Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2017 tentang No Description (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMB PROVINS! SULAWESI
PERATURAN BUPATIBOMBANA NO MOR 2 TAHUN 2017
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADl SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN B "LAJAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat C ) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tenta g Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dimungkinkan perubahan Status Unit Pelaksana Teknis Di as Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Penclidik 1 Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana sebagai penyelenggara Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nornor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bombana, dipandarig sudah tidak sesuai dengan tuntutan Peraturan Perundan -Undangan sehingga perlu diganti dan dilakukan penye suaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan ebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan h ruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiata.n Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ter tang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lem ar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun Pembentukan Kabupaten Bornbaaa, Wakatobi dan Kabupaten Kolaka U f 11 , Bombana (Lembaran Negara Republikit 2003 Nomor 144, Tambahan Le Republik Indonesia Nomor 4339); 2603 lte
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 l 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor '.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N mor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1 9: ten tang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tarnbaha Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 10 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Neg a Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rep blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan l .. embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201.5 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaj aan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republi lndonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebud it 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi g.~gdL't, Belajar Menjadi Satuan Pendidikan N (Berita Negara Republik Indonesia 'cl lll 330); omor
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda- aan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia tahun 201 c; Nomor p9
14. Peraturan Direktur Jenderal Pen3· ·
17. dan Pendidikan Masyarakat K , j dan Kebudayaan Nomor 1453 T. r1 ! 1
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Norn r :3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lernbaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Norn r 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR EGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR LINGKU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bombana.
9. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bombana.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang Selanjutnya disingkat S adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
10. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah Program Pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumb han dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesopanan dalam memasuki pendidikan Lebih Lanjut.
11. Program Pendidikan Nonformal adalah Layanan Pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan Masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, Pendidikan kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan esetaraan, serta Pendidikan Lain yang ditujukan untuk memng mbangkan Kemampuan Peserta Didik.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk an tugas, tanggungjawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam Pelaksanaan Tugasnya didas kan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat Mand · ·
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan . 1 Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
BAB II - KEDUDUKAN, TU GAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 2
SKB adalah Satuan Pendidikan Nonfonnal pada lingkup Dinas Pendidi an Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
BAB II - KEDUDUKAN, TU GAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 3
SKB sebagai Satuan Pendidikan Nonfonnal memiliki tu as untuk menyelenggarakan Program, memberikan bantuan teknis dan engabdian kepada masyarakat dibidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
BAB II - KEDUDUKAN, TU GAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 4
- Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dal n Pasal 3, Satuan Pendidikan Nonfonnal SKB memiliki fungsi sebagai:
- a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembimbing program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan Ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- g. penyelenggara desa binaan PAUD dan Pendidikan Masyaraka;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- J. pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.
1. pelaksana hubungan Kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
BAB II - KEDUDUKAN, TU GAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal SKB, terdiri atas:
- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Wakil Kepala;
- d. Kelompok Tenaga fungsional; dan
- (2) Kepala Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di irnpin oleh seorang Tenaga Fungsional Pamong Bela jar.
- e. Dewan Penyantun.
- (3) Kepala Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud p du ayat (1) huruf b adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Kompeten i Teknis.
- (4) Wakil Kepala Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Pamong belajar terdiri dari: a. W akil Kepala Bidang Pembelajaran;
- b. Wakil Kepala Bidang Pembinaan;dan
- c. Wakil Kepala Bidang Pengabdian.
- (5) Kelompok Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, adalah Kelompok Pamong Belajar;
- (7) Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal SKB Dina Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, sebagaimana terca tum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat l l) huruf e, adalah organisasi yang memiliki tugas relevan dengan SKB minimal 3 Orang.

## Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai tuga ... memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Lingkungan SKB;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB, dalam melaksa akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan Fu gsi:
- a. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi, misi dan tujuan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- c. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan daiam rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan Nonformal SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
- b. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung mutu lulusan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- d. menyusun rencana program SKB;
- e. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal SKB persemester dan tahunan;
- f. melaksanakan pengembangan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal SKB sesuai dengan kebutuhan;
- g. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan Satuan Pendidikan Nonformal SKB menuju organisasi pem elajar yang efektif;
- h. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidik:an Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
1. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- J. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- k. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
1. melaksanakan program percontohan program PAVO dan Pendidikan Masyarakat;
- m. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
- n. melaksanakan program desa binaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- o. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terka.it de gan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- p. melaksanakan pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan Nonformal SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien;
- r. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknol gi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- q. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Saluan Pendidikan Nonformal SKB;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelap ran e aksanaan program kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- t. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, masyarakat dan dewan pendidikan;
- u. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.

## Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan sub bagian administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud d lam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja Satuan Pendidikan Nonformal SKB, serta penyusunan rencana rogram dan anggaran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- b. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungs n anggaran, dan pertanggungiawaban anggaran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- c. melakukan urusan kepegawaian dan pen gem bangan pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran lainnya;
- e. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di Jingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- f. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik d.an tenaga kependidikan;
- g. melakukan kerjasama dibidang pengembangan clan p mberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpu takaan dan kearsipan di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingk ngan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- J. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penenmaan, inventarisasi, penyimpanan, penghap san dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- k. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
1. melakukan pengaturan penggunaan sarana an prasarana di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub bagian tata usaha;
- n. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- o. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB.
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

## Pasal 8

- (1) Wakil Kepala mempunyai tugas pokok mengkoordinasi pelaksa aan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal SKB dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- (2) Wakil Kepala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- b. mengkoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian;
- a. mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat;
- c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat;
- e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran, pembinaan dan penga dian masyarakat.
- d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian; dan

## Pasal 9

- (1) Kelompok tenaga fungsional Satuan Pendidikan Nonforma SKB adalah pejabat fungsional pamong belajar yang diangkat dalam jabatan fungsional Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya rogram - program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- (2) Kelompok tenaga fungsional sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- b. melaksanakan pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
- d. melaksanakan pengembangan perangkat pernl elajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
- f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- g. melaksankan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB.

## Pasal 10

- (1) Dewan Penyantun bertugas sebagai partner/mitra Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam merancang, melaksanakan dan tindak lanjut;
- (2) Dewan penyantun sebagaimana yang dimaksud pads ayat (1), mempunyai fungsi:
- b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- c. membantu Satuan Pendidikan Nonformal SKB d lam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana dan tenaga pendidik;
- d. memberikan saran, arahan dan pembinaan untuk m laksanakan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal SKB sekaligus meningkatkan peran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- e. memberikan pendampingan bagi Satuan Pendidikan No formal SKB dalam melaksanakan tugas; dan
- f. memberikan solusi apabila Satuan Pendidikan Nonformal SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan t gas.

## TATA KERJA Bagian Kesatu Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB, Sub bagian Tata Usaha, Wakil Kepala dan Kelompok Tenaga Fungsional serta Dewan Penyantun menerapkan prinsip koordina si, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai tuga pokok dan fungsi masing - masing, maupun antar satuan organisasi i lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pernerintah daerah;
- (2) Setiap penanggungjawab sub bagian bertanggung ja ab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat pada waktunyr ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala SKB dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan kebijakan.

## Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati melalui kepala Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB berkewajibar memberi petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsurunsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup kerjanya.
- (3) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB dapat menunju koordinator sub bagian tata usaha dan atau salah satu seorang koordinator pamong belajar sebagai pelaksana sementara.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebuday melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB diangkat dan d:iberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris daerah atas usul Kepala SKB me lalui Kepala Dinas;
- (3) Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah pamong belajar yang ditunjuk oleh Kepala SKB berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah jabatan Non Struktural;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala sub bagian yang diberi jabatan eselon IVb.

BABV

ESELON

Pasal 14

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15

- (1) Kelompok tenaga fungsional adalah sejumlah Tenaga Pamong Belajar dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlianny .
- (2) Kelompok tenaga fungsional dikoordinir oleh seorang pa ong belajar senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendididkan Nonformal SKB Kabupaten Bombana.
- (3) Jumlah tenaga fungsional pamong belajar lingkup Satuan endidikan Nonformal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban Kerja.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 02 Tahun 2006 tentang pembentukan o ganisasi tata kerja unit pelaksana teknis Dinas SKB Kabupaten Bombana dica dan dinyatakan tidak berlaku.

.

\

'

--

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Bombana.


| NO |
|------|
| I |
| 2 |
| 3 |
| 4 |

Ditetapkan di Rumbi·

pad a tanggal fc J At,: uA P. I 2 0 1 7 Pj. BUPATI BOMBANA


Hj. SITII SALEHA

Diundangkan di Rumbia pada tanggal ti :)ilJU4fll 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA


'I '- BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 ·oMO

H. BURHANUDDIN A. HS NOY,

~~

-----

•

•

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR : z: TAHUN 2017 TANGGAL: ~- 1 - 2017 TENTANG : ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANCrGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA

## STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN B LAJAR


-

Pj. BUPATI OMBANA