Unknown BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG Nomor 22 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA. SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
.
L
Mengingat oo-
:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR $ TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA. SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017...
- .1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), N
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7s -Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), :
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang -ng Nomor 6 Tahun
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang --Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717):
- . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 5. Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tetang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093): 6.
- . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 7. dan Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883):
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 /PMK.07/2016 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 'Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478):
Pi
Uu
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 12): 9.
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 44):
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2):
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2017
Fer
|
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 3.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat BAB Il RINCIAN DANA DESA
o
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- a. penetapan Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang 'Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Dasar, yaitu besarnya 9045 (Sembilan puluh per seratus) dari besaran Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten dibagi rata untuk seluruh desa.
2. penetapan Dana Desa dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB IHI PENYALURAN DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
3. : (3) Penvaluran ka
4. (4 Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- a. APBDes Tahun Anggaran 2017:dan
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 4.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
PENGELOLAAN
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 6
Dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 7
- (1) Setiap Pengeluaran belanja dana desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum APBDesa ditetapkan.
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
BAB IV - PENGELOLAAN
Pasal 8
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan,
BAB V - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9
- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 11
'
- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 306 (tiga puluh perseratus), Bupati :
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut, dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. NN 4
an
- (2)Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 304 (tiga puluh perserdtus)... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib mengangarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.
## BAB VII PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN
Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran
##
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30x (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan/ atau L' Oo - (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR &amp; TAHUN 2017 &amp; TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM DALAM KAUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2017

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA'


## 1. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

/

Undang-Undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin,
- b) selokan,

BNN

- 'c) tempat pembuangan sampah,
- d) gerobak sampah,
- f) mesin pengolah sampah, dan
- e) kendaraan pengangkut sampah,
- g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

.

- a) tambatan perahu,
- b) jalan pemukiman,
- c) jalan poros Desa:
- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian,
- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata,
- f) jembatan Desa,
- g) gorong-gorong,
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) terminal Desa, dan
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
11. . pembangkit listrik tenaga mikrohidro: a.

.

ES

- pembangkit listrik tenaga matahari: C.
- . pembangkit listrik tenaga diesel: b.
- instalasi biogas: d.
- sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. : £
- jaringan distribusi tenaga listrik: dan e.
- 4)Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- website Desa, b.
- jaringan internet untuk warga Desa: a.
- peralatan pengeras suara (loudspeaker): C
- sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. d.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- b. sanitasi lingkungan:
- a. air bersih berskala Desa:
- jambanisasi: C
- balai pengobatan, posyandu, dan ba Mp alat bantu penyandang disabilitas:
- mandi, cuci, kakus (MCK): d.
- sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.


|

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
2. bangunan PAUD: b.
3. taman bacaan masyarakat: a.
4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya: C.
5. taman belajar keagamaan: e.
6. wahana permainan anak di PAUD: d.
7. bangunan perpustakaan Desa: f.
8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat: h.
9. buku/bahan bacaan: 8.
- i) sanggar seni:
- k) peralatan kesenian, dan
- 3) film dokumenter:
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: |
- b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan,
- a. bendungan berskala kecil:
18. irigasi Desa, C
19. percetakan lahan pertanian: d.
20. kandang ternak, f
21. kolam ikan, e.
22. mesin pakan ternak, g.
23. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan): dan
24. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 1.
25. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: 2)
- b) lumbung Desa,
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan:
- c) gudang pendingin (cold storage), dan


OA

Ka

- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya ya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. PA
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan .prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit:
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor:
- d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) mesin bubut untuk mebeler, dan
7. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: 1
- a) pasar Desa,
- b) pasar sayur,
10. Cc) pasar hewan,
- d) tempat pelelangan ikan,
- e) toko online:
- f) gudang barang, dan
14. sarana dan pemasaran lainnya vang sesuai dengan
- 9) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata,

a

- c) kios warung makan:
- b) kios cenderamata:
- d) wahana permainan anak:
- f) taman rekreasi,
- e) wahana permainan outbound:
- g) tempat penjualan tiket:
- 1) angkutan wisata: dan
- h) rumah penginapan:
- j) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi:
- b) peraut kelapa,
- c) penepung biji-bijian:
- d) pencacah pakan ternak:
- e) sangrai kopi:
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran:
- g) pompa air,


» 8/

- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) traktor mini, dan
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: |
- 2) kolam untuk mata air:
- 1) pembuatan terasering:
- 3) plesengan sungai:
- S) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pencegahan abrasi pantai: dan
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 2) pembangunan gedung pengungsian:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi,
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam:
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, dan
- S) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lannva sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
- a) penyediaan air bersih:
- b) pelayanan kesehatan lingkungan:
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah: |
- d) pengelolaan balai pengobatan Desa
- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui:
- g) fasilitasi keluarga berencana:
- i) pengobatan untuk lansia:
- h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas: dan
- i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

## 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) bantuan insentif guru PAUD:
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja:
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan:
- d) penyelengaraan kursus seni budaya:
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter: dan
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga:
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga:
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah: dan
- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- a) pengelolaan terminal Desa,
- b) pengelolaan tambatan perahu: dan
- c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas:
- c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel:
- b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu:
- d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin: dan
- e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dalam


/

- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- b) koran Desa,
- a) sistem informasi Desa,
- c) website Desa,

-

- d) radio komunitas, dan
- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi:
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- b) pembibitan tanaman keras,
- a) pembibitan tanaman pangan,
7. c)| pengadaan pupuk,
- e) pengelolaan usaha hutan Desa,
- d) pembenihan ikan air tawar,
- f) pengelolaan usaha hutan sosial,
- h) inseminasi buatan,
- g) pengadaan bibit/induk ternak,
13. ) pengadaan pakan ternak, dan

f


- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- b) kerupuk,
- a) tepung tapioka,
- c) keripik jamur,
- e) ikan asin,
- d) keripik jagung,
- f) abon sapi,
- h) kopi,
- g) susu sapi,
- i) coklat,
12. . k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j) karet, dan
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- b) alat-alat rumah tangga,
- a) meubelair kayu dan rotan,
- c) pakaian jadi/ konveksi,
- e) kain tenun:
- d) kerajinan tangan,
- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. | 2
- 1) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama:
- c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
- b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama: dan
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa:
27. cC) industri pariwisata Desa:
- b) industri air minum:
- d) industri pengolahan ikan, dan


Ya 8/ (9

- e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain: 6)
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga:
- c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta, dan
- b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi:
- d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: 7)
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat,
- c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha.ekonomi masyarakat,dan. ----.-.--...-.-
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG,
- b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
- d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
15. c| percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil, dan
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: . a
- b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi
- a) penyediaan informasi harga/pasar:
19. mayarakat dan/atau koperasi:
- b) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga: dan
- c) kerjasama perdagangan antar Desa:
- c) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam,
- c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam: dan
- d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembibitan pohon langka,
- c) rehabilitasi lahan gambut:
- b) reboisasi:
- d) pembersihan daerah aliran sungai:
- e) pemeliharaan hutan bakau:


|

- f) perlindungan terumbu karang: dan
- g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain: : aa a
- a) pengembangan sistem informasi Desa:
- b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat, dan
- c) kegiatan lainnya yang seswai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- a) penyusunan arah pengembangan Desa:
- b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan: dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
12. 3)Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- b) penyusunan profil Desa/data Desa,
- a) pendataan potensi dan aset Desa,
15. Cc) penyusunan peta aset Desa, dan
16. &amp; d) penyusunan perencanaan desa meliputi RPJMDes , RKP desa, Survei Desain dan RAB, Musyawarah Perencanaan Desa dan kerjasama antar desa kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
17. 4 Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal,
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa,
- c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, dan

Lu

- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain: 5)
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital,
- c) pengembangan sistem informasi Desa, dan
- b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik,
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain: 6)
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat,
- b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat, dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
11. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain : 7)
- b) penyelenggaraan musyawarah Desa, dan
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa,
- c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
15. Melakukan pendampingan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain: 8)
16. b)
- a) pelatihan kepemimpinan,
- e) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa, kader teknis, dan
19. f?) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 9) 8 Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
- b) pelatihan teknologi tepat guna,
- d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
- c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi:
25. . warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif: 1
26. . tenaga kerja usia produktif: 2.
27. kelompok usaha ekonomi produktif: 3.
28. . kelompok pemuda, 5.
29. . kelompok perempuan: 4.
30. . kelompok tani: 6.
31. . kelompok pengrajin: dan 8.
32. . kelompok nelayan: 7.
33. . warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa. 9.
- e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara
- a) Pemantauan berbasis komunitas:
37. partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- b) Audit berbasis komunitas:
- c) Pengembangan unit pengaduan di Desa
- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa: dan
- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa:
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.




## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jin. Sultan Mahmud Badaruddin II No. S21.A Sukaraya Telp./Faks. (0735) 321046 BTA - 32115

BF

## NOTA DINAS

Kepada.

Dari

Lampiran

Perihal :

Tanggal

: Yth. Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah / Asisten 1 Ogan Komering Ulu 1

:

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ogan Komering Ulu

: 1 exemplar

|

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Tentang Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017

10 Januari 2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 a Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

Tentang :


@ Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa

2. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017.
2. @) Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa


Tahun Anggaran 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu dimaksud, kiranya berkenan mohon untuk ditanda tangani.

Demikian disampaikan, atas perkenannya bapak di ucapkan terima kasih.