PERATURAN BUPATI MA Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN BUPATI MALANG (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
Menetapkan
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C).
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) UPT Laboratorium Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Koordinator Fungsional Laboratorium Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Laboratorium Kesehatan

## Pasal 5

UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang laboratorium kesehatan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPT Laboratorium Kesehatan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan analisis contoh uji secara laboratoris;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium;
- d. penyusunan laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan rutin laboratorium;
- e. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan;
- f. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
- g. pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- h. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB V Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- b. melaksanakan pemeriksaan dan analisis contoh uji secara laboratoris;
- c. mengelola, memelihara dan memanfaatkan peralatan unit laboratorium kesehatan;
- d. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- e. melaksanakan pemungutan retrisbusi pelayanan laboratorium kesehatan;

- f. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- g. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Laboratorium Kesehatan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT dengan sesuai bidang tugasnya.

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## Bagian Kelima

Koordinator Fungsional Laboratorium Kesehatan

## Pasal 10

Koordinator Fungsional Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja tugas Laboratorium Kesehatan;

- b. menganalisis dan melaksanakan pemeriksaan kimia, mikrobiologi dan fisika;
- c. menerima sampel/contoh/bahan dari masyarakat/instansi dan melaksanakan pemeriksaan bakteriologi, khemis dan fisik bahan;
- d. melaksanakan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan laboratorium kepada pihak yang membutuhkan;
- e. melaksanakan prosedur tetap pengujian, pengambilan sampel dan pengiriman hasil laboratorium;
- f. menyusun laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan rutin laboratorium;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## BAB VII DALAM JABATAN

## Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT Laboratorium Kesehatan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Pembiayaan UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 2/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 23 Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA KABUPATEN MALANG

TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG


## H. RENDRA KRESNA