Unknown Unknown Nomor I9 Tahun 2015 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
Mengingat
- l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 ten tang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1015 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor l);
Menetapkan:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2016
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Mempawah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Renstra SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
Pasal 2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2015­ 2019.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
Pasal 3
- (1) Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2016 disusun sebagai berikut:
BAB I
Pendahuluan
BAB II
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
BAB III
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan
BAB IV
Prioritas dan Sasaran Pembangunan
BAB V
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal

4

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2016 adalah kegiatan belanja tidak langsung dan belanja langsung khusus yang berkenaan dengan urusan wajib dan pilihan, yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tahun 2015.

## Pasal

5

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2016 menjadi pedoman dan acuan bagi Kabupaten Mempawah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten MempawahTahun Anggaran 2016.

## Pasal 6

- (1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan memperhatikan dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada skala prioritas daerah.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Mempawah. pengundangan Berita Daerah