PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 36 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk kelancaran dalam pemungutan retribusi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya dan SKRDLB yang ditunjukkan oleh wajib retribusi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, berupa alat-alat dan bahanbahan laboratorium pengujian konstruksi.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk jasa memanfaatkan dan perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat setoran penerima retribusi ke Kas Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan obyek retribusi yang digunakan.
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB II
Pasal 2
Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
BAB II
Pasal 3
1. Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian kekayaan daerah.
2. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengguna tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
BAB II
Pasal 4
1. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan Daerah.
2. Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.
BAB III - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN, SERTA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5
Pasal 5
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada jenis kekayaan daerah, frekuensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.
BAB III - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN, SERTA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5
Pasal 6
1. Prinsip dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB III - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN, SERTA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5
Pasal 7
Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## BAB V

## WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

## BAB VI

## PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

1. Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

## BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa retribusi yang digunakan sebagai dasar penetapan batasan waktu pengunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai peralatan dan bahan laboratorium, adalah satuan per sampel uji, per titik, per meter uji, per parameter uji.

## BAB IX

## TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13

1. Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
2. SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
3. SPdORD yang telah diisi oleh wajib retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran obyek Retribusi.
4. Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), setelah diisi kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu Cq. Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi selaku Instansi Pengelola, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

## BAB X

## TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kwitansi yang ditandatangani bendaharawan Penerimaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu dan di legalisir oleh Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi selaku Penanggung jawab teknis, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
4. Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Setelah menerima pembayaran dari Wajib Retribusi, bendaharawan penerimaan selanjutnya wajib menyetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah dengan mempergunakan blanko Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (5) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembayaran Retribusi

Pasal 16

## BAB XI

## TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan blanko STRD.
- (2) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua per seratus ) setiap hari dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran / peringatan.
- (4) Surat teguran / peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya surat teguran/peringatan, wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XII KEBERATAN

## Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau surat ketetapan retribusi daerah.
- (2) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## BAB XIII

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.

## BAB XIV

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## Pasal 22

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan paling kurang memuat :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XV

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 25

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (1) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XVI

## INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XVII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapakan di Putussibau pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAPUS HULU NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

## K W I T A N S I

Nomor

: ________________ /KW/DBMP-PK.A/...

Sudah terima dari

: ________________

Banyaknya

:

Untuk pembayaran FORMULA)

: Pengujian Material (JOB MIX

Rp.

## MENGETAHUI :

Putussibau, Tgl / bln / th Yang Menerima Bendaharawan Penerima

Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu

Nama Jelas /Nip.

Nama Jelas / Nip

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR