Unknown Unknown Nomor - Tahun 1959 tentang p enetapan Penggunaan . Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta Jamman Kesehatan Masyarak t y · Di Rum h � 1 · a ang dilayam 1 a .:::."IK1t llmu D Muhammad Djoen SintanK · m aerah Ade (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
- Repu blik Indonesia Norn or 40 Tah un 2012 ten tang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang menyatakan bahwa besaran jasa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan dibayarkan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan berdasarkan usulan Direktur Rumah Sakit ynng ditetapkan oleh Kepala Dae rah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a tersebut di atas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang mengusulkan untuk jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebesar 44 % (empat puluh empat persen dan selebihnya berjumlah 56 % (lima puluh enam persen) meliputi jasa sarana/ biaya akomodasi, bahan alat kesehatan habis pakai dan obat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, dalam rangka efisiensi, akuntabel dan transparansi dalam pembagian jasa pelayanan dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat serta guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pad a masyarakat dipandang perlu menetapkan Penggunaan Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta Jaminan Keseha � an Masyarakat yang dilayani di . Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam hu f h f di ru a huruf b dan u � c · atas, perlu membentuk P eraturan Bupat.I Smtang tentang p enetapan Penggunaan . Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta Jamman Kesehatan Masyarak t y · Di Rum h � 1 · a ang dilayam 1 a .:::."IK1t llmu D Muhammad Djoen SintanK · m aerah Ade
Mengingat
1.
- Undang-Uncta O Penetapan Un � Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Tahun 1953 tn ang-Undang Darurat Nomor 3 II . entang p b 01 Kalim em entukan Daerah Tingkat I antan (L b . ndonesia Tahu em aran Negara Republik Lembaran Ne n 19 53 Nomor 9, Tambahan Sebagai U � ara Republik Indonesia Nomor 352) Republik In: ang-:-Undang (Lembaran Negara Tambahan Le onesia Tahun 1959 Nomor 72, Nomor 1820); mbaran Negara Republik Indonesia
2. Undang-Und p 1 ang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Denye enggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas an Korup · K 1 · . N sr, o us, Dan Nepotisme (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Lernbarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 l );
9. Undang-Unda Pemerintahan n � Nomor 32 Tahun 2004 tentang Indonesia Tah aerah (Lcmbaran Negara Republik Lembaran Nega �� R 2004. Nomor 125, Tambahan sebagaimana telah epubhk Indonesia Nomor 4437) dengan Und diubah beberapa kali terakhir (Lembaran N:ng-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 5 9 T gara Republik Indonesia Tahun 2008 Indonesia N ambahan l-ernbaran Negara Republik omor 4844);
10. Undang-Unda N Perimba ng ornor 33 Tahun 2004 tentang Dan p nga � Keuangan Antara Pemerintah Pusat Re bl" � menntahan Daerah (Lembaran Negara pu I Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
11. u.ndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sratern -Jarninan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor · 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara J � mi,nan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 ahun 2011. Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
17. Undang-Undang Nome, 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5361 \· 'I
f
o o � 5 �
18. Peraturan Pe . tentang Tena me � ntah Nornor 32 Tahun 1996 Repubiik I � a e\_sehatan (Lembaran Negara Tambahan � 0 :esia Tahun 1996 Nomor 49, Nomor 3637);em aran Negara Republik Indonesia
19. Peraturan p . tenta p emenntah Nornor 58 Tahun 2005 N ng engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran T egaia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 am ahan Lembaran Negara Republik Indonesi � Nomor 4578 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'.2 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4418);
8. 25 \_ Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembar S . an Daerah Kabupaten mtang Nornor 25);
Menetapkan
25. Peraturan D h Tahun 2008aera Kabupaten Sintang Nomor 1 K b tentang Urusan Pemerintah a upaten Sint (Le Sinta T h ang mbaran Daerah Kabupaten D � a Un 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran aera Kabupaten Sintang N � mor l);
26. Peraturan D h . T h aera Kabupaten Smtang Nomor 2 a un 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN KOMPONEN JASA PELAYA!',AN DARI PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG DILAYANI DI RUMAH SA.KIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorru seluas-Iuasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. ·'
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada n:1asyarakat urituk s\_emua jenis penyakit dari pelayanan dasar sarnpai dengan subspes1ahs sesuai dengan kemampuannya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ad M h . . e u amm � Djoen Smtang.
9. peJayanan rawat jalan O O � 5 ! diobservasi, didiagn . actalah pel· h . os1s pe b nyanan k d . kese atan lai.nnya tan · . ngo atan, rehabir .epa a pasien untuk Pa tmggaJ ctiraw t . itasi rnedik dan pelayanan a map
10. P I K 11. e ayanan esehatan ct dib · a alah yang 1 enkan oleh Rumah S s � gala kegiatan Pelayanan Kesehatan dalam rangka observasi ct· a it yang ditujukan kepada seseorang kesehatan lainnya. ' iagnos1s, pengobatan dan pelayanan
11. 1 o. Pelayanan rawat · · b · map actaJ h o servas1, perawatan . a pelayanan . atau pelayanan ke h' diagnosis, pengob kepada. pasien untuk se atan lainnya d atan, rehab1htasi medik dan engan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan Medik adaiah yang dilaksanakan oleh t pelayanan yang diberikan terhactap pasien enaga medik di rumah sakit.
13. Jaminan Kesehatan Mas arak . adalah program bantuln at yang selanjutnya disebut Jamkesmas masyarakat miskin ct· . sosiat untuk pelayanan kesehatan bagi an tidak rnarnpu ct· I ak nasional agar terjad] . . . yang rse enggar an secara I k h J subsidr silang dalam rangka mewujutkan pe ayanan ese atan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
14. Peserta program Jamke d I · · · · smas a a ah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
15. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus.
16. Jasa sar..na adalah imbalan yang diterima oleh Pemberi Pelayanan Kesehata., atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehata.. habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis. pengobatan, dan rehabilitasi.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalarn rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pclayanan lainnya, serta untuk pelaksana administrasi.
18. Indonesia Diagnosis Related Group yang selanjunya disebut INA-DRG adalah suatu sistem klasifikasi kombinasi beberapa jenis penyakit dan prosedur /tindakan pelayanan di suatu rurnah .. sakit dengan pembiayaan yang dikaitkan dengan mutu dan efektivitas pelayanan terhadap pasien.
19. U it T fusi Darah Rumah Sakit selanjuinya m ran . h ki adalah suatu unit pelayanan di ruma sa it yang klinisi dalam memenuhi kebutuhan darah aman. disingkat UTDRS bertugas melayani
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud dari penetapan penggunaan komponen jasa p.elayanan dari t J minan Kesehatan Masyarakat yang dilayari] di Rumah Sakit peser a a d Di Si U D h A de Muhamma joen mtang adalah · mum aera . . · k emotivasi kinerja karyawan Rumah Sakit Umum Daerah a. unN m . . . Ade Muhammad Djoen Smtang,
sebagai ...
Q O � 6 r
- b. sebagai acuan pemb . . , Daerah Ad M agian jasa pet fi . . e uhammad Di ayanan pada Rumah Sakit Umum e isiensi dan tran Joen Smtan · 1 . sparansi pen g oa am upaya efektifitas, dengan pelayanan Jami gelolaan keuangan yang berhubungan Smtang. nan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten
- (2) Tujuan dari penetapan peserta Jaminan Kesehat: � gunaan komponen jasa\_ pelayanan dari Umum Daerah Ade Muhammaasyarakat\_ yang dilayani di Rumah Sakit a. tercapainya keseJ·aht d DJoen Smtang adalah :
- b. terciptanya tertib admin' . '
4. eraan karya R h . ade Muhammad DJ'o Si wan uma Sakit Umum Daerah . en mtang·
5. 1stras1 dalam pengelolaan keuangan .
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Penggunaan Komponen jas I · · a pe ayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1), diberikan atas pertimbangan keadilan, efektif, efisien, kepatutan dan objekni sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
RUANO LINGKUPJASA PELAYANAN
BAB lll - RUANO LINGKUPJASA PELAYANAN
Pasal 4
Ruang lingkup jasa pelayanan dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat, meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka :
- a. observasi;
'
- b. diagnosis;
- c. pengobatan;
- d. tindakan medis;
- e. perawatan;
- f. konsultasi;
- g. visite;
- h. pelayanan medis lainnya; dan\_ . 1. untuk pelaksana administras1 lainnya.
BABIV KATEGORI PENERIMA JASA PELAYANAN
BAB lll - RUANO LINGKUPJASA PELAYANAN
Pasal 5
- . . . dan fungsi yang menerima jasa pelayanan terdiri (1) Kategon jerus tenaga atas:
- a. medis;
- c. unsur manajemen;
- b. paramedis fungsional;
- d. biaya advokasi; daki n .
- e. direktur rumah sa t.
- k medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Jasa pelayanan. untu huruf a, melipull\_:
- a. dokter spesiahs;
- b. dokter umum;
- d c. o er , . id k tetap. d. dokter pegawai ti a
- kt gigi· dan
- (3) Jasa pelayanan unr k pada ayat ( 1) huruj bu Paramedis fungsional sebagaimana dimaksud
2. , mehput'. J.
- b. perawat ruangan en c. perawat ruangan p yakit dalam;
- a. perawat ruangan bedah· ' .
5. penyak1t k d. perawat ruangan 1 . aria ;
6. f J ruangan . . perawat dan bidan ct· permatologi;
7. 1 so asi: e. perawat dan bidan ct· '
8. t I I ruangan k bid g. perawa . e I anan dan kandungan;
- h. perawat mstalasi gawat d it, 1. perawat kamar ope . arurat;
10. \_ntensive Care Un·
11. rasi anest . d j. perawat, perawat g" . ' esi an ruang pemulihan; jalan. igi, perawat mata, dan bidan di instalasi rawat
- k. Petugas laboratorium dan . Sakit(UTDRS) Unit Tranfusi Darah Rumah
- I. petugas radiologi dan kamar ela . d m. petugas fisioterapi. g P, an
- (4) Jasa pelayanan untuk u . ayat (1) huruf 1 . \_nsur manajernen sebagaimana dimaksud pada c, me iputi :
- b. staf manajemen;
- a. pejabat manajemen;
- c. instalasi gizi;
- d. satuan petugas kernanan:
- f. pelaksana teknis.
- e. paramedik non keperawa � an; dan
- (5) Jasa pelayanan untuk advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf d, adalah untuk menyelesaikan pennasalahan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang menyangkut lintas sektor ditingkat kabupaten/ kota.
BAB V - BESARAN PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELA YANAN
Pasal 6
- (1) Komponen jasa pelayanan yang dibagikan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Besaran prosentase dan penggunaan komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- b. jasa pelayanan untuk paramed1s fungsional sebesar 33,5 % (tiga puluh tiga koma lirna persen); .
- a. jasa pelayanan untuk medis sebesar 42 % (empat puluh dua persen); . .
- c. jasa pelayanan untuk unsur manajernen sebesar 20 % (dua puluh persen); .
- e. jasa pelayanan unt1:1k Direktu[ Rumah Sak\_it Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang 2,5 Yo (dua koma hma persen).
- d. jasa pelayanan untuk biaya advokas1 sebcsar 2 % (dua persen);
- (3) Penetapan prosentase dan penggun\_a:in kornponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 L pada masmg-masing bagian secara teknis akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
O 046 :.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
- (1) Hal-ha! Y8: 0 ? belu � diatur dan atau belurn cukup diatur dalam Peraturan mi akan d1atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penetar-u1 Penggunaan Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayarn Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang . d 1 Serita Daerah Peraturan Bupati 101 dengan penempatannya a am Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 7 0 Ap'11 2013 I

Penandatangan: BUPATI SINTANG,-t I � r � MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 Afnf 20 13 RAH K.ABUPATEN SINTANG,{ ARIS D E BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR Zif · ' C! ' 0 0 '111 ·.