KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2003 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN (berlaku 8 April 2003)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, dipandang perlu menetapkan kembali Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kehutanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan diberikan Tunjangan Penyuluh Kehutanan setiap bulan.
Pasal 3
Besarnya Tunjangan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :
- a. Terhitung mulai bulan April 2000 sampai dengan bulan Desember 2002 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. Terhitung mulai bulan Januari 2003 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.


## Pasal 4

Pemberian Tunjangan Penyuluh Kehutanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan structural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan mengenai Tunjangan Penyuluh Kehutanan dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1993 tentang Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 20 Tahun 2003

TANGGAL : 8 April 2003

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN MULAI BULAN APRIL 2000 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2002

| No. | Jabatan | Besar Tunjangan |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Penyuluh Kehutanan Utama Muda | Rp 127.500,00 |
| 2 | Penyuluh Kehutanan Utama Pratama | Rp 117.500,00 |
| 3 | Penyuluh Kehutanan Madya | Rp 107.500,00 |
| 4 | Penyuluh Kehutanan Muda | Rp 97.500,00 |
| 5 | Penyuluh Kehutanan Pratama | Rp 92.500,00 |
| 6 | Ajun Penyuluh Kehutanan | Rp 87.500,00 |
| 7 | Ajun Penyuluh Kehutanan Madya | Rp 82.500,00 |
| 8 | Ajun Penyuluh Kehutanan Muda | Rp 77.500,00 |
| 9 | Asisten Penyuluh Kehutanan | Rp 75.000,00 |
| 10 | Asisten Penyuluh Kehutanan Madya | Rp 72.500,00 |
| 11 | Asisten Penyuluh Kehutanan Muda | Rp 70.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 20 Tahun 2003

TANGGAL : 8 April 2003

## TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN MULAI BULAN JANUARI 2003

| No. | Jabatan Fungsional | Jabatan | Besar Tunjangan |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penyuluh Kehutanan Ahli | Penyuluh Kehutanan Madya Penyuluh Kehutanan Muda Penyuluh Kehutanan Pertama | Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 |
| 2 | Penyuluh Kehutanan Terampil | Penyuluh Kehutanan Penyelia Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan Penyuluh Kehutanan Pelaksana | Rp 240.000,00 Rp 175.000,00 Rp 130.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI