Unknown PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERA TURAN W ALIKOTA BIMA NOMOR (oRt TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERA TURAN W ALIKOTA BIMA NOMOR (oRt TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); 1.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kota Bima. 1.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2.
3. Walikota adalah W alikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing ## BAB II KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- ( 1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas: a. Camat.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- f. Seksi Pelayanan Umum.
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- h. Kelurahan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.


## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Camat

## Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan, mengoordinasikan, membina dan melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- f. penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tatalaksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- Kecamatan; dan barang inventaris di lingkungan d. pengelolaan urusan keuangan dan milik/kekayaan daerah dan negara
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

## Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
3. fungsi: a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum
4. dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
9. disiplin pegawai dan f. pelaksanaan urusan kepegawaian, evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2

Sub Bagi.an Perencanaan dan Keuangan

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di lingkungan Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di lingkungan Kecamatan;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- h. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
11. L pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagi.an Ketiga Seksi Pemerintahan

## Pasal 8

- ( 1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis di bidang pemerintahan umum, pemerintahan Kecamatan dan pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan urusan seksi pemerintahan;
- b. pelaksanaan urusan seksi pemerintahan;
- c. pembinaan urusan pertanahan;
- d. pendistribusian pelaksanaan tugas urusan seksi pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


Bagian Keempat Seksi Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 9

- ( 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian, produksi, penyusunan perencanaan, melakukan pengendalian dan pemberdayaan Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. pembinaan, penyusunan perencanaan dan program pembangunan dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi;
- b. pelaksanaan urusan seksi pemberdayaan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Seksi Kesejahteraan

Sosial

## Pasal 10

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyusun program, pembinaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta pembinaan kehidupan beragama, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program pembinaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- b. penyusunan program dan membina kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


## Bagian Keenam Seksi Pelayanan Umum

## Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan umum meliputi pelayanan kependudukan, kebersihan dan perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyusunan program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan keindahan dan pertamanan;
- c. penyusunan program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan perizinan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketujuh

## Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

## Pasal 12

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, ideologi dan politik dalam negeri serta satuan polisi pamong praja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program pembinaan ketertiban di Kecamatan;
- b. penyusunan program dan menyelenggarakan pembinaan ketentraman ideologi Negara Republik Indonesia;
- c. penyelenggaraan program dan menyelenggarakan pembinaan satuan polisi pamong praja; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Kelurahan

## Pasal 13

- ( 1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


,"

-

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 14

- ( 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

## BABV TATA KERJA

## Pasal 15

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 224), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

~ M. QURAIS H. ABIDIN

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal I~ De.reinbev-

2016

f.

WALIKOTA BIMA, ~

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal Y? \)erernber

2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ·7Jao


LAMPI RAN

PERATU~N

NOMOR ~

WALIKOTA

TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

## BAGAN SRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN


BIMA