PERATURAN DAERAH KABUPATEN MJNAHASA Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah-DaerJ Tingkat II di Sulawesi; . . . . I 2. Undang�Und,g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ($ebjgaimana telah diubah tcrakhir kali dengan Undang­ Undang Nomor 12 tahun 2008); 3. Undang-Undarig 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan · antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah; 4. Undang - Unrg Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang - Jdangan; 5. Peraturan Pemf rintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 8. 6.. Pcraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 9. Peraturan PeJerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pem (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMBENTUI�N �1AMA TAN MAN DO LANG DENGAN RAHMAT: UHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA,
- a. bahwa dalam gka percepatan penyelenggaraan tugas - tugas Pemerintahan, Pernbangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara berdayJ guna dan berhasil guna sejalan dengan perkembangan dan tuntutan Pernbangunan di Kabupaten Minahasa, maka perlu membentuk ke amatan baru ;
- b. bahwa b.erdasJkan pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan . I Daerah tentan Pernbentukan Kecarnatan Mandolang.
3. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun l 959 tentang Pembentukan Daerah-DaerJ Tingkat II di Sulawesi; . . . . I
2. Undang�Und,g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ($ebjgaimana telah diubah tcrakhir kali dengan Undang­ Undang Nomor 12 tahun 2008);
3. Undang-Undarig 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan · antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah;
4. Undang - Unrg Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang - Jdangan;
5. Peraturan Pemf rintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. 6.. Pcraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan PeJerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembagian 7. Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan daerah provinsi dan Pf merintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pernrrintah Nomor 19 T ahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Pcraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjudi Kewenangan Pemerintah Daerah.
Dengan persetujuan bersama � .
r,
Menetapkan
.
Dengan persetujuan bersama
DEW AN PER W AKILAN RAkY AT bAERAH KABUPA TEN MIN AHAS A . I dan
BUPATI bAHASA
.
I
ME�JTUSKAN
PERATURAN D RAil KABUPATEN MINAHASA I PEMBENTUKAN KHCA11!ATAN MANJ)OLANG. TENT ANG
Pasal 2
Dengan Peraturan Daeral1 ini dibentuk Kccarnatan kandolang dengan wilayah meliputi :
- 1 ; Desa Kalasey I ·
2. Desa Kala�ey II .
3. Desa Tateli ·.
4. Desa Tateli Wern
5. Des a Tatel i I
6 .Desa .\_q.\_,
.
6. Desa Tateli II
7. Desa Tateli ITT
8. Desa Koba.
9. Desa Koba Barat
5. 1 0 . Desa Koha Timur·
6. 1 1 . Desa Koha Selatan
7. 1 2 . Desa Agotey
...
Pasal 3
Wilayah Kecamatan Mandolang sebagaimana dim sud dalam Pasal 2, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pineleng.
Pasal 4
Dengan dibentuknya Kecamatan Mandolang sebrgaimana dirnaksud dalam Pasal 2, rnaka wilayah Kecamatan Pineleng telah berkurang menjadi wilayah Desa Kali, Dcsa Kali Selatan, Desa Winangun Atas, Desa Pineleng I Timur, Desa Pineleng I, Dek Pineleng II, Dcsa Pineleng II lndah, Desa Lotta, Desa Warcmbungan, Desa Sea, Desa Sea I, Desa Se Il, Desa Sea Mitra, Desa Sea Tumpengan.
· · .. · BAB TH . . . · I ,
BATAS WILA Y AH DAN �USAT PEMERINT AHAN .
.
Pas�l 5
Batas wilayah Kecamatan Mandolang se·b.aga.i� . . ar/ a d�.maksud Pasal 2 Peraturan Daerah mt adalah sebagai berikut :
Utara
Berbatasari dengan Laut Sulawesi.
dan
Manado
Kota
Malalayang
- Berbatasan dengan Gunung tatawiran . . I
Berbatasan
dengan ·
Kecamatan
Desa Sea II Kecamatan Pin�l.eng
- Berbatasan dengan Kecarnatan Tom ariri dan Tornbariri Timur
Selatan
Barnt·
Timur
Pasal 5
Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Dacrah ini, digambarkan pada Peta Wilayah Administrasi dalam Lampi ran Peraturan Daemh ini yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Perat uran Daerah ini.
Pasal 6
Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Dacrah ini, digambarkan pada Peta Wilayah Administrasi dalam Lampi ran Peraturan Daemh ini yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Perat uran Daerah ini.
Pasal 7
Pusat Pernerintahan Kecarnatan Mandolang berkedu ukan di Desa Tateli
BAB IV .. �
.
KETEN�UANI L/\fN - LAfN
P,al 8
- ( I ) Hal -hal yang belum cukup diatur . dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengJ Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan Akihat dari Pembcntukan Kecamatan Mandolang sebagairnana dimaksud dalam P�raturfill DO�rah ini akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dcngan
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di+dangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatenl Minahasa\_s.:.-.

Penetapan: Diundangkan di Tondano . · pada tang gal . l 7 JlA.U � l?-­ S EKRET /\RIS DAERAH:KA SA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAfIA A TAHUN 2012 NO!'-/!OR J\_ l.
PENJELASAN
Pembukaan
TAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MJNAHASA NOMOR 1 TA HUN 2012 · TE TANG
PEMBENTUK.AN KEC ATAN MANDOLANG
UMUM.
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan agar makin ., mampu rnengakomodir dinamika perkernbangan eksistensi kchidupan rnasyarakat serta dalarn rangk� peningkatan kinerja dan ·.· pelayanan khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerin�..j, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkanketentuan
PENJELASAN
Pasal 66
ayat f) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 1 2 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3! Tahun 2004 maka pembentukan, penghapusan dan · pcnggabungan kccarnatan di wilayah Kabupatcn/Kota berpcdornan pada peraturan pemerintah dun · ditetapk&lt;lil dengan peraturan daerah dengan melakukan pengkajian yang rnendalam dan kornprehensif