PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG Nomor .AUN Tahun 2012 tentang PENETAPAN PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI JASA PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM REMUNERASI ATAS PASIEN UMUM DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang ditegaskan bahwa Penggunaan atas hasil Retribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di atur lebih lanjut dengan peraturan perundang­ undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud terse but dalam huruf a di atas, dan dalam rangka efisiensi, akuntabel dan transparansi dalam penggunaan jasa pelayanan serta guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pacla masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur Penggunaan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Dengan Menggunakan Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan dala.m huruf a dan huruf b tersebut di ·atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Penetapan Penggunaan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Dengan Menggunakan Sistem Remunerasi Atas Pasien Umum Dan Jaminan Kesehata.n Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
000381
C
e
Menginget
1.
Undang-Undan N Penetapan u,' "mor 27 Tahun 1959 tentang Tahun 1953 ,""Hang-Undang Darurat Nomor 3 II . entang Pemb ,. Di Kalim entukan Daerah Tingkat I antan (Le. b: . ndonesia Tan, 'mbaran Negara Republik Lembaran NZ"""" 1953 Nomor 9, Tambahan Scbagai ,,@ra Republik Indonesia Nomor 352) Repubun ""@ng- Undang (Lembaran Negara Tambah. 'onesia Tahun 1959 Nomor 72, Nomor l �� O � ;embaran Negara Republik Indonesia
2. Undang-Unde N Pe j, ang lomor 28 Tahun 1999 tentang enyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Koru · K · · N IDs1, olusi Dan Nepotisme (Lembaran \_'gara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Lembaran 4431);
8. dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Un 1 aan Penggelolaan Dan Tanggung Jawab Pemer jegara (Lembaran Negara Republik Keuang?" ,hun 2004 Nomor 66, Tambahan Indonesl Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran 4400);
9.Undang-Undang ...
r
9.
- Undang-Undan; N Pemerintaha { 'omor 32 Tahun 2004 tentang Indonesia T.,,"rah (Lembaran Negara Republik L-embaran N,," 2004 Nomor 125, Tambahan Sscbagain., ' ra Republik Indonesia Nomor 4437) dengan j"" tlah diubah bcberapa kali terakhir (Lemba, ""gUndang Nomor i2 Tahun 2008 Noma""[,'' ""Bara Repubtik Indonesia Tahun 2008 Indone ,'» Tambahan Lembaran Negara Republik es1a Nomor 4844];
- Undang-U:d p . b nang Nomor 33 Tahun 2004 tentang D enm angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat an p . emerintahan Daerah (Lembaran Negara fepubl!k Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.
- 1I. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan � mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
17. t an Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Pera ur (L b Tenaga Kesehatan embaran Negara ", ndonesia Tahun i996 \_omor 49, Re'\_~. Lembaran Negara Republik Indonesia Tamb: an Nomor 3637);
18.Peraturan ...
\C
18. Peraturan pe, tentang p%, ;""intah Nomor 23 Tahun 2005 Umum @j'Selolaan Keuangan Badan Layanan 48, Tami)[,"aran Negara Ri Tahu 2005 iomor an Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan p tentan emerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Lenm\_' Standar Akuntansi Pemerintahan N aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 49 T. D 4503); '' ambahan Lembaran Negara Nomor
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 20.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Dae rah Kabu paten/ Kota ( Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan j%#baran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) igaimana telah diubah beberapa kali terakxhir %hgan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
C
le
Menetapkan
27.
Peraturan D Tahun 2o[""h Kabupaten sintang Nomor 25 Daerah (e~["""ang Pengelolaan Keuangan Tahun 200« "an Daerah Kabupaten Sintang Daerah ."mor 26, Tambahan Lembaran sebagaima,, ""paten Sintang Nomor 25) Daerah \_," telah diubah dengan Peraturan (Lemb. 'bupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 ivon"""\_DPaerah Kabupaien sintang Tahu 2013 Sintan, {'abahan Lembaran Daerah Kabupaten g lomor 3);
28. Peraturan De :ah Tah aer% Kabupaten Sintang Nomor l .'Hn 2008 tentang Urusan Pemerintah abupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1. Tambahan L b ' embaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l};
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tah un 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPAT SINTANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI JASA PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM REMUNERASI ATAS PASIEN UMUM DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2.Pemerintahan ...
pemerintahan Daerah
- . adalah eh pemerintah d. penyelen 0l taerah dan D '&amp;gara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan ,""wan Perwakilan Rakyat Daerah tonomi seluas-luasnya dala,, '8as pembantuan dengan prinsip Republik Indonesia. Sstem dan prinsip Negara Kesatuan
3. pemerintah Daerah adalah p , unsur penyelenggara peme, 'Pat dan perangkat daerah sebagai rItaan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintan g.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah a Peraturan Bupati Sintang.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Saki Djoen Sintang. at Umum Daerah Ade Muhammad
7. Rumah Sakit Umum adalah elayanan kesehatan rumah sakit yang menyelenggarakan P ht des 3. kepada masyarakat untuk semua jenis P enya 1 an peiayanan das . . . : ar sampai dengan subspesialis sesua1 dengan kemampuannya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
9. Dokter adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- JO. Penerimaan fungsional Rumah Sakit adalah seluruh penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas penggunaan akomodasi dan jasa pelayanan Rumah Sakit.
11. Sistem remunerasi adalah Sistem pembagian jasa pelayanan sebagai upaya imbalan terhadap perkejaan yang telah dilakukan karyawan rumah sakit.
12. Pos kebersamaan adalah sejumlah dana yang dihimpun dari proporsi jasa pelayanan yang akan didistribusikan kepada seluruh karyawan Rumah Sakit kecuali Dokter, apoteker dan manajemen;
13. Balancing medik adalah sejumlah dana yang dihimpun dari proporsi jasa pelayanan yang akan didistribusikan kepada dokter, apoteker yang bertugas di rumah sakit sebagai balancing insentif medik.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya, serta untuk pelaksana administrasi.
- l5. Jasa Pelayanan medik adalah imbalan yang diterima oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, Pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, dan rehabilitasi medik.
- asa pelayanan medil 1° Aiakibatkan pelayan: anesthesi adalah : 1 i )de ; an anesthes; alal jasa pelayanan yang (sepertiga) tarijasa tindakan m Jang besarnya maksimal 1/3
- Jasa pelayanan farmasi adala ; petugas farmasi atas jasa r' 'balan yang diterima apoteker dan oasien. ayanan farmasi yang diberikan kepada
- Jasa pelayanan paramedi I? terima oleh tenaga pe,\_,' {eperawatan adalah . watan term e bidan atas jasa yang dibe ie asul perawat pemberian asuhan keperaw: 1 annya kepada pasien an. 18.Jasa ... imbalan yang anesthesi dan dalam rangka
- g, Jasa pelayanan Paramedis N iterima oleh tenaga pa,\_ "n Keperawatan adalah imbalan yang diberikannya kepada ,"""""dis non keperawatan atas jasa yang engobatan dan per,,,\_"? dalam rangka mendukung upaya ',iuti; penata ron, 3 yang diselenggarakan rumah sakit me ~':.. s1a..'''gen, analis, fisiotherapist, asisten apoteker, perawat gig1, pel sana gizi dan petugas IPSRS.
20. Jasa pelayanan penunjang non medik adalah imbalan yang diterima dokter, paramedis, pelaksana teknis atas jasa pelayanan medikolegal, pelayanan pemulasaraan jenazah, dan pelayanan ambulance dan mobil jenazah.
21. Jasa pelayanan pelaksana teknis adalah imbalan yang diterima oleh tenaga pelaksana teknis atas jasa yang diberikannya dalam mendukung kelancaran pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan non medis non keperawatan.
22. Jasa akomodasi adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan medik habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan, dan rehabilitasi.
23. Insentif adalah penghargaan kepada karyawan atas segala jerih payahnya dalam menjalankan tugas rnernberikan pelayanan kepada pelanggan di luar gaji dan honorarium yang bersumber dari jasa pelayanan yang diremunerasi sesuai dengan kontribusi dan kinerja karyawan.
24. Insentif medis adalah insentif yang diterima oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, serta apoteker atas jasa pelayanan medik.
25. Insentif Paramedis keperawatan adalah insentif yang diterima oleh perawatan termasuk perawat anesthesi dan bidan atas jasa pelayanan paramedik keperawatan.
26. Insentif Paramedis Non Keperawatan adalah insentif yang diterima oleh Perawat Poliklinik, Penata Radiologi, Analis Laboratorium, Fisiotherapist, Asisten Apoteker, Penata gigi, Penata gizi, petugas IPSRS t. :.' ·le ranan paramedik non keperawatan. axas jasa pelay
- Insentif pelaksana teknis adalah insentif yang diterima oleh supir ambulance. elaksana kamar jenazah, satpam, petugas rekam edik, administrasi, keuangan, petugas CSSD dan Loundry atas jasa Playanan pelaksana teknis.
- proporsi insentif langsu 8. sh karyawan t; 'ng adalah + ?" olel atau kelompok ·· Insentif yang diterima langsung ikurangi proporsi insentif k,\_ 'yawan yang bersangkutan setelah ersamaan.
- nsentif tak langsung adalah . .. 29. .j pok karye Insentif yany di elom] 'awan bersumb · ; &amp; literima karyawan atau yang pembagiannya berdasari., 'i proporsi insentif kebersamaan S1stem indeks dan pembobotan.
- Netto jasa pelayanan adalah · " ~epada seluruh karyawan .,{ pelayanan yang didistribusikan cu li manajemen.
- Pelayanan rawat jalan adalah 'Aiobservasi, didiagnosis, pelayanan kepada pasien untuk elayanan kesehatan la; 'Pengobatan rehabilitasi medik dan pe Innya tanpa tinggal dirawat inap.
3. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk obserYa5 P"Taatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan esehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
33. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya. ·
34. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi;
35. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGO adalah ruangan yang memberikan pelayanan secepatnya untuk mencegah resiko kematian atau cacat dan bersifat darurat diberikan pelayanan di ruang rawat darurat 24 (dua puluh empat) jam;
36. Petugas Central Sistem Sterilisasi And Desinfeksi yang selanjutnya disingkat CSSD adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pembebasan alat-alat dan bahan-bahan dari mikro organisme sehingga bahan-bahan dan alat tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti untuk operasi/ bedah, untuk pemeriksaan kesehatan dan sebagainya yang berhubungan dengan Rumah Sakit;
37. Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat IPSRS adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana, prasarana dan peralatan Rumah Sakit.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- l) Penetapan Penggunaan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan dengan enggunakan sistem Remunerasi pada pasien umum dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang bertuuan :
- a. efektifitas dan efisiensi pelayanan;
- b. evaluasi kualitas pelayanan;
- c. perencanaan pol '· k elayanan peningkatan 'ng tepat;
- e. akuntabel. Dengelolaan keuan gan yang transparan dan
- d. pelayan. pelanggan rumah 3an kesehatan · baik mutu da ~\_kt, tidak be,~}'g berstandar bag terselenggara,,\_,"ya; dan lebihan sehingga terkendali,
4. (2l Penggunaan Sistem Re '· tka ·munerasi di dan meningkatkan kesejahter.. 'maksudkan untuk optimalisasi sakit Umum Da e rah Ade #'rta kinerja karyawan Rumah pemberian insentif dan re ~, \hammad Djoen Sintang melalui warc yang obj kt? jel:tif, transparan, dan wajar.
SUMBER D BAB III
AN STRUKTUR PENDANAAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- ( 1) Dana bersumber dari hasil re : : Umum Daerah Ade Muh. Fetribusi jasa pelayanan Rumah Sakit ammad Djoen Sintang.
- 2) Besaran dana sebagaimana di (seratus persen) dari sen,,,,"";""sud pada ayat (1) adalah 100 % telah disetorkan ke Kas Baa. asil retribusi jasa pelayanan yang a an Layanan Umum Daerah.
- 3) Besaran Jasa pelayanan seba . . didistribusikan kepada: gaimana dimaksud pada ayat (2),
- b. manajemen Rumah Sakit sebesar 15% (li bel o lima las persen).
- a. seluruh karyawan Ru h s. 1 . ) ma, akit sebesar 85 % (delapan puluh 1ma persen ;
Bagian Kesatu Proporsi Insentif
BAB IV - SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN
Pasal 4
- (I) Proporsi insentif dari Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
- b. petugas yang bekerja pada Instalasi Bedah Sentral;
- a. petugas yang bekerja pada Instalasi Gawat Darurat;
- c. petugas yang bekerja pada instalasi Rawat !nap;
- e. petugas yang bekerja pada instalasi rawat jalan;
- d. petugas yang bekerja pada instalasi kamar jenazah;
- f. petugas yang bekerja pada instalasi Gizi;
- h petugas yang bekerja pada Instalasi Radiologi;
- &amp;. petugas yang bekerja pada Instalasi Patolog Klinik;
- ' petugas yang bekerja pada Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS);
- petugas yang bekerja pada Instalasi Farmas1.
- ! petugas yang bekerja pada CSSD; dan
- b. kepala bagian/Kepal :
- eropors''Df as Man. Muhammat Djoen Sin. 'Hemen Ruman ·+ ayat (3) huruf b, terr,,'38 sebagaima,,\_ d irektur· n dan : a.
3. ?@kit Umum Dacrah A4° a dimaksud dalam Pasal 3
- ala scks/in~i."z,"" ang;
- e. satuan Petugas Dist,,,"" Pembantu Kasir;
6. ad. satuan Pemegang Ka '?gian;
7. r.
8. staf Manajemen; ad%,, "jasa pelayanan;
- g. biaya umum.
BAB IV - SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN
Pasal 5
- ) Proporsi insentif pada Inst: pelayanan, dengan rincia ""38] Gawat Darurat dari netto jasa
- e. Petugas Rekam Medi 3 o,',''! persen); ",,""{@. Perse);
- a. bokter 65% (nan ~~;"gai beriut: · perawat 27 % iaua %li,"" "@ persen;
- petgas CssD, sanitasr Petugas oksigen 0,5 % (~,,,''1,5 % (satu koma Lima persen);
- e. soma lima persen);
- g. Kepala Instalasi 1 % (satu pers€ en.
- r. Petugas dapur 2 % ( · 0 ua persen)· dan
- 2 Proporsi insentif tindakan medik di I ttoi2la hik li Instalasi Gawat Darurat dari netto jasa pelaYanan, dengan rincian sebagai berikut:
- b. Perawat 47 % (empat puluh tujuh persen);
- a. Dokter 50 % (lima puluh persen);
- c. petugas CsSD, sanitasi dan IPSRS 2% (d ): d . o ua persen; an
- d K al I al 0 . ep: la inst: lasi 1 % (satu persen).
- 3) Proporsi insentif Jasa Operator dari netto jasa pelayanan di kamar operasi, dengan rincian sebagai berikut :
- b. perawat bedah 34 % (tiga puluh empat persen);
- a. operator sebesar 61 % (enam puluh satu persen);
- c. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 1,5 % (satu koma lima persen);
- e. petugas dapur 2 % (dua persen); dan
- d. petugas oksigen 0,5 % (nol koma lima persen);
- f. kepala Instalasi bedah sentral 1 %(satu persen).
- Proporsi insentif Jasa Anestesi dari netto jasa pelayanan di kamar operasi dengan dokter anestesi, dengan rincian sebagai berikut : (4)
- b. perawat anestesi 34 % (tiga puluh empat persen);
- a. dokter anestesi 6l % (enam puluh satu persen);
- c. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 1,5 % (satu koma lima persen);
- petugas oksigen
- d. 0,5 % (nol koma lima persen);
- e. petugas dapur 2 % (dua persen); dan f. kepala Instalasi bedah sentral 1 % (satu persen).
- bl Proporsi insentif Jasa Anestesi dari netto jasa pelayanan di kamar Operasi tanpa dokter anestesi, dengan rincian sebagai berikut : p · 1 h empat persen) ·
- perawat anestesi 61 % (enam puluh satu persen); % (dua persen);
- a. dokter operator 34 % (tiga puu! '
- petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2 ;, c
- petug de 1,5 % (satu koma ' f gas apur o al 1 % (satu persen).
- pen 0,5 %(nol koma lima persen ugas oksigen ', 'o lima persen); dan
·
kepala
Instalasi bedah senU
·
proporsi insentif Jasa
M,
.
- d 70 0 , a. Io 'o (tujuh er) it:
- awat Inap, dengan $, 'dik dari netto +. .; kter r\_inc1an sebagai b � aku s a pelayanan pada instalas1
- perawat 22 % (au. ?Huh persen); · puluh dua
- d. petugas CSSD, sa;\_' (tiga persen);
- c. petugas Rekam Medik 3 9; Persen);
- utasi dan IPSR persen); S 1,5 % (satu koma lima
- e. petugas oksigen 0,5 % (nol kor [ f. petugas dapur 2,5 % (dua a Lima persen);
- g. kepala Instalasi 0,5 % (no! � oma ! � ma persen); dan oma lima persen).
- (7 Proporsi insentif Asuhan Ke
- pada instalasi Rawat Ina ,Prawatan dari netto jasa pelayanan a. Dokter0 % (nol per,,',""8an rincian sebagai berikut :
- perawat 91
% (sembilan puluh satu persen);
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 1,5 9% (s koma lima persen); , 10 satu
2. petugas Rekam Medik 3 6, ' c. Ie (tiga persen);
- e. petugas oksigen 0,5 % (nol kor I; , ma 1ma persen)·
- g. kepala Instalasi 0,5 % (nol koma lima persen).
5. d f. petugas 1apur 3,5 % (tiga koma li y; d . ma persen ; an
- (8) Proporsi insentif Tindakan umum di ruang perawatan yang dilakukan oleh perawat dari netto jasa pelayanan pada instalasi Rawat Inap, dengan rincian sebagai berikut:
- b. perawat 66 % (enam puluh enam persen);
- a. dokter 30 % (tiga puluh persen);
- c. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 3 % (tiga persen); dan
- d. kepala Instalasi 1 % (satu persen).
- (9) Proporsi insentif Tindakan umum di ruang perawatan yang dilakukan oleh dokter dari netto jasa pelayanan pada instalasi Rawat Inap, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter 66 % (enam puluh enam persen);
- b. perawat 30 % (tiga puluh persen);
- c. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 3 % (tiga persen); dan
- d. kepala Instalasi 1 % (satu persen).
- (10) Proporsi insentif Tindakan khusus di ruang perawatan yang dilakukan oleh perawat dari netto jasa pelayanan pada instalasi Rawat Inap, dengan rincian sebagai berikut:
- a. dokter 30 % (tiga puluh persen);
- b. perawat 66 % (enam puluh enam persen);
- cl. kepala Instalasi 1 % (satu persen).
- c. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 3 % (tiga persen); dan
- 11) khusus di ruang perawatan yang Proporsi insentif Tindakan dilakukan oleh dokter dari netto jasa pelayanan pada instalasi Rawat Inap, dengan rincian sebagai berikut:
- a. dokter 66 % (enam puluh enam persen);
- b. perawat 30 % (tiga puluh persen); . c. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 3 % (tiga persen); dan
- d. kepala Instalasi 1 % (satu persen).
25. (l2 Prope ; :. if de&gt; etto jasa pelayanan pada instalasi kamar orsi insen t, an n . Jenazah, dengan rincian sebagai berikut :
26. kepala Instalasi 5 % (lima persen).
27. a ' g . ah 90 % (sembilan puluh persen); 8 {Zig"z {"5. ass irsRs s ·% ia Berea» an . gas CSS , ian1
Pr ropors1 ...
- proporsi insentif Polile;., al · l ln1k\_ inst lasi rawat jalan Ti mum dari n
- b. · o 'ua puluh ·
+ dokter 70 % ,,,'gkat I, dengan , !'to jasa pelayanan pada
- c. petugas rekam medi 'a persen);
- a. perawat 25 ;, (dUJUh puluh persen)·nnc,an sebagai berikut :
- a. petugas cssD, sanii.i'?}"e (Hua koma 1ma perseny;
- (#) Propors1 Insentif Polikli i :. d . k Int g1z1 f' . . engan rujulan dari poli d. '» Soterapi dan poliklinik mata ial; tar nettc · rawat j lan, dengan rincian 3, ' Jasa pelayanan pada instalasi a. dokter 10 % (sepuluy bagai berikut:
- e. kepala Instalasi 0,5 9% ,""?SRS 2 % (ua perscni: adan . · koma lima persen).
- perawat 87 % (de1a,\_ "rsen);
- c. petugas CSSD, g. an puluh tujuh persen);
- Isis 2% au~ persem: aan
- iepala stalk """"""" 0 u persen).
- (15) Proporsi insentif Poliklinik . . . . . dengan non rujukan d. . gz1, fisioterapi dan poliklinik mata ar netto jasa pcl .. : J 'alan dengan rincian seb . b . e ayanan pada instalasi rawat » vaga1 erikut' a. dokter O % (no! persen); ·
- petugas rekam medik 3 o; O ga persen)·
- b. perawat 94 % (sembilan puhth c. ,,' Cmpat persen);
- C d. petugas 3SSD, sanitasi dan IPSRS 2% ( 1J; d . /0 ua persen ; an
- k al I tal e. :ep la Inst lasi 1 % (satu persen).
- (16) Proporsi in sen tif Poliklinik gigi dan mulut d · · I dz instal ' : tar netto jasa pelayanan pada inst lasi rawat jalan Tingkat Pertama, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter 65 (enam puluh lima persen);
- c. petugas rekam medik 2,5 % (dua koma lima persen);
- b. perawat 30 % (tiga puluh persen);
'
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2% (dua persen); dan
- e. kepala Instalasi 0,5 % (nol koma lima persen).
- (17) Proporsi insentif Poliklinik Penyakit Dalam dari netto jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan Tingkat II, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter 65 % (enam puluh lima persen);
- b. perawat 30.% (tiga puluh persen);
- d. petugas CSSD, sanitasi dan JPSRS 2 % (dua persen); dan
- c. petugas rekam medik 2,5 % (dua koma lima persen);
- e. kepala Jnstalasi 0,5 % (no! koma lima persen).
- (18) Proporsi insentif Poliklinik Bedah umum, Poliklinik Bedah mulut, Poliklinik Obgyn, Poliklinik anak, Poliklinik mata, Poliklinik THT, Poliklinik Psikiatri dengan dokter spesialis dari netto jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan Tingkat II, dengan rincian sebagai berikut
- a. dokter 70 % (tujuh puluh persen);
- % (dua persen); dan
- b. perawat 25 % (dua puluh lima persen); . C. petugas rekam medik 2,5 % (dua koma lima persen);
- e. kepala Instalasi 0,5 % (nol koma lima persen).
14. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2
- proporsi insentif Tindal¢ . :. l &lt;an medik .. netto jasa pelayanan pad :. yang dilakukan oleh dokter dari sebagai berikut: 1a instalasi rawat jalan, dengan rincian
- perawat 32 % (tga putun [""" Persen);
- a. dokter 65 % (enam puluh 1
- c. petugas CSSD, sanitasi ad. persen);
- kepala Instalasi 1% , IPSRS 2 % (dua persen); dan · 0 a u persen).
Proporsi insentif Tindakan medik , netto jasa pelayanan ad: Yang dilakukan oleh perawat dari sebagai berikut Pe 1a instalasi rawat jalan, dengan rincian
- a. dokter 32% (tiga puluh du a persen)·
2. petugas CSSD, sanit iepala Instalasr , ,''' dan IPSRS 2 % (dua persen); dan C
3. 65 b. perawat % (enam puluh Iii " : ma persen);
- d. si o (satu persen).
- 021) '.ropalorsi\_ 61:s\_e � tif Kon s u1tasi gizi dari netto jasa pelayanan pada inst las1 itz1, tengan rincian sebagai berikut·
"KU
- b. petugas Gizi 89 % (delapan puluh sembilan persen); dan c. kepala lnstalasi 1 % (satu persen). "
- a. dokter 10 % (sepuluh persen);
- 022) Proporsi insentif dari pelayanan Visum Et Repertum netto jasa pelayanan, dengan rincian sebagai berikut : (VER) dari
- b. perawat 20 % (dua puluh persen);
- a. dokter 65 % (enam puluh lima persen);
- c. petugas Rekam Medik 13 % (tiga betas persen); dan
- d. tata usaha 2 % (dua persen).
- (23) Proporsi insentif dari pelayanan surat keterangan dokter (SKD) dari netto jasa pelayanan, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter 65 % (enam puluh lima persen);
- c. petugas Rekarn Medik 2% (dua persen); dan
- b. perawat 20 % (dua puluh persen);
- d. tata usaha 13 % (tiga belas persen).
- (24) Proporsi insentif bagian Imaging Diagnostik Ultrasonografi (USG) di instalasi radiologi dari netto jasa pelayanan tanpa dokter spesialis radiologi dengan pasien dari rumah sakit, dengan rincian sebagai berikut:
- a. dokter 30 % (tiga puluh persen);
- b. sonografer 60 % (enam puluh persen);
- d. petugas ·cssD, sanitasi dan IPSRS 2 % (dua persen); dan
- c. petugas Rekam Medik 3 % (tiga persen);
'
- e. kepala Instalasi 5 % (lima persen).
- (25) Proporsi insentif bagian Imaging Diagnostik Ultrasonografi (USG) di instalasi radiologi dari netto jasa pelayanan tanpa dokter spesialis radiologi dengan pasien dari luar rumah sakit, dengan rincian Sebagai berikut:
- a. dokter O % (nol persen);
4. C petugas Rekam Medik 3 % (tiga persen};
- b. sonografer 90 % (sembilan puluh persen);
- petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2 % (dua persen); dan
- e. kepala Instalasi 5 % (lima persen) ·
•
- proporsi insentif pada b , G) d . . tal . ag1an Im . (US« u1 Inst lasi radiologi de aging Diagnostik Ultrasonografi spesialis Radiologi, dengan ~" netto jasa pelayanan dengan dokter a. radiolog\_45 % (empat ~[""";"" Sebagai beriiut:
- e. petugas Ream Meal a!%," ""? Ima persery;
- b. sonografer 40% (empai ;'' Ima persen)y;
- d. petugas CsSD, sanitasi a.,'''&amp; perseny;
- e. kepala Instalasi 10% ( IPSRS 2 % (dua persen); dan o »epuluh persen).
- 07 Proporsi insentif bagian h . ~. , diologi dari netto · Imaging diagnostik Radiografi di instalasi jgan pasien aa, """Playanan tanpa doter spesians raatolog
- a. . 'o 1ua puluh persen);
- dokter 20 · , sakit, dengan rincian sebagai berikut :
- b. radiografer 70 % (tujuh puluh y
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2 % d 1y; d a1 I a1 · 10 ua persen ; an
- petugas Rekam Meai 3 % ~\_""&gt;en); c. a a persen ·
- k 0 e. &lt;ep la Instzlasi 5 % (lima persen).
- (28) Proporsi insentif bagian Imaging diagnostik Radiografi di instalasi radiologi dari netto jasa pelayanan tanpa dokter spesialis radiologi dengan pasien dari luar rumah sakit, dengan rincian sebagai berikut
- a. dokter O % (nol persen);
- c. petugas Rekam Medik 3 % (tiga persen);
- b. radiografer 90 % (sembilan puluh persen);
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2 % (dua persen); dan
- e. Kepala Instalasi 5 % (lima persen).
- (29) Proporsi insentif pada bagian Imaging Diagnostik Radiografi di instalasi radiologi dari netto jasa pelayanan dengan dokter spesialis Radiologi, dengan rincian sebagai berikut:
- a. radiolog 45 % (empat puluh lima persen);
- b. radiografer 40 % (empat puluh persen);
- c. petugas Rekam Medik 3 % (tiga persen);
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 2 % (dua persen); dan
- e. kepala Instalasi 10 % (sepuluh persen).
- (30) Proporsi insentif pada instalasi patologi klinik dari netto jasa pelayanan tanpa dokter Spesialis patologi klinik dengan pasien dari rumah sakit, dengan rincian sebagai berikut :
- a. dokter 20 % (dua puluh persen);
- b. analis 70 % (tujuh puluh persen);
- d. petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 3 % (tiga persen); dan
- c. petugas Rekam Medik 2.% (dua persen);
- e. kepala Instalasi 5 % (lima persen).
- 31) Proporsi insentif pada instalasi patologi klinik dari netto jasa pelayanan tanpa dokter Spesialis patologi Klinik dengan pasien dari luar rumah sakit, dengan rincian sebagai berikut:
- a. dokter O % (nol persen);
- b. analis 94 % (sembilan puluh empat persen);
- C· petugas Rekam Medik 2 % (dua persen);
- petugas CSSD, sanitasi dan IPSRS 3 % (tiga persen); dan
- e. kepala Instalasi 5 % (lima persen).
,
Proporsi ...
f
- proporsi insentif pad. . anan de 'a instalasi pela',, ~~""Pean dokter Spesra"""Hoe qui aar» netto jasa sebagai erikut. 1s patologi Klinik, dengan rincian
- %. anais 59 ·% (ima puiu .z,Prey e. petugas Rekam Medi¢ «'Dilan persen); a petgas cssp, sanitas, .i,"z gsrsemj
- a. dokter 35 % (tiga puluh .
- e. kepala Instalasi 1 % (satu ~, S 3 % (tiga persen); dan ersen).
- Proporsi insentif pada Unit T, dari netto jasa pelayanan, , ·Fanfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) 33)
- a. dokter 0 % (nol per,a,""8an rincian sebagai berikut :
- b. staf Unit Tranfusi darah 94 , c. petugas Rekam Medik 29, ," 6sembilan puluh empat persen);
- kepala Instalasi 5 % % (tiga persen); dan
- d petwgas cssp. samasr a.l"ht,zS;2,
- (Ii e. o Iima persen).
- (34) Proporsi insentif pada pelayanan r . . . . . . · . etto jasa pelayanar s. rehabilitasi medik/fisioterapi dari ~enean min~ian se,l., {tj" ye berasat aar rang rawai ia.
- b. petugas fisioterapi 89 % (delapan puluh 1bil: 1) . . u sem I an persen ;
- a. dokter 10 % (sepuluh persen);
- al c. kep la instalasi 1 % (satu persen).
- 35) Proporsi insentif pada pelayanan farmasi dari netto jasa pelayanan, dengan rincian sebagai berikut :
- a. apoteker 35 % (tiga puluh lima persen);
- c. kepala instalasi 5 % (lima persen).
- b. staf farmasi 60 % (enam puluh persen);
Bagian Kedua lnsentif Langsung
BAB IV - SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN
Pasal 6
- (I) Dokter berhak mendapat insentif langsung sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi insentif dokter, 10 % (sepuluh persen) untuk balancing medik, 10 % (sepuluh persen) sisanya masuk kedalam pos kebersamaan.
- (2) Apoteker berhak mendapat insentif langsung sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi insentif Apoteker, 10.% (sepuluh persen) untuk balancing medik, 10 % (sepuluh persen) sisanya masuk kedalam pos kebersamaan.
- 3) Paramedis keperawatan, Poliklinik dan Instalasi gawat darurat (IGD) mendapat insentif langsung
BAB IV - SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN
Pasal 7
- () Dana Insentif tak lan ebersamaan. 8sung bersumber dari dana pada pos
- (2l Semua karyawan berhak m dokter, dokter gigi, apotel, 'Pdapat insentif tak langsung kecuali r tan manajemen.
- ) Pembagian insentif tak lan dan faktor pembagian 8Sung
BAB IV - SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN
Pasal 8
- (I) Proporsi insentif manajemen adalah 15 % (lima belas persen) dari total netto jasa pelayanan.
- (2) Proporsi pembagian insentif manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. 2,5% (dua koma lima persen) Direktur;
- b. 10,5 % (sepuiuh koma lima persen) untuk Kepala bagian/ kepala bidang, Kepala seksi/ kepala sub bagian, Satuan pemegang kas dan pembantu kasir, Satuan petugas distribusi jasa pelayanan dan staf manajemen;
- c. 2 % (dua persen) untuk Dana Umum.
Bagian Kelima
Dana Umum
BAB IV - SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN
Pasal 9
- (1) Dana umum dipergunakan untuk menunjang kelancaran anajemen pelayanan rumah sakit.
- 2) Pe d um sepenuhnya diatur oleh Direktur. nggunaan lana um
Bagian Keenam Dana Balancing Medik
BAB IV - SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN
Pasal 10
- ( 1 l De Imber dari Pos balancing medik. @na balancing Medik bersu
Penggunaan ...
penggunaan dana balan.+
- 5o% (Lima puluh pers,,, ,'ah sakit secara merata; dan keperluan lainnyy.\_" 'Pergunakan untuk kebutuhan medik
- 50 o;. (I" cing tnedik ct· a. o ma puluh persen) , atur sebagai berikut: apoteker yang bekerja a; bagikan kepada tenaga medis dan
- 3) Pengaturan penggunaan dan: \_ huruf b, ditentukan oleh a,,"""bagaimana dimaksud pada ayat (2) re. tur.
P Bagian Kesatu engelola Keuangan Jasa Pelayanan
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 11
- ( 1) Pengelola keuangan jasa pelayanan te dis: . er m atas .
- b. pejabat Keuangan;
- d irektur· a. »
- c. pejabat teknis;
- d. satuan Pemegang Kas dan Pembantu K · . P :. . as1r;
- e. satuan 'etugas distribusi jasa perlayanan.
- 2I Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, berfungsi sebagai penanggung jawab umum pengelolaan keuangan jasa pelayanan.
- 3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, berfungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan jasa pelayanan.
- ] Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing yang berkewajiban:
- a. menyusun rencana teknis dibidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan rencana pendapatan dan pengeluaran anggaran;
- c. mengkoordinasikan penyelesaiaan masalah-masalah keuangan jasa pelayanan yang berkaitan dengan teknis dibidangnya; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- 5) Satuan pemegang kas dan pembantu kasir sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf d, berfungsi dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian penerimaan, penyetoran dan penarikan keuangan jasa pelayanan.
- I6] Satuan petugas distribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d, berfungsi dan bertanggung jawab :
- menyiapkan bahan dan dokumen untuk pendistribusian jasa Delayanan;
- a. menyusun, membuat perhitungan besaran jasa pelayanan yang akan didistribusikan;
- C. mendistribusikan jasa pelayanan.
- 0 Sat .: : pelayanan sebagaimana dimaksud ~["" petugas aistibus 3ft,ienan oleh Direktur. aayat (6), diangkat dan I
Pe. Pagian Kedua aporan d an Pengawasan
000399
BAB V - TATA KELOLA
Pasal 12
- () pengelolaan, penerimaan sakit sepenuhnya menjaa; "" Pengeluaran jasa pelayanan rumah kepada Bupati. anggung jawab Direktur dan dilaporkan
- l Bupati melakukan pengawas an terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- (3) palam melaksanakan fun ·· ada ayat (2), Bupat 'bl pengawasan sebagimana dimakasud 'akukan pengawasa, ~~" menunjuk pejabat tertentu untuk m n erhadap peraturan Bupati ini.
'
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
- () Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penetapan Penggunaan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Dengan Menggunakan Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2013, dan segala ketentuan yang mengatur muatan materi yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan ini, sepanjang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Sintang. pengundangan Berita Daerah

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2 AMe 2014 � TANG, 1./ \MILTON CROSBY ""daeka ay sintapg «0a tanggal 9@ Mb 2014 PE � "tu

Penandatangan: KSANA TUGAS SEKRETARIS D AERAH KABUPATEN SINTANG, ( Yo, z Pp, G TAHUN 2014 NOMOR 3 5 3DAERA AEIIPATEN SINTAN 8EPHA HASNAH