PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA I Nomor 28 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA I NOMOR r TAHUN 2016 I TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 ' (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat bas dari Korupsi, Republik Tambahan Lembaran
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun '2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I
s&gt;.
�
BUPATJllllfAHASATBNGGARA
PROVINSISULAWESIUTARA
PBRATURAN DAERAB KABUPATBR MDIABASA TBNGGARA NOMOR r TABUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PBifDAPATAN DAii BELANJA DABRAH TAHUN ANGGAR.AX 2016
DERGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA BSA
BUPATI Mll'fAHASA TBNGGARA,
- Menimbang: a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan Pergeseran antar unit organiaasi, antara yang menyebabkan sisa. lebih tahun anggaran sebelumnya harus anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun
- kegiatan dan antar jenis belanja, kegiatan digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- .J. o nuang-u nuang l'tOillOr .1 11:UlUU ""VV't l..�JJU:lllK Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom.or 66, TambQ.hQll Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
,.
- ten tang 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba.ran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1u. unaang-unaang rsomor :l3 'ranun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 1 1 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerinta.h Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
·- -- --·--44M.&amp;.&gt;a· u wcu.1scu.i .Ut1CH:Ul \J..emoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4578);
16. PerQ.turo.n Pcmcrintah Non'lo.1· 65 Ta.bun 200� tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tent.ang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527);
7. -------o .1. .. "' wcu.a5a.u J.Ji:lC! i:Ul sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 23 ..
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tenta.ng Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupat.en Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82).
Dengan persetuJuan beraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KABUPATBN MINA.BASA TENGGARA
dan
BUPATI MINAHASA TMGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAII DAERAH TEKTABG PERUBAIIAl{ ANGGARAK PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAIIUN ANGG.ARAN 2016.
Paaal 1
..
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 769.345.355.123,00 bertambah Rp. 110.593.346.255,00 sehingga menjadi Rp. 879.938.701.378,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1 Pendapatan
- a. Semu1a
Rp 765.995.355.123
- b. Bertarnbah /(berku1-ang)
Rp 31.690.289.363
- Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp 797.685.644.486
- 2 Belanja
- a. Semula
Rp 769.345.355.123
- b. Bertambah /(berkurang)
Rp
110.593.346.255
Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp 879.938.701.378
- 3 Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp 6.350.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 79.103.056.892
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rp 85.453.056.892
- b, Pengeluaran
- 1) Semula
Rp
3.000.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Pengeluaran Pembiayaan
Rp
200.000.000
Daerah
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp 3.200.000.000
Rp 82.253.056.892
Rp
1 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
2. 2 Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
- 1) Semula
Rp
13.072.300.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
2.544.000.000
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
perubahan
Rp 15.616.300.000
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp 657.167.528.160
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
26.071.100.840
Juu.a.lt'lh Dana Pcd1nba.1"1gan ectclah perubahan
Rp 683.238.6�9.000
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula
Rp
95.755.526.963
- 2) Bertambah/(bcrkurang)
- Rp 3.075.188.523
J umlah Lain lain pendapatan daerah
yang
sah
setelah perubahan
Rp 98.830.715.486
setelah perubahan
J umlah
Pajak
Daerah
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
perubahan
Rp
Rp
Rp
Rp
3.033.000.000
492.000.000
539.300.000
52.000.000
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
- c. Lain-lain pendapatan asli
2. daerah yang sah
- 1) Semula
Rp
9.500.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.000.000.000
2. Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerahyang sah
Rp 11.500.000.000
- 3 Dana Perim.bangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1 ) Semula
Rp 17.368.017.000
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp (3.332.866.000)
Jumlah Dana Bagi
Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan
Pajak setelah perubahan
Rp 14.035.151.000
Rp 413.040.720.000
- 2) Bertambah/(herkurang) Rp
2. Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan
Rp 3.525.000.000
Rp 591.300.000
Rp 413.040.720.000
- 1) Semula
Rp 226.758.791.160
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 29.403.966.840
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp 256.162.758.000
- 4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sa.h sebagairoana dimaksud pada ayat l hurul c terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp 14.397.603.963
- 2) Bertambah/(berJrurang)
Rp
3.075.188.523
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
Rp 17.472.792.486
- b. Dana Desa
- 1) Semula
Rp 81.357.923.000
- 2) Bertam bah/ (berkurang)
Rp
O
- Jum1ah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp 81.357.923.000
Paaal 3
- 1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung
- 1 ) Semula
Rp 372.184.234.837
- 2) Bcrtambah/(berkurang) Rp (3.168.278.978)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 369.015.955.859
- b. Belanja langsung
- 1) Semula
Rp 397.161.120.286
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 113.761.625.233
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
Rp 510.922.745.519
- 2 Belanja 1'idak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dai jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- 1) Semula
Rp263.760.632.026,60
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp (7.248.606.063)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
- b. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp
6.309.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
3.171.000.000
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
- c. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Sernula
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
Rp
Rp
150.000.000
400.000.000
Rp 256.512.025.963.Gt
Rp
9. 480.000.000
Rp
550.000.000
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
- 1) Semula
RplOl.614.602.810,40
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan
RplOl.614.602.810,40
- e. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
350.000.000
509.327.085
Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp 859.327.085
- 3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- 1) Semula
Rp 16.337.390.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
508.000.000
-Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
- b. Belanja Barang dan Jasa
2. 1 ) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rpl 11.471.967.746
Rp20.381.076.212,01
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp 269.351. 762.540
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp92.872.549.020,99
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
Rp 16,1}45.390.000
Rpl31.853.043.958.0l
Rp362.224.31 l.560.99
Pasal 1
## 1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
Pasal 4
1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp.
- 1 ) Semula
Rp 6.350.000.000
Bertambah/(berkurang) Rp 79.103.056.892
Surplus/(Defisit) setelah perubahan
Rp 85.453.056.892
- b. Pengeluaran sejumlah Rp.
- 1) Scmula
Rp 3.000.000.000
- 2) Bertambah / (berkurang)
Rp
200.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
perubahan
R:12 3.200.000.000
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rg 82.253.056.892
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

daerah dan organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan

- pemerintahan daerah organisasi SKPD, program, dan

kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untulc keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan ncgara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per

jabatan;

7. Lampiran Vil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. La.mpiran VUI

- Dafter kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran mi;

- � 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan t.entang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal (&gt; �r2016

BUPATIMINAHASATENGGARA,t


JAMES SUMEBDAP

Diundangkan di Ratahan Pada tanggal 2016

SBKRETARIS DABRAH KABUPA�TENOO�


FARRY FREYKE LIWE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA T.E.NGGARA TAHON 2016 NOMOR 99


## Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Nomor

Tahun 2016

Tanggal

2016

Tentang

: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah Tahun Anggaran 2016


## PEMERINTAH KASUPATEN HlNAtlASA TENGGARA RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAJ-U h ' AHGGARAll 2016

| NOMOR | URAIAN | JUMlAII (Rp ) | JUMlAII (Rp ) | BERTAMBAH / (BEi |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| URUT | | SEIIB.UM PERUBAHAN | SETELAH P£RUBAHAN | (Rp ) |
| 1 | ' | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PfNDAPATAN | 765.995355.123,aO | 797.685.641.486,00 | 31.690.289.J |
| 1 . 1 | PfNDAPA"IAN ASU DAERAH | 1J.On300.000,00 | 15.616.300.0C'O,OO | 2.544.000.0 ------------ |
| 1 . 1. 1 | Pe-dapa:an PaJ* Dael" ah | 3.033.000.000,00 | --------------!--------------- J.525.0CIO.OOl,OO | 492.000.0 |
| 1 . 1 . 2 | Hasil RetriOOSI Daerah | 539300.000..00 | 59LIOO.OC'O,OO | 52.000.0 |
| 1 . 1 .4 | L.ain--lai.-1 Pendapal;an Ast oaera,y ang Sah | 9.500.000.000,00 | u.soo.oo:i.cxn.oo !---------------- | 2.000.000.0 |
| 1 . 2 | DANA PERIMBANGAN | --------------- 657.167528.160,{lO | 683.238.629.000,00 | ------------- 26.071.100.8 ------------ |
| 1 . 2. 1 1 . 2. 2 | Bagi Hasll �gl Hasil Bukan Pajak DalailJol:351 unum | --------------- 17.36!3.ol.7.000,00 413.040.720.000,{lO | --------------- 14.COS.151.CXXJ,00 -m.o,;o.no.000,00 | (3.332.866.0C |
| 1 . 2. 3 | D.:m Abt.a st kb.s& | 2 26.758.791.160,00 -----------·---- | 256. Ui2 .758.000,00 ---------------- | 29.403.966.8 ------------- |
| 1 . 3 | LAIN-I.ADI Pl:NDAPATAN DAfRAH YAlfG SI\H | 95.755.526.963,00 | CJB.830.715.486,00 | 3.075.188.S ------------- |
| 1 . 3 .3 1 . 3, 7 | DanaBagi Hasll Pa jak darl Provn51 dan Pmiemtah Dit!!: rah t.almya """""' | --------------- 14.397.603.963,00 81.357.923.000,00 | --------------- IHn.792.486,00 81.357.923.000,00 | 3.075.188.S |
| 2 | BEU.PUA | 769.345.355.123,00 | 879.938.701.378,00 | 110.593.346.2 |
| 2. 1 | BELAroA l"I DAJC LANGSUNG | 372 lB�.234.837,00 | 369.015.955.859,00 | (3.168.278.9i ------------ |
| 2. i . 1 | Bek"l-1P Pegwt;I J | --------------- 261760.632.026,60 | -------------- 2S6.512.025.963,60 | (7.248.ISffi.O{ |
| 2 . 1 . 4 | Be1."11P HOOh | 6300.000.000,00 | 9 .'180.000.000,.00 | 3. 171.000.0 |
| 2. 1 . 5 | Belanja Ba ntuan scset | 150.000.000,00 | 550.(1)).000,00 | 400.000.0 |
| 2. t . 7 | Belanja Bartuan Keuangan Kepada Prcwin;Vt::a!:lu;,at:En/f.ota dan Pemerintall | 101.614 .E02.B10,40 | 101.614.602.810,40 | |
| 2 . 1 . 8 | BeL3,jl TldakTerd\.ga | 350.000.000,00 | 859..327.MS,00 | 500.327.0 ------------ |
| 2. 2 | BEL.ANJA LANGSUNG | -------------- 397 161.120.266,00 | --------------- 510.922.745.519,00 | 113.761.625.2 ------------ |
| 2 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | -------------- 16 337.390.000,00 | -------------- 1&.845.390.000,00 | 508.000.0 |
| 2. 2 . 2 | Beliwljl Ba-an;i dan Jasa | 111.471.967.746,00 | 131.853.0H.958,01 | 20.381.076.2 |
| 2 . 2 . 3 | 8elcnja Modal | 2&9.351.762.540.00 | 362.U<l.311.560,99 | 92.an.s49.o |
| | | (3.JS0.000.!))),00 ) | (Bl.253.056.892,.00) | {78.903.056.8� |

•


'

| NOMOR | URAJAN | JUMlAH(Rp) | JUMlAH(Rp) | BERTAMBAH I (BER |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| URUT | | SHRUM PERUIIAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) |
| 1 | z | 3 | 4 | 5 |
| 3 | PEMIIAYAAN DAERAH | | | |
| 3 . 1 | PENERJMAAN PEMBJAYAAN DAERAH | 6.350.000.000,00 | 85.'153.056.892,00 | 79.103.056.89 |
| 3 . 1 . l | Sisa l..dih Pertlltungan Anggaran Tahm Anggaran SEbelurmya | 6.350.000.000,00 | ------------------------------------------- 85.'153.115&.892,00 | 79.103.056.89 |
| 3 . 2 | PENGEWARAN PEMB!AYAAN DAERAH | 3.000..000.000,00 | ------------------------------------------- 3200.000.000,00 | 200.000.00 |
| 3 . 2 . 2 | Penyertaan Modal (Irwestasl) Pememtah Daerah | 3.000.000.000,00 | 3200.00Q.000,00 ---------------�--------------�------------ | 200.000.00 |
| | PEMBIAYAAN N£T10 | 3.350.000.000,00 | 82253.056.892,00 | 78.903.�.89 |
| | SIS.A lSIIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAtAJN BERICENAAN | 0,00 | 0,00 | |

## BUPATI MIRAHASA TER 1