PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 1 Tahun 2012 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 10 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Kapuas Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berjumlah Rp. 905.505.703.482,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Rp. 825.838.195.000,00
2. Belanja Daerah
Rp. 897.619.266.482,00 (-)
Suplus/(Defisit)
Rp. (71.781.071.482,00)
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
Rp. 79.667.508.482,00
- b. Pengeluaran
Rp. 7.886.437.000,00 (-)
Pembiayaan Netto
Rp. 71.781.071.482,00 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan
Rp. 0,00
Pasal 2
- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp. 20.000.000.000,00
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp. 800.838.195.000,00
- c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
Rp. 5.000.000.000,00
- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- (4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah
Rp. 2.691.000.000,00
- b. Retribusi daerah sejumlah
Rp. 5.800.000.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 4.100.000.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
Rp. 7.409.000.000,00
- a. Dana bagi hasil sejumlah
Rp. 36.500.000.000,00
- b. Dana alokasi umum sejumlah
Rp. 686.858.835.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp. 77.479.360.000,00
- a. Hibah sejumlah
Rp. 0,00
- b. Dana darurat sejumlah
Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
Rp. 5.000.000.000,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp 0,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah
Rp. 0,00
Pasal 3
- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- (2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- d. Belanja tidak langsung sejumlah
Rp. 377.280.278.602,00
- e. Belanja langsung sejumlah
Rp. 520.338.987.880,00
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 303.991.995.800,00
- b. Belanja bunga sejumlah
Rp. 0,00
- c. Belanja subsidi sejumlah
Rp. 0,00
- d. Belanja hibah sejumlah
Rp. 16.685.000.000,00
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah
Rp. 945.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
Rp. 0,00
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
Rp. 51.831.550.000,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
Rp. 3.826.732.802,00
- (3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 28.105.662.800,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
Rp. 219.055.762.381,00
- c. Belanja modal sejumlah
Rp. 273.177.562.699,00
Pasal 4
- (1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
Rp. 79.667.508.482,00
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp. 7.886.437.000,00
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
Rp. 79.667.508.482,00
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp. 0,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
Rp. 0,00
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
Rp. 0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah
Rp. 6.250.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
Rp. 1.636.437.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
Rp. 0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

: Ringkasan APBD;

2. Lampiran II

: Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- 3.

- Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgasnisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

- Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI

- Daftar Jumlah Pagawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII

: Daftar piutang daerah;

- 8.

Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX

: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X

: Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;

11. Lampiran XI

: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII

: Daftar dana cadangan daerah; dan

- 13.

Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR