Unknown Unknown Nomor 66 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN ATAS PENGGADUHAN HEWAN TERNAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- b. bahwa perlunya penyesuaian Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/079/BAKD perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/758/BAKD perihal Modul Teknis Akuntansi dan Ilustrasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Mengingat
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Kebijakan Akuntansi Investasi Non Permanen Atas Penggaduhan Hewan Ternak; pada
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9 Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah di Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN ATAS PENGGADUHAN HEWAN TERNAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah yang memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan di Daera.
- 3 Bupati adalah Bupati Balangan.
- Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
- Penggaduhan Hewan Ternak adalah hewan atau ternak yang diserahkan kepada peternak untuk dipelihara dengan baik sehingga bisa memberikan hasil keturunan kepada peternak.
Bagian Kesatu Azas Umum
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN
Pasal 2
Kebijakan Akuntansi Investasi Non Permanen Atas Penggaduhan Hewan Ternak merupakan aturan tambahan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN
Pasal 3
Kebijakan Akuntansi Investasi Non Permanen Atas Penggaduhan Hewan Ternak dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan pada
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN
Pasal 4
Kebijakan Akuntansi Investasi Non Permanen Atas Penggaduhan Hewan Ternak mengatur penyajian laporan keuangan untuk Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian mengharuskan Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Hewan Ternak harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) .
Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi Investasi Non Permanen Atas Penggaduhan Hewan Ternak
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN
Pasal 5
- (1) Yang termasuk Investasi Non Permanen Atas Penggaduhan Hewan Ternak adalah hewan ternak yang digaduhkan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah di Kabupaten Balangan;
- (2) Penilaian Investasi Non Permanen atas penggaduhan hewan ternak didasarkan atas
3. nilai hewan ternak yang tercantum SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) pada
- untuk penggaduh yang telah menyetor lunas kewajibannya dengan menyerahkan keturunan hewan ternak yang digaduh, maka nilai hewan ternak yang diserahkan tersebut akan menambah nilai investasi non permanen atas hewan ternak sebesar nilai induknya. Kemudian jika akan digulirkan kembali maka nilainya akan dikoreksi menjadi sebesar nilai yang tercantum SPK dengan penggaduh atas hewan ternak tersebut. pada
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN
Pasal 6
Untuk Hewan ternak yang Lunas akan mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam SPK hewan ternak tersebut saat digaduhkan.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN
Pasal 7
- (1) Untuk Hewan ternak yang mati, hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka akan mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam SPK hewan ternak tersebut saat digaduhkan, sehingga menambahkan nilai aset lain-lain sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Hewan Ternak tersebut saat digaduhkan
- (2) Dalam hal ketentuan ayat (1) telah ditetapkan Surat Keputusan Pembebanan oleh Bupati atau dibuatkan surat pernyataan tanggung jawab oleh yang bersangkutan maka aset lain-lain akan dikoreksi disesuaikan dengan yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati atau surat pernyataan tanggung jawab. pada
- (3) Untuk Hewan ternak yang mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh; maka mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Hewan Ternak tersebut saat digaduhkan.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN
Pasal 8
Untuk Hewan ternak yang di potong paksa, maka mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Hewan Ternak tersebut saat digaduhkan.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN
Pasal 9
- (1) Kebijakan akuntansi Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Hewan Ternak mengatur penyajian laporan keuangan untuk Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian Investasi Non
Permanen yang mengharuskan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), maka dalam penilaian Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Hewan Ternak di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai Investasi Non Permanen yang tak tertagih
- (2) Perhitungan nilai Investasi Non Permanen Penggaduhan Hewan Ternak dapat dilakukan dengan persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada.
- (3) Dengan metode persentase tertentu dari total saldo Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Hewan Ternak yang ada, Pemerintah Kabupaten Balangan menentukan persentase dalam meneliti jatuh tempo Investasi Non Permanen Penggaduhan Hewan Ternak dan cadangan Investasi Non Permanen tak tertagih sebagai berikut:
- (4) Penyisihan Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Ternak bukan berarti penghapusan atas Investasi tersebut.
| Umur Investasi Non Permanen Atas Hewan Ternak Melebihi Jatuh Tempo | Penyisihan Investasi Non Permanen atas Hewan Ternak Tak Tertagih | Kategori |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 bulan 1 th | 0 % | Lancar |
| Di atas 1 th - 2 thn | 30 % | Kurang Lancar |
| Di atas 2 thn - 3 th | 50 % | Diragukan |
| Di atas 3 th | 100 % | Tak Tertagih |
Bagian Ketiga Penghapusan Hewan Ternak
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN
Pasal 11
- (2) Penilaian Investasi Non Permanen atas penggaduhan hewan ternak didasarkan atas
3. nilai hewan ternak yang tercantum SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) pada
- untuk penggaduh yang telah menyetor lunas kewajibannya dengan menyerahkan keturunan hewan ternak yang digaduh, maka nilai hewan ternak yang diserahkan tersebut akan menambah nilai investasi non permanen atas hewan ternak sebesar nilai induknya. Kemudian jika akan digulirkan kembali maka nilainya akan dikoreksi menjadi sebesar nilai yang tercantum SPK dengan penggaduh atas hewan ternak tersebut. pada
Untuk Hewan ternak yang Lunas akan mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam SPK hewan ternak tersebut saat digaduhkan.
- (1) Untuk Hewan ternak yang mati, hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka akan mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam SPK hewan ternak tersebut saat digaduhkan, sehingga menambahkan nilai aset lain-lain sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Hewan Ternak tersebut saat digaduhkan
- (2) Dalam hal ketentuan ayat (1) telah ditetapkan Surat Keputusan Pembebanan oleh Bupati atau dibuatkan surat pernyataan tanggung jawab oleh yang bersangkutan maka aset lain-lain akan dikoreksi disesuaikan dengan yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati atau surat pernyataan tanggung jawab. pada
- (3) Untuk Hewan ternak yang mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh; maka mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Hewan Ternak tersebut saat digaduhkan.
Untuk Hewan ternak yang di potong paksa, maka mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Hewan Ternak tersebut saat digaduhkan.
- (1) Kebijakan akuntansi Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Hewan Ternak mengatur penyajian laporan keuangan untuk Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian Investasi Non
Permanen yang mengharuskan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), maka dalam penilaian Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Hewan Ternak di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai Investasi Non Permanen yang tak tertagih
- (2) Perhitungan nilai Investasi Non Permanen Penggaduhan Hewan Ternak dapat dilakukan dengan persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada.
- (3) Dengan metode persentase tertentu dari total saldo Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Hewan Ternak yang ada, Pemerintah Kabupaten Balangan menentukan persentase dalam meneliti jatuh tempo Investasi Non Permanen Penggaduhan Hewan Ternak dan cadangan Investasi Non Permanen tak tertagih sebagai berikut:
- (4) Penyisihan Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Ternak bukan berarti penghapusan atas Investasi tersebut.
| Umur Investasi Non Permanen Atas Hewan Ternak Melebihi Jatuh Tempo | Penyisihan Investasi Non Permanen atas Hewan Ternak Tak Tertagih | Kategori |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 bulan 1 th | 0 % | Lancar |
| Di atas 1 th - 2 thn | 30 % | Kurang Lancar |
| Di atas 2 thn - 3 th | 50 % | Diragukan |
| Di atas 3 th | 100 % | Tak Tertagih |
Bagian Ketiga Penghapusan Hewan Ternak
- (1) Kriteria hewan ternak yang dapat dihapuskan
2. mati karena penyakit bukan karena kelalaian penggaduh; b. potong paksa;
3. hilang bukan karena kelalaian penggaduh.
- (2) Prosedur penghapusan hewan ternak:
- a. penetapan hewan ternak yang dihapuskan dilakukan oleh Tim Penghapusan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. usulan penghapusan hewan ternak diusulkan oleh Kepala Dinas ke Bupati;
- C. penetapan penghapusan hewan ternak ditetapkan dengan SK Bupati.
Peraturan Bupati Balangan ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 24 Nopember 2014 pada

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ~H SEFEK EFFENDIE

Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 24 Nopember 2014 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, H. RUSKARIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 66