Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2014 tentang Tata Kerja dan Sidang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah. 2017 Kota Bima, | NO. | JABATAN | PARAF | TANGGAL | |-------|-------------------------------------------|---------|-----------| | 1 | Plt. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Bima Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kerja dan Sidang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Koiusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
Menetapkan :
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183) Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88;
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 194);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KERJA DAN SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
6. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
7. Tun tu tan Gan ti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara atau pihak ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah mengalami kerugian.
8. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk menjadi tanggungjawabnya.
12. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian/ kesalahan/ kecurangan yang dilakukan oleh Bendahara/ pegawai/ pihak ketiga dan/ atau disebabkan oleh suatu keadaan diluar dugaan dan/ atau diluar kemampuan manusia (force majeure).
13. Bendahara adalah orang atau badan yang oleh Negara/Daerah ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar dan mengeluarkan uang, surat berharga dan barang.
14. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan ## BAB II RUANG LINGKUP Pasal2
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:
- a. Keanggotaan dan Tata kerja Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR;
- b. Sidang, Rapat dan Keputusan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- ( 1) Majelis Pertimbangan merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus-kasus kerugian Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
- (2) Kedudukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pendapat serta pertimbangannya setiap adanya permasalahan yang menyangkut TP-TGR dan melaporkan perkembangan kasus TP-TGR setiap 6 (enam) bulan sekali kepada W alikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas lain, yaitu :
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus TP-TGR yang diterima;
- b. memproses dan melaksanakan eksekusi TP-TGR;
- c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Walikota pada setiap kasus yang menyangkut TP-TGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan Penyelesaian Kerugian Daerah apabila terjadi harnbatan dan penagihan melalui instansi terkait; dan
- d. menyiapkan laporan Walikota mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dan ayat (2), Majelis Pertimbangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Walikota tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
- b. memanggil Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga yang sudah diproses TPTGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta
PENJELASAN
Pembukaan
dan/ atau untuk penyelesaiannya; dan
- c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/ atau pejabat yang berwenang dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/ dokumen terkait kerugian Daerah yang terjadi.
r&gt;.
## BAB III
## KEANGGOTAAN
## Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan
##
PENJELASAN
Pasal 5
- ( 1) Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan merupakan Tim Kerja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dan ayat (2) secara ex-officio terdiri dari : - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota; - b. Inspektur Daerah selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota; - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota; - d. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota; - e. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Administrasi Umum selaku Anggota; - f. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Anggota; - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota; - h. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota; dan 1. Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota. - (2) Keanggotan Majelis Pertimbangan tidak dapat diwakilkan. - (3) Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan syarat dan jumlah anggota harus ganjil maksimal 9 (sembilan) orang. ## Bagian Kedua Ketua
PENJELASAN
Pasal 6
Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut: - a. memimpin, mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan; - b. memimpin rapat Majelis Pertimbangan; dan - c. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada W alikota. Bagian Ketiga Wakil Ketua
PENJELASAN
Pasal 7
Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut: - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan r=: ## b. mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan. ## Bagian Keempat Sekretaris
PENJELASAN
Pasal 8
Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf cl, mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka mengkoordinir / memimpin Sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagai berikut: - menerima, mencatat clan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima melalui Majelis Pertimbangan; a. - menyusun dan mengatur jadwal waktu clan tempat persidangan Majelis Pertimbangan; b. - menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan; c. - menyiapkan clan menyampaikan undangan sidang/ rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis; d. - menyampaikan bahan-bahan siclang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan; e. - f. mengumpulkan/menyusun berkas kerugian Daerah berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap; - g. membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan; - h. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan