Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYERAHAN PERALATAN BIOGAS TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 9 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYERAHAN PERALATAN BIOGAS TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- a. bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan akan sumber energi yang berasal dari fosil, perlu di lakukan program diversifikasi energi;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang ada sebagai sumber energi baru terbarukan, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyerahan peralatan biogas Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan Peralatan Biogas Tahun Anggran 2016;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
Menetapkan :
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Terbarukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYERAHAN PERALATAN BIOGAS TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Diversifikasi Energi adalah kegiatan penganekaragaman jenis-jenis energi;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dari Pedoman ini untuk memberikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan seleksi dan penentuan calon penerima bantuan kegiatan penyerahan peralatan biogas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan dari Pedoman ini untuk :
1. memperoleh pekon calon penerima bantuan sesuai dengan sasaran;
2. transparansi proses seleksi calon penerima bantuan;
3. termanfaatkannya bantuan sarana peralatan biogas.
BAB III - PRINSIP
Pasal 4
Prinsip dari kegiatan penyerahan peralatan biogas adalah :
- a. diversifikasi energi, bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pemanfaatan bahan baku yang ada menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
- c. gotong royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat khususnya berkaitan dengan keberlanjutan peralatan yang diperbantukan;
- d. berkelanjutan , bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dipergunakan oleh masyarakat sendiri.
LOKASI DAN PEKON SASARAN
BAB IV - LOKASI DAN PEKON SASARAN
Pasal 5
Lokasi dan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Gedung Surian dan Kecamatan Air Hitam.
KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN
BAB V - KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN
Pasal 6
Kriteria masyarakat calon penerima bantuan Peralatan Biogas Skala Rumah Tangga dengan kapasitas 6 M 3 adalah sebagai berikut :
- a. memiliki 3 (tiga) sampai 4 (empat) ekor sapi dengan umur minimal 6 bulan;
- b. memiliki lahan yang berada disekitar lokasi kandang sapi sebagai lokasi pembangunan Tabung Reaktor dan kelengkapannya dengan ukuran 4 m x 6 m;
- c. tidak menuntut ganti rugi lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunan reaktor yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-;
- d. diutamakan masuk dalam kategori rumah tangga kurang mampu;
- e. Sanggup menerima, mengelola dan memelihara bantuan yang diberikan;
- f. sanggup menjamin ketersediaan ternak paling sedikit selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan jaminan ketersediaan ternak;
- g. sanggup mematuhi Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah. Kabupaten Lampung Barat.
SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN
BAB VI - SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN
Pasal 7
Mekanisme seleksi calon penerima bantuan sebagai berikut :
- a. calon penerima mengajukan proposal usulan melalui pemerintah Pekon atau Kecamatan.
- b. dari proposal usulan yang masuk dilakukan identifikasi dan inventarisasi calon penerima bantuan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas.
- c. setelah melakukan identifikasi dan inventarisasi, Tim dari Dinas melakukan verifikasi ke lokasi dalam rangka memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- d. dari hasil penilaian, Tim dari Dinas melakukan perangkingan dan menyampaikan usulan calon penerima bantuan kepada Kepala Dinas.
- e. berdasarkan usulan yang disampaikan Tim dari Dinas, calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas ESDM.
- f. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d Bupati menyerahkan bantuan peralatan biogas kepada penerima bantuan.
- g. bagan Prosedur Mekanisme Penetapan Penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VII

## SKOR PENILAIAN

## Pasal 8

- (1) Penilaian yang dilakukan oleh Tim Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e didasarkan pada Kriteria dan Skor Penilaian.
- (2) Kriteria dan Skor Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Tabel : Kriteria dan Skor Penilaian.

| NO | KRITERIA | SKOR PENILAIAN |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Surat Usulan | 0. tidak ada surat usulan 1. ada surat usulan |
| 2 | Jumlah sapi | 2. jumlah sapi 2 ekor 3. jumlah sapi 3 ekor atau lebih |
| 3 | Umur sapi | 1. umur sapi rata-rata dibawah 6 bulan 2. umur sapi rata-rata diatas 6 bulan |
| 4 | Lokasi Tabung Reaktor | 0. lokasi tidak ada/ mencukupi 1. lokasi ada dan mencukupi |
| 5 | Tingkat perekonomian | 0. Sangat Mampu 1.Mampu 2. Kurang Mampu 3. Tidak mampu |

## BAB VIII

## WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

## Pasal 9

Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Biogas adalah sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) | Bulan (2016) |
|------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| . | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Inventarisasi Dan Penilaian, verifikasi | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Usulan Calon Pennerima | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penetapan Penerima Bantuan | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Proses Pengadaan | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Comisioning | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyerahan Barang | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Monitoring | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Evaluasi | | | | | | | | | | | | |

## BAB IX

## HIBAH DAN PEMELIHARAAN

## Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan peralatan biogas berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e dilakukan dengan mekanisme hibah.
- (2) Peratin/Lurah selaku perwakilan pemerintahan ditingkat Pekon/Kelurahan menandatangai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

## Pasal 11

- (1) Agar kegiatan dapat bermanfaat secara berkelanjutan pekon penerima bantuan wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Prinsip pemeliharaan merupakan upaya masyarakat Pekon/Kelurahan terpilih untuk melestarikan hasil dan manfaat yang diperoleh dari bantuan yang diberikan secara berkesinambungan.

## BAB X

## PENGADAAN ALAT

## Pasal 12

Pelaksanaan pengadaan peralatan biogas melalui proses lelang oleh Pejabat Pengadaan Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

## SUMBER PEMBIAYAAN

## Pasal 13

Sumber pembiayaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Nomor : 2.03.2.03.01.21.11 , Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi Kegiatan Pengadaan Peralatan Biogas.

## BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian rencana dan pelaksanaan program serta pencapaian indikator keberhasilan program.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 9 Mei 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT, dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada tanggal 9 Mei 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

: 17 TAHUN 2016

NOMOR

TANGGAL : 9 Mei 2016

## BAGAN PROSEDUR PENENTUAN PENRIMA BANTUAN


BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI