PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT Nomor 43 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
Menetapkan : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
Pasal 3
- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah yang tugas pembantuan yang di berikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. Rumusan kebijakan di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan dungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal membawahi :
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahi :
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Kebudayaan membawahi :
1. Seksi Cagar Budaya dan Museum
2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
3. Seksi Kesenian.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan membawahi :
1. Seksi PTK PAUD, Pendidikan Non formal dan Tenaga Kebudayaan; dan
2. Seksi PTK DIKDAS.
3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh Bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini

## BAB IV

## TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. Rumusan kebijakan di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- c. Pelaksaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. menetapkan kebijakan operasional pendidikan dan kebudayaan di kabupaten sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- e. menyusun program kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. melaksanakan peraturan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
- g. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinanuntuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. mengelola data dan informasi di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan kerja sama di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas;
- e. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
- f. melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- g. mengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- h. menyusun bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan PAUD dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia , dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada BPKAD disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- j. mengkoordinasikan dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;

- k. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
- l. mengelola barang milik daerah di lingkungan dinas;
- m. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- n. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masingmasing;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- p. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sekretariat Dinas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daeran (BMD)

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan di bidang sub bagian perencanaan, keuangan, dan BMD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan perencanaan, keuangan dan BMD;
- b. pengolahan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi;
- c. penyusunan laporan perencanaan, keuangan dan BMD; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan BMD;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan, keuangan, dan BMD;
- d. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- e. mengelola data dan informasi;
- f. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- h. menyusun laporan Sekretariat dan Dinas;

- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup perencanaan, sub bagian keuangan, dan BMD, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan badan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan sub bagian umum dan kepegawaian
- d. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan; dan
- e. mengkoordinasikan dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang PAUD dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada BPKAD disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- g. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- (1) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuanmempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang bidang penyelenggaraan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang penyelenggaraan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan administrasi penyelenggaraan tugas pembantuan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- c. penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di sub bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai rincian tugas:
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang penyelenggaraan tugas pembantuan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang penyelenggaraan tugas pembantuan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan tugas pembantuan;
- e. melaksanakan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,;
- f. melaksanakan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus,
- g. melaksanakan fasilitasi akreditasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- h. melaksanakan fasilitasi kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- i. melaksanakan fasilitasi pengembangan karir pendidik;
- j. menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan PAUD kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia , dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masingmasing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal

## Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai rincian tugas:
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan tugas pembantuan;
- d. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal;
- e. membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD, dan pendidikan non formal;
- f. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- g. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan non formal;
- h. menyusun bahan pembinaan kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dini, dan pendidikan non formal;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal; dan
- j. melaporkan di bidang kurikulum danpenilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD, dan pendidikan non formal.
- k. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11 Seksi Kurikulum dan Penilaian

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan penilaian;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan tugas pembantuan
- d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
- e. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- f. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
- g. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
- e. melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- g. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Kurikulum dan Penilaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

## Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana;
- c. penyiapan vahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang kelembagaan dan sarana prasarana yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kelembagaan dan sarana prasarana;
- d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan non formal;
- e. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan non formal;
- f. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan non formal;
- g. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan non formal; dan
- h. menyusun laporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan non formal
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan di bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang peserta didik dan pembangunan karakter;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang peserta didik dan pembangunan karakter;
- c. penyiapan vahan penyelenggaraan kegiatan di bidang peserta didik dan pembangunan karakter; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peserta didik dan pembangunan karakter.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang peserta didik dan pembangunan karakter yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang peserta didik dan pembangunan karakter;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang bidang peserta didik dan pembangunan karakter;
- d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan non formal;
- e. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, danpembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan non formal;
- f. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan non formal; dan
- g. menyusun laporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, danpembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan non formal.
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

## Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendidikan dasar;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pendidikan dasar; dan
- d. pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang pendidikan dasar yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendidikan dasar;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pendidikan dasar;
- d. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- k. menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar,berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15 Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di Bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup kurikulum dan penilaian pendidikan dasar.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar;
- d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- i. menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- g. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. menyusun laporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai(SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan per