PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 23 Tahun 2015 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Menetapkan :
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjalankaan fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
PENYAMPAIAN LHKPN
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2
- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri atas :
- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
- d. Pejabat Fungsional Auditor; dan
- e. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 3
- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Inspektorat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak
3. 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan :
- a. KPK;
- b. Inspektorat selaku Tim Pengelola LHKPN;
- c. Tim LHKPN-SKPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
- d. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4
Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :
- a. asli untuk Penyelenggara Negara;
- b. fotokopi untuk Inspektorat; dan
- c. fotokopi untuk Pengelola LHKPN masing-masing SKPD.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :
- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.
BAB II - PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 6
- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
- a. selama 2 (dua) tahun berturut-turut menduduki jabatan yang sama;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.
TIM PENGELOLA LHKPN
BAB III - TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 7
- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebegaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri dari :
- a.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
- b. Ketua
-
Inspektur Kabupaten;
- c.
- Sekretaris :
Sekretaris Inspektorat;
- d. Anggota :
- a. Asisten Pemerintahan;
- b. Asisten Administrasi Umum;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- d. Sekretaris DPRD;
- e. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
- f. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
6. : Inspektorat;
- e. Administrasi Aplikasi
- f. User Aplikasi
9. : Inspektorat.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebegaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada KPK; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat.
- (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 8
- (1) Tim Pengelola LHKPN dibentuk di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pengelola LHKPN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN pada masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN.
- (3) Tim Pengelola LHKPN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9
- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
- b. pembebasan dari jabatan.
BAB V - TATA CARA PENJATUHAN SANKSI Pasal 10
Pasal 10
- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 9 didahului dengan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR