UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1995 tentang KEPABEANAN (berlaku 1 April 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional;
- b. bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar daripada haluan Negara dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaruan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-undang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPABEANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kantor...
4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
5. Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu-lintas impor dan ekspor.
6. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
7. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk.
- (2) Barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam Daerah Pabean.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
- (3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.
- (4) Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen.
- (2) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor.
- (3) Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pabean diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau tempat laun yang disamakan dengan Kantor Pabean dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan Kewajiban Pabean, ditetapkan Kawasan Pabean dan Pos Pengawasan Pabean.
- (4) Penetapan Kawasan Pabean, Kantor Pabean, dan Pos Pengawasan Pabean dilakukan oleh Manteri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Terhadap barang yang diimpor atau diekspor, berlaku segala ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
IMPOR DAN EKSPOR
Bagian Pertama
Impor
Paragraf 1
Kedatangan, Pembongkaran, Penimbunan, dan Pengeluaran Barang
BAB II - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 7
- (1) Barang impor harus dibawa ke Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan dan kedatangan tersebut wajib diberitahukan oleh pengangkutnya.
- (2) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, dengan tanpa memenuhi ketentuan pada ayat (1), pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu, kemudian wajib melaporkan hal tersebut ke Kantor Pabean terdekat.
- (3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi diluar kemampuannya, disamping wajib membayar Bea Masuk atas barang yang kurang dibongkar, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tetapi jumlah barang yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara menunggu pengeluarannya dari Kawasan Pabean, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
- (7) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean untuk :
- a. diimpor untuk dipakai;
- b. diimpor sementara;
- c. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
- d. diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya;
- e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
- f. diekspor kembali.
- (8) Barangsiapa yang mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Paragraf 2 Impor untuk Dipakai
BAB II - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 8
- (1) Impor untuk dipakai adalah :
- a. memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
- b. memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh Orang yang berdomisili di Indonesia.
- (2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai :
- a. setelah diserahkan Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuknya;
- b. setelah diserahkan Pemberitahuan Pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
- c. setelah diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas ke Daerah Pabean pada saat kedatangan wajib diberitahukan oleh pembawanya kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (4) Barang impor yang dikirim melalui yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (6) Importir yang tidak melunasi Bea Masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-undang ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar sepuluh persen dari Bea Masuk yang wajib dilunasinya.
Paragraf 3 Impor Sementara
BAB II - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 9
- (1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- (2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan pabean.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penentuan jangka waktu sementara diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Barangsiapa yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.
BAB II - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 10
- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan atas barang pribadi penumpang, awak pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.
- (3) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
- (4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dibatalkan harus dilaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (5) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai saksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Bagian Ketiga Pengangkutan Barang
BAB II - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 11
- (1) Pengangkut pada saat sarana pengangkutnya akan meninggalkan Kantor Pabean dengan tujuan ke luar Daerah Pabean wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean sepanjang mengenai :
- a. barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
- b. barang impor yang diangkut terus dan/atau diangkut lanjut;
- c. barang ekspor yang diangkut terus dan/atau diangkut lanjut;
- d. barang dari Daerah Pabean yang pengangkutnya melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean.
- (3) Pengangkut yang tidak memberitahukan barang yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Bagian...
- (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b, tetapi barang yang diangkutnya tidak sampai ke tempat tujuan atau jumlah barang setelah sampai di tempat tujuan tidak sesuai dengan Pemberitahuan Pabean, dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, disamping wajib membayar Bea Masuk atas barang yang tidak sampai di tempat tujuan atau kurang dibongkar tersebut, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau Ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa.
- (6) Persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
TARIP DAN NILAI PABEAN
Bagian Pertama Tarip Paragraf 1
Tarip Bea Masuk
BAB III - TARIP DAN NILAI PABEAN
Pasal 12
- (1) Barang impor dipungut Bea Masuk
BAB III - TARIP DAN NILAI PABEAN
Pasal 13
- (1) Bea Masuk dapat dikenakan
BAB III - TARIP DAN NILAI PABEAN
Pasal 14
- (1) Untuk penetapan tarif Bea Masuk, barang dikelompokkan
BAB III - TARIP DAN NILAI PABEAN
Pasal 15
- (1) Nilai pabean untuk penghitung Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan
BAB III - TARIP DAN NILAI PABEAN
Pasal 16
- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk atas barang impor dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir harus melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.
- (4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak lima ratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar atau paling sedikit seratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar.
- (5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk dibayar sebesar kelebihannya.
- (6) Ketentuan tentang penetapan tarif dan nilai pabean diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB III - TARIP DAN NILAI PABEAN
Pasal 17
- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dalam jangka waktu du tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pebean.
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk :
-17 - a. melunasi...
- a. melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar; atau
- b. diberikan pengembalian Bea Masuk yang lebih dibayar.
- (3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian Bea Masuk yang dibayar lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.
Bagian Pertama
Bea Masuk Antidumping
BAB IV - BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN
Pasal 18
Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal :
- a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
- b. impor barang tersebut :
1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
2. mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
BAB IV - BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN
Pasal 19
- (1) Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut.
- (2) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut
BAB IV - BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN
Pasal 20
Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Bea Masuk Imbalan
BAB IV - BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN
Pasal 21
Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal :
- a. ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut; dan
- b. impor barang tersebut :
1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang
-19 - memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
BAB IV - BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN
Pasal 22
- (1) Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan :
- a. biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi; dan/atau
- b. pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.
- (2) Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut
BAB IV - BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN
Pasal 23
Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
TIDAK DIPUNGUT, PEMBEBASAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK
Bagian Pertama
Tidak Dipungut Bea Masuk
BAB V - TIDAK DIPUNGUT, PEMBEBASAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK
Pasal 24
Barang yang dimasukkan ke Daerah Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean tidak dipungut Bea Masuk.
Bagian Kedua
Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk
BAB V - TIDAK DIPUNGUT, PEMBEBASAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK
Pasal 25
- (1) Pembebasan Bea Masuk diberikan atas Impor :
- a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia BAB V...
- e. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
- f. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
- g. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- h. barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
- i. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- j. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- k. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- l. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. m.barang pindahan;
- n. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
- (2) Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan
- (1) Pembebasan atau keringanan Bea Masuk dapat diberikan atas Impor
:
- a. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
- b. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
- c. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- d. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
- e. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
- f. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- g. barang yang telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama;
- h. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam Daerah Pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
- i. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
- j. barang oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah yang
-23 - ditujukan untuk kepentingan umum;
- k. barang dengan tujuan untuk diimpor sementara.
- (2) Perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau kekeringan
BAB V - TIDAK DIPUNGUT, PEMBEBASAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK
Pasal 27
- (1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas :
- a. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;
- b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
- c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
- d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan batang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau
- e. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat putusan lembaga banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Ketentuan tentang pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Bagian Pertama
Pemberitahuan Pabean
BAB VI - PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Pasal 28
Ketentuan dan tata cara tentang :
- a. bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- b. penyerahan dan pendaftaran Pemberitahuan Pabean;
- c. penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- d. pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- e. penggunaan dokumen pelengkap pabean;
diatur oleh Menteri.
Bagian Kedua
Pengurusan Pemberitahuan Pabean
BAB VI - PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Pasal 29
- (1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir.
- (2) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.
- (3) Ketentuan tentang pengurusan Pemberitahuan Pabean diatur lebih lanjut oleh Manteri.
Bagian Ketiga
Tanggung Jawab atas Bea Masuk
BAB VI - PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Pasal 30
- (1) Importir bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang sejak tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.
- (2) Bea Masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB VI - PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Pasal 31
Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang mendapat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang dalam hal importir tidak ditemukan.
BAB VI - PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Pasal 32
- (1) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya.
- (2) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya :
- a. musnah tanpa sengaja;
- b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
- c. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara lain, Tempat Penimbunan Berikat, atau Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Perhitungan Bea Masuk atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilunasi, sepanjang tidak dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam Pemberitahuan Pabean pada saat barang tersebut ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara dan nilai pebean ditetapkan oleh
Pejabat Bea dan Cukai.
BAB VI - PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Pasal 33
- (1) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya.
- (2) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya :
- a. musnah tanpa sengaja;
- b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
- c. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat lain, atau Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Perhitungan Bea Masuk atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilunasi didasarkan pada tarif yang berlaku pada saat dilakukan pencacahan dan nilai pabean barang pada saat ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
BAB VI - PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Pasal 34
- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 tidak lagi dipenuhi, Bea Masuk atas barang impor yang terutang menjadi tanggung jawab :
- a. Orang yang mendapatkan pembebasan atau kekeringan; atau
- b. Orang yang menguasai barang yang bersangkutan dalam hal Orang sebagaimana dimaksud huruf a tidak ditemukan.
- (2) Perhitungan Bea Masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (a) didasarkan pada tarif dan nilai pabean yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.
BAB VI - PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Pasal 35
Barangsiapa yang kedapatan menguasai barang impor di tempat kedatangan sarana pengangkutan atau di daerah perbatasan yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang tersebut.
PEMBAYARAN BEA MASUK, PENAGIHAN UTANG,
Bagian Pertama
Pembayaran Bea Masuk
BAB VII - DAN JAMINAN
Pasal 36
- (1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut Undang-undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Bea Masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dibulatkan dalam rupiah penuh.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran
Bea Masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB VII - DAN JAMINAN
Pasal 37
- (1) Bea Masuk dan denda administrasi yang terutang wajib dibayar selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari sejak timbulnya kewajiban membayar menurut Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal tertentu. kewajiban membayar Bea Masuk dan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan.
- (3) Ketentuan tentang penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Bagian Kedua
Penagihan utang
BAB VII - DAN JAMINAN
Pasal 38
- (1) Utang atau tagihan kepada negara
BAB VII - DAN JAMINAN
Pasal 39
- (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pebean atas barang-barang milik yang berutang.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bea Masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan.
- (3) Hak mendahulu untuk tagihan pabean melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali :
- a. biaya perkara semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (4) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan, kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal penundaan pembayaran diberikan.
BAB VII - DAN JAMINAN
Pasal 40
- (1) Hak penagihan atas utang
BAB II - IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 42
- c. setelah diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas ke Daerah Pabean pada saat kedatangan wajib diberitahukan oleh pembawanya kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (4) Barang impor yang dikirim melalui yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (6) Importir yang tidak melunasi Bea Masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-undang ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar sepuluh persen dari Bea Masuk yang wajib dilunasinya.
Paragraf 3 Impor Sementara
- (1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- (2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan pabean.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penentuan jangka waktu sementara diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Barangsiapa yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.
- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan atas barang pribadi penumpang, awak pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.
- (3) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
- (4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dibatalkan harus dilaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (5) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai saksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Bagian Ketiga Pengangkutan Barang
- (1) Pengangkut pada saat sarana pengangkutnya akan meninggalkan Kantor Pabean dengan tujuan ke luar Daerah Pabean wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean sepanjang mengenai :
- a. barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
- b. barang impor yang diangkut terus dan/atau diangkut lanjut;
- c. barang ekspor yang diangkut terus dan/atau diangkut lanjut;
- d. barang dari Daerah Pabean yang pengangkutnya melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean.
- (3) Pengangkut yang tidak memberitahukan barang yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Bagian...
- (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b, tetapi barang yang diangkutnya tidak sampai ke tempat tujuan atau jumlah barang setelah sampai di tempat tujuan tidak sesuai dengan Pemberitahuan Pabean, dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, disamping wajib membayar Bea Masuk atas barang yang tidak sampai di tempat tujuan atau kurang dibongkar tersebut, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau Ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa.
- (6) Persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
TARIP DAN NILAI PABEAN
Bagian Pertama Tarip Paragraf 1
Tarip Bea Masuk
- (1) Barang impor dipungut Bea Masuk
- (1) Bea Masuk dapat dikenakan
- (1) Untuk penetapan tarif Bea Masuk, barang dikelompokkan
- (1) Nilai pabean untuk penghitung Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tidak dapat ditentukan
- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk atas barang impor dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir harus melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.
- (4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak lima ratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar atau paling sedikit seratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar.
- (5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk dibayar sebesar kelebihannya.
- (6) Ketentuan tentang penetapan tarif dan nilai pabean diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dalam jangka waktu du tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pebean.
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk :
-17 - a. melunasi...
- a. melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar; atau
- b. diberikan pengembalian Bea Masuk yang lebih dibayar.
- (3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian Bea Masuk yang dibayar lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.
Bagian Pertama
Bea Masuk Antidumping
Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal :
- a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
- b. impor barang tersebut :
1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
2. mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
- (1) Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut.
- (2) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut
Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Bea Masuk Imbalan
Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal :
- a. ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut; dan
- b. impor barang tersebut :
1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang
-19 - memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
- (1) Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan :
- a. biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi; dan/atau
- b. pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.
- (2) Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut
Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
TIDAK DIPUNGUT, PEMBEBASAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK
Bagian Pertama
Tidak Dipungut Bea Masuk
Barang yang dimasukkan ke Daerah Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean tidak dipungut Bea Masuk.
Bagian Kedua
Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk
- (1) Pembebasan Bea Masuk diberikan atas Impor :
- a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia BAB V...
- e. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
- f. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
- g. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- h. barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
- i. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- j. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- k. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- l. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. m.barang pindahan;
- n. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
- (2) Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan
- (1) Pembebasan atau keringanan Bea Masuk dapat diberikan atas Impor
:
- a. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
- b. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
- c. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- d. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
- e. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
- f. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- g. barang yang telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama;
- h. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam Daerah Pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
- i. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
- j. barang oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah yang
-23 - ditujukan untuk kepentingan umum;
- k. barang dengan tujuan untuk diimpor sementara.
- (2) Perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau kekeringan
- (1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas :
- a. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;
- b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
- c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
- d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan batang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau
- e. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat putusan lembaga banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Ketentuan tentang pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Bagian Pertama
Pemberitahuan Pabean
Ketentuan dan tata cara tentang :
- a. bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- b. penyerahan dan pendaftaran Pemberitahuan Pabean;
- c. penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- d. pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- e. penggunaan dokumen pelengkap pabean;
diatur oleh Menteri.
Bagian Kedua
Pengurusan Pemberitahuan Pabean
- (1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir.
- (2) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.
- (3) Ketentuan tentang pengurusan Pemberitahuan Pabean diatur lebih lanjut oleh Manteri.
Bagian Ketiga
Tanggung Jawab atas Bea Masuk
- (1) Importir bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang sejak tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.
- (2) Bea Masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang mendapat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang dalam hal importir tidak ditemukan.
- (1) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya.
- (2) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya :
- a. musnah tanpa sengaja;
- b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
- c. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara lain, Tempat Penimbunan Berikat, atau Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Perhitungan Bea Masuk atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilunasi, sepanjang tidak dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam Pemberitahuan Pabean pada saat barang tersebut ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara dan nilai pebean ditetapkan oleh
Pejabat Bea dan Cukai.
- (1) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya.
- (2) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya :
- a. musnah tanpa sengaja;
- b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
- c. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat lain, atau Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Perhitungan Bea Masuk atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilunasi didasarkan pada tarif yang berlaku pada saat dilakukan pencacahan dan nilai pabean barang pada saat ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 tidak lagi dipenuhi, Bea Masuk atas barang impor yang terutang menjadi tanggung jawab :
- a. Orang yang mendapatkan pembebasan atau kekeringan; atau
- b. Orang yang menguasai barang yang bersangkutan dalam hal Orang sebagaimana dimaksud huruf a tidak ditemukan.
- (2) Perhitungan Bea Masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (a) didasarkan pada tarif dan nilai pabean yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.
Barangsiapa yang kedapatan menguasai barang impor di tempat kedatangan sarana pengangkutan atau di daerah perbatasan yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang tersebut.
PEMBAYARAN BEA MASUK, PENAGIHAN UTANG,
Bagian Pertama
Pembayaran Bea Masuk
- (1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut Undang-undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Bea Masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dibulatkan dalam rupiah penuh.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran
Bea Masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (1) Bea Masuk dan denda administrasi yang terutang wajib dibayar selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari sejak timbulnya kewajiban membayar menurut Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal tertentu. kewajiban membayar Bea Masuk dan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan.
- (3) Ketentuan tentang penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Bagian Kedua
Penagihan utang
- (1) Utang atau tagihan kepada negara
- (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pebean atas barang-barang milik yang berutang.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bea Masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan.
- (3) Hak mendahulu untuk tagihan pabean melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali :
- a. biaya perkara semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (4) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan, kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal penundaan pembayaran diberikan.
- (1) Hak penagihan atas utang
Pelaksanaan penagihan utang dan penghapusan penagihan utang yang tidak dapat ditagih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Jaminan
- (1) Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-undang ini dapat dipergunakan :
- a. sekali; atau
- b. terus-menerus.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. uang tunai;
- b. jaminan bank;
- c. jaminan dari perusahaan asuransi; atau
- d. jaminan lainnya.
- (3) Ketentuan tentang jaminan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Bagian Pertama
Tempat Penimbunan Sementara
BAB V - TEMPAT PENIMBUNAN DI BAWAH PENGAWASAN PABEAN
Pasal 43
- (1) Di setiap Kawasan Pabean disediakan Tempat Penimbunan Sementara yang dikelola oleh pengusaha Tempat Penimbunan Sementara.
- (2) Dalam hal barang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara, jangka waktu penimbunan barang paling lama tiga puluh hari sejak penimbunannya.
- (3) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar dua puluh lima persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.
- (4) Ketentuan tentang penunjukan Tempat Penimbunan Sementara, tata cara penggunaannya, dan perubahan jangka waktu penimbunan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB V...
Bagian Kedua
Tempat Penimbunan Berikat
BAB V - TEMPAT PENIMBUNAN DI BAWAH PENGAWASAN PABEAN
Pasal 44
- (1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Berikat untuk :
- a. menimbun barang guna diimpor untuk dipakai atau diekspor atau diimpor kembali;
- b. menimbun dan/atau mengolah barang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
- c. menimbun dan memamerkan barang impor; atau
- d. menimbun, menyediakan untuk dan menjual barang impor kepada orang tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan tentang pendirinya, penyelenggaraan, dan pengusahaan Tempat Penimbunan Berikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - TEMPAT PENIMBUNAN DI BAWAH PENGAWASAN PABEAN
Pasal 46
- (1) Barang dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat atas
Bagian...
-34 - persyaratan Pejabat Bea dan Cukai untuk :
- a. diimpor untuk dipakai;
- b. diolah;
- c. diekspor sebelum atau sesudah diolah; atau
- d. diangkut ke Tempat Penimbunan Berikat atau Tempat Penimbunan Sementara.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang diimpor untuk dipakai, dipungut Bea Masuk
- (1) Izin Tempat Penimbunan Berikat dibekukan bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat :
- a. berada dalam pengawasan kurator sehubungan Tempat Penimbunan Berikat.
- b. menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Pembekuan izin dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi
-35 - pencabutan bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat :
- a. tidak melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
- b. tidak mampu lagi mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat :
- a. telah melunasi utangnya; atau
- b. telah mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.
- (4) Izin Tempat Penimbunan Berikat dalam hal :
- a. penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat untuk jangka waktu satu tahun terus menerus tidak lagi melakukan kegiatan;
- b. penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat mengalami pailit;
- c. penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat bertindak tidak jujur dalam usahanya; atau
- d. terdapat permintaan dari yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan tentang pembekuan, pemberlakuan kembali, dan pencabutan izin Tempat Penimbunan Berikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - TEMPAT PENIMBUNAN DI BAWAH PENGAWASAN PABEAN
Pasal 47
Bilamana izin Tempat Penimbunan Berikat telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pengusaha dalam batas waktu tiga puluh hari sejak pencabutan izin harus :
- a. melunasi semua Bea Masuk yang terutang;
- b. mengekspor kembali barang yang masih ada di Tempat Penimbunan
Berikat; atau
- c. memindahkan barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain.
Bagian Ketiga Tempat Penimbunan Pabean
BAB V - TEMPAT PENIMBUNAN DI BAWAH PENGAWASAN PABEAN
Pasal 48
- (1) Di setiap Kantor Pabean disediakan Tempat Penimbunan Pabean yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Penunjukan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
BAB IX - PEMBUKUAN
Pasal 49
Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau pengusaha pengangkutan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor.
BAB IX - PEMBUKUAN
Pasal 50
- (1) Atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai, Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Dalam hak orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyediakan buku, catatan, dan surat-menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor untuk diperiksa beralih kepada yang mewakilinya.
BAB IX - PEMBUKUAN
Pasal 51
Pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia atau dengan mata uang asing dan bahasa asing dan bahasa lain yang ditetapkan oleh Menteri, dan semua buku, catatan, serta wajib disimpan selama sepuluh tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
BAB IX - PEMBUKUAN
Pasal 52
Barangsiapa yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51 dan perbuatan tersebut tidak menyebabkan kerugian keuangan negara dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR SERTA PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Bagian Pertama
Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor
BAB X - LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR SERTA PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 53
- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor baran tertentu wajib memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi
-39 - syarat untuk diekspor atau diimpor, jika telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean, atas permintaan importir atau eksportir dapat :
- a. dibatalkan ekspornya;
- b. diekspor kembali; atau
- c. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
- (4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain
BAB X - LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR SERTA PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 54
Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean yang
BAB X - LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR SERTA PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 55
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan dengan disertai :
- a. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- b. bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- c. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
- d. jaminan.
BAB X - LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR SERTA PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 56
Atas penerimaan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pejabat Bea dan Cukai :
- a. memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspornya;
- b. terhitung tanggal diterimanya perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat, melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari Kawasan Pabean.
BAB X - LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR SERTA PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 57
- (1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama hari
-41 - kerja.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BAB X - LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR SERTA PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 68
- (4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain
BAB III - TARIP DAN NILAI PABEAN
Pasal 93
- (4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak lima ratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar atau paling sedikit seratus persen dari Bea Masuk yang kurang dibayar.
- (5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk dibayar sebesar kelebihannya.
- (6) Ketentuan tentang penetapan tarif dan nilai pabean diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dalam jangka waktu du tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pebean.
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk :
-17 - a. melunasi...
- a. melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar; atau
- b. diberikan pengembalian Bea Masuk yang lebih dibayar.
- (3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian Bea Masuk yang dibayar lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.
Bagian Pertama
Bea Masuk Antidumping
Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal :
- a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
- b. impor barang tersebut :
1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
2. mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
- (1) Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut.
- (2) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut
Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Bea Masuk Imbalan
Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal :
- a. ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut; dan
- b. impor barang tersebut :
1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang
-19 - memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
2. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
- (1) Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan :
- a. biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi; dan/atau
- b. pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.
- (2) Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut
Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
TIDAK DIPUNGUT, PEMBEBASAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK
Bagian Pertama
Tidak Dipungut Bea Masuk
Barang yang dimasukkan ke Daerah Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean tidak dipungut Bea Masuk.
Bagian Kedua
Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk
- (1) Pembebasan Bea Masuk diberikan atas Impor :
- a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia BAB V...
- e. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
- f. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
- g. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- h. barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
- i. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- j. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- k. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- l. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. m.barang pindahan;
- n. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
- (2) Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan
- (1) Pembebasan atau keringanan Bea Masuk dapat diberikan atas Impor
:
- a. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
- b. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
- c. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- d. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
- e. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
- f. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- g. barang yang telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama;
- h. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam Daerah Pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
- i. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
- j. barang oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah yang
-23 - ditujukan untuk kepentingan umum;
- k. barang dengan tujuan untuk diimpor sementara.
- (2) Perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau kekeringan
- (1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas :
- a. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;
- b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
- c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
- d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan batang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau
BAB V - TIDAK DIPUNGUT, PEMBEBASAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK
Pasal 99
- (2) Ketentuan tentang pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK
Bagian Pertama
Pemberitahuan Pabean
Ketentuan dan tata cara tentang :
- a. bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- b. penyerahan dan pendaftaran Pemberitahuan Pabean;
- c. penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- d. pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
- e. penggunaan dokumen pelengkap pabean;
diatur oleh Menteri.
Bagian Kedua
Pengurusan Pemberitahuan Pabean
- (1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir.
- (2) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.
- (3) Ketentuan tentang pengurusan Pemberitahuan Pabean diatur lebih lanjut oleh Manteri.
Bagian Ketiga
Tanggung Jawab atas Bea Masuk
- (1) Importir bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang sejak tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.
- (2) Bea Masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang mendapat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang dalam hal importir tidak ditemukan.
- (1) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya.
- (2) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya :
- a. musnah tanpa sengaja;
- b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
- c. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara lain, Tempat Penimbunan Berikat, atau Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Perhitungan Bea Masuk atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilunasi, sepanjang tidak dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam Pemberitahuan Pabean pada saat barang tersebut ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara dan nilai pebean ditetapkan oleh
Pejabat Bea dan Cukai.
- (1) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya.
- (2) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya :
- a. musnah tanpa sengaja;
- b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
- c. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat lain, atau Tempat Penimbunan Pabean.
- (3) Perhitungan Bea Masuk atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilunasi didasarkan pada tarif yang berlaku pada saat dilakukan pencacahan dan nilai pabean barang pada saat ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 tidak lagi dipenuhi, Bea Masuk atas barang impor yang terutang menjadi tanggung jawab :
- a. Orang yang mendapatkan pembebasan atau kekeringan; atau
- b. Orang yang menguasai barang yang bersangkutan dalam hal Orang sebagaimana dimaksud huruf a tidak ditemukan.
- (2) Perhitungan Bea Masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (a) didasarkan pada tarif dan nilai pabean yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.
Barangsiapa yang kedapatan menguasai barang impor di tempat kedatangan sarana pengangkutan atau di daerah perbatasan yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang tersebut.
PEMBAYARAN BEA MASUK, PENAGIHAN UTANG,
Bagian Pertama
Pembayaran Bea Masuk
- (1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut Undang-undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Bea Masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dibulatkan dalam rupiah penuh.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran
Bea Masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (1) Bea Masuk dan denda administrasi yang terutang wajib dibayar selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari sejak timbulnya kewajiban membayar menurut Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal tertentu. kewajiban membayar Bea Masuk dan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan.
- (3) Ketentuan tentang penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Bagian Kedua
Penagihan utang
- (1) Utang atau tagihan kepada negara
- (1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pebean atas barang-barang milik yang berutang.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bea Masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan.
- (3) Hak mendahulu untuk tagihan pabean melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali :
- a. biaya perkara semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (4) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan, kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal penundaan pembayaran diberikan.
- (1) Hak penagihan atas utang
Pelaksanaan penagihan utang dan penghapusan penagihan utang yang tidak dapat ditagih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Jaminan
- (1) Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-undang ini dapat dipergunakan :
- a. sekali; atau
- b. terus-menerus.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. uang tunai;
- b. jaminan bank;
- c. jaminan dari perusahaan asuransi; atau
- d. jaminan lainnya.
- (3) Ketentuan tentang jaminan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Bagian Pertama
Tempat Penimbunan Sementara
- (1) Di setiap Kawasan Pabean disediakan Tempat Penimbunan Sementara yang dikelola oleh pengusaha Tempat Penimbunan Sementara.
- (2) Dalam hal barang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara, jangka waktu penimbunan barang paling lama tiga puluh hari sejak penimbunannya.
- (3) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar dua puluh lima persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.
- (4) Ketentuan tentang penunjukan Tempat Penimbunan Sementara, tata cara penggunaannya, dan perubahan jangka waktu penimbunan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB V...
Bagian Kedua
Tempat Penimbunan Berikat
- (1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Berikat untuk :
- a. menimbun barang guna diimpor untuk dipakai atau diekspor atau diimpor kembali;
- b. menimbun dan/atau mengolah barang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
- c. menimbun dan memamerkan barang impor; atau
- d. menimbun, menyediakan untuk dan menjual barang impor kepada orang tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan tentang pendirinya, penyelenggaraan, dan pengusahaan Tempat Penimbunan Berikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (1) Barang dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat atas
Bagian...
-34 - persyaratan Pejabat Bea dan Cukai untuk :
- a. diimpor untuk dipakai;
- b. diolah;
- c. diekspor sebelum atau sesudah diolah; atau
- d. diangkut ke Tempat Penimbunan Berikat atau Tempat Penimbunan Sementara.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang diimpor untuk dipakai, dipungut Bea Masuk
- (1) Izin Tempat Penimbunan Berikat dibekukan bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat :
- a. berada dalam pengawasan kurator sehubungan Tempat Penimbunan Berikat.
- b. menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Pembekuan izin dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi
-35 - pencabutan bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat :
- a. tidak melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
- b. tidak mampu lagi mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat :
- a. telah melunasi utangnya; atau
- b. telah mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.
- (4) Izin Tempat Penimbunan Berikat dalam hal :
- a. penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat untuk jangka waktu satu tahun terus menerus tidak lagi melakukan kegiatan;
- b. penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat mengalami pailit;
- c. penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat bertindak tidak jujur dalam usahanya; atau
- d. terdapat permintaan dari yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan tentang pembekuan, pemberlakuan kembali, dan pencabutan izin Tempat Penimbunan Berikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bilamana izin Tempat Penimbunan Berikat telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pengusaha dalam batas waktu tiga puluh hari sejak pencabutan izin harus :
- a. melunasi semua Bea Masuk yang terutang;
- b. mengekspor kembali barang yang masih ada di Tempat Penimbunan
Berikat; atau
- c. memindahkan barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain.
Bagian Ketiga Tempat Penimbunan Pabean
- (1) Di setiap Kantor Pabean disediakan Tempat Penimbunan Pabean yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Penunjukan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau pengusaha pengangkutan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor.
- (1) Atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai, Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Dalam hak orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyediakan buku, catatan, dan surat-menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor untuk diperiksa beralih kepada yang mewakilinya.
Pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia atau dengan mata uang asing dan bahasa asing dan bahasa lain yang ditetapkan oleh Menteri, dan semua buku, catatan, serta wajib disimpan selama sepuluh tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
Barangsiapa yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51 dan perbuatan tersebut tidak menyebabkan kerugian keuangan negara dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR SERTA PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Bagian Pertama
Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor
- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor baran tertentu wajib memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi
-39 - syarat untuk diekspor atau diimpor, jika telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean, atas permintaan importir atau eksportir dapat :
- a. dibatalkan ekspornya;
- b. diekspor kembali; atau
- c. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
- (4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain
Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean yang
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan dengan disertai :
- a. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- b. bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- c. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
- d. jaminan.
Atas penerimaan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pejabat Bea dan Cukai :
- a. memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspornya;
- b. terhitung tanggal diterimanya perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat, melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari Kawasan Pabean.
- (1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama hari
-41 - kerja.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta perintah penangguhan, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat memberi izin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya.
- (2) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah mendengarkan dan mempertimbangkan
PENJELASAN
Pembukaan
serta memperhatikan kepentingan pemilik barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya.
##
PENJELASAN
Pasal 59
- (1) Apabila dalam jangka waktu sepuluh hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang meminta penangguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan -42 - perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan dan Ketua Pengadilan Negeri setempat tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, Pejabat Bea dan Cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-undangan ini. <!-- formula-not-decoded --> - (2) Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu sepuluh hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menerima perintah dan melaksanakan penangguhan barang impor atau ekspor. - (3) Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberitahukan dan Ketua Pengadilan Negeri setempat tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-undang ini.
PENJELASAN
Pasal 60
Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Bea -43 - dan Cukai agar mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.
PENJELASAN
Pasal 61
- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa barang impor atau ekspor tersebut merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang hak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut. <!-- formula-not-decoded --> - (2) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan.
PENJELASAN
Pasal 62
Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta.
PENJELASAN
Pasal 63
Ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak