KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 73 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1991 (berlaku 5 Juli 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengelola Komplek Kemayoran, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN SEBAGAIAMAN TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERKAHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1991.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1985 TENTANG BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN SEBAGAIAMAN TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERKAHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1991.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991, sebagai berikut :
1. Mengubah ketentuan Diktum KEDUA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"KEDUA : Menteri Negara Sekretaris Negara bertanggung jawab atas terpeliharanya barang tidak bergerak di lingkungan Komplek Kemayoran dan memanfaatkan-nya untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan."
2. Mengubah ketentuan Diktum KEEMPAT, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. "KEEMPAT :
- (1) Badan Pengelola terdiri dari :
- a. Ketua : Menteri Negara Sekretaris Negara;
- b. Wakil Ketua I : Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;
- c. Wakil Ketua II : Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- d. Anggota :
- 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- 2) Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya/Jayakarta;
- 3) Wakil Sekretaris Negara;
- 4) Wakil Sekretaris Kabinet;
- 5) Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
- 6) Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;
- 7) Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
- 8) Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
- 9) Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.
- e. Seorang Sekretaris merangkap sebagai Anggota, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf e dibantu oleh sebuah Sekretariat."
3. Mengubah ketentuan Diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
20. "KELIMA : Badan Pengelola bertanggung jawab kepada Presiden serta berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Presiden."
4. Mengubah ketentuan Diktum KEENAM, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"KEENAM :
- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan sehari-hari dibentuk Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran, yang terdiri dari seorang Ketua Direksi dan beberapa anggota Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola Komplek Kemayoran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran mendapat dan memperhatikan petunjuk-petunjuk serta bimbingan dari Badan Pengelola.
- (3) Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Badan Pengelola."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE