KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI DAN (berlaku 15 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Menteri harus sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa untuk dapat diangkat menjadi Wakil Menteri sebagai bagian dari pimpinan kementerian harus sehat jasmani dan rohani;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri dan Wakil Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014, dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN
Pasal 4
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 22
- b. bahwa untuk dapat diangkat menjadi Wakil Menteri sebagai bagian dari pimpinan kementerian harus sehat jasmani dan rohani;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri dan Wakil Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014, dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI DAN WAKIL MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009-2014.
PERTAMA
- Membentuk Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri dan Wakil Menteri untuk Pemerintahan Tahun 20092014, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Penilaian Kesehatan yang bertugas melakukan penilaian kesehatan Calon Menteri dan Wakil Menteri untuk Pemerintahan Tahun 20092014.
KEDUA
KETIGA
- Susunan keanggotaan Tim Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.
- Tim Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Presiden.

KEEMPAT: ________________


KEEMPAT

: Penilaian kesehatan Calon Menteri dan Wakil Menteri oleh Tim Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik, yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada tanggal 15 s.d. 18 Oktober 2011.

KELIMA

: Hasil penilaian kesehatan Calon Menteri dan Wakil Menteri oleh Tim Penilaian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaporkan kepada Presiden.

KEENAM

: Masa Kerja Tim Penilaian Kesehatan berakhir sejak pelantikan Menteri dan Wakil Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014.

KETUJUH

: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Penilaian Kesehatan dibebankan kepada Anggar- an Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Sekretariat Negara.

KEDELAPAN : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku terhitung mulai sejak tanggal 1 Oktober 2011.

KESEMBILAN: ________________


KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.