PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor MOR Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NO MOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NO MOR 6.1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NO MOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LAMONGAN
- bahwa sehubungan dengan bertambahnya jabatan fungsional pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan, perlu mengu bah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasiian bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Betita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
l
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dasen, Tunjangan Khusus Guru dan Dasen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 ten tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
Pasal I
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 4) pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (l) TPP diberikan berdasarkan 2 (dua) variabel, yaitu:
- a. jabatan; dan
- b. kehadiran pegawai.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, jabatan fungsional auditor, serta PPPK/TKK.
- (3) TPP tidak diberikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS yang diperbantukan di BUMD dan instansi di luar Pemerintah Daerah, PNS yang melaksanakan tugas belajar dan PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan bagi PNS yang telah memperoleh Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- a. PNS yang mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Non Sertifi.kasi Guru;
- b. PNS yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- c. PNS yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari pengelolaan dana Jaminan Kesehatan (JKN).
- (5) Khusus bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional selain auditor dan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan ayat (4), diberikan TPP setara dengan jabatan pelaksana (stat).
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Berita Daerah

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 28 Pebruari 2017

Penandatangan: BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 28 Pebruari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMON GAN, ttd. YUHRONUR EFENDI BERITA DAERAH KABUPATEN LAMON GAN TAHUN 2017 NOMOR 6.1 \_NIP. 19670629 199803 l 004