PERATURAN BUPATI MA Nomor 19 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati, a
Mengingat :
:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat,
2. Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten 3olok Selatan, dan Kabupaten ..Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat' (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran- Negara Nomor 4348):
.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun "2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43555 -
2. 5, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan | Lembaran Negara Nomor 4438),
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490),
6. Undang-Undang Nomor112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Negara Republik
5. 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003: Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
|
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, |
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, |
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, |
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN. BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- I, Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan. Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana. dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat dan 'Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. ' 3.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. 4
- Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari ## BAB II
Nana
ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal! 2
- (1) Asas pengelolaan keuangan nagari adalah :
2. Tertib, a
3. Taat pada peraturan perundang- -undangan: b.
4. Efektif,
5. &amp;konomis, e.
6. Efesien: d ,
7. Partisipatif
8. Bertanggungjawab: h.
9. Transparan, g
10. Adil, L
11. Bermanfaat untuk masyarakat. k.
12. Patut: dan J .
13. Yang dimasud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a adaiah bahwa keuangan nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan. : (2)
14. Yang dimaksud dengan taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa keuangan nagari harus berpedoman pada peraturan perindang-undangan. (3)
|
.
i
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 5
- (1) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan 1 milik Nagari yang dipisahkan. n
- (2) WaliNagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari,
- b. menetapkan PTPKN,
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan :.penerimaan Nagari, | 2. n
6. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari. | »
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari, dan | |
- (3) Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan' Nagari, dibantu oleh PTPKN. ' -.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 6
- PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Nagari,terdiri dari: (1
- a. Sekretaris Nagari,
- b. Kepala Urusan, dan
- c. Bendahara.
- d. Pengurus Aset.
- (2) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: dengan Keputusan Wali Nagari. N NN NN NN
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 7
- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari.
- (2) $ Sekretaris Nagari selaku koordinator pelaksana. teknis pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat | 1) mempunyai tugas: |
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBNagari,
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari,
- b. menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang 'APBNagari, perubahan APBNagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari, .
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari, dan
7. dan € melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 10
- (1) Pengurus aset nagari sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d dijabat oleh perangkat nagari yang mampu,
- (2) Pengurus aset nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas untuk menerima, mencatat, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan segala aset nagari dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset nagari secara tepat guna dan berdaya guna.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 11
- Penata usahaan aset nagari dilakukan oleh Pengurus aset nagari. (
- Pengurus aset nagari wajib melakukan pencatatan kekayaan milik ragari berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak. (2)
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Bagian Kesatu Asas Umum APBNagari
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 12
- (1) APBNagari disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dari kemampuan pendapatan nagari.
2. Penyusunan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman kepada RKPNagari dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan nagari yang baik. (2)
- (3) APBNagari mempunyai fungsi:
- a. otorisasi:
- b. perencanaan,
- C. pengawasan,
- d. alokasi:
- e. distribusi, dan
- f. stabilisasi.
- (4) APBNagari, Perubahan APBNagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditstapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari S5) setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten ditetapkan.
- (6) Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
13. APBNagari,terdiri atas: (1
- a. Pendapatan Nagari,
- b. Belanja Nagari, dan
- c. Pembiayaan Nagari.
17. Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasi fikasikan menurut kelompok dan jenis. (2)
18. Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasi fikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. (3)
19. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasi fikasikan menurut kelompok dan jenis, (4)
Paragraf Kesatu Pendapatan
- 1) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.
2. Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas kelompok: | (2)
3. z2. Pendapatan Asli Nagari (PAN),
- b. Transfer, dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
- b. Hasil aset:
- a. Hasil usaha,
- c. partisipasi dan Gotong royong, dan
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 15
Dalam menyusun APBNagari, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 16
Dalam menyusun APBNagari, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 18
- 1) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 19
- 1) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.
2. Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas kelompok: | (2)
3. z2. Pendapatan Asli Nagari (PAN),
- b. Transfer, dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
- b. Hasil aset:
- a. Hasil usaha,
- c. partisipasi dan Gotong royong, dan
Dalam menyusun APBNagari, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (di) Pendapatan, belanja dan pembiayaan nagari yang dianggarkan dalam APBNagari harus
- (2) Penerimaan dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan . pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ta 13
3. Pengalokasian dana Desa untuk masing-masing Nagari dengan mempertimbangkan: | (4)
- b. angka kemiskinan,
- a. jumlah penduduk,
- c. Tuas wilayah, dan
- d. tingkat kesulitan geografis.
8. Pengalokasian dan besaran dana desa untuk masing-rnasing nagari diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. (S)
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 20
- Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, paling sedikit sebesar 10 X (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). « (1
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 22
- Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, paling sedikit sebesar 10 X (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). « (1
- (2) Pengalokasian penerimaan Alokasi Dana Nagari untuk setiap nagari dengan mempertimbangkan :
- b. jumlah penduduk nagari, angka kemiskinan nagari, luas wilayah nagari, dan tingkat kesulitan geografis nagari.
- a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari serta jumlah jorong, dan h
- Pengalokasian dan besaran ADN untuk masing-masing nagari diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. (3)
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 23
- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada nagari paling sedikit 1040 isepuluh per seratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
2. Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah kepada nagari, dengan ketentuan sebagai berikut : (2)
3. b.sebesar 40 (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari nagari masing-masing.
4. a.sebesar 60 (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh nagari, dan
5. Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi dacvrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 27
- (1) Klasifikasi Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
2. 1, Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, BPD /Bamus Nagari,
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, antara lain terdiri atas kegiatan : | | n
4. , Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari:
.
- , Penyelenggaraan musyawarah Desa/Nagari,
- GO m6 MN , Operasional Bamus Nagari, . Operasional RT/RW /Jorong,
- , Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari,
- . Pengelolaan Informasi Desa/Nagari,
- OT . Seleksi Perangkat Nagari:
- . Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa/ Nagari,
- , Pemilihan Bamus Nagari, 10
- . Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari, 12
- . Penyusunan LPPN/ Na nu Pertanggiingjawaban APBNagari Ta n 1 1
- . Penataan Nagari/Lomba Nagari, 13
- , Pemilihan Wali Nagari, 14
Ba
Hen aah
ad
- . Kegiatan penyelenggaraan pernerintahan '1 nagari : lainnya yang 15 n: K sesuai dengan kondisi nagari.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Nagari, antara lain terdiri atas' kegiatan:
- Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Nagari, 2
- Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi T ersier, 1
- Pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor, 3 .
- Pembangunan sarana dan prasarana fisik kesehatan, 5.
- Pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial, 4
- Pembangunan sarana dan prasarana fisik pendidikan,
- Pernbangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan, 7
- Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup:. 9
- Per-gadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat, 8.
- . Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa, 10
- . Pembangunan Sarana Air Bersih, 12
- , PemeliharaanSarana Prasarana Masyarakat, 1 1
- . Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro, 13
- . Pembangunan Tambatan Perahu: 15
- Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa, 14
sana
- . Kegiatan pelaksanaan pembangunan nagari lainnya. yang $ sesuai dengan kondisi nagari. 16 K
- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran . pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2. alat tulis kantor, 2.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: : -
4. benda pos, b.
5. bahan/material, C.
6. pemeliharaan, d.
7. cetak/ penggandaan, e.
8. sewa perlengkapan dan peralatan kantor, g.
9. sewa kantor nagari, £
10. , makanan dan minuman rapat,
11. pakaian dinas dan atributnya, L
12. perjalanan dinas, J
13. . Upah kerja,
14. honorarium narasumber/ahli, L
15. . operasional Pemerintah Nagari, Be operasional Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), | Tn m n.
Nee
- pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat. p.
- insentif Kepala Jorong , O.
- honor tim, a.
- belanja jasa kantor, 5.
- belanja jasa tenaga harian lepas, r.
- belania jasa konsultansi: dan t.
- , iuran/kontribusi. u
- Insentif Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat'(2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional Kepala Jorong dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan. . pemerintahan ..termasuk membantu penagihan untuk meningkatkan. : pendapatan asli Nagari/daerah, perencanaan pembangunan, -ketentraman ,.dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Nagari. " 0. '. (3) .C
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 30
De an
laa
' 21
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelom pok - masya rakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Dhan aa ta 0
an
:
- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. | Nan
2. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (il) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan nagari. Hn aan (2) 4
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 31
- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan' Luar :Biasa (KLB), pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 32
- a. Pembentukan Dana Cadangan, dan
- b. Penyertaan Modal Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari dapat miembentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat !l) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Nagari.
6. Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: (4)
- a. penetapan tujuan perabentukan dana cadangan:
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan,
- d. sumber dana cadangan, dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
12. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus ## BAB V
| PENYUSUNAN RANCANGAN APBNagari
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 34
- (1) RKPNagari merupakan penjabaran dari RPJMNagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pernberdayaan masyarakat nagari.
1. evaluasi pelaksanaan RKPNagari tahun sebelumnya,
Ta
- (3) RKPNagari sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling sedikit berisi uraian:
:
2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh nagari,
2. ketiga, 4, rencana program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh nagari
3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang' . dikelola melalui kerja sama antar nagari dan pihak
5. sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, dan
- d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pernerintah Kabupaten: dan/atau
- (2) Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. 1
- e. keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
8. (Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBNagari, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (4) Tata cara pengajuan Perubahan APBNagari, sama dengan tata cara penetapan APBNagari.
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 42
- (1 Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e paling kurang mernenuhi kriteria sebagai berikut:
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 43
- (1 Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e paling kurang mernenuhi kriteria sebagai berikut:
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
- berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari, dan
- c. ad. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
- (2) Dalan keadaan darurat, Pemerintah Nagari dapat melakukan pengeluarar: yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBNagari.
- rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3 Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Bagian Kesatu Pelaksanaan
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 44
- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari dalam rangka- pelaksanaan kewenangan nagari dilaksanakan melalui Rekening Kas Nagari.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas nagari sebagaimana dimaksud pada ayat Bendahara Nagari membuka Rekening Kas Nagari pada bank milik
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 48
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: | :
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 49
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: | :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan
- c. bukti transaksi:
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 50
- (l) Dalam rangka pengajuan perinintaan pembayaran sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 48, Koordinater PTPKN berkewajiban melakukan verifikasi untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan,
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBNagari yang tercantum dalam permintaan pembayaran,
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2)
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 51
Bendahara Nagari wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 52
Pengadaan Barang/Jasa di Nagari berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari. |
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 53
Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/ atau Kabupaten kepada Nagari peruntukannya berpedoman pada ketentuan dari pemberi bantuan.
Bagian Kedua Penatausahaan
Paragraf Kesatu Penatausahaan Penerimaan
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 54
- (1) Penatausahaan penerimaan nagari dilakukan oleh Bendahara N agari.
- (2) Bendahara Nagari wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
|
- (3) Laporan Semester Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Bagian Keempat Pertanggungjawaban
- (1) Setiap akhir tahun anggaran Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari kepada Bupati melalui Camat. |
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. (4 Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
4. (3)Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran berkenaan, |
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang n masuk ke Nagari.
- b. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui Camat.
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 56
- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APENagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal.57 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 57
- (1) Setiap akhir tahun anggaran Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari kepada Bupati melalui Camat. |
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. (4 Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
4. (3)Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran berkenaan, |
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang n masuk ke Nagari.
- b. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 58
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui Camat.
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 59
- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APENagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal.57 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. (2j Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah papan pengumuman desa dan/atau media informasi lainnya. |
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 60
- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimara . dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagairnana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (l), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- f. merekomendasikan hasil verifikasi pertanggungjawaban keuangan nagari kepada Bupati melalui Kepala. Bagian .. Pemerintah -Nagari Sekretariat Daerah untuk anggaran APBNagari yang bersifat non fisik:
- g. merekomendasikan hasil verifikasi pertanggungjawaban keuangan nagari kepada Bupati melalui, Kepala Badan . Pemberdayaan Masyarakat untuk anggaran APBNagari yang bersifat fisik:
- (5) Pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas mengkoordinasi kan Anggota Tim agar berjalan sesuai dengan bidang tugasnya,
- a. Camat sebagai Penanggungjawab bertugas melaksanakan pembinaan agar pengelolaan keuangan nagari berjalan dengan baik dan benar.
- c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari oleh Kepala Urusan Tata Pemerintahan,
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat:
- d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan'Nagari oleh Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, |
- f. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari oleh Kepala Urusan Pelayanan Umum,
- h. Pegawai kecamatan bertugas menangani administrasi Tim Asistensi.
- g. Bidang Belanja Tak Terduga oleh Kepaia Urusan Ketentraman dan Ketertiban, dan
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Dalam hal terdapat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Nagari dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
2. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
1. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## Lampiran I Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor :

1g Z0 marek 2017

Tahun 2017

Tanggal

:

Tentan :

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

## PENJELASAN

## BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Paradigma pembangunan saat ini sudah mulai berubah, yaitu dengan semakin gencarnya tuntutan oleh masyarakat agar pembangunan dilaksanakan berlandaskan azas arus bawah (bottom up) yaitu suatu pola pembangunan yang menitikberatkan pada pola yang mengutamakan masyarakat sebagai perencana atau pengusul suatu pembangunan.

Hal ini bukan berarti bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan saat ini telah mengecewakan masyarakat, akan tetapi lebih untuk melibatkan masyarakat dalam suatu pembangunan sebagai scbuah proses pendewasaan masyarakat dalam kerangka berpikir bahwa pembangunan 'tu adalah suatu totalitas untuk menuju kearah yang lebih baik dalam menuju kesejahteraan bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya menciptakan suatu kondisi agar masyarakatnya lebih pro aktif dalam proses pembangunan, semenjak mulai dari perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan bahkan pengawasan pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat memposisikan dirinya adalah subyek atau pelaku suatu pembangunan, sehingga nantinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan semakin meningkat.

## Maksud dan Tujuan B.

Pemerintahan Nagari sebagai suatu unit pemerintahan terendah yang dipimpin oleh Wali Nagari dalam menggerakkan pembangunan di Nagarinya haruslah memperhatikan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan hendaknya didukung oleh pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Untuk itulah Alokasi Dana Nagari (ADN) ini diberikan kepada Pemerintahan Nagari sebagai perangsang / stimulus bagi peningkatan partisipasi masyarakat baik itu berupa sumbangan tenaga, materil maupun fikiran pada seluruh kegiatan pembangunan di Nagarinya.

Program kegiatan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, dan Belanja Tak Terduga, diharapkan dapat mewujudkan Nagari mandiri dan sejahtera di Kabupaten Pasaman Barat,

Agar terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) dalam pengelolaan keuangan, perlu diterbitkan suatu Peraturan Bupati, sehingga dapat dijadikan pemerintahan nagari dan pihak stake holder

- Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat Swadaya dan partisipasi. serta Gotong royong..masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Nagari, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Nagari. 3)
- Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah adalah penerimaan Nagari (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dar. partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat),seperti hasil penjualan kekayaan Nagari. 1

## Dana Transfer ke Nagar: b.

## 1) Alokasi Dana Desa

- Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa tiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat setiap tahun anggaran. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah tiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat setiap tahun anggaran. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, . penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasar kan pada tahun sebelumnya.

## 3) Alokasi Dana Nagari (ADN).

- Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Nagari. Alokasi Dana Nagari dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) tiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat setiap tahun anggaran. . Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran persdapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahunsebelumnya.
- 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan ..Pemerintah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan kabupaten kepada Nagari merupakan upaya untuk mendukung

## A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari dan Perangkat Nagari, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari dan Perangkat Nagari seKabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagai berikut: 1 n.
- b. Penghasilan tetap perangkat Nagari hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Nagari yang sudah dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Nagari yang ditunjuk yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penetapan Perangkat Nagari.
- a. Penghasilan tetap besarannya sesuai dengan standar biaya nagari
4. Bagi perangkat Nagari yang belum melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah, Penghasilan tetapnya ditunda sampai dengan pelaksanaan pengukuhan dan tetap akan. mendapatkan hak penghasilan tetapnya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas c
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d berlaku juga bagi perangkat nagari persiapan e.
6. Perangkat Nagari yang dapat dibayarkan penghasilan . tetapnya d. 'adalah perangkat nagari yang diangkat sesuai dengan peraturan pengangkatan perangkat nagari
- 2) Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratn Nagari besarannya sesuai

dengan biaya standar nagari

- 3) Operasional Pemerintahan Nagari,
2. » Belanja Barang Habis Pakai.
- a. Belanja penyediaan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari:
4. » Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Walinagari dan tanggungannya maksimal! kelas Il, bagi Perangkat Nagari dan tanggungannya Kelas (II yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan yang besaranya mengacu kepada Peraturan perundang-Undangan,
5. s Belanja bahan bakar minyak sesuai kebutuhan,
6. » Belanja cetak dan penggadaan,-

.

- se Belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan (biaya langganan Koran, telepon, internet, dan listrik) |
- « Yang Lembur:
- s Biaya Makan dan Minum Rapat,
- Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi belanja : a c.
- Belanja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Nagari, b.
- » Pengadaan Komputer/ Laptop:
- » Pengadaan meubelair, lemari, plang, papan struktur organisasi, lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih dan lain-lain.
- » Pengadaan Pakaian Dinas,
- « Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 (sepeda motor):

|

- Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Nagari dengan. ketentuan sebesar 75 Yo dialokasikan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan 25 89 untuk perjalanan luar daerah | d.
- Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Nagari. e.

## 4) Penunjang Operasional Bamus,

- Besaran anggaran Penunjang Operasional Bamus yang dipergunakan antara lain untuk:
- 1 ~ 4^9

|

- Biaya ATK.
- Honor Panitia Seleksi.
- Honor Narasumber
- Belanja Cetak dan Pengadaan.
- Makan minum rapat.
- « Uang Pengantian transportasi
- » Biaya sewa soundsistem,
- e Biaya sewa tenda dan kursi,

Penetapan Anggaran Penataan Nagari dipergunakan untuk Belanja Penataan Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari dalam rangka

- Biaya ATK.
- 11) Penataan dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Nagari, nagari persiapan dan penetapan tapal batas:
- Belanja Cetak dan Pengadaan.
- Makan minum rapat.
- Uang Pengantian transportasi
- 12) Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari), Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari yang dipergunakan untuk : ag |
- s Biaya ATK.
- « Belanja Cetak dan Pengadaan.
- » Makan minum rapat.
- e Yang Pengantian transportasi

|

13) Musyawarah Nagari, INN NN Musyawarah Nagari adalah rausyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, antara lain :

|

- . Penataan Nagari Oa | Perencanaan Nagari (RPJMNagari, RKPNagari dan APBNagari) 2. b.
- . Kerjasama Nagari
- . Rencana investasi yang mastik ke Nagari
- Pernbentukan BUM Nagari e.
- Penambahan dan pelepasan aset Nagari £
- g. Kejadian luar biasa

## 14) Pendataan Profil Nagari,

TN

Anggaran Pendataan Profil Nagari digunakan untuk, antara lain untuk celanja barang/jasa. Besaran biaya untuk pendataan 'profil nagari mengacu kepada standar biaya nagari. 2

## B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Nagari dilakukan dengan Pola Swakelola dan Padat Karya yang kegiatannya -mengacu pada RPJMNagari/RKPNagari dan/atau hasil musyawarah Nagari yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri. Ta

- 1) Pembangunaan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan
2. Lingkungan Nagari, diantaranya:
- a. Pernbangunan jalan Lingkungan
4. S| Bantuan stimulan sarana dan prasarana, Penetapan Anggaran Bantuan stimulan sarana dan prasarana untuk membiayaan pembangunan sarana prasarana bersifat stimulan/hibah yang dipergunakan untuk:
5. b.Dana stimulan biaya pembuatan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin,-
- a. Dana stimulan biaya pembuatan Jamban bagi keluarga miskin,-
- c. Dana stimulan biaya pemasangan Listrik bagi keluarga miskin,-
- d. Dana stimulan biaya bahan materia! bagi Sarana keagamaan dan gotong royong.

## C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

- 1) Pembinaan lembaga adat /KAN Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat yang diperuntukkan untuk:
2. s Uang pengantian transportasi untuk kegiatan dan sengketa adat dan ulayat
3. » Biaya ATK
4. « Biaya Makan dan minum rapat.

ag

- # Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- » Honorarium narasumber
- 6 Honorarium penceramah
- » Pembelian pakaian adat menurut Adat Salingka Nagari
- Penguatan Kelembagaan Perernpuan / PKK
- « Biaya ATK
- Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK yang dipergunakan untuk,
- « Biaya Pelatihan dan penyuluhan Pengurus TP-PKK Nagari
- « Pembuatan Papan Data
- » Seragam Anggota TP-PKK maksimal 10 stel
- « Pembuatan Plang TP-PKK Nagari
- « Pengadaan Sarana Publikasi
- Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Nagari
- se Dokumentasi Kegiatan
- » Biaya makan dan rninum rapat
- » Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi
- « Uang pengantian transportasi
- c Biaya bantuan pembuatan dasawisma/toga dsbnya.
- » Honorarium narasumber, pembawa acara, dan pembaca doa
- Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan dan olahraga,
- » Kegiatan Pembinaan keolahragaan seperti lomba olahraga tingkat nagari a
- 3) Kegiatan Pembinaan Lembaga Kepemudaan yang dipergunakan untuk,
- e Kegiatan kepemudaan lainnya termasuk siaga bencana
- Pembinaan kelembagaan Bundo Kanduang
- s Biaya ATK,
- 4) Kegiatan Penguatan kelembagaan bundo kanduang digunakan untuk :
- « Biaya Pelatihan dan penyuluhan Pengurus Bundo kanduang

-

- 2)

## E. Biaya Tak Terduga

- 1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 2) Kegiatan Tanggap Darurat Bencana: .

Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam dapat berupa bantuan langsung berupa barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja evakuasi korban bencana, pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## BAB III PENUTUP

Demikianlah Lampiran Penjelasan pada Peraturan Bupati ini, guna memperjelas pada pasal-pasal terkait dengan Peraturan .Bupati ini dan membantu dalam kegiatan pengelolaan keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

| Diketahui | Tanggal | Paraf |
|------------------|-----------|---------|
| SEKDA | | |
| Kepala BPKAD | | |
| Sekretaris BPKAD | | |

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal

-

BUPATI PASAMAN BARAT

H.SYAHIRAN



dh


## Lampiran II Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor

:

Tahun 2017

Tanggal :

2017

Tentan

:

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

FORMAT RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNagari, RENCANA ANGGARAN BIAA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBNagar SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNagari

## A. RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNagari

LAMBANG PEMNAG

PEMERINTAH NAGARI

KECAMATAN

KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN NAGARI!

NOMOR TAHUN

## TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA WALI NAGARI

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang , Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapalan dan Belanja Nagari (APBNagari): a

8.

- b. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari,
2. Cc. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b pedu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) menjadi Peraturan Nagari saus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari t(APBNagari) Nagari Tahun Anggaran
3. LA Undang-Undang Namor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indcnesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggarar, Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):
5. Peraturan Pemerintah Numor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 2
4. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Pengelolaan Keuangan Desa:

Nomor

Tahun tentang

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

tentang

.

Nomer),

(Lembaran daerah Kabupaten

6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN FERMUSYAWARATAN NAGARI MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

Lenka TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Pasat 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

2. Belanja Nagari

Rp

1. Pendapatan Nagari

Nomor

Tahun

Minimbang

Mengingat

Tahun

:

:

## Lampiran Peraturan Nagari

Nomor :

Tahun :

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Tentang

## FORMAT

TAHUN ANGGARAN

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PEMERINTAH NAGARI

| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN ANGGARAN | (Rp.) | .KETE RANGAN |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| | | 1 | 2 | | 4 |
| | | | PENDAPATAN | | |
| -h | | | Asli Desa | | |
| sub | | ah | -y | Pendapatan Hasil Usaha | | |
| ai | ai | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | |
| ti | AI | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | |
| 1 | | | Pendapatan Transfer | | |
| | NIDN | N|- | Dana Desa | | |
| mh | | | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/kota | | |
| | | D | Alokasi Dana Desa | | |
| | | | Bantuan Keuangan | | |
| | | 214 | Santuan Provinsi | | |
| | | | Bantuan Kabupaten / Kota | | |
| - | M9 | | Pendapatan Lain lain -: | | |
| | Ko | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | Desa sah | | |
| | | | Lain-ain Pendapatan yang JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | BELANJA | | |
| | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tetap dan Tunjangan | | |
| | | | Penghasilan Belania Pegawai - Wali dan - | | |
| | | | Penghasilan Tetap Nagari Perangkat - Tunjangan Wali Nagari dan Peranykat - Tunjangan BAMUS Onerasional Perkantoran | | |
| ND | - | | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | NN | - Alat Tulis Kantor | | |
| | | | - Benda PUS - Pakaian Dinas dfan Atribut | | |
| | | | - Pakaian Dinas | | |
| | | | - Alat dan Bahan Kebersihan | | |
| | | | - Perjalanan Dinas | | |
| | | | - Femeliharaan - Air, Listrik dan Telepon | | |
| | | | - Honor | | |
| | | | - | | |
| | | | ast | | |
| | | | Belanja Modal - | | |
| | | | Komputer - Meja dan Kursi | | |
| | | | - Mesin TIK - | | |
| | | | dst | | |
| | | | BAMUS | | |
| | | | Operasional | | |
| | | 21113 | | | |
| | | | Dan jasa | | |

| tag ik | | PEMBIAYAAN |
|----------|----|-------------------------------------|
| id | 1 | Penerimaan Pembiayaan |
| | | SILPA |
| di | | Pencairan Dana Cadangan |
| Ud | | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan |
| | | JUMLAH (RP) |
| 3 | | Pengeluaran Pembiayaan |
| | | Pembentukan Dana Cadangan |
| lu | | Penyertaan Modal Desa |
| | | JUMLAH (RP) |

DISETUJUI OLEH

KEPALA NAGARI


(

## C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

## BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

NAGARI

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN..

1. Bidang :
2. 2, Kegiatan :

| | | | Penesimaar (Rp.) | Penesimaar (Rp.) | Nomor Bukti | Pengeluaran (Rp.) | Pengeluaran (Rp.) | Jumlah | |
|-----|---------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| No. | Tanggal | Uraian | Dari Bendaharz | Swadaya Masyarakat | | Beianja Barang dan Jasa | Belanja Modal | Pengembalian ke Bendahara | Saldo Kas (Rp3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | | | | |
| | | Jumiah | | | | | | | |
| | | Total Penerimaan | | | | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | | |
| | | | | | | Total Pengeluaran # Saldo Kas | Total Pengeluaran # Saldo Kas | Total Pengeluaran # Saldo Kas | |

Nagari

(Tanggal

Pelaksana Kegiatan

## Cara pengisian:

- 2, Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBNagari.
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- . Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 5.
- . Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 4 2
- diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. 6. 4
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
- ' Kolom4 7 Kolorn 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterina dari masyarakat.
- diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 11, Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. 0
9. Kolom T diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 8
42. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

## E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

NAGARI ..

KECAMATAN ...

TAHUN ANGGARAN

:

1. Bidang "
2. Kegiatan

| PENERIMA | URAIAN | JUMLAH (Rp:) |
|--------------|----------|----------------|
| JUMLAH (Rp.) | | |

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

tanggal

Pelaksaria Kegiatan

Cara pengisian:

- 1, 2 Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNagari
- Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja nagari.
- 3, Kolom 1 diisi dengan nomor urut

.

4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yarig ada di bukti belanja
2. 5, Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
7. baris iumlah diisi jumlah keseluruhan
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
5. 2, Buku Kas Pembantu Pajak

## BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

NAGARI

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp) | | PENYETORAN (Rp.) | | PENYETORAN Rp) |
|-------|-----------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | JUMLAH | | | | |

Mengetahui

,

tanggal

WALI NAGARI,

Bendahara Nagari

Cara Pengisian :

Kolom 'diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 3

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. 5

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara. 6

- G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja' -

## Nagari

| KODE REKENING | URAIAN ANGGARAN : | JUMLAH ANGGARAN | YUMLAH REALISASI Rp) | LEBIH/ KURANG Rp3 | KETE RANGAN | KETE RANGAN |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | z | (Rp3 3 | 4 | | | |
| 1 | PENDAPATAN | | | | | |
| | Asii Desa | | | | | |
| 1it | Pendapalan | | | | | |
| Tlij! 181 | Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong | | | | | |
| tj | Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | | |
| | Transter | | | | | |
| 112 | Pendapatan Desa | | | | | |
| 112i | Dana & retribusi daerah Kabupaten/kola | | | | | |
| 11212 112j3 | Bagian dari hasil pajak Alokasi Dana Desa | | | | | |
| 1!2)4 | Bantuan Keuangan | | | | | |
| 112j4 | | Bantuan Provinsi | | | | | |
| 11 1121412 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | | |
| 1j3 113jA | sah | | | | al | al |
| 113 | Lain-lain Pendapatan Desa yang | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | | | |
| | BELANJA | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 21 21114 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | | |
| 21111 'L | Belanja Pegawai | | | | | |
| | - Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perarigkat - | | | | | |
| | Yunjangar Wal! Nagari dan Perangkat - BAMUS | | | | | |
| 2 211122 | Yunjangan Operasional Ferkantoran | | | | | |
| | | Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor | | | | | |
| | - Benda POS | | | | | |
| | - Pakaian Dinas dan Atribut | | | | | |
| | - Pakaian Dinas | | | | | |
| | - Alal dan Bahar Kebersihan | | | | | |
| | - Peralanan Dinas | | | | | |
| | - Pemeliharaan | | | | | |
| | « Air, Listrik,dan Telepon | | | | | |
| | - Ronor | | | | | |
| | - dst | | | | | |
| | | Belanja Modal | | | | | |
| 2111/2113 | - Komputer | | | | | |
| | - Meja dan Kursi - | | | | | |
| | Mesin TIK 'dst | | | | | |
| | Operasionai BAMUS | | | | | |
| 2111312 | Relanja Barang Dan Jasa | | | | | |
| | | « ATK | | | | | |
| | - Penggandaan - Konsumsi Rapat | | | | | |
| | d | | | | | |
| 2114 | Operasional RT/RW | | | | | |
| | Belanja Barang Jan Jasa - ATK | | | | | |
| | - Penggandaan - | | | | | |
| | Konsumsi Rapat - | | | | | |
| | dst | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| N - | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari | | | | | |
| | Perhaikan Saluran Irigasi . | | | | | |
| NINA | | | | | | |
| | Barang dan Jasa | | | | | |
| | | Belanja - | | | | | |
| | Upah Kerja | | | | | |
| | - | | | | | |
| | Honor | | | | | |
| | ' dst | | | | | |
| 2112 | | | | | | |

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan | Belanja Nagari (Semester Pertama)

## 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Semester Akhir Tanun)

an En

## LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN'... PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN

| KODE | URAIAN ANGGARAN | JUMLAK ANGGARAN | JUMLAH REALISASI | LEBIH/ KURANG | KETE " RANGAN | KETE " RANGAN |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| REKENING | 2 | (Rp3) 3 | RP). 4 | Rp) | 6 | 6 |
| 7 | PINDAHAN SALDO SEMESTER PERTAMA) | | | | | |
| | PENDAPATAN | | | | | |
| Pan | Pendapatan Asli Desa | | | | | |
| ma | Hasil Usana | | | | | |
| bk | Swadaya, Partisipasi dan Gaotono Royong | | | | | |
| - | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | | |
| to | Pendapatan Transfer | | | | | |
| da ra | Uana Desa | | | | | |
| non cah | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/kota | | | | | |
| AO adala | Alokasi Dana Desa | | | | | |
| mn | Bantuan Keuangan | | | | | |
| | | Bartuan Provinsi | | | | | |
| mh MINI Ii | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | | |
| | Lain lain | | | | | |
| | Pendapatan | | | | | |
| 4 | Hibah dan Sunibangan dari pihak ke-3 yang tidak sah | | | | | |
| malu 1 | rnengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | | | |
| | BELANJA | | | | | |
| | Bidang Penyetanggaraan Pemerintahan Nagari dan Tunjangan | | | | | |
| lina | Penghasilan Tetap | | | | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | |
| | - Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat - Wali dan Perangkat | | | | | |
| | Tunjangan Nagari - Tunjangan BAMUS | | | | | |
| | Perkantoran | | | | | |
| | Operasional dan Jasa | | | | | |
| | Belanja Barang » Alat Tulis Kantor | | | | | |
| | - Benda POS - Dinas dan Atribut | | | | | |
| | Pakaian - | | | | | |
| | Pakaian Dinas - | | | | | |
| | Alat dan Bahan Kebersihan « | | | | | |
| | Perjalanan Dinas | | | | | |
| | - Pemeliharaan - Listrikdan Telepon | | | | | |
| | Air, - | | | | | |
| | Honor - dst | | | | | |
| | Belanja Modal - | | | | | |
| | Komputer | | | | | |
| | - Meja dan Kursi - | | | | | |
| | Mesin TIK - dst | | | | | |
| | Operasional BAMUS | | | | | |
| | Pelanja Barang Dan Jasa | | | | | |
| | - ATK | | | | | |
| | - Penggandaan - | | | | | |
| | Konsumsi Rapat - dst | | | | | |
| | Operasional RT/RW Jasa | | | | | |
| | Belanja dan | | | | | |
| | Barang | | | | | |
| | - ATK | | | | | |
| | - Penggandaan | | | | | |
| | - Konsumsi | | | | | |
| | Rapat | | | | | |

## H, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNagari

LAMBANG PEMNAG

PEMERINTAH NASARI

KECAMATAN

KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN NAGARI

NOMOR ...

.

TAHUN

## TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI!

Menimbang

- 1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor ... Tahun ... lentang sae Wali Nagari wajib menyusun Peraturan Nayari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari . . .. Tahun Anggaran,

## Mengingat

- 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 3014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor $ tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambanan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5539): |

- 3, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- . Tahun lentang Pengetlolaan

- Keuangan Desa,

- 5, Peraturan

Daerah

Kabupaten (Lembaran daerah Kabupaten

.

NOMOP

asas:

Tahun

lentang

sa

...

Tahun

.

Nomor

Y

6. Dst

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

## .

RANCANGAN

PERATURAN

NAGARI

TENTANG

LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI

PELAKSANAAN

ANGGARAN

PENDAPATAN

DAN

BELANJA

NAGARI

.

TAHUN

ANGGARAN

20

MENJAD!

PERATURAN

NAGARI

TENTANG

LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI

PELAKSANAAN

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI!

» TAHUN ANGGARAN 20

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikul.

1. Pendapatan Nagari

Rp

2. Belanja Nagari

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

Rp..

- b. Bidang Pembangunan

Rp

- Cc. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

8. Bidang Tak Terduga

Rp

Jumlah Belanja Surplus/Devisist

Rp

Rp

3. Pembiayaan Nagari

- a. Penerimaan Pembiayaan

Rp

- b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp

Lampiran Peraturan Nagan

-

Nomor :

.

|

Realisasi Pelaksanaan APBNagari

Tahun Anggaran

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban

.

Lampiran ! Peraturan Nagari

Nomor

Tentang

: Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APBNagari

Tahun Anggaran

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNagari

## PEMERINTAH NAGARI

## TAHUN ANGGARAN

| KODE REKENING | URAIAN ANGGARAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | JUMLAH ... | REALISASI -- (Rp) | Cet? ' KURANG tp) | KEL RANGAN |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PENDAPATAN | | | | |
| | Desa | | | | |
| | Pendapatan Asli | | | | |
| | Hasil Usaha | | | | |
| mala | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sah | | | | |
| Al | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang | | | | |
| | Pendapatan Transfer | | | | |
| 5 | Dana Desa | | | | |
| | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/kota | | | | |
| MIN | Alokasi Dana Desa | | | | |
| PS | Bantuan Keuangan | | | | |
| | Bantuan Frovinsi | | | | |
| la | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| | Pendagaran Lain lain | | | | |
| | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| | BELANJA | | | | |
| | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Tunjangan | | | | |
| | Penghasilan Tetap | | | | |
| | Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Wali | | | | |
| | Nagari dan . Tunjangan Wali Nagari dan | | | | |
| | Perangkat Perangkat | | | | |
| | - Tunjangan BAMUS | | | | |
| | Operasicna! Perkantoran dan Jasa | | | | |
| | Belanja Barang « Alar Tviis Kantor | | | | |
| | - Benda POS | | | | |
| | « Pakaian Dinas dan Atribut | | | | |
| | - Pakaian Dinas | | | | |
| | « Alat dan Bahan Kebersihan - | | | | |
| | Perjalanan Dinas | | | | |
| | - Pemeliharaan | | | | |
| | - | | | | |
| | Ait, Listrik,dan Telepon - Honor | | | | |
| | 'ust | | | | |
| | belanja Modal - | | | | |
| | Komputer - Meia dan Kursi | | | | |
| | - | | | | |
| | Mesin TIK - | | | | |
| | dst | | | | |
| | Ooerasivnal BAMUS | | | | |
| | Belanja Barang Dan Jasa | | | | |
| | - KK - | | | | |
| | Penggandaan | | | | |
| | - Konsumsi Rapat | | | | |
| | - dst | | | | |

25

Lampirn il Peraluran Desa

Nomor Tentang : LaporanKekayaan Milik Nagari Sampai Dengan 31 Desember 20...

'

Na

:

## LAPORAN KEKAYAAN MILIK NAGARI

|

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER20...

| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | 'TAHUN KN tr '(Tahun - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I, ASET NAGARI A. ASET LANCAR 1. Kas Nagari 3. Uang kas di Bendahara Nagari b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung Cc. dst 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai | | Sebelumnya) |
| c.dst JUMLAH ASET | LANCAR | |
| B, ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Nagari 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesir - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dsi 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya | | |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | | |
| JUMLAH ASET (A tB) |. KEWAJIBAN JANGKA PENDE