PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 9 Tahun 2005 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN TEBO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN TEBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan Kelembagaan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa penataan Kelembagaan Kecamatan dalam Kabupaten Tebo dimaksud didasarkan pada kebutuhan dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas serta rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tebo;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKilAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO Dan
BUPATI TEBO,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN TEBO. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat me~urut prakarsa sendiri ## BAB II
KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI
Bagian pertama
Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu,dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati, sesuai karateristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Sekretariat
- (1) Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekreriat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan serta melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaanya;
- b. Urusan Administrasi keuangan;
- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil. b.
- c. Penyelenggaraan pembinaan kepada perangkat Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga D/sa.
- d. Pembinaan adat yang berkembang dimasyarakat.
- e. Memonitor kegiatan pemilihan Kepala Desa/Kelurahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Seksi Ketentraman dan ketertiban umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan,evaluasi,dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban.
- b. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban diwilayah Kecamatan.
- c. Mengadakan evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan Pemerintah umumnya dibidang ketentraman dan ketertiban.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Seksi Ekonomi Pembangunan
Seksi Ekonomi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan dan melakukan urusan Ekonomi Pembangunan dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pembinaan Masyarakat Desa dan pembangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi :
- Merumuskan kebijakan dibidang ekonomi Pembangunan. a.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan perdagangan, pertambangan, kepariwisataan ,perkoperasian ,usaha kecil dan menengah (UKM), peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan.
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas.
- d. Mengadakan koordinasi dengan intansi terkait yang berhubungan dengan ekonomi dan/ pembangunan. · /
6
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat,yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Merumuskan kebijakan yang berkenaan dengan kesejahteraan sosial .
- b. Melaksanakan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan,peranan wanita dan olah raga dan kesenian;
- c. Melaksanakan program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana
- d. Mengadakan koordinasi dengan intansi terkait, yang berhubungan dengan Kesejahteraan sosial.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Seksi Pelayanan Umum
Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan pelayanan umum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,pelaksanaan,evaluasi,dan pelaporan urusan pelayanan umum yang meliputi Administrasi Kepegawaian, Ketata usahaan, dan Inventarisasi sarana dan prasarana umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan pembinaan dibidang pelayanan umum.
- b. Melaksanakan admintstrasi dan ketatausahaan serta menginventarisir prasarana umum.
- c. Mengadakan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pelayanan umum.
- d. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat.
Pasaf 23
Kelompok labatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan teknis dibidang masing-masing sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior selaku ketua kelompok serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior selaku ketua kelompok serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian.
Susunan Organisasi
BAB III - Susunan Organisasi
Pasal 25
Organisasi Kecamatan terdiri dari Carnet, Sekretaris Kecamatan, dan Seksi, serta kelompok jabatan fungsional.
BAB III - Susunan Organisasi
Pasal 26
- (1) Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan .
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- g. Seksi Pelayanan Umum.
- h. Kelompok Jabatan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tertera pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PENGANGKATAN bAN Pl:MBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 27

- (1) Carnet diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang ngetahui pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Bagi Pejabat Eselon IV perangkat Kecamatan dapat di?ngkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati;


## BABY TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

## Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## BABIV HUBUNGAN KERJA

## Pasal 31

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintah desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

## BAB VII ESELONERING

Pasal 32

Eselon jabatan Struktural dilingkungan Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat

: Eselon III a

- b. Sekretaris Kecamatan

: Eselon IV a

- c. Kepala Seksi

: Eselon IV a


## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tebo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.


H. A. MADJID MU'AZ

Disahkan di Muara Tebo pada tanggal 24 Maret 2005

Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETAIUS DAERAH KABUPATEN TEBO PELAl&lt;SA TUGAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2004 NOMOR 14


PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR

9 TAHUN 2005

TANGGAL

: 24 MARET 2005

LAMPI RAN

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

H.A. MADJID MU'AZ