dan masyarakat Kabupaten Ketapang dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi Ketapang.
BAB III - PENETAPAN HARI JADI KETAPANG
Pasal 3
Hari Jadi Ketapang ditetapkan pada tanggal 11 bulan Maret Tahun 1418 Masehi.
PERINGATAN HARI JADI KETAPANG
BAB IV - PERINGATAN HARI JADI KETAPANG
Pasal 4
- (1) Hari jadi Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dan masyarakat Kabupaten Ketapang setiap tahunnya pada tanggal 11 Maret.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan hari jadi Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Biaya peringatan hari jadi Ketapang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang pada setiap tahun anggaran.
BAB IV - PERINGATAN HARI JADI KETAPANG
Pasal 5
- (1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan hari jadi Ketapang, Bupati menetapkan suatu tema peringatan untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tema peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam sub tema sesuai situasi, kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 6
- (1) Masyarakat Kabupaten Ketapang dapat menyelengarakan peringatan hari jadi Ketapang setiap tahunnya dengan mempedomani Peraturan Bupati Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dalam rangka peringatan hari jadi Ketapang dapat dibuat naskah kesejarahan dan nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Ketapang yang didokumentasikan dalam buku-buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaaan kepada nilai-nlai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Ketapang.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 22 Nopember 2012

Penandatangan: BUPATI KETAPANG, ttd. HENRIKUS

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 22 Nopember 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd. ANDI DJAMIRUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 7

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG, DERSI, SH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19650815 199903 1 003
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
## NOMOR 7 TAHUN 2012
## TENTANG
## PENETAPAN HARI JADI KETAPANG
## I. UMUM
Perjalanan sejarah Kabupaten Ketapang secara sosiologis empiris dapat ditelusuri melalui perjalanan sejarah terjadinya Daerah/Kota Ketapang sejak zaman Kerajaan, masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai sekarang.
Melalui penelusuran sejarah tersebut telah ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat tentang asal mula Daerah/Kota Ketapang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang merujuk pada keberadaan nisan makam keramat sembilan yang paling tua tahun 1340 saka atau pada tahun 1418 Masehi. Kemudian disusul dengan terjadinya pemindahan kerajaan dari Desa Tanjungpura ke Mulia Karta pada tanggal 11 Maret 1876.
Karena itu, masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sepakat menetapkan hari jadi Ketapang pada tanggal 11 Maret Tahun 1418 Masehi dan setiap tahunnya diperingati pada tanggal 11 Maret.
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka telah memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Masyarakat Kabupaten untuk menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Ketapang sebagaimana mestinya.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini difungsikan untuk memberikan pelindungan dalam menciptakan ketentraman masyarakat. ## Huruf b. Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. ## Huruf c. Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. ## Huruf d. Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. ## Huruf e. Yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ## Huruf f. Yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan dengan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ## Huruf g. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. ## Huuf h. Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. ## Huruf i. Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. ## Huruf j. Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini diformulasikan mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 15.