PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khusus dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah;
- Mengingat :
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M.DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Toraja Utara Nomor 2 );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Setdakab.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, selain obat.
14. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
15. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan imbalan atau kompensasi.
16. Penjualan langsung untuk diminum adalah orang atau badan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
17. Penjualan secara grosir dan/atau eceran adalah orang atau badan yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara grosir dan/atau eceran.
18. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Hukum yang menjual minuman beralkohol atau diminum di tempat penjualan.
19. Tim Kerja Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan dalam rangka memberikan atau menolak atas permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
23. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa uang dan/atau denda.
31. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin sistem dan proses perizinan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas setiap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi atau badan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 6
Pasal 6
Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C 2 H 5 OH) 1% (satu per seratus) sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C 2 H 5 OH) lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C 2 H 5 OH) lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
BAB IV - GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 6
Pasal 7
Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
BAB IV - SISTEM PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 8
Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C terdiri dari:
- a. penjualan langsung untuk diminum penjualan langsung untuk diminum yaitu penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan untuk diminum di tempat;
- b. penjualan secara grosir dan/atau eceran penjualan secara grosir dan/atau eceran minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual secara grosiran dan/atau eceran.
BAB IV - SISTEM PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 9
Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan tempat pendidikan lainnya, lokasi perkantoran pemerintah atau swasta, rumah sakit, fasiltas umum dan pemukiman.
BAB V - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 10
- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan setiap orang atau Badan yang memproduksi dan/atau melakukan kegiatan pengadaan minuman beralkohol wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penandatanganan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol kepada SKPD atau Unit Kerja
BAB V - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 11
- (1) Untuk mendapatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mengisi formulir dan disertai keterangan yang sejelas-jelasnya, jika diperlukan dapat dilengkapi gambar lokasi tempat usaha beserta lingkungan sekitarnya.
- (3) Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
- a. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/ penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
- b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili atau Dokumen Kependudukan lainnya;
- d. fotocopy Sertifikat AMDAL atau Dokumen lainnya yang bertujuan untuk mengelola lingkungan hidup;
- e. akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- f. surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
- g. pernyataan tidak keberadaan dari warga masyarakat (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha minimal 4 (empat) Kepala Keluarga (KK);
- h. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
- i. foto pemilik usaha berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- j. surat Pernyataan bersedia mentaati segala aturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 12
- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) telah benar dan lengkap maka akan dilakukan verifikasi dengan peninjauan ke lokasi usaha untuk melihat kebenaran data-data dan mendapatkan informasi dari masyarakat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas persyaratan diterima secara benar dan lengkap.
- (3) Apabila hasil verifikasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka permohonan Izin dianggap disetujui.
BAB V - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 13
Setiap pemegang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diwajibkan memasang tanda nomor izin di lokasi tempat usahanya yang mudah dilihat oleh umum.
BAB VI - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN
Pasal 14
- (1) Penolakan terhadap Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan dengan Surat Ketetapan dan disertai dengan alasan mengapa izin tersebut ditolak.
- (2) Yang dapat menyebabkan izin ditolak, yaitu :
- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, gangguan terhadap ketertiban, keamanan dan kesehatan masyarakat sekitar;
- d. tempat usaha tersebut menggunakan sebagian atau bahkan keseluruhan fasilitas umum dan sosial, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan selayaknya;
- e. penyebaran kotoran (limbah) atau penguapan yang meyebabkan pencemaran lingkungan dan udara.
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN
BAB VII - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN
Pasal 15
- (1) Untuk membantu Bupati dalam memberikan izin atau menolak izin dapat dibentuk Tim Kerja Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Tim Kerja mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan verifikasi izin dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Keanggotaan Tim Kerja Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah perwakilan Instansi yang berhubungan dengan pemberian izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi serta keanggotaan Tim Kerja Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - MASA BERLAKU IZIN
Pasal 16
- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan :
- a. izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dimilliki;
- b. bukti lunas atas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
- c. bukti lunas pembayaran retribusi tahun terakhir.
BAB VIII - MASA BERLAKU IZIN
Pasal 17
Masa berlaku izin dapat berkurang atau dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. pemegang izin mengubah tempat dan jenis usahanya tanpa pemberitahuan dan pengesahan dari Bupati;
- c. tidak melakukan perpanjangan izin;
- d. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
BAB VIII - MASA BERLAKU IZIN
Pasal 18
Setiap pemegang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol apabila ingin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan kepada Bupati.
BAB IX - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 19
Pasal 19
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB X
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB IX - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 19
Pasal 20
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB XI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 21
Pasal 21
## BAB XI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 21
BAB XI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 21
Pasal 22
Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
BAB XIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 23
Pasal 23
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
BAB XIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 23
Pasal 24
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
BAB XIV - SURAT PENDAFTARAN Pasal 25
Pasal 25
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 26
- (1) ## BAB XVI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 27
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 28
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pemanfaatan
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 29
Pemanfaatan dari Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Bagian Keempat Keberatan
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 30
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 31
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 32
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XVII - Pasal 33
Pasal 33
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 34
Pasal 34
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 34
Pasal 35
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 36
Pasal 36
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 36
Pasal 37
Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.
BAB XX - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 38
Pasal 38
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB XXI - PENYIDIKAN
Pasal 39
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peretribusian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XXIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tarif Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI TORAJA UTARA, FREDERIK BATTI SORRING

Penetapan: Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, LEWARAN RANTELA'BI' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 16
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
## RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
## I. UMUM
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.
Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.
Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor - impor.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
``` Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. ``` Huruf b ``` Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. ``` ``` Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 17 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. ``` Huruf c ``` Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Angka 1. Cukup jelas. Angka 2. Cukup jelas. Angka 3. Cukup jelas. Angka 4. Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. ``` ```
PENJELASAN
Pasal 25
``` Ayat (3) Cukup jelas. ``` Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. ``` Ayat (7) Cukup jelas. ``` Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 38
Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'instansi yang melaksanakan pemungutan' adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. ``` Huruf k Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 18