Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
PERATURAN BUPATI MA Nomor A Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 2, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
- Menimbang bahwa dalam menindaklanjuti perlu dicabut;
- Mengingat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 6 Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ' Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); tentang
Menetapkan
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 8 Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);
- 9 Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal 27 Lahat April 2017 H. SAIFODIN ASWARI RIVAT

Penetapan: Diundangkan di Lahat pada tanggal 27 2017 SEKRETARIS DAERAH RABUPATEN LAHAT, April KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR Z8.4 BERITA DAERAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH ENAM KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1996 (berlaku 31 Januari 1996)
Pembukaan
bahwa guna lebih meningkatkan pelaksanaan tugas pokok Departemen, dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Bab II Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Enam Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden
Menimbang : Nomor 2 Tahun 1996;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Enam Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH ENAM KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1996.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Enam Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH ENAM KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1996.
Pasal I
Pasal 17
"Pasal 17
Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Perlengkapan;
5. Biro Hukum dan Organisasi;
6. Biro Umum."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
Unknown Unknown Nomor 134 Tahun 2000 tentang PENUGASAN (berlaku 25 September 2000)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 25 September 2000, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan ke luar negeri yang akan berlangsung mulai tanggal 25 September 2000 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2000 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ## ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 25 April 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
:
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR24 TAHUN 2002 TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa di Khartoum, Sudan, pada tanggal 10 Pebruari 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSE-TUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Khartoum, Sudan, pada tanggal 10 Pebruari 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO Pasal 2...
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG-BIDANG ENERGI DAN SUMBER-SUMBER MINERAL (berlaku 23 Januari 2003)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 30 Maret 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama dalam Bidang-bidang Energi dan Sumber-sumber Mineral, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSE-TUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG-BIDANG ENERGI DAN SUMBER-SUMBER MINERAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama dalam Bidang-bidang Energi dan Sumber-sumber Mineral, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 30 Maret 2002, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Korea dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 41 Tahun 2000 tentang SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (berlaku 10 Maret 2000)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik dan profesional di bidang transportasi darat dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT.
Pasal 1
Mendirikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STTD sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan yang berkedudukan di Bekasi.
Pasal 2
- (1) STTD berkedudukan di bawah Menteri Perhubungan.
- (2) STTD dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
Pasal 3
Pembinaan teknis akademik STTD dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis fungsional STTD dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
STTD mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang transportasi darat.
Pasal 5
Organisasi STTD terdiri dari: Unsur Pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua; Senat STTD; Unsur Pelaksana Akademik; Unsur Pelaksana Administratif; Unsur Penunjang.
Pasal 6
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Bekasi diintegrasikan ke dalam STTD.
Pasal 7
Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STTD serta pengintegrasian Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Bekasi ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 160 Tahun 2000 tentang PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI DUBAI, UNI EMIRAT ARAB (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Uni Emirat Arab, khususnya di bidang konsuler, dipandang perlu membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab;
Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI DUBAI, UNI EMIRAT ARAB.
Pasal 1
- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab.
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Abu Dhabi.
Pasal 2
Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab meliputi wilayah Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Kaimah, dan Um Al Qwain.
Pasal 3
Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri
Pasal 4
Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.
Pasal 5
Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PENETAPAN PELABUHAN LAUT KABIL PULAU BATAM SEBAGAI PELABUHAN ALIH KAPAL (berlaku 29 Desember 1997)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dengan semakin meningkatnya arus angkutan kargo/peti kemas ke Indonesia melalui Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, dipandang perlu untuk menetapkan Pelabuhan Kabil Pulau Batam sebagai pelabuhan alih kapal;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989;
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Wilayah Daerah Industri Pulau Batam sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse;
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN PELABUHAN LAUT KABIL PULAU BATAM SEBAGAI PELABUHAN ALIH
: KAPAL.
Pasal 1
Menetapkan Pelabuhan Laut Kabil Pulau Batam sebagai pelabuhan alih kapal sesuai dengan Rencana Induk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
Pasal 2
1. Pelabuhan Laut Kabil Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memberikan layanan alih kapal barang-barang yang akan dikirimkan ke Indonesia dengan kapal-kapal yang melalui Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.
2. Layanan alih kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan terhadap barang-barang yang alih kapalnya tidak dilakukan langsung di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1997

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 83 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (berlaku 16 Desember 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Sumberdaya Air, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sumberdaya Air;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;
Mengingat
-
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR.
Pasal I
Pasal 5
'Pasal 5
Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air terdiri atas :
Ketua
:
Menteri Negara Koordinator Bidang (merangkap anggota) Perekonomian;
Wakil Ketua
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
(merangkap anggota)
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Ketua Harian (merangkap anggota) Anggota :
- Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
Sekretaris I :
Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala BAPPENAS Bidang Sarana dan Prasarana;
Sekretaris II :
Direktur Jenderal Sumberdaya Air, Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah.'
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengkajian terhadap berbagai proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dijadwalkan pelaksanaannya, beberapa diantara proyek-proyek tersebut dinilai dapat diteruskan;
- b. bahwa sesuai dengan hasil pengkajian tersebut, dipandang perlu menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
PERTAMA
:
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI.
Beberapa proyek yang semula ditunda atau dikaji kembali berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, diteruskan pelaksanaannya.
A.SEMULA DITETAPKAN UNTUK DIKAJI KEMBALI (
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran VI):

1. Proyek Jalan Tol Semarang seksi C;
2. Proyek Jalan Tol Ujung Pandang;
3. Proyek Jalan Tol Pondok Aren - Serpong
4. Proyek Menara JAMSOSTEK;
5. Proyek PLTP Patuha Unit I;
6. Proyek PLTA Asahan I;
7. Proyek PLTU Tanjung Jati "A";
8. Proyek PLTU Tanjung Jati "C";


## B. SEMULA DITANGGUHKAN (Lampiran V) :

9. Proyek Jalan Tol Aloha Waru - Tanjung Perak;
10. Proyek PLTP Karaha (Tahap I PLN);
11. Proyek PLTP Sarulla;
12. Proyek PLTP Darajat Unit I dan II;
13. Proyek PLTGU Palembang Timur;
14. Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Bandara Baru Pengganti Bandara Polonia Medan;
15. Proyek Improvenment of Meteorological and Geophysical Equipment.
8. KEDUA : Dengan adanya ketetapan untuk meneruskan pelaksanaan proyek-proyek tersebut, ketentuan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang bersangkutan dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 beserta Lampirannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.



KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 123 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PER (berlaku 6 Oktober 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pemberian perizinan di bidang penanaman modal asing di Indonesia secara murah, mudah, cepat dan transparan dipandang perlu memberikan kewenangan kepada Perwakilan Konsuler di luar negeri untuk mengeluarkan izin prinsip penanaman modal asing di Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
Mengingat
Menetapkan
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri, diubah sebagai berikut:
Pasal 6
"Pasal 6
Tugas Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, serta mengeluarkan izin prinsip penanaman modal asing di Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri yang bertanggungjawab di bidang investasi sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Pasal 7
"Pasal 7
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perwakilan Konsuler mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- b. pengeluaran izin prinsip penanaman modal asing di Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri yang bertanggung jawab di bidang investasi;
- c. perlindungan atas kepentingan nasional negara dan Warga Negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengamatan, penilaian, dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya;
- f. penyelenggaraan urusan pengamatan, penerangan, konsuler, protokol komunikasi dan persandian;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan Konsuler."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2000 tentang PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA (berlaku 17 Januari 2000)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
- b. bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA.
PERTAMA
:
Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
KEDUA
:
- Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA
:
- Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.
KEEMPAT
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 195 Tahun 1998 tentang KOORDINASIPELAKSANAANOPERASIONALYAYASANSUPERSEMAR, DHARMAIS,DAKAB,AMALBHAKTIMUSLIMPANCASILA,DANASEJAHTERA MANDIRI, DANA GOTONG ROYONG DAN TRIKORA (berlaku 22 November 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional perlu dilakukan bersama-sama antara Pemerintah dan masyarakat dan partisipasi masyarakat harus ditampung dan disinkronkan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah;
- b. bahwa dalam putusan rapat para pendiri Yayasan Supersemar, Dharmais, DAKAB, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong dan Trikora telah menyerahkan koordinasi pengelolaan operasionalnya kepada Pemerintah, untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menunjuk Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan sebagai koordinator pengelolaan operasional Yayasan-yayasan dimaksud;
Memperhatikan: Surat Bapak H.M. Soeharto selaku wakil para pendiri Yayasan-yayasan tersebut di atas, tanggal 22 November 1998;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
PERTAMA
:
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI PELAKSANAAN OPERASIONAL YAYASAN SUPERSEMAR, DHARMAIS, DAKAB, AMAL BHAKTI MUSLIM PANCASILA, DANA SEJAHTERA MANDIRI, DANA GOTONG ROYONG DAN TRIKORA.
Menunjuk dan menugaskan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan untuk atas nama Pemerintah bertindak sebagai Koordinator Pengelolaan Operasional Yayasan-yayasan Supersemar, Dharmais, DAKAB, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong dan Trikora;
Dalam menjalankan tugasnya Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan dapat menunjuk tenaga-tenaga profesional untuk mengelola Yaysan-yayasan sebagaimana dalam diktum PERTAMA dan sesuai dengan tujuan pendirian Yayasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan masing-masing;
Mengelola program dan kegiatan Yayasan-yayasan tersebut untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan;
Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan secara berkala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden;
KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR SWASTA) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 3 Nopember 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement Establishing The Islamic Corporation for The Development of The Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam untuk Pembangunan Sektor Swasta), sebagai hasil perundingan antara Negara-negara anggota Ihe Islarnic Development Bank (IDB).
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
- 1 . Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 undang-Undang Dasar 1945;
2. undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR SWASTA)
Pasal 1
Mengesahkan Agreement Establishing The Islamic Corporation for The Development of The Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam untuk Pembangunan Sektor Swasta), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 3 Nopember 1999, schagai hasil perundingan antara Negara-negara anggota The Islamic Development Bank (IDB) yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam hahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Nopember 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 2000 tentang PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG (berlaku 2 Maret 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 5
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara Nomor 3481);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembara Negara Nomor 3610);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG.
PERTAMA :
Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang.
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 85 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN REVISED CONSTITUTION OF THE ASIA PACIFIC TELECOMMUNITY, NEW DELHI 2002 (KONSTITUSI TELEKOMUNITAS ASIA PASIFIK YANG DIPERBAHARUI, NEW DELHI 2002) (berlaku 5 Oktober 2004)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa di New Delhi, India antara tanggal 23-31 Oktober 2002 Pemerintah Indonesia telah menandatangani Revised Constitution of the Asia Pacific Telecomunity, New Delhi 2002 (Konstitusi Telekomunitas sebagai hasil Sidang Umum Telekomunitas Asia Pasifik; Asia Pasifik yang Diperbaharui, New Delhi 2002),
- a. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Revised Constitution tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pengesahan Constitution of the Asia Pacific Telecomunity;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN REVISED CONSTITUTION OF THE ASIA PACIFIC TELECOMUNITY, NEW DELHI 2002 (KONSTITUSI TELEKOMUNITAS ASIA PASIFIK YANG DIPERBAHARUI, NEW DELHI 2002).
Pasal 1
Mengesahkan Revised Cosntitution of the Asia Pacific Telecomunity, New Delhi 2002 (Konstitusi Telekomunitas Asia Pasifik yang Diperbaharui, New Delhi 2002), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di New Delhi, India antara tanggal 23-31 Oktober 2002 sebagai hasil Sidang Umum Telekomunitas Asia Pasifik yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Revised Constitution bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku dalam Bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 Oktober 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O04 NOMOR 109
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1983 tentang PERUBAHAN TARIF BEA METERAI (berlaku 21 April 1995)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai sebagai bagian dari hasil pembangunan, serta masih diperlukannya dana yang cukup besar untuk melanjutkan pembangunan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali mengenai besarnya Tarif Bea Meterai;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI.
Pasal 1
Dokumen yang dikenakan Bea Meterai
Pasal 2
- (1). Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- (2). Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, huruf e, dan huruf f yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 1.000,(seribu rupiah), dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terutang Bea Meterai.
Pasal 3
Tarif Bea Meterai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah), tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. ## MOERDIONO ## Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT, 2001 (PERJANJIAN KOPI INTERNASIONAL, 2001) (berlaku 20 Mei 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa sebagai hasil sidang International Coffee Council pada tanggal 28 September 2000 di London, Inggris, Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui International Coffee Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pengesahan International Coffee Agreement, 1994 (Perjanjian Kopi Internasional, 1994).
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN INTERNA-TIONAL COFFEE AGREEMENT, 2001 (PERJANJIAN KOPI INTER-NASIONAL, 2001).
Pasal 1
Mengesahkan International Coffee Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001), sebagai hasil sidang International Coffee Council pada tanggal 28 September 2000 di London, Inggris, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO Pasal 3...
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2007 tentang PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di sekitar Sumur Banjar Panji-I, Sidoarjo, Jawa Timur, telah dibentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006;
- b. bahwa berhubung penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo belum selesai seluruhnya dan sambil mengkaji bentuk kelembagaan yang lebih tepat menangani penanggulangan lumpur tersebut secara komprehensif dan terpadu, dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO.
Pasal 1
Masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 8 Maret 2007 sampai dengan tanggal 8 April 2007.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands - 4 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 37 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (berlaku 17 Mei 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998, sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Pasal I
Mengubah Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai berikut:
1. mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Susunan organisasi BKPM terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Perencanaan;
- e. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kecil;
- f. Deputi Bidang Kerjasama Internasional;
- g. Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri;
- h. Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non-Industri;
9. i Deputi Bidang Pengendalian."
2. Mengubah Bagian Kedua a dan ketentuan Pasal 5 a pada
Pasal 4
Susunan organisasi BKPM terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Perencanaan;
- e. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kecil;
- f. Deputi Bidang Kerjasama Internasional;
- g. Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri;
- h. Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non-Industri;
9. i Deputi Bidang Pengendalian."
Pasal 5
Bagian Kedua a
Wakil Kepala
- (1) Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas:
- a. membina dan mengembangkan sistem administrasi BKPM yang efektif dan efisien, serta membina ketatalaksanaan;
- b. mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengkoordinasikan tugas-tugas unit pembantu maupun unit pelaksana;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain atas petunjuk Kepala."
Pasal 27
- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE