KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2013 tentang DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN (berlaku 11 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
PRESlDEN REPUBLIK INDONESI,A
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN \_REPUBLIKINDONESIA,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NomoI"44 Tahun 2007, perlu menetapkan Dewan Kawasan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
1. Pasal 4 ayat (1)Undang-Uoorurg': Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ~nti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Peroagangan Bebas dan Pe1abuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ~gganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor36
-3
-
Pasal 1
- (I} Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi.
Pasal 2
## Pasal2
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ~nti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Peroagangan Bebas dan Pe1abuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ~gganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor36
-3
-
Pasal2
8. Kmnandan ...
6. Kepala Kejaksaan Tmggi Provinsi
Kepulauan Riau;
7. Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesm.Angka1an Laut IV;
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Direlmlnrt.Jenderal Bea dan Cukai, Kementer:ian Keuangan;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan. Kepulauan Riau, Direktorat Jendera1 Pajak, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Wilayab Rementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;,
4. Kepala Kantor Wilayah Badan
- Pertanahan Nasional PmWnsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
Anggota
- Wa1ikota Tanjung Pinang;
Bupati Bintan;
Gubemur Kepulauan Riau;
Ketua merangkap
Anggota
Wakil Ketua
I
merangkap Anggota
Wakil Ketua II
merangkap Anggota
Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, terdiri dari:
8. Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
9. Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA.
Pasa13
- (I} Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi.
- (21 Tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), ditetapkar, oleh Gubemur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan,
Pasal-l
Dewan Kawasan melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 {satu}kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dipedukan.
Pasal 5
## Pasal5
Pasal 6
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
1. Pasal 4 ayat (1)Undang-Uoorurg': Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ~nti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Peroagangan Bebas dan Pe1abuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ~gganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor36
-3
-
Pasal2
8. Kmnandan ...
6. Kepala Kejaksaan Tmggi Provinsi
Kepulauan Riau;
7. Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesm.Angka1an Laut IV;
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Direlmlnrt.Jenderal Bea dan Cukai, Kementer:ian Keuangan;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan. Kepulauan Riau, Direktorat Jendera1 Pajak, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Wilayab Rementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau;,
4. Kepala Kantor Wilayah Badan
- Pertanahan Nasional PmWnsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
Anggota
- Wa1ikota Tanjung Pinang;
Bupati Bintan;
Gubemur Kepulauan Riau;
Ketua merangkap
Anggota
Wakil Ketua
I
merangkap Anggota
Wakil Ketua II
merangkap Anggota
Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, terdiri dari:
8. Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
9. Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA.
Pasa13
- (I} Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi.
- (21 Tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), ditetapkar, oleh Gubemur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan,
Pasal-l
Dewan Kawasan melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 {satu}kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dipedukan.
Pasal5
Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
Pasa16
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
.
,
• &gt;
"
:.
:"
''-;{~.:.
':;~:§
.. ~:
"
'"I
..
...
PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA
-5
-
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku SUIutsejak tanggal7 Mei2013.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2013 PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,

Verifikasi: ttd.

Distribusi: Salinan sesuai dengan asHnya SEKRETARIAT KABrNET Rl Deputi Bidang Perekonomian, KABI