PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENT ANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-- ·- • •---------- ··-·· --····---
··-·· •·· -··----• ·-· -··-···-··«··---
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016
TENT ANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pe:rlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan
BUPATI BUTON UTARA
·•· ·-·· --
.. ,.,... \_\_ ,
�
,# \_\_ \_, \_.,,,,.
, ••
.\_u.,.,-,
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGK.AT DAERAH KABUPATEN BUTON UT ARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Euton Utara.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Euton Utara.
10. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Buton Utara.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kecamatan adala.h bagian wilayah dari daerah Kabupaten Buton Utara yang dipimpin oleh camat.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
15. Fungsi penunjang adalah fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan se bagai beriku t :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara merupakan Inspektorat Tipe C;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara, terdiri dari :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
\ ••• e-
•
3. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan. .
4. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan. ·
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang Persandian.
6. Dinas Per:industrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
7. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.
8. Dinas Pendidikan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
11. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
17. Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
18. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
19. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
20. Dinas Per;hubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
21. Satuan Polisi Pamong Praja . Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan · bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran;
22. Dinas Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi.
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan.
24. Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
2. Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan ..
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang sub urusan bencana.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 3
- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Kulisusu dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Kulisusu Barat dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Kulisusu Utara dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Bonegunu dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Wakorumba Utara dengan Tipe A;dan
- f. Kecamatan Kambowa dengan Tipe A;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 6
- ( 1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis {UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya,
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peratura:n Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebaga:i wakil Pemerintah Pusat.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 7
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 8
- ( 1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daera.h.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPI'.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 10
Bupati dalam melaksanakan tugasnya clibantu 3 (tiga) staf ahli.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2
Pasal 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelurn Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan rnengenai pelaksanaan urusan pernerintahan urnum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang rnelaksanakan Urusan Pernerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pernerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya rnelaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pernerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sarnpai dengan peraturan perundang-undan.gan rnengenai pelaksanaan urusan pernerintahan urnurn diundangkan.
,.
Perangkat Daerah yang· merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wahana pembinaan jiwa Korps dalam rangka pembangunan .sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilakukan oleh setiap aparatur sipil Negara, yang terbentuk dalam susunan dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap melaksanakan fungsinya sampai ketentuan organisasi dan tata kerja perangkat daerah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14
Pasal 14
- ( 1) Pejabat pada perangkat daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
- (2) Pengisian jabatan pada perangkat daerah
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagairnana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 201 7.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP Pasal 16
Pasal 16
- ( 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara, terkecuali Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 5 dan angka 6, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 32 dan Pasal 33 sampai ditetapkannya ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Rumah Sakit Daerah kabupaten yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara;
- e. Peraturan Dae:rah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton Utara;
- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara;
- h. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Pembentukan Organisasi dan · Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara;
- g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dart Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara;
1. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dari Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Buton Utara;
- J. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Utara;
- k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja KPHL Peropa'ea Gantara Kabupaten Buton Utara;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP Pasal 16
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Euton Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Buranga pada tanggal � -\I - 2016

Penandatangan: BUPATI BUTON UTARA, H. ABU HASAN

Penetapan: Diundangkan di Buranga Pada tanggal i; - fl - 2016

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, • cS,4 ... LAODE BAHARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR t, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA: ( 6/ 133/2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR b TAHUN 2016 TENT ANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Berdasa.rkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitia.n dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan su bstansi urusan pemerintahannya. Pembentukan Pe:rangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas ·wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besara.n beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan Daerah 1n1 menetapkan Perangkat Daerah dalarn 3 (tiga) tipe yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlahnilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas. Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masingmasing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
· Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
· Cukup jelas.