PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM (berlaku 1 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM;
4. Mengingat : 1.
5. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL Radio Swara Praja FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Kepala Stasiun adalah Pimpinan stasiun radio Swara Praja FM.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di daerah, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
13. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Lampung, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
15. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pembentukan
BAB II - Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan nama Radio Swara Praja FM dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - Pembentukan
Pasal 3
- (1) LPPL Radio Swara Praja FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tempat kedudukan dan stasiun LPPL Radio Swara Praja FM berada di Liwa.
Bagian Ketiga Tugas
BAB II - Pembentukan
Pasal 4
LPPL Radio Swara Praja FM mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dengan menyebarluaskan informasi pembangunan daerah, pendidikan, hiburan yang sehat, sebagai kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah daerah.
Bagian Keempat Fungsi
BAB II - Pembentukan
Pasal 5
LPPL Radio Swara Praja FM mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, serta pemasaran dan promosi;
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik penyiaran; dan
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja di lingkup pemerintahan daerah.
ORGANISASI
Bagian Pertama Umum
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
Susunan organisasi LPPL Radio Swara Praja FM terdiri atas:
- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Kepala Stasiun Radio;
Bagian Kedua Dewan Pengawas
- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan strata 1 (satu);
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
- i. tidak memiliki jabatan rangkap pada jabatan formal.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9
Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan anggota dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi/Direksi;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati dan DPRD.
Bagian Ketiga
Dewan Direksi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 11
Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan, sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan strata 1 ( satu );
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
- i. tidak memiliki jabatan rangkap pada jabatan formal.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12
Dewan Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya pada Pemerintah Daerah;
- b. memimpin dan mengelola LPP Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakat;
- h. mengembangkan seni dan budaya; dan
- i. menjalin kerjasama dengan lembaga lain.
Bagian Ketiga Kepala Stasiun Radio
BAB III - ORGANISASI
Pasal 13
- (1) Kepala Stasiun Radio diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Kepala Stasiun Radio dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 14
Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Stasiun Radio LPPL Swara Praja FM harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana dan berusia maksimal 65 ( enam puluh lima ) tahun ;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
- i. tidak memiliki jabatan rangkap pada jabatan formal.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 15
Kepala Stasiun Radio memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyiaran LPPL Radio Swara Praja FM sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian, tugas dan fungsi organisasi LPPL Radio Swara Praja FM diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17
- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18
- (1) Pengelolaan LPPL Radio Swara Praja FM dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegial sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio Swara Praja FM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Praja FM serta dengan pihak di luar LPPL Radio Swara Praja FM sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 20
Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Praja FM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Praja FM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 22
Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Praja FM wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 23
Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Praja FM wajib mengawasi bawahannya dan jika terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Bagian Kesatu Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi
BAB V - PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Pasal 24
- (1) LPPL Radio Swara Praja FM menyelenggarakan 1 (satu) programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Programa siaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem teresterial dengan klasifikasi penyiaran radio FM secara analog atau digital.
Bagian Kedua Cakupan Wilayah
BAB V - PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Pasal 25
Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Swara Praja FM meliputi wilayah daerah Kabupaten Lampung Barat
Bagian Ketiga Isi Siaran
BAB V - PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Pasal 26
Isi siaran LPPL Radio Swara Praja FM Wajib:
- a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
- b. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
- c. menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; dan
- d. isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
BAB V - PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Pasal 27
Isi siaran LPPL Radio Swara Praja FM dilarang:
- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
- c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan;
- d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia atau merusak hubungan internasional.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Pasal 28
Isi siaran LPPL Radio Swara Praja FM yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
Bagian Keempat
Bahasa Siaran
BAB V - PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Pasal 29
- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.
Bagian Kelima
BAB V - PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Pasal 30
- (1) LPPL Radio Swara Praja FM wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapatkan perlakuan utama.
Bagian Keenam
Arsip siaran
BAB V - PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Pasal 31
LPPL Radio Swara Praja FM wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
Bagian Ketujuh
Siaran Iklan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Pasal 32
- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik siaran periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anakanak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (4) LPPL Radio Swara Praja FM wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu tersebar mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan keperluan.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Swara Praja FM paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.
- (8) Ketentuan mengenai besaran tarif siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan perundang-undangan.
KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN
BAB VI - KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 33
- (1) Kekayaan LPPL Radio Swara Praja FM merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional penyiaran.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Swara Praja FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh aset LPPL Radio Swara Praja FM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VI - KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 34
- (1) Pembiayaan LPPL Radio Swara Praja FM berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Iuran Penyiaran;
- c. Siaran Iklan;
- d. Sumbangan Masyarakat; dan
- e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pembiayaan LPPL Radio Swara Praja FM diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 35
- (1) LPPL Radio Swara Praja FM wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah kepada Bupati.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) LPPL Radio Swara Praja FM wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati ## BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VII - RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 36
Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar LPPL Radio Swara Praja FM.
- (1) Tahun buku LPPL Radio Swara Praja FM sesuai dengan Tahun Anggaran Daerah.
- (2) LPPL Radio Swara Praja FM wajib membuat laporan tahunan, berkala dan laporan keuangan
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
- a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
- b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat:
- a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan; dan
- b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh lembaga yang berkompeten atas permintaan Bupati.
BAB VII - RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 38
- (1) Laporan tahunan LPPL Radio Swara Praja FM ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.
KEPEGAWAIAN
BAB IX - KEPEGAWAIAN
Pasal 39
- (1) Pegawai LPPL Radio Swara Praja FM terdiri atas:
- a. Aparatur Sipil Negara yang diangkat
BAB IX - KEPEGAWAIAN
Pasal 40
- (1) Pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan LPPL Radio Swara Praja FM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pegawai bukan Aparatur Sipil Negara di lingkungan LPPL Radio Swara Praja FM dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41
Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan pengelolaan LPPL Radio Swara Praja FM dilakukan oleh Direktur Utama yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Swara Praja FM harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Liwa, pada tanggal 1 Maret 2016

Penandatangan: BUPATI LAMPUNG BARAT, dto MUKHLIS BASRI

Penetapan: Diundangkan di Liwa, pada tanggal 1 maret 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto NIRLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR. 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT :01/LB/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS RANCANGAN
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR ...1.... TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM
## I. UMUM
Efektivitas penggunaan media massa dalam menyebarkan informasi dipengaruhi oleh desain media tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pengguna media, yaitu demografik, karakteristik pribadi, tujuan pemanfaatan media siaran radio dalam beberapa dasa warsa terakhir ini sangat membantu kemajuan pembangunan di negara-negara maupun daerah yang sedang berkembang. Beberapa pemerintah Kabupaten di Indonesia telah menggunakan media lembaga penyiaran publik baik radio maupun televisi.
Pemilihan media radio oleh pemerintah daerah dikarenakan bahwa radio dianggap mudah berada di tengah masyarakat, pesan disampaikan melalui kecepatan transistor, dan sekelompok orang mendengarkannya. Radio bukan hanya menyiarkan hal-hal yang bersifat hiburan tapi mempunyai fungsi dalam penyebaran informasi. Penduduk yang tinggal di wilayah kota (urban) maupun desa mendengarkan radio untuk mendapatkan berbagai informasi. Media massa yang relatif murah ini dapat diandalkan untuk menyampaikan inovasi pertanian kepada petani di pedesaan. Tingkat keefektifan siaran radio berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tingkat pengetahuan sumber inovasi, karakteristik petani, frekuensi penggunaan saluran komunikasi dan kesesuaian inovasi pertanian.
Berdasarkan amanat
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud independen adalah hak untuk bebas, tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak. Yang dimaksud tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan pelayanan pada masyarakat. ``` Ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Pasal 18 ``` Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas ``` Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Pasal 30 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Pasal 31 ayat (1) Cukup jelas Pasal 32 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Cukup jelas ``` ``` Ayat (6) ``` Ayat (2) Cukup jelas ``` ```
PENJELASAN
Pasal 14
Berdasarkan realitas tersebut pembentukan Perda Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM di Kabupaten Lampung Barat memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan pembangunan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. ## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 384