PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Nomor 14 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya pelayanan fasilitas pasar membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
Menetapkan : PELAYANAN PASAR
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat DPPKAD.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli.
13. Ruko adalah bangunan permanen milik Pemerintah/diatas Tanah milik Pemerintah yang digunakan sebagai tempat transaksi jual beli.
14. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tidak dipisahkan dengan dinding.
15. Kios adalah bangunan di pasar yang dipisahkan dengan dinding pemisah.
16. Pelataran adalah lahan/lokasi yang berada di area pasar yang digunakan untuk transaksi jual beli.
17. Wc/umum/MCK adalah fasilitas umum disiapkan Pemerintah dan dapat di sewa oleh masyarakat yang beralokasi di areal pasar.
18. Pasar hewan adalah tempat terjadinya transaksi jual beli bermacam jenis hewan.
19. Tempat Bongkar Muat adalah tempat aktifitas yang dilakukan didalam area pasar untuk membongkar barang dagangan dari kendaraan.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Retribusi pelayanan Pasar dan Pasar Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, los, kios, wc umum / mck, halaman/pelataran.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.
- Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan professional ## BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar tradisional/sederhana.
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya modal, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 8
- (1) Struktur tarif digolongkan BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.
BAB VII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Pasal 10
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.
BAB VII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Pasal 11
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB VIII - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB IX - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1) ## BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB IX - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata Cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.
- (6) Mengajukan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19
- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
- dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan utang dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 23
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan emberikan
bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- (3) Tata cara pemerksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 24
Pemeriksaan dilakukan oleh Instansi yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksaan Keuangan atas permintaan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan.
PENYIDIKAN
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 26
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyedikan tindak pidana dibidang Retibusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurus e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut
umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 27
Pasal 27
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 28
Pasal 28
- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 29
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Karcis Retribusi Pasar dan Asal Hewan dalam Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 6);
- b. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 34 Tahun 2009
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 34); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI TORAJA UTARA, FREDERIK BATTI SORRING

Penetapan: Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, LEWARAN RANTELA'BI' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 14 ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG ## RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ## I. UMUM Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara. Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum. Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor - impor. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 ``` Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. ```

Penandatangan: Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'instansi yang melaksanakan pemungutan' adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 16