Unknown Unknown Nomor TUHAN Tahun 1945 tentang TANGGUNGJAWABSOSIALDANLINGKUNGAN PERUSAHAANDANPROGRAM KEMITRAAN BINALINGKUNGAN DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR, - a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah; - b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah; - c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak; - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANDAERAHKABUPATEN OGANKOMERINGILIR
NOMOR?
TAHUN2017
TENTANG
TANGGUNGJAWABSOSIALDANLINGKUNGAN PERUSAHAANDANPROGRAM KEMITRAAN BINALINGKUNGAN
DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
- a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); -i\_'IJ'
7. , 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang ...
,
"
Menetapkan
2
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 6
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Fo-rum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722); 7
8. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMNNo Per-05/MBU /2007; 8
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGANKOMERINGILIR
dan
BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN:
PERATURANDAERAHTENTANGTANGGUNGJAWABSOSIAL DANPROGRAMKEMITRAAN BINALINGKUNGAN
BAB 1. ...
,
"
--\_.\_-\_
BAH I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering llir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Program Kemitraan Bina Lingkungan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat PKBLadalah bentuk komitmen dan kepedulian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering llir.
6. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) , yang menjalankan usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik sebagai kantor pusatj induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
BABIl MAKSUD, TUJUAN,DANASAS
Pasal 2
Pengaturan mengenai TJSLP dan PKBLdimaksudkan untuk:
- a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. memberi arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pe1aksanaan TJSLP dan PKBLagar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP dan PKBLdi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan;
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Pasa13
terwujud ...
Tujuan pengaturan TJSLP dan PKBLadalah:
..
\_.\_---\_
...
\_-\_. \_\_.\_-\_.\_----------
4
- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten OganKomeringIlir;
- h. terwujudnya program TJSLP dan PKBLyang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Ogan KomeringIlir;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLPdan PKBL di Kabupaten OganKomeringIlir;dan
- d. tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Ogan KomeringIlir secara optimal.
Pasal 4
PenyelenggaraanTJSLPdan PKBL di Daerah ## BAB III PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasa15 BagianKesatu KewajibanPemerintah Kabupaten
Penyelenggraan TJSLP dan PKBL harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Pasa16
Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan TJSLP dan PKBL, antara lain:
- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan programTJSLPdan PKBL; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasanpelaksanaan programTJSLPdan PKBL.
5
Pasa17
Pasal 6
- (I) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL Kabupaten.
Pasal 7
5
Pasa17
- (I) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari: a. unsur Pemerintah;
- b. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. me1alukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
- b. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
- c. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dan PKBL. C
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- {5}Ketentuan mengenai mekanisme kerja Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Sasaran PenyeIenggaraan TJSLP
Pasal 8
Penyelenggaraan TJSLP dan PKBLditujukan kepada:
- a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/ atau
- b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.
Pasal 9
Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:
- a. bidang Infrakstruktur
- b. bidang pendidikan;
- c. bidang kesehatan;
- d. bidang olahraga;
- e. bidang sosial dan keagamaan;
- f. bidang perekonomian rakyat; f
- g. bidang lingkungan; dan
- h. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten;
BAB IV...
,
r
'
..
6
BABIV BESARANDANPELAKSANAAN TJSLP DANPKBL
Pasall0
- (1) Perusahaan wajib menyediakan/rnenyalurkan dana untuk TJSLP atau PKBL sebesar 5 % (lima perseratus) dari hasil bersih penerimaan perusahaan.
- (2) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP atau PKBL
Pasal 11
Setiap Perusahaan melaksanakan TJSLP atau PKBLsesuai dengan rencana yang telah disepakati.
Pasal 12
- (1) Perusahaan menyarnpaikan laporan pelaksanaan TJSLP atau PKBLkepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyarnpaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Penyarnpaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.
BABV TIMFASILITASI TJSLP
Pasal 13
- (1) Perusahaan dapat membentuk Tim Fasilitasi TJSLP atau PKBL sebagai wadah kerja sarna dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP atau PKBL.
- (2) Pengurus Tim Fasilitasi TJSLP atau PKBLdapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSLP atau PKBL atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten.
BABVI...
'1\
'f
I
7
BABVI SISTEMINFORMASI
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP dan PKBLdi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- b. program yang telah didanai TJSLP atau PKBL;
- c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP atau PKBL;dan
- d. perkembangan pelaksanaan TJSLP dan PKBL d.i Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oIeh Perusahaan.
BABVII
PENGHARGAAN
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 16
Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir
BABIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 17
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP dan PKBL.
2. {2}Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {I} dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.
Pasal
18. '"
,
.'
v
,
8
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 18
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kebijakan TJSLP dan PKBL serta memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP atau PKBL.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 19
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemantauan lapangan; dan
- b. evaluasr, b.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan.
- (4) Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.
BABX SANKSIADMINISTRATIF
Pasa120
Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 11 ayat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
BABXI KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 21
Apabila terjadi pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Program TJSLP dan PKBL di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XII. ...
J
•
9
BABXII KETENTUANPENUTUP
Pasa123
Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir .

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 1. AJDril 2017

Penandatangan: BUPATIQGAN KOMERING ILIR,

Penetapan: OGANKOMERINGILIR, Diundangkan di Kayuagung pada-tanggal 1e April 2017 .,;~,~KRE1'!,&lt;\g~:,PAERAH KABUP " ",&lt;:RUSIN ~" ;/./ LEMBARANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGIUR TAHUN2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 3 -------------- --------------