UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1953 tentang PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1950 TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG R.I.S. (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 5 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 11 Juni 1953)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah R.I.S. dengan mempergunakan haknya termaktub dalam Pasal 139 Konstitusi R.I.S. telah menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggauta Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1950);
- b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat
: 1. Pasal 140 jo. Pasal 127 Konstitusi R.I.S.;
2. Pasal 142, Pasal 97 jo. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Pasal I.
Menetapkan peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggauta Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1950) sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.
BAB 1.
SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN.
Pasal 1
- (1) Yang dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia ialah:
warganegara Republik Indonesia bekas anggota Angkatan Perang Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) dan warganegara Republik Indonesia bekas anggota Angkatan Darat, yang disusun oleh/atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dan
Pasal 2
- (2) Dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam pasal ini ayat 1, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dapat menerima warganegara Republik Indonesia yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal ini ayat 1, sebagai anggota Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (1) Untuk dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia tiap-tiap calon harus mengadakan ikatan dinas yang lamanya 3 tahun.
- (2) Untuk keperluan ikatan dinas tersebut di atas diadakan perjanjian tertulis seperti contoh terlampir.
- (3) Mengadakan ikatan dinas tidak disertai pemberian hadiah.
Pasal 3
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal ini ayat 2 dan 4 maka mereka yang tersebut pada Pasal 1 ayat 1 diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia di dalam pangkat yang sama dijabatnya terakhir.
- (2) Masa kerja yang diperoleh di dalam Angkatan Perang Republik Indonesia atau di dalam Angkatan Darat, yang disusun oleh/atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hlndia Belanda dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda dihitung menurut peraturan penyesuaian (inpassing) masa kerja dari Peraturan Gaji Militer.
- (3) Penerimaan mereka yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 dengan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang dijabatnya terakhir, hanya dijalankan dengan penetapan khusus dari Presiden atau Menteri Pertahanan.
- (4) Presiden atau Menteri Pertahanan berhak untuk mengadakan peninjauan kembali tentang pangkat-pangkat yang berlaku bagi mereka yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1, pada waktu mereka diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia.
Pasal 4
- (1) Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diperhentikan karena:
- a. keadaan sakit, sehingga menurut keterangan dokter Militer ia tidak dapat lagi menjalankan tugas militer;
- b. menurut keputusan hakim dihukum yang lamanya lebih dari 2 bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukumhukum pidana tentara, karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum-hukum pidana tentara;
- c. ternyata mempunyai tabiat yang nyata-nyata dapat merugikan tata-tertib dan hukum tentara;
- d. kelebihan tenaga (overcompleet), disebabkan penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian atau kesatuannya;
- e. perubahan susunan Angkatan Perang ## BAB II
PERATURAN UMUM
Pasal 5
- (1) Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diangkat, diperhentikan dan sebagainya menurut peraturan yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Sumpah bagi Angkatan Perang Republik Indonesia dilakukan menurut peraturan yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Pasal 6
Gaji tunjangan dan lain-lain sebagainya dan penghasilan lain-lain yang sah, perlengkapan, perawatan dalam hal sakit dilakukan menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang akan ditetapkan.
Pasal 7
Pensiun, onderstand, tunjangan dan uang tunggu bagi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan/atau keluarganya dilakukan menurut Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan.
BAB III - IKATAN DINAS SUKARELA
Pasal 8
Sehabis dan selama ikatan dinas yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diperbolehkan mengadakan lagi ikatan dinas yang lebih lama daripada ikatan dinas yang tersebut dalam Pasal 2 ayat 1, menurut suatu ikatan dinas khusus yang akan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
BAB III - IKATAN DINAS SUKARELA
Pasal 9
Mereka yang tersebut pada Pasal 1 ayat 1 tidak diperbolehkan masuk Angkatan Perang Republik Indonesia, jika menurut pertimbangan Menteri Pertahanan atau penjabat yang ditunjuk oleh beliau, mereka dahulu melakukan kejahatan dan tindakan-tindakan lain baik yang dijalankan di luar kedinasan maupun dijalankan di dalam kedinasan dengan kehendaknya sendiri, yang melanggar peri kemanusiaan dan merugikan rakyat Indonesia.
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1953 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMMADHATTA

Penandatangan: MENTERI PERTAHANAN A.I. ttd WILOPO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 11 Juni 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN. 1 SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS TENTARA REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini

:

Jawatan/Senjata

:

Nama

:

Pangkat

:

mengakui bahwa ia telah mengadakan ikatan dinas sesuai dengan maksud dan tujuan yang tersebut dalam Bab I dari Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang penerimaan anggota Tentara Republik Indonesia, bahwa ia mengetahui dan mengerti dengan sesungguhnya peraturan-peraturan tersebut dalam Undang-undang sebagai dimaksud di atas dan sanggup pula menjalankan dan tunduk kepada Peraturan itu.

Di...

(Tanda tangan)

Mengetahui dan menyetujui

MENTERI PERTAHANAN,

a.n.b

(...)


TANDA CIRI (signalement) dari orang yang membuat ikatan dinas

Hari lahir: ________________Tempat kelahiran: ________________

Berdiam yang terakhir di: ________________

Suku Bangsa...Agama: ________________

Tinggi: ________________Golongan darah: ________________

Warna mata: ________________Warna rambut: ________________

Tanda-tanda yang dapat dikena: ________________

Nama lengkap dari ayah

Nama lengkap dari ibu

(Jika telah meninggal di belakang namanya dibubuhi keterangan:

meninggal).

Kawin/tidak kawin: ________________

Alamat keluarganya yang berdekatan hubungannya: ________________

...

---------------------------------------------------------------

Pendidikan Umum. Dinas pen-

Tamat

Tahun dapat-

didikan.

atau tidak

nya ijazah.

----------------------------------------------------------------

- a) Sekolah Rendah:

- b) Sekolah Menengah Pertama:

- c) Sekolah Menengah Atasan:

- d) Sekolah Tinggi :

-----------------------------------------------------------------

Pendidikan vak :

LAMPIRAN. 2


- a) Pendidikan Vak Rendah :

- b) Pendidikan Vak Menengah :

- c) Pendidikan Vak Tinggi :

-----------------------------------------------------------------

Dulu pernah-masuk dinas ketentaraan dengan nomor Stamboek.

...

(Diterangkan perubahan-perubahan berturut-turut secara chronologis mulai untuk masuk dinas, atau hanya cukup dengan melampirkan sebuah kutipan dari Stamboek).

Dibuat dengan sesungguhnya dan berani angkat sumpah.

Cap dari tangan kanan,

mulai jari penunjuk.

Di...tgl...

(Tanda tangan)