PERATURAN BUPATI MA Nomor 64 Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA TENAGA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBANTU PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DENGAN RAHMAT TULIAN YANG MAHIA ESA BUPATI PASAMAN BARAT, (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Penguji Kendaraan Bermotor dan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor memiliki resiko kerja yang tinggi dan memerlukan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugasnya, maka dirasa perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor tersebut:
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
1/3
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 1
- Mengingat Indonesia Nomor 4286),
- Undans-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348), 2,
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), 3
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589): 4
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5317), 6.
- Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 7. Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260),
com nm
1
Menetapkan
:
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Tertentu,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017,
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017,
12. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI TENAGA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBANTU PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini yang dmaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Dewan t
Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dalam sistem dan prinsip negara kesatuan.
- Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat. 2
- Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman Barat. 3
- Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat. 4.
- Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat. 5.
6. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tercatat pada administrasi kepegawaian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
- 9, Tambahan Penghasilan ## BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada pegawai penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat yang telah melalui pendidikan khusus sekaitan dengan tugasnya:
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada pegawai penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor karena pekerjaannya memiliki resiko yang tinggi dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pengujian kendaraan bermotor yang sangat memerlukan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian dalam
- (4) Adapun uraian tugas dan fungsi pegawai penguji kerdaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula bertugas :
6. 1 Memeriksa identitas kendaraan bermotor,
2. Membawa dan mengoperasikan kendaraan bermotor selama proses pengujian dilakukan,
8. Melakukan verifikasi / validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor, 3.
9. Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan / noise: 4
10. Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa dan menyiapkan peralatan uji radius putar, 5.
11. Memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor, 6.
12. Mengumpulkan seluruh hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan bermotor, 7.
13. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, 8.
9. Menimbang kendaraan bermotor,
10. Melaksanakan perawatan alat bantu pengujian kendaraan bermotor
- b. Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor bertugas:
1. Menerima pendaftaran persyaratan uji,
18. 2 Menginventarisir pendaftaran,
19. 3 Menulis kwitansi / bukti pembayaran,
4. Menyerahkan buku uji dan plat uji kendaraan yang lulus uji:
21. 5 Menyetor uang harian,
6. Membuat laporan harian.
- (5) Resiko sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini.

## KETENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA TENAGA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBANTU PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

## Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang tidak masuk kantor karena tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilannya sebesar 55 perhari dari jumlah tambahan berdasarkan kondisi kerja:
- b. Pegawai yang tidak masuk kantor karena izin dan sakit dipotong tambahan penghasilannya sebesar 19 perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, 1
- c. Pegawai yang tidak ikut apel tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilannya sebesar 14 perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja:
5. d.Pegawai yang pulang sebelum jam kerja dipotong tambahan penghasilannya sebesar 196 perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja,
- e. Pegawai yang melaksanakan cuti dipotong tambahan penghasilannya sebesar 196 perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja,
7. f£. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan surat perintah tugas tetap dibayarkan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja,
8. g.Setiap pegawai wajib menandatangani absensi masuk kantor dan pulang kantor.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila pegawai yang bersangkutan :
- a. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- b. Menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja.
- c. Dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Sebab-sebab atau alasan lain yang menurut peraturan perundang-undangan
- 3) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai Penguji Kendaraan Bermotor dan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

## BAB IV

## TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA TENAGA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBANTU

## PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

## Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dibayarkan setiap 1 (satu) bulan, yang pembayarannya pada pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala OPD.

## Pasal 5

- (1) Permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus, namun daftar perhitungan pembayaran dibuat terpisah untuk setiap bulannya.
2. Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). 2
3. Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja langsung ke rekening pegawai yang bersangkutan. 3)

## Pasal 6

Terhadap tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku

## Pasal 7

- » Surat Permintaan Pembavaran Langsung (SPP-LS) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dengan melampirkan:
- a. Daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja:
- b. Rekapitulasi daftar hadir kerja:
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan
- (2) Format daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Il peraturan Bupati ini.
- (3) Format rekapitulasi daftar hadir kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV peraturan Bupati ini.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 8

Apabila pagu anggaran untuk tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pada DPA OPD berkenaan, OPD yang bersangkutan dapat merevisi DPA dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

## PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

| Diketahui | Tanggal | Paraf |
|----------------|-----------|---------|
| Sekda | | |
| Ka. BPKD | | |
| Sek, BPKD | | |
| Kabid Anggaran | | | |

Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal 92 Jum 2017

BUPA ASAMAN BARAT

SYAHIRAN


PN

Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 22 Jim2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT


## MANUS HANDRI


Lampiran 1

: Peraturan Bupati

Nomor

Tanggal J1 Juni Ipif Tentang : Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembanti penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat

44

TABEL |

## RESIKO KERJA YANG MUNCUL PADA PENGUJI PEMULA KENDARAAN BERMOTOR

| | URAIAN | | N N5 | PROBA | DAMPAK |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | FAKTOR/ | |' WUJUD | URAIAN KEGIATAN | Uitas | |
| | Nyawa | | Kehilangan | Rem' kendaraan bocor, | sehingga kendaraan lidak terkendali dan keluar dari jalur uji pada saat memeriksa bagian bawah kendaraan Jan memeriksa tingkat kecepatan kendaraan bermotar | K | Meninggal dunia |
| | Kelaianan Jiwaf( Lingiung, Mudah | Tersinggung, Garang, Pendiam) | | Emosional | personal | Gas buang kendaraan yang mengandung zat beracun seperti: CO, HC, NoX danTimbal,pada saat kendaraan memasuki gedung unit untuk melakukan uji mekanik aga | S| mana: | 1 - Pusing, pening dan pingsan - Mual - Emosi menjadi tidak terkendali -Kanker paru-paru Serta gangguan |
| | Kehilangan jari Tangan dan kaki | Kehilangan | | Masuk kedalam putaran poros penggerak alat uji mekanik rem | S | Cacat tubuh permanen |
| | Benturan pada: kepala | Luka Juar ' dandalam | | Terbentur ole dilerential | kendaraan bermotor pada saal penguji nvemeriksa bagian bawah kendaraan | 5 | - Gegerotak - Kehilangan ingatan |
| | Kondisi punggung | dan leher | Kejang | Pada saal penguji memeriksa bagian bawah kendaraan dan dalam prosus pengukuran dimensi kendaraan | S | -Terkilir -Patah tulang |
| | Gangguan pengiihatan | Iritasi i | Tersiram oleh oli panas kendaraan bermotor, serta percikan api dari nyala mesin kendaraan bermotor, saal- penpuji melakukan pemeriksaan pada bagian bawah kendaraan bermotor | S | | -Kebutaan permanen - Iritasi |

## TABEL II

## RESIKO KERJA YANG MUNCUL PADA PEMBANTU PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

| | | | |' WUJUD: | . ana URATAN KEGIATAN kd | PROBALI TAS | DAMPAK | PROBALI TAS |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NO | FAKTOR/URAIAN | i | | KIsIT | DAMPAK | |
| 1 | Nyawa | Kehilangan | ' | Rem kendaraan bocor, sehingga kendaraan tidak terkendali dan keluar dari jalur uji pada saat memeriksa bagian bawah! kendaraan dan memeriksa | tingkat kecepatan | kendaraan bermotor | | K | : | | Meninggal dunia | |
| 2 | Kelaianan Jiwa( Linglung, Mudah | Tersinggung, Garang, Pendiam) | | Emosional personal | ' Gas buang kendaraan yang mengandung zat beracun seperti: CO, HC, | NoX danTimbalpada saat | kendaraan memasuki | gedung unit untuk ! melakukan uji mekanik | |S | - Pusing, pening dan pingsan - Mual - Emosi menjadi tidak terkendali -Kanker paru-paru serta gangguan | |
| 3 | Kehilangan jari Tangan dan kaki | Kehilangan | ! Masuk kedalam putaran ' poros penpperak alat uji : Mekanik rem | S i | Cacat tubuh permanen | |
| 4 | Benturan pada kepala | | Luka luat dan dalam | Terbentur oleh diferential kendaraan bermotor pada 'saat penguji memeriksa bagian bawah kendaraan | S | - Gegerotak - Kehilangan ingatan | |

| Kondisi punggung dan leher | | Kejang | Pada saat penguji memeriksa bagian bawah kendaraan dan dalam prases pengukuran dimensi kendaraan | -Terkilir -Patah tulang |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gangguan penglihatan | Iritasi | Tersiram oleh oli panas : kendaraan bermotor, serta | percikan api dari nyala | mesin kendaraan | bermotor, saat penguji ' melakukan pemeriksaan 'pada bagian bawah : kendaraan bermotor | -Kebutaan permanen -Iritasi |
| Gangguan organ bagian dalam | | Penyakit' dalam | | - Penguji pada saat | memeriksa kendaraan bermotor, mengihisap pas buang yang keluar dari setiap kendaraan yang diperiksa Penguji saat berada di dalam dan diluar sedung unit menghisap debu serta partikel lain yang dibmbulkan oleh kendaraan bermotor dan dilingkungan tempat para penguji melaksakan tugas 8 | -Gangguan pernapasan -Mual dan Pening Kangker paru, jantung dan usus |


BU

SYAHIRAN

PATI P

MAN

BARA T

| Diketahui | Tanggal | Paraf |
|----------------|-----------|---------|
| Sekda | | |
| Ka. BPKD | | |
| Sek. BPKD | | |
| Kabid Anggaran | | |



0.

Hn buUpau

.

Joel?

|4

£

22 Juni

:

## Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja kepada penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat

:

or

:

gal ang

No, Rek

## KWITANSI

ol

## PENGGUNA ANGGARAN

h Terima Dari

Berdasarkan kondisi kerja kepada penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor

Tambahan Penghasilan

20

dtas

BULAN

Pembayaran Lunas Kepada an...)

|

|

-

|

Sejumlah

:

5 dari

KAB, PASAMAN BARAT

asma kemauan

Da

PADA

Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja

:

bankan Pada

| TANDA TANGAN | |
|-------------------------------------|------|
| NO REK | |
| JUMLAH | |
| PPh | |
| JUMLAH SETELAH p AN OTONG | |
| POTONGAN IZIN/SAKIT/ TLAPEL/CUTI 14 | HARI |
| TIDAK MASUK T | | 59 |
| TUNJANG UN JANGAN | HARI |
| NAMA | |
| Got | |
| Jabatan Esselon | |
| JABATAN | |

renon scr

20

Simpang Empat

Yang Terima

## Setuju dibayar Pengguna Anggaran

Alamat : Simpang Empat

NIP.



Lunas Tel.

BENDAHARA PENGELUARAN

NP.

Lampiran III : Peraturan Bupati Pasaman Barat

2017

22 Juni

£4

:

Nomor:

Tanggal

## : Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat a

Tentang

## REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI Nama OPD :

## BULAN: 26


26...

...

Simpang Empat.

KEPALA

NIP..



£

SYAHIRAN

Lampiran IV

: Peraturan Bupati

Nomor

Tanggal

Tentang : Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan

: 22 Jum Dot bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Pasaman Barat

## KOP OPD

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Jumlah Uang Pembayaran IL.angsung (LS) tersebut diatas akan digunakan untuk Keperluan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor Bulan Desember Tahun 20... dan akan kami laksanakan sesuai dengan DPPA-OPD .
2. Keabsahan rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor bulan Desember Tahun 20 pada Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat
3. Apabila dikemudian hari terdapat Kelebihan atas Penerimaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji Kya kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor Tahun 20... pada Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat maka kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah Kab. Pasaman Barat

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, guna melengkapi persyaratan pengajuan permintaan penerbitan SP2D dari BendaharaUmum Daerah PemerintahKabupatenPasaman Barat.

20

PENGGUNA ANGGARAN

NIP


Diketahui

Tanggal

Pargf

Sekda

Y

Ka. BPKD

Sek. BPKD

1

oom

um.