PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 15 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA (berlaku 5 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGE AWANG PROVINEI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,
- e. bahwa agar pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan penguatan pengawasan melalui peningkatan peran clan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mendeteksi dini terhadap potensi penyimpangan dengan memberikan layanan konsultasi dari perspektif pengawasan;
- b. bahwa agar layanan konsultasi dari perspektif pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yag diharapkan perlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
6. Inspektur adalah inspektur Daerah Kota Singkawang.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan dan kegiatan pengawasan lain dalam pengadaan barang/jasa.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dipcrdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pcmbuatan wujud fisik lainnya
10. Jase. Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
11. Jasa Lainya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mcngutamakan keterampilan (Skillware) dalam suatu sistem tatakelola yang sudah dikenal luas di dunia usaha untuk mcnyelesaikan suatu pekerjaan atau scgala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang­
12. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh bareng/jasa olch organisasi pengadaan barang/jasa yang prosesnya dimulai dari percncanaan kebutuhan sampai disclesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
13. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut organisasi pengadaan adalah pejabat yang melaksanakan pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
14. Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Klinik Konsult.asi adalab wadah layanan konsultasi bagi organisasi pengadaan yang dilaksanakan oleh APIP daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 4
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/asa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
9. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 42);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB Il - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) Klinik Konsultasi adalah pc l aksana layanan konsultasi dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan organisasi pengadaan pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kcpada Inspektur.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Klinik Konsultasi terdiri atas:
- a. Koordinator;
- b. Bidang Pengadaan Barang;
- c. Bidang Pekerjaan Konstruksi; dan
- d. Bidang Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya.
- (2) Struktur Organisasi Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BABV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Pasa15

Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi kepada organisasi pengadaan pada perangkat daerah sesuai perma.sa1ahan yang dihadapi pada tahapan-tahapan dalam pengadaan barang/jasa.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Klinik Konsultasi mempunyai fungsi :

- a. pcnyusunan perencanaan kcgiatan konsultasi;
- b. menghimpun bahan-bahan kebijakan sebagai pedoman dalam memberikan konsultasi;
- c. pemberian saran, pertimbangan dan masukan kepada organisasi pengadaan sesuai permintaan organisasi pengadaan; dan
- d. pemberian pendampingan dalam pengadaan barang/jasa sesuai permintaan organisasi pengadaan.

## BAB VI

## TATA KER.JA

## Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Klinik Konsultasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Layanan konsultasi dapat dilakukan baik melalui tatap muka maupun secara tertulis.
- (3) Seluruh permasalahan yang dikonsultasikan clan saran yang diberikan didokumcntasikan secara tertulis.
- (4) Dalam rangka kelancaran dan meningkatkan kualitas pelayanan, Klinik Konsultasi dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan APIP lainnya maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## BAB VII

## APARATUR PELAKSANA

## Pasal8

- (l) Aparatur pelaksana Klinik Konsultasi adalah Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat yang memenuhi persyaratan dan kompetensi.
- (2) Persyaratan dan korpetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah :
- a. memiliki pengetahuan dan kemampunn yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa;
- b. memiliki pengetahuan tentang isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang/ja8a;
- c. memiliki kcmampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
- d. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas, memiliki karakter yang baik, mcnjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejek yang dapat dipertangungiawabkan;
- e. mcmiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan ba.rang/jasa;
- f. menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh berkaitan dengan masalah yang dikonsultasikan; den
- g. diutamakan memiliki sertifikat keahlian bidang pcngadaan barang/jasa
- (3) Aparatur pelaksana Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VIII

## TATA CARA KONSULTASI

## Pasal 9

- (l) Untuk konsultasi secara lisan organisasi pengadaan yang akan melaku.kan konsultasi terlebih dahulu memberitahukan kepada Koordinator baik secara lisan maupun dengan menggunakan media elek.tronik.
- (2) Pemberitahuan untuk konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang-kurangnya memuat waktu dan permasalahan yang akan dikonsultasikan
- (3) Setelah menerima pemberitahuan Koordinator menunjuk Aparatur Pelaksana Klinik Konsultasi untuk memberikan layanan konsultasi scsuai dcngan bidang yang akan dikonsultasikan.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya l (satu) hari kerja sejak permintanan konsultasi diterima, Koordinator memberikan jawaban kepada organisasi pengadaan tcntang waktu, tempat konsultasi dilaksanakan dan Aparatur pelaksana yang mcmberikan layanan konsultasi.
- (5) Konsultasi dilaksanakan pada tempat/ruangan yang ada di Inspektorat.
- (6) Hasil konsultasi lisan dituangkan dalam formulir hasil konsultasi scbagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Fasal 10

- (1) Untuk konsultasi tertulis disarpaikan melalui surat kcpada Koordinator.
- (2) Setelah menerima surat Koordinator mengarahknn kepads Aparatur Pelaksana Klinik Konsultasi sesuai dengan permasalahan yang dikonsultasikan untuk mempersiapkan jawaban.
- (3) Jawaban konsultasi disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari lerja sejal surat diterima.

## BAB IX

## PELAPORAN

## Pasal 11

Pelaksanaan tugas Klinik Konsultasi dilaporkan Koordinator kepada Inspektur.

## BABX

## PEBIAYAAN

Pasal 12

Biaya opersional Klinik Konsultasi Pengadaan barang/jasa dibabankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalarn Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 25 Juki 2017

WALIKOTA SINGKAWANG Ttd AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 25 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 10


Salinan sesuia dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALIZAR, S.H

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

15 TAHUN 2017

25 Juli 2017

PEMBENTUKAN KLNIKKONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA

## STRUKTUR ORGANISASI

## KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG JASA


WALIKOTA SINGKAWANG Ttd AWANGISHAK


Salinan sesuai dengan aslina, KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALIZAR, S.H NIP.19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

15 TAHUN 2017

25 Juli 2017

PEMBENTUKAN KLNIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG / JASA

## FORMULIR HASIL KONSULTASI

1. Nama Perangkat Daerah

2. Nama Organisasi Pengadaan

3. Waktu Pelaksanaan Konsultasi

Materi Konsultasi :

1.

··················································································································

...«...«...

2.

··················································································································

...«.«...«...«...«...«...«...

...«...-...«...«...

3.

.

.

...«...«.«...«...-...-...

...«...«...««...

4.

.

.

...«...««... ...«...

...-...«...«...«...«...«...«...«..

5.

.

.

...

...«...

Apartur Pelaksana

Nama NIP.

WALIKOTA SINGKAWANG ttd

AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN H M

YASMALIZAR, S.H

NIP. 19681016 199803 I 004