PERATURAN BUPATI BI Nomor 59 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Wakatobi.
7. Camat adalah pimpinan di wilayah kerja kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan diwadahi dalam bentuk kecamatan.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
- a. Kecamatan Wangi-Wangi;
- b. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
Hkmsetdawktb 016152
- c. Kecamatan Kaledupa;
- d. Kecamatan Kaledupa Selatan;
- e. Kecamatan Tomia;
- f. Kecamatan Tomia Timur;
- g. Kecamatan Binongko;
- h. Kecamatan Togo Binongko.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi Kecamatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Kedudukan Organisasi Kelurahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di wilayah kecamatan meliputi :
- a. Kecamatan Wangi-Wangi, terdiri dari :
1. Kelurahan Wanci;
2. Kelurahan Pongo;
3. Kelurahan Wandoka;
4. Kelurahan Wandoka Utara;
5. Kelurahan Wandoka Selatan;
6. Kelurahan Waetuno.
- b. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, terdiri dari :
1. Kelurahan Mandati I;
2. Kelurahan Mandati II;
3. Kelurahan Mandati III.
- c. Kecamatan Kaledupa, terdiri dari :
1. Kelurahan Buranga;
2. Kelurahan Lau-Lua;
3. Kelurahan Ambeua;
4. Kelurahan Lagiwae.
- d. Kecamatan Tomia, terdiri dari :
1. Kelurahan Waha;
2. Kelurahan Onemay.
- e. Kecamatan Tomia Timur, terdiri dari :
1. Kelurahan Patipelong;
2. Kelurahan Tongano Barat;
3. Kelurahan Tongano Timur;
4. Kelurahan Bahari.
- f. Kecamatan Binongko, terdiri dari :
1. Kelurahan Palahidu;
2. Kelurahan Rukuwa;
3. Kelurahan Wali;
4. Kelurahan Taipabu.
- g. Kecamatan Togo Binongko, terdiri dari :
1. Kelurahan Popalia;
2. Kelurahan Sowa.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi Kecamatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

## Susunan Organisasi Kelurahan

## Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Camat

## Pasal 9

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Kecamatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Kecamatan;
- d. pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Kecamatan.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan

## Pasal 14

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

## Pasal 15

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

## Bagian Kelima Seksi Pembangunan

## Pasal 16

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program pembangunan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas jalannya program pembangunan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi pembinaan produksi, distribusi dan lingkungan hidup.

## Bagian Keenam Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan, menghimpun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program/kegiatan dan pembinaan mental spiritual, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

## Bagian Ketujuh Seksi Pelayanan Umum

## Pasal 18

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan, menghimpun pedoman dan petujuk teknis pengembangan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelayanan masyarakat yang meliputi pemberian rekomendasi administrasi kependudukan dan catatan sipil, rekomendasi perizinan, pelayanan informasi dan komunikasi serta pelaksanaan urusan pelayanan umum lainnya.

## Bagian Kedelapan Lurah

## Pasal 19

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## Bagian Kesembilan Sekretaris

## Pasal 20

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Kelurahan.

## Bagian Kesepuluh Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

## Pasal 21

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam menghimpun, melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum meliputi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pembinaan lingkungan, lembaga pemberdayaan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan administrasi pertanahan serta pelaksanaan urusan pelayanan umum.

## Bagian Kesebelas

## Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

## Pasal 22

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

## Bagian Keduabelas

## Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 23

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, perencanaan program pembangunan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas jalannya program pembangunan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi pembinaan produksi, distribusi dan lingkungan hidup serta melaksanakan penyusunan program/kegiatan dan pembinaan mental spiritual, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

## Bagian Ketigabelas Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kecamatan dan Kelurahan sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat dan/atau Lurah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Camat dan/atau Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh Camat dan/atau Lurah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 28

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Camat dan/atau Lurah dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 30

- (1) Dalam hal Camat dan/atau Lurah berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Camat dan/atau Lurah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Camat dan/atau Lurah dapat menunjuk Kepala Seksi yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Camat dan/atau Lurah.

## Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 32

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Kecamatan dan/atau Kelurahan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Camat dan/atau Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (3) Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Sekretaris Camat merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan dan/atau Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 30) dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi

pada tanggal 13-12-2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

## TTD/CAP JUHAIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 59

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 59 TAHUN 2016

TANGGAL : 13-12-2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN WAKATOBI

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN WAKATOBI


BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 59 TAHUN 2016

TANGGAL : 13-12-2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN WAKATOBI

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN WAKATOBI


BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI