PERATURAN BUPATI MA Nomor 32 Tahun 2017 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 ' (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka berdasarkan surat permohonan SKPD perihal kegiatan yang belum selesai sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 untuk dianggarkan kembali dalam Kegiatan Lanjutan mendahului Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2016 mendahului Perubahan Anggaran . Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat . Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5948);
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
17. Pera'turan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 182);
4. 18 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 266);
19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 268);
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
- ( 1) Kegiatan Lan ju tan yang dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2016 yang belum terealisir keseluruhan anggarannya.
- (2) Kegiatan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) oleh pejabat yang berwenang diproses sesuai Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 poin 22 (duapuluh dua) halaman 79 (tujuhpuluh sembilan).
r
'
r
Pasal 138
r
'
r
- (1) Pelaksanaan Realisasi Anggaran dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran -Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-L SKPD) disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017,· untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun · Anggaran 201 7.
- (2) Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal I seperti yang tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR

: 2-TAHUN 2017

TANGGAL

: ]lo PEBRUARI 2017

TENTANG

: PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

| | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SKPD | Kode Rekening | U R A I A N | Jumlah (Rp) | Kode Rekening | URAIAN | Jumlah (Rp) |
| Dinas Pendidikan | I. 01. I. 01. 01. 02. 45. | Pembangunan Gedung Kantor ( Lanjutan ) | - | I. 01. 1 . 01.01.02. 45. | Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan ) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | 223.476.400 |
| Dan Kcbudayaan | I. 01. I. 01. 01. 02. 45. 5. 2. 3. 49. 01. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | - | I. 0 1. 1. 01.01.02. 45. 5. 2. 3. 49 01. | Gedung Kantor | 223.476.400 |
| | 1. 01 I. 01. 01. 16. 109. | Pembangunan Gedung Sekolah - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ( Lanjutan) | - | I. 0 1 . 1 . 01. 01. 16. 109. | Pembangunan Gedung Sekolah - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ( Lanjutan) | 417.000.000 |
| | I. 01. I. 01. 01. 16. 109.5. 2. 3. 49. 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan .. | | I. 0 1. 1. 01 . 01. 1 6. 109.5. 2. 3. 49 10. - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 417.000.000 |
| | I. 01. I. 01. 01. 16. I 10. | Pembangunan Gedung Sekolah ( Lanjutan ) | - | I. 0 1. 1. 01. 01. 16. 110. | Pembangunan Gedung Sekolah ( Lanjutan) | 985.608.200 |
| | 1. 01. 1. 01. 01. 16. I 10. 5. 2. 3. 49. 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | - | I. 0 1. 1. 01. 01. 16. 110.5. 2 3. 49 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 985.608.200 |
| | 1. 01. 1. 01. 01. 17. 85. | Pembangunan Gedung Sekolah( Lanjutan ) | - | 1. 0 1. 1. 01.01.17. 85. | Pembangunan Gedung Sekolah( Lanjutan) | 79.486.250 |
| | I. 01. I. 01. 01. 17. 85. 5. 2. 3. 49. 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | - | I. 0 1. 1. 01.01. 17. 85. 5. 2. 3. 49 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 79.486.250 |
| Dinas Kesehatan | 1. 02. 1. 02.0 1 . 02. 48. | Pembangunan Rumah Dinas ( Lanjutan ) | - | 1 . 02.1. 02.01.02. 48. | Pembangunan Rumah Dinas ( Lanjutan ) | 147.782.550 |
| | I. 02. I. 02. 01. 02. 48. 5. 2 3. 50. 03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III | - | 1 . 02.1. 02. 01. 02. 48. 5. 2 3. 50 03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan Ill | 147.782.550 |
| | 1. 02. 1. 02. 01. 25. 46. | Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Puskesmas/Puskesmas Pembantu ( Lanjutan) | - | 1. 02.1. 02.01.25. 46. | Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Puskesmas/Puskesmas Pembantu ( Lanjutan ) | 49.863.000 |
| | I. 02. I. 02. 01. 25. 46. 5. 2. 3. 49. 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | - | 1. 02. I. 02. 0 I. 25. 46. 5. 2. 3. 49 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 49.863.000 |
| | 1. 02. 1. 02. 01. 25. 48. | Pembangunan Poskesdes ( Lanjutan ) | - | 1 . 02.1. 02.01.25. 48. | Pembangunan Poskesdes ( Lanjutan) | 69.027.000 |
| | 1. 02. 1. 02. 01. 25. 48. 5. 2. 3. 49. 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | - | I. 02.1. 02.01.25. 48. 5. 2. 3. 49 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 69.027.000 |
| | 1. 02. 1. 02. 01. 25. 49. | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu ( Lanjutan ) | - | I. 02. I. 02.01.25. 49. | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (Lanjutan) | 86.488.500 |
| | I. 02. 1. 02. 01. 25. 49. 5. 2. 3. 49. 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | - | I. 02. 1 . 02.01.25. 49. 5 . 2 3. 49 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 86.488.500 |
| | 1. 02. 1. 02. 01. 25. 50. | Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Rawat !nap (Lanjutan ) | | 1 . 02.1. 02.01.25. 50. | Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Rawat !nap ( Lanjutan ) | 465.951.200 |
| | 1. 02. I. 02.0 I. 25. 50. 5. 2. 3. 49. 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | - | I. 02. I. 02.01.25. 50. 5. 2. 3. 49 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 465.951.200 |
| | I. 02. I. 02.0 I. 25. 52. | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas ( Pajak Rokok) (Lanjutan ) | - | I. 02. I. 02.01.25. 52. | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (Pajak Rokok) (Lanjutan) | 68.974.500 |
| I | 1. 02. I. 02.0 I. 25. 52. 5 . 2 3. 49. 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | - | I. 02. I. 02.01.25. 52. 5. 2 . 3 . 49 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 68.974.500 |

f

ii

•

..

| | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SKPD | Kode Rekening | URA IAN | Jumlah (Rp) | Kode Rekening | URAIA N | Jumlah (Rp) |
| Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang | I. 03. I. 03. 01. 02. 48. | Pembangunan Gedung Kantor ( Lanjutan ) | . | I. 03. I. 03. OJ. 02. 48. | Pembangunan Gedung Kantor ( Lanjutan ) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | 1.267.395.800 |
| | I. 03. I. 03. 01. 02. 48. 5 . 2 3. 49. 01. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | . | I. 03.1. 03.01.02. 48. 5. 2. 3. 49 01. | Gedung Kantor | 1.267.395.800 |
| | I. 03. I. 03. 01. 07. 08. | Peningkatan Jalan ( Lanjutan ) | . | I. 03.1. 03.01.07. 08. | Peningkatan Jalan ( Lanjutan ) | 506.240.600 |
| | I. 03. I. 03. 01. 07. 08. 5. 2. 3. 59. 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | . | I. 03. 1. 03.01.07. 08. 5. 2. 3. 59.03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | 506.240.600 |
| | I. 03. I. 03. 01. 15. 08. | Pembangunan Jembatan ( Lanjutan ) | . | I. 03. I. 03. OJ. 1 5. 08. | Pembangunan Jembatan ( Lanjutan) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 242.763.500 |
| | I. 03. I. 03. 01. 15. 08. 5. 2. 3. 60. 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabup~ten/Kota | . | I. 03. I. 03. 0 I. I 5. 08. 5. 2. 3. 60. 03. | Kabupaten/Kota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( Lanjutan ) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 242.763.500 |
| | I. 04. I. 03. 01. 15. 12. | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Lanjutan ) | . | I. 03.1. 03.01.15. 12. | | 2.820.000.000 |
| | I. 04. I. 03. 01. 15. 12. 5 . 2 2 23. 01. | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | . | I. 03. I. 03. 01. 15. 12. 5 . 2 . 2 23 01. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Lanjutan ) | 2.820.000.000 25.000.000 |
| | 1. 03. I. 03. 01. 15. 13. I. 03. I. 03. OJ. 15. 13. 5 . 2 3 . 59.03. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Lanjutan ) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | . . | I. 03. 1. 03.01. IS. 13. I. 03. I. 03. OJ. IS. 13. 5 . 2 3 59 03. | Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | 25.000.000 |
| | I. 03. I. 03. 01. 16. 06. | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Lanjutan) | | I. 03. I. 03. 01. 16. 06. | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Lanjutan ) | 6.069.200 |
| | 1 . 03. I. 03. 01. 16. 06. 5 . 2 3 68. 02. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar | . . | I. 03. I. 03. 01. 16. 06. 5. 2. 3. 68 02. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan AirTawar | 6.069.200 |
| | I. 03. I. 0 3 . 0 1. 1 8 . 1 1. | Pemeliharaan Riutin Berkala Jalan ( Lanjutan ) | . | I. 03.1. 03.01. 18. I I. | Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan ( Lanjutan) | 77.475.350 77.475.350 |
| | I. 03. I. 03. 0I. 18. 1 1 . 5 . 2 . 3. 59. 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | . | I. 03. I. 03.01. 18. I I. 5 . 2 . 3 59 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | 2. 05. I. 03. 01. 24. 17 | | | .2. 05. I. 03.01.24. 17. | Penataan RTH ( Lanjutan) | 4.878.534.100 |
| | 2. 05. I. 03. 01. 24. 17. 5. 2. 3. 59. 05. | Penataan RTH (Lanjutan) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus | - . | 2. 05. 1. 03.01.24. 17. 5. 2. 3. 59 05. | Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 4.521.856.500 |
| | 2. 05. I. 03. 01. 24. 17. 5. 2. 3. 85. 01. | Belanja Modal Asel tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan | . | 2. 05. I. 03. 01.24. 17. 5 . 2 . 3 . 85 01. | Belanja Modal Asel tetap Lainnya- Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan | 356.677.600 |
| | I. 03. I. 03. 01. 28. 18. | Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai (Lanjutan) | . | I. 03. I. 03. 01.28. 18. | Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan­ Badan Sungai ( Lanjutan ) | 776.931.500 |
| | I. 03. I. 03. 01. 28. 18. 5. 2. 3. 62. 05. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut | . | I. 03. I. 03. 01.28. 18. 5. 2. 3. 62 05. | Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut | 776.931.500 |
| | I. 03. I. 03. 01. 30. 1 1 . | Pembangunan Jalan clan Jembatan Perdesaan ( Lanjutan ) | . | I. 03. I. 03. 01.30. I I. | Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Lanjutan ) | 234.384.500 |
| | I. 03. I. 03. 01. 30. J I. 5. 2. 3. 59. 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | . | I. 03. 1. 03.01. 30. I I. 5. 2. 3. 59 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | 234.384.500 |
| | I. 03. I. 03. 0I. 30. 14. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ( Lanjutan) | . | I. 03. 1 . 03.01.30. 14. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ( | 13.620.000 |
| | 1. 03. I. 03. 01. 30. 14. 5. 2. 3. 69. 05. | Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya | . | I. 03. I. 03.01.30. 14. 5 . 2 . 3 69 05. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 13.620.000 |
| Sekretariat Daerah | 4. 01. 4. 01. 03. 02. 42. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ( Lanjutan ) | . | 4. 01.4. 01.03.02. 42. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ( Lanjutan ) | I60.384.400 |
| | 4. 01. 4. OJ. 03. 02. 42. 5 . 2 . 3. 50. 04. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalouw/Tempat Peristirahatan | . | 4. 01.4. 01.03.02. 42. 5 . 2 . 3 50 04. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalouw/Tempat Peristirahatan | 160.384.400 |

$

-

+

«

, .

| | | | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| SKPD | Kode Rekening | URAIA N | Jumlah (Rp) | Kode Rekening | URAIA N | Jumlah (Rp) |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | | - I. 06.1. 06. 02. 22. 07. | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 7.000.000.000 |
| | 1 . 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2 I. 01. 01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | - | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5 . 2 I. 01 01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 60.540.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5 . 2 I. 01. 04. | Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan | - | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. I. 01 04. Honorarium | Tim Penerima Hasil Pekerjaan | 5.040.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2 2. 01. 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | - | 1. 06. I. 06.02.22. 07. 5. 2. 2. 01 01. Belanja | Alat Tulis Kantor | 2.500.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 06. 01. | Belanja Cetak | - | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2 2. 06 0I. Belanja | Cetak | 7.312.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. | 5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan | - | I. 06. I. 06.02.22. 07. 5. 2. 2. 06 | 02. Belanja Penggandaan | 3.500.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15. 01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15 01. Belanja | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 34.200.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. | 5 . 2 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | - | 1. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2 2. 15 Belanja | 02. Perjalanan Dinas Luar Daerah | 81.548.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5 . 2 2. 21. 02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | - | I. 06. I. 06.02.22. 07. 5. 2. 2. 21 02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | I68.480.800 |
| | 1 . 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 21. | 03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | - | I. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 21 03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 232.479.000 |
| | 1. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 49. | 10. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan | - | I. 06. 1. 06. 02. 22. 07 5. 2. 3. 49 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan | 693.000.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 59. | 04. Belanja Modal Jalan,lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | - | 1. 06. 1. 06.02. 22. 07. 5. 2. 3. 59 04. | Belanja Modal Jalan,lrigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Desa | 2.750.000.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 64. 05. | Belanja Modal Jalan,lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | - | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5 . 2 3. 64 05. | Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | 2.961.400.200 |
| | 4. 01. 4. 01. 03. 02. 46. | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas ( Lanjutan ) | | 4. 01.4. 01.03.02. 46. - | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (Lanjutan ) | 92.235.000 |
| | 4. 01. 4. 01. 03. 02. 46. 5. 2. 3. 50. | 03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan lll | - | 4. 01.4. 01.03.02. 46. 5. 2. 3. 50 03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan m | 92.235.000 |
| Badan Kepegawaian dan | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. | Sumpah Janji PNS | - | 4. 05.4. 05.01.30. 42. | Sumpah Janji PNS | 66.990.000 |
| Pengembangan | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. | 06. 02. Belanja Penggandaan | - | 14. 05. 4. 05.01.30. 42. 5. 2. 2. 06 02. | Belanja Penggandaan | 875.000 |
| SumberDaya | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. IO. | 07. Belanja Sewa Sound System | - | 4. 05.4. 05.01.30. 42. 5. 2. 2. 10 07. | Belanja Sewa Sound System | 3.750.000 |
| Manusia | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 1 1. 01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | - | 4. 05.4. 05.01.30. 42. 5. 2. 2. I I 01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 4.050.000 |
| | 4. 05. 4. 05. 0 I. 30. 42. 5. 2. 2. 15. | OJ. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - | 4. 05. 4. 05. 01.30. 42. 5. 2. 2. 15 | 01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 47.815.000 |
| | 4. 05. 4. 05. 0 I. 30. 42. 4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. | 5. 2. 2. 26. 01. Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | - | 4. 05. 4. 05.01.30. 42. 5. 2. 2. 26 Seleksi | 01. Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur Penerimaan CPNS Formasi Dokter, Dokter Gigi dan | 10.500.000 |
| | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 1. 01. | Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | 4. 05. 4. 05. 01.30. 59. - - 4. 05.4. 05.01.30. 59. 5. 2. I. 01 01. | Bidan PTT Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 111.708.000 19.800.000 |
| | 4. 05. 4. ·05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. 01. 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | - | 4. 05.4. 05.01.30. 59. 5. 2. 2. 01 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.088.000 |
| | | 12. Biaya Jasa Penyiaran | | | Biaya Jasa Penyiaran | |
| | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. 03. | 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | - | 14. 05. 4. 05. 01.30. 59. 5. 2. 2. 03.12. 4. 05. 4. 05. 01.30. 59. 5. 2 2. 15 02. | Belanja Perja'anan Dinas Luar | 750.000 |
| | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. | | | - | Daerah A | 89.070.000 |

-

-

-

-