PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 3 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 4!TAHUN 2016 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH (berlaku 10 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 4!TAHUN 2016
TENT ANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATl ROTE HDAO,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148};
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangj' Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiW
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repub1ik Indonesia 1'ahun 2015 Nomor 2036);
2. Pedoman Nomenklatur, Togas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pertanian Norn or Tahun 2016 tentang 5. Peraturan Menteri 43/Permentan/OT.010/8/2016
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao {Lernbaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
MEMUTUSKAN :
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH Menetapkan
BABI KETENTUA.lf UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adaJah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
..f
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao V
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsionaJ yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
- l. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Pangan;
- p. Dinas Pertanian;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- r. Dinas Petemakan; dan
C'
\l'
- s. Satuan Polisi Pamong Praja. W
BABW
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUBGSI SERTA SUSUKAN ORGANISASI
Bagian Keaa tu Dinas Pendidikan, Kepemudaan clan Olah raga
Paragraf 1 Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 4
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf2
Tugas dan Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 5
- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggara.kan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pendidik.an dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pela.ksanaan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah.raga; dan
J
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas ~ dan fungsinya.
Paragraf 3 Susunan Organisasi
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri
2. dari:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Informal, terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dan Keterampilan Masyarakat; dan
3. Seksi Sarana dan Ketenagaan.
- d. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar; dan
3. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
2. Seksi Pembinaan Olahraga; dan
3. Seksi Sarana dan Ketenagaan.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Aset dan Barang Mi1ik Daerah (BMD);
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan.
- g. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
- l. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pcrtama;dan
3. Seksi Pendataan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan J dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakanft&gt;,bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Dlnaa Kebudayaan clan Paritriuta

## Paragraf 1 Kedudukan

## Pasal 7

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2 Togas dan Fungsi

## Pasal 8

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ", menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisa.ta;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan f ungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisa.si Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. KepaJa Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagi.an Keuangan dan Aset; dan

.J

3. Sub Bagi.an Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanjg&gt;
- c. Bidang Bina Usaha Jasa Sarana Pariwisata, terdiri dari:
1. Seksi U saha pariwisata;
2. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Potensi.
- d. Bidang Promosi dan Pemasaran, terdiri dari :
1. Seksi Promosi dan Pameran;
2. Seksi Analisa dan Pemasaran; dan
3. Seksi Pengembangan Bahan Promosi.
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
1. Seksi Seni Tari Budaya dan Sejarah;
2. Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman; dan
3. Seksi Pesona Seni Kerajinan.
- f. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Hubungan Kelembagaan;
2. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kepariwisataan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 10

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam.$ melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang,v kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

## Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas; clan
2. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Kesehatan Keluarga clan Gizi;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengcndalian Penya.kit Menular; dan
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kcsehatan Rumah Tangga (PKRT); dan
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan scbagaimana .J tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidakh--' terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Dinas Soslal

Pasal 13

Paragraf 1 Kedudukan4

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Togas dan Fungsi

## Pasal 14

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.
2. {2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf3 Susunan Organisasi

Pasal 15

- {1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Bantuan Perlindungan Sosial Korban Bencana;
2. Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran dan Korban Perdagangan Orang; dan
3. Seksi Jaminan Sosial dan Pengolahan Sumber Dana Bantuan Sosial.lY'

- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Pelayan Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; dan
3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban NAPZA.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Penyuluhan Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial; dan
2. Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Komunitas Adat Terpencil.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Perkotaan; dan
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tat.a Kerja Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran N dan merupa.kan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kellma Dinaa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,

## Pengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1 Kedudukan 1

## Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Ke]uarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati J melaksana.kan urusan pemerintaha.n dan tugas pembantuan bidanglty

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (2J Untuk meJaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- berencana; kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga b. pelaksanaan perlindungan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf3 Susunan Organisasi

## Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
1. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial;
2. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum; dan,
3. Seksi Pemberdayaan Hak Perempuan.
- d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
1. Seksi Perlindungan Anak;
2. Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
3. Seksi Pengembangan Kota Layak Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB; dan

J

3. Seksi Pengendalian Penduduk dan lnformasi Keluarga. try'
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
- I. Seksi Jaminan Ber-KB;
2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
3. Seksi Ketahanan dan Keeejahteraan Keluarga.
- g. Kelompok Jabata.n Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dart Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Dinas Kependudulran clan Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang aclministrasi kependudukan dan pencatatan sipil, d.ipimpin oleh Kepa1a Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf2 Togas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; .$
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

f,y'

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkai.t dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf3

## Susunan Organisasi

## Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
2. Sub Kcuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Pcnduduk, terdiri dari :
1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang; dan,
3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pcngelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PlAK) dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SlAK);
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Tcknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pcncatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Desa

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 22

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana ,f urusan pcmerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, ctipimpinJt('

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

## Pasal 23

- (lJ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerinta.han dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dandesa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

## Pasal 24

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri

dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar, terdiri dari :
1. Seksi Peningkatan Motivasi Masyarakat dan Gotong Royong;
2. Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan; dan
3. Seksi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masya.rakat.

.$

- d. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,;.,--terdiri dari :
1. Seksi Usaha Ekonomi Desa dan Permodalan Desa;
2. Seksi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Pcrdagangan Desa; dan
3. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
1. Seksi Pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam; dan
3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa.
- f. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
1. Seksi Penataan, Adrninistrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa;
2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa; dan
3. Seksi Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Desa.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyara.kat dan Desa sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran VII dan merupa.kan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedelapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 25

Paragraf 1 Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

## Pasal 26

- ( 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu mempunyai $ tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. /)V
- (2) Untuk: melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang penanarnan modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

## Pasal 27

- {l) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagi.an Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Promosi dan Penanaman Modal, terdiri dari :
1. Seksi Analisis Potensi Penanaman Modal;
2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Pengembangan Penanaman Modal.
- d. Bidang Kerjasama, terdiri dari:
1. Seksi Kerjasama Sek:toral;
2. Seksi Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha; dan
3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan lnvestasi.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
1. Seksi Pemantauan dan Pembinaan;
2. Seksi Pengawasan dan Identifikasi; dan
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Perijinan Terpadu, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Perijinan;
2. Seksi Pelayanan Non Perijinan; dan
3. Seksi Informasi dan Pelayanan Pengaduan. J
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas . .v'
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIlf dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagi.an Kesembilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil clan Menengah, Perlndustrian dan Perdagangan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 28

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagan.gan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

## Pasal 29

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {I) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan rnenengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil clan menengah, bidang perdagangan clan bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan J menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan,lrv tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan Koperasi, Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan;
2. Seksi Pengernbangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
- l. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk;
2. Seksi Pengembangan Usaha; dan
3. Seksi Registrasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
2. Seksi Bimbingan Usaha, Registrasi Perusahaan dan Pengembangan Distributor; dan
3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesepu luh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 31

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja, dipimpin oleh J Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada/1')( Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2 Togas dan Fungsi

## Pasal 32

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang trasnmigrasi dan bidang tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
3. a perumusan kebijakan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

## Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari:
- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pembinaan Transmigrasi, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
2. Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi dan Budaya; dan
3. Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana dan Penyerasian Lingkungan ..
- d. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :
1. Seksi Pengerahan Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi;
2. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi; dan
3. Seksi Pengembangan Kawasan.
- e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
1. Seksi Informasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja; dan J 3. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan. w
- f. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
1. Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
3. Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial clan Penyuluhan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keaebelas

## Dinaa Komunikaai, Informatilra , Statistik clan Penandian

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 34

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf2 Togas dan Fungsi

## Pasal 35

- (1) Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
2. (2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
3. dan informatika, bidang a. perumusan kebijakan bidang komunikasi statistik dan bidang persandian;
4. dan informatika, bidang J statistik dan bidang persandian; b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi
5. dan ~ komunikasi c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

## Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kornunikasi, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Informasi;
2. Seksi Jaringan Komunikasi dan Kemitraan Media; dan
3. Seksi Peliputan dan Komunikasi.
- d. Bidang Informatika, terdiri dari :
1. Seksi Teknologi dan lnformasi;
2. Seksi Penyiaran dan Pengelolaan Informasi; dan
3. Seksi Pengendalian Telekomunikasi dan Informatika.
- e. Bidang Statistik, terdiri dari :
1. Seksi Statistik Sosial;
2. Seksi Statistik Produksi; dan
3. Seksi Statistik Distribusi.
- f. Bidang Persandian, terdiri dari:
1. Seksi Pengamanan Informasi;
2. Seksi Hubungan Komunikasi Sandi; dan
3. Seksi Pembinaan Persandain.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam J Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan fry' Bupati ini.

## Dinas Perumahan ,

## Bagian Kedua Belas Kawasa.n Perm.uk:iman dan Lingkungan Hidup

## Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 37

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingk.ungan hidup dan bidang pertanahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Togas dan Fungsi

## Pasal 38

- (1) Dinas Perumahan, K.awasan Permukirnan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingk:ungan hidup dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang perta.nahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan adm.inistrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan; dan J
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan ~ tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

## Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian;
2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum; dan
3. Seksi Penyediaan Tanah.
- d. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, terdiri dari :
12. I . Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung; dan
3. Seksi Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung.
- e. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat; dan
3. Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampaha.n/Llmbah.
- f. Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan, terdiri dari :
- I. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
2. Seksi Data dan Informasi Lingkungan; dan
3. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalamj Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanW" Bupati ini.

## Bagi.an Ketiga Belas Dinas Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang

## Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 40

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 41

Paragraf2 Tugas dan Fungsi

- (1} Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

## Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri

dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.l\v
- c. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, terdiri dari :
1. Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Irigasi dan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air;
2. Seksi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai; dan
3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Jaringan Jalan;
2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Tata Ruang, Bina Konstruksi, Peralatan dan Pengujian, terdiri dari:
- I. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang;
2. Seksi Penataan Pembinaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang; dan
3. Seksi Jasa Konstruksi, Peralatan dan Pengujian Bahan Bangunan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
19. {2} Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Belas Dinas Perh ubungan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 43

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf2 Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (I) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan J urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {l}Wy menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

## Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
- I. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat; dan
3. Seksi Pengawasan Lalu Lintas Darat.
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri dari :
- I. Seksi Lalu Lintas Laut dan Keselamatan Pelayaran;
2. Seksi Kepelabuhanan, Navigasi dan Radio Pantai; dan
3. Seksi Pelayanan Jasa Transportasi Udara.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Belaa DinasPangan

Pasal 46

Paragraf 1

Kedudukan

Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidangJ pangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sek.retaris Oaerah. 1't'

## Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

## Pasal 47

- (1) Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerint.ahan dan tugas pembantuan bidang pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 48

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Kete