PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Nomor 13 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PPU/XIII/2015 maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Menetapkan :
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan 2015 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
- a. pengadaan surat suara;
- b. kotak suara;
- c. kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium Panitia Pemilihan; dan
- e. biaya pelantikan.
- (3) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal terjadi pemilihan ulang Kepala Desa, pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta swadaya masyarakat desa berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para calon Kepala Desa yang sifatnya tidak mengikat.
- (6) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa termasuk biaya pelaksanaan psikotes dibebankan pada bakal calon Kepala Desa.
- (7) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan pada SKPD yang membidangi Pemilihan Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g dihapus dan ayat (3) diubah, serta diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi:
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
- (1) Penduduk desa yang belum terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berhak memilih/ memberikan hak pilihnya.
Pasal 28
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
Pasal 31
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
Pasal 50
- (1) Penduduk desa yang belum terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berhak memilih/ memberikan hak pilihnya.
- (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menunjukan Kartu Tanda Penduduk asli.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARS DAERAH , SYAFRIL ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 13

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Bagian Hukum, HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004 ## Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Bulungan.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
## I. UMUM
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 18
dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melastarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat desa; membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab; memajukan perekonomian masyarakat desa; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 28
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya'.
Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa harus ditinjau kembali untuk disesuaikan.
Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak tertutup kemungkinan bagi para anggota TNI/POLRI maupun bagi pengurus Partai Politik akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, oleh karena itu perlu diatur juga dalam Peraturan Daerah ini.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup Jelas.
Pasal II
Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 28