PERATURAN DAERAH BI Nomor T Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
2. Undang-Undang Darurat Nornor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
- 4~ Gubernur adalah Gubernur Jambi;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jam bi;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakya: daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggar Pemerintahan Daerah Provinsi Iambi;
7. Sekretariat Daerah. adalah Sekretariat Daerah Provins Jambi;
8. Sekretaris Daerah. adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- Dewan Sekretariat Dewan selanjutnya disingkat 9. Daer a..: adala Daera. Rakyat DPRD Rakyat Perwakilan Sekretariat Perwakilan Sekretariat Provinsi Jambi;
- Daer adal Daer Rakyat DPRD Rakyat 10. Sekretaris Dewan Perwakilarr selanjutnya disingkat Sekretaris Sekretaris Dewan Perwakilan Provinsi Jambi;
11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jambi;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi.
- Provinsi Jambi; Daerah Bad an adalah Daerah Badan 13.
- Teknis Dinas, yang selanjutnyz adalah unsur pelaksanz yang melaksanakankegiatan tekn.s danJ a tau kegiatan teknis penunjang 14. Unit Pelaksana disingkat UPTD teknis Dinas operasional tertentu;
5
15. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untu.k melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Peraturan Daerah yang selattjutnya disebut Perda adalah
Perda Provinsi.
BAB II - PEMBENTUKAN, TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERA.H
Pasal 2
- (I) Dengan Peraturan Daerah mi dibentuk Perangkar Daerah Provinsi
Iambi dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi merupakan Sekretariat DPRDTipeB
- c. Inspektorat Daerah Provinsi
Jambi;
- d. Dinas Daerah Provinsi Iambi, terdiri dari :
- I. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
2. Tipe A bi dang 4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan kepemudaan dan olahraga;
5. Dinas komunikasi dan Informatika Tipe :\. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dac bidang statistik;
4. Tipe . bidanz bi dang 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan kebudayaan dan urusan pemerintahan pariwisata;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlin dung Anak dan Pengendalian Penduduk Tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pemberdayaan peremp dan perlindungan anak · dan urusan pemenn bidang pengendalian penduduk dan keluarga berenc dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petem Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikul dan petemakan;
7. pertanian A menyelenggarakzc Dinas Perkebunan Tipe urusan pemerintahan bidang perkebunan; 9. sub uruse
enyelenggarakan rga
Tipe
A
bidar
Tipe atika
bi persandian
isata
Tipe b1
bi dang
m
Perlindnrxz;
Tipe per ... \_\_
n
pem luarga
ber ... ..\_\_
dan desa:
dan
Pete nerintahan
mgan,
h
nenyeleng\_\_.~-~
1
- menyelenggarakan urusan dan perikanan; dan Perikanan Tipe B pemerintahan bidang kelautan Kelautan 17. Dinas
sub
=
10. Dinas Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang sosial dan urusan pernerintahan bidang adrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Tipe A bi dang urusan kawasan 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang, pemerintahan bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
12. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pernerintahan bidang kearsipan;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
14. Dinas Koperasi, Usaha menyelenggarakan urusan usaha kecil dan menengah; Kecil dan Menengah pemerintahan bidang koperasi,
6. urusan pemerintahan day a mineral; Mineral Daya Sumber Energi dan A menyelenggarakan energi dan surnber 15. Dinas Tipe bi dang
16. Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas, dan pemadam kebakaran;
18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B rnenyelenggaraka:: urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
19. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B rnenyelenggarak urusan pemerintahan bidang pangan;
3. pemerintahan bidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non penzman; uru .. Terpadz Modal dan Pelayanan B menyelenggarakan 20. Dinas Penanaman Satu Pintu Tipe dan
21. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggaraka; urusan pemerintahan bidang perhubungan; clan
5. transmigrasi. dan Transmigr urusan pernerin pemerintahan bid Tenaga Kerja B menye1enggarakan tenaga kerja dan urusan 22. Dinas Tipe bi dang
- (2) Badan Daerah Provinsi Jarnbi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- I. Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; Da Pembangunan dan Perencanaan
2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanaszc fungsi penunjang kepegawaian;
menyelenggar hidup;
rnenyelenggar yanan
Terpa kan
uru nodal
d
enyelenggarak clan
Transmig pernenn
erintahan b.
1a dimaksu ...
mgunan
Da canaan;
A
·
| 3. | Badan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi pelatihan; | Sumber Daya Manusia penunjang pendidikan dan |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4 | Badan Penelitian dan melaksanakan fungsi pengembangan; | Pengembangan Daerah TipeA penunjang Penelitdan ran |
| 5 | Badan Pengelola meJaksanakan fungsi penunjang | Keuangan Daerah Tipe B keuangan; dan |
| 6 | Badan Penghubung Daerah fungsi penunjang untuk koordinasi urusan pemerintahan pembangunan dengan pemerintah | Provinsi melaksanakan melaksanakan dan pusat. |
BAB II - PEMBENTUKAN, TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERA.H
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur.
BAB II - PEMBENTUKAN, TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERA.H
Pasal 4
orgarusasi Dalam menetapkan besaran dan susunan perangkat daerah, gubernur
BAB II - PEMBENTUKAN, TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERA.H
Pasal 5
Pada
Dinas dibentuk
Unit
Pelaksana
Teknis,
UPT
kegiatan penunjang
dan
Daerah
(UPI'}.
dibentuk untuk
teknis operasional
Daerah
Bad an melaksanakan
seb dan/atau
tertentu perangkat daerah
kegiatan te
induknya.
BAB II - PEMBENTUKAN, TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERA.H
Pasal 6
- ( 1) Se lain unit pelaksana teknis dinas daerah pro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidangpendidikan berupasatuan pen..\_\_.-daerah provinsi.
darz
KNIS
Daerah iakan
kegiatan iknya.
daerah pr
5
terdapat
- sebagairnana pendidikan pendidikan daerah provinsi pada ayat ( I) berbentuk satuan (2) Satuan dirnaksud formal.
BAB II - PEMBENTUKAN, TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERA.H
Pasal 7
- provmsr terdapat bi dang (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional,
- (2) Rumah sakit daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) bersifat otonom dalarn penyelenggaraan tata kelola rurnah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN, TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERA.H
Pasal 8
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI' yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tentang pembentukan UPT yang barn.
PEMBENTUKAN CABANG DINAS
BAB IV - PEMBENTUKAN CABANG DINAS
Pasal 9
iasatuan
- ( I) Pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- daerah provmsi. (2} Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada a (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dal
- yang telah dibentuk cab: maka jabatan terendah p setingkat Administrai (3) Pada perangkat daerah dinas di kabupaten/kota, perangkat daerah tersebut kecuali pada sekretariat.
STAFAHLI
BAB V - STAFAHLI
Pasal 10
- (1) Gubemur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat diangkat dan diberhentikan oleh gubemur dari pegax Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyara sesuai peraturan pef1;1I1dang- undangan yang berlaku.
3. {3) Staf ahli gubernur berada di bawah dan bertanggungjaw kepada gubemur dan secara administratif dikoordinasik oleh sekretaris daerah.
- (4) Staf ahli gubemur bertugas memberikan rekomend terhadap isuisu strategis kepada gubernur ses keahliannya.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf a gubemur, dibentuk I (satu) subbagian tata usaha pada bagi yang membidangi urusan umurn/ tata usaha.
naksud pada mpateri/kota
dibentuk
a
da, ·
ca terendah
Administr iibantu
3 (tiga)
iada ur
-ang
f
kan rekome .
gubernur fungsi
usaha
BAB Vl - PENG IS IAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 11
- diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara ketentuan peraturan perundangwajib memenuhi persyaratan kompetensi: ( 1) Perangkat daerah sesuai dengan undangan dan
- a. Teknis;
- b. Manajerial; dan
- c. Sosial kultural.
- (2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
\BAB Vll
KETENTU AN PERALIHAN
BAB Vl - PENG IS IAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 12
- ( I) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan orgarusasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampat dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
pada
ayat dari
pe=
persy berlaku.
.\_\_\_=
1
- (3) Anggaran penyelenggaraan urnsan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaim dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urus pemerintahan umum diundangkan.
BAB Vl - PENG IS IAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 13
Perangkat daerah yang melaksanakan sub u pemerintahan di bidang bencana, yang terbentuk de ... susunan orgarusasi dan tata kerja sebelum Perda diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai de .. dibentuknya perangkat daerah barn , melaksanakan sub urusan bencana sesuai dee ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB Vl - PENG IS IAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 14
Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi rumah daerah yang terbentuk dengan · susunan orgamsasi dan kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan hubungan kerja rumah sakit daerah barn sesuai de ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB Vl - PENG IS IAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 15
pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten sampai dengan terbentuknya perangkat gubemur se wakil Pemerintah Pusat. fu melaksanakan provmsi daerah Perangkat
pemerintahan ik
sebaga ...
·
.~ ...
Ang gar dengan
pelaksanaan uru sub
un terbentuk
de
-elum
Perda a sampai
baru sesuai
igsi rumah
'gamsast dan
ap melak:
·gan.1sas1
xu...:;..z.,m.\_
dan
u
sesuai anakan
m
teknis
·h kabupa
gubemur
KETENTU AN PENUTUP
BAB VIII - KETENTU AN PENUTUP
Pasal 16
Daerah mi, pejabat dan melaksanakan pejabat yang baru Pada saat mulai berlakunya Peraturan yang ada tetap menduduki jabatannya tugasnya sampai dengan ditetapkannya
Pasal 18
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Iambi
enimbang
PEMBENTUKAN, TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERA.H
- (I) Dengan Peraturan Daerah mi dibentuk Perangkar Daerah Provinsi
Iambi dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi merupakan Sekretariat DPRDTipeB
- c. Inspektorat Daerah Provinsi
Jambi;
- d. Dinas Daerah Provinsi Iambi, terdiri dari :
- I. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
2. Tipe A bi dang 4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan kepemudaan dan olahraga;
5. Dinas komunikasi dan Informatika Tipe :\. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dac bidang statistik;
4. Tipe . bidanz bi dang 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan kebudayaan dan urusan pemerintahan pariwisata;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlin dung Anak dan Pengendalian Penduduk Tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pemberdayaan peremp dan perlindungan anak · dan urusan pemenn bidang pengendalian penduduk dan keluarga berenc dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petem Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikul dan petemakan;
7. pertanian A menyelenggarakzc Dinas Perkebunan Tipe urusan pemerintahan bidang perkebunan; 9. sub uruse
enyelenggarakan rga
Tipe
A
bidar
Tipe atika
bi persandian
isata
Tipe b1
bi dang
m
Perlindnrxz;
Tipe per ... \_\_
n
pem luarga
ber ... ..\_\_
dan desa:
dan
Pete nerintahan
mgan,
h
nenyeleng\_\_.~-~
1
- menyelenggarakan urusan dan perikanan; dan Perikanan Tipe B pemerintahan bidang kelautan Kelautan 17. Dinas
sub
=
10. Dinas Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang sosial dan urusan pernerintahan bidang adrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Tipe A bi dang urusan kawasan 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang, pemerintahan bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
12. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pernerintahan bidang kearsipan;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
14. Dinas Koperasi, Usaha menyelenggarakan urusan usaha kecil dan menengah; Kecil dan Menengah pemerintahan bidang koperasi,
6. urusan pemerintahan day a mineral; Mineral Daya Sumber Energi dan A menyelenggarakan energi dan surnber 15. Dinas Tipe bi dang
16. Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas, dan pemadam kebakaran;
18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B rnenyelenggaraka:: urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
19. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B rnenyelenggarak urusan pemerintahan bidang pangan;
3. pemerintahan bidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non penzman; uru .. Terpadz Modal dan Pelayanan B menyelenggarakan 20. Dinas Penanaman Satu Pintu Tipe dan
21. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggaraka; urusan pemerintahan bidang perhubungan; clan
5. transmigrasi. dan Transmigr urusan pernerin pemerintahan bid Tenaga Kerja B menye1enggarakan tenaga kerja dan urusan 22. Dinas Tipe bi dang
- (2) Badan Daerah Provinsi Jarnbi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- I. Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; Da Pembangunan dan Perencanaan
2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanaszc fungsi penunjang kepegawaian;
menyelenggar hidup;
rnenyelenggar yanan
Terpa kan
uru nodal
d
enyelenggarak clan
Transmig pernenn
erintahan b.
1a dimaksu ...
mgunan
Da canaan;
A
·
| 3. | Badan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi pelatihan; | Sumber Daya Manusia penunjang pendidikan dan |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4 | Badan Penelitian dan melaksanakan fungsi pengembangan; | Pengembangan Daerah TipeA penunjang Penelitdan ran |
| 5 | Badan Pengelola meJaksanakan fungsi penunjang | Keuangan Daerah Tipe B keuangan; dan |
| 6 | Badan Penghubung Daerah fungsi penunjang untuk koordinasi urusan pemerintahan pembangunan dengan pemerintah | Provinsi melaksanakan melaksanakan dan pusat. |
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur.
orgarusasi Dalam menetapkan besaran dan susunan perangkat daerah, gubernur
Pada
Dinas dibentuk
Unit
Pelaksana
Teknis,
UPT
kegiatan penunjang
dan
Daerah
(UPI'}.
dibentuk untuk
teknis operasional
Daerah
Bad an melaksanakan
seb dan/atau
tertentu perangkat daerah
kegiatan te
induknya.
- ( 1) Se lain unit pelaksana teknis dinas daerah pro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidangpendidikan berupasatuan pen..\_\_.-daerah provinsi.
darz
KNIS
Daerah iakan
kegiatan iknya.
daerah pr
5
terdapat
- sebagairnana pendidikan pendidikan daerah provinsi pada ayat ( I) berbentuk satuan (2) Satuan dirnaksud formal.
- provmsr terdapat bi dang (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional,
- (2) Rumah sakit daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) bersifat otonom dalarn penyelenggaraan tata kelola rurnah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI' yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tentang pembentukan UPT yang barn.
PEMBENTUKAN CABANG DINAS
iasatuan
- ( I) Pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- daerah provmsi. (2} Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada a (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dal
- yang telah dibentuk cab: maka jabatan terendah p setingkat Administrai (3) Pada perangkat daerah dinas di kabupaten/kota, perangkat daerah tersebut kecuali pada sekretariat.
STAFAHLI
- (1) Gubemur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat diangkat dan diberhentikan oleh gubemur dari pegax Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyara sesuai peraturan pef1;1I1dang- undangan yang berlaku.
3. {3) Staf ahli gubernur berada di bawah dan bertanggungjaw kepada gubemur dan secara administratif dikoordinasik oleh sekretaris daerah.
- (4) Staf ahli gubemur bertugas memberikan rekomend terhadap isuisu strategis kepada gubernur ses keahliannya.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf a gubemur, dibentuk I (satu) subbagian tata usaha pada bagi yang membidangi urusan umurn/ tata usaha.
naksud pada mpateri/kota
dibentuk
a
da, ·
ca terendah
Administr iibantu
3 (tiga)
iada ur
-ang
f
kan rekome .
gubernur fungsi
usaha
- diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara ketentuan peraturan perundangwajib memenuhi persyaratan kompetensi: ( 1) Perangkat daerah sesuai dengan undangan dan
- a. Teknis;
- b. Manajerial; dan
- c. Sosial kultural.
- (2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
\BAB Vll
KETENTU AN PERALIHAN
- ( I) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan orgarusasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampat dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
pada
ayat dari
pe=
persy berlaku.
.\_\_\_=
1
- (3) Anggaran penyelenggaraan urnsan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaim dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urus pemerintahan umum diundangkan.
Perangkat daerah yang melaksanakan sub u pemerintahan di bidang bencana, yang terbentuk de ... susunan orgarusasi dan tata kerja sebelum Perda diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai de .. dibentuknya perangkat daerah barn , melaksanakan sub urusan bencana sesuai dee ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi rumah daerah yang terbentuk dengan · susunan orgamsasi dan kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan hubungan kerja rumah sakit daerah barn sesuai de ketentuan peraturan perundang-undangan.
pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten sampai dengan terbentuknya perangkat gubemur se wakil Pemerintah Pusat. fu melaksanakan provmsi daerah Perangkat
pemerintahan ik
sebaga ...
·
.~ ...
Ang gar dengan
pelaksanaan uru sub
un terbentuk
de
-elum
Perda a sampai
baru sesuai
igsi rumah
'gamsast dan
ap melak:
·gan.1sas1
xu...:;..z.,m.\_
dan
u
sesuai anakan
m
teknis
·h kabupa
gubemur
KETENTU AN PENUTUP
Daerah mi, pejabat dan melaksanakan pejabat yang baru Pada saat mulai berlakunya Peraturan yang ada tetap menduduki jabatannya tugasnya sampai dengan ditetapkannya
Pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah m1 dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Iambi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Iambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 18);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6):
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektora; BAPPEDAdan Lembaga Teknis Daerah Provins (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Norn J 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tah ... 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peratur Daerah Provinsi Iambi Nomor 15 Tahun 2008 tents \_ Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA da Lembaga Teknis Daerah Provinsi {Lembaran Dae Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 7), kecuali keten sebagaimana tercantum dalam pasal 12, pasal 13, p 14, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41; dan
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun ..., tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga {Lernbaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor \_ kecuali ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3, 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9.
dicabut dan dinyatak.an tidak. berlaku
Pasal 232
enimbang
PEMBENTUKAN, TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERA.H
- (I) Dengan Peraturan Daerah mi dibentuk Perangkar Daerah Provinsi
Iambi dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi merupakan Sekretariat DPRDTipeB
- c. Inspektorat Daerah Provinsi
Jambi;
- d. Dinas Daerah Provinsi Iambi, terdiri dari :
- I. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
2. Tipe A bi dang 4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan kepemudaan dan olahraga;
5. Dinas komunikasi dan Informatika Tipe :\. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dac bidang statistik;
4. Tipe . bidanz bi dang 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan kebudayaan dan urusan pemerintahan pariwisata;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlin dung Anak dan Pengendalian Penduduk Tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pemberdayaan peremp dan perlindungan anak · dan urusan pemenn bidang pengendalian penduduk dan keluarga berenc dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petem Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikul dan petemakan;
7. pertanian A menyelenggarakzc Dinas Perkebunan Tipe urusan pemerintahan bidang perkebunan; 9. sub uruse
enyelenggarakan rga
Tipe
A
bidar
Tipe atika
bi persandian
isata
Tipe b1
bi dang
m
Perlindnrxz;
Tipe per ... \_\_
n
pem luarga
ber ... ..\_\_
dan desa:
dan
Pete nerintahan
mgan,
h
nenyeleng\_\_.~-~
1
- menyelenggarakan urusan dan perikanan; dan Perikanan Tipe B pemerintahan bidang kelautan Kelautan 17. Dinas
sub
=
10. Dinas Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang sosial dan urusan pernerintahan bidang adrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Tipe A bi dang urusan kawasan 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang, pemerintahan bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
12. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pernerintahan bidang kearsipan;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
14. Dinas Koperasi, Usaha menyelenggarakan urusan usaha kecil dan menengah; Kecil dan Menengah pemerintahan bidang koperasi,
6. urusan pemerintahan day a mineral; Mineral Daya Sumber Energi dan A menyelenggarakan energi dan surnber 15. Dinas Tipe bi dang
16. Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas, dan pemadam kebakaran;
18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B rnenyelenggaraka:: urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
19. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B rnenyelenggarak urusan pemerintahan bidang pangan;
3. pemerintahan bidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non penzman; uru .. Terpadz Modal dan Pelayanan B menyelenggarakan 20. Dinas Penanaman Satu Pintu Tipe dan
21. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggaraka; urusan pemerintahan bidang perhubungan; clan
5. transmigrasi. dan Transmigr urusan pernerin pemerintahan bid Tenaga Kerja B menye1enggarakan tenaga kerja dan urusan 22. Dinas Tipe bi dang
- (2) Badan Daerah Provinsi Jarnbi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- I. Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; Da Pembangunan dan Perencanaan
2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanaszc fungsi penunjang kepegawaian;
menyelenggar hidup;
rnenyelenggar yanan
Terpa kan
uru nodal
d
enyelenggarak clan
Transmig pernenn
erintahan b.
1a dimaksu ...
mgunan
Da canaan;
A
·
| 3. | Badan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi pelatihan; | Sumber Daya Manusia penunjang pendidikan dan |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4 | Badan Penelitian dan melaksanakan fungsi pengembangan; | Pengembangan Daerah TipeA penunjang Penelitdan ran |
| 5 | Badan Pengelola meJaksanakan fungsi penunjang | Keuangan Daerah Tipe B keuangan; dan |
| 6 | Badan Penghubung Daerah fungsi penunjang untuk koordinasi urusan pemerintahan pembangunan dengan pemerintah | Provinsi melaksanakan melaksanakan dan pusat. |
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur.
orgarusasi Dalam menetapkan besaran dan susunan perangkat daerah, gubernur
Pada
Dinas dibentuk
Unit
Pelaksana
Teknis,
UPT
kegiatan penunjang
dan
Daerah
(UPI'}.
dibentuk untuk
teknis operasional
Daerah
Bad an melaksanakan
seb dan/atau
tertentu perangkat daerah
kegiatan te
induknya.
- ( 1) Se lain unit pelaksana teknis dinas daerah pro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidangpendidikan berupasatuan pen..\_\_.-daerah provinsi.
darz
KNIS
Daerah iakan
kegiatan iknya.
daerah pr
5
terdapat
- sebagairnana pendidikan pendidikan daerah provinsi pada ayat ( I) berbentuk satuan (2) Satuan dirnaksud formal.
- provmsr terdapat bi dang (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional,
- (2) Rumah sakit daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) bersifat otonom dalarn penyelenggaraan tata kelola rurnah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI' yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tentang pembentukan UPT yang barn.
PEMBENTUKAN CABANG DINAS
iasatuan
- ( I) Pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- daerah provmsi. (2} Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada a (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dal
- yang telah dibentuk cab: maka jabatan terendah p setingkat Administrai (3) Pada perangkat daerah dinas di kabupaten/kota, perangkat daerah tersebut kecuali pada sekretariat.
STAFAHLI
- (1) Gubemur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat diangkat dan diberhentikan oleh gubemur dari pegax Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyara sesuai peraturan pef1;1I1dang- undangan yang berlaku.
3. {3) Staf ahli gubernur berada di bawah dan bertanggungjaw kepada gubemur dan secara administratif dikoordinasik oleh sekretaris daerah.
- (4) Staf ahli gubemur bertugas memberikan rekomend terhadap isuisu strategis kepada gubernur ses keahliannya.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf a gubemur, dibentuk I (satu) subbagian tata usaha pada bagi yang membidangi urusan umurn/ tata usaha.
naksud pada mpateri/kota
dibentuk
a
da, ·
ca terendah
Administr iibantu
3 (tiga)
iada ur
-ang
f
kan rekome .
gubernur fungsi
usaha
- diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara ketentuan peraturan perundangwajib memenuhi persyaratan kompetensi: ( 1) Perangkat daerah sesuai dengan undangan dan
- a. Teknis;
- b. Manajerial; dan
- c. Sosial kultural.
- (2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
\BAB Vll
KETENTU AN PERALIHAN
- ( I) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan orgarusasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampat dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
pada
ayat dari
pe=
persy berlaku.
.\_\_\_=
1
- (3) Anggaran penyelenggaraan urnsan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaim dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urus pemerintahan umum diundangkan.
Perangkat daerah yang melaksanakan sub u pemerintahan di bidang bencana, yang terbentuk de ... susunan orgarusasi dan tata kerja sebelum Perda diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai de .. dibentuknya perangkat daerah barn , melaksanakan sub urusan bencana sesuai dee ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi rumah daerah yang terbentuk dengan · susunan orgamsasi dan kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan hubungan kerja rumah sakit daerah barn sesuai de ketentuan peraturan perundang-undangan.
pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten sampai dengan terbentuknya perangkat gubemur se wakil Pemerintah Pusat. fu melaksanakan provmsi daerah Perangkat
pemerintahan ik
sebaga ...
·
.~ ...
Ang gar dengan
pelaksanaan uru sub
un terbentuk
de
-elum
Perda a sampai
baru sesuai
igsi rumah
'gamsast dan
ap melak:
·gan.1sas1
xu...:;..z.,m.\_
dan
u
sesuai anakan
m
teknis
·h kabupa
gubemur
KETENTU AN PENUTUP
Daerah mi, pejabat dan melaksanakan pejabat yang baru Pada saat mulai berlakunya Peraturan yang ada tetap menduduki jabatannya tugasnya sampai dengan ditetapkannya
Pelaksanaan tu gas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah m1 dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Iambi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Iambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 18);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6):
3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektora; BAPPEDAdan Lembaga Teknis Daerah Provins (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Norn J 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tah ... 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peratur Daerah Provinsi Iambi Nomor 15 Tahun 2008 tents \_ Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA da Lembaga Teknis Daerah Provinsi {Lembaran Dae Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 7), kecuali keten sebagaimana tercantum dalam pasal 12, pasal 13, p 14, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41; dan
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun ..., tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga {Lernbaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor \_ kecuali ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3, 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9.
dicabut dan dinyatak.an tidak. berlaku
organisasi dan menye::.-.-=--~ Semua ketentuan yang mengatur tentang daerah wajib mendasarkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
omor rja
ih
15
Tahu:--
Inspektora:.
Provin
2008
kali
Norn - terakhir
omor
7
Tahez
Atas Peratur tun
2008 tent -
BAPPEDA
.embaran
Dae
:uali ketenrc
pasal
9,
13, p -
pasal
40,
9 Tahun
Lembaga
Tahun beberapa
h
Provinsi ian
Kedua
9 Tahun
Lembaga
La
2013
Nomor lam pasal
-
3, iasal
9.
-garusasi dan
'
\_
L
4
perz
~
Peraturan Daerah nu mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
m em erintahk an penempatannya
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Provinsi J ambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jam bi pada tanggal 7 Nopember 2016

Penandatangan: GUBERNUR JAMBI H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Penetapan: Diundangkan di .Jambi oada tanggal 7 Nopember 2016 ## EKRET ARIS DAERAH PROVINS I JAMB I ## RIDHA.M PRISKAP \_EMBARAN DAERAH PROVINS! JAMB! TA.HUN 2016 NOMOR 8