PERATURAN WALIKOTA RI Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang PENANGGULANGAN PASUNG DI KOTA BIMA. 2016 KotaBi.m.a, | NO | JABATAN | PARAF | TANGGAL | |------|------------------------------|---------|-----------| | 1 | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR?8 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGGULANGAN PASUNG DI KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
- a. bahwa sehubungan dengan belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pasung di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, Lembaga Mitra dan Masyarakat bertanggung jawab terhadap penanggulangan pasung di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota ten tang Penanggulangan Pasung di Kota Bima;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
\
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2\_Q04 tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2013 ten tang Penanggulangan Pasung Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 236);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG DI KOTA BIMA. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Bima,
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
8. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota yang selanjutnya disingkat TPKJM Kota adalah Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Bima di Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.
9. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan seseorang yang menderita gangguan jiwa/ sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat linglrungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung di kayu, dirantai, dikandang, dikunci di dalam kamar, diasingkan di tengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan/ pernbatasan fisik lainnya.
10. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi dan pemberdayaan baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
11. Bebas pasung adalah melepaskan, merawat dan memberdayakan penderita gangguan jiwa dari pemasungan.
12. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa meliputi fungsi pikiran, perasaan dan perilaku yang dapat menimbulkan penderitaan pada individu, dan/ atau kesulitan atau hambatan dalam melakukan fungsi dan perannya.
14. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini rumah sakit ,,?'&gt;'"I,,..,... .,..,,..,...,i.. 0..,tr1+ 11 ... ,.., """'"" UJ..l.1. U.l.J. .i, J. UJ..1.J.Q.J. J. \:&gt;CJ...1'\..l. L J .1. VV Cl. U.C:U. J. puskesmas.
Penanggulangan Pasung dimaksudkan untuk:
- a. Membebaskan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar memperoleh pengobatan/ perawatan;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. Memfasilitasi rehabilitasi penderita gangguan jiwa pasca pasung, pada Lembaga Rehabilitasi, Pondok Pesantren, dan lembaga lain setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi; dan
- d. Memfasilitasi pemberdayaan dimasyarakat dan diterimanya perrderita gangguan jiwa· pasca pasurtg urrtuk direhabilitast darr diberdayakan di lingkungan masyarakat.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- b. Tanggung Jawab;
- a. Mekanisrne dan Pelaksanaan;
- c. Kelembagaan;
- e. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Peran serta masyarakat;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
BAB III - MEKANISME DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Mekanisme
Pasal 4
- ( 1) Mekanisme Penanggulangan Pasung di Kota Bima dilakukan melalui:
- a. Pencegahan pemasungan;
- b. Penanganan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa; dan
- (2) Pencegahan pemasungan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara:
- c. Rehabilitasi dan Pemberdayaan.
- a. Komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- b. Mendorong dan meningkatkan layanan kesehatan jiwa.
- (4) Rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, lembaga lain di masyarakat atau keluarga di rumah melalui:
- (3) Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan/pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi.
- a. Motivasi dan diagnosis psikesosial;
- c. Pembinaan kewirausahaan;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- d. Birnbtngan mental spirttual:
- e. Pelayanan pengobatan lanjutan;
- f. Bimbingan resosialisasi;
V
- g. Bimbingan lanjut;
- h. Rujukan atau pengiriman kembali ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi; dan
- i. Tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan prosedur.
Bagian Kedua Pelaksanaan
BAB III - MEKANISME DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Mekanisme
Pasal 5
- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan pasung, pemerintah Kota Bima perlu merumuskan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jrwa masyarakat.
- (2) Rumusan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TPKJM Kata dengan mengacu pada Rumusan Kebijakan Kota Bima.
BAB IV - TANGGUNG JAWAB
Pasal 6
- (1) Pemerintah, Lembaga Mitra dan Masyarakat bertanggung jawab terhadap penanggulangan pasung di Kota Bima.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kota Bima;
- c. Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
- b. Memberikan masukan kepada Walikota untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kota Bima;
- d. Mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Walikota dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- e. Merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tanggung jawab Lembaga Mitra dan Masyarakat meliputi:
- a. Memberikan masukan dalam upaya mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan penanggulangan pasung dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kota;
- b. Memberikan masukan kepada Walikota untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kota;
- c. Memberikan masukan dalam upaya menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
- d. Membantu mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Walikota dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- e. Memberikan masukan dalam upaya merumuskan langkahlangkah kegiatan monitoring dan evaluasi.
BABV KELEMBAGAAN
BAB IV - TANGGUNG JAWAB
Pasal 7
- ( 1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanggulangan pasung di Kota Bima dibentuk TPKJM di Kota.
- (2) TPKJM Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) TPKJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait, Kepala Kepolisian Resort yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan pelaksanaan sehari-hari di bawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.
- (4) TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 8
Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan pasung melalui:
- a. Menyebarluaskan pengetahuan kesehatan jiwa;
- b. Melaporkan kepada petugas kesehatan dan/atau petugas keamanan dan atau aparat pemerintahan desa/kelurahan setempat;
- c. Menerirna dan memberdayakan kembali penderita pasca pasung; dan
- d. Memberikan pemahaman kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga gangguan jiwa untuk segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu Pengendalian
BAB VII - PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
- ( 1) W alikota melalui TPKJM Kota melaksanakan pengendalian penanggulangan pasung di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Kegiatan TPKJM Tingkat Kota berprinsip pada koordinatif, konsultatif, informatif, fasilitatif, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sistem serta pemecahan masalah lintas sektor dan peran serta masyarakat.
Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
BAB VII - PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
- (1) Walikota melalui TPKJM Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penanggulangan pasung di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masing- masing wilayah. ~ ?y/
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan minimal 2 (dua} kali dalam setahun.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 11
Pembiayaan dalam rangka penanggulangan pasung di Kota Bima bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB IX - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12
- (1) Langkah-langkah Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggulangan pemasungan:
- b. Rapat Koordinasi;
- a. Membentuk Tim Monev;
- c. Membuat jadwal Monev;
- e. Melalukan Monev;
- d. Membuat eek list Monev;
- f. Membuat Laporan Monev;
- g. Analisis hasil Monev;
- h. Rapat Koordinasi untuk menentukan solusi; dan
- (2) Walikota melalui TPKJM Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan pasung kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- i. Membuat Rencana Tindak Lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal 1 (satu) tahun sekali dan dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan penanggulangan pasung.
BABX KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima. !,M. QURAIS H. ABIDIN ~LIKOTA BIMA, ¥

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 13 DQSelflber- 2016 Diundangkan Kota Bima pada tanggal 11 Ouetn~ 2016

Penandatangan: Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ... ~~ ...