PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNA Nomor 93 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN (berlaku 5 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 93 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
7. Kepala Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.
10. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal Dinas.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dilingkungan Dinas.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan.
- (2) Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (4) Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah dengan tipe A.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan ;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
1. Seksi Manajemen lalu Lintas;
2. Seksi Rekayasa lalu lintas; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Bidang Angkutan, terdiri atas:
1. Seksi Angkutan Orang dan Multi Moda;
2. Seksi Angkutan Barang; dan
3. Seksi Jaringan Transpotasi;
- e. Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana ,terdiri atas:
1. Seksi Teknik Sarana ;
2. Seksi Teknik Prasarana; dan
3. Seksi Pembinaan Keselamatan;
- f. Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU), terdiri atas:
1. Seksi Sarana dan Prasarana PJU;
2. Seksi Pembangunan PJU; dan
3. Seksi Pemeliharaan;
- g. Unit pelaksana teknis ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur dan susunan organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan

## bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

## Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan bahan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan program kerja tahunan Dinas Perhubungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dinas;
- b. merumuskan bahan Kebijakan Teknis dan Pedoman Kerja Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki serta peraturan yang berlaku agar tercipta regulasi yang efektif dan efesien terhadap pelayanan masyarakat;
- c. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Perhubungan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja sesuai rencana;
- e. membina pelaksanaan teknis Dinas Perhubungan

- meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana Keselamatan, Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU),;
- f. membina pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- g. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas, dan tanggung jawab masing-masing agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- h. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. melaksanakan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan bidang perhubungan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terdapat kesamaan persepsi dan komitmen;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan cara membandingkan antara Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan sebagai pedoman pelaksqnaan tugas agar pekalsanaan tugas berjalan dengan lancar.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

## Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekertariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
- b. Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. Penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya dilingkup kesekretraiatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- e. penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- f. Pengelolaan administrasi dinas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
- h. Penyiapan dan Pelaksanaan pengembangan e-governance;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (2) Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan ;
- b. membagi tugas dan program yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan ;
- c. memberi petunjuk program yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan ;
- d. mengatur program kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan ;
- e. melaksanakan penyusunan usulan anggaran program kegiatan dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman dalam penganggaran agar terhindar dari kesalahan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

meliputi : surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan inventarisasi barang, pemeliharaan serta penyediaan barang kebutuhan perlengkapan sarana prasarana dan aset dinas berdasarkan tugas dan fungsi dinas agar dapat dipertanggungjawabkan dan tepat pada waktunya;

- g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penata usahaan keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat di pertanggung jawabkan tepat pada waktunya;
- h. mengevaluasi kegiatan program bidang kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan instruksi yang telah diberikan untuk pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar.

## Paragraf 1 Subbagian Perencanaan

## Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian.
- (3) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan perencanaan .
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Perencanaan dinas ;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan Perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. menyusun usulan, perbaikan dan perubahan anggaran kegiatan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan

dengan dengan sub bagian perencanaan '

- f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan egovernance;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan yang meliputi : Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, Fasilitasi Perencanaan, e-Reporting, Riviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD ;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatana umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan Umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas , pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan Stock Opname ;
- c. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, Kenaikan Gaji Berkala, Data Pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, Bezetting Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pensiun;
- d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan Umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas , pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan Stock Opname ;

- e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan Kepegawaian meliputi : Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, Kenaikan Gaji Berkala, Data Pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, Bezetting Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pensiun Pegawai;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. melaksanakan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID)
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

## Paragraf 3 Subbagian Keuangan

## Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (5) Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan keuangan dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Subbagian keuangan dinas ;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LSBendaharawan, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Cash Opname serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran, ;
7. tmembagi tugas pelaksanaan kegiatan Subbag Keuangan meliputi : Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS- Bendaharawan, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran ;
- c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan;
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan meliputi : Neraca, Laporan Realisasi (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas

- (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK) dan cash opname;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas

## Pasal 10

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Lalu lintas dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 11

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Lalu Lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang lalu Lintas;
- b. Penyiapan rencana dan program Kegiatan Bidang Lalu Lintas yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundangundangan;
- c. Penyiapan Pengendalian dan pengawasan Bidang Lalu Lintas meliputi Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Penyiapan Bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan Bidang Lalu Lintas;
- e. Pengelolaan administrasi Bidang Lalu Lintas;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan program bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
- b. membagi tugas program bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
- c. memberi petunjuk program bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;

- d. mengatur program bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
- e. melaksanakan kegiatan bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
- f. mengevaluasi kegiatan program dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
- g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

## Seksi Manajemen Lalu Lintas

## Pasal 12

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Lalu lintas
- (2) Seksi Manajemen Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Manajemen Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan manajemen lalu lintas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Seksi Manejeman Lalu lintas mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Manajemen Lalu Lintas;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan manajemen Lalu Lintas;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan manajemen Lalu lintas;
- d. melaksanakan kegiatan teknik manajemen perparkiran, penetapan disain geometrik, dan penentuan titik parkir;
- e. melakukan kegiatan penganalisisan dampak lalu lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun pedoman/petunjuk teknis Standar Operasional Prpsedur (SOP) dan Standar Pelayanan Manajemen Lalu Lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas berupa, teknik manajemen perparkiran, penetapan disain geometrik, dan penentuan titik parker, penganalisisan dampak lalu lintas;

- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan, teknik manajemen perparkiran, penetapan disain geometrik, dan penentuan titik parkir serta penganalisisan dampak lalu lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Rekayasa Lalu Lintas

## Pasal 13

- (1) Seksi Rekayasa Lalu lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Lalu Lintas
- (2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan rekayasa Lalu Lintas
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Rekayasa Lalu Lintas ;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan Rekayasa Lalu Lintas ;
- d. melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas meliputi : perencanaan, penyediaan, pengadaan, penetapan, pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan fasilitas perlengkapan jalan, pemasangan ramburambu, marka Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan sarana lain yang terkait dengan kegiatan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku seperti penggunaan traffic cone, road barrier/water, paku jalan, steak lamp;
- e. menyusun pedoman petunjuk teknis kegiatan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas berupa perencanaan, penyediaan, pengadaan, penetapan, pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan fasilitas perlengkapan jalan, pemasangan rambu-rambu, marka Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi

Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan sarana lain yang terkait dengan kegiatan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku seperti penggunaan traffic cone, road barrier/water, paku jalan, steak lamp,;

- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas berupa perencanaan, penyediaan, pengadaan, penetapan, pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan fasilitas perlengkapan jalan, pemasangan rambu-rambu, marka Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan sarana lain yang terkait dengan kegiatan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku seperti penggunaan traffic cone, road barrier/water, paku jalan, steak lamp,; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya .

## Paragraf 3

## Seksi Pengawasan dan Pengendalian

## Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Lalu Lintas
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pengawasan dan Penegdalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pengawasan dan pengendalian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian berupa pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian berupa pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang,

pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

- d. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun pedoman petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian berupa pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlakus;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

## Bagian Keempat Bidang Angkutan

## Pasal 15

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 16

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Bidang Angkutan mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Angkutan;
- b. Penyiapan rencana dan program Bidang Angkutan;

- c. Penyiapan Pengendalian dan pengawasan Bidang Angkutan;
- d. Penyiapan Bimbingan teknis Pelaksanaan Program Bidang Angkutan;
- e. Pengelolaan Administrasi Bidang Angkutan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Bidang Angkutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi.
- b. membagi tugas program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi.
- c. memberi petunjuk program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi.
- d. mengatur program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi.
- e. mengevaluasi kegiatan program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi;
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi;
- g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya .

## Paragraf 1 Seksi Angkutan dan Multi Moda

## Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan dan Multi Moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Angkutan
- (2) Seksi angkutan dan multi moda dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Angkutan dan Multi Moda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan angkutan dan multi moda.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Seksi Angkutan Orang dan Multi Moda mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Angkutan dan Multi moda rencana;

- b. membimbing pelaksanaan kegiatan Angkutan Orang dan Multi Moda ;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan Angkutan Orang dan Multi Moda;
- d. melaskanakan kegiatan meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Angkutan Orang dan Multi Moda
- e. menyusun rencana kebutuhan angkutan orang dan multi moda,
- f. memproses trayek angkutan orang dan multi moda;
- g. menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Atau Pas kecil kapal di atas 7 GT (Gross Tonage) menerbitkan surat keselamatan kapal di bawah 7 GT (Gross Tonage);
- h. menerbitkan kartu ijin usaha angkutan orang dan multi moda;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Angkutan Orang dan Multi Moda;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Angkutan dan Multi Moda; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Seksi Angkutan Barang

## Pasal 18

- (1) Seksi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Angkutan.
- (2) Seksi Angkutan Barang dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Kepala Seksi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan angkutan barang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Angkutan Barang;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan Angkutan Barang;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan Angkutan Barang ;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis, Standanr Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Angkutan Barang;
- e. melaksanakan kegiatan dinas meliputi pelayanan penyusunan rencana kebutuhan angkutan barang;

- f. memberi rekomendasi izin angkutan barang, pengawasan izin plat kuning, mutasi daerah dan surat rekomendasi izin perusahaan angkutan barang umum sesuai peraturan yang berlaku;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Angkutan Barang;
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan angkutan barang; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Seksi Jaringan Transpotasi

## Pasal 19

- (1) Seksi Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Angkutan
- (2) Seksi Jaringan Transpotasi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Jaringan Transpotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan jaringan transportasi .
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Seksi Jaringan Transpotasi mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Jaringan Transpotasi;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan Jaringan Transpotasi;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan Jaringan transpotasi;
- d. melaksanakan kegiatan penyusunan jaringan pelayanan transportasi dan jaringan trayek;
- e. merencanakan kebutuhan kendaraan untuk angkutan
- f. melaksanakan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
- g. melaksanakan rencana umum pengembangan Transit Oriented Development (TOD) sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun pedoman petunjuk teknis, Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Jaringan Transpotasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Jaringan Transpotasi;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Jaringan Transpotasi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana

## Pasal 20

- (1) Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 21

- (3) Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi , pembinaan dan pengendalian Keselamatan ,sarana dan prasarana.
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana ;
- b. Penyiapan rencana dan program Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana ;
- c. Penyiapan Pengendalian kegiatan Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana ;
- d. Penyiapan Bimbingan kegiatan di lingkungan Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana ;
- e. Pengelolaan administrasi kegiatan Bidang Keselamatan, Sarana dan prasarana ;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan program bidang meliputi : teknik sarana, teknik prasarana daan pembinaan keselamatan;
- b. membagi tugas program meliputi : teknik sarana,teknik prasarana dan pembinaan keselamatan;
- c. memberi petunjuk program bidang meliputi : teknik sarana,teknik prasarana daan pembinaan keselamatan;
- d. mengatur program bidang meliputi : teknik sarana, teknik prasarana daan pembinaan keselamatan;
- h. mengevaluasi kegiatan program bidang meliputi : teknik sarana, teknik prasarana dan pembinaan keselamatan; dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada Kepala Dinas;

- e. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya .

## Paragraf 1 Seksi Teknik Sarana

## Pasal 22

- (1) Seksi Teknik Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Keselamatan, Sarana dan prasarana.
- (2) Seksi Teknik Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Teknik Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan Teknik Sarana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Seksi Teknik Sarana mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan teknik sarana;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana;
- d. melaksanakan kegiatan Seksi Teknik Sarana meliputi: penyediaan , pengadaan, dan penetapan sarana dan prasarana/fasilitas keselamatan jalan, Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Rute Aman Sekolah (RASS), alat pengujian kendaraan bermotor, alat timbang angkutan barang (tonase), fasilitas ramp check, alat penguji emisi gas buang kapal di bawah 7 GT (Gross Tonage), alat/sarana pengendali dan pengaman pemakai jalan seperti (guadrill, speed traps, rmblr strips, delineator, sparator);
- e. Menyusun petunjuk teknis kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Tehnik Sarana ;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi Teknik Sarana;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi teknik sarana; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Seksi Teknik Prasarana

## Pasal 23

- (1) Seksi Teknik Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada kepala Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana

- (2) Seksi Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Teknik Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan Teknik Prasarana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Seksi Prasarana mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Teknik Prasarana;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan seksi Teknik Prasarana;
- c. membagi tugas pelaksanaan seksi Teknik Prasarana;
- d. melaksanakan kegiatan seksi pengembangan Terminal Type C, pelabuhan penyeberangan, hellypad, teminal/stasiun terpadu antar moda, galangan kapal/docking untuk kapal di bawah 7 GT ;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Teknik Prasaarana;
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Teknik Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk akuntabilitas kinerja dan rencana kerja yang akan datang
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Seksi Pembinaan Keselamatan

## Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pembinaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pembinaan keselamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Seksi Pembinaan Keselamatan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan pembinaan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan kabupaten;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan kabupaten;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pembinaan

- keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan kabupaten;;
- d. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan Kabupaten;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan /lomba pelajar keselamatan, pemilihan Abdi Yasa teladan/Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT);
- f. memberikan rekomendasi sekolah mengemudi/kursus mengemudi, dan kegiatan lainnya yang berorientasi pada keselamatan lalu lintas jalan, pelabuhan, penyeberanga