PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 109 Tahun 2000 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR ff TAHUN 201 7 TENT ANG ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat :
BUPATI ROTE NDAO
PROVIN S! NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR ff TAHUN 201 7
TENT ANG
ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diro aksud pada huruf a, perlu membent.uk Peraturan Bu pati Rote Ndao tentang Anggaran Br lanja Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah Pemcnntah Kabupaten Rote Ndao;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penvelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koru psi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 l );
3. 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. 3 Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
tr
A
- 5 Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 '1' Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor J 09 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pern binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerint.ah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Kcputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tel" tang Perubahan Atas Keputusan Presidcn Nomor 168 Tahun '2000 tentang Tunjangan Jabat.an Bagi Pejabat Negara Tertentu;
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Jr Ndao Tahun 2004 Nomor 00] Seri D Nomor 001, Tambahan A Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 007);
:I.,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor J 01 );
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO Menetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
4. Belanja Langsung adalah Belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena adanya kegiatan dan program-pogram.
5. Belanja tidak langsung adalah Belanja yang di Anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
6. Belanja Pegawai ada1ah Belanja Kornpensasi dalam bentuk Gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Belanja Barang dan Jasa adalah Belanja yang digunakan untuk pengeluaran, pembelian/pcngadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua be las bulan dan/ atau pemakaiaan Jasa dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
8. Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah adalah sejumlah biaya yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah.
10. DPA-SKPD Dokurnen Pe]aksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah (DPA) adalah pendapatan yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah, dan Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang A Sah.
Pasal 2
Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas :
- a. Belanja Tidak langsung; dan
- b. Belanja Langsung ~
Pasal 3
Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- b. Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
Pasal 4
Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebagai beriku t:
- a. Gaji Pokok/ Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Beras;
- e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus; dan
- f. Pembulatan Gaji.
Pasa l 5
Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
1. Biaya Penunjang Operasional Bupati diletapkan sebesar 85 % d ari jumlah anggaran; dan
2. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 15 % dari jumlah anggaran.
Pasal 6
Anggaran Belanja Langsung Bupati clan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hurufb ditetapkan sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.
Pasal 7
- ( 1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dalarn Peraturan Bupati ini dituangkan Iebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Bagian Umum, Hurna s dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Pembagian Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
1. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2014 tenlang tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah Pemerin tah ',, Kabupaten Rote Ndao; dan f
2. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2014 tentang tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rote Ndao. JONAS MATHEOS SELLY ERITA DAE RAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHU N 2017 NOMOR O tf 3 G