PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 21 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN MODAL DALAM I BENTUK KREDIT LUNAK PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PERKUATAN MODAL BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN LABUHANBATU (berlaku 28 Mei 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Undang-, Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu meningkatkan peranan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengembangkan usahanya khususnya di Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 2 1 Undang U ndang N omor 20 Tah un 2008 ten tang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Koperasi dan U saha Mikro Kecil dan Menengah perlu memberikan stimulant dalam bentuk bantuan modal untuk perkuatan permodalan dan pengembangan u saha yang berasal dari Pemerin tah Kabu paten Labuhan batu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Modal Dalam Bentuk Kredit Lunak Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Rangka Perkuatan Modal Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Labuhan batu.
2. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1 1 6 ,
Mengingat :
1 .
Undang - Undang Dasar 1945;
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 ten tang Pelaksanaan Kegiatan U saha Simpan Pinjam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. 1 0 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tab u n 1997 ten tang Tun tu tan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
4. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 1 3 . Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas­ Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
- 1 4 . Peraturan Bupati Nomor 1 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas­ Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 19);
- 1 5 . Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 510/66/DAGKOP/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Modal Penyertaan Dalam Bentuk Kredit Lunak Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Perkuatan Modal Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Labuhanbatu.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN MODAL DALAM BENTUK KREDIT LUNAK PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
6
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PERKUATAN MODAL BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN LABUHANBATU
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan Dinas Perindagkop dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, U saha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
4. Bantuan Modal adalah Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu c.q Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Labuhan batu yang dananya ditampung dalamAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk kegiatan Perkuatan permodalan usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Penerima Bantuan yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan adalah pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Perkuatan Modal adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas perkuatan permodalan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha.
7. Koperasi adalah Badan H ukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempengaruhi kriteria Usaha Kecil.
10. Usaha Menengah adalah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
3. 1 1. Dunia usaha adalah Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Asas Bantuan Modal adalah :
- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. efisiensi berkeadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. kemandirian;
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Tujuan Bantuan Modal untuk :
- a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui usaha Bantuan Modal;
- b. Memberi kesempatan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku ekonomi kerakyatan dalam mengembangkan usaha sehingga mampu mengikuti perkembangan ekonomi nasional.
BAB III - PENERIMA Pasal 4
Pasal 4
- ( 1 ) Penerima Bantuan Modal adalah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan prioritas u tama adalah yang mengolah produk seperti pangan segar, pangan olahan, kuliner, jamu atau produk herbal, kosmetika, furniture, alas kaki, alat - alat rumah tangga dan pakaian di Kabupaten Labuhanbatu.
- ( 2) Penetapan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan besarnya alokasi Bantuan Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PENYALURAN
Pasal 5
Syarat dan Tatacara Penyaluran Bantuan Modal bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tercantum dalarn Larnpiran Peraturan ini.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PENYALURAN
Pasal 6
Penerima sebagai dimaksud dalarn Pasal 4 ayat ( 1 ) bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Modal tersebut kepada Bupati Labuhanbatu c/q epala Dinas.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PENYALURAN
Pasal 7
Perjanjian Kredit antara Dinas dan Penerima Bantuan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan ini.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PENYALURAN
Pasal 8
- ( 1 ) Penerima Ban tuan yang telah menerima bantuan sebelum diundangkannya Peraturan ini wajib menyerahkan agunan kepada Dinas sebagaimana diatur dalarn Peraturan ini.
- (2) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam hal pengembalian cicilan tunduk kepada Peraturan ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 1 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Modal Penyertaan Dalam Bentuk Kredit Lunak Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 10
Peraturan ini diundangkan. berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Kabupaten Labuhanbatu. mengetahuinya, Peraturan ini Berita Daerah

Penetapan: Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 28 Mei 2014

Penandatangan: BUPATILABUHANBATU, dto TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Penetapan: Diundangkan di Rantauprapat pada tanggal 28 Mei 20 14 ETARIS DAERAH TEN LABUHANBATU, ALI USMAN HARAHAP PEMBINA TING KAT I NIP. 19640910 199703 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2014 NOMOR 21
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor

: 2 1 Tahun 2014

Tanggal : 28 Mei 2014

SYARAT DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN MODAL DALAM BENTUK KREDIT LUNAK PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PERKUATAN MODAL BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN LABUHANBATU

## A. SYARAT

## I. Koperasi :

- 1 . Merupakan Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum minimal 2 ( dua) tahun dan mempunyai SIUP.
3. Diprioritaskan kepada Koperasi yang belum pernah mendapat Bantuan Modal dari proyek sejenis.
2. Memiliki anggota yang bergerak disektor usaha produktif antara lain pertanian, nelayan, perkebunan, pengrajin i ndustri kecil, industri rumah tangga atau perdagangan.
4. Telah melaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun buku terakhir.
5. Pengurus koperasi bersedia bertanggungjawab atas penggunaan Bantu an Modal baik yang dimanfaatkan oleh Koperasi maupun anggotanya.
6. Mengajukan proposal kepada Bupati Labuhanbatu c/q. Kepala Dinas.
7. Menyerahkan agunan berupa Sertifikat yang berada di Kabupaten Labuhanbatu.

8. Menyerahkan Fotocopy KTP dan KK pengurus.
9. Mempunyai rekening tabungan pada Bank SUMUT Ca bang Ran tau prapat.
10. Menandatangani Perjanjian Kredit.

## II. Usaha Mikro dan Kecil :

- 1 . Telah mempunyai usaha minimal 6 (enam) bulan.
2. Diprioritaskan yang belum pernah mendapat bantuan Modal dari proyek sejenis dan yang bergerak dibidang Industri Pangan dan Kerajinan.
3. Melampirkan Surat Pernyataan akan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Modal yang diterima.
4. Mengajukan proposal kepada Bupati c/q. Kepala Dinas.
5. Menyerahkan agunan berupa akte tanah atau surat kepemilikan atas tanah yang diketahui oleh Camat setempat.
6. Menyerahkan Fotocopy KTP dan KK.
7. Mempunyai rekening tabungan pada Bank SUM UT Cabang Rantauprapat.
8. Menandatangani perjanjian Kredit.

## III. Usaha Menengah:

- 1 . Telah mempunyai usaha minimal 2 tahun.
2. Diprioritaskan kepada UKM yang telah pernah mendapatkan Bantuan Modal sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan melunaskan angsuran tepat waktu (pengembalian kredit lunak).
3. Usaha yang dikelola semakin meningkat setelah dibantu.

4. Diutamakan Usaha Kecil dan Menengah yang bergerak dibidang Industri Pangan dan Kerajinan.
5. Melampirkan Surat Pernyataan akan bertanggungiawab atas penggunaan Bantuan Modal yang diterima.
6. Mengajukan proposal kepada Bupati c/q. Kepala Dinas.
7. Menyerahkan agunan berupa akte tanah atau surat kepemilikan atas tanah yang diketahui oleh Camat setempat.
8. Menyerahkan Fotocopy KTP dan KK.
9. Mempunyai rekening tabungan pada Bank SUMUT Cabang Rantauprapat.
7. 1 0 . Menandatangani Perjanjian Kredit.

## B. TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

- a. Bantuan Modal disalurkan melalui rekening pada Bank yang ditunjuk, yaitu Bank SUMUT Cabang Ran tau prapat.
- b. Tim mengadakan seleksi dan penilaian terhadap proposal usulan permohonan baik secara administrasi maupun survey ke Iapangan.
- c. Bantuan Modal Penyertaan yang diberikan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten c/q Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu secara bertahap.

## BUPATILABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR