PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG Nomor 14 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (berlaku 9 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIJUNJUNG,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2003);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah pada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5104);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan
BUPATI SIJUNJUNG
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 51, angka 53, angka 55 diubah, ditambahkan angka baru yaitu angka 85 dan angka 86 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang berfungsi sebagai pengelola penerimaan dan pengeluaran daerah serta bentuk kekayaan daerah lainnya;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
13. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
26. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
25. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
27. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
29. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
28. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
30. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah
31. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
32. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
34. Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran bab lainnya yang syah;
69. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi;
70. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
71. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
73. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
72. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersediannya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
74. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
76. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang
75. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang syah;
77. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja;
79. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah merupakan satuan patron yang menjadi referensi dan pedoman penyelenggaraan kegiatan/program;
78. Petunjuk Operasional selanjutnya disingkat PO adalah merupakan petunjuk pelaksanaan operasional program/kegiatan yang merupakan pencerminan penjabaran dari DPA-SKPD, organisasi satuan pengelola kegiatan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masing-masing pengelola yang terkait;
80. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
82. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
81. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
83. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
85. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak;
84. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan;
86. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundangundangan;
87. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
Pasal 10
- Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundangundangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ditetapkan oleh Bupati.
- a. Menyusun RKA-SKPD;
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:
- b. Menyusun DPA/DPPA-SKPD
- d. Menandatangani persetujuan kwitansi pengeluaran belanja daerah atas anggaran belanja dibawah kendalinya;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dibawah kendalinya;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan fisik maupun keuangan kepada kepala SKPD;
- g. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berada dibawah kendalinya.
- f. Menandatangani surat pernyataan pada waktu penerbitan SPM;
Pasal 11
- (3) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
Pasal 12
- (1) Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ditetapkan oleh Bupati.
- a. Menyusun RKA-SKPD;
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:
- b. Menyusun DPA/DPPA-SKPD
- d. Menandatangani persetujuan kwitansi pengeluaran belanja daerah atas anggaran belanja dibawah kendalinya;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dibawah kendalinya;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan fisik maupun keuangan kepada kepala SKPD;
- g. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berada dibawah kendalinya.
- f. Menandatangani surat pernyataan pada waktu penerbitan SPM;
- (3) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Pasal 38 ayat (1) diubah, ayat (4) dihapus, sehingga pasal 38 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 30
- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat.
Pasal 38
- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Dihapus
Pasal 40
- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah nagari, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah nagari penerima bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja nagari penerima bantuan.
- (5) Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pasal 44 ayat (1) dan (2) diubah sehingga pasal 44 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 42
- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga;
Pasal 44
- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga
Pasal 45
- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 45 dapat mengikat dana anggaran :
- b. Lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan
- a. Untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
- (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
- b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service
- a. Pekerjaan kontruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
- (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal 55
Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
Pasal 56
Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
Pasal 57
- (1) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD;
- (2) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disampaikan Bupati dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
- (4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
Pasal 60
- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/ kegiatan;
- a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga: dan
Pasal 64
- (1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan;
- a. Ringkasan APBD;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang terdiri dari :
- b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- d. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja &amp; pembiayaan;
- e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- g. Daftar piutang daerah;
- f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;
- l. Daftar dana cadangan daerah; dan
- k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. Daftar pinjaman daerah.
- a. Ringkasan penjabaran APBD;
- (3) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
- b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut :
- b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan;
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat;
- c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
- (6) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan;
- (7) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
12. Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 69

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

13. Pasal 79 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 79

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan;
- a. Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
14. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan satu pasal yaitu pasal 95Aa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 95A

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c antara lain digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah

15. Pasal 114 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 114

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
- a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c dapat berupa :
- b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
- d. Mendanai kegiatan lanjutan DPAL yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;
- c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah
- e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD;
- f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD;
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
16. Ketentuan Pasal 115 ayat (8) diubah, diantara ayat (8) dan ayat (9) disisip ayat baru yaitu ayat (8a), ayat (8b) dan ayat (8c), sehingga pasal 115 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 115

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga;
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan atau
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk belanja untuk pengeluaran mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD;
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana;
17. (8a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;

- (8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
- a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- (8c) Tata cara pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang syah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah;
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

## 17. Ketentuan Bab X diubah sehingga Bab X berbunyi sebagai berikut :

BAB X AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Sistem Akuntansi Pasal 146

- (1) Bupati menetapkan peraturan tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;

- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

## Pasal 147

- (1) Sistem Akuntansi memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan;
- a. Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- d. Laporan Operasional
- c. Neraca
- e. Laporan Arus Kas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

## Pasal 148

- (1) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 ayat (1) terdiri atas :
- b. Sistem Akuntansi SKPD
- a. Sistem Akuntansi PPKD; dan
- (2) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah;
- (3) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

## Bagian Kedua Bagan Akun Standar Pasal 149

- (1) Bupati menetapkan peraturan tentang BAS dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (2) BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- b. Level 2 (dua) menunjukan kode kelompok;
- a. Level 1 (satu) menunjukan kode akun;

- c. Level 3 (tiga) menunjukan kode jenis;
- e. Level 5 (lima) menunjukan kode rincian objek.
- d. Level 4 (empat) menunjukan kode objek; dan
- (5) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- b. Akun 2 (dua) menunjukan kewajiban;
- a. Akun 1 (satu) menunjukan asset;
- c. Akun 3 (tiga) menunjukan ekuitas;
- e. Akun 5 (lima) menunjukan belanja;
- d. Akun 4 (empat) menunjukan pendapatan LRA;
- f. Akun 6 (enam) menunjukan transfer;
- h. Akun 8 (delapan) menunjukan akun pendapatan LO; dan
- g. Akun 7 (tujuh) menunjukan akun pembiayaan;
- i. Akun 9 (sembilan) menunjukan akun beban.

## Bagian Ketiga

## Pasal 150

Kebijakan Akuntansi

- (1) Bupati menetapkan peraturan tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- b. Kebijakan akuntansi akun.
- (4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas :
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
- (5) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah.
- b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
18. Ketentuan Pasal 151 dihapus
19. Ketentuan Pasal 152 dihapus
20. Ketentuan Pasal 155 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 155

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan;
- (2) Bupati menetapkan laporan yang disampaikan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

21. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 156

Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (2) kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan

22. Ketentuan Pasal 157 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 157

- (1) Kepala SKPD dan Kepala BLUD menyiapkan laporan pertanggunjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan BLUD;
- a. Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh SKPD selaku entitas akuntansi terdiri dari :
- b. Neraca
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- c. Laporan Operasional
- e. Catatan atas Laporan Keuangan
- (4) Kepala SKPD dan Kepala BLUD menyampaikan laporan keuangan SKPD dan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan keuangan SKPD dan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat penyataan kepala SKPD dan BLUD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
23. Ketentuan Pasal 158 ayat (3) diubah sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 158

- (1) PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Laporan keuangan SKPD (Tambahan penjelasan, yang dimaksud dengan penyusunan laporan keuangan oleh PPKD adalah penggabungan laporan keuangan dari masingmasing SKPD);
- a. Laporan Realisasi Anggaran
- c. Neraca
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- d. Laporan Operasional
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Laporan Arus Kas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

- (4) Laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah;
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Diantara Pasal 158 dan Pasal 159 disisip 1 (satu) pasal yaitu pasal 158A yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 158A

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

25. Ketentuan Pasal Pasal 160 ayat (2) diubah sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 160

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- a. Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang terdiri dari :
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- d. Laporan Operasional
- c. Neraca
- e. Laporan Arus Kas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD kepada DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pembacaan Nota atas Laporan Keuangan.
26. Ketentuan Pasal 191 ditambahkan ayat (8) dan ayat (9) sehingga pasal 191 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 191

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan;
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup daposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN);

- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen;
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan asset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayan kepada masyarakat;
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kas jangka pendek;
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah;
- (8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahuntahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal;
- (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.
27. Ketentuan Pasal 215 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 215 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 215

- (1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dihapus
- (2) Dihapus

28. Diantara Bab XVI dan Bab XVII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XVIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB XVIA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

## Pasal 217A

Ketentuan mengenai pengelolaan dana BOS dimaksudkan apabila dana BOS tersebut pengelolaannya melalui APBD

## Pasal 217B

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah negeri sebagai berikut :
- b. Kepala Sekolah ditunjuk sebagai PPTK
- a. Kepala daerah menetapkan kuasa pengguna anggaran atas usul kepala SKPD Pendidikan selaku Pengguna Anggaran; dan
- (2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana BOS yang ditransfer oleh bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Pendidikan.

## Pasal 217C

- (1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan;
- (3) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan;
- (2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah;
- (4) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun oleh PPKD;
- (5) Pencairan dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 217D

- (1) Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD Pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah;
- (3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOS triwulan sebelumnya;
- (2) Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah;

## Pasal 217E

- (1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217D ayat (2) didasarkan atas Naskah perjanjian hibah daerah;
- (3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SKPD Pendidikan atas nama kepala daerah dapat menandatangani Naskah perjanjian hibah daerah;
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan kepala sekolah swasta;
- (4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM

WANDRI FAHRIZAL, SH Pembina (IV/a) Nip. 19710705 199803 1 011

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2014

## Pasal 217F

- (1) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan untuk triwulan III dan IV paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada bendahara pengeluaran pembantu;
- (3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD Pendidikan;
- (2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang syah dan lengkap;
- (4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan.

Pasal 217G

Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI SIJUNJUNG, dto

YUSWIR ARIFIN

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

## NOMOR 14 TAHUN 2014

## TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan adanya perubahan beberapa aturan tentang pengelolaan keuangan daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 14