PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Nomor 13 Tahun 2016 tentang GARA. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : ~b TAHUN 2016 TENTANG MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN KAKAO PROVINSISULAWESITENGGARA TAHUN 2016-2019 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat a.
bahwa sesuai ketentuan pasa1 4 ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/CT.140/8/ 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian menyebutkan bahwa Kawasan Pertanian Provinsi ditetapkan oleh Gubemur.
b.
c.
d.
1.
bahwa dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu kakao yang berkelanjutan dan mendukung pengembangan industri pengolahan kakao nasional harus dilakukan melalui pemanfaatan ruang yang terencana dan terarah berdasarkan potensi sumber daya lahan; bahwa untuk. mencapai peningkatan peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu kakao yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pengembangan kawasan kakao;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Master Plan Pengembangan Kawasan Kakao Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 20162019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara
,
•
•
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 78);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang perubahan kedua atas UndangU ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodesia Nomor 5679);
I
.
I
•
Menetapkan
- IO. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraruran Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang budidaya Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/ Permentan/ OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 50/Permentan/ OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
17. Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 126 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Provinsi Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan dan Hortikultura Tahun 2015-2019 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2015.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASTER PLAN PENGEMBANGAN KA WASAN KAKAO PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 - 2019
•
j
•
•
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara:
4. Master Plan adalah Rancang Bangun dan Instrumen Perencanaan Untuk Menjabarkan arah Kebijakan, Strategi, Tujuan program dan Sasaran kegiatan Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian Nasional ditingkat Provinsi;
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
Penyusunan Master Plan Pengembangan Kakao dimaksud untuk menjadi Pedoman dalam mengimplementasikan Pengembangan Kakao Nasional di Sulawesi Tenggara .
Pasal 3
Tujuannya adalah :
- a. Sebagai Panduan bagi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Produktivitas Kebun Kakao Rakyat berkelanjutan dalam mendukung Pengembangan Industri Pengolahan Kakao di daerah;
- b. Mensinkronkan Kebijakan pengembangan Kakao Nasional dengan kondisi Perkebunan Kakao existing dan Kebijakan Daerah di Sulawesi Tenggara;
- c. Menentukan Program Strategis dan Rencana aksi Pengembangan Kakao Nasional di Sulawesi Tenggara;
Sistematika
Pasal 4
- (1) Sistematika penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Kakao Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 - 2019 terdiri dari:
- a. Bab. I. : Pendahuluan.
- b. Bab. II. : Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan Kakao Nasional di sulawesi tenggara.
- c. Bab. m. : Kajian Teori dan Kerangka Pikir Pengembangan Kawasan Kakao Nasional di Sulawesi tenggara.
- d. Bab. IV. :
Metode Penelitian.
- e. Bab. V. : Potensi Wilayah dan Kawasan Pengembangan Kawasan Kakao Nasional di Sulawesi Tenggara.
- f. Bab. VI. : Analisi SWOT Pengembangan Kawasan Kakao Nasional di Sulawesi Tenggara.
- g. Bab. VI!.: Program Pengembangan Kawasan Kakao Nasional di Sulawesi Tenggara.
- (2) Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Kakao Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
I
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur.

- (3) Peta Master Plan Pengembangan Kawasan Kakao Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana di maksud pada ayat ( 1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur.

## Pasal 5

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


Diundangkan di Kendari

Pada Tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH

ESI TENGGARA,


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

Ditetapkan di Pada tanggal GUBERNUR S

r

-


NURALAM

•

## LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR

4~

TANGGAL :

;,.~ - I?- - .;i-01 ~

## MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN KAKAO PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016-2019

## BABI.PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia menempati ranking ke tiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana sebagai produser biji kakao dengan produksi 410.000 ton biji kering pada tahun 2013, dan diperkirakan akan menurun menjadi 320.000 ton biji kering pada tahun 2015 (ICCO, 2015). Volume ekspor kakao Indonesia tahun 2013senilai 1.151.494.000 US$, sedang volume impor senilai 204.730.000 US$. Ini berarti neraca ekspor-impor biji kakao menunjukan surplus senilai 946.764.000 US$. Walaupun demikian, produksi biji kakao dan neraca ekspor-impor kakao Indonesia cenderung menurun dalam delapan tahun terakhir(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014).

Statistik perkebunan yang dikeluarkan oleh Ditjenbun menunjukkan bahwa luas areal perkebunan kakao diperkirakan mencapai 1.704.982 ha pada tahun 2015, yang terdiri atas 1.622.600 ha berbentuk perkebunan kakao rakyat (dikelola petani kecil), 39.127 ha dikelola oleh pernerintah dalarn bentuk perkebunan negara, dan 43.255 ha dikelola oleh swasta. Total produksi biji ka.kao dari perkebunan kakao di Indonesia diperkirakan rnencapai 701.299 ton pada tahun 2015. Kontribusi produksi biji kakao terhadap total produksi kakao Indonesia sebesar 91,SSo/o (641.997 ton) dari kebun kakao rakyat, 4,04% (28.346 ha) dari perkebunan negara, dan 4.40°/o (30.887 ha) dari kebun swasta (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014).

Enarn wilayah perkebunan kakao di Indonesia, yakni wilayah Sumatera, .Jawa, Nusa Tenggara dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua. Area perkebunan kakao terluas dari keenarn wilayah tersebut adalah wilayah perkebunan kakao di Sulawesi seluas 984.040 ha (57.24°/o) dengan total produksi 460.024 ton (64,85%) pada tahun 2013. Dari total luas kebun kakao di Sulawesi, seluas 975.821 ha berbentuk kebun

•

kakao rakyat dengan total produksi 456.965 ton, 54 ha berbentuk perkebunan negara dengan produksi 5 ton, dan seluas 8.165 ha berbentuk perkebunan swasta dengan produksi 3.054 ton. Perkebunan kakao dalam wilayah Sulawesi tersebar di enam provinsi, yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Luas perkebunan kakao di Sulawesi Tenggara menempati urutan ketiga setelah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, yakni seluas 247.236 ha. Sementara itu, total produksi perkebunan kakao Sulawesi Tenggara menempati urutan kedua setelah Sulawesi Tengah, yakni sebesar 118.316 ton. Perkebunan kakao di Sulawesi Tenggara didominasi oleh perkebunan kakao rakyat sekitar 98, 70% (244.031 ha) dari total luas perkebunan kakao di Sulawesi Tenggara dengan total produksi 117 .684 ton pada tahun 2013 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014). Produktivitas kebun kakao rakyat di Sulawesi Tenggara sebesar 0,48 ton/ha/tahun lebih rendah dibanding produktivitas kakao di Sulawesi Tengah sebesar 0,52 ton/ha/tahun, dan lebih tinggi bila dibanding produktivitas kakao kebun rakyat nasional yang mencapai 0,39 ton/ha/tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014).

Data statistik produksi kakao di Sulawesi Tenggara dalam tiga tahun terkahir cenderung menurun, dengan rata-rata penurunan produksi sebesar 2.320 ton/tahun (BPS, 2015). Volume perdagangan kakao Sulawesi Tenggara mencapai 147.390 ton dengan nilai Rp. 3.323.500.000,- jauh lebih tinggi dibanding nilai perdagangan sembilan komoditas lainnya, yakni kopra, mete gelondongan, cengkeh, kopi, pinang biji, lada, biji kapuk, dan buah pala (BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2014).Ini berarti kebun kakao rakyat memainkan peran penting dalam menunjang PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari aspek kesehatan lingkungan, biji kakao yang dihasilkan dari kebun kakao rakyat di Indonesia, khususnya petani kakao Sulawesi Tenggara memiliki keunggulan tidak mengandung pestisida dan melting point Cocoa Butter lebih tinggi dibanding biji kakao dari Ghana dan Pantai Gatling (Ditjen Industri dan Agrokimia, 2009). Pada sisi lain, sejumlah kelemahan yang dimiliki biji kakao dari Sulawesi Tenggara, diantaranya prosesing biji kurang terfermentasi, biji tidak cukup kering, ukuran biji tidak seragam, kadar kulit tinggi, keasaman tinggi, cita rasa sangat beragam, dan tidak konsisten. Akibatnya harga biji kakao Indonesia relatif lebih rendah dan dikenakan potongan harga dibandingkan dengan harga biji kakao dari negara produser lain.

.

•

:,

Kebutuhan kakao dunia pada tahun 2014/2015 diperkirakan mencapai 4 juta ton dan diperkirakan akan terus meningkat sampai 4,4 juta ton pada tahun 2017 /2018. Industri pengolahan kakao Indonesia meningkat 87o/o dan khususnya di Sulawesi Tenggara telah terpasang industri pengolahan biji kakao dengan kapasitas 35.000 ton (Laporan Lokakarya Kakao Indonesia, 2013). Berdasarkan potensi perkebunan kakao rakyat di Sulawesi Tenggara maka pemerintah melalui Kepmentan RI No 46/Kpts-PD.300/1/2015 menetapkan lima kabupaten di Sulawesi Tenggara sebagai daerah pengembangan kakao nasional, yakni Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur.Untuk mendukung pengembangan kakao tersebut perlu disusun kerangka kerja yang terencana dan terarah berdasarkan kesesuaian sumberdaya lahan dalam arti luas (kesesuaian biofisik, sosial, ekonomi, dan politik) untuk menjamin kontinuitas pasokan biji kakao dari perkebunan rakyat ke industri pengolahan biji kakao dalam negeri. Kerangka kerja tersebut dituangkan dalam bentuk Masterplan Kawasan Pengembangan Kakao Nasional di Sulawesi Tenggara 2016 - 2019.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Masterplan Kawasan Pengembangan Kakao Nasional di Sulawesi Tenggara 2016 - 2019 adalah:

1. Mengimplemetasikan kebijakan pengembangan kakao nasional di Sulawesi Tenggara.
2. Mendorong peningkatan produktivitas kebun kakao rakyat berkelanjutan dalam mendukung pengembangan industri pengolahan kakao nasional, khususnya industri pengolahan kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Menyediakan arahan strategis terkait pemanfaatan ruang untuk pengembangan perkebunan kakao rakyat dan industri pengolahan kakao nasional di Sulawesi Tenggara.

Tujuan penyusunan Masterplan Kawasan Pengembangan Kakao Nasional di Sulawesi Tenggara 2016 - 2019 adalah:

1. Mensinkronkan kebijakan pengembangan kakao nasional dengan kondisi perkebunan kakao existing dan kebijakan daerah di Sulawesi Tenggara.

•


•

2. Menetapkan isu-isu strategis terkait pengembagan perkebunan kakao existing yang menjamin keberlanjutan pasokan biji kakao untuk pemenuhan kebutuhan industri pengolahan kakao di Sulawesi Tenggara dan nasional.
3. Menentukan program strategis dan rencana aksi pengembangan kakao nasional di Sulawesi Tenggara.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Merupakan rencana yang tidak terpisahkan dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai peraturan daerah No. 3 Tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 20042019 serta mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang tata ruang.
2. Merupakan implementasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang tata ruang.
3. Menyusun rencana strategis pengembangan kakao nasional di Sulawesi Tenggara 2016 - 2019.
4. Rencana strategis pengembangan kakao nasional mencakup lima kabupaten, yakni Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur .

•

## BAB II. VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN KAKAO NASIONAL DI SULAWESI TENGGARA

## 2 .1. Visi dan Misi

Visi pemerintah daerah Sulawesi Tenggara adalah "Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri dan Berdaya saing tahun 2013-2018. Selanjutnya, visi pemerintah daerah tersebut dijabarkan ke dalam visi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018: "Kejayaan Perkebunan dan Hortikultura secara berkelanjutan untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing". Dari visi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara diturunkan menjadi visi pengembangan kakao nasional di Sulawesi Tenggara dengan rumusan seperti berikut: "Kejayaan Perkebunan Kakao secara berkelanjutan untuk mendukung industri pengolahan kakao nasional dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing tahun 2016 - 2019".

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pengembangan kakao nasional di Sulawesi Teggara, maka ditetapkan rumusan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia guna mewujudkan sistem pengemangan kakao yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu biji kakao yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan kemandirian kelembagaan petani kakao kecil.
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong terwujudnya kemitraan usaha yang sehat, jujur dan berkeadilan antara petani dan pembeli.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan kakao nasional yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Pengembang an Kakao Nasional

Tujuan pengembangan perkebunan kakao ini sesuai dengan tujuan pembangunan kawasan pertanian yaitu untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas wilayah serta pada gilirannya

•

,.

.

kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani. Adapun tujuan pembangunan kawasan pertanian adalah mendukung tercapainya empat target sukses kementrian pertanian yaitu :

1. Pencapaian swasembada berkelanjutan.
2. Peningkatan diversifikasi pangan.
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Kawasan perkebunan atau kawasan pengembangan perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan (Sesuai UU No. 18 Tahun 2004). Kawasan terse but disatukan oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial budaya dan berbagai infrastruktur pertanian, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha perkebunan. Kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang sesuai dengan persyaratan bagi masing-masing jenis budidaya tanaman, perkebunan dan lokasinya disatukan oleh agroekosistem yang sama, sehingga tujuan yang akan dicapai melal ui penyusunan masterplan kawasan pengembangan kakao nasional di Sulawesi Tenggara (2016-2019) adalah:

1. Mengidentifikasi dan menginventarisir potensi internal dan eksternal program pengembangan kawasan kakao nasional di Sulawesi Tenggara.
2. Mengklasifikasi permasalahan pengembangan kawasan berbasis komoditi kakao di Sulawesi Tenggara.
3. Menyusun serangkaian strategi dan peta jalan pengembangan kawasan berbasis komoditi kakao di Sulawesi Tenggara.
4. Menyiapkan fokus prioritas pengembangan kawasan berbasis komoditi kakao di Sulawesi Tenggara.

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan masterplan kawasan pengembangan kakao nasional di Sulawesi Tenggara (2016-2019) adalah:

1. Tersusunnya masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan untuk komoditas kakao di lima kabupaten, yakni : Kabupaten Kolaka, Kola.ka Utara, Kolaka Timur, Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan.

•

2. Menata pemanfaatan ruang perkebunan yang terencana dan terarah berdasarkan potensi sumber daya lahan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Terbangunnya sentra-sentra produksi perkebunan di kawasan berbasis komoditi perkebunan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.
4. Menempatkan perkebunan yang tangguh sebagai core bussiness wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Menciptakan sistem perkebunan yang produktif, aman dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara .



## BAB III. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR PENGEMBANGAN KAWASAN KAKAO NASIONAL DI SULAWESI TENGGARA

## 3.1. Pembangunan Pertanian

kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal juga diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyesuaikan laju pertumbuhan antardaerah, antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan (Suyatno, 2000). Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan agar semua daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Manfaat perencanaan pembangunan daerah adalah untuk pemerataan pembangunan atau perluasan dari pusat ke daerah. Bila perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan daerah berkembang dengan baik maka diharapkan bahwa kemandirian daerah dapat tumbuh dan berkembang sendiri (mandiri) atas dasar kekuatan sendiri. Dengan demikian maka kenaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut tidak terlalu bergantung dari pusat tetapi relatif cukup didorong dari daerah yang bersangkutan (Soekartawi, 1990). memacu pemerataan rangka meningkatkan Pembangunan daerah diarahkan untuk pembangunan dan hasil-hasilnya dalam

Pembangunan pertanian diartikan sebagai proses yang ditujukan untuk selalu menambah produk pertanian untuk tiap konsumen sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar campur tangan manusia di dalam perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Penambahan produksi, pendapatan maupun produktivitas itu berlangsung terus, sebab apabila tidak, berarti pembangunan terhenti (Surahman dan Sutrisno, 1997).

Pembangunan pertanian harus mampu memanfaatkan dalam meningkatkan keunggulan sumber daya wilayah dan dapat berkelanjutan, maka kebijaksanaan pembangunan pertanian harus dirancang dalam perspektif ekonomi wilayah. Dalam kebijaksanaan pembangunan pertanian saat ini secara implisit dirancang dalarn perspektif ekonomi wilayah. Hal ini terlihat jelas dari peran daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program. Pemerintah Pusat dalam hal ini hanya merancang pelaksanaan yang bersifat rnakro, sedangkan Pemerintah Daerah merancang pelaksanaan pencapaian target sesuai dengan kondisi wilayah. Dalam perspektif kebijakan yang demikian, maka Pemerintah

•

•

merupakan komoditas yang terpilih pada sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota, khususnya untuk komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan petemakan. Oleh karenanya terdapat prinsipprinsip tertentu dalam pengembangan kawasan pertanian yang mencakup diantaranya: (1) setiap kawasan harus memiliki spesialisasi dan kompetensi inti dalam pengembangan komoditas unggulan masing-masing; (2) terdapat kegiatan subsektor hulu dan hilir yang dapat menjadi pendorong pengembangan komoditas unggulan yang memiliki kemampuan daya saing; (3) mempunyai keterkaitan antara pengembangan subsistem usaha tani komoditas dengan subsistem agribisnis hulu dan hilir, serta penunjangnya; (4) memiliki fokus pengembangan kepada produk yang memiliki nilai tambah dan kontribusi yang tinggi dalarn peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah; (5) memiliki fokus pengembangan kepada produk yang berdaya saing dan berorientasi pada pasar regional, nasional dan ekspor dalam rangka swasembada, swasembada berkelanjutan maupun ekspor; (6) memiliki sinergitas antar program, antar kawasan dan antar wilayah; (7) perlunya peran pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator; (8) perlunya dukungan penempatan kawasan komoditas unggulan dalam tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil-hasil studi mengenai daya saing menunjukkan bahwa unit-unit usaha dan komoditas yang berada dalam suatu kesatuan wilayah atau kawasan memiliki tingkat pertumbuhan, efisiensi dan daya saing lebih tinggi jika dibandingkan yang berada di luar kawasan dan terpencar-pencar {Blakely, 2002; Bregman, 2003; JICA, 2003; Porter, 1998, 2000, 2003; Solvell et al., 2003). Pemerintah menghadapi masalah keterbatasan anggaran dalam peningkatan produksi pertanian. Oleh karenanya, sangat diperlukan fokus dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pembangunan pertanian. Setiyanto (201 la) menyatakan bahwa pembangunan pertanian ke depan diarahkan dan diupayakan untuk dilaksanakan dalam bentuk kawasan. Secara teoritis, suatu kawasan secara alamiah akan mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan kemampuan inovasi dari para pelaku usaha yang ada di dalamnya dan vitalitas ekonomi suatu wilayah merupakan hasil langsung dari persaingan usaha yang ada di kawasan tersebut. Sekilas sejarah pengembangan kawasan memberikan gambaran bahwa campur tangan pemerintah sebagai faktor yang juga berperan secara signifikan dalam perkembangan suatu

•

•

kawasan. Suatu kawasan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu wilayah. Pada beberapa kasus, suatu kawasan hanya terpusat di suatu wilayah kecil, seperti suatu desa atau kecamatan. Sementara yang lain meliputi beberapa kecamatan atau kabupaten/kota, dan mungkin lintas provinsi. Strategi pembangunan ekonomi wilayah harus dapat mengarahkan secara efektif dukungan kebijakan, pengembangan infrastruktur, bahkan insentif investasi dan subsidi sektor pemerintah dan swasta pada kawasankawasan komoditas unggulan.

## 3.3. Kerangka Pemlkiran Penyusunan Masterplan Kawasan Pengembangan Kakao Nasional di Sulawesi Tenggara (2016-2019)

Masterplan pengembangan kawasan perkebunan adalah rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan nasional di tingkat provinsi. Penyusunan Masterplan pengembangan kawasan perkebunan berpedoman, mengacu dan memperhatikan:(1) dokumen perencanaan jangka menengah nasional di bidang pertanian (Rencana Strategis Kementerian Pertanian/Renstra K/L dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian); (2) dokumen perencanaan jangka menengah daerah di bidang pertanian (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Renstra-SKPD di bidang pertanian). Ruang lingkup komponen isi dari Masterplan pengembangan kawasan perkebunan adalah: (1) isu-isu strategis; (2) skenario arah kebijakan; (3) strategi pengembangan; dan (4) tujuan dan sasaran pengembanganjangka menengah (5 tahun).

Rencana Aksi ( action plan) adalah rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan secara lebih operasional Masterplan yang telah disusun. Rencana Aksi merupakan rencana detail kawasan pertanian di kabupaten/kota yang disusun setiap tahun dan kemudian direkap untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disusun dalam bentuk matriks rencana program yang komponen isinya mencakup: (1) jenis kegiatan dan volume; (2) lokasi (kecamatan/desa); (3) jadwal pelaksanaan; (4) satuan kerja pelaksana; (5) proyeksi kebutuhan dan sumber pendanaan; (6) Indikator ouput dan outcome. Jenis kegiatan dalam matriks rencana aksi disusun menurut nomenklatur kegiatan yang ada di Kementerian Pertanian berdasarkan aspek sub-sistem agribisnis yang ada. Selanjutnya jadwal pelaksanaan dapat diartikan suatu agenda tentatif mulai dari pengajuan

.

\

•

•

proposal kegiatan dan anggaran yang akan dibahas pada forum perencanaan, hingga ke tahap implementasi kegiatan di lapangan .

.

t

•

•

## BAB IV. METODE PENELITIAN

Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditi Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi dalam dua kelompok kegiatan utama, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Berikut diuraikan teknik pengumpulan data, analisis data dan pendekatan pendekatan yang digunakan.

## 4.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditi Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung, baik di lapangan maupun di laboratorium. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instanei-instansi terkait. Masterplan dalam penyusunan dikumpulkan Data yang

## 4.1.1.Data Prime r

## Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan meliputi pengecekan kondisi penggunaan lahan eksisting hasil interpretasi citra satelit dan berbagai jenis peta tematik, serta pengamatan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kakao termasuk kondisi tanah, iklim, topografi serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Pengecekan kondisi penggunaan lahan hasil interpretasi dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi data, kondisi dan sebaran pertanaman kakao pada berbagai wilayah sentra, termasuk daerah-daerah yang berpotensi sebagai wilayah pengembangan.

Citra satelit yang digunakan dalam penyusunan masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan khususnya tanaman kakao dalam menentukan penggunaan lahan eksisting tanaman kakao menggunakan citra satelit Landsat 8 Path 122/Row 63; Pathl 13/Row62, dan Pathl 13/Row63 tahun 2014 serta Citra SRTM 90 meter dengan metode interpretasi citra visual ( on screen digitizing) maupun digital.

Peta tematik yang digunakan adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Se-Sulawesi Tenggara Skala 1 :50.000 Tahun 1999; Peta Sistem Lahan dan Kesesuaian Lahan (land system and land suitability) Sulawesi Tenggara Skala 1:250.000 Tahun 1988; Peta Jenis Tanah Prov. Sultra Skala

•

•

1:250.000 Tahun 1988; Peta Fungsi Kawasan Hutan Sulawesi Tenggara Skala 1:250.000 Tahun 2011; Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Peta Administrasi Kabupaten Se-Sulawesi Tenggara.

## Pengumpulan Data Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Data sosial ekonomi dikumpulkan melalui pengisian kuisioner dan wawancara dengan petani atau petugas pertanian di lapangan. Data yang dikumpulkan meliputi: jenis komoditas, input yang digunakan, seperti bibit, jumlah, jenis dan harga pupuk, jumlah tenaga kerja, harga produk pertanian persatuan harga. Aksesibilitas seperti keberadaan pasar, lembaga permodalan seperti bank, sarana dan prasarana transportasi dan lain-lain yang mempengaruhi terhadap analisis sosial ekonom.i dan budaya masyarakat .

## 4.1.2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari instansi-instansi terkait, seperti data iklim, uraian mengenai keadaan wilayah kabupaten/kecamatan secara keseluruhan, karakteristik penduduk, kelembagaan, pemerintahan dan faktor-faktor lain yang terkait dengan penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara.

## 4.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan penilaian terhadap berbagai keadaan yang dilakukan dengan berbagai pendekatan dan metode tertentu. Berikut disajikan teknik analisis pada masing-masing data yang digunakan dalam penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara.

## 4.2.1. Analisis Ketersediaan dan Kesesua ian Laban

Analisis kesesuaian lahan dilakukan dalam keadaan aktual (kesesuaian lahan aktual) dan kesesuaian lahan setelah dilakukan perbaikan iimprouemenn atau kesesuaian lahan potensial. Penilaian dilakukan dengan cara mencocokkan (matching) antara karakteristik lahan (land characteristics) dengan persyaratan tumbuh tanaman (land use requirements. Penilaian kesesuaian lahan mengacu kepada Kriteria

•

•

Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian yang disusun oleh Djaenudin et al. (1994; 2003).

## 4.2.2. Analisis Usahatan i

Suatu usahatani dikatakan layak secara ekonomi, apabila komoditas pertanian tersebut memenuhi persyaratan dari parameter-paremeter ekonomi yang ditetapkan. Kelayakan ekonomi yang digunakan adalah Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Benefit Cost Ratio (B/C). Suatu komoditas tahunan dikatakan layak secara ekonomi apabila NPV, IRR, dan B/C lebih besar atau sama dengan suatu nilai yang ditetapkan.

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara. Komoditas unggulan adalah komoditas yang mempunyai nilai unggul baik secara kompetitif maupun komparatif. Keunggulan kompetitif menunjukkan tingkat efisiensi suatu komoditas pertanian di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya yang merupakan hasil interaksi keunggulan komparatif dan distorsi pasar. Unggul secara kompetitif dapatdikatakan sebagai komoditas yang unggul atau layak secara ekonomi. Sedangkan unggul secara komparatif merupakan hasil interaksi kesesuaian biofisik lahan, penguasaan teknologi dan kemampuan mengelola sistem usahatani atau dapat dikatakan komoditas yang sesuai dengan kondisi fisik lahannya. Dengan keunggulan komparatif suatu wilayah dapat menonjol bahkan memonopoli suatu produk pertanian.

Selain unggul secara kompetitif dan komparatif, keunggulan suatu komoditas juga perlu dilihat dari komoditas yang umum dibudidayakan masyarakat. Karena selain masyarakat sudah mengenal komoditas tersebut, sehingga teknologi pengelolaan lahan lebih mudah diterapkan, juga diversifikasi produk atau produk turunan dari komoditas tersebut lebih mudah diintroduksikan. Hal ini merupakan pertimbangan utama dalam menetapkan komoditas unggulan daerah.

## 4.2.3. Analisis Pengembangan Kawasan Budidaya

Analisis pengembangan kawasan budidaya ditujukan untuk pengembangan komoditas unggulan, khususnya tanaman kakao. Selain kesesuaian lahan dan kelayakan ekonomi, dianalisis pula kebutuhan pengembangan komoditas-komoditas tersebut, seperti sarana dan prasarana

.

'

•

•

perekonomian, meliputi perhubungan, pasar dan lembaga permodalan dan tenaga kerja.

## 4.2.4. Analisis Kependudukan

Penduduk sebagai pelaku pertanian memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu usaha pertanian. Karakteristik penduduk yang penting dianalisis adalah jumlah dan perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, dinamika, distribusi, struktur, proyeksi jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan. Karakteristik penduduk terutama jumlah dan perkembangan penduduk serta tingkat pendidikan sangat penting untuk mengetahui kemampuan penduduk mengadopsi teknologi sumberdaya lahan dan penduduk sebagai pengguna teknologi sumberdaya lahan tersebut untuk pengembangan komoditas unggulan .

## 4.2.5. Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya

Analisis sosial ekonomi ditujukan untuk melihat perkembangan ekonorni regional, pendapatan perkapita dan ekonomi kerakyatan. Analisis sosial budaya bertujuan untuk menilai kondisi kemasyarakatan serta pergeseran nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik pada saat sekarang maupun yang akan datang.

## 4.2.6. Penyusunan Masterplan Pertanian

Masterplan pertanian disusun berdasarkan potensi sumberdaya lahan dengan mempertimbangkan penggunaan lahan saat ini (present landuse), kawasan lindung, kelayakan usahatani, ketersediaan tenaga kerja, sosial ekonomi dan budaya masyarakat, sarana dan prasarana transportasi serta sarana dan prasarana perekonomian lainnya.

Penyusunan Masterplan Pertanian untuk Pengembangan Komoditas Unggulan, diawali dengan pemisahan Kawasan Budidaya dalam hal ini berupa kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dengan Kawasan non Budidaya atau Non-APL (Kawasan Lindung). Kawasan Lindung mengacu pada Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung. Kawasan lindung juga ditetapkan berdasarkan kondisi fisik lahan, seperti lereng &gt;40o/o dan tanah sangat dangal {&lt;25 cm).

Sesuai Keppres dan kondisi fisik lahannya, maka bentuk-bentuk kawasan lindung tersebut adalah: 1) Kawasan yang memberikan

•

f

•

•

perlindungan pada kawasan di bawahnya, 2) kawasan perlindungan setempat, 3) kawasan suaka alam dan cagar budaya dan 4) kawasan rawan bencana.

Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya meliputi: kawasan hutan lindung, kawasan gambut dalam (ketebalan &gt;200 cm) dan kawasan resapan. Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam meliputi kawasan suaka alam, pantai berhutan bakau, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Keberadaan kawasan lindung perlu dipertahankan, termasuk dari kegiatan pengembangan pembangunan. Oleh karena itu, kawasan lindung menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Masterplan Pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara .

•

•

## BAB V. POTENSI WILAYAH DAN KAWASAN PENGEMBANGAN KAKAO NASIONAL DI SULAWESI TENGGARA

## 5.1. Penetapan Komoditas Priori tas

Komoditi tanaman yang berada dibawah binaan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara terkhusus dibidang Produksi terdiri dari 18 Komoditi terdiri dari kelompok tanaman tahunan, tanaman semusim dan tanaman rempah penyegar, namun demikian komoditi yang prioritaskan pengembangannya selama ini adalah komoditi kakao, dengan pertimbangan bahwa komoditias tersebut selain termasuk ke dalam kelompok tanaman rempah penyegar juga merupakan salah satu komoditas unggulan lokal,regional, nasional dan internasional serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perkebunan meliputi penerimaan devisa negara, peningkatan pendapatan petani, penyediaan lapangan kerja, penyuplai/penyedia bahan baku industri kecil dan besar, serta pengembangan wilayah.Salah satu alasan tanaman kakao dijadikan sebagai komoditas prioritas karena lebih dari 97°/o petani berusaha sebagai peke bun kakao sebagaimana disajikan Tabel 5.1 ..

Tabel 5.1. Data perkembangan kakao di Sulawesi Tenggara

| No | Tahun | Luas Areal (ha) | Luas Areal (ha) | Luas Areal (ha) | Luas Areal (ha) | Produksi | Produktivitas | Jumlah |
|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|----------|
| No | Tahun | TBM | TM | TIR | Jumlah | (ton) | (Kg/ha) | Petani |
| 1. | 2002 | 30.229 | 95.138 | 2.181 | 127.547 | 93.900 | 986.99 | 141.433 |
| 2. | 2003 | 33.841 | 99.172 | 3.328 | 136.345 | 99.471 | 1.003.01 | 127.334 |
| 3. | 2004 | 63.883 | 108.283 | 3.182 | 175.348 | 110.521 | 1.020.67 | 119.900 |
| 4. | 2005 | 65.282 | 122.744 | 3.982 | 192.008 | 126.813 | 1.033.15 | 108.239 |
| 5. | 2006 | 58.060 | 132.633 | 6.191 | 196.884 | 124.921 | 941.85 | 103.298 |
| 6. | 2007 | 42.714 | 148.208 | 9.119 | 200.041 | 134.755 | 909.23 | 101.062 |
| 7. | 2008 | 39.487 | 146.367 | 16.158 | 202.012 | 115.898 | 791.83 | 87.800 |
| 8. | 2009 | 50.715 | 151.758 | 33.471 | 235.944 | 131.830 | 868.69 | 95.652 |
| 9. | 2010 | 36.868 | 176.635 | 27.929 | 241.432 | 145.818 | 825.53 | 150.767 |
| 10 | 2011 | 38.019 | 180.941 | 27.549 | 246.508 | 146.705 | 810.79 | 159.174 |
| 11 | 2012 | 39.179 | 179.616 | 32.312 | 251.107 | 158.396 | 881.86 | 160.314 |

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014

## 5.2. Penetapan Kawasan Sentra Produksi

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 12 Kabupaten/Kota penghasil Kakao, namun wilayah sebarannya tidak beraturan. Oleh karena itu Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan wilayah yang memiliki potensi produksi yang terbesar sebagai simpul/ sentra pengembangan wilayah komoditi kakao dengan wilayah lainnya sebagai penghasil kakao.

.

I

•

•

Pola pengembangan wilayah kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum adanya program Gemas Kakao ditandai dengan lokasi yang terpencar-pencar dan dalam luasan yang tidak kompak sehingga tidak ekonomis, bibit yang digunakan sebagian besar kurang jelas asal usulnya.Dengan kondisi lokasi kegiatan yang terpencar-pencar tersebut sangat menyulitkan dalam pembinaan maupun dalam pengembangan usahatani yang mengarah kepada pengembangan kawasan kakao, karena sebagian besar lokasi-lokasi tersebut masih belum terjangkau sarana dan prasarana pelayanan, khususnya transportasi dan infrastruktural. Oleh karena itu Penataan dan Penyusunan rencana penetapan kawasan kakao pada suatu wilayah tertentu merupakan langka strategi sebagai landasan dan arah pengembangan wilayah kakao di Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan basil identifikasi yang disesuaikan dengan potensi yang ada baik potensi Sumber Daya Alam, Sumber Modal maupun Sumber Daya Manusia, maka kawasan pengembangan kakao u