PERATURAN BUPATI RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG J PENDAPATAN DAN A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN T TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN BUPATI BARITO KUALA, - a. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -~~~\_~;so \_.. -... ~ .. ~..., ;oo.~ \_\_ ------= .. \_... ---o\_.\_ ---------1" ----.. 0'----- DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
B AT1 B KUALA
PROV S1 KA1J1 T
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR lla TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG J PENDAPATAN DAN A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN
T TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN
BUPATI BARITO KUALA,
- a. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-~~~\_~;so
\_.. -...
~ .. ~...,
;oo.~
\_\_
--
------=
.. \_...
---o\_.\_
---------1"
----..
0'-----
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 1
- 22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 25.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pad a Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2014 No.81);
- 26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2014 No.199);
- 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 1
- 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
•
Menetapkan:
- 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
- 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 17 );
- 32.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 48) .
MEMUTUSKAN
•
•
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE T ANGGARAN 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetah Bupati ini dengan penempa Kuala.

Penetapan: Diundangkan di Mara TAH TEN BARITOKUALA tanggal ~ Maret ARIS DAERAHKAB SEIDA ON DAERAHKABUPATENBARITO KUALATAHUN2015 NOMOR Ilet Ru

Penandatangan: ## Lampiran Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 11a Tahun 2016 Tanggal : 08 Maret 2016

Penandatangan: ## DAFTAR PERUBAHAN I PERGESERAN IRAN II PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 | KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH/(BERKURANG) | BERTAMBAH/(BERKURANG) |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2015 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati

## Pasal II

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Agar setiap orang mengetah Bupati ini dengan penempa Kuala.

Diundangkan di Mara


TAH

TEN BARITOKUALA

tanggal

~

Maret

ARIS DAERAHKAB

SEIDA

ON

DAERAHKABUPATENBARITO KUALATAHUN2015 NOMOR Ilet Ru

## Lampiran Peraturan Bupati Barito Kuala

Nomor

: 11a Tahun 2016

Tanggal

: 08 Maret 2016

## DAFTAR PERUBAHAN I PERGESERAN IRAN II PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH/(BERKURANG) | BERTAMBAH/(BERKURANG) | PENJELASAN |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ~---------------- SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | 0/0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4 1.01.01 | DINAS PENDIDIKAN PENDAPATAN | 80,300,000.00 | 80,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 80,300,000.00 | 80,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5 | BELANJA | 356,384,901,086.00 | 356,384,901,086.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 345,177,388,999.00 | 345,177,388,999.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 | Non Kegiatan | 345,177,388,999.00 | 345,177,388,999.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01. 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai | 345,177,388,999.00 | 345,177,388,999.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01. 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 205,164,764,320.00 | 205,164,764,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01. 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 163,581,412,253.00 | 161,559,156,048.00 | (2,022,256,205.00) | (1.24) | |
| 1.01. 1.01.01 .00.00 . 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 16,689,339,444.00 | 16,689,339,444.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01. 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 462,757,385.00 | 462,757,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 13,795,541,700.00 | 13,795,541,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01. 1.01.01 .00.00 . 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 533,015,235.00 | 1,244,375,000.00 | 711,359,765.00 | 133.46 | fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.01. 1.01.01 .00.00 . 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 6,525,103,560.00 | 7,836,000,000.00 | 1,310,896,440.00 | 20.09 | |
| 1.01 , 1.01.01 .00.00 . 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh(Tunjangan Khusus | 3,560,906,320.00 | 3,560,906,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01. 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01,08 | Pembulatan Gaji | 16,688,423.00 | 16,688,423.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01 , 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 140,012,624,679.00 | 140,012,624,679.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01 , 1.01.01 .00.00 . 5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan PNS(Tunjangan | 28,460,938,679.00 | 28,460,938,679.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1,01, 1.01.01 .00.00 . 5,1.1.02.07 | Tambahan Penghasilan profesi pendidikan | 111,541,686,000.00 | 111,541,686,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01 , 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08 | Tambahan Penghasilan Lembur PNS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 11,207,512,087.00 | 11,207,512,087.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.19.01 | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | |
| 1.19, 1.19.01 . 00.00 . 5 | BELANJA | 4,403,593,812.00 | 4,403,593,812.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1,826,160,282.00 | 1,826,160,282.00 | 0.00 | 0.00 | |

•

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH/(BERKURANG) | BERTAMBAH/(BERKURANG) | PENJELASAN |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ------------------ SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | 0/0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.19.1.19.01.00.00 | Non Kegiatan | 1,826,160,282.00 | 1,826,160,282.00 | 0.00 | 0.00 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1 | Belanja Pegawai | 1,826,160,282.00 | 1,826,160,282.00 | 0.00 | 0.00 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1,447,660,282.00 | 1,447,660,282.00 | 0.00 | 0.00 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1,143,552,912.00 | 1,139,552,912.00 | (4,000,000.00) | (0.35) | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 73,133,000.00 | 73,133,000.00 | 0.00 | 0.00 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19. 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 141,085,000.00 | 141,085,000.00 | 0.00 | 0.00 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 22,148,875.00 | 24,648,875.00 | 2,500,000.00 | 11.29 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 41,609,320.00 | 43,109,320.00 | 1,500,000.00 | 3.60 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 26,034,985.00 | 26,034,985.00 | 0.00 | 0.00 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 96,190.00 | 96,190.00 | 0.00 | 0.00 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 378,500,000.00 | 378,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19.1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan PNS[Tunjangan | 378,500,000.00 | 378,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.19.1.19.01. 01.01 . 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 2,577,433,530.00 | 2,577,433,530.00 | 0.00 | 0.00 | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan fungsional umum dan tunjangan beras. |
| 1.20.01 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) | | | | | |
| 1.20 . 1.20.01 . 00.00 . 5 | BELANJA | 6,268,184,268.00 | 6,268,184,268.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20 . 1.20.01 . 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 6,268,184,268.00 | 6,268,184,268.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20 . 1.20.01 .00.00 | Non Kegiatan | 6,268,184,268.00 | 6,268,184,268.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20 . 1.20.01 . 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai | 6,268,184,268.00 | 6,268,184,268.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20 . 1.20.01 .00.00.5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 3,622,184,268.00 | 4,063,184,268.00 | 441,000,000.00 | 12.17 | pergeseran belanja |
| 1.20 . 1.20.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 670,320,000.00 | 670,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | pada kelompok |
| 1.20 . 1.20.01 .00.00.5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 86,284,800.00 | 86,284,800.00 | 0.00 | 0.00 | langsung yaitu, pengurangan |
| • 1.20 . 1.20.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 971,964,000.00 | 971,964,000.00 | 0.00 | 0.00 | penunjang komunikasi |
| 1.20. 1.20.01 .00.00.5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 121,665,600.00 | 121,665,600.00 | 0.00 | 0.00 | anggota DPRD |
| 1.20 . 1.20.01 .00.00 . 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 53,281,843.00 | 53,281,843.00 | 0.00 | 0.00 | ke tunjangan perumahan. |
| 1.20. 1.20.01 .00.00. 5.1.1.01.10 | Uang Paket | 67,032,000.00 | 67,032,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20.1.20.01 .00.00.5.1.1.01.11 | Tunjangan Panitia Musyawarah | 24,299,100.00 | 24,299,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.12 | Tunjangan Komisi | 43,299,900.00 | 43,299,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20. 1.20.01 . 00.00 . 5.1.1.01.13 | Tunjangan Panitia Anggaran | 24,299,100.00 | 24,299,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20.1.20.01 .00.00.5.1.1.01.14 | Tunjangan Badan Kehormatan | 7,856,100.00 | 7,856,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20.1.20.01 .00.00.5.1.1.01.15 | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 41,061,825.00 | 41,061,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20.1.20.01 .00.00.5.1.1.01.16 | Tunjangan Perumahan | 1,481,000,000.00 | 1,922,000,000.00 | 441,000,000.00 | 29.78 | |
| 1.20.1.20.01 . 00.00 . 5.1.1.01.18 | Uang Jasa Pengabdian | 29,820,000.00 | 29,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20. 1.20.01 .00.00.5.1.1.03 | ---- --- .. - .. ---- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan | 2,646,000,000.00 | 2,205,000,000.00 | (441,000,000.00) | (16.67) | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | PENJELASAN |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ----------------- SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) | 0/0 | |
| 1 | 2 Sei'ta- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20. 1.20.01 . 00.00 . 5.1.1.03.01 | Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD | 2,646,000,000.00 | • 2,205,000,000.00 | (441,000,000.00) | (16.67) | Dilakukan pergeseran belanja antar rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung yaitu, pengurangan accress gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan jabatan. |
| 1.20.08 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | |
| 1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5 | BELANJA | 5,975,714,672.00 | 5,975,714,672.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20, 1.20.08, 00.00. 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2,431,072,532.00 | 2,431,072,532.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20, 1,20.08 . 00.00 | Non Kegiatan | 2,431,072,532.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20. 1.20.08. 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai | 2,431,072,532.00 | 2,431,072,532.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20, 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 1,952,983,532.00 | 1,952,983,532.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20, 1.20.08. 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1,434,089,315.00 | 1,430,449,315.00 | (3,640,000.00) | (0.25) | |
| 1.20, 1.20.08. 00.00 . 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 181,580,000.00 | 181,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20, 1,20.08. 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 149,105,000.00 | 152,745,000.00 | 3,640,000.00 | 2.44 | |
| 1.20, 1,20.08. 00.00. 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 46,175,000.00 | 46,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20, 1.20.08. 00.00 . 5.1.1,01.06 | Tunjangan Beras | 73,825,000.00 | 73,825,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20. 1.20.08. 00.00 . 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 68,136,308.00 | 68,136,308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20, 1.20.08. 00.00 . 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 72,909.00 | 72,909.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1,20, 1.20.08. 00.00. 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 478,089,000.00 | 478,089,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20, 1.20.08. 00.00 . 5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan | 478,089,000.00 | 478,089,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.20. 1.20.08 . 01.01 . 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 3,544,642,140.00 | 3,544,642,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.26.01 | KANTOR PERPUST AKAAN DAN ARSIP DAERAH | | | | | |
| 1.26. 1.26.01 , 00.00 . 5 | BELANJA | 1,971,860,460.00 | 1,971,860,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.26. 1.26.01 , 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1,212,653,090.00 | 1,212,653,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.26. 1.26.01 . 00.00 | Non Kegiatan | 1,212,653,090.00 | 1,212,653,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.26, 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1,212,653,090.00 | 1,212,653,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.26. 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 986,674,865.00 | 986,674,865.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.26. 1.26.01 , 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 811,212,000.00 | 802,212,000.00 | (9,000,000.00) | (1.11) | Dilakukan pergeseran belanja antar |
| 1.26. 1.26.01. 00.00. 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 51,126,436.00 | 57,126,436.00 | 6,000,000.00 | 11.74 | rincian objek belanja pada kelompok |
| 1.26. 1.26.01. 00.00. 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 37,440,000.00 | 37,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | belanja tidak langsung yaitu, pengurangan |
| 1.26. 1.26.01. 00.00. 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 33,579,000.00 | 34,079,000.00 | 500,000.00 | 1.49 | gaji pokok untuk ditambahkan ke tunjangan |
| 1.26. 1.26.01. 00.00 . 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 38,612,160.00 | 41,112,160.00 | 2,500,000.00 | 6.47 | keluarga, tunjangan fungsional umum dan |
| 1.26. 1.26.01. 00.00 . 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 14,630,350.00 | 14,630,350.00 | 0.00 | 0.00 | tunjangan beras. |
| 1.26, 1.26.01.00.00.5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 74,919.00 | 74,919.00 | 0.00 | 0.00 | |

I

JUMLAH

| KODE REKENING | URAIAN | SETELAH PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | (Rp) 0/0 | (Rp) 0/0 | PENJELASAN |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--------------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.26. 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 225,978,225.00 | 225,978,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.26. 1.26.01 .00.00.5.1.1.02.06 | Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan . | 206,088,225.00 | 206,088,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.26. 1.26.01 .00.00.5.1.1.02.08 | Tambahan Penghasilan Lembur PNS | 19,890,000.00 | 19,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.26 . 1.26.01 .01.01 . 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 759,207,370.00 | 759,207,370.00 | 0.00 | 0.00 | |

(Rp)

BERTAM BAH/

(BERKURANG)