PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Nomor 1 Tahun 2017 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku 10 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NUNUKAN,
- a. bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
- b. bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 98 ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu diatur tentang Bangunan Gedung sehingga memberikan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Bangunan Gedung;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
8. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 211 Nomor 7)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2014 tenang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2014 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
NUNUKAN
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah.
Paragraf 2 Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung; dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Paragraf 3 Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, TABG, peran masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif, penyidikan, pidana, dan peralihan.
- (2) Untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka harus mengikuti Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi bangunan gedung meliputi:
- a. bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
- b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
- c. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
- d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
- e. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
- f. bangunan gedung lebih dari satu fungsi.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6
- (1) Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah tinggal tunggal;
- b. bangunan rumah tinggal deret;
- c. bangunan rumah tinggal susun; dan
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
- b. bangunan gereja, kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng; dan
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran nonpemerintah dan sejenisnya;
- b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung pabrik;
- d. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dan sejenisnya;
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
- f. bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
- h. bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
- (4) Bangunan gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;
- c. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;
- d. bangunan gedung laboratoriun seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya; dan
- e. bangunan gedung pelayanan umum seperti, bangunan Pemerintah bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
- (5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi, meliputi:
- a. Bangunan Gedung untuk reaktor nuklir;
- b. Bangunan Gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan;
- c. bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah dengan toko (ruko);
- b. bangunan rumah dengan kantor (rukan);
- c. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran;
- d. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan; dan
- e. bangunan rumah atau gedung sejenisnya.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7
- (1) Klasifikasi bangunan gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
- (1) Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru.
- (4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung.
- (5) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam IMB, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB III PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Umum
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan terdiri atas:
- 1) persyaratan peruntukan lokasi;
- 2) intensitas bangunan gedung;
- 3) arsitektur bangunan gedung;
- 4) pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung; dan
- 5) rencana tata bangunan dan lingkungan, untuk kawasan yang termasuk dalam peraturan bupati tentang RTBL.
- b. persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri dari:
- 1) persyaratan keselamatan;
- 2) persyaratan kesehatan;
- 3) persyaratan kenyamanan; dan
- 4) persyaratan kemudahan.
- (4) Persyaratan khusus terdiri dari:
- a. persyaratan bangunan hijau;
- b. persyaratan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan;
- c. persyaratan pembangunan bangunan gedung diatas atau dibawah tanah, air atau prasarana/ sarana umum, dan pada daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi atau ekstra tinggi atau ultra tinggi dan/ atau menara telekomunikasi dan/ atau menara air;
- d. persyaratan bangunan gedung;
- e. persyaratan bangunan gedung dengan langgam tradisional;
- f. Persyaratan penggnaan simbol dan unsur/ elemen tradisional;
- g. Persyaratan kearifan lokal;
- h. Persyaratan bangunan gedung semi permanen dan bangunan gedung darurat;
- i. Persyaratan bangunan gedung di kawasan rawan bencana alam;
- j. Persyaratan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor;
- k. Persyaratan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang;
- l. Persyaratan bangunan gedung di kawasan rawan banjir; dan
- m. Persyaratan bangunan gedung di kawasan abrasi.
Bagian Kedua Persyaratan Administratif Paragraf 1 Status Hak Atas Tanah
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11
- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batasbatas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
- (5) Bangunan Gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Daerah.
Paragraf 2
Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Status kepemilikan bangunan gedung adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
- (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan:
- a) pembangunan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
- b) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
- c) pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Rencana Daerah ( advis planning ) untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan secara cuma-cuma Surat Keterangan Rencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.
- (4) Surat Keterangan Rencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
- a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
- b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
- c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung dibawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diwajibkan;
- h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
- i. jaringan utilitas kota.
- (5) Dalam Surat Keterangan Rencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
Paragraf 4
IMB di Atas dan/atau di bawah Tanah, Air
dan/atau Prasarana/Sarana Umum
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14
- (1) Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya atau instansi terkait.
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pertimbangan teknis TABG dan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar teknis dan pedoman yang terkait.
- (4) IMB pada bangunan gedung pada permukiman di tepian/atas air diberikan apabila bangunan gedung tersebut berada di kawasan permukiman di tepian/atas air yang peruntukannya telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR atau RTBL serta telah dilengkapi dengan pengaturan pengendalian lingkungannya.
- (5) Bangunan Gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkan izin dari Bupati atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, atau instansi terkait.
Paragraf 5
Kelembagaan IMB
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15
- (1) Dokumen Permohonan IMB disampaikan/diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor:
- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat;
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggaraan di Kecamatan; dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Bagian Ketiga Paragraf 1 Umum
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
- (1)
- Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi: a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan; dan b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung;
- b. persyaratan arsitektur Bangunan Gedung;
- c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan; dan
- d. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. persyaratan keselamatan Bangunan Gedung;
- b. persyaratan kesehatan Bangunan Gedung;
- c. persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung; dan
- d. persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.
Paragraf 2
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, persyaratan arsitektur bangunan gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
Paragraf 3
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18
- (1) Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.
- (4) Bangunan gedung yang dibangun:
- a. di atas prasarana dan sarana umum;
- b. di bawah prasarana dan sarana umum;
- c. di bawah atau di atas air;
- d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
- e. di daerah yang berpotensi bencana alam; dan
- f. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
11. harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19
- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20
- (1) Bangunan gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan gedung,
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21
- (1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22
- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23
- (1) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
- (2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24
- (1) Jumlah lantai bangunan gedung dan tinggi bangunan gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalulintas penerbangan.
- (2) Bangunan gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan.
- (3) Ketentuan besarnya jumlah lantai bangunan gedung dan tinggi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25
- (1) Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Garis sempadan bangunan gedung meliputi ketentuan mengenai jarak bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan.
- (3) Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk bagian muka, samping, dan belakang.
- (4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan diatas permukaan tanah maupun dibawah permukaan tanah (besmen).
- (5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26
- (1) Jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per kapling/persil dan/atau per kawasan.
- (3) Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun dibawah permukaan tanah (besmen).
- (4) Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman untuk dibawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum.
- (5) Ketentuan besarnya jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
Paragraf 4
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28
- (1) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan dengan tema arsitektur bangunan yang diatur dalam RTBL.
- (2) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29
- (1) Bentuk denah Bangunan Gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam.
- (2) Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30
- (1) Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31
- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar bangunan gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);
- b. persyaratan ruang sempadan bangunan gedung;
- c. persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
- d. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. daerah hijau pada bangunan;
- f. tata tanaman;
- g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. pertandaan ( signage ); dan
- i. pencahayaan ruang luar bangunan gedung.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32
- (1) RTHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan bangunan gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
- (2) Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk GSB, KDB, KDH, KLB, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33
- (1) Persyaratan ruang sempadan depan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang.
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pajalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34
- (1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen (KTB) ditetapkan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35
- (1) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
- (2) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36
- (1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan RTHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38
- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g, yang proporsional untuk kendaraan sesuai jumlah luas lantai bangunan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39
- (1) Pertandaan ( Signage ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau ruang publik tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40
- (1) Pencahayaan ruang luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan/atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
- (3) Selain dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan tertentu wajib dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi dengan UKL-UPL.
- (5) Persyaratan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lalu lintas harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- (2) Persyaratan dokumen Andalalin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43
- (1) Setiap Bangunan Gedung dan persilnya wajib mengelola air hujan sebagai upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan, infiltrasi air hujan, dan menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir melalui optimasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen buatan.
- (2) Instrumen pelaksanaan pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya meliputi:
- a. informasi karakteristik wilayah terkait dengan karakteristik tanah, topografi, muka air tanah, dan jenis sarana pengelolaan air hujan;
- b. instrumen Pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung baru; dan
- c. instrumen Pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung eksisting.
- (3) Tahapan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan persilnya terdiri atas:
- a. tahapan penyelenggaraan untuk gedung baru; dan
- b. tahapan penyelenggaraan untuk gedung eksisting.
- (4) Status Wajib Kelola Air Hujan pada Bangunan Gedung dan persilnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (5) Ketetapan Status Wajib Kelola Air Hujan pada Bangunan Gedung dan persilnya disampaikan kepada pemohon IMB bersamaan dengan penerbitan surat Keterangan Rencana Kota (KRK).
- (6) Pemenuhan ketetapan Status Wajib Kelola Air Hujan dalam dokumen rencana teknis Bangunan Gedung merupakan bagian dari prasyarat diterbitkannya IMB.
- (7) Status Wajib Kelola Air Hujan pada Bangunan Gedung dan persilnya, meliputi:
- a) Status Wajib Kelola Air Hujan persentil 95; dan
- b) Status Wajib Kelola Air Hujan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44
- (1) RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45
Persyaratan keandalan bangunan terdiri dari persyaratan keselamatan bangunan gedung, persyaratan kesehatan bangunan gedung, persyaratan kenyamanan bangunan gedung dan persyaratan kemudahan bangunan gedung.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46
Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran dan persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi persyaratan struktur bangunan gedung, pembebanan pada bangunan gedung, struktur atas bangunan gedung, struktur bawah bangunan gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.
- (2) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:
- a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan gedung sesuai zona gempanya;
- d. struktur bangunan harus direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
- e. struktur bawah bangunan gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi, dan;
- f. keandalan bangunan gedung.
- (3) Pembebanan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
- (4) Struktur atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai berikut:
- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) konstruksi beton;
- b. Standar Nasional Indonesia (SNI) konstruksi baja;
- c. Standar Nasional Indonesia (SNI) konstruksi kayu:
- d. konstruksi bambu, mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran bangunan gedung.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 49
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
- (2) Persyaratan instalasi proteksi petir harus
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50
- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan bangunan gedung untuk kepentingan umum dari bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.
- (3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tatacara proses pemeriksanaan pengunjung bangunan gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung dan/atau pengunjung didalamnya.
- (4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung bangunan gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung dan/atau pengunjung didalamnya.
- (5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung bangunan gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung dan/atau pengunjung didalamnya.
- (6) Persyaratan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman dan/atau standar teknis yang terkait.
Paragraf 8 Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51
Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52
- (1) Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53
- (1) Sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam bangunan gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada bangunan gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54
- (1) Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa sistem air minum dalam bangunan gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam bangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
- (2) Sistem air minum dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (3) Persyaratan air minum dalam bangunan gedung harus mengikuti:
- a) kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai sistem plambing;
- b) Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.; dan
- c) Pedoman dan/ atau Pedoman Teknis terkait.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis terkait.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56
- (1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib diberlakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- (3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57
- (1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air kedalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan kedalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58
- (1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratorium dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59
- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan pengguna bangunan gedung;
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- e. ramah lingkungan.
Paragraf 9
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61
- (1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62
- (1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63
- (1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna bangunan gedung, yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak terganggu bangunan gedung lain disekitarnya.
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan RTH.
- (4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
- a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada disekitar bangunan gedung dan penyediaan RTH; dan
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan dalam standar teknis terkait.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64
- (1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar bangunan gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam standar teknis mengenai tatacara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan gedung.
Paragraf 10
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65
Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66
- (1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 67
- (1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan ( travelator ).
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 68
- (1) Bangunan Gedung tertentu harus memenuhi persyaratan Bangunan Hijau.
- (2) persyaratan Bangunan Gedung Hijau meliputi:
- a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;
- b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (reduce);
- c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
- d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse);
- e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle);
- f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
- g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
- h. orientasi kepada siklus hidup;
- i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
- j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
- k. peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 69
- (1) Bangunan Gedung yang dikenai persyaratan Bangunan Gedung Hijau meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang telah dimanfaatkan.
- (2) Bangunan Gedung yang dikenai persyaratan Bangunan Gedung Hijau dibagi menjadi kategori:
- a. wajib (mandatory),
- b. disarankan (recommended), dan
- c. sukarela (voluntary).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bangunan Gedung yang dikenakan persyaratan Bangunan Gedung Hijau diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 70
- (1) Setiap Bangunan Gedung Hijau harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bangunan Gedung Hijau juga harus memenuhi persyaratan Bangunan Gedung Hijau;
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 71
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Bangunan Gedung Hijau diatur dalam peraturan bupati.
Paragraf 2
Persyaratan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 72
Setiap Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan harus memenuhi persyaratan:
- a. administratif; dan
- b. teknis.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73
- (1) Persyaratan administratif Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:
- a. status Bangunan Gedung sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya;
- b. status kepemilikan; dan
- c. perizinan
- (2) Keputusan penetapan status Bangunan Gedung sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.
- (3) Status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi status kepemilikan tanah dan status kepemilikan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Tanah dan Bangunan Gedung Cagar Budaya dapat dimiliki oleh negara, swasta, badan usaha milik negara/daerah, masyarakat hukum adat, atau perseorangan.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 74
- (1) Persyaratan teknis Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan;
- b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung Cagar Budaya; dan c. persyaratan pelestarian.
- (2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung;
- b. arsitektur Bangunan Gedung; dan
- c. pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Persyaratan keandalan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. keselamatan;
- b. kesehatan;
- c. kenyamanan; dan
- d. kemudahan.
- (4) Persyaratan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. keberadaan Bangunan Gedung Cagar Budaya; dan
- b. nilai penting Bangunan Gedung Cagar Budaya.
- (5) Persyaratan keberadaan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus dapat menjamin keberadaan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya yang bersifat unik, langka, terbatas, dan tidak membaru.
- (6) Persyaratan nilai penting Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus dapat menjamin terwujudnya makna dan nilai penting yang meliputi langgam arsitektur, teknik membangun, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 75
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung Diatas atau Dibawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 76
- (1) Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. a.
3. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawahnya dan/atau disekitarnya;
- c. tetap
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 77
- (1) Bangunan gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai/gedung pertemuan masyarakat adat atau sejenisnya.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi penentuan lokasi bangunan gedung adat.
- (5) Penentuan lokasi pada bangunan gedung adat harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari TABG.
- (6) Dalam proses penerbitan IMB bangunan gedung adat, TABG mengkaji arsitektur bangunan gedung adat dengan melibatkan tokoh adat terkait.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan bangunan gedung adat dalam Peraturan Bupati.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 78
- (1) Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
- a. penentuan lokasi;
- b. gaya/langgam arsitektur lokal;
- c. arah/orientasi Bangunan Gedung;
- d. besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan tapak;
- e. simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung;
- f. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung;
- g. aspek larangan;
- h. aspek ritual;
- (2) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan bangunan gedung adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Bangunan Gedung Dengan Langgam Tradisional
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 79
- (1) Bangunan gedung dengan langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, dan/atau fungsi sosial dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung dengan langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung dengan langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan bangunan gedung pemerintahan dengan langgam tradisional dalam Peraturan Bupati.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 80
- (1) Ketentuan mengenai kaidah/norma tradisional dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
- a. penentuan lokasi;
- b. gaya/langgam arsitektur lokal;
- c. arah/orientasi Bangunan Gedung;
- d. besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan tapak;
- e. simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung;
- f. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung;
- g. aspek larangan; dan
- j. aspek ritual.
- (2) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan bangunan gedung adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 81
- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional untuk digunakan pada bangunan gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau direnovasi.
- (2) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada Bangunan Gedung
- (3) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam simbol dan unsur/elemen tradisional yang digunakan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 82
- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat adat setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 8
Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 83
- (1) Bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.
- (3) Tata cara penyelenggaraan bangunan gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 9
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 84
- (1) Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan abrasi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung dikawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
Paragraf 10
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 85
- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan bangunan gedung akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat longsoran tanah pada tapak.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 11
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 86
- (1) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat hantaman gelombang pasang.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 12 Persyaratan Bangunan gedung di Kawasan Rawan Banjir
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 87
- (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan gedung akibat genangan banjir.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan banjir dalam peraturan Bupati.
Paragraf 13
Persyaratan Bangunan gedung di Kawasan Rawan Abrasi
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 88
- (1) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan abrasi dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat abrasi.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 89
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses perencanaan teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
- (3) Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan sertifikat laik fungsi, dan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung.
- (4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan, pemugaran dan kegiatan pengawasannya.
- (5) Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa dibidang penyelenggaraan gedung.
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 90
Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa dibidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 91
- (1) Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada pemilik bangunan gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (3) Pengawasan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi bangunan gedung.
Paragraf 2
Perencanaan Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 92
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar bangunan gedung harus berdasarkan pada perencanaan teknis yang dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi dibidangnya sesuai fungsi dan klasifikasinya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanan teknis untuk bangunan gedung hunian tunggal sederhana, bangunan gedung hunian deret sederhana, dan bangunan gedung darurat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanan teknis untuk jenis bangunan gedung lainnya yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
- (5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 93
- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) meliputi:
- a. rencana arsitektur;
- b. rencana struktur; dan
- c. rencana utilitas.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa;
- b. menggunakan desain prototipe; dan
- c. digambar oleh perencana konstruksi/ pemohon;
- (3) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa;
- b. pemohon dapat menggunakan desain prototipe; dan
- c. dapat digambar oleh perencana konstruksi;
13. Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus
- (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
15. a.
16. b.
17. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa; digambar oleh perencana konstruksi;
- (5) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. gambar situasi atau rencana tapak;
- b. gambar denah;
- c. gambar tampak; dan
- d. gambar potongan.
- (6) Selain ketentuan sebaiamana dimaksud pada ayat (5), Rencana arsitektur untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan khusus juga harus dilengkapi:
- a. gambar detail arsitektur;
- b. spesifikasi umum perampungan bangunan gedung; dan
- c. rencana penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (7) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan
- b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya.
- (8) Selain ketentuan sebaiamana dimaksud pada ayat (7), Rencana struktur untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan khusus juga harus dilengkapi:
- a. perhitungan struktur untuk bangunan gedung dengan ketinggian mulai dari 3 (tiga) lantai, dengan bentang struktur lebih dari 3 (tiga) meter, dan/ atau memiliki basement ;
- b. dalam hal memiliki basement harus disertai dengan gambar rencana basement dan detailnya;
- c. hasil penyelidikan tanah;
- d. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya;
- e. spesifikasi umum struktur disertakan dengan model atau hasil tes; dan
- f. spesifikasi khusus disertakan dengan model atau hasil tes.
- (9) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, dan limbah padat;
- b. gambar jaringan listrik yang terdiri dari dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan; dan
- c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak.
- (10) Selain ketentuan sebaiamana dimaksud pada ayat (9), Rencana utilitas untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan khusus juga harus dilengkapi:
- a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan;
- b. perhitungan tingkat kebisingan dan/ atau getaran;
- c. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran;
- d. gambar sistem penghawaan/ ventilasi alami dan buatan;
- e. gambar sistem transportasi vertikal;
- f. gambar sistem komunikasi intern dan ekstern;
- g. gambar sistem penangkal/ proteksi petir; dan
- h. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.
- (11) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (12) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pertimbangan dari TABG untuk bangunan gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
- b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang akan menimbulkan dampak penting;
- c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (13) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (14) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: disahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

Penandatangan: - (15) Bupati menerbitkan IMB berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (14). ## Paragraf 4 ## Pengaturan Retribusi IMB ## Pasal 94 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ## Pasal 95 Jenis kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang dikenakan retribusi meliputi: - a. pembangunan baru; - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan - c. pelestarian atau pemugaran. ## Paragraf 5 ## Tata Cara Penerbitan IMB ## Pasal 96

Penandatangan: - (1) Permohonan IMB disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

Penandatangan: - (2) Persyaratan, tata cara penerbitan, dan pencabutan IMB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 97 IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut dibawah ini: - a. memperbaiki bangunan gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain: 1. memplester; 2. memperbaiki retak bangunan; 3. melakukan pengecatan ulang; 4. memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela; 5. memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m 2 ; 6. membuat pemindah halaman tanpa konstruksi; 7. memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas; dan/atau 8. mengubah bangunan sementara. - b. memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan; - c. membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum; - d. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum. - e. membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu. ## Paragraf 6 Penyedia Jasa Perencanaan Teknis ## Pasal 98 - (1) Perencanaan teknis bangunan gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi dibidangnya sesuai dengan klasifikasinya. - (2) Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - a. perencana arsitektur; - b. perencana stuktur; - c. perencana mekanikal; - d. perencana elektrikal; - e. perencana pemipaan ( plumber ); - f. perencana proteksi kebakaran; - g. perencana tata lingkungan.

Penandatangan: - (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan teknis untuk jenis bangunan gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Bupati. - (4) Lingkup layanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi: - a. penyusunan konsep perencanaan; - b. pra rencana; - c. pengembangan rencana; - d. rencana detail; - e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; - f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, dan h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.
- (5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.
- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
- (3) Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi
Paragraf 1
Umum
PENJELASAN
Pasal 100
Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan mengenai: - a. Nama dan alamat; - b. Nomor IMB; - c. Lokasi bangunan; - d. Pelaksana atau penanggungjawab pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 101
- (1) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB. - (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung.
PENJELASAN
Pasal 102
- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdiri