UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1951 tentang PENIMBUNAN BARANG-BARANG (berlaku 22 September 1951)
Pembukaan
Menimbang
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1951 TENTANG
PENIMBUNAN BARANG-BARANG
Presiden Republik Indonesia,
- a. bahwa Pemerintah berhubung dengan keadaan dalam dan luar negeri perlu mendapat pemandangan tentang jumlah dan dislokasi persediaan-persediaan barang penting di Indonesia yang tertentu, agar dapat mengambil tindakan-tindakan terhadap persediaan-persediaan itu tentang cara menambahnya atau mempergunakannya guna kepentingan umum;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu segera dikeluarkan suatu peraturan tentang larangan penimbunan barang;
- c. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan tentang larangan penimbunan barang-barang itu perlu segera diadakan;
Mengingat
:
akan pasal 96 dan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar :
- Dewan Menteri dalam rapatnya ke 29 tanggal 21 Agustus 195 1;
Memutuskan ;
Dengan mencabut :
- a. Hamsterordonnantie Suiker 1949 (Staatsblad 1949 No. 340);
- b. Hamsterordonnantie Koffie 1949 (Staatsblad 1949 No. 416) dan
- c. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ordonansiordonansi ini,
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG
DARURAT
TENTANG
PENIMBUNAN
BARANG-
BARANG."
Pasal 1
Dalam Undang-undang Darurat ini dalam peraturan-peraturan pelaksanaan, yang dimaksud dengan :
- a. menteri : menteri yang mengurus soal-soal perekonomian;
- b. barang-barang : barang-barang yang bergerak;
- c. barang dalam : barang-barang yang menurut Undang- undang ini berada dalam pengawasan pemerintah;
- d. mempunyai simpanan : menyimpan atau menguasai baik untuk sendiri, untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain.
- e. badan hukum : tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun
Pasal 2
1. Oleh Menteri dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang yang teratur barang-barang yang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan.
2. Dilarang mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat idzin sejumlah yang lebih besar dari pada jumlah yang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.
3. Berlakunya peraturan-peraturan larangan ini dapat dibatasi dalam daerah-daerah tertentu.
4. Menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian surat idzin termaksud dalam ayat 2 dipungut retribusi setinggi-tingginya tiga perseribu dari harga barangbarang.
5. Menteri menetapkan cara diumumkan penunjukan sebagai barang-barang dalam pengawasan menurut Undang-undang ini.
Pasal 3
1. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan petunjukpetunjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan.
2. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang-barang dalam pengawasan.
Pasal 4
1. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan pembebasan terhadap larangan yang dimaksud dalam pasal 2.
2. Pada pembebasan ini dapat dihubungkan syarat-syarat.
Pasal 5
1. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan
Pasal 6
1. Barang-barang dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal 5, dapat dirampas beserta alat pembungkusnya, juga bilamana barang-barang tersebut bukan milik yang mendapat hukuman.
2. Hak untuk menjalankan rampasan itu tidak hilang dengan meninggalnya yang dihukum.
Pasal 7
1. Barang-barang terhadap mana perampasan dapat diperintahkan, pada waktu disita boleh dikuasai pula oleh pegawai yang berkuasa, yang ditunjuk oleh Menteri. Tentang penguasaan ini ia memberitahu kepada Menteri, dan seketika menyerahkan barang-barang itu pada pemakai, kecuali apabila Menteri memberi petunjuk-petunjuk lain terhadap barang tersebut.
2. Jika barang-barang, yang menurut ayat 1 dikuasai tidak dihukum rampas, yang berhak dapat menuntut penggantian kerugian, yang jumlahnya di mana perlu ditentukan oleh hakim, yang memeriksa perkara, atau yang berhak untuk memeriksanya.
Pasal 8
Dalam menghukum berkenaan suatu perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal 5, selanjutnya dapat dikenakan hukuman tambahan dan tindakan-tindakan seperti di bawah ini :
- a. pengumuman keputusan hakim tentang perbuatan itu.
- b. kewajiban untuk membayar sejumlah uang jaminan paling banyak seratus ribu rupiah.
Pasal 9
1. Uang jaminan itu atas tuntutan Kejaksaan dapat dirampas seluruhnya atau sebahagian oleh hakim, yang mewajibkan pembayaran uang jaminan itu, bilamana yang-dihukum dalam masa percobaan setinggi-tingginya tiga tahun yang ditetapkan dalam keputusan hakim itu, berulang melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum
Pasal 10
1. Hukuman denda yang dijatuhkan
Pasal 11
1. Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum
Pasal 12
Bilamana satu tuntutan hukuman dilakukan terhadap suatu badan hukum, maka badan hukum ini selama tuntutan, diwakili oleh seorang pengurus, yang jika perlu ditunjuk oleh Kejaksaan. Surat-surat pengadilan yang berhubungan dengan tuntutan ini, diberitahukan dengan resmi di kantor badan hukum atau di rumah pengurus itu.
Pasal 13
1. Menteri atau pegawai yang ditunjuk olehnya, untuk menghindarkan tuntutan pengadilan terhadap semua perbuatan yang boleh dihukum
Pasal 14
Barang siapa dengan sengaja menghindarkan kekayaan dari penagihan penggantian rugi atau pelaksanaan hukuman atau tindakan yang dikenakan karena sesuatu perbuatan yang boleh dihukum
Pasal 15
1. Perbuatan-perbuatan hukum bertentangan dengan pasal 14 adalah batal.
2. Pembatalan ini tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap seseorang yang tidak mengetahui tentang hukuman atau tindakan itu, kecuali kalau adanya hal itu olehnya patut dapat diduga.
3. Terhadap suami, keluarga sedarah atau keluarga lantaran perkawinan sampai dalam derajat ketiga dari, dan orang-orang yang bekerja pada orang, kepada siapa hukuman atau tindakan itu dijatuhkan, dianggap patut dapat menyangka adanya hukuman atau tindakan itu, kecuali kalau ada bukti sebaliknya.
Pasal 16
Pengusutan perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum
Pasal 17
Mereka yang diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum menurut Undang-undang ini senantiasa berhak :
- a. mensita, demikian pula untuk pensitaan menuntut penyerahan dari semua barang, yang perampasannya dapat diperintahkan;
- b. menuntut diperlihatkannya semua surat, yang perlu dilihat untuk melakukan kewajibannya dengan baik;
- c. menuntut semua keterangan yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan barang-barang;
- d. mengambil contoh-contoh barang;
- e. memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu dimasukinya untuk melakukan kewajibannya dengan baik, dalam hal mana mereka boleh disertai orang-orang yang ditunjuk olehnya.
Pasal penutup.
Undang-undang Darurat ini disebut "Undang-undang Darurat tentang Penimbunan Barang tahun 195 1 " dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1951 TENTANG
## PENIMBUNAN BARANG-BARANG.
## PENJELASAN UMUM.
Beberapa tahun yang lalu Pemerintah mempunyai pengetahuan yang boleh dikatakan lengkap tentang keadaan barang-barang penting di dalam negeri lantaran perdagangan barang-barang itu dan juga sebagian dari pembuatannya ada di bawah pengawasan Pemerintah.
Pelbagai faktor di dalam dan di luar negeri menyebabkan dalam pada itu penghapusan pengawasan Pemerintah itu. Ini dengan jelas dapat dilihat dari berlakunya yang disebut "free list", yang meliputi sejumlah banyak barang-barang penting. Sudut lain ialah penghapusan distribusi Pemerintah mengenai barang-barang konsumsi, sedang juga persediaan bahan-bahan mentah untuk keperluan industri makin lama makin bertambah banyak yang dibebaskan dari pengawasan.
Dengan demikian di Indonesia terjadi suatu perkembangan yang dapat dinamakan "likwidasi dari sisa-sisa ekonomi perang", sedang di luar negeri dilakukan langkahlangkah pertama untuk menjalankan kembali ekonomi perang, baik melihat kenyataannya, maupun terang diatur menurut hukum. Sebagai tanda-tanda dapat ditunjuk : waktu penyerahan yang lebih lama dari beberapa perusahaan-perusahaan industri, lantaran terlambat sebab banyaknya pesanan-pesanan untuk keperluan perang dan pula bermacam-macam rintangan bagi ekspor mengenai bahan-bahan mentah dan juga mengenai hasil-hasil industri. Hal-hal semua itu memberikan alasan, bahwa Indonesia mungkin segera di waktu yang akan datang di pasar dunia akan tidak lengkap dapat memenuhi kebutuhannya terhadap bahan-bahan mentah bagi industri dalam negeri dan juga terhadap hasil-hasil kerajinan yang tertentu.
Agar supaya Pemerintah dapat mempertimbangkan perlu tidaknya mengadakan tindakan, haruslah ia dapat dengan seksama menggambarkan keadaan dalam negeri tentang barang-barang yang penting, terutama bahan-bahan mentah. Tindakan ini dapat berwujud suatu bantuan Pemerintah dengan macam manapun juga kepada perdagangan import dalam hal pembelian di pasar dunia, atau juga berupa peraturanperaturan, antara lain tentang perniagaan dalam negeri dari barang-barang itu, dan juga berupa pembatasan-pembatasan pengiriman ke luar bahan-bahan mentah dan sebagainya yang dihasilkan atau dari lain-lain sebab ada dalam negeri ini.
Soal ini masih mempunyai sudut-sudut lain. Dari pengalaman telah cukup dikenal, bahwa dalam masa-masa yang tidak berketentuan banyak orang menimbun kekayaannya berupa barang-barang. Tentu saja yang dipilihnya barang-barang, yang dianggap berharga tetap dan lebih suka lagi orang menimbun berupa obyek-obyek yang mempunyai kemungkinan kenaikan harga yang terang dan relatief, yaitu barangbarang yang kurang adanya dan yang sangat diperlukan. Disini terletak inti yang dapat menimbulkan pertentangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Kepentingan umum menuntut, supaya barang-barang yang kurang tidak boleh dibekukan berupa obyek timbunan, tetapi dikerjakan dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Di negeri ini di samping hal-hal yang tersebut di atas itu ada kenyataan, bahwa perdagangan dan kerajinan Indonesia yang sedang bertumbuh sebab kekurangan kekuatan kapital dan pengalaman akan terdahulu terancam kesukaran, begitu segera masa kekurangan tiba.
Pemerintah beranggapan bahwa adalah menjadi tugasnya dalam hal ini tunduk bertindak melindungi. Menjadi juga keadaan dalam negeri memaksakan Pemerintah untuk menghadapi keperluan yang diuraikan di atas untuk mendapat pemandangan tentang keadaan barang-barang yang tertentu dalam negeri ini. Undang-undang Darurat ini memberikan jalan untuk maksud itu. Pertama kali ia bermaksud hanya memberi kuasa kepada Menteri memerintahkan pendaftaran beberapa barang-barang yang teristimewa. Pendaftaran ini perlu, dan untuk sementara waktu mencukupi maksud. Oleh karena itu Menteri tidak saja setiap waktu dapat mengetahui keadaan barang-barang yang telah didaftarkan, tetapi selain dari pada itu dapat juga menyelidiki segala perobahan keadaan dan mengetahui tujuan yang nampak.
Kedua kalinya karena Undang-undang Darurat ini Menteri mendapat kekuasaan untuk di mana perlu memberi pimpinan akan mengalirnya barang-barang yang didaftarkan, sebagaimana hal itu mungkin juga terhadap barang-barang yang diawasi menurut "Ordonnansi Gecontroleerde Goederen", tetapi menurut ordonansi ini pimpinan demikian itu merupakan maksud yang terutama. Perbedaan yang lain antara "Undangundang Darurat tentang penimbunan barang" dan " Ordonnansi Gecontroleerde Goederen" ialah, bahwa ordonnansi ini berlakunya terbatas pada perdagangan dan perusahaan dan dengan tegas melepaskan konsumen yang terakhir dari pengawasan. Tetapi Undang-undang Darurat tentang penimbunan barang bermaksud menghalanghalangi setiap orang untuk menimbun, kecuali dengan idzin, menjadi dengan setahu Pemerintah. Meskipun banyak persamaan yang tidak dapat disangkal, tetapi dalam dua hal ada perbedaan yang nyata.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Ad
PENJELASAN
Pasal 1
. Undang-undang Darurat mulai dengan beberapa uraian. Perlu disebutkan, bahwa arti "mempunyai simpanan" diambil luas untuk mencegah penyelundupan; ini menyerupai "Hamsterordonnantie Suiker". Dalam uraiannya termasuk si pemilik maupun si penguasa dari barang, dan juga si pengusaha dari tempat simpanan. Maka teranglah, bahwa menurut uraian ini sesuatu simpanan mungkin dilaporkan oleh dua orang atau lebih. Berhubung dengan praktek, arti "badan hukum" diambil seluas mungkin. Sebutan "barang dalam pengawasan" dengan seksama menunjukkan maksud terutama dari Undang-undang Darurat tentang Penimbunan barang 1951, juga dalam hubungannya dengan istilah "gecontroleerde goederen" menurut Ordonnansi gecontroleerde goederen. ## Ad pasal 2. Penunjukan sebagai barang dalam pengawasan harus segera dapat dilaksanakan, dan juga dapat segera ditiadakan, sehingga jalan yang tepat ialah penunjukan oleh atau