Unknown Unknown Nomor J Tahun 2012 tentang RETRIBlfSI DAERAfI · � '":· · · · · · ... , , : j . . PERATURJ�N DAERAH PROVIN�I �GLAWE�! UTARA NOMOR J TAHUN 2012 . - Tt ntang RETRIBl SIDAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SUL\WESI UTARA
PERATURAN DAERAH PRO\ 'INST SULAWESI UTAR/\ NOMOR 1 T. , H UN 2012 TENT, NG RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUI AN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUL \WESI UTARA,
- a. bahwa dengan berlal« nya Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera dan Retribusi Daerah. perlu pengaturan l ebih lanjut secara kc mprehensif di Daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelen ,garaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada pertin oanqan huruf a;
- b. bahwa sehubunqan l e ngan pertimbangan pada. huruf b, perlu . ditetapkan Peraturar Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Retribusi Daerah.
3. 1 . Undang-Undang Nor or 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 19, 4 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I $1 lawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151 Tarnbahr 1 Lembaran Negara Nomor 2102);
2. Undang-Undang Non or 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (L£ nbaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembarar Negara 2104);
3. Undang-Undang No tor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang­ Undang Hukum Ac ra Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahz 1 Lembaran Negara Nornor 3209);
4. Undang-Undang Ne 11or 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan ternbara I Negara Nomor 3839);
- S. Undang-Undang Ne nor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik lndonesie (Lembaran Negara Tahun 2002 Nemer 2, Tambahan ternbar. 1 Negara Nomor 4168); ·
8. � "'!.. · \ 6 . . undanq-unoanq Ne nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 428 ·);
7. · Undanq-Undanq N .rnor .i Tahun 20.0\_4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara, Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara l o mor 4355);
•
•
8. Undang-Undang Norr )r 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tai un 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) .ebagaimana telah diubah dengan Undang-- Undang Nomor 45 Tai t u n 2009 tentang Perubahan atas Undang­ Undang Nomor 31 T shun 2004 tentang Pertkanan (Lembaran Negara Tahun 2009 �omor 154, Tambahan t.ernbaran Negara Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nom lr 32 Tahun 1 04 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran N, :gara Tahun 2' ·. 1 1 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran . Negara f'- o rn o r 4437) · : e b a g a i rn a n a telah dlubab beberapa kali terakhir dengan under ·.1-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubat an Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tc hun 2008 Nornor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indor esia Nomor 4844);
10. Undang-undang Norn, ,r 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara T, hun 2009 Nomor 1 1 , Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4449);
4. 1 1 . Undang-Undang Norn lr 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Anqkutan Jalan (Le ibaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran �egara Nomor 5025);
12. Undang-Undang Norn ir 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik · (Lembaran Negara F epublik Indonesia Tahun 2009 Nomorl 12, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
6. 1 3 . Undang-Undang Nor or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .Lernbaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lernbaran \Jegar·a Nomor· 5049);
14. Undang-Undang No1 ior 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara T, 1un 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
15. Undang-Undang No1 ior 44 Tahun 2009 tentang Rurnah Sakit (Lembaran Negara T, hun 2009 Nomor 153, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5072)
16. Undang-Undang No tor 1 2 Tahun 201.1 tentang Penyusunan Peraturan Perundan; ·undangan (Lernbaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbaha Lernbaran Negara Nornor 5234);
17. · Peraturan Penierinta I Nornor 41 Tabun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lernbaran N gara Tahun 1993 Nornor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Ne nor 3527); .
18. Peraturan Pemerinti 1 Nomor 40 Tahun 1994 tentanq Rumah Negara (Lemb�)an Jegara Tahun 1994 Nornor 69, Tambahan Lembaran Negara �omor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan I smerfntah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Pe sturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Ne, ara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lemt sran Negara Nomor 4515);
• - - --•-r-•
•Lo-..
-
--� ... \_ , \_\_ ,...,.\_
lo
..
•
Menetapkan
19. Peraturan Pemerintah \Jomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran N �gara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Norn r 4230);
20. Peraturan Pemerintah I epublik Indonesia. Nomor 58 Tahun 2005 . tentang Pengelolaan Kl .i a nqan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tami shan ternbaran Negara Nornor 4578);
21. Peraturan Pemerintah r omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan mtara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provlnsl dan Pemerint .han Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 l ornor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
22. Peraturan Pemerintah �omor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara , \_\_ Pemberian Dan Pemar faatan Insentif Pemungutan Pajak Daer·ah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran � egara Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nornor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipung11t Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri ( )leh Wajib Pajak (Lernbaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Ternoahan Lembaran Negara Nomor 5179);
24. Peraturan Menteri I )a l a m Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tek us Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17 /MEN/2006/ TE ,1tang Usaha Perikanan Tangkap.
Deng 1n Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RA �AT DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA dan GUSE �NUR SULAWESI UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TE' TANG RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - &lt;ETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Prov isl Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta P�rangkat Daerah sebagai unsur peny l e nggara pemerintahan Daerah ...
3. Gubernur adalah G1 oernur Sulawesi Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPf D Provinsi Sulawesi Utara sebagai unsur penyelenggara Perr irlntahan Daerah.
5. Pejabat adalah pe . awal yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah se uai dengan ketentuan peraturan perundanqundangan.
•
•
..
.
.
.
...\_
\_
...
\_
--�
...
6. Sadan adalah sekur .pulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, I elk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan use ra yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan l a i n n y a, badan usaha milik negara (BUMN), atau t sdan usaha milik daerah (BljMD) dengan name dan dalam bent: k apa pun, flrrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, i e r k u mpulen, · - a s a n , organisasi massa, organisasi sosial politi , atau orqan' ,i l a i n n y a , l e mbaga dan bentuk badan tainnva termasuk kc Jk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yar J selanjutnya · " s e b u t Retribusi adalah pungutan Daerah seb: Jai pembayaran etas jasa atau pemberian \_ \_ i z i n tertentu yang kr 1sus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah un rk kepentiriqao '· rahg pribadi atau Sadan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah D ... irah berupa usaha dan pelayanan yang r enyebabkan : · : 1 r a n g , fasilitas, atau kemanfaatan lainnya · a ng dapat din: · . natl oleh orang pribadi atau Sadan.
9. Jasa Umum adalah j; sa yang dised.; an atau diberikan olen Pemerintah Daerah ur :uk tujuan kepeouncan dan kemanfaatan umum serta dapat dini mati oleh orang pribadi atau Sadan.
10. Jasa Usaha adalah jas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah -- dengan menganut pri istp-prlnstp komersial untuk memperoleh keuntungan dan berc rlentasl pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula di ;ediakan oleh sektor swasta.
6. 1 1 . Perizinan Tertentu ad, lah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pember an izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan un uk pembinaan, penqaturan, pengendalian dan pengawasan ate s kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber c sva a lam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gur a melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lir gkungan .
7. 1 2 . Wajib Retribusi adalal orang pribadi atau Sadan yang menurut peraturan perundan; -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayar s n retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi ter entu.
14. Surat Setoran Retribw Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pernbav. ran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan.· rnr 1ggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke k, s daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala C ierah. . . . . .
9. 1 3 . Masa Retribusi adal. h suatu jangka waktu tertentu · ;ang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa i a n perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangk i t a n .
15. Pemungutan adalah suatu ranqkalan keqlatan rnulal darl penghimpunan data objek dan subjek . retri�usi, penen�uan besarnya retribusi y; ng terutang sarnpai keg1atan penaqthan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetora n nya .
.
-
\_\_\_.
-
�
I � , \_ - · \_
... . . ��,,,�
•
•
I
. . . . .
·
· -
16. Surat .Ketetapan Retrib si Daerah yang selanjutnya disebut Sl&lt;RD . adalah surat ketetap. 1 retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi ang terutang.
17. Surat Ketetapan Retrit JSi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB ad 1lah surat ketetapan retribusi yang menentukan j u mlah . e l e b l h a n perr+avaran retribusi karena jumlah kredit retribu i l e b i h besa. Jaripada retribusi yang terutang a tau seharusr -a tidak teruta- . . .
18. Surat Tagihan Retrib si Daerah, y.:ing selanjutnya disingkat STRD, adalah surat ur :uk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif ber ipa bunga dan/atau Benda.
19. Pemeriksaan adalah erangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keter: ngan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
JENIS DAf GOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - &lt;ETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Daerah van; diatur dalam Peraturan 'Daerah ini adalah:
- a. Jenis Retribusi Daeral yang termasuk golongan Retribusi Jasa
2. Umum:
1. Retribusi Pelayanar Kesehatan.
·
- b. · Jenis Retribusi Daera I yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha:
2. 1 . Retribusi Pemakaia I xekavaan Daerah;
3. 2'. Retribusi Tempat F .kreasl dan Olahraga; dan
3. Retribusi Penjualar Produksi Usaha Daerah.
· Jenis Retribusi · DaE ·ah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu:
- 1 . Retribusi Izin Tray k; dan
2. Retribusi Izin usal 3 Perikanan.
)
BAB III - Rf TRIBUSI JASA UMUM
Pasal 3
Objek Retribusi Jasa Un um adalah pelayanan yang dlsedlakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum se1 ta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan .
BAB III - Rf TRIBUSI JASA UMUM
Pasal 4
Jenis Retribusi Jasa U1 num yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.
· · - c .
•
•
..
a
- ( 1 ) Subjek Retribusi Jasa L mum adalah orang pribadi atau Sadan yang menggunakan/m· .nlkrnati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajlb Retribusi Jasa l -num adalah orang pribadi atau Badan yang menurut kete tuan Peraturan perundang-undangan ;·· . i t r i b u s l · .i t u k melakukan pembayaran Retribusi, t rrnasuk p· · · . u t at . u pemotong Retribusi Jasa Umum.
3agian Kesatu
:&gt;trib� :i Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1 Pembiayaan
BAB III - Rf TRIBUSI JASA UMUM
Pasal 6
- ( 1 ) Pemerintah Daerah fan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan mer ngkatkan derajat kesehatan masyarakat
- (2) Biaya penyelenggara n sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) ditanggung' ber ama Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mernperha kan · kemampuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Daerah c in keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Biaya sebagaimana c maksud pada ayat (2)
- a. tidak dlmaksudk, 1 1 untuk mencari keuntungan tetapi juga rnernpertlmbenck n fungsi sosial, denqan mengutamakan kepentingan mas srakat berpenqhasllan rendah;
- b. untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin dlteta: &lt;an atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan per snjian tertulis antara Kepala OPD dan/atau Balai dan penanc Jung jawab penjamin .
Paragraf 2
Nama, Ob ek, Subyek dan Wajib R'etribusi
BAB III - Rf TRIBUSI JASA UMUM
Pasal 7
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan ol, h Pemerintah Daerah.
BAB III - Rf TRIBUSI JASA UMUM
Pasal 8
- ( 1 ) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di ru rah sakit, balai kesehatan, dan tempat palayanan keseha: in lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Jl.emE tntah Daerah. I
- ( 2 ) . Dikecualikan darl : bjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah:
- a. Pelayanan pen laftaran;
- c. Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan .
- b. Pelayanan kes hatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pih 1k swasta; dan
•
•
- ( 1 ) Subjek Retribusi pelayar 3n kesehatan adalah setiap orang a tau badan yang merncercre · oetavanan kesenaten dari Pemerintah D��-� \_..\_ i C t l .
- (2 \Vajib Retnb si ?el2y2· .::--. ' :&lt;. eser.a�a1 ada\a'. '3�tia� �i.3n� 3t3 1 badan yang rnenur t , :tei',"2..:2::-· ;.; .er�tur2r cerunca i g-undangar Retribusi diwajibkan L ntuk rnelak: 1 pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemc ; g Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Paragraf 3
Cara Menguk rr Tingkat Pen· .runaen Jasa
BAB III - Rf TRIBUSI JASA UMUM
Pasal 10
Tingkat penggunaan jasa Jlukur dan be:· .asarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digu .akan dan frek: :··nsi pelavanan kesehatan.
Prinsip dan sasar m Dalam Penetepan Struktur dan
Paragraf 4 Bes .rnva Tarif Retribusi
- ( 1 ) Prinsip dan sasaran c s l a m penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan rr ernperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kema npuan masyarakat, aspek keadilan dan aktivitas pengendalia atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mellputl blaya operasi dan pernellhe aan, biaya bunga dan biay·a modal.
- (3) Dalam hal penetap. 1 tarif sepenuhnya
BAB III - Rf TRIBUSI JASA UMUM
Pasal 12
Struktur dan besarnya ta f Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 (sa J) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratura Daerah ini.

## BAB IV

Rf rRIBUSI JASA USAHA

## Pasal 13

Objek Retribusi Jase us . h a adalah pelayanan yang dlsedlaken oleh Pemerintah oeeraf d ngan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan denga menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belurr dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pe, ierlntah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai ol· h plhak swasta.

•

a

..

• - -

�-�·

- 1 s� ��·-\_s \_&lt;..: --= \_5:=l-.::. ���- :,\ �� :i-t�· :! "!i.\_ ��-� yang menggunakc . iil€i1ikiilo1.· pe1ayci\c;'1 jas= u�l",c ') c:";; bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Ja a Usaha adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut � :tentuan peran rr�n perundang-undangan Retribusi diwajibka 1 untuk melaki :' . n pembayaran Retribusi, termasuk pemungu atau pemotong , tribusi Jasa Usaha.

## Bagian kesan.

Retribus, Pemakaian Kekay ran Daerah

## Pasal 15

Retribusi Pemakaian I&lt; : kayaan Daerah odalah pungutan daerah sebagai pembayaran ate= s pemakaian kekcyaan daerah dan jasa yang diberikan oleh pernerlntz h daerah.

## Paragraf 1

Nama,. Ob· 1 ek, Subyek dan Wajib Retrit: :si

## Pasal 16

Dengan nama Retribu ;i Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

## Pasal 17

- a. Pemakaian Tan ih:
2. ( 1 ) Objek Retribusi Per akaian Kekayaan Daerah meliputi:
- b. Pemakaian Ban iunan:
- c. Pemakaian Rua 1gan;
- d. Pemakaian Ten oat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Pemakaian Per, atan Laboratorium dan Pelayanan di
7. 1 . Pelayanan engujian dan penyewaan Peralatan Uji Air, Energi dar Sumber Daya Mineral di Laboratorium Kebumian;
3. Pelayanan y ·ng menggunakan media dan atau bahan dan atau jasa i e ngujian di Laboratorium dan atau Pos Pengawasar dan Pengujian Mutu Laboratorium Per;kanan di Laborator rm Uji Mutu Hasil Perikanan;
2. Pelayanan 1 2nguJian mutu bahan, pengujian mutu hasil pelaksanaar konstruksi dan pengujian mutu lingkungan di Laborator um Uji Mutu Konstruksi dan Lingkungan;
4. Pelayanan F !ngujian Penyakit Hewan, bahan asal hewan, mutu pakar bahan baku pakan hewan di Laboratorium Pengujiao P nyakit Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Mutu Pakan/Bal-ia Baku Pakan Hewan;
6. Pelayanan F - mertksaan Mutu Benih (sertifikasi) Tanaman Perkebunan
12. 'S. Pelayanan Jji mutu benih, · kandungan pupuk dan pestisida;
- g. Pemakaian Alat 3erat/ Alat Besar dan Pera Iatan Bengkel; dan h. Pemakaian Ken araan Bermotor milik pemerintah Provinsi.

- -

�

.

.

· - -

-

•

•

•

- (2) Tidak termasuk objek ret · busi :
- a. Pemakalan kekayaan )aerah untuk pelayanan umum;
- b. Pengunaan tanah y; ng tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pe· ,asangan tiang l i s t r i k / t e l e p o n maupun penanaman/oember �ngan '&lt;abel listrik/teleoon di tepi ja.an , � r-ur.
- 1) Subjel( �e-j'\_, s ::i�-&lt;-� :: -&lt;��-rx-:� -�-�,:� �-:rcri; pribadi atau ceca: y?. ; r- :2 ... . ggu exan dar atau rnencaoarxan mantaat atas kekayac · D2�rah yang dim:; 1 -&lt; i oleh Pemerintah
5. ---�',· ... \_ .:: \_ - \_ .. .::. \_ ... ··::.-l.--.::. -· - ... �.::::.-�-·�-� ... "':" "' --�-�,- , .. ,\,��\ ... \_ ---""::' ---' -... ---\;;:: ________________ ... .. -... � ' ... ...:: � undangan Retribusi . i w a ,; i b k a n untu. rnela'ci', :-eii'1t:&gt;2yaicii Retribusi, termasuk pemungut atau per votono RetribLsi Pemakaian Kekayaan )aerah.

## Paragraf 2

Cara MengL cur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daer s h .

## Paragraf 3

Prinsip dan sese ran Dal am Pen eta pan Struktur dan Be sarnva Tarif Retribusi

## Pasal 20

- ( 2 ) Keuntungan yang I , yak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah keuntungan I ang dlperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan : ecara efesien dan berorientasi pada harga pasar.
- ( 1 ) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah d dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lay sk,

## Pasal 2 1

Struktur dan besarnya arlf Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampi an II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturz , Dae rah ini. -

Retribusi P, njualan Produksi

. . . �-Bagian Kedua usaha Daerah

## Pasal 22

Produksi Usaha Daerah dalah kegiatan Dinas dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil i kutan dan/atau sampingannya.

•

•

•

## Paragraf 1

Nama, Objek, 3ubjek, dan Wajib Retribusi

retribusi atas penjua1an r.z · ... .. -- -',.. , J� ... -� ...: : , ... � 2 2

## Pasal 24

- ( 1 ) Objek Retribusi Pe jualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil oroc. :si usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ot ek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah pe, jualan produksi oleh Pemerintah, BUMD, BUMN, dan pihak SW, sta.

## Pasal 25

- (1) Subjek Retrlbusi Per ualar. Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi. atau badan y ng memperoleh produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pen� ralan Produksi Usaha Daerah adalah setiap orang. atau bada I yang. menurut ketentuan peraturan perundang-undanga Retribusl - diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retrib .sl, termasuk pemungut atau pemotong Retribusl Penjualan roduksi Usaha Daerah.

## Paragraf 2

Cara Men� rkur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 26

Tingkat Penggunaan Jas I diukur berdasarkan jumlah· dan [enls usaha Daerah

## Paragraf 3

Prinsip dan Sa! aran Dalam Penetapan Struktur dan E esarnva Tarif Retribusi

## Pasal 27

- ( 1 ) Prinsip dan sasara 1 dalam pen eta pan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keunt mgan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungar yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dllakukar s�cara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

## Pasal 28

Struktur dan besarnya arif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Larr )iran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perati . a n Daerah ini.

•

•

.

.

.

## Bagian Ketiga

Retribusi -1 ernpat Rekreasi dan 0/ahraga

Paragraf 1 Narna, ObjE �, Subjek, dan Wajib Retribusi

## Pasal 29

De�gan: narna Retribusi Ternpat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusl atas pelayanan penyediaan ternpat rekreasi dan olahraga yang dirniliki dan/atau dik tola oleh Pernerintah Daerah.

## Pasal 30

- ( 1 ) Objek Retribusi Term st Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan ternpat rekreasi, p, riwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dik Iola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ot ek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pe/2 'a nan tern pat rekreasi dan o/ahraga yang disediakan, dirniliki, an/atau dikelola oleh Pemerintah BUMD I I BUMN, dan pihak SWc .ta.

## Pasal 31

- ( 1 ) Subjek Retribusi Ten oat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau bahan 1 ang menggunakan/rnenikrnati pelayanan tempat rekreasi/par visata dan olahraga dari Pernerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tern at Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badar yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribu i, terrnasuk pemungut atau pernotong . \_ \_ -· Retribusi Ternpat Rek easi dan Olahraga.

## Paragraf 2

Cara Mengu ur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tern 1at rekreasi, pariwisata dan olahraga.

## Paragraf 3

Prinsip dan Sasa1 s n Dalam Penetapan Struktur dan ses srnva Tarif Retribusi ·

- - · Pasal 33 ( 1 ) Prinsip dan sasaran d ilarn penetapan tarif Retribusi Rekreasi dan Olahraga didasarkan i ada tujuan untuk rnernperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang la 1 · ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan y 1ng diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan s .cara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

..

•

•

S:JC..r :atercantum catarn l.ci:"1;):7"2-, ,·2-,; -,-2-\_:,2,2:2.:: ::-::,.: :·:.�, terpisahkan dari Peraturan D erah ini .

## BAB V

## RETRIBUSJ PERIZINAN ·; TENTU

## Pasal 35

Objek Retribusi Perizinan Tertentu ad h pelayanan penzman tertentu oleh Pemerintah D erah kepada : a n g pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pe iqaturan dan . -c;ngawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penc junaan sum: -daya alam, barano, prasarana, sarana, atau fasilitas te: · . n t u guna melindungi �epentingan umum dan mer aga kelestarie. lingkungan

## agian Kesatu

Ret ibusi Izin Trayck

## Paragraf 1

Penyelengg, ·aan Retribusi Izin Trayek

## Pasal 36

Penyelenggaraan retribusi zln trayek adalah pengangkutan orang dengan kendaraan umum c l a kukan dengan menggunakan mobll bis dan mobil penumpang yang nemiliki jaringan trayek antar kota dalarn provlnsi

## Paragraf 1

Nama, Objek, .ubjek, dan Wajib Retribusi

## Pasal 37

Dengan nama. Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian i zi n untuk menyediakan pe! yanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek ertentu dalam wilayah daerah.

## Pasal 38

Objek Retribusi Izin Trayek 1dalah pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penur pang umum pada suatu atau beberapa ··· trayek tertentu.

## Pasal 39

- ( 1 ) Subjek Izin Tr·ayek i dalah orang pribadi atau badan yang memperoleh i zin tra, �k atau beberapa trayek tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin · rayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut kete ttuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan mtuk melakukan pembayaran retribusi, \_ \_ \_ termasuk pemungut al iu pemotong Retribusi Izin Trayek.

•

## :. ?"" � �.::.

:;·-'&lt;'�r :er,:�s2...-&lt;.2-�1\_-12� :1=:ci::c, ·::r =:'� =.-c'&lt;·\_ �r ·.:r-,\_r :e: rc2rc.

St sernve "'ianf �� ous S

## Pasal 41

- (2) Biaya penyelenggar an pemberian izin sebaqalrnana dimaksud pada ayat (1) meli ,uti penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, peneg. kan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari )emberian izin terseb ,t.
2. ( 1 ) Prinsip dan sasaran dalam penetap i tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tu Jan untuk me, : t u pi sebagian atau seluruh biaya penyelenggar, in pemberian i:·,r1 yang bersangkutan.

## Pasal 42 ·

Struktur dan besarnya t irif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran V yang meru akan bagian yang tldr ',· terpisahkan dari Persturan Daerah ini.

## Pasal 43

- ( 1 ) Masa berlaku izin tr iyek selama · 5 (lima) tat. ·n dan dikenakan retribusi setiap kend raan.
- (3) Pembayaran retrtbu. dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat diangsur setia tahun.
- (2) Apabila izin trayek n ssih berlaku dan kendaraan tidak beroperasl dengan alasan tert ntu dan dapat diterima maka kendaraan tersebut dibebaskan jari pungutan retribusi.

## Bagian Kedua

Retrit JSi Izin Usaha Perikanan

## Paragraf 1

Penyelenggar, i n Retribusi Izin Usaha Perikanan

## Pasal 44

Izin . Usaha Perikanan sdalah i z i n tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan d ngan menggunakan .,. saran a produksi yang tercantum dalam izin ters . b ut.

· �

Nama, Obj( Subjek, dan Wajib Retribusi

Paragraf 1 &lt;, . �·

## . Pasal 45

Dengan nama Retribusi pelayanan pemberian penangkapan dan pernt» �in Usaha Perikanan dipungut retribusi atas i z i n untuk rnelakukan keqiatan usaha lldc:1yEH"'1 l l &lt; ci 1 1 .

•

Objek Retribusi Izin use .a Perikanan adalah pemberlan lzln untuk melakukan kegiatan usah. penangkapan dan pembudlclayaan Ivan.

## Pasal 47

- ( 1 ) Subtsk Izin Usaha � erlkanan adalah var ernperoleh izi, 1 usaha perlka. orang pribadi atau badan i a r i P emerintah Daerah.

- (2; WaJ : zetribusi Izin Jsaha Perikan. bad; . /ang menurut ketentuan 'pe Retr.' ·; iSi diwajibkan untuk melak ter.rv.uk pemungu1 atau pemo Peru. · · 1 a n . . i a l a h orang pribadi atau Jran perundang-undangan an pembayaran Retribusi, ··q Retribusi Izin Usaha

## Paragraf 2 Cara Mengu cur Tingkat Pc· ,gunaan Jasa

## Pasal 48

Tingkat pc'.1ggunaan jasa diukur berda - a n jenls izin dan jangka waktu.

## Paragraf 3

Prinsip dan Sasar sn Dalam Penctaoan Struktur dan Bes irnva Tarif Retrbus:

## Pasal 49

- ( 1 ) Prinsip dan sasaran c slam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan iada tujuan untuk menutupi sebaglan atau seluruh biaya pe 1yelenggaraan pemberian i z i n yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggara; 1 pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnellpi ti penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, peneqal in hukum, penatausahaan dan \_\_ biaya dampak necatlf dari p ·mberian izin tersebut.

## Pasal 50

Struktur dan besarnya tari Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran VI yang i e r u p e k a n bagian yang tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

PEML \JGUTAN RETRIBUS-I

Bagian Kesatu Potensi dan )enetapan Target Retribusi

�·

- Pasal 51 . ( 1 ) Dinas mempunyai kE Nenangan mengetahui da� mengh1tung otensi pendapatan b( -sarna dengan OPD Penghas1l. .
- (2) ciPD penghasil merr liki kewajiban melaporkan potensl dar'. perubahan potensi r :ndapatannya kep�da . Gubernur rnelaiui Kepala Dinas Pendapa an Provinsi Sulawesi Utara.

•

- (3) Penetapan target di! kukan dan dihitung bersama-sama antara OPD Penghasil den· an Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara, Sadan Pere canaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan E ican Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provins! sule. esl utara.
- (4) Untuk melaksanakan per.etapan target se 1 Jagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat c bentuk Tim oleh Gubcrnur.

## Bagian Kedua Wilayah Pemun utan dan Tata Cara "ernunqutan

## Paragraf 1 v. ! a yah Pemungutan

## Pasal 52

- ( 1 ) Retribusi terutang di� ungut di wilayah dacrah tempat pelayanan diberikan.
- (2) . Pejabat di Dinas/Be jan/Lembaga, dlsampi: 1 memiliki tugas pokok dan fungsi sr suai kedinasannya juqa ditunjuk sebagai Pejabat Pemungut RE tribusi untuk melaksanakan pemungutan di l i n g k u n g a n Pemerinta 1 Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan P ·ovinsi Sulawesi Utara adalah Koordinator pemurigutan Retribu ;i sebaqalrnana dimaksuc! pada ayat ( 1 ) Dinas Pendapatan F rovinsi Sulawesi Utara oapat melakukan sebagian atau selurut tugas pemungutan dari OPD Penghasil.

## Paragraf 2 Ta .a Cara Pemungutan

## Pasal 53

- ( 1 ) Pemungutan Retribu: 1 tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut c enqan menggunakan SKPD atau dokurnen l a i n yang dtoersama! s n .
- (3) Dokumen lain yang ji persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karc ;, kupon, dan atau tanggapan.
- ( 4) Pembayaran retribus oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- (5) Hasil penerimaan re ·ibusi sebagaimana c!,imaksud pada ayat (4) disetor secara brute ke rekening Kas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (7) Pengaturan bentuk formulir yang digunakan dan .tata cara pemungutan dan � .nvetoran retribusi diatur kernudian dalam Peraturan Gubernur
- (6) Pelaksanaan pemu gutan retribusi dilaporkan �et(ap bula� kepada Gubernur r· elalui Dinas Pendapatan Prov1ns1 Sulawesi Utara.

'

-

Pemanfaatan car, :enoounao1 H2si1 �:=:-i,t) 1Si .., ..,

## Pasal 54

- ( 1 ) Pemanfaatan dari pene imaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mend nai keqlata · yang berkaltan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan \ :·19 bersangkutan.
- ( 2 ) . Ketentuan mengenai alol 3Si pernanta.nan dan penggunaan hasil penerimaan Retribusi s beqairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Perati ·an Gubernur.

## Ba, ian Keempat .eberatan

## Pasal 55

- ( 1 ) Wajib Retribusi tertenti dapat mengajukan keberatan hanya · - kepada Kepala oaeraf tau pejabat · yang ·ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang i p e r s a makan.
- (2) Keberatan diajukan se. sra · tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-al .san yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajul« n dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanq; 31 SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi kare na keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasa nnya sebagaimana dimaksuo pada ayat (3) adalah suatu keada in yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribu ;i.
- (5) Pengajuan keberatan 'idak menunda kewajiban membayar Retribusi dan, pelaksana. n penagihan Retribusi.

## Pasal 56

- ( 1 ) Kepala Oaerah dalam janqka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus mernberl keputusan atas keberat i n yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberat a n .
- ( 2 ) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang dtajuke 1 harus diberi keputusan oleh Kepala \ Daerah. . . ,.
- (3) Keputusan Kepala D, erah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya a au sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu SE )agaimana dimaksud pada ayat (1) telah l ewat dan Kepala Da rah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang dlajuka: tersebut dianggap dikabulkan.

- ( 1 ) Jika pengajuan ket .ratan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pernbava an Retribusi dikembalikan dengan ditambah i mbalan bunga set .sar 2°/o (dua persen) sebulan untuk paling l a ma 12 (dua betas bulan. .
- ( 2 ) Imbal\_an bunga set rqalmana dlmaksud pada, ayat (1) dihitung sejak bulan pelunas in sampai di in diterbitkannya SKRDLB.

## BAB V!

Tl rA CARA PE�·· �,YARAN

Bagian Ke: · tu � snentuan Perrrayarar,

## Pasal 58

- (1) Retribusi yang· ten �ang tercantur» dalam SKPD atau dokumen l a i n yang dipersarn kan.
2. ( 2 ) Retribusi yang ter tang harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari s jak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakar ·
- (3) Pembayaran retribt sl diberikan tanda bukti pembayaran.

## Bagian Kedua

## Tempat Pembayaran

## Pasal 59

- ( 1 ) Pernbayaran retril Jsi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang d :unjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pernba- sran 'dllekukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil peneri naan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-1 mbatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan ol ·h Gubernur ·

## BAB VIII � i\NKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 60

- ( 1 ) Dalam hal Wajib I etribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kur mg membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bung a se iesar 2 ° / o ( dua persen) setiap bu Ian dari Retribusi yang te utang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan me 1ggunakan STRD.
- - ( 2 ) Penagihan retribu: i yang terutanq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului l e n gan Surat Teguran.

· - , ,.

## BAB IX PENAGIHAN

## Pasal 61

Gubernur dapat menerl iltkan STRD apabila :

- b. Terdapat kekurar gan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hit Jng.
- a. Retribusi terutan; berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tida &lt; atau kurang bayar;

•

... \_ \_ -·

-

-

••

19

Pasnl G2

- (2) Dalam Jangka wakt , 7 (tujuh) har: setelah tanggal Surat Teguran atau surat peringa rn atau surat lain yang sejenls dlsampalkan, Wajib Retribusi har ·s melunasi retribust yang terutanq.
2. ( 1 ) Surat Tequran ata,. surat perlnoc:1tt1n Mnu i;t,n:H l n l n ynn� 1 r. 0Jo11lr sebaga, awal t1 i dakan pclaksanaar, pcn,.,�Jlhnn rt I J l h 1 1 · : I dlkeluarkan 7 (tuju ) l1arl sejak saat Jatuh tempo pcrnbavaran.
- (3) Surat Teguran atai surat perlnqatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh PE abat yang ditunjuk. ·

## BAB X

## PENGEMB, LIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 63

- ( 1 ) Atas kelebihan R£ :ribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penqe nbalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam ja gka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya perrnc ionan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dimaksud iada ayat ( 1 ) , harus memberikan keputusan.
- ( 4) Apa bi la Wajib Re1 i b usi mempunyai utang Retribusi i a i n n y a , kelebihan pernbay. ran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung c perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi terr .but.
- (3) Apabila jangka wak u sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan "Gu ernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pen; smbalian pembayarah Retribusi dianggap dikabulkan dan SI&lt; �DLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu bulan.
- (5) Pengembalian kel. Jihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ay t (1) dilakukan dalam jangka waktu paling l ama 2 (dua) bulan ;ejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dllakukan setelah lewat 2 (du 1 ) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2°1 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebil an pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara penq: nbalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dima sud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan . Gubernur.

## BAB XI

## KEI ALUWARSA-PENAGIHAN

## Pasal 64

- ( 1 ) Hak untuk melakul sn penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung ·sejak saat terutangnya Pajak. kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bic ang Retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa pena ihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanqqur apabila:
- a. diterbitkan Sure t Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakua I utang retribusi dari Wajib retribusi, balk l a n g s u n g maup rn tidak langsung .

- L-•

•-

-

.

..

- ·J;-t:f 3. · ,edaluwars3 hal Surz:
- . .!. -C:i�·\a'&lt;s . ..:�: :c:� =\ 2: kesadarannya men'} :3"c� i:2:::\:dan belum melunasir ya kepada Per i n t a h Daerah.
- (5) Pengakuan utang se :ara tidak lar« ng sebagaimana .dimaksud pada ayat (2) h1 ruf b dapa: diketahul dari pengajuan perrnohonan anqsi ,an atau pc · n d a a n pembayaran dan perrnohonan kebera: sn oleh Wajib r . r i b u s i .

## BAB XII PEMBl KUAN DAN PE�,i&lt;RIKSAAN

## Pasal 65

- (2) Wajib Retribusi yan diperiksa wajib:
2. ( 1 ) Gubernur berwena g . melakukan pemeriksaan untuk menguji . kepatuhan pemen han kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan pera: iran perundang-undanga, Retribusi.
- a. memperlihatkar dan/atau meminjamkan buku atau catatan, . dokurnen yang menjadi dasarnya dan dokumen l a i n yang berhubungan d ngan obyek Retribusi yang terutang;
- c. memberikan ke erangan yang diperlukan.
- b. memberikan k .sernpatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang c anggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pen sriksaan: dan / atau
6. ( 3 ) Ketentuan lebih lar ut mengenai tata cara pemeriksaan Retrlbusl diatur dengan Pere uran Gubernur. ·

## BAB XIII

PEM INAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 66

- (2) Pengawasan d, iat dilakukan oleh aparat fungsional pengawasan.
2. ( 1 ) Dalam hal )enyelenggaraan pemungutan, Dinas melaksanakan koc -dlnasl, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas pote 1si, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan operasional pernu gutan.

## BAB XIV

## PENINJAl i\N PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

·-,

· · '":. ·

## Pasal 67

- (2) Peninjauan tarif .etrlous sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan den, an memperhatikan i ndeks harga dan . perkembangan p rekonornlan. . .. .
2. (i) Tarif Retribusi dit 1jau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekall.
- (3) Penetapan tarlf �etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan denq. n Peraturan Kepala Daerah.

•

## BAB XV H SENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 68

- (1) Instansi yang mela .sanakan pemungutan Retribusi dapat diberi i n sentif atas dasar f encapaian kine · .rtentu.
- (2) P�mberian l nsenti: sebaqalmana umaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan melalui 1 , n ggaran Penda;· , an dan Belanja Daerah.
3. ( 3 ) Tata cara pember an dan pernar» · - t a n i n sentif sebagaimana dimaksud pada aya ( 1 ) diatur den0.··;1 Peraturan Gubernur.

## BAB XVI PENYIDIKAN

## Pasal 69

- ( 1 ) Pejabat Pegawai\_ N �geri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi w .wenano khusus sebco ai Penyidik untuk melakukan penyldi' an tindak pidana di bldar · 1 Retribusi daerah, sebagaimana dim, ksud dalam Undang-UndcJ;·,g Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaim ma dimaksud pada ayat (1) adalal- pejabat pegawai negeri si1 ii tertentu di lingkungan Pernerintah Daerah yang diangkat olt h pejabat yang berwenanc sesuai dengan ketentuan peratur: 1 perundang-undangan.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

## Pasal 70

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan C ierah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pida 1a denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yan� tidak atau kurang dibayar.

## BAB XVIII

## ETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 71

Pada saat Peraturan d, �rah ini berlaku, Retribusi yang rnaslh terutang berdasarkan Perattlra Daerah tentang Retribusi menqenai [enis Retribusi Jasa Umum 2bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, jenls RetribL ;i Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dan . mls Retribusi Perizinan ·Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pas, 2 ayat (1) huruf c, sepanjang tidak diatur dalarn Peraturan DaE ·ah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu � (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

•

�.B X1X

## 222

- ::.. -:::::-� :::,..\_. - -�� :�------------':::-� -::::. -::: � . �... ... , ... ::::.. ' --'"::' -- -.. � ------
- sebagaimana telah ,iubah terakhir denqan F::: ; a t u r a n oaeren Nomor 10 Tahun 20C l;
- c. Peraturan Daerah Pr .vlnsl Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Trayek;
- d. Peraturan Daerah Pr )pinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi f elayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah · dengan Pe rat .iran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Norn or 6 Tahun 2005;
- e. Peraturan Daerah Pr iplns: Sulawesi Utara Nomor 13 tahun 2000 tentang Usaha P erlkanan Di Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana telah :l i u b a h dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nome ,r 23 Tahun 2006;

dicabut dan dinyatakan ti1 lak berlaku.

## Pasal 73

Peraturan Daerah ini mul. i berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang men jetahulnva, memerintahkan. pengundangan Peraturan Daerah i n i l engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 1 0 :'eb:c, . nri '. : � 0 1 ?


LAMPIRAN I

PE t4TURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA

NC MOR

TAHUN 2012

TJ \JGGAL

1 e ?ebru;-,.ri. '.:012

TE �TANG

· RETRIBUSI DAERAH

## SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETR 3USI PP' i\YANAN KESEH.ti:AN

1. Dinas Kesehatan.
2. 1.2 RSUD Noongan

| JENIS PELAYANAN | T,\· IF (' ! |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| . 1 | |
| ... | |
| rrarr bal tetap Anterior . . · . ... -·---·-·-.----- - ·_-.---- | |
| Tlndakan Pollkllnlk Gigi . - - - - - · · · | ·so.coo |
| �.:]f.?n:i.�_a.!.. ����P-. .P.��!�r!9.�· · - . | · ao:ooo · · |
| b. | |
| c. Ekstraktio. (pencabutan) -l-: | |
| �i:"' :��-. | |
| - - - ::=:=: g__ ��r,?�:::an Sd a e k � t . ���om.. | ..---·-·· -·-·--··-········-··--·--· |
| - · - llkasl ·-··-······--·-.. -···-·-·---· _ G.9 -- P .9.._ --·---P - --.- -- . -- ·-·-. | --··--···---30.000 - - · :···.. -.: . . . .. ··-·· 15.000 |
| _. •_Tlap.kunjungan -- . ···-······--·-··---···--·--·· | ...- -.,·-·------··-··-··-·-- · - - |
| • PSA · · · · · · - - · · · · - · . · - · · . . - · | . . )9_:999 _ - · · · · |
| . fe: Kebersiha.n .karang g_ig[:: ··- · - - · -···-·--- | ::::::::::::�:·:�---·· ········-·-···---······------------- |
| | 30.000 |
| . . r '1:{c�J��g:�··h, dst J. _ L 9 . | 20.000 |
| ······· f'-··t����i���·�\·······""'''''' | · · · 30:000 |

•

| =��s? .L ==: | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| ;._�� ���� | -�-- | |
| - �1'!1:a�� | | |
| :-:,..._��·-"?' ·�:, -.,,.-·, ,,- | «r.rr.: | |
| . . JF:�O. ��e_r�pyJpa.�f:!!. 5 �ari) r:las j | ::0rJ.vvc, | |
| ···· I- JF.9.!9..tO.e.��.PY. .C.P�k.f:!t ? ha ri fk,ia s 11 | 20().()(j(j | |
| ... J. jF.o..�o.t�_e.rapy.(pa.ket _5 _hari) .�l.�s _l_U | | |
| . I • - · · _ | 100.0(1() | |
| .:JP.;·_. 1 ::�i0.�i��6��i�:ati}rawa(1nap | | |
| ··· ······· a·sa·m-eciik'cioi<ter.sj,i'sia.,1s·;be�d�a.h_ �iF. | ·i. 70Q.QOO | |
| _ -·-· __a.�11._rn�.fl_i_k_Q.Q��r...§pesJalls_ bedah klas I | '.700.000 | |
| ... --·-· __asa medlk dokter speslalls bedah. klas_n_ · | ; :00:000 | |
| | 1.M0.006 | |
| :::::·::::�: �:�:::�:�:�: ���:����:�::::�. ��-�-:t��'yif � | | |
| 1 kla_s I | 1.750.000 . | |
| ... _asa medlk__dokter _sp�sialls. anastesi | i.2So.ifo6 · | |
| . ····-. asa__medlk dokter_spesialls_anastesl_klas n_ . III | 1.125.006 | |
| ·. . . asa _medlk dokter speslalis_anastesi klas . _·-- _·: � -�----�-- | · iso:ooo | |
| . . . -�asa_perawat _(per oran_g)__VIP | . . . -,fob.ooo | |
| · . a��.. P.e.!.��-a.UP.�!..Q!.a.!:19).�!�sJ | 300:·aoo· | |
| | iocfo-oo | |
| -- . a_s_a _p,�r.a.yv,�t(p_e_r_or�n_g) �l�s...ii". .. . . - . _m | | |
| , Q.9sa.. P.e..�a.'!'!.�.t _(p_e.r.9!"ang)_ klas _ ------- | 100.000 | |
| _\__IJ.?sa !_ U _ r'!}�sakit VIP --· - · - · · | 400.000 | |
| -��::: ���:� ::�:� �:::-l1-· --- - ------ | 300.000 | |
| | 200:000 | |
| | 100.000 ·400·.,foo | |
| :if g�Iil.· -�-�-- --···········-- | | |
| :�d-ftE:��r | "306:006 . . . . . . �·.. . | |
| | 200.000 | |
| . l- --1��h,ar,i__ d�n, .a.I��- k_las_ III_ _ _ _ | ioo.ooo. | |
| t | | |
| Jf:f�{�1t·d9i;�,:,p_.s;:1i,)idiI.�1; | s.sco.ooo | |
| 1..Qasa medik_dokter sp�sialis__bedah_klasJ | 2:3.sa:006 | |
| 1--�asa__medik__dokter_spesialis bedah II. | L999�0.90 | |
| klas I . . _ | | |
| �S.? m.eE.l.�_9.9.k_t�.r.S.P.��La.lis.. -��g_a,�_�1?� Ill_ | 1.000.000 i:256":oao· | |
| . a.sa. .!!!�_91� q9_k.!�!:.�P.�_5.[a.1.1.�.-afl����!. '{_!?, .. -�:::·-�:·�:t..���:r-�p��}�:-:}-:g:��-::· �:� | 1 | |
| 1 1 · · fr | · | |
| | · :��ri��- | |
| ·I---- asa_medlk dokter_s[esialis_anastesi_klas_JJI | 750.000 | |
| . -�_s_a__p.e_r:�-�.a.t(p�r_or�D92. YJ?._____ _ . .. ··--·--· l·······asa_perawat(per orang}__klas_I_ . . | �99..990 | |
| ... . . . _asa_perawat_ (per orang)klas .III. | 300.000 299:9.9.0 | |
| kla..s. I\( -· · · | | |
| . _ -· . .�s..a... P�_ra.y.ia,_�_(P�r.. 9T�.Q9) . · · | 100.000 . | |
| 1 ··:::--���:�·!:-�:�-il�s-r" · · - - - · | ���:��� | |
| ·+···· | | |
| --l=!lf:?��\iif1f:'.t====��:== | | |
| ·.1 Bahan. dan_ a_lat klas III_·-····-·-----·-····-..-···-----···--·-··········· | .-iI. �QQ.Q.9.9 | |
| -�: . | · | |
| | fgsfofo | |
| ��;��!;���f����:�:::-�:���-�):�i: | 2.125.000 | |
| _ _ _ _ asa_medik_dokter speslalis_bedah_klas | 1.550.000 . . . ...•...•. | ...•... -.. ,- .. , |
| _ 8 II ! .. ,_.asa medik dokter spesialis. bedah klas_)II__ | 1.000.000 ... | · |
| ! P.��a.. .a.��?!�SJ. | 1.000.000 | |
| I �.��I� _9o��r_sp_��_i_a.l!s '{I� , | 900.000 | |
| basa_ m..�9!k do��r -�p�sia,l_is _a_na��esi_ k!as I . . \J��a. medlk dokter spesialis_anastesi kl.as II | 800.000 | |
| . . _klas_m | 750.000 | |
| ._.J_a._�a._me_dlk dokter sp�sialls__anastesi ..._Jasa tnedik_perawat anastesi_VIP · - · | 400.000 ...•. | |
| _ _ | 300.000 | |
| 1 _ _ µasa_medi_k,perawat_anastesi klas I | icfo:-C5fo. | |
| ! . . �-:!: �:�t�:�!f:�:1.:h!:f:�f-.t:::·.th·--· : | ibo".060 ...•... | |
| . pasa rumah sakit VIP ·01isa rumat1· | 400.000 | |
| · 1 ·sai<Tt-·i<i·a·s ·I·· · - · · · - · | 300.000 | |

•

----------�--

| ��Si!IC:""�.: | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ��==:!!(_ e£._ | |
| S'E"° :rE- �--:: | |
| ����-= | |
| L...___ --;;; :a ;:.:: 1 a :: 1 :- :ar �:--: � � a:. ::--;- ��-; l. ::;-- --=- -=- -= · - - | zr...:r.r.. --- - - - _ - __ |
| 8a�ar) can al� k1as !Ii | ::.,:..:o: |
| ·1��E���(��-��:.- -�- | |
| . / | ---- - -- |
| . .:_�<-- �-�:-�..-: - : . L .. }asa__medlk_dokter_�esialis bedah VIP | 1.500.000 |
| I -��-�� .f!l.edJ� p_o�e_r_spesialis bedah klas I | ! ; so.coo 1.000:000 |
| | ..8� s . '. . 0..0.9. . |
| I | 750.000 |
| f.if�gfjf�!f 1�i1�ili�f:t��� | |
| • . . . . . . ,...•... P...•... )asa medlk_dokter ..s_pesialis _anastesi klas II_ | 650.000 |
| : 1 i . klas_m · · · · · | 600.000 . . . . . |
| 2asa ..medik dokter sp_�5.i�ii?.�.�?,5.�e5.j_ | 425.cicib _ |
| B-1!:··.P.:�:�:r·:�:·!�!�i t,�-r · · · · · · · · · · · · · · · ···· | · · · · · |
| 1 · | 400.000 soo.ooo |
| | 200.000 |
| ··��:=l=�g��:�:i��f �:::.�i:=�:-��=�·: | |
| | 100.000: .. |
| ��I | 400.000 . . _ Jao:ooa· |
| -���--�-t�-5��:-���:� -�:�:� �::�.gt ······· · | 200.000 . - ... ----·· ·-· ···- . |
| | _ 10_9._o_oo |
| L.Jsahan dan