PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor OR Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG NOM OR 35 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Lau t, Daerah Tingkat II Tap in dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694};
-
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TABALONG.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
15. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.



16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besamya pajak terutang kepada wajib pajak.
17. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat S'ITS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamyajumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

## BAB 11

## RUANG LINGKUP

## Pasal2

- (1) Tata cara pemungutan Pajak dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. tata cara pendaftaran Objek Pajak baru;
- b. tata cara pendataan, Pelaporan dan penilaian Objek Pajak;
- c. tata cara penerbitan SPPT;
- d. tata earn pembayaran Pajak;
- e. tata cara mutasi sebagian Objek Pajak dan Subjek Pajak;
- f. tata cara penerbitan salinan SPPT I SKPD;
- g. tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD, dan STPD yang tidak benar;
- h. tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak;
- i. tata earn pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi Pajak;
- j. tata cara pengurangan Pajak;
- k. tata cara penagihan Pajak;

5

1. tata cara pengajuan keberatan Pajak;
- m. tata cara penghapusan piutang Pajak; dan
- n. tata cara pemberian infonnasi Pajak.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendaftaran Objek Pajak yang belum terdaftar pada administrasi Pemerin tah Daerah.
- (3) Pendataan dan penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data Pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses penerbitan berdasarkan cetak masal Pajak atau berdasarkan pendaftaran langsung Wajib Pajak.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses pembayaran Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online system pada Tempat Pembayaran (TP) Pajak atau Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (6) Mutasi Objek Pajak danlatau Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e adalah perubahan atas data Objek Pajak danlatau Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
- (7) Penerbitan salinan SPPTISKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses penerbitan SPPT ISKPD sebagai pengganti SPPT /SKPD yang hilangfbelum diterima Wajib Pajak.
- (8) Pembatalan danlatau Pembetulan SPPTISKPDISTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan danlatau Pembetulan SPPTISKPDISTPD sebagai akibat penerbitan SPPT 1 SKPD I STPD yang tidak benar sebagai akibat kesalahan tulis, danlatau kesalahan hitung, danlatau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (9) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah penentuan kembali tanggaljsaat jatuh tempo pembayaran atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu.

- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Wajib Pajak.
- (11) Pengurangan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan Pajak yang teru tang.
- (12) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah tata cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, hingga pengajuan keberatan atau pengurangan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak.
4. ( 13) Pemberian informasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf m adalah pemberian informasi Pajak atas permohonan Wajib Pajak.

## BAB III

## TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

## Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

## Pasa13

- (1) Pendaftaran Objek Pajak baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan;
- b. mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;
- c. formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Pemerintah Daerah;
- d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
- e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
- f. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya;
- g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
- 1) Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;

,\_

- 2) Fotocopy bukti kepemilikanj penguasaanj pemanfaatan tanah (sertifikat/ AJB/Girikfdokumen lain yang sejenis);
- 3) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan;
- 4) Fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
4. 5} Surat Keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Objek Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini.

## Bagian Kedua Tata Cara Pendataan, Pelaporan dan Penilaian Objek Pajak Paragraf 1 Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak

## Pasal4

- (1) Pendataan Objek dan subjek Pajak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Pendataan Objek dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. identifikasi objek pajak;
- c. verifikasi data objek pajak; dan
- d. pengukuran bidang objek pajak.
7. (3} Pendataan kembali Objek Pajak dalam rangka pemutakhiran data Objek Pajak dapat dilakukan minimal setiap 3 (tiga) tahun dihitung dari tahun terakhir penetapan nilai NJOP-nya, kecuali dalam hal-hal tertentu atau untuk objek pajak tertentu dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (4) Pendataan kembali Objek Pajak dalam rangka pemutakhiran data objak Pajak menuangkan kembali hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP.
- (5) Bentuk formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini.


## PasalS

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Objek Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini.

## Paragraf2 Tata Cara Penilaian Objek Pajak

## Pasal6

- (1) Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

## Pasal 7

- ( 1) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dapat berupa :
- a . penilaian massal tanah;
- b. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Objek Pajak standar; dan
- c. penilaian massal bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Objek Pajak non standar.
- (2) Penilaian massal adalah Penilaian yang sistematis untuk sejumlah Objek Pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut Computer Assisted Valuation (CAV).
- (3) Objek Pajak Standar adalah Objek Pajak yang memiliki luas bangunan :::; 1000 m2 dan jumlah Iantai:::; 4 (empat) serta luas tanah &lt; 10.000 m2.
- (4) Objek Pajak Non Standar adalah Objek Pajak yang tidak memenuhi kriteria Objek Pajak standar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Objek Pajak secara massal sebagaimana tercantum dalam lampiran N dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasa18

- ( 1) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dapat beru pa :
- a. penilaian individual untuk Objek Pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
- b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya; dan
- c. penilaian individual untuk Objek Pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (2) Penilaian Individu adalah Penilaian terhadap Objek Pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap Objek Pajak.
- (3) Pendekatan Data Pasar adalah Cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang telah diketahui harga jualnya, dengan memperhatikan antara lain faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas, dan lingkungan.
- (4) Pendekatan Biaya adalah Cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Objek Pajak tersebut pada waktu penilaian dilakukan dikurangi dengan penyusu tannya.
- (5) Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan adalah Pendapatan Cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu) tahun dari Objek Pajak tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Objek Pajak secara inividual tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan SPPT

## Pasa19

- (1) SPPT ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk.
2. (2} Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :
- a. cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah); dan

- b. cap dan Cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah).
- (3) SPPT dapat diterbitkan melalui:
- a. pencetakan massal;
- b. pencetakan dalam rangka:
1. pembuatan salinan SPPT;
2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan
4. mutasi Objek danjatau Subjek Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SPPT sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini.

## Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran Pajak

## Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT hams dilunasi selambat› lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat› lambatnya 1 (satu} bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah hutang Pajak belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan Pajak yang hams dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.

## Pasal 11

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, atau melalui Petugas Pemungut.


## Pasal12

- (1) Pembayaran Pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
2. (2J Pembayaran dengan cek Bank/ Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran Pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati berkewajiban mengirimkan SITS kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak melalui kiriman uangjtransfer.

## Pasal 13

- (lJ Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasa111 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. wajib Pajak menyetorkan pembayaran Pajak melalui petugas pemungut. Selanjutnya petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran Pajak dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati pada hari yang sama; dan
- b. wajib Pajak menerima STIS sebagai bukti pembayaran Pajak yang sah dari Tempat Pembayaran melalui petugas pemungut.
- (2} Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

Tata Cara Mutasi SebagianfSeluruhnya Objek Pajak dan Subjek Pajak

## Pasal14

- (1) Atas dasar pengalihan Objek Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagianfseluruhnya Objek dan Subjek Pajak.
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak, meliputi:
- a. surat permohonan mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan;
- b. bukti perolehanjpengalihan Objek Pajak;

- C. bukti lunas Pajak tahun sebelumnya;
2. d mengisi SPOP dan LSPOP;
- f. fotocopy identitas kepemilikan KTP / SIM;
- g. fotocopy bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah (sertifikat/ AJB/ Girik /dokumen lain yang sejenis); dan
1. surat kuasa (apabila dikuasakan) .
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian / seluruh Objek Pajak dan Subjek Pajak melalui penelitian kantor /lapangan dan penuangan dalam Berita Acara melalui proses pemutakhiran data Geografis /Bidang.
- (4) Mutasi sebagian / seluruhnya Objek dan Subjek Pajak dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur mutasi sebagian / seluruhnya Objek dan Subjek Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT SKPD

## Pasal 16

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT , SPPT hilang atau sebab Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT , SKPD secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas Pendapatan lain,
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT / SKPD antara lain:
3. a surat permohonan penerbitan salinan yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan;
4. b STTS lunas Pajak Tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
5. C kartu tanda identitas pemohon KTP / SIM; dan
6. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan Penerbitan Salinan SPPT / SKPD tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT , SKPD, dan STPD Yang Tidak Benar

## Pasal 17

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat

8. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak berupa bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan kesalahan Wajib Pajak; dan
2. b membetulkan membatalkan SPPT, SKPD atau STPD yang tidak benar karena salah nama, salah alamat, salah hitung atau salah penerapan undang-undang, atau membatalkan SPPT, SKPD , STPD dikarenakan ganda atau tidak ditemukannya Objek Pajak.

## Pasal 18

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf &amp;, permohonan dilampiri dengan

8. surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan;
- b. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
- C. dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak

## Pasal 19

Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT , SKPD, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, permohonan dilampiri dengan:

- surat Permohonan pembetulan SPPT , SKPD atau STPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan;
- b fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

- dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SPPT, SKPD atau STPD tidak benar;
- d. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD; dan /atau
- e fotocopy Bukti Lunas Pajak.

## Pasal 20

- (1) Permohonan pembatalan SPPT , SKPD atau STPD, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT / SKPD dan STPD antara lain
3. mengajukan surat permohonan Pembatalan yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan;
4. b surat Pernyataan dari pemohon atas dan sebab pembatalan dengan bermaterai;
- C. surat Kuasa (apabila dikuasakan);
6. d fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT , SKPD dan STPD yang tidak benar, tercantum dalam lampiran XI, dan lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedelapan

Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

## Pasal 21

- (1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak.
- (2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut
3. 2 SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
- b. surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

- fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Bagian Kesembilan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Kompensasi Pajak

## Pasal 22

- Atas dasar kelebihan pembayaran Pajak terhutang Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi Pajak.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut
- 2 surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan;
- b. STTS asli dan STTS foto copy;
- bukti lunas Pajak tahun sebelumnya;
- d. surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- e fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
- f. nomor rekening atas nama Wajib Pajak.
- (3) Pemberian kompensasi Pajak diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak untuk Pajak terhutang dan Pajak tahun berjalan dengan dilengkapi
- STTS asli dan STTS foto copy;
- b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
- fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
- d surat permohonan kompensasi yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengurangan Pajak

## Pasal 23

- (1) Pengurangan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena
2. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak; dan
- b. karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut
5. untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi
6. 1 objek Pajak pribadi dan subyek pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan /janda atau dudanya;
7. 2 lahan Objek pribadi merupakan lahan pertanian / perikanan dengan penghasilan rendah;
8. 3 para pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan lain dan terbatas;
9. 4 . objek pribadi untuk masyarakat tidak mampu;
10. 5 objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah yang nilai jual Objek Pajaknya permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positip pembangunan
11. Untuk Wajib Pajak berupa Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pada

## Pasal 24

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD sebagaimana ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya. pada

## Pasal 25

Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) dapat diberikan ayat

- sebesar paling tinggi 75 dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a; dan
- b. sebesar paling tinggi 100 % (seratus persen) dari Pajak yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.

## Pasal 26

- (1) Pengurangan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan Pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diajukan oleh masing-masing Wajib Pajak atau kolektif. pada
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif diberikan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dengan batas maksimal Pajak terutang keseluruhannya sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)
- (4) Untuk Wajib Pajak berbentuk badan hukum yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dengan batasan kerugian keuangan atau likuiditas keuangan diatas 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) Rp.

## Pasal 27

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan

- a satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD;
- b diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya permohonan pengurangan;
- C. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan;
- d. dilampirkan foto copy SPPT / SKPD yang dimohon pengurangan;
- e. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak dilampiri dengan Surat Kuasa.

- f. diajukan dalam waktu
2. 1 tiga bulan sejak diterimanya SPPT;
2. satu bulan sejak diterimanya SKPD;
4. 3 satu bulan terhitung sejak diterimanya Keputusan permohonan keberatan;
5. tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; dan
6. 5 tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa.
7. 6 tidak mempunyai tunggakan atas tunggakan Pajak tahun sebelumnya;

## Pasal 28

Permohonan Pengurangan secara kolektip dapat diajukan dengan persyaratan:

2. satu permohonan untuk beberapa Objek Pajak dalam tahun yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan besaran persentase pengurangan yang dimohonkan kepada Kepala Dinas Pendapatan;
- C. diajukan melalui pengurus legiun veteran atau organisasi /kelompok masyarakat terkait lainnya yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat;
4. d diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak SPPT diterima;
5. e dilampiri poto copy SPPT yang dimohon pengurangan;
- f. diajukan dalam jangka waktu
7. 1 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
8. 2 3 (tiga) bulan sejak terjadinya bencana alam atau kejadian luar biasa.
9. tidak memiliki tunggakan Sejak dimohonkan pengurangan kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang biasa; dan luar
10. h tidak sedang diajukan permohonan keberatan atas SPPT yang dimohon pengurangan.

## Pasal 29

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Dinas Pendapatan dalam waktu paling lama 20 hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada

- wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan;
- b pengurus legiun veteran atau organisasi /kelompok masyarakat terkait lainnya dalam hal permohonan diajukan secara kolektif;
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan Wajib Pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah terpenuhi.

## Pasal 30

- (1) Keputusan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
3. (3} Wajib Pajak yang sudah diberikan dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.
- (4) Pemberian pengurangan diberikan atas suatu Objek Pajak yang dimiliki dan ditempati.
- (5) Prosedur teknis pengambilan keputusan tentang pengurangan Pajak secara perseorangan dan keputusan tentang pengurangan Pajak secara kolektif sebagaimana tercantum dalam lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan Pajak

## Pasal 31

- (1) STPD, SKPD, SKPDT sebagai dasar penagihan Pajak.
- (2) Bupati menunjuk Dinas Pendapatan untuk penagihan Pajak.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang menerbitkan:
- a. surat tagihan pajak;
- b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
6. surat teguran;
7. d surat paksa;
8. e surat perintah melaksanakan penyitaan;
- f. surat perintah penyanderaan;
10. surat pencabutan sita;

- h. pengumuman lelang;
- i. surat penentuan harga limit;
3. j pembatalan lelang; dan
- k. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak;
- (4) Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dihitung dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (6) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- 7) Surat Teguran diterbitkan 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak beserta sanksi administrasi berupa dendanya.
9. (8} Surat Paksa diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diberikan kepada Penanggung Pajak dengan masa berlaku 2 X 24 jam sebelum diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Surat Perintah Penyanderaan
- (9) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Surat Perintah Penyanderaan mempunyai masa berlaku 14 hari sampai diterbitkan Pengumuman Lelang.
11. (1O)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran apabila:
12. penanggung akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk pajak itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;

- e terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan
- f. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa dan memuat sekurang-kurangnya:
- 1 nama Wajib Pajak dan nama penanggung Pajak;
2. besarnya utang Pajak;
3. perintah untuk membayar atau melunasi Pajak;
- 4 . saat pelunasan Pajak.
- g. surat pencabutan sita diterbitkan apabila penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan Pajak dan utang Pajak putusan pengadilan atau putusan badan peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- h dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tembusan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

## Pasal 32

- (1) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila
3. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
4. b terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- C. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
6. Surat Paksa diberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung Pajak yang sekurang-kurangnya harus memuat:
7. nama wajib pajak atau penanggung Pajak;
8. b dasar penagihan;
9. besarnya utang pajak;
- d. perintah untuk membayar atau melunasi utang Pajak.

- (4) Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan kepada:
2. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung Pajak apabila penanggung Pajak tidak dapat dijumpai;
4. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
5. d para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (5) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan kepada:
8. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemiliki modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun tempat lain yang memungkinkan;
8. b pegawai di tempat kedudukan atau tempat badan usaha yang bersangkutan apabila tidak bisa m