UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1968 tentang PEROBAHAN/TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUAL.MJ 1951 Pasal I Ke-1 p,isnl-1 ayat (1) ke-3. Unrlang-unchng P(iJclf; re1,j11&lt;.ll:rn 1951 sesudah huruf d d1~,,mb;:1h dengan huruf e yang berbuny: sebagai Lerikur : 'pem.isukan baranq-baranq dart Luar Negeri kedalam daerah pabean" Ke-2 Pas81 2 ayat (1) ke-1. Undanq-undanq F'8jrlk PePJual8n 1351 diubah sehmgga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Ke-1 pabrikan: - a. pengusaha yang dalarn perusahaan atau pekeqaannya dalarn daerah pabean dengan bebas rnenghasilkan, rnembuat. mengusahakan. memelihara atau mernasak barang atau menyuruh orang lain rnelakukan perbuatan itu; - b. pengusaha yang dalam perusahaan alau pekerjaannya dalam daerah pabean dengan bebas memasukkan barang-barang dari Luar Negeri ke dalarn daerah pebean Pasalll Undang-undang ini mulai berlaku pada hari langgal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang.
- a. bahwa ternyata barang-barang hasil produkst dalam Negeri kurang memperoleh proteksi yang diperlukan guna meningkalkan baik seklor produksi maupun seklor konsumsinya:
- b. bahwa untuk menjaga serta mewujudkan pengenaan pajak secara merata. pajak penjualan atas barangbaranq impor perlu diadakan sebaqai itnbangan dari pajak penjualan yang drpunqut atas baranq-baranq yc1ng dibuat didalarn Negeri.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat ( 1) jo. pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS,1966
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967:
4. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Undang-untlang Darurat No. 19 tahun 1951 ·;ang telah disankan dengan Undang-undang No 35 tahun l 95j ). yang seteiah diubah dan ditarnbah ie, akr-ir dengan Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-undang No. 2 tahun 1965.
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG
MEMUTUSKAN.
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEROBAHAN/TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUAL.MJ 1951
Pasal 5
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS,1966
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967:
4. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Undang-untlang Darurat No. 19 tahun 1951 ·;ang telah disankan dengan Undang-undang No 35 tahun l 95j ). yang seteiah diubah dan ditarnbah ie, akr-ir dengan Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-undang No. 2 tahun 1965.
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG
MEMUTUSKAN.
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEROBAHAN/TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUAL.MJ 1951
Pasal I
Ke-1 p,isnl-1 ayat (1) ke-3. Unrlang-unchng P(iJclf; re1,j11&lt;.ll:rn 1951 sesudah huruf d d1~,,mb;:1h dengan huruf e yang berbuny: sebagai Lerikur : 'pem.isukan baranq-baranq dart Luar Negeri kedalam daerah pabean"
Ke-2 Pas81 2 ayat (1) ke-1. Undanq-undanq F'8jrlk PePJual8n 1351 diubah sehmgga
seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Ke-1 pabrikan:
- a. pengusaha yang dalarn perusahaan atau pekeqaannya dalarn daerah pabean dengan bebas rnenghasilkan, rnembuat. mengusahakan. memelihara atau mernasak barang atau menyuruh orang lain rnelakukan perbuatan itu;
- b. pengusaha yang dalam perusahaan alau pekerjaannya dalam daerah pabean dengan bebas memasukkan barang-barang dari Luar Negeri ke dalarn daerah pebean
Pasalll
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari langgal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 22 Maret 1968.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Verifikasi: Ttd. SOEHARTO Jenderal TN.I.

Penetapan: Diundangkan Di Jakarta. Pada Tanggal 22 Maret 1968.

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Verifikasi: Ttd. ALAM SJ AH

Penandatangan: Mayor Jenderal TN.I. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1968
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 2 TAHUN 1968
## TENT ANG
## PEROBAHAN/TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951
## UMUM
Scbaqalmana dikctahui Undanq undanq Pajak Pcnjualan 1951 scjak bcberapa waktu yang lalu tidak lagi membebani pajak atas pemakaian barang yanq berasal dari luar Negeri. Keadaan ini menempatkan baranqbarang impor pada suatu kedudukan yang diuntungkan, brla dibandingkan dengan barang-barang produksi dalam Negeri yang memikul beban pajak penjualan. Jelaslah kiranya, bahwa keadaan seperti itu, di maria persarnqan yang tidak sehat berlangsung, di alarn ekonomi seperti yang kiru terdapat dl Negara kita sukar dapat dipertahankan, baik dilihat dari segi budgetair maupun dari segi proteksi. Agar dapat dicapa, suatu imbangan yang wajar antara pajak pemakaian atas barang produksi dalam Negeri dan barang tmpor serta sesuai dengan apa yang termaktub dalam
PENJELASAN
Pasal 49
Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 yang menghendaki agar penerimaan Negara ditingkatkan sesuai dengan kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara, maka