KEPUTUSAN KEPALA RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang PRODUK HUKUTil OESA ffiIlGAH RAHIIIAT TUHAH YANG ['AHA ES&amp; AUPAT| KERII{CI, - [s!:ffirc daiarn rangka memberikan landasan hlti.-um dan teriib adrrfoistragi F,enln rsunan per?tllran perundan g-unda n gan ciesa Flu dabrr jenis, bentuk dan prosedur p'ennsunan secta Eilindarlgan peraturan perundang-undangan desa secara 8pa4.r dan terkoordinasi; - Hnm sesuai ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ddarn huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Enhng Produk Hukum Desa;
l:lengingat ;
1. Undang-Undang f'lomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Dai'urat Nomor 27 Tahun t957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembenhrkan Daerah Swatanfa Tingkat II Dalam Ungkungan Daerah Swatantra'Iingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Ncmor 108, Tambahan Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3483);
2. L Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4380);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentrng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20&amp;+ Homor 125, Tambahan Leminran Negara Republik Indcnesia f{omor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denEan Undang-Undang Nomor tZ Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negan Republik Indonesia i{omor aSaa )l
+ Peraturan Pemeintah Nonror 72 Tanun 2ffi5 terrtenE Desa (tenrbann Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomr 158, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 l$onrrr aSeT);
5. 5" ftrab,rarr Femerinbah Ncn,or 79 Tahun 2005 tentang Pcioman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerinbhan tlaerah (Lembaran lJegara Republik Indonesia Tahun 2005 l{qnor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla l|qns 4593);
6. 6 katuran Presiden Nornor l Tahun 2007 tentang Pengesahan, krgundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- -1. Peraiu:'an Menteri Dalam Negeri iiomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Perahrran Desa;
8. Peraturan Daerah l.lornor I? Tahun 2007 ientang Produk Hukum Daerah (Lembai'an Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembararr Daerah Kabupatai F.erinci Nomor 6);
Dengan Persehrjuan Bersama
DEWAN PERWAKII.AN RAI(YAT DAEMH IGBUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KEPJNCI
I'IEMUTUS$f{ :
ll@kan:
frITIURATII DAERAH KABUPATEil KERTHCT TET{TAffG M'f, }IUKU}I DESA
BA5 I KETET{TUAN LIMU}I Pasal !.
ffi Feratuan Daerah iniyang dimeksud Cengan:
- L lfuait adalah Kabupaten Kerincj.
- XL knerintah Daerah adalah Pemerinbh Kabupaten Kerinci.
- &amp; npti adalah Bupati Kerini.
- { furis Daerah adalah Sekrebris Daerah Kahrpaten Kerinci.
- !E' IgcalraEn acialah wlayah kerja camat sa-bagai perangkat ffi.
6. Desa adalah kesaban masyaraiat hukurn yang rnemilik! batasbalas wilayah yang berwenang unfuk mengatrr dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istjadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesafu an Republik Indonesia.
2. 7, Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemainbhan desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengahrr dan mengurus kepentingan masyarakat setempa! berdasarkan aqal usul dan adat isUadat setempat yang diakui dan dihormaU dalam sistem Pemerinbhan Negara Kesahran Republik Indonesia.
3. Pernerinbh Desa adalah Kepala Desa dan \_oerangkrt Des seba gai u nsu r penyelen gga ra pem erintahan desa. 8.
4. Badan Pernusyawaratan Desa yang selanjubrya dislngkat BpD, adalah lcmabaga yang me:'upakan per,vujudan demokasi daiam penyelenggaraan Femerintahan Desa sebagai unsiljr per4penggaraan Pemerinbhan Desa. 9.
5. Produk Hukurn Desa adalah Perafi.rrcn Perundang-undangan Desa png terdiri dari: Peratrrran Desa, Peratur:an Kepala Desa, fcprusan Kepala Desa dan lrstruksi Kepala Desa dalam rdrdra pengab:ran penyelenggaraan pemerintahan desa. rg-
6. Fredur Penyusunan hoduk Hukum Dtsa adalah rangkaian herjatan penyusunan hoduk Huku:n Desa sejak perencanaan sasnpai dengan pengundangan. lL
7. Mrran Desa adalah peiah.rran perundang-undangan yang *ilEtCeh BPD berserna Kepala Desa. u
8. teramla.r Kepala Desa zrdalah Perafur-an Perundang-unciangaa grg d'eEpkan oleh Kepala Desa yang bersifat rnengab.rr &amp;n ra,rgka pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan knOang-undangan yang lebih Unggi. fl
9. fpfisan Kepala Desa adalah kepuhrsan yang ditebpkan oletr ftFh Desa yang bersifat penetapan dalam rangka gdareanaan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. urt
t
s
l
r
- 15- hstrulLsi Kepala Desa adalah perinbh kepala desa kepada bawahannYa.
- 16- Program Legisiasi Desa yang selanjuhya disebut Prolegdes dalah instnjment pei-encanaan pembenukan produk hukum desa lang disusun secarit terencana, terpadu dan sistematis.
17. Paniffa Legislasi adalah salah sahr alat kelengkapan Eadan ' Penvakilan desa yang khusus menangan! bidang legislasi.
Pasal 2
hA* inrtum Desa dibenfuk
Pasal 3
'$t Gtetgi mustan FtoCuk Hukum Desa mengandung azas:
- a- penlFlotnan;
- b. lannanusiaan;
- c- kirangsaan;
- ' tl- lE ilsilnbraan;
- e lekduargaan;
- fi. :f*nei&lt;a tunggal ika;
- g. hadEla:'r;
ir,
- h. kesarnaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- J. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Setain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Huk-um Desa dapat memuat azas lain sesuai dengan subtansi , Produk Hukum Desa yang bersanglobn.
BAB IU
SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 4
Plofuk Hukum Desa bersfat pengail'lran dan penetapan.
Pasal 5
- (li Foduk Hukum Desa bersiiat pengahrran sebagaimana dmaksxl pada Pasal4 meiiPttti :
- a perafuran desa; dan
- b. perahrran kepala desa.
- Gl Proerk Hukum Desa bersiffi Penetapan sebagaimana dirnaksud pada Pasal4 meliputi :
- a. Kepirtrsan Kepala Desa; tian
- b. Insfruksl Kepala Desa.
3AS IV
Pasal 6
## TEKIIIK DAI{ KSRANGI(A PENYUSUNAI{ Pasal 6
Pasal 62
- Mrr'ra BAB II
ASAS
hA* inrtum Desa dibenfuk
'$t Gtetgi mustan FtoCuk Hukum Desa mengandung azas:
- a- penlFlotnan;
- b. lannanusiaan;
- c- kirangsaan;
- ' tl- lE ilsilnbraan;
- e lekduargaan;
- fi. :f*nei&lt;a tunggal ika;
- g. hadEla:'r;
ir,
- h. kesarnaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- J. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Setain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Huk-um Desa dapat memuat azas lain sesuai dengan subtansi , Produk Hukum Desa yang bersanglobn.
BAB IU
SIFAT DAT{ ]EHIS
Plofuk Hukum Desa bersfat pengail'lran dan penetapan.
- (li Foduk Hukum Desa bersiiat pengahrran sebagaimana dmaksxl pada Pasal4 meiiPttti :
- a perafuran desa; dan
- b. perahrran kepala desa.
- Gl Proerk Hukum Desa bersiffi Penetapan sebagaimana dirnaksud pada Pasal4 meliputi :
- a. Kepirtrsan Kepala Desa; tian
- b. Insfruksl Kepala Desa.
3AS IV
TEKIIIK DAI{ KSRANGI(A PENYUSUNAI{ Pasal 6
"jffi pern/usunan rancangan Produk Hukunn Desa adaiah ilh$ryffra tercantum datam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran PeraFuran Daerah ini yang 615lq#i Bagian yang tidak terpisahkan dari Penturan Daerah ini.

- c. BatangTubuh;

## Pasal ?

fi'gfanfjr,a penytEunan Produk Hukum Desa pada umumnya tf':din &amp;i:

- L ludul;

'

- b. Ferrrbukaani
- d. PenutuPj
- f. Lampiran fiika diPerlukan).
4. a Fenjelasan [i'ka diperlukan); dan

## Paal S

- tLl l{,at€fi muatan Peraturan Desa rnerupakan seluruh rnaEi nnrahn dalam rangka penyelenggaraan pemerinbhan &amp;sa, penrbangunan desa, dan pemberdayaan masTarakat =rta ;-td"baran lebih lanjut dari pe'aturan perundang-unda*an prg lebih tinggi.
- gl t|3Efi muatan Perahrran Kepala Desa merupakan penjahran pebksanaan Peraturan Desa dan perahrran perundang lndangnn yang lebih tinggiyang bersifat pengaturan'
- @l 5tfr;i muatan Kepuhrsan Kepala Desa merupakan penjabrat pdaksanaan Peraturan Desa dan Peratr.rran Kepala Desa rar€ bs=ifat PenebPan.
- {4 lla@fi muatan insfuksi Kepala Desa merupakan befisi pefhlatt d;ri Kepaia Desa keoada bavrahannya untuk -ri':elaksaoakan urgas-hr$s pemerinEnan caniatau melaksarrakan percturcn perur-rda n g-un da n ga n.

## EAE VI PERSHPA}I DAIII PERET{CANAAIi PEM AENTUKAH

## Bagian Kesatu Perahrran Desa

## Paragaf L Program Legislasi Desa

## Pasal 9

- ttl Ferencanaan PembenUkan Perafuran Desa dilakukan dalam srah.r Program Legislasi Desa.
- flt *otegdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fogram Pembenfukan Peraturan Desa dengan pokok materi Iilrg akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-unda n ga n lainnya.
- ss Hok materi yang akan diabrr serta keterkaihnnya dengan per&amp;ran pen-lndang-undangan lainnva sebagaimana dimaksud peda ayat (2i merupakan penjelasan serara lerrgkep mengenai lurse;ri ranangan Perah.rran Desa yang meliputi:
- a- hr bdakang dan tujuan pembenUkan;
- b. kr hulcrm;
- &amp; pokok pikiran, iingkup, atau objek yang akan diatur;
- L sas:rritrr yang ingin diwujudkan;
- c. ing*auan sefta arah pengaturan; dan
- f, hcleitan dengan perairlnn perunCang-unriangan ta!n.

## Pasa! 10

- &amp;n keadaan tertenil, Kepala Desa dapat ffi€nlusurr kqan Peraturan Desa di luar Prolegdes. MW
- lllurgan PeraUran D€sa di luar Prolegdes sebagaimana fimkcd pada ayat (1i yang diusulkan ole-h BPD dapat tffirfui sesuai dengan mekanisme yang diairlr dalam ilm

Perafuran Tata Terrjb BpD dengan meriperhaUkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 uyut 1:1.---

- a' menetapkan peraturan desa yang merupakarr pcr-intah fangsung dari peraturan p*runiani-uncinian yang ieuih tinggi.
- (3t Keadaan tertentu sebagaimana ciimaku d padaayat (1) adalah:
- b- Keadaan tertenhr rainnya yang memastikan adanya urgensi desa atas suatu rancangan perafuran desa.

## Pasal 11

wes ditetapkan setiap tahun berdasarkan skara prioritas pmbernnon rancangan peratulan Desa.

## Pasal r2

- hn'rs'rnan proregdes di ringkungan pemerintah Desa ffcorcfinasikan oteh Seketaris D*". rffi
- hntfr sunan proregdes di ringkungan BpD dikoordinasikan creh h.*b lqisiasi yang bersifat naa[tetap. rffi

## Pasal 13

- fH fenyusunan,.. prolegces sebagalmana dimakud pada F d 12 ayat (2) dibahas bersama uitu' BpD can pemerintah FT png peiaksanaannya dikoordinasikan oteh BpD merarui Hia !-egis!asi. 'ffi0n
- mdbgdes yang telan nneftperoleh kesep:kaian bersarra antara @ dan Pernerintah Desa ditetapkan dengan reputusin xepot. k{mr
- F -ranangan perafuran Desa yang tersusun dalam tryT sebagaimana dimakud padi rvrt til-oiumumtan spla diketahui oleh masyarakaL lW

## Pe,-sla pa n Pembentu ka n

## Taragnt 2 Pasal 14

- (1) Rancangan Perafuran Desa disusun oleh Kepala Urusan sesuai tugas dan fungsinYa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa serta naskah akademik disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Seketaris Desa untuk diproses lebih lanjuL

## Pasal 15

- (1) Dalani rangka Denyusunan Rancangan Peraturarr D--s?, Kepala Desa dapat membentuk lim Penyusunan.
2. {2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kehra, Wakil Kehta, Seketads dan Anggota:
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada apt (2) bertugas:
- b. membuat daftar inventarisasi masalah;
- a. mengurnpulkan bahan-bahan 1'ang Ciperlu.k-an;
- c. membahas dan menyempumakan rancngnn perafuran desa;
- d. menpsun jadwal pembahasan.
- (4) Tim sebagaimana dirnakerd a1at (1) , aY?t (2) dan a'pt {3) dibenErk dan diietapkan dengan Keputrsan Kepala Desa.

## lrasa! 16

- {1) Dalam perrrbahasan di lingkrngan Pemeiintah Desa, Pemrakarsa dapat puia mengundang t€jabaVpan ahii dari Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan daiam penyllsunan ranangan Peraturan Desa.
- (2i Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberaticn permasaiahan yang bersifat prinsip mengenai cbjek yang diafur, jatrgl..auan dan erah pengahlran.

- (1) Ranatrg?fi Pera$ran Desa yang telah dibahas mendapadcen paraf koordinasi Seketaris Desa Can Kepala l.rrrsan Pemrakarsa.
2. (4 Kepala Urusan Pemrakarsa abu pcjabat fang 65sjuk' mengajukan rancangan Peraturan Dea yang telah men&amp;pat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa melalui Seketar's Desa.

## Pasal 18

- (1) UnUk pen-vempumaan Rancangan Perafuran Desa dan dalam rangka pengumprlan &amp;6, tanggapan dan pertimbargan sebagalmana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) hun'f a, Seketaris llesa dapat menlebarluaskan Rancargan Peraturan Desa kepada rnasprakat dan/atau crganisasi ksnas1rarak#rn.
2. ,(2) Penyebarluasan Rancangan Peratunn Desa sebagainana cJirnaksuo paCa ayat (1) rJilakukan melaiui papan p€spuffitfriarr da,/aau pertemuan.
- (3) Hasil penyebarlurean sebagaimana dimaksud pada a1rdt (2) dijadikan bahan oleh Tim Penyusunan Rancargan Peratran Desa unh:k penyernslrnaan.

## Pasal 19

Rancangan PeraU:'an Desa sebelum dtsampaikan oleh Kepala 9esa kepada BPD u;rLck dibahas le-sih lanjtrt, dapat Edebih dr,rulu dikonsultasikat kepada Bupati.

## Pasal 20

Rancangan Peraturan Desa yang merupakan hak inbiatif 8PD, sebelum dibahas lebih lanjut dengan Kepala Desa, dapat terbbih dahulu dikonsrrtiasikan kepada Bupati.

## Baglan Kedua Peraturan Kepala Desa Pasal 21

- (1) Perencanaan Fembentukan Perahlran Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Urusan Pernrakarsa. ,
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Perafuran Kepala Desa, Pemrakarsa dapat membenfuk Tim Penyusunan.
3. t3) Tab cara penyu$,lnan, pengharmonisan dan penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Desa kepada Kepala Desa berlaku lebih kurang sama dengan ketenfuan Bagian Kesatu.

## Bagian Ketiga Keprfirs:n Kepala Desa Pasal 22

- tli Kepaia Urusan adalah pemrakarsa Kepuhsan Kepala D€sa sesuai dengan fugas pokok dan fungsl masing-masing.
- (2) Tata czlra pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Keputusan Kepata Desa kepada Kepala Desa berlaku lebih kurang sama dengan ketenftan Bagian Kesahr.

## Bagian Keempat

## Instniksi Kepala Dcsa Pasai ?3

- (1) Kepaia Urusan adalah pemrakasa lrsilksi Kefala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mas'ing-masing.
- (2) Tata cara pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Insbuksi Kepala Desa kepada Kepala Desa berlakr ketentuan Bagian Ksatu.

## BAE VIi

## PEMBAHASJIT{ PERATURAil DESA

## Bagian Kesattr Penyampaian Rancangan Percfiiran Desa

## Parag:af 1 Pemerintah Desa Kepada BPD

## Pasal 24

- (1) Rancangan Peratur:an Desa yang telah disetujui olefr Kepalr: Desa disampaikan kepada BPD unhrk dilakukan pembahasan.
- (2) Seketaris Desa mmylapkan surat pengantar Kepala Desa kepada pimpinan BPD guna maryampaikan Rancangan krafui'an Desa dan keterangan Pemerintah Desa mengenai Rancangan Peraftran Desa.
3. (3i Surat pengantar K+ala Desa sebagalmana dimaks.rd pada afat (2) memuat:

'

- a. pejabat yang diugasl untuk nrendampingi Kepala Desa dalam p:rnbahasan Rancangan Peraturan Desa di 3PD,
- b. JudulRarrcangan Peraturan Dca yang diaJu untukd bahas.
3. {4) Keterangan Pemerinbh D€sa sebagaimana dimaksud pada arct (2) memuat:
4. a- hhr belakang;
- b. hjuan dasar dan sasaran;
- c. pokck-poLok dan ruang lingirup pengaturan;
- (5) Surat penganhr dan keterangan Penerintah Desa mengena! Rancangan Perafuran Desa sebagaimana dimalcsrd pada ayat (2) dilampiri dengan naskah Rancangan Feraturan Desa.
- (6) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa di EPD, Pernerintah Desa memperbanyak Rancangnn Peraturan Desa Eisebut dalam jumlah yang diperlukan.

ffirg lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan hrahrran Desa cfeh BPD, BPD harus sudah melakukan pembahasan ffi Rancangan Peraturan Desa dimaksud sesuai dengan mekanisme pqg diatr.rr dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## Paragmf 2 BPD Kepada Pemerintah Desa

## Pasal 26

- (1) Tab cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Rancangan Pei'aturan t)€sa yang disiapkan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dengan surat pengantar pimpinan BPD untuk dilakukan pembahasan.

## rPasal 27

- tl) Terhadap Rancangan Peraturan Desa yang disarnpaikan oletr BPD, Kepala Desa menugaskan Seketaris Desa untuk mengkoordinasikan pembahasannya.
- f2) Pembahasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah Desa ser€ menyiapkan saran penyempurnaan yang dlperlukan dalam bentuk Daftai' Inventarisasi i4asalah.

## Pasal 28

- Sekrebris Eresa menyiapkan Surat Keoals tr:sa kepada Pimpinan 8PD guna menyampaikan pandangan cian pendaoat Pemerintah Desa atas Rancangan Pei'aturan De-&lt;a prakarsa BPD dalam jangka waKu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat Pimpinan BPD diterima. {li
- Surat Kepala Desa sebagaimana dirnaksuci pada ayat (1) memuat pejabat yang ditugasi trntuk merrdannpngi Kepala Desa dalam pemb3hasn Encangan Ferat'-.lran Desa Ci BP9. (2)

- ayat (2) dilampiri dengan saran p€nyempumaan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah kepada Pimpinan 8PD' {1) dan ayat pada

## Pasal 29

@rila dalam satu masa sidang BPD, BPD dan Kepala Desa lntH'tyampaikan Rancangan Perafuran Desa margenai materi yang ff*, maka yahg dibahas adalah Ranczngan Perafuran Desa yang dsarnpaikan oleh BPD, sedangkan ranGr,gan Peraturan Desa yang O-r-piifun oleh Kepala D&amp; digunaran sebagai bahan untuk @rsandingkan.

## Bag'nn Kedua

## Pembahasan Rancangan Percturan D€sa di BPD Pasal 30

- {1) Pennbahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD dilakukan oleh BPD bersama K:Pala Desa.
- {2) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perah.rran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Asistensi yant dikebrai oldr Kepala Desa dan Seketaris Desa atau i.-;a Uat ya n g ci itu nju k berked u du ka: seba ga i Sekreta ris'
- {3) Ke:nggoban Tim Asisi'.ensi sebagirnana dlrnaksud pada ayat ?) teridiri atas unsur yar€ terkait denpn suirtansi Rancangan Peraturan Desa.
- (4) llnr Asisteitsi seixgalnrana Cinlak-o.rc! pad" a;.rot (2) ditetaokan dengan KePutusan KePala Desa.

## Pasal 31

- (1) Pembahasan bersama sebagainnna yang dimaksud oada Pasal 39 dilakukan melalui tingkat-Ingkat pembicaraan'

- ,flI rrgftat-tingkat pernbicaraan se'oagalmana dimaksud trxlda atat (1) dilakukan dalam rapat komid/panitia/alat kelengkapan BFD yang khusus menangani bidang legislasi.
- Gl l(ekntran mengenai tata cara pembahasan Rancangan Feratrr:an Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Tata Tertib BPD.

## Pasal 32

kr&amp;ahasan Rancangan Perafuran Desa abs inisiatif BPD &amp;ordinasikan oleh Seketaris Desa.

## Pasal 33

Enbahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD, baik atas inisia$f kmefintah Desa maupun atas lnisiatif BPD, ciiben^ilkTinr Asistensi.

## Pasal 34

- {$ Rancangan Peraturan Desa clapat dibrik kembal! sebelum dibahas bersama BPD dan Kepala Desa.
- (!t Rancangan Perahrran Desa hanya dapat ditarik kernbafi hrdasarkan Frsehrjuan bersama BPD dan Kepala Desa.
- f$ Ketentuan mengenai tata cara penarikan kernbali Rancangan Peraturan Desa diatur dengn Tata Tertib BPD.

## Bagha Ketign Evaluasi Caa Pengarrvasan Percturan Dess

## Faragraf 1 Evaluasi

## Pasal 35

- tU Poncangan Perahrran Desa tentang APB Desa, pungutan desa dan penataan ruang yang tslah disetujui bersama oleh Kepala Llesa dan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (iiga) hari sejar tanggal peisehduatr disarnpaikarr

- k+ada Bupati atau p,ejabot yang ditunJuk oleh Eupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pa&amp; ayat (1) disampaikan deh Bupati kepada Kepaia Desa paiing iama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebu'c diterima.
- {3) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangn Peraturan Desa tenbng APB Desa, pungutan desa dan penataan ruang sudah iesuai dengan kepenUngan umurn dan Peraturan Perundang-undangnq yang lebih tinggi, Kepala Desa menetaplon Rancangan dimaksud menjadi Perab.ran Desa.
- (4) Apablla Bupati menyabkan hasil evaluasi Rancargan Perahlran Desa sebagaimana dmaksud pada ayat (3) berteniangan dengnn kepentingan urnum dan PeraUran Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BFD melakukan penyempumaan paling hnna 7 (h{uh) hari kerja brlritring muia diterimanya hasil oraluasi.
- (Sl Penyempumaan sebaqaimana dimaksud paCi alat (5) dilakukan sesuai denca:r kraturan Tata Tertib BPD.

## Pasal 36

- (1) 6pabiia hasil evaluasi sebagairnana dimaksud &amp;:lam rrrnl 44 ayat (5) ticiak ditndak lanjuti oleh Kepala Desa dan BPQ dan Kepala Desa tetap menetapkn Rancangan Perahrran Desa teniang APB Desa, punguEn desa dan penataan ruarg rnorJadi Pei:t-rran D€sa,. maka Bupati sesuai cengan peraF;ran perundang-uMangan mernbatalkan Ftrahiran Desa.
2. (2') Daiann hal pernbatalan sebagaimana dimaksud paCa ayat (1) untuk PeraErran tlesa tentang APB Desa, pernbablan te.aebut sekaligus menlatakan bedakunya APB Desa tahun sebelumnya.

## Pasal 37

Evaluasi Rancangan Perah:ralr Dca iantang APB Desa sebagaimana dimaksud daiam Pasa!44 dapat dideiegasikan kepada Camat.

## Paragraf 2

## Pengawasan

## Pasal 38

Feraturarr Desa disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tuJuh) hari kerja setelah ditehpkarr oleh Kepala Desa. ,

## Pasal 39

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang bertentangan dengan kepentingan umum dan perafuran perundang-undangan yang lebih tinggi dibablkan oleh Bupati sesuai perafu ran perunda ng-undangan.
- (2) Paling lama 7 (Urjuh) han kerja setelah kepubrsan pembatalan sebagaimana dimaksud paCa ayat (1), Kepala Desa harus menghentikan pdaksanaan Peiaturan Oesa dengan Kepuhrsan Kepala Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Perafuran D€sa dalam benfuk Peraturan Desa teniang Pencabutan Peraturan Desa.

## Pasal 40

Apatrila Pemerintah Desa tidak dapat menerima kepufusan pembatalan Peraturan Desa dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh perabrran perundang-undangan, Kepala Desa ciapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

## BA8 VIII PE*ETAPAH

## Bagian Kesatu Peraturan Desa

## Pasal 41

- (1) Rancangan Perahrran Desa yang teiah riisefujui bersann oieh 3PD dan Kepala Desa disampaikan oleh Plmprnan BpD kepada Kepala Desa uni'-rk citetapkan merrjadi Pe.'afuran lresa.

- (21 Perryantpaian i'ancangan Peraturan Desa seLagaimara dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 itujuh) hai terhitung sejak tanggal persefujuan bersarna.

## Pasal 42

Sekretaris Desa melakukan penyiapan naskah rancangan Peratu*n Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 guna penetapannya o;.h Kepala Desa.

## Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud N'a Pasat 41 ditetapkan oleh Kepala Dea dengan membubuhkan tanda Gngan dalam Jangka waktu paling lambat 30 (ttga puluh) hari sejaknya Rancangan Peraturan Desa.
2. (2i Naskah Peraturan Desa yang telah ditandatangerni oleh Kepal: Desa sebagaimana cimaksud pada ayat (1) dibr-rbuhi Nonor cjaa Tahun oleh seketaris Desa dan diundangkan oleh sekreEris Daeran.
- (3) Penomoran Perab-iran )esa sebagaimana dimaksud paja ayat (1) nnenggunakan nomor bulat.

## Pasal 44

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Dea tidak ditandatangni oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa disetujui, maka Rancangan Peraturan Desa teisebut sah menjadi Peraturan D"-'e dan walb ciiundangkan.
- (2) Dala,t hal sahnva Rancangan Peraturan Desa seirapimana dimaksud pada ayat (i), maka kalimat Pengesahannya ircrbunyi: oPeraturan Desa ini dinyatakan sah'.
- (3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hants ciibrrbunkan pada halaman ierakiit' Peiaturan Desa sebeium pengundangan naskah Peratural D*a ke dalam Berib Daerah.

## Eagian Kedua

## Peraturan Kepala Desa

## Pasal 45

- (1) Kepala Desa menetapkan Rancangan Pelaturan Kepala Desa sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. (Z) Sekretaris Desa melakukan penyiapan naskah Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya oleh Kepala Desa'
- (3) Naskah Rancangan Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dan capl stempel.

## Pasai ui6

- (1) Naskah Peraturan Kepala Desa yang telah diGtapkan sebagaimana dimakud pada Pasal 45 dibubuhi nomor cian tahun oleh Seketaris Desa dan diundangkan oleh Seketaris Daerah.
- (2) Penomoran Peraturan Kepala Desa setragaimana dinnaksud pada ayat (1) menggunakan ncmor bulat.

## Bagian K-etiga

## Keputusan Kepala Desa dan Instntksi Kepala D€sa Pasal 47

- (1) Kepala Dea menetapkan Rancangan Keputusan Kepala Desa aan Instruksi Keoala Desa sebagaimana dimacsud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a 'dan huruf b sesuai peraruran perundangundangan yang beriaku.
- (2) Seketaris D€sa melakukan penyiapan naskah Rancangan Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa sebagainnana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya olett Kepaia Desa.

- P) Naskah Rancangan Keputusan Kepala Desa dan Instr"uksi Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1i ditetapkart oleh Kepala Desa dengan mernbubuhkan tanda tangan dan caplstempel.
- (4) Penandatanganan Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepaia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iiapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

## Pasal 48

- (1) Naskah Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimakud pada ayat (2) dibubuhi norrlor dan tahun oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran KepuU.san Kepala Desa dan isniruksi Kepala Desa menggunakan nomor kode klasifikasi.
3. t3) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KePala Desa.

## 8AB IX

## PENGU N DAT{GAN DAT{ PENYEBARTUASAN Baghn Kesahl Pengundangan

## Pasal 49

- (1) Aga:' seUap orang mengetahuinya Seketaris Daerah mengtrnciangkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan menemoa*annYa dalam Bei'ita Daerah.
- (2) Seketaiis Daerah mennbubuhi Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor.
- (3) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didelegasikan kepada Seketaris Desa atau Pejabat yang ditunjuk

## Pasai SO

Seffiris Daerah menandatangani pengundangan peraturan dw'rgan nrembubuhkan tanda tangan pada Naskah perafuran , Fsauran Kepala Desa tersebul Desa Desa

## Baglan Kedua

## Penyebarluasan

## Pasal 51

- Pemerintah Daerah menyebaduaskan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan dalam Berib Daerah. , ltJ
- Penyebarluasan Perahrran Desa dan perahrran Kepala Desa sebagaimana dimakud. pada ayat (1) dimaksudkan agar masvargkat mengerti dari memahami maksu*maksud yang terkandung dalam Peraturan Desa dan perafuran Kepala Desa dimaks-rd sehingga dapat melaksanakan ketenhran penturan perundang-undangan dimaksud. {2}
- Penyebarluasan Prodtik Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : (3)
- b. media elektronlk; dan
- a. media cetak;
- c. cara lainnya.

## Pasal 52

- Dala:'n 1angk9 pen-veearluasan picdiirr Huku'ri: Daerah dengan cara -lain sebagaimana dimakud dalam pasa! g: al,at ?+) huruf g Pemerintah Desa dapat melakukan scsialisa$'prociuk Hukum Dsa baik sendiri-sendiri maupun berkerjasama dengan lembaga terkait lainnya. (1)
- smialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dilakukan dengan cara talap muka aEu dialoq tangsung. berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, dan cara lainnya. (2)

## Bagbn Kedga

## Peng g a nda a n, Pend i-stribr rsia n da n Pend ekstnenta sia n Pasal 53

Furgggndaan, pendisbibusian dan pendokumentasian Prcduk Hukur' Dsa dilakukan oleh Sekretaris Desa.

## BAB X PEI,IBIAYAAH Pasal 54

Fembiayaan berkaitan dengn penyusunan dan pembenirkan Produk Hukum Desa dibebankan pada APB flesa'

## BAB )G

## KETENTUAN IA[N.I.[IN Pasal 55

Peratrrran Desa Yrajib mencaturnkan batas waktl' pen&amp;pal: pelaksanaarr.

## Pasal 56

- ii)PeralrranDesasejakdiundangkan,dinyatakanmulaibedaFtdan t"*prny.i i&lt;ekuatan frutum fang mengrkat kecual ditentukanlaindida|arnPerattrranDesateisebut.
- (l) Peraruran Desa sebagaimana dinnaksud Dada arai (1) tdai bdeh berlaku surut.

## BAB E KETET{TUAN PENUTUP Pasal 57

ftraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

lgar setiap orang mengebhuinya, memerintahkan pengundangan ' kratrlran Desa ini dengan penempatannya daram Lembaian oaerat fafupaten Kerinci.

Ditetaplen di Sungnipenuh pada bnggal 2 tubruari 200?

BUPATI KERIilCL dto H. FAUZI SIIH

Diundangkan di Surrgaipenuh pada bnggai 10 Februari 2009


""i-

LET4SARAN DAERAH IGBLIPATEil KERI!{CI TAHUil 2OO9 NOMOR ?

## rEKt{rK PENYUSUHAN PERATURAN DES&amp; ;ERATURAH KEPAI.A DESA, DAN KEPUTUSAN KEPAI.A DESA

## L UMUM

sesuai dengan prinsip desenfalisasi dan otonorni daerah, Desa atau sebutan iain diberi kewenangan untuk mengafur d.l mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usui dan adat isgidat setempat yang diakui. Dalam rangka pengafuran kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan oesa bersama Pernerinhh Desa menwsun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaaflf,YE, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa'

Peraturan Desa, Perah.rran Kepala Desa dan Keput"rsan Kepala D.-sa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Unurk ifu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi benfuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa'

## TL TEKNIK PEI{YUSUNAN

i/.e:.angka strukfur Pei'aturan Desa, Peraturan Kepaia Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri Carl :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Babng Tubuh;
- D. PenutuP; dan
- E. Lampiran (trila diPei-lukan)'

iizbn dari maslng-nnasing substansi kerangka Perahtran Desa, ftrailran Kepala Desa dan Kepufusan Kepala Desa, sebagal bikut :

## A" Penamaan'JuCui

1. Setiap Perabrran Desa, PeraUran Kepala Desa dan Kepuhrsa n Kepa la Desa mempunyal penamaar/judu l-
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Perafuran Kepala Desa dan Kepuhrsan Kepala Desa memuat keterangn mengenaiJenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau kepufilsan yang diafur.
3. Nama Perafuran Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keprtusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencenninkan isiPeratrran Desa, Perahrran Kepala Desa dan Kepufusan Kepala Desa.
4. ludul ditulis dengan huruf lcpitaltanpa diakhiti tanda baca.

## Contoh Penulisan Penamaan0udul:

- a. Jenis Perabrran Desa
1. Setiap Perah.rran Desa, Penhrran Kepala Desa dan KegrHsan KePala Desa memPrnYai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Perahrran Desa, Pe-ailran Kepala Desa dan Keputtrsan Kepala Desa rnemuat keterangn mengenai jenis, ncmo!" iahun dan tentang nama pei'afuran atau kepuHsan yang diatur.
3. Nama Perahrran Desa' Peratr-rran Kepala Desa dan Kepuhrsan Kepala Desa dibuat dngkat dan mencermlnkan isi Peraturan Desa, PeraUran Kepala Desa dan Kepuiusan Kepala Desa.
4. ludul ditulis dengan truruf kaftbi tanpa Ciakhiri tanda oaca.

r

r

i

C.ontoh Penulisan Penarnaanf udul :

## e. Jenis Peraturan Desa

## PERATURAN DESA TELAGO UHDIJ{G

AilGGARAITI PEHDAPATAfl DAN BEI.AII'A

## IIOMOR 13 TAHUN 2006 TENTAI{G DESA

## b. Jenis Peraturan KePala Desa

PERATURAI{ HEPAIA DES.A TElAq} Uf{DAf{G l{oirloR 22 TAHUiI 2005

## TEF{TAITG

IU RAil PEI,I BAI{GUT{AH JE}.I BATAI{ DESA

## c Jenis Keprtran KePala Desa

KEPUTUSAII XEPALA DESA TEI.A6O UIiDANG

PEiIEEI{TUI(AII PANITH HARI UI.AIIG

HOlloR tl4 TAHUN 2005 TENTAITG TAHUI{ RI KE 61

## E. Pembukaan

- t. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
2. Fiasa " Dengan RahmatTuhan Yang Maha Esa'; a,
3. labatan pemben$k Perahtran Desa. b.
4. Konsiderans; c.
5. Dasar Hukum; d.
6. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badarr Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa'; e.
7. Memutuskan; dan f.
8. Menehpkan. g.

## 2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiridar!:

- Frasa n Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Es'a"; a.
- lababn pembentuk Peraturan Kepala Desa. b.
- Konsidq'ans; €.
- Dasar Hukum; d.
- Memutrskan; dan e.
- t'lenetapkan. f.
3. Pembukaan pada Kepuhrsan Kepala Desa terdiri dari:
- a. Frasa "Dengan RahmatTuhan Yang l"laha Esa";
- Konsiderans; c
- b- Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
- Dasar Hukum; dan d.
- Memutuskan; a

## PEilJEtAS.Sf{

- a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang i'laha Esa";

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esan merupakan kata yang harus dittlis dalam Peraturan Desa, Perahtran Kepah Desa dan Kepufusan Keoala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan iidak diakhiri tanda baca.

## Controh:

## DEHGA'I RAfIT{AT TU!{AN YAHG !.IAHA ESA

## Jabatan b.

labatan pembenhrk Perafi.lran Dca, perah.rran Xepbla pesa dan Keputrsan Kepala Desa, ditrlts dengan huruf kepital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).-

Contotr:

## KEPATA DES'I TEI.AGO UflDAflG,

## Konsicierans

Kcnsiderars harus diawali dengan lob-Afunimbang. png mernuat uraian singbt rner':genai pokok-pnkoic pr.kiran yang menJacii latar belakang, alasan-alasan seria landasa;i yuridis; filosofis, sosiologis, dan potitjs dibentukrp Perafuran DeJa, Peraturan Kegeia Dea dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans tsdri dari lebih satr pokok pikiran, maka taptiag polok gikiran dirumuskan pengertian, dari tiap tiap pokok pfkiran dawali dangan huru,r d, b, g dsf din diakhirl dengnn tanda titik koma (;).

C-ontoh:

Menirnbang

:

a.

b...-...

...;

c=...

...-.--.i

## Dasar Hukum d.

- 1) Dasar Hukum dawali dengan kata tMengingat" yang harus rnernuat chsar huk-um bagi pembuabn pro&lt;iuk hukum. Pada bagian ini p,er{u ciimuat pula jika ada peraturan psrundatgundangan yalg rnennerintahran

dibenhrknya Peraw*ran Desa, Pei'aturan Kepala Desa dan Keptrtusan Kepala Desa atau yang menlpunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

## 2) Dasar ilukum ciapat dibagi 2, yaitu :

- a) Landasan yuridis kewenangaa rnembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai seba-oai dasar hukum hanyalah Jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya letrih tinggi atau sama denqan produk hukum yang dibual
4. Catatan :

KepuUsan yang bersifat penetapan, Instrr:lsi dan Surat Edaran tidak daoat dipakai sebagi dasar hukum karena tidak terrnasuk jenis peraturan perundangundangan.

- Dasar hukum dirumuskan secara konologis sesuai dengan hierarkhi perahrran perundang-undangan, abu apabila perafuran perundang-unCangan tersebut sama tingkatannya, maka ditttliskan berdasarkan urutan bhun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yanq sarna, maka dihtliskan berdasart&lt;an nomor urutan pembuab n peraturan peru n cian g-u ncia noan tersebut. 4)
- Penulisan dasar hukurr han-rs lengkap dengarr Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Reputilik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada). f,
- iika ciasar hukum lebih dari satu peraturan perundangundangan, rnak; tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2,3, ff dan diakhiri dengan tanda baca ttil.: koma (;) 6)

## Contoh Penulisan Dasar Hukum:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
- 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundanE-Undangan (Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 2004 Nomor 53' Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 4389);

'

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RePublik indonesia Tahun 2O05 Nomor 158' Iambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 4546);
3. Perahrran Menteri Nomor"' Tahun ... tentang -.-...
3. 4- Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nornoi' , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)
- e. Frasa "Dengan perseh'r;uan bersanna Badan Permusyawaratan Desa dan repaia Desi" Kata frasa yang berbunyi "Dengan p"".t rt.n 'u"ti.ti Badan eermusyJwaratan Desa dan Kepala Desa', *ouptfton. kalimat yall F:it-..1itTtumkan daiam Perafuran Desa dan cara penulisannya ciiiakuran sebagai berikut:
- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUS$N;
- 2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama"' hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kaPital;
- 3) Kata "antai'a" serta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan

- 4) lcta "Bacan Pci-musyawaratan- Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital'

Ccntoh:

## Dengan Fersefiryuan Bersarna BADAN PERII USYAI''ARATAII DESA TELAGO UNDAI{G dan

## KEPAI.A DESA TETAGO UNDAilG

## Memufuskan {

Kata "Memuuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri aenganbnrlaincatiijkdua(z).Peletakankata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin'

## 9. MenetaPkarr

Kata nmanetapkan:" dican$mkan sesudah kata MEMLTUSIGN '/ang disejajarkan ke bawah dengan kab ;M"nituung' 'dari "M-engingaf. Huruf awal kata "Menetapka-n'ditulis &amp;ngan huruf kapital dan dial'lhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

## MEi,IUTUSKAN:

Menetapkan : ..,...-'--'.-.--. dst penulisan kenrbali nama Peratui'an Desa, Perafuran Kepala Desa aiau Kepuh,rsan Keoala Desa .iang .hersangkrutan diiakukan ses,.rdah kaia "menetapkan" dan rh'a Oenulisannya aciaiah :

- . Menuliskan kernbali nama yang tercantum dalam judul;
- . il.iu Can jinis peraturan te.sebut, dltr,rlis dengn huruf kapitai dan diakhiri tiengan
- o Nama tefsebut di atas, didahului dengan jenis penturan yang bersangkutan;
- . tanda baca fiUk (.).

patja peraturaa Dess sebelum kata "MEMLTTUSXAN" dicanhrmkan frasa:

## Dengan PersefrrJuan Bersama

## BADAI{PER},|USYAWARATA!{DESATELAGoUt{DAilG

## dan

.

## KEPAIA DESA TEI.AGO UHDAI{G

## Contoh:

## a) Jenis Perahrran Desa

!,|EI'IUTUSI(AN:

lrlenetapkan: PERATURAN DESA TEAGS LU{DAI|G TEI{TANG KEDUD{'rAN' TUGAS DAII F1RI€SE ORGANISASI PEiIERINTAH DASA TELAGO UI{DAHG.

## b) Jenis Peratrnn KePala Desa

## }IEIIUTUSKAN:

r,reneilapkan:

+Effi3ffit*5=#**m CARA PU!{GUTAII uAt{G $,fl!!pl}l'

## c) Jenls F.ePubrsan F-ePala Desa

ilEHUirrsKAll:

l,lenetapkan :

KEPIFTSAN KEPALA DESA TELAGO UIIDANG TEIff.AilG PENUT{'UKAN PETUGAS JAGA STSKAUl.IHG.

## Catabn:

C.ontoh pembukaan Perahlran Desa, Perahtran Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat &lt;iirumuskan seoagai berikut:

## a. Pei'afuran Desa

## DEITGAII RAH}IAT TUHAH YANG MAHA ESA KEPALA DESA TELAGO UI{DANG,

Menimbang

?. r...r...r...t...t

b ...r.r...rr..r..r...r1..r...t..r...r.i

C ... r.. r. r... r.. rr...dSt

la

aaaaaraaaaaararaaraaaaaaaraat.a.aa.a.aata.af

2. ...r...1...r..r...!

3. .r... r. tr... r... r.. r...dStf

Hengingat:

Dengan Persefr{uan Bersama

BADAN PERIIUSYAWARATAil DESA TELAGO UI{DANG dan KEPALA DESA TELAGO UNDAI{G

tqEtltlTUSliAl{:

illenetapkan:

PER.ATURAN DESA TEI.AGO UNDAITIG TEi{TATIG KEDUDUKAN, TUGAS DAI{ FUI{GSI ORGANISASI PETTIERINTAH DESA TEI.AGO UNDANG.

- b.PeraftranKepaiaDesaDittrlhsepertil:ur"ufatap!deegnn petsetujuan bersama iidak usah diketik'

## l,lEl,lUTUSI(AN:

l.ienetapkan:

PERATUMN KEPALA q€+ TEI.AGO UilDAfiG TENTANG TATA CANN PU}IGUTAN UANG SAIiIPAH'

## c. KePutusan KePala desa

## DEHGAII RAIIi.IATTUHAN YAI{G }TiAHA ESA KEPAI.A DESA TELAGO UI{DANG,

l,lenimbang:

l.lengingat:

l,ten#pkan :

KESATU

KEDUA

KSTIGA

?.

...ttt"t"'l"ttt"ttttttttttttttttl

b

...rt...tt"""r"t"'""t"tttttttttttl

C

...""""""'rtttttttttttdSQ

1a

aaaaaat.ataa"'ttt"t"t"ttttttttttttttttl

2

t...t..'..""'tt""'r"ttttttttttttttttt

3.

t...tttt"t""tt"l'i"tttttttttdSQ

KEPUTUSAN KEPAT-A' SESA TFI.AGO UNONNE TETSIAHG PEHETAPAN PETUGAS SISKATiUilG.

!

...a.a..a.at"""""""""1"""'rt""'F'

:

...r...t..t...:.""t"'t""'i'r"'r!"'r'8"'

:

...

..c..'..t"""!""'tt't""rtrt""tt-'dSt

dst

'dst

~dst

## Batang Tubuit C

Batang Tubuh mernuat semua matef yang dirumuskan dalam pasa!-Pasa! atau diktum-diKum'

Batang tubuh yarig dirumuskan datam pasal-oasal adalah jenis t"[t "unceia Jan Pera$ran' Kepala Desa yang bersifat ;;;;il; Eegerrins), iedanskan i?it Kepubrsan Kepala ;;ilya ne b..iirut deneta pan lBesehikkin g)' bata n g tu buhnva dirumuskin dalam diktum-diktum'

Uraian masing-masing batang tubuh' sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa
- a. Batang Tubuh Peraturan Desa
- 1) Ketenhran Umum;
- 2) Materi Yang dlatur;
- 3) Keienhran Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketenhran PenutuP'
- b. Pengelonrpokan materi dalam Bab' Bagian dan eara-g raf t