Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2013 tentang TATACARAPEMUNGUTANPALTAK BUMIDANBANGUNANPERDESAANDAN PERKOTAANDI KABUPATENOGANKOMERINGILlR DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR, : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANBUPATIOGANKOMERINGILIR NOMOR '"1 TAHUN2017
TENTANG
TATACARAPEMUNGUTANPALTAK BUMIDANBANGUNANPERDESAANDAN PERKOTAANDI KABUPATENOGANKOMERINGILlR
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
: a.
bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati Ogan Komering !lir tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (16) Undang Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 8
2
1981 Nornor 76, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 Tentang Tentang Pajak Burni dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3312); sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569); 4
5. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 40 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3684) Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
6. Undang-Undang Nornor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4287),
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7
8. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lernbaran 9
Menetapkan:
3
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Iindonesia Tahun 2000 Nomor 99,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213 Tahun 2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 106 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
4
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir mi yang maksud dengan :
di
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 1
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir. 3
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 4
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 5
6. Badan Pengelola Pajak Daerah Pen)"rintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 6
7. Kepala Badan adalah Kepala Bad.in Pengclola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 7
8. Kecamatan adalah Kecamat.-u dalam Knbupaten Ogan Komering Ilir. 8
9. Kelurahan atau Desa adalah Krluraha n atau Dcsa. dalam Kabupaten Ogan Komering llir. 9
10. Camat adalah Camn: dalam Kabupaten Og.in Komering Ilir.
11. Lurah atau Kepala Di' i ,idalah Lurah atau Kepala Desa dalam Kabupaten Ogd i; Kornering Ilir.
12. 12.Pajak Bumi dan Bari.;u i \,1. n Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak ya n-: dikenakan pada bumi danjatau bangunan yang dim I ! ki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi a r.iu badan, meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yan, '; ada dibawahnya, konstruksi teknik yang ditanam atau diicl.,;:Lkan secara tetap pada tanah dan atau perairan , .cuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 'usah.a perkr bunan, perhutanan dan pertambangan.
13. 13.Bumi adalah perrnukaan bumi yang meliputi tanah perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
dan
14. Bangunan adalah ...
5
- 14.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau pedalaman dan atau laut wilayah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
- 15.Objek Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan wilayah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
- 16.0bjek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
- 17.0bjek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki yang khusus seperti lapangan golf, pe1abuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin dan lain-lain.
- 18.Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak adat Bumu dan.' atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan /atau memiliki, menguasai, darr/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- 19.Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat WP. PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kabupaten Ogan KomeringIlir.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha milik daerah (BUM D) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Bank Persepsi...
6
21. Bank Persepsi yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan terhutang dari wajib pajak.
22. Daftar wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat Daftar WP. PBB Pedesaaan dan Perkotaan adalah Daftar Wajib Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan.
23. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan selanjutnya disingkat NOP PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Nomor Objek Pajak dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
24. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejerus, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat SPOP PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan peraturan ini.
26. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah surat yang disampaikan kepada wajib pajak ten tang besarnya pajak terhutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat yang disampaikan kepada wajib pajak ten tang nilai ketetapan Pajak.
28. Surat Tanda Terima Setoran untuk PBB yang selanjutnya disingkat SITS PBB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terhutang dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum
--\_
...
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir me1alui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Ogan KomeringIlir.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKBadalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Surat Ketetapan Pajak SKPDNadalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga darr/ atau denda.
34. Masa Pajak adalah jangka waaktu 6 (enam) bulan kalender setelah SPPTPBB Perdesaan dan Perkotaan diterima oleh wajib pajak dan wajib pajak dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.
35. Bulan Penyampaian SPPT-PBBadalah suatu gerakan aktif antar petugas dan masyarakat WP-PBBdi Kabupaten Ogan KorneringIlir.
36. Bulan Penagihan adalah suatu gerakan pelayanan pe1ayanan penagihan secara aktif oleh petugas kepada para WP-PBBdi Kabupaten Ogan KomeringIlir,
37. Bulan Pekan...
\_.\_-\_-------
8
37. Bulan Pekan Panutan adalah suatu gerakan pemungutan penagihan secara aktif kepada para WP-PBBdi Kabupaten Ogan KomeringIlir.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan I atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada waajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
BABII RUANGLINGKUP Pasal2
- (1) Tata Cara Pemungutan yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (2) Tata cara pemungutan PBBdalam peraturan ini meliputi:
- a. Tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Tata cara Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak, dan NOP PBB Perdesaan dan Perkotaan; b
- c. Tata cara SPOP, SPPT, dan STTS PBB Perdesaan dan Perkotaan; C
- d. Tata cara SPOP, SPPT, dan STTS PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- e. Tata cara Pengenaan PBBPerdesaan dan Perkotaan; e
- f. Tata cara Keberatan dan Banding PBB Perdesaan dan Perkotaan; f
Tata cara ... g.
9
- g. Tata cara Pembatalan, Kesalahan Tulis atau hitung, Pengurangan, dan Pengurangan Denda Administrasi atau Pembatalan Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan; g.
- h. Tata cara Penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan; h
1. Tata cara Pembayaran PBBPerdesaan dan Perkotaan;
- J. Tata cara Pelaporan PBBPerdesaan dan Perkotaan; j.
- k. Tata Cara Pelaksanaan Bulan Penyampaian dan Bulan Penagihan PBBPerdesaan dan Perkotaan; dan k.
1. Tata Cara Denda dan Sanksi Administrasi Perdesaan dan Perkotaan. 1
PBB
Pasa13
Pasal 2
- a. Fungsi Pelayanan dan Pendataan; a
- b. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi; b
- c. Fungsi Penetapan dan Penilaian; c
- d. Fungsi Penagihan dan Penerimaan; dan d.
- e. Fungsi Keberatan dan Pengurangan. e.
- (2). Fungsi Pelayanan dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan, pendataan SPOP PBB, pengumpulan data potensi pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, memproses dan menerbitkan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotsan, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Pemberitahuan.
- (3). Fungsi Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mengelola basis data terkait objek pajak, melakukan proses perekaman, melakukan pemutakhiran data dan penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta proses pencetakan SPPTPBB.
- (4). Fungsi Penetapan dan Penilaian sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas mengumpulkan data dan informasi objek dan subjek pajak serta pemberian NOP PBBPerdeaan dan Perkotaan, penilaian objek pajak umum dan Objek Pajak Khusus PBB Perdesaan dan Perkotaan serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- (5). Fungsi Penagihan dan Penerimaan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas menata usahaan penerimaan, restitusi dan pengalokasian penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, pemantauan pembayaran STTS PBBpada Bank Persepsi, pembuatan usulan penghapusan piutang pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, menyiapkan laporan realisasi penenamaan PBB Perdesaan dan perkotaan.
- (6). Fungsi Keberatan dan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas menganalisa penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian banding serta melakukan pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan.
PENDATAAN, DANPENILAIAN
BABIII PENDAFTARAN, Pasal4
Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan sebagai kegiatan pembentukan basis data aplikasi PBBon line.
Pasa15
- (1) Wajib Pajak mengurus pendaftaran objek pajak pada Badan Pengelola Pajak Daerah.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Identifikasi objek pajak;
- b. Verifikasi data objek pajak; dan
- c. Pengukuran bidang objek pajak.
11
- (3) Pendaftaran objek pajak sebagairnana dirnaksud pada ayat dilakukan oleh wajib opajak dengan cara rnengisi formulir Surat pernberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pernberiytahuan Objek Pajak (LSPOP).
- (4) Formulir SPOP ILSPOP disediakan dan dapat diperoleh pada Badan Pengelola Pajak Daerah.

## Pasa16

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dengan rnenggunakan forrnulir SPOPjLSPOPyang bertujuan sebagai basis data aplikasi PBBonline.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. Penyarnpaian dan pemantauan pengembalian SPOP; a
- b. Identifikasi objek pajak; b
- c. Verifikasi data objek pajak; dan
- d. Pengukuran bidang objek pajak. d

## Pasa17

- (1) Penilaian objek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kota baik secara rnassal rnaupun secara individual dengan rnenggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

## Pasal8

- (1) Dalarn rnelakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan daalarn rangka pembentukan dan atau perneliharaan basis data aplikasi PBB on-line, Badan Pengelola Pajak Daerah dapat bekerja sarna dengan Kecarnatan, keluraharr/Desa, dan atau instansi lain yang terkait.

. (2). Pendataan ...

12

- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data aplikasi PBB on-line dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk melalui peraturan yang berlaku.

## BABIV

## DASARPENGENAAN, TARIF DANTATACARAPERHITUNGAN PAJAK,NOP

## Pasa19

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan perkotaan ada1ah NJOP;

dan

- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat diteatapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

## Pasal10

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak ditetapkan paling rendah ssebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

## Pasal 11

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (noI koma tiga persen).

## Pasal12

- (1) Untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), tarif PBBditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu) persen per tahun.
- (2) Dikecualikan untuk nilai jual Objek Pajak Kena Pajak di atas Rp.l.OOO.OOO.OOO,OO (Satu milyar rupiah), tarif PBB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 3) Untuk nilai jual Objek Pajak Kena Pajak yang dikelola oleh Badan Hukum, tarif PBB ditetapkan sebesar 0,1% (noI kama satu persen).

## Pasal 13

Tarif x (NJOP- NJOPTKP) Rumus perhitungan PBBterhutang

## Pasal 14

- (1) NOP diberikan oleh Badan pengelola Pajak Daerah pada saat dilakukan pendaftaran dan /atau pendataan objek pajak.
- (2) NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana wajib dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## Pasal 15

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas] digit, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Digit ke-l dan ke-2 merupakan kode provinsi
- b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten Zkota
- c. Digit ke-5 sampai dengan digit ke-lO merupakan kode kelurahanj desa
- d. Digit ke-l1 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok
- e. Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak e
- f. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus f.

BABV SPOP,SPPT,DANSTTS

## BAGIAN PERTAMA SPOPjLSPOP

## Pasal 16

- (1) Wajib Pajak mengisi SPOPjLSPOP yang disediakan oleh Badan pengelola Pajak Daerah
- (2) SPOPjLSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak dan dikembalikan kepada Bupati melalui Badan pengelola Pajak Daerah dan atau pada UPTDdanjatau pada Kecamatan danjatau pada Kelurahan.

(3). Dalam SPOP...

14

- (3) Da1am SPOPjLSPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri Surat kuasa dari subjek Pajak.
- (4) SPOPjLSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikembalikan se1ambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOPoleh subjek pajak atau kuasanya.
- (5) KecamatanjUPTD membuat laporan pengembalian SPOPjLSPOP-PBB
- (6) Laporan pengembalian SPOPjLSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupaati melalui Badan pengelola Pajak Daerah.

## Pasal17

- (1) SPOPjLSPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat wajib diteliti oleh Badan pengelola Pajak Daerah

(2)

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi : a. Kebenaran innformasi yang tercantum dalam SPOPPBBdan, b. Kelengkapan dokumen pendukung SPOP-PBB a b.
- (3) Setiap SPOP-PBB, Badan Pengelola Pajak Daerah berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

## BAGIAN KE DUA

## SPPT

## Pasal18

- (1) Berdasarkan SPOP PBB sebagaiman dimaksud pasal 14 ayat (2), Bupati melalui Badan pengelola Pajak Daerah menerbitkan SPPTPBBPerdesaan dan Perkotaan
- (2) Jangka waktu penerbitan SPPTPBBadalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pendaftaran objek pajak dengan menggunakan SPOPjLSPOP
- (3) SPPT PBB sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir kertas yang sudah ditentukan.

15

## Pasal 19

## SPPTPBBbukan merupakan bukti kepemilikan hak.

## Pasa120

- (1) SPPT PBB berfungsi sebagai asurat pemberitahuan terhutang pajak daerah (SPPTPD)untuk menetapkan besarnya pajak PBB terhutang.
- (2) SPPTPBBjuga berfungsi sebagai surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

## Pasa121

Formulir SPPOT-PBBsebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat berisi informasi sebagai berikut :

- a. Halaman depan : a
- 1) Nomor seri formulir
- 2) Nama Kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Badan Pengelola Pajak Daerah
- 3) Informasi berupa tulisan SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak
- 4) Kodeakun
- 5) Tahun Pajak dan jenis sektor PBB
- 6) Nomorobjek pajak
- 7) Letak 0bjek pajak
- 8) Nama dan alamat wajib pajak
- 9) NomorPokok Wajib Pajak (NPWP)
- 10) Luas Bumi dan atau bangunan
- 11) Kelas Bumi dan atau bangunan
- 12) Nilaijual objek pajak (NJOP)per, .' dan atau bangunan
- 13) Total NJOP sebagai dasar pengcu.v..n pajak
- 14) NJOPuntuk perhitungan PBB
- 15) Nilaijual objrk pajak tidak kenu I',ii, ik (NJOPTKP)
- 16) NJOPuntuk perhirungan
- 17) PBByang terhutang
- 18) PBByang harus dibayar
- 19) Tanggaljatuh tempo
21. 20} Tempat pembayaran

(3)

16

## b. Halaman Belakang:

- 1) Nama petugas penyampai SPPT
- 2) Tanggal penyampaian
- 3) Tanda tangan petugas 3)
- 4) Informasi lainnya

## BAGIAN KETIGA STTS

## Pasa122

- (1) Setiap pembayaran SPPT PBB Perkotaan terhutang menggunakan Surat tanda Terima setoran (STTS)
- (2) STTS sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir kertas atau bentuk lain yang dipersamakan dapat berupa struk pembayaran, struk atm dan atau bentuk lain yang berfungsi sebagai bukti penyetoran PBB Perdesaan dan perkotaan terhutang dari Bank Persepsi.

## BABVI PENGENAAN

## Pasa123

- (1) Objek Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki , dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah

:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam saatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan

tol;

- c. Kolamrenang;
- d. Pagat mewah;
- e. Tempat olah raga; e
- f. Galangan kapal, dermaga; f.


- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampunganjkilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
1. Menara. 1

## Pasa124

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semat-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan e
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. f

## BABVII

## KEBERATAN DANBANDING

## Pasa125

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan banding kepada Bupati melalui Badan pengelola Pajak daerah, atas: a. SPPTPBB;atau b. SKPPBB
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
- a. Wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan atau
- b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundangundangan PBB. b

(3). Keberatan ...

-------

..

\_

...•

\_

...

\_.\_--\_

..

\_\_

...

\_

..

\_

...

\_

...

\_--

18

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diajukan secara :
- a. Perseorangan atau kolektifuntuk SPPT;atau
- b. Perseorangan untuk SKPPBB.

## Pasa126

- (1). Pengajuan keberatan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)harus memenuhi persyaratan ;
- a. Satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPTatau SKPPBB;
- b. Diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. Diajukan kepada Bupati daa disampaikan pada Badan PengelolaPajak Daerah; C
- d. Dilampiri asli SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan;
- e. Dikemukan jumlah PBB terhutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; e
- f. Diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak adapat dipenuhi karena keadan di luar kuasanya. f.
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (2) huruf a harus mernenuhi persyaratan : a
- sarna; a. Satu pengajuan untuk beberapa SPPTTahun Pajak yang
- b. Diajukan dalam bahasa Indonesia;
- c. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan kepada Badan pengelola Pajak Daerah;
- Ke1urahanjDesa setempat; petugas atau LurahjKades rnelalui d. Diajukan
- e. Dilampiri asli SPPTPBByang diajukan keberatan; e
- f. Dikemukakan jumlah PBBterhutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; f.

g. Diajukan...

19

- g. Diajukan dalam jangka waktu paling lamb at 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak adapat dipenuhi karena keadan di luar kuasanya. g

## Pasal27

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

## Pasa128

(2)

Dalam hal pengaj uan keberatan tidak dapat dipertimbangkan, sebagaimana dimaksud Pasal 24, wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan ayat huruf g.

## Pasal29

- (1). Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dalan jangka waktu paling lama 12 (Dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat keberatan, harus memberi suatu keputusan atau pengajuan keberatan.

(1)

- (2). Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBByang terhutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. 1
- (4). Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPt atau SKP PBB, Badan Pengelola Pajak daerah menerbitkan SPPT atau SKP PBB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa rnerubah saat jatuh tempo pembayaran.


- (5). SPPT atau SKP PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

## Pasal30

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan surat keberatan belum diterbitkan.

## BABVIII

## PEMBETULAN KESALAHAN TULISATAUHITUNG, PENGURANGAN, DANPENGURANGAN DENDAADMINIDTRASI ATAU

## PEMBATALAN KETETAPAN

## BAGIANPERTAMA PEMBETULAN KESALAHAN TULISDANjATAUHITUNG

## Pasa131

Pembetulan meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan terhadap wajib pajak, meliputi :

- a. Kesalahan tulis antara lain kesalahan penulisan NOP, nama wajib pajak, alamat waaib pajak, alamat objeak pajak, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak dan atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan atau pembagian suatu bilangan, dan atau;
- c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, antara lain kekeliruan penerapan tarif, kekeliruan peenerapan NJOPTKP, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

-------.

21

## Pasal32

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPTdapat diajukan secar kolektif.

## Pasal33

- (1) Kepala Badan pengelola Pajak Daerah harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan.
- (2) Keputusan Pembetulan senagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, atau menambah besarnya jumlah PBByang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 1
- (4) Dalam hal keputusan pembetulan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKP PBB, Badan Pengelola Pajak Daerah menerbitkan SPPT atau SKP PBB baru berdasarkan keputusan pembetulan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

## BAG IANKEDUA PENGURANGAN

## Pasa134

Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak:

- a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau sebab-sebab tertentu lainnya. a.
2. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. b. b

-----\_

..

\_--

-----------------------

22

## Pasa135

- (1). Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal34 huruf a untuk: a. Wajibpajak orang pribadi meliputi : a.
- 1) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela Kemerdekaan, penenmaan tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya; 1)
- 2) Objek pajak berupa lahan pertanian I perkebunan I perikanan I perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
- 3) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata mata berasal dari pensrunan, sehingga kewajiban PBBnyasulit dipenuhi;
- 4) Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit di penuhi; dan I atau
- 5) Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang penghsilannya rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegmya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positip pembangunan. 5)
- b. Wajib pajak meliputi : Objek pajak yang wajib pajak-nya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin. b
- (2). Bencana alam sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (3). Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan / atau wabah hama tanaman.

## Pasal36

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBByang tercantum dalam SPPTdan / atau SKPPBB.
- (2) PBByang terutang yang tercantum dalam SKPPBBsebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda admintrsi.

## Pasal37

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diberikan:
- a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)huruf a angka 1);
- b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1[huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan I atau angka 5), atau Pasal 35 ayat (1) huruf b ; atau
- c. Sebesar paling tinggi 100%(seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2)atau ayat (3). C

## Pasal 38

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan berdasarkan permohonan WajibPajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebgaimana di maksud pada ayat (1)dapat diajukan secara :
- a. Perseorangan,untuk PBByangterutang yang tercantum dalam SKPPBB;atau
- b. Perseorangan kolektif, untuk PBB yang tercantum dalam SPPT.

## Pasa139

- (1) Keputusan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagai, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah di berikan suatu keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPI' atau SKPPBByang sama.

## Pasal 40

- (1) Bupati melalui Kepala Badan pengelola pajak Daerah, dalam jangka waktu paling lama 3 (3) bulan terhitung sejak tanggal di terimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan, kecuali dalam hal permohonan Pengurangan secara kolektif keputusan diberikan segera setelah SPPI' ditertibkan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap di kabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. 1
- (3) Dalam hal besarnya persentase Pengurangan yang di ajukan permohonan Pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 37.

## BAG IANKETIGA PENGURANGAN DENDAADIMINTRASI ATAU PEMBATALAN KETETAPAN

## Pasal41

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat :


- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB dan berupa bunga, denda, dan kenaikan yang di kenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan WajibPajak; dan / atau
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT,SKP,PBB, STP PBB, SKPKB,SKPKBT, SKPLB,SKPN,atau STByang tidak benar.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- a. Ketidakbenaran atas luas objek pajak bumi dan / atau bagunan;
- b. NilaiJual Objek Pajak bumi dan / atau bangunan;
- c. Penafsiran peraturan perundang udangan PBB, pada SPPT, SKP,PBB,atau STPPBB; C
- d. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan / atau karena sebab-sebab tertentu lainya; dan / atau
- e. Karena kondisi tertentu atau sebab - sebab lain wajib pajak diluar kemampuannya untuk melakukan pembayaran. e

## Pasal42

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan saksi administrasi dan permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 (1) a. Dapat diajukan pada wajib pajak paling banyak 2 ( dua) kali.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohononan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Surat keputusan atau penghapusan administrasi atas permohonan yang pertama.

-------------~-----

--

26

Pasa143

(1)

Bupati melalui

Kepala

Badan

Pengelola

Pajak

Daerah dalam

- terlampaui dan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan, dan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. (2) 1
- jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan wajib pajak sebagaimana maksud dalam pasal42. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah (1)

(3)

Keputusan pengurangan

atau penghapusan

.nksi administrasi

- atau pembatalan ketetapan dapat be r \Ipa mengabulkan seluruhnya sebagian, atau menolak perrnoh.m.m wajib p.ijak. (3)

BABIX

## PENAGIHAN Pasa144

(1)

Pajak yang

terutang dalam

s

u

rat pembevi:

diua

i

pajak terutang

(l

- (SPPT)atau surat ketetapan pajak U~!~l') yang t idak atau kurang dibayar setelah lewat .i: 11 uh tc ill po pernbayai '11 di tagih dengan Surat Tagihan Pajak Bumi rl tsangunan (STi' 'BB). (2) Jumlah pajak yang terhut.a ng y,1I1gtidak tau kurang dibayar 11
- dalam STP PBB sebagaimana dirnaksud ..ilam ayat (1) ditambah denda administrasi sebe.sar 2~'1) (dua per.; ) sebulan untuk jangka waktu paling lama 21- (dlln puluh Cllll'"l) bualn dihitung penuh 1 (satu) bulan. (3) Dalam hal terdapat putusar.i Badan Pi'li\ ': lesaian Sengketa Pajak 24 (d1n puluh
- (BPSP)atas banding T\ljilL ;: l.i'lli dan Bu. J',unan yang menyebabkan jumlah pajak yan.; teru: .mg bertam i ,; d1 maka terhadap selisih kurang bayar pajak yar- g .tcrlHltang i::naksud tidak dikenakan denda administrasi seba.gaime.ua dimaksud dalam ayat (2). '" (3)

## Pasa145

- (1) Penagihan piutang PBB dilakukan untuk menagih PBB terutang yang belum dibayar dany atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada tahun sebelumnya.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Piutang PBB, dan/ atau Surat Tagihan Pajak (STP),dan SKPKB,dan/ atau SKPKBT.
- (3) Atas SPPT PBB Perdesaan dan Perkantoran TERUTANGYANG BELUM DIBAYAR,Badan Pengelola Pajak Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Piutang PBB, dengan jangka waktu setelah jatuh tempo sejak diterbitkan.

## Pasal46

- (I) Atas SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang yang kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/ denda, Badan Pengelola Pajak Daerah menerbitkan STPKBdan STPKBT.
- (2) STPKBdan STPKBTdapat diikuti dengan Surat Teguran darr/ atau Surat Paksa jika diperlukan, dengan jangka waktu 1 bulan sejak jatuh tempo. 1
- (3) Wajib pajak berkewajiban melunasi Piutang PBB beserta denda administrasi sebelum jatuh tempo pembayaran.

1

- (4) Pajak yang terutang berdasarkan STPPBBSebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan sejak diterimanya STP PBBoleh Wajib Pajak. 1

## Pasa147

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)yang dapat dihapuskan adalah piutang PBB yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) , yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disebabkan :
- a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

b. Wajib...

------\_---

28

- b. Wajibpajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; b
- c. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa;
- d. Sebab lain.

## Pasa148

- (1) Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf a dan b Badan Pengelola Pajak Daerah melakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.
- (2) Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, Badan Pengelola Pajak Daerah melakukan penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (3) Untuk memastikan piutang PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, Badan Pengelola Pajak Daerah melakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat.

## BABX

## PEMBAYARAN

Pasa149

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Perdesaan dan Perkotaan yang telah disampaikan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah

Pasal 50

- (1) Untuk objek pajak baru pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan terhutang dihitung selama 5 (lima)Tahun .


- (2) Dikecualikan pada objek pajak khusus pengenaan PBB Terhutang dihitung sejak berdirinya atau dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh wajib pajak/ atau badan.

## Pasa151

- (1) SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) berfungsi sebagai surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) Untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan Terutang.
- (2) Pajak yang terhitung berdasarkan SPPT PBB harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Terhutang Oleh Wajib Pajak.

## Pasa152

- (1) Tanggal jatuh Tempo Pembayaran ditetapkan 6 (Enam) bulan sejak diterimanya SPPTPBBKepada Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terhutang Berdasarkan SPPT PBB Sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (2) dibayar oleh wajib pajak atau kuasanya melalui bank persepsi yang ditunjuk Bupati melalui Memorandum OffUnderstanding (MOU)antara Bupati dengan pihak Bank Persepsi

## BABXI

## PELAPORAN

Pasa153

- (1) Pelaporan PBB Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah.
- (2) Pelaporan PBB Perdesaan dan perkotaan bertujuan Untuk memberikan Informasi tentang Realisasi Penerimaan PBBPerdesaan dan Perkotaan Sebagai Bagian Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## Pasa154

- (1) Badan Pengelola Pajak Daerah Menyiapkan laporan PBB Perdesaan dan perkotaan berdasarkan dokumen -dokumen dari Bank Persepsi.

(2). Badan ...

30

- (2) Badan Pengelola Pajak Daerah Menerima Laporan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dari Bank Persepsi paling lambat pada tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya.

## BABXII PELAKSANAAN BULANPENYAMPAIAN DANPENAGIHAN

## BAGIANPERTAMA BULANPENYAMPAIAN

## Pasal55

- (1) Untuk SPPT PBB sesuai data yang sudah baku dalam basis data aplikasi PBB on-line dilakukan percetakan Massal dan disampaikan kepada wajib pajak.
- (2) Jangka waktu percetakan massal dilaksanakan pada Triwulan Pertama Tahun Berjalan.

## Pasa156

- dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah. (1) Penyampaian SPPT-PBB sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat

(1)

- triwulan kedua tahun berjalan setelah selesai pencetakan massal. (2) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB dilaksanakan pada awal
- RTwilayah kerja masing - masing. dibantu petugas Kecamatan, Desa/Kelurahan, Ketua RWdan Ketua (3) Dalam melakukan penyampaian SPPT-PBBsebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), Badan Pengelola Pajak Daerah dapat
- kerja setelah selesai pencetakan SPPTPBBMassal. (4) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBBadalah 15 (lima belas) hari

## Pasa157

- (1) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT-PBB,maka tanda terima SPPT-PBB ditandatangani oleh Wajib Pajak atau

kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT-PBB dimaksud.

- (2) Tanda terima SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT-PBB selanjutnya disampaikan kepada petugas Desa/Kclurahan.
- (3) Petugas Desa/Kclurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun tanda terima SPPT-PBByang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT-PBBdan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Pajak Daerah.
- (4) Tanda terima SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke Badan oleh Desai Kelurahan setiap hari kerja dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPTPBB.
- (5) SPPT-PBByang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh Carnat, Lurah, RWdan RTharus dikembalikan kepada Badan Pengelola Pajak Daerah dengan berita acara pengembalian SPPT-PBB.

## Pasa158

- (1) Penyampaian SPPT-PBBBuku I, II, III, IV dan V dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah kepada Desai Kelurahan dikoordinir oleh Camat
- (2) Untuk Wajb Pajak PBB tertentu dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah.

## Pasa159

Pelaksanaan penyampaian SPPT-PBB dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

--------------------------------~~

--------------

32

## Pasa160

- Anggaran. Perkotaan dilaksanakan pada Semester Pertama setiap Tahun (1) Pelaksanaan kegiatan Bulan Penyampaian SPPT-PBBPerdesaan
- Perkotaan. permohonan keringanan terhadap penetapan PBB Perdesaan dan evaluasi dan pelaksanaan penyampaian keberatan serta langsung maupun tidak langsung, penyampaian, monitoring, (2) Kegiatan Bulan Penyampaian SPPT-PBB terdiri dari sosialisasi

## BAG IANKEDUA BULANPENAGIHAN

## Pasa161

dari inventarisasi, penyuluhan, penagihan, penyetoran dan evaluasi. dilaksanakan pada triwulan ketiga sebelum jatuh tempo. Yang terdiri Pelaksanaan kegiatan Bulan Penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan

## Pasa162

- desaykelurahan dikoordinir oleh petugas kecamatan. (1) Pelaksanaan Penagihan Buku I dan II, dilaksanakan oleh petugas
- Pengelola Pajak Daerah. desa.Zkelurahan dan petugas kecamatan dikoordinir oleh Badan (2) Penagihan Buku III, IV dan V dilaksanakan oleh petugas
- Bupati secara berkala. (3) Hasil pelaksanaan penagihan dievaluasi dan dilaporkan kepada

--------------------------

--\_--

--\_"-- \_-\_"

----------------

-----------

---------

33

## BABXIII DENDADANSANKS!ADMINISTRASI

## BAGlANPERTAMA DENDAADMlNISTRASl

## Pasal63

- denda administrasi sebesar 25 % dari PBByang terutang. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan (1) Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya
- besamya PBByang terutang. sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan (2) Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata
- PBB. bertuliskan bahwa tanah atau bangunan tersebut belum lunas bangunannnya akan diberi tanda berupa spanduk yang tidak juga mengindahkannya, maka pada tanah dan atau tanah berturut-turut dan setelah diberikan peringatan atau teguran (3) Bagi Wajib Pajak yang menunggak PBB selama 2 (dua) tahun
- segera disetor ke bank yang ditunjuk waktu 1 x 24 jam. dalam SPPT-PBB termasuk denda, harus yang tercantum (4) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai ketetapan

## BAGlANKEDUA SANKSIADMINISTRASl

## Pasa164

- mengembalikan SPOPtetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau

34

menimbulkan kerugian negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang. melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga darr/ atau

- (2) Barang siapa karena dengan sengaja tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/ atau melampirkan keterangan tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen