KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1997. (berlaku 12 Agustus 1997)
Pembukaan
Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dipandang perlu untuk mengubah susunan organisasi Departemen Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam
BAB X - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 109
Departemen Pekerjaan Umum sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
BAB X - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 110
Tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang pekerjaan umum.
BAB X - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 111
Departemen Pekerjaan Umum terdiri dari:
1. Menteri,
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pengairan;
5. Direktorat Jenderal Bina Marga;
6. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum;
8. Pusat;
9. Instansi Vertikal di Wilayah.
BAB X - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 112
Sekretariat Jenderal terdiri dari:
1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Perlengkapan;
5. Biro Hukum;
6. Biro Bina Sarana Perusahaan;
7. Biro Kerjasama Luar Negeri;
8. Biro Hukum.
BAB X - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 113
Inspektorat Jenderal terdiri dari:
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Wilayah I;
3. Inspektur Wilayah II;
4. Inspektur Wilayah III;
5. Inspektur Wilayah IV;
6. Inspektur Wilayah V;
7. Inspektur Wilayah VI;
8. Inspektur Wilayah VII;
9. Inspektur Lingkaran Prasarana Pekerjaan Umum.
BAB X - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 114
Direktorat Jenderal Pengairan terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Bina Teknik;
4. Direktorat Pendayagunaan dan Pengamanan Sumber Daya Air;
5. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat;
6. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Tengah;
7. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Timur.
BAB X - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 115
Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Bina Teknik;
4. Direktorat Bina Jalan Kota;
5. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat;
6. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Tengah;
7. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Timur.
BAB X - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 116
Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Bina Teknik;
4. Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Perdesaan;
5. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat;
6. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Tengah;
7. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Timur;
BAB X - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 117
Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum terdiri dari:
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
BAB X - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 118
Pusat terdiri dari:
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
2. Pusat Pendidikan Keahlian Teknik Pekerjaan Umum;
3. Pusat Pelatihan Keterampilan Jasa Konstruksi;
4. Pusat Pengolahan Data dan Pemetaan;
5. Pusat Analisis Pengembangan Pembangunan Pekerjaan Umum.
BAB X - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 119
Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum di Wilayah".
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan ttd.
Lambock V. Nahattands
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO