PERATURAN BUPATI RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Undang-Undang Darur � .t Nornor 3 Tanun 1953 tentang Pembentukan D � erah T1ngkat 11 Di Kalimantan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang ... 2. 1999 tentan � 28 Tahun b Dan 2. Undang-Undang Nomor Yan Bersih Dan Be as ublik Penyelenggaraan Negara . : (Lembaran Negara Re � aran Korupsi Kolusi Dan Nepotism 75 Tambahan Lem : ah 1999 Nomor ' Indonesia T un . Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. 1999 tentang 31 Tahun N a 3 · �� = �� :=gTin:: � dana �� ruJ; �� 1;": ��� amb � Republik Indonesia Tahu � IJ9 Indonesia Nomor 3874) Lembaran Negara . Repu ,&lt; Undang-Undang Nornor sebagaimana telah diubah den � :n ara Republik Indonesia 20 Tahun 2001 (Lembaran � h Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Ta � a an Republik Indonesia Nomor 4150 ), Nomor 4. n 2003 tentang Keuangan 4. Undang-Undang Nomor 17RTah � lik Indonesia Tahun 2003 Negara (Lembaran Negara epu N a Republik Indonesia Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran egar Nomor 4286); 5. 2003 tentang Sistem 5. Undang-Undang Nomor 20 TahNun Republik Indonesia Pendidikan Nasional (Lernbaran b:fiara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tarn an Republik Indonesia Nomor 430l): 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 6 . Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 4355); ten tang Republik Lembaran 7. 15 Tahun 2004 tentang 7. Undang-Undang Nomor b Pemeriksaan Pengelolaan, ·Dan Tanggungn Jaw � Keuangan N � gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 8. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 200 � tcnt � g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2008 Nomor 5\J, Tambahan Lembaran Negara l{epublik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran tgara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. 17 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor p didikan (Lembaran Pengelolaan dan Penyelen � araan unen 2010 Nomor 23, Negara Republik Indonesia Tah blik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara � e �� dengan Peraturan 5105) sebagaimana telah diu tan Perubahan Atas Pemerintah Nomor 66 Tahun 20l07 te;ahu � 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Pendidikan (Lembaran PengeloJaan Dan Penyelenggaraan 2010 Nomor 112, Negara Republik Indonesia Tahunblik I doncsia Nomor Tambahan Lcmbaran Negara Rcpu n 5157); 13. S. Nomor 25 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten mtang b 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem 31; � Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006\_ Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang No mo; 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah · I Pemermtahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Pera � ran. Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentan Orgarus � s1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi! Indonesia Tah\_un 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Noznor 4 7 41); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Penge1o1aan dan p I Tahun 20 l O ten tang enye enggaraan p didik Negara Republik Ind,.mesia 'fahunen 210 � Oan N (Lembaran Tambahan Lembaran Ne . omor 23, 5105). sebagaimana tel:ra d: � :lik Indonesia Nomor Pemenntah Nomor 66 Tahu 2010 dengan Peraturan Peraturan Pemerintah N n tentang Perubahan Atas Pengelolaan Dan PenyeJ omor 17 Tahun 2010 ten tang Negara Republik Ind en � araan Pendidikan (Lembaran Tambahan Lcmbaran ;es1: Tahun . 2010 Nomor 112 5157); cga.a Rcpublik lndoncsia Noma; 8. 20 Tc1.hun Kriteria Di Pt:raturan Menteri Pend.id. , . . 2010 tentang No i.kan Nc:1.s10r1ct1 Nomor Bid rrna, Stanctar Pr d 1 ang Pendidikan; · ose ur, Dan 19. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat 1.
- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peser � didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sisternik, peinbudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Tingkat Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darur � .t Nornor 3 Tanun 1953 tentang Pembentukan D � erah T1ngkat 11 Di Kalimantan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
•,
.
'
-'
t
,
I
2. Undang-Undang ...
2. 1999 tentan � 28 Tahun b Dan 2. Undang-Undang Nomor Yan Bersih Dan Be as ublik Penyelenggaraan Negara . : (Lembaran Negara Re � aran Korupsi Kolusi Dan Nepotism 75 Tambahan Lem : ah 1999 Nomor ' Indonesia T un . Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 1999 tentang 31 Tahun N a 3 · �� = �� :=gTin:: � dana �� ruJ; �� 1;": ��� amb � Republik Indonesia Tahu � IJ9 Indonesia Nomor 3874) Lembaran Negara . Repu ,&lt; Undang-Undang Nornor sebagaimana telah diubah den � :n ara Republik Indonesia 20 Tahun 2001 (Lembaran � h Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Ta � a an Republik Indonesia Nomor 4150 ), Nomor
4. n 2003 tentang Keuangan 4. Undang-Undang Nomor 17RTah � lik Indonesia Tahun 2003 Negara (Lembaran Negara epu N a Republik Indonesia Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran egar Nomor 4286);
5. 2003 tentang Sistem 5. Undang-Undang Nomor 20 TahNun Republik Indonesia Pendidikan Nasional (Lernbaran b:fiara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tarn an Republik Indonesia Nomor 430l):
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 6 . Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. 15 Tahun 2004 tentang 7. Undang-Undang Nomor b Pemeriksaan Pengelolaan, ·Dan Tanggungn Jaw � Keuangan N � gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);
8. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 200 � tcnt � g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2008 Nomor 5\J, Tambahan Lembaran Negara l{epublik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran tgara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. 17 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor p didikan (Lembaran Pengelolaan dan Penyelen � araan unen 2010 Nomor 23, Negara Republik Indonesia Tah blik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara � e �� dengan Peraturan 5105) sebagaimana telah diu tan Perubahan Atas Pemerintah Nomor 66 Tahun 20l07 te;ahu � 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Pendidikan (Lembaran PengeloJaan Dan Penyelenggaraan 2010 Nomor 112, Negara Republik Indonesia Tahunblik I doncsia Nomor Tambahan Lcmbaran Negara Rcpu n 5157);
13. S. Nomor 25 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten mtang b 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem 31; � Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006\_ Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang No mo; 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah · I Pemermtahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Pera � ran. Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentan Orgarus � s1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi! Indonesia Tah\_un 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Noznor 4 7 41);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Penge1o1aan dan p I Tahun 20 l O ten tang enye enggaraan p didik Negara Republik Ind,.mesia 'fahunen 210 � Oan N (Lembaran Tambahan Lembaran Ne . omor 23, 5105). sebagaimana tel:ra d: � :lik Indonesia Nomor Pemenntah Nomor 66 Tahu 2010 dengan Peraturan Peraturan Pemerintah N n tentang Perubahan Atas Pengelolaan Dan PenyeJ omor 17 Tahun 2010 ten tang Negara Republik Ind en � araan Pendidikan (Lembaran Tambahan Lcmbaran ;es1: Tahun . 2010 Nomor 112 5157); cga.a Rcpublik lndoncsia Noma;
8. 20 Tc1.hun Kriteria Di Pt:raturan Menteri Pend.id. , . . 2010 tentang No i.kan Nc:1.s10r1ct1 Nomor Bid rrna, Stanctar Pr d 1 ang Pendidikan; · ose ur, Dan 19.
Menetapkan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nornor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nornor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
MEMUTUSY.AN
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENG.AH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMTJM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati d Penyelenggara Pemerintah Daerah. an Perangkat Daerah sebagai Unsur
3. Pemerintah Daerah adalah Pe 1 p . rive enggaraan Uru p . emenntah Daerah dan Dewan Perwakilan R san emenntahan oleh dan tugas pembantuan dengan prinsi t � at menurut asas Otonomi dan prinsip Negara Kesatuan Repueli � ot � m1 se\_luas-luasnya dalam sistem dalam Undang-Undang Dasar Negara Repub � ·ko;edsia s � bagaimana d1maksud 1 n onesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
.
5. Dinas adalah Dinas p didi . . en 1 ikan Kabupaten Sintang.
,.. n 1, � 7
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kcsiswaan, dan konscling.
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural Eselon !Vb.
11. Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jenjang Pendidikan Menengah Tingkat Atas yang rnemiliki kekhususan Kejuruan tertentu yang di!aksanakan setelah lulus pada Sekolah Menengah Tingkat Pcrtama.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sussana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengernbangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana ?engaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk rnencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai componen pendidikan pada setiap jalar, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pcrtanggungjawaban pcnyclcnggaraan pcndidikan.
� rH1 ;i S
22. Akreditasi adalah k · . . dalam suatu didik b egiatan pemlaian kelayakan program pen 1 an erdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
2. 23, Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan . dalam penyelenggaraan pendidikan yang memliputi tenaga kepend1d1kan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
24. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
BAB II - PENDIRIAN SEKOI,AH
Pasal 2
- (1) Latar belakang didi.rikannya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bennartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia yang briman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bertujuan :
- a. meningkalkan daya tampung Iulu san Sekolah Menengah Pertarna guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pendidikan pada jcnjang yang lebih tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.
BAB II - PENDIRIAN SEKOI,AH
Pasal 3
Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah/ sederajat.


## Pasal 5

- (1) P � ngelolaan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebag � ana dun � sud Pasal 3 Peraturan ini sebagai bagian dari Sistem Pen � d1kan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dmas.
- (2) Pirnpinan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga adrninistrasi yang jurnlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ditetapkan oleh Pernerintah LJaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Kejuruan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) Pasal ini tercanturn pada larnpiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

## Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengernbangan tenaga pendidik, kurikulurn, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri rnenjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana,

## BAB III RENCANAINDUKPENGEMBANGANSEKOLAH

## Pasal 8

- (I) Jsi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) lsi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan;
- c. Pendidikan Bahasa;
- d. Pendidikan Matematika· ·

- e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
- f. Pendidikan Pengetahun Sosial;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
- i. Pendidikan Teknologi Infonnasi dan Komunikasi;
- j. Muatan Lokal.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasion � yang ditetapkan Menteri.
8. . d menambah mata (4) Sekolah Menengah Kejuruan dapat menJabarkan an . . kh Sekolah pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan cm .a:urikulum Menengah Atas yang bersangkutan dengan tidak mengurangi yang berlaku secara nasional;
9. . b kan dan menambah (5) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dapat menja ar . . . · d an kebutuhan setempat. bahan kajian dan mata pelajaran sesuai eng

## Pasal 9

- ( 1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Kejuruan seseorang harus: · t
- a. Tamatan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/sederaJa;
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur oleh Menteri melalui Dinas.

## Pasal 10

- (I) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan hak yang sama untuk rr.endapatkan pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- e. pindah ke Sekolah Menengah Kejuruan yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan srswa pada Sekolah Menengah Kejuruan yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. i � t m � nanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai den tu beriaku. . gan pera ran yang ·
- c. menghormati tenaga pendidik;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- d. menghormati tenaga kependidikan·
- e. ikut memelihara sarana d ' dan ke an prasarana serta keberhasilan, ketertiban, arnanan Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan.

## (3) Pelaksanaan ...

## BABVI

## PENGAWASAN

## Pasal 14

- (I) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka pembinaan, pengembangan, � erlindung:, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah KeJuruan Y g bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah;
- (J) Pt:ngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (21 dilakukan olt:h pengawas Sekolah Menengah Kejuruan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Dinas.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

,

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2013


t"° MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal

2013

DAERAH KABUPATEN SINTANG1


BERITA DAERAH KAB UPATEN SINTANG TAHON 2011 NOMOR

J,AMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

?J

TAHUN

2013

TANGGAL

:Z.'{ Jun,

2013

NG

TENTANG

PENDIRIAN

UNIT SEKOLAH BARU JENJA MENENGAH KEJURUAN NEGERl DI

SEKOLAH

KABUPATEN SINTANG

## DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

\

| NO | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | ALAMAT | KETERANGAN |
|------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| l | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SMK NEGERI 1 KAYAN HILIR | KAYAN HlLIR | NA.NGA l\1AU | TAHUN OPER1\SIONAL 2013/2014 |

I


BUPATI SINTANG,f

/

� MILTON CROSBY

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

TANGGAL

TENT ANG

-3 � TAH\_UN 2013

'Al Jun,

2013

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG