PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor TAHUN Tahun 2005 tentang qrANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH D LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 dinyatakan bahwa Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan terutama dalam bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016;
· 0093
(
%inga!
I
Men
- c. bahwa untuk 5] huruf melaksanakan maksud tersebut pada de,, "huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan gan eraturan Bupati Sintang;
2. };""Undang Nomor 27 Tahun 19s9 tentang 4,Pan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun Ka,, 'entang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 4,,""?'an (embaran Negara Republik Indonesia Tahun In, 'Omor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik "nesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 omor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
I
8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang--Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan ...
Menetapkan
17. Peraturan Me . enteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 201 5 tentang Ped de oman Penyusunan Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
18. � eraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2015 ten tang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 72);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
palam
P eraturan Bupati ini yang dimaksud d engan :
- paerah adalah Kabupaten Sintang. 1.
- pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ~ebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2
- , Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
- , Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
- g Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 6, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
Pasal 2
- giaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah merupakan biaya (' \_jalanan rutin Pengawas Sekolah setiap bulan, yang dilaksanakan dari [~oat kedudukan Kabupaten Sintang ke WKBPS di kecamatan dan gembali ke kedudukan semula.
- 5 Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah dibayar sekali setiap 'ulan bagi setiap Pengawas Sekolah yang melakukan Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB Ill - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3
- (I) standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (Halaman I) tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (Halaman 2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh Format Surat Perintah Tugas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh Format Laporan Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran VI Vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh Format Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

nnns70

## Pasal 5

tuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai f;snakan sejak tanggal i Januari 2016.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan gupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Diundangkan di Sintang

pada tanggal

Dtvmye2

2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


·fen.. I

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR73

.

, ERATURAN

BUPATI SINTAN

i009 71

yoMOR •

373

TAHUN 2015

rNaoA •

?Sense

2o1s

rENTANG

:

VANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

## NDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH TK/SD sT! DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| ) J 2 | 3 | 4 | 5 |
| La gyTANG - KECAMATAN SINTANG | ORANG/BULAN | 820 | |
| gNTANG - KECAMATAN KELAM PERMAI | ORANG/BULAN | 820 | |
| qNTANG - KECAMATAN BINJAI HULU | ORANG/BULAN | 820 | |
| gNTANG - KECAMATAN SEI TEBELIAN | ORANG/BULAN | 820 | |
| gNTANG - KECAMATAN TEMPUNAK | ORANG/BULAN | 820 | |
| 3[NTANG - KECAMATAN DEDAI | ORANG/BULAN | 820 | |
| S[NTANG - KECAMATAN SEPAUK | ORANG/BULAN | 820 | |
| SINTANG - KECAMATAN KAYAN HILIR | ORANG/BULAN | 820 | |
| SINTANG - KECAMATAN KAYAN HULU | ORANG/BULAN | 820 | |
| lSINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HILIR | ORANG/BULAN | 820 | |
| t SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU TENGAH | ORANG/BULAN | 820 | |
| ! SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HULU | ORANG/BULAN | 820 | |
| I SINTANG - KECAMATAN SERAWAI | ORANG/BULAN | 820 | |
| I SINTANG - KECAMATAN AMBALAU | ORANG/BULAN | 820 | |

TI SINTANG,

4

AKIM


jioMoR

ANGGAL

. 73

- - -iv\i

:

70oder

TAHUN 2015

2015

rENTANG

: STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

## DAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH ""ysMA/SMK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

| WILAYAH PERJALANAN | SATUAN | BIAYA (Rp) | KET |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| I! L 2 � | 3 | 4 | 5 |
| J NG- KECAMATAN SINTANG gNTA!' | ORANG/BULAN | 820.000 | |
| ' .c.KECAMATAN KELAM PERMAI g[TA' | ORANG/BULAN | 960.000 | |
| +NG - KECAMATAN BINJAI HULU , /INT | ORANG/BULAN | 850.000 | |
| ' ANG - KECAMATAN SEI TEBELIAN [SIN | ORANG/BULAN | 960.000 | |
| TANG - KECAMATAN TEMPUNAK ; [SN | ORANG/BULAN | 990.000 | |
| [sNTANG - KECAMATAN DEDAI | ORANG/BULAN | 990.000 | |
| , [gNTANG - KECAMATAN SEPAUK | ORANG/BULAN | 1.040.000 | |
| [sNTANG - KECAMATAN KAYAN HILIR | ORANG/BULAN | 1.160.000 | |
| ; [gINTANG - KECAMATAN KAYAN HULU | ORANG/ | 1.180.000 | |
| ; [8INTANG - KECAMATAN KETUNGAU HILIR | ORANG/ | 1.310.000 | |
| lSINTANG - KECAMATAN KETUNGAU TENGAH | ORANG/ | 1.435.000 | |
| 'SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HULU | ORANG/I | 1.660.000 | |
| ISINTANG - KECAMATAN SERAWAI | ORANG/I | 1.660.000 | |
| EISINTANG - KECAMATAN AMBALAU | ORANG/I | 1.760.000 | |


NTANG,

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

d

0973


PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

73

TAHUN 2015

TANGGAL

:

7 0mgr 2015

TENTANG

STANDA BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

a' "

## CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 1)


## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605- 21606 SINT ANG - 78611

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor:

.

| L | Pejabat yang berwenang memberi perintah | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 | Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan | |
| 3 | a. Pangkat dan Gol. Ruangan b. Jabatan/Instansi | a. b. |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5. | Alat angkutan yang dipergunakan | |
| 6. | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan | a. b. |
| 7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali | a. b. c. |
| 8. | Pengikut a. b. | |
| | Kode Instansi | a. b. a. |
| 9. | Pembebanan Anggaran a. b. Kode Rekening Kegiatan l]Keterangan lain-lain : | b. |

Sin tang,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG,

···············································

&lt;::

AKIM


\

~a""

- PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TAHUN 2015

TANGGAL

7 0 ms

2015

0097%

: 73

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

## CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINA8 (HALAMAN 2)

RHA TIAN PE

---

I.

Berangkat dari

(Tempat

kedudukan)

:

Ke

:

Pada tanggal

:

(

·······"···"···•·"··········'

NIP.

- Tiba di Pada tanggal

:

Berangkat dari

:

:

Kc

:

Pada tanggal

:

(

...

)

(

...

)

NIP.

NIP.

- II. Tiba di Pada tanggal

:

Berangkat dari

:

:

Ke

:

Pada tanggal

:

(

...

)

(

...

)

NIP.

NIP.

## IV. Tiba di

:

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

(Tempat kedudukan) Pada tanggal

:

Pejabat Yang bcrwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pcjabat Yang berwenang/

Pejabat lainnya yang ditunjuk.

(

...

)

(

...

)

�

NIP.

NIP.

V.

Catatan lain-lain

:

w

Apabila Negara / Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya, Pejabat Yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanpn dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertahggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


~umR''


702575

373

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

TAHUN 2015

p&amp;mg 2015

TANGGAL

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

## CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS :

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605- 21606 SINTANG 78611

## SURAT PERINTAH TUGAS

NO4OR ;

...,,···+·+»++·+··...······+

Dasar /Pertimbangan:

.

························································································

## MEMERINT AHKAN

Kepada

Untuk :

Nama

Pangkat/gol

NIP

Jabatan

Dikeluarkan di

Pada tanggal :

: SINTANG

## Keterangan:

- l. Dasar/pertimbangan dapat berupa Surat Undangan atau Surat lain sejenis.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN KABUPATEN SINTANG '

.

.

. . . .

.

. . . .

.

.

.

2. Apabila perjalanan dinas tidak berdasarkan Undangan, maka dasar/pertimbangan dapat diisi dengan rgensi/pentingnya dilaksanakan perjalanan dinas.


~uRa'

PERATURAN BUPAT SINTANG

NOMOR

:

TANGGAL

: T oe»Ems 2015

01n976

73 TAHUN 2015

TENTANG

BAGI STAND~R BLAYA PERJALANAN DINAS TET'\_As PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN ,As PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ',, BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE � DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGG 2016

:

## CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS :

## LAPORAN PERJALANAN DINAS

pjsampaikan kepada

Oleh

perihal

:

·················································································

: ················································································· : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka. • • · · .. · · · · · · · · ·

4. DASAR PERJALANAN DINAS . . . (Berisikan tentang dasar/pertimbangan dilakukan perjalanan dinas, berupa alasan/urgensi dilakukan perjalanan dinas, surat undangan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas). baik dan

B. TUJUAN DAN WAKTU PERJALANAN DINAS . (Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas serta jangka waktu perjalanan dinas).

## C. HASIL PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan bukti-bukti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan lain-lain yang dianggap perlu).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

(Berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil perjalanan dinas).

## E. PENUTUP

(Berisikan uraian penutup laporan).

Sin tang,

2016

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/ Yang Membuat Laporan,


'

MPIRAN VI

Telah diperiksa oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(

)

NIP.

?3 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

•

TANGGAL

7 0em9e 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Lunas Dibayar

Pada Tanggal :

2016.

Bendahara Pengeluaran,

(

NIP.

## CONTOH FORMAT KWITANSI/TANDA TERIMA

## PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENGAWAS SEKOLAH

yode Rekening Sudah Terima dari Banyaknya Uang Untuk Pembayaran Berdasarkan SPPD Nomor Tanggal Rincian

: .£ zml==ow" Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bulan An

• • • • ····· · · ···· · ·

Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

| NO. | RINCLAN BLAYA | JUMLAH (RD.) | KETERANGAN |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah | | |
| | JUMLAH | | |

Sintang,

2016

Telah Menerima Uang Sejumlah

Rp.

Yang Menerima,

(

Mengetahui/ Setuju Dibayar:

NIP.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(

.

Pangkat

NIP.

)

)

PENJABAT BUPATI SINTANG,

l

e

AKIM