PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820); 4. 2 . Undang-Undang Nornor 1(2LeTabhun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan m aran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569); · 3. Undang-Unctan O 051. � . Pena ih g Nomor 19 T gi an Pajak D ahun 1997 tentang � egara Repubiik lndengan Surat Paksa (Lembaran ambahan Lemb onr:sia Tshur, 1997 Nomor 42 3686) sebagaim:an Negara Republik Indonesia Nomo; Und na telah di b h d ang Nomor 19 T u a engan UndangRepublik lndonesi T hahun 2000 (Lembaran Negara Lembaran Negara � a un 2000 Nornor 129, Tambahan epubhk Indonesia Nomor 3987)· 4. Undang-Undang N ' Penyelen araa ornor 28 Tahun 1999 tentang Korupsi ggK 1 � Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari , o usi Dan Ne ti Repubrk I po sme (Lembaran Negara Lemba;an � donesia Tahu\_n 1999 Nomor 75, Tambahan egara Republik Indonesia Nomor 3851); - S. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pe b tentang rn erantasan\_ Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4150); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. l O. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang · Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan PemerinLahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 12. Undang-Undang ... O 051: . - ct . n ang-Unctang Norn r ' Pembentukan p or 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Ne ara eraturan Perundang-Undangan Nomor 82 Tg Repubhk Indonesia Tahun 2011 , ambahan Le b . Indonesia Nomor 5234); m aran Negara Repubhk - 12 Unct . Dae: � g-Unctang Nomor 28 T h Re a . Dan Retribusi D ar un 2009 tentang Pajak pubhk Indonesia Tah aerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Repu � : � 009 Nomor 130, Tambahan 13 U ndones1a Nomor 5049)· 14. Peraturan Pern . Pemba i en\_ntah Nomor 16 Tahun 2000 tentang B g an Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan D anguhnan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 2;i � aN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun omor 36); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana p · b errrn angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodior 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Da11 Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nornor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3); - zo. Peraturan Daerah Kabupaten. Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemenntah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupalen Sintang Tahun 2008 Nornor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1); - 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintarig Nomor 2 Tahun 2 008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); r,1enetapkan 22 · Peraturan D O O 51 :. 2012 aerah Kabupate · Daer h ten tang Anggaran ; Sin tang Nomor 10 Tahun (Lem � Kabupaten Sintan e;da;,atan Dan Belanja aran Daerah K g ahun Anggaran 2013 Nornor 10 ); abupaten Sintang Tahun 2012 MEMUTUSl&lt;AN: PERATURAN BUP PEMUNGUTAN p ATI TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMERINTAH KA � t � K BUMI DAN BANGUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 2 " TAHUN 2013
TENT ANG
PENGGUNAAN BIAVA PEM BAG UNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN IAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENG AN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a.
ba � wa dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dan sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang, maka penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Sintang diarahkan kepada upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sin tang;
- b. bahwa pengaturan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, untuk lebih meningkatkan kinerja dan motivasi bagi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820);
4. 2 . Undang-Undang Nornor 1(2LeTabhun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan m aran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569); ·
3. Undang-Unctan O 051. � . Pena ih g Nomor 19 T gi an Pajak D ahun 1997 tentang � egara Repubiik lndengan Surat Paksa (Lembaran ambahan Lemb onr:sia Tshur, 1997 Nomor 42 3686) sebagaim:an Negara Republik Indonesia Nomo; Und na telah di b h d ang Nomor 19 T u a engan UndangRepublik lndonesi T hahun 2000 (Lembaran Negara Lembaran Negara � a un 2000 Nornor 129, Tambahan epubhk Indonesia Nomor 3987)·
4. Undang-Undang N ' Penyelen araa ornor 28 Tahun 1999 tentang Korupsi ggK 1 � Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari , o usi Dan Ne ti Repubrk I po sme (Lembaran Negara Lemba;an � donesia Tahu\_n 1999 Nomor 75, Tambahan egara Republik Indonesia Nomor 3851);
- S. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pe b tentang rn erantasan\_ Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. l O. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang · Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan PemerinLahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
12. Undang-Undang ...
O 051: .
- ct . n ang-Unctang Norn r ' Pembentukan p or 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Ne ara eraturan Perundang-Undangan Nomor 82 Tg Repubhk Indonesia Tahun 2011 , ambahan Le b . Indonesia Nomor 5234); m aran Negara Repubhk
- 12 Unct . Dae: � g-Unctang Nomor 28 T h Re a . Dan Retribusi D ar un 2009 tentang Pajak pubhk Indonesia Tah aerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Repu � : � 009 Nomor 130, Tambahan 13 U ndones1a Nomor 5049)·
14. Peraturan Pern . Pemba i en\_ntah Nomor 16 Tahun 2000 tentang B g an Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan D anguhnan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 2;i � aN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun omor 36);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana p · b errrn angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodior 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Da11 Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nornor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3);
- zo. Peraturan Daerah Kabupaten. Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemenntah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupalen Sintang Tahun 2008 Nornor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1);
- 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintarig Nomor 2 Tahun 2 008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
r,1enetapkan
22 · Peraturan D O O 51 :. 2012 aerah Kabupate · Daer h ten tang Anggaran ; Sin tang Nomor 10 Tahun (Lem � Kabupaten Sintan e;da;,atan Dan Belanja aran Daerah K g ahun Anggaran 2013 Nornor 10 ); abupaten Sintang Tahun 2012
MEMUTUSl&lt;AN:
PERATURAN BUP PEMUNGUTAN p ATI TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMERINTAH KA � t � K BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN 2013. ATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penggunaan Biaya Pemungutan PBS yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Sintang diarahkan untuk:
- a. Kegi\_atan Peningkatan Penerimaan PBB di Kabupaten Sintang, meliputi:
1. biaya struk/potongan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun 2013;
2. biaya upah pungut petugas penagihan PBB desa dan kelurahan;
3. pengadaan sarana dan prasarana penunjang yang mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas pemungutan PBB;
4. kegiatan lain yang ditujukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penanganan PBB;
- b. Insentif bagi Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Sintang dan staf pada SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan atau pemungutan PBB.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pembagian besaran penggunaan Biaya Pemungutan PBB yang merupakan Bagian Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :
- a. kegiatan peningkatan penerimaan PBB ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Biaya Pemungutan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. insentif untuk Tim Jntensifikasi PBB Kabupaten Sintang dan staf pada SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan atau pemungutan PBB ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah Biaya Pemungutan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Sin tang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pembagian besaran penggunaan Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang mengelola PBB di Kabupaten Smtang.
- (2) Pembagian besaran pembayaran lnsentif untuk Tim lntensifikasi dan sta! pada SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan atau pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal ## BAB III KETENTUAN PERALIHAN 0 05 i: ## Pasal 5

Penandatangan: f-lal-hal yang belum diatur atau belu . ini, akan diatur lebih lanjut sesua � cukup diatu- dalam Peraturan Bupati berlakuetentuan Penmdang-undangan yang ## BAB!V KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 6

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 21 Tahun 20 � 2 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan B'.'1-ngunan Bagian Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dmyatakan tidak berlaku. ## Pasal 7

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2013 2013 ERAH KABUPATEN SINTANG, 1 � SEK � R.,...\_\_...\_ ULKIFLI HAJJ AHMAD SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR