Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2014 tentang PERUBAIIAN ATAS PERATURAIT DAIRAII KABUPATEN PAIUEI(ASAIT NOMOR 10 TAHUIT 2OO4 TENTANG PERUSAIIAAN DAERAII AIR MINUM I(ABUPATEN PAMEI(ASAN (berlaku 6 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAIIAN ATAS PERATURAIT DAIRAII KABUPATEN PAIUEI(ASAIT NOMOR 10 TAHUIT 2OO4 TENTANG PERUSAIIAAN DAERAII AIR MINUM I(ABUPATEN PAMEI(ASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
- bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OOT tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta guna meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun L962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2397l.;
2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\
7. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
3. Peraturan Pemerintah Nomor t6 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2OOS Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 44901; 8.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor a593); 9.
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OtL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 11.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2O00 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga; t2.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2OO4 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; 13.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum; L4.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 15.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2OL2 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah; 16.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; t7.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor L0 Tahun 2OO4 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan;
2. L9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor L4 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2OO4 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PAMEKASAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1O Tahun 2OO4 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan (Lembara.n Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO4 Nomor 5 Seri C) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan. 5.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 6.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum. 7.
8. Penyertaan Modal Pemerintah adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah baik berupa uang, barang, peralatan, maupun pembiayaan dalam bentuk lainnya. 9.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum, yang sebelumnya disebut Badan Pengawas. 8.
10. Modal hibah adalah penyertaan modal pihak ketiga baik berupa instalasi sumber, pompa maupun jaringan pipa yang pemanfaatannya diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum. 10.
- 1 1. Cadangan umum adalah dana modal yang dibentuk oleh Perusahaan Daerah Air Minum baik berupa uang, barang, maupun peralatan yang disisihkan dari laba perusahaan yang tujuannya belum ditentukan dan sewaktu-waktu dapat digunakan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam petrsahaan.
12. Cadangan dana adalah dana modal yang dibentuk oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan telah ditentukan tujuannya yang diambilkan dari penyisihan laba perusahaan sebesar loo/o (sepuluh persen) untuk digunakan sebagai dana sosial, dana pension, dan jasa produksi yang disimpan dalam rekening kas perusahaan.
14. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
15. Laporan kegiatan perusahaan adalah laporan keuangan dan manajemen perusahaan.
Pasal 2
- (1) PDAM berkedudukan sebagai badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
- (2) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur.
Pasal 5
- (1) Organ PDAM terdiri dari :
- a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 18
- (1) Direksi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PDAM.
- (2) Pengawasan umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungiawaban PDAM, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan Negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PDAM.
Pasal 19
- (1) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila PDAM mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal PDAM atau sebab lain.
6. Istilah Badan Pengawas untuk selanjutnya diganti dengan Dewan Pengawas.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN, ACHMAD SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 23 Oktober 2Ol4

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OL4 NOMOR 13