PERATURAN DAERAH MA Nomor 2. Tahun 2017 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 'beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20~5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh 'persetujuan bersama; - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 telah dibahas Pemerintah Kata Pematangsiantar bersama DPRD Kota Pematangsiantar dengan berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 dan telah mendapat Evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/KPTS/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kata Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan -dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, senta Rancangan Anggaran lPendapatan .dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan penyempurnaan antara Pemerintah Kata Pematangsiantar dengan DPRD Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Penetapan Hasil E\'aluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu anenetapkan PeraJturan .Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 1. (berlaku 20 Februari 2017)
Pasal 311
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat [I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 'beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20~5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh 'persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 telah dibahas Pemerintah Kata Pematangsiantar bersama DPRD Kota Pematangsiantar dengan berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 dan telah mendapat Evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/KPTS/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kata Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan -dan Belanja
,.
Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, senta Rancangan Anggaran lPendapatan .dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan penyempurnaan antara Pemerintah Kata Pematangsiantar dengan DPRD Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Penetapan Hasil E\'aluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu anenetapkan PeraJturan .Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
## 1.
PENJELASAN
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 8 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukam Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 10921); 3. Undang-Undang Nomor 28 -Tahl.ln 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih .dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik 1:mdonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 · tentang IPerbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Taham 200)4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang 'Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnlbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 TahUlll 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ---- 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwaldlan Rakyat dan Dewan Perwakilan !Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.23, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200~ tentang P~jak Daerah clan Retribusi Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia lNomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun · 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan '(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera!h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomar 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran l Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menuru.t Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran lII Rincian APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerirrtahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan

Kegiatan;

5. Lampiran V Re,\{apitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeiolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Ber Golongan dan Per .Jabatan;
7. Larnpiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- g. Lampiran rx Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Larnpiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Larnpiran XII. Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Larnpiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

-

----------------

------



## Pasal 6

- (1) Dalam lkeadaan darurat Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan belanjaj'pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- b. bukan merupakan kegiatan normal dari akti:vitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- c. tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
- d. berada diluar kendali clan pengaruh pemerintah daerah; dan
- e. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran daiarn rangka pernulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Dalarn keadaan darurat, Pernerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang :selanjutnya .diusulkan -dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya aebagaimana dimaksud pada ayat {3) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Dalarn hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara =
- a. menggunakan dana darii hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia
- (6) Pengeluaran dalam kea.daan darurat termasuk juga belanja untuk keperluan mendesak,
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan rnendesak sebagaimana dimaksud pada ayat :(6) mencakup:

-------------

----------



- a. program dan kegiatan dasar masyarakat yang anggarannya belum itersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian y,ang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan IPengelruarail untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (2) Khusus untuk dana siap pakai on ca!ll (tanggap darurati tata lkelola penggunaannya mengacu pada UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pernerintah N:omor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala B:adan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai.

## Pasal 8

Walikota Pernatangsiantar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.




## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mernpunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januarii 2017 dan berakhir padartanggal 31 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan jpenempatanmya dalam Lernbaran Daerah Kota Pematangsiantar.

17

Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal '2... 7 !at1v«ri 2.D

'Pj. WAiLIKOTA PEM~TANGSIANT.AR,


.ANTHONY S1AHAAN

LEMBARAJN ERAH KO'fA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR : z: REINWARD SIMANJUNTAK

NOREG. PERA URAN D&gt;AERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINS! SUMATERA UTARA: (2/20/2017)

Diundangkan di Pematangaiantar pada tanggal z7 r~riWtri

17

Plt. :SEKRETARIS· DAERAtl K · A PEMATANGSIANTAR,

'

.

.


## PENJELASAN

:ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR

2

TAHUN 2017

## TENTANG

## ANGGARAN PENlDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAffiUN ANGGARAN 2017

## I. U"MUM

APBD rnerupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu] tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Temtang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 'telah diubah beberapa kali terakhir, .derigan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ' Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah rnenyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pernerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedornan pada RKPD ,dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD rnerniliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD,, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Terna RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2017 adalah " Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Jasa Melalui Pemantapan Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan". Atas dasar tema RKPD Kota Pernatangsiantar Tahun 2017 serta memperhatikan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor

-·-----------


.,,.



l 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tema RKPID tersebut diterjernah'kan ke dalam program dan kegiatan dalam penyusunan Kebijakan Umurn Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sernentara (WUA-PPAS) Kola Pernatangsiantar Tahun Anggaran 2017 serta mernperhatikan iPedcman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Kota Pematangsian.tar Tahun Anggaran 2017.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup .Jelas

Pasal 2

Cukup .Jelaa

Pasal 3

Cukup .Jelas

Pasal 4

Cukup .Jelas

Pasal 5

Cuikup .Jelas

Pasal 6

Cukup .Jelas

Pasal 7

,

Cukup .Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAIN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR :