PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 29 Tahun 2002 tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MAKASSAR WALIKOTA MAKASSAR, (berlaku 10 Maret 2002)
Pembukaan
Menimbang : a. penaggulangan kemiskinan maka dipandang perlu
bahwa untuk efektif dan tertibnya koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Makassar dalam untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
3. Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batasbatas Daerah Kotamada Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009:
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 205 tentang Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 05/KEP/MENKO/II/2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Keja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Makassar Nmor 10 Tahun 2007)
Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2179/SJ tanggal 15 September 2006 Perihal Panduan Operasional TKPK-Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
: KEMISKINAN KOTA MAKASSAR
Pasal 1
- (1) Membenrukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar;
- (2) Tim Koordinasi dimaksud ayat (1) pasal ini adalah forum lintas pelaku sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
Tugas Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, yaitu menterpadukan dan mempercepat langkah-langkah nyata penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.
BAB II - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pasal 2, Tim Koordinasi dimaksud pasal 1 menyelenggarakan fungsi :
- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyerasian pelaksanaan di Kota Makassar;
- b. Memfasilitasi penajaman penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar serta sumber dana lainnya untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar;
- c. Memfasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi penaggulangan kemiskinan di Kota Makassar;
- d. Mengadakan Pembina terhadap pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassaryang meaksanakan kegiatan penaggulangan kemiskinan dan mengembangkan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pihak terkait lainnya yang ada di Kota Makassar dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar;
- e. Mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan programprogram penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar;
- f. Menampung dan menyelesaikan permasalahan pengaduan/keluhan masyarakat atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
Bagian kesatu Keanggotaan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, yaitu sebagai berikut :
- a. Penaggung jawab
: Walikota Makassar.
- b. Ketua
- c. Pengarah
: Wakil Walikota Makassar
: 1. Sekretaris Daerah Kota Makassar
2. Kepala Bappeda Kota Makassar
- d. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota
2. Makassar
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BPM Kota makassar
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1 dapat mengikutsertakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar dan unsure terkait lainnya untuk hadir daam rapat atau pertemuan berkaitan.
Bagian Kedua Sekretariat
- (1) Untuk memberikan dukungan administrative dan operasional, Tim Koordinasi dimaksu Pasal 1 membentuk Sekretariat yang anggotanya di tetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar, dan berkantor pads Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar;
- (2) Sekretariat dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Sekretariat yang bertugas memberi dukungan teknis administratif;
- (3) Kepala Unit Sekretariat dimaksud ayat (2) pasal ini, dijabat oleh Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BPM Kota Makassar.
Bagian Ketiga Kelompok Kerja (Pokja)
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1 membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Kebijakan dan perencanaan;
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendataan;
- c. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pendanaan;
- d. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Kelembagaan;
- (2) Susunan Kelompok Keja (Pokja) daimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu coordinator dan anggota yang terdiri atas unsure pejabat atau staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar dan Instansi terkait serta stakeholder lainnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
Bagan Organisasi Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1 sebagaimana pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS, MEKANISME KOORDINASI DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

## Pasal 8

Agar hasil yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal, maka keanggotaan Tim Koordinasi dimaksud Pasal 4 ayat (1), dalam melaksanakan koordinasi, asistensipemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan, tugas dan fungsinya, melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai beriku :

- a. Penaggungjawab, bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program penaggulangan kemiskinan di Kota Makassar.
- b. Ketua, bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja, mengarahkan, mengkordinasikan, memantau, mengevaluasi,dan menyelesaikan masalah yang timbul serta mengkordinir pembuatan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar
- c. Pengarah, bertanggung jawab atas pemberian pengarahan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan membantu penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.
- d. Ketua Pelaksana, bertanggungjawab selaku pelaksanan harian atas Ketua.
- e. Sekretaris, bertanggung jawab dalam menyiapkan segala data, administrasi dan surat menyurat berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi dimaksud pasal 1

## Mekanisme Koordinasi

## Pasal 9

- (1) Dalam proses perencanaan semua stakeholders harus dilibatkan dan berpartisipatif aktif, baik dalam penyampaian usulan, pembahasan maupun proses pengambilan keputusan;
- (2) Pelaksanaan hasil perencanaan harus dimusyawarahkan secara mufakat dengan memperlihatkan skala prioritas dan kondisi lokasi yang terdokumentasi dengan baik dan benar

Bagian Ketiga Pembiayaan

## Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Sealatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Dekonsentrasi, Badan Usaha Milik daerah/Negara, Pihak Swasta Nasional, dan Lembaga Donor Internasional;
- (2) Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, dapat memobilisasi pengumpulan dana dari pihak swasta untuk pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar dengan ketentuan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Pembiayaan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Dekonsentrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Pihak Swasta Nasional, dan Lembaga Donor Internasional difasilitasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat atas usul Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, dan atas persetujuan Walikota Makassar selaku penanggung jawab;
- (4) Untuk pelaksanaan tugas teknis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar, Pembiayaannya dibebankan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Makassar

## Pasal 11

pada konteks penanggulangan kemiskinan, maka Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, dapat memanfaatkan modal social (social capital) di masyarakat dan dijadikan salah satu modal yang harus digali dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat.

BAB VI TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, mengadakan rapat secara berkala sekurangkurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu;
- (2) Rapat dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Ketua atau Ketua Pelaksana Tim Koordinasi dimaksud pasal 1,

## Pasal 13

- (1) Ketua Tim Koordinasi dimaksud pasal 1, secara berkala setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada walikota Makassar dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat serta Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Sulawesi Selatan, sekurang-kurangnya 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu;
- (2) Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Makassar, organisasi non Pemerintah / lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar, melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1, melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi dimaksud Pasal 1.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Peraturan ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturean Walikota Makassar Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Diundangkan di Makassar Pada tanggal 11 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA

DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 11 TAHUN 2009

Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 10 Maret 2002

WALIKOTA MAKASSAR,

H. A. HERRY ISKANDAR