PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 17 Tahun 2006 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN :;, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan k"rrng.n Daerah Pasal 239 bahwa kebijakan akuntansi pemeirntah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah Oengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimat&lt;sud .pada huruf 'a, perlu ditetapkan dengan F"trtrtrn Bupati Balangan tentang KehflAkan Akuntansi Pemerintah KabuPaten Balangan;
2. tvlengingat
'.
1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003' tentang iemOe-ntuf&lt;an (abupaten Tanalr Bumbu dan Kabupaten BalangandiProvinsiKalimanihnSelatan(Lembaran N;g;; Republik lndonesia -i-'ihun 2003 Nomor 22' Tairbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nbmor 4265),
- Undang-Undang Nomor 28 tanun' 1999 tentang penyetenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari kotrpti, -(olusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara n"prOfii. lndonesia Tahun 1999 Nomor 75' Tambahan f",ilO"trn Negara Republik lndonesia Nomor 2851)' 2.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang X"rrn6rn Negara (Lembaran Negara Republik tnOoneiia tanun ZOO3 Niomor 4T,Tambahan Lemabaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286)' 3.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesia Nomor 4400)',
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)',
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbingan (euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438)',
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Leribaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Timbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502)'
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansiPemerintahan(LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun2005Nomor4g,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4570),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nom or 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575)''
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577),
15. peiaturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran flegari nepubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140' Taibahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578)',
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah lLembaran t,legaia Republik lndonesia Tahun 2006 Noror" 25, Timbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614)'
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagiimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalail Negeri Nomor 5g Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1-3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- .l8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang -Oiganisasi Perangkat daer3! (Lembaran Negara Re-publiklndonesiaTahun200TNomorSg,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor gg, T"ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741),
- lg.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintahanDaerahKabupatenBalangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
- 2l.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.
Pasal 1
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvenSi-konvensi,aturan-aturan, dan praktlk-praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Kabupaten Balangan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Pasal 2
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah dibangun atas dasar Kerangka konieptual Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan'
Pasal 3
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporai keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka memenuhi tuiuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan.
Pasal 5
Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintahan Kabupaten Balangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.
Pasal 6
Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan arus kas yang memberikan informasi historis menegenai perubahan kas dan Setara kas Pemerintah Kabupaten Balangan dengan mengklasi1kasikan arus kas
Pasal 7
Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yrng' ,;ruit frat-rril ying mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti "feO[afan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan Y?ng material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
Pasal 8
Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas danI, pendapatan, Oetanla, Oan embiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.
Pasal 9
Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.
Pasal 10
Kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah mengatur penyusunan lap9r91 keuingan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.
Pasal 11
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Peraturan Bupati Balangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

FFENDTE

v/

Ppringin tf Asustu pada

.ANGAN BUPATI

H. SEFEK



Diundangkan di Paringin pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARI DAERAH BALANGAN KABUPAT

M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OO9 NOMOR 17