PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 13 Tahun 2012 tentang PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH (berlaku 14 Mei 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang berhubungan dengan Barang Milik Daerah, perlu adanya suatu pedoman kapitalisasi Barang Milik Daerah untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5156, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 35 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 123).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK
DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
5. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam menambah nilai-nilai aset tersebut.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dengan dana diluar APBD yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit-unit dalam lingkungannya.
7. Aset tetap adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
9. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.
10. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
12. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
13. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
14. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
15. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
16. Pencatatan di dalam pembukuan (Intra Komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca yang dibuat oleh SKPD.
17. Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah di luar neraca yang dibuat oleh SKPD.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Barang Milik Daerah yang dikapitalisasi.
- b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai Barang Milik Daerah
PENGELUARAN DIKAPITALISASI
Setiap SKPD/Unit Kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat :
- a. memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
- b. meningkatkan kapasitas/efisiensi BMD dan/atau;
- c. memperpanjang umur teknis BMD.
BAB III - PENGELUARAN DIKAPITALISASI
Pasal 4
Pengeluaran pada SKPD/Unit Kerja yang dikapitalisasi terdiri atas :
- a. Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, meliputi :
1. Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan dan;
2. Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
- b. Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki dan;
2. Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
- c. Pengeluaran yang digunakan untuk :
1. Pengadaan tanah;
2. Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan atau;
3. Pembelian/pembuatan Aset tetap lainnya.
BAB III - PENGELUARAN DIKAPITALISASI
Pasal 5
- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan angka 2 meliputi:
- a. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- b. Pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan meliputi :
1. Pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
2. Pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
1. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
2. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
- a. Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang telah mengalami penyusutan nilai ekonomisnya dan dilakukan perbaikan penambahan nilai ekonomis terhadap aset tetap, yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
- b. Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang telah mengalami penyusutan nilai ekonomisnya dan dilakukan perbaikan penambahan nilai ekonomis terhadap aset tetap, yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (3) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 meliputi:
- a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honorarium tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurugan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
- b. Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
- c. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan, meliputi :
1. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bagunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
2. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- d. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
- e. Pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya meliputi :
1. Pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
2. Pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
BAB IV - PENGELUARAN TIDAK DIKAPITALISASI
Pasal 6
Pengeluaran pada SKPD/Unit Kerja yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :
Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa ## BAB V
BATAS MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP
BAB IV - PENGELUARAN TIDAK DIKAPITALISASI
Pasal 7
- (1) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00; dan
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
- (2) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk :
- a. Pengadaan/pembelian tanah;
- b. Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan atau;
- c. Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.
BAB VI - PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8
- (1) BMD dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- (2) Pencatatan BMD meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- (3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan BMD yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan didalam pembukuan (intra komptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel).
- (5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (6) BMD yang mempunyai nilai Aset Tetap dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).
BAB VII
PENAKSIRAN NILAI ASET TETAP
BAB VI - PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 9
Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 14 Mei 2012

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 14 Mei 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 13