Unknown WALI KOTA BEKASI Nomor 112 Tahun 2016 tentang 55 TAHUN 2013 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 27 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan standar harga sewa rumah di Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dipandang perlu diubah untuk keempat kalinya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka Perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SERI : E
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Memperhatikan
:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
1.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.950Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1336Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
3. Notulen Komisi C DPRD Kota Bekasi Perihal Laporan Konsultasi Komisi C DPRD Kota Bekasi ke Biro Hukum Pemprov Jawa Barat tanggal 12 April 2016.
Menetapkan :
4. Berita Acara Hasil Rapat Finalisasi Evaluasi Penetapan Tunjangan Perumahan dan Anggota DPRD Kota Bekasi Nomor 900/3757/Keu Tanggal 28 Oktober 2016.
5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor B5669/0.2.25/Gs.2/12/2016 Perihal Penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara tanggal 23 Desember 2016.
6. Surat DPRD Kota Bekasi Nomor 170/4692/DPRD Hal Rasionalisasi Perubahan Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi tanggal 23 Desember 2016.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI.
Pasal I
Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 25 Seri E) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediadakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD sebesar
Rp. 18.000.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar
Rp. 16.000.000,-
- c. Anggota DPRD sebesar
Rp. 15.000.000,-
Pasal 21
Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Penetapan: Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 27 Desember 2016

Penandatangan: WALI KOTA BEKASI,

Verifikasi: Ttd/Cap ## RAHMAT EFFENDI

Penetapan: Diundangkan di Bekasi pada tanggal 27 Desember 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Verifikasi: ## Ttd/Cap ## RAYENDRA SUKARMADJI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 112 SERI E