PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 22 Tahun 1956 tentang bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membenfuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Lernbaga Kemasyarakatan di Desa. b.
Lm$ryat
- Undang-rudang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembeirtukan Daerah Otonom Kabupaten Dalarn Lingkungan Daeratr Propinsi Sumatera TEngatr Q.enrbaran Negara Republik Indonesia Talnur 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-urdang Nomor 7 Talnur 1965 tentag Pembentukan Daerah Tingkat tr Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Taqirmg Jabrmg (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Irrnbran Negara Nomor 27 55) :1.
- Undang-undang Nomor 22 Talnrn lggg tentang Pemerintallan Daerah fl.ernbaran Negra Republik Indonesia Talnrn 1999 Nomor 60 Tambahan kmbarm Negra Nornor 3839); 2
- Undang-undang Nomor 25 Tahrm 1999 tel*ang Perimbangan Kenrrym alrtara Pemerinlahm Prsd dan Derah (Irmbaan Negara Rep$lit Iadonesia Tahn 1999 Nm 72 Tambaha kmbra Negra Nmsr 3t4g); 3.
4. Keputusan prsiden Nomor 44 Tatnn 1999 tentang Teknik Penyusunan peraftran pensrdang-undangan dan Bentuk Rancangar Undang-rurdang Rancangan peratuan pernErintatr dan Rancangan Keputusan Presiden (I.errrbaranNegaraRepubliklndonesiaTahunlgggNomorT0).
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tatnm 2ffil tentang Penataan kmbaga KetatrananMasyarakatDesaatauSebutanl,ain.
Dengan Persetujuan
DEWA}IPERWAKILA}IRAKYATDAERAIIKABUPATENBATANGHARI
MEMUTUSKAI'{:
Lt€il€*apkan : PERATLRAI.{ DAERAII TENTA}IG PEMBENTUKA}I LEMBAGA KEMASYARAKATA}T DI DESA.
Pasal 1
Dal,m Perafiran Daeratr ini yang dimaksud dengan :
1. Dffiah adalah Kabupaten Batang tlari ;
2. a Pemefintah Kabupaten adalah Peinerintatr Kabupaten Batang llari ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang }Iari ;
4. 4" s'akil kepala daerah adalah wakil Bupati Batang tlari.
5. c@d adalah perangkat Daerah Kabupaten yang wilayatr Kerjanya meliputi Desa yang tsersanglutan;
6. 6, Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daeratr Kabupateir ;
7. Pemsrislah Desa adalah Kopala Dssa dan Peranglat Desa ;
8. t" pemsfintabm Desa adarah kegiatur pemerintahan yang dilaksanakan oreh psmerintah Desa dan ts de Pei'wakilan Desa;
9. DEsa dau yang disebut dengan rvurur lain selanjutnya dis€but Des4 adalah kesatrun masyarakat ffi yang memiliki kewenangan rurtuk mengdrf dm mengrrnrs kepentingan masyarakat f,E*€4at berdasrk^m asal usul dm adat btiadat seteryd yag diakui dalam sistim Femrrintahan Nasional dan Berada di Da€rah Kahryden' 9.
10. Bada Perwakila Desa yang s€laqiutnya disingkat BPD adalatr Badan Pemakilan yang terdiri das Pemuka-pemuka masyarakat ymg ada di Desa yang berfingsi mengayomi adat istiadat, mmbuat Perairan Desa, moftmpung dan me,nyalurkan aspirasi masyarakat seftia melakukan p€qgirwasan teftadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
BAB tr
NAMA ITMBAGA KEMASYAR NTCtT6lg
h
Pengertian
Pasal 2
J tmlaga Keinasyaraka@diDesa adalah Lernbaga Lembaga Masyarakat di Desa yang tgmb'h dari, olell da untuk masyaraka! dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam penrbangunan )ag memadukan pelaksanaan berbagi kegiatan Pemerintah dan prakarsa s€r&amp;r swadaya gotong rc-Yong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan persatun dan kesatuan Nasional yang meliputi aspek-aspek idiologi, politrtq ekonomi, sosial hdaya agarli,4 dan pertahanan keamanan.
TUJUAN
BAB M - TUJUAN
Pasal 3
I"embaga Kemasyarakatan di Desa bertujuan membantu Pemerintatr Desa dalam meningkatkan pel4yanan Pernerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta me'nggerakan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pernbangunaq sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan persatuan dan kesatua di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan harnbatan dalam rangka pembfuaan wilayah.
KED{IDIIKANI DAN SUSUNA}I ORGANISASI
BAB IV - KED{IDIIKANI DAN SUSUNA}I ORGANISASI
Pasal 4
Itrba€3 Keinasyarakatan di Desa berkedudukan baik di Desa dail merupakan pmbaga Ilasl'rakatymg bersifat lokal dan secara organisasi masing-masing berdfi sendiri.
BAB IV - KED{IDIIKANI DAN SUSUNA}I ORGANISASI
Pasal 5
- (U Fagurtls l-,embagaKernasyuakatao di Dqa terdiri dari Pemuka-penruka masyarakat antara lain pemuta ada, agaoira petdidik / cendikiawarl F nuda dan wanita yang ada di Desa setempat aeqgen syaat-syrd s€baFi berihs:
- r- Bertaqwa k€pada Tuba Yang lvlaba Esa;
t
- b. Berkelakua baif, jujur, adil, cakry, knribaw4 dan penuh pengaMian terhadap masyarakag
- c. Sstia dan taatkepada Pancasila dan Undang-undang Dasar I94S
3. d- Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap;
- e. Mempuryai kemampuan dan kemauan unfirk bekerja dan membangun;
- f. Sehatjasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- h. Benrmur sekurang-kuranglya 25 talnrn;
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- j. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua atau pengurus.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga kemasyrakatan di Desa terdiri :
- a. Kefua Umum
- b. Ketua I
- c. Ketua tr
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Anggota pengurus lain yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai de,lrgan kebututran Lembaga Kemasyarakatan di desa masing-masing.
- (3) P€mitihan Pengurus sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) Pasal ini dilakukan secaf,a musyawarah mufakat dan atau pemilihan secaf,a alclamasi dan atau secara formatur.
- (4) Ketua formann dipilih oleh anggota masyarakat yang tmrnasuk sebagai pemrakarsa pendirian embaga dimaksud ayat (1) Pasal ini, bukan oleh Kepala Desa atau perangkat Desa.
BAB IV - KED{IDIIKANI DAN SUSUNA}I ORGANISASI
Pasal 6
- (1) lvlasa bakti pngurus kmbaga Kernasyarakatan di desa ditetapkan 5 (lima) ta6un sekali dar d+d dbilih kernbali.
- (2) Kefi]a l-wbagzKemasyrakatan di desa hanya boleh me4iabat seltrna 2 (dua) periode, 1 (satu) p€riode sama deirgan 5 tahun
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal T
Tugas Pokok Leinbaga Kemasyarakatan di Desa adalatr msmbantu Pem€rintah Desa dalam :
- a Mereircanakan Perrbangunan yag didasakar atas azas musyawarah;
- b, Me,oggerakkan, meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat rurhrk mslaksanakan pe,nbmgunan socara terpadu, baik yag berasal dari berbagai kegiatan Pernerintah rnaupwr swadaya gotong-royong rnasyrakat;
- c. Menurrbuhkan kondisi dinanis masyarakat mtrk mengembangkan kesatuan dan persatuan di desa
- d- Fungsi Lornbaga Kemasyarakatan di Desa s€suai dengan kedudukannya dapat memberi saran dan pndapat serta koreksi dalam rangka pelaksaaan pemerintahan, pembangman dan sosial kemasyarakatan"
Pasal S
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7
- a- Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencaakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. Menenamkan pengertian dan kesadtran penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- c. Mel€gali, mecranfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat unfuk penrbangunan;
- d. Sebagai sara&amp;l komrmikasi antara Pem€rintah dan Masyarakat sertia antar waf,ga masymakat ifu sendiri;
- e. Meningkatkan pengetatruan dan keframpilan masyarakaf
- f. Membina dan menggerakkan potensi Pernuda untuk penrbangunan;
- g Meningkatkan psranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- h- Meinbina kerjasama antar lembaga yang ada dalanmasyarakat untuk peinbangunan;
- i Dapat memberikan saf,ar\ pendapat s€rta koreksi dalam pelaksanaaa Pemerintalna pembangrmarqsosial kemasyarakatan.
- j. Melaksmake argas-tugas lain dalam rangka mecrbantu Peinerintah Desa rmurk menciptakan ketabaom yang mantap.
Pasa19
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8
- a Terpenutrinya kebututran esensial masyarakag
- b. Tersusunnya fancaftr dan pelaksana:m penrbanggnan sesuai do'lrgan kemampuar setempat;
- c. Terselenggafanya peningkatar koordinasi d"o integrasi secafa lintas sektoral;
- d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan;
- e. Adanya peninnglatan perluasan keseryatan kerja;
- f. Adanya peningkatan dan pernerataan pendapatan masyaraka!
- g. Pemerataan pelayanan Pemerintah terhadap masyaraka[
- h. T'nrb'h dan berkembangrya kemauan dan kernarrp'an peiryesuaian bagi masyaralcat terhadap adaryaperubatrankarerraperrrbatrarrandanprubatrankearatrkemajuan;
- i Tunbutr dan be*enrbangrya kesadran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan;
- j.Terjanrinnyakerukunandalamkehidrparantafumatberagama;
- k Terciptanya suatu kondisi tertib dimao" masyarakat m€f,asa keamanan dan ketentraman dirinya teriatnin
PENGA].IGKATA}I DA}I PEMBERIIENTIAN
Psal 10
pengrrrus terpilih disarnpaikm kepada Brryati oleh Kepara Dssa setelah me*dapat petsettrjuan BPD meblui Caflat, rmttrk mendapat pengesahan-
BAB VI - PENGA].IGKATA}I DA}I PEMBERIIENTIAN
Pasal 11
KetgdnmggotapengurusLembagaKe,masyarakatandidesaberhenti/diberhentikankarerra:
- a^ Me'tinggal duoia;
- b. Mengw&amp;rkm diri;
- c. Pindah tempat tinggal da menjadi Pen&amp;r&amp;rk di d€sa i Keh$ahan lain;
- d- B€rkahir masa bhaktinYa
- e.Tidakmemeorrhitagisyarat-syafatsebaeeianggotap€Ggurus;
- f. Melanggar prahrfan penurdmg-wrdangan dan keteirtuan yang bedakq serta norma-norma dalam masyarakat;
* pengunrs dm anggota dismrpaikan kepada Bupati untuk dit€rbitkan Keputusan Bupati tentang peflgesalran penrbentukan kmbaga Kemasyarakatan di dssa.
TATA KERIA
BAB VII - TATA KERIA
Pasal 12
- (1) Hubungan InnbagaKemasyarakatan di desa dengan Pemerintah Desa adalah msnbantu dalam bidang PemerintahafL perrbangrrnan dan sosial kernasyarakatan.
- (2) Hubungan kmbaga Kernasyarakatan di desa dengan Badan Perwakilan Desa @PD) adalah :
- a. Lembaga Kemasyarakatan di desa membantu proses p€renciuraim pembargrman di desa;
- b. Badan perwakilan Desa @PD) sesuai dengan fingsinya meoampung dan menelaah renc:mareng:ma pelaksanaan pembangmm yang diajukan oleh Lenrbaga-lembaga Kemasyarakatan desa dan meiryampaikan hasil telaah tertebut kepa.da Pemerintah Desa;
- c. Hgbrmgan Lembag1 Kemasyarakatan di desa dengan Lembaga Kemasyrakatan lain di Desa bersifat kerjasama s aling mombantu'
BAB VII - TATA KERIA
Pasal 13
Ceat dan Kepala Desa bes€rta pema$,at wajib melakukan pembinaan dan pengembangari Etadap Lembaga Kemasyrakatan di desa yang ada di lingkungan masyrakat di wilayalrnya.
BAB VII - TATA KERIA
Pasal 14
pembinam dm pengembangan kmbaga Kemasyarakatan di dEsa harus diratrkan kepada terbhmya stabittas nasional yang mantap, baik di bidang idiologi, polittlq ekonomi dan sosial hdaya enrylm di bidang pertahanan kemranan dalam usaha menr4iang kelancaran pelaksanaan trgF di bidang Pemerintahan, pembangunarq dan sosial kemasyarakatan.
BAB VItr SUMBER DA}IA
BAB VII - TATA KERIA
Pasal 15
ffi daoa l"embaga Kerrasyrakatan di desa diperoleh dari :
- 1 SwadayamasYaakat;
- b. Bmfila Pem€rintdq
- c. tsmhldsrmbs lain yag sab, tidak mengikat
BAB VII - TATA KERIA
Pasal 16
S'mbsr dana pada hmf a dan c sebagaimana dimaksud pasar 15 perat'ran Daerdl ini tidak boleh bertentangandenganPeraturanPelrrrrdarrg-rmdanganyangberlaku'
BAB D(
KETENTUA}J PENUTUP
BAB VII - TATA KERIA
Pasal 17
## Pasal17
Pasal 106
bahwa dalam rangka Menrberdayakan masyarakat di Desa delam Kabupaten Batang llari, maka dipardang perlu rmtuk menetapkan dan menata kembali Lerrbaga Kemasyarakatan di Desa dan Kepengurusarmya sesuai dengan Pemerintahan Daeratq peqgaturan tebih la4iut mengenai Pernbentukan Irrrbaga Kemasyarakatan di Desa pedu diatru dalam Peratruan Daeratr ;
- bahwa ## BAB I
KETENTUAhI UMUM
Dal,m Perafiran Daeratr ini yang dimaksud dengan :
1. Dffiah adalah Kabupaten Batang tlari ;
2. a Pemefintah Kabupaten adalah Peinerintatr Kabupaten Batang llari ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang }Iari ;
4. 4" s'akil kepala daerah adalah wakil Bupati Batang tlari.
5. c@d adalah perangkat Daerah Kabupaten yang wilayatr Kerjanya meliputi Desa yang tsersanglutan;
6. 6, Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daeratr Kabupateir ;
7. Pemsrislah Desa adalah Kopala Dssa dan Peranglat Desa ;
8. t" pemsfintabm Desa adarah kegiatur pemerintahan yang dilaksanakan oreh psmerintah Desa dan ts de Pei'wakilan Desa;
9. DEsa dau yang disebut dengan rvurur lain selanjutnya dis€but Des4 adalah kesatrun masyarakat ffi yang memiliki kewenangan rurtuk mengdrf dm mengrrnrs kepentingan masyarakat f,E*€4at berdasrk^m asal usul dm adat btiadat seteryd yag diakui dalam sistim Femrrintahan Nasional dan Berada di Da€rah Kahryden' 9.
10. Bada Perwakila Desa yang s€laqiutnya disingkat BPD adalatr Badan Pemakilan yang terdiri das Pemuka-pemuka masyarakat ymg ada di Desa yang berfingsi mengayomi adat istiadat, mmbuat Perairan Desa, moftmpung dan me,nyalurkan aspirasi masyarakat seftia melakukan p€qgirwasan teftadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
BAB tr
NAMA ITMBAGA KEMASYAR NTCtT6lg
h
Pengertian
Pasal2
J tmlaga Keinasyaraka@diDesa adalah Lernbaga Lembaga Masyarakat di Desa yang tgmb'h dari, olell da untuk masyaraka! dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam penrbangunan )ag memadukan pelaksanaan berbagi kegiatan Pemerintah dan prakarsa s€r&amp;r swadaya gotong rc-Yong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan persatun dan kesatuan Nasional yang meliputi aspek-aspek idiologi, politrtq ekonomi, sosial hdaya agarli,4 dan pertahanan keamanan.
TUJUAN
Pasal3
I"embaga Kemasyarakatan di Desa bertujuan membantu Pemerintatr Desa dalam meningkatkan pel4yanan Pernerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta me'nggerakan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pernbangunaq sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan persatuan dan kesatua di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan harnbatan dalam rangka pembfuaan wilayah.
KED{IDIIKANI DAN SUSUNA}I ORGANISASI
Pasal4
Itrba€3 Keinasyarakatan di Desa berkedudukan baik di Desa dail merupakan pmbaga Ilasl'rakatymg bersifat lokal dan secara organisasi masing-masing berdfi sendiri.
Pasal5
- (U Fagurtls l-,embagaKernasyuakatao di Dqa terdiri dari Pemuka-penruka masyarakat antara lain pemuta ada, agaoira petdidik / cendikiawarl F nuda dan wanita yang ada di Desa setempat aeqgen syaat-syrd s€baFi berihs:
- r- Bertaqwa k€pada Tuba Yang lvlaba Esa;
t
- b. Berkelakua baif, jujur, adil, cakry, knribaw4 dan penuh pengaMian terhadap masyarakag
- c. Sstia dan taatkepada Pancasila dan Undang-undang Dasar I94S
3. d- Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap;
- e. Mempuryai kemampuan dan kemauan unfirk bekerja dan membangun;
- f. Sehatjasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- h. Benrmur sekurang-kuranglya 25 talnrn;
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- j. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua atau pengurus.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga kemasyrakatan di Desa terdiri :
- a. Kefua Umum
- b. Ketua I
- c. Ketua tr
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Anggota pengurus lain yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai de,lrgan kebututran Lembaga Kemasyarakatan di desa masing-masing.
- (3) P€mitihan Pengurus sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) Pasal ini dilakukan secaf,a musyawarah mufakat dan atau pemilihan secaf,a alclamasi dan atau secara formatur.
- (4) Ketua formann dipilih oleh anggota masyarakat yang tmrnasuk sebagai pemrakarsa pendirian embaga dimaksud ayat (1) Pasal ini, bukan oleh Kepala Desa atau perangkat Desa.
Pasal6
- (1) lvlasa bakti pngurus kmbaga Kernasyarakatan di desa ditetapkan 5 (lima) ta6un sekali dar d+d dbilih kernbali.
- (2) Kefi]a l-wbagzKemasyrakatan di desa hanya boleh me4iabat seltrna 2 (dua) periode, 1 (satu) p€riode sama deirgan 5 tahun
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal T
Tugas Pokok Leinbaga Kemasyarakatan di Desa adalatr msmbantu Pem€rintah Desa dalam :
- a Mereircanakan Perrbangunan yag didasakar atas azas musyawarah;
- b, Me,oggerakkan, meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat rurhrk mslaksanakan pe,nbmgunan socara terpadu, baik yag berasal dari berbagai kegiatan Pernerintah rnaupwr swadaya gotong-royong rnasyrakat;
- c. Menurrbuhkan kondisi dinanis masyarakat mtrk mengembangkan kesatuan dan persatuan di desa
- d- Fungsi Lornbaga Kemasyarakatan di Desa s€suai dengan kedudukannya dapat memberi saran dan pndapat serta koreksi dalam rangka pelaksaaan pemerintahan, pembangman dan sosial kemasyarakatan"
Pasal S
Dalatn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini I-embaga Kemasyrakatan di Desa menrpruryai fimgsi :
- a- Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencaakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. Menenamkan pengertian dan kesadtran penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- c. Mel€gali, mecranfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat unfuk penrbangunan;
- d. Sebagai sara&amp;l komrmikasi antara Pem€rintah dan Masyarakat sertia antar waf,ga masymakat ifu sendiri;
- e. Meningkatkan pengetatruan dan keframpilan masyarakaf
- f. Membina dan menggerakkan potensi Pernuda untuk penrbangunan;
- g Meningkatkan psranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- h- Meinbina kerjasama antar lembaga yang ada dalanmasyarakat untuk peinbangunan;
- i Dapat memberikan saf,ar\ pendapat s€rta koreksi dalam pelaksanaaa Pemerintalna pembangrmarqsosial kemasyarakatan.
- j. Melaksmake argas-tugas lain dalam rangka mecrbantu Peinerintah Desa rmurk menciptakan ketabaom yang mantap.
Pasa19
Unhrk meiryelenggarakan f,tngFi tersebr$ dalam pasal 8 Peraturan Daeratr ml' Lembaga Keinasyarakatan di desa mengwahakm :
- a Terpenutrinya kebututran esensial masyarakag
- b. Tersusunnya fancaftr dan pelaksana:m penrbanggnan sesuai do'lrgan kemampuar setempat;
- c. Terselenggafanya peningkatar koordinasi d"o integrasi secafa lintas sektoral;
- d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan;
- e. Adanya peninnglatan perluasan keseryatan kerja;
- f. Adanya peningkatan dan pernerataan pendapatan masyaraka!
- g. Pemerataan pelayanan Pemerintah terhadap masyaraka[
- h. T'nrb'h dan berkembangrya kemauan dan kernarrp'an peiryesuaian bagi masyaralcat terhadap adaryaperubatrankarerraperrrbatrarrandanprubatrankearatrkemajuan;
- i Tunbutr dan be*enrbangrya kesadran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan;
- j.Terjanrinnyakerukunandalamkehidrparantafumatberagama;
- k Terciptanya suatu kondisi tertib dimao" masyarakat m€f,asa keamanan dan ketentraman dirinya teriatnin
PENGA].IGKATA}I DA}I PEMBERIIENTIAN
Psal 10
pengrrrus terpilih disarnpaikm kepada Brryati oleh Kepara Dssa setelah me*dapat petsettrjuan BPD meblui Caflat, rmttrk mendapat pengesahan-
KetgdnmggotapengurusLembagaKe,masyarakatandidesaberhenti/diberhentikankarerra:
- a^ Me'tinggal duoia;
- b. Mengw&amp;rkm diri;
- c. Pindah tempat tinggal da menjadi Pen&amp;r&amp;rk di d€sa i Keh$ahan lain;
- d- B€rkahir masa bhaktinYa
- e.Tidakmemeorrhitagisyarat-syafatsebaeeianggotap€Ggurus;
- f. Melanggar prahrfan penurdmg-wrdangan dan keteirtuan yang bedakq serta norma-norma dalam masyarakat;
* pengunrs dm anggota dismrpaikan kepada Bupati untuk dit€rbitkan Keputusan Bupati tentang peflgesalran penrbentukan kmbaga Kemasyarakatan di dssa.
TATA KERIA
- (1) Hubungan InnbagaKemasyarakatan di desa dengan Pemerintah Desa adalah msnbantu dalam bidang PemerintahafL perrbangrrnan dan sosial kernasyarakatan.
- (2) Hubungan kmbaga Kernasyarakatan di desa dengan Badan Perwakilan Desa @PD) adalah :
- a. Lembaga Kemasyarakatan di desa membantu proses p€renciuraim pembargrman di desa;
- b. Badan perwakilan Desa @PD) sesuai dengan fingsinya meoampung dan menelaah renc:mareng:ma pelaksanaan pembangmm yang diajukan oleh Lenrbaga-lembaga Kemasyarakatan desa dan meiryampaikan hasil telaah tertebut kepa.da Pemerintah Desa;
- c. Hgbrmgan Lembag1 Kemasyarakatan di desa dengan Lembaga Kemasyrakatan lain di Desa bersifat kerjasama s aling mombantu'
Ceat dan Kepala Desa bes€rta pema$,at wajib melakukan pembinaan dan pengembangari Etadap Lembaga Kemasyrakatan di desa yang ada di lingkungan masyrakat di wilayalrnya.
pembinam dm pengembangan kmbaga Kemasyarakatan di dEsa harus diratrkan kepada terbhmya stabittas nasional yang mantap, baik di bidang idiologi, polittlq ekonomi dan sosial hdaya enrylm di bidang pertahanan kemranan dalam usaha menr4iang kelancaran pelaksanaan trgF di bidang Pemerintahan, pembangunarq dan sosial kemasyarakatan.
BAB VItr SUMBER DA}IA
ffi daoa l"embaga Kerrasyrakatan di desa diperoleh dari :
- 1 SwadayamasYaakat;
- b. Bmfila Pem€rintdq
- c. tsmhldsrmbs lain yag sab, tidak mengikat
S'mbsr dana pada hmf a dan c sebagaimana dimaksud pasar 15 perat'ran Daerdl ini tidak boleh bertentangandenganPeraturanPelrrrrdarrg-rmdanganyangberlaku'
BAB D(
KETENTUA}J PENUTUP
Pasal17
Dsngan berlakunya peratrran Daerah ini maka semua ketentuan yang mengah' me'genai pemkntukan 6mbaga Kornasyarakatan di Desa / Kel'ratran dan keteirtuan lain yang bertentangar dengan PEraturan Daerahini dinyatakan tidak berlaku'
Pasal lS
Ilal-hal yang belum diatur dalam Perafiuan Daerah mq sepanjang mengenai Pelaksanaannya diaflu dengan Keputu$ail BuPati'
Pasal f9
Peraturan Daerah ini mulai b€rlaku sejak tanggpl diundagkm'
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat me'getatruinya, meme,fintahkan pengrmdangan peraturan Daerah ini de,ogmp€nempatannyadalamlrmbraDaeralrKabupateoBatarrgtlarl Dsalrkan di Pada Tanggal : Muara Bulian :16 Juili 2001 Dirndangfum di : Muara Bulian Pda Tmg$l : 16 Juni 2001'

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABTIPATEN BATA}IG HARI \ LEMB DAERATI KABIIPATEN BATA].IG I{ARI T^{{L-}{ 20O1 }-IOMOR: 26
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURA}I DAERAII KABUPATEN BATA}TG }IARI
NOMOR i
26 TAIfl-Ihl2O0r
## TENTANG
## PEMBE}]TUKA}I LEMBAGA KEMASYARAKATA}I DI DESA
## PENJELASA}.I IJMTJM I
Penyele'rrggaraanPemefintahanDesamerrrpakansubsistimdarisistimperryelerrggaraan pmerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengat*r dan me*gnus kepentingan masyarakatnYa.
Dalamrangkamerrgfiad4ipelaksaraanoto,rromidesapefludibentuklembaga kemasyarakatan di Desa yang menryakan mina pemerintatr desa dalam aspek perencanaan' pelaksanaan dan purgendalian peinbmgudl yang bertwnpu pada masyarakat' lembaga
Tujuanpengeturmpemberrhrkanlerrrbagakemasyarkatarr,diDesadalamPeraturan Daerah ini sebagi tindak lanjut undang-rmdang Nomor 22 tal*m 1g99 tentang Pemerintahan Dasratr pengatuan lebih ranjut mengenai \_perrbennrkan lembaga --kemasyqagan di desa ditetapkan dalam Peraturur Daerah Kabupaten
Perrrberrtukanl,embagaKeirrasyarakatandidesadalamPerahnanDaeralrinimaterhya meliputi ; Nama Lenrbaga Kema$yafakata4 susrmm organisas! tata keda" kedrdukan dan tt€as, kewe,lranga4 hak dan kewajiban'
## tr, PENJELASA}.I PASAL DEMI PASAL.
| Pasal | 1 | CukuP Jelas |
|---------|-----|---------------|
| Pasal | 2 | CukuP Jelas |
| Pasal | 3 | CukuP Jelas |
| Pasal | 4 | CukuP Jelas |
| Pasal | 5 | CukuP Jelas |
| Pasal | 6 | Cukt4 Jelas |
| Pasal | 1 | Cukrry Jelae |
| Pasal | 8 | Cukry Jelas |
| Pasal | 9 | Cukrry leks |
| Pasal | 10 | Cukrry lelas |
| P'"al | 11 | Cukrry Jelas |
| Pcal | 12 | Cbkry l€las |
PENJELASAN
Pasal 13
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
CukuP Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
C*uP Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
CukuP Jelas