PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN Nomor 04TAHUN Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dala.m upaya memberikan pelayanan · ya baik dan optimal kepada rnasyarakat di lokasi terminal pe dilakukan peningkatan fasiftas dan perubahan tarit pemaka sarana terminal; - b. bahwa calarn rangka mernberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, dipandang perlu memungut retribusi · jasa usaha atas pelayanan di terminal; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah ·tentang Retribusi Terminal. 1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Suma.tern Tenqah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Norr.or 7 Tahun ·1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingk.at II Tanjung Jabung (l\_emba.ran N~gara Repub!ik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenta.ng Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'i 98'1 Nemer 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lnr'onesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nornor 54 Tahun 1999 tentanq Pembentukan Kabupaten Sarolanqun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjunq Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4844) ; 5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan /\ngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5025) ; 7. Undang-Undang Nor, ior 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor ·130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049) ; 8. Peraturan Pemerint.ah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan La!u Untas Jalan ( L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529). Dengan Persetujuan Bersama BUPATl MERANGIN dan DEWAN PERVi/Al&lt;ILAN RAKYAT KABUPATEN MER/.\NGIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat I ~
------------------·--·--.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 04TAHUN 2011
TEMTANG
RETR!BUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! MERANG!N,
- a. bahwa dalam ranpka cntuk rnelaksanakan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dala.m upaya memberikan pelayanan · ya baik dan optimal kepada rnasyarakat di lokasi terminal pe dilakukan peningkatan fasiftas dan perubahan tarit pemaka sarana terminal;
- b. bahwa calarn rangka mernberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, dipandang perlu memungut retribusi · jasa usaha atas pelayanan di terminal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah ·tentang Retribusi Terminal.
1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Suma.tern Tenqah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Norr.or 7 Tahun ·1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingk.at II Tanjung Jabung (l\_emba.ran N~gara Repub!ik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
'
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenta.ng Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'i 98'1 Nemer 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lnr'onesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nornor 54 Tahun 1999 tentanq Pembentukan Kabupaten Sarolanqun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjunq Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4844) ;
5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan /\ngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5025) ;
•
7. Undang-Undang Nor, ior 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor ·130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049) ;
8. Peraturan Pemerint.ah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan La!u Untas Jalan ( L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).
Dengan Persetujuan Bersama
BUPATl MERANGIN dan DEWAN PERVi/Al&lt;ILAN RAKYAT KABUPATEN MER/.\NGIN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL Menetapkan
Pasal 1
alarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. ·. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan perangkat daerah sebagai ::. unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
I
- ; Bupati adalah Bupati Merangin.
,1
.'.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daorah yang selanjutnya disetut DPRD adalah Lernbaga Perwakilan Daerah sebaqai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- ·'5. Dinas Penqelolaan Keuanqan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuanqan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
- 6. Dinas Perhubunqan adalah Dinas Perhuounqan Kabupaten MfJrangin.
- ; 7. Kas adalah Kas Pernerintah Daerah Kabupaten Merangin.
- \ 8. Pejabat adalah Peqawai yang diberi tuqas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai denagn Perundanq-Undanqan yang berlaku.
,:~rminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menaikkan dan 1i· J~nurunkan orang dan/atau barnng serta mengatur kedatangan dan '.&lt;i! :eh1berangkatan kendaraan umum, yang rnerupakan salah satu wujud simpul ~'ringan transportasi . . ,
'iadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 'Perseroan komanditer, perseroan lainnya. Sadan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, konqsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
,.1
I
·!
·Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan manganut prinsip-prtnslp komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
2
:·: peron . Retribusi "Termlnal selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas I . pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum tempat kegiatan usaha, fasititas lainnya dilingkungan terminal yang .. dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan J·:
. . ; Wajib retribusi adalah orang pribadi atau bad an yang menu rut Peraturan ; · Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran ' retribusi .
. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang rnerupakan batas ·r· waktu bagi wajib retribusi untuk mernanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas / terminal.
': Surat Pendaftaran Objek Retribusi Oaerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-unaangan Retribllsi Daerah.
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD : adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi clan atau sanksi administrasi : berupa bunga atau denda.
2. 6.· Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ( keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
3. a Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberntan terhadap ·· Sl&lt;RD atau dokumen lain yang dipersarnakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusL
-
'.! Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 1 menqelola data dan/atau keterangannya dalam rangka pengawasan ?.J r kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi ## BAB II
Pasal 2
ngan narna Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas · Iayanan terhadap penggunaan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, Hiki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3
Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan .':pem1mpang dan bis urnum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di {! lingkungan terminai yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pernerintah Daerah.
- ) .Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah ·!. terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, ·,. · BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 4
bjek Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yany menggunakan fasilitas rmlnal.
GOLONGAN RETRIBUS!
,•.
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUS!
Pasal 5
iribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha . . ,
!
BAB IV
CARA MENGLJKUR TINGl&lt;AT PENGGUNAAN JASA
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUS!
Pasal 6
penggunaan [asa diukur ## BAB V!
WIU\YAH PEMUNGUTAN
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUS!
Pasal 8
\_;ttibusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.
J
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9
retribusi pelayanan fasilitas kios dan sejenisnya dalam terminal adalah lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Peraturan Bupati.
BAB VII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
'.tribusi terutang terjadi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lain ·! yang dipersamakan.
'
..
·.
,
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB Vlll - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) disetor secara bruto ke Kas daerah.
Ketentuan mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan bupati.
BAB Vlll - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-larnbatnya 15 (lima belas hari) setelah saat terutang.
Pa..;al 13
) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat !ain yang ditunjuk , oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- ) Pembayaran retrit-usi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) maka hasil 1 retribusi harus disetor ke kas daerah setambat-lambatnya 1 x 24 jam atau ; dalam waktu yang ditentukan ..
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran diatur dengan Peraturan Bupati.
BJI..B IX
TATA CARA PEMBAYARAN
'
Pasal '14
- ) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- ) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-larnbatnya 15 (lima belas) hari '' !setelah sejak saat terutang.
BAB Vlll - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
- ) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain ya·ng dipersamakan, SSRD, dan STRD;
- ) Dalarrt ha! pembayaran dilakukan diternpat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas Dae rah selarnbat-larnbatnya 1 x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati; dan/atau
- ) Ketentuan menganai tata cara oernbayaran dan penyetoran hasil retribust ·--diatur dengan Peraturan Bupati.
'
,
1
j
.
Bupati atas permohonan wajib retribusi setelan memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat rnemberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi daiarn kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sarnpai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan;
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pembayaran sebagaimana dimal&lt;sud pad a ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
BAB Vlll - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17
Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
Untuk jenls, isl, ukuran buku dan tanda bukti pernbayaran ditetapkan oleh Bupati.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB X - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 18
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengaJukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
Perrnohonan pengembalian kelebihan pernbayaran retribus: diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekuranq-kuranqnya menyebutkan :
- a. Nama dan alarnat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besamya kelebihan pembayaran; dan/atau
4. ' d. Alasan yang singkat clan jelas.
5. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enarn) bulan sejak diterimanya perrnohonan pengemba!ian kelebihan pernbayaran retribusi retribusi harus memberi keputusan;
6. Apabila permohonan pengernbalian kelebihan retribusi dikabulkan harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dlterimanya permohonan.
BAB X - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 19
- Apabi!a wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya Kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutanq rotrlbus! tE·rsebut: (1)
'
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam jangkn waktu paling :. lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; dan/atau kelebihan pe. nbayaran retribusi dilakukan setelah fewat
::Apabila pengembalian I 'waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Bupati memberikan .: imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan ;; pembayaran kelebihan retribusi.
BAB X - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 20
. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
BAB X - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 23
TATA CARA PENAGIHAN Pasal21
Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan . didahului Surat Teguran.
- Pengeluaran Surat' Tequran dikeluarkan segera setelah 30 (tiga puluh) hari i sejak jatuhternpo pembayarn .
- . Dalam rangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib . retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang .
- . ) Surat Tequran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau !: . pejabat lain yang ditunjuk.
- ) Ketentuan menganai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan '.;· Bupati.
Pasa122
- Retribusi yang terhutang hsrdasarkan SKRD atau dokumen lain yang r dipersamakan, STRD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh \wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagi11 dengan surat paksa.
- °)· Penagihan retribusi denga surat paksa dilaksanakan ## BAB XIII
SANl&lt;SI ADMNISTR/\SI
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN Pasal21
Pasal 25
!Dalam hat wajib retribusi tertentu tidak rr:embayar tepat pada waktunya atau ,~urang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua /persen) setiap bulan pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan '. menggunakn STRD.
,
PENYIDIKAN
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN Pasal21
Pasal 26
·~ejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pernerintah Daerah diberi . '.Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 'pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana diamksud dalam Uridang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanq Hukum Acara Pidana . . ·wewenang penyidik sebaqairnana diamksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibida.ng retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut merjadi lebih lengkap dan jelas;
2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadl atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuakn sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; b
3. Meminta keterangan dan badan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan denagn tindak pidana dibidang retribusi daerah; C.
4. Memeriksa buku-buku catatan-catatan can dokumer,-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d
5. Melakukah pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan. Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang retribusi daerah; f
7. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempa~ .. pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebaqairnana dimaksud pada huruf a; 9
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keteranqannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
11. dipertanggungjawabkan. yang dapat penyidikan tindak k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pidana dibidang retribusi menu rut hukurn
12. Penyidik sebagaimanan dimaksud pada ayat (1)· memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil kepada per.untut umurn, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huk.um Acara Pidana.
--·----
.
•
~;!
SANKS! PIDANA
BAB XV - SANKS! PIDANA
Pasal 27
ij•
·
Wajib retribusi yang tidak malaksanakan kewajibannya sehingga merugikan : keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurunqan atau pidan adenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
ji
,z~
\_ft;
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah pelanggaran.
,.} Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
·I
•
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
saat Peraturan Daerah lni mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten leranqin Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah . abupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan \_l:lerah Kabupaten Merangin Nomor 14 tahun 2000 tentang retribusi Terminal \mbaran Daerah Nomor 2 Tahun 2004) dicabut dinyatakan tidak berlaku. Pada
..
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
eraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
igar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Peraturan Daerah ini Xabupaten Merangin.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Bangko Pada tanggal ;i. • &gt;" .. 2011

Penetapan: ij' 'Diundangkan di Bangko 2011 .. .EKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN ·~ada tanggal s: S - '· - PEMBINA UTAMA MUDA ··,; NIP. 19610619 198403 1 002 ': ). KHAFIED MOElf'! •· / LEMBARAN DAE.RAH KABUPATEN MEHANGIN TAHUN 2011 NOMOR .0.~. . • ## PENJELAS/\lil ## PERATURAN DAEFV\H KABUPATEN MERANGI~ ## RETRIBUSI TERMINAL TENT ANG NOMOR iXt TAHUN ~W11 ## · '·ENJEU\SAN UMUM: Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin iJntang Retribusi Terminal dalam Kabupaten Merangin. Penyusunan Peraturan ia'erah ini adalah pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 ahun 2004 tentang Retribusi Terminal dalam Kabupaten Merangin dan ,. , ebagai tindak Ianlut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ntanq Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana retribusi terminal termasuk slam jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf 'Undanq-undanq Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ; aerah. ·-'sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan ernberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan aerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalarn menunjang daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan embangunan daerah adalah melalui pungutan atas retribusi terminal segingga lharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi retribusi daerah serta · enigkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat. Penetapan Peraturan Daerah i 1i agar dapat menjamin terlaksananya '. saha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Ash Daerah (PAD) otonomi . 2 cukup jelas Pasal 3 cukup jelas .·Pasal 4 cukup jelas .&gt;Pas al 5 cukup jelas Pasal 6 cukup [elas Pasal 7 cukup jelas Pasal 8 cukup [elas Pasat 9 cukup [etas enjelasa Pasal demi pasa! ~asal 1 cukup jelas Pasal