UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1963 tentang PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA P.N. PERTAMINA DENGAN P.T. CALTEX INDONESIA DAN CALIFORNIA ASIATIC OIL COMPANY (CALASIATIC) TEXACO OVERSEAS PETROLEUM COMPANY (TOPCO) ; P.N. PERTAMINA DENGAN P.T. STANVAC INDONESIA, P.N. PERMIGAN DENGAN P.T. SHELL INDONESIA (berlaku 25 September 1963)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa berlandaskan Manifesto Politik demi kenaikan produksi, perkembangan pengusahaan pertambangan minyak di Indonesia harus dipercepat untuk menyelenggarakan masalah proyekproyek B yang tercantum dalam dasar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 -1969, sebagai ditetapkan dalam rencana Dewan Perancang Nasional yang garisgaris besarnya telah disahkan dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tertanggal 3 Desember 1960:
- b. bahwa hasil-hasil proyek B harus dipergunakan untuk pembiayaan rangkaian proyek A:
c. bahwa ...
Mengingat :
- c. bahwa dengan adanya Perjanjian tentang perminyakan di Tokyo antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaanperusahaan minyak asing di Indonesia dan telah ditandatangani Perjanjian-perjanjian Karya antara P.N. Pertamin dengan P. T. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (Topco); P.N. Permina dengan P.T. Stanvac Indonesia: P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia, maka Perjanjian perjanjian Karya tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 perlu disahkan dengan Undang-undang,
1. Pasal 5 ayat 1 yo pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar:
2. Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar;
3. Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 133):
4. Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
5. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 tentang Manipol sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969;
6. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1963 tentang Penetapan tentang waktu peralihan pelaksanaan usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh perusahaan-perusahaan bukan Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1963 No.26);
7. Perjanjian tentang perminyakan di Tokyo pada tanggal 1 Juni 1963
8. Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104)
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Memutuskan:
Menetapkan
:
Undang-undang tentang pengesahan "Perjanjian Karya" antara P.N. Pertamin dengan P.T Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (Topco); P.N. Permina dengan P.T. Stanvac Indonesia: P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia.
Pasal 1
1. Perjanjian Karya antara : Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (P.N. Pertamin dengan P.T. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (Topco):
2. Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (P.N. Permina) dengan P.T. Stanvac Indonesia;
3. Perusahaan Negara Pertimbangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) dengan P.T. Shell Indonesia; sebagaimana terlampir dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang ditandatangani pada tanggal 25 September 1963, dengan dikeluarkannya Undang-undang ini disahkan sesuai dengan ketentuan termaksud dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960.
Pasal 2
- (1) Daerah-daerah bekas konsesi, kontrak 5A dan daerah-daerah bekas perusahaan-perusahaan Pertembangan yang selama ini diusahakan oleh perusahaan-perusahaan P.T. Caltex Indonesia, P.T. Stanvac Indonesia dan P.T. Shell Indonesia dengan berlakunya Undangundang ini. dinyatakan telah dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Penunjukan wilayah-wilayah kuasa pertambangan untuk P.N. Pertamin, P.N. Permina dan P.N. Permigan sebagaimana di maksudkan dalam pasal 1 Undang-undang ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pasal 6
- (1) Daerah-daerah bekas konsesi, kontrak 5A dan daerah-daerah bekas perusahaan-perusahaan Pertembangan yang selama ini diusahakan oleh perusahaan-perusahaan P.T. Caltex Indonesia, P.T. Stanvac Indonesia dan P.T. Shell Indonesia dengan berlakunya Undangundang ini. dinyatakan telah dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Penunjukan wilayah-wilayah kuasa pertambangan untuk P.N. Pertamin, P.N. Permina dan P.N. Permigan sebagaimana di maksudkan dalam pasal 1 Undang-undang ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 1963. Presiden Republik Indonesia. ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 1963. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1963
## TENTANG
PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA P.N. PERTAMINA DENGAN P.T. CALTEX INDONESIA DAN CALIFORNIA ASIATIC OIL COMPANY (CALASIATIC) TEXACO OVERSEAS PETROLEUM COMPANY (TOPCO) ; P.N. PERTAMINA DENGAN P.T. STANVAC INDONESIA, P.N. PERMIGAN DENGAN P.T. SHELL INDONESIA
.
Dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, dalam bidang pertambangan khusus pertambangan minyak bumi, Pemerintah dihadapi oleh beberapa kenyataan-kenyataan yaitu:
- a. kedudukan maatschappij-maatschappij asing, Shell, Stanvac, Caltex yang termasuk menjadi maatschappij raksasa dunia. yang sangat berpengaruh dipasaran didunia, sedangkan usahanya dipasaran Indonesia telah demikian besar terjalinnya dengan kehidupan masyarakat kita;
- b. Aspek-aspek kekuasaan politik/ekonomi dari bahan minyak bumi sebagai alat realisasi aspirasi nasional.
Pemerintah berpendapat bahwa untuk melaksanakan
PENJELASAN
Pasal 33
Undang-undang Dasar 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta Manifesto Politik sebagaimana diucapkan oleh Presiden dalam amanatnya tertanggal 17 Agustus 1959, pertama-tama hubungan kerja dengan maatschappij asing tersebut, hak-hak absolut