PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 30 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKANDESABUKITRAYA DESALINTAH TAUM DESALAJA DESAKELUASHULU DESABATALUAR DESA MARISPERMAL DESA GANJANG, DESAPELITAKENAYA DESA TANJUNGBERINGINRAYA DESATANJUNGGUNUNG, DANDESAKERANJIKDIKECAMATAN TANAHPINOH BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 30 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BUKIT RAYA, DESA LINTAI TAUM, DESA LAJA, DESA KELUAS HULU, DESA BATA LUAR, DESA MARIS PERMAI, DESA GANJANG, DESA PELITA KENAYA, DESA TANJUNG BERINGIN RAYA, DESA TANJUNG GUNUNG, DESA KERANJIK DJ KECAMATAN TANAH PINOH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi; perlu
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tcrscbut di atas berdasarkan kriteria potensi desa, kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas desa dan pertimbangan lainnya; dibenluk desa-desa di Kabupaten Mclawi;
- C bahwa dengan pembentukan Desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mcndorong peningkalan pelayanan di bidang pemerintahan; pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kescmpatan untuk mcmanlaatkan dan mengcmbangkan potcnsi desa;
- d a, b dan c di alas, menetapkan Pcraturan Dacrah Kabupalen Melawi tentang Pembentukan Desa Bukit Desa Lintah Taum, Desa Laja, Desa Keluas Iulu, Desa Bata Luar, Desa Maris Permai, Desa Ganjang, Desa Pelita Kenaya; Desa Tanjung Beringin Pinoh. pcrlu Raya; Raya,
- 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupatcn Mclawi dan Kabupatcn Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pcmbcntukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmcrintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 4438);
- Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Alas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 'Tahun 2005 tenlang [Jesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4587);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang .Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7 Peratur:n Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemcrintahan Antara Pemerintah, Pemcrintah Dacrah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2004 Nomor I Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatcn Mclawi Nomor 1);
10. Peraluran Daerah Kabupalen Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 16);
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Pcrmusyawaratan Dcsa (Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nonor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 17);
- 12, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerinlahan Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 18);
- 13 . Peraturan Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 7 Nomor 15, Tambahan Lembaran [acrah Kabupalen Mclawi Nomor 19);
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Alokasi Dara Desa (Lembaran Dacrah Kabupatcn Mclawi Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20);
15. Peraturan
Menetapkan
- 13Tala Cara Pencalonan, Pcmilihan, Pclantikan dan Pcmberhenlian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 17. Tambahan Lembaran Dacrah Kabupalen Mclawi Nomor 21);
1
16. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembcntukan, Pemckaran; Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 22)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN DESA BUKIT RAYA, DESA LINTAH TAUM, DESA LAJA, DESA KELUAS HULU, DESA BATA LUAR, DESA MARIS PERMAI, DESA GANJANG, DESA PELITA KENAYA, DESA TANJUNG BERINGIN RAYA, DESA TANJUNG GUNUNG DAN DESA KERANJIK
BAB [
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- 2 Pemerinlah Dacrah adalah Bupali dan Perangkat [acrah scbagai unsur penyelcnggara Pemerintahan Daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Melawi;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melawi;
- 5 Camat adalah Pcrangkat Daerah yang mcmpunyai wilayah kcrja ditingkat Kccamatan dalam Kabupaten Melawi;
- Desa adalah kesaluan masyarakal hukum yang memiliki balas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat; berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia;
- 7 Pemcrintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaralan Desa dalam mcngalur dan mcngurus kcpentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pcmcrintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8 Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan dcmokrasi dalam penyelenggaraan pcmcrintahan desa scbagai unsur penyclcnggara pcmcrintahan desa;
9. Pemerintah
- Pamerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pmcrinlahan desa;
- Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan bcberapa desa; alau bagian desa yang bersandingan; atau pemekaran dari satu desa atau dua atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada; des.
- Penggabungan desa adalah pcnyaluan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
- 12 Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat;
- 13 . Desa Induk adalah Desa asal sebelum pemekaran;
14. Dusun adalah bagian dari wilayah kepala desa merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
- Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
16. Rukun Tetangga sclanjutnya disingkat (RT) adalah lcmbaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan olch Desa;
17. Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun;
18. scbagainya yang dinyalakan atau ditctapkan sebagai batas wilayah desa;
19. buatan adalah pengunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas jalan; rel kereta api, Desa. Batas
PEMBENTUKAN DAN BATAS DESA
Pasal 2
Dengan Pcraturan Dacrah ini dibcntuk Dcsa Bukil Dcsa Linlah Desa Keluas Hulu; Desa Bata Luar, Desa Maris Permai, Desa Gìanjang; Desa Pelita Kenaya; Desa Tanjung Beringin [Jcsa Tanjung Gunung dan Dcsa Kcranjik di Kecamatan Tanah Pinoh. Raya, Taum, Raya;
Pasal 3
- 1 Desa Bukit berasal dari sebagian Desa Pelita yang terdiri dari : Raya Jaya
- Dusun Kancong Kanan
- b Dusun Kancong Kiri
- 2 Desa Teluk BetungLintah Taum berasal dari sebagian Desa Ulak Muid yang terdiri Dari :
- Dusun Lintah
- b. Dusun Bindang Permai
- 3 Desa Laja berasal berasal dari Desa Ulak muid yang terdiri dari
- Dusun Dusun Laja
- b Dusun Poring Jaya
Desa
Dsa Keluas Hulu berasal dari Desa Harapan yang terdiri dari Jaya
- Dusun Mahikam
- Dusun Kendua
- c Dusun Kctual
- 5 Desa Bata Luar berasal Dari Desa Madong yang terdiri dari : Raya
- 4 Dusun Sctia Budi
- b. Dusun Sedia Tapa
- C Dusun Laju Baru
6. Desa Maris Permai berasal dari Desa Bina Jaya yang terdiri dari
- Dusun Nolma Raya
- b. Dusun Bina Baru
- 7 Desa (anjang berasal dari desa Togan Baru
- Dusun Ganjang kiri
- b Dusun Ganjang kanan
- C. dusun Nanga bcmban
- 8 Desa Pelita Kenaya berasal dari Desa Bina karya yang terdiri dari
- Dusun Potai
- b Dusun Rompam
- 9 Desa Tanjung Beringin berasal dari Desa Suka Maju yang terdiri dari : Raya
- 4 Dusun Tanjung Beringin
- b. Dusun Tanjung Edong
- Dusun Itik Raya
10. Desa Tanjung Gunung berasal dari Desa Suka Maju yang terdiri dari :
- 4 Dusun Tanjung Pinoh
11. Desa Keranjik berasal dari Desa Madong yang terdiri dari : Raya
- Dusun Keranjik Utama
- b. Dusun Bulung
- c. Dusun Mapahung
Pasa] 4
- mempunyai batas wilayah Raya
- Scbelah Timur berbatasan dengan Dusun Tanjung Kelapuk
- 0 Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Mungguk Ombak
- Sebclah Barat berbatasan dengan Dusun Posin Dcsa Durian 'Tuba
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Muid
- 2 Desa Teluk BetunglLintah Taum mempunyai batas wilayah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dcsa Ulak Muid.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Beringin
- sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bina jaya
- d. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bunga Kec. Belimbing Kayu
- 3 Desa Laja mempunyai batas wilayah
- scbelah Timur berbatasan dengan Dusun posin Desa Durian jaya
- b sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Harapan jaya
- c Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Teluk betung
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Panca Karya
- 4 Desa Keluas Hulu mempunyai batas wilayah :
- Scbelah Timur berbatasan dcngan Desa Hlarapan Jaya
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belimbing
- Scbclah Barat bcrbalasan dengan Kabupalen Ketapang
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Togan Baru
- 5 Desa Bata Luar mempunyai batas wilayah
- Sebelah Timur bcrbatasan dengan Dcsa Durian Jaya
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung sokan
- Scbclah Barat berbatasan dcngan Desa Madong Raya
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loka Jaya
- 6 Desa Maris Permai mempunyai batas wilayah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa bina Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kerangan Purun
- €. Sebelah Barat berbatasan dengan bunga Kayu
- d. Sebelah Utara berbatasan Dengan Desa Ulak Muid
- Sebelah Utara berbatasan dengan desa harapan jaya
- Des Pelita Kenaya mempunyai batas wilayah
- Scbelah Timur bcrbalasan dengan Desa batu Bcgigi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa bina jaya
- C Sebelah Barat berbalasan dcngan Desa Bina Jaya
- Sebelah Utara berbatasandengan Desa Nanga betangai
- 0 Desa Tanjung Beringin mempunyai batas wilayah Raya
- 1 Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Notma Desa Bina Jaya Raya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pinoh
- c Sebelah Barat berbatasan dengan Dcsa Suka Maju
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Muid
10. Desa Tanjung Gunung mempunyai batas wilayah
- 4 Scbelah Timur berbatasan dengan Desa Pelita Jaya
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pinoh
- C. Sebelah Barat bcrbalasan dengan Desa Loka Jaya
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Raya
- 11 . Desa Keranjik mempunyai batas wilayah
- Scbclah Timur berbatasan dengan Desa Bina Karya
- b Sebelah Selatan berbalasan dengan Desa Madong Raya
- Scbclah Barat bcrbalasan dengan Desa Pelita Jaya
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loka Jaya
Pasal 5
Penenluan batas wilayah dcsa hasil pcmekaran dengan desa induk sccara di lapangan,sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan oleh Camat. pasti pada
Pasal 6
- (1) Dengan terbentuknya desa desa pcmckaran scbagaimana tcrscbut dalam pasal 2, wilayah desa induk dikurangi dengan wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 \_
- (2) Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 2, Camat menunjuk salah seorang perangkat desa menjadi Penjabat Kepala Desa atas usulan Kepala Desa Induk. pasal
- Kepala Desa mempunyai menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan
Pasal 7
- Dengan terbentuknya desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pasal 2, masing-masing
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sebagainana dimaksud ayat (1), Wilayah Kabupaten Melawi; Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimaatan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa di sekitarnya. pada
Pasal 8
Dengan terbentuknya desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud 2, maka dusun vang Ictaknya stratcgis dijadikan pusat dcsa. pada pasal
Pasal 2
Dengan Pcraturan Dacrah ini dibcntuk Dcsa Bukil Dcsa Linlah Desa Keluas Hulu; Desa Bata Luar, Desa Maris Permai, Desa Gìanjang; Desa Pelita Kenaya; Desa Tanjung Beringin [Jcsa Tanjung Gunung dan Dcsa Kcranjik di Kecamatan Tanah Pinoh. Raya, Taum, Raya;
Pasal 3
- 1 Desa Bukit berasal dari sebagian Desa Pelita yang terdiri dari : Raya Jaya
- Dusun Kancong Kanan
- b Dusun Kancong Kiri
- 2 Desa Teluk BetungLintah Taum berasal dari sebagian Desa Ulak Muid yang terdiri Dari :
- Dusun Lintah
- b. Dusun Bindang Permai
- 3 Desa Laja berasal berasal dari Desa Ulak muid yang terdiri dari
- Dusun Dusun Laja
- b Dusun Poring Jaya
Desa
Dsa Keluas Hulu berasal dari Desa Harapan yang terdiri dari Jaya
- Dusun Mahikam
- Dusun Kendua
- c Dusun Kctual
- 5 Desa Bata Luar berasal Dari Desa Madong yang terdiri dari : Raya
- 4 Dusun Sctia Budi
- b. Dusun Sedia Tapa
- C Dusun Laju Baru
6. Desa Maris Permai berasal dari Desa Bina Jaya yang terdiri dari
- Dusun Nolma Raya
- b. Dusun Bina Baru
- 7 Desa (anjang berasal dari desa Togan Baru
- Dusun Ganjang kiri
- b Dusun Ganjang kanan
- C. dusun Nanga bcmban
- 8 Desa Pelita Kenaya berasal dari Desa Bina karya yang terdiri dari
- Dusun Potai
- b Dusun Rompam
- 9 Desa Tanjung Beringin berasal dari Desa Suka Maju yang terdiri dari : Raya
- 4 Dusun Tanjung Beringin
- b. Dusun Tanjung Edong
- Dusun Itik Raya
10. Desa Tanjung Gunung berasal dari Desa Suka Maju yang terdiri dari :
- 4 Dusun Tanjung Pinoh
11. Desa Keranjik berasal dari Desa Madong yang terdiri dari : Raya
- Dusun Keranjik Utama
- b. Dusun Bulung
- c. Dusun Mapahung
Pasa] 4
- mempunyai batas wilayah Raya
- Scbelah Timur berbatasan dengan Dusun Tanjung Kelapuk
- 0 Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Mungguk Ombak
- Sebclah Barat berbatasan dengan Dusun Posin Dcsa Durian 'Tuba
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Muid
- 2 Desa Teluk BetunglLintah Taum mempunyai batas wilayah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dcsa Ulak Muid.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Beringin
- sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bina jaya
- d. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bunga Kec. Belimbing Kayu
- 3 Desa Laja mempunyai batas wilayah
- scbelah Timur berbatasan dengan Dusun posin Desa Durian jaya
- b sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Harapan jaya
- c Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Teluk betung
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Panca Karya
- 4 Desa Keluas Hulu mempunyai batas wilayah :
- Scbelah Timur berbatasan dcngan Desa Hlarapan Jaya
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belimbing
- Scbclah Barat bcrbalasan dengan Kabupalen Ketapang
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Togan Baru
- 5 Desa Bata Luar mempunyai batas wilayah
- Sebelah Timur bcrbatasan dengan Dcsa Durian Jaya
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung sokan
- Scbclah Barat berbatasan dcngan Desa Madong Raya
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loka Jaya
- 6 Desa Maris Permai mempunyai batas wilayah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa bina Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kerangan Purun
- €. Sebelah Barat berbatasan dengan bunga Kayu
- d. Sebelah Utara berbatasan Dengan Desa Ulak Muid
- Sebelah Utara berbatasan dengan desa harapan jaya
- Des Pelita Kenaya mempunyai batas wilayah
- Scbelah Timur bcrbalasan dengan Desa batu Bcgigi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa bina jaya
- C Sebelah Barat berbalasan dcngan Desa Bina Jaya
- Sebelah Utara berbatasandengan Desa Nanga betangai
- 0 Desa Tanjung Beringin mempunyai batas wilayah Raya
- 1 Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Notma Desa Bina Jaya Raya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pinoh
- c Sebelah Barat berbatasan dengan Dcsa Suka Maju
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Muid
10. Desa Tanjung Gunung mempunyai batas wilayah
- 4 Scbelah Timur berbatasan dengan Desa Pelita Jaya
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pinoh
- C. Sebelah Barat bcrbalasan dengan Desa Loka Jaya
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Raya
- 11 . Desa Keranjik mempunyai batas wilayah
- Scbclah Timur berbatasan dengan Desa Bina Karya
- b Sebelah Selatan berbalasan dengan Desa Madong Raya
- Scbclah Barat bcrbalasan dengan Desa Pelita Jaya
- d Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loka Jaya
Pasal 4
Penenluan batas wilayah dcsa hasil pcmekaran dengan desa induk sccara di lapangan,sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan oleh Camat. pasti pada
Pasal 5
Penenluan batas wilayah dcsa hasil pcmekaran dengan desa induk sccara di lapangan,sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan oleh Camat. pasti pada
Pasal 6
- (1) Dengan terbentuknya desa desa pcmckaran scbagaimana tcrscbut dalam pasal 2, wilayah desa induk dikurangi dengan wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 \_
- (2) Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 2, Camat menunjuk salah seorang perangkat desa menjadi Penjabat Kepala Desa atas usulan Kepala Desa Induk. pasal
- Kepala Desa mempunyai menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan
Pasal 7
- Dengan terbentuknya desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pasal 2, masing-masing
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sebagainana dimaksud ayat (1), Wilayah Kabupaten Melawi; Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimaatan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta
Pasal 8
Dengan terbentuknya desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud 2, maka dusun vang Ictaknya stratcgis dijadikan pusat dcsa. pada pasal
BAB III - KEWENANGAN DESA
Pasal 9
Kewenangan desa hasil pemekaran mencakup kewenangan; tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan dengan desa induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBINAAN
BAB IV - PEMBINAAN
Pasal 10
- Pembinaan administrasi terhadap desa hasil pemekaran oleh desa induk dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pcmbinaan alas desa-desa hasil pemekaran dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (3) Setelah 3 (1iga) tahun sejak dimekarkan Pemerintah Kabupalen Melawi bersama Pemerintah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lcbih lanjut scsuai dcngan peraturan perundang-undangan. pada
KETENTUAN PERALIIIAN
BAB V - KETENTUAN PERALIIIAN
Pasal 11
- Kepala Desa induk masing-masing mengiventarisir, mcngalur dan mclaksanakan pcnycrahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada desa hasil pemekaran berupa:
- barang milikfkekayaan desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bcrgcrak yang pemekaran;
dokumen
- ayat (2) pada
BAB V - KETENTUAN PERALIIIAN
Pasal 12
- Dsa-desa hasil pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana alau anggaran mclalui Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan pemerintahan; Pembangunan; dan kemasyarakatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Penjabat Kepala Desa hasil pemekaran menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja [Jesa.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
tesnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
PENUTUP
Pasal ]4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupatcn Mclawi Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh tanggal 10 pada 2007

Penetapan: Ditetapkan di Pinoh langgal OKtober 2007 Nanga pada

Penandatangan: BUPATI MELA kA. SUMAN KURIK WL

Penandatangan: SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN MELA WI, ## MARTIN LUTHER. D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 30