PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 34 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN BAHASA KOTA PONTIANAK (berlaku 1 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pasal 14, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dapat membangun kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi lain untuk memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan unsur-unsur kelembagaan dan menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung fungsi dan tugas Dinas Pendidikan guna memfasilitasi tumbuh kembang pengetahuan serta minat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Kota Pontianak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa Kota Pontianak;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
Mengingat : 1.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa Kota Pontianak.
7. Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa adalah pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, pelatihan bahasa serta taman bacaan digital yang dibangun dengan konsep yang terintegrasi dan berbasis teknologi informatika dalam rangka memfasilitasi tumbuh kembang pengetahuan, minat dan bakat anak-anak dalam suasana pendidikan yang bersahabat.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa Kota Pontianak.
BAB II - PEMBENTUKAN Pasal 2
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK Pasal 3
Pasal 3
UPTD Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas Pendidikan dalam pengelolaan Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK Pasal 3
Pasal 4
UPTD mempunyai fungsi pengelolaan dan operasionalisasi Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa.
BAB III - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK Pasal 3
Pasal 5
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD mempunyai tugas pokok :
- a. Menyusun perencanaan, program, anggaran dan laporan.
- b. Memberikan pelayanan informasi dan peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Memberikan pelayanan pelatihan bahasa asing.
- d. Memberikan pelayanan taman bacaan digital.
- e. Mengelola dan memelihara sarana dan prasarana.
- f. Melakukan kerjasama, penelitian dan pengembangan.
- g. Melakukan kehumasan dan promosi.
- h. Melakukan pengelolaan keuangan.
- i. Melakukan pengelolaan administrasi perkantoran.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Pasal 6
## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
Pasal 18
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN BAHASA KOTA PONTIANAK
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa Kota Pontianak.
7. Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa adalah pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, pelatihan bahasa serta taman bacaan digital yang dibangun dengan konsep yang terintegrasi dan berbasis teknologi informatika dalam rangka memfasilitasi tumbuh kembang pengetahuan, minat dan bakat anak-anak dalam suasana pendidikan yang bersahabat.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa Kota Pontianak.
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa.
UPTD Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas Pendidikan dalam pengelolaan Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa.
UPTD mempunyai fungsi pengelolaan dan operasionalisasi Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD mempunyai tugas pokok :
- a. Menyusun perencanaan, program, anggaran dan laporan.
- b. Memberikan pelayanan informasi dan peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Memberikan pelayanan pelatihan bahasa asing.
- d. Memberikan pelayanan taman bacaan digital.
- e. Mengelola dan memelihara sarana dan prasarana.
- f. Melakukan kerjasama, penelitian dan pengembangan.
- g. Melakukan kehumasan dan promosi.
- h. Melakukan pengelolaan keuangan.
- i. Melakukan pengelolaan administrasi perkantoran.
- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Bagian Kesatu Kepala UPTD

## Pasal 7

Tugas pokok Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan Pusat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Bahasa.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan kegiatan UPTD;
- b. Melaksanakan kegiatan UPTD;
- c. Melaksanakan pelayanan UPTD;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- e. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah mengelola dan melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Mengelola dan menyusun rencana kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Mengelola administrasi keuangan di bidang kesekretariatan;
- c. Mengelola urusan kepegawaian dan organisasi di bidang kesekretariatan;
- d. Mengelola urusan ketatausahaan di bidang kesekretariatan;
- e. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga di bidang kesekretariatan;
- f. Menyiapkan bahan laporan program kerja di bidang kesekretariatan.

## Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional tertentu yang berada di UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis fungsionalnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum yang berada di UPTD ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dapat berkoordinasi dengan seluruh pejabat struktural di Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala UPTD melalui Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI PELAPORAN Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB VII PENGANGGARAN

## Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Evaluasi kinerja di lingkungan UPTD dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali di bawah koordinasi Kepala UPTD yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Uraian tugas, rincian tugas dan prosedur kerja pada UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2014

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN BAHASA KOTA PONTIANAK

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN BAHASA KOTA PONTIANAK


WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI