PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 21 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 4 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap beberapa item dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
1. Timur (Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
Menetapkan :
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dirubah sebagai berikut:

- A. Pada huruf A. Belanja Hibah, angka romawi I. Hibah, pada:
1. angka (1) Penganggaran, setelah huruf k ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu l, sehingga angka (1) berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penganggaran.
- a. Permohonan hibah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Banyuwangi dilengkapi dengan Rencana Penggunaan dan Rencana Anggaran oleh pemohon bantuan hibah ditanda tangani oleh kepala/pimpinan pemohon Hibah;

- b. Bupati Banyuwangi menunjuk SKPD terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi usulan sebagaimana huruf (a) untuk memastikan bantuan hibah tepat sasaran;
- c. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud huruf (b) menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- d. TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati Banyuwangi berdasarkan rekomendasi dari kepala SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimasud huruf (c) dan huruf (d) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS, alokasi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;
- f. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD sedangkan hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- g. RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud huruf (f) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan;
- h. Penganggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD sedangkan penganggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD;
- i. Hibah kepada masyarakat/organisasi Kemasyarakatan harus memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
- j. Hibah kepada organisasi Kemasyarakatan diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan (yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan) dengan persyaratan:
1. harus sudah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan memiliki Sekretariat tetap;
- k. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional dengan persyaratan:
1. memiliki kepengurusan yang jelas;
2. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- l. Bantuan hibah khusus untuk sekolah atau lembaga pendidikan yang bersifat operasional proposal cukup mengetahui pejabat fungsional/struktural di bidangnya:
16. Untuk TK, SD/SDLB, proposal mengetahui Pengawas TK/SD dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
17. Untuk SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMALB, proposal mengetahui Pengawas Pendidikan Menengah;
18. Untuk Madin/Salafiyah, proposal mengetahui pengawas Agama Islam.

2. angka (2) Pelaksanaan dan Penatausahaan, huruf g dirubah sehingga angka (2) berbunyi sebagai berikut:
- (2) Pelaksanaan dan Penatausahaan
- a. SKPD terkait dengan dasar Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mengajukan draf Keputusan Bupati kepada Bupati dengan tembusan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi tentang penetapan daftar dan alokasi besaran penerima hibah dan bantuan sosial;
- b. Setelah terbit Surat Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah dan alokasi besaran dana penerima hibah dan bantuan sosial, maka SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan penerima bantuan untuk diajukan pencairannya kepada Kepala BPKAD Kab. Banyuwangi;
- c. PPTK PPKD meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan, apabila persyaratan sudah sesuai ketentuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja tidak langsung hibah dan bantuan sosial pada PPKD mengajukan permohonan untuk mendapat persetujuan pencairan kepada Pengguna Anggaran (PA) PPKD, setelah mendapat persetujuan dari PA PPKD, Bendahara pengeluaran hibah (PPKD) membuat Surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD untuk diteliti kelengkapan SPP selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh PA PPKD, setelah ditandatangani oleh PA PPKD berkas tersebut dikirim kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. SP2D dikeluarkan atas nama rekening lembaga/ organisasi/kelompok penerima hibah sesuai dengan besaran dana hibah yang akan diterima, kecuali beasiswa atau anggota masyarakat rekening dapat langsung memakai nama si penerima hibah;
- e. Semua proses penerimaan melalui transfer ke rekening penerima hibah;
- f. Penyaluran/penyerahan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas;
- g. NPHD ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Penerima Hibah dengan nominal diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan dana hibah dalam NPHD sampai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai peraturan perundang-undangan.
- B. Pada huruf B. Belanja Bantuan Sosial, setelah angka romawi II. Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat, ditambah satu angka romawi baru yaitu romawi III. Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan, sehingga romawi III berbunyi sebagai berikut:

- III. Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan

Diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang terkena resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, adapun syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan dari individu dan/atau keluarga kepada Bupati Banyuwangi, mengetahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa yang menyatakan bahwa pemohon adalah betul-betul membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah;
2. Surat Permohonan diverifikasi oleh SKPD terkait atau yang membidangi dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
3. Dengan dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud angka 2, SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKAD selaku PA PPKD;
4. Foto copy KTP atau surat keterangan penduduk tetap penerima bantuan sosial;
5. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani penerima bantuan sosial;
6. Foto copy rekening penerima bantuan sosial.

Proses bantuan sosial yang tidak direncanakan, dilaksanakan melalui proses transfer ke rekening penerima bantuan sosial.

Pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak direncanakan cukup laporan dari Lurah/Kepala Desa, menyatakan bahwa dana bantuan telah diterima oleh penerima bantuan sosial, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan dan maksimal Tanggal 10 (sepuluh) Bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, dengan melampirkan:

1. Foto copy buku tabungan penerima bantuan sosial;
2. Lampiran tanda bukti telah diterimanya bantuan sosial.
- C. Pada huruf D. Bantuan Keuangan, angka 10 Pemberian Penghargaan PBB Kepada Desa Yang Lunas PBB Tepat Waktu, huruf b angka 2 dan huruf c diubah, sehingga angka 10 berbunyi sebagai berikut:
10. Pemberian penghargaan PBB Kepada Desa Yang Lunas PBB Tepat Waktu
- a. Dalam rangka mendorong semangat kerja dan memberi motivasi bagi Desa di Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan pemasukan PBB, maka dipandang perlu memberikan penghargaan berupa uang kepada desa yang berhasil melunasi PBB tepat waktu, yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- b. Pemberian penghargaan PBB diberikan kepada desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Desa yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun berkenaan tepat pada waktu yang ditentukan yaitu sebelum jatuh tempo.
- 2) Desa yang berhasil memberikan pemasukan PBB diatas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebelum jatuh tempo, diberikan penghargaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya penerimaan PBB yang disetorkan.
- 3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Penggunaan Dana dimaksud untuk pembangunan infrastruktur desa yang dapat meningkatkan produktifitas di pedesaan dan/atau peningkatan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, meliputi:
- 1) Pengerasan jalan desa (dari tanah ke pasir dan batu);
- 2) Peningkatan jalan desa (dari makadam ke lapis penetrasi makadam;
- 3) Rehabilitasi dan atau Pembangunan Tempat Pendidikan, Gedung Desa (kantor atau fasilitas umum antara lain pasar desa, poskamling, tambatan perahu);
- 4) Rehabilitasi dan atau pembangunan penahan badan jalan;
- 5) Rehabilitasi dan atau pembangunan jaringan irigasi tersier;
- 6) Rehabilitasi dan atau pembangunan jembatan jalan desa;
- 7) Rehabilitasi dan atau pembangunan drainase;
- 8) Papinisasi jaringan air bersih;
- 9) Pembangunan jaringan air bersih;
- 10) Pembangunan/rehap Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan atau tempattempat olah raga desa;
- 11) Program pemeberantasan buta huruf (pembinaan, penyuluhan dan pelatihan);
- 12) Sarana dan prasarana Posyandu;
- 13) Pembangunan MCK warga masyarakat;
- 14) Program bedah rumah, plesterisasi.
- d. SKPD yang membidangi melaksanakan survei serta memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen bantuan berdasarkan Standar Satuan Harga Belanja Daerah dan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh instansi terkait, selanjutnya diajukan permohonan pencairan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPKD dengan dilampiri:
- 1) Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan;
- 2) Kuitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani bendahara desa dan mengetahui Kepala Desa;
- 3) Proposal Permohonan Bantuan Penghargaan bagi Desa yang melunasi PBB tepat waktu dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya beseta analisa satuan pekerjaan, yang disusun oleh Kepala Desa bersama dengan Tim Pelaksana atau LPMD;
- 4) Foto Copy Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku;
- 5) Foto Copy nomor rekening Giro Pemerintah Desa;
- 6) Surat Pernyataan dari Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan bantuan keuangan dan dilaksanakan sesuai dengan proposal dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- e. PPKD mentransfer ke rekening Pemerintah Desa, selanjutnya Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh untuk menggunakan dana tersebut untuk membangun infrastruktur yang ada di desa sesuai dengan proposal yang diajukan, dan sekaligus sebagai obyek pemeriksaan.
- f. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dapat dialokasikan bantuan biaya operasional sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari total bantuan yang diberikan.

- g. Pemerintah Desa berkewajiban mempertanggung-jawabkan penerimaan dan pengelolaan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya baik secara Administrasi maupun fisik kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi dengan tembusan PPKD.
- h. Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Berupa Penghargaan Bagi Desa Di Kabupaten Banyuwangi Yang Berhasil Melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tepat Waktu pada Tahun Anggaran berkenaan selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala SKPD yang membidangi.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 21