KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 2017 tentang KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS FORIVIED POLICE UNIT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN (berlaku 20 November 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia ya berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu peran aktif Pemerintah Republik Indonesi dalam mewujudkan perdamaian dunia;
- b. bahwa berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1996 tanggal 8 Juli 2011 tentang pembentukan Misi United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) dan atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia serta komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan pada Leaders' Summit on Peacekeeping tanggal 28 September 2015 di New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengirimkan kontingen Kepolisian Negara Republik Indonesia pada misi tersebut;
- c. bahwa rencana pengiriman kontingen Kepolisian Negara Republik Indonesia pada misi tersebut telah disampaika kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2017;
2
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta un melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Preside Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian, perlu menetapkan
Pasal 4
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS FORMED POLICE UNIT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSABANGSA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN. MISI BANGSA -
PERTAMA :
- 3
PERTAMA GLYPH&lt;9&gt; Membentuk Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan, yang selanjutnya disebut Kontinge Garbha Satgas FPU Polri UNMISS.
KEDUA GLYPH&lt;9&gt; Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan Perserikatan BangsaBangsa dalam rangka mendukung penyiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran tugas Kontingen Garbha Satgas FPU Polri UNMISS.
- KETIGA GLYPH&lt;9&gt; : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan penyiapan, pengiriman, dan pemulangan Kontingen Garbha
Satgas FPU Polri UNMISS.
KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan untuk Kontingen Garbha Satgas
FPU Polri UNMISS dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. KELIMA GLYPH&lt;9&gt; Kontingen Garbha Satgas FPU Polri UNMISS melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesu permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan Pemerintah Republik Indonesia.
KEENAM :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4
KEENAM GLYPH&lt;9&gt; : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Pengesahan: ditetapkan

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI