Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADAKEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN BENGKULU SELATAN BUPATI BENGKULU SELATAN, (berlaku 12 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepadaKepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Bengkulu Selatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinandan Non Perizinan KepadaKepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Bengkulu Selatan.
Mengingat
:
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tertribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupatan Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU DINAS PENANAMAN
SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADAKEPALA MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN BENGKULU SELATAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinandan Non Perizinan KepadaKepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 Nomor 11) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1angka 6, angka 7 dan angka 13 diubah, sehinggaPasal 1 berbunyi:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelanggara Pemerintah Daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah di bidang pelayanan Penanaman Modal serta Perizinan dan Non perizinan kepada masyarakat.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. 11.Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
11. 10.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengurusan Perizinan.
Pasal 4
- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan Bentuk Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik perizinan yang telah ada di DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan maupun perizinan lainnya yang masih dilaksanakan oleh OPD pengelola perizinan dan Non Perizinan tersebut.
- (4) Penyerahan perizinan dan Non Perizinan dari OPD terkait kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan yang disertai dengan peralatan, dokumen dan data-data pendukung.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

## Pasal 5

- (1) Pelimpahan kewenangan Penerbitan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) meliputi penetapan kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran.
- (3) Panandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis.
- (2) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Bupati Bengkulu Selatan.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

## Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Kepala DPMPTSP wajib memperhatikan:

- b. Norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah,
- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Standar Pelayanan Minimal,
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi :

## Pasal 7

Pelimpahan kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), dapat ditunda dan/atau ditarik kembali sebagian atau seluruhnya, dalam hal:

- b. Kepala DPMPTSP berdasarkan penilain Bupati tidak dapat atau belum mampu melaksanakan wewenang yang dilimpahkan;
- a. Kepala DPMPTSP atau Kepala OPD mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan;
- c. Kepala DPMPTSP tidak dapat melaksanakan pelimpahan kewenangan karena ada kebijakan Bupati;
- d. Kepala DPMPTSP melakukan pelanggaran dalam penerbitan perizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi :

## Pasal 9

- (1) Dalam Pelaksanaan kewenangannya, Kepala DPMPTSP dibantu oleh Tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsurunsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi :

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan OPD yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (3).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi :

## Pasal 11

Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi :

## Pasal 13

Perizinan dan Non Perizinan yang belum dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, paling lambat enam (6) bulan sejak peraturan ini di undangkan, wajib dilimpahkan kepada DPMPTSP.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi :

Diundangkan di Manna pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN


H. DARMIN, SE NIP. 195812061981021004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 12

## Pasal 15

Perizinan dan Non perizinan yang telah dilimpahkan ke DPMPTSP sebelum ditetapkan peraturan ini tetap dinyatakan berlaku dan wajib segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN


H. DIRWAN MAHMUD

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADAKEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN BENGKULU SELATAN

## DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADADPMPTSP KABUPATEN BENGKULU SELATAN

1. Ketentuan Lampiran angka (2) huruf (a) diubah dan huruf (c) dihapus, sehingga berbunyi :
2. ( 2). Pelayanan Perizinan Jasa Umum, terdiri dari :
3. (a). Izin di Bidang Kesehatan, meliputi:
11. Izin Praktik Dokter;
12. Izin Praktik Bidan;
13. Izin Praktik Perawat;
14. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
15. Izin Praktik Tenaga Laboratorium Medis;
16. Izin Kerja Dokter;
17. Izin Kerja Bidan;
18. Izin Kerja Perawat;
19. Izin Tenaga Kefarmasian (Asisten Apoteker dan Penanggung Jawab Toko Obat);
20. Izin Pengobatan Tradisional;
21. Izin Fisioterapi;
22. Izin Perawat Gigi;
23. Izin Radiografer;
24. Izin Terafis Wicara;
25. Izin Rafraksionis Optisien;
26. Okupasi Terafis;
27. Izin Pendirian Rumah Sakit;
28. Izin Operasional Rumah Sakit;
29. Izin Pendirian Klinik;
30. Izin Operasional Klinik;
31. Izin Penyelenggaraan Optikal;
32. Izin Apotek;
33. Izin Toko Obat;
34. Sertifikat Laik Hygiene;
35. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT);
29. (b). Pelayanan Pasar, meliputi:
36. Pasar Kelas I ( Ampera dan Kota Medan);
37. Pasar Kelas II;
38. Pasar Kelas III;
33. (c). Dihapus
2. Ketentuan Lampiran angka (3) huruf (a), huruf (b) dihapus dan huruf (c) diubah, sehingga berbunyi :
35. (3). Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, terdiri dari:
36. (a). Dihapus
37. (b). Dihapus
38. (c). Izin Rekreasi dan Olahraga, meliputi:
39. Izin Penggunaan atau pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Lampiran angka (4) huruf (a), khusus Perizinan Gangguan dihapus, sehingga berbunyi :
41. (4). Pelayanan Perizinan Tertentu, terdiri dari:
42. (a). Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari:
40. Izin Mendirikan Bangunan Permanen;
41. Izin Mendirikan Bangunan Semi Permanen;
42. Izin Mendirikan Bangunan Darurat;
4. Ketentuan Lampiran angka (4) tentang pelayanan perizinan lainnya yang telah dilimpahkan, diubah menjadi angka (5), sehingga berbunyi:
47. (5). Pelayanan Perizinan Lainnya yang telah dilimpahkan, terdiri dari:
43. Izin Lingkungan;
44. Izin Pembuangan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
45. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Media Lingkungan Hidup;
46. Izin Pemakaian/pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan Bisnis;
47. Izin Pendirinan Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU);
48. Izin Ketenaga Listrikan untuk umum atau kepentingan Bisnis;
49. Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
50. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
51. Tanda Daftar Industri (TDI);
52. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
53. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
54. Izin Penelitian;
55. Izin Prinsip (IP);
56. Izin Usaha (IU);
57. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
58. Izin Usaha Perikanan;
59. Izin Produksi Benih Bina;
60. Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
61. Tanda Daftar Produksi Benih Bina;
62. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina;
63. Izin Usaha Perkebunan;
64. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan;
65. Izin Praktik Dokter Hewan;
66. Izin Usaha Peternakan;
67. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
68. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
69. Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal;
70. Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal;
71. Izin Pendirian PAUD;
72. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
73. Izin Pendirian Sanggar Seni;
74. Izin Operasional BMA, Lembaga Musyawarah Adat, Komunitas
80. Seni Dendang &amp; Grup Zikir, Kepemilikan Benda Bersejarah dan Penguasaan Tempat Bersejarah;
75. Izin Operasional Pembuatan Buku Bersejarah;
76. Izin Kursus;
77. Izin Pendirian Ikatan Pencak Silat;

BUPATI BENGKULU SELATAN


H. DIRWAN MAHMUD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN NIP 19750825 200502 1 005