PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 22 Tahun 1999 tentang IZIN USAHA PERTAMBA]\IGAN DAI\ EI{ERGI SERTA PUNGUTAI\ RETRIBUSI ATASNYA DENGAI! RAHMAT TUHAI\I YAI{G MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW []"TARA' - bahwa dalam rangka penyelanggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab,sebagai mana di amanahkan oleh Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Pdraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; a. - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimar,a dimaksud dalam huruf 4 perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Izin usaha Pertambangan Dan Energi Serta Pungutan Retribusi Atasnya; b 1. Undang - undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pemb€ntukan Daerahdaerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);2. 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 04 ); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037): 3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 6. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik 'lndonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 ); 7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisain Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor S l,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710); 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3839); 10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; - I l. Undang - Undang RI Nomor l0 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 12. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik lndonesia No 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintaban Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 13. Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 14. Undang-wrdang Nomor l0 Tahun 2007 tentang Pembenhrkan Kabupaten Bolaang Mongondaw Utara ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 12 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4686); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6,Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia 3253); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55), 17. Perahran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kevenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontsnrksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936): 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor ll8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692 ); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 24. Perantan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 20O6 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah: 25. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor ll Tahun 1967; 26. Kepunrsan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah); 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daeral; 28. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3 8S.K/00SA4.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Untuk kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C; 29. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 55i.W26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan; 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah; 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tent'ang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah; 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1?4 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;. 34. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14t3.W29/MEM12000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Perherintahan di Bidang Pertambangan Umum;. 35. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor l454.W2glMEM/2000 tanggal 3 November 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak Dan Gos Bumi:. 36. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 14,5.W29/MEMl2000,tanggal 3 November 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha PenyediaanTenaga Listrik Unnk Kepentingan Sendiri' Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik. DENGAN PERSETUJUAN DEWAI\ PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMoR: |5 TAHUN20S
TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBA]\IGAN DAI\ EI{ERGI SERTA PUNGUTAI\ RETRIBUSI ATASNYA
DENGAI! RAHMAT TUHAI\I YAI{G MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW []"TARA'
- bahwa dalam rangka penyelanggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab,sebagai mana di amanahkan oleh Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Pdraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimar,a dimaksud dalam huruf 4 perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Izin usaha Pertambangan Dan Energi Serta Pungutan Retribusi Atasnya; b
1. Undang - undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pemb€ntukan Daerahdaerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);2.
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 04 );
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037):
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik 'lndonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 );
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisain Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor S l,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3839);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
t
{
- I l. Undang - Undang RI Nomor l0 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
12. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik lndonesia No 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintaban Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
13. Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
14. Undang-wrdang Nomor l0 Tahun 2007 tentang Pembenhrkan Kabupaten Bolaang Mongondaw Utara ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 12 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4686);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6,Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia 3253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55),
17. Perahran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kevenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontsnrksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936):
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor ll8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692 );
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Perantan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 20O6 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:
25. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor ll Tahun 1967;
26. Kepunrsan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daeral;
28. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3 8S.K/00SA4.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Untuk kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
29. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 55i.W26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tent'ang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1?4 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;.
34. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14t3.W29/MEM12000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Perherintahan di Bidang Pertambangan Umum;.
35. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor l454.W2glMEM/2000 tanggal 3 November 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak Dan Gos Bumi:.
36. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 14,5.W29/MEMl2000,tanggal 3 November 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha PenyediaanTenaga Listrik Unnk Kepentingan Sendiri' Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
DENGAN PERSETUJUAN
DEWAI\ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAAIIG MONGONDOW UTARA
Menetapkan : -
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGOI\DOW UTARATENTAI\IG IZIN USAHA PERTAMBANGAIY DAN ENERGI SERTA PTJNGUTAN RETRIBUSI ATASI{YA
BAB XXV - PERIZINAII USAHA PENYEDIAAI{ TENAGA LISTIK
Pasal 5
Pemegang izin usaha ketenagalistrikan dalam penyelenggaraan usahanya'dapat dikenai sanksi administrasi / pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini.
BABXXVII STRUKTUR DAII BESARAN RETRIBUSI Pasal 52
BIDANG PERTAMBANGAI{ UMUM
Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk bahan galian emas: A.
- a. Pemberian Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD)
- Penambangan
Rp 100'000,- per Tahun
- Pengolahan
RP 100.000,- Per Tahun
Pengganti biaya cetak peta bahan galian emas:
- Skala I : 20'000
Rp 100.000,- per Buah
- Skala t
- Skala I
- Skala I
- Skala I 500
- c. Retribusi hasil bahan galian emas = 5o/o
dari hargajual
- d. Retribusi jasa usaha trbmol
Rp'10'000'- per Bulan Pertahun
- e. Renibusi usaha timbangan emas Rp.50.000
- per Buatr per Tahun
- f. Retribusi bea masuk pertambangan Rp. 250,- per hari per orang
r0.000
5.000
1.000
Rp 100.000,- Per Buatt
Rp 125.000,- Per Buah
Rp 150.000,- per Buah
Rp 150,000,- PerBuah
B. Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C;
pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)-
- ' Penambangan
Rp 100.000,00 perbuah
- . Pengolahan
Rp 100.000,00 perbuah
- . Penggunaan alat berat
Rp 100.000,00 Perbuah
Penganti biaya cetak peta bahan galeian golangan C
- . aak.lta 1:20'000
Rp 100.000'00 Petbuah
- . Sakla l:10.000
- .
Skala 1: 5.000
- . Skala l:
1.000
- .
Skala l: 500
Rp 100.000,00 Perbuah
Rp 125.000,00 Perbuah
Rp 150.000,00 Perbuah
Rp l50.000,00Perbuah
BIDAi\G ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAI\
A. IzinUsaha Penimbunan, Penyaluran dan Penjualan BBM
a- Izin untuk stasiun pengisian Bahan Bakar untuk umum(SPBU) adalah : Retribusi RP 157'500'00 Pertahun
Izin untuk Agen Bahan Bakar Minyak dan sejenisnya adalah :
Retribusi
Rp. 147.500'00 Pertahun
c,lzin pangkalan bahffr bqknr minyak adalslt: -
Retribusi
Rp 137.500'00 Pertahun
Innpenya|ut/penjualbaharrbakarminyakdansejenisnyauntukusahasedarrgadalah: - ifetribusi Rp 75.000'00 Pertahun
lzin penyalur/penjual bahan bakar minyak dan sejenisnya untr:k usatra kecil adalah: - Retribusi RP 50'000'00 Pertahun
B. Izin operasi, usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- a. Izin oPerasi :RP 10'000'000
- b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga ListrikRp 5'000'000'-
- c. Izin Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik : Rp 2'500'000'-
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Tempat lzin Usaha diberikan
TATA CARA PEMUNGUTAN
- (l) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati
- iZi n ttit,il dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang d.ipersamakan;
- l+j fepaOa Petugas Femungut diberikan uang Perangsang sebesar 5 % dari Realisasi Penerimaan;
BABXXX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERIIUTANG
Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya I (satu) tahun.
Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
SURAT PENDATTARAN
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
2. (Zy SfAOnO Sebagaimana daimaksud ayat(1) harus diisi dengan jelas,benar lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, s"rta tatu cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BuPati.
BABXXXII PENETAPAI{ RETRIBUSI
Pmal59
- (1) ## BAB XXXIU
SA]\KSI ADMINSTRASI
BAB XXXI - SURAT PENDATTARAN
Pasal 6
- (1) Dalam Hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya "ttu FStC membayar' dikenakan sanksi aaministrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
BAB XXXI - SURAT PENDATTARAN
Pasal 8
- (2) Dalam fial wajib {.niU*i tidak drniliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kili tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan daerah ini.
BAB XXV - PERIZINAII USAHA PENYEDIAAI{ TENAGA LISTIK
Pasal 14
Pelaksanaan pengawasan atas di tastinya stsndar dan ketentuan teknik sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat (1) di lakukan oleh pelaksana inspeksi ketenaplistrikan.
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
- ( I ) Barang siapa yang tidak mempunyai I(P Eksploitasi melaku]ran - rylambangan/produksi, diancam dengan h*uman penjara dan denda sesuai dengan UU dalam bidang pertambangan;
Perbuatan - perbuatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selain dari ketentuan dalarn ayat (l) rnerupakan pelanggaran, sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku
BAB XXTIT
USAHA KETENAGALISTRIKAI\
- (l) Usaha Ketenaga Listrikan terdiri dari :
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
- a, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- b. Us$a Penunjang Tenaga,Listrik
- (2) Us$a Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
- Pembangkitan Tenaga Listrik untuk kepentingan Rumah Tangga 8
- Tranmisi Tenagan Listrik swasta untuk industri Rumah Tangga b.
- Distribusi Tenaga Listrik c.
- Penjualan Tenaga Listrik Swasta ke Pabrik dan Industri d.
- Agen Penjualan Tenaga Listrik Swasta e
- Pengelola Pasa Tenaga Listrik f.
- Pengelola Sistem Tenaga Listrik g
- (3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana tersebut dalam ayat(l) hurufb terdiri atas:
- a. Usahajasa penunjang Tenaga Listrik :
- a - 1 Konsultasi dalam bidang Tenaga Listrik
- a - 2 Pembangunan dan pemasangan instalasi Tenaga Listrik
- a - 3 Pengujian Instalasi Tenaga Listrik
- a - 4 Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik
- a - 5 Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
- a - 6 Penetitian dan Pengembangan
- a - 7 Pendidikan dan Pelatihan
- a - 8 usahajasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan Tenaga Listrik
- b. Industri Penunjang Tenaga Listrik
- b - I Industri Peralatan Tenaga Listrik
- b - 2 Industri Pemanfaatan Tenasa Listrik
BABXXIV
PERIZINAN USAIIA PEIIYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM ( I U P L )
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
- l. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dapat meliputijenis usaha :
2. Pembangkitan Tenaga Listrik a.
3. Transmisi Tenaga Listrik b.
4. Distribusi Tenaga Listrik
5. Penjualan Tenaga Listrik d.
- e. Agen Penjualan Tenaga Listrik
- g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik
- f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik
9. IUPL diberikan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana tersebut dalam pasal'51 ayat (l) dan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, dan selanjutnya dapat di perpanjang. 2.
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 38
Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana tersebut dalam pasal 50 ayat (2) huruf a. dilakukan
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 39
- (l) Menteri memberikan persetujuan harga jual ltanf Tenagalistrik
- (3) Bupati melalukan evaiuasi terlebih dahulu atas usulan persetujuan harga juaVtarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (l) yang diajukan permohonan IUPL dengan
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
Bupati menetapkan persyaratan dantata cara penerbitan IUPL.
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
- Persyaratan teknis dalam pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik milik pemegang IUPL harus memenuhi standar dan ketentuan teknis dibidang Ketenagalistrikan yang diberlakukan secara nasional. (l)
- Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) meliputi : keselamatan kerja/umum, keselamatan lingkungan, mutu dan keandalan Tenaga Listrik. (2)
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUPL
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
pelaksanaan pengawasan atas ditaatinya standar dan ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal7 ayat (l) dilakukan oleh pelaksana inspeksi Ketenagalistrikan.
- terhubung dengan jaringan Transmisi Nasional (OtrGrid)' kota yang tidak
PERIZINAII USAHA PENYEDIAAI{ TENAGA LISTIK
UNTUK KEPENTINGAI{ SENDIRI ( I O )
BAB XXV - PERIZINAII USAHA PENYEDIAAI{ TENAGA LISTIK
Pasal 44
- (l) Sifat Penggunaan Tenaga Listrik oleh usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri daPat meliPuti :
- b. Penggunaan Dauat
- a. Penggunaan Utama
- c. PenggunaanSementara
- (2) IO diberikan sesuai dengan sifat penggunaan Tenaga Listik sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) dan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan selanjutnya dapat diperpanjang'
BAB XXV - PERIZINAII USAHA PENYEDIAAI{ TENAGA LISTIK
Pasal 45
- (l) Usaha penyediaan Tenaga Listik untuk kepentingar sendiri sebagaimana tersebut dalam pasal2 ayat (2) ' huruf b dilakukan
BAB XXV - PERIZINAII USAHA PENYEDIAAI{ TENAGA LISTIK
Pasal 47
Bupati menetapkan Persyaratan dan tata cara IO
BAB XXV - PERIZINAII USAHA PENYEDIAAI{ TENAGA LISTIK
Pasal 48
- (l) Persyaratan teknis dalam pengoperasian instalasi tenaga listik milik pemegang IO h,arus memenuhi stanAar dan ketentuan tetnis di Uiiang ketenagalisrikan yang diberlakukan sesara nasional.
- (2) persyaratan teknis sebagaimana di maksud dalam ayat (l) meliputi : keselamatan kerja / umum, keselamatan lingkungan, mutu dan keandalan tenaga listrik,
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 50
- (l) Menteri memberikan persetujuan harga jual ltanf Tenagalistrik
- (3) Bupati melalukan evaiuasi terlebih dahulu atas usulan persetujuan harga juaVtarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (l) yang diajukan permohonan IUPL dengan
Bupati menetapkan persyaratan dantata cara penerbitan IUPL.
- Persyaratan teknis dalam pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik milik pemegang IUPL harus memenuhi standar dan ketentuan teknis dibidang Ketenagalistrikan yang diberlakukan secara nasional. (l)
- Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) meliputi : keselamatan kerja/umum, keselamatan lingkungan, mutu dan keandalan Tenaga Listrik. (2)
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUPL
pelaksanaan pengawasan atas ditaatinya standar dan ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal7 ayat (l) dilakukan oleh pelaksana inspeksi Ketenagalistrikan.
- terhubung dengan jaringan Transmisi Nasional (OtrGrid)' kota yang tidak
PERIZINAII USAHA PENYEDIAAI{ TENAGA LISTIK
UNTUK KEPENTINGAI{ SENDIRI ( I O )
- (l) Sifat Penggunaan Tenaga Listrik oleh usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri daPat meliPuti :
- b. Penggunaan Dauat
- a. Penggunaan Utama
- c. PenggunaanSementara
- (2) IO diberikan sesuai dengan sifat penggunaan Tenaga Listik sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) dan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan selanjutnya dapat diperpanjang'
- (l) Usaha penyediaan Tenaga Listik untuk kepentingar sendiri sebagaimana tersebut dalam pasal2 ayat (2) ' huruf b dilakukan
Bupati menetapkan Persyaratan dan tata cara IO
- (l) Persyaratan teknis dalam pengoperasian instalasi tenaga listik milik pemegang IO h,arus memenuhi stanAar dan ketentuan tetnis di Uiiang ketenagalisrikan yang diberlakukan sesara nasional.
- (2) persyaratan teknis sebagaimana di maksud dalam ayat (l) meliputi : keselamatan kerja / umum, keselamatan lingkungan, mutu dan keandalan tenaga listrik,
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IO
Pelaksanaan pengawasan atas di tastinya stsndar dan ketentuan teknik sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat (1) di lakukan oleh pelaksana inspeksi ketenaplistrikan.
BABXXVI SANKSI
Pemegang izin usaha ketenagalistrikan dalam penyelenggaraan usahanya'dapat dikenai sanksi administrasi / pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini.
BAB XXV - PERIZINAII USAHA PENYEDIAAI{ TENAGA LISTIK
Pasal 52
BIDANG PERTAMBANGAI{ UMUM
Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk bahan galian emas: A.
- a. Pemberian Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD)
- Penambangan
Rp 100'000,- per Tahun
- Pengolahan
RP 100.000,- Per Tahun
Pengganti biaya cetak peta bahan galian emas:
- Skala I : 20'000
Rp 100.000,- per Buah
- Skala t
- Skala I
- Skala I
- Skala I 500
- c. Retribusi hasil bahan galian emas = 5o/o
dari hargajual
- d. Retribusi jasa usaha trbmol
Rp'10'000'- per Bulan Pertahun
- e. Renibusi usaha timbangan emas Rp.50.000
- per Buatr per Tahun
- f. Retribusi bea masuk pertambangan Rp. 250,- per hari per orang
r0.000
5.000
1.000
Rp 100.000,- Per Buatt
Rp 125.000,- Per Buah
Rp 150.000,- per Buah
Rp 150,000,- PerBuah
B. Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C;
pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)-
- ' Penambangan
Rp 100.000,00 perbuah
- . Pengolahan
Rp 100.000,00 perbuah
- . Penggunaan alat berat
Rp 100.000,00 Perbuah
Penganti biaya cetak peta bahan galeian golangan C
- . aak.lta 1:20'000
Rp 100.000'00 Petbuah
- . Sakla l:10.000
- .
Skala 1: 5.000
- . Skala l:
1.000
- .
Skala l: 500
Rp 100.000,00 Perbuah
Rp 125.000,00 Perbuah
Rp 150.000,00 Perbuah
Rp l50.000,00Perbuah
BAB XXV - PERIZINAII USAHA PENYEDIAAI{ TENAGA LISTIK
Pasal 53
BIDAi\G ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAI\
A. IzinUsaha Penimbunan, Penyaluran dan Penjualan BBM
a- Izin untuk stasiun pengisian Bahan Bakar untuk umum(SPBU) adalah : Retribusi RP 157'500'00 Pertahun
Izin untuk Agen Bahan Bakar Minyak dan sejenisnya adalah :
Retribusi
Rp. 147.500'00 Pertahun
c,lzin pangkalan bahffr bqknr minyak adalslt: -
Retribusi
Rp 137.500'00 Pertahun
Innpenya|ut/penjualbaharrbakarminyakdansejenisnyauntukusahasedarrgadalah: - ifetribusi Rp 75.000'00 Pertahun
lzin penyalur/penjual bahan bakar minyak dan sejenisnya untr:k usatra kecil adalah: - Retribusi RP 50'000'00 Pertahun
B. Izin operasi, usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- a. Izin oPerasi :RP 10'000'000
- b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga ListrikRp 5'000'000'-
- c. Izin Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik : Rp 2'500'000'-
BAB XXVIII - WILAYAH PEMUNGUTAII
Pasal 54
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Tempat lzin Usaha diberikan
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XXIX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 55
- (l) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati
- iZi n ttit,il dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang d.ipersamakan;
- l+j fepaOa Petugas Femungut diberikan uang Perangsang sebesar 5 % dari Realisasi Penerimaan;
BABXXX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERIIUTANG
BAB XXIX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 56
Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya I (satu) tahun.
BAB XXIX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 57
Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
SURAT PENDATTARAN
BAB XXXI - SURAT PENDATTARAN
Pasal 58
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
2. (Zy SfAOnO Sebagaimana daimaksud ayat(1) harus diisi dengan jelas,benar lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, s"rta tatu cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BuPati.
BABXXXII PENETAPAI{ RETRIBUSI
Pmal59
- (1) ## BAB XXXIU
SA]\KSI ADMINSTRASI
Pasal6O
- (1) Dalam Hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya "ttu FStC membayar' dikenakan sanksi aaministrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Dalam fial wajib {.niU*i tidak drniliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kili tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan daerah ini.
- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. Tata Cara Pembayaran , Penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati; (3)
BABXXXV
T ATA CARA PENAGIHAN
?asal 52
- (1) Retribusi terhutang
- (l) wajab Retrbusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang diperasamakan,SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (f) balam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas keberatarr Retribusi,wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling tama 1(aua)^!y]l,sejak Tanggal SKRD atau Dokumen lain yang -dipersamakan, SKRDKBT dan sI(RDLB diterbitkan' Kecuali apabila wajib retribusi teirtentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar jangkauanya.
- (6) Pengaduai- keberatan tidak menunda kewajiban membayar rehibusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (t reberatan yang tidak memenuhi p".rv*ut* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan(3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbagkan'
- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian menolak.dan atau menambah besamya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangl:a waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BABXXXVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
- (l) Atas kelebihan pembayaran retribusi,wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak diterima permohonan kele bihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( I ),harus memberikan keputusan,
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainny4kelebihan pembayaran retribusi dimaksud yada ayat (l) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Rehibusi tersebut.
- /'l\ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu kepuuxan"permohonan pengembatian ketebihan tetribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbirkan dalam jangka waktu pating lama I (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran rehibusi sebagaimana dimaksud pada ayat(l ) dilakukan dalam jangka waktu paling tama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya srnDLB.
- (l) Permohonan pengembalian rebibusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurangkurangnya menyebutkan :
'
- a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi:
- c. Besamya kelebihan pembayaran;
4. d- Alasan yang singkat dan jelas;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retibusi disampaikan secara Langsung dan atau melalui pos tercatat.
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi diajukan secara tertulis kepeda Bupati dengan sekurangkurangrya menyebutkan besamya retribusi yang akan dikembalikan
BAB XXXIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 60
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi .lairmya ' ' seiagaimana dimaksud dalam pasal 60, pembayaran dilakukan dengan cara pemindabukuan dan bukti pemindabukuan j uga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XXXIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 61
- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. Tata Cara Pembayaran , Penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati; (3)
BABXXXV
T ATA CARA PENAGIHAN
?asal 52
- (1) Retribusi terhutang
BAB XXXIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 63
- (l) wajab Retrbusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang diperasamakan,SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (f) balam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas keberatarr Retribusi,wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling tama 1(aua)^!y]l,sejak Tanggal SKRD atau Dokumen lain yang -dipersamakan, SKRDKBT dan sI(RDLB diterbitkan' Kecuali apabila wajib retribusi teirtentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar jangkauanya.
- (6) Pengaduai- keberatan tidak menunda kewajiban membayar rehibusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (t reberatan yang tidak memenuhi p".rv*ut* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan(3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbagkan'
BAB XXXIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 64
- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian menolak.dan atau menambah besamya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangl:a waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BABXXXVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XXXIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 65
- (l) Atas kelebihan pembayaran retribusi,wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak diterima permohonan kele bihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( I ),harus memberikan keputusan,
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainny4kelebihan pembayaran retribusi dimaksud yada ayat (l) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Rehibusi tersebut.
- /'l\ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu kepuuxan"permohonan pengembatian ketebihan tetribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbirkan dalam jangka waktu pating lama I (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran rehibusi sebagaimana dimaksud pada ayat(l ) dilakukan dalam jangka waktu paling tama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya srnDLB.
BAB XXXIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 66
- (l) Permohonan pengembalian rebibusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurangkurangnya menyebutkan :
'
- a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi:
- c. Besamya kelebihan pembayaran;
4. d- Alasan yang singkat dan jelas;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retibusi disampaikan secara Langsung dan atau melalui pos tercatat.
BAB XXXIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 67
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi diajukan secara tertulis kepeda Bupati dengan sekurangkurangrya menyebutkan besamya retribusi yang akan dikembalikan
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi .lairmya ' ' seiagaimana dimaksud dalam pasal 60, pembayaran dilakukan dengan cara pemindabukuan dan bukti pemindabukuan j uga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BABXXXVIII PENGTJRANGAN. KERINGANAI{ DAN PEMBEBASAI\ RETRJBUSI
BAB XXXIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 68
- (l) Bupati dapat memberikan,keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan keringanan pernbebasan Retibusi sebagaimana dimaksud ayat (l )diberikan dengan
BAB XXXIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 69
- (l) Wajib Retribusi yang tidak melaksnakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-(lima juta);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PIDANA
BAB XL - KETENTUAN PIDANA
Pasal 70
- (l) Barang siapa yang tidak mempunyai Kp Eksploitasi melakukan penambangan/produksi, diancam dengan hukuman penjara dan denda sesuai dengan UU dalarn-bidang peitamiangan;
- (2) Perbuatan - perbuatrn lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selain dari ketentuan dalam ayat (l) merupakan pelanggaran, sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku
PEATYIDIKAI\
BAB XLI - PEATYIDIKAI\
Pasal 71
- (l) Pejabat Pegawai Negri Sipil tenentu dilingkungan pemerintah Daerah diberikan wewenang l'ihusus sebagai penyidik untuk melakr.rkan penyidikan tindak pidana dibidang Rertribusi Daerah sebagaimana dimaksud -dalam rurdang-undang nomor g tah'n lggl tentang titat Undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat( l )adalah:
- b. Meneliti,mencari dan mengumpulkan ketemngan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang d akukan sehubungan dJngan tindak pidana perpajakan Daerah dan Rertribusil
- a. Menerim4mencari,mengumpulkan dan mene liti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan RetriUusi agar ieterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpjakan daerah dan Retribtrsi:
- Memeriksa buku-buku catatan-catatan,dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi; d
- f. Meminta tenaga ahli dalam rangka peleksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
- e. fufJuloi- p"nggeledihanbahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta milakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- M;;di, berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat p.-eriLtu t sedang berlangiung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dirnaksud pada huruf e; g
- i. Nf"*-tggtl omng untuk didengar keterangarmya urtuk diperiksa sebagai rcrsangka atau saksi;
- h. Memotret rJr"o*g -y*g berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakgkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelpajakan daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan kententuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Umum dalam rangka melakukan penyidikan harus mengkoordinasikan dengan instansi terkail
xLII KETENTUAN PEI\ruTUP
Passl 72
Pada saat berlakunya peratuan daeratr ini, maka ketentuan peraturan penrndangan yang menganr hal yang sama dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
BAB XLI - PEATYIDIKAI\
Pasal 73
Hal-hal yang belum cukup diahr dalam peratwan daerah ini,sepanjang mengenhi pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah kabupaten Bolaang Mongondow.

Penetapan: DitetaPkan di Boroko, pada tanesal I? 0n€l 2009 {ffi,

Penetapan: Diundangkan di Boroko Pada tanssal 12 tvter 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATNN BOLAANG MONGONDOW UTARA Dn. Hi. Reky Posumah LEMBARAN DAERAH KABI,JPATEN BOLAAIIG MONGOI{DOW UTARA TAIIT'N 2OOS NOMOR /S. ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGOI\IDOW UTARA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS NOMOR: ,5 TAHIJN 2OO8
## TENTANG
## IZIN USATIA PERTAMBAI\IGAI\I DAI\I f,NERGI SERTA PT]NGUTAI\ RETRIBUSI ATASI\TYA
## I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka penyelenggara.m otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jalvab aparatur Pemerintah Kabupaten / Kota melainkan perlu adanya dukungan dan peran aktif semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada gilirannya untuk peningkatan kesejphteraan rakyat.
Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tatrun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Jo, Peraturan Pemerintatr Nomor 32 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nornor 11 Tahun 1967 Wewenang mengatur dan penyelenggaraan pertambangan rakyat dapat dilimpahkan kepada kepala daerah.
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tatrun 2007 tentarrg Penbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintatr,Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintatr DSeratr Kabupaten / Kota" ternyata retibusi usaha di,bidang pertambangan rakyat berupa pemberian izin usaha pertambangan rakyat untuk bahan galian etnar, izin usaha pertambangan bahan galian golongan C, usahapemboran, pengambilai air bawah tanah dan penurapan serta pengambilan mata air dan izin penimbunan.penyaluran dan penjualan bahan bakar minyak adalah lerupakan jenis-jerris retribusi yang pengaturan dan pungutannya sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daeratr Kabupaten, r*rpui r*t ini belum diutu, dengan Peraturan Daerah (PERDA)
Dalam rangka menindak lanjuti penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dibutuhkan penyediaan r-.t-u.iltr.ber penyediaanLt* menunjang penyelanggaftum Pemerintah, Pembanguran dan Kemasyarakatan maka hal tersebut diatas sebagai usaha ekstensifikasi perlu digali dan dimasimalkan sebagai sumber pendapatan Asli Daerah (PAD).
## PASAL DEMI PASAL II.
Pasal I Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas Pasal4 C\rkup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas Pasal l0 Cukup Jelas Pasal l1 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas | Pasal | 21 | Cukup | Jelas | |-------------|-------|-------------|-------------| | Pasal | 22 | Cukup | Jelas | | Pasd | 23 | Cukup | Jelas | | Pasal | 24 | Cukup | Jelas | | Pasal | 25 | Cukup | Jelas | | Pasal | 26 | Cukup | Jelas | | Pas,al27 | | Cukup | Jelas | | Pasal | 28 | Cukup | Jelas | | Pasal | 29 | Cukup | Jelas | | Pasal | 30 | Cukup | Jelas | | Pasal | 3l | Cukup | Jelas | | Pasal | 32 | Cukup | Jelas | | Pasal | 33 | Cukup | Jelas | | Pasal | 34 | Cukup | Jelas | | Pasal | 35 | Cukup | Jelas | | Pasal | 36 | Cukup | Jelas | | Pasal | 37 | Cukup | Jelas | | Pasal | 38 | Cukup | Jelas | | Pasal | 39 | Cukup | Jelas | | Pasal | 40 | Cukup | Jelas | | Pasal | 41 | Cukup | Jelas | | Pasal | 42 | Cukup | Jelas | | Pasal | 43 | Cukup | Jelas | | Pasal | 44 | Cukup | Jelas | | Pasal | 46 | Cukup | Jelas | | Pasal Pasal | 47 48 | Cukup Cukup | Jelas Jelas | | Pasal | 49 | Cukup | Jelas | | Pasal | 50 | Cukup | Jelas | | Pasal | 51 | Cukup | Jelas | | Pasal | 52 53 | Cukup Cukup | Jelas Jelas | | Pasal Pasal | 54 | C\kup | Jelas | | Pasal | 55 | Cukup | Jelas | | Pasal | 56 | Cukup | Jelas | | Pasal | 57 | Cukup | Jelas | | Pasal | 58 | Cukup | Jelas | | Pasal | 59 | Cukup | Jelas | | Pasal | 60 | Cukup | Jelas | | Pasal | 61 | Cukup | Jelas | | Pasal | 62 | Cukup | Jelas | | Pasal | 63 | Cukup | Jelas | | Pasal | 64 | Cukup | Jelas | | Pasal | 65 | Cukup | Jelas | | Pasal | 66 | Cukup | Jelas | | Pasal | 67 | Cukup | Jelas | | Pasal | 68 | C\kup | Jelas | | Pasal | 69 | Cukup | Jelas | | Pasal | 70 | Cukup | Jelas | | Pasal | 7l | Cukup | Jelas | | Pasal | 72 | Cukup | Jelas | | Pasal | 73 | Cukup | Jelas | | Pasal | 74 | Cukup | Jelas | TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: i9