Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan dan Susunan Perang!&lt;at Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 1. undang-undang Nomor L2 Tahun l9s0 tentang Pembenrukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19so Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g d,an Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19s0 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nornor 2 Tatrun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2TSOI; 3. undang-undang Nomor 29 Tahun 2ooo tentang Perlindungan varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 24L, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aoa3l; 2. Undang-undareg Nomor L2 Tahun rgg2 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3aZ8); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor a2861; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan lembaran Negara Repub[k Indonesia Nomor 442t1; 8. undang-undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2010 Nomor L32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oL2 Nomor 227, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 10. undang-undang Nomor 19 Tahun 2otg tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2ol3 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a33); 11. undang-undarrg Nomor s rahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sagal; 12. undang-undang Nomor 2s Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ssgz) sebagaimana telah beberapa kali diubatr terakhir d.engan undangundang Nomor 9 Tahun 201s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s679l; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun Lgr2 tentang Perubahan Nama dan pemindahan Tempat Kedudukan Pernerintahan Daerah Kabupaten panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun rg72 Nomor 3g); 14. Peraturan Pernerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Datam Jabatan Stnrktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oo0 Nomor Lgv, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran Pemerintah Nomor 13 Tatrun 2OOz tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (kmbaran Negarar Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor alga\ 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan Pernberhentian pegawai Negeri sipil (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ls, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426s1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2oog (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor L4o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asrg); 4. 18' Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1E Tahun 2016 tentang perangkat Daeratr (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2arc Nomor l|4); 5. l7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20OS tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyerenggaraan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor alga\ 19. Peraturan Menteri pertanian Nomor : 4o/permentan/ OT'0LO /O8|2AL6 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bida,g panga, dan Bidang pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ar6 Nomor. L32el; 20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Perrcrentan/or.0rclg/2016 tentang pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas urusa, pangan dan Dinas urusan pertania, Daerah prorrinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2OL6 Nomor 1330); 21. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor g rahun 2arc tentang pembentukan dan susunan perangkat: Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2016 Nomor 6). MEMUTUSKAIT (berlaku 2 Januari 2017)
Pembukaan
berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan.
25. Pemberdayaan Petani adalatr segala upaya yang
- dilakukan oleh Pemerintarr, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota, dan pem€mgku kepentingan di bidang Pertanian untuk meningkatkan kemaldirian, memberikan kemudatran dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejatrteraan petani.
BAB I - KEITITTUAN TIMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Pemerintahan Daeratr adalah penyelenggaraan urus€rn pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagim""* dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Lg4S.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalatr Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Selrretariat Daerah adatah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Tanaman pangan, Flortikultura dan perkebunan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pa,gan, Hortikurtura darr perkebunan Kabupaten Situbondo.
9. 9- Kepala Dinas adalah Kepara Dinas Ta,aman pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten situbondo.
10. unit Pelaksana Tetoris Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalatr unsur pelaksana telaris Dinas untuk melaksanaka, kegiatan telaris operasional dan/atau kegiatan teknis penur{ang tertentu Dinas Tanaman Pa,ga, Hortikultura da' perkebllnan.
11. 1 1. Petani adalatr perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usatra dalam bidang pertanian.
5
12. Pertanian adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, alat dan mesin pertanian, budi daya tanaman pangan hortilnrltura dan perkebunan, panen, pascapanen, pengolahan, pemasar€rn, dan pengusahaannya.
13. Benih tanaman yang selar{utnya disebut benih adalah batran bUi tanaman yang telah mengalami pertakuan sehingga dapat diiadikan sarana dalam memperbanyakr tanaman.
14. Bibit tana:rran disebut bibit adalatr menabur atau menyebartumbuhkan atau menanam biii/benih pada suatu tempat kleusus yang persyaratan untuk tumbuhnya diperoleh perkecambahan atau cepat dan baik. nremenuhi persyaratanbiii atau benih hingga pertunasan (bibit) yang
15. Tanaman Pertanian adalah segala tanaman yang digunakan manusia untuk tujuan apapun, yang berfaedatl yang secara ekonomi cocok dengan rencana kerja dan eksistensi manusia dan dikelola sampai tingkat tertentu.
16. Produksi tanaman adalatr pengelolaan tanaman yarrg bermanfaat secara ekonomi cocok dengan rencana kerja dan eksistensi manusia dan dikelola sampai tingkar: tertentu,
6. 1 7' BudidayaTanaman adalatr pengelolaan sumberdaya nabatfl dengan melakul€n rekayasa terhadap lingkungan tumbuh, potensi genetik dan potensi fisiologinya dalam kegiatan prcduksi tanaman dan penanganan hasil dengan tqiuan unhrk pemenuhan kebuhrhan pangan, sadang, batran baku industri, obat-obatan darr rempah, serta. kenyamanan hidup.
7. 18' Orientasi budidaya tanaman adalatr produksi maksimum dan mempertahankan sistem produksi yang berkelaljutan.
8. 19' Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegratan untuk rnengubah komposisi genetik pada sekelompok tanaman dari suatu rumpun atau garur guna mencapai tu:uan tertentu.
9. 20' Agribisnis adalatr keseluruhan rangkaian pertanian komersial yang mencakup pengadaan dan pendistribusian sumberdsy&amp;, sarana produksi dan jasa, kegiata, produksi pertanian' penanganan, penyimpanan dan transformasi hasil serta pemasaran hasil.
21. Agroindustri adaratr sub-sistem dari agribisnis yang mencakup kegiatan pasca p€ur.en dan pengolatran, penanganan, sortasi, pengkelasan, p€ngemasarl, pemberian label dan penyimpa,an yang terdapat daram kegiata, transfonnasi produk dan pemasaran.
6
22. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang pertanian
23. Alat dan mesin pertanian adalatr semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan pertanian, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
3. 24.Tenaga Pertanian adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang pertanian ## BAB II
DAIT SUSUITAIT ORGANISASI Pasal z
- (1) Dinas Tanaman pangan, Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan bidang pertanian dan Perkebunan pemerintahan di
2. (2t Dinas Ta,ama, pa'gan, Hortikultura dan perkebunan dipimpin oleh Kepara Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ta,aman pangan, Hortikurtura dan perkebunan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
- (4) Dinas Tanaman panga,, Hortikurtura da, perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksa,akan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ta,aman pangan, hortikurhrra dan perkebunan.
- a. perumusan kebiiakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta penyuluhan pertanian;
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaima,a dimaksud pada ayat (4) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi : (s)
7. b' penyusunan program Tanaman pangan Hortikultura da, Perkebunan serta penyuluha, perta*ia,;
7
- c. pengembangan sarana prasarana tanaman pangarir hortikrrltura dan perkebunan;
- d. penga\Masan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman;
- f. pembinaan produksi pertanian di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- e. penga\Masan penggunaan sarana pertanian di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit talnaman;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j. pelaksanaa-n pembinaan pertanian di bidang tanaman pangan hortikurtura dan perkebunan;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- k. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
1. pemberian iitn usaha/rekomendasi teknis pertanian di bidang tanaman pangan hortikultura dara perkebunan;
- m. peman'tauan da, evaluasi pertanian di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- n. pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan perkebun€m; dan
Pasal 4
1. undang-undang Nomor L2 Tahun l9s0 tentang Pembenrukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19so Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g d,an Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19s0 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nornor 2 Tatrun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2TSOI;
3. undang-undang Nomor 29 Tahun 2ooo tentang Perlindungan varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 24L, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aoa3l;
2. Undang-undareg Nomor L2 Tahun rgg2 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3aZ8);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor a2861;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan lembaran Negara Repub[k Indonesia Nomor 442t1;
8. undang-undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2010 Nomor L32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oL2 Nomor 227, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. undang-undang Nomor 19 Tahun 2otg tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2ol3 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a33);
11. undang-undarrg Nomor s rahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sagal;
12. undang-undang Nomor 2s Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ssgz) sebagaimana telah beberapa kali diubatr terakhir d.engan undangundang Nomor 9 Tahun 201s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s679l;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun Lgr2 tentang Perubahan Nama dan pemindahan Tempat Kedudukan Pernerintahan Daerah Kabupaten panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun rg72 Nomor 3g);
3
14. Peraturan Pernerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Datam Jabatan Stnrktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oo0 Nomor Lgv, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran Pemerintah Nomor 13 Tatrun 2OOz tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (kmbaran Negarar Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor alga\
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan Pernberhentian pegawai Negeri sipil (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ls, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426s1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2oog (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor L4o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asrg);
4. 18' Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1E Tahun 2016 tentang perangkat Daeratr (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2arc Nomor l|4);
5. l7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20OS tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyerenggaraan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor alga\
19. Peraturan Menteri pertanian Nomor : 4o/permentan/ OT'0LO /O8|2AL6 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bida,g panga, dan Bidang pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ar6 Nomor. L32el;
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 43/Perrcrentan/or.0rclg/2016 tentang pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas urusa, pangan dan Dinas urusan pertania, Daerah prorrinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2OL6 Nomor 1330);
21. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor g rahun 2arc tentang pembentukan dan susunan perangkat: Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
4
MEMUTUSKAIT :
Menetapkan: PTRATIIRAT{ BUPATI TENTAISG KTDIIDUI(AII, SUSUITAIS oRGANTSAST, URATAN TUGAS DAlt E.tntcstl, SERTA TATA KER.,A DIITAS TAITA}IAIT PANGAN, HORTIKULTURA DAIY PTRKEBI'ITAIT KABUPATTN SITUBOilDO.
KEITITTUAN TIMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Pemerintahan Daeratr adalah penyelenggaraan urus€rn pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagim""* dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Lg4S.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalatr Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Selrretariat Daerah adatah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Tanaman pangan, Flortikultura dan perkebunan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pa,gan, Hortikurtura darr perkebunan Kabupaten Situbondo.
9. 9- Kepala Dinas adalah Kepara Dinas Ta,aman pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten situbondo.
10. unit Pelaksana Tetoris Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalatr unsur pelaksana telaris Dinas untuk melaksanaka, kegiatan telaris operasional dan/atau kegiatan teknis penur{ang tertentu Dinas Tanaman Pa,ga, Hortikultura da' perkebllnan.
11. 1 1. Petani adalatr perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usatra dalam bidang pertanian.
5
12. Pertanian adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, alat dan mesin pertanian, budi daya tanaman pangan hortilnrltura dan perkebunan, panen, pascapanen, pengolahan, pemasar€rn, dan pengusahaannya.
13. Benih tanaman yang selar{utnya disebut benih adalah batran bUi tanaman yang telah mengalami pertakuan sehingga dapat diiadikan sarana dalam memperbanyakr tanaman.
14. Bibit tana:rran disebut bibit adalatr menabur atau menyebartumbuhkan atau menanam biii/benih pada suatu tempat kleusus yang persyaratan untuk tumbuhnya diperoleh perkecambahan atau cepat dan baik. nremenuhi persyaratanbiii atau benih hingga pertunasan (bibit) yang
15. Tanaman Pertanian adalah segala tanaman yang digunakan manusia untuk tujuan apapun, yang berfaedatl yang secara ekonomi cocok dengan rencana kerja dan eksistensi manusia dan dikelola sampai tingkat tertentu.
16. Produksi tanaman adalatr pengelolaan tanaman yarrg bermanfaat secara ekonomi cocok dengan rencana kerja dan eksistensi manusia dan dikelola sampai tingkar: tertentu,
6. 1 7' BudidayaTanaman adalatr pengelolaan sumberdaya nabatfl dengan melakul€n rekayasa terhadap lingkungan tumbuh, potensi genetik dan potensi fisiologinya dalam kegiatan prcduksi tanaman dan penanganan hasil dengan tqiuan unhrk pemenuhan kebuhrhan pangan, sadang, batran baku industri, obat-obatan darr rempah, serta. kenyamanan hidup.
7. 18' Orientasi budidaya tanaman adalatr produksi maksimum dan mempertahankan sistem produksi yang berkelaljutan.
8. 19' Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegratan untuk rnengubah komposisi genetik pada sekelompok tanaman dari suatu rumpun atau garur guna mencapai tu:uan tertentu.
9. 20' Agribisnis adalatr keseluruhan rangkaian pertanian komersial yang mencakup pengadaan dan pendistribusian sumberdsy&amp;, sarana produksi dan jasa, kegiata, produksi pertanian' penanganan, penyimpanan dan transformasi hasil serta pemasaran hasil.
21. Agroindustri adaratr sub-sistem dari agribisnis yang mencakup kegiatan pasca p€ur.en dan pengolatran, penanganan, sortasi, pengkelasan, p€ngemasarl, pemberian label dan penyimpa,an yang terdapat daram kegiata, transfonnasi produk dan pemasaran.
6
22. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang pertanian
23. Alat dan mesin pertanian adalatr semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan pertanian, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
3. 24.Tenaga Pertanian adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang pertanian ## BAB II
DAIT SUSUITAIT ORGANISASI Pasal z
- (1) Dinas Tanaman pangan, Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan bidang pertanian dan Perkebunan pemerintahan di
2. (2t Dinas Ta,ama, pa'gan, Hortikultura dan perkebunan dipimpin oleh Kepara Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ta,aman pangan, Hortikurtura dan perkebunan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
- (4) Dinas Tanaman panga,, Hortikurtura da, perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksa,akan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ta,aman pangan, hortikurhrra dan perkebunan.
- a. perumusan kebiiakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta penyuluhan pertanian;
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaima,a dimaksud pada ayat (4) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi : (s)
7. b' penyusunan program Tanaman pangan Hortikultura da, Perkebunan serta penyuluha, perta*ia,;
7
- c. pengembangan sarana prasarana tanaman pangarir hortikrrltura dan perkebunan;
- d. penga\Masan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman;
- f. pembinaan produksi pertanian di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- e. penga\Masan penggunaan sarana pertanian di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit talnaman;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j. pelaksanaa-n pembinaan pertanian di bidang tanaman pangan hortikurtura dan perkebunan;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- k. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
1. pemberian iitn usaha/rekomendasi teknis pertanian di bidang tanaman pangan hortikultura dara perkebunan;
- m. peman'tauan da, evaluasi pertanian di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- n. pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan perkebun€m; dan
- (1) Susunan organisasi Dinas Tanaman pangan Hortikultura
- a. Kepala Dinas;
dan Perkebunan terdiri dari :
- b. Sekretariat, membawahi :
2. Sub Bagran Keuangan;
1. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian ;
3. Sub Bagran penyusunan program;
- c. Bidang Ta'aman panga,, membawahi:
2. Seksi produksi.
1. Seksi prasarana Sarana; dan
- d. Bidang Hortikultura, membawahi :
2. Seksi produksi.
1. Seksi prasarana Sarana; dan
- e. Bidang perkebunan, membawatri :
2. Seksi produksi.
1. Seksi prasarana Sarana; dan
- f. Bidang pen5ruluhan pertanian
2. Seksi Metode dan Informasi.
1. Seksi Ketenagaan dan Kelembngaan;
8
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. (21 Bagan Struktur organisasi Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupa.ti ini.

## Pasal 4

- (U sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing sub Bagian dipimpin oleh Kepala sutr Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB III

## URAIAIT TUGAS DAN rI'IYGSI

## Baglan Kesatu KEPALA DIIYAS

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyerenggaraan kegiatan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan.

## Baglan Kedua SEW

## Pasal 6

sel*etariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (u huruf b mempunyai tugas membantu Kepara Dinas dararrr pengkoordinasia', penyusunan program dan peraksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bida,g secara terpadur dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satua, organisasi dalam lingkungan Dinas.

## Pasal 7

Dalam melaksanaka' tugas sebagaimana dimaksud daram Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumatr tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
4. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di iingkup Dinas; d.
5. penylapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu; e.
6. pelaksanaan urusan keuangan; f.
7. pelaksanaan urusan umum; o D.
8. pelaksanaan urusan kepegawaian; h.
9. pelaksanaan urusan aset Dinas; i.
10. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan; j.
11. pelaporan hasil peiaksanaan tugas; dan k.
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. t.

## Paragraf I

## Sub Bagian Umum dan Kepegawalan

## Pasal 8

- (u sub Bagia, umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksa,akan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.
- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran umum dan Kepegawaiara menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokox Dinas;
- b. penyusun€rn rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat;
- c. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian bara,g-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- g. pembuatan raporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- f. pengadaan dan pemeriharaa.n perrengkapan;
- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, penJrusunan Daftar urut Kepangkatan, pengel0laan dan pelaksanaan rekapiturasi absensi erektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi. keda pegawai, mempersiapkan usulan-usura, yang

menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mlttasi pegawai, p€rgangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartur isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;

- i. penyelenggaraan kesej ahteraan pegawai ;
- j. penyusunan Laporan Kepegawaian ;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepad.a Sekretaris; dan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretanis sesuai dengan tugc.s dan fungsinya. m.

## Pangraf 2 Sub Baglan Keuangan

## Pasal 9

- (1) sub Bagran Keuangan sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 3 huruf b a,gka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausatraan dan tata usaha keua,gan.
2. (21 Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatar:r dan belanja Dinas serta pembayaran gdi pegawai;
- b. penyiapan laporan perta,ggungiawaban keuangan Dinas;
- c. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- d. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan tain yang diberikar:r oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

## Paragraf 2

## Sub Baglan Pen5rusunan program

## Pasal 1O

- (1) Sub Bagian penyusunan program sebagaimanar dimaksud dar-am pasar 3 huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksa,akan perencanaan da, penyusunanr kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Sub Bagran Pen5rusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Ke{a (Reqja} Dinas;
- b. penyusun€ul dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
- e. penyusun€u:t. l,aporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas t ;
- g. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- f. penyusunan laporan Keterangarr Pertanggungiawaban (LKPJ) Kepala Daerah pader urus€ul pertanian di bidang tanaman p€rngan, holtikultura dan perkebunan;
- h. Penyelenggaraan sistem pengendalian Intern Dinas;
- i. penyusuna.n La.poran penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD);
- pelaksanaan kegiatan ketatausatraan ; j.
- pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan k.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. t.

## Bagian Ketiga BIDAITG TAIYAMAIY PAITGAIY

## Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalan:t Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penJrusunan kebijakan, rencana kebutuha' dan penyediaan benih, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan danr evaluasi di bidang tanaman pangan.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaima.na dimaksud dalan::t Pasal 11, Bidang Tanaman pangan menyelenggarakar:r fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dji bidang tanaman pangan;
- b. penyusuna, rencana kebutuhan dan penyediaan benitn di bidang tanaman pangan; J -

- c. pengawasarr. mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolaharr darr pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian izlrr usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
6. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; h.
7. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ; i.
8. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan j.
9. pelaksanaan tugas kedinasan rain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya. k.

## Paragraf I Sekst Prasarana Sarana

## Pasal 13

- (1) Seksi Prasarana Sarana sebagaimans dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka L, meraksanakarr penyusunan kebijakan, rencana dan program kerja, melaksanakan kebiiakan, da, memberikan bimbingan telcris, serta pemantauan dan erraluasi di bidang prasarana sarana tanaman pangan.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi prasarana sarana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang prasana sarana tanaman pangan;
- c. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian latranr pertanian di bidang tanaman pangan;
- b. penyiapan bakran penyusunan kebiiakan di bidang prasarana sarana tanarn€m pangan;
- d. penyiapan bahan penyediaan ratran, jatan usaha tani dan jaringan irigasi tersier di bidang tarramanr pangan;
7. e' penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan di bidang tanaman pangan;
- g. penyediaan alat dan mesin bidang tanaman pangan;
- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air di bidang tanaman pangan;
- h. pendampingan dan supervisi pembiayaan di bidang tanaman pangan;

- i. pelaksanaan bimbingan, f,asilitasi dan pelayanan investasi di bidang tanaman pangan;
- j. penyusunar. laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang prasarana sarana tanaman pangan; darr
- k. pelaksanaafl ketatausatraan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan tain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengarr tugasnya.

## Paragraf 2

## Seksi Produksl

## Pasal 14

- (1) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, Melakukan penyiapan baharr penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi produksi menyelenggarakan fungsi : (21
- b. penyiapan bahan penyusuna.n keb{iakan di bidang produksi tanaman pangan;
- a. penJrusunan rencana dan program ke{a di bidang produksi tanaman pErngan;
- c. penyiapan batran penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. penerapan teknologi budidaya di bidang tanamarr pangan;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- f. penylapan bahan pengendalian pengganggu tumbuhan (OpT) Pangan; serangan organisme di bidang Tanaman
- h. pelaksanaan dan penyiapan batran p.rrgrrd.arian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang Tanaman pangan;
- g. penyiapan bahan peng€unata, organisme pengganggur tumbuhan (opr) di bidang Tanaman pangan;
- i. pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhanr (OPT) di bidang Tanaman pangan;
- k. penyiapan bahan penanga.nan dampak perubahara iktim di bidang tanaman pangan;
- j. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang Tanaman pangan;

- 1 penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan di bidang tanaman pangan;
- n penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP | SKP) di bidang tanaman pangan;
- m\_ penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Tanaman Pangan;
- 0 pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- 9 penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- p pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- r pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- u pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan; dan
- t. pelaksanaan ketatausahaan;
- V pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugasnya.

## Bagian Keempat BIDANG HORTIKULTURA

## Pasal 15

Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi

- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
2. a penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

- C pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- e pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- h pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- j pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

## Paregraf 1

## Seksi Prasarana sarana

## Pasal 17

- (1) Seksi Prasarana Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana sarana hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Sarana menyelenggarakan fungsi
3. a penyusunan rencana dan anggaran di bidang prasarana sarana hortikultura;
4. b penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang prasarana sarana hortikultura;
5. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian di bidang Hortikultura;
6. e penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan bidang Hortikultura;
7. d penyiapan bahan penyediaan lahan,jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier di bidang Hortikultura;
- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air di bidang Hortikultura;
9. h pendampingan dan supervisi pembiayaan di bidang Hortikultura;
10. g penyediaan alat dan mesin bidang Hortikultura;
11. 1 pemberian bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi di bidang Hortikultura;

- penyusunan laporan dan pendokumentasian di. bidang prasarana sarana hortikultura; dan J.
- pelaksanaan ketatausatraan ; p.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala. Bidang Holtikultura; dan q.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Holtikultura sesuai dengan tugasnya. k.

## Paragraf 2

## Seksi Produksi

## Pasal 18

- seksi Produksi sebagaimana dimaksud datam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, menyiapkan bahan. penyusunan kebi\_iakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan telcris serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi Hortikultura. (U
- Dalam melaksa'akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi produksi menyelenggarakan fungsi : (2)
- b. penyiapan bahan penyusuna.n kebiiakan di bidang Produksi bidang Hortikultura;
- a. penyiapan bahan penyusunan renc€u].a dan anggar€Ln. di bidang Produksi Hortikultura;
- c' penyiapan bahan penyusunan rencana ta,am dan produksi di bidang Hortikultura;
- e. penerapan tek,ologi budidaya di bidang Hortikultura;
- d- bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Hortikultura;
- f. penyiapan bahan pengendalian serangan organismer pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang Hortikultura;
- h. pelaksanaan dan penyiapan batran pengendalian,, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramaran orga,isme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang Horrikuttura;
- g- penyiapan baha.n pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (opr) di bida,g Hortikurtura;
- i. pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang Hortikultura;
- k. penyiapan bahan penangan€m dampak perubahan iklim di bidang Hortikultura;
- j' penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang Hortikultura;
- l. penyiapan bahan bimbingan teloris perlindungan dir bidang Hortjkultura;
- m' penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dji bidang Hortikultura;

- n. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang Hortikultura;
0. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Hortikultura;
- p. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang Hortikultura;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
5. r pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
6. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil bidang hortikultura;
7. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Hortikultura; dan
8. t pelaksanaan ketatausahaan;
9. V pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura sesuai dengan tugasnya.

## Baglan Kelima BIDANG PERKEBUNAN

## Pasal 19

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan rencana kebutuhan, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
2. b penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
4. C pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;

- e pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- h pemberian izin usaha /rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- 8 pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- 1 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

## Paragraf 1

## Seksi Prasarana Sarana

## Pasal 21

- (1) Seksi Prasarana Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi prasarana sarana di bidang Perkebunan.
2. a penyusunan rencana dan anggaran bidang Prasana sarana Perkebunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Sarana menyelenggarakan fungsi:
4. b penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang prasarana sarana Perkebunan;
5. C penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian di bidang Perkebunan;
6. e penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan bidang Perkebunan;
- d. dan jaringan irigasi tersier di bidang Perkebunan;
- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air di bidang Perkebunan;
9. h pendampingan dan supervisi pembiayaan di bidang Perkebunan;
10. g penyediaan alat dan mesin bidang Perkebunan;
1. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi di bidang Perkebunan;
12. k pelaksanaan ketatausahaan;
- j. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Prasarana sarana di bidang Perkebunan;

- u. pelaporan hasil pelaksanagn tugasnya kepada Kepala Bidang Perkebunan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugasnya.

## Paragraf 2

## Seksl Produkst

## Pasal 22

- (U seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan telcris serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi bidang Perkebunan.
- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Produksi menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi Produksi bidang perkebunan;
- a. penyiapan batran penyusuna.n rencana dan a.nggaran Seksi Produksi bidang perkebunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam. dan produksi di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan. produksi di bidang perkebunan;
- e. penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- g. penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (opr) di bidang perkebunan;
- f. penyiapan bahan pengendatian serangan organisme, pengganggu tumbuhan (opr) di bidang perkebunan;
- h. pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendarian., pemantauan, bimbingan operasional pengamatani dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
- j. penyiapan bahan sekorah rapang pengendarian hama terpadu di bidang perkebunan;
- i. Pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
- k. penyiapa, bahan penanganan dampak perubahara iklim di bidang perkebunan;
- l. penylapan bahan bimbingan teknis perlindungan drr bidang perkebunan;
- m' penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil d,[ bidang perkebunan;
11. penyiapan bahan penerapan ca-ra olahan yang baik (CppOB) dan keterangan kelayakan pengolatran bidang Perkebun€rn; produksi pangan pemberian sural: (SKKP/SKP) di

- o. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Perkebunan;
- p. pelaksanaan fasilitasi promosi produk bidang Perkebunan;
- q. penyiapan batran pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan; r.
5. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil bidang; perkebunan;
6. pelaksanaan ketatau satraan ; t.
7. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perkebunan; dan u.
- v. pelaksanaan tugas kedinasan 1ain oleh Kepala Bidang perkebunan tugasnya. yang diberikan sesuai dengan

## Baglan Keenam

## BIDAITG PEIInILI'HAIT PERTANIAIT

## Pasal 23

Bidang Penyuluhan pertanian sebagaimana d.imaksud. dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala. Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebi$akan dan program, mengel0la kelembagaan dan ketenagaan, fasilitasi, dan peningkatan kapasitas penyuluh p"rt rrir, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian.

## Pasal 24

Dala:rr melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang penyuluhan pertania' menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan penyuluhan pertanian; dan program di bidang
- b. pelaksana€ur penyuluhan mekanisme, tata kerja, pertanian; pertanian dan pengembangan dan metode penyuluhan
- c. pengumpulan, penyebara.n materi pelaku usaha; pengolahan, pengemasan, dan penyuluhan bagr pelaku utama dan
- d. pengelolaan kelembagaan da, ketenagaa*;

- e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
2. 8 pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi di bidang Penyuluhan Pertanian;
3. f peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, Swadaya dan Swasta;
4. h pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
6. i pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan

## Paragraf 1 Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan

## Pasal 25

- 1) Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian\_
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi
3. b penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi Ketenagaan dan kelembagaan;
4. a penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan;
5. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di seksi ketenagaan dan kelembagaan petani;
6. e penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- d. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
9. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
10. h penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
12. 1 penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;

- k. penyusunan laporan dan pendokumentasianr kegiatan ketenagaan dan kelembagaan penyuluhL pertanian;
2. pelaksan aan\_ ketatausatraan ; 1.
3. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala. Bidang Penyuluhan; dan m.
4. pelaksanaan tugas kedinad hin yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan sesuai dengar:r tugasnya. n.

## Paragrraf 2

## Seksi Metode dan Informasl Pasal 2G

- (1) seksi Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, menyiapkan bahan penyusun€u1 rencana dan program, menyusun materi, mengembangkan metodelos penyuluhan,, informasi dan media penyuluha, pertanian.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada' ayat (U, seksi Metode dan Informasi penyuluhar:r Pertanian menyelenggarakan fungsi : (21
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana di bidang metode dan informasi dan angga-ranr penyuluhanr pertanian;
- b. penyiapan bahan penyusunan pertanian; program penyuluhanr
- c. penyiapan hahan penyusunan materi dan pengembangan metodel0g penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhar:r pertanian;
- e. penyiapan batran pengemba,gan dan pengelolaara sistem manqiemen informasi penyuluhan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pen)rusunan laporan dan pendokumentasianr kegiatan metode dan informasi penyuluha,;
- h. pelaporan hasil peraksanaan tugasnya kepada Kepara Bidang Penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan rain yang diberikan, oleh kepala bidang penyuluhan sesuai denganr tugasnya.

## BAB IV

## UNIT PILAKSAISA TEKNIS DINAS PasE,l27

- (U UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (21 UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorrmg Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, uprD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional. dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- a. pelaksana.an tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjmg; tertentu Dinas;

## Pasal 28

Jum1atr, Nomenklatur, susunan orga,isasi, uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2z diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

## KEI,OMPOK JABATAIY FUITGSIOITAL Pasal 29

- Kelompok Jabatan Fungsional dalam Pasal 3 ayat (1) huruf tenaga dalam jenjang jabatan dalam berbagai kelompok keatrliannya. (1) sebagaimana dimaksud h terdiri atas sejumlah fungsional yang terbagi. sesuai dengan bidang
- setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional. senior yang diangkat oleh Bupati. (2)
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsionar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
- Pembinaan terhadap tenaga fungsionar dilakukan sesuair Peraturan Perundang-undangan yang berraku. (4)

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masi:rg:-masing maupun antar satuarr organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi tain di luar Pemerintah Daeratr sesuai dengan tugas pokolcrya masing-masing.
2. (21 setiap pimpinan satuan organisasi wqiib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petun$uk dan bertanggungiawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai batran untuk penyusunan Laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petuqiuk kepada bawah€rnnya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wqiib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

## PENGAITGKATAN DAN PEMBERIIEITTIAIV DALAM.IABATAN

## Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari pegawai Negeri Sipir yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. (21 sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub Bagan, Kepala. Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana telaris Dinas diangkat: dan diberhentikan oreh Bupati atas usur Kepara Dinas melalui selrretaris Daerah dari pegawai Negeri sipil yangi memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang\_ undangan yang berlaku.

## Pasal 32

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kahupaten Situbondo.

Diundangkan di Situbondo pada tanggal i 5 NOV 2016




I{ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR b

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Nomor : I

ranggar ,f

5N[\/2:10

Tahun20l6

## STRUKTUR ORGANISASI

.;

## DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN I(ABUPATEN SITUBONDO