PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN Nomor 07 Tahun 2006 tentang PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005:
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undangundang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undangundang Nomor 58 Tahun 1958:
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569):
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688),
- Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851): 5
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Ncgara nomor 3952), 6
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah, 7
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah: 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165):
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022):
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024),
- 12 Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027):
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211. tambahan Lembaran Negara Nomor 4029),
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):
- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005,
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005:
MEMTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.
Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :
|.Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Rp.
8.464.998.039,00
Rp.
250.106.823.754,00
Rp.
13.144.476.660,00
271.716.298.393,00
Rp.
2. Belanja
- a. Belanja Administrasi Umum
Rp.
182.943.153.959,00
- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Rp.
26.996.817.353,00
- c. Belanja Modal/Pembangunan
Rp.
48.220.877.221,00
- d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Rp.
12.723.559.545,00
- e. Belanja Tidak Tersangka
Rp.
456.165.127,00
Rp.
271.340.573.205,00
Defisit / Surplus
Rp.
375.725.188,00
3. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp.
33.190.106.190,82
- Pengeluaran
Rp.
33.565.831.378,82
Defisit / Surplus
Rp.
(375.725.188,00 )
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada tanggal : 5 Juli 2006

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN dto ## NASRUL ABIT

Penetapan: Diundangkan di : Painan Pada tanggal : 6 Juli 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto ## Drs. H.ADRIL NIP. 010087271 BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR : 13 122