PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAP.A.NULI TENGAH Nomor 26 Tahun 2012 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAP.A.NULi TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENT ANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN TAPIAN NAULI (berlaku 28 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan bidang Perdagangan, Industri dan Jasa lainnya, menciptakan I lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah, berupa Perseroan Terbatas yang mampu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi lokal yang belum dikelola secara optimal;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi sumber daya, peran Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat meningkatkan daya saing, mengantisipasi perkembangan perekonomian Nasional maupun global dengan prinsip perusahaan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
1. Undang -Undang Nornor 7 Drt -Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten -Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092). Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun }995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indone-sia 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang -Undang Nomor 40 1 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4756).
8. Undang-Undang Nomor 12 /Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi I kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun . 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga.
Dengan Persetujuan Bersama
dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
BUPATI TAPANULI TENGAH MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN TAPIAN NAULI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ':
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.
7. Perseroan Terbatas (Pr) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan ## BAB II
PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2
- ( 1) Dengan Peraturan Daerah mi dibentuk Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nama IT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
- (3) Bupati segera membuat Akte Pendirian yang dibuat oleh Notaris setelah Peraturan Daerah ini mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Apabila terdapat kesamaan nama PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat didaftarkan di kantor Meriteri, maka nama PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli akan diubah di dalam akta pendirian tanpa perlu merubah nama PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. I
- (5) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
Pasal 3
- ( 1) Kan tor Pusat PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain dan dapat membentuk unit - unit usaha , baik di dalam maupun di luar daerah yang ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap nama dan tempat kedudukan kantor cabang PT Sarana Pernbangunan Tapian Nauli ditetapkan dalam anggaran dasar
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Pembentukan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai upaya untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang jasa perdagangan dan industri dan jasa lainnya dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya, agar aset milik Pemerintah Daerah dapat berhasilguna dan berdayaguna.
- (2) PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli didirikan dengan tujuan:
- a. mernberikan fasilitas penyedia produk di bidang jasa perdagangan dan industri dan aneka usaha lainnya;
- b. menarik minat pihak swasta dalam maupun luar negeri untuk bekerjasama dengan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dalam melaksanakan program pembangunan di bidang jasa perdagangan dan Industri dan aneka usaha lainnya;
- c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Dadrah)PAD), meningkatkan pertumbuhan perekonornian dan pembangunan daerah di segala bi dang;
,\_,
- d. meningkatkan daya samg untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global serta memperluas wilayah produk usaha;
- e. memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk membuka kesempatan berusaha, dan lapangan kerja di daerah.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) Kegiatan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli, meliputi usaha-usaha yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku .
- (2) Bidang Usaha yang dikerjakan oleh PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli mencakup
- a. usaha di bidang jasa perdagangan dan industri;
- b. usaha di bidang agrobisnis;
- c. usaha di bidang properti;
- d. usaha di bidang telekomunikasi;
- e. usaha di bidang perhubungan (transportasi darat, laut dan udara) ;
- f. usah.a di bidang energi dan sumber daya mineral serta migas;
- g. usaha di bidang kelautan dan perikanan, pertanian,peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- h. dan aneka usaha lainnya;
1. usaha pengelolaan aset pada aspek peningkatan nilai tambah, keselamatan aset, keutuhan dan pendayagunaan aset secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- J. . kerjasama dengan pihak swasta, baik swasta domestik maupun · swasta asing sebagai upaya pengembangan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dan usaha lain yang menunjang kegiatan bidang jasa industri dan perdagangan serta aneka usaha;
I
- (3) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam akte pendirian atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan dalam RUPS.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
- ( 1) Dalam rangka peningkatan pengembangan usaha, PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
I
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah kerjasama operasional yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 12
- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari :
- a. RUPS Tahunan; dan
- b. RUPS Lainnya.
- (3) RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan sewaktu waktu ## BAB VII
RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA Bagian Kesatu Rencana Kerja
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 13
- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang· akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat anggaran tahunan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan.
- (4) Tahun buku PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli adalah tahun takwim.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 14
- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam I anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.
- (4) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 15
- ( 1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Laporan Tahunan
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 16
- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli berakhir.
- (2) Setiap akhir tahun buku, dibuat laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/ Rugi dan Aliran Kas serta catatan-catatan keuangan lainnya.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat sekurang-kurangnya:
- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. rincian niasalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
- e. la po ran mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
9. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan f
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 17
- ( 1) PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 18
- ( 1) Laba bersih setelah di po tong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dividen untuk pemegang saham, sebesar 60 % (enam puluh persen);
- b. cadangan umum, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. cadangan tujuan/ Dana Pengembangan Perusahaan, sebesar 20 % { d ua puluh persen);
- d. dana kesejahteraan/ Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris dan Dana Kesejahteraan Pegawai, sebesar 5 % (lima persen);
- e. jasa produksi/ Dana Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS dan dicantumkan dalamanggaran dasar.
- (4) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan seluruhnya disetor ke kas daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan. '
BAB VIII
Pasal 19
- { 1) PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan
BAB VIII
Pasal 20
- (1) Direksi PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sehari-hari melaksanakan tugasnya
BAB VIII
Pasal 21
- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan Direksi PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
- a. warganegara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki kredibilitas dan integritas dedikasi Jlinggi terhadap PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
- d. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
- e. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pemah terlibat dalam sua~ kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- g. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun;
- h. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar;
BAB VIII
Pasal 22
Anggota Direksi dapat berhenti atau diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
- e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
6. secara wajar; f. sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya
- g. ha bis masa jabatan;
- h. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
1. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- J. diberhentikan
BAB VIII
Pasal 23
Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan
BAB VIII
Pasal 24
- ( 1) Direksi berhak mewakili PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis untuk mewakilinya di . dalam dan di luar pengadilan kepada seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang / badan lain diluar PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
BAB VIII
Pasal 25
Direksi menenma gaji dan fasilitas lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
BAB·IX
DEWAN KOMISARIS
BAB VIII
Pasal 26
- (1) Dewan Kornisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai usaha Pr Sarana Pembangunan Tapian Nauli, maupun memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Bupati selanjutnya ditentukan
BAB VIII
Pasal 27
- Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. ( 1)
- Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama, dan beberapa orang anggota komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga ahli profesional, bertindak tidak sendiri-sendiri, melainkan
BAB VIII
Pasal 28
- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
- (2) Dewan Komisaris bersarna-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan · mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
- (3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris berhak mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli serta menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.
- (5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
7. kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. (7) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian I sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada
- (8) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipimpin oleh Dewan Komisaris dan apabila ia tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli disetor langsung ke Kas Daerah dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Daerah pada BUMD lain.
## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
##
PENJELASAN
Pasal 31
- (1) Bupati melakukan pembinaan umum