PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 12/E Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
Menetapkan
:
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH .
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Bagian Kesatu Pajak Hotel
Pasal 2
Dasar pengenaan Pajak Hotel ditentukan
Pasal 3
- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Rumah Kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar Tarif Pajaknya 5% (lima persen).
Pasal 4
- (1) Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.
Bagian Kedua Pajak Restoran
Pasal 5
Dasar pengenaan Pajak Restoran ditentukan
Pasal 6
Tarif Pajak Restoran ditetapkan, sebagai berikut :
- a. Restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sebesar 5% (lima persen);
- b. Restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 7
Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Bagian Ketiga Pajak Hiburan
Pasal 8
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan yaitu jumlah uang yang diterimakan yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
Pasal 9
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
- a. tontonan film :
1. nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
2. impor sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
- d. pameran sebesar 15% (lima belas persen);
- e. diskotik, klab malam, bar, dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. karaoke sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);
- h. billyar sebesar 15% (lima belas persen);
- i. golf sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. bolling sebesar 15% (lima belas persen);
- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
- l. panti pijat, refleksi, mandi uap/ Spa , dan pusat kebugaran (fitness center) , dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- m. pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen);
- n. hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen).
Pasal 10
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
Bagian Keempat
Pajak Reklame
Pasal 11
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
Pasal 12
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
Pasal 71
- b. bahwa ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Bagian Kesatu Pajak Hotel
Dasar pengenaan Pajak Hotel ditentukan
- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Rumah Kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar Tarif Pajaknya 5% (lima persen).
- (1) Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.
Bagian Kedua Pajak Restoran
Dasar pengenaan Pajak Restoran ditentukan
Tarif Pajak Restoran ditetapkan, sebagai berikut :
- a. Restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sebesar 5% (lima persen);
- b. Restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sebesar 10% (sepuluh persen).
Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Bagian Ketiga Pajak Hiburan
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan yaitu jumlah uang yang diterimakan yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
- a. tontonan film :
1. nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
2. impor sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
- d. pameran sebesar 15% (lima belas persen);
- e. diskotik, klab malam, bar, dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. karaoke sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);
- h. billyar sebesar 15% (lima belas persen);
- i. golf sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. bolling sebesar 15% (lima belas persen);
- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
- l. panti pijat, refleksi, mandi uap/ Spa , dan pusat kebugaran (fitness center) , dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- m. pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen);
- n. hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen).
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
Bagian Keempat
Pajak Reklame
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dihitung dengan rumus Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) ditambah Nilai Strategis (NS) Pemasangan Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame (NSR), Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dan Nilai Strategis (NS) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 14

- (1) Pengklasifikasian Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, didasarkan pada kawasan dan lokasi tempat pemasangan reklame dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang mempunyai Nilai Strategis (NS) paling tinggi ditetapkan sebagai klasifikasi A;
- b. kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang mempunyai Nilai Strategis (NS) tinggi ditetapkan sebagai klasifikasi B;

- c. kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang mempunyai Nilai Strategis (NS) sedang ditetapkan sebagai klasifikasi C;
- d. kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang mempunyai Nilai Strategis (NS) rendah ditetapkan sebagai klasifikasi D.
- (2) Rincian pengklasifikasian kawasan dan lokasi tempat pemasangan reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 15

Nilai Strategis (NS) dengan klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. merupakan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan;
- b. tingkat mobilitas masyarakat tinggi atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi sangat padat;
- c. peminat pemasang reklame sangat banyak;
- d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.

## Pasal 16

Nilai Strategis (NS) dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. lokasi dekat dengan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan;
- b. tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi cukup padat;
- c. peminat pemasang reklame banyak;
- d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.

## Pasal 17

Nilai Strategis (NS) dengan klasifikasi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. merupakan lokasi atau jalan penghubung;
- b. lokasi cukup jauh dengan pusat kota maupun perdagangan/perbelanjaan;
- c. tingkat mobilitas sedang atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi tidak terlalu padat;
- d. peminat pemasang reklame sedang.

## Pasal 18

Nilai Strategis (NS) dengan klasifikasi D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, mempunyai kriteria yang tidak termasuk Klasifikasi A, Klasifikasi B dan Klasifikasi C.

## Pasal 19

- (1) Untuk menghitung luas reklame yang terkena pajak dengan bentuk gambar, kalimat dan huruf diambil yang paling luar yaitu dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dengan luas panjang dikalikan lebar.
- (2) Ukuran reklame yang berbentuk lingkaran dan/atau sejenisnya ukurannya dikenakan luasnya yaitu dengan rumus : Luasnya = (22:7) x Jari-jari x Jari-jari.
- (3) Untuk reklame yang berbentuk silinder, prisma, kerucut dan/atau sejenisnya ukurannya dihitung berdasarkan luas permukaan.

## Pasal 20

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
- b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

## Pasal 21

- (1) Setiap pemasang reklame wajib memberikan Uang Jaminan Bongkar.
- (2) Pembayaran uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (3) Untuk perpanjangan pemasangan reklame, tidak dikenakan pembayaran Uang Jaminan Bongkar kembali apabila pembayaran perpanjangan pajak reklame tepat waktu.

## Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

## Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan :
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

## Pasal 23

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan :

- a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, dengan penggunaan untuk :
1. Rumah Tangga sebesar 7% (tujuh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
2. Bisnis sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
3. Sosial sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
4. Pemerintah sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
5. Industri sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

## Pasal 24

- (1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain dengan penggunaan untuk rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 1, adalah penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk kegiatan dalam rumah tangga pada umumnya.
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain dengan penggunaan untuk bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 2, adalah penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk kegiatan bisnis dan atau komersial.
- (3) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain dengan penggunaan untuk sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 3, adalah penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk kegiatan sosial yaitu tempat ibadah, panti asuhan dan pondok pesantren.

- (4) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain dengan penggunaan untuk pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 4, adalah penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah, BUMD dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah.
- (5) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain dengan penggunaan untuk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 5, adalah penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk kegiatan industri umumnya.
- (6) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, adalah penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari penggunaan alat penghasil listrik dan/atau sejenisnya.

## Pasal 25

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

## Bagian Keenam Pajak Parkir

## Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyedia tempat parkir gratis sebagai bentuk layanan kepada pelanggannya.

## Pasal 27

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 28

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

## Bagian Ketujuh Pajak Air Tanah

## Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktorfaktor berikut :
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkalian antara volume air dengan harga dasar air.

## Pasal 30

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), ditentukan berdasarkan hasil perkalian antara debit air yang digunakan dengan 3.600 (tiga ribu enam ratus) jam per hari dibagi 1.000 (seribu) kali 1 (satu) m 3 (meter kubik).
- (2) Harga dasar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

## Pasal 31

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 32

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

## BAB III

## MASA PAJAK, PENETAPAN DAN SAAT PAJAK TERUTANG

## Bagian Kesatu Masa Pajak

## Pasal 33

- (1) Masa Pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Hiburan yang sifatnya insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.
- (3) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu lamanya penyelenggaraan Reklame, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Masa Pajak yang lamanya 1 (satu) tahun bagi jenis Reklame :
1. Bersinar ( Megatron dan Neon Box );
2. Papan ( Billboard , Bando Jalan dan JPO, Bus Shelter , Shop Panel , Mini Jumbo/Mini Billboard , Letter Sign, Displayboard, Flaigchain , Prismatek, Bioskop Film dan Profesi);
3. Kendaraan;
4. Rombong.
- b. Masa Pajak yang lamanya 1 (satu) bulan bagi jenis Reklame Udara atau Balon;
- c. Masa Pajak yang lamanya 1 (satu) hari bagi jenis Reklame :
1. Baliho;
2. Kain/Spanduk/Umbul-umbul/ Banner .
- d. Masa Pajak yang lamanya 1 (satu) kali penyelenggaraan bagi jenis Reklame :
1. Poster;
2. Melekat/Stiker;
3. Selebaran.

## Bagian Kedua Penetapan Pajak

## Pasal 34

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatanggani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

- (4) Khusus untuk Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah sedangkan yang lainnya untuk arsip Wajib Pajak.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

## Pasal 35

Dalam hal pemungutan pajak bekerjasama dengan PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, maka rekening listrik dapat dipersamakan dengan SKPD.

## Pasal 36

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Pajak yang Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dan Wajib Pajak telah menerima surat pemberitahuan penyelesaian pajak terutang, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari kekurangan pajak yang harus dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## Bagian Ketiga Saat Pajak Terutang

## Pasal 37

- (1) Pajak yang Terutang dalam masa Pajak Hotel, terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.
- (2) Pajak yang Terutang dalam masa Pajak Restoran terjadi pada saat pembayaran kepada Restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.
- (3) Pajak yang Terutang dalam masa Pajak Hiburan terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak diterbitkannya SPTPD.
- (4) Pajak yang Terutang dalam masa Pajak Reklame terjadi pada saat diterbitkannya SKPD.

- (5) Pajak yang Terutang dalam masa Pajak Penerangan Jalan terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah rekening listrik.
- (7) Pajak yang Terutang dalam masa Pajak Parkir terjadi pada saat penyelenggaraan parkir atau sejak diterbitkannya SPTPD.

## BAB IV

## TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

## Bagian Kesatu Tempat Pembayaran Pajak

## Pasal 38

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

## Pasal 39

- (1) Khusus untuk pelanggan listrik PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara daftar rekening listrik yang diterbitkan selain sebagai SKPD dapat dianggap sebagai SSPD.
- (2) Khusus untuk pelanggan listrik PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara tempat pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran rekening listrik.

## Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

## Pasal 40

- (1) Pajak Hotel dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab Hotel dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

- (2) Pajak Restoran dipungut oleh Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab Restoran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (3) Pajak Hiburan dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab/ Penyelenggara kegiatan Hiburan yang memungut bayaran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat penyelenggaraan hiburan.
- (4) Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame.
- (5) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dipungut oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan disetor Ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.
- (6) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, disetor langsung oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah setiap akhir bulan berikutnya.
- (7) Pajak Air Tanah disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan/pemanfaatan air tanah.

## Pasal 41

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## Pasal 42

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD.
- (2) SSPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerimaan.

## BAB V

## TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

## Pasal 43

- (1) Tata cara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- b. mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh koordinator dilapangan/Petugas Dinas Pendapatan Daerah;
- c. apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat angsuran dan/atau penundaan pembayaran :
- a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur dan/atau ditunda;
- b. apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.
- (3) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yang bersifat insidentil.

## Pasal 44

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau penundaan berdasarkan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

## BAB VI PELAPORAN

## Pasal 45

Pemotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya secara bulanan paling lama tanggal 10 setiap bulannya.

## BAB VII PENUTUP

## Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 10 Pebruari 2011

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang pada tanggal 10 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 12 SERI E Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003