PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 16 Tahun 2017 tentang URAIAN TUGAS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (berlaku 15 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaímana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang pedoman nomenklaturperangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
Menetapkan
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia .
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Daerah adalah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Otonomi Daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
10. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri atas :
- 1) Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UKM; dan
- 2) Seksi Pembinaan Kelembagaan.
- d. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
- 1) Seksi Industri Kecil dan Menengah; dan
- 2) Seksi Industri Agro.
- e. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
- 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan; dan;
- 2) Seksi Metrologi Legal.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
KEPALA DINAS
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 3
- (1) Kepala Dinas mempunysi tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/kegiatan dan pengembangan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta pembinaan organisasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi: kepegawaian, keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan subbagian; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subbagian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 5
- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis subbagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan subbagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup subbagian; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup subbagian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Subbagian Perencanaan
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 6
- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis subbagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan subbagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup subbagian; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup subbagian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Subbagian Keuangan
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 7
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi dan tata laksana, pengembangan sumberdaya aparatur dan perencanaan diklat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis subbagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan subbagian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup subbagian; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup subbagian.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 8
- (1) Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun rencana perumusan dan penjabaran kebijakan teknis untuk pelaksanaan pembinaan kelembagaan, usaha serta proses pendirian dan pembubaran koperasi.
- (2) Bidang Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Merumuskan rencana operasional pelaksanaan pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi, simpan pinjam, penilaian kesehatan koperasi;
- b. Merumuskan pedoman pembinaan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, koperasi simpan pinjam, lembaga ekonomi produktif dan usaha kecil dan menengah
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 9
- (1) Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan koperasi dan UKM.
- (2) Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusun rencana kegiatan dan program Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- b. Menyusun rencana operasional program pembinaan Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- c. Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- d. Menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan
fasilitasi masalah pemberdayaan koperasi dan UKM sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan dalam pembinaan dan pengembangan Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- g. Membagi dan memberikan tugas kepada bawahannya sesuai fungsinya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan operasional yang telah ditetapkan secara periodik;
- i. Mengawasi dan membina, memberi arahan/petunjuk teknis serta bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Seksi Pembinaan Kelembagaan
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 10
- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi dan UKM.
- (2) Seksi Pembinaan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan program pembinaan kelembagaan koperasi dan UKM;
- b. Menyiapkan bahan pengukuhan pembinaan kelembagaan koperasi dan UKM;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan kelembagaan koperasi dan UKM;
- d. Melaksanakan pemberian badan hukum, penggabungan, peleburan peserta dan pembubaran koperasi serta mengawasi KSP dan USP Koperasi.
- e. Melaksanakan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dan UKM;
- f. Memproses bahan pengesahan pemberian, perubahan Badan Hukum Koperasi Sekunder dan Koperasi Primer;
- g. Menganalisa dan mengevaluasi laporan Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan UKM;
- h. Menyusun saran penyelesaian terhadap masalah pembinaan
- kelembagaan koperasi dan UKM;
- i. Membagi tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk/arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Keempat
BIDANG PERINDUSTRIAN
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 11
- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang perindustrian.
- (2) Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan program operasional Bidang Perindustrian;
- b. Menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi Bidang Perindustrian
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 13
- (1) Seksi Industri Agro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan kegiatan di bidang industri agro.
- (2) Seksi Industri Agro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Industri Agro;
- b. Menyusun rencana operasional program pembinaan Seksi Industri Agro;
- c. Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja seksi Industri Agro;
- d. Menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah industri agro sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Seksi Industri Agro;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan dalam pembinaan dan pengembangan Seksi Industri Agro;
- g. Membagi dan memberikan tugas kepada bawahannya sesuai fungsinya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan operasional yang telah ditetapkan secara periodik;
- i. Mengawasi dan membina, memberi arahan/petunjuk teknis serta bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktuwaktu kepada pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kelima
BIDANG PERDAGANGAN
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 14
- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang perdagangan.
- (2) Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan program operasional Bidang Perdagangan;
- b. Menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi Bidang Perdagangan
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 15
- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan perdagangan.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusun rencana kegiatan dan program pembinaan dan pengawasan perdagangan;
- b. Menyusun rencana operasional program pembinaan dan pengawasan perdagangan;
- c. Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan perdagangan;
- d. Menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah perdagangan dalam negeri dan luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi pembinaan dan pengawasan perdagangan;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan dalam pembinaan dan pengembangan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan;
- g. Membagi dan memberikan tugas kepada bawahannya sesuai
fungsinya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan operasional yang telah ditetapkan secara periodik;
- i. Mengawasi dan membina, memberi arahan/petunjuk teknis serta bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktuwaktu kepada pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Seksi Metrologi Legal
BAB III - KEPALA DINAS
Pasal 16
- (1) Seksi Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan di bidang metrologi legal.
- (2) Seksi Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Metrologi Legal;
- b. Menyusun rencana operasional program pembinaan Seksi Metrologi Legal;
- c. Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja Seksi Metrologi Legal;
- d. Menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah pendaftaran dan inventarisasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi Seksi Metrologi Legal;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan dalam pembinaan dan pengembangan Seksi Metrologi Legal;
- g. Membagi dan memberikan tugas kepada bawahannya sesuai fungsinya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan operasional yang telah ditetapkan secara periodik;
- i. Mengawasi dan membina, memberi arahan/petunjuk teknis serta bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktuwaktu kepada pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAl
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAl
Pasal 17
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ## BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAl
Pasal 18
- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Timur yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 4 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seran Bagian Timur.
TATA KERJA
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 19
- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan koordinasi Asisten bidang tugas.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai tugas masing-masing.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 20
Sekretaris, Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 21
- (1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertangung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan petunjuk/arahan kepada bawahan.
- (4) Sekretaris, mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi/instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22
Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana terdapat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 283

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR :

16 TAHUN 2016

TENTANG

: URAIAN TUGAS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR


BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

21