UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1959 tentang DEWANPERTIMBANGAN AGUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perlu segera dibentuk Undang-undang yang mengatur kedudukan, tugas dan susunan Dewan Pertimbangan Agung sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa perlu meninjau kembali Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 juncto Penetapan Presiden No. 3 tahun 1966 untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam ayat a.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 16 dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. X/MPRS/1966;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XIX/MPRS/1966;
4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1
Dewan Pertimbangan Agung berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah Pusat dan apabila perlu dapat bersidang di luar tempat kedudukannya.
BAB II
TUGAS
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2
Tugas Dewan Pertimbangan Agung ialah:
- a. memberi jawaban atas pertanyaan Presiden;
- b. memajukan usul kepada Pemerintah.
BAB III SUSUNAN
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) Susunan anggota Dewan Pertimbangan Agung meliputi unsur-unsur dari kehidupan masyarakat dan terdiri dari:
- a. tokoh-tokoh politik;
- b. tokoh-tokoh karya;
- c. tokoh-tokoh daerah;
- d. tokoh-tokoh nasional.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan sebanyakbanyaknya 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung.
KEANGGOTAAN
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 4
Untuk dapat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung harus dipenuhi syarat-syarat:
- a. warga-negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. cakap/ahli/berpengalaman;
- d. berwibawa, jujur, adil dan dapat mencerminkan kehendak dan isi hati nurani rakyat;
- e. tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam gerakan kontra revolusi "Gerakan 30 September"/P.K.I. dan atau organisasi terlarang lainnya;
- f. menerima, menyetujui dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
- g. menerima, menyetujui dan mempertahankan Panca Sila sebagai dasar dan ideologi negara;
- h. setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- i. taat dan tunduk kepada segala Undang-undang dan peraturanperaturan Negara Republik Indonesia.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 5
Pengangkatan anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung dilakukan dengan Keputusan Presiden.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 6
Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan Agung adalah 5 (lima) tahun, anggota Dewan Pertimbangan Agung berhenti bersama-sama.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 7
- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan Agung dilakukan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan Agung berhenti antar-waktu sebagai anggota karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. alasan-alasan lain yang memerlukan diberhentikannya anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- (3) a. Anggota yang menggantikan antar-waktu anggota lama, diangkat menurut ketentuan pasal 5;
- b. Anggota tersebut pada ayat (3) sub a di atas berhenti sebagai anggota pada saat masa jabatan anggota yang digantikannya berakhir.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 8
Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung tidak dapat dirangkap dengan jabatan:
- a. Presiden;
- b. Wakil Presiden;
- c. Menteri;
- d. Jaksa Agung;
- e. Ketua/Hakim Mahkamah Agung;
- f. Ketua/Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- h. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- i. Jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap menurut peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung baik masing-masing maupun bersama-sama, diambil sumpah/keterangan dan janjinya oleh Ketua Mahkamah
Agung, menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:
"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima, langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Panca Sila sebagai dasar dan ideologi negara, Undangundang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, dan bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia."
BAB V - PIMPINAN
Pasal 10
- (1) Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua tersebut pada ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Pertimbangan Agung.
BAB V - PIMPINAN
Pasal 11
Atas permintaan Dewan Pertimbangan Agung, Presiden dapat memimpin rapat Dewan Pertimbangan Agung.
BAB VI - TATA-TERTIB
Pasal 12
- (1) Dewan Pertimbangan Agung mengatur tata tertibnya sendiri.
- (2) Dalam tata-tertib tersebut pada ayat (1) dicantumkan tentang:
- a. persidangan dan rapat Dewan Pertimbangan Agung;
- b. tata-kerja Dewan Pertimbangan Agung;
BAB VI - TATA-TERTIB
Pasal 13
BADAN PERLENGKAPAN
- (1) Dewan Pertimbangan Agung mempunyai sebuah Sekretariat.
- (2) Susunan tugas dan tata-kerja Sekretariat diatur dalam tata-tertib Dewan Pertimbangan Agung.
BAB VIII - HAL-HAL LAIN
Pasal 14
Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 15
Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 juncto Penetapan Presiden No. 3 tahun 1966, serta semua peraturan-peraturan yang telah ada yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung (Sementara) dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 16
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1967 A.n. Sekretaris Negara Sekretaris Presidium Kabinet, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. TNI.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1967. Pd. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1967
## TENTANG
## DEWANPERTIMBANGAN AGUNG.
## I. UMUM.
Dengan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, Undang- undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kecuali itu, Dekrit tersebut antara lain memerintahkan penyelenggaraan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk memenuhi perintah tersebut, pada tanggal 22 Juli 1959 ditetapkan dan diundangkanlah Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 tentang, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Jelaslah bahwa Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 yang didasarkan pada Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, merupakan suatu produk dari hukum tata-negara darurat (staatsnoodrecht). Kemudian Penetapan Presiden tersebut disusul dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1966 yang membuat perubahan-perubahan yang tidak merupakan perubahan fundamentil dari Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959.
Dalam
PENJELASAN
Pasal 1
. Dewan Pertimbangan Agung berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah Pusat, karena Dewan ini merupakan Badan Pertimbangan bagi Pemerintah Pusat. Sidang di luar tempat kedudukannya dilakukan jika tidak mungkin diadakan di tempat kedudukan tersebut, misalnya dalam keadaan darurat.
PENJELASAN
Pasal 2
. Dewan Pertimbangan Agung memberikan pertimbangan/nasehat/usul mengenai masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan terutama masalah-masalah nasional, kepada Pemerintah baik
PENJELASAN
Pasal 16
Undang-undang Dasar 1945 ditentukan adanya Dewan Pertimbangan Agung.,Menurut pasal tersebut ayat (1), susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang- undang. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan itu dibentuklah Undang-undang yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung yang posisi dan fungsinya sesuai dengan Undangundang Dasar 1945. Hal-hal tersebut merupakan pula perintah dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. X/MPRS/1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966. ## II. PASAL DEMI PASAL.