PERATURAN BUPATI RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. (berlaku 20 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar serta sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam negeri lingkup Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. Perjalanan dinas keluar daerah.
- (3) Perjalanan dinas dalam negeri lingkup Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak tetap.
PRINSIP
BAB III - PRINSIP
Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan ## BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAB III - PRINSIP
Pasal 4
- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor ke satuan kerja/ instansi dalam lingkup wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka:
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas komponenkomponen sebagai berikut:
- a. Uang harian yang diberikan secara lumpsum;
- b. Biaya transportasi/ biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
- c. Uang Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
- (4) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai berikut:
- d. Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari;
- e. Biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila penyelesaian pelaksanaan tugasnya kurang dari 8 (delapan) jam dan hanya diberikan biaya transportasi/ biaya BBM.
BAB V - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Pasal 5
Pasal 5
Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi;
- b. Perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi.
BAB V - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Pasal 5
Pasal 6
Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka:
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
BAB V - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Pasal 5
Pasal 7
- (1) Perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Uang harian;
- b. Biaya transportasi/ biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
- c. Biaya penginapan;
- d. Uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Uang makan;
- b. Uang saku;
- c. Transport lokal.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Biaya moda transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan;
- b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transport diberikan berupa biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya;
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

## BAB VI

## BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi dalam 3 (tiga) wilayah yaitu :
- a. Wilayah I
- b. Wilayah II, dan
- c. Wilayah III
- (2) Rincian besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran V dan uang representasi keluar daerah / dalam daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang auditnya dalam lokasi perkantoran yang sama dapat dibayarkan uang saku pemeriksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari komponen uang harian dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Biaya penginapan perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan menjadi :
- a. Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah dan Pimpinan/ Anggota DPRD;
- c. Pejabat Eselon II.b;
- d. Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV;
- e. Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III;
- f. Pegawai Negeri Sipil Gol. I dan II;
- g. Pegawai Non PNS.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan Jabatan/ Eselon/ Golongan PNS dan Pegawai Non PNS biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transport yang digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6), dan biaya penginapan yang diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas untuk mengikuti suatu kegiatan yang mensyaratkan adanya biaya kontribusi kepada penyelenggara kegiatan maka biaya perjalanan dinas yang diberikan adalah biaya yang tidak termasuk dalam biaya kontribusi tersebut.
- (4) Khusus biaya perjalanan dinas ke Kabupaten Muara Enim, Kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang diatur sebagai berikut:
- a. Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten Muara Enim sama dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah ke wilayah II pada lampiran V Peraturan Bupati ini;
- b. Biaya perjalanan dinas ke Kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang sama dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah ke wilayah III pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- c. Dalam hal pelaksanaannya mengharuskan pelaksana perjalanan dinas untuk menginap maka disamping diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diberikan pula biaya penginapan sesuai dengan ketentuan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama dan/atau menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/ pengadaan tiket dan/ atau biaya penginapan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/ penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/ penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

## Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

## Pasal 12

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil serta pihak pihak lain yang sedang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan -kegiatan tertentu SKPD, dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap dalam waktu yang bersamaan.

## Pasal 13

Biaya perjalanan dinas bagi pejabat/ pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar kedudukan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pendidikan dan pelatihan yang jumlah hari pelaksanaannya ditambah hari berangkat dan hari kembali maksimal 5 (lima) hari, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Untuk pendidikan dan pelatihan yang jumlah hari pelaksanaannya ditambah hari berangkat dan hari kembali lebih dari 5 (lima) hari, diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
3. -Biaya transportasi pergi-pulang;
4. -Biaya penginapan apabila tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan
5. -Uang harian diberikan sebesar uang harian peserta diklat sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII;
- c. Untuk pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) bulan dapat diberikan tambahan biaya transportasi pergi-pulang per satu bulan pelaksanaan.

## BAB VII

## PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

## BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Untuk dapat melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana SPD harus diberikan SPT dan SPD dari Pejabat yang berwenang dan formatnya sesuai dengan lampiran IX dan X Peraturan Bupati ini;
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh masingmasing satuan kerja pelaksana SPD;
- (4) PA/ KPA menerbitkan SPD untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA/DPPA -SKPD berkenaan;
- (5) PA/ KPA dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan berdasarkan jabatan/ eselon/ PNS/ Pegawai Non PNS perjalanan dinas dan alat transport yang dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
- (6) Pejabat yang menandatangani SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD berkenaan.
- c. Apabila Bupati berhalangan, untuk SPT Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- d. Sekretaris pada Dinas dan Badan SPT-nya ditandatangani oleh Kepala SKPD berkenaan dan SPD-nya ditandatangani oleh Pejabat berkenaan.
- e. Camat, SPT perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Camat, sedangkan SPT perjalanan dinas keluar daerah SPT ditandatangani oleh Asisten I dan SPD ditandatangani oleh Camat bersangkutan.
- f. Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh pejabat berkenaan.
- g. Pejabat Eselon III.b meliputi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Camat SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD berkenaan dan SPD ditandatangani oleh pejabat berkenaan.
- h. Pejabat Eselon IV.a pada Sekretariat Daerah/ Dinas/ Badan/ Kecamatan/ Staf/ Pegawai Non PNS SPT ditandatangani oleh pejabat berkenaan atau yang sudah di KPA kan dan SPD ditandatangani oleh pejabat berkenaan.
- i. Pejabat Eselon IV.b pada Kelurahan, Kecamatan dan UPTD/UPTB pada Dinas dan Badan SPT-nya ditandatangani oleh Kepala SKPD berkenaan dan SPD-nya ditandatangani oleh pejabat berkenaan.
- j. SPT Ketua dan Staf Pengurus Organisasi ditandatangani oleh Ketua Pengurus Organisasi dan SPD Ketua dan Staf Pengurus Organisasi ditandatangani oleh PA/ KPA yang menganggarkan kegiatan berkenaan.
- k. Apabila pejabat yang berwenang menandatangani SPT berhalangan maka penandatanganan SPT dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada tata naskah dinas.
- l. Penandatanganan SPT dan SPD pimpinan dan anggota DPRD diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPASKPD berkenaan;
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) atau mekanisme pembayaran Langsung (LS);
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
- a. Perikatan dengan penyedia jasa;
- b. Bendahara pengeluaran;
- (4) Perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, dan sejenisnya;
- b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya;

## Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPD oleh Bendahara pengeluaran.
- (2) Pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. SPT;
- b. Fotocopy SPD;
- c. Kwitansi tanda terima uang muka.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah biaya perjalanan dinas.

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan perikatan / perjanjian dengan penyedia jasa, maka nilai satuan harga dalam kontrak / perjanjian tidak boleh melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan / hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

## BAB VIII

## PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 18

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. SPT yang sah dari atasan pelaksana SPD;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Bukti-bukti sah pengeluaran biaya transportasi sebagai berikut :
6. -Ongkos kendaraan umum : Tiket/bukti pembayaran ongkos kereta api/bus/travel/angkutan pedesaan/taxi;
7. -Ongkos pesawat udara : tiket / bukti pembayaran ongkos pesawat udara, boarding pass, stiker bukti pembayaran airport-tax;
8. -Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) : struk / bukti pembelian sesuai dengan rentang waktu dan daerah dilakukan dilakukannya perjalanan dinas;
9. -Biaya jalan tol dan biaya penyeberangan : tiket / bukti pembayaran biaya jalan tol dan tiket / bukti pembayaran ongkos kapal laut.
- d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa hotel/ penginapan.
- e. Surat undangan/panggilan dari instansi/institusi penyelenggara kegiatan dan kwitansi/bukti setor kontribusi

khusus untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).

- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh pertanggungjawaban perjalanan dinas keluar daerah dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (4) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.

## Pasal 19

- (1) Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPD sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 20

- (1) Pejabat penerbit SPT dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain diluar PNS/CPNS/Pegawai Non PNS untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten, ditetapkan berdasarkan jabatan/eselon /PNS / Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/ KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Perjalanan Dinas Pemerintahan di Desa diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

PA/Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan memperhatikan prinsip perjalanan dinas dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 59 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lahat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di

Lahat

pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATILMHIAT,

H SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat

pada tanggal 20 Maret 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 16