PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 38 Tahun 2015 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 02 Februari 2011)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu mengatur kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertingi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
Menetapkan :
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsisi untuk Sektor Pertanian;
20. Perturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan /OT.130/11/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/ SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di pengecer resmi. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.

Penandatangan: 6. Harga Eceran tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di pengecer resmi yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 7. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. 8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. 9. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi, adalah penyusunan kebutuhan pupuk kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani. 10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri. 11. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi. 12. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani).

Penandatangan: 13. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yanhg ditunjuk.

Penandatangan: 14. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordianasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Walikota untuk tingkat Kota. ## BAB II ## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani tanaman pangan dan hortikultura yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani. - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura. ## BAB III ## ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 3 - (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi, standar teknis dan luas areal usaha tani dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2016. - (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tertera pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Petani berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala UPTD Pertanian Kecamatan dan Lurah setempat.
- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangandan hortikultura.
- (5) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.

## Pasal 4

- (1) Apabila disuatu Kecamatan terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulanbulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB IV

## PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan Organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Kota Jambi adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.

## Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberikan lebel tambahan yang dituliskan Pupuk Bersubsidi Pemerintah, ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

## Pasal 7

- (1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, tanaman pangan dan hortikultura secara tunai dipengecer resmi dalam kemasan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea

= Rp. 1.800,- per kg;

- b. Pupuk SP-36

= Rp. 2.000,- per kg;

- c. Pupuk ZA

= Rp. 1.400,- per kg;

- d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;

- e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;

- a. Pupuk Urea = 50 kg;

- b. Pupuk SP-36 = 50 kg;

- c. Pupuk ZA

= 50 kg;

- d. Pupuk NPK

= 50 kg;

- e. Pupuk Organik

- = 40 kg;

## Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, tanaman pangan dan hortikultura sesuai alokasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

## Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

## BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran, penggunaan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim komisi.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), tenaga bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama Tanaman dan Penyakit (POPT-PHP) dan Penyuluh Pertanian setempat.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Diundangkan di Jambi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR

## Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota menyampaikan laporan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2015

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA