PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU Nomor 3 Tahun 2009 tentang TATA CIIRA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTN POLITIK DEITGA.II RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAUOBAGU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 3
TAHUN2015
TENTANG
TATA CIIRA PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTN POLITIK
DEITGA.II RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAUOBAGU
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka mendukung pendidikan Politik bagi partai politik di Daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan partai politik yang memperoleh suara darr mendapat kursi di Dewan Perwakilan Ralyat Daerah;
- b. balwa dengan berlalunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Talun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
2. bahwa berdasarkan petimbaagan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuaagan Kepada Partai Politik; C.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286l,i 1.
- c Undang-Undang Nomor I Talun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- J. Undang-Undang Nomor 15 Talun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
1. Undang-Undanga Nomor 4 Talun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telal diubai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pa-rtai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss87); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2OO5 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara 8.
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 195, Tambahal Iembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5351);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaa Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor 3 10); 10.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Da1am APBD, Pengajual, Penyaluran, Dart Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Pa,rtai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681); 11.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Talun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Talun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Talun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Keq'a Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu;
}IEMUTUSI(AIY
Menetapkaa : PERATURAN WALIKOTA KOTAIIIOBAGU TEIITANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPN)A PAR,TAI POLITIK
BAB I - NTTENTUAN UMUU
Pasal 2
- (l) Bantuan keuangan Partai Politik da-ri APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (21 Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) serta Besaraa Bantuan yang akan diterima ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Kotamobagu. (3)
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya
BAB I - NTTENTUAN UMUU
Pasal 3
Tata ca,ra penghitungan bantuan keuangan kepada pa-rtai politik APBD Kotamobagu sebagimana dimaksud pasal 2 ayat (3) sebagai berikut : Kota
- besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Kotamobagu yang bersumber dari APBD Kota Kotamobagu adalah jumlah bantuan APBD Kota Kotamobagu tahun anggaran sebelumnya dibagr jumlah suara sah hasil Pemilu DPRD Kota Kotamobagu periode sebelumnya ## BAB III
PENGANCIGARAN DALAM APBD
Paral 4
- Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. (1)
- Bantuan keuangan yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Kotamobagu dianggarkan setiap tahun oleh pemerintah daerah Kota Kotamobagu (2t
- Penentuan besarnya angga.ran bantuan keuangan kepada pa,rtai politik
BAB I - NTTENTUAN UMUU
Pasal 5
- (U Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik Kota Kotamobagu disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kota Kotamobagu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan mengggunakan kop surat dan stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik Kota Kotomobagu atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. foto copy NPWP;
\.,,
- c. surat keterangan autentilikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota;
- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 o/o dari jumlah bantuan yang diterima untuk Pendidikan Politik.
- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggarar sebelumnya yang telal di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. surat pernyataan partai politik yalg menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidat benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
6. (21
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.

## BAB V

## VERIHKASI XTLEITGI(APAI| AI'UUVISTRASI PARTAI POLITIK

## Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi s6lagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukal oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. (21 Tim Verifikasl 5sfagairnara dimaksud pada ayat (l) ketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi s6fagais1s11a dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah.
4. (41 Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya Verifikasi kelengkapan administrasi dibebankal pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasd 7

- (1) Hasil Verilikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat da-lam berita acara.


S

\-

- (2) Format Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wa-likota ini.
- (3) Berita Acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikal kepada walikota dengan melampirkarr kelengkapan persya-ratan administrasi permohonan bantuan keualgan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB VI

## PEITTALURAN BANTUAN KEUANGAN XEPAI)A PARTAI POLITIK

## Pasal I

- (1) Penyaluran Bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kota dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tingkat Kota atas Persetujuan Walikota.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kota.

## BAB VII

## PEITCTGUNAAIT BAITTUAN XEUANGAN PARTN POLITIK

## Pasal 9

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat par-tai politik.

## Pasd 1()

- (U Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pasal 9 berkaitan dengan :
- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewqliban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyaralat, berbangsa dan bernegara;
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dart membangun karakter bangsa daiam memelihara persatual dan kesatuan barlgsa.
- (21 Pendidikal politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dal Negara Kesatuan Republik Indonesia;


- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanalan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

## Pasal 1l

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, anta-ra lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; darr
- e. workshop.

## Pasd 12

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud pasal 9 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum
- b. Berlangganan daya dan jasa
- c. Pemeliharaal data dan arsip dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor

## BAB VIII

## LIIPORAI{ PERTAIY(X}UilGIAWABA.IT

## PEN(X}UIfAAIT I(EUAIYGAN PARTAI POLITIK

## Pasd 13

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan.

## Pasaf 14

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungiawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD.
2. (21 l.aporan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :


U


- a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja baatuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangal Partai Politik perkegiatan; dan
- b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Palcai Habis dan Penggandaan / Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisalkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal l5

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD seca-ra berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungiawaban dimaksud pada ayat (1) disampaikal oleh Ketua atau sebutan lain partai politik Kota Kotamobagu kepada Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.

## Pe$l 16

- (1) Laporan pertalggungiawaban sebagaimana dimalsud pada Pasal 15 ayat (1) disampaikan paling lambat l(satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat

## Paml 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian baatuan keuangan dari APBD dalam tahun angga-ran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota


## BAB I]( PII{UTUP

## Pasal la

Peraturan Walikota ini mulai berlal&lt;u pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 13 ,{?cil,

2015

9t WALIKOTA KOTAMOBAGU/



Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal

2015

SwSEKRETARIS DAERAH

Drs

MUSTAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR ...

LAMPIRAIT I

NOMOR

TAIT(X}AL

: PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

:

TAIIUN 2O15

:

2O15

## FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN I{ELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN IIEUANGAN KEPADA PARTN ...

Demikian Berita Acara Hasil Keu angan kepada Pa-rtai ... mestinya. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Pada hari ini ... tanggal ... bulaa ... Tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor ... Tahun ... tanggal ..., telah melaksanakan verilikasi persya-ratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun .. . yarrg diajukan oleh DPC

Berdasarkal hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada telah memenuhi Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah ... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ... suara sah X Rp. ... =Rp.

## KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## TIM VERIFIKASI

5.

6.

7.

1

Ketua

2

Sekretaris

Anggota

4

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

qfi WALIKOTA KOTAMOBAGT (


LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL

## PERATURAN WALIKOTA KOTAJ}IOBAGU TAHUN 2015

## 2015

## FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK... TAHUN ANGGARAN...

Laporan pertanggungiawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangal partai politik sebesar Rp ...,..., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada talggal.. .bulan. . .tahun. . . sebagai berikut:

| Seminar; C. Lokakarya Dialog interaktif; Sarasehan; dan | f. h. i. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1. Administrasi Umum a Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Pe5'alanan Dinas dal^m rangka mendukurg kegiatan | | |
| 2. l,angganxt Daya dan Jasa a- Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Gim | | |
| SALDO | SALDO | SALDO |

Mengetahui

Ketua

Bendahara