Unknown PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAIY DAN PENGEIOUTAN LIITGKUNGAIT HIDUP (berlaku 6 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya berpotensi menimbulkan pencemaran danlabau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya menganc€rm kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan pengendalian secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor !9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor sar9l; 3.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Conuention on Biological Diuersitg (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t994 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3556); 4.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun L994 tentang Pengesahan lJnited Nations Framework Conuention on Climate Clwnge (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsaMengenai Perubahan lklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557); 5.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 10.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 11.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun L999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 12.
8. Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2OOO tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 39821; 13.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OOl tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO 1 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a153); 14.
10. Peraturan Pemerintatr Nomor 82 Tahun 2OOL tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a161); 15.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 16.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a858);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah:un 2012 tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 19.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol3 Nomor 17); 21.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN :
MenetAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- l. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 3.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 4.
5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 5.
6. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. 6.
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyelurrrh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
4. 1O. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. 1 1. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendulnrng perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
6. L2. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber dayahayati dan nonhayati yang secara keselunrhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana , dan / atant program.
15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagr proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara€rn usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagl proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, ertergi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, ener$. dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19. Iftiteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
20. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragam€rnnya.
23. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
6. 24.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat El3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
8. 26.Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah El3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83.
27. Pengelolaan limbah E}3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimp€ulan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan.
28. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yangtimbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
29. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
31. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
14. 32.Keanfan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
33. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
34. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Instnrmen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
36. Ancaman serius adalah ancama.n yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
5. 37.lzin lingkungan adalah izrn yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha danl atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
6. 38.Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitlan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
39. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
40. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
41. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
Asas
BAB II - ASAS, TUJT'AN, DAN RUAIYG LINGKT'P Bagian Kesatu
Pasal 2
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan
BAB II - ASAS, TUJT'AN, DAN RUAIYG LINGKT'P Bagian Kesatu
Pasal 3
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hiduP;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem ;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.
Baglan Kettga Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, TUJT'AN, DAN RUAIYG LINGKT'P Bagian Kesatu
Pasal 4
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
- b. pemanfaatan;
- a. perencanaan;
- c. pengendalian;
- e. pengawasan; dan
- d. pemeliharaan;
- f. penegakan hukum.
TUGAS DAN WEtr'TNANG
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 5
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- a. menetapkan kebijakan;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sarna dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- o. menerbitkan yzin lingkungan; dan
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan.
BAB TV
PERTIYCAITAAN
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 6
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan :
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- c. pen5rusunan RPPLH.
Baglan Kesatu
Inventarlsasi Lingkungaa Hldup
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 7
Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :
- b. jenis yang dimanfaatlan;
- a. potensi dan ketersediaan;
- c. bentuk penguasaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- d. pengetahuan pengelolaan;
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
Baglan Kedua
Penetapan Wilayah Ekoreglon
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 8
Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 9
RPPLH disusun
- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal I disusun dalam bentuk Peraturan Daerah.
2. (21 Pen5rusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB V PEMANFAATAIT
- (U Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan ## BAB VI PEITGENDALIAN Bagian Kesatu Umum
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 12
- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. (21 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. penanggulangan; dan
- a. pencegahan;
- c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha danl atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, pera.n, dan tanggung jawab masing-masing.
Baglan Kedua Pencegahan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 13
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :
- b. tata ruang;
- a. KLHS;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
5. amdal; e
6. UKL-UPL; f.
7. peirzinan;
8. instrumen ekonomi lingkungan hidup; h.
9. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; i
10. anggararl berbasis lingkungan hidup; J.
11. analisis risiko lingkungan hidup; k.
12. audit lingkungan hidup; dan 1
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Paragraf 1 I(LHS
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam pen5rusunan atau evaluasi:
- a. rencana tata ruang wilayah beserta renca.na rincinya, rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan renca.na pembangunan jangka menengah daerah;
- b. kebijakan, rencana, danf atau program yang berpotensi menimbulkan dampak danlatau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, darrl atau program; dan
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah daerah;
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 15
KLHS memuat kajian antara lain:
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- c. kinerja layananljasa ekosistem;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 16
- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar bagi kebrjakan, rencana, danlatau program pembangunan dalam wilayah daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung telah terlampaui, maka :
- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 17
- KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. (1)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KLHS diatur dalam Peraturan Bupati. (21
Paragraf 2 Tata Ruang
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 18
- Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, KLHS menjadi dasar perencanaan tata ruang wilayah. (1)
- Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 19
- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
- b. baku mutu air limbah;
- a. baku mutu air;
- c. baku mutu air laut;
- e. baku mutu emisi;
- d. baku mutu udara ambien;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- b. mendapatkan izin dari Bupati.
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
13. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Krtteria Baku Kenrsakan Lingkungan Hidup
- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. (21 Kriteria baku kerusakan linglmngan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- f. kriteria baku kerusakan gambut;
- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
12. (4') Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
- b. kenaikan muka air laut;
- a. kenaikantemperatur;
- c. badai; dan/atau
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- d. kekeringan.
Paragraf 5 AEdal
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 21
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yarrg berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
2. (21 Dampak penting ditentukan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 23
Ikiteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas :
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran daxt / atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindunga.n cagar budaya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggr dan/atau mempengaruhi pertah€ulart negara; dan/ atau
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 24
Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan dasar penetapan kelayakan lingkungan hidup.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 25
Dokumen Amdal memuat:
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 26
- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
2. {21 Pelibatan masyarakat harus dilakukan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 27
- (1) Dalam menJrusun Dokumen Amdal, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (U dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
2. (21 Pen5rusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi pen5rusunan Amdal.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 28
- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
2. (21 Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 29
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun Amdal.
2. (21 Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pen5rusun Amdal.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 30
- ( 1) Usaha dan I atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban men5rusun Amdal apabila :
- b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada pada wilayah yang telah memiliki rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis; atau
- a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
- c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- {21 Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menJrusun UKL-UPL
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 31
- c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 32
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 34
- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKLUPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
2. (21 Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 35
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wqiib memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan.
- a. pen)rusunan Amdal atau UKL-UPL;
- (2) lzin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan :
- b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
- (3) lzin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 36
- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
3. (21 Permohonxt izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (U disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- b. dokumen pendirian usaha danlatau kegiatan; dan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 37
- (1) Bupati wajib menolak permohonxt izin lingkungan apabila permohonan izrn tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKLUPL.
2. {21 Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi Penilai Amdal tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 38
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (21, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 39
- (1) Bupati wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
2. (21 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 40
- (1) lzin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha danlatau kegiatan
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan waj ib memperb arui izin lingkungan.
- (2) Dalam tral izin lingkungan dicabut, izin usaha danlatau kegiatan dibatalkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 8
Instrumen Ekouomt Lingkungan Htdup
- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wqiib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
2. (21 Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- c. insentif dan/atau disinsentif.
- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (21 huruf a meliputi:
- b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hiduP;
- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup ; dan
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
6. l2l Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4t ayat (2) huruf b meliputi :
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 41
- (3) Insentif danlatau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (21 huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 42
- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (21 huruf a meliputi:
- b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hiduP;
- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup ; dan
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
6. l2l Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4t ayat (2) huruf b meliputi :
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- (3) Insentif danlatau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (21 huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- b. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup;
- c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- e. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;
- d. pengembanga.n asuransi lingkungan hidup;
- f. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
5. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati
- g. pengembangan sistem lingkungan keuangan.
Paragraf9
Peraturan Perundang-undangan Berbasls Llngkungan Hidup
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 44
Setiap pen5rusunan peraturan perundang-undangan wajib
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 45
Pemerintah Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 46
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggar€rn untuk pemulihan lingkungan hidup.
Paragraf 11
Aaalisis Risiko Llngkuagan Hldup
Pasal4T
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkung€Ln hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
2. (21 Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. pengelolaan risiko; danlatau
- a. pengkajian risiko;
- c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 12 Audlt Llngkuagan llidup
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 48
- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
2. (21 Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
Bagian Ketiga
Penanggulangan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 49
- (1) Setiap or€rng yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran danf atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
Baglan Keempat Pemullhan
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 50
- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
- b. remediasi;
- d. restorasi; dan/atau
- c. rehabilitasi;
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - TUGAS DAN WEtr'TNANG
Pasal 51
- (1) Pemegang rzin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
3. (21 Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan diatur dalam Peraturan Bupati.
PEMELIIIARAAN
BAB VII - PEMELIIIARAAN
Pasal 52
- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
- b. pencadangan sumber daya alam; dxtlatau
- a. konservasi sumber daya alam;
- c. pelestarian fungsi atmosfer.
- a. perlindungan sumber daya alam;
6. (21 Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- b. pengawetan sumber daya alam; dan
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
10. (41 Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- b. upaya perlindungan lapisxt ozon; dart
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PEITGEIOLAAN LIMBAII 83
Pasal 53
- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah E}3 wqiib melakukan pengelolaan limbah 83 yang dihasilkannya.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan limbah E}3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengelolaan limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan sementara dan pengumpulan.
BAB VIII - PEITGEIOLAAN LIMBAII 83
Pasal 54
- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah darrl atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
2. (21 Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangalrnya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah dan/atau bahan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - SISTEM INFORMASI
Pasal 55
- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
3. (21 Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
BAB X - IIAK, IIEUIA"IIBAIT, DAN L/IRANGAN Baglan Kesatu Hak
Pasal 56
- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
3. (21 Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
4. (41 Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau pemsakan lingkungan hidup.
Bagian Kedua Kewqiiban
BAB X - IIAK, IIEUIA"IIBAIT, DAN L/IRANGAN Baglan Kesatu Hak
Pasal 57
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
BAB X - IIAK, IIEUIA"IIBAIT, DAN L/IRANGAN Baglan Kesatu Hak
Pasal 58
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Baglan Ketiga
Larangan
BAB X - IIAK, IIEUIA"IIBAIT, DAN L/IRANGAN Baglan Kesatu Hak
Pasal 59
Setiap orang dilarang :
- b. memasukkan 83 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah daerah;
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. memasukkan limbah 83 ke dalam wilayah daerah;
- e. membuang 83 dan limbah E}3 ke media lingkungan hidup;
- d. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau izin lingkungan;
- h. men5rusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi pen5rusunan Amdal; dan/atau
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- a. pengawasan sosial;
3. (21 Peran masyarakat dapat berupa:
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- c. penyampaian informasi danlatau laporan.
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
BAB XII - PENGAWASAIY DAN SAITKSI ADMINISTRATIF Bagi,an Kesatu Pengawasan
Pasal 61
- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup.
3. (21 Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawas€rn kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB XII - PENGAWASAIY DAN SAITKSI ADMINISTRATIF Bagi,an Kesatu Pengawasan
Pasal 62
Bupati wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha danlatau kegiatan terhadap izin lingkungan jika pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB XII - PENGAWASAIY DAN SAITKSI ADMINISTRATIF Bagi,an Kesatu Pengawasan
Pasal 63
- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) berwenang :
- b. meminta keterangan;
- a. melakukanpemantauan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
6. memotret; e.
7. membuat rekaman audio visual; f.
8. mengambil sampel; o b'
9. memeriksa peralatan; h.
10. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau i.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
Bagian Kedua Sankst Administratif
BAB XII - PENGAWASAIY DAN SAITKSI ADMINISTRATIF Bagi,an Kesatu Pengawasan
Pasal 64
- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- t2l Sanksi administratif terdiri atas:
- b. paksaan pemerintah;
- a. teguran tertulis;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- d. pencabutan win lingkungan.
BAB XII - PENGAWASAIY DAN SAITKSI ADMINISTRATIF Bagi,an Kesatu Pengawasan
Pasal 65
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
BAB XII - PENGAWASAIY DAN SAITKSI ADMINISTRATIF Bagi,an Kesatu Pengawasan
Pasal 66
- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran danlatau pemsakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
2. {21 Bupati berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran danlatau perusakan lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
BAB XIII - PEIYYELESAIAI{ SENGKTTA LIITGNUNGAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 67
- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
Baglan Kedua Penyelesaian Seagketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
BAB XIII - PEIYYELESAIAI{ SENGKTTA LIITGNUNGAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 68
- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
25
(2t
- ,fifiil:;r,lT]'#ffi #tf.:l#"i*iiH (3) luar
- l"fl:H^'f;lolil*jll1di,.r,fl pengagirg tidak berraku diatur ah., i}",Tff i"ljffiH,:* r,ii"p ",lts"i**; (3) Dalam p"ry.t.""iui (2)
BAB XIII - PEIYYELESAIAI{ SENGKTTA LIITGNUNGAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 69
- #ry.fl*i tffilembentuk temra,ga penyedia jasa 6euas lan tidak u.*rii,.lingkungan t iaup d;;rsirat (2) -a"Ll#'d"put (1)
- im:n"r"r, memfasiritasi pembentukan r,iarJ91 --pe:ved.ia jasa penyelesaian (3) Keten; vans bersifat"il"r"-" lJ.',iif irli?ffta rngkunsan (2)
- tr#H##xffi tl'ffilln"Tni$:i*fo,ir,:x
Peuyeleca*" f,l*n Ketiga "",.,1,iT"*lr1[f*rsaaHtdup Ganti Kerugian ffiffil1han
Liagkul,an pasal 7O
- :?ifl"ffiX*?;lti?5.o T*" dan/arau.kegiatan yans pencemaran dan/ut",, ,' melanggar huku-ril*-*t.irr" me n i m bu,kan- k#;; T"fiilF,li:f!:il l,*,*ih; ,nr II1HJT:*T*;:d ganti *gi- al,,z"ru., merakurian (2) setiap (1)
- ,^\;Tm.Tr.:JtrJa;'""t'"i",t"-il;;*#"T;;llf ,#;; (?,,
- r1'g. yang melakukan pemindahtanganan, ffllnH"r:H: ruf:"1"r' "Ji ^,"i1n/1tau kegiatan ,., fr',':lT3il .;ffif ffi#flfl #*TtrU#Jffi;ffif (3) Pengadilan a.p"t \_enetapkan pembava
- ;.Til:n":,fr5*Hsa diputuskan
BAB XIII - PEIYYELESAIAI{ SENGKTTA LIITGNUNGAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 72
- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. (21 Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola 83 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah 83.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah
BAB XIII - PEIYYELESAIAI{ SENGKTTA LIITGNUNGAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 73
Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
Paragraf 5 Hak Gugat Masyarakat
BAB XIII - PEIYYELESAIAI{ SENGKTTA LIITGNUNGAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 74
- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran danlatau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
Hak Gugat Organisast Lingkungan Hidup
BAB XIII - PEIYYELESAIAI{ SENGKTTA LIITGNUNGAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 75
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
3. (21 Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- a. berbentuk badan hukum;
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan a.nggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
- b. menegaskan di dalam anggara.n dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
Paragraf 7 Gugatan Administratif
BAB XIII - PEIYYELESAIAI{ SENGKTTA LIITGNUNGAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 76
- (1) Setiap orang dapat mengajukan gpgatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila :
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wqiib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dartlatau
- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan win lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan Dokumen Amdal;
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
5. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. (21
BAB XTV PEIYYIDII(AN
Pasal TT
- Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. (u
- Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang : (21
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap or€rng berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran y€rng dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
7. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. (s)
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.
BAB XIII - PEIYYELESAIAI{ SENGKTTA LIITGNUNGAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 78
- {1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
- (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XTI KTTENTUAN PIDANA
Pasal T9
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 59 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.OOO.0OO,OO (lima puluh juta rupiah).
2. (21 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB :rVI
K TENTUAN PENUTUP
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - PEIYYELESAIAI{ SENGKTTA LIITGNUNGAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 81
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014 BUPATLPAMEKASAN , ACHMAD SYAFII

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 23 Maret 2075 ^r*] LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 6