Unknown Unknown Nomor 37 Tahun 2014 tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai
- perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan biaya riil atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri dan PTT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Landak.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Landak.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
10. IO. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Landa!&lt;: yaitu Bupati dan Wakil Bupati Landak.
11. 1 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Landak.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Landak
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PIT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak berkedudukan sebagai PNS daerah.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan m~nugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket pesawat (termasuk boarding pass dan airport tax), bis dan taksi (dari Provinsi ke Kabupaten/Kota), biaya penginapan sesuai biaya riil (at cost).
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan menuju ibukota negara atau provinsi atau kabupaten / kota di luar wilayah Kabupaten Landak.
19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan menuju kabupaten/kota di dalam wilayah Kabupaten Landak.
20. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
21. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara/DPRD/Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV selama melakukan Perjalanan Dinas sesuai dengan jabatannya.
22. Surat Perintah Togas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan PTT untuk melaksanakan perjalanan dinas.
BABII
PERJALANAN DINAS
Pasal 2
Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka untuk :
- a. melakukan rapat kerja, konsultasi/koordinasi, asistensi, pembinaan dan monitoring;
- b. menempuh ujian dinas/ujianjabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- c. mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
- d. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- e. kegiatan kaji terap;
- f. kegiatan kursus-kursus, bimbingan teknis, pelatihan dan lain-lain yang sejenis;
- g. kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan atau audit, kegiatan uji tera, penelitian dan survey;
- h. memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan
Pasal 3
- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling lama 4 (empat) hari, termasuk hari berangkat dan hari kembali.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dilakukan sesuai dengan undangan.
Pasal 4
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling banyak 4 (empat) orang dengan lama waktu perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e paling lama 5 (lima) hari, termasuk hari berangkat dan hari kembali.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i paling lama 4 (empat) hari.
Dalam hal perjalanan dinas melebihi batas waktu yang ditentukan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang berwenang.
BIAVA PERJALANAN DINAS
BAB III - BIAVA PERJALANAN DINAS
Pasal 5
Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan
BAB III - BIAVA PERJALANAN DINAS
Pasal 6
- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
- a. biaya tiket pesawat pulang pergi dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas luar daerah, sedangkan biaya bis/taksi pulang pergi dibayarkan secara lumpsum baik perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. biaya airport tax;
- (2) Sepanjang transportasi ketempat tujuan tugas dapat ditempuh dengan perjalanan dinas langsung, tidak diperkenankan menggunakan jalur transit yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi kecuali pada waktu bersamaan tidak tersedia tiket karena penumpang penuh/tidak ada jadwal penerbangan lain.
- (3) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/DPRD/PNS/CPNS/PTT yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan atau pembatalan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/ diganti dengan memberikan/melampirkan bukti penundaan atau pembatalan kegiatan.
- (5) Apabila terjadi penundaan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/ diganti dengan memberikan/melampirkan bukti penundaan atau pembatalan kegiatan dan bukti pengeluaran lainnya.
- (6) Apabila Pejabat Negara/DPRD/PNS/CPNS/PTT harus menambah jumlah hari dalam melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi karena ada urusan penting lainnya ditempat yang berbeda, maka kepada yang bersangkutan tidak dibenarkan menambah biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kecuali biaya tiket pesawat.
- (7) Rincian tarif transportasi dan fasilitasi perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dihitung sejumlah hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah biaya penginapan transit selama 1 (satu) hari di Pontianak, apabila Pejabat Negara/DPRD/PNS/CPNS/P'IT akan melakukan perjalanan dinas keluar provinsi.
- (3) Dalam hal biaya penginapan yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/DPRD /PNS/CPNS/PTT yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya penginapan yang diterima kepada Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD /Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pejabat Negara/DPRD/PNS/CPNS/P'IT yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tidak dapat menunjukan bukti penginapan, maka biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
- (5) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk PTT yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/daerah ditentukan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

## Pasal 8

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibayarkan secara lumpsum dan diberikan kepada Pejabat Negara/DPRD/PNS/CPNS/P'IT selama melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Pejabat Negara/DPRD/Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV sehubungan dengan jabatannya.
- (2) Apabila pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan jadwal penerbangan atau karena keadaan/alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilaksanakan dengan penerbangan transit.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum selama melakukan perjalanan dinas dan besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

Biaya dalam rangka mengikuti sosialisasi, kursus, bimbingan teknis dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontribusi, menggunakan dana pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan dihitung berdasarkan standar biaya perjalanan dinas yaitu hanya dibayarkan biaya transportasi, uang saku dan biaya transport lokal/transport bandara.

## Pasal 1 1

Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peratu.ran Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sebelum perjalanan dinas dilakukan dan dibayarkan sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD/UPT yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan terse but dalam anggaran SKPD/UPT yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

## Pasal 13

Bupati/Wakil Bupati/DPRD/PNS/CPNS/PTT dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

## BAB IV

## PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (2) Penandatanganan SPT dan SPPD diatu.r sebagai berikut :
- a. untuk Bupati dan Wakil Bupati :
4. Bagi Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- b. untuk pimpinan dan anggota DPRD :
6. Bagi Pimpinan dan anggota DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua SPPD
7. DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT dan ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Ketua DPRD.
- c. untuk PNS dalam lingkungan Sekretariat Daerah :
1. bagi Sekretaris Daerah, istri Bupati dan istri Wakil Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati. Dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati. Sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;
2. bagi Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh Bupati. Sedangkan untuk SPPD, ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
3. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. Sedangkan untuk SPPD, ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- d. Untuk PNS pada SKPD diluar Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :
1. bagi Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh Bupati, sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran; dan
2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- e. Untuk PNS pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Landak diatur sebagai berikut :
1. bagi Kepala UPT, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi UPT. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala SKPD; dan
2. bagi pejabat lainnya dan staf, SPPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPT. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala UPT.
- f. Untuk PNS pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan di luar lbu Kota Kabupaten Landak diatur sebagai berikut :
1. bagi Kepala UPT, SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD Induk yang bersangkutan dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan; dan
2. bagi Pejabat lainnya serta Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan.

## Pasal 15

Untuk perjalanan dinas kedalam dan luar daerah, halaman belakang SPPD dilegalisir atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pihak terkait di daerah yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Pengembalian SPT, SPPD dan pelaporan diatur sebagai berikut:

- (1) Bupati/Wakil Bupati/DPRD/PNS/CPNS/PTT yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, diwajibkan untuk menyerahkan SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, dengan melampirkan tiket pesawat, boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (2) Bupati/Wakil Bupati/DPRD/PNS/CPNS/PTT yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, diwajibkan untuk menyerahkan SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, dengan melampirkan tiket bis dan taksi pulang-pergi (PP) serta bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) menyampaikan laporan secara tertulis terhadap setiap hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD.

Pasal

17

- (1) Pejabat yang' berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat juga diberlakukan apabila SPPD yang tidak diselesaikan tepat pada waktunya setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari pejabat yang berwenang mengeluarkan SPT dan SPPD, maka akan dilakukan penagihan kembali dengan jalan pemotongan gaji yang bersangkutan.

## Pasal 18

- (1) Bupati/Wakil Bupati/DPRD/PNS/CPNS/PTT yang perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat pejabat yang berwenang. akan melaksanakan persetujuan/ perintah
- (2) PNS Daerah Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak / khusus.
- (3) Keikutsertaan CPNS dan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjalanan dinas dikarenakan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sangat selektif dan berdasarkan pertimbangan objektif dari pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.

## Pasal 19

Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk PTT yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/ daerah ditentukan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

## Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih dahulu harus mendapat SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) SPT dapat diterbitkan atas beberapa orang personil, sedangkan SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang personil.
- (3) Pembuatan SPT dan SPPD harus ditetapkan pada hari kerja.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Khusus menyangkut perjalanan dinas luar negeri, semua pengeluaran biayanya berpedoman pada ketentuan perjalanan dinas luar nege:ri yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 300 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 29 osr 2014

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang

pada tanggal 9 par&amp;uer 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Cap/Ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOp\_?@

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

NIK(t.t


PEMBINA

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 437 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

## TARIF TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTASI

## A. TARIF TRANSPORTASI UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| NO | KOTATUJUAN | TARIF PER KELAS PP (RD) | TARIF PER KELAS PP (RD) | TARIFTAX (PP) |
|------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| NO | KOTATUJUAN | BISNIS | EKONOMI | TARIFTAX (PP) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pontianak - Jakarta | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 150.000,00 |
| 2 | Pontianak - Yogyakarta | 5.295.400,00 | 2.700.000,00 | 150.000,00 |
| 3 | Pontianak - Batam | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 150.000,00 |
| 4 | Jakarta -- Surabaya | 5.110.000,00 | 2.500.000,00 | 150.000,00 |
| 5 | Jakarta - Malang | 4.300.000,00 | 2.520.000,00 | 150.000,00 |
| 6 | Jakarta -- Semarang | 3.610.000,00 | 2.040.000,00 | 150.000,00 |
| 7 | Jakarta -- Denpasar | 4.960.000,00 | 3.050.000,00 | 150.000,00 |
| 8 | Jakarta - Banda Aceh | 7.030.000,00 | 4.200.000,00 | 150.000,00 |
| 9 | Jakarta -- Medan | 6.780.000,00 | 3.560.000,00 | 150.000,00 |
| 10 | Jakarta - Bengkulu | 4.080.000,00 | 2.450.000,00 | 150.000,00 |
| 11 | Jakarta - Pekan Barn | 5.220.000,00 | 2.820.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | Jakarta - Padang | 5.170.000,00 | 2.760.000,00 | 150.000,00 |
| 13 | Jakarta -- Palembang | 3.610.000,00 | 2.120.000,00 | 150.000,00 |
| 14 | Jakarta - Pangkal Pinang | 3.190.000,00 | 2.000.000,00 | 150.000,00 |
| 15 | Jakarta -- Solo | 3.610.000,00 | 2.190.000,00 | 150.000,00 |

| 16 | Jakarta - Jambi | 3.800.000,00 | 2.300.000,00 | 150.000,00 |
|------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | Jakarta - Bandar Lampung | 2.250.000,00 | 1.480.000,00 | 150.000,00 |
| 18 | Jakarta - Jaya Pura | 13.620.000,0 | 7.660.000,00 | 150.000,00 |
| 19 | Jakarta- Manokwari | 15.170.000,00 | 10.120.000,00 | 150.000,00 |
| 20 | Jakarta - Biak | 13.150.000,00 | 7.030.000,00 | 150.000,00 |
| 21 | Jakarta -- Timika | 12.930.000,00 | 7.000.000,00 | 150.000,00 |
| 22 | Jakarta- Gorontalo | 6.760.000,00 | 4.510.000,00 | 150.000,00 |
| 23 | Jakarta -- Banjarmasin | 4.910.000,00 | 2.800.000,00 | 150.000,00 |
| 24 | Jakarta - Palangkaraya | 4.660.000,00 | 2.790.000,00 | 150.000,00 |
| 25 | Jakarta- Balikpapan | 6.930.000,00 | 3.550.000,00 | 150.000,00 |
| 26 | Jakarta --Ambon | 12.420.000,00 | 6.620.000,00 | 150.000,00 |
| 27 | Jakarta -- Ternate | 9.350.000,00 | 6.230.000,00 | 150.000,00 |
| 28 | Jakarta- Kendari | 7.160.000,00 | 3.910.000,00 | 150.000,00 |
| 29 | Jakarta -- Manado | 10.120.000,00 | 4.770.000,00 | 150.000,00 |
| 30 | Jakarta -- Makassar | 6.960.000,00 | 3.580.000,00 | 150.000,00 |
| 31 | Jakarta -- Palu | 8.740.000,00 | 4.780.000,00 | 150.000,00 |
| 32 | Jakarta - Mamuju | 6.820.000,00 | 4.550.000,00 | 150.000,00 |
| 33 | Jakarta -- Mataram | 4.970.000,00 | 3.020.000,00 | 150.000,00 |
| 34 | Jakarta- Kupang | 8.800.000,00 | 4.750.000,00 | 150.000,00 |
| 35 | Jakarta --Bandung | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 150.000,00 |

## B. TARIF TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| NO | KOTATUJUAN | TARIF TAKSI PP (Rp.) |
|------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Jakarta- Serang (Banten) | 300.000,00 |
| 2 | Jakarta - Bandung | 500.000,00 |

## C. TARIF TRANSPORTASI LUAR DAERAH DALAM PROVINS!

| NO | KABUPATEN / KOTA | TARIF PER KEGIATAN PP (Rn\ | TARIF PER KEGIATAN PP (Rn\ | KETERANGAN |
|------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| NO | KABUPATEN / KOTA | TRANSPORTASI DARAT | PESAWAT | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 1. | Kapuas Hulu | 800.000,00 | - | Dibayarkan secara lumpsum |
| 2. | Kapuas Hulu | - | 1.700.000,00 | Pesawat Udara |
| 3. | Kayong Utara | 700.000,00 | - | Dibayarkan secara lumpsum |
| 4. | Kayong Utara | - | 1.400.000,00 | Pesawat Udara |
| 5. | Ketapang | 700.000,00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 6. | Ketapang | - | 1.400.000,00 | Pesawat Udara |
| 7. | Sintang | 500.000,00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 8. | Sintang | - | 1.400.000,00 | Pesawat Udara |
| 9. | Melawi | 600.000,00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 10. | Sekadau | 300.000.00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 1 1. | Sanggau | 200.000.00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 1 2. | Pontianak | 300.000,00 | - | Dibayarkan secara lumpsum |
| 1 3. | Bengkayang | 250.000,00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 14. | Sambas | 400.000,00 | - | Dibayarkan secara lumosum |
| 15. | Singkawang | 350.000,00 | - | Dibayarkan secara lumpsum |
| 1 6. | Kab.Pontianak | 250.000,00 | - | Dibayarkan secara lumpsum |
| 17. | Kubu Raya | 350.000,00 | - | Dibayarkan secara lumnpsum |

## D. TARIF TRANSPORTASI LOKAL LUAR DAERAH LUAR PROVINS!

| NO | ESELON/GOLONGAN | TRANSPORT PER KEGIATAN | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD | 1.000.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum |
| 2 | Anggota DPRD/ Eselon 11/Fungsional P2UPD /Auditor/Eselon 111/Eselon IV/Staf | 800.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum |

## E. TARIF TRANSPORTASI DARI IBUKOTA KABUPATEN KE BANDARA SUPADIO UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR PROVINS!

| TRANSPORT PER KEGIATAN | KETERANGAN |
|--------------------------|---------------------------|
| Rp.700.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum |

## F. TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

| NO | KECAMATAN | TRANSPORT PER KEGIATAN (RD) | KETERANGAN |
|------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Air Besar | 200.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum |
| 2 | Banyuke Hulu | 225.000,00 | - s.d.a­ |
| 3 | Jelimpo | 100.000,00 | - s.d.a­ |
| 4 | KualaBehe | 150.000,00 | - s.d.a­ |
| 5 | Mandor | 225.000,00 | - s.d.a­ |
| 6 | Mempawah Hulu | 250.000,00 | - s.d.a­ |
| 7 | Menjalin | 250.000,00 | - s.d.a­ |
| 8 | Menyuke | 150.000,00 | - s.d.a­ |
| 9 | Meranti | 225.000,00 | - s.d.a­ |
| 10 | Ngabang | 75.000,00 | - s.d.a­ |
| 1 1 | Sebangki | 250.000,00 | - s.d.a­ |

| 12 | Sengah Temila | 150.000,00 | - s.d.a­ |
|------|-----------------|--------------|-----------|
| 13 | Sompak | 250.000,00 | - s.d.a­ |

## G. UANG REPRESENTASI

| NO | URAIAN | JUMLAH PERHARI |
|------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD | Rp.200.000,00 |
| 2 | Anggota DPRD / Eselon II | Rp.150.000,00 |
| 3 | Eselon III | Rp.100.000,00 |
| 4 | Eselon IV | Rp.80.000,00 |

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

mK{!J.H

PEMBINA

NIP. 19680225 199903 1 003


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

## FASILITASI TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT

| | | TRANSPORTAS! | TRANSPORTAS! |
|-----|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| NO. | PEJABAT/PNS/PTT | PESAWAT UDARA | BUS |
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD | Bisnis | Eksekutif |
| 2. | Anggota DPRD / Eselon II | Ekonomi | Eksekutif |
| 3. | Pejabat Eselon III (Golongan IV) | Ekonomi | Eksekutif |
| 4. | Pejabat Eselon III (Golongan III) | Ekonomi | Eksekutif |
| 5. | Pejabat Eselon IV (Golongan IV) | Ekonomi | Eksekutif |
| 6. | Pejabat Eselon IV (Golongan III) | Ekonomi | Eksekutif |
| 7. | Non Struktural/Fungsional (Go! IV,III,11,I) | Ekonomi | Eksekutif |

## Keterangan :

1. Biaya tiket pesawat Pulang Pergi (PP) non transit untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dan merupakan batas tertinggi.
2. Biaya tiket pesawat Pulang Pergi (PP) non transit untuk Anggota DPRD dan Pejabat eselon II, III, IV ke bawah / PNS / PTT sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan merupakan batas tertinggi.
3. Airport Tax (PP) Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Tiket Pesawat dibayarkan dengan prinsip biaya real (at cost).

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRlANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


PEMBINA

NIP. 19680225 199903 1 003

## LAMPIRAN Ill

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR

47

TAHUN 2014

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

## STANDART SATUAN BIAYA PERIAUANAN DINAS

| | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN | BESARNYA UANG HARIAN |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | ANGGOTA DPRD/ESELON I/FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH GOLIN | ESELON III | ESELON III | ESELON IN | ESELON IN | PEJABAT FUNGSIONA! TERAMPIL | PNS NON STRUKTURAL G0LIN | | | |
| PROVINSI TUJUAN | BUPATI/WAKIL BUPAT\/PIMPINA N DPRD | DAN AUDITOR GOL IV/ STAF AHL | GOL. IN | GOL /FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAHA N DI DAERAH (P2UPD MUDA) DAN AUDITOR MUDA | GOL. IV | Gou/ FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARA AN PEMERINATAHA N DI DAERAH (P2UPD PERTAMA} DAN AUDITOR PERTAMA | | | PNS NON 5TRUKTURAL G0LI/CPNS/PT T | PNS NON STRUKTURAL GOLI/CPNS/PT T | PNS NON STRUKTURAL Gou/ CPNS/PTT |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 |
| 2 | | | | | | | | | | 12 | |
| luar Provinsi Kalbar | 2.675.000,00 | 2.075.000,00 | 1.825.000,00 | 1.775.000,00 | 1.675.000,00 | 1.625.000,00 | 1.425.000,00 | 1.375.000,00 | 1.200.000,00 | 1.050.000,00 | 1.000.000,00 |
| - Biaya Pengirapan | 1.100.000,00 | 900.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| - Uang Makan | 775.000,00 | 575.000,00 | 525.000,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 425.000,00 | 400.000,00 | 375.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| - Uang Saku | 800.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 | 525.000,00 | 475.000,00 | 450.000,00 | 425.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| lbu Kota Provinsi Kalbar | 1.490.000,00 | 1.290.000,00 | 1.090.000,00 | 1.040.000,00 | 925.000,00 | 875.000,00 | 850.000,00 | 725.000,00 | 675.000,00 | 600.000,00 | 550.000,00 |
| - Biaya Penginapan - Uang Makan | 600.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 325.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 300.000.00 | 300.000,00 | 270.000,00 | 250.000,00 |
| | 475.000,00 | 425.000,00 | 375.000,00 | 350.000,00 | | 275.000,00 | 275.000,00 | 225.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 |
| - Uang Saku | 415.000,00 | 365.000,00 | 315.000,00 | 290.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 225.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Kabupaten Lain dalam Provinsi Kalbar | 1.400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.025.000,00 | 975.000,00 | 875.000,00 | 825.000,00 | 725.000,00 | 675.000,00 | 625.000,00 | 505.000,00 | 500.000,00 |
| - Biava Penginapan | 600.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| -Uang Makan | 425.000,00 | 375.000,00 | 325.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 250.000,00 | 225.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 155.000,00 | 150.000,00 |
| - Uang Saku | 375.000,00 | 325.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 250.000,00 | 225.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| DALAM KABUPATEN (KE KACAMATAN/DESA] | 950.000,00 | 790.000,00 | 720.000,00 | 640.000,00 | 575.000,00 | 540.000,00 | 505.000,00 | 500.000,00 | 470.000,00 | 415.000,00 | 360.000,00 |
| - Biaya Penginapan | 400.000,00 | 340.000,00 | 300.000,00 | 270.000,00 | 250.000,00 | 230.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 |
| - Uang Makan | 300.000,00 | 250.000,00 | 245.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| - Uang Saku | 250.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 85.000,00 | 80.000,00 |

BUPATI LANDAK, Cap/Ttd ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAE�TEN LANDAK,


NIP.

19680225 199903 1 003

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERl ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

## BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

| | | TINGKAT PEGAWAI | TINGKAT PEGAWAI | TINGKAT PEGAWAI |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| NO. | URAIAN | Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Eselon II | Eselon III /Eselon IV/ Fungsional | PNS Non Struktural/ Staf, PTT |
| 1. | Biaya Pemetian | 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) | 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) | 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) |
| 2. | Pengangkutan | Menurut tarif yang diqunakan | berlaku dan | alat angkut yang |

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRlANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARlAT DAERAH KABUP?hDAK

NIKOLAUS, SH

PEMBINA NIP. 19680225 199903 1 003

Dasar

Kepada

LAMPIRANV PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 47) TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERl ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH K.ABUPATEN LANDAK

## SURATTUGAS

Nomor:

.

Peraturan Bupati Landak Nomor tahun...tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten Landak

## MENUGASKAN

- 1 . Nama

Pangkat/Golongan

NIP

Jabatan

2. Nama

Pangkat/Golongan

NIP

Jabatan

Untuk

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARlAT DAERAH K.ABUPAT N LANDAK,

NIKOLAUS, H PEMBINA


NIP. 19680225 199903 1 003

Dikeluarkan di Ngabang

Pada tanggal

.

An. Bupati Landak (Pejabat yang berwenang)

NIP

.

BUPATI LANDAK

Cap/Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPAT N LANDAK,

NI LAUS, SH


PEMBINA NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 4) TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor

| 1 . | Pejabat berwenag yang memberi perintah | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2. 3. | Nama /NIP Pegawai yang diperintahkan a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 | | |
| | b. Jabatan / Instansi | a. b. | a. b. |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5. | Alat anakutan vana diperaunakan | | |
| 6. 7. | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c Tanggal harus kembali / liba di tempat baru ) | a. b. a. b. C. | a. b. a. b. C. |
| 8. | Pengikut : N a m a 1. 2 | Tanggal Lahir | Keterangan |
| 9. | Pembenahan anggaran a. l n s t a n s i b. Mata Anggaran | | |
| 10 | Keteranqan lain | | |

Corel yang tidak perlu

Dikeluarkan di Tanggal

an. BUPATI LANDAK (Pejabat Yang Berwenang)

(

)

NIP

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 4) TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERl ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK

I. Berangkat dari

(Tempat kedudukan)

Ke

Pada Tanggal

Kepala

(

...

)

NIP

## II. Tibadi

Berangkat dari

Pada Tanggal Kepala

Ke

:

Pada Tanggal

Kepala

( ····································)

(

·····································)

NIP

NIP

## Ill. Tibadi

Berangkat dari

Pada Tanggal Kepala

:

Ke

Pada Tanggal Kepala

(

...

)

( ····································J

NIP

NIP

## IV. Tibadi

Berangkat dari

Pada Tanggal

Ke

Kepala

Pada Tanggal

Kepala

(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)

(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)

NIP

NIP

Tibadi

Pada tanggal

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat­ singkatnya

Pejabat Yang Berwenang/

Pejabat lainnya yang ditunjuk

( ·••········································)

NIP

Vil. Catatan Lain-lain

## VIII. PERHATIAN :

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, sena bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara / Daerah, apabila negara / daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya

BUPA Tl LANDAK, Cap/Ttd ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARlAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,