PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 160 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (berlaku 21 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pencairan perlu dilakukan penyesuaian terhadap salah satu pasal dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 Prosedur Pengelolaan Keuangan
- dana oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, tentang Sistem dan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 160 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 37) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40
- (1) Tanda bukti pengadaan barang/jasa dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berupa bukti pembelian dalam bentuk faktur atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Tanda bukti pengadaan barang inventaris yang merupakan aset dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berupa bukti pembelian dalam bentuk faktur atau yang disamakan dengan itu dan disertai berita acara penerimaan barang.
- (3) Tanda bukti pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berupa kwitansi dengan disertai berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- (4) Tanda bukti pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang nilai pekerjaannya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan disertai berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- (5) Tanda bukti pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang nilai pekerjaannya lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan jasa konsultansi, berupa Surat Perjanjian dengan disertai berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- (6) Tanda Bukti Perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui EPurchasing dan pembelian secara online berupa Surat Pesanan.
Pasal 50
- (1) Pengajuan SPP-UP oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari PA atau KPA melalui PPKSKPD hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan digunakan SPP-GU.
- (2) Besaran UP yang diajukan adalah 1/12 (satu per dua belas) Belanja Langsung dikurangi yang harus melalui mekanisme pembayaran langsung dan belanja yang direncanakan dilakukan dengan tambahan uang tanpa merinci perkode rekening.
- (3) Belanja melalui mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) terdiri dari belanja modal, honorarium, dan pembayaran kepada pihak ketiga lainnya.
- (4) Belanja yang direncanakan dilakukan dengan mekanisme TU sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) jenisnya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan BUD.
- (5) BUD menerbitkan SPD sebagai dasar pengajuan SPP-UP.
- (6) Besaran UP di setiap SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 51
- (1) SPP-GU diajukan untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan.
- (2) Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pembantu melalui Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA melalui PPK-SKPD dapat diajukan apabila SPJ ganti uang sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari besar panjar Unit Kerja SKPD.
- (3) Untuk yang belum menggunakan Bendahara Pengeluaran Pembantu, pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh
persetujuan dari PA melalui PPK-SKPD diatur apabila SPJ Ganti Uang sudah mencapai 65% (enam puluh lima persen).
- (4) Batas waktu pengajuan SPP-GU untuk bulan Desember tahun anggaran berkenaan diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal 53
- (1) Pengajuan dengan SPP-LS dilakukan untuk :
- a. belanja gaji pegawai dan tunjangan;
- b. belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
- c. belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga;
- d. penyertaan modal/investasi dan pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo;
- e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- f. honorarium serta belanja modal.
- (2) Pengajuan SPP-LS pengadaan barang dan jasa segera disampaikan ke BUD paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan tersebut diserah terimakan dengan baik oleh PA atau KPA.
- (3) Batas pengajuan SPP-LS untuk gaji disampaikan ke BUD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) sebelum bulan pembayaran sedangkan untuk gaji susulan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima).
- (4) Bukti-bukti pengeluaran asli sebagai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran SPP-LS merupakan arsip yang disimpan oleh PA atau KPA setelah proses pencairan dana selesai.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan pada tanggal 21 Juni 2017 BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan pada tanggal 21 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dto

ERIZON