PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1994 tentang PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN (berlaku 3 September 1994)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa penduduk merupakan potensi sumber daya manusia dan merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia pada umumnya, sehingga lebih menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dipandang perlu mengatur pengelolaan perkembangan kependudukan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pengelolaan Perkembangan Kependudukan adalah upaya penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penyuluhan, pengendalian, dan evaluasi masalah perkembangan kependudukan.
2. Perkembangan Kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
3. Penduduk adalah orang dalam motranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.
4. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut.
5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, dan layak.
6. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
7. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II.
8. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
9. Penyebaran penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
11. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta mahluk lain secara berkelanjutan.
12. Daya tampung lingkungan binaan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia, untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
13. Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kebijaksanaan di bidang kependudukan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengelolaan perkembangan kependudukan ditujukan pada terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dalam rangka mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan, Pemerintah menetapkan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk.
- (2) Penetapan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk didasarkan pada pendataan penduduk yang dilakukan secara berkala dan terpadu, baik tingkat pusat maupun daerah.
- (3) Pendataan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi kelahiran, kematian, usia, jenis kelamin, susunan, perpindahan, persebaran, penghidupan, kehidupan soaial, ekonimi, budaya penduduk, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengelolaan perkembangan kependudukan diwujudkan melalui pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk, serta diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah bersama-sama masyarakat.
BAB II - PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
Pasal 5
Pengendalian kuantitas penduduk diarahkan pada terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya.
BAB II - PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
Pasal 6
Dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah bersama-sama masyarakat menyelenggarakan upaya penurunan angka kematian, penurunan angka kelahiran, dan pengarahan mobilitas penduduk.
BAB II - PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
Pasal 7
- (1) Penurunan angka kematian diselenggarakan melalui penurunan angka kematian bayi dan anak dibawah 5 tahun, serta memperpanjang usia harapan hidup rata-rata.
- (2) Dalam rangka penurunan angka kematian, menteri dan Menteri lain yang terkait di bidang kependudukan menetapkan kebijaksana an upaya peningkatan kualitas hidup dan kualitas lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara terpadu
BAB II - PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
Pasal 8
- (1) Penurunan angka kelahiran ditujukan untuk mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang menuju kondisi penduduk tanpa pertumbuhan.
- (2) Penurunan angka kelahiran dilaksanakan melalui upaya :
- a. Pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera, yang meliputi upaya meningkatkan kesadaran dan mendorong untuk melakukan :
- 1) pemakaian kontrasepsi;
- 2) pendewasaan usia perkawinan;
- 3) penundaan kelahiran anak pertama;
- 4) pemakaian air susu ibu yang optimal;
- 5) penjarangan jarak kelahiran;
- b. Peningkatan pendidikan dan peran wanita;
- c. upaya lain yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK
BAB III - PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK
Pasal 9
Pengembangan kualitas penduduk dilakukan melalui upaya peningkatan nilai-nilai keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya.
BAB III - PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK
Pasal 10
Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi pengembangan kualitas diri pribadi, keluarga, masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas secara menyeluruh dan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah, masyarakat dan keluarga.
BAB III - PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK
Pasal 11
Dalam upaya mendukung pengembangan kualitas penduduk, Pemerintah bersama-sama masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan
- 1) pemakaian...
penduduk.
BAB III - PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK
Pasal 12
- (1) Pembinaan dan pelayanan penduduk dalam rangka pengembangan kualitas penduduk dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan jasa.
- (2) Khusus bagi masyarakat rentan, selain cara dan bentuk pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat diberikan kemudahan-kemudahan sesuai dengan jenis hambatan yang perlu diatasinya.
PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
BAB IV - PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 13
Pengarahan mobilitas penduduk ditujukan untuk:
- a. mengembangkan kualitas sumber daya manusia;
- b. menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu;
- d. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- e. memperluas kesempatan kerja produktif;
- f. meningkatkan ketahanan nasional.
BAB IV - PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 14
- (1) Pengarahan mobilitas penduduk diselenggarakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan persebaran penduduk yang optimal yang didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan melalui peningkatan nilai-nilai keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual.
BAB IV - PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 15
Pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan
BAB IV - PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 16
Untuk mendorong terwujudnya persebaran penduduk yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pemerintah menyusun program dan kegiatan pemindahan penduduk ## BAB V
INFORMASI PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
BAB IV - PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 17
Untuk mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk yang selaras, seimbang dan serasi dengan lingkungan hidup, dikembangkan sistem informasi perkembangan kependudukan dan keluarga.
BAB IV - PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 18
Sistem informasi perkembangan kependudukan dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diselenggarakan oleh Menteri secara terkoordinasi antar lintas sektor yang terkait baik tingkat pusat ataupun daerah.
BAB IV - PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
Pasal 19
Sistem informasi perkembangan kependudukan dan keluarga diselenggarakan melalui upaya :
- a. pengumpulan dan pengolahan data kuantitas, dan persebaran mobilitas penduduk serta kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan baik tingkat pusat ataupun daerah.
- b. penyebaran dan penyajian informasi mengenai keadaan perkembangan kependudukan dan keluarga serta kondisi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan suatu daerah atau wilayah;
- c. pengembangan jaringan sistem informasi secara terpadu antar lintas
BAB V...
sektor;
- d. pengembangan sistem administrasi, pencatatan, dan statistik kependudukan dan keluarga termasuk registrasi penduduk.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB VI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 20
- (1) Untuk mendukung pengelolaan perkembangan kependudukan dilakukan upaya penelitian dan pengembangan.
- (2) Upaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk dan pembinaan serta pengembangan sistem informasi kependudukan.
- (3) Upaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh pusat-pusat penelitian, lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, dan ## BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 21
Pemerintah mewujudkan peluang dan mendorong keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan perkembangan kependudukan.
BAB VI - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 22
- (1) Peluang dan dorongan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan perkembangan kependudukan meliputi kegiatan :
- a. memberi informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penglolaan perkembangan kependudukan;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan pengelolaan perkembangam kependudukan;
- c. memberi/menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan kualitas penduduk.
- (2) Peran serta masyarakat diselenggarakan melalui lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan, pihak swasta dan perorangan secara sukarela dan mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa penyediaan tenaga, sarana, prasarana, dan/atau bentuk lainnya.
PEMBINAAN
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 23
Pembinaan pengelolaan perkembangan kependudukan dilakukan oleh Menteri dan Pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 24
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pembinaan terhadap :
- a. kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
- b. pemerataan pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan;
- c. koordinasi dan keterpaduan program pengelolaan perkembangan kependudukan;
- d. koordinasi pengembangan jaringan informasi kependudukan dan keluarga, administrasi, pencatatan, statistik kependudukan dan keluarga serta perencanaan kependudukan sektoral dan regional;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penelitian dan pengembangan kualitas, pengendalian kuantitas pendudukan, mobilitas penduduk dan lingkungannya; dan
- g. kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 25
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan dengan :
- a. bimbingan dan penyuluhan;
- b. pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain;
- c. pemberian penghargaan;
- d. pendidikan kependudukan;
- e. pendidikan perkembangan kependudukan; dan
- f. cara pembinaan lainnya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO BAB IX...

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR27 TAHUN 1994
## TENTANG
## PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
## UMUM
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993, telah ditetapkan bahwa modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam, pembangunan nasional, yaitu antara lain :
- -kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat, laut, udara, dan dirgantara, yang dapat didayagunakan secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat;
- -penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional;
- -penduduk bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebhinekaan dan keekaan bangsa.
Jumlah penduduk yang besar, kekayaan alam yang beraneka ragam, apabila tidak didayagunakan dan dikembangkan kualitasnya, justru dapat menjadi beban pembangunan dan dapat mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat. Untuk itu diperlukan upaya pengaturan pengembangan kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk yang selaras, serasi dan seimbang dengan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu antar sektor Pemerintah dan antar Pemerintah dan masyarakat.
Pengelolaan perkembangan kependudukan pada prinsipnya ditujukan pada terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan langkah upaya pengaturan agar pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan kuantitasnya, kualitasnya ditingkatkan, mobilitas penduduknya terarah seiring dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang lebih optimal.
Untuk pengaturan dan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk, Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraannya perlu tetap memperhatikan faktor-faktor yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat pengelolaan perkembangan kependudukan tanpa memperhatikan hal tersebut, justru akan dapat menimbulkan dampak negatif dan/atau keresahan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengelolaan perkembangan kependudukan, peran serta masyarakat sangat diperlukan.
Selain peran serta masyarakat, dalam upaya keberhasilan pengelolaan perkembangan kependudukan, tidak kalah penting adalah upaya pengembangan sistem informasi perkembangan kependudukan, penelitian dan pengembangan kependudukan serta pembinaan, bimbingan,penyuluhan terhadap perkembangan kependudukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi terhadap masyarakat.
Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai perkembangan kependudukan merupakan salah satu upaya efektif terwujudnya arah perkembangan kependudukan dan oleh karena itu perannya perlu dibudayakan dan dikembangkan sehingga upaya penyelenggaraan perkembangan kependudukan melalui pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk dapat lebih terarah sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tapung lingkungan.
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dalam kerangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Untuk memperoleh hasil yang lebih optimal, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kependudukan, antara lain Undang-undang Perkawinan, Transmigrasi, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Penetapan perkiraan jumlah penduduk berkaitan dengan penghitungan penduduk pada waktu/periode tertentu yang tinggal baik dalam negara ataupun daerah. Penetapan perkiraan struktur penduduk berkaitan dengan jenjang usia atau kelompok umur dan jenis kelamin. Penetapan perkiraan komposisi penduduk berkaitan dengan keadaan kelompok sosial, ekonomi, budaya dan geografis, antara lain etnis, pendidikan dan pekerjaan. Ayat (2) Cukup jelas. Upaya pendataan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk meliputi upaya mengukur, mengumpulkan, mengolah, memperkirakan, dan menginformasikan perubahan jumlah, struktur dan komposisi penduduk. Kegiatan di