PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor IB Tahun 2013 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOM OR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR IB TAHUN 2013
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOM OR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, mal{a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 ten tang Pajak Reklame;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Lau t, Daerah Tingkat II Tap in dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang› Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
'--
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ten tang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga1mana telah diubah bebet;"apa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 0 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 06);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
18. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dari l}.asil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masajtahun pajal{.

## BAB II

## TATA CARA PENERBITAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN

## Pasal2

- (1) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan untuk suatu masa pajak.
- (2) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk suatu masa pajak sebagaimana ·dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan sesuai dengan masa pajak yang tercakup dalam surat pemberitahuan masa pajak.

## Pasal3

- (1) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( l) harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
3. a . secara langsung;
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. melalui perusahaan ja~a ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

## BABIII

## TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBA Y ARAN PAJAK REKLAME

## Pasa1 4

Tata cara pembayaran dengan angsuran pajak reklame adalah sebagai berikut:

- a. Dispenda menerima surat permohonan angsuran dari wajib pajak;
- b. Dispenda mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian perjanjian angsuran atau penolakan angsuran oleh Kepa1a Dispenda;
- c. Dispenda membuat surat perjanjian angsuran apabila permohonan disetujui dan selanjutnya dibuatkan daftar surat perjanjian angsuran;

- d. Dalam hal permohonan angsuran tidak disetujui atau ditolak maka Dispenda menerbitkan penolakan angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda;
- e. Dispenda menyerahkan surat perjanjian angsuranjpenolakan angsuran kepada wajib pajak dan daftar surat perjanjian angsuran kepada pihak pihak yang terkait.

## Pasal 5

Tata cara penundaan pembayaran pajak reklame adalah sebagai berikut:

- a. Dispenda menerima surat permohonan penundaan pembayaran daTi wajib pajak;
- b. Dispenda mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Dispenda;
- c. Dispenda membuat surat persetujuan penundaan pembayaranjpenolakan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda, apabila permohonan disetujui dibuatkan daftar persetujuan penundaan;
- d. Dispenda menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada wajib pajal{ dan daftar persetujuan penundaan kepada pihak-pihak yang terkait.

## Pasa16

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD atau dokumen lain, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah kepada bupati melalui Dispenda.

## Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus diajukan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertru alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
- (2) Apabila ternyata batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagrumana dimaksud pacta ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh bupati sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

## Pasa18

- ( 1) Bupati menerbitkan keputusan atas permohonan sebagrumana dimaksud dalam Pasal 6 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaJ{sud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di Iuar kekuasaan wajib pajak.
- (4) Bupali atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan
- (5) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

## BABIV

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, BUKTI PEMBAY ARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK REKLAME

## Pasa1 9

- ( 1) Pembayaran dan penyetoran pajak reklame harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan.
- (2) SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bank penerima yang berwenang setelah mendapatkan validasi.

## Pasa1 10

Pajak reklame disetor oleh wajib pajak ke kas umum daerah melaJui Bank penerima paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak melalui bank dengan cara wajib pajak menyetor uang ke bank, dengan SSPD atau yang dipersamakan, dengan mencantumkan nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak reklame, jenis pajak, masa pajak, dan kode rekening pendapatan, kemudian wajib pajak menerima tanda bukti pembayaran berupa SSPD atau yang dipersamakan, yang telah divalidasi oleh bank.
- (2) Bank menyampaikan bukti pembayaran kepada bidang pembukuan Dispenda untuk dicatat dalam buku penerimaan.

## Pasal 12

Pembayaran pajak reklame harus dibayar sekaligus atau lunas.

## BABY

## PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

## Pasal 13

- (1) Piutang pajak n !klame yang dihapuskan merupakan piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam SKPD atau dokumen lain, yang meliputi pokok pajak dan kepaikan bunga danjatau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang pajak reklame yang dapat dihapuskan, yaitu:
3. a . wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
- b. wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
- c. wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;
- d. penagihan pajak telah melewati waktu 5 (lima) tahun terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan lindak pidana dibidang perpajakan daerah.

## Pasal 14

- ( 1) Dalam hal wajib pajak reklame tidak melakukan aktivitas usaha danjatau tutup, wajib pajak wajib melaporkan pada Dispenda.
- (2) Atas pelaporan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dispenda melakukan penelitian dan tidak lagi menerbitkan SKPD.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Dispenda.
- (4) Apabila dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat tunggakanjpiutang pajak, maka wajib pajak harus melunasinya terlebih dahulu.
- (5) Kepala Dispenda berdasarkan laporan dari Tim Peneliti mengeluarkan surat keterangan bahwa wajib pajak yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan usahanya dan tidak dipungut pajak.

## Pasal 15

- ( 1) Dalan1 hal wajib pajak tidal{ melakukan aktivitas usaha danjatau tutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1), tidak melaporkan diri kepada Dispenda, maka Dispenda melal{ukan penelitian ke lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Dispenda.
- (3) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha dari wajib pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) juga dilakukan terhadap tunggakanjpiutang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdapat tunggakanjpiutang pajak, kepada wajib pajak harus dilakukan penagihan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dispenda.

## Pasal 17

- ( 1) Dalam hal wajib pajak reklame tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang pajak, maka harus dibuktikan dengan:
- a. Surat keterangan dari Lurah/Kepa1a Desa dan Camat setempat yang menyatakan usaha wajib pajak tidak melakukan aktivitas usaha danjatau tutup;
- b. Berita acara penelitian di lapangan yang dibuat oleh tim peneliti;
- c. Dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan wajib pajak.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dalam pembuatan laporan hasil penelitian lapangan.
- (3) Kepala Dispenda berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) penyampaian usulan penghapusan piutang pajak kepada bupati.

## Pasal 18

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak reklame berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak yang diajukan oleh Kepa1a Dispenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) .

## BABVI

## JENIS FORMULIR

## Pasal 19

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan untuk pajak reklame yaitu: a. formulir SKPD;
- b. formulir SSPD atau administrasi lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dispenda.

## BAB V1I

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.



Ditetapkan di Tanjung pad a tanggal i ~ A 9 ud11 ~· ;2 0 I 3

j,uPATI

Diundangkan di Tanjung pad a tanggal 19- Ag u \ hJ S ?- u I )

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

---~--

H.ABDEL FADILLAH

H. RACHMAN RAMSYI

g