PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN (berlaku 23 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Tenaga Kerja sebagai mitra pengusaha merupakan
- salah satu pendukung dan pelaksana perekonomian yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Dompu;
- b. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan upaya-upaya yang dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam pembangunan Kabupaten Dompu;
- c. bahwa perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
1970
tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5871);
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
tentang
Pembentukan
Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan di bidang ketenagakerjaan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani kewenangan di bidang ketenagakerjaan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan adalah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan Tenaga Kerja, informasi ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan terhadap Tenaga Kerja, pelatihan kerja, penempatan Tenaga Kerja, perluasan kesempatan kerja, penggunaan Tenaga Kerja asing, Hubungan Kerja, hubungan industrial, perlindungan Tenaga Kerja dan pembinaan serta pengawasan.
9. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
usaha-usaha sosial
dan usaha-usaha
lain yang
mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain lain.
10. Pengusaha adalah:
- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; dan
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakil Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang selanjutnya disebut PTK Daerah adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan Daerah secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan Daerah yang berkesinambungan.
15. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, Daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluasluasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja/buruh.
16. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau Perusahaan yang bersangkutan.
17.
Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut
RTK Makro adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga
18. Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut RTK Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja mikro.
19. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
20. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu
21. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam Hubungan Kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
22. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
23. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
24. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
25. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
26. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. perencanaan tenaga dan informasi ketenagakerjaan;
- b. pemberian kesempatan dan pemberlakuan yang sama bagi Tenaga Kerja;
- c. pelatihan kerja;
- d. pelayanan penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- e. penggunaan TKA;
- f. Hubungan Kerja;
- g. Hubungan Industrial;
- h. perlindungan Pekerja/buruh; dan
pembinaan dan pengawasan.
BAB II - LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
- (1) Pembangunan ketenagakerjaan di Daerah ## BAB III
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Tenaga Kerja
BAB II - LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Ketenagakerjaan
BAB II - LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 5
- (1) Dinas menyusun PTK Makro Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.
- (2) SKPD yang membidangi sektor atau lapangan usaha di Daerah menyusun PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
- (3) Dalam penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melibatkan instansi vertikal dan lembaga terkait.
- (4) Untuk menjamin terlaksananya kegiatan PTK Makro yang sistematis dan komprehensif perlu dibentuk Tim PTK Makro Daerah.
- (5) Tim PTK Makro Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral.
BAB II - LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 6
- (1) PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, menghasilkan RTK Makro Daerah dan RTK Makro sektoral/sub sektoral Daerah.
- (2) RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi, dan program pembangunan Daerah, dilaksanakan untuk :
- a. memperluas kesempatan kerja;
- b. meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja;
- c. meningkatkan kualitas Tenaga Kerja;
- d. meningkatkan produktifitas Tenaga Kerja; dan
- e. meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja.
- (3) RTK Makro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Dinas mensosialisasikan RTK Makro Daerah.
- (4) SKPD pembina sektoral/sub sektoral mensosialisasikan RTK Makro Sektoral/sub sektoral Daerah.
- (5) Penyusunan dan pelaksanaan PTK Makro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Badan
Usaha
Milik
Daerah, perusahaan
swasta dan
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan RTK Mikro, dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan lembaga swasta lainnya di Daerah, yang memuat program paling sedikit, yakni:
- a. persediaan pegawai;
- b. kebutuhan pegawai;
- c. neraca pegawai; dan
- d. program kepegawaian.
- (3) RTK Mikro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Pimpinan Perusahaan/lembaga mensosialisasikan RTK Mikro kepada unit kerja di lingkungannya.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan lembaga swasta lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RTK Mikro kepada Dinas.
- (6) Penyusunan dan pelaksanaan PTK Mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Informasi Ketenagakerjaan
BAB II - LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 8
- (1) Dinas membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- (2) Dinas melakukan pengelolaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, penyebarluasan informasi Ketenagakerjaan secara akurat, lengkap, dan berkesinambungan.
- (3) Jenis informasi Ketenagakerjaan, meliputi:
- a. informasi ketenagakerjaan umum;
- b. informasi pelatihan dan produktivitas kerja;
- c. informasi penempatan Tenaga Kerja;
- d. informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. informasi Hubungan Industrial dan perlindungan Tenaga Kerja.
- (4) Pengklasifikasian jenis informasi dan tata cara memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
BAB II - LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 9
sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan Tenaga Kerja, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.
BAB II - LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 10
Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban Pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik.
BAB II - LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 11
Dalam penerimaan Tenaga Kerja di Daerah, Perusahaan memberikan kesempatan terhadap Tenaga Kerja lokal, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tanpa mengesampingkan standar kompetensi Tenaga Kerja yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
BAB V - PELATIHAN KERJA
Pasal 12
- (1) Setiap Tenaga Kerja berhak untuk memperoleh, meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui Pelatihan Kerja.
- (2) Untuk dapat mengikuti Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.
- (3) Peserta Pelatihan Kerja yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan keterbatasannya.
BAB V - PELATIHAN KERJA
Pasal 13
- (1) Setiap Pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Pelatihan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pengusaha bertanggungjawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui Pelatihan Kerja.
Peningkatan dan/atau
pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan bagi diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
BAB V - PELATIHAN KERJA
Pasal 14
- (1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh:
- a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;
- b. lembaga pelatihan swasta; atau
- c. perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - PELATIHAN KERJA
Pasal 15
- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja oleh Lembaga Pelatihan Kerja dilaksanakan dengan metode pendekatan berupa Pemagangan.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perusahaan yang memiliki unit pelatihan.
- (3) Penyelenggara Pemagangan dalam melaksanakan Pemagangan wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis rencana pelaksanaan Pemagangan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan:
- a. program Pemagangan;
- b. rencana pelaksanaan Pemagangan; dan
- c. perjanjian Pemagangan.
- (4) Perjanjian Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara peserta Pemagangan dengan Perusahaan.
- (5) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diketahui dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Perjanjian Kerjasama pemagangan antara Lembaga Pelatihan Kerja dengan Perusahaan dilaksanakan atas dasar perjanjian secara tertulis.
- (7) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk penyelenggaraan pemagangan dalam wilayah Daerah harus diketahui oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan pemagangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Bagian Kesatu Penempatan Tenaga Kerja
BAB VI
Pasal 16
- sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja diarahkan untuk menempatkan Tenaga Kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan
BAB VI
Pasal 17
- (1) Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas :
- a. Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri; dan
- b. Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL); dan
- b. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD); dan
- c. Penempatan Tenaga Kerja Khusus.
BAB VI
Pasal 18
- (1) Pelaksana penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Lembaga Swasta Skala Kabupaten Berbadan Hukum;
- c. Bursa kerja khusus; dan
- d. Badan hukum lainnya.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi dan tugas :
- a. pelayanan informasi pasar kerja skala Kabupaten;
- b. pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan skala kabupaten;
- c. pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKL dan AKAD;
- d. pelayanan perizinan dan pembinaan lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta skala kabupaten;
- e. pembinaan pelaksanaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, tinggi, dan pelatihan;
- f. menyusun proyeksi permintaan dan penawaran Tenaga Kerja skala kabupaten;
- g. melaksanakan pengembangan dan
14. perluasan
kesempatan kerja;
melakukan pembinaan jabatan fungsional Pengantar
- (3) Bursa kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus menyampaikan laporan kegiatan penempatan secara tertulis kepada Dinas.
- (4) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja wajib mendapat rekomendasi dari Dinas
- (5) Pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
Pasal 19
- (1) Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
- (2) Pencari Kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas dengan tidak dipungut biaya.
- (3)
BAB VI
Pasal 20
- (1) Petugas PPTKIS bersama-sama dengan petugas dari Dinas melakukan rekrut TKI yang terdaftar di Dinas.
- (2) Seleksi calon TKI, meliputi :
- a. administrasi;
- b. minat, bakat dan keterampilan calon TKI.
- (3) Seleksi minat, bakat, dan keterampilan calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja Dinas bersama Petugas PPTKIS, sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hubungan Kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah
- (2) Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan dihadapan Pejabat Dinas.
BAB VI
Pasal 22
- (1) Pelayanan penempatan Tenaga Kerja pada Dinas dilaksanakan oleh Pengantar Kerja.
- (2) Pengantar Kerja pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional.
Bagian Kedua Perluasan Kesempatan Kerja
BAB VI
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja di luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (3) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan Tenaga Kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- (4) Penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PEREKRUTAN DAN PERSELISIHAN
Bagian Kesatu Kantor Cabang
BAB VII - KEDUDUKAN KANTOR CABANG PPTKIS,
Pasal 24
- (1) PPTKIS yang kedudukan kantor pusat di luar wilayah Kabupaten Dompu untuk dapat merekrut Calon TKI dapat
membentuk kantor cabang PPTKIS yang bersangkutan.
PPTKIS
sebagaimana dimaksud
pada ayat
harus ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Wilayah kerja kantor cabang PPTKIS meliputi Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
BAB VII - KEDUDUKAN KANTOR CABANG PPTKIS,
Pasal 25
- (1) Untuk mendirikan kantor Cabang di wilayah Kabupaten Dompu PPTKIS harus memenuhi Persyaratan:
- a. Adanya rekomendasi dari Dinas Kabupaten Dompu;
- b. Memiliki seorang bertanggungjawab minimal berpendidikan strata satu (S1) yang berstatus sebagai karyawan PPTKIS di buktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari direktur utama;
- c. Memiliki kantor dan fasilitas yang memadai;
- d. Keterangan domisili kantor dan Desa/Lurah/Camat Setempat;
- e. Memiliki alamat yang jelas;
- f. Memiliki personil yang cukup sesuai dengan kelembagaan kantor cabang; dan
- g. Pernyataan dari Direktur Utama yang akan mendirikan kantor cabang tentang pernyataan turut bertanggungjawab atas semua perbuatan hukum yang dikeluarkan oleh kepala cabang dalam rekrutmen Calon TKI.
- (2) Ijin kantor cabang hanya berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Kantor Cabang PPTKIS wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Kabupaten Dompu. Tembusan kepala Dinas Provinsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurangkurangnya memuat:
- a. Identitas TKI;
- b. Negara tempat bekerja;
- c. Nama dan alamat; dan
- d. Nomor telepon majikan.
- (5) Pelanggaran ketentuan pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Bagian Kedua Perekrutan
BAB VII - KEDUDUKAN KANTOR CABANG PPTKIS,
Pasal 26
- (1) PPTKIS yang akan merekrut Calon TKI harus menunjukan Surat Pengantar Rekrutmen (SPR) dari Dinas Provinsi.
- (2) Dinas Kabupaten Dompu meneliti Surat Pengantar Rekrut (SPR) dan tugas dari kepala cabang bagi sponsor/PL.
Perekrutan calon
TKI
di mulai
dengan memberikan
informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KEDUDUKAN KANTOR CABANG PPTKIS,
Pasal 27
- (1) Persyaratan untuk dipenuhi oleh Calon TKI keluar negeri Meliputi;
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektrik;
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Surat keterangan status pernikahan bagi yang telah menikah. Melampirkan copy Akta Nikah;
- d. Usia 21 tahun ke atas bagi pekerja Rumah tangga (informasi) dan 18 tahun ke atas bagi pekerja di perusahaan (formal);
- e. Surat izin suami atau istri, orang tua atau izin wali;
- f. Surat keterangan sehat dari hasil pemeriksaan kesehatan;
- g. Perjanjian penempatan antara PPTKIS dan Calon TKI;
- h. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- i. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN);
- j. Perjanjian Kerja (PK); dan
- k. Visa kerja.
- (2) Calon TKI yang telah direkrut oleh PPTKIS harus datang sendiri di Dinas untuk mendaftarkan diri dan dilakukan wawancara.
- (3) Wawancara tersebut untuk mengetahui kesiapan mental, fisik dan usia bagi calon TKI keluar negeri.
- (4) PPTKIS harus menunjukan dokumen Calon TKI pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (5) Dinas melakukan pemeriksaan dokumen dan mengeluarkan rekomendasi pengantar jalan Calon TKI yang akan mengikuti proses pelatihan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Perselisihan
BAB VII - KEDUDUKAN KANTOR CABANG PPTKIS,
Pasal 28
- (1) PPTKIS yang melakukan perekrutan Calon TKI dilapangan jika terjadi perselisihan tentang perebutan Calon TKI akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Penyelesaian itu tidak bisa secara musyawarah akan dimintakan bantuan penyelesaian kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat.
- (3) Dinas setelah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak dan mengambil keputusan untuk mendapatkan Calon TKI tersebut adalah yang lebih awal mengurus dan
melengkapi dokumen.
Bila terjadi perselisihan antara pihak PPTKIS dengan Calon musyawarah kekeluargaan.
- (5) Penyelesaian itu tidak mendapatkan kesepakatan secara musyawarah akan dimintakan bantuan kepada Dinas setempat.
- (6) Bila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS terhadap pihak TKI, Dinas akan memberikan sanksi administrasi kepada PPTKIS tersebut.
PENGGUNAAN TKA
BAB VIII - PENGGUNAAN TKA
Pasal 30
- (1) Penggunaan TKA dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan TKI secara optimal.
- (2) Setiap Pemberi Kerja di Daerah yang mempekerjakan TKA harus memperoleh IMTA sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (3) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melapor kepada Dinas.
- (4) Setiap Pemberi Kerja yang akan memperpanjang IMTA di Daerah wajib memiliki Perpanjangan IMTA dari Kepala Dinas.
- (5) Penerbitan Perpanjangan IMTA dikenakan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaporan dan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - PENGGUNAAN TKA
Pasal 31
- (1) Pemberi Kerja TKA wajib:
- a. menunjuk Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA; dan
- b. melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi TKI sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (2) Pelaksanaan penggunaan TKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - PENGGUNAAN TKA
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan penggunaan TKA di Daerah.
Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
,
Bupati membentuk
Tim
Koordinasi yang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan tugas Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu Perjanjian Kerja
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 33
- (1) Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh terjadi setelah adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha sebagai Pemberi Kerja dengan Pekerja/buruh.
- (2) Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- (3) Perjanjian Kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 34
Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dibuat untuk :
- a. PKWT; atau
PKWTT.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 35
PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a didasarkan atas:
jangka waktu; dan b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 36
- (1) PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
pekerjaan yang bersifat musiman;
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, dalam percobaan atau penjajakan; atau
- e. pekerjaan yang bersifat harian atau lepas.
- (2) PKWT wajib dicatatkan oleh Pengusaha kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.
- (3) Untuk Perjanjian Kerja harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang dicatatkan adalah daftar Pekerja/buruh.
Bagian Kedua
Penyerahan Sebagian Pekerjaan kepada Perusahaan Lain
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 37
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa Pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 38
- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan penerima pemborongan.
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang Perusahaan secara keseluruhan; dan
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 39
- (1) Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada Perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh Perusahaan pemberi pekerjaan kepada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh Perusahaan pemberi pekerjaan.
- (3) Perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
berbentuk badan hukum;
memiliki tanda daftar Perusahaan;
- d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 40
- (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.
- (2) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
- a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- b. menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syaratsyarat kerja bagi Pekerja/buruh sesuai peraturan perundang- undangan; dan
- c. memiliki Tenaga Kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (3) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan oleh Perusahaan penerima pemborongan kepada Dinas.
- (4) Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh Perusahaan pemberi pekerjaan dengan Perusahaan penerima pemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 41
- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 melalui perjanjian penyediaan jasa Pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- (3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
- b. usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/buruh (catering);
- c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);
usaha jasa
penunjang di
pertambangan perminyakan; dan
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 42
Perjanjian penyediaan jasa Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pekerja/buruh dari Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh;
- b. penegasan bahwa Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh bersedia menerima Pekerja/buruh dari Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di Perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; dan
- c. Hubungan Kerja antara Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh dengan Pekerja/buruh yang dipekerjakannya
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 43
- (1) Perjanjian penyediaan jasa Pekerja/buruh antara Perusahaan pemberi pekerjaan dengan Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh harus didaftarkan kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani dengan melampirkan:
- a. izin operasional Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh yang masih berlaku; dan
- b. draft Perjanjian Kerja antara Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh dengan Pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
- (3) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 44
- (1) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa Pekerja/buruh telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, maka Dinas menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.
- (2) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa Pekerja/buruh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat
, maka
Kepala
Dinas dapat
menolak permohonan
pendaftaran dengan
memberi alasan
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 45
Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh tidak dapat melakukan operasional pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa Pekerja/buruh dari Dinas.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 46
- (1) Dalam hal perjanjian penyediaan jasa Pekerja/buruh tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 47
- (1) Setiap Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh wajib membuat Perjanjian Kerja secara tertulis dengan Pekerja/buruh.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan pada Dinas.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional ## BAB X
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu Umum
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 48
- (1) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:
- a. menetapkan kebijakan;
memberikan pelayanan;
melaksanakan pengawasan; dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi :
- a. menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya;
- b. menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi;
- c. menyalurkan aspirasi secara demokratis;
- d. mengembangkan keterampilan dan keahliannya; serta
- e. ikut memajukan Perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- (3) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pengusaha dan organisasi Pengusaha mempunyai fungsi:
- a. menciptakan kemitraan;
- b. mengembangkan usaha;
- c. memperluas lapangan kerja; dan
- d. memberikan kesejahteraan Pekerja /buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 49
Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui sarana :
- a. Serikat pekerja /serikat buruh;
- b. Organisasi pengusaha;
- c. LKS Bipartit;
- d. LKS Tripartit;
- e. Peraturan Perusahaan;
- f. Perjanjian Kerja Bersama;
- g. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan; dan
- h. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Bagian Kedua
Serikat Pekerja /serikat buruh
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 50
- (1) Setiap Pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi Serikat pekerja/serikat buruh.
- (4) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas
Pekerja/buruh tanpa
tekanan atau
campur tangan
Pengusaha, pemerintah,
partai politik
dan pihak
- (5) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 51
- (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh berhak:
- a. membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan Pengusaha;
- b. mewakili Pekerja/buruh dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial;
- c. mewakili Pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
- d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan Pekerja/buruh; dan
- e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh berkewajiban:
- a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hakhak dan memperjuangkan kepentingan;
- b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya; dan
- c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 52
- (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada Dinas untuk dicatat, dengan melampirkan:
- a. daftar nama anggota pembentuk;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- c. susunan dan nama pengurus.
- (2) Dinas mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan
atau menyampaikan pencatatan
Serikat pekerja/serikat
buruh, federasi
serikat pekerja/serikat
buruh dan
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam buku pencatatan.
- (4) Buku pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;
- b. nama anggota pembentuk;
- c. susunan dan nama pengurus;
- d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
- e. nomor bukti pencatatan; dan
- f. tanggal pencatatan.
- (5) Pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
Bagian Ketiga Organisasi Pengusaha
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 53
- (1) Setiap Pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota Organisasi Pengusaha.
- (2) Pembentukan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Keempat LKS Bipartit
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 54
- (1) Setiap Perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang Pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit.
- (2) Susunan keanggotaan LKS Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur Pengusaha; dan
- b. unsur serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Dinas dan/atau unsur Pekerja/buruh yang ditunjuk oleh Pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan Pekerja/buruh di Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) LKS Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi
mengenai hal ketenagakerjaan di Perusahaan.
LKS
Bipartit sebagaimana
dimaksud pada
ayat
,
Bagian Kelima
LKS Tripartit
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 55
- (1) Di Daerah dibentuk LKS Tripartit.
- (2) LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
- (3) Keanggotaan LKS Tripartit terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi Pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
- (4) Pembentukan Organisasi dan tata kerja LKS Tripartit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Keenam Peraturan Perusahaan
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 56
- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/buruh sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Dinas.
- (2) Pembuatan Peraturan Perusahaan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pengusaha.
- (3) Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 57
- (1) Peraturan Perusahaan paling sedikit memuat :
- a. hak dan kewajiban Pengusaha;
- b. hak dan kewajiban Pekerja/buruh;
- c. syarat kerja;
- d. tata tertib Perusahaan; dan
- e. jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahaan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Masa berlaku Peraturan Perusahaan paling lama 2 (dua)
tahun dan
wajib diperbaharui
setelah habis
masa
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 58
- (1) Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. naskah Peraturan Perusahaan yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Pengusaha; dan
- b. bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil Pekerja/buruh apabila di Perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Tata cara pengajuan dan pengesahan Peraturan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
Bagian Ketujuh Perjanjian Kerja Bersama
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 59
- (1) Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh Serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa Serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada Dinas dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha.
- (2) Pengusaha harus melayani Serikat pekerja/serikat buruh yang mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan Perjanjian Kerja Bersama dengan ketentuan apabila:
- a. Serikat pekerja/serikat buruh telah tercatat
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 60
- (1) Pengusaha mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan:
- a. sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di Perusahaan; dan
- b. sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama.
- (3) Pengajuan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan naskah Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang telah ditandatangani oleh Pengusaha dan Serikat pekerja/serikat buruh.
- (4) Tata cara pengajuan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 61
- (1) Pengusaha dan Serikat Pekerja/serikat buruh harus melaksanakan ketentuan yang ada dalam isi Perjanjian Kerja Bersama.
- (2) Pengusaha dan Serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi Perjanjian Kerja Bersama atau perubahannya kepada seluruh Pekerja/buruh.
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu
Umum
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 62
- (1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja/buruh atau Serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk
mufakat sebagaimana
dimaksud pada
ayat
tidak tercapai, maka Pengusaha dan Pekerja/buruh atau Serikat
Perselisihan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 63
Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :
- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan PHK; dan
- d. perselisihan antar Serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan.
Bagian Kedua Penyelesaian melalui Bipartit
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 64
- (1) Setiap terjadi Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilakukan perundingan Bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase.
- (2) Dalam melakukan perundingan Bipartit, para pihak harus:
- a. memiliki itikad baik;
- b. bersikap santun dan tidak anarkis; dan
- c. menaati tata tertib perundingan yang disepakati.
- (3) Penyelesaian perselisihan melalui Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 65
Perundingan Bipartit dinyatakan gagal, bila:
- a. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan;
- b. dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan dalam kurun waktu kurang dari 30 (tiga puluh hari); atau
- c. dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada
Dinas dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit telah dilakukan
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 66
- (1) Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri para pihak mengadakan Perjanjian Bersama.
- (2) Pedoman penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui perundingan Bipartit dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 67
- (1) Dalam hal perundingan Bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada Dinas dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit telah dilakukan.
- (2) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka Dinas mengembalikan berkas untuk dilengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.
- (3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, Dinas menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.
- (4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Dinas melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada Mediator.
- (5) Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan.
- (6) Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan.
Bagian Ketiga Penyelesaian Melalui Mediasi
Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh
Mediator pada Dinas yang telah memiliki legalitas dari
Mediator yang ada tidak mencukupi jumlahnya, maka untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, Kepala Dinas dapat meminta bantuan tenaga Mediator kepada kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang terdekat dalam 1 (satu) Provinsi.
- (3) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, Mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi.
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 69
- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak- pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi, maka:
- a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
- b. Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak.
- (3) Tata kerja mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 70
- (1) Dalam hal konsiliasi, arbitrase atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
- (2) Tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalaui Pengadilan Hubungan Industrial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Keempat Mogok Kerja
Mogok kerja sebagai hak dasar Pekerja/buruh dan Serikat
sebagai akibat gagalnya perundingan.
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 72
- (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dan Dinas.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
- b. tempat mogok kerja;
- c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
- d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masingmasing ketua dan sekretaris Serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.
- (3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh Pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota Serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan Pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 73
- (1) Dinas dan pihak Perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 memberikan tanda terima.
- (2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, Dinas harus menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari Dinas sebagai saksi.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari Dinas segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang.
- (5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka atas dasar perundingan antara Pengusaha dengan Serikat
pekerja/serikat buruh
atau penanggung
jawab mogok
kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 74
Dalam hal Dinas menerima pemberitahuan pemogokan atau penutupan Perusahaan, maka atas penunjukan Kepala Dinas, Mediator segera mengupayakan penyelesaian dengan mempertemukan para pihak untuk melakukan musyawarah agar tidak terjadi pemogokan atau Penutupan Perusahaan ( Lock Out ).
Bagian Kelima Penutupan Perusahaan (Lock Out)
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 75
- (1) Penutupan Perusahaan (lock out) merupakan hak dasar Pengusaha untuk menolak Pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
- (2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan Penutupan Perusahaan (lock out) sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari Pekerja/buruh dan/atau Serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Tindakan Penutupan Perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 76
Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pekerja/buruh dan/atau Serikat pekerja/serikat buruh, serta Dinas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum Penutupan Perusahaan ( lock out ) dilaksanakan.
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 77
- (1) Pekerja/buruh atau Serikat pekerja/serikat buruh dan Dinas yang menerima secara langsung surat pemberitahuan Penutupan Perusahaan ( lock out ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan.
- (2) Sebelum dan selama Penutupan Perusahaan (lock out) berlangsung, Dinas berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya Penutupan Perusahaan (lock out) dengan mempertemukan dan
merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat
Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari Dinas sebagai saksi.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai Dinas segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya Penutupan Perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka atas dasar perundingan antara Pengusaha dan Serikat pekerja/serikat buruh, Penutupan Perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.
Bagian Keenam Pemutusan Hubungan Kerja
BAB XI - PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 78
- (1) Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah Daerah, dengan segala upaya menghindari terjadinya PHK.
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/buruh apabila Pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan Hubungan Kerja dengan Pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (4) Prosedur pelaksanaan PHK dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu Perlindungan
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 79
memperoleh perlindungan atas:
keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan Pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang- undangan.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 80
Syarat-syarat keselamatan kerja ditujukan untuk:
- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara Tenaga Kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkarmuat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 81
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan
Sistem Manajemen Perusahaan.
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 82
- (1) Pengusaha wajib menjaga keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat bekerja dan kecelakaan dalam Hubungan Kerja maka Perusahaan wajib menanggung biaya sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 83
Dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Pengusaha wajib:
- a. memberitahukan kepada Tenaga Kerjanya mengenai kondisi-kondisi serta bahaya-bahaya yang dapat timbul di tempat kerja;
- b. memeriksakan dan mengujikan peralatan-peralatan dan instalasi pendukung yang digunakannya ke Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyediakan alat pelindung diri bagi Tenaga Kerja yang diberikan secara cuma-cuma sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya;
- d. memberikan pembinaan dan/atau penambahan pengetahuan bagi Tenaga Kerjanya dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara mengikut sertakan pekerja dalam kursus-kursus, pelatihan, seminar atau studi banding ke Perusahaan lain;
- e. memeriksakan kesehatan Tenaga Kerja secara berkala setiap tahun pada dokter yang memiliki pengetahuan khusus di bidang kesehatan kerja dan telah mendapat pelatihan sertifikat hiperkes;
- f. Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan hasil pemeriksaan Tenaga Kerja secara berkala setiap tahun kepada Dinas.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 84
- (1) Setiap tempat kerja Perusahaan dengan kriteria tertentu Pengusaha wajib membentuk P2K3.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tempat kerja dimana Pengusaha mempekerjakan 100 (seratus) orang atau lebih;
tempat kerja
dimana
Pengusaha mempekerjakan
kurang dari
100
(seratus)
orang, akan
tetapi instalasi pendukung produksi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadi peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radio aktif.
- (3) Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur Pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Keanggotaan P2K3 ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul dari Pengusaha.
- (5) Pembentukan P2K3 di Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali pengurus wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan P2K3 kepada Dinas.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 85
- (1) Peralatan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. ketel uap dan bejana-bejana uap;
- b. bejana bertekanan dan botol-botol bertekanan;
- c. pesawat angkat dan angkut yaitu crane, hoist, forklift, gondola dan eskalator/travelator/escavator;
- d. lift penumpang/lift barang; dan
- e. motor diesel pembangkit listrik.
- (2) Instalasi pendukung produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. instalasi listrik;
- b. instalasi penyalur petir;
- c. instalasi penyalur gas, bahan bakar, bahan beracun dan uap; dan
- d. instalasi proteksi kebakaran.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 86
- (1) Pengusaha atau pengurus dalam pemakaian peralatan berbahaya dan instalasi pendukung produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Dinas.
- (2) Prosedur untuk memperoleh pengesahan pemakaian peralatan berbahaya dan instalasi pendukung produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 87
berbahaya dan instalasi pendukung produksi sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
86
ayat
Pengusaha atau
ulang secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha atau pengurus dilarang untuk menggunakan peralatan berbahaya dan instalasi pendukung produksi yang sudah saatnya untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang.
- (5) Pengusaha atau pengurus harus memberitahu secara tertulis kepada Dinas sebelum saatnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang.
Bagian Kedua Pengupahan
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 88
- (1) Setiap Pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Kebijakan pengupahan yang melindungi Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. upah minimum;
- b. upah kerja lembur;
- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. denda dan potongan upah;
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 89
- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat huruf a dapat terdiri atas:
- a. upah minimum
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 90
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
Bagi
Pengusaha yang
tidak mampu membayar upah
dilakukan penangguhan.
- (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 91
- (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan Pengusaha wajib membayar upah Pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 92
- (1) Setiap Pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 93
- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pekerja/buruh dan keluarganya, Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
- (2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ## BAB XIII
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 94
- (1) Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan Perusahaan kepada Kepala Dinas.
Jika suatu Perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 95
- (1) Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan Perusahaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan:
- a. identitas Perusahaan;
- b. hubungan ketenagakerjaan;
- c. perlindungan Tenaga Kerja; dan
- d. kesempatan kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 96
Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas.
BAB XII - PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Pasal 97
- (1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan Perusahaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan:
- a. nama dan alamat Perusahaan atau bagian Perusahaan;
- b. nama dan alamat Pengusaha;
- c. nama dan alamat pengurus Perusahaan;
- d. tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan Perusahaan;
- e. alasan-alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran Perusahaan;
- f. kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya, sesuai dengan peraturan perundangundangan, Perjanjian Kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat; dan
- g. jumlah buruh yang akan diberhentikan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Pembinaan
BAB XIV
Pasal 98
ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Organisasi Pengusaha, Serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
BAB XIV
Pasal 99
Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha, Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV
Pasal 100
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang dan/atau bentuk lainnya.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB XIV
Pasal 101
- (1) Guna menjamin pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan diadakan suatu Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
BAB XIV
Pasal 102
- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi yang meliputi :
- a. unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;
- b. pengawas Ketenagakerjaan; dan
- c. tata cara pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja
pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas.
Pengawasan ketenagakerjaan oleh unit kerja pengawasan
terkoordinasi.
BAB XIV
Pasal 103
- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Daerah dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 104
- (1) Setiap Pengusaha dan/atau Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (1), Pasal 47 (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (3), Pasal 81 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (2), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 dan Pasal 97 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;
- g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
- h. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 105
- (1) Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, juga kepada Pengawas Ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
- h. meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan; dan/atau
- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan m. peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 106
Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 107
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Penetapan: Ditetapkan di Dompu pada tanggal 23 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI DOMPU, H. BAMBANG M. YASIN

Penetapan: Diundangkan di Dompu pada tanggal 23 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU, ttd

Verifikasi: H. AGUS BUKHARI ttd LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR ... TAHUN 2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR ... TAHUN 2016
## TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
## I. UMUM
Bahwa sejalan dengan semangat otonomi dan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah maka dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah, maka pelatihan, dan produktivitas, penempatan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, merupakan langkah strategis dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme pelatihan, dan produktivitas, penempatan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat sesuai semangat otonomi daerah. Maka dari itu, perlu diatur ketentuan secara normatif mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan 'lingkup daerah' adalah lingkup administrasi pemerintah daerah. Huruf b Yang dimaksud dengan 'lingkup sektoral' adalah cakupan golongan lapangan usaha, seperti pertanian, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri