PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH (berlaku 7 November 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
Mengingat
- c. bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum dan pelayanan air limbah di Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu menetapkan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum, dan Pasal 34 penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah meliputi air limbah domestik dan non domestik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 98);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemeritah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk layanan air limbah domestik.
11. SPALD Setempat di sebut SPALD-S adalah sistem pengelolaaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. SPALD Terpusat di sebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum di buang ke badan air permukaan.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM dan SPALD yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggara SPAM dan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
15. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Sungai Penuh yang bergerak dibidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.
16. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Sungai Penuh.
17. Direktur adalah Direktur PDAM Kota Sungai Penuh.
18. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kota Sungai Penuh.
19. Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 3
Pasal 3
Menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum dan air limbah bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha lainnya di bidang air minum dan air limbah
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 3
Pasal 4
PDAM Kota Sungai Penuh didirikan dengan tujuan:
- a. memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah bagi masyarakat;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
KEDUDUKAN, LAMBANG, DAN LAPANGAN USAHA Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB IV - KEDUDUKAN, LAMBANG, DAN LAPANGAN USAHA Bagian Kesatu
Pasal 5
- (1) PDAM Kota Sungai Penuh berkedudukan di Kota Sungai Penuh.
- (2) PDAM Kota Sungai Penuh terdiri dari satu kantor pusat dan beberapa cabang/beberapa unit sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang dan unit sebgaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
BAB IV - KEDUDUKAN, LAMBANG, DAN LAPANGAN USAHA Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) PDAM memiliki lambang perusahaan.
- (2) Lambang PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - KEDUDUKAN, LAMBANG, DAN LAPANGAN USAHA Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Lapangan usaha PDAM Kota Sungai Penuh meliputi:
- a. pengelolaan, pendistribusian dan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan pada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;
- b. pengelolaan dan pelayanan air limbah domestik yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air minum dan air limbah domestik dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 8
- (1) Modal PDAM terdiri dari:
modal dasar; dan
- b. penambahan modal.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:
- a. modal dasar yang disetor Pemerintah Daerah;
- b. aset jaringan perpipaan air bersih dan air limbah milik Pemerintah Daerah; dan
- c. semua aktiva dan pasiva hasil pemisahan PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan/atau
- d. sumber modal lainnya.
- (4) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 9
- (1) PDAM Kota Sungai Penuh yang dibentuk didukung dengan organ dan kepegawaian;
- (2) Organ PDAM Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 10
Pedoman dan struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja PDAM diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 11
- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 12
- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
- a. menguasai manajemen PDAM;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas lainnya atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- d. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik paling singkat 2 (dua) tahun sebelum diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh Badan atau Instansi yang berwenang; dan
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau melakukan perbuatan kejahatan dalam jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Paragraf 3 Jumlah Dewan Pengawas
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 13
- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 15
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang :
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 16
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang :
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 17
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 19
- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 20
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 21
Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan oleh Walikota dengan
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 23
- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 24
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 25
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Bagian Ketiga Direksi
Paragraf 1
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 26
- (1) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c ditetapkan
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 29
- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah, anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta.
- b. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 30
Direksi mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 31
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah dan/atau Akuntan Publik, selanjutnya laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 32
Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai PDAM
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 33
Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1(satu) tahun.
Penunjukan Pejabat Sementara
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 34
- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Apabila belum terbentuknya dewan pengawas dan/atau belum diusulkan dewan direksi oleh dewan pengawas, Walikota menunjuk pejabat sementara direksi untuk masa jabatan sampai ditetapkannya dewan direksi yang diusulkan oleh dewan pengawas.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 35
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
- b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 38
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 39
- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 40
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Bagian Ketujuh Kepegawaian
Pengangkatan
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 41
- (1) Pegawai PDAM Kota Sungai Penuh terdiri dari:
- a. pegawai yang berasal dari pelimpahan pegawai PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci setelah mendapat pertimbangan dari walikota; dan
- b. pegawai yang berasal dari pengangkatan.
- (2) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota dapat membentuk tim.
- (3) Pengangkatan Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- d. dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat;
- e. dinyatakan bersih dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas narkoba;
- f. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pengajuan surat permohonan lamaran bekerja di PDAM dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- g. lulus seleksi.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 42
- (1) Pengangkatan pegawai PDAM dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penilaian meliputi : a. loyalitas;
- b. kecakapan;
- c. kesehatan;
- d. kerjasama;
- e. kerajinan;
- f. prestasi kerja; dan
8. g.
9. kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon pegawai dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 43
- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 44
- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan pangan;
- b. tunjangan kesehatan; dan
- c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 45
- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip - prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 46
- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan/atau belum menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 47
- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 48
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 49
- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebihlanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Penghargaan dan Tanda Jasa
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 50
- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 51
Setiap pegawai wajib :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 52
Pegawai dilarang :
- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau negara;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik; dan
- e. memiliki hubungan perkawinan antar sesama pegawai PDAM.
Pelanggaran dan Pemberhentian
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 53
- (1) Pegawai PDAM yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 54
- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 55
- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 56
- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
- f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 57
Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. melanggar kewajiban dan larangan pegawai PDAM;
- c. dihukum ## BAB VII
BAB V - MODAL Pasal 8
Pasal 58
- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun PDAM dan/atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja.
BAB VIII - ASOSIASI
Pasal 59
- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
BAB IX - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
Pasal 60
- (1) PDAM merupakan Badan Usaha milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah untuk masyarakat umum;
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Sungai Penuh;
- b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM;
- c. memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
- d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
- e. mengatur sistem pedistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Jasa pengelolaan SPALD sistem setempat dan sistem terpusat.
- b. Jasa pengelolaan SPALD air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahannya.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
BAB IX - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
Pasal 63
PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi:
- a. pendistribusian air minum kepada masyarakat;
- b. menyediakan hidran kebakaran di tempat tertentu;
- c. pengelolaan air limbah;
- d. menyediakan loket pembayaran rekening air minum dan air limbah yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.
BAB X - PELAYANAN DAN TARIF Pasal 64
Pasal 64
Pengaturan pelayanan air minum dan air limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PELAYANAN DAN TARIF Pasal 64
Pasal 65
- (1) Tarif pelayanan air minum dan air limbah serta tarif lainnya yang berhubungan dengan pelayanan air minum dan air limbah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Dalam hal tarif rata-rata dibawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
TAHUN BUKU
BAB XI
Pasal 66
Tahun buku PDAM adalah tahun takwin yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
BAB XI
Pasal 67
- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi harus menyampaikan Rencana Anggaran PDAM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Dewan Pengawas, Walikota mengesahkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3) Dalam hal Walikota tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas Rencana Anggaran PDAM sebelum tahun buku baru, anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
BAB XI
Pasal 68
- (1) Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Dewan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan.
- (2) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan PDAM kepada Walikota, Dewan Pengawas dan Badan-Badan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Walikota setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Walikota tidak mengajukan tanggapan/keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
BAB XII - PENGELOLAAN BARANG MILIK PDAM Pasal 69
Pasal 69
- (1) Pengelolaan barang milik PDAM diatur oleh Direksi.
- (2) Penjualan, pemindahan tangan ataupun pembebanan atas aktiva tetap dan persediaan barang PDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun diberitahukan kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota.
- (3) Piutang yang tidak mungkin ditagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang PDAM disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan, pemindahan tangan ataupun pembebanan atas aktiva tetap dan persediaan barang PDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun diatur dengan Peraturan Walikota.
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
BAB XIII - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
Pasal 70
- (1) Laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh Walikota, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
- a. 55% (lima puluh lima persen) untuk bagian laba untuk Daerah;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk cadangan umum;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk jasa produksi;
- d. 5% (lima persen) untuk sumbangan dana pensiun dan imbalan kerja;
- e. 5% (lima persen) untuk social dan pendidikan; dan
- f. 5% (lima persen) untuk CSR ( corporate social responsibility ).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk pengguanaan lain dengan persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Tatacara penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f diatur oleh Direksi.
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN
BAB XIV - PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN
Pasal 71
Pengawasan, Pembinaan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas atau Badan yang menangani air minum dan lingkungan hidup serta bekerja sama dengan instansi terkait.
BAB XV - PEMBUBARAN PDAM
Pasal 72
- (1) Pembubaran dan penunjukan likuidator PDAM ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Sisa kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi menjadi hak pemerintah daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidator diserahkan kepada Walikota.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73
Setiap kegiatan yang sudah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74
Ketentuan yang mengatur tentang air minum dan pengolahan air limbah yang telah ada sebelumnya selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75
Kewenangan pengelolaan air limbah dan pemisahan aset air limbah yang diatur
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 7 November 2017 WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd ## ASAFRI JAYA BAKRI

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 7 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, ## PUSRI AMSYI LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 9; NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 9, 9/2017; ## PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS NOMOR 9 TAHUN 2017
## TENTANG
## PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH
## I. UMUM
Kebutuhan air bersih masyarakat yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan air minum di Kota Sungai Penuh semakin meningkat. Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan dan dikelola secara baik oleh oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus dapat menjamin syarat kualitas, syarat kuantitas dan syarat kontinuitas akan kebutuhan air minum masyarakat.
Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut pemerintah daerah membutuhkan suatu lembaga yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sehingga kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi secara baik.
Pada tahun 2008 keluarlah Undang-Undang nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, dimana semula Kota Sungai Penuh sebagai Ibukota Kabupaten Kerinci dijadikan daerah otonom, sehingga ibukota Kabupaten Kerinci pindah ke Siulak sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Peraturan Daerah Kota
Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh, mengamanatkan bahwa Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar, termasuk juga bidang pelayanan air bersih dan air limbah. Sedangkan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah; Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) perlu segera di bentuk, dalam upaya memenuhi standar palayanan dasar akan kebutuhan pelayanan air bersih dan pengengelolaan air limbah masyarakat di wilayah Kota Sungai Penuh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk. ## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas. | Pasal | 5 Ayat 1 | |-------------|----------------------------------------------| | Pasal Pasal | 6 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. 7 | | Pasal | 1 Cukup jelas. 2 Cukup jelas. 3 Cukup jelas. | | | 8 Ayat Ayat Ayat Ayat 4 Cukup jelas. 9 | | Pasal | Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. | | | jelas. | | Pasal | 10 | | | Cukup | | Pasal | 11 | |-------------|--------------------------------------------------------------------------| | Pasal | 12 | | Pasal Pasal | 13 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 14 Ayat 1 Cukup Ayat 2 | | | Cukup jelas. | | | jelas. Cukup jelas. | | Pasal | 15 Cukup jelas | | Pasal | 16 Cukup jelas | | Pasal | Ayat 1 Cukup | | | Ayat 2 | | | jelas. | | | Cukup | | | jelas. | | | 17 | Ayat 3