PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 24 Tahun 2007 tentang KELU RAHA N BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku 6 Oktober 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
KELURAIIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELAWI,
- bahwa untuk melaksanakan ketenluan Pasal 127 ayat (1) Undangundang Nomor 8 'Tahun 2005 tentang Pcrubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan Kelurahan; perlu
- b bahwa untuk melaksanakan maksud huruf di ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mclawi tentang Kclurahan. perlu pada
- 1 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah Pengganti Tahun 2005, tentang perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraluran Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Negara Nomor 4438); Negara
- 6 Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 5 Peraluran Pcmcrintah Nomor 25 Tahun 2000 tcntang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor4588);
8. Peraturan
Menetapkan
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20u5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Dengan Persctujuan Bcrsama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT IJAERAH KABUPATENI KOTA
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN:
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- 3 Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 4 DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapaten Melawi
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Melawi
5. Bupati adalah Bupati Melawi
- 7 Camat adalah Camat dalam Kabupaten Melawi
- Kecamatan
10. Perangkal Kelurahan adalah unsur, Pembantu Lurah Kabupaten Mclawi pada
- 9 Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang mcnyclenggarakan fungsi-fungsi Pemcrintah di Kelurahan pada Kabupaten Melawi
- adalah Kesatuan masyarakat Hukum memiliki kewenangan unluk mengalur dan mengurus kcpcntingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2
Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan Pelayanan Publik guna mempercepat
Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan
Pasal 3
- 1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
Pasal 4
- (1) Didalam pembentukan Kclurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan mcmperhalikan faktor-faklor sebagai berikut
2. b luas wilayah dalam rangka pembcrian pelayanan dan pembianaan masyarakal; yaitu
3. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.500 jiwa atau 300 KK
4. sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya hubungannya dengan adat istiadat;
5. Sarana dan prasarana alau kemungkinan tcrscdianya sarana prasarana perhubungan; sosial, pemasaran produksi dan prasarana Pemerintah; yaitu
- d. potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
7. lclak mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan; yaitu
8. ciri masyarakat yang mempunyai sifat majcmuk dengan kehidupan sosial, ckonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
9. Disamping masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk membentuk Kelurahan mcmpcrhatikan juga mcngenai nama Kclurahan, batas Kclurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja. perlu pada
Pasal 5
Pasal Pingan setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.
Bagian Kctiga
Tata Cara
Pasal 6
- 10) Pembentukan; penghapusan dan alau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah sctelah Zendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat Kelurahan kepada Bupati dengan Eembusan Camat.
2. @ Usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati memintakan persetujuan DPRD.
3. penggabungan kelurahan.
Pasal 7
- [1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati sctelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan- alasannya.
- Bupati dengan dilampiri: pada
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan diusulkan kepada Bupati hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah. pada
4. dafiar Nama Kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan;
- data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan
- b peta wilayah Kelurahan induk dan wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan peta
- d. kcputusan [urah\_
Bagian Keempat
Perubahan Dcsa Menjadi Kclurahan
Pasal 8
- Melawi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- @) Pembentukan Kclurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Pemcrintah Dcsa alas persetujuan BPD kepada Bupati dengan melalui Camat. pada
Pasal 9
ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ~enjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah kecamatan
Pasal 10
dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan
Pasal 11
- Brubahnya slatus desa menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah mcmpcrhatikan kepcntingan Kelurahan yang pada ayat dcngan
- Pendapalan dan Belanja Dacrah Kabupaten.
Pasal 12
Peta Kelurahan yang dibentuk .
Bagian Kclima
Mekanisme Pemckaran, Pcnggabungan dan Penghapusan Kelurahan
Pasal 13
- Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimckarkan.
- Kelurahan hasil pemekaran kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) dan (2). pada
- Pemekaran Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat Kelurahan; kemudian diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati .
- Usul sebagaimana dimaksud oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD ditetapkan dcngan Pcraturan Dacrah. pada guna
Pasal 14
- dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat Kelurahan.
- Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkutan.
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
- Selain tugas sebagaimana dimaksud dilimpahkan olch Bupali. pada
- 3) Urusan Pcmcrintahan scbagimana dimaksud pada ayat (2) discsuaikan dcngan kcbuluhan Kelurahan dengan
BAB III - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
Dalam melaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), lurah mempunyai fungsi pada pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
pemberdayaan masyarakat;
pelayanan masyarakat;
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- pembinaan lembaga kemasyarakatan.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18
- (1) Kelurahan tcrdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
2. Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri dari Sekretaris kelurahan dan seksi scbanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
Jang berada diwilayah kerjanya.
Pasa] 20
- Pempinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-msing-
- Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masingmasing
KEUANGAN
- [1) Kcuangan Kelurahan bersumber dari
1. APBD Kabupaten yang dialokasi sebagaimana Perangkat Duerah lainnya.
- € sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
6. bantuan Pemerintah, Pcmerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan ketiga. pihak
- Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat pada
- (1) huruf a ## BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu Pembentukan
Di Kelurahan dibentuk lembaga kcmasyarakatan.
- dimaksud
- ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang pada
TATA KERJA
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 21
- [1) Kcuangan Kelurahan bersumber dari
1. APBD Kabupaten yang dialokasi sebagaimana Perangkat Duerah lainnya.
- € sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
6. bantuan Pemerintah, Pcmerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan ketiga. pihak
- Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat pada
- (1) huruf a ## BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB VI - KEUANGAN
Pasal 22
Di Kelurahan dibentuk lembaga kcmasyarakatan.
- dimaksud
- ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang pada
TATA KERJA
6
smpzi
Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Kewajiban
BAB V - TATA KERJA
Pasal 23
urusan pemerintah, pembangunan; sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan
BAB V - TATA KERJA
Pasal 24
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lembaga keniasyarakatan fungsi pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka mempcrkokoh
rencana; pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan Pngembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya hidup;
Penumbuh-kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royang masyarakal;
Femaja;
Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
Pemberdayaan dan peningkatan kesejahtcraan keluarga;
Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat .
BAB V - TATA KERJA
Pasal 25
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai kewajiban baga memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; malaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serla mcmpertahankan dan mcmelihara keutuhan Ncgara Kesatuan Republik Indonesia;
mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
menjalin hubungan kemitraan dcngan berbagai pihak yang tcrkait;
menjaga ctika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan; pembangunan dan kemasyarakatan.
Bagian Ketiga Kegiatan
BAB V - TATA KERJA
Pasal 26
baga kemasyarakalan mcmpunyai kegiatan
Peningkatan pelayanan masyarakat;
Pengembangan kemitraan;
- Peningkatan pcran serla masyarakat dalam pcmbangunan;
Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ckonomi; sosial budaya dan lingkungan hidup;
- Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
dengan pengesahan
Bagian Keempat
Kepengurusan dan Keanggotaan
BAB V - TATA KERJA
Pasal 28
- secara musyawarah dari anggota masyarakat yang
- cara pemilihan pengurus dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- 9 Masa bakti pengurus adalah 6 (enam) tahun.
- Hak dan kewajiban pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga lembaga Kemasyarakatan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 29
- Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik kelurahan yang bersangkutan.
- 2 Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan. pada
Bagian Kelima
Tata Kcrja
BAB V - TATA KERJA
Pasal 30
- Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan Jembaga.
- 0 Unsur pembantu pimpinan bertugas untuk mengkoordinir kegiatan seksi-seksi.
- Unsur pelaksana bcrlugas mclaksanakan program kcrja lcmbaga kemasyarakalan. unluk
BAB V - TATA KERJA
Pasal 31
- Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
Pendanaan
BAB V - TATA KERJA
Pasal 32
yang sah dan tidak mengikat. Linnya
BAB V - TATA KERJA
Pasal 33
kegiatan di pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat menggunakan kemasyarakatan. bidang
Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud (1) dkkukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan. pada ayat
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34
binaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35
menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
memberikan pedoman administrasi , tala naskah dinas dan pclaporan;
menetapkan alokasi dana dari APBD;
aset dacrah yang dikelola olch Kelurahan;
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pcmcrintahan kclurahan;
nempasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat; lembaga adat beserta Ek-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
nenyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah; perangkat kelurahan dan lembaga Lemasyarakatan;
kelurahan;
melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
peraturan yang mengatur mengenai kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
tanggal diundangkan. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perauran Daerah ini dengan Empatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mclawi. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinob pada langgal 6 Oktober 2007 B#PATI MELAWI, ÀSUMAN KURIK 9 Oktober 2007 SARETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, ## MARTIN LUTHER D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 24
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
## KELURAHAN
dacrah diarahkan untuk mempercepat lerwujudnya mclalui pelayanan; pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalan penyelenggaraan dari melaksanakan dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya Untuk itu maka pembentukan kelurahan harus mempcrtimbangkan dan syarat kewilayahan. Kelurahan olch lurah dibantu oleh pcrangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan lugasnya itu lurah mempunyai tugas (1) pelaksana umun\_ Dalam hal pclimpahan lugas dari Bupati kepada Lurah, maka pemerintah memverilikasi tugas-tugas yang dilimpahkan secara profesional. Pelaksanaan tugas optimal apabila diikuti dengan pcmbcrian sumber-sumbcr kcuangan 71? besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan pada perlu pada perlu dapat dibentuk lembaga kcmasyarakatan scpcrti Rukun
pemerintahan maka pemerintah; pemerintah provinsi, pemerintah pembinaan atas penyelenggaraan daerah termasuk ketentuan yang berlaku
sampai dengan
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas