Unknown PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar I(antor Dalam Rangka Peningkatan Elisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, perlu (berlaku 1 Jun 2015)
Pembukaan
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar I(antor Dalam Rangka Peningkatan Elisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatasan Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;
2
- Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 5.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4o, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 7.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011;
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 201s tentang L,angkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kementerian/kmbaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 8.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2oL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 1 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman pembatasan PertemuarllRapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur;
- LZ.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).
MTMUTUSKAN:
Menetapkan : PErUNJIIK TEKITIS DAN STANDAR OPERASIOITAL PROSEDIIR (SOPI PTMBATASAN PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KAITTOR PADA PTMERIITTATI KABUPATEN SITUBONDO.
Pasal 3
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;
2
- Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 5.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4o, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 7.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011;
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 201s tentang L,angkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kementerian/kmbaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 8.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2oL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 1 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman pembatasan PertemuarllRapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur;
- LZ.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).
MTMUTUSKAN:
Menetapkan : PErUNJIIK TEKITIS DAN STANDAR OPERASIOITAL PROSEDIIR (SOPI PTMBATASAN PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KAITTOR PADA PTMERIITTATI KABUPATEN SITUBONDO.
Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pembatasan pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dimaksudkan guna mengatur kriteria yang bersifat umum dan merupakan acuan bag seluruh instansi penyelenggara pemerintahan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal Q- A AUC 2015 SEKREIARIS DATRAII KABI'PATEIT SITI'BOIITDO, BERITA DAERAII KABIIPATEI{ SITUBONDO TA}IIIN 2015 NOIUOR 4t- ## Pasal 2 Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, bertujuan untuk : - b. mewujudkan pola kerja perangkat daerah dan unit kerja yang hemat melalui optimalisasi pemanfaatan flasilitas SKPD dan unit ke{a sehingga terwujud kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja berbentuk pertemuan rapat yang menggunakan tempat di luar fasilitas SKPD dan unit kerja yang bersangkutan glrna mewujudkan elisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; ## Pasal 3

Penandatangan: - Petunjuk Teknis Pembatasan Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Elisiensi dan Efektivitas Ke{a Aparatur sebagaimana dimaksud Pasal I tercantum dalam l.ampiran I dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ## Pasal 4

Penandatangan: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatasan pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam L,ampiran II merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ## Pasal 5

Penandatangan: Peraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 0 1 JUN 2015 BI'PATI SITTIBONDO, DADANGWIGIARTO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN I Peraturan Qgpati Situbondo

ranggal : IUT JUI' 2015

Nomor : }E Tahun 2015

## PETUNJUK TEKNIS PEMBATASAN PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR I(ANTOR PADA PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO

## A. LATAR BELAI(ANG

1. Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering KementerianfLembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2O15 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuanf Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
2. Dalam rangka memberikan kejelasan untuk penyamaan persepsi mengenai batasan kegiatan konsinyering/ Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/ villal cottage/ resort, dipandang perlu menerbitkan peraturan mengenai Petunjuk Teknis dimaksud.
3. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam penerapan prinsip-prinsip kesederhanaan hidup, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

## B. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 2.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 4.

- Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 5601); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 6.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/ Konsinyering Kementerian f Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL; 8.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuanf Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur; 9.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2.

## C. PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR I(ANTOR

## 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan dalam peraturan ini meliputi pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai APBD, antara lain :

- a. Pertemuan;
- b. Rapat Koordinasi;
- c. Rapat Pimpinan;
- d. Rapat Kerja;
- e. Rapat Teknis;
- f. Konsinyering;
- g. Foqts Group Discrzs sion (FGD);
- h. Sosialisasi;
- i. Bimbingan Teknis;
- j. Lokakarya;
- k. Workshop;
1. Seminar;
- m. Simposium;
- n. Sarasehan (Pertemuan Non Internasional).

## 2. Mekanisme Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor

Rapat di Luar kantor yang dibiayai oleh APBD adalah Pertemuan/ rapat di luar kantor Sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan fasilitas hotel/ villal cottage f resort dan latau fasilitas ruang gedung lainnya yang bukan milik pemerintah. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara selektif dengan menggunakan azas efektifitas, effisiensi serta memenuhi ketentuan akuntabilitas dimonitor dan diawasi apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/ instansi pemerintahlpemerintah daerah, tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
- c. pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memenuhi salah satu unsur peserta sekurang-kurangnya dihadiri oleh unsr-lr Unit Kerja Eselon II lainnya danlatau Kepala SKPD maupun MasYarakat.
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas kegiatan, maka ketentuan dalam kriteria di atas:
- 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan harus disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada unit pengawas internal.
- 2) Khusus untuk ketentuan huruf a harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan rapat di luar kantor baik milik sendiri maupun milik instansi pemerintah lain dari penanggung jawab kegiatan.
- 3) pelaksanaan kegiatan pertemuanf rapat di luar kantor harus memiliki output/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa:
- a) TranskiP hasil raPat;
- b) Notulensi rapat danlatau laporan; dan
- c) Daftar hadir Peserta raPat.

## 3. Pemantauan dan Evaluasi

- a. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten dilengkapi dengan data-data pendukung.

- b. Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk selanjutnya oleh Inspektorat Kabupaten secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang selanjutkan dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Repubtik Indonesia.

BUPATI SITUBOITDO,


ranggal ,-0 t lutt 2015

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP} PEMBATASAN PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR XANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

@

| | | PELAI{SAI{A | PELAI{SAI{A | PELAI{SAI{A | PELAI{SAI{A | PELAI{SAI{A | MUTU BAKU | MUTU BAKU | MUTU BAKU | HEIERAI|GAIT |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | KEGI.ATAIT | ESEII)I| II | ESEI,()I| III | ESEI,()I[ IV PEITGEI{)I"A RUAITG RAPAT | PEITGEX)I,A RUANG RAPAT IIfSTTAI|SI SEtrEUPAT | PPK | NTLTITGKAPAIT | IIAKTU | OUTPUT | |
| 1 | 2 | g | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I | 10 | ll |
| I | Pejabat Eselon II memerintahkan kepada Pejabat Eselon tll selaku pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi kegiatarr pertemuan /rcpatyang membutuhkan walrtu penyelesaian diluar karrtor (kerjasama dengan PPK) | I- | l I I I I I I | | | | Agenda kerja | t hari | Disposisi | Disposisi eselon [I |
| 2 | Pejabat Eselon III merrgidentifi kasi kegiatarr pertemuan/rapat darr lrr€gampaikan surat permohonan pir{am fasifitas ruang pertemuan Irapat kepada pengelola ruang pertemuan /rapat di instansi setempat | | I I | | | | Disposisi | t hari | KAK/TOR kegiatanr dan Surat permohonan piqiam fasilitas ruanS pertemuan / rapat | Proses identifikasi kegiatan |
| 3 | Pejabat Eselon IV Pengelola Ruang Pertemuan/ Rapat dan Pengelola Ruang Pertemuan/ Rapat Instansi setempat menyarlpaikan surat jawaban ada/tidak adanyafasilitas ruarry lrcrtemuan / r apat kepada Pejabat Eselon ilI | | | Ya < Tidak | | | KAK/TOR k%iatan/Surat permohonan piqiam fasilitas ruang pertemuan /rapat | I hari | Disposisi, Surat iawaban ada/tidalcnya fasilitas ruang Pertemuan/ Rapat | Jika fasilitas terserlia, kegiatarr pertemuan /ra,pat dillaksanakan di instansi setempat |

| I | 2 | 4 | 5 | | I | 9 | 1() | 1l |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Esolon III mengusulkan kegiatan pertemuan/ rapat di luar karrtor kepada PPK yang dilengkapi dengan surat iawaban ada/ tidak adarrya ketersediaan fasilitas ruang pertemuan lrapat dari Pejabat Eselon IV pengelola di instansi seteapat | I I - I | | 6 | DPA, RKAL, TOR, KAK, RAB, dArr dilengkapi dokumen pendukung | I hari | Konsep surat usulan kegiatart pertemuan /rapat di luar kantor, beserta dokumen pendukung | |
| 5 | Melakukan penelaatran atas usulan kegiatan berdasarkan DIPA, RKAKL, TOR, KAK, RAEI, dilengkapi dengan dolnrmen-dolmmen pendukung termasuk surat jarraban ada/ tidak adarrYa ketersediaan fasilitas ruang pertemuan /rapat dari pejabat eselon IV pengelola diinstansi setempat, serta menyampaikannya kepada pejabat eselon II | f | | Tidak | Konsep surat usulan kegiatart pertemuan lrapat di luar kantor, beserta dokumen pendulnrng | t heri | Hasil telaah atas usulan kegiatan -^J--rr^^ l-^^^< Psrusssqll Lql,r4L di luar karrtor, beserta dokumen pendukung | |
| 6 | Pejabat Eselon II memeriksa hasil telaah PPK, menyetujui dan menandatangani surat pernyataan keterbatasan fasilitas ruang perteauan lrapat di luar kantor | | | | Hasil telaatr atas usulan kegiatart pertemuan /rapat di luar karrtor, beserta dokumen pendukung | f hari | Surat persetqiuan dan pernyataan keterbatasan fasilitas ruang pertemuan/rapat di luar kantor | |
| 7 | Peja.bat Eselon III melaksanakan kegiatart pertemuan lrapat di luar karrtor dan membuat konseP lalroran hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan / r aPat diluar karrtor kepada PPK | *- | | | Surat persetujuan dan pernyataan keterbatasan fasilitas ruang pertemuan /rapat di luar karrtor | L hari | Konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatarr pertemuan lrapat di luar karrtor beserta keluaran output | Keluaran (output) kegiatan, benrpa: 1) Dokumentasi hasil rapat (foto/rekaoart audio/visual); 2) Notulensi rapat/laporan; dan 3) Draft hadir peserta rapat |

| I | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | I | 1() | ll |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | PPK menyampaikan draft laporan hasil pelaksanaan pertemuan /rapat di luar karrtor kepada Eselon II (penanggungi awab kegiatarr) | | | | Konsep lalroran hasil pelaksanaan kegiatarr pertemuan lrapat di luar karrtor beserta keluaran output | t hari | Draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan /rapat di luar kantor beserta keluaran (output) | |
| I | Pejabat eselon II menandatangarri draft laporan hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor | l | | | Draft laporan hasil pelaksanaarr kegiatarr pertemuan /r.apat diluar kantor beserta keluaran (output) | t hari | laporan hasil pelaksanaan kegiatarr pertemuan /rapat di luar karrtor beserta keluaran output | |
| 10 | M endolinrmentasikan lalroran hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan I rapat diluar kantoryarry sudah ditandatangarri eselon II dan menyampaikannya seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan. | I | | | l.aporan hasil pelaksanaan kegiatarr pertemuan /rapat diluar kantor beserta keluaran output | 1O menit | Laporan, bukti, dan dokumnetasi | Tanda terima laporan pelaksanaan kegiatarr pertemuan /rcpat di luar karrtor. |

BI'PATI SITT'BONDO,


'J