PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 18 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan (berlaku 12 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2017
T E N T A N G
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi di bidang pelayanan perparkiran dan retribusi parkir, serta sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi pelayanan parkir di Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perparkiran dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir yang selanjutnya disingkat UPTD Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
8. Kendaraan adalah suatu alat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
11. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
12. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.
13. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
16. Retribusi Pelayanan Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
17. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
18. Pembayaran non tunai adalah pembayaran retribusi parkir secara online melalui alat parkir meter dengan menggunakan uang elektronik yang tersimpan dalam kartu elektronik maupun fasilitas lain yang disediakan oleh bank.
19. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup retribusi pelayanan parkir yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
BAB III - KEWENANGAN
Pasal 3
- (1) Walikota berwenang menetapkan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (2) Kewenangan Walikota dalam menetapkan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kesatu Pembayaran
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 4
- (1) Pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan melalui:
- a. pembayaran tunai; dan/atau
- b. pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pengguna jasa parkir melakukan pembayaran retribusi parkir ke juru parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir;
- b. juru parkir harus menyetorkan retribusi parkir yang telah dibayar oleh pengguna jasa parkir kepada koordinator juru parkir dan kepada juru parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti setoran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh koordinator juru parkir;
- c. koordinator juru parkir setelah menerima retribusi parkir dari juru parkir harus menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir dan kepada koordinator juru parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir menyetorkan retribusi parkir yang telah diterima dari koordinator juru parkir kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas untuk disetorkan ke RKUD.
- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pada titik lokasi parkir yang telah menggunakan alat parkir meter dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran retribusi parkir menggunakan kartu e-payment dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir yang dikeluarkan dari alat parkir meter.
Bagian Kedua Penyetoran
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 5
- (1) Tanda bukti setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibuat 2 (dua) rangkap, yaitu:
- a. lembar pertama untuk juru parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. lembar kedua untuk koordinator juru parkir.
- (2) Tanda bukti penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dibuat 3 (tiga) rangkap, yaitu:
- a. lembar pertama untuk koordinator juru parkir sebagai bukti pembayaran;
- b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir;
- c. lembar ketiga untuk bukti pertanggung jawaban penerimaan.
- (3) Setiap penyetoran retribusi dicatat dalam rincian setoran retribusi oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir.
- (4) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir.
- (5) Penyetoran retribusi parkir ke RKUD dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (6) Dalam hal penyetoran retribusi parkir bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 6
- (1) Untuk pembayaran retribusi parkir melalui non tunai, penyetoran retribusi parkir yang telah dibayar oleh pengguna parkir dilakukan oleh Bank umum dan/atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan Walikota ke rekening Penerimaan pada Dinas untuk selanjutnya disetorkan ke RKUD.
- (2) Penyetoran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal penyetoran retribusi parkir bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 7
- (1) Besarnya penyetoran retribusi dihimpun dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (2) Atas dasar Buku Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi Parkir.
Bagian Ketiga Tempat Pembayaran
BAB IV - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 8
- (1) Pembayaran retribusi parkir dari wajib retribusi parkir ke juru parkir dilakukan pada tempat dimana wajib retribusi parkir menggunakan jasa parkir.
- (2) Penyetoran Retribusi Parkir dari Juru Pakir ke Koordinator Juru Parkir dilakukan di masing - masing lokasi parkir.
- (3) Penyetoran Retribusi Parkir dari Koordinator Juru Parkir ke Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Parkir dilakukan di loket yang telah disediakan di kantor UPTD Parkir yang bersangkutan.
BAB V - DISTRIBUSI KARCIS PARKIR
Pasal 9
- (1) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi oleh BPKPD.
- (3) Karcis yang telah diporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan oleh Dinas kepada juru parkir melalui koordinator juru parkir.
- (4) Karcis parkir hanya berlaku untuk 1 (satu) kali parkir sesuai dengan tanggal tercantum pada karcis.
- (5) Karcis yang tidak terpakai wajib dikembalikan juru parkir ke Dinas melalui koordinator juru parkir.
- (6) Karcis yang telah dikembalikan atau habis masa berlakunya akan dimusnahkan oleh petugas yang ditunjuk pada Dinas dengan dilakukan pencatatan dan dibuatkan berita acara bersama dengan BPKPD.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Mei 2017

Penandatangan: WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI

Penetapan: Diundangkan di Surabaya pada tanggal 12 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

Verifikasi: ttd. ## HENDRO GUNAWAN BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 18