PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI PERUBAHAN ATAS  MELAWI Nomor 7 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Administrasi Kependudukan.
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 90) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 6, angka 29, angka 31, dan angka 36 Pasal 1 diubah, dan angka 7, angka 8, angka 9, angka 33 dan angka 37 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi;
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
7. Dihapus;
8. Dihapus;
9. Dihapus;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Melawi;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Melawi;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
Pasal 2
- ( 1) Kriteria penduduk Ka bu paten Melawi adalah :
- a. Memiliki kartu identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Melawi;
- b. Warga Negara Indonesia turun temurun tinggal menetap di Kabupaten Melawi tanpa memiliki dokumen kependudukan dan/atau Warga Negara Indonesia yang telah menetap di Kabupaten Melawi selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan telah memiliki dokumen kependudukan dari daerah Kabupaten/Kota lain sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006;
- c. Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang ke Kabupaten Melawi dengan membawa Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana daerah asal dan telah diterima oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Dihapus
- e. Dihapus
- f. Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di Luar Negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia dan memiliki dokumen kependudukan Kabupaten Melawi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Kabupaten Melawi untuk menetap tetapi belum melapor ke Instansi Pelaksana.
- (2) Dihapus
Pasal 3
- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ a tau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana, setelah adanya penetapan pengadilan.
- (2) Dihapus
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Ketua RT mencatat dalam buku register semua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk/warganya kepada Lurah/ desa melalui Petugas Registrasi yang ditembuskan kepada ketua RW setempat;
- (3) Dihapus
5. Ketentuan ayat (3) Pasa 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
- (1) NIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan ini, terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri dari:
- a. 6 (enam) digit pertama kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahimya ditambah angka 40; dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) NIK yang ditulis dalam 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, diletakkan pada posisi mendatar;
- (3) Dihapus
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk
- (1) Penduduk WNI yang tinggal di perbatasan antar negara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib melaporkan identitasnya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi;
- (3) Dihapus
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Instansi pelak:sana wajib melak:ukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar;
- d. komunitas terpencil.
- (2) Penduduk penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini, dapat dilakukan di tempat sementara;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) Pasal ini, digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan;
- (4) Dihapus
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Penduduk yang tidak: mampu melak:sanak:an sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Petugas Registrasi atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Dihapus
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelak:sana ditempat bayi/ anak: dilahirkan dan/ atau ditempat domisili ibunya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak: kelahiran.
- (2)
- (1) Pelaporan kelahiran sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 24 ayat (1) yang rnelarnpaui batas waktu 60 (enarn puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah rnendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana seternpat.
- (2) Dihapus.
13. Ketentuan Pasal 28 dihapus
14. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Setiap lahir rnati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain
- ( 1) Pernbatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang rnengalarni pernbatalan perkawinan kepada instansi pelaksana rnelalui ketua RT seternpat paling larnbat 60 (enarn puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pernbatalan perkawinan yang telah rnernperoleh kekuatan hukurn tetap;
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikian subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- (3) Dihapus
17. Ketentuan Pasal 38 dihapus
18. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pembatalan Perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2)
- ( 1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3)
- ( 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Dihapus
25. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipil melalui dan/ atau Ketua RT setempat atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Dihapus
26. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :
| (1) | Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (2) b. c. | Data perseorangan meliputi : a. nomor KK; NIK; nama lengkap; |
| | NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; |
| | kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; |
| d. | jenis kelamin; |
| e. | tempat lahir; |
| f. g. | tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; |
| h. | agama/kepercayaan; |
| 1. | status perkawinan; |
| J. | status hubungan dalam keluarga; |
| k. | cacat fisik dan/atau mental; |
| 1. | pendidikan terakhir; |
| m. | jenis pekerjaan; |
| n. | NIK ibu kandung; |
| o. | |
| | nama ibu kandung; |
| p. | |
| q. | |
| r. s. | alamat sekarang; |
| t. | |
| u. | nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; |
| v. | kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; |
| w. | nomor akta perkawinan/buku nikah; |
| x. | tanggal perkawinan; |
| y. | kepemilikan akta perceraian; |
| z. | nomor akta perceraian/ surat cerai; |
| | aa. tanggal perceraian; |
| bb. | sidik jari; |
| | tanda tangan; dan |
| dd. | |
| ee. | elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. |
| (3) | Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data |
| | kuantitatif dan data kualitatif. |
27. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 diubah, ayat (4), ayat (5), ayat
- (6) dan ayat (7) pasal 55 dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. KTP Non Elektronik dan/ a tau KTP Elektronik;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
1. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan meliputi:
- a. Kartu Keluarga (KK), Akta Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Terbatas dan Tetap untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian di Kabupaten Melawi diterbikan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;
- b. Biodata Penduduk WNI, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan/ atau an tar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala dan/ atau Pejabat Struktural Eselon III pada Instansi Pelaksana.
- c. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Desa dalam satu Kecamatan, antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Melawi ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa di ketahui oleh Camat daerah asal dan ditembuskan kepada Instansi Pelaksana;
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus
- (7) Dihapus
28. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 59 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib melaporkan perpanjanganmasa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
29. Ketentuan pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
- ( 1) Kuti pan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
31. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:
Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai berikut:
- a. KK atau KTP-el paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- b. Akta Pencatatan Sipil paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. Surat Keterangan Pindah paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- d. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- e. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 2 (dua) hari kerja;
1. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- j. Surat Keterangan Kematian paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 2 (dua) hari kerja; atau
1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 2 (dua) hari kerja; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
32. Ketentuan Pasal 70 dihapus
33. Ketentuan Pasal 72 dihapus
34. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/ atau memfasilitasi dan/ atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/ atau elemen data Penduduk.
Pasal 7
35. Ketentuan Pasal 7 4 dihapus
Pasal 9
- (1) Ketua RT mencatat dalam buku register semua keterangan/pengantar yang diberikannya kepada pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan ketua RT menyampaikan laporan perkembangan penduduk/warganya kepada Lurah/ desa melalui Petugas Registrasi yang ditembuskan kepada ketua RW setempat;
- (3) Dihapus
5. Ketentuan ayat (3) Pasa 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
- (1) NIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan ini, terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri dari:
Pasal 12
- (1) NIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan ini, terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri dari:
- a. 6 (enam) digit pertama kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahimya ditambah angka 40; dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) NIK yang ditulis dalam 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, diletakkan pada posisi mendatar;
- (3) Dihapus
Pasal 13
- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk
Pasal 21
- (1) Penduduk WNI yang tinggal di perbatasan antar negara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib melaporkan identitasnya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi;
- (3) Dihapus
Pasal 22
- (1) Instansi pelak:sana wajib melak:ukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar;
- d. komunitas terpencil.
- (2) Penduduk penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini, dapat dilakukan di tempat sementara;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) Pasal ini, digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan;
- (4) Dihapus
Pasal 23
- ( 1) Penduduk yang tidak: mampu melak:sanak:an sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Petugas Registrasi atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Dihapus
Pasal 24
- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelak:sana ditempat bayi/ anak: dilahirkan dan/ atau ditempat domisili ibunya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak: kelahiran.
- (2)
Pasal 27
- (1) Pelaporan kelahiran sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 24 ayat (1) yang rnelarnpaui batas waktu 60 (enarn puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah rnendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana seternpat.
- (2) Dihapus.
Pasal 28
13. Ketentuan Pasal 28 dihapus
Pasal 29
- ( 1) Setiap lahir rnati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain
Pasal 35
- ( 1) Pernbatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang rnengalarni pernbatalan perkawinan kepada instansi pelaksana rnelalui ketua RT seternpat paling larnbat 60 (enarn puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pernbatalan perkawinan yang telah rnernperoleh kekuatan hukurn tetap;
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikian subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- (3) Dihapus
Pasal 38
17. Ketentuan Pasal 38 dihapus
Pasal 39
- (1) Pembatalan Perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2)
Pasal 45
- ( 1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3)
Pasal 46
- ( 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
Pasal 52
- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Dihapus
Pasal 53
- ( 1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipil melalui dan/ atau Ketua RT setempat atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Dihapus
Pasal 54
| (1) | Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (2) b. c. | Data perseorangan meliputi : a. nomor KK; NIK; nama lengkap; |
| | NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; |
| | kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; |
| d. | jenis kelamin; |
| e. | tempat lahir; |
| f. g. | tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; |
| h. | agama/kepercayaan; |
| 1. | status perkawinan; |
| J. | status hubungan dalam keluarga; |
| k. | cacat fisik dan/atau mental; |
| 1. | pendidikan terakhir; |
| m. | jenis pekerjaan; |
| n. | NIK ibu kandung; |
| o. | |
| | nama ibu kandung; |
| p. | |
| q. | |
| r. s. | alamat sekarang; |
| t. | |
| u. | nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; |
| v. | kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; |
| w. | nomor akta perkawinan/buku nikah; |
| x. | tanggal perkawinan; |
| y. | kepemilikan akta perceraian; |
| z. | nomor akta perceraian/ surat cerai; |
| | aa. tanggal perceraian; |
| bb. | sidik jari; |
| | tanda tangan; dan |
| dd. | |
| ee. | elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. |
| (3) | Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data |
| | kuantitatif dan data kualitatif. |
Pasal 55
- (6) dan ayat (7) pasal 55 dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. KTP Non Elektronik dan/ a tau KTP Elektronik;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
1. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan meliputi:
- a. Kartu Keluarga (KK), Akta Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Terbatas dan Tetap untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian di Kabupaten Melawi diterbikan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;
- b. Biodata Penduduk WNI, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan/ atau an tar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala dan/ atau Pejabat Struktural Eselon III pada Instansi Pelaksana.
- c. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Desa dalam satu Kecamatan, antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Melawi ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa di ketahui oleh Camat daerah asal dan ditembuskan kepada Instansi Pelaksana;
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus
- (7) Dihapus
Pasal 59
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib melaporkan perpanjanganmasa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
Pasal 60
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
Pasal 64
- ( 1) Kuti pan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
Pasal 65
Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai berikut:
- a. KK atau KTP-el paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- b. Akta Pencatatan Sipil paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. Surat Keterangan Pindah paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- d. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- e. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 2 (dua) hari kerja;
1. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- j. Surat Keterangan Kematian paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 2 (dua) hari kerja; atau
1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 2 (dua) hari kerja; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
Pasal 70
32. Ketentuan Pasal 70 dihapus
Pasal 72
33. Ketentuan Pasal 72 dihapus
Pasal 73
Setiap orang dilarang memerintahkan dan/ atau memfasilitasi dan/ atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/ atau elemen data Penduduk.
35. Ketentuan Pasal 7 4 dihapus
Pasal 76
- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam di Kabupaten Melawi, instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam;
Pasal 77
- ( 1) SIAK merupakan satu kesatuan tercliri dari unsur :
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan dan validasi database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
1. pengawasan database; dan
- j. data cadangan.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Melawi dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (3) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database berbasis SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini meliputi segala bentuk data dalam database, data cadangan (recovery), perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi dan informasi data.
- (5) Pengaturan pengkajian dan pengembangan SIAK di Kabupaten Melawi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Melawi.
BAB VIII - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 78
- (1) Data penduduk berbasis SIAK dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangun.
2. (2)
- (1) persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
4. Setiap perorangan/lembaga/instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang bermaksud menggunakan data penduduk sebagaimana dimaksud ayat pasal ini, harus meyampaikan permohonan tertulis untuk mendapatkan
- (3) Dihapus.
BAB VIII - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 79
Data pribadi penduduk yang wajib dilindungi memuat :
keterangan ten tang cacat fisik dan/ atau mental;
sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA DAN HAK AKSES Pasal 79
Pasal 80
Data pribadi penduduk sebagaimana pada Pasal 79 wajib disimpan, dijaga dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA DAN HAK AKSES Pasal 79
Pasal 81
Petugas pengelola data pribadi penduduk dilarang menyebarluaskan informasi data tanpa persetujuan tertulis Kepala Instansi Pelaksana.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA DAN HAK AKSES Pasal 79
Pasal 82
Kepala Instansi Pelaksana memberikan hak akses kepada petugas khusus yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundng-undangan yang berlaku.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA DAN HAK AKSES Pasal 79
Pasal 83
Hak akses yang diberikan kepada petugas khusus meliputi:
- a. ferivikasi data;
- b. entri data;
- c. menyimpan data;
- d. membaca data;
- e. mengubah data;
- f. menghapus data;
- g. mengcopy data;
- h. pengelolaan data;
1. mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- j. backup data
40. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB IXA dan BAB IXB sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IXA
PENDANAAN
- ( 1) Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi.
- (2) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya.
BAB IXB PELAPORAN
- ( 1) Kepala Desa/ Lurah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Camat tentang hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lambat tanggal 6 (enam) hari kerja setiap bulannya.
- (2) Camat menghimpun dan menyetujui laporan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan Kepala Desa/Lurah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Melawi melalui Instansi Pelaksana paling lambat tanggl 10 (sepuluh) hari kerja setiap bulannya, dan menyampaikan laporan perkembangan kependudukan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Instansi pelaksana menghimpun dan melakukan ferivikasi, integrasi, validasi dan konsolidasi antara laporan yang disampaikan oleh Camat dengan database berbasis SIAK, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Instansi pelaksana menyampaikan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara reguler meliputi data per bulan dan/ a tau per 3 (tiga) bulan dan/ atau per 6 (enam) bulan.
- (5) Penyusunan laporan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui metode manual dan/ atau melalui aplikasi SIAK.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA DAN HAK AKSES Pasal 79
Pasal 98
Pasal98A
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88, Pasal 89 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA DAN HAK AKSES Pasal 79
Pasal 99
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
- a. Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Instansi pelaksana wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk yang terdaftar secara sah sebagai penduduk Kabupaten Melawi;
- b. semua instansi/lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah wajib menjadikan NIK sebagai dasar menerbitkan dokumen;
- c. KTP Non Elektronik yang berlaku seumur hidup sebelum diterbitkan Peraturan Daerah ini, akan difasilitasi Instansi Pelaksana untuk mendapatkan KTP-el
- d. semua singkatan "KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- e. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tern pat Penduduk berdomisili".
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI IVO TITUS MULYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ... NOMOR ... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ## Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal

Penandatangan: BUPATI MELAWI, FIRMAN MUNTACO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NO MOR . . TAHUN ...
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
## I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/ atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.
Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang sebelumnya berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan anggaran.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Penjelasan pasal demi pasal sudah cukup jelas
\'
## Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 2 M@] 2 0 15
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI
IVO TITUS MULYONO
LEMBARAN DAE] H KABUPATEN MELAWI TAHUN 20I5 NOMOR 7
\