PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor 10 Tahun 2013 tentang KAWASAN TANPA ROKOK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif berbahaya yang dapat menimbulkan adiksi serta berpengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat;
- b. bahwa salah satu faktor utama penghambat tercapainya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sehat adalah masih tingginya jumlah perokok;
- c. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa Pasal 34, Pasal 38, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Menimbang
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPe merintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang 12Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Menetapkan :
22. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor] 5380);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPAROKOK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. DewanPerwakilan Rakyat Daeraah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalahLembagaPerwaakilan Rakyat Daerah PangkajenedanKepulauansebagaaiunsurPeneyelanggaraPemerin tah Daerah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan kepala dinas lain yang ditunjuk oleh Bupati.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan dinas lain yang ditunjuk oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
7. Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
9. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
10. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
11. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman NicotianaTabacum, Nicotiana Tustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Tar adalahkondensatasap yang merupakantotal residudihasilkansaatRokokdibakarsetelahdikurangiNikotindan air, yang bersifatkarsinogenik.
12. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
14. IklanNiagaProdukTembakau yang selanjutnyadisebutIklanProdukTembakau, adalahiklankomersialdengantujuanmemperkenalkandan/ataum emasyarakatkanbarangkepadakhalayaksasaranuntukmempeng aruhikonsumen agar menggunakanProdukTembakau yang ditawarkan.
16. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
15. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
17. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan.
19. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan.
20. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak bermain.
21. Tempat ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan.
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
23. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok.
24. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena pekerjaannya atau kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
ARAH, TUJUAN, DAN PRINSIP
BAB II - ARAH, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diarahkan memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk :
- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- b. penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.
BAB II - ARAH, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 3
Prinsip Penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah :
- a. 100 % (seratus persen) Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup;
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
BAB III - TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
BAB III - TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penelitian dan Pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau.
BAB III - TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah Daerah wajib menyediakan posko pelayanan edukasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.
- (2) Posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hotline service atau call center , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7
- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Dinas wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau dan mendorong tindakan tidak merokok sebagai gaya hidup moderen.
- (2) Dinas wajib memenuhi ketentuan pada ayat (1) sekurangkurangnya dengan memasang iklan pada media televisi lokal secara berkala, media radio lokal secara berkala, dan memasangiklan di media luar ruang pada Kawasan Tanpa Rokok dalam jumlah yang memadai.
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 8
- (1) Bupati berwenang menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga
- f. tempat kerja;
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau hingga batas pagar terluar.
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 9
- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. rumah sakit;
- b. puskesmas;
- c. tempat praktik dokter/bidan/perawat;
- d. apotek;
- e. toko obat;
- f. laboratorium kesehatan;
- g. sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. tempat pendidikanformal : Taman Kanak-kanak,
11. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Madrasah, Akademi, Sekolah Tinggi, Universitas;
- b. tempat pendidikan non formal: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat; c. tempat proses belajar mengajar lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. kelompok bermain anak ( Play Group );
- c. tempat pengasuhan anak;
- b. tempat penitipan anak;
- d. arena bermain anak-anak;
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi :
- e. tempat anak bermain lainnya.
- a. masjid;
- b. mushola;
- c. gereja;
- d. tempat ibadah lainnya.
- (5) Fasilitas Olah Raga sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) huruf e adalah semua fasilitas Olah Raga dalam ruangan ( In door )
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. tempat kerja pada instansi Pemerintah;
- b. tempat kerja swasta berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (Terbuka/Tbk), kecuali tempat memproduksi produk tembakau diperbolehkan memproduksi produk tembakau.
- (7) Kawasan sejenis yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 10
Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:
- a. merokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan
- e. memproduksi atau membuat rokok.
BAB V - KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 11
- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) huruf e dan huruf f menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, dengan kriteria:
- a. terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. didirikan paling dekat diluar dari pagar terluar atau batas jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- e. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas;
- f. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok dan/atau asbak;
- g. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 tahun ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut;
- h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
- i. dilengkapi tanaman-tanaman untuk mereduksi asap rokok.
BAB V - KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 12
- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (3) wajib mengawasi dengan memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10.
- (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok, apabila di dalam wilayahnya terdapat tempat khusus merokok.
BAB V - KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 13
- (1) Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ukuran
:
minimal berukuran 20 x 30 cm;
- b. Warna
:
kombinasimerah, putih, danhitam yang mencolok;
- c. Materi
:
- 1) terdapattulisan 'KAWASAN TANPA ROKOK';
- 3) mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;
- 2) terdapat gambar/simbol rokok menyala yang dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
- 4) mencantumkan nomor telepon pengaduan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas;
- 5) Tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.
- (2) Tanda/petunjuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- b. Warna :
kombinasi putih dan hitam yang mencolok
- a. Ukuran
:
minimal berukuran 20 x 30 cm;
- c. Materi
:
- 2) terdapat tulisan 'MEROKOK BERBAHAYA BAGI KESEHATAN';
- 1) terdapat tulisan 'TEMPAT KHUSUS MEROKOK 18 TAHUN KEATAS';
- 3) mencantumkan dasar hukumnya;
- (3) Tanda/peringatan larangan merokok atau tanda/petunjuk tempat khusus merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- 4) tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda/peringatan larangan merokok atau tanda/petunjuk tempat khusus merokok diatur dalam Peraturan Bupati.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok.
- c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- d. menegur setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10,Pasal 11, Pasal 12,danPasal 14.
- f. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat disalurkan melalui kotak saran dan/ata u hotline telepon.
- e. melaporkan kepada pimpinan Kawasan Tanpa Rokok, penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau petugas pada Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 danPasal 14.
- g. Pemerintah Daerah wajib menyiapkan saluran laporan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan wajib merespon setiap laporan.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok, dan Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Bupati wajib memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan penegakan Kawasan Tanpa Rokok sebagai salah satu bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
16
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Bupati wajib memberikan penghargaan kepada petugas pada Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang telah berjasa dalam penyelenggaraan penegakan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (7) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain :
- a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;
- b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses Belajar Mengajar, Sarana Olahraga dan Arena Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan huruf b, hurup c dan huruf e;
- c. Kepala Dinas Sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d;
- d. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KawasanTanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Bupati membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok ;
- b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok ;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
- d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing -masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya minimal setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok ;
- b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok ;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
- d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing -masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya minimal setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang.
KETENTUAN PENYIDIKAN
- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan serta keterangan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1);
- c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1);
- d. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1);
- e. melakukan pemeriksaan surat dan/atau dokumen sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1);
- f. melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan bahan dan/atau barang bukti sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1);
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1).
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki tempat tertutup;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian;
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
SANKSI ADMINISTRATIF
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan/atau huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian kegiatan;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan huruf e, dan/atau Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penerbitan rekomendasi pencabutan izin kepada instansi pemberi izin;
- (3) Teguran lisan sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan seketika oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok,
- (4) apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 huruf a dan/atau huruf b.
- (5) Teguran lisan sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan seketika oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dan/atau Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3).
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dikenakan oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan atau tidak segera ditindaklanjuti seketika.
- (7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan atau tidak segera ditindaklanjuti seketika.
- (8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penerbitan rekomendasi pencabutan izin kepada instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 4 Nopember 2013

Penandatangan: ## BUPATI ## PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Verifikasi: Cap/ttd SYAMSUDDIN A. HAMID

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene Diundangkan di Pangkajene

Distribusi: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ANWAR RECCA TAHUN 2013 NOMOR 10