PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 7 Tahun 2016 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEEROM TAHUN 2017 (berlaku 26 April 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI PAPUA BUPATI KEEROM
PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEEROM TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEEROM,
:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Keerom Tahun 2017;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan
- Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencena Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Keerom Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2011 Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2013 Nomor 5);
Memperhatikan :
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEEROM TAHUN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Keerom;
2. Bupati adalah Bupati Keerom;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2017, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 1 (satu) Tahun yaitu 2017 yang dimulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah periode 1 Tahun;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit kerja Pemerintah Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Kerja Tahunan yang di bahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Keerom;
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan dalam 1 Tahun;
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Rencana Program Prioritas dan Acuan batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD;
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau Masyarakat Langsung dan dikoordinir langsung oleh Pemerintah.
PEMBENTUKAN DAN TUJUAN
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005-2025, RKPD Tahun 2017 serta memperhatikan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (3) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD dan landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (4) RKPD Tahun 2017 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

## Pasal 3

Penyusunan Renja-SKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), SKPD menggunakan KUA, RKPD Tahun 2017, untuk:

1. Menyusun Rancangan Akhir Renja-SKPD;
2. Sebagai bahan untuk penyusunan Pra RKA-SKPD.

## Pasal 4

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja-SKPD yang disesuaikan dengan RKPD atau Renja SKPD dan serta Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

## Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai beriikut:

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala SKPD melakukan pemãntauan;
2. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dan masing-masing SKPD;
3. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso pada tanggal 26 April 2016

BUPATI KEEROM, CAP/TTD CELSIUS WATAE

Diundangkan di Arso pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM, CAP/TTD PETRUS SOLOSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

RULLY I. RIRIMASE, MH NIP. 19730915 200502 1 001