PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang PENGENDALIAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF (berlaku 4 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang
".
-u- . . ;...---;
Men'gingat
- ,,.1"-
~1;/
\_;
WALIKOTA SINGKAWANG . PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, a.
bahwa temak sapi betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangbiakan temak, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya;
- b. bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit temak sapi dan mencegah berkurangnya temak sapi betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap temak sapi betina produktif; ... -..
c.
/
.
bahwa . !:,berdasarkan · . pertimbangan sebagaimana dimaksud :~~t:llam ~ · hurur a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Ternak Sapi Betina Produktif;
L
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang Undang Norrior 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan · Kedua, Atas Undang Undang Nomor 32 Tahlin 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 5015);
••
4.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Temak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
&lt;
&lt;
- . 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 / Permentan / OT.140 / 8 / 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Temak ;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 / Permentan / OT.140 / 9 / 7 / 2011 ten tang Pengendalian Temak Ruminansia Betina Produktif ;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 / Permentan / OT.140 / 9 / 2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kata Singkawang (Lembarari Daerah~ Kata Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kata Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF.
PENGENDALIAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
~alam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang.
6. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
7. Pengendalian ternak sapi betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/ atau manajemen setempat.
10. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
11. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
12. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan hewan agar dapat berkembang biak secara natural / alami.
13. Sumber daya genetik ternak sapi adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu rumpun ternak sapi yang secara genetik, unik terbentuk dalam proses demestikasi dari masing -· masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangbiakkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
14. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi betina produktif, dari populasi sesuai kriteria bibit.
15. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
16. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
17. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
18. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat inemotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
19. Kartu Identitas Temak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan temak untuk mencatat keterangan keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
20. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran prilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- ( 1) Pengendalian temak sapi betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat pondasi budidaya temak melalui ketersediaan bibit temak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumber daya lokal.
- (2) Pengendalian ternak sapi betina produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan meningkatkan populasi ternak sapi betina produktif di Kota Singkawang.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. identifikasi status reproduksi;
- b. penyeleksian;
- c. penjaringan;
- d. perbibitan;
- e. pengendalian pemotongan;
- f. kesejahteraan temak;
- g. kartu identitas temak;
- h. sertifikasi;
- i. pengendalian lalu lintas dan larangan ekspor;
- J. pembinaan dan pengawasan;
- k. koordinasi dan kerjasama;
1. pembiayaan;
- m. peran serta masyarakat; dan
- n. ketentuan penutup.
IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 4
- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi betina produktif dari populasi sapi betina.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 5
Identifikasi ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan kriteria :
- a. ternak sapi betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi reproduksi normal dan/ atau tidak cacat permanen; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 6
- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh ternak sapi betina tidak produktif dan ternak sapi betina produktif.
- (2) Ternak sapi betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan ternak bibit.
BABV
PENYELEKSIAN
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 7
- ( 1) Penyeleksian ternak sapi betina produktif dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian temak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 8
- ( 1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh pengawas bibit temak.
- (2) Pengawas bibit temak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 9
- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai persyaratan:
- a. ternak asli dan/ atau lokal;
- b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
- c. performa memenuhi kriteria bibit.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan subur.
BAB IV - IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI
Pasal 10
Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh ternak sapi betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjaringan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dibudidayakan.
PENJARINGAN
BAB VI - PENJARINGAN
Pasal 11
- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
- a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh lurah;
- b. surat keterangan dokter hewan; dan
- c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas bibit ternak.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPI'. Kesmavet dan/ atau kelompok pembibit.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.
- (4) Dalam pelaksanaan penjaringan diperlukan peran dari:
- a. RPH;
- b. kelompok budidaya ternak; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya dan atau pembibitan secara berkelanjutan.
BAB VI - PENJARINGAN
Pasal 12
Ternak sapi betina produktif hasil penjaringan ditampung pada Dinas atau langsung didistribusikan kepada masyarakat di kawasan peternakan melalui sentra pembibitan ternak kelurahan.
PERBIBITAN
BAB VII - PERBIBITAN
Pasal 13
Pemerintah Daerah melakukan penJanngan terhadap ternak sapi betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.
BAB VII - PERBIBITAN
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha perbibitan dan budidaya ternak sapi betina produktif.
- (2) Untuk perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan.
BAB VII - PERBIBITAN
Pasal 15
Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas Sumber Daya Genetik hewan yang sebaran asli geografisnya Kata Singkawang.
BAB VII - PERBIBITAN
Pasal 16
Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.
PENGENDALIAN PEMOTONGAN
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 17
Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi betina produktif dilakukan dengan cara:
- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan sapi betina yang akan dipotong.
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 18
- ( 1) Setiap pemilik ternak sapi yang akan memo tong ternak sapi betina, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Sebelum diadakan pemotongan ternak sapi betina harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dikandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (4) Pemilik ternak sapi betina diberi Surat· Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi Betina oleh petugas yang berwenang.
- (5) Ternak sapi betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjaringan ternak sapi betina produktif.
- (6) Temak sapi betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan · dilakukan penjaringan untuk perbibitan sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit untuk dibudidayakan.
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 19
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikecualikan terhadap pemotongan ternak untuk keperluan upacara keagamaan dan/ atau upacara adat.
- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit temak sapi betina produktif . diseleksi untuk pembibitan, sedangkan temak sapi betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Temak sapi betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan . penelitian, perbibitan, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemotongan temak sapi betina produktif hanya diperbolehkan jika :
- a. temak sapi betina tersebut cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu temak;
- b. mengalami kecelakaan berat;
- c. menderita penyakit hewan menular;
- d. membahayakan keselamatan manusia; dan
- e. ternak sapi betina terse but tidak memenuhi standar bibit dan/ atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit temak pada tingkat populasi yang a.man.
- (4) Tingkat populasi yang a.man sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang · berwenang, serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 21
Temak sapi betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindar dari larangan pemotongan.
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 22
- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan temak sapi dilaksanakan
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 23
- ( 1) Setiap usaha pengendalian temak sapi betina produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan ternak.
- (2) Untuk kepentingan kesejahteraan temak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan penyembelihan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap ternak sapi.
- (3) Ketentuan mengenai kesejahteraan ternak sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
- a. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dapat mengekspresikan perilaku ala.min ya;
- b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman temak sapi clilakukan dengan sebaik baiknya sehingga temak sapi bebas clari rasa lapar clan haus, rasa sakit, penganiayaan clan penyalahgunaan, serta rasa takut clan tertekan;
- c. pengangkutan temak sapi dilakukan clengan sebaik-baiknya sehingga temak sapi be bas clari rasa takut clan. tertekan serta be bas dari penganiayaan;
- d. penggunaan dan pemanfaatan temak sapi dilakukan dengan sebaik› baiknya sehingga temak sapi bebas clari penganiayaan clan penyalahgunaan;
- e. pemotongan dan pembunuhan temak sapi dilakukan dengan sebaik› baiknya sehingga ternak sapi bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiyaan, dan penyalahgunaan; clan
- f. perlakuan terhadap ternak sapi harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
BABX
KARTU IDENTITAS TERNAK
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMOTONGAN
Pasal 24
- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan ternak yang telah berumur 3 (tiga) bulan ke atas diwajibkan untuk memiliki kartu identitas temak.
- (2) Kartu identitas temak hanya berlaku untuk tiap ekor temak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kartu identitas temak diatur oleh Kepala Dinas.
SERTIFIKASI
BAB XI - SERTIFIKASI
Pasal 25
- (1) Sertifikasi dilakukan setelah clilakukan inventarisasi pada ternak sap1 betina produktif yang layak menjacli bibit temak.
- (2) Sertifikat kelayakan menjadi bibit temak dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan .perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, W alikota menunjuk Dinas yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbenihan atau perbibitan temak untuk menerbitkan sertifikat layak benih atau bibit.
PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN LARANGAN EKSPOR
BAB XII - PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN LARANGAN EKSPOR
Pasal 26
- (1) Temak sapi betina produktif dilarang dikeluarkan dan wilayah Kota Singkawang kecuali untuk dibudidayakan.
- (2) Temak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. mendapatkan rekomendasi pengeluaran temak betina produktif dari Kepala Dinas;
- b. ketersediaan bibit di Kota Singkawang cukup;
- c. Kabupaten/Kota tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/ budidaya temak; dan
- d. Kabupaten/Kota tujuan menjamin bahwa bibit temak dari Kota Singkawang akan dibudidayakan dan tidak dipotong.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
Walikota melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengendalian temak sapi betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28
- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian temak sapi betina yang dilakukan melalui koordinasi bersama Ca.mat dan instansi terkait lainnya. ·
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina juga dilakukan melalui pelaporan. .
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada W alikota secara berkala setiap tiga bulan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.
KOORDINASI DAN KERJASAMA
BAB XIV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 29
Pengendalian temak sapi betina produktif dilaksanaj,{an oleh W alikota dengan melakukan koordinasi bersama Ca.mat.
BAB XIV - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 30
Pengendalian ternak sapi betina produktif dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
. PEMBIAYAAN
BAB XV - . PEMBIAYAAN
Pasal 31
- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas ternak sapi betina produktif yang akan dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi. · ·
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Singkawang Padatanggal4Juni2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH no SYECH BANDAR ## SERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 13

Distribusi: SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA ## BAB XVI ## PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 32 - ( 1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian temak sapi betina produktif dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan/ atau pembibitan.

Penandatangan: - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas. ## BAB XVII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 4 Juni 2014

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, TID AWANGISHAK