PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 12TAHUN Tahun 2010 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2005 - 2025 (berlaku 1 Feb 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERlNTAH KABUPATEN BANGI&lt;ALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 12TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2005 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. BUPATI BANGKALAI"
- a.
- bahwe. untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan serta dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan pedoman yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahlln 2005-2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona' mengamanatkan Rencana Pembangllnan Jangka Panjang [J36mh oitetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 \en\ang Pernben\ukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jnwa Timlll (Beliia Negnra Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaiJll'JIla 1"lail diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI 2730);
- 2 Unoang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lcnlang I&gt;ullyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara R8publik Indonesia Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lenlang Keuan9an Negara (Lemb"ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
.
•
"
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeri'&lt;saan Pengelolaan dan T3nggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone"ja Nomor 4400);
7. Undan;J-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcrnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lernbaran Negara Repuhlik Indonusia NOIlHH .1.1:~ /) :-.t ~hauail1l(Jllf) In1ali d.ubah lerakhir dengan Undang-Undang NomoI 1;J I ;:I'lill ;J008 (Lembarall Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NomoI 59, .,arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Aniara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penalaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peratl/lan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunar. (Lembar):jn Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 9G, rarnbal1an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4663);
12. 15 P"" altHall Perllel illtah NomOI :l Tahull ;'&gt;00 I lelllang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Peillerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah I(epada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daeral1 Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4693);
"
,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anlara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerinlahan Daerah Kabupalen/Kola (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran Menteri Da/am Neger; Nomer 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menter; Dalam Negeri Nemer 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan SenIuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nemer 16 Tahun 2006 tenlang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 17 Tahun 2006 lentang lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 54 Tahun 2010 lentang Pelaksanaan Peraluran Pemerinlah Nemor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nemer 2 Tahun 2006 lentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa TimUf (lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nemer 2/E);
26. Peraluran Daerah Provinsi Jawa Timur Nemer 1 Tahun 2009 tenlang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jawa Timur 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009);
27. Peraturan Daerah Kabupalen Bangkalan Nemor 15 Tahun 2007 lentang Pokok-pokek Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten Ban(lk:cl/an (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E).
Dengan Perselujuan Bersama
DEWAN PERW/IKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
,
,
Menetapkan
: PERA TURAN DAERAH' TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2005 2025.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraluran Daerah ini, yang dimaksud aengar.
.
1. Daerah adalah Kabupalen Bangkalar.,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Kepala Daerah adalah Bupali Bangkalan;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025, yang selanjulnya disebul RPJP Nasional ada/ah dokumen perencanaan pembangunan nasional unluk peri ode 20 (dua puluh) lahun lerhitung sejak lahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten BangkaJan Tahun 2005-2025 yang selanjulnya disebul m'JPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah unluk period" ;&gt;() (dua puluh) lahun terhilung sejak tahun 2005 sampai dengan lahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan yang selanjulnya disebul RPJMD adalah dokurnen perencanaan pembangunan daerah unluk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen Bangkalan yang selanjulnya disebul RTRW ada/ah rencana umum lala ruang yang berfungsi sebagai kebijakan malra ruang pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjulnya disebut RKPD ddalah dokumen perencanaan daerah unluk peri ode 1 (salu) lahun.
BAB II - SISTEMATIKA
Pasal 2
Sistematika RPJPD terdiri dari :
- f. Bab VI
- g. Bab VII
- a. Bab I
:Pendahuluan;
- b. Bab /I
: Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab /II
: Analisis Isu-isu Slralegis;
- d. Bab IV
: Visi, Misi dan Slralegi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025;
- e. Bab V
: Arah Kebijakan, Tahapan, dan Priorilas Pembangunan Jangka
Panjang Daerah;
: Pendanaan Pembangunan Daerah:
: Penutup.
BAB II - SISTEMATIKA
Pasal 3
- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a lerdifi dari:
- a. Latar Belakang;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Landasan HuKurr.,
- d. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lalnnya,
- e. Proses Penyusunan RPJP Kabupalen Bangkalan 2005-2025; dan
- f. Sislemalika Penyusunan.
- (2) Gambaran Umum Kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Gambaran Umum Wilayah;
- b. Potensi Sumber Daya Pesisir dan Laut;
- c. Penggunaan Lahan;
- d. Kependudukan;
- e. Sasial Budaya Masyarakat ;
- f. Perekonamian; dan
- g. Modal Dasar dan Patens:
- (3) Analisis Isu-isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.huruf c terd,ri dari:
- a. Industrialisasi Pasca Suramadu;
- b. Penyiapan Infraslruklur Pendukung;
- c. Kemiskinan, Kesenjangan, Pengangguran dan Kuahlas SOM;
- d. Penurunan Produkliviias Sekior Perianian, dan
- e. Dampak Lingkungan Pelllbangunan Slralo!)lti.
- (4) VISI, Mlsr dall Slralegi P","bar'gu",," O"ur,,1r 1,,1""1 LO(J,,;&gt;(JL" sub"!.FIIIII'"la dirnaksud dalarn Pasal 2 huruf d lerdlri dan:
- a. Visi Pembangunan Daerah;
- b. Misi Pembangunan Daerah; dan
- c. Stategi Pembangunan.
- (5) Arah Kebijakan, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huru! e terdir; dari:
- a. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005.2025; dan
- b. Tahapan dan Skala Priorilas.
- (6) Pendanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tilll:aksud dalarll Pasal 2 huru! f lerdiri dari:
- a. Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daeralr. dall
- b. Stralegi Pendanaan Pembangunan Daerah.
- (7) Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 9 terdiri dari:
- a. Kaidah; dan
- b. Pr:.syarat.
BAB II - SISTEMATIKA
Pasal 4
- (1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huru! d adalah Bangkalan sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan, dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakal Madani.
- (2) Keberhasilan pencapaian visi sebagairnana dimaksuu pada ayal (1) dilandai dengan rneningkalnya pemeralaan pertumbuhnn ekonorni serta kesejahteraan dan kemandirian rnasyarakal.
BAB II - SISTEMATIKA
Pasal 5
Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ('2) ditelapkan misi Pembangunan yang terdiri dari :
- a. meningkatkan kua/ilas sumber daya manusla;
- b. mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadililn dan berkelanjutan;
- C. membangun sarana prasarana wilayah penunjang yang berkelanjutan bagi terciptanya iklim investasi yang mendorong pembangunan daerah;
- d. mewujudkan tala kelola pemerinlahan yang bail.
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RPJPD
BAB III - STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RPJPD
Pasal 6
- (1) Strategi utama pembangunan Kabupaten Bangkalan da/am jangka panjang dilaksanakan melalui pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pembangunim manusia dan pemerataan pembangunan infrastruklur.
- (2) Pelaksanaan stralcgi sebagaimana dirnaksud pada ~lyal (I) didusari oleh reforrnasl 11IIOki aSI,SUperlll&lt;lSIlUkUIIIdall sial"ltl"s 1',,1111"
Pasa/7
Kebijakan Pembangullall Kabupaten Bangkalan Tallun 2005.2025 sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf e diarahkan pada masing-masing Misi sebagai berikut:
- a, Misi pertama, meningkalkan kualitas sumber daya man~JsiaDalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualilas, sellal, cerdas, ploduktif, kompelilif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan llIenerapkan nilai-nilai luhur budaya akan sangal berperan dalam pernbangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bangkalan;
- b. Misi kedua, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Ya~lg Berkeadilan dan Berkelanjutan. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bidang .Induslri yang berbasis sumber daya alam, perd2gangan dan jasa ekonomi guna mencapai kesejahteraan rnasyarakal,
- c. Misi ketiga, Membangun Sarana Prasarana Wilayall Penunjang Yang Berkelanjulan Bagi Terciplanya Iklim investasi Yang Mendorong Pernbangunan Daerah. Sebagai upaya untuk rnewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta mendorong pernbangunan ruang dengan infrastruktur yang menunjang. Hal ini diharapkan akan rnampu mendukung pecturnbuhan dan mewadahi aktivilas pengembangan Kabupalen Bangkalan secara efeklif, efisien dan berkelanjutan;
- d. M,si keempat, Mewujudkan Tala Kelola Pemenntahan Yang Baik adalah membangun akuntabililas kepemerinlahan yang bmtanggung jawab, peningkalan efisiensi birokrasi, kemilraan yang S""JS; antma legislative dengan eksekulif, penciplaan stabilitas polrtik dan konsislensi dalam penegakan hukum serta peningkalan pelibatan dan partisipasi masyarakat
dan swasta da/am pe/aksanaan pembangunan daerah sehingga pelayanan umum terus dapat ditingkatkan;
BAB III - STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RPJPD
Pasal 8
Tahapan pelaksanaan RPJPD terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:
- a. Tahap Pertama (2005-2009);
- b. Tahap Kedua (2010-2014);
- C. Tahap Ketiga (2015-2019);
- d. Tahap Keempat (2020-2024).
BABIV
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal9
- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan RTRW yang merupakan salu kesaluan dokumen sislem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penjabaran dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang lidak lerpisahkan dar; Peraluran Daerah ini.
- (3) RTRliv' sebagailmlll" dlll1akslld pmb "y,,1 (I) ""'"lp.lk;1Il knlllFlk;lIl Y;lll(j berfullgsi sebagal lllalia lllallg 1~1).J1)() Illllllk 1"'''Y'',.IIII.11l I~I).JM() d"I"", tahap:lI~ yang tolall dltontukan.

## PasallO

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalarn penyusunan RPJMD yang momua! Visi, Misi dan program Kepala Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada aya\ (1) digunakan unlllk menyusun Roncana Karja Pemorinlah Daerall (RKPD).

## Pasa! 11

- ( 1 ) Dalam rangka menjaga kesinambungall d;Ul 1!IIIuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepaln Daerah yang sedang rnernerintah pad a lahun terakhir pemerinlahan"y:. diwa;ihkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerinlahan K('p"ia ()aerah henklltnya.
- (2) RKPD sebagaimana dirnaksud pada ayal (1) di(jllll"kan sebagai pedoll1an unluk rnenyusun Anggaran Pendapalan dan BelanjClOnerah lahun pertarna periode Pemerintahan Kepala Daerah berikulnya

## Pasal12

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) rnenjadi aeuan dalam penyusunan RPJMD yang llIernual visi, Illis;, dlall dan program pel11bangunanjangk&lt;.ll11eneng&lt;.l1l daerah.
- (2) RPJMD sebagairnana dllnaksud pada ayal (1 j dlSUSUll dellgall memperhalikan RPJM Nasional dan RPJMD Provlnsl .Jaw" Timur.

## BABV

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BABVI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

pada tanggal 0 9 DEC 2ll1tl


Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 1 FEB 2011

~

SE R~. TARIS-OAH

H KABUPATEN BANGKALAN,

10..-'

-yo

i

'l..i.J

n~,'

[T\

. 3

St~~tW;\1~

\~tl\l\h

~

~

.

1&lt;

1&lt;

~

&amp;

(~BAWAN

"1NGIZ

/y

~

EMBARAN DAERAH KAPUPATEN BANGKALAN TAHUN 2010

NOMOR

liE'

AH