PERATURAN BUPATI MA Nomor 06 Tahun 2016 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2016
|
-
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH
a.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 4 ayat (5) yang mengisyaratkan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. b.
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat F Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
2
Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645):
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negera Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembar Negara Nomor 3696), 3
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), 4.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350): 5.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), 6.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400), 7.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Te pe antara Pemerintah Pusat dan 8.
3
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 9.
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4500):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nompr 1#0, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578), '
4
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614):
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272):
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 310),
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
22. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah .
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINT ERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 2
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah. 3 .
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai: dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 4.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 5.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh: pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 6
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 7.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 8.
9. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas fat si yang menurut ketentuan perundang-undangan 9.
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan .
10. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang » dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
11. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasifnya, serta penyajian laporan.
12. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
13. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensikonvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik akuntansi yang telah dipilih ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup kebijakan akuntansi meliputi :
1. Prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuar:gan Pemerintah Daerah.
2. Dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban serta penyajiannya dalam laporan keuangan .
4. Perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah diterapkan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah dan satuan kerja perangkat daerah yang menurut undang-undang wajib menyajikan laporan ke gan
:
:
KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB III - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 4
Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Gibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB III - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 5
Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi
BAB III - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 6
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. |
BAB III - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 7
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 terdiri dari :
- i. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I,
2. Kebijakan Akuntansi Nomor 1 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II:
3. Kebijakan Akuntansi Nomor 2 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III:
4. Kebijakan Akuntansi Nomor 3 tentang Kebijakan Akuntansi Investasi, adalah sebagaimana
5. pg' dalam lampiran IV:


5. Kebijakan Akuntansi Nomor 4 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V:
6. Kebijakan Akuntansi Nomor 5 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, : adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI,
7. Kebijakan Akuntansi Nomor 6 tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban, . adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII,
8. Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII:
9. Kebijakan Akuntansi Nonor 8 tentang Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IK:
10. Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X,
11. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi Transitoris, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI:

## Pasal 8

Kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun secara terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pan

## Pasal 9

Lampiran I s.d Lampiran XI dari Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang kebijakan akuntansi bagian yang tidak terpisakan.


? AP

## Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap' orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam lembaran Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.