PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 07 Tahun 2015 tentang PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 55 Tahun 2014 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa;
3. :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tu.ban.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tu.ban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki ba.tas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentinga.n masyarakat setempat
Pasal 3
Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara:
- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten Tuban x ((30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Tuban yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Tuban yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten Tuban yang bersangkutan)); dan
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
Pasal 4
Besaran Dana Desa untuk setiap Desa lebih lanjut akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
BABDI
PENYALURAN
Pasa15
Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
Pasal 5
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 6
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 7
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
BABIV
PENUTUP
Pasa18
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal f~ BUPAT 2015 Januari H FATHUL

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 15 JpQri 2015 r BJRI.TA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI. E NOMOR 04,