PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 9 Tahun 2013 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 7 Maret 2013)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banyuwangi dan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
1
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2012.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kebijakan Pengawasan adalah kebijakan yang diambil dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai visi dan misi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju reformasi birokrasi.
2. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemutakhiran dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dimaksudkan:
1. Sebagai pedoman untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan dalam penyelenggaraan pengawasan;
2. Sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengawasan;
3. Sebagai pedoman dalam memantapkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Sebagai pedoman dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat.
5. Sebagai pedoman dalam rangka optimalisasi pengawasan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk:
- a. mensinergikan pengawasan; dan
menjamin mutu (quality insurance) dan consulting atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.
BAB III - SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN
Pasal 4
- (1) Sasaran pengawasan meliputi:
- a. Tercapainya pelaksanaan pengawasan rutin, pemeriksaan khusus terhadap pengaduan dari masyarakat (kasus) dan terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan secara efektif dan efisien.
- b. Terciptanya aparatur pengawasan yang professional, mandiri dan berkualitas demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Terlaksananya kerjasama yang baik antar aparatur pengawasan dalam rangka mendorong pencegahan dan penanggulangan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (2) Objek pengawasan/pemeriksaan meliputi :
- a. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Pemerintah Desa;
- d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Banyuwangi;
- e. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber dana dari APBN dan/atau APBD Propinsi ## BAB IV RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB III - SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN
Pasal 5
- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
- a. Administrasi Umum Pemerintahan; dan
- b. Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
- a. Kebijakan;
- b. Kelembagaan;
- c. Sumber Daya Manusia/Aparatur;
- d. Keuangan;
- e. Aset/Barang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. Urusan wajib;
- b. Urusan Pilihan.
Bagian Kedua
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
BAB III - SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN
Pasal 6
- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
BAB III - SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN
Pasal 7
Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
BAB III - SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN
Pasal 8
- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
BAB III - SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN
Pasal 9
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan Pengawasan
BAB III - SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN
Pasal 10
- (1) Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:
- a. Pemeriksaan reguler SKPD;
- b. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Review LPPD;
- c. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat;
- f. Pemeriksaan bersama (joint audit) dengan BPKP antara lain terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan dan PNPMMP;
- g. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- h. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD, Bantuan Sosial dan Hibah, Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan, DAK dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan Korupsi;
- i. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;
- j. Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- k. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa dengan melalui :
- a. Pemeriksaan reguler pada Pemerintah Desa;
- b. Pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten sesuai hasil koordinasi; dan
- c. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah.
BAB V - KERJASAMA PENGAWASAN
Pasal 11
- (1) Dalam melaksanakan kebijakan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat berkerjasama dengan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah lain yaitu:
- a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- b. Inspektorat Provinsi Jawa Timur; dan
- c. Lembaga lain yang terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama pengawasan dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
BAB VI - TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
Pasal 12
- (1) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kegiatan tindak lanjut dalam upaya mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh objek pengawasan/pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun melalui kegiatan antara lain:
- a. inventarisasi temuan hasil pengawasan;
- b. pemantauan data tindak lanjut;
- c. pemutakhiran data tindak lanjut;
- d. evaluasi data tindak lanjut.
BAB VI - TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
Pasal 13
- (1) Pimpinan Objek pengawasan/pemeriksaan wajib menindaklanjuti hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
- (2) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender Pimpinan Objek Pengawasan/pemeriksaan tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara/ Daerah, maka Inspektorat Kabupaten Banyuwangi menyerahkan kepada Majelis yang membidangi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Banyuwangi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.
BAB VII - LAPORAN
Pasal 14
- (1) Inspektur wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan berupa tembusan kepada Gubernur Jawa Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 15
Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 7 Maret 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 9 ## BAB IX PENUTUP ## Pasal 16

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 7 Maret 2013

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS