PERATURAN DAERAH KABUPATEN M!NAHASA TENGGARA Nomor - Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN M!NAHASA TENGGARA NOMOR j\_ TAHUN 2016 TENTANG JALAN DI KABUPATEN M!NAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN M!NAHASA TENGGARA NOMOR j\_ TAHUN 2016
TENTANG
JALAN DI KABUPATEN M!NAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peran strategi untuk mendukung . pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya pelayanan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara konvensional dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang­ Undang Nomor 38 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalarn penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; ,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan se bagaimana huruf c perlu membuat Peraturan Daerah ten tang Jalan;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang Ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tenta.ng Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
a
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. 1 1 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 65 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78 Tahun 2005 tentang Leger Jalan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PIIT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
25
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 1 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan batasan Kecepatan;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71).
Dengan Peraetujuan Bersama
DEW.Alf PERWAKILAII RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINABASA TENGGARA dan
BUPATI MINAHASA TENGGARA MEMUTUSKA?f :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BABI KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas um um.
6. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
7. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
8. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan um.um, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
9. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
10. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
4. 1 1 . Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakuka.n untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
12. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
13. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
14. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
15. Sistem Jaringan Jalan Selrunder adalah merupakan jaringan jalan dengan \_peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
16. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
17. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
18. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
19. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
20. Jalan Kabupaten adalah Jalan Lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan propinsi yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan lbukota Kecarnatan, antar Ibukota Kecarnatan, lbukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan Sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
21. Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau an tar pemukiman di dalam desa.
22. Bangunan utilitas adalah bangunan yang terletak di Ruang Milik Jalan yang bersifat sebagai pelayanan terhadap wilayah baik lokal maupun luar kota yang meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
23. Kawasan Khusus adalah kawasan yang strategis dan diprioritaskan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kawasan industri, perdagangan, pariwisata suaka alam dan wilayah perbatasan.
24. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
25. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Bagian Kedua
Asas
Pasal 2
Penyelenggaraan keamanan dan keseimbangan, jalan
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup penyelenggaraan :
Jalan Umum, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan; b. Jalan Khusus.
Bagian Keempat Tltjuan
Pasal 4
Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. Mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
BAB U JALANUMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
- (1) Penyelenggaraan Jalan Umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat produksi serta jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan daerah sehingga menjangkau desa terpencil.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Umum diarahkan untuk mewujudkan perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata dan seimbang.
Pasal 6
Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan.
Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan
Pasal 7
- ( 1 ) Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan Jalan Sekunder ,yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
Bagian Ketiga Fungal Jalan clan Persyaratan Telmia Jalan
Paragraf 1 Fungal Jalan
Pasal 8
- ( 1 )
Pasal 9
- ( 1 ) Jalan Kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal,
- (2) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan. .
- (3) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana climaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
- ( 1) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
- (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (3) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menghubungkan antar persil.
Paragraf'2 Persyaratan Teknia Jalan
- (1) Persyaratan telmis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus.
- (2) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila berjalan tanpa gangguan dan am.an.
- (4) Kapasitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan, satuan waktu, keadaan jalan dan lalu lintas tertentu.
- (5) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan.
- (6) Tidak terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan harus tetap terns menerus untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonomi tingkat nasional dan regional tidak dirugikan dengan
- mempertahankan fungsi pelayanan antar perkotaan dan antar desa.
- (7) Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertemuan dua ruas jalan atau lebih dalam satu bidang antara lain simpang tiga dan simpang empat.
- (8) Persyaratan telmis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan dan lingkungan.
Pasal 12
- ( 1) J alan Kolektor Primer didesain
Pasal 13
- ( 1 ) Jalan Lokal Primer didesain
Pasal 14
- (1) Jalan Lingkungan Primer didesain
Pasal 15
- ( 1) Jalan Kolektor Sekunder didesain
Pasal 16
Jalan Lokal Sekunder didesain
Pasal 17
- (1) Jalan Lingkungan Sek:under didesain
Pasal 18
- ( 1 ) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan pelengkap jalan harua disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.
- (3) Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Iain jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
- (4) Fungsi jalan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah agar lalu lintas (volume dan kecepatan) dapat terlayani sesuai dengan fungsi jalan.
Pasal 19
- ( 1 ) Jalan dilengkapi dengan perlengkapanjalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan Iangsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan Iangsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan yang terdiri dari :
- a. Rambu Lalu Lintas.
- b. Marka Jalan.
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- d. Alat Penerangan Jalan.
- e. Alat Pengendali dan Alat Pengamanan Jalan.
- f. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan.
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu linta.s dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- (5) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan pengguna jalan dan pengamanan aset jalan dan informasi pengguna jalan, antara lain:
- a. Patok-patok Pengarah.
- b. Pagar Pengaman.
- c. Patok Kilometer.
- d. Patak Hektometer.
- e. Patok Ruang Milik Jalan.
- f. Batas Seksi.
- g. Pagar Jalan.
- h. Tempat Istirahat.
Bagian Keempat Status Jalan
Pasal 20
Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan atas :
- a. Jalan Kabupaten;
- b. Jalan Desa.
Pasal 21
Jalan Kabupaten yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas :
- a. Jalan Kolektor Primer;
- b. Jalan Kolektor Sekunder;
- c. Jalan Lokal Primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antar desa;
- d. Jalan Lokal Sekunder;
- e. Jalan Strategis Kabupaten.
Pasal 22
Jalan Strategis Kabupaten yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf e adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten
Pasal 23
- ( 1 ) Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lokal Primer yang tidak tennasuk Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c di dalam kawasan perdesaan dan merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa.
- (2) Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kellina KelasJalan
Pasal 24
- (1) Kelas jalan dikelompokkan
Pasal 25
- (1) Spesifik.asi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi · pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median serta pagar.
- (2) Spesifikasi jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima} meter.
- (3) Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah Jalan Umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua} lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (4) Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah Jalan Umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (5) Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah Jalan Umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
BABm
BAGIAII-BAGIAN JAi.AN
DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAl'I JALAN
Bagian Kesatu Bagian-Bagian Jalan
Paragraf 1
Umum
Pasal 26
- (1) Bagian-bagian jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Mili:\c Jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).
- (2) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penetapan: Diundangkan di Ratahan Pada Tanggal 6 'li:f&lt;v.s� 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATE�AHASA TENGGARA, ## FARRY FREYKE LIWE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MJNAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 0&gt; NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MJNAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA (,1/'J.D\fo).
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Paragraf2 Ruang Manfaat Jalan

Pasal 27

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

## Pasal 28

- ( 1 ) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) badan jalan dilengkapi dengan ruang be bas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu.
- (4) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan Kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (5) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan Kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

## Pasal 29

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badanjalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

## Pasal 30

Am bang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/ atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

## Paragraf 3 Ruang Mllik Jalan

## Pasal 31

- ( 1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) merupakan .ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

## Pasal 32

- (1) Ruang milikjalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
- (2) Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
- (3) Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
- (4) Jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
- (5) Jalan kecil 1 1 (sebelas) meter.
- (6) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

## Pasal 33

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, Penyelenggara Jalan harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

## Pasal 34

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikuasai oleh Penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf4 Ruang Pengawasan Jalan

## Pasal 35

- ( 1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cliperuntukkan bagi pandangan bebas pengemucli dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalandi luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
- a. Jalan Kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- b. Jalan Lokal Primer 7 (tujuh) meter;
- c. Jalan Lingkungan primer 5 (lima) meter;
- d. Jalan Kolektor sekunder 5 (lima) meter;
- e. Jalan Lokal Sekunder 3 (tiga) meter;
- f. Jalan Lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
- g. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

## Pasal 36

- ( 1) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, Penyelenggara Jalan dan/ atau bersama instansi terkait berwenang:
- a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; dan/ atau
- b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan,

perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu atau menghilangkan benda-benda · yang mengganggu pandangan pengemudi.

- (2) Kegiatan tertentu yang dapat .mengganggu pandangan bebas pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap, antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/ atau menyilaukan pengemudi.

## Baglan Kedua Pemanfaatan Bagian-Baglan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon dan prasarana moda transportasi lain.

## Paragraf'2

## Banganan Utllltas

Pasal 38

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat climanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana climaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
- a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu [alan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
- b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada jaringan jalan di luar perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

- (4) Apabila ada bangunan utilitas yang dipasang di bawah tanah atau di ruang manfaat jalan yang mengakibatkan kerusakan badan jalan/konstruksi jalan, maka barangsiapa yang membangun utilitas tersebut baik perorangan atau lembaga harus bertanggung jawab untuk memperbaiki/ membuat kembali kerusakan terse but menjadi seperti keadaan semula.
- (5) Kegiatan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila berada di jalan nasional, jalan propinsi atau jalan kabupaten harus mendapat izin dari Penyelenggara Jalan yang bersangkutan.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.

## Pasal 39

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhirnpit, melintas atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

## Paragraf3 Penanarnan Pohon

## Pasal 40

- ( 1} P o hon pada sistem jaringan jalan di luar perkotaan harus ditanam di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam perkotaan dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median atau di jalur pemisah.
- (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf4

## Prasarana Moda Transportasi Lain

## Pasal 41

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan instansi yang menyelenggaralcan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamalcan kepentingan umum.

## BABIV IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI

## Pasal 42

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaatjalan dan di ruang milikjalan.

## Pasal 43

- ( 1) Ijin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya;
- (2) Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

## Pasal 44

- ( 1 ) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemohon dispensasi.

## Pasal 45

Pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan pemberian dispensasi pengguna ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk lintas wilayah kabupaten dapat dikoordinasikan kepada Gubemur.

## Pasal 46

- ( 1) Ketentuan mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan pemberian dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan bangunan atau benda dan penanaman pohon dalam rangka pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, serta penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan.

- (3) Penyelenggara di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawas Jalan.

## BABV WEWE.NANG

## Bagian Keaatu Umum

Pasal 47

- ( 1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraanjalan secara umum.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan daerah.

## Pasal 48

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Kedua Penetapan Siatem Jaringan Jalan, Fnngsl Jalan, Status Jalan clan Kelas Jalan

## Pasal 49

Penetapan sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan dilakukan secara berkala dengan Keputusan Bupati.

## Bagtan Ketlga Perubahan Fungal Jalan,

## Status Jalan, dan Kelas Jalan

## Pasal 50

- ( 1) Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila :
- a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
- b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
- c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggaraan jalan yang baru; dan / atau
- d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan / atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.

## Pasal 51

- (1) Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan statusjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara Jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan terse but sebelum status jalan ditetapkan.

## Pasal 52

Perubahan kelas jalan berdasarkan spesifikasi prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakuka.n oleh Penyelenggara Jalan.

## BAB VI

## PEIIYELENGOARA.AN JAi.AN

## Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip­ prinsip kernanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.
- (3) Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (4) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

## Pasal 54

- (1) Rencana umum jangka panjang terdiri dari rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten.
- (2) Rencana umum jangka menengah terdiri dari rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten.

## Pasal 55

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten Minahasa Tenggara disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang daerah.
- (2) Sistem jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan ruas jalan dengan status ruas Jalan

Kabupaten yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam satu daerah.

- (3) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 56

- (1) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui rapat koordinasi pembangunan.
- (2) Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.

## Pasal 57

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten Minahasa Tenggara disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka panjang jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat ( 1).
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## ; Pasal 58

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah jaringan jalan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

## Pasal 59

Pengendalian penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah meliputi

- a. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. pengendalian peraturan pelaksanaan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan di daerah.

## Pasal 60

- ( 1) Pembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan jalan secara umum Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Pembinaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi :
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendiclikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait; dan
- c. pemberian izin, rekomendasi dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

## Pasal 61

- ( 1) Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan :
- a. pelayanan kepada masyarakat ; dan
- b. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar desa atau kabupaten dengan pihak lain.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan.

•

•

## Pasal 62

- ( 1 ) Pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Penyelenggara Jalan dilakukan secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana serta pengendalian pengawasan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.

## Pasal 63

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 untuk aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 64

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keandalan jalan, mengembangkan potensi sumber daya alam, meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan.
2. ' (2) Pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkelanjutan.
- (3) Pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, tata laksana serta pengawasan dan pengendalian.
- (4) Kegiatan pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Penyelenggara Jalan dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain.

## Pasal 65

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan tata ruang wilayah.
- (2) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
4. {4) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
- (5) Pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan berhak mendapat ganti kerugian.
- (6) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pertanahan.
- (7) Bentuk ganti 'kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. pemukiman kembali;
- d. bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan; dan/ atau
- e. gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan hurufc.

## Pasal66

- (1) Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Penyelenggara Jalan tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan

lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Penyelenggara Jalan mengajukan usul penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang­ undangan.

- (2) Apabila yang berhak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi karena dianggap jumlahnya kurang layak, maka yang bersangkutan dapat meminta banding pada Pengaclilan Tinggi agar mendapatkan ganti rugi. Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.
- (3) Pembangunan jalan baru yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun lembaga lainnya agar memperhatikan tentang lebar jalan minimal.
- (4) Lehar jalan minimal yang dimaksud yaitu I = 6 meter; terdiri dari 1 meter untuk saluran samping kiri dan 1 meter untuk saluran samping kanan, serta lebar 4 meter untuk badan jalan.

## Pasal 67

Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pertanahan.

## Pasal 68

Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.

## Pasal 69

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai clilaksanakan paling sedikit pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan harus :
- a. Didasarkan atas rencana teknis;

- b. Diawasi oleh Penyelenggara Jalan atau Penyedia Jasa pengawas.
- (3) Pelaksana konstruksi jalan dan Penyedia Jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

## Pasal 70

Penyelenggara -Jalan harus menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

## Pasal 71

Selama berlangsungnya pelaksanaan konstruksi jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga fungsi bangunan utilitas.

## Pasal 72

- (1) Dalam hal pembangunan Jalan Kabupaten yang melampaui batas daerah/kewenangan, Penyelenggara Jalan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah yang dilampaui. ·
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dapat memberikan fasilitas dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 73

- (1) Jalan Umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan Umum serta telmis dan administratif sesuai dengan pedoman peraturan perundang -undangan.
- (2) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.

- (3) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas Jalan Umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. struktur perkerasan jalan;
- b. struktur bangunan pelengkap jalan;
- c. geometri jalan;
- d. pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- e. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- f. perlengkapan jalan.
- (5) Suatu ruas Jalan Umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, Leger Jalan dan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Uji Laik Fungsi.

## Pasal 74

- ( 1) Penyelenggaraan jalan berwenang mengadakan penilikan jalan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan berwenang mengangkat Penilik Jalan sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 75

Penilik Jalan bertugas :

- a. mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan setiap hari;
- b. menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada Penyelenggara Jalan paling seclikit satu kali setiap bulan; dan
- c. menyampaikan usul tindakan terhadap basil pengamatan kepada Penyelenggara Jalan atau instansi yang berwenang.

## Pasal 76

Pengawasan jalan meliputi pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

## Pasal 77

- (1) Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat· (1) meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, serta pengendalian fungsi, dan manfaat basil pembangunan jalan.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan dan pembangunan.
- (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

## BABVII DOKUMER JALAN

## Pasal 78

Dolrumen jalan meliputi Leger Jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana dan dolrumen laik fungsi jalan.

- (1) Setiap Penyelenggara Jalan harus mengadakan Leger Jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian serta penyampaian informasi.
2. {2) Pembuatan Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan Leger Jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan Leger Jalan meliputi kegiatan pengesahan Leger Jalan yang telah disiapkan oleh Penyelenggara J alan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan Leger Jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat Leger Jalan sebelumnya.
- (5) Pemutakhiran Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar Leger Jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar Leger -Jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengganti Leger J alan yang rusak.
8. merupakan kegiatan untuk Leger Jalan kepada pihak yang menginformasikan data memerlukan. (8) Penyampaian informasi

## Pasal 80

## Leger Jalan digunakan untuk :

- a. Penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. Pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

## Pasal 81

- (1) Leger Jalan paling sedikit memuat:
- a. Data identitas jalan;

- b. Data jalan;
- c. Peta lokasi ruas jalan; dan
- d. Data ruang milik jalan.
- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Nomor dan nama ruas jalan;
- b. Nama pengenal jalan;
- c. Titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
- d. Sistem jaringan jalan;
- e. Fungsi jalan;
- f. Status jalan; dan
- g. Kelas jalan.
- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
13. data teknis:
- a. Jalan;
- b. Jembatan;
- c. Terowongan;
- d. Bangunan pelengkap lainnya;
- e. Perlengkapan jalan; dan
- f. Tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. Titik awal dan akhir ruas jalan;
- b. Batas administrasi;
- c. Patok kilometer;
- d. Persimpangan;
- e. jembatan; dan
- f. Terowongan.
- (5) Data ruang milikjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Luas lahan;
- b. Data perolehan hak atas tanah;
- c. Nilai perolehan; dan
- d. Bukti sertifikat hale atas tanah.
- (6) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABVDI

## PER.AN MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalarn pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Dalarn pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalarn penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalarn pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalarn pelayanan, pemberdayaan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalarn penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalarn pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalarn pengawasan fungsi dan manfaat jalan serta pengendalian fungsi dan manfaat.

## Pasal 83

- (1) Peran masyara:kat dalam pengaturan jalan sebagaimana climaksud dalarn Pasal 82 ayat ( 1), pelayanan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran atau informasi.
- (2) Peran masyarakat dalarn penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 82 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, infonnasi atau melakukan sendiri.
- (3) Peran masyarakat dalarn penyusunan program dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran atau informasi.
- (4) Peran masyarakat dalam penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dapat berupa usulan, saran, informasi ataudana.

- (5) Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, infonnasi atau melakukan langsung.
- (6) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan atau informasi.

## Pasal 84

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada Penyelenggara Jalan.

## BABIX JALAN KHUSUS

## Pasal 85

- (1) Jalan Khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan di kawasan industri dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Penyelenggara Jalan Umum.

## Pasal 86

- ( 1) Suatu ruas Jalan Khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum.
- (2) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada daerah untuk dinyatakan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas Jalan Khusus tertentu untuk dijadikan Jalan Umum dengan pertimbangan :
- a. Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
- b. Untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan perkembangan daerah; dan/ atau
- c. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 88

- (1) Jalan Khusus yang diserahkan oleh Penyelenggara Jalan Khusus Kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Jalan Khusus yang diarnbil alih oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) diubah menjadi Jalan Umum.
- (2) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena penyerahan dari Penyelenggara Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 87 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ata.s usul Penyelenggara Jalan Khusus kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah setelah menyetujui usulan perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas Jalan Khusus menjadi Jalan Umum.
- (4) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena pengambilalihan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) oleh Kepal