PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABO RAIJUA Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
4
...
II
..
!
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
10. UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maj el is Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)~
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sahu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 1 )~
I
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sabu Raijua .
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah 101 dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB ill - KEDUDUKAN, TOGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tu gas
BAB ill - KEDUDUKAN, TOGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB ill - KEDUDUKAN, TOGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyedia dan pengorganisasian tenaga ahli yang di perlukan DPRD;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Risalah dan Persidangan.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
- a. Bagian Umum terdiri dari :
- I. Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga;
2. Sub Bagian Protokol dan Humas.
- b. Bagian Keuangan terdiri dari :
1. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
2. Sub Bagian Purnabakti.
- c. Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari :
1. Sub Bagian Risalah;
2. Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing masing bagian Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.
17. ( 4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1111 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Ditetapkan di Seba pada tangga] 25 Agusrus 20 I I

Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 5\_ September 2011 I I
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BABV

## TATAKERJA

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris DPRD maupun pimpinan dibawahnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

:.

..

.

-

## BAB vr PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 8

Sek.retaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUANPERALlHAN

## Pasal 9

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sarnpai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIl1 KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan maka Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nornor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Derah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2010; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1111 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba

pada tangga] 25 Agusrus 20 I I

Diundangkan di Seba pada tanggal 5\_ September 2011



I

I

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

## NO MOR 15 TAHUN 2011

## TENT ANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

## I. UMUM

Bahwa Kabupaten Sahu Raijua merupakan kabupaten baru yang perlu menata Struktur Organisasinya dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan semangat Otonomi Daerah yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sabu Raijua dalam menata struktur organisasi perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi keleluasaan dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah dengan tetap merujuk pada beberapa faktor:

- a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Luas wilayah dan jumlah penduduk.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, adrninistrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengambil langkah penyesuaian dan penyempurnaan dengan melakukan penataan organisasi perangkat daearah yang legal, efektif dan efisien.

## II. PASAL DEMI PASAL

- ----"
- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2

Cukup jelas

- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5

Cukup jelas t·

ii

-

-

-

-

-

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal

10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

## TAl\.1BAHAN LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN SABU RAIJUA NOMOR 15