PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 4 Tahun 2016 tentang BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR Ü TAHUN 2016
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan penyeienggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta pendapatan masyarakat dan desa, maka pemerintah desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa guna melaksanakan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib dalam Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Timur maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Tatacara Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 11).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pendinan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan h' dan/atau P^ayanan umum yang dikelola oleh d!sa dan/atau kerja tar de,sa' yang ditujukan untuk penmgkatan pendapatan masyarakat baik giatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya m^PUn kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah. sama
Bagian Kedua Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Asas Pembentukan BUM Desa sebagai berikut:
- a. musyawarah;
- b. kebersamaan;
- c. kegotongroyongan;
- d. kekeluargaan;
- e. demokrasi;
- f. kemandirian;
- g. partisipasi;
- h. pemberdayaan; dan
- i. berkelanjutan.
Bagian Ketiga Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pendirian BUM Desa bertujuan:
- a. meningkatkan perekonomian desa;
2. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa-
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desac.
4. ' kedg?™^8^ rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak
5. e' um^m^ dan j&amp;ringan Pasar yang mendukung kebutuhan layanan viuiuuii wdicid,
- f. membuka lapangan kerja;
7. g' masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan '
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
Bagian Kesatu Pendirian
BAB III - PENDIRIAN
Pasal 5
- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) memïlt? Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya Desa
- a. bentuk organisasi;
- b. kepengurusan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. permodalan;
- e. bagi basil usaha;
- f. keuntungan dan kepailitan;
- g. kerjasama dengan pihak ketiga;
- h. mekanisme pertanggungjawaban; dan
- i. pembinaan dan pengawasan masyarakat.
Bagian Kedua Bentuk Usaha
BAB III - PENDIRIAN
Pasal 6
- (1) BUM Desa adalah badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaan egiatannya membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha telah berjalan dan berkembang dengan Desa dapat mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. baik BUM ketentuan
Bagian Ketiga Persyaratan
BAB III - PENDIRIAN
Pasal 7
harus Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat memenuhi persyaratan sebagai berikut: 7
- b. membuat analisa kelayakan usaha;
- a. inisiatif pemerintah desa dan/ atau masyarakat desa;
- c. potensi usaha ekonomi desa;
- d. sumber daya alam di desa;
- f. penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM
- e. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
Bagian Keempat Mekanisme Pendirian
BAB III - PENDIRIAN
Pasal 8
- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya
- b. analisa kelayakan usaha;
- c. organisasi pengelola BUM Desa;
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- d. modal usaha BUM Desa; dan
6. ( ) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemenntah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
BAB III - PENDIRIAN
Pasal 9
men§enai kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan lebih
BAB IV - JENIS USAHA
Pasal 10
BUM Desa dapat menjalankan jenis usaha antara lain:
- b. c. S Penye^aan (re^ing) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat; usaha perantara
- a. kèpada mXaS' sederhana yang memberikan pelayanan umum
3. (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga-
- d. bisms yang berproduksi atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk ^bihTiïï kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang 1CU111 lUaS, ö
5. SI8 kTUangan ^ancial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha a a mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa ; dan e.
6. usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha vang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan peaesaan. f.
BAB IV - JENIS USAHA
Pasal 11
- (1) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi-' e
- a. air minum desa;
- b. usaha listrik desa;
- c. lumbung pangan; dan
- d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- c. gedung pertemuan;
- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Desa; dan
- f. barang sewaan lainnya.
13. &lt;3) ^UM DeSa sebaSaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputia.
14. jasa pembayaran listrik;
- b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat- dan c. jasa pelayanan lainnya.
16. a R ? ha ^a BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
- a. pabrik es;
- b. pabrik asap cair;
- c. hasil pertanian;
- d. sarana produksi pertanian, dan
- e. kegiatan bisnis produktif lainnya.
22. (o) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e apat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (6) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
24. b' mXaraka^ mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok
- a. pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; y
26. C' lamoy^ USaha berSama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal
BAB IV - JENIS USAHA
Pasal 12
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa. sebagaimana
- (2) Umt-unit usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) apat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
BAB V - PERMODALAN
Pasal 13
- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
- a. penyertaan modal desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dan APB Desa dan sumber lainnya. oerasai
- (4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. hibah dan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan u°nt?r yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa-
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, 'lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebaaai ekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa-
- b. bantuan Pemerintah Pemermtah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- (5) ShT moda1 masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uruf b berasal dan tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
BAB V - PERMODALAN
Pasal 14
ataïsaham UM merUpakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi
Bagian Kesatu Kewajiban
BAB VI - KEWAJIBAN DAN HAK BUM DESA
Pasal 15
Kewajiban BUM Desa adalah:
- b. menmgkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa-
- a. melakukan kegiatan usaha sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM UCS3.J
- c. membuat laporan tahunan kepada kepala desa;
4. sesuai peraturan e. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan perundang-undangan;
- d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disankan pada papan pengumuman BUM Desa; &amp;
6. unit-unit usaha f. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- h. memberikan keuntungan kepada penyerta modal.
- g. memberikan pendapatan kepada pemerintah desa; dan
Bagian Kedua Hak
BAB VI - KEWAJIBAN DAN HAK BUM DESA
Pasal 16
Hak BUM Desa adalah:
- a. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;
- c. bekerjasama dengan pihak ketiga;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUM Desa dari Pemerintah Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- d. menggali dan mengembangkan potensi desa yang berasal dari kekayaan milik aesa;
- e. melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
1. menambah jenis usaha BUM Desa sesuai dengan peraturan perundangundangan; &amp;
7. g' o™b^rikan, masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan &amp;
- h. mendapatkan pembinaan manajemen dalam bidang manajemen perusahaan an bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah, pemerintah daerah pemerintah desa, dan swasta.
BAB VII - ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA
Pasal 17
- (1) Organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan QCS3..
2. (2&gt; darianiSaS1 pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
- a. penasehat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas.
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana Pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat desa melalui musfawarah desa
Bagian Kesatu Penasehat
Paragraf 1 Pengangkatan
BAB VIII - PENGELOLA BUM DESA
Pasal 18
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diiabat secara ex-officio oleh Kepala Desa. y ayabat
- (3) Kep?la Desa kosong atau Kepala Desa berhalangan tetan maka jabatan Penasehat diisi oleh penjabat Kepala Desa. P'
- (2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Kepala Desa
Paragraf 2 Kewajiban dan Kewenangan
BAB VIII - PENGELOLA BUM DESA
Pasal 19
- d'makSUd dalam Pasal 17 ayat (2| huruf a Penasehat sebagaimana
- ° penge^^ pelaksana operasional dalam melaksanakan
- b' men8enai masalah dianggap panting
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berwenang-
- ' BUMDesf USaha deSa terhadap haPhal yan§ daPat menurunkan kinerja
- . meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari pelaksana operasional mengenai persoalan vans menyangkut pengelolaan usaha desa; dan persoalan yang
## Paragraf 3
Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan
##
PENJELASAN
Pasal 20
- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dalam penghargaan.n d'b'rika" tdnla"8' Penghasilan dan/atau tugasnya - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau AD/ARTSaan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ## Bagian Kedua Pelaksana Operasional Paragraf 1 Pengangkatan
PENJELASAN
Pasal 21
- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf de^erUPakan P'^yan§ dianëkat dan diberhentikan oleh kepala - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemenntahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. ## Paragraf 2 ## Tugas, Kewajiban dan Kewenangan
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD /ART. ' - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajibam 3. b.menggah dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untók memngkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD); C. 4. a-^laksan^kan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa' 8 5. d ^!XkUkan kerjasama denëan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnyamXkTBuT^ P^™8^ daa pengelolaan usaha desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan; dan 6. e.polaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala. - (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulam b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap Duian, 9. dalam 1 (satu) tahun. c.membenkan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
PENJELASAN
Pasal 23
- (1) Pelaksana Operasional dimaksud dalam Pasal 22 dengan kapasitas bidang usaha,' khususnya dala^m^ administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. dala™ melaksanakan kewajiban sebagaimana ayat (2) dapat menunjuk anggota pengurus sesuai lonkn ,, 11 - (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu kaïyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanXg jXb pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya. ' - (3) Penunjukan anggota pengurus dan kaïyawan sebagaimana dimaksud nada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari perangkat desa. P - (4) Sur PenU"JUkan P^rus dan ka^awan ## Paragraf 3 ## Persyaratan dan Pemberhentian
PENJELASAN
Pasal 24
- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi: 2. c' teriSSSdJ" 4 desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; - a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha; 4. a,1&lt;' JUJUr' add' 'kap' d' usaha - d. pendidikan minimal setingkat SMU/SMK atau sederajaf dan 6. 6 pXhhm^a^ Pertama kaHnya 45 (empat - (2) Pelaksana Operasional diberhentikan dengan alasam - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; ëë an Dasar dan - a. meninggal dunia; - c. mengundurkan diri; - e. terhbat kasus pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan kenutusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. dbarKan Keputusan 12. d' XmbXnTi^ d'ngan baik s»h'^a menghambat tugas - (3) n?Sa7 °Perasional diberhentikan sementara bila menjadi tersangka kasus keputusan^en'gadüTn. ' ' di,''atakan 'ak bersalah berdasarkan ## Paragraf 4 Masa jabatan
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) oPyasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hurul b, ditetapkan dalam AD /ART. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional diatur dalam AD /ART. ## Paragraf 5 Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan
PENJELASAN
Pasal 26
- (1) Kepada pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat 12) daP' *£ dan/ atau penghargaan. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau °PeraSi°naI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana diatur dalam AD/ART. Bagian Ketiga Pengawas Paragraf 1 Pengangkatan
PENJELASAN
Pasal 27
- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat hnmf i r kepentingan masyarakat. huruf c mewakili - (2) s®baSaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oien Kepaia cicsa. - (3) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari: 4. a, ketua; - b. wakil ketua merangkap anggota; - d. anggota. - c. sekretaris merangkap anggota; dan - (4) sebagaimana d.makaud pada ayat (3) tidak berasal dari perangkat desa. - (5) pSy^ dïtdurda^anTAD/ART389 ^tmakspd ## Paragraf 2 ## Kewajiban dan Kewenangan
PENJELASAN
Pasal 28
- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c memDunvai m',yel»n6garakan rapat untunt untuk membahas kineS BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. J - (2) Fa^TX^^^ Pad' aienyelenggarakan - a. pemihhan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa- dan 5. ooCTaskmal1 pemantauan dan evaluasi