PERATURAN BUPATI PAMEKASAN Nomor 16 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG NILAI SEWA REKLAME VIDEOTRON (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pengenaan hasil sewa reklame videotron, perlu dilakukan secara efektif dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah, diperlukan penyesuaian terhadap nomenklatur perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan reklame videotron ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5Oa9);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tanrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OL2 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagr Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol7 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlT Nomor Tg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604l);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2oL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o rahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7l;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2OLt tentang Pajak Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2}ll Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 281, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2OL6 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggara€ul Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI7 Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG NII..A.I SEWA REKI,AME VIDEOTRON.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2OL6 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL6 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 32), untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan
Pasal 1
BAA I
KETEITTUAII T'MUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1". Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- Bupati adalah Bupati Pamekasan. 3.
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. 4.
- Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan. 5.
- Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan. 6.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan polisi pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 5
- (1) Penyelenggara Reklame Videotron wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame Videotron dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) lzin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah adanya pertimbangan dari Tim Reklame dengan
Khusus penyelenggaraan videotron di Are' Lancor ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
- a. tayangan reklame sebesar 6O%o (enam puluh perseratus); dan
- b. tayangan non reklame sebesar 4Oo/o (empat puluh perseratus).
Pasal 6
- (1)Setiap penyelenggaraan reklame videotron dikenakan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25o/o (dua puluh lima perseratus) dari nilai sewa reklame videotron.
Pasal 7
Dalam rangka efektifitas dan sinergitas koordinasi penghitungan dan penetapan besarnya nilai sewa reklame videotron, ditetapkan pembagian tugas antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas:
- L. melaksanakan pendataan, registrasi, dan penghitungan nilai sewa, serta menerbitkan rekomendasi;
2. melakukan monitoring dan evaluasi dengan Instansi terkait;
4. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame videotron ;
3. melakukan pemeliharaan videotron; dan
- b. Badan Keuangan Daerah bertugas:
1. melaksanakan verifikasi dan menerbitkan NPWPD;
3. melakukan penghitungan terhadap besaran pajak atas laporan Wajib Pajak secara terkoordinasi dengan Instansi terkait; dan
2. menerima laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
4. menerima hasil pemungutan pajak, untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN TUGAS
Pasal 8
PENGAWASAN DAN PEMELIIIARAAN
- (1) Pengawasan reklame videotron dilakukan oleh Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pemeliharaan dan operasional penayangan videotron dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan operasional penayangan videotron sebagaimana dimaksud pada aSrat (21 dapat menunjuk pihak ketiga.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 2 Juni 2OI7

Penandatangan: PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, # MOHAMAD ALWI BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI7 NOMOR 16 ## Pasal II

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 2 Juni 2OI7

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN,