PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 23 Tahun 2014 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN KEPADA DESA DAN KELURAHAN UNTUK TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD, BENDAHARA DESA, KETUA RT DAN RW SE-KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 2 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa dan Kelurahan untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Bendahara Desa, Ketua RT dan RW se-Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa seKabupaten Seruyan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan BPD dan Anggota BPD, Bendahara Desa, Ketua RT dan RW Tahun Anggaran 2014 yang telah di alokasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, serta dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa dan Kelurahan Untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Bendahara Desa, Ketua RT dan RW se-Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 27 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Benlaja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014. (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 34 Seri A).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 50 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa dan Kelurahan untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Bendahara Desa, Ketua RT dan RW se-Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Alokasi DBKK Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp. 13.643.400.000,(Tiga Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 5.383.200.000,(Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- b. Tunjangan Bendahara Desa Rp. 873.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah);
- c. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Rp. 5.698.800.000 (Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- d. Tunjangan Ketua RT dan Ketua RW Rp. 1.688.400.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Dana Bantuan Keuangan Kabupaten di alokasikan untuk membantu dan mendukung kelancaran tugas Aparatur Pemerintahan Desa serta Lembaga Desa yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa;
- (3) Rincian desa dan nama penerima serta besaran alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa disalurkan langsung ke rekening/Kas Desa;
- (2) Rekening Kas Desa yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan rekening pribadi Kepala Desa;
- (3) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Seruyan ke Rekening Desa;
- (4) Mengingat waktu dan jarak (kondisi geografis Kabupaten Seruyan) serta efesiensi dalam pengurusan pencairan maka penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kabupaten untuk masing-masing desa disalurkan selama 2 (dua) tahap, masing-masing tahapan disalurkan per 6 (enam) bulan;
- (5) Untuk desa-desa yang Pemberian Tunjangan Penghasilan mengalami penundaaan penyalurannya pada Tahun Anggaran 2013, maka akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2014, penyaluran dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Tahap I sebagaimana Pasal 7 ayat (4);
- (6) Desa-desa dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) adalah :
- a) Desa Telaga Pulang 4 (empat) orang anggota BPD selama 6 (enam) bulan;
- b) Cempaka Baru 1 (satu) orang Sekdes Non PNS selama 6 (enam) bulan;
- c) Desa Selunuk 13 (tiga belas) orang Ketua RT selama 6 (enam) bulan;
- d) Desa Ayawan 8 (delapan) orang Ketua RT selama 6 (enam) bulan;
- e) Desa Tangga Batu 1 (satu) orang Sekdes Non PNS selama 6 (enam) bulan;
- f) Desa Derangga 6 (enam) orang anggota BPD selama 1 (satu) bulan.

- (7) Untuk Desa-desa yang mengalami kelebihan dalam penganggaran tunjangan akan dipotong penyalurnya di tahap II Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Pasal 7 ayat (4) sebagai berikut :
- a) Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur 2 (dua) orang anggota BPD selama 1 (Satu) Tahun;
- b) Desa Wanatirta kecamatan Batu Ampar 2 (dua) orang anggota BPD selama 1 (Satu) Tahun;
- c) Desa Bumi Jaya Kecamatan Seruyan Tengah 2 (dua) orang anggota BPD selama 1 (Satu) Tahun;
- d) Desa Suka Maju Kecamatan Seruyan Tengah 2 (dua) orang anggota BPD selama 1 (Satu) Tahun;
- e) Desa Mugi Panyuhu Kecamatan Seruyan Tengah 1 (satu) orang Sekretaris desa selama 1 (Satu) Tahun;
- (8) Untuk Desa-desa yang mengalami penambahan dalam penganggaran tunjangan akan disalurkan di tahap II Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Pasal 7 ayat (4) sebagai berikut:
- a) Desa Tanjung Rangas Kecamatan Seruyan Hilir 2 (dua) orang anggota BPD selama 1 (Satu) Tahun;
- b) Desa Bangun Harja kecamatan Seruyan Hilir Timur 2 (dua) orang anggota BPD selama 1 (Satu) Tahun;
- c) Desa Terawan Kecamatan Seruyan Raya 4 (empat) orang anggota BPD selama 1 (Satu) Tahun;
- d) Desa Seluluk Kecamatan Seruyan Raya 6 (enam) orang anggota BPD selama 1 (Satu) Tahun;
- e) Desa Sandul Kecamatan Batu Ampar 2 (dua) orang anggota BPD selama 1 (Satu) Tahun;
- f) Desa Ayawan Kecamatan Seruyan Tengah 2 (dua) orang anggota BPD selama 1 (Satu) Tahun;
- g) Desa Sukamandang Kecamatan Seruyan Tengah 6 (enam) orang anggota BPD selama 1 (Satu) Tahun;
- h) Desa Terawan Kecamatan Seruyan Raya 1 (satu) orang RT/RW selama 1 (Satu) Tahun;

Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 11 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,


Ir. H. SYAMSURIJAL, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 23

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 10 September 2014

BUPATI SERUYAN,


SUDARSONO