PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Nomor 4 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (berlaku 2 Mei 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, serta Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. 2 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahyn 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan ;
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan;
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur Pembantu Lurah pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang befwenang UntUk mengaturdan mengurus kepehtingan masyarakat setempat ## BAB II PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Kelurahan dapat dibentuk di wilayah ibukota Kabupaten dan wilayah Kecamatan;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih, atau akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
Bagian Ketiga Syarat-syarat pembentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
Bagian Keempat Penghapusan dan Penggabungan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Kelurahan yang kondisinya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus atau digabung;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai - nilai sosial budaya masyarakat setempat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut:
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan; .
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, mengakibatkan seluruh kekayaan dan sumber -sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
BAB III - PEMBIAYAAN
Pasal 11
Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12
Pasal 12
- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan serta perubahan status desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melaiui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penetapan: Ditetapkan di Doloksanggul pada tanggal 2 Mei 2008

Penandatangan: BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, Dto Dto Drs. MADDIN SIHOMBING, M. Si LEMBARANDAERAHKABUPATENHUMBANGHASUNDUTANTAHUN 2008 NOMOR $