PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 5 Tahun 2013 tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, KHUSUS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG (berlaku 7 Januari 2013)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, KHUSUS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tatacara pemungutannya;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sebagai penjabarannya;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, khususnya mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Khusus Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung;
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
MENETAPKAN
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 20);
11. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 47);
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, KHUSUS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C), yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung.
5. Direktur adalah Direktur RSUD (Kelas C) Kota Bitung.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada RSUD yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan jasa di RSUD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan Tujuan dari Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. memberikan penjabaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khusus Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD;
- b. memberikan acuan atau pedoman kepada pihak RSUD dalam menyelenggarakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD kepada Wajib Retribusi; dan
- c. memberikan acuan kepada Wajib Retribusi dan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD.
BAB III - TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis.
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan, antara lain : a. pembayaran melalui loket yang ditentukan oleh Direktur; atau b. petugas pemungut yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi wajib disetor ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Penagihan dilakukan pada saat terbitnya SKRD dan menggunakan SKRD, STRD atau sejenisnya.
ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
BAB IV - ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 4
- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di RSUD baik jasa sarana maupun jasa pelayanan.
- (2) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD.
BAB IV - ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 5
- (1) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi atas Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Biaya Operasional kepada Pegawai/petugas RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan dari pegawai/petugas RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan Daerah.
- (3) Biaya Operasional atas Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per kegiatan pelayanan dan Pelaksanaan Pembayarannya dilakukan setiap bulan.
BAB IV - ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Jumlah Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperhitungkan atas dasar prosentase dari total Jasa Pelayanan.
- (2) Rincian Prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk tindakan bedah :
1. administrasi pendukung dan rekam medik adalah 20% (dua puluh persen) dari total jasa pelayanan.
2. untuk tim operasi adalah 80% (delapan puluh persen) dari total jasa pelayanan kemudian di konversi jadi 100% (seratus persen) dan dibagi : pembagian jasa medik pelayanan : 80% dikonversi jadi 100%
5. operator
6. : 60%
7. spesialis anesthesi
8. : 30%
9. perawat pendamping
10. : 10%
- b. untuk tindakan non bedah :
1. operator (dokter pelaksana) adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total jasa pelayanan;
2. pendamping adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jasa pelayanan antara lain :
- a) perawat adalah 25% (dua puluh lima persen) dari total jasa pelayanan; dan
- b) rekam medik dan petugas administrasi pendukung adalah 5% (lima persen) dari total jasa pelayanan.
- c. untuk pemeriksaan dan pelayanan di ruangan rawat inap dan rawat jalan :
1. operator (dokter pelaksana) adalah 80% (delapan puluh persen) dari total jasa pelayanan;
2. pendamping adalah 20% (dua puluh persen) dari total jasa pelayanan antara lain :
- a) perawat adalah 15% (lima belas persen) dari total jasa pelayanan; dan
- b) rekam medik dan petugas administrasi pendukung adalah 5% (lima persen) dari total jasa pelayanan.
- d. untuk pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah:
1. operator (sopir) adalah 50% (lima puluh persen) dari total jasa pelayanan;
2. pendamping adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jasa pelayanan
3. Rekam medik dan petugas administrasi pendukung adalah 20% (dua puluh persen)dari total jasa pelayanan.
- e. untuk pelayanan oksigen :
1. operator (dokter pelaksana) adalah 50% (lima puluh persen) dari total jasa pelayanan;
2. pendamping adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jasa pelayanan;
3. rekam medik dan petugas administrasi pendukung adalah 20% (tiga puluh persen) dari total jasa pelayanan.
PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran
BAB V - PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 7
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus/lunas.
- (2) Retribusi sebagaimana pada ayat (1) yang dipungut tidak dapat digunakan secara langsung.
- (3) Penentuan Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SKRD atau karcis yang dianggap sah untuk dijadikan sebagai bukti ketetapan.
Bagian Kedua Tempat Pembayaran
BAB V - PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau tempat pelayanan jasa oleh petugas pemungut/loket yang ditentukan oleh Direktur.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan jasa/loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil pungutan Retribusi wajib disetor ke Kas Daerah, untuk Rawat Jalan paling lama 1 x 24 jam dan Rawat Inap 2 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
BAB VI - PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
Pasal 9
Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Direktur dalam hal pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi, angsuran dan penundaan pembayaran serta penandatanganan dokumen lainnya terkait pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB VII - ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 10
- (1) Walikota melalui Direktur dapat menyetujui pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dengan cara diangsur atau ditunda pembayarannya.
- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan-ketentuan, meliputi :
- a. wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Direktur dengan melampirkan kelengkapan berkas meliputi :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. rincian Kewajiban Retribusi sesuai SKRD; dan
3. surat pernyataan akan memenuhi kewajibannya dengan membayar angsuran pertama dan mengangsur dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan atau penundaan pembayaran dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan yang dibubuhkan 1 (satu) buah materai Rp. 6.000,-;
- b. apabila Wajib Retribusi telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Walikota melalui Direktur dapat memberikan persetujuan;
- c. atas Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya Direktur dan Wajib Retribusi mengadakan Perjanjian atas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi;
- d. dalam hal mengangsur pembayaran, setelah mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wajib Retribusi memenuhi kewajibannya terlebih dahulu dengan menyetor angsuran pertama; dan
- e. angsuran atau Penundaan dibayarkan ke Kas Daerah dengan membawa STRD dari RSUD.
- (3) Angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah Retribusi yang terutang.
TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB VIII - TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 11
- (1) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
BAB VIII - TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12
Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan, dalam hal :
- a. keringanan dan pengurangan bagi Wajib Retribusi yang kurang mampu yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat, Asuransi Kesehatan serta jaminan kesehatan lainnya;
- b. pembebasan kepada korban bencana alam; dan/atau
- c. hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Walikota melalui Direktur.
BAB VIII - TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13
Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan dengan ketentuan-ketentuan, meliputi :
- a. wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Direktur dengan melampirkan :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. rincian kewajiban Retribusi sesuai SKRD; dan
3. surat keterangan atau pernyataan kurang mampu dan/atau mendapatkan musibah dalam hal bencana alam atau menguraikan hal-hal lainnya yang menjadi dasar permohonan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Setelah Walikota melalui Direktur meneliti dan menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan dasar permohonan Wajib Retribusi, Walikota melalui Direktur mengeluarkan rekomendasi pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB IX - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14
Apabila terjadi kelebihan pembayaran Retribusi, maka akan dilakukan pengembalian sesuai dengan selisihnya kepada Wajib Retribusi dengan ketentuan-ketentuan, meliputi :
- a. wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota melalui Direktur;
- b. Walikota atas pertimbangan Direktur, memberikan Keputusan tentang pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Retribusi;
- c. setelah Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikeluarkan, maka RSUD dapat menerbitkan SKRDLB;
- d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- e. apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- f. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; dan
- g. jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA
BAB X - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan mengenai Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (6) Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran, keringanan dan pengurangan, atau permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.
BAB XI - TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa, wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku/catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 7 Januari 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.1961 0804 198603 1 016 BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 60 ## BAB XII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 17

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD ditetapkan dengan Keputusan Walikota. ## Pasal 18

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung. PARAF HIERARKHI

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 7 Januari 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, HANNY SONDAKH