PERATURAN BUPATI PANDEGLANG Nomor 26 Tahun 2014 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 9 September 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, serta untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi ditingkat petani sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat dengan mutu terjamin dan harga berdasarkan harga eceran tertinggi, perlu menetapkan pengalokasian pupuk bersubsidi pada sektor pertanian diwilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Pasar;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
20. Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun
21. Anggaran 2014;
2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 521.33/Kep.57Huk/2014 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014;
3. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang Nomor 520/530/KKP/2014 tanggal 18 September 2014 perihal Permohonan Penerbitan Perubahan Peraturan Bupati Pandeglang;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah di wilayah Kabupaten Pandeglang.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh sebagian pelimpahan wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi di wilayah kerjanya.
6. Dinas Pertanian dan Perkebunan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
13. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten yang dihitung ## BAB II
PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN
Bagian Kesatu
Peruntukan
Pasal 2
- (1) Jenis pupuk bersubsidi sebagai berikut :
- a. pupuk an-organik
- b. pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi :
- a. petani;
- b. pekebun;
- c. peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar;
- d. petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi :
- a. perusahaan tanaman pangan;
- b. hortikultura;
- c. perkebunan;
- d. peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
Bagian Kedua
Pengalokasian Kebutuhan
Pasal 3
- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran berimbang spesifik lokasi/disesuaikan dengan alokasi pupuk bersubsidi.
- (2) Pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut :
- a. Kecamatan;
- b. jenis;
- c. jumlah;
- d. subsektor;
- e. sebaran bulanan.
- (3) Rincian alokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana berikut :
9. XII.1 Alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
10. XII.2 Alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
11. XII.3 Alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
12. XII.4 Alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014.
- (4) Rincian pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| I. | Sasaran tanaman padi menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang tahun 2014; |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II.1. | Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut subsektor di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| II.2 | Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut jenis per kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| III. | Rekapitulasi alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IV.1 | Alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IV.2 | Alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IV.3 | Alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IV.4 | Alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IV.5 | Alokasi kebutuhan pupuk urea bersubsidi subsektor perikanan menurut sebaran bulan di wilawah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| V. | Rekapitulasi alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VI.1 | Alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VI.2 | Alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VI.3 | Alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VI.4 | Alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VI.5 | Alokasi kebutuhan pupuk SP-36 bersubsidi subsektor perikanan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VII. | Rekapitulasi alokasi kebutuhan pupuk ZA bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VIII.1 | Alokasi kebutuhan pupuk ZA bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VIII.2 | Alokasi kebutuhan pupuk ZA bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VIII.3 | Alokasi kebutuhan pupuk ZA bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| VIII.4 | Alokasi kebutuhan pupuk ZA bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| IX. | Rekapitulasi alokasi kebutuhan pupuk NPK bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| X.1 | Alokasi kebutuhan pupuk NPK bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| X.2 | Alokasi kebutuhan pupuk NPK bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| X.3 | Alokasi kebutuhan pupuk NPK bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| X.4 | Alokasi kebutuhan pupuk NPK bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |
| XI. | Rekapitulasi alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan di wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; |

## Pasal 4

- (1) Apabila terjadi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui realokasi antara wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Apabila pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas.

## BAB III

## PENYALURAN

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi dimasing-masing wilayah;
- c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tapat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

## Pasal 6

- (1) Produsen, penyalur di Lini I.
- (2) Lini II dan penyalur di Lini IV, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan :
- a. petani;
- b. pekebun;
- c. peternak;
- d. petambak.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaiman dimaksud pada ayat (1), produsen berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi.

## Pasal 7

- (1) Penyalur di Lini IV dalam penjualan pupuk bersubsidi disesuaikan dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh :
- a. petani;
- b. pekebun;
- c. peternak;
- d. petambak di Lini IV.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tunai dalam kemasan pupuk sebagaimana berikut :
- Pupuk Urea
10. = 50 Kilogram;
- Pupuk SP-36
12. = 50 Kilogram;
- Pupuk ZA
14. = 50 Kilogram;
- Pupuk NPK = 20 atau 50 Kilogram;
- Pupuk Organik = 20 atau 40 Kilogram.
- (5) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dengan bertuliskan :

- a. Pupuk Urea

- = Rp. 1.800; Per Kg

- b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; Per Kg

- c. Pupuk ZA

= Rp. 1.400; Per Kg

- d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; Per Kg

- e. Pupuk Organik = Rp. 500; Per Kg

## Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan

## BAB IV

## PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 8

- (1) Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan, melaksanakan pembinaan, kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
- (2) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV.
- (3) KPPP Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

## Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) KPPP Kabupaten menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bahan laporan Bupati kepada Gubernur.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 521.33/Kep.57-Huk/2014 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 9 September 2014

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 9 September 2014

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

## Cap/ttd

## AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 26