PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 17 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 1 April 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kesetaraan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah dengan Pejabat Negara dan Pejabat Struktural Eselon II perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Non Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal I
Ketentuan ayat (4) Pasal 10 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 5) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
- a. uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan uang makan dan uang saku yang diberikan secara Lumpsum dengan standar paling tinggi yang meliputi:
Pasal 10
- (1) Uang harian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan uang makan dan uang saku yang diberikan secara Lumpsum dengan standar paling tinggi yang meliputi:
1. uang harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
2. uang harian untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Jawa Timur;
3. uang harian untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi Jawa Timur; dan
4. uang harian untuk Perjalanan Dinas luar ke Luar Negeri.
- b. uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. besaran uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi Jawa Timur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari untuk menghadiri acara yang konsumsi (makan minum) ditanggung oleh penyelenggara, maka pemberian uang harian diatur sebagai berikut:
1. uang harian diberikan 100% (seratus persen) untuk waktu 2 (dua) hari;
2. uang harian untuk hari ke 3 (tiga) sampai dengan seterusnya diberikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari standar uang harian; dan
3. untuk uang harian dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan mulai hari ke 3 (tiga) dan seterusnya diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian dan setinggi-tingginya sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan biaya transport dari Tempat Kedudukan

ke Tempat Tujuan dan tiba kembali di Tempat Kedudukan yang terdiri dari:

- a. biaya tiket dan biaya retribusi terminal/stasiun/bandara/pelabuhan dan tempat pelayanan lainnya sesuai dengan tujuan Perjalanan Dinas;
- b. biaya dari Tempat Kedudukan ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/ dan dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan ke Tempat Tujuan dan sebaliknya;
- c. biaya transport lokal (darat/air) ke pedalaman untuk Perjalanan Dinas luar pulau; dan
- d. biaya transport diberikan secara at cost (Biaya Riil) dan berdasar kelas atau fasilitas Moda Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan biaya sewa kamar hotel atau penginapan resmi lain yang diberikan secara at cost (Biaya Riil) berdasar pada satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. apabila penginapan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan resmi lain, maka biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan diberikan secara Lumpsum .
- (4) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan per hari kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas luar Daerah untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

sedangkan untuk anggota DPRD dan Pejabat Eselon II diberikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD diberikan sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk anggota DPRD, Pejabat Eselon II diberikan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- c. uang representasi dibayarkan secara Lumpsum.
- (5) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 1 April 2015

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001