PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025; 1. Undang-Undahg Nomor 9 Ort Tahun 1956 tentang Pembenti.Jkan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);· 8. Peraturan · Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Oaerah Tingkat 11 Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penqendatian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006. Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan oan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan · Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 teritang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); . 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 7 November 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 15 TAHUN 2011
TENT ANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006-2025
DENGAN RAHMAT. TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEBING TINGGI,
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
1. Undang-Undahg Nomor 9 Ort Tahun 1956 tentang Pembenti.Jkan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
/
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);·
8. Peraturan · Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Oaerah Tingkat 11 Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penqendatian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006. Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan oan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan · Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 teritang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); .
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALIKOTA TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN:
PERA TU RAN DAERAH . TENT ANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA TEBING TINGGI ·TAHUN 2006-2025.
Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari Walikota Tebing Tinggi sebagai Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD ada\ah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenqgara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja.Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah Dokumen Per'encanaan untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.
-
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD I Tahun 20062010, RPJMD ll Tahun 2011-2015, RPJMD lll Tahun 20162020, dan RPJMD IV Tahun 2021-2025.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah Ookumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun. ·
Pasal 4
- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di T ebing Tinggi pada tanggal 7 November 2011

Penandatangan: Pit SEKRETARIS DAERAH, ttd. ## HADI WINARNO ## LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 15

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## Pasal9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Penetapan: Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 7 November 2011

Penandatangan: WALIKOTA TEBING TINGGI, ttd. UMAR ZUNAIDI HASIBUAN .
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan baqian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ·
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan Program Kepala Daerah.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi.

## Pasal5

- (1) Dalam ranqka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

## ··BAB Ill PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal6

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara penqendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

## BABIV PERUBAHAN Pasal7

- (1) RPJP Daerah Tahun 2006-2025 dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi perubahan yang mendasar; dan
- b. merugikan kepentingan nasional dan daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## ·BABV KETENTUAN PENUTUP · Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006,..2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebihlanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota:

Diundangkan di T ebing Tinggi pada tanggal 7 November 2011

Pit SEKRETARIS DAERAH, ttd.

## HADI WINARNO

## LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya


## Pasal9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 7 November 2011

WALIKOTA TEBING TINGGI, ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

.

## PENJELASAN

## ATAS

## PERA TU RAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 15 TAHUN 2011

## TENT ANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006-2025

## I. UMUM

RPJP Daerah Kota Tebing Ting·gi Tahun 2006-2025 sudah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 sebelum RPJP Nasional maupun RPJP Daerah Provinsi ditetapkan. Penetapan RPJP Daerah Kata T ebing Tinggi T ahun 2006-2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Daerah Tahun 2006-2010 mengingat bahwa Tahun 2005 Kota Tebing Tinggi memiliki kepala daerah baru terpilih yang mengharuskan daerah memiliki RPJM Daerah periode 2006-2010 yang muatannya merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa RPJP Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 1 (satu) Tahun sejak diundangkan. Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RPJP Daerah Kota Tebinq Tinggi disesuaikan dengan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, baik substansi maupun jangka waktunya. Dengan demikian masa berlaku RPJP Daerah Kota Tebing Tinggi juga mengikuti masa berlaku RPJP Nasional sehingga menjadi RPJP Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025. Penyesuaian RPJP Daerah Kota T ebing Tinggi dengan RPJP Nasional tetap didasarkan atas karakteristik dan potensi daerah serta prosesnya melibatkan partisipasi stake holder melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal2 Cukup jelas.

Pasal3 visi dan misi RPJM

Untuk tercapainya visi dan misi RPJP Daerah maka program pembangunan daerah periode 2006-2025 disamping sebagai penjabaran Daerah juga merupakan upaya pencapaian visi dan misi RPJD Daerah.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD Tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD Tahun 2011, 201.6, 2021, dan 2026.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal6 Cukup jelas.

Pasal7 Cukup jelas.

Pasal8 Cukup jelas.


Pasal9 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 12

-

## LAMPI RAN

PERA TU RAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENT ANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH

KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006-2025

## 1.1 LA TAR BELAKANG

Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adif, dan makmur. Sedangkan Tujuan Nasional Negara lndonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai cita-cita Nasional dan Tujuan Nasional tersebut Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat telah banyak berupaya untuk dapat sampai kepada cita-cita dan Tujuan Nasional tersebut. Sejak awal kemerdekaan telah beberapa kali dikeluarkan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun sistem dan metode Perencanan Pembangunan Daerah. Sampai akhirnya pada tahun 2004 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah · serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketiga produk Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan Pemerintahan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun ke depan. Berdasarkan amanat Undangundang tersebut, maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi menyusun RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 ini.

Kebutuhan penting penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kata T ebing Tinggi T ahun 2006-2025 adalah untuk mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan stratejik, baik yang bersifat internal. maupun eksternal dalam 20 tahun ke depan.

Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang yang disusun bersifat makro dan stratejik, dengan materi pokok yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang kota, serta rnerupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, dan rencana pembangunan jangka panjang Sumatera Utara tahun 2005-2025.

Penyusunan Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Kata Tebing Tinggi Tahun 2006-2025, diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan kota sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Untuk itu, pengalaman pembangunan kota, khususnya dalam 5 (lima) tahun terakhir merupakan pembelajaran pembangunan kota yang sangat berharga untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tebing Tinggi tahun 2006- 2025 disusun secara aspiratif, sehingga selaras dengan potensi, masalah dan tantangan pembangunan kota 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, di samping melalui proses teknokratik, RPJP Kota Tebing Tinggi juga disepakati melalui forum konsultasi publik yang diantaranya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJP Kota Tebing Tinggi, yang diikuti seluruh stakeholder pembangunan kota, untuk kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi.

## 1.2 PENGERTIAN RPJP DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJP Daerah ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder.

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dan penetapan RPJP Kata Tebing Tinggi tahun 2006-2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kata Tebing Tinggi tahun 2006-2010, sekaligus menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) tahun 2006-2010, di lingkungan Pemerintah Kata Tebing Tinggi.

Berdasarkan latar belakang, dan maksud penyusunannya, maka tujuan umumnya adalah:

1. Sebagai instrumen koordinasi efektif antar pelaku pembangunan kota:
2. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Kota, maupun antar Pusat dan Propinsi dengan Kota Tebing Tinggi dan antar Pemerintah Kota-SwastaMasyarakat;
3. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta penqendalian pembangunan kota;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan;
5. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, sekaligus mendorong kapasitas sektor swasta dan masyarakat, dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya swasta dan masyarakat secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, RPJP Kata Tebing Tinggi tahun 2006-2025, memiliki kedudukan stratejik sebagai acuan bagi seluruh komponen pembangunan kota, (Pemerintah-DPRD-Masyarakat-Swasta) untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kota sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan kota yang ditetapkan secara bersama.

## 1.4 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

...

6. Undang-Undang Nomor 33 T ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438}~
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional T ahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penge/o/aan Uang Negara/ Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri . Nomor 050/2020/SJ/2005 tentang Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah.

## 1.5 HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Uhdang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa "RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional". Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka RPJPD Kata Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 ini mengacu pada RPJP Nasional.

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan "RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalarn kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatir. 'Berdasarkan aturan tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kata Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 ini merupakan landasan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kata Tebing Tinggi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat . Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana · Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), serta perencanaan-perencanaan Daerah Kota Tebing Tinggi lainnya.

## J.6 PENDEKA TAN PROSES PENYUSUNAN

Proses perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006- 2025 ini dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratik; Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Lembaga dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kata Tebing Tinggi yang secara fungsional bertugas dan terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah di Kata Tebing Tinggi.

-·

2. Pendekatan Partisipatif; Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan Kata Tebing Tinggi. Keterlibatan stakeholders ini guna menjaring aspirasi dan menciptakan rasa sa!ing memi!iki.
3. Pendekatan Bottom-Up dan Top-Down; Perencanaan dengan pendekatan bottomup dan top-down dilakukan melalui aliran proses dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah dalam hirarki pemerintahan. Pendekatan bottom-up dan top-down adalah untuk menyelaraskan . antara kebutuhan dari Pemerintah Bawahan (Kabupaten/Kota) dengan program dari Pemerintah Atasan (Propinsi dan Pusat).
4. Pendekatan Palitik; Perencanaan dengan pendekatan palitik dilakukan melalui pembahasan akhir antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan pihak DPRD Kota Tebing Tinggi guna mendapatkan kesepakatan politis dan sekaligus menjadi sebuah produk perundangan-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Tinggi. ·

## 1.7 SISTIMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Tebing Tinggi T ahun 2006-2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## Pendahuluan SABI

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJPD Kota Tebing Tinggi, maksud dan tujuan penyusunan, landasan penyusunan, hubungan dengan dakumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan.

## BAB II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Kota Tebing Tinggi

Bab ini berisi menguraikan gambaran umum kondisi Kata Tebing Tinggi saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah Kata T ebing Tinggi pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi dan yang akan diprayeksikan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan termasuk potensi dan faktor stratejik yang dimiliki.

## BAB Ill Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kota Tebing Tinggi

Bab ini berisi visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi Tahun ~006-2025.

## BAB IV Arah dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang 2

Berisi pokok-pokok kebijakan pembangunan kota dalam 20 tahun ke depan, dalam rangka: (1) Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang akuntabel, demakratis dan berlandaskan hukum guna melindungi kepentingan masyarakat di atas kemajemukan menuju masyarakat madani yang sejahtera, (2) Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, (3) Mewujudkan masyarakat kota yang sehat, cerdas dan bermartabat dan (4) Mewujudkan sarana dan prasarana kota yang modem dan asri. Bab ini juga membahasan tahapan dan prioritas yang akan dilakukan pada masing-masing RPJMD.

## Penutup BABV

Berisi komitmen yang dibangun diantara seluruh stakeholder untuk mengimplementasikan RPJP Kata Tebing Tinggi Tahun 2006-2025, secara efektif dan efisien. ·


:::a en

Cl)

""'

::J

Cl)

mm

3

"'O

en

O

Cl)

"'O

en

o

::J

m

"'O

3

Cl)

er

:I

m

(0

:I

Cl)

c:

'&lt;

m

c,

:I

::J

s:::

s:::

m

::J

(0

DJ

"'O

""'

DJ

::J

DJ

(0

-·

::J

c

(I)

DJ

;

:r

0

;r

-4

"

Cl)

O"

::,

(0

::t

(0

:I

(0

-4

-·

DJ

s:::

:r

:I

N

0

0

0)

N

I

0

(11

N

en

::J

:I

Sl,,)

C.J'I

## BAB II

## KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA TEBING TINGGI

## 11.1 KONDISI SAA T CNI

Pembangunan Kata Tebing Tinggi yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sasial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

Pembangunan Kota Tebing Tinggi dalam 20 tahun ke depan juga akan menghadapi masalah dan tantangan yang harus diantisipasi, seperti kecenderungan regionalisasi dan globalisasi ekonomi, tuntutan distribusi pembangunan kota yang lebih merata, tuntutan tata pemerintahan yang baik, harapan masyarakat untuk menjadikan Kota T ebing Tinggi yang maju dan modern dengan kemiskinan yang rendah, berkontribusi mempertahankan persatuan dan kesatuan berdasarkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harapan untuk dapat mengejar ketertinggalan dari kota-kota yang telah lebih dahulu maju secara regional maupun internasional.

## A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2000, penduduk Kota Tebing Tinggi berjumlah 125.078 jiwa, yang terdiri dari 61.874 jiwa penduduk laki-laki dan 63.204 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 97,89. Sedangkan menurut hasil P4B Tahun 2003· (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan), penduduk Kota Tebing Tinggi menjadi 132.760 jiwa naik sebesar 6 % selama kurun waktu 3 tahun. Selanjutnya jumlah penduduk pada tahun 2004 menurut Survei Sosial Ekanomi Nasional (Susenas) menjadi 134.976 jiwa, mengalami kenaikan sebesar 1,7 % pertahun dengan kepadatan penduduk sebesar 3.512 jiwa/Km 2.
2. Berdasarkan SP periode 1990-2000, besarnya angka pertumbuhan penduduk Kota Tebing Tinggi adalah 0,71 % per tahun. Angka ini merupakan angka pertumbuhan terendah di antara 6 (enam) daerah kota di Sumatera Utara. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk periade tahun 2000-2004, naik menjadi 2,22 % pertahun. ·
3. Struktur penduduk Kota Tebing Tinggi berbentuk piramid, dimana kansentrasi penduduk berada pada usia antara 0-4 s/d usia 30-34 tahun. Struktur penduduk bentuk ini, dalam 5-10 tahun ke depan akan membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan lapangan kerja. Selanjutnya jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 65, 15 %, dengan demikian Rasio Beban Ketergantungan sebesar 53,48 %, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk produktif Kota Tebing Tinggi menanggung beban sekitar 53 penduduk yang tidak produktif.
4. Pada tahun 2004 mayoritas pekerja bekerja pada sektor tersier (76,67%) disusul sektor sekunder (19,90%) dan primer (3,43%). Transformasi lapangan pekerjaan di Kata Tebing Tinggi menunjukkan mengarah pada sektar services karena tingginya persentase pekerja yang bekerja pada sektor tersebut.

..

5. Penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi tahun 2004 adalah sebanyak 26.268 orang. Tahun 2002 lndeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kota Tebing Tinggi sebesar 20,3. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 1999 dimana nilai lKM sebesar 21,6. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara nilai IKM Kota Tebing Tinggi lebih rendah dari provinsi yaitu sebesar 24,5 tahun 1999 dan 24,8 tahun 2002. Upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota T ebing Tinggi untuk mengurangi kemiskinan penduduk Kota Tebing Tinggi adalah dengan program pengentasan kemiskinan (poverty alleviating program), seperti bantuan modal dan alat kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, pemberian bantuan akses air bersih, lantainisasi rumah prasejahtera, pengobatan gratis, bantuan kepada jompo (lanjut usia) dan fakir miskin, dan lain-lain.
6. Pada tahun 2004 penduduk Kota Tebing Tinggi yang termasuk angkatan kerja
3. sebanyak 59.176 orang. Namun kondisi perekonomian Kota Tebing Tinggi saat ini belum dapat menampung seluruh anqkatan kerja tersebut dalam pasar tenaga kerja. . Hal ini terlihat dari komposisi angkatan kerja di tahun 2004 dimana 43, 78 % berstatus bekerja dan sisanya 10,85 % adalah penganggur.
7. Kinerja pemerataan memperoleh pendidikan dasar di Kota Tebing Tinggi Tahun Pelajaran (TP) 2004/2005 dapat diketahui melalui indikator rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Mumi (APM) dan Angka Melanjutkan (AM). Dengan mempergunakan APK, APM dan AM tersebut diketahui kinerja pemerataan memperoleh pendidikan di Kota Tebing Tinggi. APK Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 105,82 untuk tingkat SD, 124,64 untuk tingkat SL TP dan 175,08 untuk tingkat SM (Sekolah Menengah). Sedangkan APM Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 88, 17 untuk tingkat SD, sebesar 92,37 untuk tingkat SLTP dan 127,67 untuk tingkat SM. Dari data APK dan APM tersebut menunjukkan bahwa APK dan APM tertinggi adalah untuk tingkat SM. Tingginya APK untuk tingkat SM karena banyak siswa dari luar Kota Tebing Tinggi yang melanjutkan pendidikan SM di Kota Tebing Tinggi, seperti dari Kuala Tanjung, Tanjung Kasau, Sei Bamban dan perkebunan sekltar Kota T ebing Tinggi. Sedangkan tingginya APM untuk tingkat SM menunjukkan bahwa pada SM usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan tingkat SD dan SL TP.
8. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan Angka Melanjutkan (AM) terlihat bahwa AM untuk tingkat SLTP (132, 12) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat SM (85,40). Hal ini karena perbandingan jumlah sekolah tingkat SL TP dan SD lebih tinggi (3,21) dibandingkan perbandingan sekolah tingkat SM dan SLTP (0,83). Kemudian dari AM menunjukkan bahwa semua siswa SD/Ml di Kota Tebing Tinggi melanjutkan pendidikan ke jenjang SL TP/MTs dan juga ditambah siswa dari daerah lain. Namun, terdapat 1 hingga 2 orang dari 1 O lulusan SL TP/MTs tersebut yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SM/MA. Kondisi ini cukup memperihatinkan karena bagi rnereka pada usia produktif dan tidak bersekolah ini, yaitu usia di atas 15 tahun tersebut harus masuk ke pasar tenaga kerja atau jadi pegangguran.
9. Di bidang Kesehatan, Pemerintah Kota TebingTinggi telah mengupayakan peningkatan derajad kesehatan masyarakat melalui berbagai program pelayanan Kesehatan masyarakat, melakukan pengawasan obat dan makanan serta program perbaikan gizi. lndikasi keberhasilannya tergambar dari jumlah keluarga yang menggunakan jamban, meningkatnya Universal Child Immunization (UCI) tingkat Kelurahan, turunnya keluhan kesehatan dan kasus 080, meningkatnya Gizi masyarakat, menurunnya prevalensi berat badan bayi lahir rendah, menurunnya jumlah balita kurang gizi dan berkurangnya prevaiensi ibu hamil kurang energi kronis (KEK)

serta meningkatnya jumlah peserta aktif Keluarga Berencana. Angka Kesakitan (morbidity rate) warga Tebing Tinggi dalam kurun waktu 2003-2006 yang banyak diderita seperti: batuk 5,72 %, pilek 6,38 % dan panas 4,43 %. lndikator atas penolongan bayi bisa dijadikan datam melihat tingkat kesehatan masyarakat dan dari data susenas 2006 sudah sebagian besar penolong persalinan adalah dokter dan bidan, dimana 96,33 % k\_elahiran bayi ditolong oleh bidan dan 3,26 % ditolong Dokter, serta 0,46 ditolong tenaga medis. Sementara tingkat kematian bayi (infant mortality rate) tahun 2006 adalah 8 perseribu kelahiran, dari angka tersebut maka terjadi penurunan angka kematian bayi -selarna kurun waktu 19902006. Selanjutnya usia harapan hidup (life expectancy) menurut hasil perhitungan tahun 2004 adalah sebesar 70, 1 dan pada tahun 2005 naik menjadi 70,3. Hal ini terjadi karena makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan makin baiknya kondisi sosial ekonomi yang memungkinkan perbaikan gizi serta kesehatan lingkungan masyarakat.

10. lklim politik Kota Tebing Tinggi sampai saat ini cukup kondusif. Bila politik lokal diletakkan dalam konteks kebijakan publik, maka di samping institusi pembuat kebijakan resmi (official policy-make0 seperti Pemerintah Kota (birokrasi), DPRD dan institusi di bidang yudisial dan penegakan hukum, di Kota Tebing Tinggi juga masih terdapat unofficial policy-maker seperti kelompok-kelompok kepentingan (Pers, LSM, Ormas, Kelompok Profesi) serta figur-figur warga (citizen) yang berpotensi serta memiliki akses terhadap pembuatan kebijakan lokal. Dalam proses perencanaan pembangunan, secara prosedural Pemerintah Kota turut melibatkan kelompok-kelompok masyarakat ini dalam mengartikulasikan program pembangunan yang berlandaskan .kebutuhan warga. Dalam proses implementasi, kelompok-kelompok ini pulalah yang menjadi social controller terhadap pelaksanaan program dan proyek pembangunan. Namun, dalam proses evaluasi program, peran tersebut jauh menurun disebabkan kurangnya pemahaman tentang mekanisme pertanggungjawaban publik yang terukur (measureables). Kondisi ini menyebabkan konstelasi politik di Kota Tebing Tinggi masih didominasi kekuatan tradisional dari elit eksekutif dan sebahagian anggota DPRD (legislative}. Sejak model pemilihan langsung diperkenalkan, baik pada Pemilu 'Legislatif 2004, Pilpres 2004, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2005 maupun pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008, iklim politik di Kota Tebing Tinggi cukup kondusif dan jauh dari fenomena kekerasan dan anarkisme. Geografis Tebing Tinggi yang tidak terlalu luas turut memudahkan terjalinnya koordinasi dan komunikasi politik antara kekuatan-kekuatan politik, penyelengara pemilu, pihak keamanan rnaupun dengan warga. Potensi konflik tidak sampai menyebar menjadi konflik yang luas, karena masih terdapat budaya malu bila salah satu pihak diklaim menjadi biang keributan. Begitupun, iklim kondusif ini tidak dibarengi dengan tingkat partisipasi politik warga yang stabil, bahkan 'mernperllhafkan kecenderungan terus menurun. Pada Pemilu legislatif 5 April 2004, tingkat partisipasi warga pemilih mencapai 72%, namun menurun pada penyelenggaraan Pilpres I sebesar 69%, Pilpres Tahap II 67%, Pemilihan Walikota/\Nakil Walikota tahun 2005 sebesar 68%, dan antiklimaksnya pada Pilgubsu tahun 2008 dimana tingkat Partisipasi pemilih hanya mencapai 60%. Kejenuhan warga akibat terlalu seringnya warga ke TPS merupakan salah satu sebab menurunya tingkat partisipasi warga (terjadi desakralisasi pemilu).
11. Kondisi keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2005 secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat kondisl perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis berkepanjangan. Tindak pidana konvensional dengan skala lokal seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila yang merupakan karakteristik cerminan

kondisi perekonomian, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi, data jenis kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan dari tahun ke tahun makin meningkat. Permasalahan kecil yang disertai dengan emosi yang tinggi dapat berubah menjadi tindak kriminal berupa penganiayaan ringan, berat, atau bahkan sampai dengan tindak pembunuhan.

Fenomena ini muncul tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah kota-kota kecil bahkan di pelosok desa. Selanjutnya, adanya kemudahan memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, khususnya informasi bernuansa konsumerisme yang kurang mengedepankan aspek moralitas, apabila dihadapkan pada kesulitan hidup masyarakat, maka akan memicu meningkatnya tindak kriminal.

12. Di Kota Tebing Tinggi komposisi penduduknya terdiri dari 6 agama besar (Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu serta Sikh). Kompleksitas tersebut juga dibarengi dengan komunitas masyarakat adat yang membentuk perkumpulanperkumpulan etnis, dengan tujuan melestarikan nilai-nilai adat sekaligus menjaga hubungan kekerabatan. Di Kota tebing Tinggi sendiri telah terbentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dengan tujuan menjalin kerjasama, kesepahaman, serta toleransi antar umat beragama, yang sejauh ini memang sudah terjalin rukun dan darnai.. FKUB ini juga dibentuk agar kejadian-kejadian insidentil yang berpotensi menimbulkan sentiment negative antar umat beragama dapat diselesaikan secara rnusyawarah, karena pada dasarnya umat beragama merupakan sumberdaya insan dalam pembangunan. Kondisi pluralitas warga bukanlah merupakan hambatan dalam pembangunan untuk kemajuan bersama, tetapi justru menjadi modal sosial dalam pembangunan

## B. Ekonomi

1. Pendapatan Regional yang biasa disebut dengan PDRB (Prociuk Domestik Regional Brute) merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah. Selama kurun waktu tahun 2000-2004 pertumbuhan perekonomian Kota Tebing Tinggi menunjukkan kecenderungan meningkat rata-rata sebesar 8, 1 % pertahun (Atas Dasar Harga Berlaku).
2. PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selama kurun waktu 2001-2004 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meningkat dari Rp. 5.512.632,- menjadi Rp. 6.248.169,-.
3. Struktur perekonomian Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun didominasi oleh sektor perdagangan (22, 19%), sektor jasa-jasa (21,58%) dan sektor industri (18,40%).
4. Sementara sektor pertanian memperlihatkan peranannya yang cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2001-2004 yaitu dari 2,61% menjadi 2,25%.
5. Dilihat dari laju pertumbuhan, sektor lembaga keuangan, usaha persewaan dan jasa perusahaan mengalami laju pertumbuhan yang cukup pesat yaitu dari 16,86% pada tahun 2001 menjadi 26,28% di tahun 2004, diikuti oleh sektor uitliti (listrik, gas dan air minum) serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kata Tebing Tinggi mengalami peningkatan dari Rp. 33,8 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp. 154,8 milyar pada tahun 2004. Sementara Pendapatan Asli Oaerah (PAD) meningkat dari Rp. 4,5 milyar menjadi Rp. 9,7 milyar pada periode yang sama.

7. Posisi dana simpanan selama priode 2000-2004 meningkat dari Rp. 991,9 juta menjadi Rp. 1,029 milyar sernentara posisi kredit meningkat dari Rp. 204, 1 juta menajdi Rp. 390,4 juta. Secara kumulatif, prosentasi kredit terhadap dana simpanan mengalami peningkatan dari 20,6% menjadi 37 ,9%.

## C. Sarana dan Prasarana

1. Kondisi panjang jalan Kota Tebing Tinggi adalah 190,23 km dan 34,4% atau 65,43 km diantaranya berada dalarn kondisi rusak. Sementara bila dilihat dari tingkat pelayanan, terdapat ruas [alan yang kapasitasnya sudah tidak stabil sampai kepada kritis terutama JI. Gatot Subroto, JI. Yos Sudarso, JI. M. Yamin dan JI. Ahmad Yani. Di sisi lain, aspek manajemen lalu lintas memerlukan perhatian khusus utamanya dalam hal pengendalian, pemberian warning light dan segresasi arus lalu lintas.
2. Rute angkutan umum di Kota T ebing Tinggi sebanyak 23 rute dengan 553 armada. Umumnya, a