PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  SERAM BAGIAN BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013 Nomor 32 Tahun 2012 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 1 April 2013)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, periu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013.
4. 1 Undana-Undanq Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1Maluku, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabup&amp;ten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo Undanq-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian TImur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. 2 Undanq-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum! dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569),
6. 3 Undanq-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unaang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
8. 5 Undanq-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dan Korupsi^^ Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, TambaTian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. 9 Undanq-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawat) Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. 11 Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ' Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
15. tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran *Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyeienggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4139);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578) :
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
31. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan/Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
34. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat No. 440-36 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemberian Perizinan dan Bimbingan Pengendalian dibidang Kesehatan :
35. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel;
36. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran ;
37. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan ;
38. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame ;
39. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
40. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pajak Galian C ;
41. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan ;
42. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
43. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
44. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
45. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
46. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal;
47. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengelolaan Air Tanah ;
48. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Retribusi Pertambangan Umum ;
49. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Retribusi Kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
50. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
51. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
52. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
53. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Retribusi Hasil Perikanan ;
54. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek ;
55. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan ;
56. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang ;
57. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Perikanan ;
58. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Retribusi Kesehatan ;
59. Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran ;
60. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Perikanan ;
61. Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausaiiaan Perdagangan ,
62. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perfiliman dan Penggunaan Sistem Distribusi Antena Parabola ;
63. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Koperasi;
64. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Ketenagakerjaan
65. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
66. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri
67. Peraturan Daerah-Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Sampah
68. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
69. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Konstruksi
70. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
71. Keputusan Gubemur Nomor. 16.a Tanggal 2Agustus Tahun 2012 Tentang Status Darurat Bencana Di Provinsi Maluku.
72. Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor. 814 -243 Tahun 2012 Tentang Penetapan / Pengangkatan Pegawai Kontrak Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DAN
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MEWIUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 kan
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun Anggaran Tahun 2013 sebagai berikut:
1. Pendapatan
Rp-
551.352.505.000.-
2. Belanja Daerah Surplus / (Defisit)
Rp- 581.130.343.269,-
^P- (29.777.838.269,-)
3. Pembiayaan Daerah ;
- a. Penerimaan
Rp-
10.996.416.352,-
- b. Pengeluaran
Rp-
1.000.000.000,-
Pembiayaan Netto SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan
^P-
9.996.416.352,-
Rp- 19.781.421.917,-
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 19.245.400.000,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 528.107.105.000.-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 14.313.713.896,-
- b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.534.169.996,-
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.131.886.108,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sejumlah Rp. 1.265.630.000,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 30.000.000.000,-
- b. Dana aiokasi umum sejumlah Rp. 441.210.135.000,-
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 56.896.970.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari jenis pendapatan
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. -
- b. Dana Darurat sejumlah" Rp. -
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. -
- e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. -
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 279.426.542.518,-
3. bBelanja Langsung sejumlah Rp. 301.703.800.751,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja ;
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 256.025.292.518,-
- b. Belanja bunga sejumlah Rp. -
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 1.300.000.000,-
- d. Belanja hibah sejumlah Rp. 5.065.000.000,-
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah 7.255.000.000,-
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. -
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 7.781.250.000,-
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari jenis belanja .
11. a." Belanja pegawai sejumlah Rp. 30.550.094.070,-
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 117.504.216.386,-
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 153.649.490.295,-
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari;
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 10.996.416.352,-
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 10.996.416.352,
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- g. Penerimaan Pencairan Investasi Berjangka Deposito Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iiuruf b terdiri darijenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.-
Pasal 181
- b. bahwa Rancangan' Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Priohtas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ;
- c. bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun Anggaran Tahun 2013 sebagai berikut:
1. Pendapatan
Rp-
551.352.505.000.-
2. Belanja Daerah Surplus / (Defisit)
Rp- 581.130.343.269,-
^P- (29.777.838.269,-)
3. Pembiayaan Daerah ;
- a. Penerimaan
Rp-
10.996.416.352,-
- b. Pengeluaran
Rp-
1.000.000.000,-
Pembiayaan Netto SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan
^P-
9.996.416.352,-
Rp- 19.781.421.917,-
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 19.245.400.000,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 528.107.105.000.-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 14.313.713.896,-
- b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.534.169.996,-
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.131.886.108,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sejumlah Rp. 1.265.630.000,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 30.000.000.000,-
- b. Dana aiokasi umum sejumlah Rp. 441.210.135.000,-
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 56.896.970.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari jenis pendapatan
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. -
- b. Dana Darurat sejumlah" Rp. -
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. -
- e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. -
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 279.426.542.518,-
3. bBelanja Langsung sejumlah Rp. 301.703.800.751,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja ;
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 256.025.292.518,-
- b. Belanja bunga sejumlah Rp. -
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 1.300.000.000,-
- d. Belanja hibah sejumlah Rp. 5.065.000.000,-
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah 7.255.000.000,-
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. -
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 7.781.250.000,-
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari jenis belanja .
11. a." Belanja pegawai sejumlah Rp. 30.550.094.070,-
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 117.504.216.386,-
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 153.649.490.295,-
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari;
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 10.996.416.352,-
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 10.996.416.352,
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- g. Penerimaan Pencairan Investasi Berjangka Deposito Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iiuruf b terdiri darijenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.-
Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan.dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari;

- 1.

- Lampiran 1

2. Lampiran 11

3. Lampiran Ml

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran Vlll

9. Lampiran IX

- 10.Lampiran X

- 11.Lampiran XI

- 12.Lampiran XII

- 13.Lampiran XIII

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

- Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeiolaan Keuangan Negara ;

- Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;

Daftar Piutang Daerah ;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya ;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana cadangan daerah ; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Diundangkan

di Piru 29 Desember 2012

Pada tanggal


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAKUK 2012 NOWOR 043

## Pas3( 7

Peratman Oaerah intrnufai berlaku pada tanggal diundangkan.

^ar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan. pengundangan Peraturan Oaerah tni dengan penempatannya dalam Lembaran

D^rah.

DftetapKsmdi

Pada tanggal

Piru

O0serT*t50''2*^*13