PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kcpada Dewan Per (berlaku 30 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
Meng.ingat
WALIKOTA TOMOH ON
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 4 TAHUN 2013
TENT ANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKO TA TOMOHO N,
- -a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kcpada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang tela.h diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 [enarn] bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2012.
1. Pasal l 8 ayat (6) LJndang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi clan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Tndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah d.iubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun l99.4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nor,nor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Un.dang-Undang Nomor 21 Tahu.n 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun l997 tentang Bea Perolehan Hak Atr:/
- Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotieme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sularesi Utara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30; Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norn.or 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namer 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- J 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan r»: Negara Republik Indonesta Nomor 5049); f
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nemer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Ke1..1an&amp;,an Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 90, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Keriga Atas Peraturan Pem.erintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4'574);
19. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan. Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) -sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemetintah Noznor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lomba,-an Negara R,p?f
Indonesia Tahun 2005 Nornor t40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal [Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah. Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
24. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, l'ambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006 ten tang Pecloman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaJmana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kora Tomohon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kata Tomohon Tahun 2012 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nornor l~;
30. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun /\nggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 13); 4
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KQTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN:
Menetapk an
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELA.KSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
- 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Iaporan keuangan mernuat : a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan,
- 2) laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri clengan laporan ldncrja dan ikhtisar Iaporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisaei Anggaran sebagairuana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2012 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 388.641.585.596,00
- b. Belanja
Rp. 374.925.563.075,00
- c. Surplus
Rp.
13. 716.022.521,00
- d. Pernbiayaan
Penerimaan
Rp. 28.114.715.478,00
Pengeluaran
Rp. 8.426.178.626,00
Pernbiayaan Netto
Rp. 19.688.536.852,00
Pa:a ! 3
Uraian laporan realisasi an.ggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejum.lah (Rp. 3.656.256.896,00) dengan rincian sebagai beriku t ;
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp.
384.985.328.700,00
- b. Realisasi Selisih kurang
..\_R,..o,,.\_. --"'3=88,.. · ..,,6c...:.4\_.\_1.,\_,.5""8,.,,5"-'.5""9""6"',0=0
(3.656.256.896,00) Rp.
- 6) Selisih
anggaran
dengan
realisnsi
pembiayaan
- Rp. 1.512.365.480,99 dengan rn ,Lian sc uagar uerikut :
- a. Anggaran pembiayaan neto setelah
perubahan
- b. Realisasi
netto
sejumlah
- 2) Sellsih Dengan rincian sebagai berikut :
- anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 28.235.936.996,01).
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
- b. Realisasi
Selisih kurang
Rp. 403.161.500.071,00
Rp. 374.925.563.075,00
Rp. (28.235.936.996,0l)
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit Rp. 31.892.193.892,0l dengan rincian scbagai berikut :
- a. Surplus/defisitsetelah
perubahan
Rp. 18.176.171.371,01
- b. Rcalisasi
Rp 13.716.022.521,00
Selisih Lebih
Rp. 31.892.193.892,0l
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerirnaan
- Rp. 1.436.873.934,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah
Perubahan
Rp. 26.677.841.544,00
- b. Realisasi"""' Selisih Lebih
Rp.,\_\_. \_2""8"" . ..,1'"'1""4""'. 7c..,l.\_,5,.,\_.-'-4 7'-'8"'."'0""0
Rp.
1.436.873 934.00
pembiayaan
sejumlah
- 5) dengan nncian sebagai beriku t :
- Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan (Rp. 7 5 .491.546 ,99)
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp. 8.501.670.172,99
Rp
8.426.178.626,00
Selisih Kurang
Rp. (75.491.546,99)
Selisih Lebih
Rp. 18.176.171371,01
Rp. 19.688.536.852,00
Rp. 1.512.365.480,99
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal l huruf b per 31 Desernber 2012 sebagai berikut:
- a. Jumlah aset
- b. -Jumlah kewajiban
- c. .Jumlah ekuitas dana
Rp. 1.019. 775.686.106,56
Rp.
4.793.787.010,00
Rp. l.014.981.899.096,56
Pasal 5
Laporan arue kae eebagaunana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut :
- a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2012
.
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
- c. Arus kas dart aktivitas invcstasi asset n.on-keua.ngan
- d. Arus kas dari aktivit:as pcmb;iayaan
- e. Arus kas dari aktivitas non-anggaran
- f. Saldo kas akhir per 31 Desernber tahun 2012
Rp. 28.590.101.610,00
Rp. 87 .666. 783.318,00
Rp. (73.950.760.797,00)
Rp, (8.426.178.626,00J
Rp.
(250.328.834,00J
Rp. 33.531.805.483,00
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal I huruf d TahunAnggaran 2012 memuat informasi baik, secara kuantitatif rnaupun kualitatif atas pos-poalaporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pa.da Pasal 1 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tomobon pada tanggal 30 Agustus 2013

Penandatangan: WALIKOTA TOMO HON, JIMMY EIDIE EMAN

Penetapan: Diundangkan di Tomohon pada tanggal 30 f\e;v.f.l·,;1~ 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH , LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013 NOMOR 19 .. .

Penandatangan: ## WALIKOTA TOMOHON ## PERATVRAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 3 TAHUN 2013 ## TENT ANG ## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## WALIKOTA TOMOHON, Menimb ang: {l) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungut.an Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kota Tomohon; - a. bahwa unruk rnelaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat dan Retribusi Daerah: - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan; Menging at : - l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tcntang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4048); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Tahun 2004 Nornor 125 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembara.n Negara Nomor 48441 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); ,• Menetapkan 7. Undang-Undang Nomor 281'ahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 8. Undang-Vndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 135 Tambahan Lembaran Negara Nornor 4049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Penandatangan: 5. I L Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerab atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Penandatangan: 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Penandatangan: 13. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lernbaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; ## Dengan Persetujuan Bersama

Penandatangan: ## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan

Penandatangan: WALIKOTA TOMOHON MEMUTUSKAN : PERATUR.AN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. ## BABI KETENTUAN UMUM ## Paaal 1 Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : - 1. Daerah adalah Kota Tomohon. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.

Penandatangan: 3. Kepala Daerah adalah Walikota Tornohon, 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerab adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. - o. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib · kepada Daerah yang terutang olch orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang·Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secarfj. • langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kernakmuran rakyat. 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalarnan serta laut wilayah kota. 6. Pajak Bumi dan Rangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjumya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dirnanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pcrtambangan. 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalarnan dan/atau laut. 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat N,JOP, adalah harga rata-rata yang dipcroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara, wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan rnelalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolchan baru, atau NJOP pengganti. 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pernotong pajak, dan pernungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau daJam Bagian Tahun Pajak sesuai. dengan ketentuan peraruran perundang-undangan perpajakan daerah. 12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan scsuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang, 15. Surat Pernberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaa.n dan Perkotaan\_yang terutang kepada Wajib Pajak.

Penandatangan: 17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pernbayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Iormulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetcpan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jurnlah kekurangan pembayaran pokok paj~ besarnya sanksi admlnistratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tarnbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat .ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pernbayaran pajak karena jumlah kredit pajak Jebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 21. Surat l'agihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk .melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrarif berupa bunga dan/atau denda. 22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang memberulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekcliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pernberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Dacrah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pernberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, ·surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pernungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpanjakan yang berlaku. 25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 26. Pemurigutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkalan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang deng~ 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah d.an/ata.u untuk tujuan lain dalam .rangka me.laltsanal~an ketentuan peraturan perw1dctng-undangan perpajakan daerah. .. bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penandatangan: 29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditenrukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. ## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2 Sctiap Bumi dan/acau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk · kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. ## Pasal 3 - (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. - (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan cmplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan terse but; - b. jalan tol; - c. kolam renang; - d. pagar mewah; •• - e. tempat olahraga; - g. tarnan mewah; - f. galangan kapal, dermaga; - h. tempat penan1pungan/kilang rninyak, air dan gas, pipa minyak;dan - i. .menara. - (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang : - a. digunakan olch Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk pcnyelenggaraan pemerintahan; - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umurn di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; · - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belurn dibebani suatu hak;

Penandatangan: - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; &lt;l~

Penandatangan: - f. digunakan o1eh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, - (4) Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan scbesar Rp.10.000.000,00 (sepuJuh juta rupiah) untuk setiap Wctjib Pajak. ## Pual4

Distribusi: Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang sccara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau mernperoleh manfaat atas Bumi, dan/acau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. ## Pasal 5 - (1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mernpunyai suatu hak atas Bumi dan/atau mernperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau merniliki, menguasai, dan/atau memperoleh rnanfaat atas Bangunan.

Penandatangan: - (3) Subjck pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat rnemberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Daerah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.

Penandatangan: - (2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala Daerah dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak

Penandatangan: - (4) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu l (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dirnaksud.

Penandatangan: - (6) Apabila setelah jangka waktu l (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kcpala Daerah tidak mernberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap diserujui dan Kepala Daerah segera membatalkan peneta~n sebagai wajib pajak sebagairnana dirnaksud pada ayal (2'1-

Penandatangan: 6. (51 Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertal alasan-alasannya. : ' ## BAB Ill ## DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJ~ Pasal 6 - ( l) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP. - (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak iertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya,

Penandatangan: - (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah. ## Pasal 7 - (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut : - a. untuk Njop sampai dengan Rp. J..000.000.000,00 (satu milyar rupiah] ditetapkan sebesar 0, l % (no! koma satu persen] per tahun; - b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen] per tahun. - (2) Dalarn hal pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingku.ngan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat fl), sehingga menjadi sebagai berikut : - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditctapkan sebesar 0,15 % [nol koma Hrna belas persen) per tahun; - b. untuk NJOP diatas Rp. l.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per tahun. - (3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau.lingkungan cagar budaya, rnaka dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sehingga menjadi sebagai berikut : - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (1101 koma nol lima persen] per tahun; - b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (saru milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0, l % (no) koma satu persen] per tahun.

Penandatangan: - (4) Jenis-jenis pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan yang ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, ## Pasal 8 Besaran. pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dih.itung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaim~ . ' dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). ## BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Letak obyek pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak terutang adalah di wilayah daerah Kota Tomohon. ## BABV MASAPAJAK Pasal 10 - (1) Tahun Pajak adalahjangka waktu 1 (satu) tahun kalender. - (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal l Januari. - (3) Masa pajak dimulai tanggal 1 -Januari dan berakhir 31 Desember pacla tahun berkenaan. ## BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 11 - (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

Penandatangan: - (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh] hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Penandatangan: 3. (3j Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. ## Pasal 12

Penandatangan: - (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan SPPT.

Penandatangan: - (2) Kepala Daerah. dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai beri.kut:

Penandatangan: - a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; - b. apabila berdasarkan basil pemeriksaan atau ketcrangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang Iebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disam.paikan oleh Wajib Pajak.1 .• ## BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Keaatu ,. Tata Car a Pemunrutan ## Pasal 13 - (l) Pernungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilarang diborongkan, - (2) Setiap Wajib Pajak wajib memba.yar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD. ## Paaal 14

Penandatangan: - (1) Tata cara pcnerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peratu.ran Kepala Daerah. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 11 dan Pasal 13 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kcpala Daerah. ## Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Pasal 15 - (1) Kepa.la Daerah dapat rnencrbitkan STPD jika : - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / a tau denda. - a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; - (2) Jumlah kckurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua person] setiap bulan untuk paling lama 15 (lima betas) bulan sejak saat terutangnya pajak. - (3) SJ&lt;PD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua pcrsen] setiap bulan clan dit.agih melalui STPD. ## Bagian Ketiga ## Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasal 16 - ( l) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dirnaksud pada Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi selarnbatlarnbatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. - (2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputuso.n Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus clibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka wak!/paling lama 1 (satu) bulan seja.k tanggal diterbitkan. - (3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen] sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ernpat] bulan.

Penandatangan: - (4) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah mernenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk men,gangsur atau rnenunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Penandatangan: - (5) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau ternpat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Penandatangan: - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, al'i.gsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Pcraturan Kepala Daerah, ## Pasal 17 - (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, S1'PD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajlb Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. - (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakeanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. ## Bagian Keempat Keberatan dan Banding Pasa l 18

Penandatangan: - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: a. SPPT; - b. SKPD; 3. ct. SKPDKBT; - c. SKPDKB; - e. SKPDLB; dan - f. SKPDN. - (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak. tanggal surat eebagairnena dimaksud dalarn ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. - (4) Keberatan dapat diajukan apabila \Vajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disctujui Wajib Pajak. - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyarata.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagal Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Penandatangan: - (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau ta.nd1 pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos cercatat scbagai tan.da bukti penerimaan Surat Keberatan. ## Pasa l 19

Penandatangan: - ill Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus membeti keputusan atas keberatan yang diajukan. - (2) Keputusa.n Kcpala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau rncnambah besarnya pajak yang terutang,

Penandatangan: - (3j Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap clikabulkan. ## Pasal 20

Penandatangan: Ketentuan Iebih Ianjut mcngenai tata cara pengajuan dan penyelesalan keberatan cliatur dengan Peraturan Kepala Daerah. ## Pasal 21

Penandatangan: - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan perrnohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleb Kepala Daerah,

Distribusi: - (2) Permobonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, clila:mpiri salinan dari surat kepurusan keberatan tersebut. - (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. ## Pasal 22 - (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 'imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua pu1uh empat bulan). - (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat [I] clihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB, - (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 500/o (lima puluh persen) dari jumlah paja.k berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang Lelah dibayar sebelum mengajukan keberatan. - (4) Dala.m hal Wajib Pajak mcngajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakarr;... • I - (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, ## Pembet ulan, Pembatalao , Pengur1togan Ketetapao , dan Pengbapusan ata u Pengurangan San.ksi administratif ## Bagian Kellina Pasa l 23

Penandatangan: - (1) Atas penn.ohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat mernbetulkan SPPT, SK.PD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalarn peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Penandatangan: - (2) Kepala Daerah dapat : - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalarn hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; - c. mengurangkan ata:u membatalkan STPD; - b. mengurangkan atau rnernbatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketctapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; - e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. - f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. ## BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 24

Penandatangan: - (1) Atas kelebihan pembayar-an Pajak, Wajib Pajak dapat rnengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

Penandatangan: - (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas] bu Ian, sejak diterimanya pcrmohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan kepu.tusan.

Penandatangan: - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dila.mpaui dan Kepala Daerah tidak znemberikan suatu keputusan, permohonan pengembalia.n pembaya,ran Paj1 •• dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu] bulan. - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l] langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak terse but. " - (5) Pengembalian kelebihan pembayeran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Penandatangan: - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah,

Penandatangan: - (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberi.kan imbalan bunga sebesar 2% [dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pernbayaran kelebihan pembayaran pajak. ## BABIX KEDALUWARSAPENAGIHAN Pasal 25 - - (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah mclampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. - (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : 3. a diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. - (3) Dalarn hat diterbitkan Surat Teguran da.n Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa terse but.

Distribusi: - (4) Pengakuan utang pajak sccara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyetakan masih mempunyar utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. - (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran a tau penundaan pernbayaran dan permohonan kebcratan oleh Wajib Pajak. ## Pasal 26 - (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Penandatangan: - (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Dacrah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penandatangan: - (3) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kcdaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daera11- • ' ' ## BABX PEMERIKSAAN Pasal27

Penandatangan: - (I) Kepala Daerah berwenang rnelakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pernenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. - (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajakyang terutang; - b. mernberikan kesempatan 'untuk memasuki ternpat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan gun a kelancaran pemeriksaan; dan/ atau - (:3) Apabila pada saat perneriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanMan kewaiiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secarajabatan. - c. mernberikan keterangan yang diperlukan.

Penandatangan: - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah,

Distribusi: ## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 2$

Distribusi: - (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Distribusi: - (2) Pernberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penandatangan: - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## BAB XII KETENTUAN KHUSUS Paaal'29 - (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalarn rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

Penandatangan: - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap te.naga ahli yang ctitunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalarn sidan\_g pengadilan;1

Penandatangan: - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang dit.etapkan olch Kepala Daerah untuk mernberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang rnclakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. - (4) Untuk kepentingan Daerah, Kcpala Daerah berwenang rnernberi izin tertulis kepada peJabat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk,

Penandatangan: - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana arau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat membcri 1Z1i1 tertulis kepada pejabat seb,agaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis clan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5} harus rnenyebutkan nama tersangka atau narna tcrgugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. ## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30 - (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daera h .ini. - (2) Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wcwenang ; - a. menerirna, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan t
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Larnpiran J

Laporan Realisasi Anggaran

Larnpiran 1. J

Ri.ngkasan laporan rcalisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan crganisasi;

Lampiran

- I.2 R.i.ncian laporan realisasi anggaran menurut urusan dan

Lampiran 1.3

pemerintahandaerah, organisasi, penda.patan, belanja pembiayaan;

Rekapitulasi realisaai anggaran belanja daerah menuruturusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran l.4

Larnpiran 1.5

Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Larnpiran 1.8

Lampiran 1.9

- l..ampiran 1.10

L.ampiran I. ll

- b. Lampiran 11
- c. Lamplran rn
- d. Lamplran lV

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan danketcrpaduan urusan pernerintahan daerah dan fungsi dalam kerangkapengelolaan keuangan Negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal [investasi] daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambaban dan pengurangan aset laionya.

Daftar keglatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampal akhir tahundan dianggarkan kernbali dalam tehun anggaran beriku tnya;

Daftar dan cedangen daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasl daerah.

Neracn

Laporan arus kaa

Catatan atas laporan keuangan

## Pasa.l 8

Larnpiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kincrja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah in].
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha rnilik daerah/perusahaan tercantum dalarn Ja.mpiran VT peraturan daerah ini. daerah


•

•

•

Walikota Tomohon menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan. APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## p,.,.al 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang rnengetahuinya. memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan -penempatannya dalam Lembaran Daerah.

4

Ditetapkan di Tomobon pada tanggal 30 Agustus 2013

WALIKOTA TOMO HON,

JIMMY EIDIE EMAN


Diundangkan di Tomohon pada tanggal 30 f\e;v.f.l·,;1~ 2013

SEKRETARIS DAERAH ,


LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013 NOMOR 19

..

.


## WALIKOTA TOMOHON

## PERATVRAN DAERAH KOTA TOMOHON

NOMOR 3 TAHUN 2013

## TENT ANG

## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA TOMOHON,

Menimb ang: {l) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungut.an Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kota Tomohon;
- a. bahwa unruk rnelaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat dan Retribusi Daerah:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan;

Menging at :

- l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tcntang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Tahun 2004 Nornor 125 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembara.n Negara Nomor 48441
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

,•

Menetapkan

7. Undang-Undang Nomor 281'ahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Vndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 135 Tambahan Lembaran Negara Nornor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. I L Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerab atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lernbaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan

WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN :

PERATUR.AN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

## BABI KETENTUAN UMUM

## Paaal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tornohon,
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerab adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.
- o. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib · kepada Daerah yang terutang olch orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang·Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secarfj.

•

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kernakmuran rakyat.

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalarnan serta laut wilayah kota.
6. Pajak Bumi dan Rangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjumya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dirnanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pcrtambangan.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalarnan dan/atau laut.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat N,JOP, adalah harga rata-rata yang dipcroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara, wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan rnelalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolchan baru, atau NJOP pengganti.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pernotong pajak, dan pernungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau daJam Bagian Tahun Pajak sesuai. dengan ketentuan peraruran perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan scsuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang,
15. Surat Pernberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaa.n dan Perkotaan\_yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pernbayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Iormulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetcpan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jurnlah kekurangan pembayaran pokok paj~

besarnya sanksi admlnistratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tarnbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat .ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pernbayaran pajak karena jumlah kredit pajak Jebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat l'agihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk .melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrarif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang memberulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekcliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pernberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Dacrah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pernberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, ·surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pernungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpanjakan yang berlaku.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pemurigutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkalan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang deng~
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah d.an/ata.u untuk tujuan lain dalam .rangka me.laltsanal~an ketentuan peraturan perw1dctng-undangan perpajakan daerah.

..

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditenrukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2

Sctiap Bumi dan/acau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk · kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan cmplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan terse but;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;

••

- e. tempat olahraga;
- g. tarnan mewah;
- f. galangan kapal, dermaga;
- h. tempat penan1pungan/kilang rninyak, air dan gas, pipa minyak;dan
- i. .menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan olch Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk pcnyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umurn di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; ·
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belurn dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; &lt;l~

- f. digunakan o1eh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan,
- (4) Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan scbesar Rp.10.000.000,00 (sepuJuh juta rupiah) untuk setiap Wctjib Pajak.

## Pual4

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang sccara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau mernperoleh manfaat atas Bumi, dan/acau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mernpunyai suatu hak atas Bumi dan/atau mernperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau merniliki, menguasai, dan/atau memperoleh rnanfaat atas Bangunan.
- (3) Subjck pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat rnemberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Daerah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- (2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala Daerah dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak
- (4) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu l (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dirnaksud.
- (6) Apabila setelah jangka waktu l (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kcpala Daerah tidak mernberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap diserujui dan Kepala Daerah segera membatalkan peneta~n sebagai wajib pajak sebagairnana dirnaksud pada ayal (2'1-
6. (51 Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertal alasan-alasannya.

:

'

## BAB Ill

## DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJ~ Pasal 6

- ( l) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak iertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya,
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk Njop sampai dengan Rp. J..000.000.000,00 (satu milyar rupiah] ditetapkan sebesar 0, l % (no! koma satu persen] per tahun;
- b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen] per tahun.
- (2) Dalarn hal pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingku.ngan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat fl), sehingga menjadi sebagai berikut :
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditctapkan sebesar 0,15 % [nol koma Hrna belas persen) per tahun;
- b. untuk NJOP diatas Rp. l.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per tahun.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau.lingkungan cagar budaya, rnaka dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sehingga menjadi sebagai berikut :
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (1101 koma nol lima persen] per tahun;
- b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (saru milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0, l % (no) koma satu persen] per tahun.
- (4) Jenis-jenis pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan yang ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,

## Pasal 8

Besaran. pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dih.itung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaim~

. '

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

## BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Letak obyek pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak terutang adalah di wilayah daerah Kota Tomohon.

## BABV MASAPAJAK Pasal 10

- (1) Tahun Pajak adalahjangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal l Januari.
- (3) Masa pajak dimulai tanggal 1 -Januari dan berakhir 31 Desember pacla tahun berkenaan.

## BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 11

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh] hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
3. (3j Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah. dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai beri.kut:
- a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b. apabila berdasarkan basil pemeriksaan atau ketcrangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang Iebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disam.paikan oleh Wajib Pajak.1

.•

## BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Keaatu ,. Tata Car a Pemunrutan

## Pasal 13

- (l) Pernungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilarang diborongkan,
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib memba.yar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.

## Paaal 14

- (1) Tata cara pcnerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peratu.ran Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 11 dan Pasal 13 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kcpala Daerah.

## Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Pasal 15

- (1) Kepa.la Daerah dapat rnencrbitkan STPD jika :
- b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / a tau denda.
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Jumlah kckurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua person] setiap bulan untuk paling lama 15 (lima betas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SJ&lt;PD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua pcrsen] setiap bulan clan dit.agih melalui STPD.

## Bagian Ketiga

## Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasal 16

- ( l) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dirnaksud pada Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi selarnbatlarnbatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputuso.n Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus clibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka wak!/paling lama 1 (satu) bulan seja.k tanggal diterbitkan.

- (3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen] sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ernpat] bulan.
- (4) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah mernenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk men,gangsur atau rnenunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau ternpat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, al'i.gsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Pcraturan Kepala Daerah,

## Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, S1'PD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajlb Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakeanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Keberatan dan Banding Pasa l 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: a. SPPT;
- b. SKPD;
3. ct. SKPDKBT;
- c. SKPDKB;
- e. SKPDLB; dan
- f. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak. tanggal surat eebagairnena dimaksud dalarn ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila \Vajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disctujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyarata.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagal Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau ta.nd1

pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos cercatat scbagai tan.da bukti penerimaan Surat Keberatan.

## Pasa l 19

- ill Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus membeti keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusa.n Kcpala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau rncnambah besarnya pajak yang terutang,
- (3j Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap clikabulkan.

## Pasal 20

Ketentuan Iebih Ianjut mcngenai tata cara pengajuan dan penyelesalan keberatan cliatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan perrnohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleb Kepala Daerah,
- (2) Permobonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, clila:mpiri salinan dari surat kepurusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 'imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua pu1uh empat bulan).
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat [I] clihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB,
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 500/o (lima puluh persen) dari jumlah paja.k berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang Lelah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dala.m hal Wajib Pajak mcngajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakarr;...

• I

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan,

## Pembet ulan, Pembatalao , Pengur1togan Ketetapao , dan Pengbapusan ata u Pengurangan San.ksi administratif

## Bagian Kellina Pasa l 23

- (1) Atas penn.ohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat mernbetulkan SPPT, SK.PD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalarn peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalarn hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. mengurangkan ata:u membatalkan STPD;
- b. mengurangkan atau rnernbatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketctapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan
- (3) Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayar-an Pajak, Wajib Pajak dapat rnengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas] bu Ian, sejak diterimanya pcrmohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan kepu.tusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dila.mpaui dan Kepala Daerah tidak znemberikan suatu keputusan, permohonan pengembalia.n pembaya,ran Paj1

••

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu] bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l] langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak terse but. "
- (5) Pengembalian kelebihan pembayeran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah,
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberi.kan imbalan bunga sebesar 2% [dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pernbayaran kelebihan pembayaran pajak.

## BABIX KEDALUWARSAPENAGIHAN Pasal 25

-

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah mclampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
3. a diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalarn hat diterbitkan Surat Teguran da.n Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa terse but.
- (4) Pengakuan utang pajak sccara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyetakan masih mempunyar utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran a tau penundaan pernbayaran dan permohonan kebcratan oleh Wajib Pajak.

## Pasal 26

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Dacrah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kcdaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daera11-

•

'

'

## BABX PEMERIKSAAN Pasal27

- (I) Kepala Daerah berwenang rnelakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pernenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajakyang terutang;
- b. mernberikan kesempatan 'untuk memasuki ternpat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan gun a kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
- (:3) Apabila pada saat perneriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanMan kewaiiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secarajabatan.
- c. mernberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah,

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 2$

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pernberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN KHUSUS Paaal'29

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalarn rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap te.naga ahli yang ctitunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalarn sidan\_g pengadilan;1

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang dit.etapkan olch Kepala Daerah untuk mernberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang rnclakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kcpala Daerah berwenang rnernberi izin tertulis kepada peJabat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat