PERATURAN BUPATI MA Nomor 16 Tahun 2017 tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN BIMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa
BUPATI BIMA,
Mengingat untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf f Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bima.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN BIMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- c. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Bupati adalah Bupati Bima;
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- g. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- i. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
Camat
Bagian kesatu
- (1) Camat mempunyai tugas:
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- a. menyelenggarakan urusan pemerintah umum;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lain;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten Bima;
- j. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- a. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- d. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksananaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. membina penyelenggaraan pemerintah desa;
- f. penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kecamatan;
Bagian Kedua Paragraf 1 Sekretaris
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- c. pengelolaan barang dan aset Kecamatan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
Paragraf 2
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan Keuangan.
- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Umum, Kepagawaian dan Keuangan;
- c. merencanakan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan;
- b. merencanakan Program Kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Umum, Kepagawaian dan Keuangan
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- (2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.
Bagian ketiga Seksi Pemerintahan
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan Seksi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa tingkat Kecamatan;
- b. menyelenggarakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. menyelenggaran fasilitasi kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselihan antar Desa;
- f. melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan yang ada diwilayah kerja kecamatan;
- e. memfasilitasi penataan Desa dan penyusunan peraturan Desa;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan.
- h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum melaksanakan;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.
Bagian keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah ditingkat kecamatan.
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan usaha pengendalian aparat operasional, penentraman, penertiban, pengamanan dan pengawalan, pelaksanaan operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan penyusunan program, pedoman petunjuk teknis penetraman dan penertiban serta melakukan kerjasama dan koordinasi antar aparat ketertiban;
- c. melakukan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis penentraman dan penertiban terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
- e. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat.
- f. menyelenggarakan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama diwilayah kecamatan terkait;
Bagian kelima
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang Kesejahteraaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- b. merumuskan, mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta keluarga berencana;
- e. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- d. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Bagian keenam Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
- (1) Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana dipimpin oeleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris;
- (2) Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang Fisik, Sarana dan Prasarana;
- b. menyusun petunjuk teknik penyelenggaraan dan pengendalian fisik, sarana dan prasarana;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun program dan rencana anggaran seksi Fisik, Sarana dan Prasarana;
- c. melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi dalam pelaksanaan tugas;
- e. membuat laporan tentang pelaksnaan fisik, sarana dan prasarana;
- d. menyusun petunjuk teknis kegiatan fisik, sarana dan prasarana;
- f. mengevaluasi laporan kegiatan fisik, sarana dan prasarana;
- h. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan lisan dan tertulis; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- g. memberikan saran, usul dan pertimbangan kepada atasan;
Bagian Ketujuh Seksi Perekonomian
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
- (1) Seksi Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Perekonomian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- (2) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang Perekonomian.
- a. menyusun, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas - tugas perekonomian;
- c. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pertanian serta rekomendasi perizinan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi Perekonomian;
- d. melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.
- e. melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi Seksi Perekonomian;
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai keahlian;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan ## BAB IV TATA KERJA
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
- (1) Kecamatan dalam melaksanakan tugas, wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi baik dilingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Camat dalam melaksanakan tugas
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan wajib mengadakan rapat secara berkala;
- (2) Setiap bawahan di lingkungan Kecamatan dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah yang perlu diambil.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing -masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
B A B V KETENTUAN PERALIHAN
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
- (1) Semua pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya ketentuan baru
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bima dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bima dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Penetapan: Ditetapkan di : Bima

Penandatangan: ## BUPATI BIMA, ## Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Penetapan: Diundangkan di : Bima pada tanggal : 27 Maret 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA Drs. H.M.TAUFIK HAK, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631231198702 1 049 BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR 389