PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN Nomor 12 Tahun 2006 tentang STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PDT) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007-2009 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005, tentang Penetapan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PDT) yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Daerah Tertinggal dari Keterbatasan masyarakat yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, maka daerah tertinggal diwajibkan menyusun Strategi Daerah Pembangunan Daerah
Mengingat
Tertinggal, yang akan dipergunakan sebagai acuan, pedoman dan standar umum penyusunan ' Rencana Aksi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007-2009' :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20072009: b.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958:
- Undang-undang Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: 2
- Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara: 3
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: 4.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 5
Menetapkan
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah,
7. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009:
8. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor :001/Kep/ M-PDT/!I-2005 tentang Penetapan Strategi Nasional (STRANAS) Pembarigunan Daerah Tertinggal,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
5. 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2006-2010.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007 - 2009.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1) Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daetah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
- 3) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
4. 4 Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan daerah.
- 5) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembanguan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara daerah dan masyarakat.
- 6) Strategi Daerah yang selanjutnya disebut STRADA adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tertinggal yang menjadi acuan berbagai pihak (Stakeholder) baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- 7) Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
- 1) STRADA PDT Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007-2009 adalah merupakan dokumen perencanaan daerah tertinggal yang disusun dengan berpedoman 6 (enam) kriteria dasar sesuai dengan visi dan misi pembangunan dacrah tetinggal.
- 2) STRADA PDT Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007-2009 disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi:
- b. Pemerintah Daerah sebagai rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah scsuai dengan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan prasarana (Infrastruktur) kemampuan daerah (celah fiskal), aksesbilitas dan karakteristik daerah (daerah perbatasan gugusan pulau-pulau kecil, rawan bencana, dan rawan konflik).
- a. Pemerintah Pusat khususnya Kementrian Pembanguan Daerah Tertinggal dalam Penyusunan ' Rencana Aksi Nasional Pembanguanan Daerah Tertinggal tahun 2007-2009 '.
- c. Pemerintah daerah dalam mengentaskan (keluar dari ketinggalan).
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
STRADA PDT Pesisir Selatan Tahun 2007-2009? yang merupakan perencanaan daerah dalam mengentaskan ketertinggalannya, penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasioani 2004-2009, RPJM Daerah Propinsi Sumatra Barat 2006-2010, STRANAS PDT 2007-2009 dan RPJM Daerah Pesisir Selatan 2006-2010 yang memuat gambaran umum daerah, faktor penyebab ketertinggalan daerah, potensi daerah, kebijakan dan strategi, program pembangunan dan prioritas serta sumber pendanaan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
STRADA PDT Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007-2009 disusun
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Kepada unsur,baik Pernerintah Daerah maupun Stakeholder lainnya diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan STRADA PDT Kabupaten Pesisir Selatan ini setiap tahun.
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
STRADA PDT Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007-2009 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini,merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di

: Paihan

Pada tanggal

: 20 Maret 2006

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di

: Painan

Pada tanggal

:

20 Maret 2006

(

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

did

Drs H.ADRiL NIP. 010087271 H

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR : 06


## KESFPAKATAN KERJASAMA GUBERNUR SUMATERA BARAT DENGAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR :

503 -49 - 2006

NOMOR :07 TAHUN 2006

## TENTANG | PENGELOLAAN ANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA UsAfiA EKONOMI PEDESAAN UNTUK PEMBELIAN GABAH / BERAS PETANI

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan pembanguhan ketahanan parigan, maka pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun 2006 di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. GAMAWAN FAUZI : selaku Gubernur Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 51 Padang Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. 2). NASRUL ABIT : selaku Bupati Pesisir Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan H.Agus Salim Painan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

'

## Berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa gabah/beras merupakan komoditas strategis didalam kehidupan sosial ekonomi nasional:
- c. Bahwa Pemerintah propinsi mempunyai peranan yang penting mendukung pengembangan usaha ekonomi:
- b. Bahwa gejolak atau instabilitas harga gabah/beras akan berdampak negative terhadap usaha tani,kesejahteraan para petani dan buruh tani:
- d. Bahwa Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan berperan dalam menggerakkan perekonomian pedesaan dan mampu mendukung stabilitas harga gabah/beras di tingkat petani.

## PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I

## TUJUAN

## Pasal 1

Tujuan dari kesepakatan kerjasama adalah untuk memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah yang mendukung pemulihan dan menggerakan perekonomian di pedesaan, menumbuh kembangkan kelembagaan usaha ekonomi, serta menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima oleh petani dalam tingkat yang wajar, melalui penyediaan dana penguatan modal.

## BAB II

## RUANG LINGKUP IG

## Pasal 2

## Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Dana Penguatan Modal dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan,