PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 1 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 6 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 20 TENTANG TAHUN 2008 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2008) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 33
- (1) Bagian Pengendalian Pembangunan terdiri dari :
- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Pengendalian dan Pelaporan;
- c. Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah
Pasal 35
- (1) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Bagian Pengendalian Pembangunan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- c. fasilitasi pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan;
- d. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 6 Januari 2014 BUPATI KAPUAS HULU, ttd ## A. M. NASIR B.

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 7 Januari 2014

Penandatangan: Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## YOHANA ENDANG BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 1