Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta memperhatikan daya tukar uang yang semakin menurun, maka Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu ban Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan dan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2014 Seri D Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
1. Nilai Uang Persediaan (UP) sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), makajumlah maksimal uang tunai yang boleh disimpan dalam brankas bendahara sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Nilai Uang Persediaan (UP) di atas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), maka jumlah maksimal uang tunai yang boleh disimpan dalam brankas bendahara sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Nilai Uang Persediaan (UP) di atas Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka jumlah maksimal uang tunai yang boleh disimpan dalam brankas bendahara sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Nilai Uang Persediaan (UP) di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka jumlah maksimal uang tunai yang boleh disimpan dalam brankas bendahara sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Ketentuan nomor urut 15 dan nomor urut 16 dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
15. 2.11.01, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

16. 2.12.01, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pin tu dan Tenaga Kerja, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda:ngan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban pada tanggal 25 .Agu.Stus 2017

BUPATI

TUBAN ,

H. FACHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,


BUt:tANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI:il NOMOR 31