PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE Nomor 10 Tahun 2013 tentang PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku 11 November 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
- c. bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Walikota ....
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Parepare.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Parepare.
9. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Kota Parepare.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Pembentukan Produk Hukum adalah proses pembuatan perundang-undangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
13. Produk Hukum adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota atau DPRD dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Kota Parepare yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Pedoman pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan agar pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.
BAB III - ASAS
Pasal 3
Dalam setiap penyusunan Produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus
BAB III - ASAS
Pasal 4
Materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mengandung asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
keadilan...
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Bagian Kesatu Jenis Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Walikota Bersama dengan DPRD
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 5
- (1) Jenis produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota bersama DPRD yaitu Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Walikota dan DPRD, ditetapkan dan ditanda tangani oleh Walikota.
Bagian Kedua Jenis Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Walikota
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 6
- (1) Jenis produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota meliputi:
- a. Peraturan Walikota;
- b. Peraturan Bersama Walikota; dan
- c. Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Daerah lainnya.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Walikota.
Bagian Ketiga Jenis Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh DPRD
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 7
- (1) Jenis produk hukum yang diterbitkan oleh DPRD meliputi:
- a. Peraturan DPR;
- b. Keputusan DPRD; dan
- c. Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat pengaturan yang berlaku dilingkungan DPRD untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat penetapan terhadap suatu masalah yang di putuskan melalui Rapat Paripurna.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat penetapan yang diputuskan melalui Rapat Pimpinan yang berlaku di lingkungan DPRD untuk jangka waktu tertentu.
Bagian Keempat Materi Muatan Produk Hukum
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 8
- (1) Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Peraturan Walikota meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan fungsi DPRD yang meliputi fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi.
- (4) Materi muatan Peraturan Bersama Walikota meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
Materi...
- (5) Materi muatan Keputusan Walikota meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau setingkat dan bersifat penetapan.
- (6) Materi muatan Keputusan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk penetapan untuk melaksanakan kebijakan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (7) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk penetapan hasil rapat Pimpinan untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD.
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Bagian Kesatu Pembentukan Peraturan Daerah
Paragraf 1 Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
BAB V - TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Pasal 9
- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul ranperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
BAB V - TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Pasal 10
- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB V - TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Pasal 11
Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
BAB V - TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Pasal 12
- (1) Prolegda usulan Walikota disusun dan dipersiapkan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam menyusun Prolegda, Bagian Hukum menerima usulan rencana Prolegda dari SKPD pengusul.
- (3) SKPD pengusul menyampaikan rencana Prolegda disertai Rancangan Peraturan Daerah, dengan alasan yang memuat:
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.
BAB V - TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Pasal 13
- (1) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Prolegda.
- (3) Forum Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
BAB V - TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Pasal 14
- (1) Prolegda usulan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Dalam menyusun rencana Prolegda, Balegda menerima usulan rencana Prolegda dari anggota DPRD, Fraksi dan/atau alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan alasan yang memuat:
urgensi.....
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.
BAB V - TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Pasal 15
- (1) Penyusunan daftar Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Balegda dalam forum Prolegda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi persiapan dan penyusunan pembahasan Prolegda usulan DPRD.
BAB V - TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Pasal 16
- (1) Prolegda usulan Walikota dan DPRD dibahas dalam rapat kerja antara Balegda dengan Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rancangan Prolegda.
- (3) Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota.
BAB V - TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Pasal 17
- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.
- (3) Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Prolegda.
Paragraf 2 Penyusunan Naskah Akademik
BAB V - TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA
Pasal 18
- (1) Setiap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- (3) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistimatika baku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan konsep awal Rancangan Peraturan Daerah.
##
PENJELASAN
Pasal 19
Ketentuan mengenai sistematika naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut: 1. Judul 2. Kata pengantar 3. Daftar isi terdiri dari: - f. BAB VI : - a. BAB I : Pendahuluan b. BAB II : Kajian teoritis dan peraktek empiris - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang- undangan terkait d. BAB IV : Landasan filosopis, sosiologis dan yuridis - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda Penutup 4. Daftar Pustaka 5.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Rancangan Perda

Paragraf 3 Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah

## Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

(2)Apabila.....

- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Pasal 21

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum.
- (3) Dalam Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi disampaikan kepada DPRD.

## Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah usul Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Walikota.
- (2) Surat Pengantar Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Walikota dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.

## Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan.

(3)Konsepsi....

- (3) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

## Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.

## Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pengusul diputuskan menjadi Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD dalam rapat paripurna, setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan pendapatnya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. persetujuan tanpa pengubahan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.

(3)Dalam....

- (3) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul pengubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (4) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (8) Rancangan Peraturan Daerah hasil penyempurnaan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (9) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pengusul disetujui tanpa pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

## Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.


## Pasal 27

- (1) Persiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah tersebut sesuai jumlah yang diperlukan.

## Paragraf 4 Pembahasan Peraturan Daerah

## Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

## Pasal 29

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Walikota, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
2. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum Fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
2. pendapat Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota.
4. pembahasan dalam rapat Panitia Khusus dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

(2)Pembicaraan...

- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.
- (3) Apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

## Pasal 30

- (1) Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, maka pimpinan Panitia Khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan dari SKPD yang mewakili Walikota, pada rapat kerja.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Walikota, maka SKPD yang mewakili Walikota untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah, memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan Panitia Khusus, pada rapat kerja.

## Pasal 31

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat kompleks serta beratnya beban tugas Panitia Khusus.

(4)Pimpinan.....

- (4) Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dengan tembusan kepada Balegda.

## Pasal 32

- (1) Panitia Khusus dapat meminta SKPD yang mewakili Walikota membahas Rancangan Peraturan Daerah untuk menghadirkan SKPD lainnya atau pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non SKPD dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.
- (2) Panitia Khusus dapat mengadakan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja disampaikan kepada Pimpinan DPRD harus memuat:
- a. urgensi;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

## Pasal 33

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

## Paragraf 5

## Penetapan Peraturan Daerah

## Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

(2)Penyampaian....

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

## Pasal 36

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

## Paragraf 6

## Penarikan Rancangan Peraturan Daerah

## Pasal 37

- (1) Walikota dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul Walikota, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar Walikota yang diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Walikota dan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.


## Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar pimpinan DPRD yang diajukan kepada Walikota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

## Paragraf 7 Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD

## Pasal 39

- (1) Pembahasan Peraturan Daerah tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS.
- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dari Walikota.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari hasil reses DPRD, hasil dengar pendapat umum DPRD dan sumber lain.
- (4) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Walikota dalam rapat paripurna;
- b. penjajagan rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran;
- c. penjajagan PPAS oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masingmasing;
- d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
- e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
- f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikonsultasikan ke Gubernur;
- g. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat Fraksi, dalam rapat paripurna; dan
- h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Walikota dan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penghantaran.


## Pasal 40

- (1) Setelah KUA dan PPAS disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf h, Walikota mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD berdasarkan KUA dan PPAS.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

## Pasal 41

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (5) RKA-SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun oleh PPKD dan selanjutnya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD.
- (6) Pembahasan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan bersama Komisi-komisi.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Komisi kepada pimpinan DPRD melalui Badan Anggaran, dan selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan kepada Walikota sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya.

(8)RKA-SKPD......

- (8) RKA-SKPD hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di sempurnakan oleh kepala SKPD dan disampaikan kepada PPKD.

## Pasal 42

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliput:
- a. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- b. penjajagan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Badan Anggaran;
- c. pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- d. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi;
- e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum Fraksi oleh Walikota disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
- f. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
- g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
- h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Gubernur; dan
- i. pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
3. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Walikota dalam rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

(5)Dalam.....

- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Walikota, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui, Walikota mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (6) Hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (7) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

## Paragraf 8 Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

## Pasal 43

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## Pasal 44

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b. penjajagan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;

c.pemandangan....

- c. pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum Fraksi;
- e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum Fraksi oleh Walikota disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
- f. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Komisikomisi bersama mitra kerja masing-masing;
- g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
- h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Gubernur; dan
- i. pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
3. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

## Paragraf 9 Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

## Pasal 45

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

c.keadaan...

- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

## Pasal 46

Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD mutatis mutandis dengan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD.

## Paragraf 10 Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Pasal 47

- (1) Mekanisme pembahasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Balegda bersama Walikota.
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna berikutnya.

## Paragraf 11 Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah

## Pasal 48

- (1) Walikota dibantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang.

(2)Walikota.....

- (2) Walikota mengkonsultasikan substansi teknis atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mendapatkan persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi (BKTRD Provinsi) dan mendapatkan rekomendasi Gubernur.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut substansi teknis rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
- (6) Materi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang beserta lampirannya.
- (7) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa dokumen Rencana Tata Ruang dan album peta.

## Pasal 49

Konsultasi atas substansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang disetujui bersama DPRD.

## Pasal 50

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Walikota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

## Pasal 51

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilengkapi dengan lampiran rancangan Peraturan Daerah dan surat persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.
- (2) Walikota bersama Balegda menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (3) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Pimpinan DPRD.

(4)Keputusan....

- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna berikutnya.
- (5) Walikota melaporkan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

## Pembentukan Peraturan Daerah tentang

## Paragraf 12 Organisasi Perangkat Daerah

## Pasal 52

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebelum disampaikan ke DPRD, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti oleh Balegda bersama Walikota.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam rapat paripurna berikutnya.

## Bagian Kedua Pembentukan Peraturan Walikota

## Pasal 53

- (1) Peraturan Walikota merupakan peraturan yang dibentuk Walikota sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim Antar SKPD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota, dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.

(5)Rancangan....

- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan bersama Bagian Hukum dengan menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (6) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Walikota dengan ditandatangani oleh Walikota.

## Bagian Ketiga Pembentukan Peraturan Bersama Walikota

## Pasal 54

- (1) Peraturan Bersama Walikota merupakan peraturan yang dibentuk oleh Walikota dengan Kepala Daerah lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Bersama Walikota untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan bersama Walikota ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Walikota dengan ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.


## Pasal 55

Peraturan Bersama Walikota yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.

## Bagian Keempat Pembentukan Keputusan Walikota

## Pasal 56

- (1) Keputusan Walikota merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Walikota dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Walikota.
- (5) Penandatanganan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 57

Produk Hukum yang telah ditandatangani Walikota disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani.

## Bagian Kelima Penomoran dan Pengundangan Produk Hukum yang Diterbitkan Walikota

## Paragraf 1 Penomoran dan Pengundangan Peraturan Daerah

## Pasal 58

Penomoran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

## Pasal 59

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi Tahun dan Nomor.

(3)Apabila...

- (3) Apabila Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, maka pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah.
- (5) Naskah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh Bagian Hukum.

## Paragraf 2 Penomoran dan Pengundangan Peraturan Walikota

## Pasal 60

Peraturan Walikota yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum.

## Pasal 61

- (1) Pengundangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditempatkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Walikota.
- (4) Naskah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

## Paragraf 3 Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bersama Walikota

## Pasal 62

Peraturan Bersama Walikota yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepal