PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 3 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 3 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan hak-hak keuangan diantaranya tunjangan kesejahteraan;
- b. bahwa tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah satunya yang disediakan adalah berupa pakaian dinas;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pakaian Dinas dan Atribut kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2005 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bitung adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bitung.
5. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
6. Pakaian Dinas adalah Pakaian yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung.
JENIS PAKAIAN DINAS
BAB II - JENIS PAKAIAN DINAS
Pasal 2
Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut yang meliputi :
- a. pakaian sipil harian yang selanjutnya disingkat PSH;
- b. pakaian sipil resmi yang selanjutnya disingkat PSR;
- c. pakaian sipil lengkap dan atribut (Emblem), yang selanjutnya disingkat PSL; dan
- d. pakaian dinas harian lengan panjang yang selanjutnya disingkat PDH.
BAB III - JUMLAH DAN BESARAN HARGA PAKAIAN DINAS
Pasal 3
Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sesuai jumlah dan besaran harga sebagai berikut:
- a. PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun @Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- b. PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun @Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun @Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan atribut (emblem) disediakan 1 (satu) buah dalam lima tahun @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
- d. PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun @Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 4
Pemberian biaya pakaian dinas dan atribut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
BAB V PENUTUP
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Penetapan: Ditetapkan di Bitung pada tanggal 3 Januari 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 3 Januari 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA, Drs. EDISON HUMIANG,M,Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016