KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Rutan Alam Primer dan Lahan Gambut. (berlaku 8 September 2011)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalarn rangka implementasi Letter of Intent on "Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation" (Surat Niat) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia, dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010, telah dibentuk Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ yang masa tugasnya telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2011;
- b. bahwa berhubung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 tersebut belum selesai seluruhnya, maka dipandang perlu membentuk kembali satu wadah koordinasi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalarn rangka mempersiapkan kelembagaan REDD+;
- c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden temang Satuan Tugas Persiapan Kelernbagaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+):
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN PRESIDEN TENT ANG SA TUAN TU GAS PERSIAPAN KELE!vlBAGAAN REDUCING EJ\11SSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)
Pasal 1
Membentuk Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas Kelembagaan REDD+.
Pasal 2
Satgas Kelembagaan REDD+ berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pasal 4
Membentuk Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas Kelembagaan REDD+.
Satgas Kelembagaan REDD+ berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Satgas Kelembagaan REDD+ bertugas melaksanakan kegiatan persiapan untuk implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia:
- a. Menyiapkan pembentukan kelembagaan REDD+;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan strategi nasional REDD+;
- c. Menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan REDD+;
- d. Menyiapkan pembentukan lembaga MRV (measurable, reportable and verifiable, atau terukur, terlaporkan dan terverifikasi) REDD+ yang independen dan terpercaya;
- e. Melaksanakan kegiatan REDD+ di provinsi percontohan pertama dan menyusun kriteria pemilihan provinsi percontohan kedua;
- f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden Norn or 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Rutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Kelembagaan REDD+ berwenang untuk:
- a. Mengkoordinasikan upaya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait;
- b. Menetapkan strategi, pengembangan kebijakan dan penentuan prioritas, serta memonitor pelaksanaan keputusan terkait implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia;
- c. Menerima, mengelola, menggunakan dan mengk.oordinasikan bantuan intemasional, baik berupa dana maupun bantuan lainnya, terkait REDD+, sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia, termasuk menunjuk konsultan maupun institusi keuangan;
- e. Mendapatkan inforrnasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.
Pasal 5
4. Evita Legowo
(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);
3. Hadi Daryanto
(Kementerian Kehutanan);
2. Bayu Krisnamukti
(Kementerian Pertanian);
Anggota
1. Anny Ratnawati
(Kementerian Keuangan);
Sekretaris
- Agus Purnomo
merangkap Anggota
(StafKhusus Presiden Bidang Perubahan Iklim)
Susunan keanggotaan Satgas Kelembagaan REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
Ketua
Kuntoro Mangkusubroto
merangkap Anggota
(Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan clan Pengendalian Pembangunan);
9. Heru Prasetyo
(Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).
8. Agus Sumartono
(Sekretariat Kabinet);
7. Joyo Wino to
(Badan Pertanahan Nasional);
6. AriefYuwono
(Kementerian Lingkungan Hidup );
5. Lukita Dinarsyah Tuwo
(Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional);
Pasal 6
- (1) Satgas Kelembagaan REDD+ didukung oleh Sekretariat dan Tim Kerja yang bekerja penuh waktu.
- (2) Sekretariat dan Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satgas Kelembagaan REDD+.
. 6 .
- (3) Sekretariat Satgas Kelembagaan REDD+ ditempatkan di StafKhusus Presiden Bidang Perubahan lklim.
Pasal 7
Satgas Kelembagaan REDD+ secara berkala atau sewaktu-waktu melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
Pasal 8
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kelembagaan REDD+ dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
Satgas Kelembagaan REDD+ menyelesaikan tugas sampai dengan terbentuknya kelembagaan REDD+ paling lambat 31 Desember 2012.
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
OR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO '
nd.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2011