PERATURAN DAERAH MENETAPKAN:  TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNANDANPENGANGGARANTERPADU. KETENTUAN UMUM Nomor 25 Tahun 2004 tentang PERATURANDAERAHPROVINSIJAWATENGAH NOMOR 6 TJJlUl' 2017 TENTANG SISTEM PERENCANAANPEMBANGUNANDANPENGANGGARANTERPADU DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURJAWATENGAH, - a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien; - b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah an tara lain meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; - c. bahwa dalam rangka untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dan menindaklanjuti ketentuan (berlaku 2 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
GUBERNURJAWATENGAH
PERATURANDAERAHPROVINSIJAWATENGAH
NOMOR
6 TJJlUl' 2017
TENTANG
SISTEM PERENCANAANPEMBANGUNANDANPENGANGGARANTERPADU
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
GUBERNURJAWATENGAH,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah an tara lain meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- c. bahwa dalam rangka untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pasal 260, Pasal 262, Pasal 263, dan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nemer 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
9. Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHPROVINSIJAWATENGAH
dan
GUBERNURJAWATENGAH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNANDANPENGANGGARANTERPADU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu bertujuan untuk:
- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan. pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan surnberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. menjamin tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
- f. mewujudkan partisipasi rnasyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
BABIII
RUANGLINGKUP,PENDEKATAN DANKEWENANGAN
Bagian Kesatu Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi atas RPJPD, ~PJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS,RKAPerangkat Daerah, APBDdan DPAPerangkat Daerah.
Pasa16
Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dirumuskan dalam kerangka :
- a. keterpaduan antara sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran Daerah;
- b. memedomani RTRWDaerah;
- c. keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersedian pendanaan;
- d. mengalokasikan APBD secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna memperoleh manfaat sebesarbesarnya bagi pembangunan Daerah;
- e. konsistensi penggunaan Program, Kegiatan dan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran; dan
- f. keterpaduan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:
- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.
Bagian Ketiga
Kewenangan Penyusunan Dokumen Perencanaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh:
- a. Bappeda menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;dan
- b. Perangkat Daerah menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
BABIV
RENCANAPEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) RPJPD memuat Visi, Misi, sasaran, arah Pembangunan Daerah dan sasaran pokok yang berpedoman pada pada RPJPN dan RTRWDaerah.
- (2) Arah Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam Arah Kebijakan pembangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- b. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- c. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- d. penetapan RPJPD.
Paragraf
Penyusunan Rancangan
1 Awal RPJPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Rancangan awal RPJPD disusun:
- a. berpedoman pada RPJPN dan RTRWDaerah; dan
- b.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Arah Kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memuat prioritas pembangunan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Target Kinerja dari Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam sasaran pokok 5 (lima) tahunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda dengan para kepala
2. Perangkat Daerah lain untuk memperoleh masukan dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRDserta Pemangku Kepentingan pembangunan.
- (4) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari Instansi Vertikal atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menjadi bah an masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
Paragraf 4 Penetapan RPJPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Rancangan Perda RPJPD yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Perda ten tang RPJPD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan RTRW Daerah, kepentingan umum dan I atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan peraturan daerah dimaksud diterima.
- (4) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD tidak sesuai sebagaimana dimaksud, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRDdan Gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Perda tentang RPJPD selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda menjadi pedoman penyusunan Visi, Misi dan Program calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode berkenaan.
Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang Bersifat Indikatif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
RPJMDdisusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- b. penyusunan rancangan RPJMD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
Paragraf
Penyusunan Rancangan
1 Awal RPJMD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
Rancangan awal RPJMD disusun:
- a. berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- b.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Perangkat Daerah lain dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
3. (;3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Gubernur mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD.
Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RPJMD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan melalui penyempurnaan rancangan awal RPJMD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menjadi acuan kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan
dan menjamin keselarasan antara rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.
Paragraf 3 Pelaksanaan Musrenbang
RPJMD
Pasa130
- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari lnstansi Vertikal atau dari unsur lain terkait, diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lama 4 (empat) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
Paragraf 4 Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
Perumusan rancangan akhir RPJMD dilakukan melalui penyempurnaan Rancangan RPJMD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa136
- (1) Rancangan Perda tentang RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
2. (2} Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dany atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda dimaksud diterima.
- (4) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJMD tidak sesuai sebagaimana dimaksud, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
- (I} Peraturan Daerah ten tang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur terpilih dilantik.
- (2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota DPRD dan Gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Bagian Ketiga Rencana Strategis Perangkat Daerah
Pasa139
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan , sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib darr/ atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Pasa140
Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penetapan Renstra Perangkat Daerah.
Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 41
Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
Paragraf 2
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Pasa142
- (1) Forum Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa140.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat dari kementerian /Iembaga tingkat pusat atau dari un sur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam forum Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.
Pasal43
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 42
- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 43
- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 44
- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal40.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menyelaraskan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
Paragraf 4
Penetapan Renstra Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 45
Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Gubernur setelah
Perda RPJMD ditetapkan.
Bagian Keempat Rencana Kerja Pembangunan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 46
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 47
RKPDdisusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- b. penyusunan Rancangan RKPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- d. perumusan rancangan akhir RKPD;dan
- e. penetapan RKPD.
Paragraf
1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 48
- (1) Perumusan rancangan awal RKPDmerupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.
- (2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan paling sedikit melalui tahapan sebagai berikut:
- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- c. evaluasi kinerja tahun lalu;
- d. penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- e. perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan Daerah;
- f. perumusan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif; dan
- g. perumusan Program Prioritas beserta pagu indikatif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 49
- (1) Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d merupakan penelaahan kajian permasalahan Pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 52
Bappeda mengajukan Rancangan RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 51, kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.
Paragraf 3 Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Pasa153
- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Peserta Musrenbang RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf cantara lain terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Pemerintah Pusat, para Bupati/Walikota, kepala Perangkat Daerah, para kepala Bappeda kabupaten/kota, pejabat Instansi Vertikal di Daerah, para Delegasi mewakili peserta Musrenbang kabupaten Zkota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha Zinvestor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut perihal penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal54
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 53
- (1) Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 54
- (1) Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan akhir RKPD.
- (3) Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang perlu diintegrasikan dengan Program dan Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD, dikoordinasikan Bappeda dengan kementeriarr/Iembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbang RKP.
Paragraf 4 Perumusan Rancangan
Akhir RKPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 55
- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 56
- (1) RKPDditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
Pasa157
RKPDyang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
Pasa158
- (1) Peraturan Gubernur tentang RKPDdisampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Apabila Gubernur tidak menetapkan peraturan Gubernur tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
Bagian Kelima Rencana Kerja Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 59
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 60
Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
- c. penetapan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf
1
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 61
Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun:
- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 68
- (1) Penganggaran dalam rangka Perencanaan Dan Penganggaran Terpadu dilaksanakan oleh TAPD.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan kepala Bappeda, kepala PDPKD,para asisten Sekretaris Daerah dan pejabat Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Peran dan fungsi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. memastikan agar antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran terintegrasi dan konsisten;
- b. menyusun kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah dan plafon anggaran semen tara berpedoman pada RKPD;
- c. melakukan kajian atas Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKAPerangkat Daerah;
- d. menyusun KUA, PPAS dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBDjPerubahan APBD;
- e. menggunakan analisis standar belanja dan penyesuaian standar satuan harga dalam proses penganggaran; dan
- f. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan Gubernur.
Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBDdan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pasa169
- (1) Gubernur menyusun rancangan KUAdan rancangan PPAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 70
- (1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 72
- (1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program untuk masing-rnasing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-rnasing program.
- (2) Plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pagu indikatif program dan kegiatan prioritas dalam RKPDyang telah diputuskan oleh TAPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 73
- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
2. (21 Rancangan KUAdan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.
- (4) Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat berupa PokokPokok Pikiran DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat satu minggu sebelum penandatanganan KUAdan PPAS.
- (5) Rancangan KUAdan rancangan PPASyang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUAdan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 74
Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS berbeda dengan RKPD maka seluruh perbedaan harus dijelaskan dan dituangkan dalam berita acara serta ditandatangani oleh Ketua TAPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 75
- (1) Jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), belum diperoleh kesepakatan maka alasan dan pertimbangan terjadinya ketidaksepakatan harus dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu.
- (2) Gubernur menyempurnakan dan mengajukan kembali rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lama 3 (tiga) hari sejak berita acara perpanjangan waktu untuk memperoleh kesepakatan.
- (3) Batas waktu diperoleh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak penyampaian rancangan KUAdan PPAS.
- (4) Jika sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum diperoleh kesepakatan maka DPRDdianggap telah menyepakati KUAdan PPASyang diajukan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 76
- (1)KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 75, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran dalam waktu bersamaan.
- (2)Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUAdan PPAS.
- (3)Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUAdan PPAS dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 77
- (1)RKA-Perangkat Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran
Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Keempat Daerah tentang APBD
Rancangan Peraturan
Pasal81
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 79
- (1) RKA-Perangkat Daerah yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 rnerupakan bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBDdan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 80
Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Keempat Daerah tentang APBD
Rancangan Peraturan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 81
- (1) RKA-Perangkat Daerah yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 rnerupakan bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBDdan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyampaian RKA-Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada TAPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
Pasa182
Rancangan Perda tentang APBDyang telah disusun oleh TAPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
Bagian Kelima
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 83
Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 84
- (1) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBDberpedoman pada KUAdan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan menurut komisi DPRD sesuai ruang lingkup tugasnya dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi DPRD.
- (4) Dalam pembahasan komisi DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (3), komisi DPRDdapat :
- a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan Perda tentang APBDyang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
- b. mengajukan usul penyempurnaan kesesuaian antara KUA PPAS dengan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 85
Pembahasan rancangan Perda tentang APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat mengundang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Daerah darr/ atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 86
- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBDditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelurn tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal Gubernur dan / atau Pimpinan DPRDberhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat pelaksana tugas Gubernur dan Zatau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyiapkan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 87
- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda ten tang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai keperluan setiap bulan disusun
- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan / atau pengeluaran dalam APBDmengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
Pasal101
- (1)Gubernur mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBDtahun . anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2)Persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selarnbat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (1)Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Gubernur menyusun rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD.
- (2)Rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3)Pengesahan rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD.
- (1)Evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBDdan
- rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2)Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Gubernur ten tang Penjabaran Perubahan APBD, Perda dan peraturan Gubernur dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3)Pembatalan Perda tentang Perubahan APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 94
- (4)Ketentuan mengenai penyusunan DPA-Perangkat Daerah setelah penetapan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan DPAPerangkat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 100
- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan / atau pengeluaran dalam APBDmengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 101
- (1)Gubernur mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBDtahun . anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2)Persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selarnbat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 102
- (1)Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Gubernur menyusun rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD.
- (2)Rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3)Pengesahan rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 103
- (1)Evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBDdan
- rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2)Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Gubernur ten tang Penjabaran Perubahan APBD, Perda dan peraturan Gubernur dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3)Pembatalan Perda tentang Perubahan APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4)Ketentuan mengenai penyusunan DPA-Perangkat Daerah setelah penetapan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan DPAPerangkat Daerah.
BABVII
KOORDINASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU
Bagian Kesatu Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 104
Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu terdiri dari:
- a. koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. koordinasi Perencanaan Penganggaran Daerah.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 105
- (1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, bertujuan untuk:
- a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar- besarnya;
- b. memantapkan hubungan dan keterikatan dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mensinergikan pengelolaan potensi Daerah dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
- d. keterpaduan an tara rencana Pembangunan Daerah yang didanai melalui APBD maupun APBN;
- e. pemerataan penyediaan pelayanan umum; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.
- (2) Koordinasi Perencanaan Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, bertujuan untuk:
9. a: terciptanya konsistensi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Penganggaran Daerah; dan
- b. terpeliharanya proses penganggaran yang mengacu pada terpenuhinya kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan.
Bagian Ketiga
Kewenangan Koordinasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 106
- (1) Koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
2. (2} Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS, RKA-Perangkat Daerah dan rancangan Perda tentang APBDdilakukan oleh TAPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 107
- (1) Koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dengan daerah lainnya mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (2) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah kebijakan dan program kerjasama Pembangunan Daerah jangka panjang yang telah disepakati.
- (3) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi programprogram kerjasama Pembangunan Daerah yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati.
- (4) Koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan tahunan daerah dan telah disepakati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 108
- (1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), dirumuskan kedalam RKPDuntuk didanai APBDpada tahun yang direncanakan.
- (2) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dikoordinasikan dan disepakati antar provinsi yang akan didanai APBN, diusulkan untuk dibahas dalam Musrenbang RKP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 109
- (1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar provinsi, dapat dilakukan oleh forum kerjasama atau sebutan lain, yang
dibentuk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 111
Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 112
Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.
Bagian Kesatu
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 113
Pengendalian dan evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, dilakukan terhadap kebijakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 114
- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf
1
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 115
Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi serta Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Menengah Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 116
Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator dan Target Kinerja Daerah ..
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 117
Pengendalian terhadap kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi, Strategi dan Kebijakan, rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator dan Target Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Paragraf 3
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 118
Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), mencakup pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPDdan kebijakan Renja Perangkat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 119
Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, mencakup pengendalian terhadap perumusan Prioritas dan Sasaran serta rencana Program dan Kegiatan Prioritas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 120
Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud da1am Pasal 118, mencakup pengendalian terhadap Tujuan, Sasaran, rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Indikator dan Target Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
Paragraf 4 Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 121
- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervrsi perumusan kebijakan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan Zpenyempurnaan.
2. (2~Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Guberriur.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 122
Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPDkepada Menteri Dalam Negeri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 123
- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikanj penyempurnaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan Zpenyernpurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.
Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Pe1aksanaan Rencana Pembangunan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 124
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, dilakukan terhadap pe\_laksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 125
- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf 1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 126
- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 125, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Arah Kebijakan dan Sasaran pokok untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.
Paragraf 2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 127
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 125, dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 128
- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 129
- (I} Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, mencakup pengendalian terhadap indikator dan target kinerja Perangkat Daerah, rencana Program, Kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.
Paragraf 3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 130
Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan RKPDdan Renja Perangkat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 131
- (1) Pengendalian pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 mencakup pengendalian terhadap Prioritas dan Sasaran
pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA,PPASdan APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 132
- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, mencakup pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 133
- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), harus dapat menjamin agar Program dan Kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas, lokasi, dana indikatif yang disusun kedalam RKAPerangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf 4
Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 134
- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikarr/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPDkepada Gubernur.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 135
- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan / penyempurnaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 136
- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalarn hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-Jangkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyarnpaikan hasil tindaklanjut perbaikanj penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 137
- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disarnpaikan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Gubernur melalui kepala Bappeda menyarnpaikan rekomendasi dan langkahJangkah penyempumaan RKA-Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikanj penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Bappeda.
Bagian Ketiga
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 138
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c, meliputi evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMDdan RKPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 139
- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf 1 Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 140
- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup evaluasi terhadap realisasi Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan pentahapan untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD. 1
Paragraf 2 Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 141
Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup hasil RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 142
- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPDprovinsi.
Paragraf 3
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 143
Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup hasil RKPDdan Renja Perangkat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 144
- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta rencana Program dan Kegiatan prioritas.
- (2) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 145
- (1)Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaianjpenyimpangan, kepala Bappeda . melakukan tindakan perbaikanj penyempurnaan.
- (2)Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (3)Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Gubemur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 146
- (1)Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, mencakup evaluasi terhadap realisasi Program dan Kegiatan prioritas, target kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
- (2)Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 147
- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2), kepada asisten Sekretaris Daerah yang membidangi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi selanjutnya menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Bappeda.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 148
- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, asisten Sekretaris Daerah yang mernbidangi melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Paragraf 4
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 149
- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappede /Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikanj penyernpurnaan.
2. (2J Hasil evaluasi perencanaan pembangunan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPDkepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri.
BABIX
KINERJAPEMBANGUNAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 150
- (1) Indikator Kinerja Pembangunan Daerah merupakan gabungan dari Keluaran, Hasil dan Dampak yang menjadi tanggung jawab Gubernur, Sekretaris Daerah, kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah lainnya yang saling terkait membentuk arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah.
2. (2)Keberhasilan Kinerja Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1), diukur dari indikator sasaran RPJMD.
3. (3)Keberhasilan Kinerja Sekretaris Daerah dan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
4. (4)Keberhasilan Kinerja aparatur daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari indikator dan target Kinerja individu yang dijabarkan dari target Kinerja Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 151
- (1) Hasil penilaian indikator keberhasilan Kinerja kepala Perangkat Daerah
dan aparatur Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) dan ayat (4), dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan tambahan penghasilan pegawai dan perumusan kebijakan kepegawaian Daerah untuk meningkatkan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.
- (2).Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya yang memiliki kinerja terbaik setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria Kinerja, teknik penilaian dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan Gubernur.
BABX
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 152
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD hanya dapat dilakukan apabila
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 153
Perubahan RPJPD dan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 154
Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target tahunan dalam RPJMD ditetapkan melalui peraturan Gubemur.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 155
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
BABXI
PENGELOLAAN SIP3T
Bagian Kesatu Sistem dan Pengguna
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 156
- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu diselenggarakan melalui aplikasi SIP3T.
- (2) Aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah sistem informasi yang terhubung dengan jaringan internet dalam satu portal.
- (3) Pengguna SIP3T adalah:
- a. Gubernur;
- b. DPRD;
- c. Perangkat Daerah;
- d. BupatijWalikota;
- e. Pemerintah Desa; dan
- f. masyarakat.
Bagian Kedua
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 157
Pengguna SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengakses melalui nama pengguna dan kata sandi yang diperuntukkan bagi masing-masing pengguna.
Bagian Ketiga
Mekanisme
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 158
- (1) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), Gubernur berkewajiban mengunggah dokumen-dokurnen Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang meliputi:
- a. rancangan RPJPD;
- b. rancangan RPJMD;
- c. rancangan RKPD;
- d. rancangan KUA;
- e. rancangan PPAS;
- f. rancangan APBD;
- g. RPJPD;
- h. RPJMD;
1. RKPD;
- J. KUA;
- k. PPAS;
1. APBD;dan
- m. penjabaran APBD.
15. (2} Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), DPRD berkewajiban memasukkan dan/ atau memutakhirkan darr/ atau menghapus usulan kegiatan hasil reses dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3), Perangkat Daerah melakukan proses:
- a. memasukkan usulan kegiatan;
- b. memutakhirkan usulan kegiatan;
- c. menghapus usulan kegiatan; darr/ atau
- d. verifikasi usulan kegiatan masyarakat dan DPRD.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Bappeda berkewajiban :
- a. melakukan perekaman terhadap hasil input data kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada setiap tahapan perencanaan;
- b. melakukan pemutakhiran hasil pengisian usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- c. memberikan informasi tentang tahapan dan jadwal input data.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban:
- a. melakukan verifikasi RKAPerangkat Daerah;
- b. mengesahkan DPAPerangkat Daerah; dan
- c. menyusun rancangan APBDdan penjabaran APBD.
Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 159
- (1)Prosedur pelaksanaan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 diatur dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2)Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga mengatur perihal penanggung jawab dan administrator SIP3T.
- (3)Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.
BABXII
KETENTUANLAIN-LAIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 160
- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD ketika belum memiliki RPJMD, berpedoman pada:
- a. sasaran pokok, Arah Kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional; dan
- b. visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi bagian dari RPJMDyang akan ditetapkan dengan Perda.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 161
- (1) Gubernur yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPDselama kurun waktu mas a jabatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 162
Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Penganggaran Daerah mengacu pada Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
BABXIII
KETENTUANPERALIHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 163
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BABXIV KETENTUANPENUTUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 164
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 165
Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lamb at 8 (delapan) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 166
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. ...J\_ab\_a\_t8\_" --+-H-+1-1fl Wagub

Penetapan: Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 Juni 2017 Sekda As.llpem Dao Kesra Ka. Biro Hukum

Penetapan: Diundangkan di Semarang pacta tanggal 2 Juni 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAHPROVINSI JAWATE GAH, ttd , RTO SOEDARMO LEMBARAN AERAHPROVINSIJAWATENGAHTAHUN2017 NOMOR 6 NOREG PERATURANDAERAHPROVINSIJAWATENGAH: 6/85/2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURANDAERAHPROVINSIJAWATENGAH NOMOR 6 TAHUN2017
TENTANG
## SISTEMPERENCANAAN PEMBANGUNAN DANPENGANGGARAN TERPADU
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya.
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), dan tahunan (RKPDdan Renja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masingmasing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, an tara lain menyangkut standar pelayanan, kualitas sarana dan prasarana daerah, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumberdaya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan citra Jawa Tengah sebagai destinasi (kota tujuan) nasional dan internasional. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun.
RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah harus dapat menjadibasis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyakarat.
Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini mernungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan Hasil, peningkatan kemampuan capaian Dampak atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumberdaya pembangunan lain pada umumnya. RKPDsebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUAdan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik dimasa datang.
Kinerja keseluruhan penyelenggaraan urusan diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Daerah yang dilakukan dengan membagi kinerja kepada
1
penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerahnya dan DPRD beserta alat kelengkapannya. Masing-masing pihak harus memberikan kinerja terbaik demi terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara keseluruhan.
Yang tidak kalah penting adalah bahwa dalam Perda ini mengatur tentang penggunaan aplikasi sistem informasi dalam penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. Aplikasi ini disebut dengan istilah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu atau SIP3T sebagai sebuah sistem informasi yang terhubung dengan jaringan internet dalam satu portal. Pengguna SIP3T ini adalah Gubernur; DPRD; Perangkat Daerah; BupatijWalikota; Pemerintah Desa; dan masyarakat.
Selain mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang telah dicantumkan dalam dasar hukum mengingat, Peraturan Daerah ini juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
## II. PASALDEMIPASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 tokoh investor, dan Unsur-unsur pemangku kepentingan antara lain unsur DPRD, Instansi Vertikal, akademisi, LSMjOrmas, masyarakat Daerahjkabupatenjkota, pengusaha Pemerintah Pusat, Pemerintah DaerahjKabupatenjKota, keterwakilan perempuan, organisasi pemuda, organisasi profesi dan seluruh elemen masyarakat. Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Cukup jelas. Angka 21 Cukup jelas. Angka 22 Cukup jelas. Angka 23 Cukup jelas. Angka 24 Cukup jelas. Angka 25 Cukup jelas. Angka 26 Cukup jelas. Angka 27 Cukup jelas. Angka 28 Cukup jelas. Angka 29 Cukup jelas. Angka 30 Cukup jelas. Angka 31 Cukup jelas. | Angka 32 Cukup | jelas. | |------------------|----------| | Angka 33 Cukup | jelas. | | Angka 34 Cukup | jelas. | | Angka 35 Cukup | jelas. | | Angka 36 Cukup | jelas. | | Angka 37 Cukup | jelas. | | Angka 38 Cukup | jelas. | | Angka 39 Cukup | jelas. | | Angka 40 Cukup | jelas. | | Angka 41 Cukup | jelas. | | Angka 42 Cukup | jelas. | | Angka 43 Cukup | jelas. | | Angka 44 Cukup | jelas. | | Angka 45 Cukup | jelas. | | Angka 46 Cukup | jelas. | | Angka 47 Cukup | jelas. | | Angka 48 Cukup | jelas. | | Angka 49 Cukup | jelas. | | Angka 50 Cukup | jelas. | | Angka 51 Cukup | jelas. | | Angka 52 Cukup | jelas. | | Angka 53 Cukup | jelas. | | Angka 54 | | 4 Cukup jelas. Angka 55 Cukup jelas. Angka 56 Cukup jelas. Angka 57 Cukup jelas. Angka 58 Cukup jelas. Angka 59 Cukup jelas. Angka 60 Cukup jelas. Angka 61 Cukup jelas. Angka 62 Cukup jelas. Angka 63 Cukup jelas. Angka 64 Cukup jelas. Angka 65 Cukup jelas. Angka 66 Cukup jelas. Pasa12 Yang dimaksud dengan "transparansi" yaitu membuka diri