PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 20 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (berlaku 30 Desember 2005)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan laju pembangunan yang
memanfaatkan media tanah sebagai sarana utamanya, disisi lain pemanfaatan ruang perlu diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 dipandang perlu untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengaturan pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah dimaksud, maka setiap usaha atau atau kegiatan komersial yang memanfaatkan ruang dan menggunakan tanah sebagai medianya perlu diberikan izin;
- c. Bahwa untuk memenuhi memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
3. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
SALINAN
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1995);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
Pasal 1
'Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditeir, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Retribusi Izin Prinsip Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut retribusi Izin Prinsip Penggunaan Tanah adalah pembayaran atas pemberian izin prinsip penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 1000 (seribu) meter bujur sangkar atau lebih;
- h. Izin Prinsip Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 1000 (seribu)meter bujur sangkar atau lebih untuk kegiatan komersial dan/atau bangunan yang akan dikomersialkan dan atau bangunan yang akan dijadikan tempat usaha komersial, agar penggunaan tanah sesuai dengan rencana Tata Ruang Daerah yang meliputi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau Site Plan;
- i. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. j.. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkanIzin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- n. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
15. selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
- q. Kegiatan Komersial adalah Kegiatan yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan yang kadang-kadang mengorbangkan nilainilai social dan budaya;
Pasal 2
'Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Prinsip Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin peruntukan tanah seluas 1000 (seribu) meter bujur sangkar atau lebih sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW);
Pasal 3
'Pasal 3
Objek Retribusi adalah izin Prinsip Penggunaan Tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan Komersial atau Bisnis.
Pasal 7
'Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Prinsip Penggunaan Tanah;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan dan pengendalian;
- (3) Biaya peninjauan lapangan oleh Tim pemberian rekomendasi kelayakan penggunaan tanah dibebankan kepada orang atau badan yang mengajukan permohonan izin.
Pasal 8
'Pasal 8
- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
Pasal 9
| a. Industri dan Pelabuhan | : | 4 (empat)% | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----|
| b. Pariwisata | : | 3 (tiga) | % |
| c. Industri Rumah Tangga | : | 2 (dua) | % |
| d. Kompleks Perumahan, Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana | : | 2 (dua) | % |
| e. Real Estate | : | 4 (empat)% | |
| f. Jenis-jenis Usaha Komersial lainnya | : | 3 (tiga) | % |
| g. Kawasan Olah raga | : | 2 (dua) | % |
| h.Rumah Sakit Swasta | : | 3 (tiga) | % |
| i. Usaha Sektor Pertanian | : | 3 (tiga) | % |
| j. Ruko atau pelataran | : | 3 (tiga) | % |
| k.Kegiatan Galian tanah untuk kabel dan pipa | : | Rp. 100 | /m |
'Pasal 9
- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) dengan luas tanah dan nilai jual kecuali Pasal 8 ayat (2) huruf k; dihitung dengan cara mengalikan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf k dengan panjang galian tanah;
- (2) Nilai Jual ditentukan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Pasal 18
'Pasal 18
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Maros Pada Tanggal, 30 Desember 2005

Penandatangan: BUPATI MAROS , H.A NADJAMUDDIN AMINULLAH

Penetapan: Diundangkan di Maros Pada tanggal,

Penandatangan: ## SEKRETARIS KABUPATEN , ## Drs.H.MUSLIMIN ABBAS, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 580 010 809 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : TAHUN 2005

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001