PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS Nomor 11 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO (berlaku 14 November 2016)
Pembukaan
Mengingat
SALINAN
BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang : a.
- bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses penyelesaian piutang Negara pada PDAM sebagai solusi penghapusan hutang pokok/non pokok oleh Pemerintah Pusat melalui skema hibah Penyertaan Modal Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas dijelaskan dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah menetapkan Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PDAM bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Invenstasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tapalayo (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 23) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
7. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.
8. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum Lainnya.
9. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
10. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
11. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan dapat Peusahaan Daerah dan/atau Perseroan Terbatas.
13. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) .
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. 19.421.847.000,(sembilan belas milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagai tindak lanjut dari proses penyelesaian piutang Negara pada PDAM sebagai solusi penghapusan hutang pokok/non pokok oleh Pemerintah Pusat melalui skema hibah Penyertaan Modal Daerah.
Pasal 3
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2016.
2. (1a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan Hibah dan Pernyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) serta Penyelesaian Hutang PDAM berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Penetapan: Ditetapkan di Polewali pada tanggal 14 November 2016

Penandatangan: BUPATI POLEWALI MANDAR,

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 14 November 2016

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Verifikasi: ttd ttd ## Drs. RIJALUL GAIB, MM

Penetapan: Diundangkan di Polewali pada tanggal 14 November 2016 Pangkat : Pembina TK. I NIP : 19670727 199403 1 017 ANDI IBRAHIM MASDAR

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd ## ISMAIL AM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 55 / TAHUN 2016).