Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2017 tentang I Judul Naskah Dinas Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Di Kota Sima Tahun 2017-2018. 1 (satu) gabung Nomor Lampi ran Raba- Bima, PEMARAF SERTA TEMBUSAN: | No | Jabatan | Parat | Tanggal | |-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------| | 4. 3. 2. 1. | Kabag. Hukum Kepala BAPPEDA Assisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan Sekertaris Daerah | | | M. QURAIS H. ABIDIN BNPB PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG KOTA BIMA TAHUN 2017-2018 WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR \0 TAHUN 2017 TENT ANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG DI KOTA BIMA TAHUN 2017-2018 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pascabencana banjir bandang di Kota Bima pada tanggal 21 sampai dengan 23 Desember 2016, diperlukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2017-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 20172018;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5879);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Standarisasi Data Kebencanaan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 149 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 77);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR BANDANG DI KOTA BIMA TAHUN 2017-2018. Menetapkan
Pasal 1
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2017-2018 merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Bima serta pihak yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kota Bima.
Pasal 2
Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## Pasal 3

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


M. QURAIS H. ABIDIN

Ditetapkan pada tanggal

di Kota Bima ~1 fcl?ruav-·1 2017

f

WALIKOTA BIMA, ~

H KOTA BIMA, Pit. SEKRETARIS

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal zr f~\"Vor\ 2017

MUKHTAR



LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NO MOR . }!J.~ ..


,~

## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan melibatkan peran berbagai pihak yang menyediakan sumberdaya. Di tingkat pusat, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di tingkat daerah akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wilayah pascabencana yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu dokumen Rencana Aksi. Rencana Aksi akan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menyamakan persepsi dan langkah penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bagi seluruh pihak yang terkait.

Oleh karenanya, penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang di Kota Bima Tahun 2017-2018 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan berbagai sektor terkait pada lingkup Pemerintah Kota Sima. Selain itu juga penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui proses konsultasi kepada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan SKPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Koordinasi telah dilaksanakan sejak pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. W alaupun demikian, Rancangan Dokumen Rencana Aksi masih dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan pada tingkat Kementerian dan atau Lembaga dengan difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (SNPB). Komitmen Pendanaan yang bersumber dari APSD Kota Sima telah dibahas dan disepakati melalui Rapat Koordinasi Daerah Lingkup Pemerintah Kota Sima.

Dengan demikian harapan kami agar dapat memperoleh dukungan komitmen pendanaan yang memadai berdasarkan kebutuhan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi SNPS, Anggaran Kementerian dan atau Lembaga terkait serta sumber lainnya.

Melalui kesempatan ini kami haturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyusun Rancangan Dokumen Rencana Aksi ini terutama kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Semoga Dokumen ini berguna sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang di Kota Bima tahun 2017-2018.

\,

M. Qurais. H. Abidin

Bima, Januari 2017

~ Walikota Bima, ~


v

,,--

## REKAPITULASI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA BANJIR BANDANG KOTA BIMA ·PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2016

| NO | SEKT.OR/ SUBSEKTOR | NILAI KERUSAKAN ( Rp) | NILAI KERUGIAN ( Rp) | TOTALKERUSAKAN DAN KERUGIAN( Rp) | PORSENTASE PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN ('le ) |
|------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | PERMUKIMAN | 402,548,345,000 | 15,210,400,000 | 417,758,7'5,000 | 31.630% |
| | 1. PERUMAHAN | 358,636,400,000 | 12,992,800,000 | 371,629,200,000 | 28.137% |
| | 2. PRASARANALINGKUNGAN | - --- - 43,911,945,000 | 2,217,600,000 | 46,129,545,000 | 3.493% |
| 2 | INFRASTRUKTUR | 415,004,859,291 | 7,500,204,912 | 422,504,864,203 | 31.989% |
| | 1. TRANSPORTASI | 274,534,826,213 | 2,731,475,000 | 277,266,301,213 | 20.993% |
| | 2. ENERGI | 7,615,113,210 | 13,700,000 | 7,628,813,210 | 0.578% |
| | 3. AIRDAN SANITASI | 17,720,500,000 | 594,700,000 | 18,315,200,000 | 1.387% |
| | 4. SUMBERDAYAAIR | 113,634,212,788 | | 113,634,212,788 | 8.604% |
| | 5. TELEKOMUNIKASI | 1,500,007,080 | 4, 160,329,912 | 5,660,336,992 | 0.429% |
| 3 | SOSIAL | 83,611,110,280 | 70,098,655,000 | 153,709,785,280 | 11.838% |
| | 1. KESEHATAN | 40,809,452,760 | 10,196,275,000 | 51,005,727,760 | 3.862% |
| | 2. PENDIDIKAN | 37,297,197,500 | 467,840,000 | 37,765,037,500 | 2.859% |
| | 3.AGAMA | 5,229,020,000 | 9,125,200,000 | 14,354,220,000 | 1.087% |
| | 4. LEMBAGASOSIAL | 141,440,000 | 22,600,000 | 164,240,000 | 0.012% |
| | 5. SENI BUDAYA | 105,000,000 | 210,000,000 | 315,000,000 | 0.024% |
| | 6. CAGARBUDAYADAN BANGUNAN BERSEJARAH | 29,000,000 | 50,052,240,000 | 50,081,240,000 | 3.792% |
| | 7. GEDUNG SERBAGUNA | | 24,300,000 | 24,300,000 | 0.002% |
| 4 | EKONOMIPRODUKTIF | 24,510,235,805 | 140,384,769,000 | 164,895,004,805 | 12.485% |
| | 1. PERTANIAN | 5,031,500,000 | 2,840,500,000 | 7,672,000,000 | 0.596% |
| | 2.PETERNAKAN | 265,310,000 | 1,984,335,000 | 2,249,645,000 | 0.170% |
| | 3. PERIKANAN | 13,278,611,000 | 6,547,258,000 ~~ - | 19,825,869,000 ---- | 1.501% |
| | 4. PERDAGANGAN | 707,745,000 | 114,225,670,000 | 114,933,415,000 | 8.702% |
| | 5. KOPERASI DAN UKM | 573,119,605 | 10,368,256,000 | 10,961,375,805 | 0.630% |
| | 6. PERINDRUSTRIAN | 3,665,350,000 | 1,902,250,000 | 5,567,600,000 | 0.422% |
| | 7. PARIWISATA | 988,600,000 | 2,496,500,000 | 3,485,100,000 | 0.264% |
| 5 | UNTASSEKTOR | 15,055,471,853 | 146,848,746,341 | 181,904,218,194 | 12.258% |
| | 1. PEMERINTAHAN | 10,735,m,213 | 5,089,397,000 | 15,825,174,213 | 1.198% |
| | 2. KEUANGANDAN PERBANKAN | 3,295,610,000 | 140,043,954,341 | 143,339,564,341 | 10.853% |
| | 3. KEAMANANDAN KETERTIBAN ( POLRI) | 75.5,486,240 | | 755.4S6.i40 | 0.057% |
| | 4. PERTAHANAN ( TNI) | 235,895,000 | 602,240,000 | 838,135,000 | 0.063% |
| | 5. LINGKUNGAN HIDUP | 32,703,400 | 1,113,155,000 | 1, 145,858,400 | 0.087% |

f


\.

M. Qurais H. Abidin

v


)

)

## REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR KOTA BIMA - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 dan 2018

| | PERUMAHAN | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 1. 2. PRASARANAUNGKUNGAN | | | | | | 15,491,250,000 | 12,600,000,000 | |
| 2 | INFRASTRUKTUR | 1,218,030,317 ,301 | 57.42% | 19,171,8Dl,714 | ...114,229,790 | 188,738,7ll0,338 | 333,804,111,419 | | 4,100,000,000 |
| | 1. TRAN.SPORTASI | 312,590,590 551 | 14.83% | 6,042,691,839 | 36. 400, 000,000 | 185,081,990,276 | 85,065,908, 436 | | |
| | 2. AIR DANSANITASI | 100,841,006,750 | 4.78% | 10, 129, 114,875 | 17,714,229,750 | 41,997,760,063 | 30,999,002, 003 | | |
| | 3 SUMBER DAYAAIR | 792,498,800,000 | 37.60% | 3,000,000,00J | 12,000,!lOO,OOO | 559,660,000,000 | 217,838,800,000 | | |
| | 4. TELEKOMUNIKASI | 4,100,000,000 | 0.19% | | | | | | 4,100,000,000 |
| 3 | S061Al | 151,021,427 | 7.17% | 11,302,349,790 | 27,414,900,000 | 59,187,311,250 | 50,9811,081,200 | | 2, 108,1t2,000 |
| | KESEHATAN | 62,004, 148,200 | 2.94% | 2,776,713,000 | 120,000,000 | 44,643,686,000 | i2,355,377,200 | | 2, 108, 172,000 |
| | 1. 2. PENDIDIKAN | 68,995,039,000 | 3.27% | 5,346,393,750 | 26,894,500,000 | 9,543,425,250 | 27,210,720,000 | | |
| | 3. KEAGAMAAN | 12,650,000,000 | 0.60% | 600,000,000 | | 3,800,000,000 | 8,250,000,000 | | |
| | 4. KELEMBAGAANSOSIAL | 614,240,000 | 0.03% | 164,240,000 | | 450,000,000 | | | |
| | 5. SENIBUDAYA | 4,840,000,000 | 0.23% | 2,415,000,000 | 450, 000,000 | 750,000,000 | 1,225,000,000 | | |
| | 6. CAGAR BUDAYA DAN SANGUNAN BERSEJARAH | 1,925,000,000 | 0.09% | | | | 1,925,000,000 | | |
| 4 | EKONOMI | 71,7111,481,000 | 3.74"/o | 22,053,588,000 | 8,317,175,000 | 17,835,0I0,000 | 30,535,108,000 | | |
| | 1. PERTt\NIAN | 4,010,000,000 | 0.19% | 465,000,000 | 1,600.000,000 | 1,945,000,000 | | | |
| | 2. PETERNAKAN | 1,883,750,000 | 0.09% | 231,250,000 | 1,402,500,000 | | 250,000,000 | | |
| | 3. PERIKANAN | 43, 421,711,000 | 206% | 17,859,836,000 | 926,n5,000 | | 24,635, 100,000 | | |
| | 4. PERDAGANGAN | 16,531,000,000 | 0.78% | 1,500JXXJ.OOO | 861,000,000 | 14,170,000,000 995,000,000 | 5,170,000,000 | | |
| | 5. PERINDUSTRIAN | 11,285,000,000 | 0.54% | 1,797,500,000 | 3,322,500,000 | | 480,000,000 | | |
| | 6. KOPERASI | 1,660,000,000 | 0.08% | 200,000,000 | 255,000,000 | 725,000,000 | | | |
| 5 | UNTASSEKTOR | 284, 101,834,800 | 1153% | 18,017,522,000 | 700,000,000 | 188,709,570,000 | 38,843,208,800 | | 14,031,3311,000 |
| | 1 PEMERINTAHAN DAN BUMN | 41,085,564,600 | 1.95% 0.29% | 5,467,522,000 | | 9,585,000,000 6,044,000,000 | 18,518,206,600 | | 7,514,836,000 |
| | 2 KETERTIBAN(POLRI) KEAWINAN(ft.II) | 6,044,000,000 | 0.91% | | | 19,134,320,VOO | | | |
| | 3 | HI,134,320,000 | | | | | | | |
| | 4 PERBANKAN DAN KEUANGAN | 3,616,500,000 | 0.17% 1.63% | | 700,QOO,OOO | 33,621,250,000 | | | 3.616,500,000 |
| | 5 LINGKUNGANHIDUP | 34,321,250,000 | 7.59% | 10,550,000.000 | | 128.325,000,000 | | | |
| | PENGURANGANRISIKO BENCANA (PRB) | 1~,900,000,000 | | | | | 18, 125,000,000 | | |

¥"'


\