PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 10 Tahun 2015 tentang PEMERINTAHAN DESA (berlaku 16 November 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SAROLANGUN PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
: a. bahwa untuk melaksanakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diatur mengenai pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan Pedoman Teknis Peraturan di Desa dalam suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemilihan Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (7) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh kemasyarakatan desa.
- (6) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- c. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- d. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- f. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari;
32. dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh badan permusyawaratan desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari :
- a. ketua di pilih dari pengurus lembaga kemasyarakatan.
- b. sekretaris, Bendaharawan dan anggota, di pilih dari unsur - unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (5) Keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa, sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
- (6) Apabila ketua atau anggota BPD dan di antara anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa, atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan anggota BPD dan melampirkan surat pengunduran diri pada saat pendaftaran.. perubahan susunan panitia pemilih di tetapkan kembali oleh BPD.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepada desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
Bagian Keempat
Persyaratan Pemilih
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dari rumah kerumah pemilih, untuk menhindari terdaftarnya pemilih di bawah umur,pemilih dari luar desa, tidak terdaftar sebagai pemilih atau terdaftar dua kali.
- (2) Jika pada saat pelaksanaan pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu bukti yang sah megenai usia pemilih, maka yang menjadi dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan di keluarkan oleh intansi yang berwenang.
- (3) Daftar yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di papan pengumuman atau sejenisnya secara terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.
- (4) Dalam hal memberi suara pemilih tidak diperkenankan diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih di wajibkan memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang diangap sah disamping surat undangan untuk pemungutan suara.
Bagian Keenam
Persyaratan Calon Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Persyaratan Calon Kepala Desa, sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dengan menunjukan ijazah asli dan menyerahkan poto copy yang sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah di jatuhi pidana penjara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringannya dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan.
- (2) Bakal Calon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat Pernyataan sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- d. foto Copy Ijazah/STTB yang dimiliki dan di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto Copy Surat keterangan Akta Kelahiran atau bukti lainnya yang di sah kan pejabat yang berwenang ;
- f. surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Desa;
- g. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak sedang menjalani Hukuman Penjara;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah di jatuhi pidana penjara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar dan nomor urut calon yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan tanda gambar dan nomor urut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan undian sesuai dengan jumlah calon yang berhak dipilih.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar dan kampanye dialogis;
- b. tanda gambar tidak dibenarkan dipasang ditempat ibadah dan fasilitas umum;
- c. pemasangan tanda gambar dilingkungan Balai Desa dan TPS dilakukan oleh Panitia;
- d. pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh panitia pemilihan atau yang di tunjuk oleh panitia pemilihan, berisi program-program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Balai Desa atau tempat lain yang memungkinkan dan berakhir pukul 18.00 WIB;
- f. pelaksanaan kampanye calon yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Setiap Calon Kepala Desa wajib :
- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat diwakilkan;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta Pembangunan;
- e. menggunakan hak pilihnya.
Bagian Kesembilan
Pembiayaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih, dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh Tim Pengawas dari Kecamatan, dari unsur Pemantau Kabupaten, Pimpinan dan anggota BPD dan Panitia serta di hadiri oleh calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan foto.
- (1) pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh ketua panitia.
- (2) pemilihan calon kepala desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang telah disahkan oleh panitia pemilih.
- (3) Dalam hal ketua panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap maka anggota panitia menunjuk salah satu anggota panitia untuk menjadi pimpinan rapat.
- (4) Apabila surat suara tidak memuat tanda gambar calon yang telah disahkan oleh panitia pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka surat dinyatakan tidak sah.
- (5) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat melakukan penukaran surat suara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Panitia pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
Bagian Sebelas
Pelaksanaan Pemungutan Suara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) Untuk melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih panitia pemilihan menyediakan :
- a. papan tulis untuk penghitungan suara yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
- b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan ditandatangani oleh ketua pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
- c. sebuah kotak suara satu atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
- e. alat pencoblosan di dalam bilik suara.
- f. tinta, bantal atau busa untuk penyoblos.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili alasan apapun. ## Pasal 28 Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan. ## Bagian Kedua Belas ## Pelaksanaan Penghitungan Suara ## Pasal 29 - (1) Penghitungan suara dilaksanakan pada satu tempat penghitungan suara.

Penandatangan: - (2) Setelah melaksanakan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada saksi masing-masing calon yang di tunjuk oleh calon kepala desa untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara. - (3) Dalam hal tidak seorang pun menjadi saksi, penghitungan suara dapat berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah. ## Pasal 30 - (1) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi hadir. - (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilih menyebutkan gambar yang di coblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir. ## Pasal 31 - (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila : - a. tidak menggunakan surat suara.

Penandatangan: - b. tidak ditanda tangani ketua panitia atau yang mewakili. - c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan.

Verifikasi: - d. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukan identitas pemilih. - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon. - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar. - g. coblosan mengenai garis batas kotak gambar. - (2) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga; - (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat. ## Pasal 32

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

Penandatangan: - (2) Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat panitia pemilihan. ## Pasal 33 - (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD.

Verifikasi: - (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota panitia pada saat itu juga. - (3) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

Penandatangan: - (1) calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

Penandatangan: - (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. - (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperolah suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar. ## Bagian Ketiga Belas Mekanisme Pengaduan Dan Penyelesaian Masalah ## Pasal 35

Penandatangan: - (1) Pengaduan dan atau keberatan atas proses pemilihan Kepala Desa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji calon kepala desa terpilih kepada Bupati atau Instansi yang berwenang.

Penandatangan: - (2) Pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah /janji calon kepala desa terpilih.

Penandatangan: - (3) Apabila terdapat pengaduan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya berdasarkan keputusan final, Bupati tanpa persetujuan BPD memberhentikan kepala desa yang bersangkutan. - (4) Keputusan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

Penandatangan: - a. apabilah pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada Bupati didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Daerah. - b. apabilah pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada instansi yang berwenang, maka didasarkan kepada keputusan instansi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ## Bagian Keempat Belas

Penandatangan: Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa ## Pasal 36

Penandatangan: - (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

Penandatangan: - (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara perhitungan perolehan suara pemilihan calon Kepala Desa dari panitia.

Penandatangan: - (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih dengan melampirkan Berita Acara hasil perhitungan suara di TPS yang telah ditandatangani oleh panitia pemilihan kepala desa dan saksi-saksi masing-masing calon.

Penandatangan: - (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Penandatangan: - (5) kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung penerbitan Keputusan Bupati.

Penandatangan: - (1) Tanggal pelantikan kepala desa terpilih, dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya jabatan kepala desa lama.

Penandatangan: - (2) Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguhsungguh oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka - pemuka masyarakat lainnya, dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Penandatangan: - (3) Susunan kata-kata sumpa janji dimaksud adalah sebagai berikut : ''Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara kesatuan Republik Indinesia.'' ## Pasal 38

Penandatangan: Apabila pelaksanaan pelantikan kepala desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur. ## Pasal 39

Penandatangan: Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. ## Pasal 40

Penandatangan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 berlaku juga bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa. ## Bagian Kelima Belas

Penandatangan: ## Pengawasan Pemilihan Kepala Desa ## Pasal 41

Penandatangan: - (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa dibentuk Tim Pengawas di tingkat Kecamatan yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Penandatangan: - (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang menghadiri, mengawasi dan mengevaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Camat. ## Bagian Keenam Belas

Penandatangan: ## Pemantauan Pemilihan Kepala Desa ## Pasal 42

Penandatangan: - (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Pemantau di tingkat Kabupaten yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penandatangan: - (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, memberikan saran, pertimbangan dan kajian kepada Bupati dalam pengesahan serta pengangkatan Kepala Desa terpilih. Bagian Ketujuh Belas

Penandatangan: Tugas Kepala Desa ## Pasal 43

Penandatangan: - (1) kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penandatangan: - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang: - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; - d. menetapkan peraturan desa; - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; - f. membina kehidupan masyarakat Desa; - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; - i. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; - j. mengembangkan sumber pendapatan desa; - k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; - l. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; - m. manfaatkan teknologi tepat guna; - n. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Penandatangan: - o. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan - p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ## Bagian Kedelapan Belas

Penandatangan: Hak Kepala Desa Pasal 44

Penandatangan: - (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 kepala desa berhak : - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa; - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa; - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; - d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Penandatangan: - (2) ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan APBDes. Bagian Kesembilan Belas

Penandatangan: Kewajiban Kepala Desa Pasal 45

Penandatangan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 kepala desa berkewajiban: - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; - i. mengelola keuangan dan aset desa; - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa; - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Penandatangan: - q. kepala desa wajib bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Bagian Kedua Puluh

Penandatangan: Wewenang Kepala Desa Pasal 46

Penandatangan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, kepala desa berwenang : - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; - d. menetapkan peraturan desa; - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; - f. membina kehidupan masyarakat desa; - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai Perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; - i. mengembangkan sumber pendapatan desa; - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; - l. memanfaatkan teknologi tepat guna; - m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

Penandatangan: - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan - o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan. ## Pasal 47

Penandatangan: Dalam melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43,44, 45, dan 46 kepala desa wajib :

Penandatangan: - a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

Penandatangan: - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. ## Pasal 48

Penandatangan: - (1) kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. - (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Bagian Kedua Puluh Satu

Penandatangan: Larangan Kepala Desa Pasal 49

Penandatangan: ## kepala desa dilarang : - a. merugikan kepentingan umum; - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; - g. menjadi pengurus partai politik; - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Penandatangan: - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

Penandatangan: - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagian Kedua Puluh Dua

Penandatangan: Masa Jabatan Kepala Desa Pasal 50

Penandatangan: - (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Penandatangan: - (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. - (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Penandatangan: - (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.

Penandatangan: - (5) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan. Bagian Kedua Puluh Tiga

Penandatangan: Laporan Kepala Desa Pasal 51

Penandatangan: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

Penandatangan: - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

Penandatangan: - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; - c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 52

Penandatangan: - (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. - (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa; - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Penandatangan: - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Penandatangan: - (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.

Distribusi: - (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 1. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; 2. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;

Verifikasi: 3. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan 4. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Penandatangan: - (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan. ## Pasal 54

Penandatangan: - (1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. - (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.

Penandatangan: - (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. ## Pasal 55

Penandatangan: Kepala desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Bagian Kedua Puluh Empat

Penandatangan: Pemberhentian Kepala Desa Pasal 56

Penandatangan: - (1) Kepala desa berhenti karena: - a. meninggal dunia; - b. permintaan sendiri; atau - c. diberhentikan.

Penandatangan: - (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: - a. berakhir masa jabatannya; - p. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

Penandatangan: - q. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;

Penandatangan: - r. melanggar larangan sebagai kepala desa; - s. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;

Penandatangan: - t. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; - u. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau - v. melanggar Hukum Adat yang dikeluarkan oleh lembaga adat desa, atau lembaga adat kecamatan, dan atau lembaga adat kabupaten.

Penandatangan: - (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.

Penandatangan: - (4) pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ## Pasal 57

Penandatangan: Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru. ## Pasal 58

Penandatangan: Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa. ## Pasal 59

Penandatangan: - (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala desa.

Penandatangan: - (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Penandatangan: - (3) Bupati mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. ## Pasal 60

Penandatangan: - (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Penandatangan: - (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa. ## Pasal 61

Penandatangan: - (1) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya.

Penandatangan: - (2) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Bagian Kedua Puluh Lima ## Pemberhentian Sementara ## Pasal 62

Penandatangan: Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. ## Pasal 63

Penandatangan: Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara. Pasal 64

Penandatangan: Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ## Pasal 65

Penandatangan: - (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Penandatangan: - (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan. ## Pasal 66

Penandatangan: Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ## Pasal 67

Penandatangan: - (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa.

Penandatangan: - (2) Penjabat kepala desa melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46. ## Pasal 68

Penandatangan: - (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa.

Penandatangan: - (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, Hak, kewajiban,dan larangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pasal 44, pasal 45, dan pasal 46 sampai dengan ditetapkannya kepala desa yang baru.

Penandatangan: - (3) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Penandatangan: - (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.

Penandatangan: - (5) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan. ## Pasal 69

Penandatangan: Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. ## Pasal 70

Penandatangan: Apabila terjadi permasalahan di desa yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah desa (Kepala Desa, BPD, dan masyarakat,) tidak dapat di selesaikan secara musyawarah mufakat, Bupati menetapkan penyelesaian masalah tersebut. ## BAB III ## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ## Bagian Kesatu Kedudukan dan Persyaratan ## Pasal 71 - (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Penandatangan: - (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat

Penandatangan: - (3) Anggota BPD terdiri dari unsur RW, perangkat adat, golongan profesi, pemuka agama atau pemuka masyarakat, pemuda dan keterwakilan perempuan. ## Pasal 72 - (1) Calon Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Penandatangan: - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD yang diketahui oleh kepala desa atau pejabat kepala desa; - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD bermeterai;

Distribusi: - c. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat, dengan menunjukan ijazah yang asli dan menyerahkan Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Distribusi: - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan foto copy Akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; - e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat kesehatan dari dokter pemerintah; - f. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

Penandatangan: - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dan Camat; dan - h. bebas narkotika dan obat terlarang (NARKOBA), dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD bermeterai. - i. bagi TNI, POLRI yang mencalonkan diri sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penandatangan: - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota BPD akan diatur dengan Peraturan Bupati. ## Bagian Kedua Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pasal 73

Penandatangan: Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah gazal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan : - a. jumlah penduduk sampai 2.000 jiwa, 5 (lima) orang anggota BPD. - b. jumlah penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota BPD. - c. jumlah penduduk lebih dari 2.501 jiwa, 9 (Sembilan) orang anggota BPD. ## Bagian Ketiga Mekanisme Musyawarah Dan Mufakat Penetapan Anggota ## Pasal 74 Tahapan penetapan keanggotaan BPD adalah sebagai berikut : - a. musyawarah desa; - b. pembentukan panitia musyawarah; - c. pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD; - d. penetapan hasil musyawarah - e. pengesahan dan pengucapan sumpah/janji. 6. (1)

Penandatangan: 7. Kepala desa menyelenggarakan rapat musyawarah desa untuk : a. menetapkan jumlah anggota BPD dan alokasi kuota untuk setiap dusun; - b. membentuk panitia.

Penandatangan: - (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur Pimpinan BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketua RW, Ketua RT, tokoh adat , golongan profesi, pemuka agama dan pemuka masyarakat serta Camat atau pejabat yang ditunjuk mewakili. Bagian Keempat Musyawarah Desa Pasal 75 ## Bagian Kelima ## Pembentukan Panitia Musyawarah ## Pasal 76

Penandatangan: - (1) Susunan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) huruf b terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi yang dibutuhkan. - (2) Panitia musyawarah tidak diperbolehkan menjadi anggota BPD.

Penandatangan: 3. 4 (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. ## Pasal 77 Panitia musyawarah mempunyai tugas pokok : - a. mensosialisasikan kepada masyarakat jumlah anggota BPD dan alokasi kuota untuk setiap Dusun;

Penandatangan: - b. menyusun tata tertib sesuai dengan pedoman tata tertib yang diatur dalam Peraturan Bupati; - c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah; - d. menyelenggarakan musyawarah di tingkat dusun dan atau RW; - e. menyampaikan hasil musyawarah penetapan anggota BPD; ## Bagian Keenam Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Anggota ## Pasal 78

Penandatangan: - (1) Panitia musyawarah menyelenggarakan musyawarah ditingkat dusun atau RW yang dihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Adat, golongan profesi, pemuka agama dan pemuka masyarakat serta Kepala Desa sebagai utusan Pemerintah Desa. - (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jumlah anggota BPD sesuai dengan kuota yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. - (3) Apabila pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasil menetapkan anggota BPD, maka rapat musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) tahun. - (4) Selama waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta musyawarah dapat melakukan upaya untuk memperoleh kesepakatan. - (5) Setelah waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, musyawarah penetapan anggota dilanjutkan kembali. - (6) Apabila musyawarah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat ditempat yang mudah di baca oleh umum.

- (4) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan selambat-lambatnya 7 hari saja sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (5) Apabila 3 hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapat undangan maka yang bersangkutan dapat melapor pada panitia pemilihan.
- (6) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada satu tempat pemungutan suara.
- (7) Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan disatu tempat pemungutan suara dengan alasan yang memungkinkan maka dapat dilaksanakan dibeberapa TPS.

## Pasal 24

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

## Pasal 25

- (1) Pemilihan yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

## Pasal 26

Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.

- (1) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah mengunakan hak pilihnya.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

## Pasal 27

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili alasan apapun.

## Pasal 28

Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

## Bagian Kedua Belas

## Pelaksanaan Penghitungan Suara

## Pasal 29

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan pada satu tempat penghitungan suara.
- (2) Setelah melaksanakan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada saksi masing-masing calon yang di tunjuk oleh calon kepala desa untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak seorang pun menjadi saksi, penghitungan suara dapat berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

## Pasal 30

- (1) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilih menyebutkan gambar yang di coblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

## Pasal 31

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
- a. tidak menggunakan surat suara.
- b. tidak ditanda tangani ketua panitia atau yang mewakili.
- c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan.
- d. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukan identitas pemilih.
- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon.
- f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar.
- g. coblosan mengenai garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

## Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat panitia pemilihan.

## Pasal 33

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota panitia pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

- (1) calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperolah suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

## Bagian Ketiga Belas

Mekanisme Pengaduan Dan Penyelesaian Masalah

## Pasal 35

- (1) Pengaduan dan atau keberatan atas proses pemilihan Kepala Desa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji calon kepala desa terpilih kepada Bupati atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah /janji calon kepala desa terpilih.
- (3) Apabila terdapat pengaduan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya berdasarkan keputusan final, Bupati tanpa persetujuan BPD memberhentikan kepala desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. apabilah pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada Bupati didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Daerah.
- b. apabilah pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada instansi yang berwenang, maka didasarkan kepada keputusan instansi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Bagian Keempat Belas

Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa

## Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara perhitungan perolehan suara pemilihan calon Kepala Desa dari panitia.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih dengan melampirkan Berita Acara hasil perhitungan suara di TPS yang telah ditandatangani oleh panitia pemilihan kepala desa dan saksi-saksi masing-masing calon.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (5) kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung penerbitan Keputusan Bupati.

- (1) Tanggal pelantikan kepala desa terpilih, dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya jabatan kepala desa lama.
- (2) Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguhsungguh oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka - pemuka masyarakat lainnya, dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpa janji dimaksud adalah sebagai berikut : ''Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara kesatuan Republik Indinesia.''

## Pasal 38

Apabila pelaksanaan pelantikan kepala desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

## Pasal 39

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

## Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 berlaku juga bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

## Bagian Kelima Belas

## Pengawasan Pemilihan Kepala Desa

## Pasal 41

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa dibentuk Tim Pengawas di tingkat Kecamatan yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang menghadiri, mengawasi dan mengevaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Camat.

## Bagian Keenam Belas

## Pemantauan Pemilihan Kepala Desa

## Pasal 42

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Pemantau di tingkat Kabupaten yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, memberikan saran, pertimbangan dan kajian kepada Bupati dalam pengesahan serta pengangkatan Kepala Desa terpilih.

Bagian Ketujuh Belas

Tugas Kepala Desa

## Pasal 43

- (1) kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- j. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- l. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- m. manfaatkan teknologi tepat guna;
- n. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- o. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Bagian Kedelapan Belas

Hak Kepala Desa

Pasal 44

- (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 kepala desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;

- b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (2) ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan APBDes.

Bagian Kesembilan Belas

Kewajiban Kepala Desa

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 kepala desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- q. kepala desa wajib bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Puluh

Wewenang Kepala Desa

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, kepala desa berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai Perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

## Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43,44, 45, dan 46 kepala desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

## Pasal 48

- (1) kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kedua Puluh Satu

Larangan Kepala Desa

Pasal 49

## kepala desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Puluh Dua

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 50

- (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Laporan Kepala Desa

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 52

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

- (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
2. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
3. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
4. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

## Pasal 54

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

## Pasal 55

Kepala desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Bagian Kedua Puluh Empat

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 56

- (1) Kepala desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
- p. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- q. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- r. melanggar larangan sebagai kepala desa;
- s. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
- t. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;

- u. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- v. melanggar Hukum Adat yang dikeluarkan oleh lembaga adat desa, atau lembaga adat kecamatan, dan atau lembaga adat kabupaten.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 57

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.

## Pasal 58

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

## Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

## Pasal 60

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.

## Pasal 61

- (1) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Puluh Lima

## Pemberhentian Sementara

## Pasal 62

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

## Pasal 63

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 64

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 65

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.

## Pasal 66

Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 67

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa.
- (2) Penjabat kepala desa melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46.

## Pasal 68

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, Hak, kewajiban,dan larangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pasal 44, pasal 45, dan pasal 46 sampai dengan ditetapkannya kepala desa yang baru.

- (3) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (5) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

## Pasal 69

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

## Pasal 70

Apabila terjadi permasalahan di desa yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah desa (Kepala Desa, BPD, dan masyarakat,) tidak dapat di selesaikan secara musyawarah mufakat, Bupati menetapkan penyelesaian masalah tersebut.

## BAB III

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## Bagian Kesatu

Kedudukan dan Persyaratan

## Pasal 71

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat
- (3) Anggota BPD terdiri dari unsur RW, perangkat adat, golongan profesi, pemuka agama atau pemuka masyarakat, pemuda dan keterwakilan perempuan.

## Pasal 72

- (1) Calon Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD yang diketahui oleh kepala desa atau pejabat kepala desa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD bermeterai;
- c. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat, dengan menunjukan ijazah yang asli dan menyerahkan Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan foto copy Akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat kesehatan dari dokter pemerintah;
- f. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dan Camat; dan

- h. bebas narkotika dan obat terlarang (NARKOBA), dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD bermeterai.
- i. bagi TNI, POLRI yang mencalonkan diri sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota BPD akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 73

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah gazal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai 2.000 jiwa, 5 (lima) orang anggota BPD.
- b. jumlah penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota BPD.
- c. jumlah penduduk lebih dari 2.501 jiwa, 9 (Sembilan) orang anggota BPD.

## Bagian Ketiga

Mekanisme Musyawarah Dan Mufakat Penetapan Anggota

## Pasal 74

Tahapan penetapan keanggotaan BPD adalah sebagai berikut :

- a. musyawarah desa;
- b. pembentukan panitia musyawarah;
- c. pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD;
- d. penetapan hasil musyawarah
- e. pengesahan dan pengucapan sumpah/janji.
6. (1)
7. Kepala desa menyelenggarakan rapat musyawarah desa untuk : a. menetapkan jumlah anggota BPD dan alokasi kuota untuk setiap dusun;
- b. membentuk panitia.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur Pimpinan BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketua RW, Ketua RT, tokoh adat , golongan profesi, pemuka agama dan pemuka masyarakat serta Camat atau pejabat yang ditunjuk mewakili.

Bagian Keempat

Musyawarah Desa

Pasal 75

## Bagian Kelima

## Pembentukan Panitia Musyawarah

## Pasal 76

- (1) Susunan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) huruf b terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi yang dibutuhkan.
- (2) Panitia musyawarah tidak diperbolehkan menjadi anggota BPD.
3. 4 (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 77

Panitia musyawarah mempunyai tugas pokok :

- a. mensosialisasikan kepada masyarakat jumlah anggota BPD dan alokasi kuota untuk setiap Dusun;
- b. menyusun tata tertib sesuai dengan pedoman tata tertib yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah;
- d. menyelenggarakan musyawarah di tingkat dusun dan atau RW;
- e. menyampaikan hasil musyawarah penetapan anggota BPD;

## Bagian Keenam

Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Anggota

## Pasal 78

- (1) Panitia musyawa