PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 15 Tahun 2015 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SADAN PENANGGULANGAN SENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG (berlaku 8 Juni 2015)
Pembukaan
Mengingat
;
•
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SADAN PENANGGULANGAN SENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2012, telah dibentuk Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk kelancaran pclaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, maka pcrlu merumuskan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 l Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lc:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
,
,,
.
.
;
.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun '2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggu!angan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14); ·. :
10. 14.Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
•
.
.
•
•
;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA SINGKAWANG.
BAB! KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. ' 3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
+
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kola Singkawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemeirntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. I 8. Badan Penanggu!angan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.
9. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kota Singkawang.
7. 10.Bencana adalah peristiwa a tau rangkaian peristiwa yang ' mengancam dan mengganggu kehidupan «dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik 'olch faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
i
11. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian u pay a yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh aJam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non aJam adaJah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit. ·. :,
14. Bencana sosial adaJah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
5. I 5. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjaJannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adaJah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosiaJ dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat daJam segaJa aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Jabatan struktural adalah kedudukan' yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. mandiri.
18. Jabatan fungsional adalah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak scscorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi ·' yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat
19. Instansi/Lembaga terkait adalah lnstansi/Lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
- (I l Susunan Organisasi BPBD terdiri dari
- b. Unsur Pengarah;
- a. Kepala BPBD;
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
)
2. Sekretariat;
- I. Kepala Pclaksana;
3. 1 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. 4, Seksi Kedaruratan dan Logistik;
.'
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu KepalaBPBD

## Pasal 3

- (1) BPBD adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD membawahi unsur penanggulangan bencana dan unsur penanggulangan bencana. pengarah pelaksana
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD yang dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala BPBD bertanggungiawab langsung kepada walikota. ';

## Pasal 4

' Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan urusan penanggulangan bencana berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

## Pasal 5

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

i

i'

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; ';
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. f, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB,

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 BPBD mempunyai fungsi :

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan ? bencana secara terencana, terpadu'dan menyeluruh.
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

## Bagian Kedua U nsur Pengarah

## Pasal 7

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala BPBD.
- (3) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (2) Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota.
- (4) Anggota unsur pengarah berasal dari :
- b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kota Singkawang.
- a. Lembaga / instansi pemerintah daerah yakni dari badan/ dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
- (5) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat lembaga /Instansi pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah:

l

- (6) Mekanisme penetapan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ketentuan dan perundang-undangan. unsur pengarah berpedoman pada

.,

## Pasal 8

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

',

Pasal 9

\.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga. Unsur Pelaksana Paragraf 1 Kepala Pelaksana

## Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang bertanggungjawab kepada kepala BPBD serta diangkat dan diberhentikan oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
3. ; ' Pasal 11 4 ·,

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yaitu:

- I. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- a. Prabencana yang meliputi :
2. dalam situasi terclapat potensi terjadinya bencana.
- I. pengkajian secara cepat dan ,tepat terhaclap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. Saat tanggap darurat yang meliputi :
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
3. penyelamatan clan evakuasi masyarakat terkena bencana;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- c. Pascabencana yang meliputi :
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
1. rehabilitasi; dan
2. rekonstruksi.

•

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam P~sal 11, Kepala Pelaksana mempunyaj fungsi:

- b, Pengkomandoan; dan
- a.' Pengoordinasian;
- c., Pelaksana.

## Pasal 13

Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pas al 12 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/ a tau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

## Pasal 14

Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

## Pasal 15

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf2 Sekretariat

Pasal 16

•

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, berkedudukan di bawah Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

## Pasal 17

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I) mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

,

t

I

J

'

•

## Pasal 18

t,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pe laksana dalam: +

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan

## Paragraf 3 Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

## Pasal 19

- (I) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana
- berkedudukan di bawah kepala pelaksana.
- dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1) huruf c angk~ 3
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang bertanggungiawab kepada kepala pelaksana serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

## Pasal 20

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam : ..

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; ; ' ·

'

•

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
3. serta pemberdayaan masyarakat;

-

- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

## Paragraf 4 Seksi Kedaruratan dan Logistik

## Pasal 22

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf c angka 4, berkedudukan di bawah kepala pelaksana. .

'

- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik yang bertanggungjawab kepada pelaksana serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat %

## Pasal 23

Seksi Kedaruratan dan Logistik sebag~imana dimaksud dal~m Pasal 22 ayat {I) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistlk.

## Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
5. pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan t
6. e, pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
7. ! dukungan logistik.

•

:

•.

## Paragraf 5 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

## Pasal 25

4

- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bertanggungiawab kcpada kepala pelaksana serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
2. (I) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (I) huruf c angka 5 berkedudukan di bawah kepala pelaksana.

## Pasal 26

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (!) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

I

## Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas s e bagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kcpala Pelaksana dalam :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan anlisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas teknis tertentu di lingkungan BPBD sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

•

'

·

.

'

f

'

## Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sbagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk koordinator jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

## BAB IV .,

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Tata Kerja

Bagian Kesatu

' Pasal 31

- (1) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga intemasional dan/ atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana di lingkungan BPBD.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di Juar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

' ' Bagian Kedua, Pelaporan Pasal 32

- \ (1) Kepala BPBD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

•

.

.

.

.

.

•

.

.

- (3) Setiap unsur Pimpinan di lingkungan BPBD wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan Japoran pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada, atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap unsur Pimpinan di lingkungan BPBD wajib memperhatikan dan mengolah Japoran yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

## BAB V PEMBIAYAAN

## Pasal 33

- (1) Pelaksanaan program berdasark~n tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang .
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## BAB VI KEPEGAWAIAN

## Pasal 34

- (!) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi dan pegawai pada jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan memperhatikan usu! Kepala BPBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi. I,
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan dan Jatihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, temperamen dan syarat fisik.
- (4) Kepala Sekretariat diutamakan dijabat oleh personi! yang memiliki latar belakang pendidikan bidang administrasi
- (5) Kepala Seksi diutamakao dijabat oleh personil yang memiliki Jatar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- dan atau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang administrasi.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan, pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.

•

'

'

- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.

## BAB VII, ESELONERING

## Pasal 35

- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV.a.
2. . ' (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon Ill.a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN -- LAIN

1:

## Pasal 36

- (!) Kepala BPBD wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka evaluasi bcban kerja organisasi Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Evaluasi kinerja BPBD dilakukan setiap tahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Dalam rangka penyempumaan Kelembagaan BPBD, unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap
- pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik. ' ' 'j

it

'

,,

## KETENTUAN PENUTUP

## ' BAB IX

## Pasal 37

Hal-ha! lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPBD.

•

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 8 Juni 2015

## SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG


## SYECH BANDAR

DERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 15


## Pasal38


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 8 Juni 2015

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SINGKAWANG


## WALIKOTA SINGKAWANG


## AWANG ISHAK