PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 4 Tahun 2013 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku 16 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah guna memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peryertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3791);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, suratsurat berharga, dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
8. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud dilakukan tambahan setoran modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Tujuan dilakukan tambahan setoran modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan daerah dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah.
TAMBAHAN SETORAN MODAL
BAB III - TAMBAHAN SETORAN MODAL
Pasal 3
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada PDAM Kabupaten Bengkayang yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2009 sebesar Rp. 850.000.000 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun Anggaran 2009 sebesar... Rp. 125.000.000,00
2. Tahun Anggaran 2009 sebesar... Rp. 725.000.000,00+
Jumlah...
Rp. 850.000.000,00
BAB III - TAMBAHAN SETORAN MODAL
Pasal 4
- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PDAM Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang dianggarkan selama tiga tahun anggaran mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak terpenuhi dan/atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga Tahun Anggaran 2015.
- (3) Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Bengkayang yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
BAB III - TAMBAHAN SETORAN MODAL
Pasal 5
Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati.
PENGANGGARAN
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 6
- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013.
- (2) Besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan kondisi Perusahaan Daerah.
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
PENGAWASAN
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 8
- (1) Bupati dan DPRD dan pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala.
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
BAB VII - PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Pasal 9
- (1) Keuntungan dari Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibagikan setiap akhir tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang menjadi hak daerah.
- (2) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 16 Januari 2013

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG,

Verifikasi: ttd. SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal, 17 Januari 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Verifikasi: ttd. KRISTIANUS ANYIM
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4 TAHUN 2013
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG
## I. PENJELASAN UMUM
Sebagaimana diamanatkan dalam
PENJELASAN
Pasal 57
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terdiri