PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN Nomor 5 Tahun 2014 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
- a. bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/5209/SJ, tertanggal 28 Desember 2011 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah KabupatenTabanan ;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan secara ikhlas tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak;
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum di manapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.
SUBYEK DAN OBYEK
BAB II - SUBYEK DAN OBYEK
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN
BAB III - BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 3
- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun berbentuk barang baik bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan tergantung pada kemampuan pihak ketiga.
BAB IV
PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN
BAB III - BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 4
Penerimaan sumbangan pihak ketiga dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagai jenis pendapatan sumbangan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Penatausahaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendapatan.
- (3) Penatausahaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Tabanan.
- (4) Realisasi sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 6
Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1998 Nomor 8 Seri D Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Penetapan: Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 24 Pebruari 2014

Penandatangan: BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Penetapan: Diundangkan di Tabanan pada tanggal 24 Pebruari 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 5
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
## NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
## PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
## I. UMUM
Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dan dengan makin meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintah, pembiayaan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih memadai pula, oleh karenanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dapat digali dari pendapatan asli daerah salah satunya adalah berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 5