PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 7 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyeleggaraan Administrasi Kependudukan terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saal ini, sehingga memerlukan perubahan;
- b. bahwa dengan ditelapkannya Peraluran Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tenlang Retribusi. Jasa Umum sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah, maka ketentuan-kelentuan yang berkaitan dengan pemungulan Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan adminislrasi kependudukan pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 perlu dihapus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraluran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah, yang dialur dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembenlukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lenlang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Sentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nemer 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nemer Induk Kependudukan Secara Nasienal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nemer 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nemer 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nemer Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanke Kartu KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 16 Tahun 2006 tentang Presedur Penyusunan Preduk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 19 Tahun 2010 tentang Fermulir dan Buku yang dipakai dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 9 Tahun 2011 tentang Pedeman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nemer Induk Kependudukan Secara Nasienal;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006, Nemer 4/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nemer 9/C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010, Nemer 1/C);
Menelapkan
Dengan Perselujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Pasall
Beberapa ketenluan dalam Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 lenlang Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2008, Nomor 9/C), diubah sebagai berikul :
1. Kelenluan
Pasal 1
KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupalen Bangkalan.
2. Pemerinlah Daerah adalah Pemerinlah Kabupalen Bangkalan;
3. Kepala Daerah adalah Bupali Bangkalan.
4. Penyelenggara adalah Pemerinlah Kabupalen Bangkalan yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Adminislrasi Kependudukan.
5. Inslansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencalalan Sipil Kabupaten Bangkalan.
6. Kecamalan adalah wilayah kerja Camal sebagai Perangkal Daerah Kabupalen Bangkalan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupalen Bangkalan dalam wilayah kerja kecamalan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal1
Pasal 11
Paragraf 3 Kartu Keluarga (KK) Pasal11
- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggallahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal1
Pasal 12
Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasal12
- (1) KTP diterMkan oleh instansi Pelaksana serta diberikan kepada penduduk WNI dan orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal pelayanan publik;
- (3) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-Iaki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, serta tanda tangan pemegang KTP;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal1
Pasal 14
Pasal14
- (1) Dalam KTP Eleklronik dimual kode pengaman, rekaman elektronik, dan pasfolo penduduk yang bersangkulan.
- (2) Rekaman eleklronik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bensi biodala, landa langan, pasfolo, dan sidik jan langan dan/alau ins penduduk yang bersangkulan.
- (3) Pasfolo sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berukuran 2 em x 3 em dengan kelenluan :
- a. penduduk yang lahir pada lahun ganjil, lalar belakang pasfolo berwarna merah;
- b. penduduk yang lahir pada lahun genap, lalar belakang pasfolo berwarna biru;
- e. pasfolo lampak wajah 70 % (lujuh puluh persen), dapal menggunakan jilbab dan kopiah, lapi lidak diperbolehkan memakai cadar, lopi, kacamala hitam.
- (4) Teknis penerbilan KTP eleklronik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dialur lebih lanjul dengan Peraluran Bupali.
5. Kelenluan BAB VII dihapus.
6. Kelenluan BAB VIII dihapus.
7. Kelenluan BAB IX dihapus.
8. Kelenluan BAB X dihapus.
9. Kelenluan BAB XI dihapus.
10. Kelenluan BAB XII dihapus.
11. Kelenluan BAB XIII dihapus.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal1
Pasal 71
Seliap Penduduk dikenai Sanksi Adminislrasi berupa denda apabila melampaui balas waklu pelaporan Pensliwa Penling dalam hal:
- a. Kelahiran.
1. Anak kesalu dan kedua lerlambal 1 (salu) bulan sid 12 (dua belas) bulan dan selerusnya sebesar Rp 15.000,(Lima belas nbu rupiah);
2. Anak keliga dan selerusnya lerlambal 1 (salu) bulan sid 12 (Dua belas) dan selerusnya sebesar Rp 20.000,(Dua puluh nbu rupiah);
- b. Perkawinan.
Yang pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agamanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Pembatalan Perkawinan.
- Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembatalannya oleh pengadilan sebesar Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah);
- d. Perceraian.
- Yang pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal Putusan Pengadilan sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Pengangkatan Anak.
2. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penetapan Pengadilan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Pengakuan Anak. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penetapan Pengadilan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g. Pengesahan Anak.
Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh Ayah dan disetuji oleh Ibu kandungnya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Perubahan Nama.
2. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan sebesar Rp 100.000,(seratus ribu rupiah);
- i. Perubahan Status Kewarganegaraan. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penetapan Pengadilan sebesar Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah);
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal1
Pasal 83
Pasal83
- (1) Pemerintah daerah memberikan N.I.K kepada setiap penduduk paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Semua instansi wajib menjadikan N.I.K sebagai dasar menerbitkan dokumen paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai N.I.K tetap berlaku dan yang belum mempunyai N.I.K harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya masa berlaku KTP dan/atau sampai dengan diterbitkannya KTP Elektronik.
Pasalll
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan Pada tanggal 11 Nop.ember 2011 '~~~1" /f&lt;~\~.~ ~)

Penandatangan: SEKRETARISDAERAH KABUPATEN BANGKALAN /!:.:'!--- -~':'",\\ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011 NOMOR 3/E ~--------
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
## I. UMUM
Bahwa pengaluran penyelenggaraan urusan Adminislrasi Kependudukan lelah dialur dengan Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 20 Tahun 2008 lenlang Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan, yang didalamnya mengalur leknis penyelengaraan urusan Adminislrasi Kependudukan dan pemungulan Relribusi Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan alas pelayanan penyelenggaraan adminislrasi kependudukan.
Bahwa dengan dilelapkannya Peraluran Daerah Nemer 9 Tahun 2010 lenlang Relribusi Jasa Umum sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2009 lenlang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah yang didalamnya juga mengalur lenlang Relribusi Pengganlian Biaya Celak Kartu Tanda Penduduk dan Akla Calalan Sipil, maka kelenluankelenluan mengenai pemungulan Relribusi Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan alas pelayanan penyelenggaraan adminislrasi kependudukan yang dialur pada Peraluran Daerah Nemer 20 Tahun 2008 lersebul harus dihapus.
Bahwa selain hal-hal yang lelah disesebulkan dialas, sebagai kensekuensi kelenluan
PENJELASAN
Pasal 27
ayal (1) Peraluran Pemerinlah Nemer 37 Tahun 2007 lentang Pelaksanaan Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2006 lenlang Adminislrasi Kependudukan, maka nemenklalur Dinas Kependudukan dan Calalan Sipil pada Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 20 Tahun 2008 lenlang Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencalalan Sipil; Bahwa berdasarkan pertimbangan lersebul, maka Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 20 Tahun 2008 lenlang Penyelenggaraan Adminislrasi Kependudukan perlu diubah yang dialur dengan Peraluran Daerah. ## II. PASAL DEMI PASAL. Pasall Angka 1 Cukupjelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas Angka 6 Cukup Jelas • Angka 7 Cukup Jelas Angka 8 CukupJelas Angka 9 Cukup Jelas Angka 10 Cukup Jelas Angka 11 Cukup Jelas Angka 12 Cukup Jelas Angka 13 Cukup Jelas Pasalll Cukup jelas.