PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 27 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (berlaku 6 Juni 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang dananya bersumber dari APBD Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka ketentuan terkait pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 198);
Menetapkan :
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf c Pasal 8 diubah serta ayat (4) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
- (1) Pengurus partai politik tingkat Kota Surabaya mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Bakesbangpol dan Linmas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
- b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekertaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, sehinggal Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9
- (1) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat kota, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik yang disahkan oleh DPP yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, sehinggal Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
- (1) Pengurus partai politik tingkat Kota Surabaya mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Bakesbangpol dan Linmas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau
Pasal 9
- (1) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat kota, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik yang disahkan oleh DPP yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
Pasal 13
- (1) Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kota dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Dalam hal Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, permintaan penyaluran tidak dapat ditindaklanjuti.
Pasal 14
- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehinggal Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 17

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;

- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan
- f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehinggal Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 18

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. keperluan alat tulis kantor;
- b. rapat internal sekretariat;
- c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
- d. sewa kantor; atau
- e. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. telepon dan listrik;
- b. air minum sekretariat;
- c. jasa pos dan giro;
- d. surat menyurat; atau
- e. media cetak dan elektronik.

- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
- b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
- b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
7. Judul BAB VIII diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

## BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 18 A

Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 20

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.

- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
10. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 6 Juni 2017

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA , ttd.

## HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAERAH

ttd.0

Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR

: 27 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 JUNI 2017

## A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :

Jabatan :

Ketua Umum/Ketua

Alamat :

2. Nama

- 

Jabatan :

Sekretaris Jenderal/Sekretaris

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.

2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran ... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, ...

DPD/DPC

Partai...

KETUA UMUM/KETUA

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS


(...)

## B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

## BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA

## PARTAI...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... , Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor ... Tahun ... Tanggal... , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC ...

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Kota Surabaya yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Surabaya pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ... suara sah x Rp. ... = RP. ...

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1.

...

Ketua

(...)

2.

...

Sekretaris

(...)

3.

...

Anggota

(...)

4.

...

Anggota

(...)

5.

...

Anggota

(...)

6.

...

Anggota

(...)

7.

...

Anggota

(...)

## C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI

## BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR : ________________

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota Surabaya atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- 2.

- Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/DPC Partai ... Kota ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut pihak kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan keuangan

Partai Politik Tahun ... Kepada DPD/DPC Partai ... Kota Surabaya Sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima bantuan keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Kota Surabaya melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kota Surabaya.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA DPD/DPC PARTAI ... KETUA UMUM

PIHAK PERTAMA

...


(...)

BENDAHARA UMUM

(...)

## D. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN EKUANGAN PARTAI POLITIK ... TAHUN ANGGARAN ...

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai

politik sebesar Rp. ..., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... Tahun ... sebagai berikut :

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | a. Seminar; | | | | |
| | b. Lokakarya; | | | | |
| | c. Dialog interaktif; | | | | |
| | d. Sarasehan; | | | | |
| | e. Workshop; dan/atau | | | | |
| | f. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya. | | | | |
| B | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| | 1. Administrasi Umum | | | | |
| | a. Keperluan Alat Tulis Kantor; | | | | |
| | b. Rapat Internal Sekretariat; | | | | |
| | c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasioanl sekretariat; | | | | |
| | d. Sewa Kantor; dan/atau | | | | |
| | e. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. | | | | |
| | 2. Langganan Daya dan Jasa | | | | |
| | a. Telepon dan Listrik; | | | | |
| | b. Air Minum; | | | | |
| | c. Jasa Pos dan Giro; | | | | |
| | d. Surat Menyurat; dan/atau | | | | |
| | e. Surat Kabar Mingguan atau Harian. | | | | |

| | 3. Pemeliharaan Data dan arsip | | |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/atau | | |
| | b. Penyimpanan Data Manual | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | |
| | a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan; dan/atau | | |
| | b. Pemeliharaan peralatan inventaris Sekretariat. | | |
| C | SALDO | Rp. ... | Rp. ... |

Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA



(...)

WALIKOTA SURABAYA, ttd.

TRI RISMAHARINI