PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN Nomor 19 Tahun 2003 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT.
- bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kablpaten Balangan kepada Frl' Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a265);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang perbendaharaai Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); J.
- Und.ang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeritsaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4 itio-o,. 66, Timbahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aOO); 4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang 5.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO4 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437), sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl;
6. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578\;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 69a\ 8.
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2}ll tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Seiatan dari perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2Ol1 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 42); 9.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2OO9 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55; 10.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 79 Tahun 2OIt tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2Ol2 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 201l Nomor 19); 11.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2O\2 Perubahan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan selatan Tahun 2Ol2 Nomor 18). t2.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan
BUPATI BALANGAN
MEMUTUSI{AN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAANMoDALPEMERINTAHKABUPATEN BALANGAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH I(ALIMANTAN SELATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsu.r penyelen ggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah BuPati Balangan.
5. prl. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah PT. Bank pembangunan Daeiah Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2oll tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
4. Dpi?D adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
6. penyertaanModal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah padl suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
- Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan periumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah. (1)
- untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Uoa* Daerah dilaksanakan ## BAB III
PENYERTAAN MODAL
BAB II - TUJUAN
Pasal 3
Jumlah seluruh penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selama periode Ta^hun anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2oll adalah sebesar Rp. 28.397.600.000,- (Dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada Tahun 2006 sebesar Rp. 1.897.600.000,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
2. pada Tahun 2OO7 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- J. Pada Tahun 2OO8 sebesar Rp. 3.5OO.OOO.OOO,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);
4. Pada Tahun 2OOg sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah);
5. Pada Tahun 2O1O sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);
6. pada Tahun 201,L sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
BAB IV - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan baerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 50.000'000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2072;
3. sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2073; b,
4. sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2014; C.
5. sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2015. d.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana penyertaan modal daerah sebagaimanl dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BuPati.
BAB IV - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka total penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi sebesar Rp. 78.397.600.000,- (Tujuh puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
BAGI HASIL KEUNTUNGAN
BAB V - BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Pasal 6
- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. (21 Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peiaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabipaten Balangan Nomor 17 Tahun 2}ll tentang Penyertaan Modal pemeiintah Kabupaten Balangan Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2OLt dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 27 NoPember 2Ol2

Penetapan: Ditetapkan di,Paringin ,pada BALANG^N, tanggal 27 NoVer'r}et 2012

Penandatangan: fBUPATI l/ ,r't ' H. SEFEIT EFFENDIE t

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH V I{ABUPATEN BALANGAN,N Pembina Utama MadYa tIV/d) #. M. RIDUAN DARLAN NrP.1959o,4o,9 L982o8 L OL2 LEMBARAN DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OI2 NOMOR 19
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN NOMOR 19 TAHUN 2OL2
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH I(ALIMANTAN SELATAN
## I. UMUM
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah serta memperkuat struktur permodalan Frf. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk menigkatkan pelayanan kepada masyarakat secara rlmrlm, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Vang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efesiensi dan menghasilkan laba
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN NOMOR 19