Unknown BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE RESMI BAPPEDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor 89 Tahun 2017 tentang PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE RESMI BAPPEDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 11 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
1
BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 89 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE RESMI BAPPEDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan electronic goverment(e-goverment) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu optimalisasi pemanfaatan Website Resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagai media resmi Bappeda didalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna danhasil guna didalam penggunaan Website Resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Website ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penggunaan dan Pengelolaan Website Resmi Bappeda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4846);
7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Menetapkan :
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Pengunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 251);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE RESMI BAPPEDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan KabupatenTanah Laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerahyang selanjutnya disebut Bappeda adalah SOPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan,dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pemerintah Kecamatanadalah Pemerintah Kecamatan di Tanah Laut.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
11. Pemerintahan Elektronik yang selanjutnya disebut e-Government adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
13. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan Website Resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.
15. Standarisasi penyelenggara website pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupaun pengembangan website pada internet yang di kelola oleh masing-masing SKPD.
16. Website adalah situs web atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
17. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
18. Nama Domain adalah alamat internet Website Resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
19. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
20. Internet Service Provider yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
21. Database atau Basis Data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
22. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirirm pesan antar pengguna jaringan.
23. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
24. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pangaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
25. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menetukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
26. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.
27. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
28. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari kompoen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
29. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
30. Security adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
31. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer ( server ) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
32. Collocation adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (server) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu website.
33. Pembangunan website adalah aktivitas yang dilakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu website.
34. Pengembangan website adalah aktivitas yang dilakukandalam rangka memperluas dan memperdalam website , baik dari sisi konten, menu navigasi, maupaun pangsa pasarnya.
35. Web master adalah orang yang bertugas mengelola suatu website mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
36. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
37. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau berbagai sumber.
38. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di anggap layak untuk di sajikan dalam bentuk data atau informasi.
39. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
40. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing .
41. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
42. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan website bappedakab.tanahlaut.go.id.
43. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
44. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data,pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
45. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadiankejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
46. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, dierima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didinegar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
47. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi web yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
48. Administrator Web adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur pengelolaan web resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut; dan
- b. untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. mendorong terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya Bappeda Kabupaten Tanah Laut dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet; dan
- b. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan data, informasi/berita tentang pembangunan Kabupaten Tanah Laut.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 3
Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :
- a. sistem pendukung keputusan (decision support system) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem penyampaian data kinerja pembangunan daerah yang terpadu;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur tentang perencanaan dan pembangunan daerah; dan
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap masyarakat secara online.
PENGELOLAAN WEBSITE RESMI
Bagian Kesatu Penanggungjawab Web
BAB III - PENGELOLAAN WEBSITE RESMI
Pasal 4
Penanggungjawab pengelolaan web resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut, yaitu :
- (1) Kepala Bappeda sebagai Penanggungjawab pengelolaan web resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Sekretaris Bappeda sebagai Penanggungjawab harian pengelolaan web resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Tanah Laut selaku Administrator web.
- (4) Kepala Bidang pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut selaku Koordinator pengolahan data dan informasi web pada masing-masing bidang.
- (5) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian selaku pengolah data dan informasi web .
Bagian Kedua
Administrator Web
BAB III - PENGELOLAAN WEBSITE RESMI
Pasal 5
Administrator Web sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3)bertanggungjawab terhadap:
- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran pengelolaanweb resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut;
- b. melakukan editing bahan data dan informasi yang akan naik cetak dan/atau akan ditayangkan ke dalam web;
- c. menjamin keamanan konten data dan informasi; dan
- d. menindaklanjuti penanganan pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui web resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
BAB III - PENGELOLAAN WEBSITE RESMI
Pasal 6
Administrator Web Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola web yang terdiri dari :
- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang system informasi dan teknologi;
- b. Tim Redaksi beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari:
1. Web Master.
2. Editor Pembantu.
3. Reporter Peliput Berita.
4. Fotografer/Kameramen.
5. Pengolahdata dan informasi.
- c. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan web sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bekerja secara harian baik didalam jam kerja maupun diluar jam kerja sesuai kebutuhan organisasi.
BAB III - PENGELOLAAN WEBSITE RESMI
Pasal 7
- (1) Tim Teknis dan Tim Redaksipengelolaan web sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan web.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis dan Tim Redaksi Pengelolaan Web Resmi Bappeda, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.
- (3) Tim Teknis dan Tim Redaksi pengelolaan web, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
KATEGORISASI INFORMASI PUBLIK
YANG DAPAT DIMUAT DALAM WEBSITE RESMI BAPPEDA
BAB IV - KATEGORISASI INFORMASI PUBLIK
Pasal 8
Adapun kategori infomasi publik yang dapat dimuat dalam website resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :
- (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti :
- a. informasi yang berkaitan dengan Bappeda Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Laut;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi yang diumumkan secara serta merta.
- (3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- (4) Informasi yang dikecualikan.
- (5) Konten Informasi dan Mekanisme untuk memperoleh informasi public diatur lebih lanjut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesatu Pembangunan
BAB V - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 9
- (1) Pembangunan website Resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut mengacu pada standarisasi pembangunan website yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Pembangunan Website Resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut harus
BAB V - PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 10
- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 11
- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan web resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengendalian teknis; dan
- b. pengendalian konten.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 12
- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis website , agar penyelenggaraan website dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten website untuk
memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PELAPORAN
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 13
- (1) Kepala Bappeda meminta laporan pengelolaan web resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut kepada Administrator Web Resmi Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website disampaikan ke Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
BAB VI - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 14
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website resmiBappeda Kabupaten Tanah Lautdi lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Belanja Langsung SOPD Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 11 Oktober 2017

Penandatangan: ## BUPATI TANAH LAUT, ## H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 11 Oktober 2017

Penandatangan: Plt.SEKRETARIS DAERAH ## KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 89