Unknown WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor 3 Tahun 2015 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 ; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAIT WALIKOTA PAYAKUMBUH NoMoR 3 53 TAHVN 2Ol7
TEITTANG
NOMENI(LATUR JABATAN PELATISANA BAGI PEGAtrTAI ITEGERI SIPIL DI LINGKUNGAIT PTMTRINTATI KOTA PAYAKUMBUTI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu melakukan penataan jabatan pelaksana di lingkungan
2. pemerintah kota Payakumbuh;
- b. bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 ;
\,
Menetapkan
- 2 Peraturan Pemerintal Nomor 18 taiun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6037);
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dart Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan;
- 5 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25).
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.
Pasal 1
Da1am Peraturan Wa,likota ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah wa-rga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai apa.ratur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenaagan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil nega,ra dan pembinaan malajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentianpegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Pejabat Administrasi adalah pegawai apa-ratur sipil negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Pelaksana adalal sekelompok pegawai apa-ratur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikal yalg diperoleh melalui pendidikan forma.l.
8. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahal dan pembangunan.
9. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerl'a.
Pasal 2
- (1) Jabatan Pelaksana apa,ratur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kery'a.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme darr pola keq'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan pela-ksana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 didasarkan kepada kualiflkasi pendidikan formal sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
.l
Pasal 3
Peraturan Wa-likota ini dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menetukan kaedah dan kriteria dalam pemberian nama jabatan pelaksana yang bersifat spesifik
Pasal 5
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dilengkapi dengan pembagiaa urusan pemerintah, jabatan, kualifikasi pendidikan serta tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

Nomenklatur Jabataa Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal (5), dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

## Pasa-l 7

Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupa-kan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

J

## Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.


Ditetapkal di Payakumbuh

pada tanggal t r tucr 2Ol7

\yA''no'o

W--"'"

/

lj" RIZA FALEPI


Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal tt 6uct 2ol7 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

B

IS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR q9

V

| No | Urusan Pemerintahan | Jabatan | Kuelifikasi Pendidikan | Tugas Jabatan |
|------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Pen5rusunan 22. Rencana Rehabilitasi | Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ilneu Hukum/ Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/ kriminolog atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan data objek kerja dibidang rencana rehabilitas i |
| | | 23. Polisi Khusus | SLTA/ Dtl Dttl DIII di bidang yang relevan dengan tugas jabatan | Melakukan kegiatan yang meliputi penjagaan, pengawasan, dan pemeriksaan di lembaga pemasyarakatan |
| | | 24. Pranata Peradilan | Minimal Diploma III di bidang Ilnou Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugasjabatan | Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan, penJrusun€rn dan pelaksEula€ul administrasi perkara- |




Ditetapkan di Payakumbuh

pqdatanggal !t luct 2Ot7

N/^""o,offi:u,,

I

I

u" RT,AFALEPI

\