PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemakaian dan Pengusahaan Pasar. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam penggunaan dan pemakaian pasar atas fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah perlu diatur tata tertib pemakaian dan pengusahaan pasar dalam Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaian dan Pengusahaan Pasar.
Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 1989 Seri C Nomor 3).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN PASAR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha Yang Meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
7. Pasar adalah Suatu tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk memperjualbelikan barang dagangan baik berbentuk Toko, Petak/Los, Kedai/Warung maupun Ruangan Pelataran berupa Lapangan, Jalan dan Gang yang ditetapkan sebagai bagian dari Pasar atau tempat - tempat tertentu diluar kawasan pasar khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola Pemerintah Daerah.
8. Toko adalah Suatu ruangan tertutup untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha.
9. Rumah dan Toko (Ruko) adalah Suatu ruangan tertutup untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha dan tempat tinggal.
10. Kios adalah Suatu ruangan tertutup yang ukurannya lebih kecil dari toko yang disediakan untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan atau melakukan suatu pekerjaan atau usaha.
11. Petak/Los adalah Suatu ruangan terbuka yang diberi atap dan tidak dipisahkan oleh dinding yang dipergunakan untuk tempat berjualan atau memperjualbelikan barang dagangan atau usaha.
12. Pelataran Umum adalah Suatu tempat terbuka yang dipergunakan untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan seperti lapangan, jalan, gang, jembatan, tangga dan lain-lain yang merupakan bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan.
13. Lapangan Pasar adalah Bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan.
14. Kedai adalah Suatu ruangan tertutup dalam lokasi pasar yang disediakan untuk berjualan minuman atau makanan yang telah dimasak.
15. Pedagang adalah Perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
16. Retribusi Pasar adalah Pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan failitas pasar.
TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR
BAB II - TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR
Pasal 2
- (1) Tempat - tempat/lokasi suatu pasar ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Dengan Keputusan Bupati Menetapkan :
- a. Ruang/tempat berjualan dalam kawasan pasar seperti Toko, Kios, Petak/Los, Kedai/Warung dan Pelataran ;
- b. Jenis barang-barang dagangan yang boleh diperjualbelikan dan pekerjaan lain yang boleh dilakukan dalam kawasan pasar.
- (3) Bupati dapat menetapkan suatu ruangan/tempat dalam pasar atau pelataran untuk dijadikan toko, kios, petak/los dan kedai/warung dengan sewa bulanan atau harian.
BAB II - TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR
Pasal 3
- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat menyewa tempat ruangan yang dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Orang dan atau badan hukum yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diwajibkan menempati sendiri tempatnya ;
- (3) Apabila yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak menempati/meninggalkan tempat/ruangan yang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Bupati berhak menarik kembali hak sewanya tanpa ganti rugi dan menyewakan tempat tersebut kepada orang lain.
BAB II - TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR
Pasal 4
- (1) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh tempat/ruangan di dalam pasar diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Para peminat melebihi dari pada tempat yang tersedia maka cara pemberiannya diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB II - TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR
Pasal 5
- (1) Penyewa yang ingin memindahkan hak sewanya kepada orang lain harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dikenakan biaya balik nama sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga bangunan pada saat pemindahan hak sewa tersebut ;
- (2) Penaksiran harga bangunan sebagaimana dimakud ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh panitia penaksir yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB II - TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR
Pasal 6
- (1) Bangunan pasar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan masa kontraknya sebagai berikut :
- (2) Setiap pemberian hak sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat perjanjian secara tertulis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Setelah hak sewa ditandatangani, penyewa berkewajiban melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (4) Penyewa yang tidak membayar sewanya selama 3 (tiga) bulan berturut - turut dalam 1 Tahun Pemerintah Daerah berhak membatalkan hak sewanya dan menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa adanya ganti rugi;
- (5) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pemakaian selanjutnya harus dibuat perjanjian sewa baru secara tertulis;
- (6) Bagi toko, kios, petak / los yang tidak / belum tersewa tidak menjadi wajib pungut atau piutang Daerah.
- a. Toko : Maksimum 20 Tahun.
- b. Ruko (Rumah dan Toko)
: Maksimum 20 Tahun.
- c. Kios : Maksimum 20 Tahun.
- d. Petak/Los : Maksimum 20 Tahun.
KETENTUAN TARIF
BAB III - KETENTUAN TARIF
Pasal 7
- (1) Untuk setiap toko, Ruko (Rumah dan Toko), kios, petak / los, kedai / warung yang terletak didalam kawasan pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan tarif sewa
BAB III - KETENTUAN TARIF
Pasal 8
- (1) Setiap penyewa dan pedagang/pengusaha sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar uang sewa setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 30 bulan berjalan ;
- (2) Apabila lewat dari batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tunggakan, dan apabila sampai tanggal 30 bulan berikutnya belum juga dilunasi akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku ;
- (3) Untuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan hak sewa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada setiap orang dan setiap Badan Usaha maka wajib daftar ulang setiap tahun ;
- (4) Tata cara daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB III - KETENTUAN TARIF
Pasal 9
- (1) Pemungutan uang sewa dan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati ;
- (2) Untuk setiap pemungutan harus diberikan tanda pembayaran yang bentuk dan warna ditentukan oleh Bupati ;
- (3) Pembantu Bendaharawan khusus penerima Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari diwajibkan menyetor hasil pungutan sewa dan retribusi setiap bulan, setiap tahun dan setiap hari pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Batang Hari.
KETENTUAN LARANGAN
BAB IV - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 10
Kecuali dengan izin Bupati, dilarang :
- a. Merubah dan merombak bentuk bangunan yang sudah ada.
- b. Menempatkan / Menggelarkan / meletakkan barang-barang ditempat lain selain dari yang telah ditentukan.
- c. Tinggal di pasar dalam waktu antara penutupan dan pembukaan pasar.
- d. Memasang alat penutup layar, atap dan tambahan lain dalam los bangunan pasar.
- e. Mendirikan los atau bangunan dalam lapangan pasar.
- f. Menempatkan / Menggelarkan / meletakkan atau menumpuk barang di tempat pendasaran yang tingginya lebih dari 1,50 M.
- g. Menempatkan / Menggelarkan / meletakkan barang-barang untuk dijual atau melakukan pekerjaan atau pengusahaan di jalan masuk/keluar pasar atau jalan sambungan pasar.
- h. Meletakkan barang dagangan disepanjang kaki lima.
- i. Menyalakan atau memelihara api di dalam pasar selain kedai/warung.
- j. Membuang sampah tidak pada tempatnya, merusak lapangan pasar atau bangunan lain.
BAB IV - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 11
- (1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban Pasar ditunjuk petugas oleh dinas teknis dengan persetujuan Bupati.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan ketertiban pasar pada siang dan malam hari.
KETENTUAN PIDANA
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
P E N Y I D I K A N
BAB VI - P E N Y I D I K A N
Pasal 13
- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - P E N Y I D I K A N
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setelah Pasar Inpres Muara Bulian berpindah ke Lokasi Pasar Baru Muara Bulian ( Ek THR Muara Bulian).
B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - P E N Y I D I K A N
Pasal 15
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - P E N Y I D I K A N
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Penetapan: Disahkan di Muara Bulian. Pada tanggal 11 Juli 2002.

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI ## ABDUL FATTAH

Penetapan: Diundangkan di Muara Bulian. Pada tanggal 11 Juli 2002.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ## S A L I M J U F R I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2002 NOMOR 26
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
## NOMOR 26 TAHUN 2002
## T E N T A N G
## PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN PASAR
## I. PENJELASAN UMUM.
Pasar adalah merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh sebab itu sudah semestinyalah apabila kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tangungjawab Pemerintah Daerah.
Dilain pihak tuntutan masyarakat akan pelayanan semakin hari semakin meningkat sesuai dengan perkembangan perekonomian itu sendiri, seadangkan Peraturan Daerah yang ada sudah tidak dapat menopang perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Batang Hari.
Guna memenuhi tuntutan keadaan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari merasa perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dan mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru dalam rangka pengaturan pembinaan dan pengelolaan pasar di wilayah Kabupaten Batang Hari. Disamping itu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai pembangunan disegala bidang di Kabupaten Batang Hari. Bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat dan jelas maka perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas | Pasal | 7 | Cukup jelas | |---------|-----|---------------| | Pasal | 8 | Cukup jelas | | Pasal | 9 | Cukup jelas | | Pasal | 10 | Cukup jelas | | Pasal | 11 | Cukup jelas | | Pasal | 12 | Cukup jelas | | Pasal | 14 | Cukup jelas | | Pasal | 15 | Cukup jalas | | Pasal | 16 | Cukup jelas |