PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 37/2016 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (berlaku 14 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
28. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
30. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
24
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahKota Malang Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan
- Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.
8. Kepala DPMPTSP yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kota Malang.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutanya disingkat PMDM adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat PMDN dan PMA.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II DPMPTSP
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 2
- (1) DPMPTSP merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
Pasal 3
- (1) DPMPTSP mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- b. penyelenggaraan PTSP di bidang pelayanan Perizinan dan pelayanan Nonperizinan;
- c. pembinaan, koordinasi, dan pengendalian proses pelayanan Perizinan dan pelayanan Nonperizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinanan dan pelayanan Nonperizinan;
- e. pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan;
- f. pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- g. pembuatan peta Penanaman Modal di Daerah;
- h. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ## BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.
8. Kepala DPMPTSP yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kota Malang.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutanya disingkat PMDM adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat PMDN dan PMA.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ## BAB II DPMPTSP
Bagian Kesatu Kedudukan
- (1) DPMPTSP merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
- (1) DPMPTSP mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- b. penyelenggaraan PTSP di bidang pelayanan Perizinan dan pelayanan Nonperizinan;
- c. pembinaan, koordinasi, dan pengendalian proses pelayanan Perizinan dan pelayanan Nonperizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinanan dan pelayanan Nonperizinan;
- e. pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan;
- f. pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- g. pembuatan peta Penanaman Modal di Daerah;
- h. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ## BAB III SUSUNAN ORGANISASI
- (1) Susunan Organisasi DPMPTSP, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Nonperizinan;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan;
- e. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
2. Seksi Kerjasama Penanaman Modal;
- f. Bidang Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian dan Pelaporan; dan
2. Seksi Promosi;
- g. Bidang Data dan Sistem Informasi,terdiri dari:
1. Seksi Pendataan;
2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi; dan
3. Seksi Pengaduan;
- h. UPT;
- i. Tim Teknis;
- j. Tim Pengawasan Terpadu; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## SEKRETARIAT

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 6

- 1) Sekretariat mempunyai tugas mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan DPMPTSP;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan DPMPTSP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan DPMPTSP;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; dan
- e. pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSP.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan DPMPTSP untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan DPMPTSP untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mengatur pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pemberian dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- f. mengatur penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat sesuai kewenangan DPMPTSP guna kelancaran tugas;

- g. mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai kewenangan DPMPTSP agar terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan kesekretariatan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran;
- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pelaksanaan anggaran;
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja DPMPTSP;

- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- g. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
- h. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- i. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian DPMPTSP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSP;
- e. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
- f. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- g. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## BAB V

## BIDANG PELAYANAN NON PERIZINAN

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 9

Bidang Pelayanan Nonperizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

## Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Nonperizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan Nonperizinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Nonperizinan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan Nonperizinan;

- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelayanan Nonperizinan;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pelayanan Nonperizinan;
- d. pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan surat dan/atau dokumen permohonan Nonperizinan dan penerimaan surat dan/atau dokumen permohonan Nonperizinan dan/atau pengembalian permohonan Nonperizinan yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. penelitian, pencatatan, pendaftaran setiap jenis pengajuan surat dan/atau dokumen permohonan Nonperizinan;
- f. pemrosesan dan penerbitan surat dan/atau dokumen permohonan Nonperizinan yang telah ada nomor registernya, meliputi:
1. penerbitan dokumen pengesahan untuk permohonan yang tidak diwajibkan adanya rekomendasi dari Tim Teknis;
2. pembuatan surat permohonan rekomendasi dari Tim Teknis; dan
3. pembuatan jadwal dan koordinator pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan peninjauan lapangan dengan Tim Teknis;
- g. penjadwalan dan koordinasi dengan tim teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan peninjauan lokasi permohonan Nonperizinan;
- h. penjadwalan dan koordinasi dengan tim pengawasan terpadu dalam pelaksanaan pengawasan Nonperizinan yang telah diterbitkan;
- i. pelaksanaan pengembalian surat dan/atau dokumen permohonan Nonperizinan yang tidak layak diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis;
- j. pelaksanaan pencetakan pengesahan surat dan/atau dokumen Nonperizinan yang layak untuk diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis;
- k. pelaksanaan pencatatan dan pengagendaan semua kegiatan pemrosesan dan penerbitan pengesahan surat dan/atau dokumen Nonperizinan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Nonperizinan; dan
- m. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Nonperizinan mempunyai tugas:
- a. merencanakan program bidang pelayanan Nonperizinan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan Nonperizinan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan DPMPTSP untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan;
- e. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan Nonperizinan;
- f. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelayanan Nonperizinan;
- g. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan surat dan/atau dokumen permohonan Nonperizinan dan penerimaan surat dan/atau dokumen permohonan nonperizinan dan/atau pengembalian permohonan Nonperizinan yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penelitian, pencatatan, pendaftaran setiap jenis pengajuan surat dan/atau dokumen permohonan Nonperizinan;
- i. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pemrosesan dan penerbitan surat dan/atau dokumen permohonan Nonperizinan yang telah ada nomor registernya, meliputi:

1. penerbitan dokumen pengesahan untuk permohonan yang tidak diwajibkan adanya rekomendasi dari Tim Teknis;
2. pembuatan surat permohonan rekomendasi dari Tim Teknis; dan
3. pembuatan jadwal dan koordinator pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan peninjauan lapangan dengan Tim Teknis;
- j. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penjadwalan dan koordinasi dengan tim teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan peninjauan lokasi permohonan Nonperizinan;
- k. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penjadwalan dan koordinasi dengan tim pengawasan terpadu dalam pelaksanaan pengawasan Nonperizinan yang telah diterbitkan;
- l. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan pengembalian surat dan/atau dokumen permohonan Nonperizinan yang tidak layak diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis;
- m. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan pencetakan pengesahan surat dan/atau dokumen Nonperizinan yang layak untuk diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis;
- n. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan pencatatan dan pengagendaan semua kegiatan pemrosesan dan penerbitan pengesahan surat dan/atau dokumen Nonperizinan;
- o. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Nonperizinan;
- p. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- r. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan bidang pelayanan Nonperizinan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI

## BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 11

Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan Perizinan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelayanan Perizinan;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Pelayanan Perizinan;
- d. pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan surat dan/atau dokumen permohonan Perizinan dan penerimaan surat dan/atau dokumen permohonan Perizinan dan/atau pengembalian permohonan Perizinan yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundangan;

- e. penelitian, pencatatan, pendaftaran setiap jenis pengajuan surat dan/atau dokumen permohonan Perizinan;
- f. pemrosesan dan penerbitan surat dan/atau dokumen permohonan Perizinan yang telah ada nomor registernya, meliputi:
1. penerbitan dokumen pengesahan untuk permohonan yang tidak diwajibkan adanya rekomendasi dari Tim Teknis;
2. pembuatan surat permohonan rekomendasi dari Tim Teknis; dan
3. pembuatan jadwal dan koordinator pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan peninjauan lapangan dengan Tim Teknis;
- n. penjadwalan dan koordinasi dengan Tim Teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan peninjauan lokasi permohonan Perizinan;
- o. penjadwalan dan koordinasi dengan Tim Pengawasan Terpadu dalam pelaksanaan pengawasan Perizinan yang telah diterbitkan;
- p. pelaksanaan pengembalian surat dan/atau dokumen permohonan perizinan yang tidak layak diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis;
- q. pelaksanaan pencetakan pengesahan surat dan/atau dokumen Perizinan yang layak untuk diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis;
- r. pelaksanaan pencatatan dan pengagendaan semua kegiatan pemrosesan dan penerbitan pengesahan surat dan/atau dokumen Perizinan;
- s. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Perizinan; dan
- t. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas:
- a. merencanakan program bidang pelayanan Perizinan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;

- c. membagi tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan Perizinan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan DPMPTSP untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan;
- e. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan Perizinan;
- f. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelayanan Perizinan;
- g. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan surat dan/atau dokumen permohonan Perizinan dan penerimaan surat dan/atau dokumen permohonan Perizinan dan/atau pengembalian permohonan Perizinan yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undanganan;
- h. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penelitian, pencatatan, pendaftaran setiap jenis pengajuan surat dan/atau dokumen permohonan Perizinan;
- i. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pemrosesan dan penerbitan surat dan/atau dokumen permohonan Perizinan yang telah ada nomor registernya, meliputi:
1. penerbitan dokumen pengesahan untuk permohonan yang tidak diwajibkan adanya rekomendasi dari Tim Teknis;
2. pembuatan surat permohonan rekomendasi dari Tim Teknis; dan
3. pembuatan jadwal dan koordinator pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan peninjauan lapangan dengan Tim Teknis.
- j. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penjadwalan dan koordinasi dengan Tim Teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan peninjauan lokasi permohonan Perizinan;

- k. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penjadwalan dan koordinasi dengan Tim Pengawasan Terpadu dalam pelaksanaan pengawasan Perizinan yang telah diterbitkan;
- l. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan pengembalian surat dan/atau dokumen permohonan Perizinan yang tidak layak diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis;
- m. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan pencetakan pengesahan surat dan/atau dokumen Perizinan yang layak untuk diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis;
- n. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan pencatatan dan pengagendaan semua kegiatan pemrosesan dan penerbitan pengesahan surat dan/atau dokumen Perizinan;
- o. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Perizinan;
- p. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VII

## BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

## Bagian Kesatu Kedudukan

## Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengembangan iklim Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan Penanaman Modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan Penanaman Modal lingkup Daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui Penanaman Modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing Penanaman Modal lingkup Daerah;
- d. penyiapan bahan koordinasi pengembangan iklim Penanaman Modal;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pengembangan iklim Penanaman Modal;
- f. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengembangan iklim Penanaman Modal;
- g. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan Penanaman Modal;

- h. pelaksanaan analisa pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal;
- i. penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan Penanaman Modal dalam bentuk rencana umum Penanaman Modal Daerah dan strategis Daerah;
- j. pelaksanaan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- k. pembuatan peta potensi investasi Daerah;
- l. penyusunan naskah kerjasama;
- m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan perumusan kebijakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga pemerintahan dan/atau lembaga lain, dalam dan luar negeri;
- n. perumusan dan penetapan pedoman kebijakan pembinaan penyelenggaraan Penanaman Modal;
- o. perumusan dan penetapan kebijakan pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- p. pelaksanaan identifikasi potensi pengembangan Penanaman Modal; dan
- q. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan tugas:
- a. merencanakan program bidang pelayanan pengembangan iklim Penanaman Modal berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan iklim Penanaman Modal;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan DPMPTSP untuk mendapatkan masukan, informasi

serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan;

- e. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan Penanaman Modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- f. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan Penanaman Modal lingkup Daerah;
- g. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui Penanaman Modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing Penanaman Modal lingkup Daerah;
- h. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi pengembangan iklim Penanaman Modal;
- i. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pengembangan iklim Penanaman Modal;
- j. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengembangan iklim Penanaman Modal;
- k. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan analisa pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal;
- l. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan Penanaman Modal dalam bentuk rencana umum Penanaman Modal Daerah dan strategis Daerah;
- m. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- n. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pembuatan peta potensi investasi Daerah;
- o. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyusunan naskah kerjasama;
- p. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan perumusan kebijakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga pemerintahan dan/atau lembaga lain, dalam dan luar negeri;
- q. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka perumusan dan penetapan pedoman kebijakan pembinaan penyelenggaraan Penanaman Modal;
- r. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
- s. mengatur pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan identifikasi potensi pengembangan Penanaman Modal;
- t. mengatur pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- v. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 15

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan perencanaan Penanaman Modal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Penanaman Modal mampunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Perencanaan Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis rencana pengembangan Penanaman Modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan Penanaman Modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha;
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan Penanaman Modal lingkup Daerah berdasarkan wilayah;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan fasilitasi serta insentif bagi pengembangan Penanaman Modal;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan jenis insentif bagi pengembangan Penanaman Modal;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pemberian insentif Daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- h. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perencanaan teknis pengembangan iklim Penanaman Modal;
- i. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan iklim;

- j. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pembuatan peta potensi Invetasi Daerah;
- k. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan koordinasi evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan perkembangan Penanaman Modal;
- l. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pembuatan peta potensi Invetasi Daerah;
- m. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi;
- n. membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- o. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## Pasal 16

- (1) Seksi Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan kerjasama penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kerjasama Penanaman Modal mampunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Kerjasama Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama Penanaman Modal;

- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kerjasama penanaman modal;
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penyusunan bahan perumusan kebijakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga pemerintahan dan/atau lembaga lain, dalam dan luar negeri;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan pengkajian terhadap potensi kerjasama Daerah;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan Peraturan Daerah dan peraturan lain yang terkait dengan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam ran