Unknown Unknown Nomor 131 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, KEJAKSAAN SIAK SRI INDRAPURA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, KEJAKSAAN NEGERI RANAI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN, KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI DAN KEJAKSAAN NEGERI UJUNG TANJUNG (berlaku 22 September 2000)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu membentuk Kejaksaan Negeri di Pasir Pengaraian, Siak Sri Indrapura, Tanjung Balai Karimun, Ranai, Teluk Kuantan, Pangkalan Kerinci dan Ujung Tanjung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, KEJAKSAAN SIAK SRI INDRAPURA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, KEJAKSAAN NEGERI RANAI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN, KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI DAN KEJAKSAAN NEGERI UJUNG TANJUNG.
Pasal 1
- (1) Membentuk Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian yang berkedudukan di Pasir Pangaraian.
- (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura yang berkedudukan di Siak Sri Indrapura.
- (3) Membentuk Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berkedudukan di Tanjung Balai Karimun.
- (4) Membentuk Kejaksaan Negeri Ranai yang berkedudukan di Ranai.
- (5) Membentuk Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan yang berkedudukan di Teluk Kuantan.
- (6) Membentuk Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci yang berkedudukan di Pangkalan Kerinci.
- (7) Membentuk Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung yang berkedudukan di Ujung Tanjung.
Pasal 2
- (1) Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian meliputi
2. daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura meliputi daerah Kabupaten Siak.
- (3) Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun meliputi daerah Kabupaten Karimun.
- (4) Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Ranai meliputi daerah Kabupaten Natuna.
- (5) Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan meliputi daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (6) Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci meliputi daerah Kabupaten Pelalawan.
- (7) Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung meliputi daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Pasal 3
Kejaksaan Negeri di Pasir Pengaraian, Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
Pasal 4
- (1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian maka Kabupaten Rokan Hulu dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bangkinang.
- (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura maka Kabupaten Siak dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis.
- (3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun maka Kabupaten Karimun dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang.
- (4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Ranai maka Kabupaten Natuna dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang.
- (5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan maka Kabupaten Kuantan Singingi dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Rengat.
- (6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci maka Kabupaten Pelalawan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bangkinang.
- (7) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung maka Kabupaten Rokan Hilir dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis.
Pasal 5
- (1) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Bangkinang di Pasir Pangaraian tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian.
- (2) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Siak Sri Indrapura tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura.
- (3) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang di Tanjung Balai Karimun tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.
- (4) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Ranai maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang di Ranai tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Ranai.
- (5) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan maka
perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Rengat di Teluk Kuantan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan.
- (6) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci maka perkara pidana dan perkara lainnya yang terjadi di Kabupaten Pelalawan dan sudah ditangani Kejaksaan Negeri Bangkinang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci.
- (7) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Bagan Siapi-api tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung.
Pasal 6
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Pasal 7
Penetapan tipe, tugas dan wewenang, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ## MEGAWATI SUKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2000 PJ. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MARSILLAM SIMANDJUNTAK LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 162 Dikutip dari Warta Perundang-undangan Tahun 2000