PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 6 Tahun 2016 tentang KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL I{ABUPATEN SITUBONDO DENGAN R/IHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwd sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbond&lt;&gt; Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur l(edudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor L2 'lahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-claerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi .Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19s0 Nomor !9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor g dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah clengan l.Jndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 1965 Nclmor l? , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3O);
2. undang-undang Nomor 13 'lahun 1999 tentang Kesejahteraan Lanjr-rt Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, 'llamtlnhan Lembaran Negar-a Nomor 37e6);
3. undang-undang Nomor 17 'lahun 2009 tentang Keuangan Negara (L,c:mbararn Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, 'lamJrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a2BC&gt;);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negerra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 25 'lahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Iahun 2AO4 Nomor \O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21);
6. Undang-Undang Nomor 11 'lahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9671;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20LL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2AlI tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol2 tentang Penanganan Konflik sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 15);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2oL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9\;
8. 1 1. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5s87) sebagaimana telah beberapa xali diubah terakhir dengan undangundang Nomor I 'lahun 201s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor s8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s679l;
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2et6 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L6 Nomor G9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun tg72 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgr2 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam .Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49fl;
15. Peraturan Pemerintah Ntlmor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OO4 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa1\;
3. L7 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2005 Nomor L4o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asr8);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1g Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia'lahun 2ot6 Nomor lt4);
6. 20.Peraturan.Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hasil pemetaan Intensitas Dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Biclang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah KabupatenlKota Seluruh Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 58e);
21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2OL6 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas sosial Daerah KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbonclo Nomor g Tahun 2ot6 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbonclo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah -Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas sosial, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
9. 9 - Kepala Dinas adalah Kepala Dinas sosial Kabupaten Situbondo.
10. unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsu.r pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional d,anlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas sosial.
11. 1 1. Korban Bencana Alam aclalah kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial, kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam.
12. L2.Korban Bencana sosial adalah pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial.
13. Janninan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
2. L4. Jaminan Sosial Keluarga adalah seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga, penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.
15. Anak dan Lanjut Usia adalah pelayanan sosial anak balita terlantar, rehabilitasi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial lanjut usia.
16. Penyandang Disabilitas adalah rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik, mental dan intelektual.
17. TLrna Sosial adalah rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan latau lembaga, eks tuna susila di luar panti danlatau lembaga, pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan latau lembaga, pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi, dan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan clan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
18. ICentifikasi dan Penguatp.n Kapasitas adalah pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupatenlkota, identifikasi dan pemetaan, penguatan kapasitas, pendampingan, dan pemberdayaan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan stimulan dan Penataan Lingkungan adalah pemberdayaan sosial pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial.
8. 20, Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi sosial adalah penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan resLorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupatenlkota, lembaga korrsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakatlpusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial.
6
21. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
22. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan s&lt;,rsial guna mernenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosiai.
3. 23.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tu.ga s pelayanan dan penanganan masalah sosial, danlatau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
4. 24.Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, danlatau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugastugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
25. Relawan Sosial adalah seseorang danlatau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
26. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. I
7. 2T.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik )rang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
29. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk merrcegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
30. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
- (1) Dinas Sosial meru.pakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang sosial.
2. (21 Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urLrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.
- (5) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan kebijakan d.aerah di bidang sosiar;
- a. perumusan kebijakarr Caerah di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- b. Sekretariat, membawahi :
- a. Kepala Dinas.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Penyusunan program.
2. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial, membawahi :
1. Seksi I(orban Bencana Alam;
3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
2. Seksi Korban Bencana Sosial; dan
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
2. Seksi Penyandang Disabilitas; dan
1. Seksi Anak dan Lanjut Usia;
3. Seksi T\rna Sosial.
- e. Bidang Pernberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
8
;'
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Soaial; dan
3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial.
- f. Unit Pelaksana'leknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan lrungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## asal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Biciang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memirnpin, melakukan koordinasi dan pengendalian clalam penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

,

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- h. pelaksanaan u.rusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- i. pelaksanaan urusan aset dinas;

:

- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasarr lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf I

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengaclaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulanusulan yang merlyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
2. penyelenggaraan kesej ahteraan pegawai; i.
3. penyusunan Laporan l(epegawaian; j.
4. pelaksanaan ketatausahaan; k.
5. pelaporan hasil pela|&lt;sanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 1.
6. pelaksanaan tugas kedinasan lai5r yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. m.

## Paragraf 2

## Sub Bagian Keu'angan

## Pasal 9

- Sub Bagian Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : (2',)
- a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- c. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas; '
- d. pembuatan laporan bulanan realisasi lisik dan keuangan; :
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- g. pelaksanaan tugas keclinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Sub Bagian Penyusunan Program

## Pasal 1O

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
7. pen5rusu.nan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas; e.
8. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan sosial; f.
- h. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- g. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- i. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

## Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

## Pasal 1 1

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai I\rgas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial serta jaminan sosial keluarga.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, Bidang Perlindungan clan .Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsr :

- a. pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan korban bencana alam; teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi perlindungan sosial
- b. pelaksanaan kebijakan serta pemanta-uan dan korban bencana sosial; teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi perlindungan sosial
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosiai keluarga;
4. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial d.
5. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; e.
6. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan f.
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. o b.

## Paragraf 1

## Seksi Korban Bencana Alam

## Pasal 13

- Seksi Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang korban bencana alam. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, ertaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan iogistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasAn lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan .Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Korban Bencana Sosial

## Pasal 14

- (1) Seksi Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang korban bencana sosial.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Korban Bencana Sosial menyelengga,:allan fungsi : .. (2)
- a. pelaksanaan ketiijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Seksi Jaminan Sosial Keluarga

## Pasal 15

- Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (i) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di bidang jaminan sosial keluarga. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi : (2)

- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dar: pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- c. pelaksanaan ketatausahaan;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan .Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian KeemPat Bidang Rehabilitasi Sosial

## Pasal 16

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi sosial serta mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA.

## Pasal L7

,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Rehabilitasi Sosial mempu.nyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan I atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauarr dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti danlatau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti danlatau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan latau lembaga;
- e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

- f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepacla pemerintah daerah provinsi;
2. o b' pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan ketata usahaan ;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 1

## Seksi Anak dan Lanjut Usia

## Pasal 18

- Seksi Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang Anak dan Lanjut Usia. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi : (21
- a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
- b. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak'berhadapan dengan hukum;
- d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak &lt;lan pelayanan sosial lanjut usia;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Penyandang Disabilitas

## Pasal 19

- (1) Seksi Penyandang DisaLrilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang penyandang disabilitas.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sekragaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi., dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
- c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Seksi Tuna Sosial

## Pasal 2O

- (1) Seksi T\rna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial di bidang Tuna Sosial.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi'luna Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial geland.angan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan l4tau lernbaga;

- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti danlatau lembaga;
2. pelaksanaarl kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti danlatau lembaga; C.
3. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) u.ntuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; d.
4. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; e.
5. pelaksanaan ketatausahaan; f.
6. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bidang Rehabilitasi Sosial; dan o b'
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. h.

## Bagian Kelirna Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

## Pasal 2L

:

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud &lt;lalam Pasal 3 Ayat (1) huruf e mempunyai tu.gas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan I&lt;ebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,' koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorang&amp;fl, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

- c. pelaksanaan kebrjakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi i:elaksanaan penanganan fakir fakir miskin perkotaan;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir;
- h. pelaksanaan verrfikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- i. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksarlaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

## Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

## Pasal 23

- (1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten serta pemberian rekomendasi dan I atau Surat'Pernyataan Miskin;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;

':'

- d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan pel.aksanaau tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biclang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesusi dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Pemberdayaau Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial

## Pasal 24

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angkd 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di bidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial menyelenggarakan fungsi : (21
- a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraarr sosial clan relawan sosial lainnya;
- b. pelaksanaarr kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan hrgas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan

- g. pelaksanaan tugas keclinasan lain yang diberikan oleh Kepala Ridang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesusi dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial

## Pasal 25

- (1) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, &lt;lan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberclayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di bidang kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. pelaksanaan kebijaka.n, pelaksanaan bimbingan teknis, serta perrantauan d.an evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- b. pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan telceis, serta pemantauan, dan evaluasi lembaga konsutasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyar akat lpusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Ridang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## UNIT PDLAKSANA TEKNIS DINAS

## Pasal 26

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.


- (21 UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat oleh seorang Kepala yang berada di bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1) dipimpin bawah dan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: sebagaimana
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan latau teknis penunjang tertentu Dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.

## Pasal 27

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Oi^ganisasi, Uraian T\.rgas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 28

- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (1)
- Setiap kelonrpok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (2)
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perunclang-undangan yang berlaku. (3)
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (4)

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepa1a Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksarra Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi rlan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengarnbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Setia-p pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi pettrnjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing , serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3)
3. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (4)
4. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pad a ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (s)

## BAB VII

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JAB.A.TAN

## Pasal 3O

- Kepala Dinas diangkat clan cliberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (1)
- Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sr:b Bagian, Kepala seksi, dan Kepala unit Pelaksana teknis Dinas dianghat darr diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui sekretaris Daerah dari pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2)

## Pasal 31

- Jabatan Struktural clan Fungsional tidak boleh dirangkap. (1)
- Apabila Pejabat struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya. (2)

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20L7.

Agar setiap orarrg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.



BERITA DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 4b

## LAMPIRAN Peraturan Situbondo

Ianggal :

Nomor :

45 Tahun 2016

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL I{ABUPATEN SITUBONDO