UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa perlu diadakan peraturan tentang Acara Pidana khusus untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
Mengingat : pasal 90 ayat 2 jo. 89 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 2
- a. dalam perjalanan langsung menuju sidang Dewan Perwakilan Rakyat dari tempat tinggalnya atau sewaktu dalam perjalanan dari sidang itu langsung menuju ke tempat tinggalnya;
- b. dalam perjalanan langsung menuju ke rapat Dewan Perwakilan Rakyat dari tempat kediamannya atau sewaktu dalam perjalanan dari rapat itu langsung menuju ke tempat kediamannya;
- c. sedang melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tempat tinggal atau tempat kediamannya;
- d. berada di dalam gedung atau pekarangan gedung Dewan Perwakilan Rakyat berhubung dengan rapat yang dikunjunginya;
- e. menjalankan tugas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat atau Seksi Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan sewaktu dalam perjalanan berhubung dengan tugas itu.
- (2) Bila seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat berada dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat maka hanya dapat ditangkap atau ditahan setelah didapat persetujuan Jaksa Agung dan diberitahukan maksud tentang penangkapan dan penahanan itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali jika ia tertangkap tangan melakukan suatu tindakan pidana.
Hal-hal yang dikecualikan dalam pasal 1 ayat 1 ialah:
- a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak-pidana;
- b. dituduh telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- c. dituduh telah melakukan kejahatan yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku Kedua, Titel I.
Pasal 3
- (1) Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal 77 HIR maka surat perintah untuk penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau penggeladahan tempat kediaman atau tempat tinggal anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikeluarkan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam keadaan mendesak, surat perintah termaksud dalam ayat 1 dapat diberikan oleh Jaksa setempat dengan kewajiban memberitahukan dalam waktu 2 x 24 jam kepada Jaksa Agung untuk disahkan atau tidak.
- (3) Dalam tempo 24 jam sesudah surat perintah penangkapan atau penahanan atau penggeladahan itu dikeluarkan atau sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ayat 2, Jaksa Agung memberitahukan hal itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Di samping memberitahukan menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, maka setiap pegawai pengusut yang menangkap atau menahan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam tempo 24 jam langsung memberitahukan tindakan itu kepada Jaksa Agung.
- (5) Jaksa Agung dalam tempo 24 jam sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ayat 4, memerintahkan pemeriksaan terhadap anggota itu.
- (6) Jika Jaksa Agung berpendapat tidak ada cukup alasan untuk menahan anggota itu seterusnya maka ia memerintahkan supaya anggota tersebut selekas-lekasnya dilepaskan dalam tempo 24 jam sesudah surat perintah melepaskan itu diterima oleh pegawai yang berkewajiban.
Pasal 4
Kecuali dalam keadaan tertangkap tangan atau keadaan mendesak, penangkapan atau penahanan yang diperkenankan dalam pasal 1 dan pasal 2 atau penggeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota Polisi berpangkat serendah-rendahnya Inspektur atau yang sederajat dengan itu atau oleh seorang anggota Polisi Militer berpangkat serendah-rendahnya Letnan.
Pasal 5
- (1) Pegawai pengusut yang melalaikan kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 3 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah.
- (2) Tindak-pidana tersebut dalam ayat 1 adalah pelanggaran.
Pasal 6
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diperbolehkan, segera sesudah dilakukan penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mengunjungi anggota itu di tempat penahannya, kecuali jika Jaksa Agung menyatakan keberatannya.
Pasal 77
- (2) Dalam keadaan mendesak, surat perintah termaksud dalam ayat 1 dapat diberikan oleh Jaksa setempat dengan kewajiban memberitahukan dalam waktu 2 x 24 jam kepada Jaksa Agung untuk disahkan atau tidak.
- (3) Dalam tempo 24 jam sesudah surat perintah penangkapan atau penahanan atau penggeladahan itu dikeluarkan atau sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ayat 2, Jaksa Agung memberitahukan hal itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Di samping memberitahukan menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, maka setiap pegawai pengusut yang menangkap atau menahan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam tempo 24 jam langsung memberitahukan tindakan itu kepada Jaksa Agung.
- (5) Jaksa Agung dalam tempo 24 jam sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ayat 4, memerintahkan pemeriksaan terhadap anggota itu.
- (6) Jika Jaksa Agung berpendapat tidak ada cukup alasan untuk menahan anggota itu seterusnya maka ia memerintahkan supaya anggota tersebut selekas-lekasnya dilepaskan dalam tempo 24 jam sesudah surat perintah melepaskan itu diterima oleh pegawai yang berkewajiban.
Kecuali dalam keadaan tertangkap tangan atau keadaan mendesak, penangkapan atau penahanan yang diperkenankan dalam pasal 1 dan pasal 2 atau penggeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota Polisi berpangkat serendah-rendahnya Inspektur atau yang sederajat dengan itu atau oleh seorang anggota Polisi Militer berpangkat serendah-rendahnya Letnan.
- (1) Pegawai pengusut yang melalaikan kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 3 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah.
- (2) Tindak-pidana tersebut dalam ayat 1 adalah pelanggaran.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diperbolehkan, segera sesudah dilakukan penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mengunjungi anggota itu di tempat penahannya, kecuali jika Jaksa Agung menyatakan keberatannya.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN
NEGARA
NOMOR
150
TAHUN
1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ttd SOEKARNO.

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
.
## UNDANG-UNDANG NOMOR 75 TAHUN 1954 TENTANG
## ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK
## ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
## B. Penjelasan umum.
Maksud Undang-undang ini ialah supaya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat dan leluasa melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga ia tidak perlu khawatir akan tindakan sewenang-wenang dari alat-alat Negara waktu ia melakukan tugasnya itu; dengan lain perkataan jangan hendaknya ada 'willekeur' terhadap penahanan atau penangkapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Didalam menentukan hak-hak khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu, maka sudah seharusnyalah bahwa hak-hak istimewa itu tidak terlalu berlainan dengan hak-hak warganegara lainnya; dalam pada itu tidak pula dilupakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat didalam melakukan tugasnya, memang mempunyai kedudukan istimewa.
Didalam Undang-undang ini materi yang bersangkutan tidak diatur 'uitputtend', sebab adalah bijaksana kiranya melihat dahulu perkembangan masyarakat dan prakteknya peraturan ini dinegara kita.
## B. Penjelasan pasal demi pasal.
##
PENJELASAN
Pasal 1
Didalam pasal ini dengan tegas ditetapkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu hanya diperlindungi jika ia benar-benar melakukan tugasnya sebagai anggota; pada huruf c ayat 1 dikatakan dengan terang 'sedang melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditempat tinggal atau ditempat kediamannya'. Dengan adanya penetapan-penetapan sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ini, maka dengan sendirinya penangkapan atau penahanan yang bertentangan dengan pasal ini terancam oleh aturan pidana pasal 333 c.q. 334 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tidak perlu diberikan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 3
Dalam pasal ini (dan juga di dalam pasal 1 ayat 2) nyata bahwa tanggung-jawab