Unknown Unknown Nomor 46 Tahun 2003 tentang J. OLEHPERUSAHAANPERTAMBANGANMINYAl&lt;DAN GAS BUMl NEGARA (PERTAMINA) PENGADAANKAPALTANKERPRODUKSIDALAMNEGERI PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, (berlaku 8 Juli 2003)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a,
bahwa industri galangan kapal nasional menyediakan Iapangan kerja yang besar bagi tenaga kerja Indonesia di samping memberikan stimulus bagi kegiatan perekonomian khususnya sektor industri galangan kapal nasional;
- , unit kapal tanker yang terdiri dari 1 (satu) unit kapal dengan bobot 3.500 OWf, 3 (tiga) unit kapal dengan bobot 6.500 OWT, dan 1 (satu) unit kapal dengan bobot 30.000 OWf, yang pembangunannya dilakukan oleh industri galangan kapal nasional; b. bahwa PERT AMINAmerencanakan melakukan pengadaan 5 (lima)
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pemerintah rnendorong pengembangan industri nasional dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, serta setelah rnernpertimbangkan usulan Dewan Komisaris Pemerintah untuk PERTAMINA, perlu memberikan persetujuan kepada PERTAMINA untuk melakukan pengadaan kapal tanker produksi dalam negeri dengan harga yang Iebih tinggi dari harga yang diperbolehkan dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan PERTAMINA;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pengadaan kapal tanker produksi dalam negeri oleh PERTAMINAdengan Keputusan Presiden;
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang- ...
- cMenetapkan
J. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nemer 136, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4152);
MEMUTUSKAN:
KEPlITUSANPRESIDENTENTANG PENGADAANKAPALTANKER PRODUKSIOALAMNEGERIOLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAKOANGASBUMINEGARA (PERTAMINA).
Pasal 1
- (1) Dalam rangka memenuhi rencana pengadaan kapal tanker oleh PERTAMINAguna melaksanakan kegiatan usahanya, dengan Keputusan Presiden ini menyetujui PERTAMlNA untuk melakukan pengadaan 5 (lima) unit kapal tanker produksi dalam negeri, yang terdiri dari 1 (satu) unit kapal dengan bobot 3.500 OWf, 3 (tiga) unit kapal dengan bobot 6.500 OWT, dan 1 (satu) unit kapal dengan bobot 30.000 OWT dengan harga sebesar 9,34% (sembilan koma tiga puluh empat persen) lebih tinggi dari harga yang diperbolehkan dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan PERTAMlNA.
- (2) Selisih harga sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) jurnlahnya setara dengan US$ 5.205.696,00 (lima juta dua ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh enam dollar Amerika Serikat).
Pasal 2
Harga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 adalah harga yang telah disepakati oleh PERTAMINA dengan peserta lelang sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
2. Undang- ...
- cMenetapkan
J. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nemer 136, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4152);
MEMUTUSKAN:
KEPlITUSANPRESIDENTENTANG PENGADAANKAPALTANKER PRODUKSIOALAMNEGERIOLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAKOANGASBUMINEGARA (PERTAMINA).
- (1) Dalam rangka memenuhi rencana pengadaan kapal tanker oleh PERTAMINAguna melaksanakan kegiatan usahanya, dengan Keputusan Presiden ini menyetujui PERTAMlNA untuk melakukan pengadaan 5 (lima) unit kapal tanker produksi dalam negeri, yang terdiri dari 1 (satu) unit kapal dengan bobot 3.500 OWf, 3 (tiga) unit kapal dengan bobot 6.500 OWT, dan 1 (satu) unit kapal dengan bobot 30.000 OWT dengan harga sebesar 9,34% (sembilan koma tiga puluh empat persen) lebih tinggi dari harga yang diperbolehkan dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan PERTAMlNA.
- (2) Selisih harga sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) jurnlahnya setara dengan US$ 5.205.696,00 (lima juta dua ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh enam dollar Amerika Serikat).
Harga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 adalah harga yang telah disepakati oleh PERTAMINA dengan peserta lelang sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
\
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI