PERATURAN DAERAH KABUPATEN EUTON TENT ANG KAWASAN TANPA ROKOK I. UMU.\JJ JI. PASAL DEMT PASAL PASOL 2 Nomor 36 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN DAl!:RI\H KJ\BUPATEN BUTON NOMOR ·4 TAHUN 2017 TENT ANG KA\VASAN 1'ANPA ROKOK DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI BliTON, bahwa untuk rnclaksanakan kctcntuan (berlaku 7 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PHOVINSI SULAWP.SI TENGGARA
PERATURAN DAl!:RI\H KJ\BUPATEN BUTON
NOMOR ·4 TAHUN 2017
TENT ANG
KA\VASAN 1'ANPA ROKOK
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI BliTON,
bahwa untuk rnclaksanakan kctcntuan Pasal 11 !'\ r1yat (21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2oog tentang Kcsehatan, perlu membentuk Perat urari Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- l. Pasal 18 ayat 16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomnr 29 T,.ihun 1959 centang Pembenrnkan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor '74, Tahun1959 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak As1-1si Manusia (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor ~88fi);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun zoos tentang Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undo.ng Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nornor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 50GO);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor '.244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah bcbcrapa ka1i tcrakhir dcngan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuu 2014 11"'.nl;mg Pemerinraha» Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
7. 'l. Peraturan Pemerinto.h Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokak Bagi Kcschatan [Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427G);
8. Perat uran Bersarna Menteri Kesehatan dan Menteri Dalarn :\'egeri Nomor 188/Menkes/PB/li2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
10. Peraruran Daerah Kabupaten Buron Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buron Tahun 2016 Namer 112);
Dengan Perserujuan Bersama
Dl::WAN l'~l&lt;WAKlLAN KAK\'AT l&gt;At:RA.H KABUPATEN BUTON
dan
RlJPA'l'I Rt:'l'ON
MEMUTUSK.tl.N:
BAB IL - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penetapan KTR berasaskan:
- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia clan lingkungan;
- c. kcmanfaatan umurn;
- d. keterpaduan:
- e. keserasian;
6. L kelestariau dan berkelanjutan;
- g. partisipasi;
- h. kcadilan;dan
1. tranparansi rlan akuntabiliras.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB III - PE'.'iETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan KTR di wilayah daerah.
- 12) KTR sebagairnana dimaksud pada aat (1) meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. ternpat anak berrnain;
- d. tempat ibadah:
- e. tempat kerja;
- f. tempat umum;
- g. angkutan umum; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (3) KTR tidak termasuk batas terluar di area sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Fasilitas pclayanan kcschatan scbagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. rumah sakit;
- b. batai kesehatan;
- c. puskesrnas;
4. d , balai pengobaian;
- e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
- f. klinik kecantikan;
- g. klinik perawata.n penderita narkoba;
- h. rernpar praktek dokter j' dokrer gigi/ dokre-r hewan;
1. rumah bersalin;
- J. tempat praktek bidarr/pcrawat:
- k. kliriik kesehatan;
1. apotek/toko obat;
- m. Iaboratoriurn kesehatan; dan
- n. sarana kesehatan lainnya.
Dagian Kesatu
As;.is
Penetapan KTR berasaskan:
- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia clan lingkungan;
- c. kcmanfaatan umurn;
- d. keterpaduan:
- e. keserasian;
6. L kelestariau dan berkelanjutan;
- g. partisipasi;
- h. kcadilan;dan
1. tranparansi rlan akuntabiliras.
Bagian Kedua
Tujuan
Penet apan K1'R beri ujuan unruk:
- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/ atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bcrsih dan schat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan rnasyarakat secara urriurn d1-1ri dampak ouruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. mcnciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebus dari asap rokok;
- e. meningkarkan kesejahieraan rnasyarakat ; clan
- f. mencegah perokok pemula.
13. Tcrnpat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiat.an belajar , mengajar, peudidikan dan/ atau pelarihan.
14. Ternpat umurn adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ a tau ternpat yang dapat dimanlaatkan bersama-earna untuk kcgiatan musyarnkat yang dikclola olch pcmcrintah, swasta dan masyarakat.
9. T !i. 'fem pal kerja aclalah riap ruangan atau lapanga.n tertutup atau terbuka atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dirnana terdapat surnber atau sumber-sumber bahaya.
16. Ternpat anak bermain adalah tempat anak bennain adalah area tertutu Jl r11r.1upur1 l.r-:rhukr.1 yHng digunakan uru uk kegiaian berrnain anak-anak.
17. Ternpat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertenru yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secant pennancn, tidak tcrmasuk tcmpat ibadah keluarga.
18. Fasilitas petayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau ternpar yang digunakan uruuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleb pemerintah, pemerintah daerah, do.n/atau masyarakat.
19. Tempat umum adalah tern pat atau sarana tertutup yang &lt;lisdt:uggar-ak,rn olch Pt:111r.1·i r 111:1 Ii, Swasra al.Hu Perorangan y;.m~ digunakan uru uk kt:giHIHTI lmgi rna syarakat .
20. Angkutan umum adalab alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, don udara biosanya denaan kompenso.si.
21. Ikla.n rokok adalah kegiatan untuk mernperkcnalkan, ineruasyarakatkan darn/ atau mempromnsikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
22. Smoking Area adaluh kawnsan atau area yang khusus discdiakan untuk mcrokok.
Dalarn peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Kabupaten Duton.
2. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi 2. Pernerinrah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pernerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adaJah Bupati Buton.
4. Orang adalah orang pcrseorangan atau badan usaha, haik be-rbadan hukurn ataupun tidak berbadan hukum.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus terrnasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanarnan nicotiana tabacum, nikotiana ruscita dan spcsie Jainnya atau sintctis yang mcngandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tarnbahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau penggunaan rokok,
7. Pimpinan atau pcnanggungjawab adalah orang yang karena jabatannya mcmirnpin dan/ atau bertanggungjawab atas kegiaran dan /a(au usaha cli kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
8. Satuan Togas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disebut Satgas KTK adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk menegakan aturan !CTR.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritnal rnatrpun snsial yang mernungkinkan seliap onmg untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. LO. Merokok adalah kegiatan membakar dan/ atau menghisap rokok,
11. Perokok adalah setiap orang yang secara langsung inenghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12. L2. Perokok pasif adalah setiap orang yang bukan perokok narnun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
BAB I - KETENTUAN ln!IUM
Pasal 6
- 11) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf b, tcrdiri dari:
- a. ternpat perulidikan fonm1l; dan
- b. tempat pendidikan nonformal.
- (2) Ternpat pendidikan formal sebogairnana dimaksud pada ayat (]) huruf a, mcliputi:
- a. Sekolah Dasar (SD), Madrasah 11,ti&lt;laiya!i [Ml) alr1u bc11l.uk lain y;.rng sederajar.;
- b. Sekolah Menengah Pertarna (S:\IIP), Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Sckolah Mcncngah Atas (SMA), Madrasyah Aliyah (MA), Sckolah Meuengah Kejuruan [SMK) dan Madrasyah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajar;
- d. Akaderni, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Uruversitas; dan
- e. tempat pendidikan formal lainnya.
- (3) 1'1:'mp;:l I Pendidikan Nim formal sehagairnana dirnaksud pada ayat { l I huruf b, meliputi:
- a. lernbaga kursus/ pe1atihan;
- b. taman kanak-kanak, atau bcntuk lain yang scdcrajat;
13. c:. s;.;nggr1r k1cgia1,m belajar rne-ngajar; dan
- d. tempat pendidikan nonformal lainnya.
BAB I - KETENTUAN ln!IUM
Pasal 7
Tempat anak bermain eebaguimana dimaksud pada Pasal ·1 ayat (2) huruf c, rncliputi:
- a , rernpat kelnrnpnk berrna i rs anak (Play Group);
- b. Ternpat Penitipan Anak (TPA); dan
- c. tempat anak bermain Iainnva vang sejenis.
BAB I - KETENTUAN ln!IUM
Pasal 8
Terupat ibadah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi;
- a. masjid/ mushola;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. wihara;
5. t!. kle-nreng; dan
- f. tempat ibadah Iainnya.
Pasul 9
Ternpat kerja sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, rncliputi:
- H. pabrik;
- b. gedung perkantoran, baik pemerintah maupun swasta; dan
- c. tcmpat kcrja lainnya.
PasaJ 10
1'r.mpHI urru nn sd1HgHimHnH dirnakxud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf h, antara lain:
- a. pertokoan Jrnall;
- b. hotel;
- c. restorany rumah makan/jasa boga;
- d. bioskop; dan
- e. ternpat umum lainnya.
BAB I - KETENTUAN ln!IUM
Pasal 11
- (1) Ternpat lainnya yang ditetapkan oleh Dupati sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, adalah tempat ierbuka yang dapat dimanfaaikan bersarua-sarua uutuk kegiatan masyarakac.
- (2) Pentapan tempat lainnya sebagai KTR sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan atau Penanggunjawab tempat yang bcrsangkutan.
LARANUAN DAN KJ:&lt;;WAJ18AN
- Ill Sctiap orang dilarang mcrokok di tcmpat atau area yang ditctapkan sebagai KTR, kecuali pada Smoking Arca yang relah ditcntukan.
- (2i Selain larangan rnerokok sebagairnana dimakxud pada ayat (1), setiap orang yang berada dalaru h.'TR dilarang untuk:
- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
- d. mempromosikan rokok.
- (1) Pimpinan atau Penanggungjswab wajib menerapkan KTR pada tempat yang menjadi tanggungjawabnya..
- (2) Scbclum mcncrapkan KTR sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 11, Pimpinan al.fiu Penanggungjawah harus inelak ukan sosir1lis;.,si rhm/ at;au rnernberikan inforrnasi mengenai kebijakan KTR.
- (3) Dalam menerapkan .KT"1 sebagaimana dimaksud pada aat 11!, Pimpinan otau Penanggungjawab berwenang:
- a. rncrnasang ranibu/tanda dilarang merokok pada area KTR;
- b. rnenegur setiap orang yang melanggar ketentuan dalam KTR yang rnenjadi tanggungjawabnya; dan
- c. memcrintahkan sctiap orang yang tidak mcngindahkan tcgura.n scbagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mcninggalkan KTR yang rncnjadi tanggu ngjawahnya.
- (4) Pimpinan atau Penanggungjawab wajib membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis penerapan KT~ pada tempat yang menjadi tanggungjewabnya kepada Bupati paling scdikit 1 (eatu] kali dalam sctahun.
- (5) Kctentuan lebih lanjut mcngcnai tata cara pcnerapan dan pelaporan l&lt;TR ciiat1 J.T dengan Pera I uran R11p&gt;1I i,
B!\B \! SMOOKJNG AREA
- (1) Pimpinan atau Pcnanggungjawab hanya dapat menyexliakan Sniookiug Area pacla tempat kerja dan ltmipal urn um yang ditetapkau sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dan huruf f.
- (2) Smoking Area sebagaimana dimaksucl parl11 ayat (1), harus mcmcnuhi persyaratan.
3. ruang yang luar schingga a. rnerupakan ruang terbuka atau berhubungan Iangsung dengan udara udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempa.t/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan kelunr;
- d. jauh dari tern pat orang berlalu Jalang;
- e. dipasang 1;.indr1/rnmb1.1/petunjuk Smoking Area;
- f. khusus unruk gedung yang tidak memiliki ruang terbuka, dilengkapi dengan alat penghisap udara ateu memiliki sitem sirkulasi udara yang mcmadai;
- g. dilcngkapi asbak atau tempat, pembuangan pun I ung rokok; dan
- h. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.
- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
- a. terwujudnya KTR di daerah; clan
- b. per lindungan kepada warga ruasyarakat clari bahaya rokok.
4. (:J) Perhndungan kepada warga rnasyarakat dari bahaya rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dilakukan mclalui kcgiatan memasyarakatkan bahaya merokok, denga cara:
- a. kampauye dan gerakan pengendalian konsumsi rokok;
- b. roadshow bahaya dan dampak mcrokok;
- c. pengadaan lomll::l/konlt'.s clulH dirninHsi knnsurnsi rokok;
- d. sosialisas] adanya klinik berhenti merokok;
- e. gerak'an rla n mohiliaas] sosial pencegahan clan pengeudalian konsumsi rokok melalui sosialisaasi/ seminar/ saraschan:
- f. pelaksanaan pers briefing;
- g. pcnyuluharr/Komunikasi, Informasi chm Edukasi [KlEi secara rutin mcngenai bahaya merokok;
- h. optimalisasi kegiatan Prornosi Kr:st'.hHlan di Rumah Sakit bcrkaitan dcngan upaya pencegahan cl:-m pengendalian konaumsi rokok;
1. pernbuatan iklan layanan masyarakat rnengenai dampak konsumsi rokok rnelalui berbagai media sosial baik cetak rnaupun elektronik:
14. kesehatan; dan/ atau lainnya fasilitas j. pernasangan media prornosi kesehatan secara tematik dan serentak pada
- k. pemasangan billboard iklan oahaya merokok dan bahaya asap rokok di tempat tempat publik.
- (3) Untuk melaksanakan pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayar (1), Bupati rnendelegaxikxn kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembrnaan sebagaimana dimaksud pada ayat [I] diatur dengan Peraturnn Bupati.
Pasa116
- (1) Bupati rnetakukan pengawasan tcrhadap penegakan KT~ di daerah.
- (2) Unruk melaksanakan pcngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupat.i mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Apabila diperlukari, Bupati dapat mernbentuk Satgas Penegak KTR.
- (4) Ketcntuan lebih lanjut mengenai pembentukan KTR diatur dengan Peraturan Dupac.i.
- (lj Masyarakat berperan serta dalarn mewujdkan KTR di daerah.
- (2) Pcran serta masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat (11 dapat dilakukan dcngan cara:
- a. mernberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di daerah;
- b. mernberikan bantuan sarans dan prasarana untuk mcwujudkan KTR:
- c. rnelakukan penyebarluasan informasi KTR kepada rnasyarakat: clan
- orang yang terbukti rnetanggar KTR kepada Pimpinan atau d. mclaporkan setiap ketentuan pada Pcnanggung jawab.
- {3) Ketentuan lcbih 1anjut mcngcnai tata cara pt!rnn serra mHsyHrnkHI dalarn rnewujurlkan KTR di daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB \1Il SANKS! ADMINlSTRATIF
- (l) Pirnpman atau Penanggungjawab yang melanggar kctcntuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), dikcnakan sanksi admiuiatrasi, berupa:
- H. sanksi disiplin lmgi Pt!gHwHi ASN; H Lau
- b. pembekuan atau pencabutan izin kegiatan bagi pihak swasta.
- (2) Penerapan sanksi admnistrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2i didahului dengau surat teguran.
- (3) Penerapan sanksi adrninistrasi seoagairnana dirnaksud pada ayat ( l) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanngan yang berlaku,
BA.B IX
PENYIDIKAN
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pcmcrintah Dacrah diheri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk mclakukan pcnyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah rm, sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidilc sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang bcrwcnang sesuai dengan ker en 1 uan peratura.n perundang-undangan.
3. (31 Wewenang Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, rnengumpulkan, don meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan al.nu laporan ll:'rsehut menjadi lebih lcngkap dan jclas;
- b. meneliti, mencari, dan mengurnpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rinrlak pidana;
- d. mcmcriksa buk:u, catatau, dan dokumen Jain bcrkcnaan dcngan tindak pidana:
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt.i pernbukuan, pencaiatan, dan dukumen lain, serta mclakukan pcnyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan./atau melarang seseorang mcninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerikscan sedang berlangeung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang cJj] »rwa ;
- t. merninta bantuan tenago ahli dalarn rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. mcrnotret seseorang yang berkaitan dcngan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan loin yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagairnanc dimaksud pada ayat ( l) memberitahukan dirnulainya penyidikan dan menyampaikan haxil penyidika.nnya kepada Penuntut Urnum mclalui Pcnyidik pcjabat Polisi Negara Rcpublilc Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diarur dalam Undang-Undang
BABX
KEI'ENTUAN PIDANA
- (li Setiap orang yang mclanggar ketentnan Pasal 1?. ayai (1), dikeuakan pidana rlendr1 sehesar Rp. 100.000,· (serarus rihu rupiah].
BAB Vil - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12
- (2i Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tigoj bulo.n atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, [sepuluh juta rupiah).
BAB IV - LARANUAN DAN KJ:&lt;;WAJ18AN
Pasal 13
- (1) Pimpinan atau Penanggungjswab wajib menerapkan KTR pada tempat yang menjadi tanggungjawabnya..
- (2) Scbclum mcncrapkan KTR sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 11, Pimpinan al.fiu Penanggungjawah harus inelak ukan sosir1lis;.,si rhm/ at;au rnernberikan inforrnasi mengenai kebijakan KTR.
- (3) Dalam menerapkan .KT"1 sebagaimana dimaksud pada aat 11!, Pimpinan otau Penanggungjawab berwenang:
- a. rncrnasang ranibu/tanda dilarang merokok pada area KTR;
- b. rnenegur setiap orang yang melanggar ketentuan dalam KTR yang rnenjadi tanggungjawabnya; dan
- c. memcrintahkan sctiap orang yang tidak mcngindahkan tcgura.n scbagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mcninggalkan KTR yang rncnjadi tanggu ngjawahnya.
- (4) Pimpinan atau Penanggungjawab wajib membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis penerapan KT~ pada tempat yang menjadi tanggungjewabnya kepada Bupati paling scdikit 1 (eatu] kali dalam sctahun.
- (5) Kctentuan lebih lanjut mcngcnai tata cara pcnerapan dan pelaporan l&lt;TR ciiat1 J.T dengan Pera I uran R11p&gt;1I i,
B!\B \! SMOOKJNG AREA
BAB IV - LARANUAN DAN KJ:&lt;;WAJ18AN
Pasal 14
- (1) Pimpinan atau Pcnanggungjawab hanya dapat menyexliakan Sniookiug Area pacla tempat kerja dan ltmipal urn um yang ditetapkau sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dan huruf f.
- (2) Smoking Area sebagaimana dimaksucl parl11 ayat (1), harus mcmcnuhi persyaratan.
3. ruang yang luar schingga a. rnerupakan ruang terbuka atau berhubungan Iangsung dengan udara udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempa.t/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan kelunr;
- d. jauh dari tern pat orang berlalu Jalang;
- e. dipasang 1;.indr1/rnmb1.1/petunjuk Smoking Area;
- f. khusus unruk gedung yang tidak memiliki ruang terbuka, dilengkapi dengan alat penghisap udara ateu memiliki sitem sirkulasi udara yang mcmadai;
- g. dilcngkapi asbak atau tempat, pembuangan pun I ung rokok; dan
- h. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.
BAB VI - PEl\fBINAAN DAN PENGJ.\WASAN
Pasal 15
- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
- a. terwujudnya KTR di daerah; clan
- b. per lindungan kepada warga ruasyarakat clari bahaya rokok.
4. (:J) Perhndungan kepada warga rnasyarakat dari bahaya rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dilakukan mclalui kcgiatan memasyarakatkan bahaya merokok, denga cara:
- a. kampauye dan gerakan pengendalian konsumsi rokok;
- b. roadshow bahaya dan dampak mcrokok;
- c. pengadaan lomll::l/konlt'.s clulH dirninHsi knnsurnsi rokok;
- d. sosialisas] adanya klinik berhenti merokok;
- e. gerak'an rla n mohiliaas] sosial pencegahan clan pengeudalian konsumsi rokok melalui sosialisaasi/ seminar/ saraschan:
- f. pelaksanaan pers briefing;
- g. pcnyuluharr/Komunikasi, Informasi chm Edukasi [KlEi secara rutin mcngenai bahaya merokok;
- h. optimalisasi kegiatan Prornosi Kr:st'.hHlan di Rumah Sakit bcrkaitan dcngan upaya pencegahan cl:-m pengendalian konaumsi rokok;
1. pernbuatan iklan layanan masyarakat rnengenai dampak konsumsi rokok rnelalui berbagai media sosial baik cetak rnaupun elektronik:
14. kesehatan; dan/ atau lainnya fasilitas j. pernasangan media prornosi kesehatan secara tematik dan serentak pada
- k. pemasangan billboard iklan oahaya merokok dan bahaya asap rokok di tempat tempat publik.
- (3) Untuk melaksanakan pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayar (1), Bupati rnendelegaxikxn kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembrnaan sebagaimana dimaksud pada ayat [I] diatur dengan Peraturnn Bupati.
Pasa116
- (1) Bupati rnetakukan pengawasan tcrhadap penegakan KT~ di daerah.
- (2) Unruk melaksanakan pcngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupat.i mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Apabila diperlukari, Bupati dapat mernbentuk Satgas Penegak KTR.
- (4) Ketcntuan lebih lanjut mengenai pembentukan KTR diatur dengan Peraturan Dupac.i.
BAB Vil - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
- (lj Masyarakat berperan serta dalarn mewujdkan KTR di daerah.
- (2) Pcran serta masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat (11 dapat dilakukan dcngan cara:
- a. mernberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di daerah;
- b. mernberikan bantuan sarans dan prasarana untuk mcwujudkan KTR:
- c. rnelakukan penyebarluasan informasi KTR kepada rnasyarakat: clan
- orang yang terbukti rnetanggar KTR kepada Pimpinan atau d. mclaporkan setiap ketentuan pada Pcnanggung jawab.
- {3) Ketentuan lcbih 1anjut mcngcnai tata cara pt!rnn serra mHsyHrnkHI dalarn rnewujurlkan KTR di daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB \1Il SANKS! ADMINlSTRATIF
BAB Vil - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18
- (l) Pirnpman atau Penanggungjawab yang melanggar kctcntuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), dikcnakan sanksi admiuiatrasi, berupa:
- H. sanksi disiplin lmgi Pt!gHwHi ASN; H Lau
- b. pembekuan atau pencabutan izin kegiatan bagi pihak swasta.
- (2) Penerapan sanksi admnistrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2i didahului dengau surat teguran.
- (3) Penerapan sanksi adrninistrasi seoagairnana dirnaksud pada ayat ( l) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanngan yang berlaku,
BA.B IX
PENYIDIKAN
BAB Vil - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pcmcrintah Dacrah diheri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk mclakukan pcnyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah rm, sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidilc sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang bcrwcnang sesuai dengan ker en 1 uan peratura.n perundang-undangan.
3. (31 Wewenang Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, rnengumpulkan, don meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan al.nu laporan ll:'rsehut menjadi lebih lcngkap dan jclas;
- b. meneliti, mencari, dan mengurnpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rinrlak pidana;
- d. mcmcriksa buk:u, catatau, dan dokumen Jain bcrkcnaan dcngan tindak pidana:
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt.i pernbukuan, pencaiatan, dan dukumen lain, serta mclakukan pcnyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan./atau melarang seseorang mcninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerikscan sedang berlangeung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang cJj] »rwa ;
- t. merninta bantuan tenago ahli dalarn rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. mcrnotret seseorang yang berkaitan dcngan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan loin yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagairnanc dimaksud pada ayat ( l) memberitahukan dirnulainya penyidikan dan menyampaikan haxil penyidika.nnya kepada Penuntut Urnum mclalui Pcnyidik pcjabat Polisi Negara Rcpublilc Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diarur dalam Undang-Undang
BABX
KEI'ENTUAN PIDANA
BAB Vil - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20
- (li Setiap orang yang mclanggar ketentnan Pasal 1?. ayai (1), dikeuakan pidana rlendr1 sehesar Rp. 100.000,· (serarus rihu rupiah].
- (2i Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tigoj bulo.n atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, [sepuluh juta rupiah).
- (3i Tindak pidana scbagaimana dirnaksud pada ayat {11 dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- i4) Denda sebagaimana diruaksud p,11lH r1yHI (1) clr1n r1y;il (2) disetorkan ke Kas Daerah.
BAB XI - KF:TF::-11'U.'\N PF:RALlHAN
Pasal 21
- (1) Sebelum ketenruan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 diterapkan, Bupati melakukan pembinaan secara kontinyu paLing lama 1 lsatu] tahun scjak Pcraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberu uk oleh Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah mi harus ditetapkan poling Joma ·2 (duo) tahun seiak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Dacrah rm rnulai bcrlaku pada tanggal diurulangkan.
orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penernpatannya Bu ton.
BUTON,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 7 April 2U 17 BAKRY ## DADXH ## KR1'F:NTUAN PENUTUP ## Pasal 22 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah nu harus ditetapkan paling lama 2 (duo) cahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pa»&lt;1l :?.3 Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraruran Daerah ini dengan dalam Lembarun Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penernpatannya Buton. ·p~~,.

Penetapan: Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 7 April 2017 '
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN EUTON
NOMOR 4 TAHUN 20 l 7
## TENT ANG
## KAWASAN TANPA ROKOK
## I. UMU.\JJ
Merokok telah menjadi kebutuhan hidup sebagian besar manusia di dunia. Persoalannya, merokok ruenjadi perilak u yi-ing f=umenal. Sebagai suatu perilaku, secara sosial diakui, pada sisi yang lain, clianggap berbahaya sehingga ruerukuk menjadi perbincangan sebagai perilaku buruk yang membahayakan tidak saja para perokok, melainkan kepada orang 5-ang tidak merokok. dan lingkungan hitlup.
Upaya untuk mcngatasi dampak ncgatif dari rokok dcngan jalan menghentikan perilaku merokok tentu hal ini sulit. Rokok telah menjadi kcbutuhan banyak orang. Sclain sisi kcbucuhan, dari sudut ekonorni, rokok menjadi kegiatan industri sehingga menyerap pekerja rokok yang angkanya tclah mcnjadi ribuan orang.
Langkan yang ditempuh, mengatasi dampak rokok bagi kesehatan dilakukan dengan cara preveutif. Lebih ke arah menyadarkan perokok agar dengan dirinya sendiri menghentikan kebiasaan merokok dan menghalangi munculnya. perokok-perokok baru teutunya lebih banyak dari genernsi muda. Tindakan preventif dilakukan melo.lui sosialisaei. Himbauan lenta.ng bahaya rokuk dan merokok dilakukan dengan beroagci cara dengan menggunakan media yang tersedia atau yang di buat sedernikian rupa.
Apapun bcntuknya rokok scbagai faktor pcnggangu bagi kcschatan, bukan lagi suatu realitas yang rnungkin, tetapi telah menajdi sebuah fakta. Rokok dan pcrilaku mcrokok, pcrlu di tangani scbab tclah mcnjadi gejala yang nyata dapat merusak kesehatan sebagai karunia Tuhan dan olch konstitusi dan pcrundang-undangan ditetapkan keaehatan adalah hak dasar manusia. Kondisi sirnalakama tidak dapat dibiarkan bcrlansung, maka pcrilaku merokok, perlu ditangani dengo.n baik sebagai kenyataan sosial yang menggangu keseharan.
Sebagai negara yang berdasarkan hukurn, rnaka rokok dan mcrokok scbagai fcnomcna sosial yang unik, harus mcndapat kepastian hukum. Keakuran masyarakat mengenai perilaku merokok, tidak dapat dibiarkan bcgitu saja, Bagaimanapun, rokok dan pcrilaku mcrokok diterima secara netral, tetapi dampak negatifnya harus dicegah. Oleh karena itu, perilaku mcrokok dipandang scbagai perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Merokok bukanlah ha1 yang dilarang, mclainkan cara mcrokok yang akan mcnjadi pcrbuatan hukum dimaksud.
Pcmcrintah telah mengclurakan berbagai regulasi baik dalarn bentuk undang-undang maupun penjabarnya dalam peraturan pemerinrah flan pcraturan tcknis mdalui pcraturan rncrrtcri yang berwenang. Kewenangan pemerintah daerah untuk menangani rokok dan darnpaknya, merupakau kewenagau atributif yang diberikan uleh perundang-undangan negara. Kesehatan menjadi urusan wajib yang ht'.n-ifal d,i:sar yang rneujadi kewenangan perneriruah daerah. Pada sisi yang Jain, pemermtah daerah di berikan hak untuk mengatur cara merokok rnelal ui ptmal;.ian J\"l'R. Kan-na itu arnanah perintah perundangundangan yang lebih tinggi, maka pernerintah daerah hendaknya mernherikan jaminan ke-pastian huk uru melal ui pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran dari asas -asas hukum mengenai rokok dan nurma-norma l11Jk11rn dati perumlang-undangan lebih tinggi untuk Iebih discsuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah.
Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut Pemerintah Kabupaten Buton, bcrkcwajiban mcmbctuk produk hukum daerah mengenai rokok dan dampaknya dengan mengatur perilaku merokok warga masyarakatnya mclalui Pcraturan Dacrah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
## JI. PASAL DEMT PASAL
P,is.:11
Cukupjelas
## Pasol 2
- a. Yang dima.ksud dengan "asas kepentingan kualitas kesehatan manusia" adalah penyelenggaraan KTR sernata-mata untuk mcningkatakan dcrajat kualitas kesehahatun warga masyarakat;
- b. Yang dimaksud dcngan "asas kcscimbangan kesehatan manusia dan Lingkungan" adalah pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara beriinbaug a11!Hn1 kepentingan inrlivir+u dan kelest arian lingkungan;
- c. Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan umum" adalah KTR harus memberi.kan manfaat yang besar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikchidupan yang schat bagi sctiap warga ncgara dan/ atau rnasyarakat;
- d. Yang dirnaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalarn H11::h-1ksc111c1kc1n K'l'R dilakukan dengan rnernadukan berbagai unsur atau rnensinergikan berbaga.i komponen terkait;
- e. Yang dimaksud dengan "Asas keserasian" adalah KTR harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, scsial, budaya, dan kcschatan:
- f. Yang di.maksud dengan "asas kelestarian dan berkelanjutan" aclalah setiap oraug mernikul kewajiban clan tanggung jawab terhadap generast mendatang dan terhadap sesarnanya dalam satu generasi dengan rnelakukan upaya mempertahankan KTR don pencegahcn terhadap perokok pemula;
- g. Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk bcrpcran aktif dalam proses pengarnbilan kepurusan dan pelaksanaan KTR, haik sec.-,n-1 langsung maupun tidak langsung;
- h. Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pelaksanaan KTI&lt; dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi sctiap warga ncgara dan/ atau masyarakat, ba.ik Jintas generasi maupun lintas gender;
1. Y.-111g dimakxud iler1g,rn "c1sc1s tranparansl clan akuntabilitas" adalah seliap w::irgH masyarakat dHpHI dn1g.-m mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawaokan sesuai peraturan perundang-undangan.
Cukup Jelas
CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jclas Po.sol ,, CukupJelas Pasal3 Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat ( l)
PENJELASAN
Pasal 11
CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 12
CukupJelas Pasal l 3 Cuk:up Jelas P.asal 14 CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cuk:up Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 17
CukupJclas Pasal8 cukupJelas
PENJELASAN
Pasal 19
CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jclas
PENJELASAN
Pasal 21
Cuk:up Jelas Paaal LO CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas Pasa123 Cukup jclas TAMBAHAN Li:;MBAHAN UAtl:&lt;AH KAl::IUPATh:N HUTON TAHUN 2017 NOMOR 32