PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 3 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR ({ J. TAHU.N 2016 TENT ANO SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT TORAN YANG MAHA ESA BUPATI ROTE .NDAO, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR ({ J. TAHU.N 2016
TENT ANO
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
DENGAN RAHMAT TORAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE .NDAO,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lcmbaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 5587); sebagaimana tclah diubah beberapa kali lerakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri DaJam Negcri Nomor 80 Tahun 2015s tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); ~
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupatcn Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
MEMUTUSKAN :
SUSUNAN ORGANJSASI DAN TATA KERJA llfSPEKTORAT Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
5. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
6. Sekretariat Dacrah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
8. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Rote Ndao.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
j
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerjatwr' Inspektorat.
Bagi.an Keaatu Kedudukan
BAB Ill - KEDUDUKAK, TOGAS DAN FURGSI SERTA SUSUNAN ORGAMSASI
Pasal 3
Inspektorat merupakan unsur pengawas penyclenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Ba.gia.n Kedua Tupa clan Fungal
BAB Ill - KEDUDUKAK, TOGAS DAN FURGSI SERTA SUSUNAN ORGAMSASI
Pasal 4
- (1) lnspektorat mempunyai tugas membantu Bupati mernbina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijaka.n teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal tcrhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan basil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bapn Ketiga Suaunan Organiaaai
BAB Ill - KEDUDUKAK, TOGAS DAN FURGSI SERTA SUSUNAN ORGAMSASI
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Inspektoral tcrdiri dari :
- a. Inspektur.
- b. Sckretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. lnspektur Pembantu Wilayah Ill;
§
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
V
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Sckretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bcrtanggungjawab kepada Jnspektur.
- (2) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekrelaris.
- (4) lnspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahijabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL

## PasaJ 7

- (I) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 5 terdiri atas jabatan fungsional Auditor, jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan/atau jabatan fungsionaJ lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsiona1 yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- {2) Setiap Kelompok Jabatan FungsionaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekrctaris Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dcngan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah Tenaga FungsionaJ ditcntukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jcnjang Tenaga Fungsional diatur bcrdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BABV TATAKERJA

## Pasal 8

Dalam rnelaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,j sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya rnasing-masing. ¥

- {l) lnspektur, Sckretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan Peraluran Perundang-undangan yang bcrlaku.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Tnspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian berkewajiban memberikan petunjuk, mernbina, rnembimbing dan mcngawasi pckerjaan dari unsur-unsur pcmbantu dan pelaksana yang berada dalarn lingkungan Tnspektorat.

## Pasal IO

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat wajib rnengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENGANGKATAl'f DAN PEMBERHENTIAl'f

## Pasal 11

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketcntuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

.§

Hal-hal yang bc1um diatur dalarn Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditctapkan dengan Keputusan Bupati. ¥


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR

TAIIUN 2016

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA INSPEKTORAT