PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor 109 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR z: TAHUN 2017 TENT ANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KONAWE UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR z: TAHUN 2017
TENT ANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,
a.
bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara seharihari, perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah, dan Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Biaya Penunjang Operasional . Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2017;
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
1
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembar Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017;
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 67 Tahun 2016 · tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah · (APBD) Kabupaten Konawe Utara'Tahun Anggaran 201 7.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2017.
..
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
BABU
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
Pasal 2
- (1) Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Waki1 Bupati diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ## BAB III PENGANGGARAN
Pasal 3
- (1) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (2) meliputi yaitu :
- a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 % ;
- b. di atas Rp 5 milyar s/ d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
- c. diatas Rp 10 milyar s/ d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
- d. diatas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- e. diatas Rp 50 milyar s/ d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 milyar dan paling tinggi sebesar 0,40%;
- f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%,.
- (2) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Waki1 Bupati sebagaimana dimaksudkan dalam pasal (3) ayat (1) paling tinggi sebesar 60o/o (enam puluh persen) untuk Bupati dan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Wakil Bupati.
- (3) Anggaran biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosiaI masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus Iainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 4
- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana :mana dimaksud dalaro pasa1 (3) ayat (3) roeliputi:
- a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain. Pem.erintah Daerah Lain, Pemerintah Desa, Mayarakat dan/ atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalarn rangka penccgahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, komplik sosial yang meni:mpa masyarakat Kabupaten Konawe Utara;
- c. Biaya pengaroanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 5
Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan W akil Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017.
BABV PERTANGGUNGJAWABAN
Pasa16
- (1) Setelah pembayaran cliterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih Ianjut Biaya Penunjang Operasional Bupati dan W akil Bupati dapat dilakukan melalui :
- a. Bendahara Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara
- (2) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti tanda terima / kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan.
BABV KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 6
. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Penetapan: Diundangkan di Wanggudu pada tanggal ·3 :JOvtt&lt;Ort' 2017 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR /59