PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 4 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG (berlaku 10 Mei 2006)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan baik penambahan maupun penghapusan terhadap Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang izin usaha perdagangan dan tanda daftar gudang serta dengan adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang izin usaha perdagangan dan tanda daftar gudang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Paraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
3. : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 1Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Koperasi dan Perdagangan Nomor 596/MPP/KEP/9/2004 tentang Standar penyelenggaraan pendafataran Perusahaan.
17. Keputusan Menteri Koperasi dan Perdagangan Nomor 597/MPR/KEP/9/2004 tentang pedoman biaya administrasi wajib daftar perusahaan dan informasi tanda daftar perusahaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002 Nomor 60 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 6 Seri C Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG.
Pasal I
Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 6 seri C Nomor 4 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang diubah sebagai berikut:
- A. Ketentuan
Pasal 2
' BAB II
KETENTUAN PERIZINAN Bagian Pertama Izin Usaha Perdagangan
'Pasal 2
- d. Perusahaan kecil perorangan atau usaha/kegiatan ynag bergerak diluar bidang perekonomian yang bersifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau jasa nilai modal di luar tanah dn bangunan dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dikanakan Wajib Daftar Perusahaan.
Pasal 6
- B. Ketentuan Pasal 6 ayat (20 dan ayat (3) dihapus.
Pasal 11
- D. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 11
- E. (1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diberikan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan wajib diperbaharui.
Pasal 16
- G. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus.
Pasal 17
'
Bagian Keempat
Kewajiban Pemilik dan / atau Penguasa Gudang Pasal 17 A
- (1) Setiap barang yang dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan wajib menyelengakan Administrasi mengenai barrang-barang yang masuk dan keluar tersebut, serta melaporkan kepada Dinas Koperasi, Prindustrian dan Perdagangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh pengusaha (Produsen,Eksportir,Importir,Agen,Pengecer,Toko) atau perorangan di Gudang sesuai Izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai setok/ persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi noermal Bab X Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Bab X Pasal 35 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
' BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah ini di Pidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Pasal 35
' BAB X
KETENTUAN PIDANA
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah ini di Pidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
P a s a l II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 10 Mei 2006

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Mei 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto ## SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI C NOMOR 3 ## PEJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2006 ## TENTANG ## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu bidang kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu Bidang Perdagangan.
Kewenangan sebagaimana dimaksud diatas perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk memberikan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta perlindungan terhadap dunia usaha seperti bidang perdagangan, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Huruf A
Cukup jelas
Huruf B
Cukup jelas
Huruf C
Cukup jelas
Huruf D
Cukup jelas
Huruf E
Cukup jelas
Huruf F
Cukup jelas
Huruf G
Cukup jelas
Huruf H
Cukup jelas
Huruf I
Cukup jelas
Huruf J
Cukup jelas
Huruf K
Cukup jelas