Unknown BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Tim Kode Etik, dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan Majelis Kehormatan dan Tim Kode Etik sebagaimana diatur daJam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1Tahun 2011; dan akuntabilitas Kehormatan) dan independensi Etik (MajeJis b. bahwa untuk meningkatkan Majelis Kehormatan Kode
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan KodeEtik BPK;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
MEMUTUSKAN:
TENTANG KODE Menetapkan
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
Pasall
8eberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal3
- (1) Majelis Kehormatan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang Anggota BPK;
- b. 2 (dua) orang dar1unsur Akademisi; dan
- c. 1 (satu) orang dari unsur Prafesi. 1
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- (2) Anggota Tim Kode Etik yang berasal dari unsur Profesi dan Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 10
- (1) Susunan keanggotaan Tim Kade Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah sebagai berikut:
Pasal 11
- (1) Susunan keanggotaan Tim Kade Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemeriksa BPK dengan jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Madya dan Pemeriksa Utama, serta Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV:
3. Ketua Majelis
4. salah seorang Anggota BPK yang menjadi Anggota Kehormatan.
5. Anggota
6. 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon I, 2 (dua) arang dari unsur Akademisi, dan 1 (satu) orang dari unsur Profesi. 1
2
- b. untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemeriksa BPK dengan jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda, serta Pelaksana BPK nonstruktural:
- (2) Anggota Tim Kode Etik yang berasal dari unsur Profesi dan Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Ketua
salah seorang Anggota BPK yang menjadi Anggota Majelis Kehormatan.
Anggota
5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon II, 2 (dua) orang dari unsur Akademisi, dan 1 (satu) orang dari unsur Profesi.
Pasal II
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 29 November 2013 REPUBLIK INDONESIA KETUA, HADI POERNOMO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 29 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ## AMIR SYAMSYUDIN ## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 189

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penandatangan: Kepala Direktorat Utama Pernbinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,