PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU Nomor S3 Tahun 2009 tentang TATA CARA PELAKSAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : huruf f | | :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh -Pemerintah Daerah,
- b. ..bahwa Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Pemerintah Daerah terhadap para pedagang atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Retribusi Pelayanan Pasar,
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
|
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2063 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350),
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun . 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
|
ta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 5.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 7.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161): | 9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 8.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
11. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru:
12. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, :
- ' 13. Peraturan Daerah "Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Arus
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar:
- 14, Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014:
15. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM &amp; HAM/III/14 tanggal 25 Maret 2014 perihal Pemberian Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru:
|
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal D
Pasal 3
- Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar meliputi: a. kios, los, pelataran pasar dan fasilitas pasar lainnya: dan b. areal didalam pasar yang digunakan untuk kegiatan transaksi. Dikecualikan objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN,BUMD dan pihak swasta. |
Pasa! 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pasar.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal D
Pasal 5
ngkat penggunaan jasa diukur ## BAB VI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal D
Pasal 6
H1
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. | (2)
- Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan ## BAB V
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal D
Pasal 7
## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal D
Pasal 9
stribusi dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 10
Pasal 10
- Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (3)
- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang : (1 (2)
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 10
Pasal 11
- Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai atau lunas. (1
- Hasil pungutan disetor ke kas Daerah. 2)
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 10
Pasal 12
- Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi secara tunai.
- Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi. (3)
- Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (1 (2)
- Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Tan (4
- pembayaran. Dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat tagihan, surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi | | (5)
- terutang. Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas. (6)
1
8
1s
- 4) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau
3. @) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (Jl) tertangguh jika : | a
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
5. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal! diterimanya Surat Teguran tersebut. (3)
6. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. | 4
- (5) Pengakuan utang Retribusi setara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 10
Pasal 14
- Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (1
- Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten/ Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1).
- . Tata cara penghapusan biutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. : (3)
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 10
Pasal 15
Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud alam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan dengan Zeraturan Bupati.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16
Pasal 16
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Satriksi administratif berupa bunga sebesar 26 (dua persen) Setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
1
BAB IX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 17
Pasal 17
- -Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (1
- Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (2)
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3) 1
- Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut. (4)
- Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. -tS)
- Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 246 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. (6)
BAB IX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 17
Pasal 18
- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : (1 n
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi:
- b. masa Retribusi:
|
- c. besarnya kelebihan pembayaran, dan
- d. alasan yang sitigkat dan jelas.
3. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (2)
4. Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. (3)
BAB X - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 19
Pasal 19
- Perangkat daerah yang melaksanakan pungutan retribus' yang membantu dapat diberikan insentif atas dasar tertentu. 1)
- Besarnya pemberian insentif dan pihak ditetapkan oleh Bupati.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud padAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. lain
35
|
KP:
1
J
|
4
1
|.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Segala pungutan yang dilakukan. baik sebelum maupun pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Bupati ini. |
:
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan

Penandatangan: Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Di tatapkan di Dobo angkan di Dobo dbarggal 1? Desevber 2014 Ag STARIS DAERAH KEPULAUAN ARU, BERITA DAERAH KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR S3

Distribusi: | SALINAN SESUAI ASLINYA PI DENGAN PAL BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI DA F.A.TABELA.S.Sos INIP: 19641024 198603 1 024 Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pasal 5 ' Cukupjelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pembukaan
an
ATAS
## PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR S3 TAHUN
-
TENTANG
## TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
## UMUM 1
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari Komitmen Pemerintah untuk mendorong Percepatan perubahan dan Kemajuan Daerah sesuai prinsip otonomi yaitu Daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui Kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan Masyarakat dengan tetap mengutamakan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan RetribusiDaerah sebagai salah satu perwujudan ekonomi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.
## PASAL DEMI PASAL HI
PENJELASAN
Pasal 1
Ta Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. : | 3 |
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a | Cukup jelas Huruf b - Cukupjelas Huruf c Cukup jelas Huruf d | Cukup jelas Huruf e | Cukupjelas Selain penyediaan fasilitas pasar, Pemerintah Daerah juga menyediakan fasilitas penunjang berupa mandi, cuci, kakus yang dapat digunakan oleh pemakai fasilitas pasar maupun oleh umum. Pemakai fasilitas pasar dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor dalam menjajahkan jualan dalam lokasi pasar dikenakan pungutan. Selain itu pula pungutan dilakukan pada perawatan dan pemeliharaan yang perlu dijaga bagi semua pengguna fasilitas pasar yang berada pada lokasi pasar.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukupjelas Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
| Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Crakup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. | Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. . Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas | Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 17
. Ayat (1) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. : Cukupjelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. | Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas 'Ayat (6) | Cukup jelas | Fe Ta 1
PENJELASAN
Pasal 18
| Ayat (1) Cukup jelas. - Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas | Ayat (3) Cukup jelas. Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas ## TAMBAHAN BERITA DAERAH KEPULAUAN ARU NOMOR Uu