PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 105 Tahun 2000 tentang PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (berlaku 1 Januari 2001)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah Perubahan kedua Undang-Undang dasar 1945;
- dengan
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan ## BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 2
- (1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.
Pasal 3
- (1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengeni tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.
Bagian Kedua
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
Pasal 5
APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.
Pasal 6
Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 7
- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.
Pasal 8
APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
Pasal 9
Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
Bagian Kedua ...
Pasal 10
- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.
Pasal 11
Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.
Pasal 12
- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adanya untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah.
Pasal 13
- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.
Bagian Ketiga Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 14
- (1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatur tentang :
- a. kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD;
- b. kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD;
- c. prinsip-prinsip pengelolan kas;
- d. prinsip-prinsip pengelolaan Pengeluaran Daerah yang telah dianggarkan;
- e. tata cara pengadaan barang dan jasa;
- f. prosedur melakukan Pinjaman Daerah;
- g. prosedur pertanggungjawaban keuangan;
- h. dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tatacara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
BAB III
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD
Bagian Ketiga ...
- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.
Pasal 15
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan
Pasal 16
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.
Pasal 17
Anggaran untuk pembiayaan pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.
Pasal 18
- (1) Pengganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (2) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.
- (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan inevstasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.
Bagian Kedua Proses Penyusunan APBD
Pasal 20
- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :
- a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
- b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
- c. bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.
Pasal 21
- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD.
- (2)
Pasal 22
- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.
Bagian Keempat
Perubahan APBD
Pasal 23
- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
- a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.
PELAKSANAAN APBD
Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD
Pasal 24
- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 25
Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
Pasal 26
Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otoritasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 27
- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
-11 - pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar
Pasal 29
- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan
Pasal 30
Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana idmaksud dalam Pasal 17 diberitahukan kepada DPRD.
Bagian Kedua Pengelolaan Barang Daerah
Pasal 31
- (1) Kepala Daerah mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat Daerah/sekretariat DPRD/dinas Daerah/lembaga teknis Daerah yang dipimpinnya.
Pasal 32
- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 33
Pengguna barang wajib mengenlola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 34
Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.
Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Pasal 35
Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntasi keuangan pemerintah daerah yang berlaku.
BAB V - PERHITUNGAN APBD
Pasal 36
- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan apbd dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitungkan selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 37
- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 38
Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :
- a. Laporan perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 39
- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB VII PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 40
BAB VII PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 41
- (1) Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Propinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 42
- (1) Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.
BAB VIII - PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 43
Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
BAB XI - KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 44
- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan
dari pihak manapun.
BAB XI - KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 45
- (1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perunang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 46
ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Pada saat Peraturan Pemerintah ini, mulai berlaku :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
dinyatakan tidak berlaku.
BAB X ...
Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 November 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. DJOHAN EFFENDI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2000 TENTANG
## PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
UMUM
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu semangat desentralisasi,demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.
Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas. Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi, penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi pembendaharaan, umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.
PENJELASAN
Pasal 2
Secara Khusus Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut : - a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah; - b. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut; - c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja Keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan; - d. Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan dokumen Daerah sehingga dapat diketahui oleh Keuangan; Oleh karena itu mengacu pada semangat kedua undang-undang tersebut maka pedoman pengelolaan dan pertangungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. dengan upaya tersebut diharapkan Daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentrasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentrasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah. ## Ayat (2) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah, mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola Keuangan daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah. Sekretaris Daerah atau Pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Ayat (1) Cukup jelas. Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah. Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 9
Ketentuan Pasal ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam huruf misalnya : - a. Penyusunan rencana anggaran multitahunan; - b. prosedur pergeseran anggaran; - c. sistem penatausahaan Keuangan Daerah dan proses penyusunan perhitungan APBD; - d. prosedur penggunaan anggaran untuk pengeluaran tidak tersangka; - e. proses penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; - f. jadwal dan garis besar muatan laporan pelaksanaan APBD kepada DPRD; - g. persetujuan tentang investasi keuangan Daerah; - h. proses perubahan APBD; dan - i. proses penghapusan aset Daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya pajak Daerah, Retribusi Daerah, dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. ## Ayat (2) Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu Kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekretariat Daerah, serta dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja, yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan. ## Ayat (3) Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan Daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset Daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok. -6 - merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Ayat (3) ...
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Dikecualikan dari sumber penerimaan APBD dalam ayat ini adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Pinjaman Daerah.Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan dicantumkan pada anggaran belanja. ## Ayat (2) Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan didalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicacat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya.
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran Pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman daerah. ## Ayat (2) Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana taupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjsama dengan pihak lain termasuk masyarakat. Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan
PENJELASAN
Pasal 23
Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar Daerah akan memperoleh Dana Perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangai dengan sejauh mana instrumen atau sistim pengelolaan keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut.