PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 44 Tahun 2010 tentang PEDOMAN, SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN DALAM PENERAPAN STANDAR AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG (berlaku 9 Oktober 2010)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam penerapan Standar Audit di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Tambahan Berita Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 22 Seri D);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN, SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN DALAM PENERAPAN STANDAR AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
5. Inspektur adalah kepala Inspektorat Kota Malang.
6. Pedoman Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Instansi Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Instansi Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
11. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk dan atas nama Walikota.
14. Pejabat Pemeriksa adalah Kepala Seksi Pengawasan, Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor.
15. Kepala Seksi Pengawas adalah Pejabat Struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional ## BAB II
RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN OBYEK PENGAWASAN
Pasal 2
- (1) Kebijakan umum pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi pokok-pokok kebijakan, Ruang Lingkup Pengawasan, dan Obyek Pengawasan.
- (2) Pokok-pokok kebijakan pengawasan, meliputi :
- a. melakukan penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan sejalan dengan arah kebijakan politik ( political will ) Pemerintah Daerah yang menitikberatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- b. menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh instansi Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, pelaksanaan Peraturan Walikota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan;.
- d. pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan;
- e. dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan;
- f. Inspektur dapat bertindak untuk dan atas nama Walikota di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah mengupayakan alokasi anggaran yang memadai dan meningkat setiap tahunnya guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alokasi anggaran tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk : Satuan Biaya Khusus bagi pengawasan, Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan, Penanganan pengaduan, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Inspektorat melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Inspektorat berkewajiban untuk :
- a. menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai resiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi, rencana strategis lima tahunan, dan kebijakan pengawasan Pemerintah Daerah;
- b. mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan;
- c. mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan dan peralatan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta memprioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai resiko besar dimana sumber daya tersebut juga harus dikelola sesuai dengan praktik-praktik pengelolaan yang sehat;
- d. menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit untuk memastikan pelaksanaan pengawasannya dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- e. melakukan koordinasi dan membagi informasi kepada, auditor eksternal dan/atau auditor lainnya, untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan;
- f. menyusun laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit yang dilaksanakan, dan menyampaikannya kepada Walikota, dalam rangka menyampaikan perkembangan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan tahunan, hambatan yang dijumpai serta rencana pengawasan periode berikutnya;
- g. mengembangkan program dan mengendalikan kualitas audit, yang mencakup seluruh aspek kegiatan audit di lingkungan Inspektorat;
- h. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat yang berupa pengaduan tertulis atau bentuk lainnya, dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Ruang lingkup Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, meliputi pengawasan terhadap :
- a. Kebijakan daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai daerah;
- d. Keuangan daerah; dan
- e. Barang daerah.
- (4) Ruang lingkup Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan/penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- (5) Pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat dilakukan terhadap kegiatan dengan sumber pembiayaan dari APBD, Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan maupun Pinjaman/Hibah.
Pasal 3
Obyek Pemeriksaan oleh Inspektorat, meliputi :
- a. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- b. Perusahaan Daerah, yang kepemilikan/pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Kecamatan;
- d. Kelurahan;
- e. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD di Kelurahan;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD Provinsi
Pasal 4
- (1) Dalam setiap pemeriksaan oleh Aparat Inspektorat harus dapat menjaga mutu pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Inspektorat menetapkan Kebijakan, Sistem dan Prosedur pemeriksaan baku untuk memastikan bahwa pengelolaan serta pelaksanaan pengawasannya dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 9 Oktober 2010

Penandatangan: WALIKOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 9 Oktober 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. ## Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 32 SERI E

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003 inya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003