PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 6 Tahun 2016 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 0^ TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG
BADAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Daerah adalah adalah Kabupaten Lampung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa ## BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN HAK DAN KEWAJIBAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Anggota BPD adalah merupakan wakil dari penduduk Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
BPD mempunyai fungsi:
1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
BPD mempunyai hak:
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa;
- c. bersama kepala desa membahas Rancangan APBDesa yang diajukan oleh kepala desa;
- d. bersama kepala desa membahas pengelolaan kekayaan milik desa;
- f. mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan pemerintah desa;
- e. menyelenggarakan musyawarah desa yang di fasilitasi pemerintah' desa;
- g. menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan masyarakat desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa;
- h. membahas rencana pemekaran dan atau penggabungan desa dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan;
- j. menerima laporan panitia pemilihan kepala desa mengenai calon kepala desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara pemilihan kepala aesaj
- i. bersama kepala desa memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
BPD memiliki kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.
- g. menyampaikan rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan untuk ditetapkan menjadi peraturan desa
- h. memberikan laporan kepada bupati melalui camat dalam hal kepala desa berhenti dari jabatannya;
- i. memberitahukan akhir masa jabatan kepala desa kepada kepala desa, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa;
- j. membentuk panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa;
- k. memberikan laporan mengenai calon kepala desa terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa;
1. membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
- m. memberikan laporan hasil pemilihan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa kepada bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa antar waktu.
Bagian Kesatu Persyaratan Anggota BPD
BAB III - KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN
Pasal 7
Calon anggota BPD adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- h. sehat jasmani dan rohani;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- i. berkelakuan baik;
- j. tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun
BAB III - KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN
Pasal 8
- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
BAB III - KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN
Pasal 9
- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dan anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan secara mufakat oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Bila musyawarah tidak mencapai mufakat, pemilihan anggota BPD dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat, paling lama 7
(tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
BAB III - KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN
Pasal 10
- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari kepala desa.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilakukan secara bersama-sama di hadapan masyarakat dengan dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
4. daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
5. Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi ewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa
Paragraf 2
Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu
BAB III - KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN
Pasal 11
Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul pimpman BPD melalui kepala Desa.
Paragraf 3 Pemberhentian Anggota BPD
BAB III - KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN
Pasal 12
- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati. '
Bagian Ketiga Pimpinan
BAB III - KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN
Pasal 13
- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Bagian Keempat Keanggotaan BPD
BAB III - KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN
Pasal 14
- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan ## BAB IV LARANGAN ANGGOTA BPD
BAB III - KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN
Pasal 15
Anggota BPD dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- g. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
BAB V - MEKANISME MUSYAWARAH BPD
Pasal 16
Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 7a (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
PERATURAN TATA TERTIB BPD
BAB VI - PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 17
- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah BPD;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- c. tata cara musyawarah BPD;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
- e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala desa; dan
- b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.
Paragraf 1 Kesekretariatan
BAB VII - ADMINISTRASI
Pasal 18
- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Penyediaan Sekretariat BPD sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
Paragraf 2 Keuangan dan Fasilitas
BAB VII - ADMINISTRASI
Pasal 19
- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional. J
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. &amp;
BAB VII - ADMINISTRASI
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas, anggota BPD memakai Pin BPD.
BAB VIII - HUBUNGAN KERJA
Pasal 21
Hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Pads saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, anggota BPD yang belum habis masa jabatannya tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan desa yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal O I Junï 2016

Penandatangan: BUPATI LAMPUNG TIMUR, CHUSNUNIA

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 01 dun! 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 0g&gt; NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG : 02/LTM/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2016
## TENTANG
## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur beragam perubahan mengenai pemerintahan desa, termasuk mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 6
Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.
Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/ atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
Fungsi BPD menjadi strategis karena seluruh kebijakan di tingkat Desa dibahas Pemerintah Desa bersama BPD. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
Sesuai dengan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf 1 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR
PENJELASAN
Pasal 65
## II. PASAL DEMI PASAL