KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI NGABANG (berlaku 21 Juli 2009)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI NGABANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Negeri Ngabang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik ...
Menetapkan
:
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI NGABANG.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Negeri Ngabang berkedudukan di Ngabang.
Pasal 2
Daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
Pasal 3
Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Ngabang, maka wilayah Kabupaten Landak dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah.
Pasal 4
Pengadilan Negeri Ngabang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak.
Pasal 5
Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Ngabang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah.
Pasal 6
Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Ngabang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mempawah, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Ngabang.
Pasal 7
Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Ngabang dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
Pasal 8
Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2009

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Dr. M. Iman Santoso