PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN Nomor 19 Tahun 2015 tentang PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS -ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (berlaku 20 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa penularan Human Immunodeficiency Virus -Acquired Immune Deficiency Syndrome semakin luas tanpa mengenal status sosial, usia dan jenis kelamin serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang sistematik;
- b. bahwa upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diselenggarakan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dengan dukungan peran serta masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome ;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/ IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
19. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/l/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/ MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1507/MENKES/SK/X/2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (Voluntary Conselling and Testing) ;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 760/ MENKES/SK/VI/2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 02 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01);
Menetapkan :
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan
WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS -ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
5. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan promosi, pencegahan, penanganan diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
6. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
7. Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS, yang secara harfiah dalam Bahasa Indonesia berarti Sindrom Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
8. Infeksi Menular Seksual adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
9. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS.
10. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS.
11. Orang yang hidup dengan pengidap HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS.
12. Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau kelompok orang yang rawan dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV/AIDS, antara lain orang yang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja Seks Komersial, pelanggan Penjaja Seks Komersial, pelaku seks bebas dan pemakai narkotika suntik.
13. Pemangku Kepentingan atau Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
14. Pengusaha adalah:
- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.
15. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV/ AIDS dan dinyatakan mampu.
21. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
BAB II - STRATEGI
Pasal 2
Penanggulangan HIV-AIDS dilaksanakan dengan
BAB II - STRATEGI
Pasal 3
Strategi penanggulangan HIV-AIDS, meliputi:
- a. meningkatkan dan mengembangkan promosi penanggulangan HIV-AIDS;
- b. meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan yang meliputi pencegahan penularan melalui alat tembus kulit, pelayanan darah, pencegahan penularan melalui hubungan seksual tidak aman, dan pencegahan penularan melalui ibu ke bayi;
- c. meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan;
- d. mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan dukungan sosial, ekonomi dan psikologis;
- e. menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat;
- f. meningkatkan koordinasi dan peran serta para pemangku kepentingan dan mobilisasi sumber dana;
- g. mengembangkan program secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- h. mengembangkan intervensi struktural; dan
- i. menerapkan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data.
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB III
Pasal 4
Maksud dilaksanakannya penanggulangan HIV-AIDS adalah untuk menekan laju penularan HIV-AIDS dengan jalan memutus mata rantai penularan HIVAIDS, dan meningkatkan kualitas hidup ODHA.
BAB III
Pasal 5
Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV-AIDS adalah:
- a. untuk menurunkan dan meniadakan infeksi HIV baru;
- b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS; dan
- c. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA.
BAB III
Pasal 6
Sasaran penanggulangan HIV-AIDS mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Kota yang ditunjukkan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga Kota.
BAB IV
UPAYA
Bagian Kesatu
Umum
BAB III
Pasal 7
- (1) Upaya penanggulangan HIV-AIDS, meliputi:
- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan; dan
- d. perawatan dan dukungan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Promosi
BAB III
Pasal 8
- (1) Promosi penangggulangan HIV-AIDS bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat melalui pemberian informasi, komunikasi dan edukasi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
- b. menyediakan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- c. memasukkan materi pelajaran tentang pencegahan HIV-AIDS dalam materi kurikulum pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, masyarakat, dan/atau swasta.
- (4) Kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota.
Bagian Ketiga
Pencegahan
BAB III
Pasal 9
- (1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV-AIDS di masyarakat terutama kelompok risiko tinggi.
- (2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV-AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota, masyarakat, dan/atau swasta.
BAB III
Pasal 10
Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dengan cara sebagai berikut:
- a. pencegahan penularan HIV-AIDS melalui hubungan seksual, meliputi:
1. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
2. setia dengan pasangan;
3. menggunakan kondom dengan konsisten; dan
4. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati Infeksi Menular Seksual sedini mungkin;
- b. pencegahan penularan HIV-AIDS melalui hubungan non seksual, meliputi:
1. uji saring darah pendonor;
2. pencegahan infeksi HIV/AIDS pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh; dan
3. pengurangan dampak buruk pada pengguna NAPZA suntik; dan
4. menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif;
- c. pencegahan penularan HIV-AIDS dari ibu ke anak, meliputi:
1. pencegahan penularan HIV-AIDS pada perempuan usia produktif;
2. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIVAIDS;
3. pencegahan penularan HIV-AIDS dari ibu hamil dengan HIV-AIDS ke bayi yang dikandungnya; dan
4. pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV-AIDS beserta anak dan keluarganya.
BAB III
Pasal 11
- (1) Pencegahan HIV-AIDS dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Pencegahan HIV-AIDS dilakukan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok dan potensi risiko yang dihadapi.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. orang tertular;
- b. orang berisiko tertular atau rawan tertular;
- c. orang yang rentan; dan
- d. masyarakat umum.
- (4) Bentuk kegiatan pencegahan HIV-AIDS dapat berupa penyuluhan, promosi hidup sehat, pendidikan, dan cara pencegahan yang efektif sesuai dengan sasaran upaya pencegahan.
BAB III
Pasal 12
Pemerintah Kota memfasilitasi penyediaan sarana pencegahan yang bermutu dan terjangkau serta penyelenggaraan layanan kesehatan untuk mencegah penularan HIV-AIDS.
Bagian Keempat Pengobatan
BAB III
Pasal 13
- (1) Perawatan, dukungan, dan pengobatan dilakukan kepada ODHA.
- (2) Kegiatan pengobatan bagi ODHA dilakukan
BAB III
Pasal 14
Tenaga kesehatan berhak mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang berkaitan dengan HIVAIDS sebelum melakukan tindakan medis.
BAB III
Pasal 15
Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasarana pengobatan HIV-AIDS yang mudah didapat, bermutu, dan terjangkau.
Bagian Kelima
Perawatan dan Dukungan
BAB III
Pasal 16
- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
- a. pendekatan berbasis klinis;
- b. pendekatan berbasis agama; dan
- c. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
- (2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa diskriminasi.
BAB III
Pasal 17
- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh Pemerintah Kota, keluarga, masyarakat, dan swasta.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA dalam berbagai kegiatan.
BAB III
Pasal 18
ODHA berhak mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif dari Pemerintah Kota dan masyarakat.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 19
- (1) Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV-AIDS wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.
- (2) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur, alat cukur dan/ atau alat lain yang dapat menimbulkan luka orang lain wajib menggunakan peralatan yang steril.
- (4) Setiap orang berisiko tinggi berkewajiban mengikuti pemeriksaan Infeksi Menular Seksual yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 20
- (1) Setiap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/ jaringan tubuhnya wajib mengikuti prosedur kewaspadaan universal.
- (2) Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV-AIDS kepada setiap orang untuk keperluan pencegahan, pengobatan dan dukungan, termasuk pencegahan penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib memberikan konseling sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku.
- (3) Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV-AIDS kepada setiap orang untuk keperluan surveilans HIV-AIDS dan penapisan pada darah, produk darah, sperma, cairan/organ/tubuhnya yang didonorkan wajib dilakukan dengan standar yang berlaku.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 21
- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi ODHA wajib merahasiakannya.
- (2) Petugas kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
- a. ODHA tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
- b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
- c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 22
- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib:
- a. melindungi hak-hak pasien yang terinfeksi HIV-AIDS;
- b. menjaga kerahasiaan data ODHA, kecuali dalam hal:
1. penugasan tertentu dalam kedinasan tentara/polisi;
2. keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan
3. permintaan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan untuk melindungi tenaga kesehatan dalam upaya mencegah penularan HIV-AIDS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 23
Setiap pekerja sosial dalam memberikan pelayanan penanggulangan HIV-AIDS wajib:
- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal sampai dengan pengakhiran secara bertanggung jawab;
- b. mencegah praktik yang tidak manusiawi dan diskriminasi baik terhadap perorangan maupun kelompok;
- c. memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis, dan sifat pelayanan;
- d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan dari rekan sejawat dan/atau penyelia apabila diperlukan demi kepentingan klien; dan
- e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 24
Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS wajib memberikan informasi yang akurat tentang pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS yang telah dilakukan kepada Dinas Kesehatan Kota.
Bagian Kedua
Larangan
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 25
- (1) Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV-AIDS kepada orang lain.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 26
Setiap orang/institusi/badan dilarang menyediakan dan/atau mendistribusikan produk darah, sperma, organ/jaringan tubuh yang terinfeksi HIV-AIDS untuk didonorkan kepada orang lain.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 27
Setiap pengusaha/perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV-AIDS.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 28
Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang:
- a. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV-AIDS; dan/atau
- b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV-AIDS.
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
BAB VI - KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
Pasal 29
- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS dibentuk KPA tingkat Kota.
- (2) Pembentukan KPA tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman organisasi dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 30
Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV-AIDS dengan cara:
- a. meningkatkan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV-AIDS;
- b. berperilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA dan OHIDHA; dan
- d. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, pengawasan, pengobatan, perawatan, dan dukungan.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31
Pemerintah Kota membina dan menggerakkan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung program penanggulangan HIV-AIDS.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 32
Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan upaya penanggulangan HIV-AIDS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33
- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif kepada petugas kesehatan, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pengusaha/perusahaan, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 27, dan/atau Pasal 28.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pencabutan hak-hak tertentu;
- d. pencabutan izin usaha/operasional; dan/atau
- e. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi.
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS wajib membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) PPNS menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
- (1) Setiap orang/institusi/badan, konselor, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25, dan/atau Pasal 26, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd. BAHRUL ULUM LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 455-19/2015

Distribusi: SALINAN sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008 ## BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Penetapan: Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 20 Juni 2016

Penandatangan: WALIKOTA PASURUAN, ttd. SETIYONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 19 TAHUN 2015
## TENTANG
## PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/
## ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME
## I. UMUM
HIV adalah virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat mengakibatkan seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut AIDS. Perkembangan HIV-AIDS memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV-AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas.
Mengingat potensi penyebaran HIV-AIDS sedemikian besar dan akibat yang ditimbulkan dapat menurunkan produktivitas dan derajat kesehatan masyarakat maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV-AIDS antara Pemerintah Kota dan semua pemangku kepentingan.
Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dukungan dan penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV-AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap upaya penanggulangan HIV-AIDS, Pemerintah Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV-AIDS yang merupakan dasar hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah upaya penanggulangan HIV-AIDS tidak boleh membedakan jenis kelamin.
PENJELASAN
Pasal 3
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. ## Huruf c Yang dimaksud dengan perawatan, dukungan dan pengobatan adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan orang yang sudah terinfeksi, baik yang dilakukan oleh sesama orang terinfeksi maupun keluarganya dan/atau orang lain yang bersedia memberi perhatian dan pelayanan secara lebih baik. ## Huruf d Cukup jelas. ## Huruf e Yang dimaksud dengan menguatkan sistem kesehatan adalah integrasi upaya penanggulangan HIV-AIDS ke dalam sistem kesehatan yang berlaku di Indonesia yang meliputi upaya perawatan, pengobatan dan dukungan pada orang yang hidup dengan HIV-AIDS. Yang dimaksud dengan menguatkan sistem masyarakat adalah penguatan sistem komunitas yang dibangun melalui pengembangan kapasitas dari mereka yang harus terlibat, mobilisasi sumber daya di masyarakat sehingga berdaya guna untuk program, serta pelibatan masyarakat termasuk kelompok risiko tinggi dan ODHA untuk mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS. ## Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan intervensi struktural adalah intervensi