PERATURAN DAERAH KOTA WAKIL Nomor 9 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
[\_ S AL IN A ]
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.3,2015
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan AtasPeraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. bahwa pengaturan mengenai administrasi kependudukan di Kota Tangerang Selatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanperlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu membentukPeraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
'
1
t
1
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kata Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 0911);
7
ij i]
t
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan DaerahKota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 0911, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Nomor 0911), diubah sebagai berikut:
- 1 . Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 29 dihapus, angka 2, angka 10, angka 28, angka 3 1 , angka S0dan angka 52diubah, serta diantara angka 39 dan angka 40 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 39a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalahWalikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Cam.at sebagai perangkat daerah.
{
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Tangerang Selatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Dihapus.
9. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
10. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
5. 1 1 . Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
12. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Tangerang Selatan.
14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
16. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. 1 7. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi perubahan alamat, pindah datang, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar.
22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
23. Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kepala Keluarga adalah:
- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
29. Dihapus.
30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
32. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
33. Kelahiranadalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti­ bukti kehidupannya.
34. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) mmggu.
35. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
Kewajiban penduduk adalah :
- a. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. melaporkan ke Dinas bila terdapat penduduk yang bertempat tinggal sementara di Daerah dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan.
3. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf f diubahserta huruf e dihapus, sehingga Pasal 6berbunyi sebagai berikut:
Walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. dihapus;
- f. penyajian data kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
2. penyelenggaraan g. koordinasi pengawasan atas Administrasi Kependudukan.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf c diubahdan diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf dl serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:
- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- dl. melakukan pendataan terhadap penduduk yang bertempat tinggal sementara di daerah;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKecamatan.
2. (2a) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a untuk pencatatan nikah dan cerai bagi penduduk yang agamanya sudah diakui sebagai agama
- ( 1 ) Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi dilakukan olehWalikota.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1 ) diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang­ undangan.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantulurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah,ayat (2) dihapussertadiantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
- ( 1 ) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (3a) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
7. KetentuanPasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus serta diantara ayat ( 1 ) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayatyakni ayat (la), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Masa berlaku KTP-el untuk Penduduk WNI berlaku seumur hidup, selama tidak ada perubahan elemen data.
- (la) Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetapdisesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
1
1
8. Pasal 16 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
Kewajiban penduduk adalah :
- a. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. melaporkan ke Dinas bila terdapat penduduk yang bertempat tinggal sementara di Daerah dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan.
Pasal 6
Walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. dihapus;
- f. penyajian data kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
2. penyelenggaraan g. koordinasi pengawasan atas Administrasi Kependudukan.
Pasal 7
- ( 1 ) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:
- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- dl. melakukan pendataan terhadap penduduk yang bertempat tinggal sementara di daerah;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKecamatan.
2. (2a) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a untuk pencatatan nikah dan cerai bagi penduduk yang agamanya sudah diakui sebagai agama
Pasal 10
- ( 1 ) Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi dilakukan olehWalikota.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1 ) diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang­ undangan.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantulurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah,ayat (2) dihapussertadiantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
- ( 1 ) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (3a) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
7. KetentuanPasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus serta diantara ayat ( 1 ) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayatyakni ayat (la), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Masa berlaku KTP-el untuk Penduduk WNI berlaku seumur hidup, selama tidak ada perubahan elemen data.
- (la) Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetapdisesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
1
1
8. Pasal 16 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggungjawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan atas terjadinya:
- a. adanya pemekaran wilayah berupa penambahan provinsi, kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, atau rukun tetangga/rukun warga;
- b. Dihapus;dan
- c. adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Walikota.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Penduduk Pasal 22
- ( 1 ) Setiap penduduk WNI yang pindah wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada lurah.
- (2) Penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. dalam satu Kelurahan;
- b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
- c. antarKecamatan dalam Daerah;
- d. antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi; atau
- e. antar provinsi.
- (3) Setiap penduduk WNiyang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dilaporkan oleh Petugas Registrasi.
- (4)
- ( 1 ) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2)
- ( 1 ) Setiap penduduk WNI yang pindah datang wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada lurahpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk WNI yang pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dalam satu Kelurahan;
- b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
- c. antar Kecamatan dalam Daerah;
- d. antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi; atau
- e. antar provinsi.
- (3) Setiap penduduk WNiyang pindah datangsebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dilaporkan oleh Petugas Registrasi.
- (4)
- ( 1 ) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah datang wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2)
Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan
- ( 1 ) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (la)
- ( 1 ) Setiap lahir mati Penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk keKelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
.
't
$
i
m
%
i i
l
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3)
- ( 1 ) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (la) Dalam hal kematian Penduduk diluar domisili, wajib dilaporkan ke Dinas oleh ketua rukun tetangga dimana peristiwa kematian itu terjadi.
- (lb)
- ( 1 ) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (la) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (2)
- ( 1 ) Setiap pengesahan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua keDinas paling lambat tiga puluh (30) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3)
- ( 1 ) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK·
'
- b. NIK;
- C. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/ bulan/ tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
1. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan atau mental;
1. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
t
- 2 2 ­
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/ surat cerai;
14. aa. tanggal perceraian;
15. bb. sidikjari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
18. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) yang digunakan untuk untuk
22. ( 1 ) sampai dengan ayat semua keperluan Data Kependudukan pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan
- c. alokasi anggaran
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
23. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (3) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Kepala Dinas berwenang menerbitkan dan menandatangani:
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan Pindah datang untuk Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
- j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
- k. Surat Kematian untuk Orang Asing;
1. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
- m. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
- n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
- r. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di luar negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
$,
�
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (4) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
24. Ketentuan Pasal 71ayat (l),ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5),sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu:
- a. NIK;
- b. nama;
- c. tempat tinggal lahir;
- d. laki-laki atau perempuan;
- e. agama;
- f. status perkawinan;
- g. golongan darah;
- h. alamat;
- i. pekerjaan;
- J . kewarganegaraan;
- k. pas foto;
1. masa berlaku;
- m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
- n. tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
n
- (4) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan ke Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (5) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
25. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f,sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Kuti pan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kuti pan Akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
j
;
{
;
?
1'.
J
26. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 77 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
27. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi se bagai berikut:
Biaya Pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah.
28. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) diubah, dan ditambahkan l(satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Data Pribadi Penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidikjari;
- c. iris mata;
- d. tandatangan;dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Ketentuan mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
ad
29. Ketentuan Pasal 86 ayat ( 1) ,ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditarnbah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas,diberikanHak Aksesoleh Menteri.
- (2) Petugas Dinas yang diberikan Hak Akses, dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi hak untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, menyalin data dan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai ruang lingkup, persyaratan, dan tata cara mengenai pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
30. Ketentuan Pasal 90diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
- ( 1 ) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 25, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat ( 1 ) Pasal 31 ayat (1),dikenakansanksi administratif berupa denda administratif.
Pasal 14
- ( 1 ) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (3a) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
Pasal 15
- ( 1 ) Masa berlaku KTP-el untuk Penduduk WNI berlaku seumur hidup, selama tidak ada perubahan elemen data.
- (la) Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetapdisesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
1
1
Pasal 16
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggungjawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan atas terjadinya:
- a. adanya pemekaran wilayah berupa penambahan provinsi, kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, atau rukun tetangga/rukun warga;
- b. Dihapus;dan
- c. adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Walikota.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Penduduk Pasal 22
- ( 1 ) Setiap penduduk WNI yang pindah wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada lurah.
- (2) Penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. dalam satu Kelurahan;
- b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
- c. antarKecamatan dalam Daerah;
- d. antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi; atau
- e. antar provinsi.
- (3) Setiap penduduk WNiyang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dilaporkan oleh Petugas Registrasi.
- (4)
- ( 1 ) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2)
- ( 1 ) Setiap penduduk WNI yang pindah datang wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada lurahpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk WNI yang pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dalam satu Kelurahan;
- b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
- c. antar Kecamatan dalam Daerah;
- d. antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi; atau
- e. antar provinsi.
- (3) Setiap penduduk WNiyang pindah datangsebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dilaporkan oleh Petugas Registrasi.
- (4)
- ( 1 ) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah datang wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2)
Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan
- ( 1 ) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (la)
- ( 1 ) Setiap lahir mati Penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk keKelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
.
't
$
i
m
%
i i
l
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3)
- ( 1 ) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (la) Dalam hal kematian Penduduk diluar domisili, wajib dilaporkan ke Dinas oleh ketua rukun tetangga dimana peristiwa kematian itu terjadi.
- (lb)
- ( 1 ) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (la) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (2)
- ( 1 ) Setiap pengesahan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua keDinas paling lambat tiga puluh (30) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3)
- ( 1 ) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK·
'
- b. NIK;
- C. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/ bulan/ tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
1. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan atau mental;
1. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
t
- 2 2 ­
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/ surat cerai;
14. aa. tanggal perceraian;
15. bb. sidikjari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
18. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) yang digunakan untuk untuk
22. ( 1 ) sampai dengan ayat semua keperluan Data Kependudukan pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan
- c. alokasi anggaran
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
23. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (3) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Kepala Dinas berwenang menerbitkan dan menandatangani:
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan Pindah datang untuk Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
- j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
- k. Surat Kematian untuk Orang Asing;
1. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
- m. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
- n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
- r. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di luar negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
$,
�
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (4) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
24. Ketentuan Pasal 71ayat (l),ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5),sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu:
- a. NIK;
- b. nama;
- c. tempat tinggal lahir;
- d. laki-laki atau perempuan;
- e. agama;
- f. status perkawinan;
- g. golongan darah;
- h. alamat;
- i. pekerjaan;
- J . kewarganegaraan;
- k. pas foto;
1. masa berlaku;
- m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
- n. tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
n
- (4) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan ke Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (5) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
25. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f,sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Kuti pan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kuti pan Akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
j
;
{
;
?
1'.
J
26. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 77 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
27. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi se bagai berikut:
Biaya Pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah.
28. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) diubah, dan ditambahkan l(satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Data Pribadi Penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidikjari;
- c. iris mata;
- d. tandatangan;dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Ketentuan mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
ad
29. Ketentuan Pasal 86 ayat ( 1) ,ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditarnbah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas,diberikanHak Aksesoleh Menteri.
- (2) Petugas Dinas yang diberikan Hak Akses, dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi hak untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, menyalin data dan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai ruang lingkup, persyaratan, dan tata cara mengenai pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
30. Ketentuan Pasal 90diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 25, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat ( 1 ) Pasal 31 ayat (1),dikenakansanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif akibat keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terhadap Penduduk WNI senilai RpS0.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing senilaiRpl.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 J anuari 201 7.
i
%
3
4
i
- (4) Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Walikota dapat mendelegasikan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
31. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Pentingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat ( 1 ) , Pasal 4 1 , Pasal 42 ayat ( 1 ) , Pasal 43 ayat ( 1 ) , Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 5 1 ayat (1), Pasal 52 ayat ( 1), Pasal 53 ayat ( 1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat ( 1 ) dikenakansanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif akibat keterlambatan pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terhadap Penduduk WNI senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing senilaiRp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 201 7.
- (4) Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Walikota dapat mendelegasikan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
32. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi se bagai berikut:
- ( 1 ) Setiap Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) yang tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Pasal 19
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Pasal 21
- ( 1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggungjawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan atas terjadinya:
- a. adanya pemekaran wilayah berupa penambahan provinsi, kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, atau rukun tetangga/rukun warga;
- b. Dihapus;dan
- c. adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pasal 22
Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Penduduk Pasal 22
- ( 1 ) Setiap penduduk WNI yang pindah wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada lurah.
- (2) Penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. dalam satu Kelurahan;
- b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
- c. antarKecamatan dalam Daerah;
- d. antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi; atau
- e. antar provinsi.
- (3) Setiap penduduk WNiyang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dilaporkan oleh Petugas Registrasi.
- (4)
Pasal 23
- ( 1 ) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2)
Pasal 25
- ( 1 ) Setiap penduduk WNI yang pindah datang wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada lurahpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk WNI yang pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dalam satu Kelurahan;
- b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
- c. antar Kecamatan dalam Daerah;
- d. antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi; atau
- e. antar provinsi.
- (3) Setiap penduduk WNiyang pindah datangsebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dilaporkan oleh Petugas Registrasi.
- (4)
Pasal 26
- ( 1 ) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah datang wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2)
Pasal 34
Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan
Pasal 35
- ( 1 ) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (la)
Pasal 38
- ( 1 ) Setiap lahir mati Penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk keKelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
.
't
$
i
m
%
i i
l
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3)
Pasal 47
- ( 1 ) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (la) Dalam hal kematian Penduduk diluar domisili, wajib dilaporkan ke Dinas oleh ketua rukun tetangga dimana peristiwa kematian itu terjadi.
- (lb)
Pasal 53
- ( 1 ) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (la) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (2)
Pasal 54
- ( 1 ) Setiap pengesahan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua keDinas paling lambat tiga puluh (30) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3)
Pasal 65
- ( 1 ) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK·
'
- b. NIK;
- C. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/ bulan/ tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
1. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan atau mental;
1. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
t
- 2 2 ­
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/ surat cerai;
14. aa. tanggal perceraian;
15. bb. sidikjari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
18. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) yang digunakan untuk untuk
22. ( 1 ) sampai dengan ayat semua keperluan Data Kependudukan pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan
- c. alokasi anggaran
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
23. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (3) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Kepala Dinas berwenang menerbitkan dan menandatangani:
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan Pindah datang untuk Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
- j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
- k. Surat Kematian untuk Orang Asing;
1. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
- m. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
- n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
- r. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di luar negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
$,
�
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (4) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
24. Ketentuan Pasal 71ayat (l),ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5),sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu:
- a. NIK;
- b. nama;
- c. tempat tinggal lahir;
- d. laki-laki atau perempuan;
- e. agama;
- f. status perkawinan;
- g. golongan darah;
- h. alamat;
- i. pekerjaan;
- J . kewarganegaraan;
- k. pas foto;
1. masa berlaku;
- m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
- n. tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
n
- (4) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan ke Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (5) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
25. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f,sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Kuti pan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kuti pan Akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
j
;
{
;
?
1'.
J
26. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 77 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
27. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi se bagai berikut:
Biaya Pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah.
28. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) diubah, dan ditambahkan l(satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Data Pribadi Penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidikjari;
- c. iris mata;
- d. tandatangan;dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Ketentuan mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
ad
29. Ketentuan Pasal 86 ayat ( 1) ,ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditarnbah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas,diberikanHak Aksesoleh Menteri.
- (2) Petugas Dinas yang diberikan Hak Akses, dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi hak untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, menyalin data dan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai ruang lingkup, persyaratan, dan tata cara mengenai pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
30. Ketentuan Pasal 90diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 25, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat ( 1 ) Pasal 31 ayat (1),dikenakansanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif akibat keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terhadap Penduduk WNI senilai RpS0.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing senilaiRpl.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 J anuari 201 7.
i
%
3
4
i
- (4) Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Walikota dapat mendelegasikan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
31. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Pentingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat ( 1 ) , Pasal 4 1 , Pasal 42 ayat ( 1 ) , Pasal 43 ayat ( 1 ) , Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 5 1 ayat (1), Pasal 52 ayat ( 1), Pasal 53 ayat ( 1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat ( 1 ) dikenakansanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif akibat keterlambatan pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terhadap Penduduk WNI senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing senilaiRp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 201 7.
- (4) Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Walikota dapat mendelegasikan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
32. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi se bagai berikut:
- ( 1 ) Setiap Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) yang tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
33. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 67
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 68
- ( 1 ) Kepala Dinas berwenang menerbitkan dan menandatangani:
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan Pindah datang untuk Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
- j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
- k. Surat Kematian untuk Orang Asing;
1. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
- m. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
- n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
- r. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di luar negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
$,
�
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (4) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
Pasal 71
- ( 1 ) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu:
- a. NIK;
- b. nama;
- c. tempat tinggal lahir;
- d. laki-laki atau perempuan;
- e. agama;
- f. status perkawinan;
- g. golongan darah;
- h. alamat;
- i. pekerjaan;
- J . kewarganegaraan;
- k. pas foto;
1. masa berlaku;
- m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
- n. tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
n
- (4) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan ke Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (5) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
Pasal 76
- ( 1) Kuti pan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kuti pan Akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
j
;
{
;
?
1'.
J
Pasal 77
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
Pasal 84
Biaya Pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah.
Pasal 85
- ( 1 ) Data Pribadi Penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidikjari;
- c. iris mata;
- d. tandatangan;dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Ketentuan mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
ad
Pasal 86
- ( 1 ) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas,diberikanHak Aksesoleh Menteri.
- (2) Petugas Dinas yang diberikan Hak Akses, dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi hak untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, menyalin data dan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai ruang lingkup, persyaratan, dan tata cara mengenai pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Pasal 90
- ( 1 ) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 25, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat ( 1 ) Pasal 31 ayat (1),dikenakansanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif akibat keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terhadap Penduduk WNI senilai RpS0.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing senilaiRpl.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 J anuari 201 7.
i
%
3
4
i
- (4) Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Walikota dapat mendelegasikan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pasal 91
- ( 1 ) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Pentingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat ( 1 ) , Pasal 4 1 , Pasal 42 ayat ( 1 ) , Pasal 43 ayat ( 1 ) , Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 5 1 ayat (1), Pasal 52 ayat ( 1), Pasal 53 ayat ( 1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat ( 1 ) dikenakansanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif akibat keterlambatan pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terhadap Penduduk WNI senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing senilaiRp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 201 7.
- (4) Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Walikota dapat mendelegasikan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pasal 92
- ( 1 ) Setiap Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) yang tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Pasal 96
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 98
34. Pasal 98 dihapus.
Pasal 100
Pasal l00A
Setiap pejabat dan petugas pada Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas yang memerintahkan dan/ atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 A, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 104
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:
- a. semua singkatan "KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 12 (dua-belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal II
PeraturanDaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 3 Agustus 2015.

Penandatangan: WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap AIRIN RACHMI DIANY

Penetapan: Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 26 Agustus 2015. Pit. SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap ## MUHAMAD LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 3. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN: (3)/(2015).

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd/cap ADE IRIANA, SH. Pembina Tk. I IV /b Nip. 19620113 199703 1 001 1 3 { $
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
## PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
## I. UMUM
Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk berdasarkan Pancasila dan Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.
Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di Kota Tangerang Selatan. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi memiliki KTP lebih dari satu dan/ atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka segala yang berkaitan dengan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan di Kata Tangerang Selatan tidak dipungut biaya.
f
m
Dengan penerapan KTP-el, masa pemberlakuan KTP-el yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berlaku 5 (lima) tahun, dengan adanya Peraturan Daerah ini menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan Daerah setiap 5 (lima) tahunnya.
Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan Hak Akses atas pemanfaatan data Kependudukan baik bagi petugas pada Kecamatan, Kelurahan, dan Dinas, serta Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik bagi penduduk Warga Negara Indonesia maupun bagi Penduduk Orang Asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun juga agar lebih mendorong iklim investasi ke Kota Tangerang Selatan.
## II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Angka 2
PENJELASAN
Pasal 5
Cukupjelas Angka 3
PENJELASAN
Pasal 6
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Data Kependudukan skala kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember. Yang dimaksud dibersihkan yaitu melakukan penghapusan data ganda. Huruf g Cukup jelas. Angka 4
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas. Angka 5
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas. Angka 6
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3a) Ayat (4) Cukup jelas. Dalam rangka kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK. | Ayat (5) | |------------------------| | Angka 7 | | Pasal 15 | | Angka 8 | | Pasal 16 | | Angka 9 | | Pasal 21 | | Cukup jelas. | | Angka 10 | | Pasal 22 | | Cukup jelas. | | Angka 1 1 | | Cukup jelas. | | Angka 12 | | Cukup jelas. | | Angka 13 | | Pasal 25 | | Cukup jelas. | | Angka 14 | | Angka 15 | | Pasal 34 | | Angka 16 | | Pasal 35 | | Ayat | | (1) | | | | berdomisili. | | Penulisan tempat lahir | | terjadinya kelahiran. | Ayat (la) Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 17
PENJELASAN
Pasal 37
Ayat (1) Cukup jelas. Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Angka 18
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas. Angka 19
PENJELASAN
Pasal 47
Ayat (1) Pelaporan kematian oleh rukun tetangga kepada Dinas dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun tetangga, rukun warga, kelurahan dan kecamatan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukupjelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 53
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah