Unknown Unknown Nomor DENGAN Tahun 2000 tentang KEWENANGAN KABUPATEN BATANGHARI SEBAGAI DAERAII OTONOM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahrva untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom;
2. b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas" perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom.
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat iI Tanlung Jabung;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran l'{egara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72: Tambahan Lembaran \egara \omor 38-i8 r: J.
6. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 19Y-&lt; tentarg Fenrerahan Sebagaian Lrusan Pemenntahan kepa.fu l6 ]aerah Tln,-luat Il Percontohan lLembaran \egara R.ep';birk "nnionesla Ta,:un nyv-i \onior iS. Talnbahan tr-embaran \esara \t-rrtot :i;--+
.
'
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian unsan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106; Tambahan Lembaran NegaraNomor 3769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG IIARI MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN
BATANG HARI SEBAGAI DAERAH OTONOM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
## Pasal2
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
B^{B II
KEWEIiA\GA.\ ICABUPATEN BATA}{G HARI SEBAGAI DAERAH OTONOM
Pasal2
- (1) Kewenangan Kabupaten adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraanPemerintahan.
- (2) Kervenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikelompokan dalam bidang/urusan, sebagai berikut :
1. BIDANG PERTANIAN:
il. Pertanian Tanaman Pangan;
1. Pengujian dan Penerapan Teknologi;
- a. Menyelenggarakan demontrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- b. Melakukan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani,
- c. Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran oleh petani.
2. Sumber daya lahan dan air;
- a. Melakukan identifikasi areal potensial untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten;
- b. Menetapkan sasaran areal dan lokasi prioritas di Kabupaten bagi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya lahan;
- c. Menetapkan peta potensi dan peta pemanfaatan sumber daya lahan di Kabupaten;
- d. Melakukan bimbingan pengembangan dan rehabilitasi lahan kepada petani;
- e. Melakukan bimbingan teknis pemanfaatan air pengairan untuk budi daya tanaman;
- f. Membuat dan memelihara jaringan pengairan tingkat usaha tani dan kuarter.
3. Pembenihan;
- a. Merencanakan, mengatur dan memantau pengadaan dan penyaluran benih di Kabupaten.
- b. Mendirikan dan mengelola Unit Pembenihan (Balai Benih UtamaBBU dan Balai Benrh PembanruBBP) di Kabupaten.
- c. N{emperbanl'ak dan mevalurkan benih Sebar (BR),
- d. \lemperbanrali dan menvalurkan mata tempel pohon tnduk kepada petani;
- e. Membina dan mengembangkan penangkar benih,
- f. Membina perbanl'akan dan penyaluran benih sebar yang dilakukan oleh swasta.
4. Pupuk Orgamk ( Pupuk Cair dan ZatPengatur Tumbuh ) ,
- a. Melakukan bimbingan dan mengawasi penggunaan pupuk di tingkat pertanian,
- b. Mengatur, memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk di Kabupaten.
5. Pestisida;
- a. Melakukan bimbingan teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida kepada kiosipengecer,petani dan masyarakat lainnya;
- b. Memantau dan melakukan penanggulangan dampak penggunaan dan pemusnahan pestisida di tingkat kios pengecer dan petani.
6. Pembinaan alat dan mesin;
- a. Menyebarkan prototipe alat dan mesin pertanian yang telah direkomendasi kepada masyarakat;
- b. Melakukan demontrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian di lahan petani;
- c. Malakukan bimbingan terhadap bengkel alat dan mesin pertanian,
- d. Melakukan identifikasi dan inventarisasi keperluan alat dan mesin pertanian di Kabupaten;
- e. Melakukan bimbingan dan mengawasi mutu pada tingkat penggunaan alat dan mesin pertanian oleh petani dengan memperhatikan aspek serta pengaruh terhadap produksi.
Pelayanan dan perijinan usaha ;
- a. Memberikan ijin dan mengawasi usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras milik orang warga negara atau Badan Hukum Indonesia yang tidak mempergunakan modal asing;
- b. Memberikan ijin dan mengawasi usaha budidaya tanaman pangan (Kecuali padi dan kedele) dengan luas lahan antara 5 ha s/d 50 ha ;
- c. Memberikan ijin dan mengarvasi usaha jasa budi da1..a tanaman.
8. Pembinaan manajemen usaha tani;
- a. \'lelaksanakan anahsa usaha tam di Kabupaten:
- b. \{embenkan pelavanan data informasi usaha taru perraruan tanaman pansan dan holnh.rltura .ii xaL,upaten
- c. \leiai.rriran bimbingan analisa dan penerangan usaha tani yang menguntungkan:
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan penetapan kompensasi jaminan penghasilan apabila teqadi perbedaan antara kebijaksanaan pemerintah dengan rencana usaha tani petani pada tingkat Kabupaten.
9. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan hasil;
- a. Menghitung perkiraan kehilangan hasil budidaya tanaman pangan dan hortikultura di tingkat Kabupaten;
- b. Melakukan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil budid ay a tanaman;
- c. Menyebarluaskan dan melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen dan pengolahan hasil di Kabupaten.
10. Pembinaanpemasaran;
- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi pasar di Kabupaten;
- b. Menyampaikan data pasar Komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke Propinsi dan Pusat,
- c. Melakukan bimbingan dan mengawasi pelaksanaanharga dasar di tingkat petani serta melaksankan pengadaan pangan di Kabupaten;
- d. Mengadakan dan membimbing promosi produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di tingkat Kabupaten.
11. Perlindungan Tanaman pangan dan hortikultura;
- a. Pembuatan peta penyebaran OPT di Kabupaten;
- b. Melaksanakan pengamatandan identifikasi Organisme pengganggu Tanaman (OPT);
- c. Melakukan bimbingan pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT) kepada petani dan masyarakat lainnya;
- d. Melakukan bimbingan pengendalian dan eradikasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kepada petani dan masyarakat lainnya;
- e. Melaksanakan pengendalian dan eradikasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) apabila terjadi eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tingkat Kabupaten;
- f. Menetapkan larangan keluarimasuk Media pembaua OPT ke atau dan daerah lain atau antar n-ilavah di dalam daerahnl-a.
12. g llelakukan bimbtngan pemani-aatan dan pemeliharaan sarana perhndunean tanaman kepada petani
- h. \{envebarkan dan melaLrriian bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani,
- i. Melakukan analisa kerugian akibat serangan OPT di Kabupaten;
15. j Melaporkan perkembangan OPT secara periodik dan teryadinya eksplosi ke Propinsi.
16. 12 Tenaga Ke{a Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura,
- a. Melakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan dan ketersediaan tenaga ke{a pertanian tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten;
- b. Peningkatan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan holtikultura di Propinsi;
- c. Melakukan bimbingan pemanfaatan tenaga kerja di Kabupaten;
- d. Melakukan bimbingan penyelenggataan kesejahteraan tenaga ke{a dan penerapan upah minimum.
21. 13 Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan holtikultura ;
- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta penyusunan dan penyajian statistik pertanian tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten;
- b. Menyampaikan pelaporan data dan statistik pertanian Tanaman pangan dan holtikultura ke Propinsi;
- c. Melakukan peramalan dan perhitungan produksi serta melaksanakan pengambilan ubinan di Kabupaten.
Peternakan:
1. Pengujian dan penerapan teknologi;
- a. Menyelenggarakan demonstrasi dan kaji terap teknologi anjuran.;
- b. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani,
- c. Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi ajuran oleh Petani:
2. Sumber daya lahan, penyebaran dan pengembangan peternakan;
- a. Melakukan identifikasi potensi penyebaran dan pengembangan peternakan tingkat Kabupaten;
- b. Menyusun tata ruang peternakan dan menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan di Kabupaten,
- c. Melaksanakan penvebaran dan redistribusi ternak pemerintah;
- d. lvfelalrulan bimbrngan dan penga\\-asan penyebaran dan pengembangan ternak 1'ang dilatrrhan oieh s\\'asra.
10. i Perbibitan dan srlsilah ternak
- a. \{elaLrrlian seleksi ternali bibit:
- b. Melahrkan regnstasi atau pencatatan ternak bibit;
- c. Melakukan pengujian populasi dasar temak;
- d. Melakukan bimbingan produksi ternak bibit peternakan rakyat;
- e. Memantau dan melakukan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit;
- f. Memantau dan mengawasi penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
- g. Melaksanakan pengawasan mutu ternak bibit ;
- h. Mengatur dan melaksanakan kastrasi ternak non bibit,
- i. Mengadakan mani beku produksi dalam negeri untuk keperluan Kabupaten;
20. j Memproduksi mani beku ternak local (local spesifik) untuk Kabupaten;
- k. Melakukan Inseminasi Buatan kegiatan inseminasi program pemerintah;
1. Melakukan bimbingan dan pengawasan inseminasi buatan yang dilakukan oleh Swasta;
- m. Memonitor dan melaksanakan registrasi hasil inseminasi buatan;
- n. Mengadakan Mudigah ternak untuk Kabupaten;
- o. Memproduksi mudigah ternak lokal dalam (Lokal Spesifik) untuk Kabupaten;
- p. Melaksanakan alih mudigah,
27. q Melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan alih mudigah oleh swasta;
- r. Memonitor dan melalcukan regristrasi hasil alih mudigah;
- s. Melakukan bimbingan Pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
4. Pakan Ternak dan Padang Penggembalaan,
- a. Melakukan bimbingan penggunaan pakan dan bahan baku pakan konsentrat;
- b. Melakukan Pengawasan mutu Pakan dan bahan baku pakan konsentrat dalam pemakaian;
- c. Melakukan Bimbingan Produksi Benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar / Ektension Seed (ES) dan produksi hijauan pakan;
- d. Melakukan pengadaan perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar / Ektension Seed (ES);
- e. Menyelenggarakan kebun benih hijauan pakan untuk perbanyakan benih sebarEktension Seed (ES);
- f. Mendirikan dan mengelola kebun benih hijauan pakan di Kabupaten:
37. g \{elalllian pen\_qa\\asan usaha hijauan makanan temak:
6.
- tL MelaL:ukan penga\r-avrn dan pengujian mufu pakan hijauan dalam Pemakaian;
- i. Menetapkan lokasi dan melakukan pengaturan, mengawasi dan melakukan bimbingan pengelolaan dan pemanfaatan tanah penggembalaan umum.
5. Obat Hewan;
- a. Melakukan bimbingan pemakaian sediaan biologik farmasetik dan premiks kepada petani &amp; masyarakat,
- b. Mengadakan sediaan biologik, farmasetik dan premiks untuk keperluan penanggulangan penyakit hewan menular bukan wabah.
Pembinaan Alat dan Mesin ;
- a. Melakukan Identifikasi dan menyusun rencana kebutuhan alat dan mesin pada Kabupaten;
- b. Melakukan pendataan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin peternakan di Kabupaten,
- c. Menyebarkan informasi prototipe alat dan mesin yang telah direkomendasi;
- d. Melakukan bimbingan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan di Kabupaten;
- e. Melakukan kaji terap alat dan mesin peternakan.
7. Peredaran dan Mutasi Ternak;
- a. Melakukan identifikasi dan pengusulan jumlah ternak bibit yang dapat dikeluarkan atau dimasukan dari / kewilayah daerahnya,
- b. Memberikan surat keterangan asal ternak bibit dari Kabupaten yang bersangkutan ;
- c. Melakukan identifikasi dan pengusulan jumlah ternak sembelihan/potong yang dapat dikeluarkan atau dimasukan dari/ke wilayah daerahnya;
- d. Memberikan surat keterangan asal ternak sembelihan/potong dari daerah yang bersangkutan,
- e. Melakukan pengawasan laluJintas ternak sembelihan/ potongan dari dan ke wilayah daerahnya;
- f. Melakukan pengawasan lalu -lintas dagrng dari dan kewilayah daerahnya.
8. Kesehatan hewan;
- a. Melaksanakan penyembuhan/pengobatan penyakit hewan program pemerintah:
- b. Memantau pelaksanaan penyembuharv pengobatan penyakit oleh dokter heuan mandiri:
- c. Melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan kepada petani dan masyarakat;
- d. Membangun, dan mengelola unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
- e. Mengamati, mencatat dan menyampaikan laporan kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten;
- f. Membuat peta penyakit hewan di Kabupaten;
- g. Melaksanakan penyidikan dan epidemilogik penyakit hewan parasitis, bakteriawi, virusi dan penyakit hewan lainnya;
- h. Mendirikan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan tipe C;
- i. Melaksanakan Vaksinasi massal terhadap prorgam pemerintah,
10. j Melakukan bimbingan dan mamantau vaksinasi ternak yang dilakukan masyarakat;
- k. Melaksanakan pemberantasan penyakit hewan program pemerintah;
- l. Melakukan bimbingan dan memantau pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan oleh masyarakat;
- m. Melakukan penutupan dan pembukaan kembali *rlayah rvabah dalam Kabupaten;
- n. Menyampaikan laporan gelala te{adinya wabah di Kabupaten kepada Propinsi;
- o. Melalrukan pengawasan pelaksanaan urusan kesejahteraan hewan;
16. p Mengawasi dan melakukan pengujian mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan,
- q. Mendinkan dan mengelola rumah Pemotongan hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan unggas (RPU), Kelas D Milik Pemerintah,
- r. Melalcukan pembinaan dan pengawasan usaha pemotongan hewan swasta untuk peredaran di Wilayah Kabupaten (Klas D);
- s. Memberikan Surat Keterangan Asal / Kesehatan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
- t. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan hygiene lingkungan usaha peternakan.
9. Pelayanan dan perijinan usaha;
- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan ijin usaha peternakan ;
- b. Melakukan pendaftaran dan memberikan surat tanda daftar usaha petemakan rakvat dengan skala usaha :
- 1) Avam petelur maksimal i0.000 ekor induh dan atau a\-am ras pedagng malisrmal 15.000 ekor produlisr siklu,s:
25. I l Itrli Ln-u1ras. entok atau kaikrm mali:imal l5.Ci00 ekor campuran
- 3) Kalkun 10.000 ekor campuran;
- 4) Burung Puyuh, burung dara maksimal 25.000 ekor campuran;
- 5) Kambing, domba, rusa maksimal 300 ekor campuran;
- 6) Babi maksimal 125 ekor campuran;
- 7) Kelinci maksimal 1500 ekor campuran;
- 8) Sapi potong maksimal 100 ekor campuran;
- 9) Sapi Perah maksimal 20 ekor campuran;
- 10) Kerbau maksimal T5 ekor campuran;
- 11) Kuda maksimal 50 ekor campuran.
- c. Memberikan rjin usaha pemotongan hewan/usaha pemotongan unggas yang produksinya untuk keperluan dalam Kabupaten (kelas D);
- d. Memberikan ijin laboratorium peternakan kesehatan hewan sesuai dengan akreditasi yang ditetapkan,
- e. Memberikan ijin Rumah Sakit/Klinik hewan sesuai dengan akreditasi yang ditetapkan;
- f. Memberikan ijin toko, kios dan pe ngecer obat hewan;
- g. Memberikan ijin kegratan inseminasi buatan dan alih mudigah yang dilakukan oleh swasta;
- h. Menetapkan lokasi usaha hijauan makanan temak.
10. Pembinaan Manajemen Usaha Peternakan;
- a. Melaksanakan bimbingan manajemen usaha peternakan,
- b. Melakukan analisa usaha peternakan di Kabupaten;
- c. Mengumpulkan bahan informasi pengembangan agribisnis dan agroindustri peternakan;
- d. Melakukan bimbingan agnbisnis dan agroindustri kepada petani;
- e. Melakukan bimbingan penerapan pola kerjasama / kemitraan usaha peternakan.
11. PembinaanPemasaran;
- a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi pasar di Kabupaten;
- b. Menyampaikan informasi harga dasar komoditas peternakan di Daerahnya;
- c. Menyelenggarakan dan melalcukan bimbingan promosi pemasaran ternak Tk. Kabupaten;
- d. Melakukan pembangunan, pengelolaan dan pengawasan pasar hewan dan penampungan ternak.
12. Tenaga Kerja Peternakan;
- a. Melakukan inventarisasi dan melaporkan jurnlah, lems peked"an, dan i abatan-i abatan teknis usaha p€ternalian:
2.
- b. Melakukan inventarisasi dan analisis kebutuhan &amp; ketersediaan tenaga kerja peternakan di Kabupaten,
- c. Meningkatkan ketrarnpilan tenaga kerja peternakan di Kabupaten;
- d. Melakukan bimbingan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja peternakan dan penerapan ketentuan upah minimum.
13. Data dan statistik peternakan;
- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa &amp; penyajian data dan statistik peternakan di Kabupaten,
- b. Melaporkan data dan Statistik peternakan ke Propinsi.
Perikanan:
1. Pengujian danpenerapanteknologi;
- a. Menyelenggarakan demontrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- b. .Melakukan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi oleh petani neiayan;
- c. Melakukan pemantauan dampak penerapan teknologi anjuran diwilayah Kabupaten;
- d. Pembinaan dan Pengembangan Diklat yang dikelola petani nelayan (PaS);
- e. Perencanaan pembangunan perikanan lingkup Kabupaten;
- f. Melakukan evaluasi kinerja perikanan di Kabupaten;
8. g Mengadakan mimbar sarasehan tingkat Kabupaten,
- h. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan petani nelayan, penluluh, peneliti, dan pengusaha;
- i. Penyusunan program penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten.
11. Surnber Daya Lahan, Ikan &amp; lingkungan,
- a. Melakukan Identifikasi dan penaksiran, besarnya potensi budi daya air tawar dan payau;
- b. Menetapkan Peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan di Kabupaten;
- c. Menetapkan sasaran lokasi kegiatan survei dan pemetaan sumber daya iahan budidaya air payau dan air tawar;
- d. Mengelola dan melakukan pemantauan kelestarian lingkungan pada areal budidaya air payau dan air tawar;
- e. Menyelenggarakan pengendalian hama dan penyakit ikan di Kabupaten;
- f. Melakukan pengawasan penangkapan ikan bagi alat-alat stasioner dan perahu tanpa motor. kapal motor tempel (out Board) dana kapal bagr usaha perikanan \ ang tidak memerlulian iiin usaha penangkapan ( fL? j.
18. g Pelaksanaan stocking dan restockin*e di perairan umum:
19. h" BimbinEan. ekspiora-&lt;i. eLsploitasi. kon-rena-si. rehalliltasl dar -{r danau 27
3. PengembanganProduksi;
- a. Melalcukan bimbingan penerapan pola Pengembangan produksi sesuai dengan yang ditetapkan untuk daerahnya;
- b. Bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan untuk kegiatan perikanan;
- c. Peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan,
- d. Evaluasi pengelolaan saluran air (irigasi) untuk budidaya perikanan.
4. Sarana Produksi;
- a. Alat dan mesin Perikanan:
- 1) Melaksanakankaji terapterhadap bahan, alat dan mesin,
- 2) Menyebarluaskan prototype alat, bahan dan mesin perikanan serta alat Bantu penangkapan yang direkomendasikan,
- 3) melakukan evaluasi pemanfaatan alat, bahan dan mesin perikanan serta pendataan produsen kapal, alat, bahan dan mesin perikanan dan alat bantu penangkapan di Kabupaten.
Beruh lkan:
- 1) Melakukan bimbingan dan pengawasan pengadaan dan atau produksi serta penyaluran benih ikan di Kabupaten,
- 2) Melakukan bimbingan unit perbenihan ikan yang diselenggarakan oleh petani atau masyarakat;
- 3) Membangun, mengelola dan mengembangkan unit pembenihan ikan Pemerintah Kabupaten (BBI lokal, BBU dan Balai benih Ikan lainnya);
- 4) Melalcukan bimbingan perbenihan swasta;
- 5) Melakukan bimbingan dan pengawasan Mutu Benih Ikan;
- 6) Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber induk ikan;
- 7) Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil teknologi pembenihan ikan,
- 8) Distribusi dan pengelolaan induk pokok (parent stock),
- 9) Pembenihan Sex Reversal (Mono Sex);
- 10) Identifikasi, pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas induk ikan dan benih ikan darilke wilayah Kabupaten.
Pakan lkan:
- 1) Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penyaluran pakan ikan di Kabupaten;
- 2) Melakukan Bimbingan Penggunaan pakan ikan kepada petani ikan;
- 3) Melalcukan Inventarisasi dan regristrasi perusahaan pakan ikan.
Obat-obatan:
- 1) Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran bahan obat dan obat Ikan di Kabupaten:
- 2) I{elakukan bimbin\_ean Penggunaan Bahan obat, dan Obar ikan kepada PEtani lkan:
- 3) Melakrrkan Pemantauan harga, penyaluran dan penggunaan bahan obat dan obat ikan di tingkat Petani.
5. Perizinan Usaha;
- a. Memberikan Rekomendasi usaha budidaya ikan pada air tawar payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan I atau tenaga asing serta berlokasi diwilayah Kabupaten yang bersangkutan;
- b. Melakukan regristrasi usaha perikanan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak memerlukan izin usaha dan mengawasi usaha perikanan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kabupaten;
- c. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perikanan.
6. Pengembangan Usaha;
Melakukan bimbingan penerapan pola pengembangan usaha perikanan :iesuai dengan yang ditetapkan untuk daerahnya.
7. Pembinaan mutu hasil perikanan;
- a. Melakukan pembinaan dan mengawasi kegiatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten;
- b. Memberikan rekomendasi / Surat Keterangan Pembinaan, penanganan dan pengolahan ( SKPPP) tradisional y ang ada di Kabupaten;
- c. Memberikan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antar Kabupaten di dalam Satu Propinsi,
- d. Pemantauan dan pengawasan lembaga system mutu perikanan serta pemeriksaan higien dan sanitasi;
- e. Bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan,
- f. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengelolaan hasil, pemasaran, kelembagaan mutu dan pelayanan serta pemberian sertifikat mutu eksport hasil perikanan;
- g. Pengawasarlpemeriksaan lalu lintas hasil perikanan dari atau ke wilayah Kabupaten.
8. Sarana Informasi Pasar,
- a. Melakukan analisis pemasaran hasil perikanan di Kabupaten;
- b. Menyusun dan menyampaikan informasi pemasaran hasil perikanan di Kabupaten:
- c. Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi hasil perikanan di Kabupaten;
- d. Mengelola sarana pemasaran milik Pemerintah di Kabupaten,
- e. Melakukan pembinaan dan mengawasi pemanfaatan sarana pemasaran di Kabupaten.
9. PrasaranaPerikanan:
- a. lvfenvediakan dan mengelola prasarana budidava tamL'ak ,hungkat petamr saluran tersier r:
- b. lIen1-ediakan dan mengelola pasar ikan hidup dan hasil perikanan lainnya;
- c. Pemantauan dan pengawasan penetapan standar-standar teknis pasar ikan dan operasional pasar ikan.
10. Pelelanganlkan;
4. Melaksanakan pelelangan ikan sesuai bimbingan teknis dari pusat.
11. TenagaKeqaPerikanan;
- a. Inventarisasi dan analisa kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja perikanan di Kabupaten;
- b. Mengembangkan tenaga kerja perikanan di Kabupaten;
- c. Meiakukan bimbingan penyelenggaraan Kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum.
12. Data dan Statistik;
- a. Melakukan pengumpulan, estimasi, analisisi, penyusunan dan penyajian data dan statistik perikanan Kabupaten;
- b. Menyampaikan Laporan Data Statistik Perikanan ke Propinsi.
2. BIDANG KESEHATAN :
- a. Kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- b. Perbaikan gizi;
- c. Hygiene dan sanitasi;
- d. Penyehatanlingkunganpemukiman;
- e. Penyuluhankesehatanmasyarakat;
- f. Pengobatan termasuk pelayanan kesehatan karena kecelakaan;
- g. Kesehatan sekolah;
- h. Kesehatan gizi dan mulut;
- i. Laboratorium sederhana.
10. j Pembinaan dan pengembangan peran serta Masyarakat;
- k. Pelayanan medik;
- l. Rehabilitasi medik;
- m. Perawatan;
- n. Kesehatan rujukan,
- o. Pengadaan obat dan alat kesehatan;
- p. Tarif upaya kesehatan;
- q. Pelayanankesehatan dasar dankesehatanrujukan;
- r. Gudang farmasi;
- s. Perencanaan, proses pengadaan dan distribusi Obat Esensial dan sangat Esensial untuk pelayanan kesehatan dasar;
- t. Pemberian izin dan pembinaan Apotik dan Toko Obat;
- u. Pemberian izrn sarana dan prasarana kesehatan swasta seperti Rurnah Sakit S*asta Kabupaten- balai pengobatan, Izin Praltek ( Dokter. Bidan, Dokrer Gigt ), Rumah bersahn dan rukans s1s-i:
- \'. Pernantauan dan penga*asan peredaran garam beryodium di Kabupaten;
- \v. Pemantar,an status gizi masyarakat;
- x. Pemantauan pelaksanaan sertifikasi teknologt kesehatan dan gizi
- y. Pengelolaan, pengawasan dan pembinaan sarana Yankessar dan rujukan;
- z. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten (termasuk system kewaspadaan pangan dan grzi);
- aa. Penetapan pembiayaan pelayanan kesehatan
- bb. Pemantauan, pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;
- cc. Rekomendasi kesehatan untuk SITU, SIUP, TTU, TPM, TP3 pestisida, Tempattempat Hiburan, Pariwisata, PerkebunanlPertanian, pemukiman dan lndustri ;
- dd. Pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan TTU, TPM, TP3 pestisida, Tempat-tempat Hiburan, Pariwisata, PerkebunanPertanian, pemukiman dan Industri;
- ee. Pemantauan dan pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan air dan air untuk industri;
- ff. Pemantauan dan pemeriksaan air limbah buangan rumah tangga, air limbah industri dan air limbah khusus (Rumah Sakit dan laboratorium);
- gg. Pemantauan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan kampanye kesehatan
- hh. Pembinaan penggunaan tanaman obat tradisional;
- ii. Peemantauan dan pembinaan tingkat perkembangan UKBM (Posyandu, Dana Sehat, POD,IIKK, SBH, Pondok Bersalin dan Batra);
- jj Membina, mengembangkan dan mendorong perkembangan program JPKM;
- kk. Pembinaan dan pemantauan tingkat perkembangan kesehatan institusi;
11. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelayanan kesehatan;
- mm. Surveilance Epidemiologi SKDKLB serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- nn. Pemantauan, pembinaan pelaksanaan imunisasi, pemberantasan penyakit bersumber binatang dan pemberantasan penyakit menular langsung;
- oo. Penempatan, pembinaan pemindahan tenaga kesehatan dalam kabupaten serta penyelengg araan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan;
- pp. Merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana serta pembiayaan pembangunan kesehatan;
- qq. PerencanaanPembangunanKesehatan;
- rr. Pengaturan dan pengorganisasian system kesehatan;
- ss. Penelitian dan pengembangan kesehatan;
- tt. Penyelenggaraan SKPG:
- uu. Bimbingan dan pengendalian upayalsarana kesehatan
- w. Bimbingan dan pngendalian upaya kesehatan lingkungan.
- r+'rv. Peengembangan kerja sama lintas sekloral-
- )L\. Bimbingan dan teknologl mutu dan keamanan industn rumah tanqga- makanan.
- ]fPenvelenggariurn upa\-a kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan-
3. BIDAI-GPERHTIBUNGA]I{:
- a. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten kawasan perkotaan;
- b. Pengawasan dan pengendalian perwujudan JTJ Kabupaten Kawasan perkotaan;
- c. Penetapan kelas jalan Kabupaten kawasan perkotaan;
- d. Perencanaan dan penetapan lokasi serta pengelolaan terminal tipe C dan terminal angkutan barang;
- e. Pelaksanaan pemasangan, penempatan dan pemeliharaan perlengkapan jaian di jalan Kabupaten termasuk di jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada di wilayah Ibu kota Kabupaten kecuali perlengkapan jalan berupa alat pengawasan dan pengamanan jalan,
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- g. Penetapan kebutuhan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor
- h. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
- i. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor oleh swasta;
10. j Pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh swasta,
- k. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten kawasan perkotaan ;
1. Pelaksanaan system informasi kecelakaan lalu lintas Tingkat Kabupaten kawasan perkotaan;
- m. Pemberian izin dispensi angkutan alatberat di jalan Kabupaten ;
- n. Penetapan batas wilayah pelayanan angkutan untuk Daerah Kabupaten Kawasan perkokan;
- o. Melakukan penlusunan perencan,urn pembangunan transportasi Kota yang seluruh wilayahnya berada dalam wilayah Kabupaten ;
16. p Penetapan wilayah transportasi Kabupaten kawasan perkotaan ;
- q. Penetapan arah transportasi perkotaan pada masing-masing Kabupaten ;
- r. Penetapan tarif dan pemberian subsidi angkutan Kota"/Desa ;
- s. Penetapan penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas di perkotaan, standar tekhnis, penentuan lokasi, penempatan pemesangan dan fasilitas pendukung ;
- t. Penetapan jaringan trayek Kabupaten kawasan perkotaan ;
- u. Penempatan jaringan lintas sungai di perkotaan dan memberikan izin lintas sungai di perkotaan;
- v. Menyusun rencana kebutuhan dan lokasi prasarana angkutan sungai di perkotaan :
- w. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sungai perkotaan :
- x. Penetapan tarif perparkiran ;
- i. Penetapan izin pendrnan sekolah pengemudi :
- z. Penetapan iln pembangunan dan pengoperasian fasilitas prerparkiran :
- aa. Penetapan kine{a pelayanan angkutan sungai di Kabupaten ;
- bb. Penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal Kabupaten;
- cc. Pemberian izin trayek kawasan perkotaan Kabupaten ;
- dd. Pemberian izin usaha angkutan dalam trayek kawasan perkotaan Kabupaten ;
- ee. Pemberian izin usaha angkutan tidak dalam trayek kawasan perkotaan Kabupaten ;
- ff. Pemberian izin operasi angkutan tidak dalam trayek ;
- gg. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di jaian Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten ,
- hh. Penetapan kecepatan maksimum bagt jenis kendaraan tertentu pada jalan Kabupatan, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten;
- ii. Penunjukan lokasi dan pengelolaan termpat-tempat penyeberangan orang ;
- jj Penunjukan lokasi pengelolaan dan pemeliharaan serta ketertiban tempat pemberhentian ( Halte ) ;
- kk. Penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor ;
11. Pemberian izin pendirian bengkel, karoseri, cucian kendaraan bermotor ;
- mm. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan Kabupaten ;
- nn. Penetapan ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil penumpang dan mobil barang;
- oo. Izin pelayanan dermaga sungai ;
- pp. Pemberian izin logpon sawmill ;
- qq. Pemberian izin trayek di sungai ;
- 1r. Pemberian izin tarif rakit, tongkang dan pontoon;
- ss. Pemberian izin pembuatan dermaga;
4. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
Sebagian urusan telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995
Umum;
1. Menetapkan perencanailn pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menetapkan juklak kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan tingkat Kabupaten;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Kabupaten;
4. Mengusulkan dana alokasi khusus pengelolaan dikbud di Kabupaten vang bersumber dari APBN:
5. Menetapkan juklak peran serta masyarakat dalam pengelolaan dikbud di Kabupaten-
- 6" \'Iemberikan pelal-anan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang dikbud di Kabupaten,
7. Menetapkan ketata usahaan dan ketatalaksanaan dikbud di Kabupaten;
8. Menetapkan pemberian penghargaan I tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan dan kebudayaan tingkat Kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan ltanda jasatingkat pegawai dan nasional,
9. Menetapkan / mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan tenaga kependidikan dan kebudayaan Kabupaten,
10. Menetapkan pembentukan penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelola dikbud di Kabupaten;
11. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program dikbud di Kabupaten;
12. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan dikbud di Kabupaten;
13. Mengembangkan soal ujian I penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan lokal di Kabupaten;
14. Melaksanakan inovasi dikbud di Kabupaten;
15. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten,
16. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan luar sekolah di Kabupaten;
17. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keberhasilan pembinaan olahraga di TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan di luar sekolah;
18. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian di Kabupaten;
19. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dikbud yang bersumber dari APBD Kabupaten;
20. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan dikbud yang bersumber dari APBD Kabupaten;
- 2I. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penutupan organisasi;
22. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tingkat Kabupaten.
Pendidikan;
- 1 Mery-usun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;
- 2 Menetapkan kurikulum muatan lokal TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK,
- 3 Melaksnakan kurilarlum nasional atas dasar penetapan dan dalam pelaksanaan pemerintah dan lokal:
- 4 \{engembangkan standar kompetensi sisr+'a TK sD. SLTP. sMU. dan sMKatas dasar minimal kcmpetensi lang ditetapkan Pemenntah:
| 5 | \'{emantau men-sendalikan, dan menilai pelaksanaan pBM dan manajemen sekolah; |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, sD, sLTp, SMU, dan SMK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah; |
| 7 | Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, sD, sLTp, SMU dan SMK, |
| 8 | Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan TK, sD, sLTp, sMU dan SMK; |
| 9 | Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infra struktur TK, SD, SLTP, SMU dan SMK; |
| 10 | Mengadakan blanko srrB dan Danem sD, sLTp, sMU dan SMK di Kabupaten, |
| 11 | Mengadakan buku pelajaran pokok TK, SD, SLTP, SMU dan SMK; |
| 12 | Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK; |
| 13 | Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, sD, sLTp, sMU dan SMK; |
| 14 | Melaksanaan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK; |
| 15 | Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan penerimaan siswa TK, sD, sLTp, SMU dan SMK; |
| 16 | Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa T
PENJELASAN
Pembukaan
tentang kredit program yang telah diterbitkan Peraturan dan ketentuannya,
- k. Merekomendasi kemitraan usaha antara Koperasi, PKM dengan Badan Usaha lainnya ;
1. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap koperasi PKM;
- m. Melakukan penataan kelembagaan organisasi koperasi. pengusaha kecil dan meneneah:
14. n \femperbaikr sisnm adminisuasi useha koperasi Pia\'{. barli admrrustrasi organisasi rnailprm a*jrn Kerrangan:
15. s \fenclptaliatr d;lim u-saha I'ang kon.luktlt hagr kopera:r dan PL\'{ :
- p. Memberikan perhndrmgan- dan pembelaan bagr koperasi dan PKM dalam menjalankan usaha, apabila dirugikan pihak lain;
2. q Menciptakan peluang pasar yang dapat mengembangkan usaha koperasi dan pKM;
- r. Mempromosikan hasil produksi koperasi dan PKM melalui pameran yang dilaksanakan oleh pihak lain (Nasional maupun Regional):
- s. Mengadakan pameran dan promosi bagi koperasi dan PKM van.g telah berhasil sesuai bidang usahanya,
- t. Mengkoordinir koperasi / KUD untuk memberikan kontribusi dari hasil sawit, CpO dan Karet untuk upaya memperoleh pendapat Asli Daerah:
- u. Menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ,
## 15. BIDANG KEPARTWISATAAN :
- a. Informasi Wisata;
- b. Perizinan;
3. L Perizinan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata :
- 1) Taman Rekreasi'
- 2) Kolam Renang,
- 3) Kolam Pancing;
- 4) Mandala Wisata;
- 5) Kawasan Wisata;
2. Perizinan Sarana Kepariwisataan :
- 1) Hotel;
- 2) Pondok Wisata;
- 3) Penginapan Remaja;
- 4) B ar;
- 5) Rumah Makan;
- 6) Restoran;
- 7) GedungPerfunjukkan;
- 8) Salon;
- 9) Barber Shop,
3. Perizinan Rekreasi dan Hiburan Umum :
- 1) Bioskop;
- 2) Billiard;
- 3) Golf;
- 4) Sanggar Seni;
24. -i I Squash:
25. 5 r Bo$1ins:
- 7\ Diskotik-
- 8) Pantr Pijat;
- 9) Klub Malam,
- 10) Sauna;
- 11) Fitness;
- e. Perizinan Jasa Pariwisata :
- 1) Caf6,
- 2) Catering;
- 3) Backery;
- 4) Impersariat,
- 5) Konsultan;
- 6) Konveksi, perjalanan, dan pameran;
- 7) Biro Perjalanan Wisata;
- 8) Angkutan Wisata,
- 9) Informasi Wisata;
- 10) Jasa Pariwisata;
- 11) Pengelolaan ODTW;
- 12) Klasifikasi Kepariwisataan;
- 13) Sertifikasi;
- 14) Pameran Budaya,
## 16. BIDANG SOSIAL :
- a. Melaksanakan kegiatan operasional yang meliputi preventif, rehabilitatif dan kuratif dalam rangka pengentasan masalah sosial,
- b. Peningkatankomunitas adat istiadatterpenciVterasing;
- c. Peningkatan kesejahteraan anak keluarga dan lanjut usia dalam panti;
- d. Pembinaankepahlawanan danpembangunanpemeliharaanTMp;
- e. Pemberdayaan Penumbuhan karang taruna,
- f. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi para penyandang cacat;
- g. Melaksanakan peiayanan dan rehabiiitasi anak nakai dan korban narkotika;
- h. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi bekas nara pidana;
- i. Pemberian bimbingan organisasi sumbangan dan jaminan sosial;
10. i Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis;
- k. Penanggulangan korban bencana alam maupun bukan bencana alam,
- l. Pemberian bantuan kesejahteraan sosial keluarga miskin;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanarn penluluhan usaha kesejahteraan sosial.
14. L Pelavanan pemulangan orang terlantar di perjalanan.
- o. Usaha pencegahan rehabilitasi tuna susila:
- p. Pengentasan kesejahteraan anak dan lanjut usia di luar panti;
3. q Brmbingan dan penyuluhan social di bidang usaha kesejahteraan sosial;
- r. Penyiapan bahan untuk pembinaan kesejahteraan masyarakat, keluarga, transmigrasi, agama , pendidikan dan kebudayaan;
- s. Penyiapan bahan untuk pembinaan kegiatan Pemuda , olah raga dan ketenaga kerjaan;
## 17. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI :
Pengaturan usaha pertambangan bahan galian Golongan C dan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
## 18. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
## a. Kehutanan
1. Penyelenggaraan padu serasi kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten dengan tata ruang kabupaten;
2. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan;
3. Penyelenggaraantata batas hutan dan rekontruksfi tata batas kawasan hutan;
4. Penyelenggaraan pengamanan dan pemeliharaan batas kawasan hutan;
5. Penyelenggaraan identifikasi enclave dan hutan adat dalam rangka pengukuhan hutan;
6. Penyusunan rencana mikro/detail kehutanan Kabupaten;
7. Penyelenggaraanizin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi;
8. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan produksi;
9. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kayu pada hutan hak;
10. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kuyo;
11. Penyelenggaraan izin pemburuan satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru;
12. Penyelenggaraan izin pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi;
13. Penyelenggar&amp;an perizinan penggunaan alat-alat tertentu dalam pembuatan sarana prasarana dalam kegiatan eksploitasi hutan,
14. Penyelengggaraantata usaha hasil hutan;
15. Penyelenggaraan pungutan iuran izin usaha pemanfaatan hutan- Pror.isi sumber day'a hutan, dana reboisasi dan dana inren-stasi untuli biara pelestarian hutaq
16. Penr-elenggaraan penanaman jenis andalan pada karvasan hutan tldak produktif;
17. Penyelenggaraan rehabilitasi kawasan hutan produksi diluar areal FIPH d.an HPHTI;
18. Penyelenggaraan pengelolaan hutan kota, taman hutan raya dan hutan wisata;
19. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus yaitu untuk masyarakat hokum, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan;
5. 2A. Penyelenggaraanpenghijauan dan konservasi tanah;
6. 2I. Penyelenggaraankegiatan tumpang sari pada kawasan hutan;
22. Penyelenggaraan reklamasi bekas areal penambangan;
23. Penyelenggaraan kegiatan persutraan alam dan lebah madu;
24. Penyediaan dukungan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kehutanan;
25. Pengembangan kelembagaan penyuluhan kehutanan dan pemantapan koordinasi penyelenggaraan penluluhan;
26. Penyusunan pedoman dan materi penyuluhan,
27. Pengembangan dan pembinaan tenaga penyuluh kehutanan;
28. Penyelenggaraan penyuluh kehutanan;
29. Penyelenggaraan pelatihan tani sekitar hutan;
30. Penyelenggaraan pembinaan kader pencinta alam dan LSM lingkungan hidup;
31. Penyelenggaraan In House Training Penyuluh Kehutanan;
32. Penilaian dan pemberian angka kredit bagr peryuluhan kehutanan;
33. Pengawasan kegiatan pengolahan hutan;
34. Pengawasan dan pengendalian lalulintas hasil hutan dalam wilayah Kabupaten;
35. Pengawasan dan pengendalian pemakaian bahan baku hasil hutan dalam wilayah Kabupaten;
36. Pengawasan dan pengendalian pemakaian bahan baku hasil hutan pada industri pengolahan ka)-u,ibahan ku)*;
37. Pensau'asan kegiatan konsen'asi tanah pada areal FiPH dan FIPHTI:
23. -:8 Fenga*asan kegratan TPT oieh pemegang F{PH:
- -19. Penetapan sanksi atas pelanggaran perizinan dibidang kehutanan r.anq menj adi kewenangan Kabupaten;
- '+0. Pengendalian dan pencegahan perambahan hutan pencunan hasil hutan;
41. Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
42. Penyelenggaraafi tugas-tugas pembantuan baik dan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi ;
## b. Perkebunan
1. Pengujian dan penerapan Teknologi ;
- 1) Menyelenggarakan demontrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;
- 2) Melakukan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani.
2. Sumber Daya Lahan ;
- l) Melakukan identifikasi areal potensial sesuai dengan komoditasnya;
- 2) Menyusun peta operasional pengembangan usaha di Kabupaten;
- 3) Menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan (tata ruang) perkebunan di Kabupaten;
- 4) Melakukan bimbingan pemanfaatan rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan;
- 5) Melakukan bimbiungan dan memantau pengelolaan sentra produdksi areai perkebunan.
## 3. Perbenihan
- 1) Memberikan izin usaha dan melakukan bimbingan penangkar benih bina perorangan;
- 2) Melakukan penilaian berkala terhadap perorangan yang mendapat izin sebagai penangkar benih bina,
- 3) Melakukan bimbingan pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina,
- 4) Mengadakan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman semusim di Kabupaten;
- 5) Melakukan pengawasan mutu benih bina dalam produksi dan peredaran.
## 4 Pupuk
- 1) Melakukan bimbingan dan demonstrasi penggunaan pupuli .
2. 2l \.lelakukan penga\\iasan pengadaan dan peredaran pupuli ditingkat p€ngecer dan petani :
3. -1i \felaLdian perhrtungan kebutuhan rflen pengadaan pupuli dr Kahupaten.
## 5. Pestisida
- 1) Melaksanakan pengujian daya efektifitas pestisida ;
- 2) Melakukan bimbingan operasional dan mengawasi peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida di pengecer, petani dan masyarakat;
- 3) Melakukan bimbingan operasional dan mengawasi penanggulangan dampak pengunaan dan pemusnahan pestisida di pengecer, petani darr masyarakat;
- 4) Menyampaikan laporan peredaran penggunailn dan pemusnahan pestisida dan dampaknya di Kabupaten ke Propinsi.
## 6. Pembinaan alat dan mesin
- 1) Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat / mesin di Kabupaten;
- 2) Melakukan pendataan dan identifi kasi alat dan mesin serta pendataan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin di Kabupaten;
- 3) Melakukan bimbingan pengunaan alat -alat dan mesin ;
- 4) Menyebarkan informasi prototype alat dan mesin yang telah direkomendasi;
- 5) Melahkan bimbingan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin pada ptani/pengguna.
## 7 Pelayanan danperizinan usaha ;
- 1) Memberian izin usaha di bidang perkebunan yang luasnya 5 - &lt;25 ha;
- 2) Memberikan pelayanan dan menyediakan data informasi usaha perkebunan di Kabupaten;
- 3) Melakukan pencacahan kebun dalam rangka klasifikasi kebun;
- 4) Melakukan penanganan kebun terlantar yang luasnya 5 - &lt;25 ha;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengaturan terhadap permasalahan perkebunan yang luasnya 5 - &lt; 25 ha;
## 8 Pembinaan Manajemen Usaha Tani:
1) Melakukan analisis jenis dan skala usaha tani perkebunan tingkat
Kabupaten;
- 2) Melakukan bimbingan penerapan jenis dan skala usaha yang menguntungkan petani;
- 3) Melakr:kan bimbingan penenaFn pola ke{asama usaha di bidang perkebunan;
- 4) Mengumprrlkan clen mengolah t'^han penetapan kompeasasi jaminan penghasilan apabila terdapat perbedaan antara rencana usaha teni dan petani dengan kebijalrsa'raan Femerifitah
- 9 Pengolahanhasil:
- 1) Melahkan bimbingan pengolahan hasil Perkebunan,
- 2) Memberikan izin unit pengolahan hasil yang kapasitasnya sebesar equivalen dengan luasan ijin usaha perkebunan yang kewenangan pemberian izinnya berada di Kabupaten;
- 3) Melalrukan pengujian dan sertifikasi bahan olah hasil perkebunan;
- 4) Melakukan pengawasan mutu hasil perkebunan;
- 5) Melalcukan bimbingan dan pengawasan penangaruIn limbah.
## 10. PembinaanPemasaran:
- 1) Menyebarkan informasi pasar di Kabupaten;
- 2) Menyampaikan hasil analisa dan evaluasi pasar dalam dan luar negeri kepada petani/masyarakat;
- 3) Malalcukan bimbingan penerapan formula harga dasar komoditas perkebunan;
- 4) Menyediakan data dan informasi untuk keperluan analisis dan perkiraan pasar (market inteligent) di Kabupaten;
- 5) Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi komoditas hasil pekebunan di Kabupaten.
## 11 PelindunganTanaman:
- 1) Melakukan bimbingan dan melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- 2) Melahtkan bimbingan penerapan teknologi Pengamatan Hama Terpadu (PHT) kepada petanii masyarakat;
- 3) Membuat peta penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tingkat Kabupaten;
- 4) Menetapan larangan keluar/masuk media pembawa OPT dari dan ke Daerah lainnya;
- 5) Melakukan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman pada petani dan masyarakat;
- 6) Melakukan penyebaran dan bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani dan masyarakat;
- 7) Mengendalikan ekplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tingkat Kabupaten;
- 8) Menyampaikan laporan perkembangan Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) secara Periodik, teqadinya eksplosi OPT di Kabupaten
- 9) Melakukan anaiisis kerugian akibat ssrangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di Tingkat Kabupaten.
## 12. Tenaga Ke{a perkebunan.
- 1) Melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga ke{a perkebunan tingkat Kabupaten;
- 2) Melakukan bimbingan pendayagunaan tenaga ke{a perkebunan;
- 3) Melalcukan bimbingan dan peningkatan ketrampilan tenaga keqa tingkat pelaksana;
- 4) Melakukan bimbingan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum;
- 5) Melakukan bimbingan pelaksanaan pengembangan karir tenaga kerja perkebunan.
## 13 Data dan Statistik perkebunan:
- 1) Melakukan pengumpulan,pengolahan, analisis serta penyajian data dan statistik perkebunan tingkat Kabupaten;
- 2) Menyampaikan laporan data dan statistik perkebunan ke Propinsi.
## 1,4 Penyuluhan pertanian
- 
- 1) Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan di Kabupaten;
- 2) Menetapkan sistem kerja serta menerapkan metode dan sistem kerja penyuluhan di Kabupaten;
- 3) Membentuk dan mengelola unit ker.la operasional penyuluhan tingkat lapang (BPP);
- 4) Membuat Perencanaan kebutuhan, melaksanakan pengadaan dan mengelola tenaga penyuluhan di Kabupaten;
- 5) Membuat Perencanaan, melaksanakan pengadaan dan mengelola biaya/sarana penyuluhan di Kabupaten;
- 6) Menentukan, pengelola, meiaksanakan dan pengadaan menyampaikan materi penyuluhan tingkat Kabupaten ;
- 7) Melakukan pembinaan dan mengembangkan kelembagaan tani di tingkat Kabupaten;
- 8) Menerapkan hasil pengkajian reka yasa sosial di tingkat petani di kabupaten.
## 19. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH :
## a. Keuangan;
- I Menusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dari berbagai sumber serta menyusun dan menetapkan alokasi Belanja baik Belanja Rutin maupun Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2 Penyusunan rencana dan perubahan APBD, Petunjuk Pelaksana APBD serta penyusunan Nota Keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD;
- 3 Penyelenggaraan Pembukuan keuangan, penyusunan perhitungan afiggaran serta pemeriksaan terhadap anggaran;
- 4 Menerbitkan SPMU, Pengujian Kebenaran penagihan, pembinaan tata usaha keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan serta ganti rugi.
## b. Pendapatan Daerah;
- 1 Penetapan pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dalam penerimaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- 2 Pengaturan pedoman sumber-sumber Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- 3 Menyiapkan peraturan daerah sebagi landasan dalam pelaksanaan pungutan pajak daerah dan restribusi daerah;
- 4 Pemberian izin usaha yang berhubungan dengan pendapatan Daerah;
- 5 Menyiapkan program kerja pemerintah kabupaten dalam bidang Pendapatan Daerah;
- 6 Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengelolaan sumbersumber Pendapatan Daerah;
- 7 Memberikan bimbingan teknis di bidang pajak dan restribusi daerah;
- 8 Melalcukan pendataan terhadap sumber-sumber pendapatan Daerah;
- 9 Melaksanakan kordinasi kepada dinas/instansi terkait dalam pengelolaan sumber Pendapatan Daerah;
- 10 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,
- 1l Mengembangkan pola kerja sama dengan pihak lain dibidang Penerimaan Daerah,
- 12 Menyiapkan perangkat ketentuan guna mengatur pola ke{a sama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah,
- 13 Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak;
- 14 Membantu melakukan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan Dqen Pajak,
- 15 Melalsanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan restribusi daerah y-ang terhitung serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan restribusi daerah;
- 16 Menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT dan DHKP PBB;
- T7 Melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan daerah dan tunggakan pajak dan restribusi,
- 18 Melaksanakan penagihan pajak dan restribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- 19 Melayani keberatan keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainlain diluar pajak dan restribusi daerah,
- 20 Melaksanakan pemasukan dari pungutani pembayaran yang dikelola oleh Propinsi yaitu dari penerimaan pajak kendaraan bermotor;
- 21 Melaksanakan pungutan pajak dan restribusi daerah pada suatu dinas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 22 Mengeluarkan fiskal daerah;
- 23 Mengeluarkan karfu NPWPD;
- 24 Izin Pemasangan reklame,
- 25 Pengadaanbendaberharga;
- 26 Izin penjualan karcis;
- 27 Izin penempatan Kios Pemda;
- 28 Izin mengeluarkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- 29 Menetapkan pajak dan restribusi;
- 30 Mendata dan mendaftarkan pajak dan restribusi;
- 31 Melaksanakan penagihan pajak dan restribusi;
- 32 Menetapkan pajak Bahan Galian Golongan "C";
- 33 Menetapkan pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
- 34 Menetapkan pajak penerangan jalan Non PLN;
- 35 Menetapkan pajak Hotel dan restoran;
- 36 Izin Pajak dan keramaian umum;
- 37 Bea Balik nama Kendaraan bermotor,
- 38 Pajak kendaraan bermotor.
## 20. BID.TiG HUKT}I DA!{ PERT}DANGAI{
- a, Penetapan Peraturan Daerah:
- b. Pelaksanaan penyulr,han hukum di daerah;
- c. Penlulrrhan peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan pmerintahan;
3. d' Pengaw'asan dan peiregakan hukum atas pelaksaruum produk hukum daerah;
- e. Penyelenggaraan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- f. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan bidang hukum dan perundang-undangan.
## 2I. BIDANG KEPENDUDUKAN
## a. Kependudukan
1. Kependudukan;
- 1) Menyelenggarakan pendaftaran penduduk baik WNI maupun WNA;
- 2) Menerbitkan kartu keluarga;
- 3) Menerbitkan Kartu Tanda penduduk;
- 4) Menerbitkan Nomor pokok penduduk;
- 5) Mencatat perubahan atas mutasi penduduk ( Lahir, Mati, pindah, Datang);
- 6) Membuat laporan data kependudukan;
- 7) Melakukan penyuluhan.
2. Penyelenggaraan Catatan Sipil;
- 1) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- 2) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta perkawinan;
- 3) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta perceraian;
- 4) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
- 5) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengesahanlpengakuan anak;
- 6) Penyampaian dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Kematian, perkawinan, Perceraian serta Pengesahan dan pengakuan anak;
- 7) Melakukan kegiatan penyuluhan Catatan Sipil;
## b. Keluarga Berencana :
1. Penetapan pedornan pengembangan kualitas keluarga;
- 1) Penetapan pelayanan pendataan keluarga;
- 2) Penetapan klasifikasi dan profil kualitas keluarga;
- 3) Pelayanan pemberdayaan keluarga miskin/ prasejatera;
- 4) Pemberdayaan ekonomi keluarga;
6. 5 i Pembin4m pemantapn ketahanao kehiarga-
7. 6i Pembinaan kelembagaan pemberdar.aan keluarga:
- 7 t Penvelenggataan penluluhan ladr.okasi. KIE. dan konseling).
- 2 Penetapan kebtlakan Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi:
- 1) Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran,
- 2) Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan KBKR;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 4) Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan KBKR.
- 3 Penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja;
- 4 Penetapan pedoman mobilitas kependudukan;
- 1) Penetapan proyek penduduk menurut struktur, jumlah dan komposisi penduduk;
- 2) Penetapan penataan mobilitas penduduk,
- 3) Penyiapan dukungan khusus untuk mencapai proyeksi penduduk yang ditetapkan;
- 4) Penetapantata ruang kota dan pemukiman.
## c. Transmigrasi:
## 1. Pemukiman
- 1) Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi calonPemukiman Transmigrasi:
- 2) Melaksanakan kegiatan pengamanan calon lokasi Pemukiman Transmigrasi yang telah ditetapkan;
- 3) Melaksanakan kegiatan Rencana Tata Ruang Satuan Pemukiman (RrsP);
- 4) Menentukan lokasi untuk Unit Pemukiman Transmigrasi;
- 5) Melaksanakanpemetaanlokasitransmigrasi;
- 6) Menyiapkan phisik pelaksanaan dan penyiapan lahan transmigrasi;
- 7) Mempersiapkan data-data penetapan STP (Siap Terima Penempatan)
- 8) Menyiapkan data-data dan proses pelaksanaan pembuatan sertifikat serta pemb agian sertifi kat kepada Transmi grasi ;
- 9) Melaksanakan pengukuran dan pemasangan patok batas keliling Unit Pemukiman Transmigrasi ;
- 10) lv{emantau dan men-earn'asi pelaksanaan pembaneunan sarana dan prasarana phi sik pemukiman :
a
- 11) Mengumpulkan datadata yang diperlukan untuk pembangunan phisik sarana dan prasarana phisik;
- 12) Menyusun usulan kegiatan penyempurnaan dan rehabilitas sarana dan prasarana phisik;
- 13) Menginventarisir jenis dan jumlah serta kondisi fasilitas umum yang ada di lokasi pemukiman Transmigrasi serta memantau kondisi pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan di lokasi pemukiman;
- 14) Melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan (kesling) Unit Pemukiman Transmigrasi.
2. Penempatan.
- 1) Mempersipakan rencana penyelenggaraafl penyuluhan calon Transmigrasi;
- 2) Menghimpun data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk kegiatan penyuluhan;
- 3) Menyiapkan materi/bahan untuk kegiatan penyuluhan;
- 4) Memberikan bimbingan dan pengarahan dengan cata ceramah, peragaan dan kerja sama ke lokasi Desa calon Transmigrasi agar Transmigrasi yang datangdari daerah asal hingga ditempatkan di UPT;
- 5) Memberikan pelayanan /akomodasi yang diperlukan transmigrasi;
- 6) Memberikan pelayanan dalam pengangkutan transrnigrasi dan barangbarang mulai dari transito sampai ke tempat pemukiman;
- 7) Melaksanakan dan memproses penyuluhan;
- 8) Mengkoordinir menjajaki kerja sama dengan pihak swasta di bidang penempatan transmigrasi ;
- 9) Mempersiapkan bahan urfuk pendaftaran calon peserta transmigrasi berupa blangko-blangko dan formulir yang diperlukan;
- 10) Melengkapi persyaratan administrasi berupa blangko pN.6, blangko data sosial ekonomi calon transmigrasi, blangko permohonan gransmigrasi, blangko surat-surat pernyataan transmigrasi, pas poto suami istri calon transmigrasi;
- 11) Menyiapkan surat-surat / rekomendasi yang diperlukan bagr transmirgan yang lulus seleksi;
- 12) Melaksanakan pendaftaran dan penl'eleksian calon transmigrasi APFDT:
a
- 13) Mempersiapkan jadrval pemberangkatan transmigrasi dari transito ke lokasi UPT;
- 14) Memberikan pelayanan I pengawalan transmigrasi dari Transito ke lokasi UPT;
- 15) Menyerahkan transmigrasi beserta keluarga ke Ka. tlPT di lokasi pemukiman.
## 3. Usaha Ekonomi.
- 1) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dibidang peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, jasa dan home industri;
- 2) Memberikan bimbingan teknis pengelolaan hasil (pasca panen), sehingga diperoleh hasil yang baik;
- 3) Melakukan pendataan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa dan home industri;
- 4) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan lembaga ekonomi seperti kopersi dan pemasaran non koperasi serta kegiatan pemasaran produksi di Daerah non transmigrasi;
- 5) Memberikan bimbingan teknis manajemen usaha terhadap koperasi dan non koperasi;
- 6) Membantu pelaksanaan pembinaan ekonomi lainnya dalam mengembangkan dan meningkatan pemasaran;
- 7) Melakukan pendataan di bidang kelembagaan ekonomi daerah pada lokasi pemukiman,
- 8) Memantau dan mengawasi kegiatan / aktivitas lembaga ekonomi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 9) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat pada unit pemukiman;
- 10) Mengembangkan pola kerja sama denngan pihak lain di bidang usaha ekonomi produktif;
- 11) Menyiapkan perangkat ketentuan guna mengatur pola kerja sama usaha dengan pihak lain;
- 12) Memberikan bimbingan guna meningkatkan srvadaya masyarakat dalam pengemban\_san potensi ekonomi vang ada.
-
a
a
4. Pembinaan Sosial Buday-a :
- 1) Merencanakan dan membuat program tentang pembinaan sosial budaya;
- 2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan baik formal dan nonformal bersama instansi terkait;
- 3) Menginventarisir / mendata kebutuhan pendidikan baik pranngkat keras maupun lunaknya yang diperlukan masyarakat di Unit Pemukiman Transmigrasi;
- 4) Menyalurkan bantuan alat kelengkapan belajar mengajar;
- 5) Melakukan pendataan anak usia sekolah, siswa dan tenaga guru sebagai tenaga pendidik;
- 6) Melaksnakan program kejar paket A untuk mendorong usaha pendidikan masyarakat yang butuh sekolah;
- 7) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang kesehatan dan keluarga berencana bersama instansi terkait;
- 8) Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga medis kesehatan pada Unit Pemukiman Transmigrasi;
- 9) Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
- 10) Menyalurkan peralatan kesehatan, penanggulangan penyakit menular dan KLB serta memproses rujukan pasien ke Rumah sakit;
- 11) Memberikan pelayanan di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
- 12) Memproses pemilihan pos yandu terbaik dan KB mandiri terbaik;
- 13) Merencanakan dan melaksnakan kegiatan pelayanan transmigrasi dan penyiapan pemerintahan desa;
15. I 4) Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan urusan pelayanan transmigrasi,
16. 1 5) Mempersiapkan perlengkapan administrasi pembentukan Pemerintahan Desa;
- 16) Mempersiapkan sarana dan prasarana kebutuhan pembentukan Pemerintahan Desa;
- 17) Memantau dan mengawasi pelaksanaan Pemenntahan Desa pada Unit Pemukiman Transmi,errasi yang belum diserahlan kepada Pemda:
a
- 18 ) Memberikan penr.uluhan bersama instansi terkait mengenai kegratan keagamarn terhadap para Da'i dan tokoh agama di Unit Pemukiman Transmigrasi;
- 19) Memberikan bimbingan/pembinaan bersama instansi terkait terhadap perangkat Desa,
- 2q Memberikan bimbingan / penyuluhan bersama instansi terkait mengenai Kamtibmas;
- 21) Mengadakan evaluasi bersama instansi terkait terhadap calon - calon IIPT yang layak untuk diserahkan i menjadi desa mandiri.
## 22. BIDANG PENERANGAN :
- a. Menyusun dan meyebarluaskan informasi mengenai identitas, integrasi bangsa serta kesej ahteraan umum,
- b. Pengawasan dsan pengendalian film dan rekaman video (VCD, LD dan Soluloid) yang beredar di daerah.;
- c. Pemberian izin usaha bioskop, Rental VCD/LD dan pertunjukkan keliling;
- d. Pemberian, pengawasan dan pengendalian radio swasta;
- e. Pemberdayaan kelompok komunikasi sosial.;
- f. Menyelenggarakan bimbinganteknis petugas, penyampaian informasi.,
- g. Melaksanakan koordinasi dengan wartawan.;
- h. Menyelenggarakan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah dan pusat;
- i. Melakukan kegiatan pusat pelayanan informasi;
10. j Menyelenggarckanpromosiprodukdaerah;
- k. Penetapan sumber PAD Kabupaten Batang Hari di Bidang informasi dan komunikasi;
1. Melaksanakan kegiatan penyampaian dan pelayanan informasi melalui ceramah langsung, pemutaran film, pertunjukan ralryat penerbitan,
- m. Pemberian Izin Penerbitan Surat Kabar dan Majalah;
- n. Melaksanakan penerbitan Tabloid Bulanan;
- o. Mengumpulkan, menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan daerah, merekan dan menyajikan data serta pameran,
16. p Melakukan pemberitaan untuk memperjelas kebijakan pimpinan daerah.
## 23. BIDANG PENGENTBANGAN OTONOMI DAERAH
1. PenvelenggataanPemertintahan umum;
- l. Pembrnaan Perangkat Daerah.
3. i Pemeliharaan dan menjaga keterriban umum:
4. -l Fen:lbrx"aanFernenmtahanDesa-
a
5. Pembennrkan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Kecamatan;
6. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Kelurahan/Desa;
7. Penyusunan pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Penyrsunan organisasi perangkat Daerah sesuai dengan pedoman dari Pemerintah,
9. Penyiapan bahan pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah ;
10. Penyiapan bahan pedoman Pembinaan penataan sistim, metode dan prosedur kerja serta pendaya gunaan aparatur negara;
7. 1 1. Pembinaan keperpustakaan dalam Kabupaten,
12. Menumbuh kembangkan minat baca masyarakat;
13. Memberikan layanan bahan keperpustakaan ;
14. Melakukanpromosi perpustakaan,
15. Memberikan pendidikan, pelatihan dan orientasi perpustakaan;
16. Penyusunan formasi perangkat Daerah;
17. Penetapan relokasi Pegawai;
18. Pembinaan kedudukan hukum pegawai serta penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai ;
15. 19 Penyelenggaraan administrasi kepangkatan, gaji, pensiun dan mutasi pegawai;
20. Penyusunan Perencanaan Pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan mental pegawai;
21. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai, penyelenggaraan pelatihan, pengajaran, ujian dinas, dan latihan prajabatan;
22. Penyusunan program tahunan pembangunan daerah;
23. Pengendalian administrasi pembangunan dana APBD dan dana pembangunan lainnya;
24. Pengadministrasian program bantuan pembangunan Daerah;
25. Analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
26. Penyelenggaraan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, mengendalikan dan membina kearsipan serta melakukan tata usaha secretariat;
27. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan, pengelolaan dan pembinaan administrasi perlengkapan serta melaksanakan urusan rumah tangga;
28. Penyelenggaraan urusan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomunikasi;
29. Penyelenggaraan urusan administrasi perjalanan dinas dan protokol ;
30. Penyelenggaraan urusan pengolahan data masukan dan keluaran dilingkungan pemerintah Daerah;
27. 3I. Penyusunan program kearsipan daerah;
32. Pengumpulan dan pengelolaan arsip aktif dan in akrif:
33. Melahrkan Penilaian dan penverahan arsip statis daerah kepada arsip nasional:
30. -:-+. Pelaksanaan kegiatan pendataan melalur SL\I:
a
35. Penvusunan tata terrrb DPRD:
36. Pelaksanaan tugas pembantuan;
37. Penyusunantata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala daerah;
38. Penyusunan tztacara pertanggungawaban dan pemberhentian Kepala Daerah;
39. Peny'usunan kedudukan keuangan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah serta Kedudukan keuangan DPRDPelaksanaan pertanggungj awaban Kepala Daerah;
40. Penyelenggaraannpat-rapat dan menyiapkan risalah rapat Dewan;
41. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan lembaga desa;
42. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
43. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan Kelurahan;
44. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Pendapatan dan kekayaan Desa,/Kelurahan;
45. Evaluasi kebrjakan pelaksanaan Pemerintah Desa,4(eluraan;
46. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Kelembagaan masyarakat;
47. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Pembangunan sumber daya manusia;
48. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan tata laksana masyarakat desa;
49. Evaluasi pelaksanaan kebrjakan ketahanan masyarakat;
50. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong,
51. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan anak dan remaja;
52. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan tradisi dan budaya masyarakat,
53. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan fasilitasi sosial budaya,
54. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan masyarakat desa;
55. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan;
56. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan desa;
57. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan perkreditan;
58. Perumusan kebrjakan fasilitasi pelaksanaan bantuan produksi dan pemasaran;
59. Perumusan kebrjakan fasilitasi pelaksanaan bantuan ekonomi keluarga dan masyarakat;
60. Evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat;
61. Perumusan keb4akan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sumber daya alam;
62. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam,
63. Evaluai pelaksanaan kebrjakan fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam:
64. Perumusan kebUakan fasilitasi pelaksanaan,
55. Perumusan kebr\_iakan fasilitasi pelaksanaan pengka\_iia- pemasvaraliatan dan bantuan teLlologr teDat sunan:
a
t
66. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kega sama teknologr tepat guna;
67. Perumusan kebrlakan guna; fasilitasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan teknologr tepat
68. Evaluasi pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemanfaatan teknologr tepat guna.
## BAB Itr
## PELAKSANAAN KEWENANGAN / URUSAN
## KABUPATEN BATANG HARI
## Pasal3
- (1) Bupati Menyusun rencana operasional, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan terhadap kewenangan/urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penjabaran teknis mengenai kewenangan/urusan Kabupaten Batanghari dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari.
## BAB TV
## KELEMBAGAAN
## Pasal4
- Dalam rangka Pelaksanaan kewenangan/urusan kabupaten Batanghari sebagaimana dimaksud
PENJELASAN
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dapat membentuk Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah; (1) - Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta visi dan misi yang jelas. (2) ## BAB V ## PEMBIAYAAN ## Pasal5 - (1) Penyelenggara.an Tugas Daerah dalam rangka Desentralisasi dibiayai