UNDANG-UNDANG DASAR BI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pl!:l&lt;ATURAN BUPATI BUTON NOMOR 3(i TAHUN 2016 TATA KER.IA KEDUDUKAN, TUGAS POKOJ&lt;. FUNGSI DAN OINAS PENGENDAUAN PENDUDUKDAN KELUARG/\ BERENCANA KABUPATEN BUTON DEN GAN RAH MAT TU HAN YANG MI\HJ\ ESA BUPATI BUTON, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 teotang Pcmbentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendaliau Penduduk dan Kelunrga Berenccma Kabupatcn Buton;
Mengingat Pasal (6) Undang-Undang Dasar Negara
- 1. 18 Ayat Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomcr 29 Tahun 1959 ten tang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undaog Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangao Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Oaerah (Lembaran Negara NepubJik Indonesia Tahun 2004 l\ornor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaraan Ruang (Lembara"l Negara Re.publik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Ncmor 5234)
6. Un&lt;lo.ng tindo.ng Nomor 5 Tnhun 2011 tcntang Apararur' Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahrm ?.014 Nomor 6 , l'ambahan Lerrrbar-ari Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 201!&gt; tentang Perubahan Kedua atas Uridang-Urrdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20:s Nomor 58, To.mbahon Lernbar'an Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lernbarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 teotC&lt;ngUrusan Peme,·intahcUl yan~ menjadi Kewenangan Pcmermtah Kabupo.ten Buton Scbagai Daerah Otonom (Lemba.ran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Ka bupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAI\", SUSUNAN ORGANISAS: TUGAS DAN FUNGSJ SERT.A. TATA KERJA OINAS PEl\"GENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
Mcnctapkan BERENCANA KABUPATEN BUTON.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dala.m Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerirn:ah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buton
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rasyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu Lon.
6. Sekretaris Daerch adnlah Sekretarie Daerah Kabupaten Buton ;
7. Dinas Pengendalian Penciuduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Buton;
8. 8 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Kcluarga Berencana Kabupaten l::luton;
11. l l. Bidaug adalah Bidang pada Dinas Pcngendalian Penduduk dan Kcluarga Bcrcncana Kabupacen Duton;
12. Kepala Biclang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelnarga Rerencana Kabupaten Buton;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton;
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Vinas l"engendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buron,
16. Kepala Seksi adalah Kcpala Scksi pada Dinas Pengeudaliau Penduduk clan Keluarga Berencano. Kabupaten Buton;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton,
BAB II - KEDUDUKAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Bercncana yang menjcdi kewena.ngan daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGAN!SASI Pasal 3
Pasal 3
- ll) Dinas 1-'engendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah Din1,1,; Dacrah Tipe B.
- (2) Dinas Pengendolian Penduduk Dan Keluarga. Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas .
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekre:ariat;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Bicang Keluarga Berencana;
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Ke.uarga;
- f. Sub Bagian/Seksi;
- g. Unit Petaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
- It. Kelornpok .Jabatan Fungsional.
- (3) Sckretariat sebagaimann dimnksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- H. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas: a. Seksi Advokasi dan penggerakan; b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaar. PLKB dan Kader KB;
- c. Seksi pengendaliaa penduduk dan informasi keluarga;
- (5) Bidang Keluarga Berencana sebagaiiuaua dimaksud pada Ayat (2) Iluruf d terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian dan pcndistribusian alokon
- b. Seksi .Iarninarr Pelayanan KR
- c. Seksi pembinaan dar: peningkatan kesertaan ber KB
- (6) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Ke!uarga Sejahtera
- b. Seksi bina ketahanan kel balita, anak dan lansia
- c. Seksi bina ketahanan remaja
- Penduduken Dan dalam lnmpirnn (7) Strukrur Organisasi Dinas Pengendalian Kduarga Bercncane Dacrah tcrcant.um Peraturan Bupati ini.
BAB III - SUSUNAN ORGAN!SASI Pasal 3
Pasal 4
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayal (2) huruf b, drpimpin olch seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kcpala Dinas.
- (2) Bldang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c.huruf d, dan huruf e, dipi:npin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertariggnngjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
3. (3} Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin olch seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), danAyat (6) drpimpin oleh seorang Kepala Sekai yang berada di bawah dan bertanggungjawab is.epada kcpala Oidang masing.masmg.
TUGAS DA!!~ FUNGSl
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 5
- (1) Dinas Pengendalian Pem.luduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mcmbantu Bupati melakeenekcn urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daera.h dan Tugas Pernhan ian yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana .
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai ctengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesulii dengan lingk.up tugasnya;
- d. Pelnkeanaari administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh Bupati terkait dengan rugas dan fungsinya,
Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasa16
- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana rnempunyai rugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah &amp;bitlanl!, Pengeudalian Peududuk Dan Kcluarga Derencana mcliputi pcrcncanaan kawasan Perigerrdnlian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta melaksanakan rugas pembanruan yang diberikan kepada daerah dibidang Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan dan pengernbangan kawasan transruigrast serte tugas pcmbantuan yang dberikan kcpada dacrah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang dberikan kepada daerah
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dn Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas transmigrasi.dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan rugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 7
- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua saruan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi urusan penyusunan rencana program. urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hurnas dan protokol, urnum dan perlengkapan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kincrja Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksana.kan tugas sebagaimaria dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan Iungsi :
- a. Pelaksanan urusan adrninistrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hokum, serta. pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- c. Pelaksanaan urusan umurn, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol;
- d. Pelaksauaan peuyusunan rencana dan prograin;
- c. Pclaksanaan evaluasi dnn pelnporun; dun
- f. Pelaksanaan tugas lain y2r1g ctiberikan oleh Kep8 la. DinRs sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 8
Kepo.lo. Sub Bagian Perencannan da.n keuangan mempunyai tugas:
- a. melakukan koordiriasi penJ11s1man rerrcana program dan anggaran
- b. melakukan administrasi keuangan;
- c. Mengelola barang milikjkekayaan negara , sarana program di lir.gkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah;
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 9
Kepala Sub Bagian Tata Usal:a mernpunyai tugas melakukan pernberian dukungan adrninistrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi
Bagian keempRt
Bidang Pcngcndalian Penduduk, Pcnyuluhan do.n Penggerakan
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 10
- (I) Kepala Bidang Pengeadalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mcmpunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang pcngendalian penduduk, penyutuhan dan peui,;gerakan di kabupatcn.
- (2) Dalo.m meloksanakan tugas Bidang Pengedalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi
clnn Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalisn penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengcndalian penduduk dart keluarga 'bcrencana,
- d. Pelaksanaan pemnduo.n dan sinkronisasi kcbijakan pemerinrah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- e. Pelaksanaan pemet.aan perkiraan [parameter] pengendalian penduduk di Kabupaten;
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kernasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bJdang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6. KB penyuluh tcnaga pcndayagunaan g. Pelaksanaan (PKB/PLKB);
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidarig pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. penduduk dan keluarga berencana; i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian
- J. Pclaksanaan koordinasi dalarn pclaksanaan tugasnya
- k. Penando.tango.nan Surat/No.sko.h dinas seuai denga..n tugas pokok dan kewenangannya;dan
- l. Pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paso.I 11
Kepala Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas msnyiapkan bahan pernbinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur clan kriterta serta pemamauan dan eva]uasi pelaksanaan Advokasidan penggerakan.
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 12
Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pernbinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dari TMP.
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 13
Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pernbinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaJuasi pengendalian penduduk dan informasi kduarga.
Bagian Kehma
Bidang Kcluarga Berencana
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 14
- (I) Kepala Bidang Keluarga Berencana mcmpunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fur.gsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Bereucana;
- c. Pclakaanaan penyelenggarno.n norma, staridar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencaria;
- d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- e. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan :asilitasi di bidang Keluarga Beren carra;
- L Pelaksanaan koordinaai dalarn pelaksanaan tugasnya;
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 15
Kepa la Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon mempunyai cugas melukukun penyiapan bahan pembinaan, pembirnbingan dan pelaksanaan kebijakan tekriis, norrua, standar , prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alokon di Kabupaten.
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 16
Kepala Seksi .Jaminan Pelayanan KB mempuuyai tugas melakukan penyiapan bshan pembinaan, pembimbingar; dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten.
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 17
Kepala Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB mempunyai tugas penyiapan ba.han pembinaan, pernbimbingan dan pelaksauaau kebijakari teknis, norma, stander, proscdur dan kriteriu serta pemantauan dan evaluasi pemb.naan dan peningkatan kesertaan ber &gt; KB.
Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 18
- (1) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan reknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan rugas, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
- a. Perurnuean kebijakan teknls daeroh di bidang ketahannn dun kesejahteraan xeluarga;
- b. Pelak=nn,rn N8PK dihid:mg ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah clibidang Bina Keluarga Bali ta
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah clibidang pembinaan ketahanan rernaja
- e. 1:'elaksanaan kebijakan tekn.is daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan
- f. Pelaksanaan kebijakan tcknis dacrah dibidang pcmbcrdayaan keluarga sejahtera melalui usaha rnikro keluarga
- g. pemnntnunn nan evaluasi di bidang ketahanan dan keseiahteraan keluarga
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketananan keluarga
1. Pelaksanaan koordir.asi dalam pelaksanaan tugasnya
12. J· pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pa::;aJ 19
kebijakan telmi!'l, norrna, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluerga sejahtera; :nempunyai tugas dan pelaksanaan Kepala Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera per -, yiapan bahan pembinaan, pembimbingan
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 20
Kepala Seksi bina ketahanan kel bahta, anak dan lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pernbinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pr-mantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan Iansia;
BAB IV - TUGAS DA!!~ FUNGSl
Pasal 21
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan rernaja ketahanan rernaja mernpunyai tugas melakukan pembinaan, pembirnbingan dan pelaksanaan Kepala Seksi bina penyiapan bahan
BAB V - TATA KERJA Pasal 22
Pasal 22
Dalarn melaksanakan Lug.:.s, Kepala Diuas, Sek.t etaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Vmas rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar lingkungan kerja Dinas sesuai dengan bidang rugasnya.
BAB V - TATA KERJA Pasal 22
Pasal 23
- (1) Setiap pimpirian Unit Organisasi berranggrmgjawab rnernimpin dan mengkoordiriaaikan bawahan dan mcmbcrikan pcngarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan rugas sesuai dengan uraian rugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dioatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkari secara berkala sesuai dengan keteriruan Pr.rntumn Peruridang-Uridangan
BAB V - TATA KERJA Pasal 22
Pasal 24
Dala.J11 mclaksanakan rugas sctiap Pirn.pinan Unit Organisasi harus rne.akukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB V - TATA KERJA Pasal 22
Pasal 25
Atas dasar pertimbangan daya guna dan liasil guria setiap pcjabat di lingkungan Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnva sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
RAR VI
BAB V - TATA KERJA Pasal 22
Pasal 26
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPI'D dilingkungan Dinas diangkat dan dibcrhcntikan olch Bupati sesuai dengan kctcntua.n Pcraturan Perundang-undangan yang bcrtaku.
BAB Vll - PEMBlAYAAN Pasal 27
Pasal 27
- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibebankan pada Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Se.ain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagairuana dirnaksud pada ayat (1) Dinas Pengendalian Peaduduk Dan Keluarga Berencana dalarn melaksanakan tugas dan Iungsinya dapat diberikan bantuan da.r: pembiayaan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB Vll - PEMBlAYAAN Pasal 27
Pasal 28
Jenjang Jabatan dan kepangkatan scrta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan y::ir.g berlaku.
BAB Vll - PEMBlAYAAN Pasal 27
Pasal 29
- (1) Di Lingkungan Dinas Pengendalian Penductuk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja ## BAB X
PENUTUP
BAB Vll - PEMBlAYAAN Pasal 27
Pasal 31
Patla saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pernberdayaan Perernpuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB Vll - PEMBlAYAAN Pasal 27
Pasal 32
?eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahu:nya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini deugau penernpatarmya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton. | PARAF | PARAF | |-------------------------|---------| | ~ | I --. | | ~~ | | | fc,- Q,l,\cQ, ~ w i:l'~ | | | l:-doa.3 . | ~ | | ~c,~ • ll ,--, | ~ |

Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal f.3 Oktober 2016 SA.MSU UHAR ABDUL SAMIUN •