PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH .DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BENDE SEGUGUK (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk kesinambungan pelaksanaan penyertaan modal perlu modal 15 Daerah Menimbang
2. daerah pada Perusahaan Daerah Bende Seguguk, dilakukan perubahan terhadap jumlah penyertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nemer Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah Bende Seguguk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pacta Perusahaan Daerah Bende Seguguk;
4. Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
5. Undang-Undang ...
2
5. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5234); 7
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 8
5. 9, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14); 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabun 2007 tentang Pengelolaan Uang Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurus Badan Usaha MilikDaerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};
15. Peraturan Menteri. '"
-----
3
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor53 Tahun 2011 tetang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2006 tetang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 22);
Dengan, Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
MEMUTUSKAN:
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL BENDE Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH SEGUGUK
Pasal 4
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5} dihapus. 1
Pasal 5
Pasal5
4
- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalarn pasal ayat (1) sebesar Rp"64.T18"900.300,(enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan tahun 2015.
- (2) Penambahan Penyertaan modal pemerintah daerah berupa uang sebesar Rp.2.000.000.000,(dua miliar rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan tahun 2017 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
3. Ketentuan Pasal ...
..
.
----.----------
...~.----
.------------
4
Pasal 7
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2)diubah sehingga pasal 7 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 3
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
5. Undang-Undang ...
2
5. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5234); 7
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 8
5. 9, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14); 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabun 2007 tentang Pengelolaan Uang Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurus Badan Usaha MilikDaerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};
15. Peraturan Menteri. '"
-----
3
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor53 Tahun 2011 tetang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2006 tetang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 22);
Dengan, Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
MEMUTUSKAN:
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL BENDE Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH SEGUGUK
Pasal
I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah BendeSeguguk (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5} dihapus. 1
2. Ketentuan Pasal S diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 2
Pasal5
4
- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalarn pasal ayat (1) sebesar Rp"64.T18"900.300,(enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan tahun 2015.
- (2) Penambahan Penyertaan modal pemerintah daerah berupa uang sebesar Rp.2.000.000.000,(dua miliar rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan tahun 2017 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
3. Ketentuan Pasal ...
..
.
----.----------
...~.----
.------------
4
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2)diubah sehingga pasal 7 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 3
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dicatat dan ditatausahakan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Laporan Keuangan Daerah.

(1)

## Pasal

II

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Bende Seguguk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung tanggal 12 2017 BUPATI OGAN KOMERING ILIR, pada Iril

Diundangkan di Kayuagung pada tanggal

2017


NOGANKOMERINGILIR,

12

pril


LEMBARANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIRTAHUN2017 NOMOR

NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIRPROVINSI SUMATERASELATANNOMOR TAHUN2017

7